2
catatan Kecil Seorang Kader
edisi juli 2014
integritas Semu di
negeri Merdeka Detik-detik ketika bangsa ini dengan lantangnya meneguhkan jati diri sebagai sebuah kekuatan dunia yang baru merdeka, Bung Karno --sang proklamator membanggakan itu-- sempat menitipkan pesan inspiratif yang tertulis diatas sebagai bentuk peringatan tentang betapa pentingnya menjaga kemandirian melalui integritas dan karakter untuk sebuah bangsa yang terintegrasi. Ia --Sang Orator itu—seolah sedang menitipkan satu bentuk gerakan tanpa hijab yang gemuruhnya memang diperuntukan bagi jiwa kebangsaan yang kelak akan muncul sebagai faktor penentu sekaligus pembeda. Setidaknya bagi birunya rasa cinta anak bangsa negeri ini yang makin hari kian terlihat seburam kabut. Saya menyebutnya sebagai penentu karena sangat terasa betapa kekuatan bahasa itu juga adalah sebentuk kekuatan pendorong terhadap wujud nyata dari gerakan falsafah kebangsan yang terintegrasi dengan jiwa nasionalisme. Sedang sebagai Pembeda adalah karena yang tersuguh itu juga bukan hanya sekedar garis mashab integritas yang wujud hidupnya memang belum banyak ditemui kala itu. Lebih dari hanya sekedar pesan, makna kalimat itu juga ibarat kisah dalam sebuah cerita pendek dengan dua sisi karakter yang berbeda. Yang berlumur dalam sebuah pesan spirit atas nama bangsa dan memang tak mungkin akan lepas dari hingar bingar liatnya keburaman sejarah. Mungkin itulah yang menyebabkan gemuruh pesan singkat itu gaungnya bahkan masih amat terasa hingga detik ini. Disamping ia dengan sempurna juga telah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya keberadaan sebuah mata hati saat dimana kesimpulan untuk membedakan antara musuh, sahabat, patriot dan antonimnya bahkan lebih sulit dari menghitung jumlah hamparan rasi bintang di malam gelap tanpa rembulan. Hari ini, prediksi yang dilontarkan oleh sosok presiden yang juga insiyur teknik itu nyatanya memang menemukan wujudnya yang asli. Setidaknya dalam realitas kehidupan kita sebagai anak bangsa yang terus tercekik kegamangan. Ironisnya, meski tak semua, rotasi perputaran kemunculan para pemimpin dari waktu ke waktu dihampir setiap ajang demokrasi yang terus digelar juga bukanlah jawaban yang dapat
menjernihkan makna sejati dari demokrasi itu. Sebaliknya, ia justru semakin menyempurnakan bentuk dari rentetan analisa Bung Karno diatas. Yang derap langkahnya hampir tak pernah meninggalkan bekas apapun kecuali sikap kepura-puraan yang nyata. Simbol Pemipin Sejati Yang Makin Pudar “Tuhan, jangan Kau ambil nyawa presiden kami. Karena dia adalah yang terbaik yang pernah dimiliki negara ini!” Itulah kata-kata yang terujar dari bibir Yamilina Borrios. Satu dari jutaan rakyat Venezuela yang rela meninggalkan pekerjaannya agar bisa ikut berkabung bersama jutaan rakyat Venezuela yang lain dijalanan. Hari itu, rabu 6 Maret 2013. Adalah awal dari waktu sepekan penuh yang telah ditetapkan oleh Otoritas negara yang bersama Kuba dan Iran pernah memproklamirkan diri sebagai Proros Anti Imperialisme Amerika itu sebagai hari berkabung nasional. Hari penuh duka untuk mengenang perginya El Comandante Hugo Rafael Chavez Frias. Sosok pemimpin inspiratif yang langkah dan geraknya telah membangkitkan cahaya harapan yang terus menyeruak bagi negeri penghasil minyak di Ameika Latin ini. Harapan untuk mampu berdiri diatas kaki sendiri tanpa kompromi. Harapan untuk menjadi negeri yang berwibawa dan mampu berdaulat. Juga harapan untuk mewujudkan mimpi besar dalam pondasi dan semangat nasionalisme yang menggaung, membumbung dan bergelora. Tak lupa juga harapan tentang semangat pergerakan rakyat sebagai kekuatan yang tangguh juga digdaya! Ini adalah jawaban atas bagaimana Venezuela ditangan Hugo Chavez telah memberi lukisan tentang bentuk hidup dari wujud ruh kedaulatan ditangan rakyat yang berdiri kokoh. Ya, wujud yang juga pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia di era lampau. Tepatnya ketika ia masih berlumur aroma mewangi dari harumnya getar-getar proklamasi ketika itu. Aroma tempat dimana semangat kebangkitan masih menjadi menu paling nikmat diantara minimnya hidangan kepura-puraan yang tersuguh. Ini bukan perkara sikap hipokrit yang gemar memuja boklam benderang milik tetangga yang terkadang memang cahayannya acap tak secemerlang neon diteras
rumah kita. Karena persoalannya ada pada sebuah pertanyaan besar tentang mengapa antara kedua bola lampu itu memliki sinar yang tak seirama? Ketika hiruk-pikuk mencoreng wajah Jakarta diawal reformasi mei 1998, seorang sahabat keturunan China pernah memeluk saya dengan simbah air mata saat kami berdua berada tepat didepan tokonya yang hangus dibakar kerumunan massa. Kala itu kami sedang terjebak diatas jembatan penyebrangan tepat diatas terminal Kampung Melayu Jakarta Timur. Karena ingin menghiburnya, maka padanya saya mencoba berucap setengah berbisik, “Aku masih teramat sadar untuk tidak akan melupakan bahwa pendekar bulu tangkis yang pernah membuat negeri ini berbangga dikancah Olimpiade justru adalah orang-orang sepertimu, Lim,” ucap saya. Diluar dugaan, tiba-tiba ia menimpali kalimat itu dengan kata-kata singkat yang cukup menyentak “Musuh itu ternyata saudara sebangsa sendiri, Jar. Sayangnya itu berawal dari bagaimana cara kita dipimpin!” Saya pun terdiam dalam rentang waktu yang cukup lama. Simbol Rakyat Sejati Yang Makin Sedikit Ingat Recksan dan Karce, dua orang rakyat jelata yang menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Pulau Matutuang yang hanya bergaji Rp 200 ribu per bulan? Keduanya sempat terobang ambing ditengah lautan antara hudup dan mati hanya untuk menghadiri rapat koordinasi di pulau Marore yang menjadi ibu kota kecamatan Matutuang. Bagi Recksan dan Karce, yang sejak kecil memang sudah hidup di pulau kecil di wilayah yang berbatasan dengan Filipina itu, perjalanan semacam itu sebenarnya bukanlah perjalanan yang asing. Tapi berbeda dengan waktu sebelumnya, langkah yang mereka awali dari Pulau Matutuang hari itu ternyata menyuguhkan cerita yang lain. Sebab untuk mencapai Marore, mereka harus mencapai perairan Mamanuk terlebih dahulu. Sebuah perairan yang terbilang cukup rawan, karena bertabur daerah-daerah dangkal yang jika arus laut menjadi kencang
