BerGERAK (Berita Pergerakan) by Mateu Djumhari

i Edis

BerGERAK

ISSN 1858-0807

na a d Per

Vol 1, No.1, Juni 2005

Berita PERGERAKAN

Salam pergerakan! Kawan-kawan, mengawali edisi perdana Buletin ini, kami berupaya untuk me-review semua kegiatan Pergerakan selama tahun pertama. Memang agak terlambat, namun bukan berarti tidak penting. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berharap, di masa datang, buletin ini akan menjadi salah satu media penghubung yang makin mempererat kita. Sebagai media alternatif kami juga berharap BERGERAK dapat menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan pembacanya. Segala kritik dan saran kawan-kawan tetap kami butuhkan.

Rakyat Berorganisasi Sekarang !

Ilustrasi gambar diambil dari New Weave of People, Power and Politics.,Lisa VaneKlasen and Valerie Miller., World Neighbors., London, 2002

Cara mendapatkan Bulletin Bergerak : Kirimkan identitas dan nama organisasi anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi di Bergerak dapat dikutip tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang Organisasi rakyat dan advokasi kerakyatan yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat silakan krim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami melalui alamat : PERGERAKAN Jl.Tubagus Ismail VIII No.1 Bandung 40134, Indonesia; Ph/Fax: 62.22.2502524 email : pergerakan@pergerakan.com dan website http://www.pergerakan.com

Berita Khusus

Dari IADI hingga PERGERAKAN:

Menelusuri Jejak-Jejak Kebersamaan Kita Sapei Rusin (Direktur Eksekutif PERGERAKAN)

Tulisan ini merupakan suguhan awal untuk mengundang keterlibatan semua pihak yang terlibat aktif dalam inisiatif ini untuk menyempurnakannya

idak lama berselang setelah jatuhnya Rezim Soeharto, tepatnya pada pertengahan tahun 2000, beberapa pihak seperti Pact Indonesia, Oxfam GB, REMDEC, Akatiga, Insist dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) mulai menggelar sebuah inisiatif yang bertajuk IADI (Initiative of Advocacy Development in Indonesia). Inisiatif ini sendiri berangkat dari sebuah kegelisahan menatap peran seperti apa yang layaknya dan seharusnya dimainkan oleh ornop Indonesia pascakeruntuhan pemerintahan Orde Baru. Kegelisahan terebut kemudian mengkerucut pada tema besar advokasi. Pertanyaan-pertanyaan pencarian yang kemudian muncul adalah: advokasi mascam apa yang sebaiknya dijalankan ornop masa sekarang? Dimana dan bagaiaman posisi ornop dalam advokasi tersebut? Apa konsekuensi yang dibawa oleh pemilihan advokasi dan peran ornop terhadap program pengembagan kapasitas advokasi di Indonesia?2 Inisiatif ini diawali dengan digelarnya pertemuan di Ford Foundatioan pada 7 Februari 2000 yang diprakarsai oleh Pact Indonesia. Mereka yang terlibat dalam pertemuan tersebut antara lain Hans Antlov (Ford Foundation), Meuthia Ganie Rochman (Lab Sosio UI), Ricarhd Holloway (CSSP), Rizal Malik (Oxfam), Sarah Maxim (Pact Indonesia), Paul Musante (World Education), Handoko Soetomo (Remdec), Davic Cohen (Advocacy Institute-Washington) dan John Samuel (National Center for Advocacy Study). Dua nama terakhir terlibat dalam pertemuan tersebut karena secara kebetulan beberapa hari sebelumnya mereka diminta untuk memfasilitasi pelatihan avdvokasi di bawah payung program INPI.

Pertanyaan-pertanyaan di atas (topik yang sesungguhnya telah lama beredar dalam perbincangan komunitas ornop Indonesia) kemudian mengemuka dalam pertemuan ini. Pertemuan pertama di Ford Foundation yang telah berhasil menabur beberapa gagasan kemudian di tindak lanjuti oleh pertemuan di Pact Indonesia. Pertemuan kedua ini didorong oleh kebutuhan untuk menyamakan pandangan mengenai insiatif yang akan digulirkan bersama. Topik mengenai peluang untuk mendirikan sebuah pusat studi advokasi kembali mencuat sebagai salah agenda yang paling banyak menyita banyak waktu pada pertemuan tersebut. Topik tersebut berawal dari seuh ‘desakan’ atau ‘kebutuhan’ untuk meningkatkan kapasitas advokasi ornop Indonesia. Dalam perdebatannya, berkembang dua arus pemikiran. Arus yang pertama merupakan aliran pemikiran yang mewakili betapa pentingnya kehadiran sebuah pusat pembelajaran advokasi. Arus ini banyak disuarakan oleh Hans Antlov yang dilatarbelakangi oleh hasil pengamatannya ke NCAS di India. Menurut hasil pengamatannya, NCAS telah berhasil mennjalankan dua fungsi utama yang cukup strategis dalam menopang kerja-kerja para pelaku advokasi di India, yaitu sebagai pusat studi dan pengembangan kapasitas advokasi. Ditambahkannya bahwa pusat tersebut setidak-tidaknya memainkan dua fungsi, yakni (1) pusat pembelajaran advokasi dan (2) pusat informasi. Setelah Ford Foundation menyatakan kesediaannya untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, pada tanggal 16-20 September 2000 digelar sebuah lokakarya

...bersambung ke hal 20

Berita utama

MEMBUMIKAN GERAKAN ADVOKASI KERAKYATAN Lokakarya Studi Refleksi dan Penulisan Kegiatan ini sendiri diharapkan dapat menjadi salah satu media untuk mempertahankan kesadaran para pihak yang sedang bekerja bahwa dirinya adalah bagian dari kerja gerakan mendorong perubahan

ada tanggal 22-25 April 2004 yang lewat, sejumlah penggiat organisasi rakyat dari berbagai tempat di Indonesia berkumpul di Bandung dalam Lokakarya Refleksi Pengalaman Advokasi Kerakyatan. Lokakarya diikuti wakil-wakil organisasi rakyat dari: • Lingkaran organisasi rakyat seputar Deli Serdang; yakni: FSPM/Hapsari, Serikat Buruh Perkebunan (Serbuk), dan Serikat Nelayan Merdeka (SNM). • Serikat Tani Bengkulu (STAB). • Serikat Petani Pasundan (SPP), Jawa Barat. • Gerakan Rakyat Pulang Kampung (GRPK), Sanggau, Kalimantan Barat. • Papan Jati, Blitar, Jawa Timur. • Dewan Rakyat Bulukumba, Sulawesi Selatan. • Perekat Ombara, Lombok. Peserta lokakarya berbagi pengalaman dengan membeberkan riwayat perkembangan organisasi rakyat yang mereka urus, upaya yang ditempuh organisasi rakyat untuk memecahkan masalah-masalah rakyat, dan hasil-hasil sementara yang sudah dicapai. Dadang Juliantara dan Fajar Irawan (Lappera Indonesia), yang memfasilitasi proses refleksi ini, kemudian mengajak peserta untuk mempelajari faktor-faktor pembentuk gerakan sosial dengan memeriksa unsur-unsur perlawanan, pengorganisasian dan penataan dalam organisasi rakyat. Sebagai bagian lanjutan dari lokakarya refleksi, dan untuk mengakumulasi pengetahuan tentang organisasi rakyat dan advokasi kerakyatan, pada 26-27 April berlangsung Lokakarya Penulisan Pengalaman Advokasi Kerakyatan. Delapan orang peserta lokakarya ini adalah penggiat organisasi rakyat yang akan menuliskan proses perkembangan organisasi rakyatnya masing-masing. Lokakarya ini merupakan kesempatan bagi para

penulis untuk merancang dan mendiskusikan batang tubuh dari tulisan tersebut. Kedelapan peserta lokakarya akan melakukan proses-proses refleksi di organisasi rakyat masing-masing, melakukan pengayaan data, dan menuliskan rekaman perjalanan organisasi rakyat. Lokakarya Refleksi Pengalaman Advokasi Organisasi Rakyat dan Lokakarya Penulisan Pengalaman Pengorganisasian Rakyat untuk Advokasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian Lokakarya “Memetakan dan Menemukan Rute Perjalanan Organisasi Rakyat sebagai Organisasi Gerakan Sosial serta Refleksi Pengalaman Advokasi Kerakyatan di Indonesia Masa Kini” yang dibungkus dalam kegiatan “Studi Pengembangan Aksiaksi Kolektif dan Advokasi Kerakyatan”. Studi berawal dari perkembangan gerakan sosial di Indonesia yang belum menunjukkan adanya budaya gerakan massa yang terorganisir dalam suatu proses panjang perubahan sosial menuju bentuk masyarakat ideal yang dicitacitakan. Pergulatan organisasi rakyat dalam menemukan jati diri di antara kerja perjuangannya mensyaratkan pula adanya konsolidasi kekuatan, penemuan strategi untuk memecahkan masalah-masalah pokok rakyat atau anggotanya, dan secara terus-menerus mampu merangkai gagasan perubahan yang kontekstual dan relevan dengan kepentingan konstituennya. Setelah lebih dari lima tahun iklim politik berubah -dimana dikatakan tumbangnya rejim orde baru memberikan ruang besar bagi berkembangnya prakarsa arus bawah, sampai dimanakah kerja perjuangan untuk perubahan tersebut? Bagaimana organisasi rakyat sebagai (atau diproyeksikan sebagai) pelaku utama perubahan saat ini berkembang dan memperkuat dirinya? Bagaimana kerja pengorganisasian dan kerja advokasi lain selama ini mampu menguatkan para pelaku utama tersebut demi keberlanjutan dan kejelasan konstituen dari suatu gerakan?

