Majalah INTEGRITAS : April 2013

SUARA REDAKSI

INTEGRITAS SUSUNAN REDAKSI

Integritas!

T

ahun depan, tepatnya 9 April 2014, rakyat Indonesia kembali diberi kesempatan menentukan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) periode 2014-019. Setelah itu, rakyat memilih presiden dan wakil presiden.

Persaingan merebut kursi anggota legislatif kini mulai terasa. Kantor partai politik ramai didatangi mereka yang berminat menjadi calon anggota legislatif atau caleg. Artis-artis terkenal serta yang belum atau sudah tidak terkenal (lagi) ikut mendaftar. Selain artis, juga ada atlet dan mantan atlet.

Siapa saja yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undangundang, boleh bermimpi menjadi anggota legislatif. Boleh berangan-angan berkantor di Senayan. Boleh merancang masa depan yang lebih baik, dengan menjadi wakil rakyat. Yang tidak boleh adalah berencana menjadi wakil rakyat untuk mengakali rakyat.

Begitupun bagi yang memenuhi syarat menjadi capres dan wapres. Selain harus didukung partai atau gabungan partai yang meraih 25 persen suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2014 atau 20 persen kursi DPR, mereka yang berminat menjadi capres harus menyediakan modal besar. Sekalipun begitu, kita menyaksikan tetap saja banyak yang berminat menjadi capres.

Pada edisi pertama majalah Integritas mengulas persaingan para mantan jenderal dalam perebutan kursi presiden pasca-SBY. Juga memuat tulisantulisan yang menggangkat gagasan atau ide-ide cemerlang dari para tokoh sesuai bidang keahliannya.

Majalah Integritas hadir dengan Visi dan Misi ingin menjadi wadah media pencerahan dibidang Politik, Hukum dan Bisnis sehingga menjadi Inspirator bagi para pembaca setia.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pendukung yang membatu terbitnya majalah Integritas ini. Selamat membaca.

Salam Redaksi.

DEWAN PENASEHAT :

H. Oetoyo Usman, SH

Prof. DR. J.E. Sahetapy, SH, MA

Prof. DR. Adnan Buyung Nasution, SH

Prof. DR. D. Khumarga SH, MH

Prof. DR. Suhardiman, SE

Prof. DR. Bomer Pasaribu

Prof. DR. M. Daud Silalahi, SH, MH DEWAN PENGARAH :

DR. Frans Hendra Winarta, SH, MH

DR. HM.J. Sidik, SH, MH, MKN, Arb

DR. Ade Komarudin, SH, MH

Ir. Ali Wongso Sinaga PEMIMPIN PERUSAHAAN :

DR. J. Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN :

Swari Arizona, SH PEMIMPIN REDAKSI :

Hendrik Aryanto, SH SEKRETARIS REDAKSI :

Juan Sahat Sidabutar, SH REDAKTUR PELAKSANA :

Andreas SC Hutagalung, ST REDAKSI :

Evi Ayunita, SH, MH

Juson Maluddin.

Victor Raqual, SE

Adi Priadi, S.Sos

Hantoro, SS. EDITOR SENIOR :

Usman Gumanti KEUANGAN :

Mugi Hastuti ADMINITRASI & IKLAN :

Restety Nurcahya SEKRETARIAT :

Verawaty Novita PENERBIT :

PT. Media Komunitas Utama ALAMAT REDAKSI : KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2 Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur Telp : 021-866 14103 Fax : 021- 866 02316 HP. 0878 756 789 15 Email : media.integritas@gmail.com www.mediaintegritas.com

INTEGRITAS - April 2013

1

INTEGRITAS

DAFTAR ISI

EDISI 01 - TAHUN 01 - APRIL 2013

5

LAPORAN UTAMA

Siap!Siap-siap Saling Dukung Endriartono Bisa Jadi Ancaman Mana Bisa Tokoh Militer Bersikap Demokratis

19

Mantan Jenderal Ngotot Jadi Presiden 2014?

5

BERITA DAERAH

Pusat Peluk Kelompok Sipil Bersenjata di Papua

23

MAESTMAESTRO

27

SEPAK TERJANG

DR (HC) Muhammad Jusuf Kalla : Selain Kepercayaan, Pemimpin Juga Harus Berani Ambil Resiko

HUKUM

Dr Frans Hendra Winata SH, MH. : Anggota DPR Kita pada Umumnya Tak Berkualitas

35

BISNIS & NIAGA

Karno Choi : Industri TPT (Tekstil dan Garmen) Meradang

31

VISIONER

Mayjen TNI Hartind Asrin : Sosok Jenderal Tegas dan Visioner INTEGRITAS - April 2013

3

39

POLITISI

Desmon Junaidi Mahesa SH, MH : Fungsi DPR Klimaks Jika Ada Badan Pengawas

43

PENEGAK HUKUM

50

EKSEKUTIF

Herdy Rosadi Harman SH, LLM, MBA : Langkah Kami Pasti, Tujuannya Nomor Satu

Mahkamah Agung RI Kejaksaan Agung RI Kepolisian RI

47

PROFIL LEMBAGA

BANI Terapkan Prinsip Win-Win Solution

58

54

PROFESOR

Prof. DR. Adnan Buyung Nasution : Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Sekalipun Langit Runtuh

EVENT

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013

68

SELA

Dimanakah Negara?

4

INTEGRITAS - April 2013

60

PRESPEKTIF

Yugi Prayanto : Indonesia Bisa Kok Jadi Produsen Ikan Terbesar

LAPORAN UTAMA

MANTAN JENDERAL

NGOTOT JADI PRESIDEN 2014?

SEJARAH BAKAL MENCATAT, KALAULAH MEMANG RAKYAT MENGINGINKAN PRESIDEN EPISODE BERIKUTNYA MANTAN JENDERAL, WIRANTO-LAH ORANGNYA. ATAU, PRABOWO? (AKAN TETAPI,) BAGI WIRANTO, JUGA PRABOWO, PERJALANAN MENUJU ISTANA MASIH JAUH, BERLIKU, MELEWATI PORTAL, POLISI

Dokumentasi Photo Prabowo Subianto

TIDUR, DAN ”POS-POS RETRIBUSI”.

Prabowo Subianto

D

an oleh karena itu, kita masih harus melihat dulu hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Legislatif 2014, 9 April tahun depan, seberapa banyak Hanura dan Gerindra meraup suara. Jangan-jangan, (akhirnya) tak seorang pun yang sampai ....

Yang jelas, nama calon presiden sudah bermunculan. Ada Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golongan Karya), Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), Joko Widodo (Gubernur Jakarta), Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI Perjuangan), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), dan Jusuf Kalla (Wapres RI 2004-2009). Mereka termasuk yang memiliki banyak pendukung. Itu dari kalangan sipil. Sementara, capres berlatar belakang militer adalah Wiranto (mantan Panglima ABRI), Prabowo Subianto (mantan Panglima Kostrad), Sutiyoso (mantan Panglima Kodam Jaya), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).

Para mantan jenderal ini juga punya banyak pendukung.

INTEGRITAS - April 2013

5

LAPORAN UTAMA Bagi Jenderal (Purn) Wiranto, tahun 1998 merupakan tahun yang teramat berat. Ketika itu Wiranto menjabat Panglima ABRI (TNI). Arus deras reformasi memaksa dirinya harus segera beradaptasi. Selama memegang tongkat Panglima ABRI, Wiranto dijadikan sasaran empuk para aktivis mahasiswa prodemokrasi karena dianggap bagian Orde Baru.

Ia dituduh sebagai dalang kerusuhan Mei 1998 yang banyak menelan korban jiwa.

Andaikan saja Wiranto berambisi merebut kekuasaan, dia bisa saja merebut dengan gampang dengan cara kudeta militer karena kondisi negara sedang chaos. ”Soeharto juga pada saat itu memberikan mandat keamanan negara secara mutlak kepada Wiranto.

Namun, pada situasi kacau itu tampaknya Wiranto memang tak berambisi, dia lebih memilih cara konstitusional.”

Namun, setelah masa sulit itu berakhir, mulailah bermunculan orang yang membela Wiranto, yakni ketika ia tak lagi menjabat Panglima ABRI. Dalam sebuah diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti menyatakan bahwa aktivis mahasiswa ‘98 harus berterima kasih kepada Wiranto. ”Kenapa saya katakan harus berterima kasih? Sebab, Wiranto-lah jenderal yang berani memerintahkan pasukannya membuka pintu gerbang DPR hingga akhirnya mahasiswa

6

INTEGRITAS - April 2013

Wiranto

menduduki Gedung DPR,” kata Ikrar.

Menurut Ikrar, andaikan saja Wiranto berambisi merebut kekuasaan, dia bisa saja merebut dengan gampang dengan cara kudeta militer karena kondisi negara sedang chaos. ”Soeharto juga pada saat itu memberikan mandat keamanan negara secara mutlak kepada Wiranto. Namun, pada situasi kacau itu tampaknya Wiranto memang tak berambisi, dia lebih memilih cara konstitusional.”

Tahun 2004, melalui Konvensi Partai Golkar, Wiranto maju menjadi capres dari partai berlambang beringin itu, mengalahkan dua pesaing terkuatnya, Akbar Tandjung dan Prabowo.

Dalam Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden 2004, Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid (Gus Sholah), adik kandung Abdurahman Wahid (Gus Dur). Tapi sayang, keinginan Wiranto merebut kursi RI-1, dengan slogan ”Biarkan

Rakyat Memilih”, tak kesampaian.

Suara pendukungnya kalah besar dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Wiranto malah tak masuk putaran kedua.

Singkat cerita, salah satu kesayangan Soeharto ini kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai kendaraan politiknya. Pada Pilpres 2009 Wiranto kembali berusaha maju menjadi capres, tapi sejarah mencatat, dia hanya menjadi cawapresnya Jusuf Kalla, yang sudah tidak lagi diminati SBY. Lagi-lagi, dalam posisi hanya sebagai cawapres pun Ketua Umum Hanura ini gagal.

Dan sejarah mencatat, pemenang Pilpres 2009 adalah SBY-Boediono setelah mengempaskan pasangan Megawati-Prabowo di putaran kedua.

Bagaimana dengan Letjen (Purn) Prabowo Subianto? Setelah tak menjabat Panglima Kostrad (1998), Prabowo berkelana ke negeri orang,

Yordania. Yakni, tak lama setelah Presiden Soeharto tumbang akibat desakan demo mahasiswa. Prabowo dituding menjadi pelaku penculikan dan penghilangan nyawa aktivis prodemokrasi di masa rezim Orde Baru, melalui pasukan Tim Mawar Kopassus (Komando Pasukan Khusus).

Ketika situasi politik Indonesia mulai stabil, Prabowo pulang. Pada 2004 ia ikut seleksi capres melalui Konvensi Partai Golkar. Seperti dicatat sejarah, Prabowo gagal mendapat tiket capres dari Golkar. Lama tak terdengar, pada 2008 Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Iklan pencitraan politik pun gencar dilakukan. Dengan iklan bertema ketahanan pangan, tanpa diduga Gerindra bisa meraih suara yang berarti dan masuk 10 besar partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2009. Hebatnya, Ketua Dewan

Pembina Gerindra ini pun bisa merangkul aktivis yang pernah jadi korban penculikan yang dilakukan Tim Mawar Kopassus, seperti Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang (keduanya kini menjadi anggota DPR Fraksi Gerindra).

Masyarakat pun tampaknya mulai melupakan masa lalu Prabowo, bahkan ada yang mendukungnya karena visi-misi politiknya yang berpihak kepada petani, nelayan, dan buruh.

Apa kabar Letjen (Purn) Sutiyoso?

Mantan Pangdam Jaya ini juga pernah dituduh terlibat kerusuhan 27 Juli 1996 di Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, pengusutan tragedi itu sampai sekarang juga tak ada kejelasannya. Setelah tak lagi menjabat Pangdam Jaya, karier politiknya melesat. Lelaki yang biasa disapa Bang Yos ini kemudian

Sutiyoso

dipilih DPRD DKI Jakarta menjadi gubernur. Pada 2002, dia kembali terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Selama dua periode memimpin Jakarta, Bang Yos dianggap para aktivis lembaga swadaya masyarakat sebagai gubernur tukang gusur.

Bang Yos tak menggubrisnya. Ketika ditanya wartawan tentang alasannya sering memerintahkan Satpol PP menggusur pedagang kaki lima dan permukiman liar, ia menjawab semua itu dilakukan berdasarkan peraturan. Bang Yos cukup banyak membawa perubahan bagi Jakarta. Di antaranya, yang menyita perhatian adalah pengadaan bus Transjakarta dan proyek Banjir Kanal Timur dan Barat. Ketika Tugu Monas sudah tak nyaman lagi, ia pun memerintahkan pemagaran Monas sehingga menjadi lebih ciamik.

Setelah tak meninggalkan kursi gubernur, Sutiyoso membangun gerakan politik. Ia melakukan konsolidasi tokoh dengan pemuda dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan menjadi capres 2009.

Akhirnya Bang Yos mendapat gerbong politik, yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Sayang seribu sayang, PIS hanya mendapat suara secuil dalam Pemilu 2009 sehingga Bang Yos gagal menjadi capres. Sekarang, ia menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang akhirnya dinyatakan lolos oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2014.

Masih soal mantan jenderal, isu yang berkembang sekarang ini, Partai Nasional Demokrat juga sudah mempersiapkan Jenderal (Purn) Endiartono Sutarto sebagai capres, selain ketua umumnya Surya Paloh.

Endiartono bergabung dengan Nasdem setelah Hary Tanoesoedibjo (pemilik Grup MNC) pergi.

Kehadiran Endiartono di Nasdem pun dirasakan sebagai angin segar karena Endriartono dianggap mantan jenderal yang cukup tegas dan tak

INTEGRITAS - April 2013

7

LAPORAN UTAMA berharap, kalau para Jenderal tersebut nanti maju dalam pertarungan capres, tidak membangun blok politik, dikalangan kelompok militer, supaya tak membawa dampak yang tidak kita inginkan,” kata Siti Juhro.

Pakar psikologi kepemimpinan Jerry Rumahlatu sependapat, sebagian masyarakat memang masih mengidamkan sosok presiden berlatar belakang militer seperti Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan Endriartono.

Jerry Rumahlatu

pernah dituduh pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Artinya, ketika ia disodorkan sebagai capres 2014, sulit menjegalnya dengan isu pelanggaran HAM. Apalagi Endriartono punya jaringan yang luas (dari berbagai kalangan) dan dikenal kritis menyikapi pemerintahan SBY. Melihat fenomena capres berlatar belakang militer, Siti Juhro, pengamat politik LIPI, mengatakan, akan ada pertarungan hingga titik darah penghabisan di antara para mantan jenderal. “Maksud saya, bukan pertarungan fisik, melainkan para mantan jenderal itu akan habishabisan merebut simpati publik untuk pilpres kali ini.”

Menurut dia, yang menyebabkan hal itu terjadi adalah faktor usia mereka. ”Seperti Pak Wiranto, kan sudah mau ketiga kalinya jadi capres. Prabowo mau kedua kali, sementara Sutiyoso dan Endriartono baru akan mencoba pertarungan capres 2014.”

Mereka pastilah punya massa pendukung. ”Terlebih lagi kecenderungan masyarakat kita masih banyak mengidolakan pemimpin dari latar belakang militer. Saya hanya

8

INTEGRITAS - April 2013

”Terlebih lagi kecenderungan masyarakat kita masih banyak mengidolakan pemimpin dari latar belakang militer. Saya hanya berharap, kalau para jenderal tersebut nanti maju dalam pertarungan capres, tak membangun blok politik, dikalangan kelompok militer, supaya tak membawa dampak yang tak kita inginkan,”

”Saya menilai mereka memang berkualitas dan memiliki basis pendukung yang kuat. Tapi syaratnya, capres militer yang ingin jadi presiden itu, selain tegas harus demokratis dan humanis. Tak bisa dibantah juga, presiden kita sekarang, SBY, berlatar belakang militer, tapi sayang banyak kalangan menilai dia tak tegas. Apa mau dikata, pola berpikir yang terbangun di tengah masyarakat kita masih banyak yang ingin presiden berlatar belakang militer dengan alasan capres militer itu tegas, disiplin,” kata Jerry.

Jerry menambahkan, dia bukan tak mendukung capres sipil. Namun, fakta yang terjadi setelah proses reformasi bergulir para tokoh reformasi 1998 yang diharapkan bisa membawa perubahan bangsa ternyata ibarat jauh api dari panggang.

Perbedaan maupun konflik yang sering terjadi di antara kelompok politik sipil akhirnya tak pernah membawa konsolidasi demokrasi yang baik untuk pembangunan Indonesia. ”Sehingga dampaknya, tokoh politik kita yang berlatar sipil saat ini memang belum begitu kuat karakter kepemimpinan politiknya.”

Memang ada juga pemimpin dari kalangan sipil yang berkarakter bagus, seperti duet Jokowi-Ahok, yang sedang memimpin Jakarta. Saat ini mereka sedang jadi sorotan publik dan panutan masyarakat. Sebab, kepemimpinan mereka tegas dan transparan. ”Mereka juga tak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan publik,” tambahnya.

Ada juga tokoh hukum Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sekalipun Mahfud sempat lama terjun di dunia politik, karakter politiknya tak ikut praktis. ”Dari situlah akhirnya saya menilai, Mahfud seorang politisi akademisi yang independen dan tegas,” katanya.

Artinya, memang tak ada jaminan seorang capres berlatar belakang militer pasti tegas. Karena, SBY pun dinilai banyak kalangan sebagai presiden yang tidak tegas. Artinya, entah itu dari latar belakang jenderal atau sipil, yang penting kita butuh presiden tegas dan kebijakannya berpihak kepada rakyat kecil.”

Andreas Hutagalung

SIAP!

SIAP-SIAP

SALING DUKUNG

TEKAD Wiranto untuk menjadi presiden sudah bulat. Masyarakat sedang membutuhkan pemimpin yang merakyat seperti Wiranto. Apalagi latar belakangnya dari militer, pernah ditempa di lingkungan yang disiplin dan tegas. Sosok pemimpin seperti itulah, yang jadi idaman Indonesia.

“T

erbukti, ketika beberapa lembaga survei sudah merilis hasil polling mereka, Wiranto salah satu capres dari kalangan militer yang mendapat peluang besar jadi presiden karena masyarakat menghendakinya,� kata Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi kepada majalah Integritas di Jakarta.

Target Hanura di pesta demokrasi lima tahunan nanti adalah menjadi pemenang. Setidaknya, masuk lima besar agar bisa lolos Parliamentary Threshold (PT) untuk memenangkan Wiranto. Konsolidasi partai dari tingkat pusat sampai daerah pun sudah jauh-jauh hari dilakukan. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat dan agama sudah datang mendukung Wiranto untuk maju merebut kepemimpinan nasional 2014.

Yuddy yang sebelumnya berkiprah di Partai Golongan Karya mengatakan, sekalipun nanti partai yang dipimpin Wiranto tidak lolos PT untuk syarat

INTEGRITAS - April 2013

9

LAPORAN UTAMA pencalonan presiden, ”Kami tetap mendukung beliau maju menjadi capres 2014. Partai Hanura akan membangun koalisi dengan partai lain untuk memenuhi kriteria suara yang ditentukan. Pak Wiranto menegaskan, beliau optimistis dan belum berubah pikiran menjadi wapres.” Anggota Komisi I DPR periode 2004-2009 itu menekankan bahwa misi memenangkan Wiranto tak sekadar merebut kekuasaan. ”Tapi perjuangan yang kami utamakan, bagaimana menanamkan kembali semangat pemimpin berhati nurani.”

Oke lah kalau begitu.

Lantas, siapakah yang kelak menjadi pendamping Wiranto sebagai cawapres pada Pilpres 2014? Menurut Yuddy, sampai saat ini belum ada keputusan dari partainya mengenai cawapres pendamping Wiranto. ‘”Kami masih fokus konsolidasi internal partai untuk pemenangan Pemilu 2014,” katanya.

Aspirasi mengenai cawapresnya Wiranto sudah banyak. Ada yang ingin dari kalangan sipil. Ada juga berpendapat, karena Wiranto orang Jawa, wakilnya harus dari luar Jawa.

Ada juga yang bilang harus orang muda supaya ada kombinasi tua dan

muda. Yang pasti, kader Hanura ingin pendamping Wiranto tokoh yang memiliki hati nurani dan siap membawa perubahan bagi negeri ini.

Yuddy tak khawatir bursa capres militer dipenuhi mantan jenderal, seperti Sutiyoso, Endriartono Sutarto, dan Prabowo. Ia menilai mereka putra terbaik bangsa, juga memegang teguh etika kemiliteran. ”Saya yakin, kalaupun nanti Pak Prabowo kalah dalam pemilihan presiden 2014, beliau akan mendukung pemerintahan Wiranto.”

Sebaliknya, jika Wiranto kalah Wiranto akan mendukung pemerintahan Prabowo, selama kebijakan politiknya berpihak kepada rakyat.

Ia yakin mereka menjunjung tinggi etika politik dan demokrasi.

Mereka juga mantan jenderal yang menjunjung tinggi Sapta Marga TNI. Jadi, sama sekali tak ada alasan untuk mencemaskan suhu politik menjelang 2014 yang terkesan panas. ”Mereka itu pemimpin yang lebih mengutamakan masa depan bangsa, bukan sebatas kekuasaan saja.”

Apa pendapat salah satu pendukung Prabowo? Ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Marthin Hutabarat menyebutkan tentang sudah bulatnya tekad jajaran partai Gerindra untuk mengantarkan Prabowo ke kursi presiden. Seperti yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2012, Prabowo merupakan salah satu capres dari kalangan militer yang diidamkan rakyat.

Yuddy Chrisnandi

10

INTEGRITAS - April 2013

”Masyarakat sudah bosan dengan pemimpin yang hanya mengumbar janji. Hanya sosok seperti Prabowo yang diinginkan rakyat. Sosok pemimpin yang memiliki gagasan perubahan,” kata anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra itu kepada majalah Integritas.

Martin yang di DPR bertugas di Komisi III mengingatkan, Prabowo adalah capres yang paling tegas.

Nasionalismenya juga tak diragukan lagi karena Prabowo sejak menjadi tentara sudah didoktrin dan diberi tanggung jawab menjaga kedaulatan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI). ”Jadi masyarakat tak usah ragu memilih beliau. Dia sosok yang bisa menyatukan masyarakat kita yang sekarang sering mengalami konflik antar etnis, suku, dan agama. Jadi, pilpres nanti langsung pilih Prabowo saja,” kata Martin.

Negara kita terdiri atas ribuan pulau, penduduknya banyak dengan aneka ragam suku dan budaya. Semuanya itu menyatu dalam ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau negara ini tak dikelola oleh pemimpin yang tegas dan visioner ia yakin negara ini pecah dan akhirnya bubar.

”Kami dari pengurus pusat tingkat ranting sudah jauh-jauh hari mengonsolidasikan pemenangan Prabowo sampai ke akar rumput.

