Laporan investigasi telukjambe karawang

LAPORAN INVESTIGASI

SENGKETA TANAH Antara PETANI DARI DESA MARGAMULYA, WANAKERTA DAN WANASARI, KECAMATAN TELUKJAMBE, KABUPATEN KARAWANG Dengan PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA (SAMP) GRUP PT. AGUNG PODOMORO

TIM INVESTIGASI PAWAPELING KARAWANG, 26/27/28/ JUNI 2014

1

DAFTAR ISI

BAB I RIWAYAT TANAH SENGKETA …………………………………………………............................................ 3 BAB II KRONOLOGIS BENTROK MASSA DENGAN POLISI SAAT EKSEKUSI..………….……………… 6 BAB III SIKAP PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KETIKA EKSEKUSI…………………………. 11 BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN MASYARAKAT…………………………………………………… 12 BAB V KONDISI FISIK LINGKUNGAN DUSUN KIARAJAYA ………………………………………………….. 13 BAB VI KETERANGAN MASYARAKAT………………………………………………………………………………… 14 BAB VII SITUASI DAN KONDISI TERKINI DI LOKASI SENGKETA …………..……………………………… 15 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI………………………………………………………………………… 16

LAMPIRAN 1. Berita Acara Investigasi 2. Dokumentasi (Foto) 3. Dokumen Dokumen

2

BAB I RIWAYAT TANAH SENGKETA 1. Pada awalnya Tanah yang disengketakan adalah merupakan tanah Partikelir Verponding Eidgendom No. 53 NV Tegal Waroe Landen seluas 55173 Ha; 2. Pada Tanggal 17 Mei 1949 diserahkan kepada Pemerintah RI dan digarap secara bebas oleh masyrakat setempat; 3. Sejak adanya UU no 1 tahun 1958 tanah tersebut menjadi Tanah Usaha Rakyat dan Tanah Kongsi; 4. Pada tahun 8 Nopember 1962, turun SK Menteri Agraria No 30/Ka/62, yang isinya Tanah Kongsi tersebut ditetapkan menjadi Objek Landreform; 5. Tahun 1971/1972 dari hasil pendataan, rincikan dan klasiran keluarlah Girik/Ipeda yang diberikan kepada masyarakat dan keluar pula buku besar Letter C Desa; 6. Tahun 1970/1971, Intruksi dari Pemerintah agar Tanah yang sudah digarap oleh masyarakat agar didata, dirincik dan diklasir; 7. Pada tahun sama, karena akan meletusnya G 30s PKI, sehingga suasana politik sedang tegang, maka kegiatan distribusi tanah sementara dihentikan; 8. Pada tahun 1965, objek landreform tsb, dibagikan kepada rakyat melalui SK no 29/PLD/VIII/52/1965, dan SK no 228/C/VIII/52/1965; 9. Tahun 1974, Kepala Desa memberitahukan kepada warga pemegang girik, bahwa PT. Dasa Bagja akan menyewa lahan mereka selama 3 tahun; 10. Pada tahun 1975, PT. Dasa Bagja secara Diam diam mengajukan HGU atas tanah warga kepada Kanwil Agraria Jabar namun tidak dikabulkan; 11. Pada Tahun 1977, warga menanyakan Girik mereka kepada Kades, namun menurut Kades Girik akan diurus jadi silahkan warga menggarap kembali ke lahannya masing masing; 12. Pada Tahun 1986 secara Diam Diam PT. Dasa Bagja mengoperalihkan Garapan tanah tersebut kepada PT. Makmur Jaya Utama; 13. Tahun 1990, PT. Makmur Jaya Utama mengoperalihkan garapan kepada PT. Samp melelui Notaris Sri Mulyani Syafe’i, SH di Bogor; 14. Pada tahun yang sama, PT. Samp melakukan pengukuran dan pematokan dengan menggunakan alat berat, sehingga warga memprotesnya dan berdemo ke Kantor DPRD Karawang; 15. Pada Tahun 1991/1992, Bupati Karawang menyarankan PT Samp untuk membebaskan Tanah Garapan; 16. PT. Samp melalui oknum TNI melakukan Pembebasan lahan dengan membayar kepada siapa saja yang mengaku penggarap bahkan ada yang dipaksa sebagai penggarap, bukan pemilik asli atau penggarap asli yang mempunyai girik; 17. Hingga saat ini PT. Samp tidak mengetahui mana saja batas batas tanah yang telah dibebaskan tersebut, karena terdapat banyak kecurangan, cth, garapan hanya 3000 m ditulis menjadi 3 Ha;