Berita utama Studi Pengembangan Aksi-aksi Kolektif dan Advokasi melakukan kunjungan langsung ke beberapa daerah, Kerakyatan mencoba memotret gambaran terkini dan berikut adalah beberapa informasi perkembangan dari organisasi rakyat dan mencoba memperjelas dan terakhir di lapangan terkait program Studi Penulisan mengkonsolidasikan gagasan-gagasan yang didasari oleh collective Action: berbagai pengalaman empirik organisasi rakyat tentang aksi-aksi kolektif, advokasi kerakyatan, gerakan sosial, serta hubungan antar ketiga konsep ini. Keluaran dari 1. LOMBOK UTARA: Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber utama dan Dari tanggal 2 sampai 6 Mei 2004 Fajar berinteraksi dengan kawan-kawan di Lombok Utara, melakukan terbaru dalam menentukan fokus agenda pengembangan serangkaian diskusi dengan kawan dari YLKMP, kapasitas, jaringan kerja dan pengetahuan pelaku gerakan Camat Kayangan, Algas (Akad Paer Daya), Sulis sosial sekaligus strategi untuk menjalankan kegiatan (KOSLATA), Arief (PURI PERAK) dan Sapei serta pengembangan kapasitas tersebut di wilayah. Melalui Nana (PERGERAKAN). Substansi pembicaraan Studi ini para peserta Lokakarya -yang merupakan berkisar tentang hikayat PEREKAT OMBARA dan pimpinan dan atau aktor-aktor penting dari lingkardinamika yang terjadi didalamnya. lingkar gerakan sosial tertentu- dapat saling mengenal peta perkembangan terkini gerakan sosial dan organisasi rakyat di Indonesia sekaligus memanfaatkan rangkaian kegiatan 2. BLITAR: studi ini sebagai ruang saling belajar dan menguatkan Dari tanggal 12 sampai 16 Mei 2004, Fajar melakukan sejumlah interview dengan pihak-pihak yang terkait jaringan pengetahuan yang dengan dinamika gerakan dapat dimanfaatkan terusPergulatan organisasi rakyat dalam sosial, agraria khususnya di menerus untuk memperkuat seperti tokoh petani dari dan memperbesar masingmenemukan jati diri di antara kerja Blitar, beberapa desa, birokrat tingkat masing lingkar gerakan perjuangannya mensyaratkan pula kabupaten Blitar, aktivis Sitas sosial yang ada. adanya konsolidasi kekuatan, penemuan Desa serta beberapa aktivis Workshop Refleksi strategi untuk memecahkan masalah- mahasiswa Blitar. Kesimpulan Pengalaman Advokasi yang didapat adalah penting masalah pokok rakyat Organisasi Rakyat akan dilakukannya rekonsolidasi ditindaklanjuti dengan dan evaluasi gerakan di tingkat pengayaan data dan informasi disetiap wilayah yang basis petani, kaum miskin kota serta memperjelas terlibat dengan melakukan diskusi reflektif dengan posisi NGO dalam skema gerakan sosial di Blitar. para penggiat advokasi di wilayah. Bersamaan dengan Terakhir, dari tanggal 6 sampai 8 Juni 2004 Fajar berlangsungnya aktivitas tersebut, suatu kerja pengendapan menghadiri kegiatan diskusi â&#x20AC;&#x153;refleksi gerakan agraria pengalaman dan pengetahuan (dalam membangun di Blitarâ&#x20AC;? yang diadakan Sitas Desa. Hasil diskusi, dan memelihara organisasi rakyat maupun pengalaman peserta masih belum memahami adanya pergeseran tentang aksi dan strategi yang pernah ditempuh dalam orientasi advokasi seperti yang dihasilkan oleh mendorong perubahan) ke dalam sebentuk tulisan yang Lokakarya Pelaku Advokasi Bulan April 2004 lalu dilakukan oleh aktivis organisasi rakyat akan didukung di Bandung. Kemudian fakta bahwa gerakan sosial di oleh PERGERAKAN. Kegiatan penulisan ini sendiri Blitar masih dikendalikan oleh mahasiswa. diharapkan dapat menjadi salah satu media untuk mempertahankan kesadaran para pihak yang sedang 3. DELISERDANG: bekerja bahwa dirinya adalah bagian dari kerja gerakan Dari tanggal 22 sampai 26 Mei 2004, Fajar berada di mendorong perubahan dan memberi inspirasi bagi pelaku Deliserdang melakukan diskusi dengan Darno dan di wilayah lain dalam mendorong perubahan sosial Lely untuk mendapatkan informasi tentang gerakan di diwilayahnya. Rangkaian kegiatan Studi ini direncanakan Deliserdang-HAPSARI dan persinggungannya dengan akan berlangsung selama bulan Maret sampai dengan Juli SPI, SNM,SERBUK dan aktivis serta NGO di Medan. 2004. Juga melakukan pengamatan atas aktivitas Sekolah Bingkat, aktivitas HAPSARI dan melakukan diskusi Dalam kurun waktu Mei - Juni 2004 keduanya (Dadang dengan SPI. Juliantara dan Fajar Irawan (LAPERA) yang memegang 4. BENGKULU: mandat mengkawal proses Penulisan di wilayah) telah Selama tiga hari, Dadang melakukan diskusi dengan

Berita utama pihak-pihak yang terkait dengan gerakan sosial, agraria di Bengkulu seperti Muspani, Hendra dan Agustam (STAB) dan beberapa orang petani. 5. BULUKUMBA: Dari tanggal 31 Mei sampai 18 Juni 2004, Fajar melakukan serangkaian kegiatan berupa diskusi dengan aktivis dari LAPAR (Lembaga Advokasi Dan Pendidikan Anak Rakyat) Makassar, mahasiswa IAIN, UIM dan UNHAS. Mencoba memetakan gerakan sosial dan platform advokasi kerakyatan di Sulawesi Selatan. Kemudian melakukan identifikasi penggerakan CO di Kajang yang dihadiri oleh wakil dari beberapa desa yang ada di Kajang. Ada juga kegiatan evaluasi yang dilakukan di Bulukumba dengan melibatkan YPR dan Dewan Rakyat Bulukumba. Sempat juga mengamati Konggres yang diadakan oleh SPK (Serikat Petani Kajang). Dari tanggal 10 sampai dengan 12 Oktober 2004 dilakukan kegiatan Lokakarya Perumusan Hasil Studi Reflektif Pengembangan Aksi-aksi Kolektif dan Advokasi Kerakyatan yang berlangsung di Yogyakarta. Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari Lokakarya serupa yang diadakan di Bandung pada Bulan April 2004 lalu. Lokakarya ini dimaksudkan sebagai forum untuk mengkonfirmasi, mengkaji ulang temuan-temuan yang telah dihimpun oleh Tim Studi yang terdiri dari Dadang Juliantara dan Fajar Irawan dan telah dituangkan dalam draft laporan studi. Diharapkan dari diskusi yang terjadi akan didapat gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi terkini dari gerakan advokasi di tujuh lingkar

gerakan sosial di Indonesia. Tujuan lebih jauh lagi adalah mengolah hasil studi kedalam gagasan tentang pengembangan kapasitas advokasi dari organisasi rakyat (OR). Lokakarya dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta yang mewakili ketujuh lingkar gerakan sosial dimana studi dilakukan. Dalam Lokakarya dipaparkan temuantemuan studi Dadang dan Fajar, dari situ muncul koreksi, klarifikasi dan pertanyaan dari peserta yang akan menjadi bahan bagi tim studi sehingga muncul hasil final. Studi ini mempersoalkan seberapa rekat, atau seberapa jauh, jarak antara inti gerakan advokasi dengan massa rakyat. Keterkaitan antara inti gerakan dengan massa rakyat menjadi salah satu topik diskusi paling hangat dalam lokakarya ini. Studi juga menyinggung soal kemampuan organisasi rakyat untuk menggalang sumberdaya secara internal untuk menyangga keberlangsungan hidupnya. Ketergantungan organisasi rakyat terhadap dukungan dana dari luar dirinya, merupakan fakta yang tidak disangkal. Maka, cara-cara baru untuk penggalangan sumberdaya perlu dipikirkan lebih mendalam di kemudian hari. Seluruh hasil diskusi selama lokakarya akan diolah untuk memperkaya laporan studi, oleh sebuah tim pamungkas yang ditunjuk untuk itu. Tim ini terdiri dari Sapei Rusin, Nana Sukarna dan Fajar Irawan. Kegiatan lokakarya yang berlangsung selama tiga hari itu difasilitasi oleh Boy Fidro dan Nana Sukarna.[]

Seluruh hasil penulisan studi ini akan akan dibukukan dan dipublikasikan secara luas