Mengenai target, belum bisa dipastikan, apakah Gerindra bisa menjadi pemenang atau tidak dalam Pemilu 2014. Namun, Gerindra sudah bertekad bulat untuk mengusung Prabowo maju menjadi capres,” tambah Martin. ”Jadi, kita butuh pemimpin tegas yang bisa menyatukan Indonesia.

Sosok pemimpinnya adalah Prabowo.

Kalau kita lihat sejarah, negara Uni Soviet dulunya negara yang Super Power. Namun, ketika pemimpinnya gagal menjaga persatuan, Uni Soviet terpecah belah jadi 15 negara.

Sekarang hanya menjadi Rusia saja.

Apakah negara kita mau seperti itu?

Tentu saja tidak.”

Perihal dukungan terhadap Prabowo tak usah ditanya lagi. Di luar Gerindra banyak yang bersimpati kepada bekas Panglima Kostrad itu. ”Kami dari pengurus pusat tingkat ranting sudah jauh-jauh hari mengonsolidasikan pemenangan Prabowo sampai ke akar rumput. Mengenai target, belum bisa dipastikan, apakah Gerindra bisa menjadi pemenang atau tidak dalam Pemilu 2014. Namun, Gerindra sudah bertekad bulat untuk mengusung Prabowo maju menjadi capres,” tambah Martin.

Lalu, siapa yang bakal mendampingi Prabowo sebagai cawapres? Gerindra belum berpikir sampai ke situ. Tapi, yang jelas calon pendamping Prabowo harus memiliki visi dan misi yang sama dengan agenda Gerindra. Martin tak mencemaskan tren pencitraan yang terjadi dalam panggung politik sekarang ini. Misalnya, capres-capres yang didukung berbagai media yang kuat hingga bisa mendongkrak popularitas mereka.

Sementara Prabowo tak ada dukungan media untuk mensosialisasi agenda politiknya. Masyarakat kita sudah cerdas. Mereka memilih pemimpin bukan berdasarkan popularitas tapi pemimpin pekerja keras yang dapat membawa perubahan. ”Kami juga tak akan diam, Gerindra tetap akan berusaha merangkul media untuk memberikan pemberitaan yang seimbang dalam mensosialisasi pemikiran Prabowo.”

Marthin Hutabarat

INTEGRITAS - April 2013

11

LAPORAN UTAMA Prabowo Juga Korban lsu pelanggaran HAM yang dialamatkan lawan-lawan politik Wiranto pasti akan berembus lagi. Menurut Yuddy, Hanura tak terlalu cemas menghadapi hal itu. ”Kami yakin, semakin banyak yang menginginkan Wiranto jadi pemimpin bangsa ini, semakin banyak juga lawan politik yang ingin menjegal beliau. Toh, juga sampai saat ini, ketika ada sekelompok orang menuduh Wiranto pernah terlibat pelanggaran HAM tahun 1998, tuduhan itu tak pernah terbukti,” kata Yuddy.

Ia menambahkan, selama tuduhan itu tak pernah terbukti, kader Hanura yakin Wiranto layak memimpin negara ini karena jelas sudah masyarakat tak

12

INTEGRITAS - April 2013

menghiraukan isu pelanggaran HAM tersebut. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang adalah pemimpin berprestasi dan memiliki hati nurani. ”Wiranto sendiri tak pernah khawatir dengan isu pelanggaran HAM yang pernah dituduhkan terhadap dirinya.

Beliau siap menjelaskan tuduhan persoalan itu. Jadi, biarlah masyarakat yang menilai,” katanya.

Itulah juga yang diutarakan Marthin Hutabarat mengenai keterkaitan Prabowo dengan kasus pelanggaran HAM. Dia memastikan, orang-orang Gerindra tidak terlalu menggubris isu pelanggaran HAM yang menimpa Prabowo karena persoalan itu sudah 14 tahun lamanya berlalu dan sampai sekarang tak ada penyelesaian. Lagi pula masyakarat sudah jenuh. ”Lihat saja, semakin sering Prabowo diserang

dengan isu pelanggaran HAM justru pembelaan dan simpati masyarakat semakin banyak.

Sudahlah, masyarakat kita sudah cerdas.”

Masyarakat lebih butuh pemimpin yang membawa perubahan lebih baik, memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja. ”Perlu saya pertegas, Prabowo itu juga bagian dari korban kebijakan politik masa lalu ketika Orde Baru berkuasa.

Sudahlah, kita jangan hanya melihat masa lalu. Sebab, peradaban negara kita sudah tertinggal jauh dari negara lain. Toh, Prabowo juga sudah membuktikan bertanggung jawab atas persoalan HAM yang pernah dituduhkan terhadap dirinya.”

Dodi Ambardi, Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI), juga tak

membantah, capres yang berlatar belakang militer sangat berpeluang merebut kursi kepemimpinan nasional. Hasil survei yang dirilis LSI tahun 2012 menempatkan Prabowo Subianto dalam 10 capres 2014 yang didukung masyarakat. ”Nah, jika saat ini capres militer tersebut pernah dituduh melakukan kasus pelanggaran HAM, saya rasa kami sulit melakukan survei pada responden mengenai kebenaran itu. Sebab, persoalan HAM sangat universal dan responden kami sulit atau malas menjawab. Umumnya mereka hanya mau menjawab pertanyaan pemimpin yang layak, bisa memberi lapangan kerja, dan kesejahteraan saja,” kata Dodi.

Alasan lain yang membuat isu pelanggaran HAM tak begitu populis adalah sudah terputusnya informasi dari media. ”Lihat saja, media TV lebih condong menayangkan informasi hiburan.

Sementara, persoalan keadilan HAM sangat minim sekali ditayangkan.

Akhirnya, tingkat kesadaran masyarakat masih sekadar wacana dan minim untuk menyikapinya,”

informasi hiburan.

Sementara, persoalan keadilan HAM sangat minim sekali ditayangkan. Akhirnya, tingkat kesadaran masyarakat masih sekadar wacana dan minim untuk menyikapinya,” tambah Dodi.

Alasan lain yang membuat isu pelanggaran HAM tak begitu populis adalah sudah terputusnya informasi dari media. ”Lihat saja, media TV lebih condong menayangkan

Menyikapi pengusutan kasus pelanggaran HAM, Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan takkan berhenti berjuang. ”Sampai sekarang kami bersama lintas jaringan

Solusinya, para aktivis pro demokrasi yang menolak capres militer yang dianggap ber-cap kasus pelanggaran HAM harus tetap melakukan bersuara. Ya, kalau para aktivis prodemokrasi tak melakukan sosialisasi dan kampanye ke masyarakat (termasuk media), ”Saya rasa tak ada manfaatnya. Semakin gencar kita melakukan kampanye, proses pembentukan opini semakin cepat terbentuk di tengah masyarakat.

Akhirnya, publik secara luas menilai apakah capres militer itu layak atau tidak dipilih jadi presiden Indonesia.

Sebab, seperti apa pun dalam budaya demokrasi, masyarakat juga yang memilih pemimpinnya,” kata Dodi.

terus berjuang agar mantan jenderal yang melakukan pelanggaran HAM berat diseret ke Pengadilan HAM. Menjelang Pemilu 2014 kami akan gencar melakukan kampanye kepada masyarakat agar mereka tak memilih capres sipil maupun militer yang pernah melakukan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Haris mengakui proses advokasi dan kampanye mengenai pelanggaran HAM itu masih menghadapi banyak kendala. Contohnya, agenda sosialisasi dan agenda kampanye tak seperti iklan partai yang setiap waktu menghiasi berbagai media. Wajar saja partai bisa melakukannya karena memiliki banyak uang. ”Sementara uang kami tak ada. Yang bisa kami lakukan adalah pendampingan advokasi kepada masyarakat.”

Salah satu aksi yang dilakukan Kontras berupa ”Perjuangan Melawan Lupa” yang digelar tiap Kamis di depan Istana yang hingga kini sudah dilakukan ratusan kali. Tujuannya agar masyarakat tetap ingat kejahatan besar dan pelanggaran HAM yang dilakukan sejumlah mantan jenderal

INTEGRITAS - April 2013

13

LAPORAN UTAMA di masa Orde Baru. Memang, sulit menyeret pelanggar HAM berat ke Pengadilan HAM karena pemerintahan SBY sama sekali tak ada niat menuntaskannya. Capres yang terindikasi kuat pernah melakukan pelanggaran HAM di masa lalu bisa selamat karena pemerintahan SBY tak pernah sanggup menyelesaikannya.

Semuanya masih retorika belaka.

Haris membantah kampanye anticapres militer pelanggar HAM yang mereka galang bagian dari kepentingan sekelompok elite politik.

Ini semata-mata masalah penegakan keadilan. Di dalam konstitusi negara kita, persoalan HAM juga sudah diatur. Jadi, sama sekali tak ada titipan kepentingan politik tertentu. ”Ada yang mengusulkan dilakukannya sebuah rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dan korbannya, seperti di Afrika Selatan, masa pemerintahan Nelson Mandela, saya rasa itu baik. Namun, perlu diingat bahwa proses rekonsiliasi di Afrika Selatan dilakukan secara transparan.

Pelakunya juga diseret ke pengadilan dan akhirnya kita semua tahu pokok persoalannya,” katanya.

Salah satu mantan aktivis mahasiswa 98, Alui Marundruri, berpendapat, tuduhan terhadap mantan jenderal pelanggar HAM berat masih prokontra.

Kenyataannya, sampai sekarang tuduhan itu tak pernah tuntas.

Kalaupun pemerintah mengusutnya, paling hanya sebatas data, bukti, saksi, dan testimoni, tanpa ada keputusan pengadilan yang utuh.

Menurut dia, masalah itu tetap menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Setiap pilpres pasti beredar isu pelanggaran HAM karena pemerintah memang tak serius menuntaskannya. ”Ada indikasi saling menutupi. Sebab, semua pensiunan militer yang aktif di zaman Orde Baru pasti punya catatan sejarah.

Sayangnya perjuangan menegakkan HAM ternyata tak seperti yang kita harapkan. Banyak juga aktivis mahasiswa 98 yang kini berada di lingkaran mereka.”

Dia tak menentang jika para mantan jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM itu maju menjadi capres 2014. Ya, selama mantan jenderal itu belum terbukti di

Alui Marundruri

pengadilan, sah-sah saja mereka maju. ”Konstitusi kita juga menjamin semua warga negara berhak jadi presiden selama memenuhi syarat. Namun, kita juga harus melakukan fungsi kontrol yang kritis, agar pola pemerintahan orde baru tak berlaku lagi, yang identik memasung demokrasi. Entah siapa pun pemimpinnya, dari sipil atau militer, demokrasi harus dirawat agar tak terjadi lagi pemerintahan yang otoriter.”

Alui berharap masyarakat tetap cerdas dan kritis ketika memilih pemimpin mereka. Tak ada jaminan pemimpin yang berlatar belakang militer atau sipil bisa tegas. Apa ukurannya Habibie, Megawati, atau Abdurrahman Wahid gagal? Apa ukurannya Susilo Bambang Yudhoyono berhasil? Dari sisi mana membandingkannya? Prasyarat sebuah negara yang demokratis adalah masyarakatnya cerdas dan rasional. ”Kita jangan sampai terjebak pencitraan politik. Kalau capres itu mempunyai latar belakang yang buruk, ya jangan dipilih.”

Andreas Hutagalung Haris Azhar

14

INTEGRITAS - April 2013

Siti Juhro, Pengamat Politik LIPI

Endriartono

Bisa Jadi Ancaman PERSAINGAN para mantan jenderal di Pilpres 2014 merupakan babak lanjutan dari 2004 dan 2009. Akan tetapi, ada yang berbeda. Apakah itu?

Berikut wawancara wartawan majalah Integritas Andreas Hutagalung dengan Siti Juhro, pengamat politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), di kantornya, Gedung Widyagraha, Gatot Subroto, Jakarta.

Bagaimana pendapat Anda tentang capres militer di 2014?

Menurut saya, Pilpres 2014 adalah cerita babak lanjutan dari Pilpres 2004 dan 2009. Artinya, ada pertarungan mantan jenderal merebut kursi Presiden RI. Namun, pilpres nanti agak berbeda. Sebab, cerita politik yang berkembang, para mantan jenderal itu akan didukung pengusaha, terutama pengusaha media, yang siap mendongkrak popularitas mereka.

Memang, saat ini saya melihat capres militer tersebut masih dihiasi wajah lama, seperti Wiranto dan Prabowo.

Wajah baru memang sudah ada, seperti Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI, yang isunya sedang didorong maju menjadi capres dari Partai Nasdem, tapi belum begitu terlihat gerakan politiknya.

Capres militer, seperti Wiranto dan Prabowo, sampai sekarang masih dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Bagaimana Anda menilainya?

Persoalan kasus pelanggaran HAM berat yang dituduhkan terhadap capres militer itu memang masih menjadi perdebatan.

Sebagian masyarakat sudah melupakan kasus

INTEGRITAS - April 2013

15

LAPORAN UTAMA itu, sebagian tak ingin melupakannya.

Intinya, jika capres militer seperti Wiranto dan Prabowo pernah dituduh, sebaiknya mengklarifikasi apakah benar atau tidak tuduhan itu.

Kalau tuduhan itu benar, sebaiknya mereka meminta maaf kepada korban dan ada kompensasi politik yang bersifat kebaikan. Kalau tuduhan itu tak benar, tak perlu mengklarifikasi.

Itulah yang saya maksud dengan proses rekonsiliasi sipil. Kita hilangkan luka lama dan memikirkan masa depan bangsa yang lebih baik. Biarkan masyarakat menilai dengan jernih, mereka layak atau tidak dipilih untuk kepemimpinan nasional selanjutnya.

Ketika reformasi 1998 terjadi, banyak aktivis mahasiswa yang menghujat para jenderal, seperti Wiranto dan Prabowo, karena mereka dianggap bagian dari Orde Baru. Kini, ada aktivis mahasiswa itu bergabung ke partainya Prabowo dan Wiranto. Komentar Anda?

Ya, kalau dulunya waktu jadi aktivis mahasiswa mereka berteriak lantang anti militerisme dan sekarang berubah haluan politik bergabung ke partainya Pak Wiranto atau Prabowo, itu hak politik mereka. Kita tak bisa melarang mereka. Toh sifat politik mereka kan personal, tidak mewakili kepentingan seluruh aktivis mahasiswa ‘98.

Namun, ada penilaian saya secara pribadi, apa yang mereka perjuangkan dulu ternyata dalam perjalanannya terhenti oleh orientasi kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja.

Cita-cita idealisme mereka akhirnya terkubur.

Apakah ada perbedaan karakter kepemimpinan antara capres sipil dan capres militer?

Di alam demokrasi ini sebenarnya tak ada istilah capres sipil atau capres militer. Persoalan latar belakang pemimpin sipil dan militer itu sebaiknya jangan dikotonomikan hingga jadi budaya berpikir masyarakat yang bisa menyesatkan.

16

INTEGRITAS - April 2013

Justru kita harus berpikir, jika memilih pemimpin dengan cara budaya demokrasi, kita harus menghormati seorang calon pemimpin tersebut tanpa melihat latar belakang sipil atau militer. Yang penting, pemimpin tersebut punya visi dan misi yang jelas, bersikap negarawan, dan tegas.

Jadi, menurut Anda capres dari latar belakang militer itu tak ada jaminan juga, seorang sosok pemimpin yang tegas?

Tentu tak ada jaminan. Karakter pemimpin itu kan terletak dari pribadi seseorang. Ya, kalau awalnya dia seorang yang tegas, pasti dia bersikap tegas menghadapi persoalan.

Kalau dia awalnya tak tegas, tentu tak tegas juga memutuskan persoalan.

Nah, untuk Pilpres 2014, masyarakat harus cerdas memilih presidennya, jangan gampang tergoda pencitraan politik. Lihatlah latar belakang kepemimpinannya, apakah dia tegas atau tidak, seperti pemberantasan kasus korupsi. Kita sekarang butuh pemimpin yang tegas dan memiliki integritas untuk mengangkat martabat negara kita di hadapan negara lain.

Siti Juhro

Apakah ada indikasi Presiden SBY akan mendukung salah satu capres militer?

Politik itu sifatnya selalu kepentingan, jadi tak ada yang abadi.  Bisa saja nanti SBY mendukung salah satu capres dari kalangan militer itu  melalui dukungan Partai Demokrat. Selama ini beredar rumor bahwa komunikasi politik SBY dengan Wiranto dan Prabowo tak begitu baik karena sering terjadi perbedaan pendapat maupun pandangan politik. Tapi baru-baru ini SBY mengadakan pertemuan dengan beberapa mantan jenderal, termasuk Prabowo, di Istana. Saya menilai posisi SBY saat ini memainkan peran presiden politisi untuk tujuan membangun komunikasi politik, dari lawan menjadi teman kepentingan.

Apakah partai yang dipimpin capres militer, seperti Hanura

dengan Wiranto-nya dan Gerindra dengan Prabowo-nya, bisa meraih suara yang signifikan?

Kalau mesin politik partai itu bekerja keras sampai ke akar rumput tentu bisa meraih suara signifikan. Apalagi kedua mereka kan punya target untuk menang, untuk memuluskan langkah jagoan partai mereka.

Apalagi Undang-Undang Pilpres mensyaratkan harus 3,5 persen Parliamentary Threshold. Syarat yang cukup berat. Partai Hanura bisa meraih suara yang siginfikan karena seorang raja media, MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, baru saja bergabung ke partai ini hingga membantu mendongkrak citra partai.

Sementara untuk Partai Gerindra sampai sekarang belum ada dukungan kelompok grup media yang bisa mendongkrak citra partai. Makanya, Prabowo sekarang ini harus sudah berani mencari simpati media supaya dia bisa merealisasikan program partainya. Nah, kalau saja nanti Endriartono Sutarto yang diputuskan menjadi capres dari Nasdem, mungkin persaingan merebut suara semakin ketat, dan ancaman bagi capres mantan jenderal lainnya.Partai Nasdem, saya nilai juga Nasdem cukup militan. Buktinya, satu-satunya partai pendatang yang lolos verifikasi KPU. Pesan penyampaian politik mereka juga bagus, hingga mendapat simpati publik. Karena di belakang Nasdem, tak jauh dari kelompok media juga milik Surya Palloh, yang bisa melakukan politik pencitraan dengan cepat ke masyarakat.

Ă?

Belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok. Yang penting, jangan berhenti bertanya.

Albert Einstein

Mana Bisa Tokoh Militer Bersikap Demokratis

Selama ini, para mantan jenderal yang ingin berebut kursi presiden selalu terganjal soal pelanggaran hak asasi manusia. Tapi, mereka (tampak) fasih bicara tentang demokrasi.

“D

EMOKRASI adalah keyakinan. Kami percaya, negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi,” kata Prabowo Subianto (12/12/2012) Dan apa kata Ikrar Nusa Bakti mengenai hal itu? Peneliti senior LIPI ini mengingatkan, jangan pernah percaya kepada tokoh militer yang bicara demokrasi. Tokoh militer tidak bisa diharapkan bersikap demokratis.

”Tokoh militer yang mencitrakan dirinya sebagai sosok yang demokratis merupakan anomali, sebab militer hanya mengenal sistem komando,” kata Ikrar. “Sulit tokoh militer yang jadi calon presiden bakal demokratis.”

Selain itu, tokoh militer sulit diharapkan menjadi pemimpin bangsa, sebab militer ada untuk menjadi penjaga negara atau the guardian of state, bukan pemimpin negara.

“Ini suatu anomali karena ada mahasiswa yang mau memilih pemimpin kalangan militer. Kalau generasi saya tak akan memilih militer,” ujar Ikrar dalam diskusi hasil riset KKPSPI bertema ”Preferensi Politik Mahasiswa di Tujuh Kota Besar di Indonesia Mengenai Tokoh Militer Menjelang 2014” di Gedung LKBN Antara, Jakarta, (12/2/2013).

Ikrar Nusa Bakti

Ikrar menyatakan keheranannya, bagaimana mungkin mahasiswa memilih tokoh militer tanpa menelisik lebih jauh latarbelakang mereka. Dan menyebut contoh, dalam survei ini Sutiyoso menempati nomor urut satu hasil rekapitulasi berdasar lima indikator penilaian.

Padahal, saat menjabat Pangdam Jaya, Sutiyoso yang kini menjabat Ketua Umum DPN PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) pernah tersangkut peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa “Kuda Tuli” di Kantor PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

“Hasil survei ini menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap tokoh militer hanya diperoleh dari berita surat kabar,” kata Ikrar.

Ia kemudian menambahkan, seharusnya mahasiswa tahu bahwa militer bersifat antagonis dan memperlakukan buruk kaum akademisi yang kritis terhadap pemerintah era Orde Baru.

Ikrar mahfum jika dalam hasil survey itu nomor urut pertama adalah Sutiyoso, dan di bawahnya adalah Djoko Suyanto, Wiranto, Endriartono Sutarto, Prabowo Subianto, Agum Gumelar, Pramono Edhie Wibowo, Saurip Kadi, Slamet Subijanto, dan Kivlan Zein, karena mahasiswa kurang mengenal mereka.

Sebagian dari mereka memang tak sering muncul di media massa.

Sementara Prabowo yang masuk lima besar sebagai capres layak diapresiasi dan itu karena posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo secara elektabilitas di publik cukup tinggi dan partainya selama ini dinilai tidak memiliki masalah.

Hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang kualitas capres dengan menggunakan opinion leader memang masih memunculkan sejumlah kandidat kalangan militer.

“Bahkan, kalangan militer masih berpeluang menang di Pilpres 2014,” kata pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya di Jakarta, (1/12/2012).

INTEGRITAS - April 2013

17

LAPORAN UTAMA perintah melakukan pelanggaran HAM, sebaiknya dia dimaafkan saja.

Tapi, jika dia pada saat itu melakukan pembiaran maka dia harus diseret ke pengadilan HAM. Kita harus ingat, kesepakatan deklarasi Statuta Roma tahun 1995. “Kenapa harus ada Statuta Roma 1995? Karena selama ini banyak kasus kejahatan manusia yang terjadi diberbagai negara yang tak pernah diusut sampai ke pengadilan HAM, termasuk Indonesia. Jika Indonesia tak serius menyikapi persoalan kasus pelanggaran HAM, saya khawatir sejarah kejahatan ini akan berulang kembali,” kata Frans.

Sejumlah tokoh diprediksi menjadi kuda hitam dalam pilpres mendatang, yaitu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Menurut Yunarto, peran militer masih kuat dalam percaturan politik mendatang tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia. “Jangan lupa, 32 tahun Indonesia dipimpin oleh militer.

SBY yang memimpin 10 tahun juga militer. Karena itu, capres yang berasal dari militer masih akan kuat di 2014.”

Apalagi, sebagian masyarakat masih menilai pemimpin dari kalangan militer sebagai sosok yang tegas.

“Ini berkaitan dengan masyarakat kita yang majemuk dan luasnya teritorial kita,” sambung Yunarto.