3

18. Pada tahun 2005, dilakukan pengukuran untuk dikeluarkan nya HGB, pada bidang bidang tanah yang dikuasai masyarakat dan yang diklaim oleh PT. Samp; 19. Namun hasil ukur tersebut tidak diberitahukan kepada warga, dan warga meminta kepada bupati, akhirnya melalui surat dari bupati, dikeluarkan peta rincik/bidang dimana didalamnya jelas mana tanah yang dikuasai masyarakat dan mana yang diklaim oleh PT Samp; 20. Tahun 2012, PT. Samp di Akuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land; 21. Pengadilan Negeri Karwang mengeluarkan surat Pemberitahun Pelaksanaan Eksekusi Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014 dengan Pemohon Eksekusi Muladi SH. MH dan kawan-kawan (Kuasa Hukum dari PT Sumber Air Mas Pratama/PT.SAMP) kepada Para Termohon I Eksekusi sebanyak 22 orang masyrakat dan Para Termohon II Eksekusi sebanyak 27 orang masyarakat; 22. Surat Eksekusi tersebut berdasarkan penetapan Ketua PN Karawang No. 6/Pen/2014/PN.Krw. Jo No.2/Pdt.G/2007/PN. Krw. Jo. No. 272/PDT/2008/PT.Bdg. Jo No 695 K/Pdt/2009. Jo. No. 160PK/Pdt/2011, tanggal 20 Juni 2014. Dengan surat pemberitahuan untuk melaksanakan putusan PN Karawang Nomor 2/Pdt.G/2007/PN.Krw. Tanggal 3 Desember 2007 jo, putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung Nomor 272/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 17 September 2008 jo, putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/Pdt/2009 tanggal 11 September 2009 jo; 23. Juga putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/Pdt/2011 tenggal 25 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara kasus No. 2/Pdt.G/2007/PN.Krw antara PT SAMP sebagai tergugat satu konpensi atau penggungat rekonpensi dan pemohon eksekusi melawan Kedung bin Saikam dan kawan-kawan, sebagai para Pengugat Konpensi atau para tergugat rekonpesi dan para termohon eksekusi; 24. Warga diminta untuk segera melakukan pegosongan atas tanah seluas 350 hektar, yang sesuai dengan Peta Bidang No.23/2005 tanggal 20 Sepetember 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, dengan batas-batas tertentu yakni, utara denga jalan tol Jakarta-Cikampek KJIE, sebelah selatan dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik, Sebelah Barat dengan tanah PT. Canggih dan PT. Bintang sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kawasan Industri KIIC Karawang, dengan dikurangi oleh tanah-tanah sengekta dalam perkara perdata yang berhubungan denga obyek eksekusi, diantaranya Perkara Nomor 33/Pdt.G/2003/PN.Krw, dengan luas tanah 40.640 M2 (4,064 Ha) atas nama Agus Sugito. Terletak di desa Margamulya; 25. Kemudian perkara, Nomor :35/Pdt.G/2003/PN. Krw yaitu tanah darat seluas 15.400 M2 (1,540 Ha), berikut bangunan rumah semi permanen, yang terletak di desa Margamulya. Perkara Nomor 49Pdt.G/2010/PN.Krw dengan luas tanah dan atas nama pemilik yang berbeda - beda, yakni 3 tanah seluas 3.250 M2, 9.340 M2,