Fajarullah
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” (Ir. Soekarno)
akan menimbulkan ombak yang cukup berbahaya. Berbahaya bagi perahu kecil yang mereka tumpangi itu, juga berbahaya bagi jiwa mereka berdua. Benar saja, prediksi tentang kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Tiba-tiba sebuah ombak yang tinggi menjulang menghantam perahu yang mereka tumpangi hingga terbalik. Keduanya pun terhempas kedalam laut dan tenggelam. Celakanya, Karce ternyata tak bisa berenang! “Saya cari dia tak ada,” kata Recksan mengenang kejadian pahit itu. “Saya akhirnya melihat tangannya. Saya lompat dari belakang perahu. Saya tarik tubuhnya. Ia menangis dan banyak minum air,” kenangnya. Di tengah kekalutan itu, Recksan tak kehabisan akal. Ia segera mencari cara bagaimana membalikkan perahu itu kembali. “Saya lepas bambu penyeimbang perahu dengan menggunakan alat penangkap ikan,” tuturnya. “Ketika dilepas, perahu kembali ke posisi semula. Dan kami terombang ambing oleh derasnya ombak di atas perahu.” Untuk sementara, mereka selamat. Tapi, waktu 90 menit itu ternyata berubah menjadi lima hari. Mereka terapung-apung tanpa makanan dan minuman selama lima hari. Matahari pun timbul-tenggelam di atas kepala Recksan dan Karce yang masih belum juga menemukan cara untuk segera dapat keluar dari tengah laut itu. Bahkan sengatan matahari yang terus membakar dikala siang telah membuat kulit mereka mengelupas perih. Pada saat yang sama, kapal yang mereka tumpangi pun mulai bocor! Karce tak lagi bersuara. Ia sudah seperti orang mati. “Saya takut bagaimana harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada keluarganya. Saya berdoa, ‘Ya Tuhan selamatkan saya. Saya sudah tidak kuat.’ Lima hari lima malam, kami tidak makan dan minum.” Ketika hari kembali akan berganti di tengah keputusasaan mereka yang kian memuncak, sebuah keajaiban tiba-tiba muncul saat dari kejauhan tampak cahaya lampu berwarna oranye yang berpendar dan ternyata itu adalah Kapal AL yang sedang
berpatroli. Ketika ditemukan Karce berada dalam kondisi telanjang. Bajunya terkoyak. Badannya hitam dengan kulit mengelupas. Ketika itu, ia sama sekali tak sadarkan diri dan dalam keadaan koma. Selanjutnya, mereka berdua dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Bitung, Sulawesi Utara. Dokter mengatakan bahwa kesempatan hidup Karce hanya 30 persen akibat dehidrasi yang teramat parah. Kalau pun hidup, hampir dipastikan bahwa organorgan tubuhnya tak akan bisa pulih dan berfungsi seperti semula. Syukurlah kondisi Karce berangsur membaik, meski ia baru sadar setelah dua pecan kemudian. Karce akhirnya sembuh, namun masih mengalami trauma hingga sekarang. Ketika pertama kali menemukan kisah ini melalui Tempo. com dan beberapa media online dalam situs-situs gerakan pemberdayaan lain di dunia maya, sebagai kader pemberdayaan di tanah Mesuji yang baru seumur jagung, mungkin kita sempat merasa miris dan malu ---Sekali lagi mungkin; Malu karena sosok rakyat jelata seperti kedua kader pemberdayaan diatas ternyata jumlahnya begitu sedikit dan kita sama sekali tidak termasuk diantaranya. Malu karena hingga detik ini kita nyatanya belum juga mampu menjadi sosok rakyat yang mengerti akan tugas dan fungsinya secara jujur. Juga miris karena acap kali tabiat gemar mencari kambing hitam itu belum juga mau pergi jauh-jauh dari sudut benak kita yang sempit dan bengal. Kalau pun ada yang bisa membuat kita harusnya merasa tidak perlu merasa malu hanyalah mengakui segantang kepicikan cara kita berfikir ini yang memang secepatnya harus segera dibenahi. Selebihnya, kita mungkin hanya bisa berharap semoga jika kelak kita bertemu dengan Bung Karno di padang Mahsyar, kita dapat mengucapkan satu hal, “Maaf, Bung. Kami tidak menemukan sosok musuh dari bangsa sendiri itu!” Meski saya yakin, pahlawan hebat yang bersama Bung Hatta pernah menjadi pembebas belenggu penjajahan itu tak akan mungkin bisa percaya! ***
Penulis juga aktif sebagai Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji
PENGIRIMAN OPINI: Mesuji Mandiri menerima opini dengan jumlah 2000 karakter. Kirim via email ke redaksi rbmmesuji@gmail.com
Mesuji Mandiri
Pelindung: Khamamik, S.H. (Bupati Mesuji) Haryati Candralela, S.Sos.M.M. (Ketua DPRD)
Dewan Redaksi: Drs.Yohanes T.B. (Faskab Integrasi/Koordinator), Raino Wismoyo (Fastekab), Aliful Hakim, A.Md.(Faskeu), Suhadi Pimpinan Redaksi: Fajarullah Purnawan, Dirwan, Siti Munawaroh, Penasihat: Kholis(Kepala Badan PMPD Mesuji) Sukarman, S.H. (Kepala Bappeda Mesuji)
Hasrodi, Azwan, Noviyana. Tim Redaksi: Puryanto (RJU), Ansori Eko Setiyo & Adi Rismanto (Simpangpematang), Juni Setiono (Tanjungraya), Warseno (Mesuji Timur), M.
Wajar (Mesuji), Anwarul Ma’arif (Way Serdang), Alex Rupaidy (Panca jaya). Penerbit: Pokja Media dan Informasi Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji.
ALAMAT : Desa Simpangpematang, Kecamatan Simpangpematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Email: rbmmesuji@gmail.com
edisi juli 2014
PrOGraM 2014
3
aLOKaSi BantUan LanGSUnG MaSyaraKat Dana OPeraSiOnaL KeGiatan (BLM DOK)
PrOGraM naSiOnaL PeMBerDayaan MaSyaraKat ManDiri PerDeSaan inteGraSi SPP-SPPn TAHUN ANGGARAN 2014
USULan KeGiatan PnPM MPd inteGraSi SPP SPPn HASIL KETETAPAN MUSRENBANG KABUPATEN
PriOritaS taHUn anGGaran 2014
4
PrOGraM 2014
edisi juli 2014
USULAN KEGIATAN PNPM MPd, INTEGRASI, PSBSS DAN PAGU DESA
HaSiL KetetaPan MUSrenBanG KaBUPaten TAHUN ANGGARAN 2014
5
PrOGraM 2014
edisi juli 2014
reKaPitULaSi PerHitUnGan PLenO PnPM inteGraSi
FORUM SKPD - KABUPATEN MESUJI BRABASAN, 5 MARET 2014
PRIORITAS USULAN TAHUN 2015 NO
KECAMATAN
LOKASI / DESA
USULAN KEGIATAN
VOLUME
KELOMPOK A
B
C
D
E
F
JML
RANKING
6 6
MUSRENCAM PANCA JAYA PeMBerDayaan
edisi edisiApril juli 2014 2014
FOTO MESUJI MANDIRI
KARYA ANAK BANGSA: Inilah punggawa Pokja RBM Kabupaten Mesuji yang telah menyita perhatian pemerintah pusat.