Namun, sejumlah nama capres yang berasal dari kalangan militer tersebut menurut dia masih memiliki kelemahan. Sebagai contoh Endriartono, yang dalam survei tersebut berada di atas Prabowo, dan bahkan mantan Panglima TNI Wiranto tidak populer.

18

INTEGRITAS - April 2013

“Endriartono harus lebih banyak melakukan investasi politik dan mengenalkan diri ke masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kendaraan politik,” ujarnya.

Begitu pun dengan Prabowo yang selama ini diakui sebagai tokoh militer dan memiliki popularitas karena sudah memiliki investasi politik sejak dia mencalonkan diri sebagai cawapres di Pemilu 2009. “Tapi masyarakat masih menganggapnya sebagai tokoh orde baru. Jadi masih banyak tantangannya.”

Menanggapi soal capres militer, pengacara senior Frans Hendra Winata mengatakan masyarakat jangan pernah melupakan capres dari mantan jenderal yang pernah dituduh melakukan pelanggaran HAM di masa lalu. Persoalan meminta maaf dan memaafkan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Itulah yang dinamakan sebuah rekonsiliasi sejarah antara pelaku dan pihak korban.

Kalau pelakunya juga bagian dari korban kebijakan penguasa politik saat itu sehingga dia menjalankan

Sekarang kita mendapatkan informasi bahwa Presiden setuju atas rencana pembentukan pengadilan HAM. Salah satu tujuannya adalah untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru dan kerusuhan 1998. Saya menilai rencana pembentukan pengadilan HAM itu hanya pencitraan politik karena Presiden sedang dihantam berbagai tuduhan kasus korupsi. Kalau niatnya membentuk pengadilan HAM, kenapa tidak dari dulu, toh beliau kan menjabat presiden dua periode, kenapa tak dari tahun-tahun kemarin saja?

Lebih baik Pilpres 2014 kita pilih orang muda dan bersih dari kepentingan politik kotor. Selama masih orang-orang lama yang ingin menjadi capres 2014, saya pesimistis ada perubahan yang baik karena sudah terlalu banyak kepentingan politik yang tak sehat.

(Berbagai Sumber)

Ï

Kemiskinan tidak boleh dibuat menjadi mata pencarian bagi orang-orang malas.

Immanuel Kant, filsuf Jerman

BERITA DAERAH

Kasus Penembakan

Pusat Peluk Kelompok Sipil Bersenjata di Papua Penembakan di Papua ibarat sinetron drama tanpa akhir.

Tahun lalu saja terjadi sejumlah peristiwa, antara lain pada bulan Juni, Oktober, September, dan November.

Korban jiwa warga sipil dan tentara.

Pada pukul 09.30 WIT terjadi penyerangan terhadap Pos Maleo Yonif 753/AVT di Distrik Tinggi Nambut. Pelakunya GPK bersenjata dan mengakibatkan dua prajurit TNI tertembak. Lettu Inf Reza Gita Armena tertembak lengan kirinya, sedangkan Pratu Wahyu Prabowo terkena tembakan pada bagian dada sebelah kiri dan meninggal di tempat kejadian.

Mamberop Rumakiek

B

elakangan ini, tepatnya pada 21 Februari 2013, kembali terjadi penembakan terhadap aparat TNI yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Delapan anggota TNI gugur dan dua lainnya mengalami luka tembak.

Dalam keterangan persnya, Kapuspen TNI menjelaskan kronologi terkait penyerangan dan penembakan yang dilakukan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Tinggi Nambut dan Sinak, Kabupaten Puncak Jaya.

Peristiwa bermula pada Kamis (21/2), penembakan dan penghadangan terhadap anggota TNI terjadi di dua lokasi di wilayah Puncak Jaya. Dalam peristiwa itu delapan prajurit TNI gugur.

Berikutnya, pukul 10.30 WIT, terjadi penghadangan terhadap sejumlah anggota Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya. Saat itu mereka sedang berjalan kaki mengambil barang kiriman berupa alat komunikasi di Bandara Sinak yang dikirim dari Nabire.

Akibat penghadangan oleh GPK bersenjata, tujuh anggota TNI gugur, yaitu Sertu M Udin (anggota Koramil Sinak Kodim 1714/PJ), Sertu Frans Hera (Koramil Sinak Kodim 1714/PJ), Sertu Ramadhan Amang (Yonif 753/AVT), Sertu Edi Julian (Yonif 753/AVT), Praka Jojo Wihardjo (Yonif 753/AVT), Praka Wemprit (Yonif 753/AVT), dan Pratu Mustofa (Yonif 753/AVT).

Pada Jumat (22/2), pukul 08.28 WIT, pesawat helikopter jenis Puma TNI AU dengan nomor register HT3318 ditembaki GPK bersenjata saat

mengevakuasi jenazah di Bandara Sinak. Akibatnya, seorang kru pesawat bernama Lettu Tek Amang Rosadi menderita luka-luka di tangan kiri, sedangkan empat kru lainnya selamat.

Kaca kanan helikopter pecah. Bagian depan pesawat juga terkena tembakan yang menyebabkan autopilot pesawat tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, helikopter yang dipiloti Mayor Penerbang Asep Wahyu Wijaya akhirnya memutuskan kembali ke Mulia, Puncak Jaya. Proses evakuasi dilanjutkan, tetapi karena cuaca yang buruk proses evakuasi ditunda hingga esok hari.

Pada Minggu (23/2), seluruh korban dievakuasi ke Jayapura. Dilanjutkan dengan upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban secara militer, yang dipimpin langsung Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua.

Pembiaran Pemerhati masalah sosial dan politik Papua yang kini sedang menyelesaikan studi magister ilmu kesejahteraan sosial di FISIP UI, Mamberop Rumakiek, prihatin atas peristiwa-peristiwa penembakan di Papua. Seharusnya pemerintah mengupayakan damai di Papua.

INTEGRITAS - April 2013

19

BERITA DAERAH Menurut Mambe, demikian dia akrab disapa, peristiwa itu tidak hanya memakan korban kedua pihak yang bertikai. Acap kali masyarakat sekitar pun turut menjadi korban dan mengalami kekerasan. “Parahnya lagi mereka mengungsi karena takut terkena dampak pertikaian tersebut,” ujar pria kelahiran Teminabuan, 16 Maret 1979, ini. Ia kemudian menambahkan, adanya operasi militer selama ini membuat suasana semakin mencekam.

dengan pembiaran penyakit AIDS dan persoalan sosial lainnya yang sudah berlangsung lama di Papua.

Direktur Hubungan Antar Lembaga LP3RI (Lembaga Pengawas Pejabat Publik Republik Indonesia) ini mengamati konflik di Papua memang sudah berlangsung lama. Sejak Papua berintegrasi dengan NKRI, ada sekelompok masyarakat Papua yang tidak setuju terhadap proses integrasi.

Mereka pun melakukan perlawanan, terutama dengan pihak TNI dan Polri hingga kini. Sudah banyak korban berjatuhan baik di pihak sipil maupun pihak tentara dan polri.

Menurut Mambe, apa pun langkahlangkah yang telah diambil pemerintah pusat adalah bagian tugas negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Dan tampaknya masyarakat Papua sudah tidak lagi percaya anjuran pemerintah. Ketidakpercayaan rakyat ini merupakan dampak dari pembohongan publik selama ini.

Siapa kemudian yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pertikaian yang terjadi di Papua? Pihak TNI menuding GPK bertanggung jawab atas terjadinya serangan tersebut.

Sementera, menurut Mambe, pemerintah juga mesti bertanggung jawab menciptakan rasa aman lantaran Papua masih bagian dari NKRI. “Pemerintah memiliki kewenangan menindak mereka dan kalau bisa merangkul kelompok sipil bersenjata tersebut,” ujar Mambe yang kini menjadi bakal calon senator (anggota Dewan Perwakilan Daerah) dari Papua Barat. ”Apalagi tentara kita lebih canggih peralatan senjatanya. Masa mereka tidak mampu melumpuhkan kelompok sipil yang bergerilya di Papua.”

Sekalipun begitu, Mambe heran dan curiga melihat konflik antara pihak keamanan dan gerakan sipil di Papua tidak juga tuntas. Ia menduga kekerasan di Papua sepertinya dibiarkan oleh pemerintah. Sama halnya

20

INTEGRITAS - April 2013

Dialog Damai Pemerintah menggunakan beberapa metode seperti operasi militer, otonomi khusus Papua, dan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) guna meyakinkan sebagian masyarakat Papua. Namun, dalam kenyaataan gagal.

Lebih jauh dia menjelaskan kekerasan yang terjadi di Papua sejak zaman Depera. Kala itu, militer begitu dominan dalam proses pembangunan daerah.

Bahkan, Papua sempat dijadikan basis militer. Kini orang Papua tidak lagi mempercayai militer, yang dianggap mewakili kepentingan pemerintah, karena acapkali melakukan kekerasan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat sulit memulihkan nama baiknya di mata rakyat Papua.

Pasca reformasi, otonomi daerah diharapkan menghembuskan angin perubahan di Papua. Apalagi otonomi daerah memberikan otoritas lebih besar kepada masing-masing pemerintahan provinsi. Sayangnya, rakyat Papua pun tidak mempercayai pemerintah daerah yang notabene dipimpin oleh orang Papua asli. Apa sebab?

Banyak elite orang Papua yang duduk di pemerintahan daerah di Papua terlibat kasus korupsi. Sementara itu, kesenjangan sosial di Papua semakin menganga.

“Kini, orang Papua menjajah daerahnya sendiri,” kata Ketua Umum Gerekan Mahasiswa Kristen Indonesia periode 2008-2010 ini.

Perilaku pemerintah daerah yang korup ini lagi-lagi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Papua.

Mereka tidak percaya terhadap hal apa pun, termasuk tawaran pemerintah tentang program UP4B. “Rakyat Papua tidak lagi percaya karena sudah terlalu kecewa dari mulai proses intergrasi hinggga sekarang, dan harus diakui kecurigaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ada,” kata dia.

Berbagai kalangan menilai guna menyelesaikan konflik di Papua diperlukan dialog damai antara pemerintah pusat dengan Papua.

Dan pada zaman pemerintahan Gus Dur dialog damai pernah digagas dan terbilang berhasil.

Mambe menilai Gus Dur, yang ketika itu menjabat presiden keempat RI, adalah sosok yang berani berdialog dan memberikan kepercayaan kepada rakyat Papua. Misalnya, Gus Dur membolehkan nama Irian Jaya diganti dengan nama Papua dan mengibarkan bendera kejora.

“Padahal, di masa sebelumnya, pemerintah pusat begitu takut menggunakan nama Papua karena dianggap akan membangkitkan nasionalisme rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia,” kata Mambe.

Gus Dur justru sebaliknya memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua. “Orang Papua kalau diberikan kepercayaan pastilah mereka tidak akan berkhianat,” tambahnya. Terkait tawaran dialog damai di Papua, Mambe mengingatkan telah banyak konsep tentang dialog damai yang telah ditawarkan. Sayangnya, dialog yang diharapkan masyarakat Papua itu tidak terwujud lantaran pemerintah pusat sendiri yang tidak berani dan cenderung menghindar.

“Itu artinya pemerintah pusat sekarang tidak percaya dengan masyarakat Papua. Tidak ada kemauan baik dari

pemerintah pusat untuk membangun Papua. Berbeda sekali dengan pemerintahan Gus Dur yang percaya kepada masyarakat Papua dengan melakukan dialog,” tegas Mambe.

Mambe menduga pemerintah menghindari dialog tersebut lantaran takut adanya keinginan sekelompok masyarakat Papua yang menghendaki “Papua Merdeka”.

Menurutnya, ketakutan itu tak perlu ada jika pemerintah sejak dulu menyejahterakan masyarakat Papua seperti yang diamanatkan oleh undangundang dasar.

“Ketika masyarakat Papua hidup sejahtera maka saya sangat yakin tidak ada orang Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI,” katanya.

Komitmen calon pemimpin Indonesia pada Pemilu 2014 menjadi begitu penting dalam rangka menuntaskan konflik berkepanjangan di tanah Papua.

Pada Pemilu 1999 komitmen itu mulai ada. Bahkan, isu Papua bergema sampai ke dunia internasional.

Memasuki pemilu 2004 dan 2009, tidak ada konsep yang tegas tentang Papua. Ketidaktegasan konsep ini, menurut Mambe, mungkin disebabkan penduduk Papua yang berjumlah 4 juta penduduk ini belum bisa menentukan siapa presiden Indonesia ke depan.

“Bargaining (posisi tawar) Papua adalah sumber daya alam yang melimpah.

Dan dalam perpolitikan nasional,

orang Papua diberikan jabatan sebagai menteri.”

Ke depan, Mambe berharap pemerintah pusat menjamin kedamaian di Papua.

Bagi masyarakat Papua yang bergerilya mengangkat senjata diharapkan kembali bergabung untuk membangun Papua. Pihak TNI dan Polisi kiranya tidak lagi sembarangan memuntahkan ‘timah panas’ kepada warga Papua seperti yang terjadi pada mahasiswa Papua yang ditembak tanpa perlawanan dan tidak sesuai dengan protap (prosedur tetap).

Kasus ini pun tidak diusut tuntas.

“Padahal, di masa sebelumnya, pemerintah pusat begitu takut menggunakan nama Papua karena dianggap akan membangkitkan nasionalisme rakyat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia,” “Penembakan itu adalah perbuatan kriminal dan melanggar aturan karena daerah Papua bukanlah daerah perang,” tegas dia.

Melihat Papua dengan Optimistis Juru Bicara Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Amiruddin Al Rahab mengatakan jika melihat persoalan tanah Papua hanya persoalan konflik maka akan sulit menemukan solusinya.

Amiruddin Al Rahab

“Lebih baik menyikapi persoalan Papua menatap masa depannya dengan penuh optimis,” ungkap Amiruddin ketika ditemui majalah Integritas di ruang kerjanya di gedung BPPT lantai 21 beberapa waktu lalu.

Menurut Amir, demikian dia akrab disapa, saat ini UP4B memiliki beberapa program yang bila dijalankan dengan serius maka akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang jauh lebih baik.

“Tak usahlah kita membahas persoalan konflik sampai berlarut-larut. Sebab, persoalan konflik itu ada faktor ketidakpuasan di masyarakat bawah.

Nah, persoalan ketidakpuasan itu yang harus kita penuhi,” ucapnya.

Pemantauan Amir, selama ini perkembangan Papua jauh lebih baik.

Ruang partisipasi demokrasi dan politik sudah berjalan dengan baik, seperti proses pemilukada dan pemekaran wilayah. Dulu Papua yang luas itu hanya memiliki 9 kabupaten. Sejak era reformasi, Papua sudah memiliki 42 Kabupaten. Selain itu, salah satu poin kebijakan Otonomi Khusus (Otsus Papua) adalah menelorkan kebijakan bahwa pemimpin birokrasi setingkat bupati juga harus putra asli Papua.

Menurut dia, ruang partisipasi demokrasi dan politik di sana maju pesat. Diantaranya, dapat dilihat dari seringnya terjadi demonstrasi dan bertumbuhnya media sampai tingkat kabupaten. Artinya, kemajuan disana sudah sangat maju, sekalipun di sisi lain ruang kesejahteraan belum berjalan maksimal.

“Sebab itulah tatkala ruang kesejahteraan tak berjalan dengan baik maka konflik acap kali terjadi oleh karena ada faktor ketidakseimbangan antara demokrasi dan kesejahteraan,” jelas dia.

Lebih lanjut Amir memaparkan salah satu tantangan tugas UP4B adalah bagaimana membedah persoalan dan mencari solusinya agar ruang demokrasi dan kesejahteraan dapat berjalan selaras. Sebetulnya pemerintah pusat telah menyediakan regulasi dan anggaran dana.

Kini, tinggal tugas pemerintah daerah yang melaksanakan program

INTEGRITAS - April 2013

21

BERITA DAERAH pembangunan Papua sesuai dengan regulasi dan dana yang sudah disediakan.

Menurut Amir, saat ini, pemerintah fokus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua.

Kehidupan sosial mereka telah lama terisolasi karena faktor geografis.

Sementara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, kesejahteraannya jauh lebih baik lantaran faktor informasi dan transportasi lebih baik.

“Nah, tugas UP4B tahun ini adalah membenahi infrastruktur transportasi dengan membuka program jalur pegunungan tengah,” kata Amir kemudian menambahkan bahwa diperkirakan jumlah penduduk di daerah pegunungan tengah itu ada 600 ribu orang meliputi 20 kabupaten.

Apabila pembangunan infrastruktur berjalan baik, lanjut dia, maka kehidupan mereka pasti tak terisolasi lagi. Ia menilai percepatan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan informasi akan cepat berfungsi.

“Semoga target program infrastruktur transportasi UP4B hingga tahun 2014 ini mampu mencapai 20 kabupaten kota yang selama ini terisolasi dapat terwujud, yang dimulai dari pegunungan tengah sampai pesisir pantai,” kata dia.

Dengan tersedianya transportasi darat,

“Tak usahlah kita membahas persoalan konflik sampai berlarutlarut. Sebab, persoalan konflik itu ada faktor ketidakpuasan di masyarakat bawah. Nah, persoalan ketidakpuasan itu yang harus kita penuhi,” udara dan laut disertai dibukanya pelabuhan, terminal, dan bandara, maka diharapkan masyarakat Papua bisa menikmatinya dan gejolak kekecewaan itu pun jauh berkurang.

“Salah satu yang membuat mereka kecewa karena persoalan diskriminasi pembangunan dan kesejahteraan.

Apalagi, selama ini, sebagian besar masyarakat Papua masih terisolasi pembangunan yang membuat mereka merasa terasing dari NKRI,” kata dia.

Amir tidak sependapat jika dikatakan program UP4B dengan program Otsus Papua saling terjadi tumpang tindih.

Justru, menurutnya, terjadi sinergisitas yang baik. Kedua program ini, lanjut dia, akan mempercepat pembangunan Papua sampai tingkat Kabupaten.

“Saat ini, dana APBD setiap kabupaten baru paling rendah sebesar 700 Milyar dan yang paling tinggi hingga mencapai 1,2 triliun rupiah,” ungkap dia.

Menurutnya, ada dua alasan berkenaan adanya anggapan yang mengatakan bahwa agenda otonomi khusus itu gagal. Pertama, ekspetasi mereka terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Kedua, mungkin saja mereka terlalu resisten.

Dia menilai, ditengah alam demokrasi, dua alasan ini dianggap wajar saja.

Amir pun tak terlalu menyalahkan pemberitaan media yang beragam terkait konflik Papua. Sekalipun begitu, ada baiknya media jangan hanya fokus pemberitaan tentang konflik saja, namun fakta kemajuan juga mesti sering diberitakan. Semisal, pada tahun 2001, putra-putri Papua sangat minim studi di luar Papua. Kini, sejak adanya program Otsus Papua, jumlah mereka yang studi ke luar Papua hingga ke luar negeri mencapai lima kali lipat.

“Saat ini, kami pun sudah mengagendakan program khusus beasiswa pendidikan dari pemerintah untuk 1000 orang setiap tahun untuk studi di luar pulau Papua. Selain itu, kami mengadakan program ikatan dinas pendidikan dengan sekolah pemerintahan seperti Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, dan masih banyak lagi program UP4B untuk meningkatkan SDM Papua,” papar dia.

Dia berharap stigma bahwa masyarakat Papua adalah golongan kelas dua, harus dihapuskan. Bila masih ada pandangan seperti itu, dia menilai sangat menyesatkan dan membunuh karakter orang Papua.

“Masyarakat Papua adalah warga kelas satu karena sumber daya alamnya sangat melimpah. Pun menteri dari orang Papua juga sudah ada, partispasi politik dan demokrasi juga sudah berjalan pesat,” tandasnya.

Victor / Andreas Hutagalung

22

INTEGRITAS - April 2013

MAESTRO HUKUM

Dr Frans Hendra Winata SH, MH.

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

ANGGOTA DPR KITA PADA UMUMNYA

TAK BERKUALITAS WAJAR JIKA BANYAK UNDANG-UNDANG YANG DI-JUDICIAL REVIEW KE MAHKAMAH KONSTITUSI.

”K

ALAU artis, pelawak, jadi anggota DPR, apa yang bisa mereka lakukan di Senayan? Sebaiknya partai merekrut artis yang berkualitas. Intelektual. Jangan sembarangan merekrut,” kata Frans Hendra Winata kepada majalah Integritas.

Frans menyatakan hal itu ketika ditanya soal peran DPR dalam pembuatan undangundang. Menurut dia, kualitas anggota DPR kita pada umumnya masih jauh dari harapan sehingga produk undangundangnya juga tidak berkualitas.

”Kenapa saya katakan begitu? Sebab, dalam prosesnya saja banyak pesanan kepentingan, juga kejar target. Wajar jika banyak undangundang yang di-judicial

review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Frans, Ketua Umum Persatuan Advokat In-donesia (PERADIN).

(Menyinggung soal MK, dia menambahkan, ”Tapi sayang, kok Ketua MK Mahfud MD sekarang lebih cenderung ngomong politik, ya?

Harusnya beliau tak usah terpancing bicara politik, sekalipun banyak partai yang menggadang-gadang dia jadi capres 2014. Seorang hakim tak boleh bicara sembarangan di depan publik, apalagi bicara politk. Hakim hanya boleh bicara soal putusan dari kasus yang ditanganinya.”)

Frans yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden, Belanda, dan Unpad (Bandung) dengan predikat cum laude (2007), membandingkannya dengan negara tetangga, Singapura. Partai-partai politik di Singapura menempatkan kaderkader berdasarkan intelektualitas. ”Ada pengusaha, wartawan, dosen, pengacara. Jadi, ketika duduk di DPR dan membahas rancangan undang-undang akan focus dan berkualitas. Seperti saya, kalau berpikir dan bicara lurus-lurus saja, tak mau belok sana-sini,” kata Frans.

INTEGRITAS - April 2013

23

MAESTRO HUKUM Masih berkaitan dengan RUU Advokat, dia menyampaikan poin-poin penting agar diperoleh undang-undang yang berkualitas, Yaitu, perlunya pengaturan tentang dewan sertifikasi advokat.

Selain itu, juga aturan tenang lawyer asing yang berpraktik di Indonesia dan transparansi aliran dana organisasi advokat. Mengenai transparansi dana organisasi advokat, misalnya, selama ini dia mengkritik uang ujian advokat yang masuk kas Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi.

Menurut dia, itu sama sekali tidak masuk akal. ”Alasan saya sederhana, segala biaya organisasi itu dari iuran dan sumbangan, bukan dari ujian advokat. Ujian (syarat) menjadi seorang advokat itu sekelas ujian negara, bukan sekelas kursus komputer. Karena itu, ke depannya ada sebuah lembaga advokat yang dikelola secara profesional dan transparan.”