4

9.335 M2 dan 9.325 M2 dengan total luas seluruhnya 31.250 M2 (3,125 Ha) yang teletak di desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat; 26. Juga perkara tanah Nomor 61/Pdt.G/2013/PN. Krw dengan luas total seluruhnya adalah 42.610 M2 (4,261 Ha), terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang; Sumber: Diolah dari berbagi sumber

5

BAB II KRONOLOGIS BENTROK MASSA DENGAN POLISI DISAAT EKSEKUSI 1. Pada Hari Senin Tanggal 23 Juni 2014 Pukul 14.20 WIB Aparat Brimob dari Polda Jabar dan Mabes Polri berkeliling di pusat Pemerintahan dan Perekonomian Karawang dengan bersenjata lengkap seperti Watercanon, Baraccuda, serta pasukan bermotor yang jumlahnya hampir mencapai 7.000 orang, dengan mengisi tempat – tempat strategis yang dijadikannya tempat penginapan seperti GOR Adiarsya yang berada di pusat Perekonomian Kota Karawang, Polres dan Rest Area yang berada di kilo meter 77. Rest Area sengaja ditutup untuk membantu kelancaran dalam eksekusi, sebelumnya Brimob dari Jakarta atau Mabes Polri dibawa dengan menggunakan Mobil Travel Hiba Utama tanpa menggunakan Mobil Dinas Brimob.

2. Selasa 24 Juni 2014 masa aksi solidaritas dari buruh dan organisasi masyarakat yang menolak eksekusi melakukan aksi penolakan eksekusi di dua tempat yang berbeda yang diantaranya jalur masuk Pintu Tol Karawang Timur dan Pintu masuk Tol Karawang Barat namun kurang dari 2 jam masa aksi dipukul mundur oleh Brimob.

3. Ditempat yang berbeda tepatnya diperkampungan Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai kampung yang akan di eksekusi. Di Kampung tersebut masyarakat sudah memblokir pintu masuk ke kampung tersebut, sejak malam hari.

4. Ditempat yang kedua akan dilaksanakannya eksekusi yakni di jalan konsorsium, masa aksi yang berkumpul dari pukul 06.00 WIB dengan jumlah masa sekitar 400 orang bersiap siaga menghadang jalannya eksekusi, sekitar pukul 09.30 aparat kepolisian dari polres karawang serta Brimob polda jabar dan mabespolri mulai merangsak masuk ke wilayah tanah yang akan dieksekusi dengan membagi dua tempat yang berbeda.

5. Jumlah Anggota Polri sekitar 7.000 orang dari kesatuan Brimob, Reserse dan huru – hara serta dilengkapi dengan alat tempur seperti Barakkuda, Watercanon, Pasukan Bermotor, 6. Sekitar pukul 11.00 WIB terjadi eksekusi sepihak yang mengakibatkan petani pemilik menjadi mulai bringas karena mendengar perkampungan di Dusun Kiarajaya sudah di eksekusi serta menimbulkan banyak korban bahkan ada yang sampai diisukan meninggal dan banyak pula ibu – ibu yang dipukul mundur dengan menggunakan Gas Airmata dan Watercanon.

6

7. Sekitar pukul 11.30 WIB Bupati Karawang, Dandim serta jajaran Muspida datang ke lokasi konsorsium untuk bernegosisasi dengan pihak eksekutor namun hal itu tidak mendapatkan hasil sehingga akhirnya sekitar pukul 12.00 WIB masa terpropokasi karena aparat kepolisian memaksakan masuk sehingga terjadilah lemparan batu kepada aparat kepolisian. Pukul 12.30 WIB Bupati dengan jajaran Muspida ditarik kembali ke Kota dengan alasan akan menemui ketua PN Karawang.