Pemerintah Pusat Kembali Support RBM SIMPANGPEMATANG – Sebagai lembaga independen yang dikelola oleh masyarakat dan bertugas mengawal pengembangan kapa sitas masyarakat perdesaan di Kabupaten Mesuji, apa yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji tampak nya cukup menyita perhatian Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri dan National Management Consultan (NMC) PNPM MPd INTEGRASI SPPSPPN di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan di salurkannya alokasi bantuan lang sung masyarakat dana operasional
kegiatan (BLM DOK) Pokja RBM Kabupaten Mesuji untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp150 juta. Alokasi ini menjadi begitu ber makna sebab di beberapa kabu paten lainnya justru tidak men dapatkannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah di depan para Pendamping Mas yarakat (PM) di Kantor Faskab Integrasi Simpangpematang. “Upaya yang kita lakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal menyampaikan infor masi tentang Kabupaten Mesuji secara berimbang selama ini ternyata tidak siasia. Oleh karena
itu, keperecayaan ini harus senan tiasa kita jaga dengan cara berbuat lebih optimal melalui kegiatan kegiatan kreatif yang benarbenar berpihak kepada peningkatan kapasitas masyarakat,” ujar Fajar, sapaan akrab Pemred Mesuji Mandiri ini. Menurutnya, salah satu langkah yang telah diambil adalah me wujudkan lembaga RBM ini se bagai penyalur dan penyeimbang informasi melalui kegiatankegi atan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara kon sisten. “Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga kon sistensi untuk mengkomunikasikan
semua kegiatan tersebut kepada Jakarta dan masyarakat luas. Baik itu melalui website di www. rbm kab mesuji, Buletin Mesuji Mandiri, Radio Patner dan media sosial lainnya,” ujarnya. Ditambahkan Fajarullah, de ngan program pembenahan infra struktur yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji secara besarbesaran saat ini, besar kemungkinan Pemerintah daerah tidak akan lagi akan mensupportkan dana kegiatan pada Pokja RBM seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itulah, stimulan yang kembali disalurkan oleh Pusat ini menjadi begitu bermakna dalam
menunjang program kegiatan lembaga ini selanjutnya. Terpisah, Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO Kab) PNPM MPd Integrasi Kabupaten Mesuji Abu Rosyid Istomi, S.Si juga menegaskan hal yang sama. “Meski belum maksimal, apa yang sudah dilakukan oleh Pokja RBM kabupaten Mesuji selama ini sudah cukup membantu peme rintah daerah dalam upaya me ningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan. Karena itulah saya berharap, kegiatankegiatan yang selama ini telah dilaksanakan dapat lebih dioptimalkan lagi,” ujar Abu Rosyid. (red)
Joko: Pemberdayaan = Program Dari dan Untuk Rakyat BRABASAN Program pem berdayaan masyarakat baik yang bersifat nasional seperti PNPM MPdINTEGRASI atau Program pemberdayaan yang bersifat lokal seperti Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) maupun Program Pagu Khusus Desa Tua (PKDT) adalah pola pembangunan yang melibatkan partisipasi masya rakat. Oleh sebab itu, tidak salah jika kegiatan semacam ini disebut sebagai program dari dan untuk rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DP RD) kabupaten Mesuji Joko Suprayitno, SE dihadapan peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD yang dilak sanakan di aula Pemkab Mesuji. “Sejauh ini, baik dari proses perencanaan maupun pelak sanaan, kegiatan ini selalu melibatkan masyarakat yang ada di desa. Saya belum pernah menemukan kegiatan mem bangun dengan pola yang sedetail ini kecuali hanya di
program pemberdayaan. Karena itulah, saya sangat sepakat jika kegiatan semacam ini harus dapat samasama kita per tahankan,” ujar Joko. Joko juga menyampaikan bahwa, keberadaan program pemberdayaan di kabupaten Mesuji bukanlah hal yang mu ncul tibatiba. Kegiatan ini be rawal dari ditetapkannya Kabu paten Mesuji dan Kabupaten Pringsewu sebagai pilot project PNPM IMTEGRASI ditahun 2009 yang kala itu masih bernama Program Pembangunan Sistem Perencanaan Partisipatif (P2SPP). “Sejak saat itu kita (DPRD) bersama dengan Fasilitator PNPM MPdINTEGRASI, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), serta komponen masyarakat yang lain seperti Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) yang ada disetiap kecamatan dan desa mencoba merumuskan sebuah regulasi yang akhirnya memunculkan Peraturan Daerah (Perda) no
mor 6 tahun 2011,” ujar Joko. Ditambahkannya, dari perda itulah kemudian muncul sebuah program yang saat ini disebut dengan Program Sai Bumi se rasan Segawe (SBSS). Dia me nyatakan bahwa dari kualitas perencanaan, perlaksanaan dan pendampingan kepada masya rakat, kegiatan ini juga telah menghantarkan Kabupaten Mesuji sebagai wilayah kabu paten Integrasi terbaik ke3 se Indonesia. “Apapun alasannya ini adalah sebuah prestasi mas yarakat yang penting untuk diapresiasi. Sebab diakui atau tidak, program ini sebenarnya telah mebantu untuk menang gulangi stigma buruk yang sem pat mencoreng kabupaten ini beberapa waktu lalu,” terangnya. Joko meneruskan, jika dalam pelaksanaannya memang masih terdapat kekurangan, maka memperbaikinya adalah tugas bersama. “Kita perbaiki bila masih belum sempurna. Mem bangun kapasitas masyarakat memang membutuhkan proses,” tutupnya. (red)
FOTO MESUJI MANDIRI
KETUA Komisi C DPRD Kabupaten Mesuji Joko Prayitno pose bersama seusai melakukan pengawasan program SBSS di Kecamatan Wayserdang belum lama ini.
7
PeMBerDayaan
edisi juli 2014
Bunda PAUD Puji IGTKI Mesuji MESUJI – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Mesuji Ny.Elviana Khamamik memberikan apresiasi terhadap program kerja Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI-PGRI) setempat yang sudah menularkan semangat hidup sehat kepada generasi bangsa melalui pelatihan senam untuk anak usia dini. “Saya berpesan agar senantiasa IGTKI melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dalam membimbing dan
mendidik putra/putri bangsa, khususnya pendidikan anak usia dini,” tuturnya. Elviana menyatakan selalu memperhatikan kesejahteraan para pendidik PAUD/TK melalui tunjangan maupun insentif yang disesuaikan dengan dana daerah. “Meskipun belum merata, saya akan berupaya maksimal supaya pemerintah daerah tetap mengalokasikan tunjangan maupun insentif bagi tenaga pendidiknya,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Elviana
terharu melihat semangat para peserta yang mengikuti pelatihan senam sehat ceria. “Mereka (Peserta, Red) sangat antusias mengikuti kegiatan ini, walaupun jumlahnya tidak sebanyak kabupaten lain,” ujar ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji ini. Sementara, Ketua IGTKI-PGRI Kabupaten Mesuji Rodiyah, S.Pd.I. selaku ketua panitia kegiatan mengatakan bahwa pelatihan senam sehat ceria ini merupakan program kerja IGTKI-PGRI Provinsi Lam-
pung yang dilaksanakan seluruh kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai ini. “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan senam yang baik untuk anak-anak PAUD sesuai dengan tingkat perkembangan fisik anak yang nantinya akan tercipta generasi sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia,” bebernya. Menurutnya, pelatihan senam sehat ceria ini bekerjasama dengan para guru TK/PAUD se-Kabupaten Mesuji. “Anggarannya berasal dari swadaya para peserta.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 orang yang terdiri dari tenaga pendidik dan kelompok bermain,” tukas Rodiyah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Syamsudin mendukung penuh kegiatan yang menciptakan semangat dari para pendidik PAUD/TK yang sebagian besar adalah tenaga honorer sukarela. “Pelatihan senam ini menumbuhkan tubuh yang sehat, sehingga terdapat jiwa yang sehat,” singkatnya. (red)
KADES & PENJABAT (PJ.) YANG DILANTIK No.