Jejak Abraham Lincoln Di dunia advokat indonesia, siapa yang tak kenal Dr Frans Hendra Winata SH. Sepak terjangnya menegakkan hukum tak usah diragukan lagi sejak menjadi advokat tahun 1981. Bahkan, sejak berkiprah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), 1989, dia sudah aktif membela klien yang langsung berhadapan dengan pemerintahan otoriter Orde Baru. Bagi Frans, seorang advokat tak harus menjadi orang kaya. ”Ya, kalau mau jadi pengacara kaya, maka harus kaya dengan cara yang jujur,” ujarnya.

Pengagum tokoh pejuang hak asasi manusia Yap Thiam Hien ini membuka lembaran hidupnya, khususnya ketika dia memutuskan menjadi seorang advokat. Ketika masih muda Frans menonton film Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang di masa mudanya menjadi pengacara.

Abraham dengan gigih membela kaum kulit hitam yang diperlakukan sebagai budak di negaranya. ”Sejak menonton film itulah, saya

24

INTEGRITAS - April 2013

terkagum terhadap perjuangan Abraham Lincoln dan bercita-cita menjadi seorang advokat sejati,” tutur Frans.

Penegakan hukum kita tak berfungsi seperti yang diharapkan.

Kalau ada ahli hukum mengatakan undangundang kita masih lemah sehingga hukum tak berfungsi secara ideal, dia memakluminya karena bagaimanapun undang-undang adalah produk manusia, jadi tak ada yang sempurna. ”Kalau ada yang lemah harus disempurnakan.”

Ditemui di kantornya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dia juga bercerita masa di kampung halamannya, Bandung, Jawat-Barat.

Frans kecil sudah bergabung dengan klub sepak bola. Klubnya memang kelas kampung, tetapi Frans dan kawankawan sering menang dan mendapat piagam turnamen sepak bola. Dan kini, Frans sering begadang menonton pertandingan bola. Hebatnya, sekalipun dia sering begadang sampai pagi, dia tetap berolahraga jalan pagi dan renang.

Selain itu (ini informasi yang tidak semua teman seprofesi tahu), Frans pernah menjadi atlet judo. Dia mewakili Jawa Barat tahun 1964 dan 1969.

Tentang pahitnya menjadi advokat, dia berkisah, ketika anak-anaknya masih sekolah mereka sering iri melihat teman sekolah. Teman-teman sekolah itu anak pejabat dan memiliki fasilitas yang nikmat. Sementara, Frans tak bisa memberikan apa-apa kepada anakanaknya. Istrinya pun sering protes kepada Frans, ”Masa punya suami seorang advokat tak bisa jadi orang kaya, tahunya hanya kaya idealisme.”

Setelah mengutip kalimat istrinya itu Frans tertawa.

Semasa masih menjadi advokat di YLBHI, tawaran dari pengusaha dan penguasa dengan syarat dia tutup mulut dia tolak. ”Bukannya saya tak mau jadi orang kaya, sejak awal menjadi seorang advokat, saya tak tega jika keadilan itu dikubur hanya demi kekayaan semata,” ujarnya.

Menurut Frans penegakan hukum kita tak berfungsi seperti yang diharapkan.

Kalau ada ahli hukum mengatakan undang-undang kita masih lemah sehingga hukum tak berfungsi secara ideal, dia memakluminya karena bagaimanapun undang-undang adalah produk manusia, jadi tak ada yang sempurna. ”Kalau ada yang lemah harus disempurnakan.”

Dia mengatakan, penegakan hukum kita tak berdaya karena moral manusianya sendiri. Buktinya, salah satu dari buah reformasi adalah kebijakan otonomi daerah. Seharusnya, kebijakan itu mempercepat pembangunan daerah tertinggal melalui proses pemilihan kepala daerah lewat pemilukada.

Buktinya sekarang malah jauh api dari panggang. Banyak pemimpin daerah kita malah terseret kasus korupsi. ”Pemimpin hasil pemilu atau pemilukada, sama saja tak berkarakter.

Kenapa saya katakan demikian? Sebab, di masa pemerintahan Orde Baru dulu negara tak mempersiapkan kader pemimpin yang berkualitas. Semuanya itu hanya kader formalitas karena pola yang diterapkan bersifat pemerintahan otoriter,” kata Frans.

baik negara ini tak banyak partai. Toh di Amerika Serikat, negara yang umurnya sudah ratusan tahun, saat ini hanya dua partai yang ikut pemilu. Tapi demokrasi mereka menghasilkan kepemimpinan politik yang baik, ya parlemen, ya senator dan presidennya.

Frans juga berpendapat, peran lembaga hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga belum terlalu berfungsi seperti diharapkan.

Tak mungkinlah kalau lembaga hukum tidak diintervensi pemerintah. Selama sistem politik kita masih bobrok, tak ada lembaga hukum yang bisa lepas dari intervensi politik. ”Coba lihat, Presiden sendiri sudah bolak-balik berpidato pemberantasan korupsi. Tapi, menteri dan kader partainya malah ada tertangkap korupsi. Nah, apa yang terucap tak sesuai dengan fakta.”

Dia mengingatkan KPK memang harus dibenahi. Pertama, persoalan kualitas.

Sampai sekarang KPK masih merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan.

Ketika proses perekrutan penyidikan itu KPK hendaknya lebih selektif.

Mereka harus melihat latar belakang calon penyidik supaya tak membawa kepentingan dari dua lembaga tersebut karena sifat kerja KPK memang harus independen.

Ketika reformasi bergulir, bangsa Indonesia mabuk demokrasi. Elite politik sibuk mencari kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaan, mereka tak punya konsep pembangunan yang jelas.

Akhirnya, seperti banyak yang terjebak praktik korupsi. Dia merasa bagian dari orang-orang yang miris melihat negeri subur tapi mental birokrasi masih banyak yang bobrok. ”Jokowi-Ahok harus dijadikan proyek percontohan kepemimpinan nasional,” tandas Frans.

Sistem politik kita perlu dievaluasi.

Peserta Pemilu 2014 terlalu banyak.

Apalagi setelah terjadi perdebatan hukum akhirnya Partai Bulan Bintang

(PBB) yang salah satu petingginya Yusril Izha Mahendra, dinyatakan ikut pemilu setelah dinyatakan tak lolos verifikasi KPU. Belum lagi PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) yang ketua umumnya Sutiyoso mengajukan gugatan agar dapat ikut Pemilu 2014.

Kesimpulannya, pemilu nanti pasti partai-partai akan membangun koalisi untuk memenangkan jagoan mereka.

Kalau sudah terjadi koalisi partai, ujung-ujungnya pasti bagi-bagi roti kekuasaan. Lihat sekarang, betapa pusing dan lambatnya pemerintahan SBY-Boediono.

Karena koalisi pemerintahan yang dibangunnya berdasarkan kepentingan politik saja, apalagi koalisinya susah diatur. Lebih

Yang kedua, lebih baik KPK merekrut calon penyidik yang sudah pensiun saja tapi rekam jejaknya memang bersih selama bertugas. KPK tak usah menangani kasus kecil sekelas bupati atau hakim. Lebih baik KPK menangani kasus korupsi kelas kakap saja, sepert, kasus BLBI, Bank Century, Hambalang.

Dia menilai KPK tidak punya nyali membongkar kasus Bank Century sampai ke akarnya. Mungkin KPK terhadang sistem kekuasaan politik yang memaksa mereka lamban atau berhenti di tengah jalan dalam penuntasan kasus itu sehingga dalang utamanya belum tersentuh hukum. KPK juga tak perlu disalahkan karena budaya politik kita masih bobrok dan penegakan hukum disingkirkan. ”Ya beginilah wajah negeri kita. Segala kasus korupsi

INTEGRITAS - April 2013

25

MAESTRO HUKUM kakap pasti menggantung. Penuh intrik, tarik ulur kepentingan politik, tak ada penyelesaian secara pasti.”

Seharusnya, tahun 1998 waktu reformasi bergulir dilakukan pembersihan elite politik dan pejabat yang busuk secara radikal supaya mereka tak menjadi virus di kemudian hari. Kalau dikatakan sejenis gagasan revolusi, ya memang seperti iltulah. Setelah dibersihkan diganti dengan orang-orang muda yang bersih dan memiliki integritas tinggi untuk meneruskan agenda reformasi.

Sekarang, karena negara memberikan toleransi kepada penguasa dan pejabat kotor, lembaga hukum kita makin tak berdaya. Sudah jelas, dulu di masa Orde Baru mereka banyak melakukan korupsi dan menjual aset negara tapi masih diberi peluang memegang jabatan di masa reformasi. Tak aneh jika sekarang budaya busuk itu kembali diteruskan. Elite politik kita lebih sibuk memperkaya diri dan kelompok, dan membangun kerajaan politik.

Advokat Anjlok Seorang advokat haruslah bersikap jujur, intelektual, dan profesional. Yang paling ideal menurut Frans, seorang advokat harus memiliki etika moral yang baik, tak terlbat kasus suap dan suap.

Sekarang profesi advokat mengalami pergeseran nilai. Justru seorang advokat yang kaya raya, memiliki mobil dan rumah mewah yang diaggap sukses. Sementara, advokat yang jujur dianggap tak sukses. ”Keahlian saya hanya mengajar di kampus, selebihnya saya hanya satusatunya ahli arbiter dari Indonesia yang dipercaya di luar negeri. Nah, kalau saya kan dianggap advokat yang tak sukses. Kerjaan saya menjadi advokat di Indonesia cuma bersikap kritis, makanya tak aneh mungkin saja ada yang menganggap saya dedemit karena memang bersikap kritis,” ujar Frans, lalu tertawa lepas.

Dia mengatakan banyak advokat yang terlibat mafia hukum. Buktinya,

26

INTEGRITAS - April 2013

sekarang banyak advokat di pengadilan seenaknya saja masuk ke ruang kerja hakim, tanpa rasa malu. Dalam etika hukum di pengadilan, masalah itu jelas dilarang. ”Saya sedih, entah apa jadinya generasi advokat muda kalau praktik mafia hukum tak serius diberantas.”

Frans bercerita, ketika masih belajar jadi advokat dia senang sekali melihat para senior berdebat hukum.

Perdebatan mereka berdasarkan landasan hukum yang ilmiah. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, ”Kebanyakan mereka berdebat, tak punya arah landasan hukum yang ilmiah. Justru perdebatannya, karena masalah perdebatan uang.”

Dia menyadari betul, di zaman serba pragmatis sulit berbicara kebenaran hukum. Banyak advokat yang tak memiliki keahlian dan ilmu hukum yang berkualitas. Mereka hanya sembarang ngomong dan menyelesaikan kasus di bawah meja (suap). Seorang advokat yang bersikap jujur akan terasing dan diasingkan. ”Tapi yakinlah, jika kita seorang advokat yang mempertahankan kebenaran dan bersikap jujur, kebenaran dan keadilan itu akan datang sendiri.”

Frans menjadi advokat sejak 1981.

Kantor hukumya, Frans Winarta & Partners beralamat di Kelapa Gading, Jakarta. Selain mengajar, ia juga aktif di organisasi. Di lingkup nasional, antara lain, ia menjadi anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sejak 1985 dan menjabat Ketua Hubungan Internasional Ikadin (1990—2003) anggota Dewan Penyantun YLBHI, anggota Komisi Hukum Nasional.

Di lingkup internasional, sejak 1985 ia menjadi anggota International Bar Association (IBA) di London, Inggris; Perwakilan Negara Indonesia (1992); anggota Dewan Penasihat IBA (1994); anggota Dewan Penasihat Human Rights Institute yang didirikan IBA (2000--2004).

Frans dikenal sebagai advokat yang selalu memegang teguh hati nurani.

Ia berani menolak kasus jika tahu orang yang meminta jasanya memang bersalah. Pada akhir 2001 kantornya diberondong dengan senjata api oleh segerombolan orang tak dikenal.

Andreas Hutagalung

SEPAK TERJANG

DR. (HC) Muhammad Jusuf Kalla

Selain Kepercayaan, Pemimpin Juga Harus Berani Ambil Risiko Tatkala Drs H Muhammad Jusuf Kalla berbicara soal kepemimpinan, ibarat membuka “Kamus Besar Kepemimpinan”. Betapa tidak, pengalamannya terbilang sukses dalam memimpin berbagai bidang, diantaranya, bidang bisnis, partai politik, pejabat negara (menteri dan wakil presiden) dan organisasi nirlaba (Palang Merah Indonesia). Ini menunjukkan bahwa dia piawai betul dalam memimpin.

K

onsep pemikirannya tentang kepemimpinan terurai jelas manakala dia memaparkan kuliah umum dalam rangka Penerima Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia dengan tajuk “Kepemimpinan dengan Kepercayaan” di Balai Sidang Kampus UI Depok, Selasa, 26 Februari 2013.

INTEGRITAS - April 2013

27

SEPAK TERJANG Pertimbangan UI menganugarahkan gelar kehormatan kepada Jusuf Kalla karena dianggap berkontribusi dalam dunia kepemimpinan di Indonesia yang mampu menginspirasi dan menerapkan kriteria pemimpin transformasional.

Menurut Jusuf Kalla (JK), kepemimpinan menyangkut perilaku yang kemudian diselaraskan dengan teori dalam ilmu kepemimpinan.

Secara umum, definisi kepemimpinan adalah bagaimana proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang menjadi tujuan organisasi.

Lanjut JK, yang turut menentukan praksis kepemimpinan adalah visi dan misi yang konkret, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, memiliki jaringan dalam kepemimpinan, mau turun ke masyarakat bawah untuk mengetahui secara langsung keinginan dan kebutuhan orang yang dipimpin serta memiliki rasa tangung jawab.

Kepemimpinan tercermin, diantaranya, ketika seseorang menjadi presiden, gubernur, walikota, bupati, pengusaha dan rektor. Semua jabatan itu memiliki praksis kepemimpinannya masing-masing.

JK bersyukur selama 35 tahun perjalanan hidupnya meniti karir berada pada pelbagai kepemimpinan.

Diantaranya, dia pernah menjadi pengusaha, pemimpin negara (wakil presiden), pemimpin partai dan kini pemimpin organisasi nirlaba Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saya bersyukur mampu melampui 35 tahun kepemimpinan yang berbeda-beda,” kata dia.

JK berpandangan jika seseorang pemimpin tidak lagi diikuti oleh pengikutnya, maka legitimasinya saat itu juga hilang. Tentu saja, pemimpin tanpa legitimasi bukanlah pemimpin akan tetapi seseorang yang mempersepsikan dirinya sebagai pemimpin.

28

INTEGRITAS - April 2013

“Kepercayaan adalah Nafas Kehidupan.”

Kalau tidak ada kepercayaan maka kita akan kehilangan segalanya. Sebaliknya, kepercayaan niscaya akan mempercepat sebuah proses. Begitu pentingnya kepercayaan.

Manakala pemimpin tidak memiliki kepercayaan maka dia akan sulit memberikan perintah kepada bawahannya.

Dia juga menguraikan tentang kepemimpinan transformasional.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan transformasional.

Diantaranya, seorang pemimpin mampu meraih kepercayaan terhadap apa yang menjadi tujuannya dan mampu mengkomunikasikan tujuan dengan menggambarkan secara sederhana sehingga mudah dimengerti orang lain.

Untuk mencapai kepercayaan, lanjut dia, ada formula 3 K yakni katakan apa yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang dikatakan, dan komunikasikan apa yang telah dikerjakan dan tidak dikerjakan. Dengan membangun ketiga hal tersebut, JK yakin akan terbina kepercayaan.

“Kepercayaan juga adalah satunya kata dan perbuatan,” simpul dia.

JK mengutip pernyataan pengusaha sukses asal Amerika Warren Buffet yang mengatakan, “Kepercayaan adalah Nafas Kehidupan.” Kalau

tidak ada kepercayaan maka kita akan kehilangan segalanya.

Sebaliknya, kepercayaan niscaya akan mempercepat sebuah proses.

Begitu pentingnya kepercayaan.

Sehingga manakala pemimpin tidak memiliki kepercayaan maka dia akan sulit memberikan perintah kepada bawahannya.

Semua teori kepemimpinan, kata dia, bertolak pada kepercayaan. Dan krisis kepemimpinan merupakan bentuk krisis ketidakpercayaan dimana pemimpin atau sistem tidak dipercaya lagi sehingga berakibat ambruknya sesuatu. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, pemimpin yang kuat dibangun oleh karena kepercayaan dari rakyat. Diakuinya, tidak mudah membangun dan membina kepercayaan namun hal itu mesti dilakukan.

JK mengutarakan salah satu tugas pertama yang dilakukan pemimpin adalah mempercayai bawahannya.

Dia mencontohkan bagaimana dia mempraktekkan kepemimpinannya ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dia mengakui betapa susahnya mengupayakan perdamaian di Aceh.

Demikian halnya, begitu susah awalnya untuk bersepakat dan mempercayai GAM, walaupun pada akhirnya JK mengambil keputusan untuk mempercayai GAM. Alhasil, terjadi penandatangan perjanjian damai Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005 dengan sentuhan diplomasi hangat dari JK. “Kenapa terjadi pemberontakan di Aceh selama bertahun-tahun karena kita tidak mempercayai mereka,” ungkap dia.

Contoh lainnya adalah ketika JK berhasil bernegoisasi dengan Negara Myanmar dimana dia lagi-lagi, atas inisiatifnya sendiri, berhasil mendamaikan konflik yang terjadi di Rohingya, Myanmar.

mengatakan dan berbuat yang tidak benar,” kata dia.

Sedangkan ketegasan dan keteladanan, lanjut dia, adalah pilar bangunan yang bernama kepercayaan. Secara terminologi, kepercayaan akan terjamin karena watak, kemampuan, kekuatan dan kebenaran seseorang atau sesuatu.

“Kepemimpinan adalah masalah keberanian untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan adalah masalah tanggungjawab dan tanggungjawab adalah harga sebuah kepemimpinan,” ujar JK.

Pengalaman lainnya adalah pada Oktober 2005 ketika harga minyak dunia melambung tinggi yang akan berdampak naiknya subsidi. Saat itu, diambil keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 126 persen. Ini merupakan kenaikan tertinggi harga tertinggi dalam sejarah Indonesia. Hebatnya, ketika itu tidak ada demonstrasi besarbesaran menolak kenaikan harga BBM. Berbeda tatkala belakangan ini terjadi kenaikan harga BBM sebesar 30 persen saja, terjadi demonstrasi besar-besaran.

JK, yang kala itu menjadi wakil presiden, membeberkan bahwa demonstrasi tidak terjadi besarbesaran pada saat kenaikan harga minyak sebanyak 5 kali lipat itu oleh karena dia mengkomunikasikan perihal kenaikan BBM itu dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh rakyat.

Dikatakan JK pada waktu itu bahwa jika harga tidak dinaikkan maka

subsidi anggaran untuk BBM akan bengkak yang pada kenyataannya subsidi BBM itu banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan mahal seperti Mercedes. Berbeda dengan pemerintah sekarang dimana mereka mengkomunikasikannya dengan bahasa yang sulit dicerna dengan mengatakan jika harga BBM tidak dinaikkan maka fiskal jebol.

“Nah, rakyat mana ngerti tentang fiskal jebol,” kata dia seraya menyimpulkan bahwa komunikasi bisa menentukan apakah sebuah gagasan itu diterima atau tidak.

Lebih jauh, JK menjelaskan hulu dari kepemimpinan adalah keikhlasan sementara hilirnya adalah ketegasan dan keteladanan. Pemimpin harus memiliki keikhlasan yakni ketika seorang pemimpin tidak memihak kepada kepentingan diri dan kelompoknya atau disebut keadilan.

“Keadilan akan datang bilamana pemimpin tak ragu mengatakan dan berbuat yang benar, juga ingkar

Menurutnya, pemerintah yang diikuti dan dipercayai oleh rakyatnya adalah pemimpin yang tidak pernah lepas dari tanggung jawab dan berani mengambil resiko. Apabila pemimpin memberikan instruksi kepada anak buah maka mereka harus melakukannya. Juga apabila anak buah berbuat sesuai aturan maka seharusnya pemimpin harus membelanya. Lain halnya jika ternyata dia berbuat diluar aturan.

Dia memberikan contoh mantan Menteri Srimulyani yang berani mengambil tindakan (sesuai aturanRed) namun tidak didukung oleh atasannya. Berdasarkan pengalaman ini, maka tak aneh ketika kini para menteri dan pejabat negara lainnya berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tindakan. Bahkan ketika presiden meminta pandangan menteri maka prosesnya akan lamban karena menteri akan meminta tolong deputi hingga staf ahli menterinya terlebih dahulu.

“Mudah-mudahan proses lamban ini segera berubah,” harap dia.

JK menambahkan sistem dan kepemimpinan adalah dua hal yang penting diperhatikan. Sistem, kata dia, akan memperbaiki jalannya sedangkan kepemimpinan akan mendorong untuk melakukan perubahan.

INTEGRITAS - April 2013

29

SEPAK TERJANG JK mengutarakan salah satu tugas pertama yang dilakukan pemimpin adalah mempercayai bawahannya. Dia mencontohkan bagaimana dia mempraktekkan kepemimpinannya ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Terkait dengan capres pemilu 2014, JK berseloroh bahwa Partai Golkar memiliki grup band (partai-Red) yang bagus namun penyanyinya (capresnya-Red) mesti lebih banyak lagi memperbaiki diri. Partai PDIP, lanjut dia, bandnya juga bagus namun vokalisnya perlu penyanyi latar. Lain halnya dengan Partai Demokrat yang sedang banyak dirundung masalah dimana bandnya tercerai berai, pemain basnya dan penyanyinya pun tidak ada. Selain itu, ada juga partai yang bandnya kecil namun penyanyinya kurang terkenal. Ada juga penyanyi yang bisa menyanyi namun tidak punya band. “Jadi, itulah saya, juga Dahlan, Mahfud dan Jokowi,� katanya diiringi gelak tawa dari hadirin.

Kendati begitu, JK mengatakan pada tahun 2013 ini band akan mencari penyanyi dan penyanyi akan menemukan bandnya yang cocok.

Berawal dari Pengusaha Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei

30

INTEGRITAS - April 2013

1942. Pria yang akrab dipanggil JK ini adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.

JK adalah anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, JK menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidangbidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, JK dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu. Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 19671969.

Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan.

Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

JK menjabat sebagai Menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan

tuduhan terlibat KKN. Dia kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). JK kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon Wakil Presiden, mendampingi calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis JK juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, JK terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014. Selain itu, JK juga terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.

VICTOR

VISIONER

MAYJEN TNI HARTIND ASRIN STAF AHLI MENTERI PERTAHANAN BIDANG KEAMANAN

Sosok Jenderal Tegas dan Visioner INDONESIA negara besar. Sayangnya, di bidang pertahanan dan keamanan, dengan Malaysia saja kita jauh tertinggal.

