PTO 11 ; PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN by PNPM Mesuji

Kabupaten Mesuji PENJELASAN XI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

.1. Latar Belakang Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan menjadi pilihan dikarenakan pertama, efisiensi pembiayaan program dapat dicapai, kedua, adanya partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran, dan ketiga, adanya pemihakan bagi kaum miskin agar mereka terlibat dalam proses kegiatan. Dalam rangka penguatan kelembagaan, maka ada 2 unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu kegiatan kolektif di antara mereka, dan aturan main yang disepakati. Kegiatan kolektif adalah agregasi kegiatan bersama berkaitan dengan wujud hak ikut memiliki tiap anggota masyarakat, berjalannya keterwakilan sebagai bagian dari mekanisme pemberian mandat oleh masyarakat, dan menjelaskan batas kewenangan untuk mengukur manfaat dan biaya dari setiap pengambilan keputusan oleh masyarakat. Aturan main yang disepakati adalah cara masyarakat mampu mengurangi ketidakpastian, menjabarkan usaha keberhasilan, pedoman jalan keluar bagi masalah bersama, serta mengurangi adanya penyimpangan anggotaanggotanya. Untuk lebih mengoptimalkan kualitas keduanya, diperlukan pelaku dan lembaga pengelola yang andal di masyarakat. Keandalan lembaga, selalu bertumpu pada kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya di mata masyarakat sebagai pemangku kepentingan. PNPM Mandiri Perdesaan melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak baik di desa maupun di kecamatan, diantaranya adalah TPK, kelompok SPP, kelompok UEP, UPK, dan BP-UPK. Keberadaan lembaga pengelola ini pada umumnya bersifat ad hoc/sementara (berkaitan dengan kebutuhan program), akan tetapi seiring dengan pendampingan yang baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan statutanya. Hal ini didukung kebijakan nasional. Organisasi kerja bentukan program adalah lembaga-lembaga yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam perkembangannya kini, organisasi kerja organisasi kerja diharapkan mampu menjalankan dan mengelola tindakan mekanis untuk dilakukan transformasi agar tumbuh menjadi kesadaran fungsional dan kesadaran kritis. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. Kebijakan penataan kelembagaan diwujudkan antara lain melalui penyediaan tenaga pendamping, fasilitator, dan kegiatan pelatihan-pelatihan. Penataan memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta menuntaskan status hak milik, delegasi dan keterwakilan, serta batas kewenangan. Dalam penjabaran batas kewenangan, yang paling mendasar adalah penjelasan tentang hubungan kelembagaan bersifat langsung dan hubungan yang bersifat fungsional.

1 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji 11.2. Kelembagaan Antar Desa Kelembagaan antar desa adalah lembaga yang dibentuk melalui PNPM, guna mendukung pelaksanaan kegiatan antar desa. Berbagai fungsinya meliputi: pengelolaan perencanaan partisipatif, pelaksanaan swakelola pembangunan, pengelolaan kegiatan dana bergulir, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang dimaksud dengan kelembagaan antar desa adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan unit-unit kerja yang ada di bawahnya, yaitu: Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Tim Verifikasi (TV) kegiatan prasarana, Tim Verifikasi (TV) kegiatan dana bergulir, dan unit-unit lain yang dapat dibentuk kemudian. Masa kerja kepengurusan di dalam kelembagaan antar desa dibatasi dalam periode kepengurusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Pembatasan periodisasi merupakan amanah demokrasi dimaksudkan untuk melakukan penyegaran, regenerasi dan pemerataan pengalaman mengurus organisasi.. Setelah berakhir masa bakti seseorang dalam kelembagaan antar desa, maka yang bersangkutan dapat dipilih dan diangkat kembali di lembaga atau unit kerja yang berbeda, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Skema kelembagaan antar desa dijelaskan dalam gambar berikut: lBKAD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (TPU, TPK, TM, TP, BKM)

Lembaga Komunitas Camat Kades/BPD Dusun, RT/RW, Klp sosial

KLP UEP/SPP BUMDES LEMBAGA ADAT PENDAMPING USAHA KADER PEMBERDAYAAN DESA

PENDAMP I NG LOKAL UPK LEMBAGA PENDUKUNG

BKD

LEGENDA Langsung Koordinatif Otonom Koordinatif Ko-operatif Pembinaan

Kabupaten Mesuji

11.3.

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. BKAD dibentuk berdasarkan UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005, pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil-hasil PPK, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri pada Agustus 2006. Sesuai PP 72 tahun 2005, bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya. Bidang-bidang ini selaras dengan kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Sejak awal BKAD diperlakukan sebagai organisasi kerja yang historis (berangkat dari pengalaman program sebelumnya, misalnya kerjasama desa, musyawarah antar desa), partisipatif (dukungan masyarakat dan desa), mendorong keswadayaan masyarakat (dukungan para pihak merupakan hal yang diperjuangkan). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan BKAD. Hal-hal yang harus diperhatikan itu menyangkut: a. Keterlibatan desa b. Partisipasi masyarakat c. Persyaratan dan seleksi calon pengurus BKAD d. Ketersediaan dokumen proses e. Proses pembentukan bertahap f. Tersusunnya statuta/AD ART organisasi g. Tersusunnya rencana kerja organisasi h. Sosialisasi rencana kerja kepada para pihak i. Dukungan para pihak terhadap rencana kegiatan BKAD j. Pelaksanaan kegiatan kerja k. Evaluasi kegiatan Persyaratan dan Seleksi Calon Pengurus BKAD Dalam rangka mengoptimalkan peran yang harus dijalankan, seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi pengurus BKAD harus memiliki kualifikasi minimal, sebagai berikut: a. Jujur. b. Bertanggung jawab. c. Mempunyai jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat d. Mempunyai pengalaman dalam organisasi e. Mempunyai bakat kepemimpinan lokal f. Memiliki visi dan perspektif membangun masyarakat g. Mempunyai ketrampilan komunikasi dan fasilitasi. h. Mempunyai kemampuan/keterampilan dalam melakukan resolusi penyelesaian masalah. i. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan lembaga dan atau organisasi.

3 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji Kualifikasi di atas meliputi kapasitas yang berkaitan dengan bakat, jiwa/karakter, pengalaman sosial, visi, ketrampilan sosial, pengetahuan. Dalam kaitan dengan seleksi dan rekruitmen, FK dan Faskab memfasilitasi proses ini dengan instrument yang dikembangkan. Proses seleksi calon pengurus BKAD sangat menentukan arah gerak organisasi ke depan. Kesalahan memilih orang dapat menyebabkan organisasi tidak berjalan dan gagal meraih kepercayaan masyarakat. Langkah fasilitasi untuk mendapatkan calon pengurus BKAD adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi ke desa tentang rekruitmen calon Sosialisasi dilakukan memanfaatkan forum Musdes, hal ini agar informasi dapat diketahui masyarakat pada umumnya. b. Pengajuan nama calon dari tiap desa Pengajuan nama calon dibahas dan ditetapkan melalui Musdes (bisa bersamaan dengan musdes sosialisasi) c. Seleksi calon pengurus Seleksi dilakukan di kecamatan. Meliputi tes tertulis dan wawancara. Materi yang diujikan menyangkut hal-hal yang mendukung persyaratan kualifikasi yakni karakter, kejujuran, tanggung jawab, jiwa kader, kepemimpinan, perspektif pembangunan, ketrampilan fasilitasi, motivasi, serta pengalaman yang relevan.

.3.1.

Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BKAD dengan langkah sebagai berikut :

Sosialisasi pembentukan BKAD pada MAD . Sosialisasi dimaksudkaan untuk memberikan penjelasan kepada wakilwakil masyarakat desa tentang badan kerja sama antar desa. Peserta terdiri dari wakil desa sebagaimana dalam ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan dibantu PjOK. Sebagai narasumber adalah Camat, TK PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten dibantu PjOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh konsultan manajemen di provinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat. Agenda yang dibahas pada MAD meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, dan PP 73/2005 tentang Kelurahan, SE Mendagri No 414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa, dan kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesepahaman wakil-wakil desa untuk mendorong pembentukan BKAD. Dokumen kesepahaman ini tertuang dalam berita acara dengan dilampiri risalah dan daftar hadir.

b. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MD . Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa tentang badan kerja sama antar desa yang telah disosialisasikan dalam MAD. Peserta sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan sosialisasi ini dipandu oleh KPM-D/K dan atau Fasilitator Kecamatan. Sebagai narasumber adalah PjOK, Kades dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan.

Kabupaten Mesuji Agenda yang dibahas pada sosialisasi meliputi pertama, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 72/2005 tentang Desa, dan PP 73/2005 tentang Kelurahan, SE Mendagri No 414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintah desa, kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan amanat undangundang dimaksud. Agenda khusus yang dibahas di MD adalah keputusan desa untuk membentuk/bergabung dalam BKAD. Hasil dari kegiatan ini adalah dipilih dan ditetapkannya Badan Kerjasama Desa (BKD) yang anggotanya terdiri dari 6 orang wakil desa peserta MAD. Penetapan anggota BKD ini dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang diketahui oleh BPD (ketentuan tentang BKD mengacu/menggunakan referensi Permendagri 38 Tahun 2007 tentang BKAD). Selain itu, pada kegiatan ini desa menyepakati akan membentuk BKAD dan menugaskan BKD untuk mewakili desa untuk keperluan tersebut. Dokumen keputusan termasuk dokumen persetujuan dari BPD tertuang dalam Berita Acara dengan dilampiri notulensi dan daftar hadir.

Pembentukan BKAD saat MAD MAD ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti keputusan MD sosialisasi pembentukan BKAD. Kegiatan ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh PjOK. Peserta terdiri dari wakil desa sebagaimana tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai narasumber adalah Camat, Kades dan Fasilitator Kabupaten. Untuk kecamatan phase out fasilitasi akan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten dibantu PjOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan oleh konsultan manajemen di provinsi dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat. Agenda pembahasan pada MAD adalah pertama, laporan hasil keputusan MD tiap-tiap desa yang berkaitan dengan pembahasan pembentukan BKAD. Kedua, pengumuman pembentukan BKAD Kecamatan... (nama kecamatan) tertuang dalam berita acara. Ketiga, pemilihan dan pembentukan pengurus BKAD. Pengurus BKAD dapat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk fungsi-fungsi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan musyawarah. Keempat, fasilitasi penyusunan AD/ART BKAD yang melibatkan peserta wakil-wakil desa. Fasilitasi ini harus memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pembentukan BKAD ini, terhadap kecamatan yang tidak ada Fasilitator Kecamatan, fasilitasi pembentukan dilakukan oleh Fasilitator Kabupaten.