Berita dari Sekretariat

Diskusi Agraria: “PENGALAMAN PERU” Bandung, 21 Maret 2005

ari Tanggal 15 sampai dengan 23 Januari 2005 yang lewat, beberapa lembaga (KPA, HuMA, ICRAF dan BPN) yang tergabung di dalam Program CSAR -sebuah program kerjasama dimana didalamnya dilakukan serangkaian kajian terhadap kebijakan agraria di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara untuk kemudian disusun suatu usulan kebijakan yang komprehensif bagi pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesiamelakukan studi banding ke Peru. Adapun yang menjadi fokus kajian di Peru kali ini adalah, pertama, melihat konteks sosial politik pelaksanaan land reform di tahun ‘70 -an, kedua, melihat kegagalan dan keberhasilan pengembangan institusi sosial sebagai penyangga program land reform dan ketiga, melihat keadaan terkini di beberapa daerah setelah 30 tahun pelaksanaan land reform. Sebagai upaya untuk menggali dan melengkapi informasi yang belum tercakup di dalam draft dokumen Pengalaman Gerakan Rakyat di Peru Untuk Mendorong Pembaruan Agraria, Tim Studi CSAR merasa perlu mendapat masukan. Untuk itu PERGERAKAN memfasilitasi hal dimaksud dengan melakukan kegiatan berupa diskusi sehari, kegiatan yang dilakukan di Sekretariat PERGERAKAN dihadiri selain oleh Tim Inti CSAR juga sejumlah pakar agraria di Indonesia seperti Gunawan Wiradi dan Sediono Tjondronegoro, akademisi yang diwakili kawan-kawan AKATIGA hadir juga perwakilan dari SPP, SeTAM dan AGRA. Diskusi dibuka oleh Sapei Rusin (Direktur Eksekutif PERGERAKAN) pukul 10.00, sessi pertama diisi dengan presentasi Dianto Bachriadi yang memaparkan tentang CSAR Program berikut mengenai dinamika gerakan rakyat di Peru, setelah itu presentasi hasil studi di Peru oleh Yudi Bachrioctora dan Susilaningtyas yang dilanjutkan dengan diskusi dipandu

oleh Hilma Safitri. Sesi kedua (setelah break) ada lanjutan diskusi yang disusul presentasi pengalaman di Brasil yang disampaikan oleh Dianto Bachriadi, dibagian akhir ada diskusi tentang pengalaman Amerika Latin yang dapat mendorong implementasi land reform di Indonesia dipandu oleh Usep Setiawan. Diskusi berhasil menggali tentang apa dan bagaimana gerakan rakyat di Indonesia dikaitkan dengan banyaknya elemen gerakan tani di berbagai tingkatan mulai kabupaten, propinsi bahkan sampai nasional. Berkaca pada pengalaman MST di Brasil, seharusnya di Indonesia dapat membuat satu frame besar untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama, dengan syarat harus terjalin sinergisitas antara kerja-kerja “politik” dengan gerakan massa, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.[]

Berita utama

Kongres PERGERAKAN I Sanur Bali, 8-10 Januari 2005

Keanggotaan PERGERAKAN yang sekarang komposisinya adalah 80% Organisasi Rakyat dan 20% individu.

perjalanan yang cukup panjang, PERGERAKAN akhirnya dapat memenuhi mandat untuk melakukan kongresnya yang pertama. Perhelatan yang dilaksanakan di Bali dari Tanggal 8 - 10 Januari 2005 lalu itu dihadiri oleh para peserta yang selama ini terlibat dalam berbagai agenda PERGERAKAN. Kongres pertama PERGERAKAN dilaksanakan dengan beberapa tujuan, antara lain: untuk menetapkan keanggotaan PERGERAKAN, membahas dan menetapkan AD/ART PERGERAKAN, membahas dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Program (GBHP) PERGERAKAN serta memilih dan menetapkan perangkat-perangkat organisasi. Lewat proses yang cukup menguras tenaga dan pikiran, selama tiga hari itu dihasilkan beberapa poin penting terkait dengan kelembagaan PERGERAKAN. Ada beberapa yang patut dicatat disini, seperti soal Keanggotaan PERGERAKAN yang sekarang komposisinya adalah 80% Organisasi Rakyat dan 20% individu. Artinya dengan

jumlah Organisasi Rakyat yang hadir di kongres tersebut sekitar 16 Organisasi, maka jumlah individu yang jadi anggota hanya bisa empat orang. Melalui perdebatan panjang dan hampir menemui jalan buntu, akhirnya disepakati terpilih melalui pemungutan suara, empat orang mewakili individu: Sapei Rusin, Noer Fauzi, Nana Sukarna dan Sudarno. Kongres pun memandatkan untuk membentuk Dewan Pakar dan Komisi-komisi fungsional untuk tetap menjaga peranan serta keterlibatan individuindividu tersebut. Selain mempertahankan organisasi yang sudah bergabung sebelumnya, yakni STAB Bengkulu, SPP Garut, Hapsari Deli-Serdang Bedagai, SPK Kajang, PPAB Blitar, Perekat Ombara Lombok, dan GRPK Kalimantan Barat, peserta kongres Juga mendukung perluasan wilayah layanan PERGERAKAN dengan masuknya Tangerang (diwakili FSBKU/Federasi Serikat Buruh Karya Utama), Bantul (FOMPAS/Forum Masyarakat Pesisir Selatan), Majalaya (FMMS/Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera), Jambi (PPMJ/Persatuan Petani Muaro Jambi), Bengkulu

Berita utama (SNeB/Serikat Nelayan Bengkulu), Deli-Serdang Bedagai (SNM/Serikat Nelayan Merdeka dan SERBUK/Serikat Buruh Kebun), Kalimantan Barat (AMA/Aliansi Masyarakat Adat), Sanggau-Sekadau (PUSAKA/Pusat Advokasi Kampung). Organisasi-organisasi tersebut tersebar di sembilan wilayah yang disebut Lingkar Gerakan Sosial Bengkulu, Deli-Serdang Bedagai, GarutTasikmalaya-Ciamis, Blitar, Bulukumba, Lombok Barat bagian Utara, Sanggau-Sekadau, Tangerang, Majalaya dan Bantul. Berdasarkan Keputusan Kongres, Kepengurusan PERGERAKAN periode 2005-2008: Dewan Pengarah: 1. Lely Zailani (HAPSARI Deli Serdang)

2. Sudarno (Individu) 3. Nana Sukarna (Individu) 4. Agustiana (Serikat Petani Pasundan–SPP Garut) 5. Kamardi Arief (Perekat Ombara Lombok) 6. Usin Abdisyah Putra (Serikat Nelayan Bengkulu– SNeB) 7. Ahmad Kulle (Serikat Petani Kajang–SPK Sulawesi Selatan) 8. Sastro Anwar Ma’ruf (Federasi Serikat Buruh Karya Utama–FSBKU Tangerang) 9. Mina Susana Setra (Aliansi Masyarakat Adat–AMA Kalimantan Barat). Badan Pelaksana: Sapei Rusin (Ketua)

Suasana Kongres I PERGERAKAN di Sanur Bali

Berita utama

Garis Besar Haluan Program Pergerakan Periode 2005-2007

Pengantar

persoalan-persoalan gerakan sosial

ergerakan dibentuk sebagai suatu Perhimpunan (terbatas) dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut yang dirancang dalam rangka memperkuat dan mengukuhkan keberadaannya, yaitu : (a) 1 tahun pertama merupakan masa transisi dari rangkaian kegiatan yang berbentuk “program” kepada pembentukan institusi/organisasi yang ajeg; dan (b) 2 tahun berikutnya merupakan masa pemantapan organisasi/lembaga. Dengan target tersebut, secara programatik, maka pada tahun kedua ini kegiatan Pergerakan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan infrastruktur lembaga Pergerakan itu sendiri, kegiatankegiatan tersebut diutamakan untuk membangun infrastruktur penyelenggaraan kegiatan Pergerakan di masing-masing wilayah belajar dan merintis upaya-upaya penguatan gerakan (desentralisasi pengelolaan program) di setiap wilayah belajar selain dapat mengembangkan kapasitas organisasi juga meneguhkan arah gerakan sosial translokal (nasional).

Jauh sebelum tahun 1998, tepatnya di awal tahun 90-an, Ornop di Indonesia telah mulai mempergunakan konsepsi Advokasi sebagai alat untuk mendorong perubahan di negeri ini. Umumnya, konsepsi ini dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang secara sistematik dan demokratis dibangun oleh Ornop atau Organisasi Masyarakat Sipil yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau membentuk suatu kebijakan publik – baik dari sisi muatannya (isi), perilaku pelaksana/pembentuk kebijakan, maupun aspek kultural/ pelaksanaan dari kebijakan tersebut – yang hasilnya pun dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

Salah satu konsekuensi dari pilihan-pilihan di atas adalah menyusun Garis Besar Haluan Program (GBHP) Pergerakan sebagai acuan kerja organisasi selama tiga tahun ke depan. Sebagai acuan organisasional, maka GBHP akan membantu memperjelas pola hubungan kerja antara Badan Pelaksana Pergerakan dengan Wilayah Belajar dan mendorong wilayah belajar sebagai desainer dan implementator program, sehingga wilayah belajar dapat pula berperan aktif memberikan arahan-arahan dan monitoring, juga terlibat aktif bersama-sama BP guna memantapkan berbagai infrastruktur bagi jalannya misimisi Pergerakan kedepan.

Posisi dan peran PGK dalam menjawab

Jadi advokasi sebagai suatu strategi perjuangan bagi Ornop bersama rakyat sesungguhnya bukan merupakan gejala yang relatif baru. Karena itu yang terpenting memang bukan menguji pengertian-pengertiannya, tetapi yang terpenting justru menguji kekuatannya terus menerus untuk membangun daya ubahnya: apakah advokasi memang dapat memenuhi janjinya sebagai jalan mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan budaya serta membangun tatanan politik yang adil melalui perubahan kebijakan publik dan kepemimpinan politiknya Suatu advokasi yang dilakukan untuk kepentingan perubahan sosial, merombak tatanan lama dan membentuk tatanan baru yang berkeadilan sosial, jelas tidak bisa menggunakan konsepsi yang berwajah terbuka. Jadi, patutlah dikemukakan di sini sebuah pertanyaan mendasar, yakni: mungkinkah dikembangkan suatu pendekatan – bahkan paradigma – baru dalam kerjakerja advokasi di masa depan. Kerja-kerja advokasi yang dimaksud adalah kerja-kerja advokasi yang berbasis pada kepentingan massa rakyat, yang dalam batas-batas tertentu dapat mulai disebut dengan istilah “Advokasi Kerakyatan”.