INTEGRITAS - April 2013

31

VISIONER

S

ejak kecil Hartind memang bercita-cita bergelut di dunia militer. Ini tidak terlepas dari figur ayahnya yang berprofesi sebagai polisi. Bahkan, keinginan kuat menjadi seperti ayahnya muncul pada usia Hartind masih anak-anak, yakni empat tahun. Dia mengenang, ketika masih kanak-kanak sudah bermain perang-perangan bersama teman-teman sebaya. Dan dia selalu menjadi pemimpin dalam kelompoknya.

Suatu saat, dirinya pernah melihat ayahnya bersama sepuluh polisi lainnya sedang bermain terjun payung untuk menyekap anggota PKI di sebelah rumahnya. Kekagumannya kepada militer mulai tumbuh sejak menyaksikan peristiwa tersebut.

Selepas SMA, Hartind pun masuk Akademi Angkatan Bersenjata (AKABRI).

Selama masa studinya, Hartind memperoleh banyak inspirasi dari senior dan rekan-rekannya. Dia menyerap segala hal positif yang mereka lakukan. Sampai akhirnya dia berkesimpulan, “kalau bekerja keras,

32

INTEGRITAS - April 2013

memiliki karakter baik dan berdoa, maka hidup seseorang tersebut pasti berhasil.”

Kegemarannya membaca buku dan literatur menjadikan dia menjadi sosok yang cepat belajar. Dia mengaku terinspirasi dari tulisan-tulisan Juwono Sudarsono tentang kawasan regional. Juga, senang membaca buku tentang dunia militer dari negara lain seperti buku tentang penyergapan Osama Bin Laden yang dilakukan tentara Amerika.

Dari buku-buku itu, dia memetik pelajaran bahwa untuk mencapai keberhasilan perlu kerja keras dan latihan yang maksimal. “Dengan bekerja keras, maka kita yakin dengan kemampuan kita sendiri,” kata dia.

Dengan kecepatan membacanya mencapai 380 halaman dalam waktu enam jam saja, membuat dia mampu ‘melahap’ buku 3-4 buku setiap minggu ditengah jadwalnya yang padat melakukan tugas rutin sebagai tentara. Selain bekerja keras dan melakukan yang terbaik, Hartind mengaku tidak pernah terobsesi untuk meraih pangkat setinggi-tingginya.

Baginya, lebih baik mengalir apa adanya, dan bila dihargai kenaikan pangkat, itu hanyalah buah dari kerja keras.

Hartind juga menganggap dukungan keluarga sangat penting menunjang karirnya. Terutama sang ibunda yang kini sudah berusia 78 tahun selalu mendukungnya dengan memberi semangat sejak dia kecil hingga sekarang. Selain itu, dukungan istri dan anak-anaknya juga menjadi poin utama keberhasilan seorang ayah dalam berkarir.

“Istri saya selalu mendoakan saya dan tidak pernah menuntut macammacam,” tutur dia yang sangat bangga dengan kedua anaknya yang kini kuliah di Universitas Indonesia,” kata dia.

Perlunya UU Kamnas Jenderal bintang dua yang tegas dan visioner ini kembali mengingatkan pentingnya Undanga-Undang Keamanan Nasional (Kamnas). ”Malaysia sudah memiliki UndangUndang Keamanan Nasional, dan

Setelah merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar, seharusnya Indonesia memiliki undang-undang kamnas. ”Kenyataannya, kita mempunyai undangundang organik tentang keamanan nasional tapi belum memiliki undangundang kamnas. Ini fakta dan kita tidak boleh tidak berbuat sama sekali.

Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” sebagai bentuk implementasinya Malaysia memiliki Komponen Cadangan yang dikenal dengan nama Askar Wataniah,” kata Mayjen TNI Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Keamanan kepada majalah Integritas.

Menurut jenderal bintang dua peraih Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (2009) itu, Askar Wataniah berkekuatan satu batalion di setiap negara bagian. Khusus Negara Bagian Sabah dan Serawak, masing-masing dua batalion.

Lantas, bagaimana dengan “nasib” Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kita? Hartind menjelaskan bahwa RUU Kamnas kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Draf RUU itu merupakan hasil revisi yang dilakukan pemerintah dan sudah diserahkan ke Panitia Khusus RUU Kamnas DPR pada 23 Oktober 2012.

Draf hasil revisi hanya terdiri atas 55 pasal, atau berkurang lima pasal dari draf sebelumnya. Pengurangan pasal itu dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi masukan dari masyarakat tentang pasal-pasal yang dianggap krusial. Pansus DPR mengagendakan pembahasan RUU Kamnas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

RUU Kamnas merupakan prioritas keenam dari 70 RUU yang akan dibahas pada Prolegnas 2013. UU Kamnas sangat diperlukan oleh negara dalam upaya mewujudkan Sistem Keamanan Nasional.

Setelah merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar, seharusnya Indonesia memiliki Undang-Undang Kamnas. ”Kenyataannya, kita mempunyai undang-undang organik tentang keamanan nasional tapi belum memiliki undang-undang kamnas.

Ini fakta dan kita tidak boleh tidak berbuat sama sekali. Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” kata Mayjen TNI Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan.

Lululusan Leadership Science & Strategic Management Course, Tsinghua University, Cina (2010) itu mengingatkan bahwa kepentingan negara di atas kepentingan kelompok dan perseorangan. Semua warga negara wajib bersama-sama mendukung rencana pemerintah melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945. Yakni, ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

UU Kamnas akan mengintegritaskan dan mensinergikan undang-undang organik tentang keamanan nasional, yakni UU Pertahanan Negara (Hanneg), UU Hak Asasi Manusia (HAM), UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, UU Terorisme, dan UU

Keterbukaan Informasi Publik dan undang-undang lainnya. UU Kamnas merupakan undang-undang sistem bukan undang-undang organik/ operasional. Seperti halnya RUU Kamnas, RUU Komcad (Komponen Cadangan) juga ada di tangan DPR dan akan dibahas pada Prolegnas 2013. Sedangkan RUU Intelijen sudah disahkan pemerintah pada 2011.

Memang, hingga saat ini kita belum memiliki sistem keamanan nasional, yang pada takaran kebijakan dikenal sebagai undang-undang, yaitu Undang- Undang Kamnas. Pada masa Soeharto atau sebelum reformasi aksi teror dapat diatasi lebih baik dari sekarang. Kenapa?

Pertama, aksi teror belum berkembang seperti pada masa sesudah reformasi. Kebebasan yang kebabalasan membuat benih-benih teroris berkembang dengan cepat.

Kedua, postur TNI pasca reformasi 1998 tidak pernah dibangun, dan kita fokus pada reformasi biroksrasi dan personel serta kesejahteraan prajurit. Pembangunan postur TNI baru dimulai pada tahun 2010.

Ke depan, kekuatan, kemampuan, dan gelar satuan TNI terus kita kembangkan, sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran pemerintah. ”Kita sepakati bersama untuk membentuk sistem keamanan nasional, dengan harapan sinergitas stake holder keamanan nasional lebih maksimal dan terwujudnya pembangunan postur petahanan negara secara bertahap dan berkesinambungan,” ujar Hartind.

Kesejahteraan prajurit secara bertahap meningkat. Begitu pula gaji prajurit/PNS serta uang lauk pauk, tunjangan daerah operasi/perbatasan.

Selain itu, mulai 2010 prajurit/PNS mendapatkan tunjangan kinerja, 50 hingga 100 persen penghasilan yang diterima setiap bulannya. Kemhan/

INTEGRITAS - April 2013

33

VISIONER TNI mengupayakan pengadaan perumahan dinas dan perumahan murah milik pribadi untuk prajurit TNI/PNS. Secara relatif kesejahteraan cukup baik. Mengenai alutsista (alat utama sistem persenjataan), mulai Rencana Strategi alias Renstra I (2010 – 2014), Renstra II (2015 – 2019), dan Renstra – III (2020 – 2024) direcanakan pembangunan alutsista Minimum Essential Force (MEF). Dengan dynamic system yang dilakukan Kemhan, diperkirakan MEF akan tercapai pada Renstra II, dengan asumsi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2019 ratarata 6,5 persen.

Secara bertahap alutsista akan dipenuhi dengan mengutamakan produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini mengatur KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), yang diketuai oleh Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Harian Menteri BUMN. KKIP merencanakan penyelenggaraan industri pertahanan yang bersifat strategis dengan mengakomodasi kepentingan pengguna dan industri pertahanan.

Dengan undang-udang ini industri pertahanan dalam negeri mendapat kepastian hukum serta keyakinan bahwa produknya digunakan TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. ”Jadi, diharapkan kita dapat mencapai kemandirian alutsista di masa datang,” tambahnya.

Mengenai disintegarsi bangsa, Hartind mengingatkan penting melakukan antisipasi semenjak dini. Benihbenihnya harus ditiadakan dengan menggunakan strategi komprehensif, yaitu hard power strategy, soft power strategy, dan smart power strategy.

34

INTEGRITAS - April 2013

RMS (Republik Maluku Selatan), OPM (Organisasi Papua Merdeka), misalnya, harus diidentifikasi dengan tepat dan setelah itu dicari solusi yang tepat dan komprehensif untuk menyelesaikannya. Sebenarnya, OPM tidak semakin kuat. Hanya saja, penangganan yang komprehensif belum dilaksanakan secara konsepsional sehingga terkesan sinegritas antar pemangku kepentingan di sektor keamanan belum maksimal.

Intelijen sebagai langkah awal dalam suatu operasi harus mengidentifikasi permasalahan dengan tepat sehingga tindakan yang diambil di lapangan dapat berhasil dengan baik. ”Kekuatan OPM tidak bertambah kuat, hanya memang pola penindakan oleh aparat keamanan tidak tepat. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan, operasional, dan taktis,” sambung Hartind.

Kemhan telah mengidentifikasi ancaman cyber attack dan secara bertahap melakukan pembangunan cyber defence. Dalam kaitan itu Hartind memberi contoh, Pentagon (Amerika Serikat) pada 2009 dijebol peretas sehingga menginspirasi lahirnya US Cyber Command. ”Kemhan secara khusus mencermati hal tersebut dan sedang melakukan evaluasi dan pembangunan cyber defence.”

Hal yang logis, dulu TNI dan Polri bersatu. Satu keluarga besar, yaitu ABRI, jadi lebih solid. Setelah pemisahan TNI dan Polri, memang benturan antara anggota cenderung lebih sering terjadi. Akar masalahnya adalah oknum anggota TNI dan

oknum anggota Polri sama-sama arogan. Kepemimpinan para komandan lapangan harus dievaluasi dan silatuhrami dari kedua anggota institusi ini harus dilakukan secara periodik. Tentu saja, hal itu tidak terulang lagi agar citra TNI-Polri di mata masyarakat tidak jatuh.

Demokrasi kita sudah bagus, tapi kadang- kadang ada elemen masyarakat yang tidak paham apa itu demokrasi. Hartind sependapat, mengimplementasikan secara berlebihan melanggar demokrasi itu sendiri. Melanggar hukum bukan demokrasi, melainkan tindak kriminal dan hukum harus ditegakkan.

Sedangkan mengenai kebebasan pasca-keluarnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pers belum memahami sepenuhnya Pasal 17 undang-undang ini, yakni informasi yang dikecualikan. Tidak semua informasi harus dipublikasikan.

Misalnya, informasi intelijen, operasi dan gelar kekuatan militer, tidak boleh publikasikan.

Hendrik

Ï

Tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersembunyi, selain ruang kejujuran Elizabeth Cady Stanton

BISNIS & NIAGA

Industri TPT (Tekstil & Garmen)

Meradang Karno Choi

Direktur Utama PT Indovon Pitaloka Perkasa

I

ndustri TPT nasional memberikan pemasukan dalam devisa nett eksport yang cukup signifikan walaupun nilai penjualannya di dalam negeri tahun 2012 naik 3% dari tahun 2011 atau dari USD 7,4 miliar menjadi USD 7,6 miliar, akan tetapi total nilai penjualannya di dalam negeri dan ekspor turun sebesar 5% atau dari USD 20,6 miliar (2011) turun jadi USD 20,2 miliar (2012).

Industri TPT adalah penyerap tenaga kerja yang paling banyak disektor industri hal ini sehingga program mengurangi pengangguran dapat terlaksanakan, ternyata tidak dipertahankan secara konsisten oleh Pemerintah Indonesia.

Seharusnya Pemerintah sangat mendukung Industri ini baik dari sisi Regulasi maupun dukungan Infrastruktur bahkan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) memrediksikan pada 2013 nilai ekspor industri ini senilai USD 13,4 miliar atau naik 6% dari tahun 2012, tetapi untuk penjualan di dalam negeri turun menjadi USD 6,8 miliar atau turun sebesar 10%. Tahun 2014, kinerja industri TPT nasional sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2013.

Untuk mendalami bagaimana Bisnis Industri TPT dan segala problematikanya Majalah Integritas kesempatan mewawancarai pelaku usaha bisnis TPT, beliau adalah Bapak Karno Choi selaku Direktur Utama PT Indovon Pitaloka Perkasa di kantornya daerah kawasan Industri Rancaekek – Kabupaten Bandung

Bagaimana pandangan Pak Karno mengenai Industri TPT (Textile dan Garmen) secara umum ? apakah usaha ini masih cukup menjanjikan ?

Jawab : Masih menjanjikan karena produk TPT dibutuhkan semua orang, dan penduduk indonesia yang besar menciptakan pasaran domestik yang besar untuk industri TPT kita, Kalau di lihat di regional sejah industri tektil di Indonesia dibanding dengan negara berkembang lainnya di Asia Indonesia sudah lebih lama dan kualitas produk kita sudah sangat terkenal di dunia, walaupun banyak saingan tetap produk Textile Indonesia diminanti diluar negeri.

Terbukti dilihat dari penjualan di dalam negeri Tahun 2012 mencapai USD 8 miliar dan Export mencapai USD 20 miliar, artinya kita mengatakan bahwa Industri ini sangat begitu berperan penting sebagai penyumbang Devisa bagi Negara ini.

Dan Jangan lupa Industri TPT adalah penyerap tenaga kerja yang paling banyak di sektor Industri sehingga program mengurangi pengangguran sangatlah efektif.

Kebijakan pemerintah pada tahun ini (2013) sudah menaikan upah minimum yang naiknya rata-rata 30% ditambah lagi tarif listrik yang nyatanya naik antara 18% – 21,5%. ? Bagaimana pandangan Pak Karno dan Solusi yang diambil management perusahaan Indovon terhadap ke 2 (dua) hal tersebut ?

INTEGRITAS - April 2013

35

BISNIS & NIAGA Jawab : Mengenai kenaikan UMP selama ini pengusaha TPT mencounter kenaikan UMP dengan cara menaikan harga barang produksi mereka, tapi jangka panjang ini hal ini tidak mungkin bisa berjalan terus, karena ada batasnya.

Sebenarnya pengusaha mau saja menaikan gaji pekerja asal dibarengi dengan kenaikan efisiensi produksi, kata kuncinya efisiensi produksi.

Sewaktu mitra saya dari jepang berkunjung ke pabrik kami dia komentar pekerjaan yang dilakukan 3 orang di pabrik kita (PT Indovon Pitaloka Perkasa) di Jepang dapat dilaksanakan oleh hanya 1 orang saja.

Untuk pengusaha bisa saja menaikan gaji 100% pekerja asal bisa diimbangi dengan peningkatan efesiensi produksi.

Misalnya kalau dulu harus pakai 100 untuk produksi 1000 kgs barang, kalau bisa efisiensi ditingkatkan dengan hanya 50 orang dapat menghasilkan 1000 kgs barang yang sama, gaji naik 100% tidak ada bedanya bagi pengusaha. Tetapi hal itu tidak mudah dicapai harus ada perubahan total di mindset pekerja, mereka merubah dari pekerja labour jadi skilled labour, dari disiplin, tanggungjawab, motivasi bekerja, semuanya harus ditingkatkan baru bisa mencapai efisiensi kerja yang setara dengan negara-negara maju lainnya lalu pendidikan makin tinggi kualitas pendidikan pekerja makin bagus sdm yang dihasilkan maka kita akan bisa bersaing produk dengan negara maju di dunia.

Mengenai Tarif Dasar Listrik yang terus menerus naik, pengusaha mengharapkan pemerintah memberikan perhatiannya agar tarif listrik mendapat solusi yang tepat dikarenakan dengan kenaikan TDL tentunya ongkos produksi menjadi malah sehingga kita akan semakin sulit bersaing dengan produk negara lainnya.

Dinegara lain tarif listrik dibikin lebih murah daripada perumahan atau sarana lain agar daya saing industri negara tersebut maju, tentunya lapangan pekerjaan akan tercipta terus dan kesejahteraan pekerja akan terjamin itu siklus yang saya harapkan yang bisa terjadi di Indonesia.

Industri TPT tentunya memerlukan modal/pembiayaan yang tidak kecil, bagaimana pandangan pak karno selama ini mengenai akses kredit perbankan terhadap Industri TPT ini ? Apakah cukup mudah mendapatkan kredit perbankan ? apa usalan dari Pak Karno tentang permasalahan tersebut.

Jawab : Industri TPT adalah industri yang padat karya dan tentunya sangat memelurkan modal yang sangat besar untuk mendorong kinerja perusahaan dalam hal kontinuitas kegiatan usaha baik kedalam seperti penambahan kapasitas produksi maupun keluar agar dapat ekspansi usaha.

Persoasalahnya, pengusaha masih sangat sulit untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan dalam negeri, hal ini sudah dikeluhkan pada pemerintah melalui asosiasi pada pemerintah, kalaupun diberikan pembiayaan dari bank tingkat suku bunga bank tinggi masih sangat tinggi, akhirnya pengusaha berpikir tidak kali untuk menerimanya.

Saya memberikan usulan, kepada Pemerintah Indonesia agar lembaga keuangan asing dari luar negeri yang bersedia mengucurkan kreditnya, diberikan kemudahan, baik untuk sistim keuangannya maupun besaran bunga kreditnya.

Disinilah peran Pemerintah dibutuhkan jika ingin melihat industri TPT dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Bagaimana Pak Karno melihat persoalan banyaknya produk/barang impor yang beredar di pasar domestik dan Pasar Ekpor produk dalam negeri ?

Jawab : Untuk pasar Dalam Negeri/Domestik, masih banyak produk/ barang impor yang beredar di pasar domestik saya mempuyai usul yang mungkin pengusaha juga harapkan adalah optimalisasikan pengawasan di lapangan bersama-sama asosiasi atas peredaran produk/barang, terutama ditempattempat utama seperti mall, factory outlet dan lainnya. Jika tebukti produk/barang tersebut impor berlakukan segera

36

INTEGRITAS - April 2013

Untuk membentuk pekerja yang yang ideal perusahaan berkewajiban memberi banyak pelatihan dan training sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan keterampilan sehingga diharapkan akan meningkatkan prodkutivitas pada perusahaan.

Berbicara pendistribusian adalah kompenen utama yang mendukung terhadap Industri salah satunya Industri TPT dan tidak akan terlepas dengan Infrastruktur Pelabuhan, Transportasi Darat dan Udara bagaimana pandangan dan usulan pak Karno dalam hal ini ?

Jawab : labelisasi bahasa Indonesia pada produk akhir yang beredar di dalam negeri.

Sedangkan pasar Ekspor, saat ini susah untuk diprediksikan karena perubahan yang terjadi sangat cepat walaupun kita mengetahui peluang itu sangat besar dikarena produk kita sudah sangat terkenal di dunia, saya mengharapkan pemerintah memproses pembicaraan perjanjian perdagangan secara bilateral atau dalam bentuk FTA (free trade agreement) dengan negara-negara yang perekonomiannya maju, sehingga ada perlakuan khusus bagi produk TPT nasional di negara yang bersangkutan, dengan demikian hal tersebut menjadi ekspor tersebut akan meningkat pesat dan menghasilkan devisa negara yang sangat besar pula.

Bagaimana tanggapan pak Karno mengenai kwalitas pekerja bila dilihat dari skill dan produktivtitas, apakah sudah sesuai harapan perusahaan, apakah kendalanya dan tentunya solusi yang bisa baik untuk itu ?

Infrastruktur Pelabuhan, hingga kini tarifnya tidak kompetitif dan masih ada biaya tambahan yang tidak jelas yang akhirnya mereduksi daya saing produk TPT nasional, Indonesia dikenal sebagai pelabuhan dengan biaya mahal sebagai perbandingan untuk container 20 feet dikenakan USD 95 sedangkan di Thailand USD 63, Vietnam USD 70, Malaysia USD 88, ditambah lagi biaya-biaya lainnya seperti penumpukan, pemindahan lokasi, toeslag, termasuk transaksi pembayarannya yang masih menggunakan mata uang asing, bukan rupiah.

Saya mengusulkan untuk transaksi di semua pelabuhan di Indonesia menggunakan mata uang lokal atau Rupiah untuk besaran tarif/biaya di pelabuhan gunakan pembanding dengan negara-negara ASEAN. Dicabut biaya-biaya yang tidak jelas sehingga produk TPT nasional kompetitif.

Transportasi Darat, dari dan menuju pelabuhan – perusahaan atau kawasan industri. Masalahnya, banyak jalan yang rusak, selalu terjadi kemacetan, pembatasan jam jalan, dan lainnya yang tidak efisien, sehingga menimbulkan biaya tinggi.

Jawab : Tentunya pengusaha sangat mengharapkan Skill dan Produktivitas dari pekerja haruslah terus ditingkatkan karena Skill & Produktivitas, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk.

Persoalannya setiap tahun karyawan selalu menuntut kenaikan upah tetapi skill & produktivitas pekerja tidak pernah ditingkatkan. Ditambah lagi jam kerja di Indonesia hanya 40 jam/minggu, sedangkan di negara-negara ASEAN rata-rata 48 jam/minggu

INTEGRITAS - April 2013

37

BISNIS & NIAGA Saya mengusulkan, percepat pembangunan jalan tol dari dan ke perusahaan atau kawasan industri – pelabuhan untuk mengurangi kemacetan dan segera investasi transportasi dengan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan.

Transportasi Udara, jika ada kebijakan baru lakukan pembahasannya secara bersama-sama dengan seluruh stakeholders termasuk koordinasi antar kementerian, sehingga apa yang terjadi pada ketentuan tentang regulated agent tidak terulang kembali.

Selain faktor eksternal dan masalah klasik di dalam negeri yang mempengaruhi kinerja industri TPT nasional, tantangan dan hambatan lainnya adalah faktor politik.

Tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, dan ini sudah pasti akan menghadang aktivitas kinerja industri TPT nasional. Terbukti pada saat penetapan UMP (Upah Minimum Propinsi) 2013 dimana pemerintah dalam penentuannya lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat, yaitu mengabaikan lembaga bipartit dan tripartit.

Sehingga besaran kenaikannya sudah tidak masuk akal dan diluar kewajaran, ditambah lagi hukum terabaikan.

TE

RIA

N PE R TA

H AN

Ă?

kemudian bermainlah lebih baik dari orang lain.