NAMA
DESA
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nengah Widnye Robul Insani Pawiro Badrul Ali Sauji Budi Santoso Yourdansyah Benuang Ali Topa Abdul Kadir Adi Mujito Sudarno Sukodiyono Slamet Mursid Bejo Hartono Lukman Supardi Galih Santoso Arman Sujito Sarno Karno Suko Halimin Budi Purnomo Efendi Ur Yosephan Subari Suratno M.Ansori Suyitno Riyadi Sulistiono Muslim Abu Sali Sunardi Agus Sutrimo
Margajaya Margomulyo Tanjungmenang Raya Tebingkarya Mandiri Tanjungmas Rejo Tanjungmas Makmur Sidangmakmur Sidangmuara Jaya Labuhanpermai Sumberrejo Margobhakti Labuhanmulya Karangmulya Tritunggal Jaya Sukamandiri Labuhanbatin Simpangmesuji Bujungburing Baru Muaratenang Timur Muktijaya Mekarjaya Gedungmulya Brabasanmakmur Sriwijaya Tanjungharapan Gedung Srimulyo Muaraasri Margomakmur Ajijaya Mulyaagung Margorahayu Gedungram Harapanjaya Simpangpematang Mekarsari Bujungburing
Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Perpanjangan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Pj. Pengangkatan Kades Pengangkatan Kades Pengangkatan Kades Pengangkatan Kades GRAFIS : RIDHO
SUMBER : BPMPD MESUJI 2014
Koramil tanam cabai Merah Keriting
MESUJI – Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mesuji beberapa pekan terakhir terus naik. Harga cabai merah misalnya, mencapai Rp 50.000 per kilogram. Atas dasar itulah, Mulyono (53), warga Simpangpematang, berkeinginan kuat menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai lumbung cabai merah. Dia telah berhasil memanen bumbu dapur itu di sejumlah lokasi. Dikatakan Mulyono, dirinya semangat menanam cabai merah keriting karena sempat kesal tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Dia menyatakan bahwa Kabupaten Mesuji hanya didominasi tanaman karet dan kelapa sawit saja. “Kebutuhan pokok dapur, seperti cabai sangat langka di sini (Mesuji, Red). Karena itulah, saya mulai menekuni menanam cabai,” katanya saat ditemui di Markas Koramil Mesuji. Mahalnya harga cabai ini, menurut Mulyono, karena ketersediaan pasokan di Kabupaten Mesuji tidak cukup. Dia menyayangkan minat warga yang tidak respek dengan kebutuhan cabai merah keriting. “Masak iya, saya mau beli cabai dari luar Mesuji. Cabai Mesuji ini kan berasal dari Lampung Tengah, Metro, dan Lampung Barat,” jelasnya. Mulyono membeberkan bahwa cabai merah keriting yang ditanamnya menggunakan jenis bibit lado F 1 produk tanah merah. Prosesnya, kata dia, membuat lahan, penyemaian, penaburan pupuk
dasar dan kotoran ayam. “Setelah itu ditutup menggunakan plastik. Penyiraman memakai alkon, selang induk dan drip. Pemupukan disesuaikan dengan usia cabai,” ungkapnya. Menurut Mulyono, masa panen cabai merah keriting mencapai tiga bulan dari proses penjambangan. Dia menuturkan, empat kantong dengan isi 1700 butir benih cabai/kantong di atas lahan milik Koramil Mesuji. “Diprediksi 3 ton cabai merah yang akan diproduksi,” tuturnya. Penelusuran harian ini, cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional mencapai Rp60.000/kg. “Dari kita menjualnya Rp45.000/kg kepada pedagang,” tandas pria yang akrab disapa Mbah Mul. Cabai merah atau chili (bahasa Ambon) adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Mulyono menambahkan bahwa hasil kebun yang ditanamnya ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Menurutnya, panenan cabai di Mesuji masih langka. “Tapi saya mau mengambil hikmahnya atas penanaman ini. Ada sajalah hasilnya. Sekarang masih masa tanam dengan perkiraan panen secara keseluruhan mencapai delapan bulan,” kata Mbah Mul. (red)
8
PreKOnOMian DeSa
edisi juli 2014
edisi juli 2014
PreKOnOMian DeSa
9
10
activity
edisi juli 2014
Kinerja Kepala Desa Disorot
FOTO HUMAS MESUJI
BUPATI Mesuji Khamamik meminta supaya kepala desa dan pamong pemerintahan bekerja optimal, sehingga tidak terkesan hanya muncul pada saat bagi-bagi TPAPD.
Bupati dan BPJS Kesehatan Teken MoU BRABASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji menggelar acara penandatanganan MoU kerjasama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS Kesehatan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji pada Selasa (15/7/2014). Dalam acara tersebut Pemkab Mesuji diwakili oleh Bupati Khamami dan BPJS Kesehatan diwakili oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Kota Metro, Sofyeni, SE, M. Kes.AAK.
Mengawali sambutannya, Khamami memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan karena telah membantu Pemkab Mesuji dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kab. Mesuji. “Saya ucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dalam hal ini cabang Kota Metro, selaku pihak penyelenggara program JKN yang telah membantu Pemkab Mesuji dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan
bagi masyarakat,” terang beliau. Dijelaskannya program JKN di Kab. Mesuji ini dinamakan Jaminan Kesehatan Daerah Mesuji(JKDM) yang iurannya dibayar oleh APBD Kab. Mesuji tahun anggaran 2014. Pada tahap awal ini sudah terdaftar sebanyak 8.000 peserta JKN. “Saya mengajak bagi masyarakat yang belum mendaftar untuk segera mendaftarkan diri, karena manfaatnya yang banyak, dengan syarat yang
mudah,” ajaknya. Dalam akhir sambutan, beliau mengajak seluruh camat dan kepala desa yang hadir agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar terwujud kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Mesuji. “Saya menghimbau kepada seluruh camat dan kepala desa agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program JKN dan apa saja manfaatnya,” pungkasnya. (red)
DWIKARYA MUSTIKA – Pemkab Mesuji membagikan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) pada hari Minggu (20/07/2014) bertempat di Halaman Balai Desa Dwi Karya Mustika, Kec. Mesuji Timur. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri atas para Kepala desa, perangkat desa, BPD se-Kabupaten Mesuji, dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Bupati Mesuji Khamamik menyindir para kepala desa dan perangkat desa yang hanya rajin datang pada saat ada pembagian dana. “Saya prihatin ketika ada masyarakat yang sedang membutuhkan malah kepala desa atau perangkat desa tidak ada di tempat, tetapi ketika ada pembagian honor datang paling cepat,” ujarnya. Harapannya, dengan dibagikannya dana TPAPD ini dapat meningkatkan kinerja para Kepala desa dan perangkat desa dalam melayani masyarakat. “Saya tekankan lagi bahwa Kepala desa harus dapat menunjukkan loyalitasnya kepada pimpinan. Saya juga berpesan agar dana TPAPD ini jangan sampai ada potongan sedikitpun,” tegasnya. Pada akhir sambutannya, Khamamik mengajak masyarakat selalu mendukung program pemerintah dalam pembangunan. “Saya mengajak masyarakat agar mendukung pembangunan yang dilakukan, bukan malah menghambat, toh ini juga demi kepentingan masyarakat sendiri,” imbau bupati yang doyan blusukan ini. Dana TPAPD dibagi kepada 81 desa di Kabupaten Mesuji. Dana TPAPD yang dibagikan sebesar Rp5,6 miliar. Selain pembagian dana TPAPD, pada akhir acara juga diadakan pembagian bantuan beras, minyak goreng, dan sarung kepada 500 kepala keluarga yang tidak mampu di Desa Dwikarya Mustika, Ekamulya, Wonosari, dan Sungaicambai. (red)
11
seputar pnpm
edisi juli 2014
Menkokesra: Keberhasilan PNPM
Mandiri Jadi Perhatian Dunia
Agung Laksono Menkokesra
JAKARTA – Menkokesra Agung Laksono mengatakan bahwa PNPM Mandiri sejak ditetapkan pada tahun 2007 dan salah satu program andalan KIB, hasilnya menjadi program yang melekat di hati rakyat yang memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi perhatian dunia. “ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PNPM Mandiri adalah salah satu program andalan Kabinet Indonesia Bersatu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pemberdayaan
masyarakat,” katanya. Sejak ditetapkan pada tahun 2007 sebagai perluasan dan penguatan dari program-program pemberdayaan masyarakat sebelumnya, program ini telah mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. “Melalui program ini masyarakat merasa “dianggap” atau istilah jawanya ‘diuwongke’ atau ‘diorangkan’ dan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program, sehingga rasa ingin terlibat dan rasa memiliki dari masyarakat sangat besar,” kelakarnya. Hasilnya, terus Agung, dengan tingginya rasa memiliki (ownership) dan partisipasi yang kuat, PNPM Mandiri dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi program yang melekat di hati rakyat dan dinilai berhasil memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan. “ Tak hanya di dalam negeri, bahkan keberhasilan PNPM Mandiri juga ternyata menjadi perhatian dunia, terutama Negaranegara yang sama-sama berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sampai saat ini PNPM Mandiri telah banyak dikunjungi oleh berbagai Negara, dari Asia Tenggara, Asia Timur,