Berita utama Advokasi kerakyatan yang dimaksud di sini atau yang hendak diajukan dan disepakati sebagai mandat bagi Pergerakan sebagai organisasi masyarakat sipil bukanlah suatu jenis advokasi yang sekedar bertumpu pada kekuatan rakyat, atau advokasi yang menjadikan rakyat sekedar sebagai penyokong dalam proses â&#x20AC;&#x153;tabrakan kepentinganâ&#x20AC;?. Advokasi Kerakyatan yang dimaksud sini adalah suatu proses/kerja untuk mendorong perubahan yang tidak saja bertumpu pada kekuatan rakyat, tetapi dalam gerak langkah dan tujuan utamanya memiliki watak kerakyatan. Artinya kepentingan dasar dari advokasi ini adalah kepentingan massa rakyat, mereka yang ada di lapis bawah dalam struktur sosial. Asal-usul kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sendirinya mengharuskan massa rakyat lah yang berdiri di garis depan dan memperkuat barisan belakang hingga kemenangan diperoleh.

b. Berkembangnya kapasitas para pelaku advokasi kerakyatan Penguatan para pemimpin lokal baik sebagai fasilitator maupun community organizer yang diarahkan sekaligus untuk memperkuat kemampuan politik organisasinya. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari praktek layanan pengembangan kapasitas dalam kerangka fasilitasi pengembangan kapasitas pelaku-pelaku advokasi, baik lembaga maupun individu melalui: pendampingan, pelatihan, studi banding, magang, dan sebagainya serta fasilitasi pengembangan jaringan pelaku-pelaku advokasi, baik di level inter-regional, internasional, maupun inter-group.

Salah satu tantangan dalam advokasi kerakyatan adalah rendahnya kemampuan OR untuk mempertahankan diri dan kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi ancaman tersebut, Pergerakan harus menjalankan program yang dapat menjamin tumbuhnya iklim agar OR dapat berlangsung hidup. Pada saat yang sama Pergerakan harus menunjang berkembangnya budaya gerakan di Organisasi Rakyat.

d. Tergali dan menguatnya gagasan-gagasan perubahan sosial dan politik. Menyediakan Informasi baik sebagai media komunikasi maupun dukungan pengayaan pengetahuan meliputi: produk kebijakan, peta pelaku advokasi dan kompetensinya, inisiatif-inisiatif perubahan, peta sumber daya pendukung gerakan dan sebagainya, pengkajian mencakup: penyusunan kebijakankebijakan, kerja gerakan, pengembangan kurikulum dan metodologi pendidikan alternatif ataupun komunitas dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas.

Arah, Sasaran dan Prinsip Pergerakan secara sistematis akan mendorong terciptanya tatanan pengelolaan hidup bersama yang berkeadilan sosial dan mensejahterakan rakyat yang bercirikan kesetaraan gender, pemenuhan keselamatan hidup Rakyat, kelangsungan pelayanan alam dan peningkatan produktifitas Rakyat Pergerakan hanya dapat mengembangkan programprogramnya atas dasar mandat dari organisasi-organisasi rakyat. Mandat tersebut termasuk jaminan organisasional yang menunjang adanya peran aktif organisasi rakyat dalam siklus program Pergerakan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka beberapa sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: a. Menguatnya kapasitas organisasi-organisasi Rakyat. Penguatan mandat organisasi-organisasi rakyat kepada Pergerakan untuk menunjang kebutuhan pengembangan kapasitas wilayah belajarnya di mana Organisasi Rakyat sebagai inti gerakannya.

c. Terbangunnya solidaritas dan sinergi antar pelaku gerakan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemberi Pelayanan (Service Provider). Meliputi pengkajian model kelembagaan pendukung penguatan kapasitas advokasi, kerja pengembangan jaringan kerja dan aliansi strategis, mendukung penataan organisasi untuk membangun kaderisasi dan peningkatan kapasitas pengurus maupun memfasilitasi terbentuknya simpul-simpul dukungan pengembangan kapasitas di daerah-daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka organisasi ini berfungsi: 1. Menyediakan sumberdaya; baik dalam bentuk pengetahuan, jaringan maupun material tertentu, yang dibutuhkan oleh organisasi rakyat dan para pelaku advokasi kerakyatan lainnya. 2. Memfasilitasi dan menyediakan dukungan bagi sinergi kerja-kerja advokasi kerakyatan dari berbagai wilayah

Berita utama dan sektor. 3. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan jaringan kerja politik bagi organisasi-organisasi rakyat. 4. Melakukan upaya hukum yang dianggap perlu berdasarkan permintaan anggota. 5. Mengupayakan pencarian dana untuk mendukung upaya-upaya memperkuat gerakan advokasi kerakyatan. Selanjutnya untuk menjaga tindakan-tindakan organisasionalnya seperti yang tersebut di atas, agar tetap pada kerangka visioner dalam mencapai tujuan dan sasaran kerjanya, maka lembaga ini akan bekerja dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kerakyatan, yakni suatu gerakan yang berbasis pada kekuatan massa Rakyat 2. Solidaritas, yakni mengutamakan solidaritas bersama dan keselarasan peran antarpihak baik internal mupun dengan pihak-pihak luar. 3. Progresif, yakni terus-menerus mengejar capaian yang lebih baik dan berkesinambungan dalam penguatan masyarakat lokal yang otonom. 4. Aksesibilitas, yakni kemudahan untuk mengakses bagi semua pihak yang membutuhkan pelayanan. 5. Keragaman isu dan kewilayahan, dengan kriteria: keadilan, kebutuhan, layak dijalankan dan memberi dampak bagi perubahan yang lebih besar 6. Pelayanan yang bersifat paritisipatoris, terbuka, kesertaan semua pihak, tanggung gugat, mudah dijangkau, peka jender, kesetaraan dan mendorong kemandirian pihak yang dilayani. 7. Desentralisasi, yakni model kelembagaan dan pelayanan harus menyebar di berbagai wilayah. 8. Independensi, yakni mengandalkan kekuatan dan sumberdaya sendiri agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang kontra-produktif pada pencapaian tujuan organisasi. 9. Dibangunnya mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada tali mandat konstituen. 10. Memperhatikan perspektif hak asasi manusia, gender, anak, lingkungan, dan perspektif lainnya yang sesuai dengan perkembangan rasa keadilan di dalam masyarakat. 11. Swadaya, yakni mengutamakan pemanfaatan sumberdaya internal untuk pengembangan kapasitas advokasi. Membuka diri terhadap semua pihak yang memiliki visi, misi, tujuan dan sejalan untuk terlibat dalam organisasi

Strategi 1. Mengembangkan tali mandat Mengembangkan mekanisme beserta instrumen tali mandat dengan perspektif advokasi kerakyatan untuk memastikan ikatan organisasional antara Pergerakan dengan wilayah belajar berjalan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan dan urgensinya, maka desain peran Pergerakan ke depan adalah, menjadi wadah gerakan bersama dari wilayah-wilayah untuk aktualisasi aspirasi bersama/learning center yang terdiri dari upaya tali mandat organisasi beserta mekanismenya, pembuatan struktur organisasi, Job Description dan pedoman kerja setiap kegiatan, pembuatan performance appraisal dan rapat evaluasi-perencanaan secara reguler, pengembangan kapasitas internal dari staf melalui latihan, lokakarya, sekolah maupun studi banding, dan evaluasi menyeluruh dari konsultan luar. 2. Pengembangan Lingkar Gerakan Sosial Pengelolaan program kerja Pergerakan dikembangkan melalui pola desentralisasi-partisipatori, yakni model kelembagaan dan pelayanan akan menyebar di berbagai wilayah dengan mengandalkan kekuatan dan sumberdaya sendiri secara otonom baik oleh tenaga aktivis atau pakar lainnya (associate expert) dari wilayah maupun komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya untuk menjalankan peran tersebut, ada dua hal yang akan diperkuat, yaitu: (a) Kompetensi, penguatan para pemimpin lokal atau fasilitator yang diarahkan sekaligus untuk memperkuat organisasi, dan (b) Legitimasi Building, membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan untuk mengukuhkan soliditas sosial. Artinya, strategi pengembangan organisasi diarahkan untuk menggeser Pergerakan yang saat ini diposisikan sebagai pihak luar untuk melebur dan menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah belajarnya. Tahap awalnya dalam konteks pengembangan kapasitas adalah Pertama, mendukung pengembangan kapasitas aktivis-aktivis/aktor/fasilitator di wilayah yang terdiri dari peningkatan kompetensi para aktor/ pelaku advokasi baik melalui organisasi maupun individu untuk melakukan kajian dan menganalisis dinamika pembentukan masalah yang diurusnya dan memfasilitasi asistensi teknis dari para ahli beserta penyediaan dana dampingan untuk proses belajar ketrampilan-ketrampilan dan teknik-teknik tertentu

Berita utama yang dibutuhkan dalam kerja-kerja advokasi. Mengembangkan media publikasi melalui pembuatan film-film dokumenter tentang gerakan advokasi kerakyatan yang ada serta menggandakan film-film dokumenter sejenis yang berasal dari negara lain; menyediakan update mengenai Perkembangan Gerakan Sosial dan Gerakan Advokasi Kerakyatan di Dunia; kegiatan diskusi/kuliah reguler mengenai Gerakan Sosial dan Advokasi Kerakyatan di Indonesia dan Dunia. Kedua, mengembangkan jaringan pengetahuan, yang terdiri dari memastikan berlangsungnya dokumentasi proses, monitoring perubahan konteks dan pengolahan informasi menjadi pengetahuan; memfasilitasi studikunjungan silang (exchange) antar organisasi rakyat, koalisi-koalisi masyarakat sipil, dan para pelaku advokasi lainnya; menyelenggarakan Pertemuan Besar Organisasi Rakyat dan Pelaku Advokasi Kerakyatan di Indonesia sebagai forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman. 3. Penguatan hubungan antar wilayah Strategi ini dimunculkan untuk mengisi ketimpangan antar wilayah, memperkuat solidaritas dan lebih mendasar lagi untuk memperluas spektrum gerakan sosial melalui pengembangan pertukaran pengalaman, chanelling expertise sesuai kebutuhan OR-OR di wilayah dan fasilitasi proses-proses pembelajaran antar wilayah dalam bentuk-bentuk proporsional. 4. Pengembangan jejaring gerakan sosial â&#x20AC;˘ Membangun kerjasama dengan berbagai organisasiorganisasi di tingkat nasional maupun lokal baik untuk memperkuat daya juang organisasi masyarakat sipil maupun untuk mempromosikan gerakan demokrasi. â&#x20AC;˘ Menjadi sekretariat bersama forum penguatan gerakan politik masyarakat sipil di Indonesia. â&#x20AC;˘ Menjalankan strategi masuk ke ruang politik, baik melalui inisiasi pembentukan partai politik, maupun transformasi organisasi-organisasi rakyat menjadi blok-blok politik, apabila dimandatkan oleh anggota melalui Dewan Pengarah.