Albert Einstein

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

R

IA

MENGUCAPKAN EP

UB ES LIK INDON

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH

INTEGRITAS 38

INTEGRITAS - April 2013

Hendrik

Anda harus mempelajari permainan,

AN

KE M EN

Jika pemerintah Indonesia tetap menginginkan keberadaan industri TPT nasional yang padat karya ini, maka segera

menetapkan kebijakan dan aturan yang berpihak kepada pengusaha dalam negeri demi kepentingan nasional dan menciptakan devisa yang besar yang dapat sangat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara kita ini.

POLITISI

Desmond Junaidi Mahesa SH, MH, Anggota DPR

Fungsi DPR Klimaks

Jika Ada Badan Pengawas

Hampir semua kader partai politik tidak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk masuk lembaga legislatif dan eksekutif. Itu terjadi karena hampir semua partai politik (parpol) cenderung tidak berorientasi pada pembangunan bangsa secara utuh, tetapi membangun kepentingan kelompok parpolnya saja. Anggota Komisi III (bidang hukum, HAM, dan keamanan) dari Partai Gerindra, Desmond J Mahesa SH, MH mengatakan hal itu kepada majalah Integritas di ruang kerjanya, Gedung DPR Senayan, Jakarta.

INTEGRITAS - April 2013

39

POLITISI

M

enurut pria kelahiran B a n j a r m a s i n (Kalimantan Selatan), 12 Desember 1965, ini, parpol tidak pernah mempersiapkan dan memberikan arahan kepada kader yang hendak menduduki kursi wakil rakyat (DPR dan DPRD) untuk memahami tugas-tugas legislator dengan baik.

Seharusnya, parpol mengajari kadernya untuk memahami tugas dan wewenang wakil rakyat, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Itulah yang menyebabkan ketika kader parpol tersebut duduk sebagai wakil rakyat, dia tidak mengerti apa tugas dan wewenangnya,” kata Desmond. ”Hingga kini saya juga terus masih belajar tentang legislasi, hukum, politik anggaran, dan pengawasan.”

Karena undang-undang tersebut menguntungkan partai pemenang pemilu.

Oleh sebab itulah, anggota DPR yang bisa menduduki jabatan ketua DPR, wakil ketua, hingga alat kelengkapannya, adalah mereka yang berasal dari parpol pemenang pemilu, padahal belum tentu berkualitas. “Maka tidak aneh pula tatkala pada saat ini melihat kualitas DPR begitu lemah,” Selama hampir empat tahun berkiprah di gedung DPR Senayan, Desmond mengamati, parpol melihat kekuasaan DPR sebagai kekuatan (power). Anggota

40

INTEGRITAS - April 2013

Badan Anggaran DPR ini mengkritik undangundang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ia menilai undang-undang tersebut antidemokrasi.

Mengapa?

Karena undang-undang tersebut menguntungkan partai pemenang pemilu. Oleh sebab itulah, anggota DPR yang bisa menduduki jabatan ketua DPR, wakil ketua, hingga alat kelengkapannya, adalah mereka yang berasal dari parpol pemenang pemilu, padahal belum tentu berkualitas. “Maka tidak aneh pula tatkala pada saat ini melihat kualitas DPR begitu lemah,” papar aktivis mahasiswa ’98 yang pernah diciduk Tim Mawar Kopassus.

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Bandung dan Jakarta ini menambahkan, orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga dan alat kelengkapan DPR ada yang tidak berkompetensi. Namun, lagi-lagi, oleh karena orang tersebut berasal dari parpol pemenang pemilu, berdasarkan sistem proporsional, maka dialah yang mendapat jabatan itu. ”Apakah itu yang disebut partai mengabdi kepada kepentingan rakyat?”

Disadari atau tidak, kata Desmond, muatan UU MD3 belum melakukan check and balances secara utuh kepada presiden. Padahal, ada tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari keti-ga fungsi tersebut ha-nya pengawasan yang tidak memiliki badan pengawas.

Sementara badan legislasi dan badan anggaran sudah ada. Badan pengawas hanya diserahkan secara parsial kepada komisi-komisi. “Pada akhirnya, ketika

bicara soal kebijakan presiden, dia tidak akan tersentuh oleh karena dalam setiap sidang tersebut yang dibicarakan hanya sebatas kebijakan tingkat menteri,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Timbul pertanyaan mengapa badan pengawasan tidak ada? Menurut Desmond, apabila tidak adanya badan pengawasan ini betul-betul disengaja maka yang patut dipertanyakan adalah partai-partai yang berkuasa saat ini, seperti Demokrat, PDIP, dan Golkar.

Mengapa hingga hari ini, partai-partai yang berkuasa itu tidak getol membuat badan pengawas.

“Jawabannya sederhana, jika badan pengawas ini dibuat maka sama saja menyiapkan ‘pisau’ sendiri untuk dihujamkan kepada mereka,” kata dia.

Di sisi lain, ia mengamati sekalipun dalam UUD amandemen terbaru tersirat bahwa DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, namun ada yang tidak sempurna menerjemahkannya. Inilah yang perlu dibenahi bersama dalam rangka

pengawasan legislasi demi kepentingan rakyat.Lebih jauh dia menjelaskan, sesungguhnya, jika presiden berbuat kesalahan yang fatal atau mengeluarkan kebijakan yang inkonstitusional dan merugikan kepentingan bangsa dan negara maka DPR dapat memanggil presiden melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Selain itu, DPR juga dapat memanggil kementerian atau lembaga tinggi lainnya, di antaranya, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI, jika dipandang melakukan kesalahan atau kinerjanya buruk melalui komisi di DPR. Sistem Proporsional Terbuka Terkait sistem pemilu proporsional terbuka, Desmond berpendapat sistem ini mengandung kelemahan. Misalnya, sistem ini akan memungkinkan kaderkader parpol yang loyal dan berkualitas akan terjungkal oleh kader-kader yang berbasiskan banyak uang.

Tak mengherankan jika kemudian, sistem proporsional terbuka ini sangat rentan dengan money politics.

Penyebabnya, sistem proporsional

terbuka menghalalkan segala cara untuk mendanai keperluan sebagai caleg, seperti sosialisas dan kampanye.

Di samping itu, sistem proporsional terbuka cenderung rapuh dalam membangun sistem presidensialisme yang kuat.

telah melakukan kebohongan publik.

Melalui buku tersebut ia ingin mengingatkan kepada SBY agar jangan melanggar hukum. “Karena itu, kita harus taat azas agar nilai-nilai bernegara itu jelas. Jika tidak maka akan terjadi penyimpangan.”

Terbilang aneh Indonesia menganut sistem presidensial. Apa sebab? Dalam sistem presidensial ternyata terjadi koalisi. Negara ini betul-betul tidak taat asas. Namun, ia menyadari, persoalan bangsa ini adalah prinsip apabila dianggap tidak melanggar hukum maka segala sesuatu boleh diatur. Pada akhirnya, yang muncul dari adanya koalisi ini adalah kepentingan oligarki semata. Apalagi koalisi tersebut secara nyata telah keluar dari hal-hal yang prinsip.

Melihat carut-marutnya permasalahan negara ini, Desmond berpandangan, jika hukum tidak ditegakkan maka yang menang adalah kekuatan politik.

Itu berarti ada kompromi di dalamnya.

“Ketika hukum dikalahkan dengan kompromi maka negara ini akan semakin rusak bahkan runtuh.”

“Harusnya, koalisi fokus pada persoalan yang menjadi kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.

Orang lain sering meremehkan

Dalam bukunya berjudul Presiden Ofside, Desmond menulis, ada celah untuk memakjulkan Presiden SBY karena SBY, antara lain, SBY dianggap

VICTOR

Ï

kemampuan kita. Itu Biasa! Yang penting, Anda tetap yakin dan tidak meremehkan diri sendiri.

Andre Wongso

INTEGRITAS - April 2013

41

42

INTEGRITAS - April 2013

PENEGAK HUKUM

MAHKAMAH AGUNG RI Mohammad Saleh Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Di Hadapan Presiden Jakarta-Humas, Dr H. M Mohammad Saleh, S.H M.H Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Di Hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3) siang.

Prosesi pelantikan berlangsung secara khidmat diawali dengan iringan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan Keputusan Presiden Nomor 18p Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr H. M Mohammad Saleh, S.H M.H sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial oleh Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Dr Cecep Sutiawan.

Ketua MA Melantik Delapan Hakim Agung JAKARTA – HUMAS, Ketua MA melantik delapan hakim agung baru pada Senin, 11 Maret 2013 di ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta. Tepat pukul 10.00 WIB kedelapan hakim karier yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan ini akan mengucapkan sumpah sebagai hakim agung.

Hal ini sesuai dengan Surat Kepeutusan Presiden No 16/P Tahun 2013. Kedelapan hakim agung ini menggantikan para hakim agung sebelumnya yang telah memasuki masa pensiun.

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Hakim Agung, Para pejabat eselon I dan II, dan para undangan lainnya. Diharapkan dengan kehadiran para hakim agung baru ini akan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara di MA. Berikut nama – nama hakim agung yang dilantik : 1. H. Hamdi SH., M.Hum 2. Dr.H.M Syarifuddin, SH., MH 3. I Gusti Agung Sumantha, SH., MH 4. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN 5. H. Margono SH., M.Hum., MM 6. Drs Burhan Dahlan, SH., MH 7. M. Desnayeti, SH., MH 8. Dr. Yakub Ginting, SH., CN., M.Kn

SUMBER : HUMAS MA

INTEGRITAS - April 2013

43

PENEGAK HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG RI Jaksa Agung RI Menghadiri Rapat Tim Was Century di DPR Jaksa Agung RI, Basrief Arief mengikuti rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century di gedung DPR (13/3).

Rapat dengan agenda pembahasan aset Bank Century di luar negeri tersebut selain Jaksa Agung juga dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kepala Polri Jend (Pol) Timur Pradopo, Duta Besar Indonesia di Swiss Djoko Susilo dan PLT Konjen Indonesia untuk Hongkong Hari Budiarto.Dalam rapat itu, Djoko mengatakan KBRI sudah bekerjasama dengan Tim Kejaksaan Agung yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono (GNR)

Jaksa Agung Hadiri Rakor Kesiapsiagaan Nasional BNPT Jaksa Agung RI, Basrief Arief telah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Nasional dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di Hotel Bidakara, pada pukul 09.00wib, Selasa (25/2).

Turut hadir dalam acara Rakor tersebut, yakni Ansyaad Mbai selaku Kepala BNPT, Marsdya Daryatmo selaku Kepala Staf Umum (Kasum TNI), dan Komjen Sutarman (Kabareskrim).

Rapat tersebut bertemakan melalui Rakor Kesiapsiagaan Nasional dengan BNPT bersama TNI, POLRI dan Kejaksaan Agung RI siap mengamankan wilayah NKRI terhadap ancaman tindak pidana terorisme. (GNR)

Sosialisasi PERJA Website Kejaksaan RI Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia melakukan sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang SOP pengelolaan Website Kejaksaan RI, di hotel Bidakara Jakarta, Rabu (27/3). Kegiatan sosialisasi tersebut di buka secara langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi, SH.M.Hum. Kegiatan Sosialisasi tersebut diikuti oleh 100 orang, yang terdiri dari Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Staf Operator Kejaksaan Tinggi Se Indonesia, dan 1 orang Operator dari masing-masing Satuan Kerja (Satker) dari lingkungan Kejagung RI dan Badiklat Kejaksaan RI. SUMBER : HUMAS KEJAGUNG

44

INTEGRITAS - April 2013

KEPOLISIAN RI Kapolri Sambut Disahkannya UU Penanganan Pendanaan Terorisme Terhitung hari ini, Selasa (12/2), DPR telah meresmikan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pengesahan ini sekaligus memperjelas posisi Indonesia dihadapan dunia internasional. Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyambut baik atas disahkannya UU tersebut.

Menurutnya, tindakan terosisme sangat membahayakan, sehingga diperlukan payung hukum yang lebih kuat. “Teroris sangat membahayakan apabila didukung dengan anggaran. Kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran itu, berarti bisa dikenakan UU ini.

Mudah-mudahan ini akan memberikan efek untuk orang-orang yang akan memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan terorisme,” singkat Kapolri di gedung DPR RI Senayan, Jakarta , Rabu (13/2).

Kapolda Metro Sosialisasi Inpres Kamtibmas Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno mulai mensosilisasikan Inpres nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan Kamtibmas. Sosialisasi perdana digelar di Mapolres Jakarta Barat.

“Ini dalam rangka silahturahmi ke semua jajaran anggota di bawah saya untuk menjalankan kebijakan saya.

Ditambah dengan adanya Instruksi Presiden No. 2 tahun 2013 soal penanganan kriminalitas,” kata Putut kepada wartawan di Mapolres Jakbar, Selasa (5/2/2013).

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku sedang mempelajari prosedur penanganan Kamtibnas yang sesuai dengan Inpres nomor 2. Selain sosialisasi ke jajaran, dia juga sudah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta untuk berkoordinasi soal yang sama.

“Rapat koordinasi untuk menyusun langkah pengamanan dengan instansi Pemda, Polda, Kodam dan tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Putut Eko Bayuseno.

Putut juga akan segera menyosialisasikan hasil rapat koordinasi dengan gubernur kepada jajaran-jajaran di bawah. “Berikut kami akan kumpulkan Babimkamtibnas, lurah, camat, koramil namun masih kita susun acaranya,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, Slank melakukan gugatan, terkait judicial review Pasal 15 ayat 2 huruf UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, tentang izin keramaian, juga Pasal 510 ayat 1 KUHP, yang mangatur tentang ancaman pidana bagi pihak yang mengadakan pesta atau keramaian tanpa izin polisi.

SUMBER : MABES POLRI

INTEGRITAS - April 2013

45

46

INTEGRITAS - April 2013

INFORMASI LEMBAGA

BANI (BADAN ARBITER NASIONAL INDONESIA)

Terapkan Prinsip

Win-win Solution BANI (Badan Arbiter Nasional Indonesia) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentukbentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Didirikan pada 1977, pemrakarsanya adalah tiga pakar hukum terkemuka, yaitu Prof Soebekti, SH, Prof Haryono Tjitrosoebono, SH, dan Prof Dr Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan b.

Penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, dan Batam.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu bagi Majelis Arbitrase untuk memberikan putusan. Aturan ini digunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30 persen di antaranya adalah asing.

Di Indonesia, minat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase).

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

Selain karakteristik cepat, efisien, dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) karena proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik, putusanputusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. a.

Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui

arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yakni di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, franchise, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lainlain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentukbentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negiosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

c.

Bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.

d.

Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta programprogram pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

PENDAPAT YANG MENGIKAT & KLAUSULA ARBITRASE Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mngenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

BANI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat, misalnya penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain.

Dengan diberikannya pendapat oleh BANI, kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

KLAUSULA ARBITRASE BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standar: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

INTEGRITAS - April 2013

47

INFORMASI LEMBAGA menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturanperaturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

BIAYA ARBITRASE A. Biaya Pendaftaran Rp 2.000.000 ( dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase ) No.

Nilai Tuntutan (RP)

A.

lebih dari 500,000,000

B.

500,000,000

B. Biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing untuk konpensi dan rekonpensi dan arbitrator sebagai berikut.

C. BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

Tarif 10.00%

9.00%

C.

1 1,000,000,000

8.00%

2 2,500,000,000

7.00%

3 5,000,000,000

6.00%

4 7,500,000,000

5.00%

5 10,000,000,000

4.00%

6 12,500,000,000

3.50%

7 15,000,000,000

3.20%

8 17,500,000,000

3.00%

9 20,000,000,000

2.80%

10 22,500,000,000

2.60%

11 25,000,000,000

2.40%

12 27,500,000,000

2.20%

13 30,000,000,000

2.00%

14 35,000,000,000

1.90%

15 40,000,000,000

1.80%

16 45,000,000,000

1.70%

17 50,000,000,000

1.60%

18 60,000,000,000

1.50%

19 70,000,000,000

1.40%

20 80,000,000,000

1.30%

21 90,000,000,000

1.20%

22 100,000,000,000

1.10%

23 200,000,000,000

1.00%

24 300,000,000,000

0.90%

25 400,000,000,000

0.80%

26 500,000,000,000

0.60%

D.

500,000,000,000

0.50%

A. *) Untuk klaim yang nilainya lebih besar dari Rp 500.000.000 dan berada di antara angka-angka tersebut, penghitungan tarifnya menggunakan interpolasi.

48

INTEGRITAS - April 2013

HomePage : www.bani-arb.org e-mail : bani-arb@indo.net.id PERWAKILAN BANI : Jakarta Office : Wahana Graha Lt. 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 Telp : +62 (0)21 7940542 Fax : +62 (0)21 7940543 Surabaya Office : Jl. Ketintang Baru II/1-3 Surabaya Telp : +62 (0)31 8287414-8293486 Fax : +62 (0)31 236638 Denpasar Office (Bali) Jl. Tanibar No. 46, Denpasar 80144 Telp : +62 (0)361 226187 Fax : +62 (0)361 236683 Bandung Office Gedung Wahana Bakti Pos (GWBP), lantai 5, Blok A Jl. Banda No.30, Bandung 40115, Indonesia E-mail : banibandung@gmail.com Telpon : +62 (0) 22 421 3647 Fax : +62 (0) 22 426 1564

Medan Office Jl. Sekip Baru No. 16, Medan 20112 Telpon : (061) 4527799 / 4523654 Fax : (061) 4147192 Pontianak Office Jl. Imam Bonjol No. 402 - Pontianak 78123 E-mail : baniptk_kalbar@yahoo.com Telpon : (0561) 585262 / 769760 Fax : (0561) 769761 Palembang Office Gedung Kadin Sumsel, Lt. 3 Jl. Letkol Iskandar Komplek Ilir Barat Permai Blok D1 No.27 Palembang 30134 Phone : (62-711) 352 793 Fax : (62-711) 356 187 E-mail : bani_palembang@yahoo.com Batam KEPRI Office Jl. Bunga Raya No.22, Baloi Center - Batam 29432 Phone : (0778) 459 211 Fax : (0778) 459 244 E-mail : banibatam@yahoo.com

MENGUCAPKAN

B

A N I A R B I T R AT I O N BANDUNG

Ketua : Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. Wakil Ketua : 1. Ir. H. Iing Rochman K, M.H., Arb. 2. Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., Arb. Gedung Wahana Bakti Pos (GWBP), lantai 5, Blok A Jl. Banda No.30, Bandung 40115, Indonesia E-mail : banibandung@gmail.com Telepon : +62 (0) 22 421 3647 Fax : +62 (0) 22 426 1564

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH INTEGRITAS INTEGRITAS - April 2013

49

EKSEKUTIF

HERDY ROSADI HARMAN SH, LLM, MBA

Direktur Human Capital Management Telkomsel

Langkah Kami Pasti,

Tujuannya Nomor Satu Bisnis telekomunikasi masih menyimpan peluang besar untuk berkembang berkat kemajuan pesat teknologi.

M

ajalah Integritas mendapat kesempatan berbincang soal teknologi telekomunikasi dengan orang yang tepat: Herdy Rosadi Harman, SH, LLM, MBA. Ia adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Telkomunikasi (MasTel) dan kini menjabat Direktur Human Capital Management Telkomsel.

Mobile Lifestyle DITEMUI di kantornya, Wisma Mulia lantai 15, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Herdy Rosadi Harman menjelaskan, kemajuan pesat teknologi membawa berkah bagi perkembangan bisnis telekomunikasi

50

INTEGRITAS - April 2013

�Katakanlah, sekarang hampir sebagaian besar pengguna handphone yang dahulu menggunakan telepon dan SMS, void, massanger, dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat secara perlahan mulai menurun dan bergeser ke internet, advertising mobile, dan games online yang berbasis data,� katanya.

Telkomsel sudah mengambil langkah antisipasi menghadapi kemajuan teknologi tersebut. Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dengan membagun prasarana seperti 54.000 base transceiver station (BTS).

Kini, boleh dikatakan hampir semua provinsi dapat terhubung dengan sangat baik, termasuk daerah terpencil.

”Tapi masih ada yang paling penting selain prasarana, yaitu people atau orang. Mengapa? Karena manusialah yang sangat dominan akan mengubah segala sesuatunya bisa untuk kebaikan/ kemajuan atau sebaliknya,” Herdy menambahkan.

Telkomsel saat ini melakukan inovasi dan menjadi pelopor berbagai teknologi telekomunikasi seluler di Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional dan layanan 3G di Indonesia. Telkomsel jugalah operator yang pertama kali melakukan uji coba teknologi jaringan pita lebar (LTE).

Di kawasan Asia, Telkomsel menjadi pelopor penggunaan energi terbarukan untuk menara-menara BTS. Memasuki era ICT (information and communication technology), Telkomsel terus mengoptimalkan pengembangan layanan di Indonesia dengan memanfaatkan potensi sinergi perusahaan induk, yaitu PT Telkom (65%) dan SingTel Mobile (35%). Telkomsel juga tiada henti mengembangkan layanan telekomunikasi seluler untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan gaya hidup seluler, a truly mobile lifestyle.

ia dipercaya menangani mulai bidang hukum, SDM, hingga manajemen.

Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dengan membagun prasarana seperti 54.000 base transceiver station (BTS).

Kini, boleh dikatakan hampir semua provinsi dapat terhubung dengan sangat baik, termasuk daerah terpencil.

Yang pasti, target tersebut tidak dengan mudah dicapai, perlu kerja keras serta dukungan dari seluruh kompenen, dari staf terendah

hingga tertinggi. Semuanya dituntut memberikan kemampuan terbaik.

Itulah, menurut dia, yang menjadi titik kunci keberhasilan Telkomsel ke depan. Herdy memberi contoh, jika seseorang melamar di Telkomsel dan dalam wawancara ditanya, ”Apa yang Saudara ketahui tentang Telkomsel?” dan dijawab tidak tahu, pastilah si pelamar tidak akan lulus karena ia tidak memiliki respek terhadap perusahaan. ”Jika orang tersebut diterima tentunya tidak akan memberikan yang terbaik kepada perusahaan itu atau istilahnya tidak memiliki integritas,” ujarnya.

Herdy melihat peluangnya sangat terbuka lebar karena saat ini Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi nomor 6 di dunia, dengan jumlah pelangan hampir 125 juta, berkat dukungan anak-anak muda yang sangat kreatif dan inovatif. Hanya masalah waktu. Sebagai bukti, penjualan Telkomsel kini mampu menembus angka Rp 5 triliun setiap bulannya. ”Angka itu dulu seperti mimpi. Jadi, menjadi nomor satu di dunia bukan mimpi, melainkan tantangan bagi seluruh karyawan, yaitu mengeluarkan kemampuannya yang terbaiknya dan

Apa yang membedakan perusahaan kelas dunia dan perusahaan biasa?

Jawabannya adalah orang atau people. ”Di balik usaha yang hebat atau CEO yang hebat tentunya ada orang yang hebat. Tugas CEO selain memikirkan strategi bisnis yang paling penting adalah menempatkan orang yang tepat pada tempatnya,” sambung Herdy.