8. Pukul 13.00 masyarakat yang duduk bertahan di lahan tersebut di peringatkan untuk membubarkan barisan namun hal itu tidak didengar oleh masyarakat dengan hitungan mundur 10 sampai dengan 1 namun masyarakat tetap bertahan dilahan sekitar 3 menit setelah hitungan tersebuat pasukan polisi yang didepan membuka barisan yang kemudian mobil water canon menyerang masyarakat yang bertahan duduk di lahan tersebut. Masyarakat dipukul mundur oleh water canon yang kemudian dilanjutkan oleh pasukan hura – hara yang menginjak – injak masyarak yang tetap bertahan duduk dilahan tersebut. Pasca penyerangan dengan menggunakan water canon masyarakatpun dipukul mundur dan kembali dikejar dengan majunya pasukan kepolisian 9. Pada hari senin sore datang preman dengan menggunakan bis kecil dan membangun tenda dengan jarak sekitar 5 kilo dari posko perjuangan rakyat, mereka membangun tenda dengan menggunakan tenda TNI, warga berinisiatif memberitahukan hal tersebut ke pihak kodim karawang, akhirnya tenda tersebut dicopot oleh kodim karawang, pada saat yang bersamaan datang pula dua truk tentara cilandak, tapi tidak lama kemudian mereka menarik diri.

10. Pada tanggal 25 s/d 26 Juni 2014, aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan Preman yang diseragami Security terlihat memasang patok patok dari bambu disekeliling lahan tanah sengketa serta berjaga jaga dan membuat tenda tenda di sekitar lahan tanah sengketa tersebut. Selain itu alat berat seperti backo telah diturunkan ke lokasi tanah sengketa dan dengan itu 2 rumah semi permanen milik warga telah di ratakan oleh alat berat tersebut.

11. Pada Tanggal 27 Juni 2014 Ribuan orang yang berasal dari tiga Desa di Kecamatan Telukjambe Barat, bersama mahasiswa dan serikat buruh, mengepung kantor Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati Karawang Ade Swara melakukan tindakan atas kesewenangan aparat atas perampasan hak tanah milik warga di tiga desa tersebut terhadap PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Dalam aksinya, massa tidak bisa bertemu dengan Bupati Karawang. Tak hanya bupati, pejabat-pejabat lain yang berkompeten di Pemkab Karawang pun tak ada di kantornya.

12. Pukul 22:30 WIB, Jumat, 27 Juni 2014, Kampung Kiara Jaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, kedatangan 2 orang poltisi dari PDIP, yakni, Rike Diah Pitaloka dan rekannya. Kedatangan politisi tersebut, menjanjikan kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa tanah masyarakat tersebut.

Sumber: Pepeling dan Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat

7

Korban Bentrok Massa dengan Aparat Kepolisian Saat Eksekusi Berlangsung Nama Korban Korban Luka 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gilang Anas Irwan Deni Maulana Rudi Panda Odin Liana Marsono Egi Tary

11. Mustofa Bisri (Luka Tembak Peluru Karet)

1.

2.

3.

4.

5.

Korban Penangkapan Aparat Uki Marta Hasyim Kana dan 5 nama lainnya belum teridentifikasi

Tempat Kejadian

Kondisi Terakhir

Kecamatan Telukjambe Barat

Korban Luka dan Penangkapan

Desa Margamulya

Kondisi para korban luka, sudah membaik dan berangsur pulih.

Namun masyarakat di Dusun Kirajaya masih cemas dan trauma.