11.3.2.

5 PENJELASAN XI

Fasilitasi Penetapan AD ART BKAD Tujuan:  Telah dimiliknya BKAD dengan aturan dasar organisasi/statute/AD ART  AD ART BKAD menjadi acuan dasar lembaga UPK dan lembaga pendukung teknis lainnya  Adanya pedoman dasar tentang hubungan kelembagaan antar desa (BKAD, UPK, BP-UPK)  AD ART menjadi acuan penyusunan Prosedur Standar Operasional bagi UPK dan lembaga pendukung teknis lainnya  AD ART menjadi acuan pengembangan organisasi ke depan

Kabupaten Mesuji

Proses Fasilitasi:  Pembentukan tim penyusun AD ART (unsur BKAD terpilih, UPK, BPUPK, PL, pelaku lain). Tim menyusun kerangka AD ART difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan/Kabupaten  Kerangka AD ART dibahas dan diisi secara lengkap dan menyeluruh dalam MAD  Rancangan hasil pembahasan ditetapkan dalam MAD setelah sebelumnya diverifikasi oleh fasilitator.  Publikasi AD ART BKAD kepada masyarakat melalui media informasi Hal-hal berikut wajib diatur dalam AD/ART organisasi BKAD:

a.Musyawarah Antar

Desa (MAD) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan BKAD. Penyusunan dan penetapan AD/ART organisasi dilakukan dan ditetapkan dalam MAD.

AD sekurang-kurangnya memuat tentang Para pendiri BKAD; dasar dan azas organisasi; visi-misi dan tujuan organisasi; tata cara pembentukan dan pembubaran organisasi; keanggotaan dan kepengurusan; tata cara pemilihan dan pemberhentian anggota, pengurus atau staf profesional; kekayaan/harta benda.

c.ART harus mengatur tentang, mekanisme kerja dan fungsi, tugas, hak dan kewajiban, peran dan tanggung jawab BKAD serta tata hubungan dengan organ-organ pelaksana dibawahnya seperti UPK, BP-UPK, TV Kegiatan atau yang lain, sebagai layaknya satu rumah tangga.

Kepengurusan BKAD dibedakan menjadi Pengurus Harian dan

Anggota.

e.Pengurus

Harian tidak berasal dari unsur Kepala Desa atau BPD, dengan pertimbangan bahwa Pengurus Harian harus dapat bekerja penuh dengan tugas dan tanggungjawab organisasi yang konkrit, dan berkantor tetap/rutin (perlu diatur minimal jam berkantor per-hari). Untuk itu diperlukan pengaturan mekanisme insentif dan operasional tugas dan kantor serta sumber-sumber pembiayaannya.

f. Pengurus Harian terdiri atas: 1. Ketua: bertindak sebagai

penanggung jawab menyeluruh pengelolaan kegiatan kerjasama antar desa;

secara

Sekretaris: bertugas mengerjakan urusan administrasi kesekretariatan dan membuat laporan pengelolaan seluruh kegiatan (termasuk pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan) dan laporan rekapitulasi seluruh aktifitas organisasi di bawahnya (UPK, BP-UPK, TV Kegiatan, Tim Pendanaan);

Bendahara: bertugas melakukan pengelolaan keuangan BKAD dan menyusun laporan keuangan;

4. g.

Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan;

Anggota BKAD adalah seluruh mandataris dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu 6 (enam) orang wakil per desa yaitu Kepala desa, 2 (dua) orang wakil dari BPD/nama-sebutan lain yang sejenis, dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat (sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari keenam wakil tersebut adalah perempuan). Pengurus Harian BKAD dipilih dari dan merangkap sebagai anggota.

Kabupaten Mesuji

Dalam melakukan penyusunan AD-ART BKAD sebagaimana dimaksud di atas, perlu memperhatikan ketentuan dasar sebagai berikut : a. Memperhatikan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, karakteristik lokal, dan pengalaman selama ini, b. Memuat sekurang-kurangnya status definisi dan kepemilikan, keanggotaan dan keterwakilan, hubungan antar kelembagaan, kewenangan mengambil keputusan, bentuk-bentuk keputusan, serta sasaran yang harus dicapai. c. Menjelaskan definisi dan kepemilikan berisi ketentuan umum, nama tempat dan kedudukan, serta azas BKAD. d. Menjelaskan keanggotaan dan keterwakilan berisi keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti. e. Pencapaian sasaran harus bisa menjabarkan visi dan misi BKAD. f. Bab tentang ketentuan umum berisi pasal tentang status kepemilikan, keanggotaan, cara mengambil keputusan, serta kewenangan BKAD. g. Bab tentang nama, tempat kedudukan berisi nama dan alamat kedudukan BKAD. h. Bab tentang azas BKAD berisi azas idiil dan azas operasional. i. Bab tentang keanggotaan berisi pasal tentang status, hak dan kewajiban anggota. j. Bab tentang kepengurusan berisi pasal tentang syarat-syarat, mekanisme pemilihan, serta masa bakti. k. Bab tentang hubungan kelembagaan berisi pasal-pasal hubungan BKAD dengan UPK, Pemeriksa UPK, Lembaga Pendukung UPK, dan lain-lain. l. Bab tentang pengambilan keputusan berisi pasal tentang jenjang keputusan dan bentuk-bentuk keputusan dan bentuk-bentuk kerja sama. m. Bab tentang visi menjabarkan tentang peran partisipasi dengan cara kerja sama untuk menciptakan kemandirian dan kesejateraan bersama sesuai potensi dan karakteristik lokal. n. Bab tentang misi menjabarkan keputusan partisipatif pada proses pembangunan dengan melakukan kerja sama. o. Isi bab dan pasal-pasal sesuai dengan ketentuan ini dapat dibahas, dirumuskan di tiap kecamatan dengan difasilitasi oleh fasilitator kecamatan. p. Dengan memperhatikan karakteristik lokal dan sesuai dengan pokokpokok ketentuan dasar AD/ART ini, muatan tiap-tiap kecamatan tidak selalu sama. q. Penyusunan rancangan AD/ART ini setelah selesai ditetapkan menjadi AD/ART BKAD dengan keputusan Musyawarah Antar Desa. r. Keputusan AD/ART BKAD dikeluarkan dengan berita acara keputusan yang disahkan dengan surat penetapan Camat, SK Bupati. Statuta (AD/ART BKAD) menjadi acuan penyusunan standar prosedur operasional setiap kelembagaan BKAD (UPK, BP-UPK, lembaga lain di bawah BKAD). Standar kerja ini merupakan suatu standar operasional

7 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji masing-masing yang ditetapkan oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Dalam kaitan pengembangan BKAD sebagai organisasi kerja pembangunan partisipatif antar desa, maka keberadaannya didukung adanya lembaga pengelola (UPK), pengawas (BP-UPK), lembaga terkait lain. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang perlu dijaga kelestariannya. Desain penataan kelembagaan dasar mentargetkan tuntasnya masalah menyangkut penataan kelembagaan antar desa dalam dimensi pembentukan BKAD, statuta dan payung hukum BKAD, standar prosedur operasional lembaga-lembaga dalam naungan BKAD serta hubungan kelembagaan yang ada. Standar Prosedur Operasional setiap kelembagaan BKAD diatur dengan suatu standar kerja teknis masing-masing yang ditetapkan oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).

11.3.3.

Fasilitasi Payung Hukum BKAD Payung hukum merupakan upaya perlindungan terhadap potensi dan kekuatan masyarakat oleh Pemerintah. Kelembagaan BKAD (termasuk lembaga pengelola teknisnya) merupakan aset masyarakat yang wajib dilindungi keberadaan dan eksistensinya. Ketentuan mengenai payung hukum ini mengacu pada peraturan mengenai produk hukum daerah. Tujuan:  Agar Kelembagaan BKAD (BKAD, UPK, BP-UPK, Lembaga Pendukung Teknis) mempunyai kekuatan berupa payung regulasi daerah  Untuk mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak sehingga memudahkan pengembangan peran organisasi Proses Fasilitasi:  BKAD menyiapkan semua dokumen kelembagaan (dokumen proses pembentukan, AD ART, SOP UPK, SOP BP-UPK, SOP Lembaga Pendukung Teknis, dokumen rencana kerja dsb)  BKAD mengajukan berkas pengajuan lengkap kepada biro hukum daerah melalui TK Kabupaten

11.3.4.

Tugas Pokok dan Fungsi BKAD: BKAD PNPM Mandiri Perdesaan

Dasar Pembentukan: 1. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP 73 tahun 2005 tentang Kelurahan 3. SE Mendagri tentang Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil Program Petunjuk Pelaksanaan dan Referensi: 1. Panduan Penataan Kelembagaan PNPM-PPK 2. PTO PNPM-Mandiri Perdesaan

Kabupaten Mesuji 3. Modul Pembentukan BKAD 4. Bahan Bacaan Kelembagaan 5. Materi Pengembangan Lapangan Tujuan Umum Pembentukan: untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil program meliputi hasil kegiatan, sistem, lembaga, dan asset produktif. Tujuan Khusus Pembentukan: untuk membentuk BKAD sebagai organisasi kerja berperan dalam kegiatan pembangunan partisipatif, kerjasama antar desa, pengembangan asset produktif, pengorganisasian dan pengembangan program

No 1

9 PENJELASAN XI

Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Pembangunan Partisipatif 1. Meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antar desa. 2. Melakukan pengelolaan hasilhasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif. 3. Menjembatani terwujudnya penggalian gagasan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa. 4. Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif. 5. Memotivasi dan mendorong kelompok RTM agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. 6. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif. 7. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan. 8. Menjaga sistem, mekanisme,

Kompetensi BKAD

Mampu melakukan pengelolaan musyawarah masyarakat. 2. Mempunyai kemampuan mengorganisir dan mengembangkan masyarakat. 3. Memahami proses penggalian gagasan masyarakat. 4. Memahami syarat-syarat kelembagaan partisipatif. 5. Mampu mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat partisipatif. 6. Mempunyai kecakapan memotivasi RTM untuk lebih terlibat dalam kegiatan. 7. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku di desa dan antar desa. 8. Mempunyai kemampuan melakukan supermonevpel di lapangan. 9. Mempunyai pemahaman yang utuh terhadap model pembangunan partisipatif 10. Mempunyai kecakapan fasilitasi perdes partisipatif.