Timur Tengah, hingga Negaranegara di Afrika. Mereka ingin menimba ilmu dari kita bagaimana memberdayakan masyarakat yang ideal. Inilah salah satu lesson learned yang harus kita catat untuk terus kita lanjutkan. Saya bisa ambil contoh Negara Philipina yang dengan tegas mengatakan bahwa mereka mengcopy Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Saat ini mereka juga sedang mengikuti langkah Indonesia untuk memperluas cakupan program menjadi skala nasional melalui program yang mereka namakan National Community Driven Development Program (NCDDP). Kita patut bangga menjadi Negara yang paling sukses dan paling besar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat ”, tegas Menkokesra. Menkokesra mengharapkan kedepan untuk memperkuat dan menjaga keberlanjutan PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri bersama TNP2K telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) program-program pemberdayaan masyarkat. Pilar-pilar penting pemberdayaan masyarakat meliputi integrasi perencanaan, keberlanjutan pendampingan,
penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan peran Pemda dan perlunya tata kelola yang baik. “Salah satu agenda penting dalam 5 pilar tersebut adalah p e rl u nya keb e rla n ju t a n pendampingan yang didukung dengan sistem sertifikasi dan remunerasi menuju pendamping yang memiliki kompetensi dan professionalitas tinggi dengan tetap mengedepankan jiwa volunterisme yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pendampingan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dalam mendampingi, tetapi yang lebih penting lagi adalah jiwa-jiwa volunterisme yang tinggi yang mendasari pendampingan yang penuh dedikasi,” ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan ukuran keberhasilan pendampingan adalah kemandirian masyarakat yang didampingi maka keberlanjutan pendampingan juga diarahkan kepada pendampingan mandiri, yaitu terciptanya kader-kader pendamping yang lahir dari masyarakat untuk terus memegang tongkat estafet pendampingan. “Tentunya konteks pendampingan yang dilakukan harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat,” ujarnya. Di Indonesia, masih menurut Agung, upaya menanggulangi kemiskinan tidak hanya untuk mencapai target nasional, tetapi juga dalam rangka mencapai Millennium Development Goals yang dicanangkan masyarakat dunia, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berperan aktif mewujudkannya. “Saat ini Pemerintah juga terus aktif untuk mendukung terlaksananya agenda post-MDGs, yaitu yang diperkenalkan dengan SDGs, atau Sustainable Development Goals,” katanya lagi. Upaya demi upaya terus dilaksanakan dan terus disesuaikan untuk mengakomodir perkembangan jaman. Dengan dinamika yang terus berkembang, pendekatan kluster program penanggulangan kemiskinan juga telah mengalami berbagai penyesuaian strategis untuk semakin meningkatkan efektifitasnya. Pemerintah juga terus memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya memperluas cakupan PNPM Mandiri, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. (red)
Implementasi UU Desa Harus Didampingi Fasilitator
FOTO IST
FASILITATOR Teknik Kecamatan Mesuji Dirwan, S.T. (ketiga dari kiri) saat menjelaskan pengalamannya kepada Fasilitator Teknik utusan Wilayah Indonesia Timur.
JAKARTA - Menyambut pelaksanaan UU Desa No.06 Tahun 2014 tentang Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri menggelar Workshop Pola Pendampingan Masyarakat. Hal ini guna mendampingi para pamong pemerintahan desa pasca berlakunya UU tersebut. Dalam kegiatan itu dilakukan pemilihan nominasi fasilitator
terbaik dalam SiKompak Award. Ini merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada para pelaku pemberdayaan yang dianggap terbaik dan memiliki dedikasi tinggi selama pelak sanaan program pemberdayaan tersebut. Workshop yang dihelat selama empat hari itu dihadiri 33 utusan fasilitator se-Indonesia di Hotel Golden Boutique, Jakarta. Utusan Provinsi Lampung diwakili oleh Dirwan, S.T. yang juga Fasilitator Kecamatan (FK)
Mesuji mengatakan pemilihan fasilitator terbaik sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap para fasilitator yang sudah bekerja maksimal dalam mengawal program pemberdayaan selama beberapa tahun terakhir. “Sedangkan output akhir dari kegiatan tersebut adalah perumusan rekomendasi pola pendampingan masyarakat ideal pasca berlakunya undang-undang desa,” katanya.
Event ini, lanjut Dirwan, diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan, kelembagaan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. “Penghargaan pemberdayaan SiKompak diberikan kepada l e m b a g a, p e l a ku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), dan Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan (FK),” urainya. Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur. Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia yang
rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono. Penghargaan bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan. Benny Irwan, Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD, mengatakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. “Program ini telah menjangkau kepada peningkatan peran kelembagaan di perdesaan dan aspek perencanaan pembangunan wilayah di perdesaan yang dapat disinergikan dengan dukungan regulasi dan finansial dari Pemerintah Daerah, termasuk peran dan bantuan dari lembaga, instansi dan korporasi di wilayah yang bersangkutan,” katanya. (red)
12
MUSrencaM SiMPanG PeMatanG
edisi juli 2014
Penyelewenangan Dana SPP Dilaporkan ke Polres SIMPANGPEMATANG – Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji melaporkan kasus tunggakan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) yang sampai saat ini belum dilunasi oleh sejumlah kelompok SPP. Ketua UPK Edi Heryanto melaporkan langsung kasus tersebut ke Polres Mesuji, pada 4 Juni 2014 lalu. Saat melapor, Ketua UPK Kecamatan Mesuji diterima Brigadir Polisi Joni Arsono dan disaksikan dua saksi, yakni Ambrani Tri G.(34) dan M.Lani (27). Keduanya adalah anggota polres setempat. “Laporannya penyelewenangan dana SPP yang mencapai miliaran rupiah,” terang Edi kepada Mesuji Mandiri belum lama ini. UPK melaporkan dugaan penyelewengan dana SPP ini lantaran tidak adanya itikad baik dari berbagai kelompok maupun personal untuk melunasi tunggakan pinjaman yang sudah cukup lama tersebut. Bahkan, upaya Tim Penyehatan Pinjaman (TP2) melalui proses nonlitigasi (perdamaian) tidak digubris. Perkembangan terakhir, TP2 menyisir
penyimpangan yang khusus dilakukan oleh oknum mantan pelaku PNPM MPd yang ada di Kecamatan Mesuji. Beberapa mantan pelaku sempat memperlihatkan itikat baik. Antara lain Abu Ali mantan Ketua TPK desa Wiralaga II yang mulai mencicil apa yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp. 18 juta. Pengembalian itu dilakukan pada 15 November 2013. Selang lima hari setelah Abu Ali, dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tindak lanjut penanganan pinjaman bermasalah pada 20 November, TPK itu kembali mengangsur tunggakannya sebesar Rp25 juta. Kemudian Yoyok, mantan Ketua UPK Kecamatan Mesuji sebesar Rp10 juta. Penunggak lainnya adalah TPK Desa Nipahkuning Aziz yang mengembalikan Rp21 juta dari total temuan yang sama. Abu Ali dan Yoyok menyanggupi deadline pelunasan atas kekurangan itu pada akhir Desember 2013. Sementara Hartono yang merupakan TPK Desa Sidmulyo juga akan melunasi tunggakannya sebasar Rp6,5 juta. Hal yang sama juga dilakukan Supriyadi,
mantan TPK Desa Mulyasari yang sudah melunasi tunggakannya sebesar Rp.950.000. Sedangkan Mursalin, mantan Fasilitator Kecamatan Mesuji yang kini sudah diberhetikan dari tugasnya kembali mengangsur tunggakan sebesar Rp26.958.000. Sehingga total dana yang telah terkumpul melalui TP2 sebesar Rp266. 359.000. Sisa dana yang belum dikembalikan dan masih harus dilunasi mencapai sebesar Rp579.485.000. “Inilah yang membuat kami melaporkan penyelewengan dana SPP ini ke Polres Mesuji,” ungkap Edi. Disisi lain, agunan yang berada ditangan Tim Penyehat Pinjaman juga kembali bertambah. Masing-masing jaminan tersebut antara lain sertifikat lahan usaha seluas 0,5 Ha dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp40 juta atas nama Agus yang merupakan mantan Kepala Desa Mulyasari. Ada juga agunan berupa bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) berupa kendaraan roda empat sebanyak 2 buku, sertifikat lahan usaha sebanyak 4 buku serta satu BPKB motor roda dua. (jar)
PENJELASAN X