Desa Wanasari

Korban penangkapan aparat 1 X 24 jam telah dibebaskan dan dipulangkan kembali ke rumahnya masing masing

Desa Wanakerta

Organisasi Yang Tergabung Dengan Masyarakat Dalam Penolakan Eksekusi Nama Lembaga/Organisasi Petani/LH/Mahasiswa Buruh/Budaya Lokal SEPETAK PPMI PEPELING Karawang Guyub BEM UNISKA Karawang Info

Jumlah Massa

1.200 orang

Invasi Pasukan Aparat Kepolisian Saat Eksekusi

BRIMOB DALMAS

Invasi Aparat Saat Eksekusi Polisi Preman BPPKB

Jumlah Massa

7.000 orang

8

Dugaan Pelanggaran HAM dan Kejangalan Kejanggalan Dalam Eksekusi

No 1

2

3

4

5

Dugaan Pelanggar HAM Kepolisian menggunakan kekuatan yang sangat berlebihan, untuk menghadang massa dan melakukan tindakan represif sehingga menimbulkan korban berjatuhan dan trauma berat dari pihak Masyarakat

Kejanggalan Tim juru sita PN Karawang, BPN dan Bupati Karawang tidak bisa menjelaskannya lahan tanah yang akan dieksekusi.

Kepala PN Karawang dan Kapolres adalah orang baru 2 minggu menempati jabatannya di Karawang dan pindahan dari Jakarta Timur, Tetapi sudah bisa mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi lahan tanah seluas 350 hektar. Hal tersebut patut diduga adanya benturan kepentingan.

Brimob menghajar massa dan Di Dusun Kiarajaya, pembacaan surat eksekusi merusak mobil massa aksi di jalan dibacakan oleh Wakapolres, bukan oleh juru interchange sita dari PN Karawang.

Paska penangkapan dan vonis dakwaan Dugaan perampasan tanah yang mantan Kepala Desa Margamulya, Ratna telah ditanami Pohon, singkong Ningrum, kasus sengketa lahan tanah antara serta tanaman lainnya yang telah Masyarakat dan PT SAMP semakin memanas. berpuluh tahun digarap masyarakat diratakan oleh alat berat.

10 buruh luka-luka dan 1 petani tertembak serta puluhan lainnya luka-luka. 9 petani dan 4 buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, Warga terluka karena tembakan water cannon, gas air mata dan peluru karet.

Saat negosiasi berlangsung dan Tim Juru SitaBPN-Bupati Karawang tidak bisa menjelaskannya, Kapolres Karawang diduga justru menginstruksikan 7000 pasukannya dengan persenjataan lengkap, berlaku represif intimidatif.

Proses Eksekusi cacat karena objek yang dieksekusi selain tidak jelas, juga tak sesuai dengan amar putusan. Masih ada putusan yang tumpang tindih dan masih berjalan perkara di Pengadilan. Dalam hal penunjukan batas, orang yang ditunjuk bukan orang yang berkompeten yaitu bukan pemohon eksekusi atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk batas-batas.

9

6

7

8

Ketua PN Karawang yang sebelumnya menyatakan bahwa putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT. SAMP tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi.

Karena tumpang tindih putusan di atas tanah berperkara tersebut, tidak memiliki batas tanah serta terdapat tanah yang bersertifikat di atas tanah yang diklaim PT. SAMP. PN Karawang dipimpin oleh Marsudin Nainggolan. Dua minggu menjabat, dia lalu mengeluarkan surat anmaning/teguran terhadap pihak yang kalah, dalam hal ini warga. Padahal PN Sebelumnya menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan eksekusi.

Kejanggalan juga terjadi di tubuh Kepolisian.

Kapolres sebelumnya tidak membenarkan eksekusi dilakukan. Namun baru beberapa pekan saja AKBP Daddi Hartadi memimpin Kepolisian Resort Karawang, eksekusi dilangsungkan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

10

BAB III SIKAP PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KETIKA EKSEKUSI Menurut keterangan Masyarakat Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, bahwa di lapangan pemerintahan Kabupaten Karwang dalam hal ini Camat, Bupati telah melayangkan surat permohonan penundaan eksekusi lahan seluas 350 Ha. Selain daripada itu turut serta Dandim Kabupaten Karwang melayangkan permohonan yang sama pada Kepala Pengadilan Negeri Karawang.