Kabupaten Mesuji

Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD aturan main, dan prinsipprinsip pembangunan partisipatif. 9. Mendorong lahirnya perdes partisipatif berkaitan dengan kelembagaan, dan hasil-hasil pembangunan partisipatif. 10. Menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.

Kegiatan Antar Desa 1. Memfasilitasi pembahasan, perumusan, dan penyusunan kesepakatan-kesepakatan kerja sama antar desa. 2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa. 3. Melakukan identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa. 4. Mengembangkan informasi potensi desa-desa dalam lingkup wilayahnya. 5. Memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa. 6. Memfasilitasi keberlanjutan fungsi-fungsi kelembagaan desa dan antar desa dalam pengelolaan kegiatan dan kerja sama antar desa. 7. Mengelola informasi masyarakat antar desa untuk menumbuhkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama. 8. Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di

Kompetensi BKAD

11. Mempunyai kemampuan menjalin dan membina kerja sama dengan pihak ketiga.

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

Mempunyai kecakapan fasilitasi kesepakatan kerja sama antar desa. Mempunyai kemampuan melaksanakan kerja sama antar desa. Mampu melakukan identifikasi potensi desa. Mempunyai kecakapan mengelola informasi potensi desa hasil identifikasi. Mempunyai kecakapan menangani perselisihan dan masalah antar desa. Mampu mendorong berfungsinya lembaga desa dan antar desa dalam kaitan kerja sama antar desa. Mampu mengelola sistem informasi untuk masyarakat. Mempunyai kemampuan mengorganisir kegiatan pelestarian kegiatan. Mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan sanksi lokal.

Kabupaten Mesuji

11 PENJELASAN XI

Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD desa dan antar desa dalam kaitan pengelolaan kegiatan antar desa. 9. Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan desa dan antar desa. Pengembangan Aset Produktif 1. Memfasilitasi terbentuknya kerja sama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal, teknologi tepat guna. 2. Mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang andal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program. 3. Membantu dan mendorong fasilitasi akses sumber bantuan bagi kelompok/lembaga usaha masyarakat baik produksi, distribusi maupun pemasaran. 4. Mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal. 5. Melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelakupelaku ekonomi di wilayahnya. 6. Mendorong pengembangan Tim Pengawas UPKsebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang andal dan dapat dipercaya. 7. Mendorong pengembangan lembaga penunjang UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 8. Meningkatkan efektivitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.

Kompetensi BKAD

1. 2.

3. 4.

Mempunyai kemampuan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Mampu menyusun rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam kaitan sebagai lembaga keuangan mikro dan pengelola teknis program. Mampu melakukan akses ke sumber bantuan sesuai dengan kebutuhan. Mampu memfasilitasi pembentukan kelompok/lembaga ekonomi masyarakat. Mampu melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku-pelaku ekonomi di wilayahnya. Mampu meningkatkan mutu pemeriksaan dan pengawasan keuangan oleh BP-UPK. Mampu mendorong berfungsinya lembaga penunjang sesuai kebutuhan.

Kabupaten Mesuji

No 4

11.3.5.

Lingkup Tugas Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Pengorganisasian dan Pengembangan Program 1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Memotivasi pelaku-pelaku kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan. 4. Mendorong kualitas partisipasi dan keswadayaan masyarakat. 5. Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program. 6. Mengkoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi. 7. Mengkoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan teknis program. 8. Meningkatkan kinerja tim pelestarian yang telah terbentuk dan mendorong pihak desa untuk mengembangkan kegiatan pelestarian hasil-hasil kegiatan. 9. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja pengelolaan program, baik pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya.

Kompetensi BKAD

1. Mempunyai kemampuan memimpin, manajerial, dan evaluasi terhadap kegiatan dan pelaku-pelaku kegiatan. 2. Mempunyai kecakapan sosialisasi, fasilitasi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. 3. Mempunyai kemampuan advokasi kebijakan publik. 4. Mempunyai kemampuan komunikasi publik lesan dan tulisan secara memadai.

Perencanaan Kerja BKAD Organisasi kerja apapun wajib mempunyai rencana kerja. Rencana kerja ini dirumuskan dari visi atau tujuan organisasi. Pada dasarnya rencana kerja organisasi disusun untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dirumuskan setahap demi setahap. Manfaat organisasi mempunyai rencana kerja adalah agar roda organisasi dapat berjalan nantinya sesuai arah yang telah direncanakan. Rencana kerja organisasi jika diimplementasikan dengan baik pada akhirnya akan mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Kabupaten Mesuji

Kaidah menyusun rencana kerja organisasi:  Jelas Kegiatan yang direncanakan harus spesifik dan dapat dipahami isi dan maksudnya  Dapat diukur Rencana kegiatan sebaiknya dapat diukur target output yang dihasilkan  Terjangkau Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kapasitas pelaksana organisasi tersebut  Relevan Rencana kegiatan bukanlah kegiatan yang tidak ada hubungan dengan peran serta fungsi organisasi. Rencana kegiatan sebaiknya juga bukan merupakan kegiatan yang telah dilakukan unit kerja lainnya  Kerangka waktu Rencana kegiatan yang baik mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang jelas Langkah penyusunan rencana kerja BKAD:  Pendalaman tupoksi BKAD  Pendalaman tahapan kegiatan program  Pembahasan konteks kebutuhan lokal  Pembahasan kekuatan dan kelemahan organisasi  Pembahasan peluang dan ancaman organisasi  Penyusunan draft rencana kerja sesuai prinsip penyusunan rencana kerja, kekuatan dan peluang organisasi, tupoksi, serta konteks kegiatan program Metode yang dipakai dapat menggunakan FGD dan curah pendapat.

Form Rencana Kerja: Rencana Kerja BKAD 2010 No Kegiatan Waktu Januari 1

(sesuai (Minggu ketentuan di berapa) atas)

Pebruari

Maret (dst)

Hal yang perlu diperhatikan: Waktu penyusunan rencana kerja sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja UPK, Tim Pengawas UPKdan pelaku lain agar terjadi singkronisasi kegiatan. Koordinator penyusunan rencana kerja ini adalah BKAD.

13 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji 11.3.6.

Pelaporan kegiatan dan administrasi keuangan BKAD BKAD berkewajiban menyusun laporan kegiatan dan laporan administrasi keuangan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada MAD. Pengelolaan administrasi dan keuangan BKAD dilakukan secara mandiri oleh Pengurus Harian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi kerjasama antar desa sebagai organisasi kerja profesional. Secara berkala tahunan BKAD melaporkan pertanggungjawaban kinerja organisasi di forum MAD. Format laporan kegiatan dan administrasi keuangan sebagai berikut: Contoh format laporan kegiatan BKAD: No .

Tanggal

Lokasi dan Kegiatan

Rekomendasi

Sumber-sumber pendanaan BKAD dapat digali dari pembagian alokasi surplus tahunan UPK (khusus untuk kegiatan dana sosial, pengembangan kelembagaan, operasional BP-UPK, dan operasional BKAD), sumbangan desa-desa, bantuan masyarakat, bantuan Pemerintah Daerah, maupun sumber lain yang tidak melanggar peraturan. Pembiayaan Operasional BKAD dan Sumber Dana:

a.Seluruh

pembiayaan operasional kantor, honorarium/insentif Pengurus Harian dan rapat-rapat/musyawarah serta biaya lain yang telah disepakati disusun dalam dokumen rencana kerja dan rencana anggaran dan biaya (RAB) tahunan terperinci disertai dengan target/tolok ukur pencapaian;

Rencana kerja dan RAB tersebut kemudian selanjutnya dipresentasikan dalam MAD dan diambil keputusan rapat secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil MAD.

c.Sumber

pembiayaan yang diperoleh dari surplus atau pendapatan Jasa Keuangan/Pinjaman Dana Bergulir yang secara khusus sudah dipisahkan dan menjadi pendapatan tahunan organisasi Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD. Pembiayaan harus memperhitungkan faktor efisiensi, tugas dan tanggungjawab serta kinerja seluruh organisasi dalam kerjasama antar desa (BKAD, UPK, BP-UPK, TV Kegiatan). Perlu dipahami bahwa sumber dana untuk pembiayaan yang terbatas dan dengan bertambahnya pos belanja yang harus dibiayai, maka harus ditentukan skala prioritas pembiayaan. Stimulan biaya operasional 2% dari BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk kecamatan lokasi aktif (bukan phase-out), dapat dipergunakan sebagai tambahan jika disepakati MAD.

Kabupaten Mesuji Penggunaan pendanaan ini harus dilakukan pencatatan dan pengelolaannya dilakukan secara transparan oleh pengurus BKAD, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan di dalam MAD . Contoh format laporan administrasi keuangan BKAD: No .

Tanggal

Keterangan Transaksi

11.3.7. Pemilihan,

Pemasuka n

Pengeluaran

Saldo

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

BKAD Sejalan dengan penataan kelembagaan kerjasama antar desa yang sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta tuntutan profesionalitas kinerja organisasi maka Pengurus Harian perlu disesuaikan dengan koridor kebijakan sebagai berikut:

a.Masa

jabatan Pengurus Harian adalah 3 (tiga) tahun. Selanjutnya dapat dipilih kembali sampai batasan periode kepengurusan berakhir sebagaimana ditetapkan oleh MAD

Pengurus Harian BKAD dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).

c.MAD

dinilai sah dan dapat dilaksanakan dengan ketentuan 75% anggota MAD hadir, dan dari jumlah tersebut seluruh desa (100%) di kecamatan tersebut harus terwakili dalam kehadiran tersebut.

Peserta rapat MAD terdiri dari :

1.Seluruh

anggota MAD dimana setiap anggota mempunyai hak suara/pendapat yang sama dalam pengambilan keputusan (one man one vote).