Mekanisme Mekanisme penyelenggaraan kegiatan selanjutnya diserahkan pada Badan Pelaksana dengan tetap mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Garis Besar Haluan Program.

Penutup 1. Program yang sedang berjalan berdasarkan kebijakan kepengurusan sebelumnya tetap dilanjutkan sampai ada perencanaan bersama antara Badan Pelaksana, Dewan Pengarah dan anggota. 2. Badan Pelaksana harus segera memfasilitasi proses pemandatan dengan anggota dan menawarkan draft program. 3. Dalam masa transisi Badan Pelaksana tidak boleh melakukan improvisasi dan atau melakukan kegiatan dan program baru dan atau melakukan perikatan baru dengan pihak lain tanpa melalui konsultasi dengan Dewan Pengarah.[]

Kalender Kegiatan

Lokakarya Partisipasi Politik Rakyat Pada Proses Pilkada Langsung Bandung, 8-10 April 2005

Penguatan dan perluasan ini sudah barang tentu bukan semata-mata suatu gejala yang reaktif dari para pelaku gerakan sosial, melainkan sebuah akumulasi kegelisahan atas mandegnya berbagai perubahan yang mendasar

ertempat di Hotel Abadi Asri Bandung, dari tanggal 8 sampai dengan 10 April 2005 Pergerakan bekerjasama dengan Yayasan Tifa menyelenggarakan sebuah Lokakarya yang bertema â&#x20AC;&#x153;Penguatan Partisipasi Kelompok Rakyat Marjinal dalam Pilkada Langsungâ&#x20AC;?. Berangkat dari kondisi semakin menguat dan meluasnya berbagai kehendak dan inisiatif dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik ornop maupun organisasi rakyat, untuk mendorong proses transformasi kekuasaan ke tangan rakyat. Penguatan dan perluasan ini sudah barang tentu bukan semata-mata suatu gejala yang reaktif dari para pelaku gerakan sosial, melainkan sebuah akumulasi kegelisahan atas mandegnya berbagai perubahan yang mendasar setelah terjadinya gerakan reformasi pasca tumbangnya rezim Soeharto. Beranjak bertindak sebagai pengelolanya. dari kondisi tersebut, muncul sebuah inisiatif untuk Forum Politik ini ditujukkan sebagai kancah bagi membangun Forum Politik dimana PERGERAKAN terjadinya proses asimilasi, konsolidasi dan perluasan berbagai agenda politik gerakan masyarakat sipil, serta kancah bagi pematangan berbagai gagasan dan strategi. Sebagai ajang untuk konsolidasi, perluasan dan pematangan strategi, Forum Politik memanfaatkan pelaksanaan Pilkada secara langsung sebagai momentum awal untuk dijadikan ajang sejumlah pengujian dan perintisan agenda-agenda jangka panjang. Dalam konteks dan posisi seperti itulah lokakarya diselenggarakan. Lokakarya yang dihadiri oleh tidak kurang dari 40 peserta yang datang dari berbagai ornop, organisasi rakyat, yang selama ini berjejaring dengan PERGERAKAN, dan beberapa pihak sebagai peninjau bertujuan memantapkan agenda dan strategi penguatan partisipasi politik rakyat â&#x20AC;&#x201C;terutama kelompok rakyat marjinal- dalam proses

Kalender Kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung). Oleh karena itu, sasaranâ&#x20AC;&#x201C;sasaran yang hendak dicapai dari lokakarya ini antara lain: â&#x20AC;˘ Teridentifikasinya peta agenda dan strategi politik organisasi-organisasi masyarakat sipil di wilayahwilayah yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya dalam proses Pilkada langsung â&#x20AC;˘ Terumuskannya strategi dan mekanisme kerja saling memperkuat kapasitas partisipasi politik rakyat â&#x20AC;˘ Terumuskannya mekanisme monitoring dan kontrol bersama terhadap proses partisipasi politik Alur acara dimulai dengan proses perkenalan dan sharing pengalaman peserta mengenai dinamika yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Di bagian kedua ada pemaparan beberapa materi oleh narasumber setelah itu diikuti sessi-sessi diskusi. Secara umum acara yang berlangsung selama tiga hari ini menghasilkan beberapa capaian: (1) Orientasi; transformasi kekuatan politik ke tangan rakyat, (2) Peta Agenda dan Inisiatif; - Pengamanan Basis Pengorganisasian,

- Mendesakkan Agenda Rakyat, - Uji Coba Kekuatan, (3) Strategi dan Program, (4) Kesepakatan Wilayah Belajar sebagai wilayah uji coba, (5) Kesepakan Pengelolaan dan Pengawalan Agenda Bersama. Di hari terakhir acara, para peserta bersepakat bahwa forum lokakarya ini dijadikan Aliansi Politik. Melalui proses saling memperkuat, Aliansi Politik ini harus dapat mendorong diimplementasikannya empat agenda fokus yang telah disepakati di seluruh daerah.[]

Suasana pembahasan materi dalam Lokakarya

Berita dari LGS

Kongres Luar Biasa Petani Muaro Jambi (PPMJ) Jambi, 22-24 Maret 2005

Semula menyusul dilakukannya Pra-Musyawarah Besar (MUBES) yang dilakukan pada Tanggal 17-18 Februari 2005, PPMJ berencana akan menyelenggarakan MUBES dari Tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2005. MUBES ini merupakan MUBES ke-2 PPMJ, setelah yang pertama pada Tahun 2004 lalu. MUBES ke-2 merupakan momentum yang sangat penting bagi PPMJ sebagai sarana evaluasi atas janji politik, evaluasi serta pengambilan langkah-langkah strategis dan programatik organisasional. Kegiatan yang dilakukan di Balai Pelatihan dan Pendidikan PPMJ ini bertujuan : 1. Merumuskan program kerja Tahun 2005-2006, dengan prioritas pada pengentasan kemiskinan kelompok, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; 2. Membentuk Tim Perumus Penyempurnaan Anggaran Dasar/Rumah Tangga organisasi; 3. Penyempurnaan Dewan Pengurus Harian Dan Divisi Program PPMJ dan 4. Menetapkan jadwal Kongres ke-2 PPMJ Tahun 2006; Peserta yang hadir dalam MUBES adalah utusan kelompok anggota PPMJ sekitar 160 Kepala keluarga dari empat kabupaten di Jambi, anggota simpatisan setiap kelompok serta undangan lain sebagai peninjau. Akan tetapi setelah diadakan acara pembukaan pada Tanggal 22 Maret malam, sebagian peserta menghendaki kegiatan MUBES diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut peserta yang mengusulkan perubahan tersebut ada berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan kepengurusan dan penguatan organisasi yang harus segera dijawab dan keputusan itu hanya dapat dilakukan lewat forum setingkat Kongres. Dikarenakan jumlah peserta yang hadir dapat memenuhi quorum untuk diselengarakannya Kongres (sesuai dengan Anggaran Dasar PPMJ), maka

akhirnya disepakati kegiatan MUBES ke-2 PPMJ diubah menjadi KLB PPMJ 2005. Beberapa hal penting yang dihasilkan KLB PPMJ 2005 ini adalah: • Pergantian nama Persatuan Petani Muaro Jambi (PPMJ) menjadi Persatuan Petani Jambi (PPJ); • Memilih Irmansyah sebagai Ketua dan Basyir sebagai Wakil Ketua PPJ; • Fokus program pada upaya penyelesaian konflik-konflik agraria; • Melakukan Pendidikan-pendidikan Ekonomi dan • Melakukan Pendidikan organisasi di tiap kelompok.[]

Berita dari LGS

Gundem XI Perekat Ombara Lombok, 23-25 April 2005

etelah mencermati perjalanan Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara (Perekat Ombara/PO) sejak berdirinya di tahun 1999 dan sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya PO pada Juni 2003 serta hasil konsolidasi internal pengurus PO pasca Gundem X atau Kongres I tahun 2001 lalu, dipandang sangat perlu menyusun program kerja untuk tahun 2004 sebagai langkah konsolidasi gerakan masyarakat adat Lombok Utara. Lewat serangkaian kegiatan selama kurang lebih delapan bulan PO bergerak terus untuk menghadapi Gundem XI atau Kongres II nya. Gundem kali ini yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 25 April 2005 dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas gerakan advokasi masyarakat adat serta meningkatkan kapasitas manejerial organisasi.