Namun upaya Bupati dan Dandim tersebut tidak digubris oleh Kepala Pengadilan Negeri Karawang. Sehingga eksekusi pada tanggal 24 Juni 2014 berlangsung dengan menurunkan sekitar 7.000 pasukan dari Brimob, Polda Jawa Barat, Kelapa Dua dan Mabes Polri. Atas eksekusi tersebut warga melakukan perlawanan, dengan memblokade jalan Tol, bertahan di perkampungan dan di jalan akses menuju lahan yang akan dieksekusi. Dalam peristiwa tersebut tidak kurang dari 10 orang warga menjadi korban luka luka akibat tindakan represif Aparat Kepolisian, dan 9 orang lainnya ditangkap.

Foto: Tenda Aparat Kepolisia dari Kesatuan Brigadir Mobil (Brimob) sedang berjaga jaga di lokasi tanah sengketa

11

BAB IV UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN MASYARAKAT Keterangan yang dihimpun dari masyarakat Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, bahwa warga sejak 20 tahun yang lalu sudah melakukan berbagai upaya, pengaduan pada intansi Negara sudah kerap kali dilakukan, baik secara lisan maupun tulisan. Selain dari pada itu warga pun telah beberapa kali melayangkan gugatan, ke Pengadilan Negeri Karawang, namun hasilnya kerap nihil dan slalu ngambang. Malah sebaliknya warga harus menerima kenyataan pahit di tahun 2014 ini, tanah yang warga perjuangkan selama berpuluh puluh tahun tersebut malah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Karwang dengan penetapan Kepala Pengadilan Karwang No. 6/Pen/2014/PN.Krw. Jo No.2/Pdt.G/2007/PN. Krw. Jo. No. 272/PDT/2008/PT.Bdg. Jo No 695 K/Pdt/2009. Jo. No. 160PK/Pdt/2011, tanggal 20 Juni 2014.

Hal tersebut jelas telah menyakiti hati rakyat, yang mana telah berjuang selama berpuluh puluh tahun untuk mempertahankan tanah, airnya kini kandas di pengadilan negeri karawang dengan dimenangkannya oleh PT SAMP. Padahal warga selama ini telah membayar pajak kepada Negara, juga secara sah warga telah memiliki surat dokumen tanah berupua Girik/IPEDA, kikitir.

Foto: TIM Sedang wawancara dengan Kadus Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karwang

Sumber: Keterangan Dari Masyarakan di Dusun Kiarajaya, Desa Marga Mulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang

12

BAB V KONDISI FISIK LINGKUNGAN DUSUN KIARAJAYA Dusun Kiarajaya, terdiri dari 1 RW dan 3 RT, yakni RT. 12, 13 dan 14 RW. 07 Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Luas wilayah Dusun Kiarajaya kurang lebih sekitar 8 Ha. Menurut keterangan Kepala Dusun, listrik baru masuk sekitar 3 tahunan. Sebelumnya warga dipersulit oleh pihak PLN untuk memasang listrik tersebut. Warga menduga ada oknum yang sengaja menghalang halangi listrik untuk masuk ke Dusun tersebut. Selain listrik warga juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selama ini untuk air minum dan memasak warga harus membeli air isi ulang dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Demografi No 1

Jumlah KK

Jumlah Jiwa

Fasilitas Umum/Ibadah

220 KK

916 Jiwa usik

1. Masjid

Hak pilih Pilpres 9 Juli 2014=650 jiwa

Fasilitas Sosial 1. Sekolah SDN Margamulya IV 1. Sekolah SMP Terbuka 1. SMA Terbuka 1. Paud

Foto: Bangunan Sekolah Dasar Negeri Margamulya IV

13

BAB VI KETERANGAN MASYARAKAT 1. Bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari Masyarakat Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Asal mula pemilik lahan perkampungan dusun tersebut dikuasai oleh 4 orang, namun kini ke empat orang tersebut telah almarhum. Adapun anak cucunya, yang salah satunya kini menjadi kepala desa. Kepala Desa tersebut, menurut masyarakat masih memiliki tanah di dusun tersebut namun berapa luasnya masyarakat tidak tahu persis.