2.Rapat

MAD bersifat terbuka untuk umum. Untuk menjamin keterbukaan tersebut maka unsur-unsur berikut dapat diundang hadir secara khusus sebagai peninjau (tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan) dalam MAD:

a) b) c)

Anggota DPRD (asal daerah pemilihan setempat),

d) e)

BPD atau sebutan lainnya,

SKPD terkait program/kegiatan kerjasama antar desa,

Camat, Danramil, kecamatan),

Kapolsek

(pejabat

pemerintahan

LSM, Ormas keagamaan dan lembaga kemasyarakatan lain seperti NU, Muhammadiyah, MAWI, DGI, Persada,

f) Perguruan Tinggi, dosen atau peneliti, g) Jurnalis/wartawan, 15 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji

h) Wakil RTM dan Wakil perempuan dari setiap desa, i) Tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, j) Anggota masyarakat lainnya yang berminat hadir. e.Sepertiga

jumlah Anggota BKAD dapat menyatakan secara tertulis (atau menyatakan mosi tidak percaya kepengurusan) dan meminta dilakukan MAD Istimewa sebelum masa jabatan pengurus harian berakhir, jika dalam menjalankan organisasi Pengurus Harian BKAD melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.Sengaja

melakukan pelanggaran ketentuan program (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, AD-ART BKAD),

2.Melakukan penyalahgunaan dana yang dikelola, 3.Ditemukan adanya kesengajaan membuat laporan

rutin (laporan publik yang dipasang di papan/media informasi) yang berisi fiktif atau manipulatif,

4.Berhalangan

yang menyebabkan buruknya kualitas kinerja BKAD (Kehadiran di kantor kurang dari 50% dari jumlah hari kerja dalam sebulan),

5.Tidak lagi berdomisili di wilayah kecamatan (pindah penduduk), 6.Sebab-sebab lain yang sah dan diatur dalam AD/ART; Pengurus Harian wajib menyelenggarakan MAD Istimewa untuk mendengar penjelasan atau tanggapan atas mosi tidak percaya anggota. Selanjutnya MAD menetapkan keputusan perihal mosi diterima atau mosi ditolak. Jika mosi diterima maka MAD memilih dan menetapkan kepengurusan baru. Dan selanjutnnya MAD dapat memutuskan dan memerintahkan pengurus harian BKAD yang baru menindaklanjuti dengan menyelesaikan perkara secara damai atau mengajukan perkara yang bersangkutan secara pidana atau perdata ke proses peradilan (jika kasusnya memang terkait penyimpangan dana). Tetapi jika mosi ditolak maka pengurus harian ditetapkan untuk melaksanakan rencana kerja sesuai dengan masa jabatan. Mosi tidak percaya Anggota BKAD dan pelaksanaan MAD Istimewa hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 masa jabatan BKAD. Penegasan: Koridor kebijakan ini diambil dan ditetapkan PNPM Mandiri Perdesaan dengan maksud untuk memberikan kepastian kinerja organisasi BKAD dapat dikontrol atau tetap dapat dikendalikan dari keadaan â&#x20AC;&#x153;darurat penyimpanganâ&#x20AC;? yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika masyarakat menilai bahwa koridor kebijakan ini terlalu longgar maka MAD dapat menyusun pengaturan yang lebih terinci dalam AD/ART BKAD. Sepanjang hal ini belum diatur, maka ketentuan ini tetap berlaku mengikat.

11.3.8. 16

Ketentuan Honorarium dan Tunjangan BKAD

Kabupaten Mesuji Ketentuan Penetapan Honor dan tunjangan ditetapkan melalui MAD berdasarkan kemampuan keuangan BKAD. Hal berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan penggajian (honorarium dan tunjangan) atau pemberian insentif pengurus harian:

a.Penetapan

honor yang diberikan setiap bulan harus mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan kewajiban kepengurusan yang dijabarkan dalam kegiatan rutin (sehingga memerlukan sejumlah jam kerja per-hari). Perlu diingat bahwa BKAD adalah lembaga sosial/kemasyarakatan (bersifat nonprofit) sehingga pengurus hanya bekerja paruh waktu (tidak purna/penuh waktu) dan pengabdian sebagai sukarelawan, sehingga dengan demikian perhitungan honorarium sebenarnya merupakan konversi dari jam kerja profesional individu pengurus yang dipergunakan selama mengelola kepengurusan.

Perhitungan honor juga mempertimbangkan ketersediaan dana/uang atau kekayaan yang ada. Perlu ditegaskan bahwa prinsip pembiayaan adalah mendahulukan/memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penggajian (honor, tunjangan dan operasional) staf-staf profesional di sektor atau unit kegiatan UPK, Tim Pengawas UPK dan TV Kegiatan.

c.Formula perhitungan seyogyanya telah memperhatikan: 1.Lama masa bakti di PNPM Mandiri Perdesaan, 2.Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten yang disetarakan

untuk

keterampilan tenaga kerja dan jumlah jam kerja pelayanan,

3.Pagu dana yang tersedia untuk honorarium. 4.Tunjangan dapat berupa transportasi dan

uang makan harian yang dihitung dari jumlah kehadiran di kantor BKAD.

Tunjangan Transport pembinaan disesuaikan berdasarkan realisasi pembinaan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional dengan besaran kewajaran, misalnya: penggantian transport biaya reguler, penggantian bahan bakar minyak dan sebagainya.

e.Tunjangan

yang bersifat kebutuhan individu secara langsung misalnya: asuransi, tabungan pensiun, kesehatan, dan sejenisnya tidak diperbolehkan dibayar dengan biaya operasional BKAD.

11.3.9.

Pengembangan Kelembagaan BKAD BKAD ke depan mengembangkan unit-unit kerja menurut kebutuhan desadesa yang melakukan kerjasama sesuai PP 72/2005 serta hasil-hasil program. Unit-unit kerja di bawah BKAD diantaranya adalah:  Unit kerja Pengelola Kegiatan (UPK)  Unit kerja Pengawas UPK (Tim Pengawas UPK)  Unit kerja Verifikasi Kegiatan (TV)  Unit kerja Pendanaan Perguliran (Tim Pendanaan)  Unit Kerja Lain yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan serta kesepakatan masyarakat dalam rapat tertinggi BKAD (MAD). Unit kerja itu diantaranya terkait pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pembangunan partisipatif, pengembangan ekonomi perdesaan dll. Hubungan BKAD dengan unit-unit kerja BKAD serta hubungan BKAD dengan kelembagaan di tingkat desa diatur melalui statuta organisasi BKAD (AD/ART BKAD). Perluasan dan pengembangan organisasi BKAD terkait dengan

17 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji peningkatan kerjasama desa dalam konteks dan cakupan yang lebih luas. Pengembangan kelembagaan BKAD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan desa yang telah diperkuat melalui Perdes Kerjasama Desa. Skema hubungan antar lembaga di tingkat desa dan antar desa tertuang dalam gambar

(Revisi):

11.3.10.

Pengorganisasian Lembaga/Pelaku Antar Desa Lembaga dan pelaku di tingkat kecamatan cukup banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan fungsi ini sebenarnya bermuara pada tujuan yang sama yaitu mencapai kemandirian masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan bersama ini diperlukan konsolidasi dan singkronisasi antar lembaga/pelaku desa dan antar desa. Hal ini bukan hanya terkait mengenai siapa mengerjakan apa, akan tetapi di dalam suatu kerja yang terorganisir, dibutuhkan rasa kebersamaan dan

Kabupaten Mesuji berkembangnya pola serta model kepemimpinan sehingga berkembang jiwa kader para pelaku yang ada di dalamnya. Kader dan kepemimpinan ibarat saluran irigasi yang baik serta air mengalir yang tiada henti. Saluran irigasi yang baik membutuhkan air agar bermanfaat. Air memerlukan sistem dan prasarana irigasi yang baik agar tepat ke tujuan. Kepemimpinan tanpa kader tidak mungkin, demikian juga sebaliknya. Keduanya dijiwai adanya nilai dan norma sehingga terlahir, tumbuh dan berkembang. Kegiatan yang dapat dikembangkan oleh BKAD dan lembaga/pelaku lain adalah menyelenggarakan rapat kerja antar desa. Rapat ini dikordinasikan oleh BKAD dan diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali setahun membahas agenda pokok berupa evaluasi pelaksanaan peran fungsi dan perencanaan kerja tahun berikutnya. Peserta rapat kerja ini bukan hanya BKAD, UPK dan Tim Pengawas UPK akan tetapi juga pelaku lainnya seperti PL, KPMD, TPK dan sebagainya. Substansi kegiatan ini sebenarnya adalah pembekalan tidak langsung mengenai kepemimpinan lokal dan kader-kaderisasi. Output kegiatan berupa pandangan rangkuman hasil evaluasi serta rencana kerja antar lembaga/pelaku yang terpadu dan solid.

11.3.11.

Pengelolaan RBM A. Pengertian Ruang Belajar Masyarakat (selanjutnya disebut RBM) adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis serta terbentuk sebagai hasil pengkondisian ruang bersama yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat pelaku program sendiri melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama, bertujuan untuk meningkatkan/mengembangkan kapasitas pelaku/masyarakat B. Pengelolaan RBM 1. Pengelola organisasi kerja dan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) adalah suatu gugus tugas atau Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja RBM) Kabupaten yang diketuai BKAD-UPK terpilih. 2. Organisasi tata laksana kerja Pokja RBM diatur dan diputuskan bersama oleh Forum/Rapat Anggota Pelaku RBM secara demokratis. Organisasi kerja Pokja berfungsi dan bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan sedangkan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang direncanakan, seperti rapat-rapat, pelatihan, workshop, acara/event-event dan lain sebagainya, dilakukan secara swakelola oleh kepanitiaan tertentu yang dibentuk berdasarkan keputusan forum/rapat anggotan pelaku RBM.

Pengembangan dan peng-gerakan RBM tahap lanjut, meliputi: 1. Pengembangan materi-materi terkait pembelajaran pengorganisasian yang skalanya lebih luas dengan isu agenda yang lebih kontesktual daerah seperti agenda advokasi, legislasi, jaringan sosial dsb.