membahas organisasi sedangkan komisi kedua membahas program. Hari kedua, kongres dimulai dengan pleno pembahasan hasil sidang komisi-komisi. Agenda gundem berlanjut dengan pemilihan pengurus baru PO periode 2005-2008, setelah melewati sejumlah perdebatan, maka muncul tiga orang calon Ketua PO masing-masing adalah Kamardi, Putrawadi dan M.Syaripudin yang mewakili lima kecamatan dimana PO bekerja selama ini untuk dipilih secara langsung oleh peserta gundem yang memiliki hak suara. Dari 80 peserta gundem yang memiliki hak suara, terpilih Kamardi sebagai Ketua BP-PO periode 2005-2008 dengan perolehan 41 suara, diikuti oleh Putrawadi 21 suara dan M.Syaripudin dengan 17 suara serta satu suara abstain. Sementara itu terpilih juga 11 anggota Dewan Masyarakat Adat (DMA)PO periode 2005-2008, mereka adalah: (1) Ikliluddin, (2) Asmadi M, (3) Datu Artadi, (4) Soedarma, (5) Putrawadi, (6) M.Syaripudin, (7) Abidin Tuarita, (8) Andi Juandi, (9) Rumalah, (10) Ardi Arsana dan (11) ibu Alum. Gundem diakhiri dengan pelantikan pengurus baru PO oleh Tetua Adat yang berasal dari dua Komunitas Adat di Lombok Utara.[]

Foto: Dok PERGERAKAN

Perhelatan yang digelar di Desa Gondang tersebut dihadiri oleh sekitar 80-an peserta yang datang dari berbagai kecamatan yang ada di Lombok Utara ditambah peninjau. Pada hari pertama gundem diawali dengan pembahasan Tata Tertib Gundem, selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban Kamardi selaku Ketua PO periode 2002-2005 dan setelah itu peserta dibagi kedalam dua komisi, komisi pertama

Pelantikan pengurus baru PEREKAT OMBARA

Berita Aksi

Aksi Serikat Petani Pasundan (SPP) di DPRD Garut Garut, 28 Februari 2005

Sebagai upaya untuk menekan dan menuntut DPRD Kabupaten Garut agar menyikapi beberapa keputusan yang telah dihasilkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan Kepres No.34 Tahun 2003 dimana penyelesaian sengketa pertanahan akan diserahkan kepada masingmasing pemerintah kabupaten, maka Serikat Petani Pasundan (SPP) pada tanggal 28 Februari 2005 lalu melakukan aksi di DPRD Kabupaten Garut, aksi yang melibatkan tidak kurang dari 100 massa SPP dilatarbelakangi oleh tidak adanya upaya lanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berkenaan dengan wewenang yang diberikan sebagaimana menurut Kepres diatas. Pada aksi kali ini ada beberapa hal yang menjadi tuntutan SPP; • Penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Garut • Pelaksanaan land reform • Pengalokasian APBD untuk penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Garut • Penghentian pemenjaraan petani • Penghentian kekerasan atas petani dan perusakan lahan garapan petani • Prioritas pembangunan wilayah pedesaan • Meminta Pemda Kabupaten Garut menolak kenaikan BBM

petani, massa kemudian melalui beberapa perwakilannya melakukan dialog dengan anggota dewan, sementara massa yang berada diluar menggelar berbagai acara kesenian. Dalam dialog tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan: 1. Pemda Kabupaten Garut akan segera melakukan kerja-kerja penyelesaian sengketa agraria di kabupaten Garut melalui tim-tim yang sudah dibentuk sebelumya; 2. Pemda kabupaten Garut sudah dan akan mengalokasikan anggaran terkait poin pertama; 3. Akan disusun agenda yang melibatkan SPP untuk merealisasikan kerja-kerja tim penyelesaian sengketa agraria di kabupaten Garut. Setelah mendengarkan hasil dialog yang disampaikan oleh Sekjen SPP, massa membubarkan diri dengan tertib.[]

Peserta aksi berasal dari kampung-kampung Organisasi Tani Lokal SPP se-Kabupaten Garut yang datang dengan sekitar 70 buah truk, dan 10 mobil pick up bak terbuka serta puluhan sepeda motor. Konvoi bergerak melalui ruas-ruas jalan utama Kota Garut untuk kemudian terkonsentrasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Garut. Aksi diisi oleh orasi beberapa aktivis SPP, tokoh petani dan mahasiswa pendamping

Berita Khusus ...Sambungan dari hal 2, “Menelusuri jejak Kebersamaan...” fasilitator. Lokakarya yang difasilitasi oleh John Samuel (NCAS India) tersebut diikuti oleh Fauzi Abdullah, Dianto Bachriadi, Wilarsa Budiharga, Mansour Faqih, Noer Fauzi, Rizal Malik, Greg Rooney, Hetifah Sjaifudian, Miftahudin, Kus dan Johnly Poerba. Inti perbincangan pada lokakarya tersebut lebih mengedepankan pembahan mengenai nilai-nilai dasar dan filosofis dari advokasi dan penulisan kisah kasus advokasi. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan proses asesment yang dilakukan oleh Skepo dan setelah rangkaian kegiatan Penulisan Kisah Kasus benar-benar selesai, minus penyuntingan dan pencetakan buku, kegiatan studi banding ke institusi pengembagan kapasitas advokasi di luar negeri pun dilakukan. Tepatnya kegiatan ini dilakukan pada bulan Agustus 2001. Semulai kegiatan ini direncanakan akan dijalankan di empat negara, yakni Filipina, India, Afrika Selatan dan salah satu negara di Amerika Latin. Namun dengan berbagai pertimbangan dan kendala, akhirnya diputuskan Afrika Selatan dan India yang menjadi tujuan studi banding. Di India, organisasi yang menjadi tujuan kunjugan adalah NCAS. Sementara di Afrika Selatan organisasi yang menjadi tujuan kunjungan adalah IDASA. Kegiatan studi banding ini melibatkan sebagai fasilitator, peserta penulisan dan beberapa aktivis ornop lainnya. Setelah beberapa kegiatan di atas selesai dilaksanakan, kemudian pada tanggal 30 Januari-2 Februari 2002 diselenggarakan Lokakarya Advokasi Ornop Indonesia di Masa Depan. Lokakarya ini selain dihadiri oleh pihak-pihak telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya juga melibatkan secara langsung organisasiorganisasi rakyat dan ornop lainnya dari berbagai wilyah di Indonesia. Lokakarya kemudian merekomendasikan pembentukan tiga kelompok kerja yang masing-masing mencoba menjalankan peran sebagai cikal-bakal organisasi pengembangan kapasitas advokasi yang berbeda. Ketiga kelompok kerja tersebut dibadi kedalam jenis-jenis advokasi yang dipersepsikan oleh onrop yang hadir dalam lokakarya tersebut sebagai kategori advokasi yang berbeda, yakni: (1) kelompok kerja yang hendak memfasilitasi ornop yang berpusat pada organisasi rakyat, (2) kelompok kerja yang memfasilitasi ornop yang menekankan pada pembuatan kebijakan pemerintah, dan (3) kelompok kerja yang memfasilitasi ornop yang bertujuan untuk menghidupkan kembali institusiinstitusi rakyat. Kelompok-kelompok kerja ini disepakati

akan menjalankan peran mulai dari menggali dan memfasilitasi perumusan konsep advokasi yang dimaksud oleh masin-masing tipologi tersebut, menysun system dan alat pengembangan kapasitas advokasi, melakukan asesmen terhadap kapasitas dan kebutuhan hingga uji coba kegiatan pengembangan kapasitas advokasi. Rangkaian kegiatan masing-masing kelompok kerja pun kemudian digulirkan. Kelompok kerja pertama di bawah koordinasi Skepo melakukan asessment terhadap 3 organisasi rakyat, yakni: Forum Serikat Buruh Kurnia Utama (Tanggerang), Federasi Serikat Perempuan Merdeka (Deli Serdang) dan Serikat Petani Pasundan (Garut, Tasikmalaya, Ciamis). Kelompok kerja kedua di bawah koordinasi IPGI Bandung melakukan asesmen terhadap organisasi-organisasi seperti: Forum Kerjasama LSM Papua, PIAR NTT, Walda Toraja, Combine Resource Institution (CRI) Bandung, Yapemas Garut, Bandung Institute Governance Studies (BIGS) Bandung dan Forum LSM Aceh. Sementara itu, kelompok kerja ketiga yang dikoordinasikan oleh Sawarung menggelar putaran lokakarya di beberapa tempat, antara lain: di Pontianak (SSM-KA, KBM, STADDES, PUSAKA, KKMA, PMA, LBBT, PPSHK, SEGERAK, AMA, PPSDAK dan ID), di Yogyakarta (Lappera, Pawarta, Walhi Yogya, KPI, LABH, Yayasan Pelita Kasih, Yayasan Gondhosuli, Yayasan Dria Manunggal, Humana dan AKPPI Yogya), dan di Lombok (Perekat Ombara, YLKMP, PUGGAR, YKPR, KONSEPSI, KOSLATA, Le-Sa Demarkasi, AMAL, dan YPMP). Jejak salanjutnya yang menjadi momen cukup penting bagi landasan perjalanan inisiatif ini selanjutnya adalah Workshop Nasional “Menjawab Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Advokasi di Indonesia” yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 17-21 September 2002. Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah kunci yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas advoksai di Indonesia. Melalui perdebatan yang panjang, lokakarya tersebut mencapai kesepakatan-kesepakatan yang sangat penting sebagai fondasi perjalanan inisiatif ini. Kesepakatankesepakatan tersebut antara lain menyangkut: 1. Pergeseran cara pandang “tipologi” menjadi “aspek” advokasi 2. Pilihan paradigma, nilai dan prinsip dasar serta strategi kerja advokasi 3. Kapasitas-kapasitas kerja advokasi yang hendak