PENGELOLAAN DANA BERGULIR 10.1. Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK. Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP yang dijelaskan dalam Penjelasan IV ( Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan). Dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik SPP dan UEP ( yang berasal dari PPK) agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan mekanisme maka akses dana bergulir selanjutnya diatur dalam penjelasan ini bersamaan dengan Penjelasan PTO IX (Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan) dan Penjelasan XI (Penataan Kelembagaan). Ketiga penjelasan tersebut juga digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir untuk lokasi yang tidak lagi dalam PNPM Mandiri – Perdesaan. Dalam penjelasan ini laporan keuangan dana bergulir (Formulir 84d dan 84e) dipisahkan dari pelaporan dana BLM (Formulir No.83). 10.1.1. Kebijakan Umum A.PENGERTIAN Pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. B.TUJUAN Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan: 1.Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha; 2.Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program; 3.Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan; 4.Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan; 5.Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat. C.SASARAN 1.Jenis Kelompok Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah : - Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; - Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; - Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota. 2 Fungsi Kelompok Sasaran fungsi kelompok dalam melayani pemanfaat dana bergulir dibedakan menjadi : - Kelompok Chanelling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK. - Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.
D.KETENTUAN DASAR Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut: 1. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luar lokasi wilayah tersebut. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK. 2.Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM. Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal. 3. Pelestarian Prinsip Pengelolaan Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM – Mandiri Perdesaan. 4. Pelestarian Kelembagaan Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM – Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya. 5. Pengembangan Kelompok Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RTM. Misalnya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan Mekanisme pengelolaan merupakan tahapantahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di dasari oleh beberapa kondisi di antaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai yang didasari oleh :
A.KELEMBAGAAN PENGELOLA (SECARA DETAI DALAM PENJELASAN XI) Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut: 1.Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BKAD merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD. 2.Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga yang dibentuk oleh BKAD atau MAD untuk mengelola kegiatan dana bergulir . 3.Tim Verifikasi (TV) TV adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan
verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui MAD atau BKAD. 4. Badan Pengawas UPK (BP-UPK) BP-UPK adalah lembaga yang dibentuk BKAD atau MAD untuk melakukan monitoring , supervisi dan pengawasan kepada UPK. 5. Tim Penyehatan Pinjaman Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah . Tim ini bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk oleh BKAD atau MAD. B. KETENTUAN PENDANAAN Ketentuan pengelolaan mengacu pada AD/ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telah disepakati. Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut : 1.Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan UEP dan SPP. Sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP; 2.Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu; 3.Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM; 4.Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap; 5.Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok; 6.Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok; 7.Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyalur atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya; 8.Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masing-masing; 9.Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan IPTW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulan. C.TAHAPAN PENGELOLAAN Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut : 1.Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD. 2.Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi. 3.Verifikasi oleh Tim Verifikasi Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD. 4.Keputusan Pendanaan 5.Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD. D.PENETAPAN PERSYARATAN Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut : 1.Persyaratan Kelompok : - Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori Kelompok Berkembang. - Kelompok yang telah lunas dan mengajukan lagi harus dinilai kondisi pinjaman sebelumnya dengan ketentuan :
- Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya - Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya. - Jika mempunyai catatan tunggakan di atas kolektibilitas II dapat mengajukan maksimal 75 % dari pinjaman sebelumnya Kelompok executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan chanelling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri). 2. Persyaratan Khusus Kelompok Executing.
Persyaratan kelembagaan kelompok sebagai berikut : - Kelompok berbengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun - Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan. - Mempunyai aturan /AD-ART kelembagaan secara tertulis. -Mempunyai Aturan Pengelolaan Simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya. - Mempunyai Aturan Pengelolaan Pinjaman yang mencakup persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu dan sebagainya. - Tunggakan pinjaman rata-rata maksimal 20 % dari pinjaman yang dikelola. - Maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300 % dari simpanan dan modal yang ada di kelompok. Mekanisme pengajuan kelompok sebagai berikut : - Mempunyai persetujuan dari Kepala Desa/ Lurah (pada lokasi domisili kelompok) untuk mengajukan sebagai kelompok executing dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin atau anggota RTM di lokasi wilayah pelayanan kelompok atau anggota kelompok - Telah dilakukan Sertifikasi layak sebagai kelompok executing oleh Fasilitator Kabupaten atau Pendamping UPK. Pada lokasi yang tidak mempunyai pendampingan PNPM-Mandiri Perdesaan sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi atau Forum UPK. - Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/ BKAD - Kelompok melaporkan pemanfaatan dana yang dipinjam dari UPK kepada Kepala Desa/Lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap bulan. - Kepala Desa/Lurah dan UPK melakukan evaluasi pemanfaatan dana dan jika ditemukan pelanggaran maka dapat mengajukan usulan penghentian sebagai kelompok executing kepada MAD/BKAD. 3.Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan : - Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan referensi bunga pasar pinjaman dari lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. - Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun (sliding rate) atau tetap (flat rate). 4.Jangka waktu pinjaman sebagai berikut : - Untuk kelompok penyalur (chanelling) maksimal 18 bulan. - Untuk kelompok pengelola (executing) maksimal 36 bulan. 5. Jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok yaitu : - Kelompok penyalur (chanelling) paling tidak 2 kali angsuran dalam 12 bulan. - Kelompok pengelola (executing) dapat diberikan pola jadwal sebagai berikut : - Hanya membayar jasa pinjaman saja maksimal