2. Praktik jaringan dan kerjasama antar komponen masyarakat dan

19 PENJELASAN XI

antara

masyarakat

dengan

swasta

dengan

fokus

Kabupaten Mesuji penggalangan keswadayaan, sumber-sumber modalitas dan investasi ekonomi kerakyatan. a. Praktik jaringan dan kerjasama antar komponen masyarakat dan antara masyarakat dengan swasta dengan fokus penggalangan keswadayaan, sumber-sumber modalitas dan investasi ekonomi kerakyatan. b. Kerja-kerja jaringan dan kerjasama dilakukan oleh Pokja jaringan dan kerjasama RBM dengan tujuan mendorong, mengelola serta mengembangkan terbentukan pola, model dan hasil kerjasama jaringan yang lebih luas melibatkan antar unsur masyarakat dan antara masyarakat(kelembagaan) dengan pihak swasta. c. Dalam tahapan yang lebih lanjut, di setiap daerah ada potensipotensi pengembangan tempat belajar. Tempat-tempat belajar di daerah diantaranya bersumber dari pengalaman keberhasilan perorangan, lembaga, badan dan bentuk lain yang setelah dilakukan fasilitasi terbangun sinergi dengan kebijakan pengembangan ruang belajar masyarakat dalam bentuk penyediaan diri, tempat dan tenaga ahli dalam kegiatan belajar masyarakat. Contoh-contoh yang dapat dilakukan sinergi serta akses tempat belajar masyarakat diantaranya:  kantor pengacara,  kantor konsultan bisnis,  lembaga bimbingan belajar,  perusahaan,  perguruan tinggi Dalam konsep ini RBM meluas dalam skala dan tempat yang makin membuka akses belajar. Masyarakat dengan ragam pengalaman mereka sebagai mengembangkan diri sebagai universitas sosial/social university. 3. Praktik advokasi dan perlindungan hukum terutama terhadap aset yang telah menjadi milik kolektif masyarakat dengan melibatkan lebih banyak upaya serta usaha-usaha advokasi, legislasi, perluas peran-peran pengacara rakyat melalui bantuan hukum di kabupaten dan paralegal di kecamatan serta desa.  Selain melakukan kegiatan reguler tentang advokasi dan perlindungan hukum masyarakat, praktik advokasi dan perlindungan hukum terutama dikaitkan dengan aset yang telah menjadi milik kolektif masyarakat dengan melibatkan lebih banyak upaya serta usaha-usaha advokasi, legislasi, perluas peran-peran pengacara rakyat melalui bantuan hukum di kabupaten dan paralegal di kecamatan serta desa.  Tujuan kegiatan ini adalah mendorong pihak-pihak di daerah (pengacara masyarakat, paralegal) yang berkepentingan untuk lebih bertanggungjawab terhadap hasil-hasil serta aset kolektif rakyat sampai mengasilkan kebijakan, regulasi serta bentukbentuk lain yang final dan membangun rasa aman terhadap keberadaan aset/hasil-hasil program tersebut.  Kegiatan ini difasilitasi sepenuhnya oleh Pokja RBM (advokasi dan perlindungan hukum) dan melibatkan pihak-pihak lain dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Praktik pengembangan media yang lebih eskalatif dan masif dengan kampanye yang lebih cerdas sesuai karakteristik dan

Kabupaten Mesuji budaya setempat termasuk pesan-pesan kuat melalui hadirnya kepemimpinan lokal berbasis nilai  Pengembangan media pada level ini bersifat aktif, dinamis dengan tiras layanan lebih luas. Pokja pengembangan media dituntut mampu mengkonstruksikan strategi dan format media yang interaktif dengan khalayak ramai dan bahkan menjadi suatu gerakan transparansi publik. Bentuk-bentuk formulasi media yang memadukan unsur estetika/seni, nilai/budaya dan teknologi sangat diharapkan berkembang pada level ini.  Kegiatan ini difasilitasi sepenuhnya oleh Pokja RBM (pengembangan media) dan melibatkan praktisi media daerah yang lebih luas.

D. Tata kelola RBM BKAD-UPK terpilih bertanggungjawab menerima pencairan DOK RBM, meng-eksekusi, mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh aktifitas RBM. Kepanitian dapat dibentuk lintas pelaku dan tidak terbatas pada lingkup kecamatan BKAD-UPK terpilih. Ketentuan tentang RBM diatur melalui Juknis Pengelolaan Kegiatan RBM.

11.3.12. Fungsi dan Peran BKAD Terkait UPK: Fungsi dan peran BKAD terkait UPK adalah penjabaran atas tupoksi ketiga BKAD sebagaimana dijelaskan di atas, yakni pengembangan asset produktif masyarakat. Pengembangan asset produktif masyarakat, ke depan tidak hanya terkait dengan asset dana bergulir milik masyarakat yang dikelola UPK, akan tetapi juga pengembangan lain termasuk usaha-usaha sektor riil yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat antar desa. Fungsi dan peran BKAD terkait UPK adalah sebagai berikut: a. Fungsi Perencanaan Strategis Tupoksi BKAD dalam kaitan perencanaan strategis UPK adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksana program, dan pelayanan usaha kelompok. b. Fungsi Pengelolaan Kegiatan Tupoksi BKAD dalam kaitan pengelolaan kegiatan UPK adalah membentuk UPK serta kelembagaan pendukung teknis dan mendelegasikan tugas pengelolaan kepada UPK serta lembaga pendukung teknis, meliputi:  Pengelolaan kegiatan perguliran  Pelaksana program partisipatif  Pelayanan usaha kelompok

  11.5.

Fungsi Pengawasan  Membentuk Tim Pengawas UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan kepada Tim Pengawas UPK yang meliputi: melaksanakan pemeriksaan (audit) keuangan, melaksanakan pemeriksaan (audit) operasional.  Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. d. Fungsi Evaluasi Kinerja: Menilai pencapaian hasil renstra (realisasi vs target). Menindak-lanjuti hasil temuan Tim Pengawas UPK. Pengendalian dan Pelaporan 21 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji Perkembangan di lapangan pada umumnya telah cukup baik dalam merespons kebijakan penataan kelembagaan. Untuk itu diperlukan pengkategorian terhadap tingkat perkembangan lembaga pengelola yang ada. Pengkategorian juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan nasional dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal. Manfaat lain dari pengkategorian kelembagaan adalah sebagai bahan kajian kebijakan, untuk mengetahui tingkat perkembangan implementasi kebijakan, mengukur kekuatan aspek kelembagaan, serta memandu tahapan pendampingan kelembagaan. Kategori tingkat perkembangan lembaga di desa dan antar desa adalah penilaian terhadap perkembangan kelembagaan pada aspek perkembangan kegiatan dan aturan main. NILA Pengukuran Penilaian Kualitas Organisasi Kerja Pengukuran penilaian kualitas organisasi kerja antar desa penting untuk dilakukan. Suatu penilaian yang menyeluruh menyangkut aspek dan dimensi kualitas ini bermanfaat untuk mendapatkan capaian dari waktu ke waktu dan bisa diperbandingkan secara berkala dan antar lokasi. BKAD, UPK, Tim Pengawas UPKmerupakan organisasi kerja antar desa yang bersifat dinamis, karena kehadirannya di tengah masyarakat tidak luput dari pengaruh perubahan lingkungan. Penilaian Kualitas Organisasi BKAD Penting untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat kualitas organisasi BKAD. Kualitas organisasi BKAD meliputi aspek pembentukan, aturan dasar, struktur, kepengurusan, pendanaan, peran dan fungsi, dan kapasitas pengorganisasian. Tujuan penilaian kualitas organisasi BKAD adalah : a. Untuk menilai kualitas organisasi BKAD b. Membuat kategorisasi BKAD yang standar secara nasional dan sesuai dengan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Memberikan informasi kondisi organisasi kepada pihak luar yang akan bekerjasama atau membentuk jaringan kerja dengan BKAD. Aspek dan Indikator Penilaian BKAD a. Pembentukan dan pengembangan organisasi BKAD:  Sosialisasi desa dan antar desa tentang BKAD  Dokumen persetujuan desa membentuk BKAD  Dokumen deklarasi pembentukan dalam MAD  Penetapan pengurus BKAD  Perda kerjasama desa  Perbup BKAD  Kepengurusan ditetapkan SK Bupati  Bentuk payung hukum lain  Sudah membentuk asosiasi BKAD Kabupaten

b. Aturan dasar/statuta BKAD:  Memiliki AD ART BKAD  Penyusunan melibatkan masyarakat  AD ART tidak bertentangan dengan PTO  AD ART mengandung muatan lokal  Penetapan AD ART oleh MAD  Sosialisasi AD ART kepada kelompok masyarakat 22

Kabupaten Mesuji  AD ART sebagai rujukan organisasi  AD ART direview secara berkala c.

Standar organisasi kerja BKAD:  Strukur organisasi jelas  Mempunyai sekretariat kerja  Mempunyai waktu kerja/jadwal rutin  Mempunyai pembagian kerja pengurus  Mempunyai perencanaan kerja  Mempunyai laporan kegiatan  Mempunyai laporan keuangan  LPJ organisasi dihadapan MAD

d. Kapasitas Kepengurusan BKAD:  Mempunyai pengurus organisasi  Seleksi pengurus memenuhi syarat representasi desa  Seleksi berdasarkan kompetensi dan komitmen  Pemilihan pengurus secara demokratis  Pengurus mampu menggerakan roda organisasi  Pengurus cakap memimpin musyawarah  Pengurus cakap memimpin rapat kerja dgn pelaku lain  Pengurus sering melakukan FGD dengan pelaku lain e.

Pendanaan organisasi BKAD:  Membuat RAB organisasi  Mempunyai sumber pendanaan dari iuran wajib desa  Mempunyai sumber pendanaan dari surplus UPK  Mempunyai sumber pendanaan dari pemerintah daerah  Mempunyai sumber pendanaan dari perusahaan/donatur  Mempunyai sumber pendanaan dari pihak ketiga  Mempunyai sumber pendanaan dari iuran sukarela desa  Membuat laporan administrasi dan keuangan organisasi

Peran dan fungsi BKAD terhadap program:  Mengkoordinasi dan memfasilitasi perencanaan program bersama masyarakat  Melakukan supermonev secara berkala di lapangan  Mempimpin rapat evaluasi pelaksanaan program dan RKTL  Mengkoordinasi dan terlibat dalam kegiatan audit antar desa  Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan masyarakat  Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam kegiatan penanganan masalah  Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan hasil kegiatan antar desa  Terlibat aktif dalam Pokja RBM  Terlibat aktif dalam review RPJMDes  Terlibat aktif dalam musrenbang kecamatan  Terlibat aktif dalam musrenbang kabupaten/Forum SKPD/MAK  Pernah melakukan hearing SKPD/DPRD/Bupati/  Menyusun laporan kegiatan terkait peran dan kegiatan di atas

23 PENJELASAN XI

Kabupaten Mesuji g.