Berita Khusus dikembangakan 4. Prinsip-prinsip dalam melakukan pengembangan kapasitas 5. Cara kerja pengembangan kapasitas 6. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari R Yando Zakaria, Dianto Bachriadi dan Bambang TD. Panja diberikan mandat untuk menjalankan tugastugas sebagai berikut: memantapkan/mendefenitifkan anggota DP dari unsur OR dan ORNOP Pendamping, merancang dan membentuk organisasi kerja, menyusun rencana kerja (wilayah dan antar wilayah) untuk 2 – 3 tahun ke depan, merancang mekanisme kerja dewan pengarah dan Badan Pelaksana, serta hal lain yang dianggap perlu. Dengan berbagai capaiannya tersebut, lokakarya itupun kemudian menjadi simbol berakhirnya episode program di bawah tajuk IADI. Meskipun demikian, bukan berarti inisiatif yang telah melalui jalan panjang ini pun berakhir. Episode berikut dari inisiatif ini kemudian di nahkodai oleh PANJA . Periode �� kerja PANJA yang direncanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2003 akhirnya mundur menjadi bulan Mei s.d Oktober 2003; proposal rencana kerja Panitia Kerja akan selesai disusun dan diserahkan pada pihak pendukung pada akhir bulan Oktober 2003. Mundurnya periode kerja tersebut disebabkan oleh beberapa situasi terkait koordinasi internal PANJA dan proses administrasi SPREAD; sekalipun sebenarnya proses persiapan (administrasi Ford Foundation, komunikasi dan administrasi dengan INSIST sebagai ‘lembaga dompet’) telah dimulai sejak bulan Maret. Sebagai pusat pembelajaran yang baru, PERGERAKAN tidak akan menggantikan posisi dan peran dari organisasi non-pemerintah yang selama ini berperan sebagai pengembang kapasitas untuk kerjakerja advokasi, melainkan akan memperkuat dan meningkatkan efektifitasnya. Baik yang bekerja di arena nasional maupun yang ada wilayah-wilayah belajar yang bersangkutan. PERGERAKAN akan menyusun rencana kerja operasional untuk periode 6 bulan kerja. Setiap setiap akhir periode akan dilakukan proses refleksi dan evaluasi agar organisasi memiliki ruang untuk meninjau ulang dan memantapkan agenda-agenda kerjanya. Dengan cara kerja yang demikian diharapkan organisasi menjadi adaptif, kontekstual, dan akhirnya memiliki capaian kerja yang lebih optimal.

program IADI telah berubah menjadi nama lembaga yang sudah formal (setidak-tidaknya sudah diaktanotariskan) yaitu PERGERAKAN. Pada Lokakarya Strategic Planning antar Wilayah pada 14-16 Agustus 2003, dilakukan pendefinitifan anggota DP tambahan dari Wilayah Belajar (sesuai yang dimandatkan oleh loakarya IADI di Bandung) dan Ketua BP PERGERAKAN. Anggota DP yang berhasil dipilih melalui proses asesmen dan strategic planning di setiap wilayah dan didefinitifkan pada lokakarya antar wilayah antara lain: Kamardi (Perekat Ombara), Agustuana (SPP), Adjam (Pusaka Sanggau). Sementara itu, pada kesempatan yang sama DP juga menetapkan R Yando Zakaria sebagai Ketua Badan Pelaksana PERGERAKAN. Pada pejalanannya, beberapa saat setelah pengangkatannya tersebut, R Yando Zakaria menyatakan pengunduran diri dari jabatan tersebut dihadapan pada anggota Dewan Pengarah dengan alasan utama ketidaksanggupan untuk bekerja penuh waktu di PERGERAKAN mengingat masih sangat banyak agenda-agenda yang selama ini telah dijalaninya masih membutuhkan perhatian penuh. Melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Dewan Pengarah pun kemudian menerima pengunduran diri tersebut. Masih dalam kesempatan yang sama dimana Dewan Pengarah menerima pengunduran diri R Yando Zakaria, Dewan Pengarah pun kemudian melakukan pemilihan ulang Ketua Badan Pelaksana. Melalui proses pemilihan tersebut, terpilih Dianto Bachriadi selaku Ketua Badan Pelaksana PERGERAKAN yang akan bertugas untuk masa bakti 1 tahun kedepan (November 20003 – Oktober 2004). Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan cukup melelahkan tersebut, kini inisiatif tersebut telah memulai pencarian bentuknya dengan memberanikan diri dalam pengujicobaan berbagai model kelembagaan, program dan aturan main. Apa yang jalani saat ini masih jauh dari istilah ideal atau sempurna. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita semua untuk melepaskan tanggung jawab atas sesuatu yang telah kita mulai bangun bersama.[]

Melalui berbagai capaian yang dihasilkan PANJA di atas, saat ini program SPREAD sebagai tindaklanjut dari

Berita Khusus

LAPORAN PERGERAKAN (2003-2004)

alam rangka mengembangkan dan menumbuhkan Lingkar-lingkar Gerakan Sosial (LGS), PERGERAKAN mengembangkan strategi untuk peningkatan kapasitas dan memperkuat konsolidasi sejumlah organisasi rakyat pelaku advokasi maupun sejumlah lembaga yang dianggap dapat berperan sebagai lembaga pengembang kapasitas lokal (local capacity service provider). Program ini sendiri terdiri atas 5 blok kegiatan, yakni : 1.Studi tentang gerakan advokasi yang berbasis organisasi rakyat dan/atau koalisi organisasi-organisasi masyarakat sipil; Kegiatan studi dalam tahun pertama diarahkan pada dua tema, yakni: (1) refleksi pengorganisasian rakyat untuk kegiatan advokasi; dan (2) pengembangan organisasi gerakan sosial sebagai basis utama gerakan advokasi kerakyatan. • “Studi Reflektif Pengorganisasian Rakyat untuk Advokasi” dilakukan sejak bulan Mei hingga Oktober 2004. Studi ini melibatkan 7 Lingkar Gerakan Sosial (LGS) yang merupakan “wilayah belajar” PERGERAKAN. Studi reflektif ini difasilitasi oleh Dadang Juliantara dan Fajar Irawan • “Pengembangan Organisasi Gerakan Sosial” dilakukan sejak bulan Mei hingga Desember 2004. Studi ini mengkaji 4 organisasi gerakan sosial di 4 wilayah yang merupakan “wilayah belajar” PERGERAKAN. Studi ini dilakukan oleh Dr Utama Sanjaya. Studi ini telah menghasilkan dua buah dokumen, yakni: (1) Dokumen Laporan Akhir Studi yang berjudul “Membangun Organisasi Gerakan Sosial untuk Advokasi Kerakyatan”; dan (2) dokumen yang berjudul “Membangun Organisasi Gerakan Sosial. 2.Pengembangan kapasitas aktor gerakan advokasi kerakyatan; Kegiatan “Pengembangan Kapasitas” aktoraktor gerakan advokasi kerakyatan yang dilakukan PERGERAKAN diorientasikan untuk memperkuat kinerja organisasi rakyat dalam melakukan advokasi.

A.Lingkar Gerakan Sosial Garut-Tasik-Ciamis Jawa Barat • Menyusun “Pedoman Kerja Pengorganisasian Komunitas Basis SPP”.�� Program ini disediakan dalam rangka untuk memperkuat kerja-kerja SPP dan sejumlah organisasi yang selama ini aktif dalam memperjuangkan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia Hasil-hasil tertulis sementara yang sudah diperoleh adalah: sejumlah kisah pengorganisasian di basis-basis SPP (31 kisah pengorganisasian dari 52 OTL yang sekarang menjadi basis SPP), dua buah dokumen panduan fasilitasi pendidikan kader yang berjudul “Pedoman Fasilitasi Pendidikan Dasar Pimpinan OTL SPP” dan “Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Perempuan SPP”. • Mendukung kegiatan public hearing “menolak rencana pengesahan RUU Perkebunan” dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta yang dilakukan oleh sejumlah koalisi organisasi tani yang dipimpin oleh Serikat Petani Pasundan (SPP) pada tanggal 8 Juni 2004. B.Lingkar Gerakan Sosial Deli Serdang – Serdang Bedage Sumatera Utara. • Lokakarya Pengembangan Organisasi Tani tingkat Lokal, 25 – 27 September 2004 yang diselenggarakan di Desa Lestaridadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah local organizers dari ORISumatera di Kabupaten Deli-Serdang dan Serdang Bedagai. Lokakarya bertujuan untuk merumuskan strategi ORI dalam rangka memperkuat organisasi tani, khususnya organisasi-organisasi tani yang menjadi anggotanya. Dianto �� Bachriadi dari PGK memperoleh porsi untuk menyampaikan masukan-masukan tentang strategi dan taktik pengembangan dan penguatan organisasi tani di Indonesia. Adapun Nana Sukarna dari PERGERAKAN menjadi fasilitator utama dalam kegiatan lokakarya ini. • Lokakarya Perumusan Program Bersama Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Rakyat Sumatera Bagian Utara. Lokakarya Perencanaan Strategis ini dilakukan