24 bulan dengan ketentuan jasa pinjaman dibayar setiap bulan; - Angsuran pokok dan jasa pinjaman dilakukan minimal 12 bulan dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan. - Kelompok bebas menerapkan jadwal angsuran kepada pemanfaat (harian, mingguan, atau bulanan) 6.Penetapan Daftar Tunggu Kelompok Usulan kegiatan pinjaman yang belum terdanai baik dari BLM maupun dana perguliran dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. 10.1.3.Efektivitas Perguliran Untuk membentuk pola perguliran yang efektif dan sesuai dengan cakupan wilayah, maka perguliran dapat dilakukan di wilayah kecamatan atau di wilayah desa untuk UPK yang secara operasional tidak dapat dilakukan pada tingkat kecamatan berdasarkan keputusan BKAD atau MAD dengan mempertimbangkan anggaran biaya UPK, perkiraan pendapatan jasa pinjaman, tingkat pengembalian dan cakupan wilayah dengan penjelasan sebagai berikut: A.ANGGARAN BIAYA Adalah rencana biaya yang akan dikeluarkan dalam satu periode mendatang (dalam satu tahun). BP-UPK harus melakukan evaluasi anggaran biaya apakah realistis sebelum melakukan persetujuan MAD atau BKAD. Anggaran biaya ini akan menjadi beban pendanaan UPK sehingga dapat diketahui apakah UPK mampu mendanai anggaran tersebut dikaitkan dengan mekanisme dalam pelestarian dan pengembangan dana bergulir. Jika (secara wajar) UPK dinilai tidak mampu maka harus dilakukan pertimbanganpertimbangan efisiensi, misalnya : 1. Jumlah pengurus tidak harus tiga orang, bisa satu atau dua orang tetapi penentuan tetap oleh MAD atau BKAD. 2. Tidak harus mempunyai kantor tersendiri yang memerlukan biaya operasional atau (jika memungkinkan) mendapatkan fasilitas secara cuma-cuma dari pihak kecamatan. 3. Tidak mendanai pertemuan-pertemuan yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan dana bergulir. B.ESTIMASI PENDAPATAN Adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh UPK baik yang bersifat pendapatan operasional maupun nonoperasional. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun perkiraan pendapatan adalah diantaranya : 1.Perkiraan pendapatan jasa pinjaman yang rasional artinya dengan melakukan evaluasi rencana pendapatan dari saldo pinjaman yang produktif (pengembaliannya lancar). Kesalahan yang sering terjadi pada saat membuat estimasi pendapatan jasa pinjaman adalah estimasi pendapatan dihitung berdasarkan total saldo pinjaman yang ada sehingga estimasi pendapatan menjadi terlalu besar. 2.Perkiraan pendapatan non-operasional misalnya bunga tabungan dengan menghitung estimasi rata-rata pengendapan dana di bank. C.TINGKAT PENGEMBALIAN Adalah realisasi pengembalian dibandingkan dengan target pengembalian, hal ini perlu dipertimbangkan karena berkaitan langsung dengan perputaran permodalan dan pendapatan jasa pinjaman. Pertimbangan tingkat pengembalian ini juga dapat digunakan sebagai data historis kelompok atau desa dalam kaitannya dengan target perguliran atau sanksi lokal.(*)
13
OaSe
edisi juli 2014
RBM Gagas Masyarakat Inspiratif FOTO MESUJI MANDIRI
MENGINSPIRASI: M. Daryadi, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) bidang teknik asal Desa Tanjungserayan saat memberikan materi kepada pelaku pemberdayaan di desanya.
M. Daryadi, Kader Teknik yang Mampu Jadi Pelatih TANJUNGSERAYAN – Meski baru bergabung di program pemberdayaan pada tahun 2012 lalu. Tapi kiprah M. Daryadi memang layak diacungi jempol. Pasalnya, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) bidang teknik asal Desa Tanjungserayan, Kecamatan Mesuji, ini sudah mampu menjadi contoh bagi kader teknik yang ada di desadesa lain. Hal itu diungkapkan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan Mesuji Dir wan, S.T. yang
mengakui bahwa apa yang mampu dilakukan oleh Daryadi itu boleh dibilang di atas rata-rata. Sebab, katanya, tidak semua kader teknik dengan kemampuan seperti dirinya. “Sepanjang pengamatan saya di lapangan, untuk tahap perencanaan dia (Daryadi, Red) memang sudah mampu membuat desain dan rencana anggaran biaya (RAB) khusus untuk pekerjaan teknik sarana fisik jalan dan bangunan,” terang Dirwan.
Ditambahkannya, karena keunggulannya itu tak jarang Daryadi yang hanya lulusan SLTA acapkali diminta untuk menjadi narasumber layaknya konsultan teknik dalam pelatihan kader teknik yang dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mesuji. “Disampimg itu, dia juga sudah mampu mengarahkan tenaga kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan di desanya,” ujarnya. Terpisah, Fasilitator Teknik
Kabupaten (Fastekab) PNPM MPd-Integrasi Kabupaten Mesuji Raino Wismoyo, S.T. mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Daryadi ini hendaknya dapat menjadi contoh bagi kader teknik yang ada di Kabupaten Mesuji. Sebab nantinya para kader teknik di desalah yang akan menjadi tenaga ahli di desanya masingmaing. “Ini patut dicontoh oleh semua kader teknik yang ada di Kabupaten Mesuji,” tutupnya. (red)
Jakarta Kembali Support RBM Mesuji SIMPANG PEMATANG- Sebagai lembaga independen yang dikelola oleh masyarakat dan berusaha mengawal pengembangan kapasitas masyarakat perdesaan di Kabupaten Mesuji, apa yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Kabupaten Mesuji agaknya cukup menyita perhatian Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri dan National Management Consultan (NMC) PNPM MPd INTEGRASI SPP-SPPN di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan kembali disalurkannya alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Dana Operasional Kegiatan (BLM DOK) Pokja RBM kabupaten Mesuji untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 150 juta. Alokasi ini menjadi begitu bermakna sebab dibeberapa k ab u p at e n ju s t r u tidak mendapatkannya lagi. Peryataan itu disampaikan oleh Ketua Pokja RBM Kabupaten Mesuji Fajarullah di depan para Pendamping Masyarakat (PM) di kantor Faskab Integrasi Simpang Pematang. “Setidaknya ini adalah sebuah bukti bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini tidaklah sia-sia dan ternyata terus dipantau oleh Jakarta. Oleh karena itu, kita patut menjaga
keperecayaan ini dengan berusaha berbuat lebih optimal lagi dengan terus mengkreasikan kegiatankegiatan yang benar-benar berfihak kepada masyarakat,” Ujar Fajar. Menurutnya, salah satu langkahnya adalah berusaha mewujudkan lembaga RBM sebagai penyalur dan peyeimbang informasi melalui kegiatan-kegiatan kreatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara konsisten. “Dan kegiatan-kegitan tersebut akan terus kita komunikasikan kepada Jakarta dan masyarakat luas. Baik itu melalui website di www. Rbm-kab Mesuji, Buletin Mesuji Mandiri dan radio patner dan media sosial lainnya,” tambahnya. Ditambahkan Fajarullah, dengan program pembenahan infrastruktur yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji secara besarbesaran saat ini, besar kemungkinan Pemerintah daerah tidak dapat lagi mensupportkan dana kegiatan pada Pokja RBM seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itulah, stimulan yang kembali disalurkan oleh Pusat ini menjadi begitu bermakna dalam menunjang program kegiatan lembaga ini selanjutnya. Terpisah, Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PJO Kab)
PNPM MPd Integrasi Kabupaten Mesuji Abu Rosyid Istomi, S.Si juga menegaskan hal yang sama. “Harus diakui, meski belum maksimal, apa yang sudah dilakukan oleh Pokja RBM kbaupaten Mesuji selama ini sudah cukup membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan. Karena itulah saya berharap, kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan dapat lebih dioptimalkan lagi,” ujar Abu Rosyid. (red)
SIMPANGPEMATANG – Salah satu program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Mesuji pada tahun 2014 adalah Gelar Kapasitas Masyarakat Inspiratif. Kegiatan berbentuk pemberian penghargaan (reward) pada masyakat yang dinilai inpiratif ini adalah sebuah upaya pendekatan psikologis bagi pelaku masyarakat yang dalam aktivitas kesehariannya senantiasa mencerminkan sebuah sikap keteladanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi support sekaligus pembelajaran bagi semua fihak dalam upaya mengembangkan dan mengawal kegiatan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Mesuji. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pokja RBM Kabupaten Mesuji Puryanto. “Banyak pelajaran inspiratif di sekitar kita yang dapat kita petik sebagai ruang pembelajaran. Melalui kegiatan ini kita mencoba untuk memberikan apresiasi secara lebih kongkrit meski memang nilainya masih jauh dari kata layak,” ujar ketua UPK Rawajitu Utara ini. Ditambahkan Pur yanto, ide memunculkan pemberian penghargaan bagi sosok masyarakat biasa yang mampu memberikan inspirasi ini didasari dari pemikiran tentang pentingnya menghormati sebuah sikap penuh teladan. Disamping juga sebagai upaya untuk memunculkan figur alternatif bagi masyarakat secara luas. “Terutama bagi para generai muda yang saat ini cenderung miskin figur. Setidaknya, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua,” tambah pria yang sehari-hari juga aktif sebagai ketua UPK kecamatan Rawajitu Utara ini. Lebih jauh, dia juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan Gelar Kapasitas Masyarakat Inspiratif ini, pesertanya akan mencakup beberapa kategori bidang. Kategori tersebut antara lain bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya serta bidang pertanian dan perkebunan. Dari keempat kategori tersebut, nantinya tim juri akan menentukan masing-masing satu orang sebagai nominator pemenang. Dan Pokja RBM menyediakan hadiah berupa uang sebesar 2,5 juta, piala dan piagam bagi para nominator yang terpilih dimasing-masing bidang. Yang penting untuk dicacat, pelaksanaan kegiatan ini tidak dilakukan secara ekslusif. “A r t i n y a , siapapun bisa mendaftarkan dirinya atau orang lain sebagai peserta calon mominator. Sebab keputusan akhirnya akan ditentukan oleh kunjungan lapangan tim juri kekediaman para nominator, kunjungan dan penilaian itulah yang akan menentukan siapa yang benarbanar layak sebagai pemenang,” tutupnya. (red)
14
MUSaWaraH MUFaKat
edisi juli 2014
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Mesuji.