Peran dan fungsi BKAD terhadap UPK:  Melakukan supermon berkala terhadap UPK dan kelompok  Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana program  Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana bergulir  Meningkatkan kapasitas UPK dan BP sesuai fungsinya  Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP terhadap kinerja UPK  Mengevaluasi kinerja UPK dlm mekanisme LPJ UPK  Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga  Menyusun lap. kegiatan bulanan terkait peran dan fungsi di atas

Kabupaten Mesuji h. Instrumen Penilaian BKAD Penilaian BKAD 2013

N O

BKAD KecamatanKabupaten

Anugerah Pemberdayaan-Kategori BKAD

Pembentukan dan Pengembangan Organisasi

1 Pembentukan dan Pengembangan Organisasi

Keterangan

Aturan Dasar/Statuta (BKAD dan Lembaga Lain)

2 Aturan Dasar/Statuta (BKAD dan Lembaga Lain)

Standar Organisasi Kerja Kapasitas Kepengurusan

Pendanaan Organisasi

Peran dan Fungsi thd UPK

Pendanaan Organisasi

Peran dan Fungsi terhadap Program

Peran dan Fungsi terhadap UPK

ada / 1 dilakukan / ada bukti

Dok bukti sos desa antar desa

Punya AD ART

Struktur organisasi yang jelas

Mempunyai pengurus organisasi

tdk ada / tdk 0 dilakukan / tdk ada bukti

Dok persetujuan desa membentuk BKAD

AD ART disusun melibatkan masy

Mempunyai sekretariat/tempat kerja organisasi

Mempunyai sumber Seleksi pengurus memenuhi pendanaan dari iuran wajib syarat representasi desa desa

Dok deklarasi pembentukan BKAD

AD ART tidak bertentangan dengan PTO

Mempunyai waktu/jadwal kerja rutin

Penetapan pengurus oleh MAD

AD ART mengandung muatan lokal

Punya payung hukum perda kerjasama desa

25 PENJELASAN XI

Peran dan Fungsi terhadap Program

Mengkoordinasi, memfasilitasi perencanaan program bersama masyarakat

Melakukan supermon berkala thd UPK dan klp

Melakukan supervisi monitoring berkala di lapangan

Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana program

Seleksi pengurus berdasarkan kompetensi dan komitmen

Mempunyai sumber Memimpin rapat evaluasi pelaks. Program pendanaan dari surplus UPK dan RKTL

Memimpin rapat kerja berkala terkait pengelolaan dana bergulir

Mempunyai pembagian kerja antar unit kerja dan pengurus

Pemilihan pengurus berlangsung secara demokratis

Mempunyai sumber pendanaan dari pemerintah daerah

Mengkoordinasikan dan terlibat dlm kegiatan audit antar desa

Meningkatkan kapasitas UPK dan BP sesuai fungsinya

AD ART telah ditetapkan MAD

Mempunyai perencanaan kerja organisasi

Pengurus mampu menggerakkan roda organisasi/tim work

Mempunyai sumber pendanaan dari pihak perusahaan/donatur

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pelatihan masyarakat

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BP thd kinerja UPK

Punya perbup organisasi (BKAD, UPK, BP)

AD ART disosialisasikan ke masyarakat

Mempunyai laporan kegiatan organisasi

Pengurus cakap memimpin musyawarah masyarakat

Mempunyai sumber pendanaan dr pihak ketiga yang bekerja sama

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam penanganan masalah program

Mengevaluasi kinerja UPK dlm mekanisme LPJ UPK

SK Bupati kepengurusan (BKAD, UPK, BP)

AD ART dipergunakan sebagai rujukan organisasi

Mempunyai laporan keuangan organisasi

Pengurus cakap memimpin rapat kerja dengan pelaku lain

Mempunyai sumber pendanaan dari iuran sukarela desa

Mengkoordinasikan dan terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan antar desa

Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga

Bentuk lain payung hukum sebagai inovasi daerah

AD ART telah direview dan disempurnakan secara berkala

LPJ organisasi dihadapan MAD

Pengurus sering melakukan Membuat laporan diskusi dan FGD dengan administrasi dan keuangan pelaku lain untuk organisasi memecahkan masalah

Terlibat aktif di dlm Pokja RBM

Menyusun lap. kegiatan bulanan terkait peran dan fungsi di atas

Menjadi anggota asosiasi BKAD Kabupaten

Membuat RAB organisasi

Terlibat aktif dlm review RPJMDes

Terlibat aktif dalam musrenbang kecamatan

Terlibat aktif dalam musrenbang kab/forum SKPD/MAK

Pernah melakukan hearing SKPD/Bupati/DPRD

Menyusun lap. kegiatan bulanan terkait peran dan fungsi di atas

Total Skor

Kabupaten Mesuji I.

26 PENJELASAN XI

Petunjuk Pengisian dan Pelaporan Indikator BKAD a. Instrumen penilaian BKAD diisi oleh FK sesuai data dan fakta di lapangan. Penilaian ini dilakukan pada seluruh kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. b. Faskab membuat rekapitulasi dengan basis kecamatan c. Form rekapitulasi basis kecamatan dikirimkan ke Provinsi. Form rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada. d. Korprov membuat dan mengisi form BKAD basis kabupaten. Form rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada. e. NMC membuat dan mengisi form BKAD basis provinsi. Form rekapitulasi diisi sesuai rangking skor yang ada.

11.4.

Penataan Organisasi UPK Latar Belakang Penataan UPK di lokasi kecamatan PNPM mandiri Perdesaan dilakukan bertujuan memenuhi tuntutan evaluasi kinerja program (PNPM Mandiri Perdesaan) sehingga UPK dapat menjaga akuntabilitas pengelolaan kegiatan yang diembannya dan secara bertahap menciptakan keberlanjutan dan kemandirian organisasi. Pada sisi lain penataan dilakukan dalam rangka melaksanakan misi perluasan usaha produktif dan pelayanan masyarakat lintas desa sehingga potensi-potensi lokal dapat diwujudkan secara nyata dan dikelola secara profesional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu seluruh fungsi (tugas dan peran, kewajiban dan tanggungjawab serta hak-hak) dalam organisasi UPK harus dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) secara jelas dan dapat dievaluasi secara periodik dari waktu ke waktu. Mekanisme kerja, target/capaian organisasi, kompetensi staf juga harus diperjelas, diperbaiki/dikembangkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan tetap mempertimbangkan pinsipprinsip pemberdayaan masyarakat. Hal-hal prinsip dalam rangka penataan organisasi UPK meliputi: Penataan kelembagaan UPK merupakan upaya untuk memperkuat aspekaspek kelembagaan berkaitan dengan perkuatan legalitas dan standar prosedur operasional. UPK menjalankan dan mengembangkan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Kedudukan UPK perlu dikuatkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan desa dan antar desa lainnya, bahkan kerja sama dengan pihak lain.

.4.1.

Tujuan Penataan UPK Penataan Kelembagaan UPK bertujuan untuk memperkuat legalitas dan operasional UPK agar mampu mengembangkan diri sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok.

Kebijakan Penataan UPK Dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan UPK ke depan, maka kebijakan yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut: Status Kepemilikan Status aset yang dikelola UPK adalah milik masyarakat. Sumber asset ini pada awalnya berasal dari dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan. BLM pada

dasarnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bukan kepada perorangan. Demikian pula dengan BLM yang diterima masyarakat dan dipergunakan sebagai modal simpan pinjam, seperti yang dikelola UPK, adalah juga milik masyarakat. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, bukan orang per orang, dan harus dimanfaatkan secara baik dan dikembangkan. Kelembagaan Penataan kelembagaan UPK diarahkan kepada kebutuhan pelestarian hasilhasil PNPM Mandiri Perdesaan, hubungan MAD dengan UPK dalam bentuk kesepakatan kerjasama antar desa (BKAD), hubungan UPK dengan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan lain baik di kecamatan maupun di desa, penguatan organisasi UPK, serta penguatan kegiatan UPK. Dengan strategi ini diharapkan UPK dapat menjadi lembaga pengelola kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan akan fungsi UPK sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi partisipatory development agency, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Akhirnya akan ada kejelasan tentang fungsi dan kedudukan UPK dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan lainnya, bahkan kerjasama dengan pihak lain. Fasilitasi dan Pembinaan Kelemahan yang umum dihadapi oleh lembaga semacam UPK pada umumnya adalah pada organisasi, sumberdaya manusia, administrasi, dan akses ke sumberdaya. Ketidakjelasan pembagian tugas atau uraian tugas diantara pengurus, tidak adanya standar operasional, dapat menjadi sumber konflik diantara pengurus. Keterbatasan pengalaman pengurus dan tidak dimilikinya jiwa enterpreneur, akan menyebabkan stagnasi usaha dan bahkan kebangkrutan UPK. Mulai lunturnya semangat memberdayakan masyarakat dan munculnya gejala egosentrisme sebagian pengurus UPK dapat menjadi masalah dikemudian hari. Apalagi ditemukan adanya segelintir pengurus UPK terlibat dalam penyalahgunaan dana. Fasilitasi yang baik bukan mengintervensi dan mengambil alih, tetapi memberi semangat, membimbing, dan membantu memecahkan masalah. Oleh sebab itu, fasilitasi UPK tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengalaman sebagai pendamping. Prinsip-Prinsip Selain mengacu pada prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan secara keseluruhannya, maka UPK dalam mengelola wajib memperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut:  Keterbukaan  Dapat dipertanggungjawabkan  Demokratis  Partisipatif  Tegas tetapi persuasif  Keberlanjutan Untuk meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip di atas, maka segenap Fasilitator (Pemerintah, Konsultan, Fasilitator, BKAD dsb) perlu