Berita Khusus sebagai tindak-lanjut dari Lokakarya Pengembangan Organisasi Tani tingkat Lokal yang diselenggarakan pada bulan September 2004. Lokakarya diselenggarakan pada 21-25 Oktober 2004. Lokakarya kali ini bertujuan untuk merumuskan sinergi kerja antar organisasiorganisasi rakyat yang ada di Sumatera bagian Utara. C.Lingkar Gerakan Sosial Lombok Barat Bagian Utara • PERGERAKAN memfasilitasi Perekat Ombara (PO) dalam proses re-konsolidasi dan penguatan komunitas adat di Lombok Utara. �� Serangkaian kegiatan yang dilakukan selama satu tahun ini meliputi: 1. Pertemuan reguler tim (kelompok inti organisasi) dalam rangka persiapan Gundem (semacam kongres); �� Pelatihan-pelatihan Community Organizing bagi Aktivis Desa; 2. Penguatan Simpul-simpul Pengorganisasian dari tingkat Desa hingga antar-Kecamatan; dan • Penerbitan Media Komunikasi berbentuk tabloid yang bernama “KOTARA”, yang didalamnya termasuk diadakan pelatihan jurnalistik gerakan. D.Lingkar Gerakan Sosial Sanggau – Sekadau Kalimantan Barat • Membantu/memfasilitasi kegiatan penguatan organisasiorganisasi rakyat maupun embrio-embrionya yang saat ini ada di kedua kabupaten tersebut sebagai basis utama kegiatan advokasi ke depan. Ada 5 kelompok yang dianggap berpotensi untuk menjadi organisasi semacam itu, yaitu: Pusat Studi Advokasi Kampung (PUSAKA) di Sekadau Hulu yang dapat melingkupi 16 kampung sebagai basisnya; Serikat Tani Daya’ Desa’ (STADES) di Sekadau Hilir yang saat ini memiliki basis di 6 kelompok; SMMKA yang dapat melingkupi 7 kampung sebagai basisnya; LKBM di Kecamatan Bonti yang meliputi 7 kampung; dan Ketemanggungan Pompakng Raya yang dapat melingkupi 11 kampung sebagai basisnya. • Mendukung terselenggarakannya public hearing antara DPRD Propinsi Kalimantan Barat dengan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalbar (16-17 Maret 2005) untuk mendesakan kebijakan-kebijakan lokal yang berbasis adat.. 3. Pengembangan jaringan pengetahuan; Pendekatan program dalam blok ini dilakukan dalam kerangka untuk memperkuat dan memperbesar pengaruh semangat politik kerakyatan dan berkeadilan serta sinergi dari kerja-kerja advokasi dan solidaritas di antara para aktor gerakan serta�� untuk memperlebar daya

jelajah PERGERAKAN dalam memberikan layanan dan penguatan sinergi gerakan advokasi kerakyatan di Indonesia. Selama periode tahun 2004, PERGERAKAN turut memfasilitasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga, seperti: • Di Jambi. PERGERAKAN bersama ORI-Sumatera turut memfasilitasi penguatan organisasi tani lokal (Persatuan Petani Muaro Jambi – PPMJ), dan penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan ORI-Sumatera untuk menyikapi Pemilihan Presiden 2004 (21-25 Mei 2004). • Refleksi Kerja-kerja Advokasi sejumlah organisasi non pemerintah mitra CSSP. PEGERAKAN berkontribusi dalam memfasilitasi kegiatan “refleksi kerja-kerja advokasi” dari mitra-mitra CSSP yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan refleksi ini diselenggarakan di Yogyakarta pada 23-27 Agustus 2004. • Mendukung dan memfasilitasi kegiatan lokakarya pengembangan “sekolah komunitas gerakan sosial” yang diikuti oleh sejumlah LGS yang menjadi “wilayah belajar” PERGERAKAN dan Lingkarlingkar Gerakan Sosial lainnya, termasuk sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Lokakarya tersebut diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Agustus 2004. Dalam kegiatan lokakarya ini, PERGERAKAN bekerjasama dengan LAPERA Yogyakara yang menjadi tuan rumah kegiatan. • Bersama dengan sejumlah lembaga, aktivis, dan akademisi yang concerned terhadap reforma agraria di Indonesia, pada bulan Oktober 2004, PERGERAKAN terlibat di dalam penyusunan dokumen “Petisi Cisarua”. Petisi ini merupakan pernyataan sikap dan rekomendasi sejumlah orang dan lembaga yang disampaikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan M.Jusuf Kalla selalu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2004-2009 untuk menjalankan reforma agraria di Indonesia. • Menyelenggarakan lokakarya �� penulisam pengalaman advokasi di 7 wilayah kasus. dilakukan melalui metode coaching clinic. Proses lokakarya berlangsung pada 48 Oktober 2004 itu difasilitasi secara penuh oleh Edy Ikhsan (PUSAKA, Medan) dan Sapei Rusin (IPGIBandung) dan didampingi oleh seorang narasumber, yakni: Meuthia G. Rochman (Lab-Sosio UI). 4. Outreach. Satu hal yang menjadi concerned PERGERAKAN sejak awal adalah dikembangkannya sejumlah outreach yang dapat menjadi media penyaluran informasi dan

komunikasi bagi dan oleh organisasi-organisasi rakyat lokal untuk memperkuat dirinya, baik berperan menjadi local capacity builderes maupun organisasi pelopor bagi pengembangan aksi-aksi kolektif. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah: • Bulan Desember tahun 2004 memfasilitasi proses penyempurnaan penyusunan manual pemetaan partisipatif yang telah/sedang dilakukan oleh Jaringan kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). • Menerjemahkan dan menerbitan �� La Via Campesina: Potret Gerakan Tani Transnational, tulisan Saturnino Boras, Jr., diterjemahkan oleh Yudi B dan diedit oleh Dianto Bachriadi (Terjemahan dari buku saku yang berjudul: “La Via Campesina: Transnational Social Movement”, diterbitkan oleh Transnational Institute – Amsterdam, tahun 2004).; Pertalian Baru atas Kekuasaan, Rakyat, dan Politik: Panduan Aksi untuk Advokasi dan Partisipasi Warga, tulisan Anita Vaneklesen dan Vallerie Miller, diterjemahkan oleh Tim PERGERAKAN (terjemahan dari buku yang berjudul “A New Wave of Power, People and Politics: the Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, diterbitkan oleh World Neighbours, Oklahoma, tahun 2002), dan ; Membumikan Gerakan Sosial dan Advokasi di Indonesia, editor: Dianto Bachriadi (merupakan hasil suntingan dari dua tulisan yang merupakan hasil kajian dari: [1] John Sidel dalam rangka evaluasi salah satu program the Ford Foundation di tahun 2003; dan [2] Dadang Juliantara dan Fajar Irawan dalam rangka studi reflekif pengorganisasian rakyat untuk advokasi. Kedua tulisan ini diperkaya dengan satu pengantar dan analisa umum yang berangkat dari kedua hasil kajian tersebut yang dibuat oleh editor). • Situs Pergerakan. �� November 2004. Hingga saat ini situs yang melayani pengunjungnya dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) tersebut masih dalam proses rekonstruksi, tetapi sudah dapat dikunjungi dengan alamat: www.pergerakan.com 5. Pengembangan organisasi PERGERAKAN Sekretariat PERGERAKAN sebagai salah satu mesin penting untuk kelancaran kerja-kerja lembaga dalam memenuhi visi dan misinya selama satu tahun ini terus dikembangkan dan diperkuat infrastrukturnya. Sejumlah pedoman kerja dan sistem pengelolaan lembaga yang telah dibangun sejak awal pembentukan PERGERAKAN – seperti sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan program di wilayah – mulai dijalankan secara ajeg sambil ditemukenali sejumlah kelemahannya yang langsung

dilakukan proses perbaikannya. • Staffing and Organizational Chart Hingga awal Januari 2005 ada 8 (delapan) orang, termasuk Direktur Eksekutif, yang menjadi staf di Sekretariat PERGERAKAN. Seluruh staf Sekretariat PERGERAKAN bekerja penuh waktu berdasarkan ikatan kontrak tahunan dengan Direktur Eksekutif PERGERAKAN yang diberikan mandat oleh Dewan Pengarah PERGERAKAN untuk mengembangkan unit-unit kerja di dalam Sekretariat PERGERAKAN. • Data-base Kegiatan Salah satu kegiatan Sekretariat yang terus diperkuat adalah database kegiatan. Database ini merekam seluruh aktivitas yang diikuti oleh staf Sekretariat PERGERAKAN maupun kegiatan-kegiatan yang di dalamnya PERGERAKAN terlibat atau mengambil bagian Selain itu, di Sekretariat PERGERAKAN juga tersedia seluruh catatan perjalanan yang dilakukan oleh staf PERGERAKAN dalam bentuk file elektronik maupun hard-copies. • Forum Evaluasi dan Refleksi Sekretariat PERGERAKAN �� Dalam forum evaluasi dan refleksi ini dibahas seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh PERGERAKAN yang dikaji dari berbagai sudut (gagasan dasarnya, aspek pelaksanaannya, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana-rencana tindak lanjut, serta analisa kritis disetiap aspek). Setelah itu, disusun suatu darft formula untuk perencanaan kerja tahun-tahun mendatang yang juga menyangkut sejumlah prinsip yang akan dijadikan pegangan Sekretariat PERGERAKAN dalam bekerja/ menjalankan program. • Konsolidasi dan Rapat-rapat Kerja Dewan Pengarah PERGERAKAN Salah satu agenda penting yang dilakukan adalah mendorong Rapat Kerja Dewan Pengarah PERGERAKAN sebagai mekanisme konsultasi perkembangan kerja dan konsolidasi organisasi antara kedua lembaga yang ada di dalam tubuh organisasi, yakni; Badan Pelaksana dan Dewan Pengarah PERGERAKAN. Selama satu tahun, sejak Januari hingga Desember 2004 telah terselenggara 4 kali pertemuan Rapat Kerja Dewan Pengarah, yakni: Rapat Kerja Dewan Pengarah tanggal 9 Januari 2004; Rapat Kerja Dewan Pengarah tanggal 23-25 April 2004; Rapat Kerja Dewan Pengarah tanggal 24-26 Juli 2004; dan Rapat Kerja Dewan Pengarah tanggal 29-30 Oktober 2004. []

barcode