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok utusan tokoh perempuan dari perwakilan desa se-Mesuji.
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok utusan tokoh perempuan.
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok Penanggungjawab Operasional (PJO) Kecamatan se-Kabupaten Mesuji.
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok camat se-Kabupaten Mesuji.
FOTO MESUJI MANDIRI
DISKUSI kelompok utusan tokoh perempuan dari perwakilan desa se-Kabupaten Mesuji.
FOTO MESUJI MANDIRI
EVALUASI pelaksanaan Musrenbangkab oleh Kepala Badan PMD, PJO Kabupaten, Faskab Integrasi dan Bappeda.
FOTO MESUJI MANDIRI
PEMBUKAAN Musrenbangkab 2014 oleh Bupati Mesuji Khamamik.
edisi juli 2014
BeSt Practice
Podium Mandiri Kapan Dana SBSS Cair? (1) Bagaimana dengan dana SBSS tahun ini, kok tidak cair sampai saat ini? Ada apa dengan program pemberdayaan di kabupaten ini? (08996888xxx) Kapan Dana SBSS Cair? (2) Jika memang dana SBSS belum cair, kenapa satuan kerja terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak turun ke UPK untuk menjelaskan secara langsung. (085699761xxx) Kapan Dana SBSS Cair? (3) Apakah Program SBSS memang sudah tidak diperhatikan lagi? (085386880xxx) Kapan Dana SBSS Cair? (4) Kami pelaku pemberdayaan di Kabupaten Mesuji cukup miris melihat progress program pemberdayaan dua tahun belakangan ini. (085377991xxx) Kapan Dana SBSS Cair? (5) Mohon Bapak Bupati Mesuji yang terhormat perhatikan program SBSS. Wassalam. (089978900xxx) Kapan Dana SBSS Cair? (6) Bapak Bupati Mesuji yang terhormat tolong segera cairkan dana SBSS supaya kami bisa merasakan program PNPM yang berkualitas. (085688124xxx)
15
CMYK
16
edisi juli 2014
a
b
UPK Pancajaya Punya Kantor Sendiri SETELAH melakukan perjuangan yang panjang, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pancajaya akhirnya memiliki kantor sendiri. Gedung megah yang berdiri di atas lahan seluas 20 x 25 meter persegi ini diresmikan oleh Staf Ahli Bupati Mesuji Nawawi Matni akhir Juni 2014 silam. Tidak hanya peresmian, UPK Pancajaya juga menggelar istigosah, sunatan massal dan pemberian tali asih bagi rumah tangga miskin (RTM) di kecamatan setempat. Rangkaian kegiatan bakti sosial ini sebagai wujud syukur atas kesuksesan pembangunan kantor UPK yang berdampingan dengan Balai Desa Adimulyo itu. Ketua UPK Pancajaya Supriyanto mengatakan proses pembangunan gedung tersebut menelan anggaran Rp184. 632.000. Dia mengakui banyak mendapatkan kendala, terutama dana pembangunan yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemkab Mesuji. “Tepat setahun proses
pembangunannya hingga finishing,” katanya. Supriyanto menyatakan waktu setahun bisa dikebut lagi apabila Pemkab Mesuji menepati janjinya. Sebab, masih katanya, saat peletakan batu pertama pemkab setempat menjanjikan bantuan dana untuk membiayai pembangunan kantor UPK Pancajaya. “Kami sempat menunggu, sehingga proses pembangunan terhenti. Karena bantuan tak kunjung tiba, kami bertekad menyelesaikan sendiri dengan keterbatasan dana,” tukasnya. Dia mengaku bahwa biaya pembangunan kantor UPK Pancajaya murni dari surplus simpan pinjam kelompok perempuan (SPP). “Alhamdulilah, program SPP di Kecamatan Pancajaya berjalan normal dan mendapatkan surplus. Dari surplus tersebut, dananya dialokasikan untuk menambah biaya pembangunan kantor UPK,” ungkapnya. Pembagian surplus dilakukan
f CMYK
dalam bentuk uang tunai kepada 122 orang. Masing-masing orang mendapatkan uang cash Rp135.000. Dana surplus juga digunakanan untuk membiayai sunatan massal dan istigosah. “Total dana sosial dari surplus Rp22.831.000,” beber Supriyanto. Ketua BKAD Pancajaya Bambang Priyono mengapresiasi selesainya pembangunan kantor UPK dengan lancar tersebut. “Semoga pelayanan semakin prima dengan adanya kantor ini. Selain itu, kami juga berharap supaya seluruh pelaku pemberdayaan di kecamatan ini semakin semangat untuk melaksanakan program di seluruh desa,” katanya. Fasilitator Kabupaten (Faskab) Integrasi Yohanes TB. mengatakan bahwa kantor UPK Pancajaya ini menjadi contoh bagi enam UPK di Kabupaten Mesuji. Dia berharap keberadaan kantor UPK tersebut dijadikan ‘cambuk’ oleh enam UPK lainnya. “Jika kita berjuang maksimal
dan penuh semangat, maka lambat laun enam UPK yang belum memiliki kantor sendiri bisa terealisasi,” tegasnya. (jar) FOTO-FOTO UPK PANCAJAYA FOTO A INILAH gedung megah yang menjadi kantor UPK Pancajaya FOTO B STAF Ahli Bupati Nawawi Matni menggunting pita sebagai tanda diresmikannya kantor UPK Pancajaya. FOTO C FASKAB Integrasi Mesuji Yohanes TB. saat memberikan tali asih kepada rumah tangga miskin. FOTO D STAF Ahli Nawawi Matni saat membacakan sambutan Bupati Mesuji. FOTO E SUNATAN massal digelar dalam rangkaian kegiatan peresmian kantor UPK Pancajaya. FOTO F SEKRETARIS Kecamatan Pancajaya Tusman (paling kiri) foto bersama dengan anak-anak dan pelaku PNPM di wilayah setempat.
e
c
d
CMYK
CMYK