melakukan langkah yang sistematis untuk mengembangkan, mereview, mengevaluasi terhadap sistem yang diterapkan dalam pengelolaan UPK. Peningkatan Kapasitas Pengelola/Pengurus UPK Kemampuan pengelola UPK merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan UPK. Aspek yang perlu ditangani bukan hanya soal kemampuan teknis administrasi keuangan, tetapi juga soal pemberdayaan masyarakat, sikap mental, kejujuran, dan kualitas pelayanan nasabah. Pengurus UPK adalah mereka yang telah direkrut, dilatih, difasilitasi untuk mampu mengelola serta mengembangkan UPK sampai seperti sekarang ini. Pada umumnya pengurus UPK telah sungguh-sungguh, komitmen, dan mampu menerapkan cara serta pola kerja yang makin professional dalam menjalankan tugas. Akan tetapi yang perlu diperhatikan segenap pengurus UPK adalah bahwa mereka bekerja dalam sejarah dan cita/visi memberdayakan masyarakat, oleh karenanya terhadap aspek kesejarahan dan visi pemberdayaan ini perlu menjadi bagian tekat dan semangat bekerja. Terhadap mereka yang telah berjasa mengelola UPK dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, perlu mendapat perhatian dan penghargaan. Ke depan perlu dibuat sistem yang mampu merumuskan pengembangan pengurus UPK dari pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan Bagi penduduk miskin, biaya transport merupakan beban yang dipertimbangkan. Kalau UPK ada di ibu kota kecamatan, maka akan menjadi kendala bagi penduduk miskin untuk memanfaatkan lembaga keuangan ini. Oleh sebab itu, ada baiknya kalau UPK membuka pos pelayanan di tiap desa. Pos pelayanan di tiap desa ini dibentuk melalui MD. Penting hal ini menjadi perhatian, bahwa UPK dihadirkan bagi manfaat sebesar-besarnya masyarakat miskin. Meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya dilakukan dalam bentuk membuka akses yang signifikan terhadap anggota baru dari lapisan masyarakat miskin, serta mendekatkan jarak layanan kepada mereka sampai ke desa-desa. Pengembangan Peran UPK Pengembangan peran UPK harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Penguatan sebagai lembaga pembiayaan kegiatan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil, adalah yang prioritas. Kalau peran ini sudah mantap, maka langkah berikutnya baru dipikirkan usaha lain yang layak untuk dilakukan. Semua harus diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD/BKAD). Pengembangan Kerjasama UPK dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik untuk kepentingan UPK maupun kepentingan anggota atau nasabah. Bentuk kerjasama dan isi kerjasama harus mendapatkan persetujuan dalam musyawarah tertinggi BKAD/MAD. Sebagai pengelola perguliran, UPK bukan hanya menyalurkan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina anggota atau pokmas yang ada. Dalam rangka pembinaan atau pendidikan pokmas dimaksud, UPK dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal kecamatan sudah membentuk BKAD, maka pengembangan kerjasama UPK dilakukan melalui BKAD.

Ketentuan penataan meliputi hal-hal sebagai berikut: Struktur UPK a. Pengurus harian UPK terdiri atas:

1.Ketua:

bertindak sebagai penanggung jawab secara menyeluruh pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilakukan oleh UPK;

2.Sekretaris:

bertugas membantu administrasi dan membuat laporan operasional UPK dalam pengelolaan kegiatan program (PNPM Mandiri Perdesaan) dan laporan rekapitulasi seluruh aktifitas sub-sub unit kegiatan/sektor-sektor usaha produktif di UPK;

3.Bendahara UPK: bertugas melakukan pengelolaan keuangan program (PNPM Mandiri Perdesaan) dan bersama-sama dengan staf keuangan sub-sub unit kegiatan/sektor-sektor usaha produktif di UPK, menyusun konsolidasi laporan keuangan; Pengurus harian ini memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pertama mengelola kegiatan reguler PNPM Mandiri perdesaan termasuk mengelola dan menyalurkan dana BLM (DOK dan Kegiatan) serta kedua mengelola dan membawahi seluruh sub-sub unit kegiatan/sektor-sektor usaha produktif yang dibentuk dan dikembangkan dalam UPK, termasuk yang sekarang sudah ada (pinjaman dana bergulir). b. Pengelola atau manajemen profesional adalah gugus tugas yang secara fungsional dan profesional dibentuk untuk menjalankan kegiatan atau sektor usaha produktif tertentu. Jumlah pengelola fungsional disesuaikan dengan kebutuhan kinerja fungsi organisasi serta memperhitungkan kemampuan pembiayaan UPK. Sebagai contoh, pengelolaan pinjaman dana bergulir ditangani oleh 1 orang manajer, 1 orang staf keuangan/bendahara atau, 1 orang kasir, 1 orang juru tagih. Contoh lain misalnya pengelola unit kegiatan bantuan sosial dan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) cukup ditangani 1 orang koordinator. Contoh lain lagi adalah pengelola sektor jasa pengerah tenaga kerja terampil perdesaan cukup ditangani 1 orang manajer usaha dan 1 orang staf sekretariat. Keduanya sekaligus merangkap pengorganisasi dan pemasaran tenaga kerja terampil. Secara rigkas, UPK dan gugus tugas didalamnya dibentuk sesuai kebutuhan dan tujuan kerjasama antar desa serta kemampuan/kapasitas keuangan BKAD. Pengelolaan Administrasi UPK Penataan keorganisasian di dalam UPK berakibat pada pengelolaan administrasi dan keuangan UPK dan gugus tugas organisasi di bawah nya (khususnya Pinjaman Dana Bergulir). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi UPK sebagai organisasi kerja profesional. Unit kegiatan dan sektor usaha produktif di dalam UPK ibarat anak-anak perusahaan yang juga harus mandiri dalam pengelolaan dan bertanggungjawab atas misi dan tugas yang diembannya. Pemisahan ini diharapkan juga dapat meningkatkan kontrol dan kualitas kinerja UPK baik

dalam pengelolaan program (PNPM Mandiri Perdesaan) maupun kinerja kerjasama antar desa dalam arti luas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan administrasi dan keuangan ini antara lain: a. Pemisahan administrasi pengelolaan BLM dan administrasi pinjaman dana bergulir KSPP-UEP

1. Pengelolaan

BLM yang mencangkup DOK dan Dana Kegiatan dilakukan oleh Pengurus Harian UPK.

2. Pengelola

kegiatan pinjaman dana bergulir KSPP/UEP baik dari sumber BLM (pagu maksimal 25% dari BLM) tahun berjalan maupun dari sumber surplus/penambahan modal yang dipergunakan untuk perguliran, dilakukan oleh sub unit Pinjaman Dana Bergulir. b. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan :

1. Pengelolaan Rekening dan Buku Bank; a) b)

Bendahara UPK mengelola rekening operasional, dana BLM Kegiatan dan DOK PNPM Mandiri Perdesaan. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan dana bergulir dilakukan secara penuh oleh Sub Unit Pinjaman Dana Bergulir termasuk dalam pengelolaan rekening, buku bank dan laporan keuangan organisasi perguliran dana; Demikian halnya seluruh sub-sub unit kegiatan dan sektor-sektor usaha produktif lain secara profesional mengelola administrasi keuangan dan pelaporan masing-masing. Dikecualikan daripadanya, jika unit atau sektor masih dalam taraf persiapan (dalam arti belum cukup mandiri beroperasi) maka bisa ditangani oleh Pengurus harian UPK. Hal tersebut harus ditegaskan dalam SOP UPK.

2. Administrasi

untuk Pengelolaan BLM Kegiatan dan Pinjaman Dana

Bergulir; Untuk keperluan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun anggaran 2013 perlu diperhatikan tentang tanggung jawab hal-hal berikut: a) Pengurus Harian UPK sebagai pengelola BLM bertanggungjawab mengelola buku kas Operasional BLM Kegiatan dan DOK beserta bukti-bukti transaksi. b) Sub Unit Pinjaman Dana Bergulir sebagai pengelola kegiatan perguliran dana bertanggungjawab mengelola buku penerimaan SPP/UEP dan kartu pinjaman/kredit SPP/UEP beserta buktibukti transaksi. Untuk meningkatkan profesionalitas maka sistem pencatatan keuangan dimigrasikan/dialihkan secara bertahap dari single-entry menjadi dual-entry. Untuk itu Fasilitator Keuangan bertanggung jawab untuk melatih Sub Unit-PDB UPK, Tim Pengawas UPK dan wakil BKAD sehingga memiliki keterampilan tersebut.

3. Sebagai

tindak lanjut butir 2 di atas maka Laporan Pengelolaan dilakukan secara terpisah sebagai berikut: a) Pengurus Harian UPK mengelola Laporan Pengeloaan Dana BLM terdiri dari :

(1) (2)

Laporan Arus Dana. Form 83 Laporan Realisasi Pencairan Dana (Formulir 79)

(3)

Laporan Keuangan Program (Neraca Program Laporan Operasional Program). Formulir 82

dan

(4)Laporan Keuangan DOK. b)

Sub Unit Pinjaman Dana Bergulir Pengelolaan Dana Bergulir terdiri dari :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

mengelola

Laporan

Laporan Perkembangan Pinjaman (Formulir 80) Laporan Kolektibilitas (Formulir 81) Laporan Perkembangan Kelompok (Formulir 84-a) Laporan Jenis Usaha/Kegiatan Kelompok (Formulir 84-b) Laporan Pinjaman Bermasalah (Formulir 84-c) Laporan Rugi/Laba Microfinance (Formulir 84-d) Neraca Microfinance (Formulir 84-e)

Pembiayaan Operasional UPK dan Sumber Dana: a. Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/insentif) Ketua, Sekertaris dan Bendahara UPK (sebagai Pengelola BLM Kegiatan dan DOK) dan penanggungjawab umum seluruh kegiatan sub-sub unit kegiatan dan sektor-sektor usaha produktif dalam UPK disusun dalam detail rencana kerja dan target tahunan disertai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB) terinci; b. Seluruh unit kegiatan dan sektor usaha produktif juga wajib menyusun detail rencana kerja dan target tahunan serta rencana anggaran dan biaya (RAB) terinci; c. Rencana kerja tahunan dan RAB tersebut kemudian dikompilasikan dan selanjutnya dipresentasikan dalam MAD dan diambil keputusan rapat secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil MAD; d. Sumber pembiayaan dilakukan melalui surplus atau pendapatan Sub Unit Pinjaman Dana Bergulir yang secara khusus sudah dipisahkan menjadi pendapatan tahunan organisasi Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD (dengan tata cara perhitungan yang telah diatur/ditetapkan). Pembiayaan harus memperhitungkan faktor efisiensi, tugas dan tanggungjawab serta kinerja organisasi. Perlu dipahami bahwa sumber dana untuk pembiayaan yang terbatas dan di sisi lain bertambahnya organisasi kerja yang harus dibiayai, mengingat bahwa tuntutan profesionalitas membawa konsekuensi biaya operasional yang bertambah.

D. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian UPK Sejalan dengan penataan kelembagaan kerjasama antar desa yang sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta tuntutan profesionalitas kinerja organisasi maka kepengurusan dalam UPK perlu disesuaikan dengan koridor kebijakan sebagai berikut: a. Pengurus Harian UPK dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui BKAD dalam rapat tertinggi (MAD). b. MAD dapat dilaksanakan dengan ketentuan 75% anggota MAD hadir, dan dari jumlah tersebut seluruh desa (100%) di kecamatan tersebut harus terwakili dalam kehadiran tersebut. c. Peserta rapat MAD terdiri dari :

1. Anggota

MAD yaitu Enam (6) orang wakil per desa yaitu Kepala desa, 2 orang wakil dari BPD/nama-sebutan lain yang sejenis, dan 3 orang tokoh masyarakat (sekurang-kurangnya 3 orang dari keenam wakil tersebut adalah perempuan).