Nomor Satu Dunia Sebagai orang yang bertanggung jawab mengurusi pengembangan sumber daya manusia di Telkomsel, tugas Herdy tentu tidak gampang. Akan tetapi, pengalamannya bekerja di tempat terdahulu, yakni PT Telkom, sangat berarti dalam upayanya mencapai target menjadikan Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi nomor satu di dunia. Ketika masih bekerja di Telkom,

INTEGRITAS - April 2013

51

EKSEKUTIF perusahaan akan memberikan yang terbaik pula pada karyawan.”

Pelanggan Segala-galanya Di belantara persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat, Telkomsel selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang sama artinya dengan membangun sebuah kepercayaan. Fakta bicara, saat ini Telkomsel telah dipercaya melayani lebih dari 125 juta pelanggan karena Telkomsel mengaplikasikan pelayanan yang prima di setiap lini. ”Dengan jumlah pelanggan sebesar itu perusahaan harus melakukan inovasi terus menerus sehingga ke depan Telkomsel tetap menjadi pilihan operator utama di Indonesia,” kata Herdy.

Atas inovasi dan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Telkomsel banyak diberikan penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Penghargaan berikut merupakan bukti nyata Tekomsel perusahaan terbaik di kelasnya.

• Service Quality Award untuk GraPARI Telkomsel dari Marketing & CCSL

Most Innovative Application of the Year Bahkan, tahun ini Telkomsel berhasil memborong lima penghargaan di ajang tahunan bergengsi Selular Award X yang diselenggarakan oleh GSM Group, yakni sebagai Operator of the Year, Best GSM Operator, Best Blackberry Services, Best Postpaid (KartuHalo), dan Best Prepaid (SimPATI) Ia mengingatkan, penghargaan itu menggambarkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan Telkomsel. ”Kepercayaan tersebut harus kami jaga dengan selalu berupaya memberikan yang terbaik.”

Pailit Telkomsel & Fee Kurator Dipailitkannya Telkomsel oleh PT Prima Jaya Informatika oleh Pengadilan Niaga pada 14 September 2012 bermula para pihak menandatangani nota kesepahaman pada l 9 Mei 2012.

Berdasarkan nota tersebut PT Prima Jaya Informatika mengajukan purchase order (PO) voucher ke Telkomsel sebesar Rp 4,8 miliar. Pembayaran jatuh tempo pada 15 Mei 2012, tetapi tidak dipenuhi PT Prima Jaya sampai jatuh temponya sehingga terkena sistem blocking otomatis pada 23 Mei 2012. Selanjutnya, Prima Jaya kembali

mengajukan pemesanan sebesar Rp 5,6 miliar dan tidak disetujui oleh Telkomsel. Akibatnya, PT Prima Jaya mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dan permohonan Prima Jaya Informatika dikabulkan.

Tahun ini Telkomsel berhasil memborong lima penghargaan di ajang tahunan bergengsi Selular Award X yang diselenggarakan oleh GSM Group, yakni sebagai Operator of the Year, Best GSM Operator, Best Blackberry Services, Best Postpaid (Kartu Halo), dan Best Prepaid (SimPATI) Herdy menilai majelis hakim yang memutus perkara ini kurang cermat dan jeli bahkan terkesan memaksa.

Seharusnya hakim memutuskan berdasarkan fakta dan data yang

• Top Brand Award untuk kartuHALO, Postpaid SIM Card dari Marketing & Frontier • Top Brand Award untuk simPATI, prepaid simcard dari Marketing & Frontier • Top Brand Award untuk Telkomsel Flash, Mobile Internet Service Provider dari Marketing & Frontier • Top Brand Award untuk Telkomsel, BlackBerry Service Provider dari Marketing & Frontier • Selular Award untuk Telkomsel, Best Customer Care Operator dari Majalah Selular • Man of the Year in ICT Industry dari TechLife Award • Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 2011 untuk T-CASH sebagai

52

INTEGRITAS - April 2013

Head of Prepaid Marketing Communications Division Telkomsel Abdullah Fahmi, Head of Corporate Communications Group Telkomsel Adita Irawati, Direktur Human Capital Management Telkomsel Herdy R. Harman, Head of Strategic Marketing Group Telkomsel Ririn Widaryani, dan Head of Marketing Communications Group Telkomsel Irlamsyah Syam, saat pagelaran Selular Award 2013 di Jakarta.

didukung dengan bukti-bukti yang kuat dalam memutuskan perkara. ”Terbukti permohonan kasasi Telkomsel dimenangkan Mahkamah Agung.

Bahkan, saya mendengar majelis hakim yang memutus di Pengadilan Niaga telah diperiksa,” kata Herdy.

Begitu juga dengan persoalan fee kurator Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa Telkomsel diharuskan membayar Rp146,8 miliar, jelas sangat membingungkan.

Seharusnya fee kurator dibebankan kepada pemohon pailit, dalam hal ini PT Prima Jaya Informatika. ”Kuasa hukum kini Telkomsel sedang melakukan upaya hukum di tingkat banding,” jelasnya.

Pandangan Hidup Herdy yang meraih gelar sarjana hukum di Universitas Padjajaran Bandung (1983) dan program Master of Law (LLM) di Washington College of Law (1998) memiliki pandangan bahwa dalam hidup yang diperlukan adalah keseimbangan. Dengan keseimbangan tersebut kita memiliki nilai lebih dibandingkan orang-orang yang hanya berorientas uang atau kekuasaaan semata.

Bagi Herdy, jabatan dan uang/harta hanya sebagai alat kita untuk dapat bisa memberikan nilai lebih kepada sesama.

Dengan uang kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan; dengan kekuasaan kita dapat berbuat sesuatu yang dampaknya dapat dirasakan orang banyak atau istilahnya hidup ini harus memiliki nilai tambah (value added) itulah makna keseimbangan. ”Itu saya ajarkan kepada anak-anak saya sejak dini. Mereka saya ajarkan bagaimana menghargai orangtua, sesama, dan lingkungan. Saya mendidik tidak hanya soal akademik. Anak saya tidak saya berikan privat pendidikan, tapi saya ajarkan mereka seni musik, melukis, bahasa, agar mereka tidak

hanya mengejar pendidikan formal saja,” papar Herdy.

Di negara maju seperti Amerika, sejak dini anak-anak diajarkan bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Ketika sekolah di Amerika anak Herdy diajarkan melihat wujud kasih sayang orangtua dengan cara membawanya ke rumah sakit untuk melihat proses melahirkan. Jika anak-anak libur sekolah para guru di Amerika selalu menanyakan hal-hal selama liburan kepada setiap anak dan mereka akan bercerita dengan semangat. Sebenarnya di Indonesia juga ada Pancasila yang mengajarkan semua aspek kemanusia, seperti tolong-menolong, saling menghargai, dan sebagainya.

Hobi dan Cita-cita Herdy mempuyai hobi membaca, mendengarkan musik, dan berolah raga.

Itu sangat membantunya baik di rumah maupun di kantor karena pikiran jadi fresh. Keluarga dan karyawan selalu mendorong dan mendoainya. ”Hingga saat ini saya dipercaya pemegang saham Telkomsel sebagai direksi. Tentunya mereka mempuyai peran yang sangat besar atas apa yang saya capai dalam hal berkarier.”

Lantas, apakah masih memiliki cita-cita atau ambisi? Herdy selalu berpengangan pada pandangan hidupnya bahwa dia harus memberikan yang terbaik. ”Makanya, sewaktu sekolah dan kuliah saya selalu tanamkan pada diri sendiri agar menjadi yang terbaik.

Begitupun saat bekerja saya berprinsip memberikan yang terbaik.”

Di PT Telkom ia mulai berkarier dari bawah, yakni sebagai staf di PT Telkom hingga menduduki jabatan General Manager. Puncaknya pada Mei 2012, ia dipercaya menduduki jabatan Direktur Human Capital Management Telkomsel oleh pemegang saham Telkomsel. ”Saya harus membuktikan dengan membawa Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi nomor satu dunia. Dan saya akan berupaya keras untuk mewujudkannya,” katanya menutup percakapan.

Ï

Hendrik

Kita menyambung hidup dengan apa yang kita peroleh, tapi kita menghadirkan kehidupan dengan apa yang kita berikan.

Winston Churchill

INTEGRITAS - April 2013

53

PROFESOR

PROF.DR (IUR). ADNAN BUYUNG NASUTION

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

“Menegakkan

Kebenaran dan Keadilan Sekalipun Langit Runtuh”

”M

enjadi advokat bukanlah untuk mencari uang atau nafkah, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” kata Adnan Buyung Nasution kepada majalah INTEGRITAS.

ADNAN BUYUNG RISAU MELIHAT MINIMNYA KOMITMEN ADVOKAT MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI IDEALISME DALAM MENEGAKKAN KEADILAN.

Percakapan dengan Adnan Buyung berlangsung di kantornya di Altoms Building, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut pengacara beken itu, berbeda dengan advokat zaman dulu, para advokat zaman sekarang menunjukkan keberhasilan melalui bergelimangnya harta kekayaan tapi tidak memberi manfaat apa-apa untuk masyarakat.

Menurut dia, pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini hanya upaya tambal sulam atau tak lebih dari shock therapy, tidak sampai menyeluruh sampai ke akar-akarnya.

Abang (begitulah dia biasa disapa) betul-betul kecewa melihat penegakan hukum di masa kini. Sebab, sejak menjadi mahasiswa tahun 1950-an, ia selalu berikrar ingin menjadikan Indonesia negara yang berwibawa, bersih dari korupsi, tetapi tak kunjung berhasil.

54

INTEGRITAS - April 2013

“Semua pejabat yang pernah memegang pimpinan policy hukum di negara kita, tak ada yang benar-benar punya nyali dan kemauan besar serta kemampuan untuk memberantas korupsi,” kata pria kelahiran 20 Juli 1934 ini.

Satu-satunya orang yang dikaguminya sebagai aparatur negara yang tegas menegakkan hukum adalah Kolonel Zulkifli Lubis. Sekalipun bukan orang hukum, Zulkifli yang menjabat Kepala

Pusat Intelijen Angkatan Darat era tahun 1950-an pernah melakukan cara-cara ekstra-yudisial dalam mengembalikan kewibawaan negara.

Ketika itu Kolonel Zulkifli tahu persis bahwa hukum di Indonesia pada saat itu sudah mandul maka ia pun langsung menculik pejabat negara atau pengusaha korup di kegelapan malam lalu dibawa ke Bandung dan paginya diserahkan ke Jaksa Agung untuk diproses secara hukum.

Kedengarannya memang radikal, tapi untuk kondisi hukum di Indonesia saat ini, Buyung menilai perlu dilakukan cara-cara di luar ketentuan demi efektivitas.

Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya berada di permukaan. Dalam kaitan itu dia menyebut contoh kasus Gayus Tambunan, kliennya, yang tidak ditindaklanjuti, padahal kasusnya sudah dibongkar di pengadilan dengan hakim berkualitas, Albertina Ho. Padahal, perusahaan-perusahaan yang menyuap juga sudah dipaparkan.

“Jadi, ini menunjukkan bahwa memang upaya pemberantasan korupsi secara tuntas tidak jalan. Setelah ketemu, ya sudah. Padahal, kalau kita memberantas korupsi, harus sampai ke akar-akarnya,” ujar Buyung.

Lantas, bagaimana pendapatnya tentang pemiskinan koruptor?

Efektifkah? Buyung tidak setuju cara tersebut diterapkan. Alasannya, makna “pemiskinan” berkonotasi negatif seolah berniat jahat ingin menghukum seseorang secara berlebihan. Orang dihukum untuk menegakkan keadilan sehingga hukumannya harus setimpal dengan kesalahan.

“Apa ukurannya kalau dia dimiskinkan, dan apa adilnya kalau dia sampai melarat di jalanan? Kan tidak betul.

Jadi, hukuman harus setimpal dengan kesalahan, itulah keadilan,” tandas Buyung.

Kalau hukuman bisa membuat koruptor sangat miskin, itu adalah risiko dan bukan tujuan. Yang adil menurut dia adalah penyitaan semua harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Jika tidak disita, itu berarti kesalahan penyidik karena tidak teliti.

“Dan ada batasan juga, hanya harta yang berasal dari kejahatan dan yang dipakai untuk kejahatan. Bukan harta lain yang mungkin berasal dari nenek moyangnya.”

Buyung menduga gagasan memiskinkan koruptor muncul karena masyarakat sangat kesal melihat perilaku koruptor.

“Ini adalah tren, tetapi saya tidak setuju. Tujuan memberantas korupsi

kan menegakkan keadilan, tapi kalau kita memberantas korupsi dengan berbuat ketidakadilan, ya sama saja.”

Yang paling penting adalah adanya satu komando untuk memberantas korupsi bagi seluruh jajaran penegak hukum.

Ia yakin korupsi bisa diberantas di negeri ini asalkan pemerintah mau bersungguh-sungguh, bernyali, tegas, dan dirinya sendiri juga bersih.

Pemberantasan korupsi menjadi sulit karena pelaksanaan undang-undang tidak memadai. Dari segi konsep sudah cukup bagus sehingga tak perlu lagi ada undang-undang. Yang paling penting adalah adanya satu komando untuk memberantas korupsi bagi seluruh jajaran penegak hukum. Ia yakin korupsi bisa diberantas di negeri ini asalkan pemerintah mau bersungguh-sungguh, bernyali, tegas, dan dirinya sendiri juga bersih. “Masalahnya sekarang kita belum dapat orang-orang seperti itu dalam pemerintahan. Karena kalau kita misalnya tidak bersih, dulu record-nya jelek, bagaimana bisa bertindak tegas pada orang lain?”

Dimintai pendapatnya mengenai sepak terjang KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad, Buyung berusaha menahan diri. Mengapa? Sebab, ia tidak terlalu mengenal Abraham Samad. Selain itu, ia sedang menunggu gebrakan KPK dalam menangani kasus Century, Hambalang dan kasus besar lainnya yang menyerat banyak tokoh nasional “Apa follow up-nya, jadi orang bisa lihat, ini betul-betul atau tidak.”

Sebagai bapak advokat tak lupa pula ia menanggapi masalah polemik organisasi profesi advokat yang tak kunjung usai.

Buyung adalah salah satu penggagas Undang-Undang Advokat. Ditengarai undang-undang tersebut menjadi akar dari konflik berbagai organisasi profesi advokat karena mereka tidak menginginkan wadah tunggal.

Secara jujur Buyung mengungkapkan bahwa ia merasa gagal menyatukan para advokat di Indonesia karena ia melihat kepentingan prestise dan pribadi jauh lebih besar daripada kepentingan profesi. Sudah waktunya semua organisasi profesi berpikir kembali bagaimana supaya advokat bisa berwibawa lagi.

Tentang hal itu dia mengatakan, “Kalau sekarang ada advokat yang tidak benar, minta tanggung jawab siapa? Tidak ada dewan kehormatan. Harusnya kan ada dewan kehormatan sehingga bisa diadukan dan diadili.” Dan ia berharap seluruh organisasi profesi melepaskan bajunya masing-masing lalu membicarakan kembali masalah ini untuk mencari solusi terbaik.

Mendapat gelar “Bapak Advokat” menggambarkan perjalanan panjang seorang advokat yang selama ini tak kenal lelah menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan. Nama lengkap pria kelahiran Jakarta ini Adnan Bahrum Nasution. Lantas, dari mana Buyungnya? Ternyata perekatan nama Buyung di tengah namanya itu terjadi ketika dia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1964. Waktu itu petugas administrasi yang kerap mendengar sapaan Buyung terhadap si Abang langsung saja menulis namanya, Adnan B. Nasution, sebagai Adnan Buyung Nasution. Nama itulah yang kemudian dikenal banyak orang.

Buyung lahir di Jakarta, 20 Juli 1934.

Hidupnya sarat dengan tantangan. Sejak kecil, umur dua belas tahun, ia bersama adik satu-satunya Samsi Nasution sudah harus menjadi pedagang kali

INTEGRITAS - April 2013

55

PROFESOR lima menjual barang loakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Di pasar itu pula ibunya, Ramlah Dougur Lubis, berjualan cendol. Sementara ayahnya, R. Rachmat Nasution, bergerilya melawan Belanda dalam Clash II pada 1947-1948.

Sejak kecil, ia menjadikan ayahnya sebagai teladan. Kebanggaan Buyung tentu beralasan. Ayahnya memang sosok pejuang sejati: tidak hanya berjuang lewat gerilya, tetapi juga lewat informasi. Rachmat Nasution adalah salah seorang pendiri Kantor Berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat.

Ayahnya pula yang merintis berdirinya harian berbahasa Inggris The Time of Indonesia.

Lulus SMA, Buyung hijrah ke Bandung dan mendaftar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jurusan Teknik Sipil. Di sana ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Tetapi ia hanya bertahan setahun di ITB, lalu pindah ke Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak lama di situ, pada 1957 ia pindah lagi ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia, Jakarta.

Lulus sarjana muda, sambil meneruskan kuliah, ia bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Sekalipun sudah menjadi jaksa, semangatnya sebagai aktivis tidak pudar. Ketika itu ia sempat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Gerakan Pelaksana Ampera. Selain itu, ia juga menjadi anggota Komando Aksi Penggayangan Gestapu. Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan, pernah dirumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Buyung dituduh anti revolusi, anti Manipol-Usdek.

Kemudian ia mendapat surat pindah tugas ke Manado. Lucunya, ia ditempatkan di Medan. Entah

56

INTEGRITAS - April 2013

bagaimana, Buyung tidak srek, dan pada 1968 ia menanggalkan baju jaksa.

Selain itu, ia juga di-recall dari DPR/ MPR. Sekitar setahun ia menganggur kemudian membentuk Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta. Untuk mendukung kerja LBH, ia membuka kantor pengacara (advokat). Sekali jalan, dua-duanya berkembang. Kantor pengacaranya merupakan salah satu kantor pengacara terbaik di Indonesia.

Sementara itu, LBH--kemudian menjadi YLBHI dan membawahi LBH-LBH--pun tumbuh besar Soal pendirian LBH ini ia punya cerita menarik. Ketika ia menjadi jaksa dan bersidang di daerah-daerah terpencil, ia melihat orang-orang yang menjadi terdakwa pasrah saja menerima dakwaan yang ditimpakan kepadanya.

Dari sana ia berpikir, orang-orang kecil yang buta hukum itu perlu dibantu.

Tetapi niat itu dipendamnya.

Saat kuliah di Universitas Melbourne, Australia, ia melihat bahwa di negara itu ada Lembaga Bantuan Hukum. Itu membuatnya sadar bahwa bantuan hukum itu ada pola, model, dan bentuknya. Pada 1969, ia kembali ke Indonesia. Kemudian ia menyampaikan ide itu kepada Kepala Kejaksaan Agung Soeprapto. Soeprapto memang memuji ide itu, tetapi ia menganggap belum waktunya diwujudkan. Buyung menyadari saati itu memang belum mendukung gagasan tersebut.

Ia baru bisa merealisaskani idenya membentuk LBH setelah ia keluar dari Kejaksaan. Mula-mula gagasan itu dilontarkan kepada Profesor Sumitro dan Mochtar Lubis. Rupanya, Sumitro dan Mochtar cukup antusias mendukung ide itu. Selanjutnya, Adnan yang izin praktik advokatnya sempat dicabut itu menemui Menteri Kehakiman Prof Oemar Seno Adjie untuk mengkonsultasikan ide itu.

Rupanya Pak Menteri juga mendukung tapi menyarankan Adnan mejadi advokat dulu supaya punya legalitas.

Tanpa proses yang rumit, Buyung

Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan, pernah dirumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Buyung dituduh anti revolusi, anti Manipol-Usdek. pun mendapatkan izin advokat, dan membuka kantor law firm. Tak lupa, ia juga mengajak beberapa temannya menjadi staf, seperti Nono Anwar Makarim, Mari’e Muhammad (bekas Menteri Keuangan). Kantor itu kemudian berkembang.

Kemudian, mulailah Buyung menyiapkan pendirian LBH. Ia mulai melakukan pendekatan dengan sejumlah advokat untuk mensosialisasi ide itu. Buyung tidak mau ada ganjalan untuk mewujudkan gagasannya.

Soalnya, menurut Buyung, di beberapa negara LBH dimusuhi para advokat.

Tetapi syukur, ia tidak punya ganjalan apa-apa. Peserta Kongres Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), terutama Yap Thiam Hien dan Lukman Wiryadinata (bekas Menteri Kehakiman), mendukung penuh gagasan itu.

Buyung juga melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah. Ia menemui Ali Moertopo yang waktu itu menjadi asisten pribadi Presiden Soeharto dan menjelaskan ide itu seraya meminta ide itu disampaikan kepada presiden, apakah presiden setuju atau tidak.

ia punya kewajiban memberi nasehat kepada Presiden baik diminta ataupun tidak. Ada yang diterima, ada yang tidak, dan ada juga yang dilaksanakan dengan baik. Salah satu nasehat Buyung yang diterima Presiden adalah di bidang hukum. Waktu itu ada desakan supaya korupsi diberantas di tingkat istana.

Lalu Buyung pun memberi namanama termasuk menteri yang terkait korupsi dan akhirnya SBY me-resuffle kabinetnya.

Demikian juga dengan desakan beberapa pihak untuk membubarkan aliran Ahmadiyah, Buyung pun menganjurkan agar desakan itu tidak dilaksanakan supaya tidak ada korban.

Rupanya tak lama, ia dipanggil dan mendapat kabar bahwa Soeharto setuju dengan gagasan itu. Malah, ketika pembukaan LBH ia mendapat 10 skuter dari pemerintah.

Selain pemerintah pusat, Buyung juga mendekati pemerintah daerah DKI Jakarta. Ia menemui Ali Sadikin yang waktu itu menjadi gubernur. Rupanya, Ali juga satu suara dengan yang lain.

Bahkan, yang mendukung bukan Ali sebagai pribadi, tetapi pemerintah daerah DKI Jakarta. Karena dukungandukungan itu, kemudian lahirlah LBH tanggal 28 Oktober 1970. Buyung pun tampil sebagai pemimpin LBH pertama kali.

Kasus apa yg paling berkesan bagi Buyung? Kasus paling berkesan buatnya adalah ketika ia membela seluruh Dewan Mahasiswa di delapan kota dalam kasus Buku Putih Mahasiswa Indonesia . Di antaranya mahasiswa ITB, UI, USU, UGM, UNPAD, Makassar.

“Saya pimpin 80 advokat untuk membela mahasiswa dengan uang saya sendiri dan mengongkosi mereka pulang balik antar kota,” kenang Buyung yang mengaku cukup puas dengan kinerjanya.

Ada juga kasus saat ia membela Darsono yang membuat Petisi 50 yang mempertanyakan apa yang terjadi di Priok dan apa upaya pemerintah supaya tidak terjadi lagi (red- kasus tanjung priok), tapi Darsono dituduh subversif. Karena kasus tersebut, pemerintah tidak senang pada Buyung yang membuat seolah-olah Darsono menjadi pahlawan ketika ia disambut ratusan orang saat keluar dari penjara.