2. Penguasaan dokumen seperti girik/IPEDA, kikitir dan SPPT masyarakat Dusun Kiarajaya, kini di pegang satu orang yakni oleh H. Manus juang. Menurut pengakuan masyakarat setempat, rumah rumah yang kini di huni oleh mereka surat atau dokumen tanahnya itu masih atas nama satu orang. Namun demikian masyarakat setiap tahunnya telah membayar pajak tanah seseuai dengan NJOP setempat.

3. Menurut keterangan Kepala Dusun, pada tahun 1974, dokumen dokumen tanah seperti Girik/IPEDA, Kikitir dikumpulkan oleh Kepala Desa Alm. Embeh atau H. Abu Bakar. Kemudian warga diberi uang kerohoman sebesar Rp. 10/m atau Rp. 10.000/Ha, lalu lahan tanah yang digarap oleh masyarakat tersebut di sewakan kepada PT. Dasa Bagja dengan dalih akan ditanami dan dilakukan penghijauan selama 3 tahun (1974-1977).

4. Menurut keterangan Kaur (Juru tulis) Desa Margamulya, yang diduga sebagi cukong tanah di Kecamatan Telukjambe Barat, bernama Emen. Emen inilah yang sekarang menguasai lahan tanah yang dulunya milik Negara kemudian diduga dijual belikan kepada perusahan perusahaan asing yang kemudian di buat kawasan industri.

Foto: TIM saat mewawancara Kaur (Jurutulis) Desa Margamulya

14

BAB VII SITUASI DAN KONDISI TERKINI DI LOKASI LAHAN SENGKETA Situasi dan kondisi di lokasi lahan tanah yang disengketakan secara umum terlihat kondusif, namun ratusan aparat Brimob dan Preman yang berseragam Security masih terlihat berjaga jaga dan bahkan sampai membuat tenda tenda di sepanjang jalan konsorsium. Selain daripada itu alat berat seperti becko sudah mulai masuk ke lahan yang disengketakan, terbukti di lapangan dua rumah warga sudah diratakan serta pohon pohon dan tanaman lainnya yang ditanam warga diratakan pula.

Kondisi dan situasi di Dusun Kiarajaya Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, secara umum terlihat kondusif, masyarakat di dusun tersebut terlihat beraktifitas seperti pada umumnya. Namun, menurut keterangan masyarakat, mereka masih merasa cemas dan khawatir rumah rumah di dusunnya diratakan oleh alat berat tersebut. Dan sebagian masyarakat masih mengalami trauma paska penyerbuan aparat brimob saat eksekusi berlangsung (24/06/14) lalu.

Foto: Atas: eksekusi menggunakan becko telah meratakan rumah warga. Bawah: TIM sedang mewawancarai warga Dusun Kiarajaya