Akibatnya lisensi advokatnya dicabut.

Itulah masa yang sulit bagi Buyung dan keluarganya. Ia harus pergi ke Belanda, di sisi lain keluarganya harus bersabar karena rumah, mobil, semuanya dijual.

Bahkan ia kesulitan menyekolahkan putrid bungsunya. Untungnya masih ada teman-temannya yang ikut membantu.

Selama di Belanda lebih kurang tujuh tahun lamanya, Buyung tidak ditengok teman-temannya karena dilarang Duta Besar Indonesia di Belanda. Sebelum membela kasus Darsono, Buyung juga sempat dipenjara selama setahun dari tahun 1974-1975 karena menjadi aktivis Malari.

Bagaimana dengan pengalamannya saat menjadi penasehat Presiden SBY? Ketika ia menjadi penasehat presiden,

“Jadi Presiden SBY itu orang yang baik, pintar, mau berbuat, asal mendapat masukan yg tepat. Jadi orang yang memberi masukan kepadanya juga harus bersih, bisa berargumentasi dan alasannya tepat maka dia akan laksanakan,” tutur Buyung.

Sekalipun Presiden SBY terkesan ragu-ragu, tetapi menurutnya karena Presiden orang yang penuh pertimbangan. “Tapi bila orang-orang di dekatnya bisa memberi masukan yang tepat, komplit dan jelas, beliau akan laksanakan. Saya sudah alami itu.

Beliau memang banyak pertimbangan, tapi bukan berarti beliau itu tidak berani bertindak,” tambahnya lagi.

Buyung memang sudah melalui perjalanan panjang dalam meniti karier dalam menegakkan keadilan, tetapi di usianya yang sudah menginjak 78 tahun ia tetap bersemangat. Apa prinsip hidupnya? “Kalau kita berjuang dengan idealisme, apapun itu tidak akan jadi masalah. Berangkat dari nol, lalu amblas, lalu mulai lagi, ya tidak apa-apa. Hidup ini harus punya citacita. Idealisme itu yang bisa membuat kita bergelora terus seperti api dalam sekam,” kata Buyung dengan mantap.

Hendrik

INTEGRITAS - April 2013

57

EVENT

Jakarta International Defense Dialogue

P

(JIDD) 2013

residen RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka penyelenggaraan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, Rabu (20/3) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Forum JIDD kali ini merupakan Forum Dialog Pertahanan kali ke tiga yang mempertemukan para pemimpin, perwira militer, akademisi dan pembuat kebijakan dari seluruh wilayah Asia Pasifik dan delegasi negara-Asia, Eropa, Amerika dan Australia.

Selain itu beberapa Menteri Pertahanan Negara ASEAN dan Negara Eropa, seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Cina, Jepang, Korea dan Spanyol, serta sejumlah panglima angkatan bersenjata negara di Asia juga ikut hadir dalam forum dialog tersebut. Tak tertinggal juga lebih dari perwakilan 45 negara menghadiri Forum Dialog Pertahanan terbesar di ASEAN yang diselenggarakan selama dua hari.

Dalam penyelenggaraanya JIDD terbagi kedalam kegiatan antara lain acara pembukaan yang diisi speeches dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan Perdana Menteri Timor Leste serta pemutaran video “The Asia Pacific Century”. Pada pembukaan ini juga dilaksanakan kegiatan dua sesi dialog dengan topik : The Rise of Asia and New Geopolitics in the Asia-Pasific Region dan Impact Asia: Economic Power, Defense, and Diplomacy.

Sementara itu dihari kedua kegiatan JIDD dilanjutkan dengan dialog internasional para peserta dengan beberapa topik antara lain Envolving Threats and Challenges in Asia Pasific, Trouble Water: Maritime Challenges in Asia Pasific, Porous Borders: Stronger Control and Cooperation; and Modern Military: Growing Capability and Expanding Industry.

Forum dialog internasional ini, menghadirkan pembicara antara lain Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, Menhan Singapura Ng Eng Hen, Menhan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, Menhan Pakistan Syed Naveed Qamar dan Kasal Laksamana Marsetio JIDD 2013 merupakan forum pembahasan seputar Pertahanan dan Diplomasi. Pengangkatan isu diplomasi

58

INTEGRITAS - April 2013

dan pertahanan di wilayah Asia Pasifik dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang dapat dijadikan sebagai tatanan wilayah yang damai, berkarakterkan kerjasama, transparansi dan kepercayaan di antara institusi pemerintahan maupun militer antar Negara.

Adapun tujuannya JIDD adalah untuk mempromosikan kerjasama antar pemerintah dalam menghadapi ancamanancaman dan tantangan-tantangan bersama (to promote intergovernmental cooperation to meet common threats and challenges) JIDD dapat dikatagorikan “one-and- a half track of diplomacy”, karena merupakan forum pertemuan “government officials” dan “non-government experts”. Dengan format ini diharapkan para peserta dialog dapat melihat isu-isu yang dibahas dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga hasil-hasil diskusi dapat menjawab permasalahan yang ada sekarang secara lebih komprehensif.

Sasaran penyelenggaraan JIDD 2013 antara lain pertama, to identify concrete steps that can enhace confidence among regional governments and militaries. Kedua, to consider options to build confidence at the bilateral level through dialogu (e.g. exchange of officials, bilateral meetings/visits of delegations) and actions (e.g. joint military exercices, joint border patrols). Ketiga, to explore options for increased cooperation and actions (eg. Peacekeeping, disaster risk reduction and response, information sharing). Dan Keempat, to explore options to create better synergies and coherence among dialogues/forums (eg. ARF, HDUCIM, Shangri-La Dialogue).

Selama rangkaian kegiatan JIDD 2013 berlangsung The AsiaPacific Security & Defense Expo (APSDEX) yaitu pameran dan konferensi yang bertujuan untuk mempromosikan, menjalin kerjasama di bidang industri khususnya industri pertahanan dan keamanan.

Sumber : DMC

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013 dalam Gambar

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka penyelenggaraan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, Rabu (20/3) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Sambutan Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro dalam Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, Rabu (20/3) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Sambutan Menko Polhukam, Djoko Suyanto dalam Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, Rabu (20/3) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, 3 Kepala Staf TNI dan Kapolri.

Presiden SBY nampak dengan seksama menyaksikan stand pameran Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, Rabu (20/3) di Jakarta Convention Center (JCC).

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2013, juga beberapa perwakilan dari negara-negara sahabat.

INTEGRITAS - April 2013

dihadiri

59

PRESPEKTIF

Yugi Prayanto Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan

Indonesia Bisa Kok Jadi Produsen

IkanTerbesar 60

INTEGRITAS - April 2013

Nenek moyangku orang pelaut Gemar mengarung luas samudra Menerjang ombak tiada takut Menempuh badai sudah biasa

Angin bertiup layar terkembang Ombak berdebur di tepi pantai Pemuda b’rani bangkit sekarang Ke laut kita beramai-ramai

D

ua bait syair di atas adalah penggalan dari lagu anakanak berjudul Nenek Moyangku Seorang Pelaut yang kini nyaris tak terdengar, mirip dunia kelautan dan perikanan kita: senyap di tengah ombak globalisasi.

Coba, lihat saja peringkat Indonesia, yang wilayahnya 70 persen lautan dan memiliki pantai terpanjang di dunia ini, kini berada diperingkat ketujuh negara penghasil ikan di dunia.

Sementara Cina, dengan luas laut lebih kecil dari Indonesia, di berada di peringkat pertama.

Apa yang salah dengan perikanan di Indonesia? Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto tentang hal itu mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa. ”Potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” kata Yugi kepada majalah Integritas. Strategi kebijakan pemerintah, khususnya bidang kelautan dan perikanan, sudah semestinya diarahkan pada optimasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan

nilai tambah dan daya saing, serta upaya memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, dunia usaha bidang kelautan dan perikanan mesti terus berperan aktif agar mampu menentukan pilihan terbaik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Lebih-lebih negeri secara geografis terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yugi mengamati, hingga saat ini keunggulan laut dan pantai kita belum dimanfaatkan secara optimal. Laut masih dianggap sebagai kendala dan bukan sumber daya pembangunan. Itulah sebabnya maka industri maritim belum berkembang.

“Produksi sumber daya kelautan belum memberi sumbangan penting bagi ekonomi. Di sisi lain, sumber daya manusia Indonesia semakin jauh dari kecintaan terhadap laut.”

Sulitnya Menarik Investor Tidak mudah menarik para investor untuk berinvestasi ke bisnis maritim. Apalagi pengembangan industri kelautan dan perikanan begitu minim. Menurut Yugi, itu tergambar dari kontribusi industri perikanan Indonesia yang masih rendah. Pada 2011, misalnya, ekspor ikan Indonesia baru mencapai 3,34 miliar dolar AS. Selain itu, produksi kelautan dan perikanan Indonesia juga hanya menempati posisi ketujuh di dunia. Berbanding terbalik dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 5,88 juta kilometer persegi.

Sedangkan Cina yang memiliki luas perairan lebih kecil dari Indonesia, sekarang menjadi produsen terbesar di dunia.

Jelas, keadaan seperti ini patut menjadi perenungan karena ada yang belum beres dengan perikanan dan kelautan. ”Padahal, nenek moyang dikenal dikenal sebagai seorang pelaut ulung.” Sesungguhnya, nilai potensi yang hilang dari sektor perikanan dan kelautan bisa mencapai Rp 20 triliun

per tahun. Dan besarnya potensi yang hilang ini harus disikapi dengan investasi terpadu (terintegrasi) dengan mengembangkan sumber daya kelautan. ”Dari hulu hingga hilir, kita menghadapi permasalahan investasi dalam hal kemampuan penangkapan, penyimpanan dan pengawetan, permasalahan pengemasan, pengangkutan, sampai pemasaran,” Yugi menambahkan. Permasalahan lainnya adalah efektivitas bisnis perikanan dan kelautan. Dalam kaitan ini dia mengingatkan pemerintah agar memperkuat infrastruktur seperti penambahan depo bahan bakar minyak dan cold storage.

Itu perlu dilakukan karena kini para pelaku usaha perikanan di Pulau Seram, Maluku, terpaksa memakai solar untuk industri yang harganya lebih mahal. ”Ini tentunya akan membuat ‘mabuk’ pelaku usaha karena risikonya akan berlipat-lipat.

Makanya orang takut berinvestasi di perikanan karena risikonya besar.”

Namun demikian, Yugi yakin Indonesia akan mampu menjadi negara terbesar produsen ikan jika pemerintah membuat aturan (policy) yang betul-betul mendukung kemajuan perikanan dan kelautan diantaranya dengan memberikan kemudahan investasi bagi pelaku usaha dan bunga perbankan yang khusus.

Pemberdayaan Nelayan Dalam upaya pemberdayaan para nelayan, Kadin memberikan bantuan jaminan kelompok atau koperasi nelayan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR). Jaminan diserahkan oleh ketua Kadin daerah kepada kelompok atau koperasi nelayan dengan anggota minimal 10 orang dan memiliki usaha mikro dan kecil yang produktif. Kerja sama Kadin dan perbankan perlu dilakukan karena selama ini sektor perikanan dan kelautan dijauhi perbankan,

INTEGRITAS - April 2013

61

PRESPEKTIF

dengan alasan risikonya relatif tinggi.

Program ini sudah berhasil dijalankan, antara lain di Sulawesi Selatan dan Bali.

Selain itu, demi mendorong investasi di sektor perikanan dan mewujudkan program blue economy bagi perekonomian nasional, pada tahun lalu Kadin juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar “Fisheries dan Aquaculture Investment Fair 2012” di Jakarta. Tujuan diadakan acara tersebut dalam rangka ingin menumbuhkan pelaku usaha di sektor perikanan yang kelak mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional. ”Karenanya, dalam

62

INTEGRITAS - April 2013

rangkaian kegiatan itu, KKP dan Kadin menandatangani kesepakatan bersama untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya,” jelas Yugi.

Dia berharap melalui program pemanfaatan sumber daya perikanan budi daya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan. Adapun ruang lingkup kerja sama itu terdiri atas perencanaan, koordinasi, sosialisasi kegiatan pengembangan investasi perikanan budidaya dan invetarisasi, serta identifikasi kelayakan lokasi pengembangan investasi agar produktivitasnya bisa ditingkatkan. Kriteria lokasi

pengembangan investasi perikanan budi daya adalah kabupaten/kota yang mempunyai potensi sumber daya perikanan budidaya yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerahnya dan telah ditetapkan sebagai kabupaten/kota lokasi sentra produksi perikanan budi daya. ”Keterlibatan pemerintah dan dunia usaha sangat penting bagi terwujudnya ekonomi biru (blue economy) sebagai salah satu andalan perekonomian nasional.”

Program Kelautan dan Perikanan Sejumlah program kerja Kadin bidang kelautan dan perikanan telah dilakukan dan disosialisasikan. Di

Pulau Seram kini sedang dibangun tempat pendidikan dan pelatihan industri perikanan. ”Tujuannya adalah mendidik dan menghasilkan tenaga yang terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di bidang perikanan yang sangat dibutuhkan oleh industri perikanan,” tambah Yugi.

Program lainnya adalah KUR kerja sama Kadin daerah dengan pihak bank di bidang usaha perikanan dan hasil laut lainnya, yang mencakup pelatihan, sarana, peralatan, dan modal kerja.

Kadin Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan kini juga menggalang kerja sama dengan USAID/IMACS. Kerja sama dilakukan untuk merealisasi blue economy dengan fokus usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, mengutamakan nilai tambah yang lebih besar sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

World Expo 2012 di Jakarta, dengan tujuan meningkatkan industrialisasi, investasi dan ekspor serta mendorong implementasi blue economy di bidang kelautan dan perikanan.

Dan tak kalah penting, Kadin dan KKP bersinergi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan mendukung program Gerakan Mari Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan KKP menjadi gerakan nasional. ”Selain mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini pun sebagai upaya mencerdaskan masyarakat Indonesia dengan mengonsumsi ikan.”

Sosilisasi gerakan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dimulai oleh pejabat negara, dengan makan ikan lokal. Menurut Yugi, tren makan ikan kini semakin naik dan itu menandakan masyarakat semakin sadar manfaat mengonsumsi ikan.

Sekalipun begitu, konsumsi ikan di Indonesia masih rendah, yakni 33 kilogram per kepala. Bandingkan dengan Jepang, 105 kilogram per kepala. ”Program Gemarikan ini pun dinilai erat berhubungan dengan peningkatan taraf kesejahteraan nelayan yang sebagian besar masih hidup memperihatinkan. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan nasional harus terus digeber,” ujarnya.

VICTOR

Melalui kerja sama itu, USAID bisa memberi transfer ilmu mengenai industri perikanan yang diharapkan mampu mendorong kerja sama berkelanjutan. Apalagi industri perikanan di Amerika sudah jauh lebih maju. Juga diharapkan terjadi pertukaran ilmu dan proses adaptasi teknologi yang bermanfaat dan terbukanya akses produk-produk kelautan dan perikanan ke Amerika Serikat serta pasar internasional lainnya. Selain kerja sama dengan USAID, Kadin Indonesia juga mengupayakan pengembangan industri perikanan dan kelautan dengan mendirikan sekolah khusus perikanan yang pada tahap pertama akan dibangun di Maluku. Kadin bidang Kelautan dan Perikanan juga mengadakan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) KKP. Dalam kerja sama ini Kadin menangani sisi bisnis dan manajemen dari usaha UKM binaan Ditjen P2HP. Program lainnya yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan Marine & FIshery

INTEGRITAS - April 2013

63

Yugi Prayanto WAKETUM Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan

MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH INTEGRITAS Menara KADIN Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12050 Telp. 62-21 527 4484 Fax. 62-21 527 4331 www.kadin-indonesia.or.id

BASRIEF ARIEF JAKSA AGUNG RI

MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH

INTEGRITAS 64

INTEGRITAS - April 2013

LAW FIRM

FRANS WINARTA & PARTNER MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH INTEGRITAS Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A15-17, Kelapa Gading Permai - Jakarta Tel. 62-21 453 2143, 4585 4839, 4585 4840 Fax. 62-21 451 6605, 452 0083 Website : www.franswinarta.com

MAYJEN TNI HARTIND ASRIN STAF AHLI MENTERI PERTAHANAN BIDANG KEAMANAN

MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH INTEGRITAS

INTEGRITAS - April 2013

65

HERDY ROSADI HARMAN SH, LLM, MBA Direktur Human Capital Management Telkomsel

Law Firm

Adnan Buyung Nasution & Partners MENGUCAPKAN

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH

INTEGRITAS 66

Plaza Alstom, 3rd Floor Jl. TB Simatupang Kav. IS - 1 Jakarta 12310, Indonesia Telephone (62-21) 2920 3555 Facsimile (62-21) 2920 3556, 2920 3557

INTEGRITAS - April 2013

Majalah Ini Dicetak Tiap Bulan Sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Eksemplar, Yang Didistribusikan Ke :

TARIF IKLAN A. Iklan Berwarna/Full Colour

1. Seluruh Pejabat Tinggi & Tertinggi Negara 2. Gubernur, Walikota & Bupati Di Seluruh Indonesia 3. Polda & Polres Di Seluruh Indonesia 4. Kodam & Kodim Di Seluruh Indonesia 5. Pengadilan Negeri & PT Di Seluruh Indonesia 6. Organisasi Advokat Se Indonesia 7. DPR RI, DPRD Tk. I Dan DPRD Tk. II 8. Perbanas Seluruh Indonesia 9. KADIN, HIPPI, HIPMI, Apindo Se Indonesia 10. KPU dan Panwaslu Seluruh Indonesia 11 Asosiasi dan Lembaga-Lembaga Hukum & Bisnis Seindonesia 12. Hotel Besar Seluruh Indonesia 13. Toko Buku Gramedia Seluruh Indonesia

1 Halaman Inside Cover (Hal.2) = 1 Halaman Back Cover = 1 Halaman Inside Back Cover = 1 Halaman Dalam = ½ Halaman Dalam Fc = ¼ Halaman Dalam = 1/6 Halaman Dalam Fc =

B. Iklan B/W (Hitam Putih)

1 Halaman Dalam ½ Halaman ¼ Halaman 1/6 Halaman Bw

C. Iklan AdverTorial

13.000.000,16.000.000,12.000.000,10.000.000,8.000.000,6.000.000,3.000.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp.

6.000.000,3.000.000,2.000.000,1.000.000,-

1 Halaman Dalam (Fc) 1 Halaman Dalam (Bw) 2 Halaman Tenggah

(Termasuk Liputan, Penulisan, Foto, Disain)

D. Iklan Space Khusus

Catatan : Materi iklan siap cetak disediakan oleh pemasang iklan.

Apabila materi iklan tidak tersedia, pembuatan materi iklan dapat dikerjakan oleh penerbit dengan dikenakan biaya tambahan desain Rp.1.000.000 (Untuk 1 halaman) dan Rp.500.000 (Untuk ½ halaman)

= = = =

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Jaket Cover 2 Halaman Fc Jaket Cover 1 Halaman Fc Jaket Cover 1 Halaman Fc Logo Pada Cover (2x8 Cm) Fc Hal Dalam Tenggah Hal Dalam Tenggah IklAn Banner (4x21 Cm) Fc Iklan Banner (4x21 Cm) Bw

E. Iklan Kolom/Baris (Bw)

1/6 Halaman Iklan Baris (10 Baris) Iklan Baris (5 Baris)

= Rp. 12.000.000,= Rp. 8.000.000,= Rp. 21.000.000,-

= = = = = = = =

Rp. 31.000.000,Rp. 16.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 3.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 3.000.000,-

= Rp. = Rp. = Rp.

900.000,700.000,400.000,-

FORMULIR BERLANGGANAN Jangan Anda lewatkan berita politik, hukum & bisnis, dapatkan MAJALAH INTEGRITAS dengan cara berlangganan.

NAMA/INSTANSI : ___________________________ EDISI

: ___________________________

ALAMAT

: ___________________________

___________________________ TELP/FAX

: ___________________________

MOHON DIDAFTARKAN SEBAGAI PELANGGAN MAJALAH INTTEGRITAS, UNTUK : 6 EDISI RP. 300.000, 12 EDISI RP. 600.000,BERI TANDA X PADA KOTAK PILIHAN YANG TERSEDIA.

HUBUNGI/KIRIM FORMULIR INI KE BAGIAN SIRKULASI MAJALAH INTEGRITAS : KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2 Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur Telp : 021-866 14103 Fax : 021- 866 02316 HP. 0878 756 789 15 UP. RESTETY / VERA Email : media.integritas@gmail.com www.mediaintegritas.com

SELA

Dimanakah

Negara?

KETIKA

orang masih membicarakan soal penembakan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap prajurit TNI dan warga sipil di Puncak Jaya, Papua, di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, sejumlah oknum tentara justru merusak dan membakar kantor polisi.

Di Papua delapan anggota TNI meninggal dunia dan dua orang warga sipil lukaluka. Di OKU, polisilah yang terluka akibat ulah oknum TNI yang dipicu oleh penembakan yang dilakukan polisi terhadap seorang anggota TNI.

Hendrik Aryanto, SH

Pemred INTEGRITAS

Pernyataan prihatin, simpati, penyesalan, dan kecaman dilontarkan pejabat pusat serta para politisi (termasuk ketua partai politik). Presiden, selain ikut berduka, juga sudah memberi instruksi agar kedua kasus itu ditangani secara tuntas dan segera.

Penanganan kedua kasus berdarah itu belum tuntas, muncul lagi peristiwa yang lebih menghebohkan: di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, empat tersangka kasus penganiayaan mati ditembak. Pelakunya adalah belasan orang lelaki terlatih yang memakai penutup wajah.

Empat tersangka yang mati ditembak gerombolan tidak dikenal itu ditahan karena terlibat penganiayaan terhadap seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di sebuah tempat hiburan malam. Itu pula sebabnya ada yang menduga pelaku penyerangan ke LP Cebongan adalah oknum anggota Kopassus yang ingin membalas dendam atas kematian teman mereka.

Khusus peristiwa yang terjadi di LP Cebongan, Sleman, ada pertanyaan besar, sebenarnya di manakah negara ketika itu terjadi? Kalau rakyat yang berada di dalam perlindungan institusi negara saja bisa kehilangan nyawa secara sia-sia seperti itu, rasanya cerita sudah selesai.

Melihat kenyataan seperti ini, rasanya rakyat patut cemas. Dan mungkin (akhirnya) jengkel jika menyaksikan para pemimpin negeri ini justru sedang bersaing meraih kekuasaan dan kekayaan. Rasanya rakyat pantas putus asa ketika menyaksikan para politisi (termasuk ketua partai) lebih serius memikirkan cara memenangi pemilu.

Bagaimanapun, negara tidak boleh mangkir—dengan berbagai dalih-- ketika dibutuhkan rakyatnya. Itu tidak boleh terjadi.

Wassalam.

68

INTEGRITAS - April 2013