15

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari investigasi yang telah kami lakukan beberapa hari lalu di lokasi peristiwa terjadinya eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri Karawang kami simpulkan bahwa: 1. Bahwa Penetapan Kepala Pengadilan Karawang No. 6/Pen/2014/PN.Krw. Jo No.2/Pdt.G/2007/PN. Krw. Jo. No. 272/PDT/2008/PT.Bdg. Jo No 695 K/Pdt/2009. Jo. No. 160PK/Pdt/2011, tanggal 20 Juni 2014. Dan kemudian diperintahkan untuk dilakukan eksekusi pada tanggal 24 Juni 2014 di lahan tanah seluas 350 hektar yang meliputi Desa Margamulya, Wanasari dan Wanakerta kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang. Putusan tersebut patut diduga cacat hukum, maka dari itu perlu pengkajian ulang dan pemeriksaan para pihak secara komperhensif; 2. Bahwa dalam putusan dan perintah eksekusi cenderungan keberpihakan dari Kepala Pengadilan Negeri Karawang dan Aparat Kepolisian kepada korporasi, patut diduga terjadi benturan kepentingan sehingga tidak objektif dan cenderung dipaksakan hal tersebut terbukti dengan dilaksanakanya perintah eksekusi yang singkat yang mana jabatan kepala pengadilan baru saja menjabat 2 minggu di pengadilan negeri karawang dan penerjunan pasukan aparat kepolisan dengan senjata lengkap yang sangat berlebihan dalam melaksanakan eksekusi tersebut; 3. Bahwa Dokumen dokumen yang dimiliki oleh perusahaan PT SAMP, yang kemudian dijadikan dasar gugatan di pengadilan negeri karawang perlu dilakukan pemeriksaan keabsahaan dan keasliannya; 4. Bahwa keterangan keterangan yang didapat dari masyarakat merujuk adanya para pihak atau ‘mafia tanah’ yang terlibat dalam penguasan lahan tanah seluas 350 hektar tersebut, yang patut diduga turut mempengarhui kepala PN Karawang dalam mengambil keputusan, pentapan dan perintah eksekusi; REKOMENDASI 1. Kepada Komisi Yudisial, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera terjun kelapangan melakukan pemeriksaan yang komperhensif kepada para pihak yang bersengketa, terutama pada Kepala Pengadilan Negeri Karawang karena terjadi banyak kejanggalan; 2. Kasus peristiwa sengketa lahan di tiga Desa tersebut harus segera disikapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat guna menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik horizontal; 3. Pemerintah harus segera mencarikan suasana dan mencari solusi untuk para pihak yang sedang bersengketa, terutama kepada masyarakat di tiga Desa paska eksekusi; 4. Pemerintah harus bersikap segera untuk meminta kepada Kapolda dan Kapolri menarik pasukanya dari lokasi sengketa agar tidak terjadi pandangan buruk dari publik. Adapun secara umum kondisi dan situasi di lokasi tanah sengketa para pihak baik masyarakat dan PT. SAMP telah kondusif.

5. Pengadilan Negeri Karawang harus menunda eksekusi di lahan tersebut, dengan melihat dan memprtimbangkan dari sisi kemanusiaan dan konstalasi politik nasional

16

LAMPIRAN I

BERITA ACARA INVESTIGASI Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 26 s/d 28 Juni 2014, TIM Pawapeling telah melakukan Investigasi ke Lokasi lahan tanah yang disengketakan oleh Masyarakat di tiga Desa dengan perusahaan PT. SAMP. Dalam investigasi tersebut kami telah menemui para pihak di Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang.

Dalam investigasi tersebut yang telah kami temui diantaranya adalah, Masyarakat, Kepala Dusun, Kaur jurutulis dan Kepala Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Para pihak tersebut telah dimintai keterangan dengan dilakukan wawancara langsung. Adapun kami telah meminta sejumlah bukti dokumen mengenai lahan tanah yang para pihak sengketakan dan dokumen putusan Pengadilan Negeri Karawang.

Selain daripada itu kami pun telah melakukan pengambilan dokumentasi (foto) di lahan tanah sengketa, tenda tenda aparat kepolisian dan disaat memenita keterangan atau mewawancara masyarakat.

Demikian berita acara investigasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 28 Juni 2014 HORMAT KAMI TIM INVESTIGASI PAWAPELING

ADI MULYADI

EDI RAHAYU

17

LAMPIRAN II DOKUMENTASI Foto: Lahan tanah sengketa yang telah digarap oleh masyarakat yang masuk wilayah Desa Margamulya

Foto: Perkampungan Dusun Kiarajaya, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat

18

Foto: Pasilitas Umum dam Pasilitas Sosial

19

Foto: TIM saat Mewawancarai Warga Dusun Kiarajay

Foto: Tenda tenda dan Aparat Kepolisian yang sedang berjaga jaga di lokasi Konsorsium

20