2. Enam (6) orang wakil per desa mempunyai hak suara/pendapat yang sama dalam pengambilan keputusan (one man one vote).

3. Rapat

MAD bersifat terbuka untuk umum. Untuk menjamin keterbukaan tersebut unsur-unsur berikut dapat diundang hadir secara khusus sebagai peninjau (tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan) dalam MAD: a) Anggota DPRD (asal daerah pemilihan setempat), b) SKPD terkait, c) Camat, Danramil, Kapolsek (d/h muspika) dan atau staf, d) BPD atau sebutan lainnya, e) Lembaga Pemberdaya Masyarakat, f) Wakil RTM dari setiap desa , g) Wakil perempuan dari setiap desa, h) Lembaga Swadaya Masyarakat, i) Tokoh masyarakat dan atau tokoh agama, j) Anggota masyarakat lainnya yang berminat hadir. d. Pengurus UPK (baik pengurus harian maupun pengelola unit kegiatansektor usaha produktif di UPK) dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode UPK, tanpa melalui MAD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1.Sengaja melakukan pelanggaran ketentuan program (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, ADART dan SOP organisasi),

2.Melakukan penyalahgunaan dana yang dikelola, 3.Ditemukan ada kelompok fiktif yang didanai BLM atau Perguliran, 4.Ditemukan adanya kesengajaan membuat laporan program

yang berisi fiktif atau

manipulatif,

5.Berhalangan

yang menyebabkan buruknya kualitas pelayanan UPK (Kehadiran di kantor UPK kurang dari 50% dari jumlah hari kerja dalam sebulan),

6.Tidak lagi berdomisili di wilayah kecamatan; BKAD sebelum menjatuhkan putusan harus telah mendapatkan opini/pendapat tertulis dari Tim Pengawas UPK dan atau TV Kegiatan tentang hal yang terjadi dan menjadi dasar pemberhentian langsung tersebut. BKAD wajib menetapkan pengurus atau pengelola sementara sampai dengan pengurus atau pengelola baru dipilih dan ditetapkan melalui MAD. Pihak yang diberhentikan dapat mengajukan banding pada saat MAD digelar dengan menjelaskan alasan banding secara lisan dan tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung. MAD mengambil keputusan menerima atau menolak banding tersebut. Jika banding tersebut diterima maka yang bersangkutan dikembalikan ke posisi/kedudukan/jabatan semula sampai batas periode waktu kerja yang ditetapkan. Jika banding ditolak maka keputusan BKAD bersifat final dan tetap. Selanjutnnya MAD dapat memutuskan dan memerintahkan BKAD

menindaklanjuti dengan mengajukan perkara yang bersangkutan secara pidana atau perdata ke proses peradilan. Penegasan: Koridor kebijakan ini diambil dan ditetapkan PNPM Mandiri Perdesaan dengan maksud untuk memberikan kepastian kinerja organisasi UPK dapat dikontrol atau tetap dapat dikendalikan dari keadaan â&#x20AC;&#x153;darurat penyimpanganâ&#x20AC;? yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika masyarakat menilai bahwa koridor kebijakan ini terlalu longgar maka MAD dapat menyusun pengaturan yang lebih terinci dalam suatu SOP khusus tentang hal tersebut. Sepanjang hal ini belum diatur dalam SOP maka ketentuan ini tetap berlaku mengikat.

Masa Kerja UPK Masa kerja pengurus harian UPK dibatasi mengingat bahwa UPK sebagai unit pelaksana kegiatan kerjasama antar desa merupakan lembaga non pofit atau lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sosial dan taat pada kaidah pembelajaran masyarakat, untuk itu maka:

a.Masa

jabatan Pengurus Harian adalah 3 (tiga) tahun. Selanjutnya dapat dipilih kembali sampai batasan periode kepengurusan berakhir sebagaimana ditetapkan oleh MAD b. Masa kerja staf profesional pada sub-sub unit kegiatan atau sektorsektor usaha produktif diatur dalam SOP (yang ditetapkan oleh MAD) dengan mengikuti kaedah profesional, yaitu bekerja dengan standar kompetensi (keahlian, keterampilan dan atau pendidikan tertentu), target/capaian kerja tertentu dan dapat diukur/dievaluasi, serta skala waktu atau rentang berkala tertentu. c. Pengurus UPK yang sekarang ini ada (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) dengan demikian memiliki pilihan terbuka untuk mengabdi sebagai pengurus harian atau memilih menjadi pekerja/staf profesional pada sektor jasa keuangan/PDB. Dengan demikian maka BKAD wajib segera menyelenggarakan â&#x20AC;&#x153;MAD Khusus Penataan Kelembagaan Masyarakatâ&#x20AC;?, melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap tata organisasi baik BKAD, UPK (beserta perangkat/kelengkapannya), Tim Pengawas UPKdan TV Kegiatan.

Ketentuan Honorarium dan Tunjangan UPK Ketentuan Penetapan Honorarium dan tunjangan ditetapkan melalui MAD dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Penetapan honor yang diberikan setiap bulan harus mempertimbangkan tugas pokok, peran, fungsi dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda antara kepengurusan yang bersifat pengabdian atau kesukarelawanan (seperti pada Pengurus Harian) dan profesionalitas (seperti Manajer dan Staf) pada sub-sub unit kegiatan dan sektor-sektor usaha produktif. b. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang formula perhitungan pemberian honorarium dan tunjangan yang dijadikan patokan/standar penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya tahunan UPK dalam

dokumen SOP. SOP harus disetujui dan diputuskan MAD serta dapat dievaluasi secara berkala tahunan, dengan pertimbangan bahwa pendapatan atau kekayaan dan kebutuhan seluruh organisasi dalam BKAD setiap tahun dapat saja bertambah atau berkurang. c. Perhitungan honor juga mempertimbangkan ketersediaan dana/uang atau kekayaan organisasi, efisiensi antara target dan biaya serta rasa keadilan. d. Formula perhitungan seyogyanya telah memperhatikan:

1. 2.

Lama masa bakti di PNPM Mandiri Perdesaan, Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten yang disetarakan untuk keahlian profesional atau keterampilan tenaga kerja serta jumlah jam kerja pelayanan,

Pagu dana yang tersedia untuk honorarium, e. Tunjangan dapat berupa transportasi dan uang makan harian yang dihitung dari jumlah kehadiran di kantor UPK. f. Tunjangan Transport pembinaan disesuaikan berdasarkan realisasi pembinaan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional dengan besaran kewajaran, misalnya: penggantian transport biaya reguler, penggantian Bahan Bakar Minyak dan sebagainya. g. Tunjangan yang bersifat kebutuhan individu secara langsung misalnya: tabungan pensiun dan sejenisnya tidak diperbolehkan dibayar dengan biaya operasional UPK (menjadi tanggung jawab individu masingmasing).

11.5.Penataan Organisasi Tim Pengawas UPK Penataan kelembagaan di lokasi kecamatan PNPM mandiri Perdesaan di atas juga berlaku untuk organisasi Tim Pengawas UPK. Struktur organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban pengurus dan lain sebagainya harus ditata ulang untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan kegiatan yang semakin profesional. Sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD, maka Tim Pengawas UPK arus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek organisasi. Tim Pengawas UPK secara profesional melalui kerja pengawasan harus dapat memastikan bahwa UPK berserta seluruh unit kerja dan sektor usaha produktif di dalamnya bekerja, bertindak, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara benar (secara standar PTO PNPM Mandiri Perdesaan maupun menurut AD/ART BKAD dan SOP-SOP turunannya) dalam rangka mencapai target misi dan visi organisasi. Kompetensi dan kemampuan Tim Pengawas UPK harus sama bahkan lebih baik dari lembaga yang diperiksanya yaitu UPK. Ketentuan kebijakan penataan yang harus dirumuskan dalam SOP meliputi hal-hal sebagai berikut:

Struktur kepengurusan Tim Pengawas UPK adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara (ketiganya merangkap anggota dan bertindak sebagai pengurus harian) serta Anggota BP-UPK. Seluruh anggota Tim Pengawas UPK adalah staf profesional (memiliki kompetensi memeriksa) yang dipilih di MAD melalui suatu sistem seleksi kompetensi yang diatur. Jumlah anggota disesuaikan dengan lingkup dan volume kerja serta besar organisasi UPK (termasuk unit kegiatan dan sektor usaha yang dibentuk) sebagai subyek/pelaku terperiksa.

Pengurus harian bekerja secara rutin yaitu dengan jumlah jam tertentu per-hari, dengan tugas, fungsi dan kewajiban harian yang terinci dan jelas, sebagai contoh: melakukan tugas-tugas kesekretariatan, melakukan pemeriksaan singkat atas transaksi harian sektor jasa keuangan/PDB (jurnal, kas, bank dan lain-lain), atau menguji transaksi nominal besar.

Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/insentif dan tunjangan) Pengurus Harian dan Anggota Tim Pengawas UPKdisusun dalam detail rencana kerja (RK) dan target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester dan tahunan) disertai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB) terinci.

Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan patokan/standar penyusunan RK dan RAB Tim Pengawas UPKdiatur dalam dokumen SOP, dengan mengikuti pola ketentuan pada UPK.

Masa kerja Tim Pengawas UPK dibatasi dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang mengatur masa kerja UPK. Hak ini untuk memberikan kesempatan kaderisasi-regenerasi, penyegaran dan pembelajaran masyarakat.

Pengelolaan administrasi dan keuangan Tim Pengawas UPKdilakukan secara mandiri oleh Pengurus Harian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi kerja profesional. Secara berkala tahunan Tim Pengawas UPK melaporkan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja organisasi di forum MAD. Tim Pengawas UPKwajib membuat laporan rutin (triwulan, semester) dan laporan pemeriksaan khusus (misal: investigatif dan penyimpangan) kepada BKAD.

Pengurus harian Tim Pengawas UPK dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode Tim Pengawas UPKdan tanpa melalui MAD, dengan mengikuti pola ketentuan sebagaimana pada pengaturan di UPK.

11.6.

Penataan Organisasi Tim Verifikasi (TV) Kegiatan TV Kegiatan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi. TV Kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh rencana kerja/kegiatan UPK (termasuk seluruh unit kerja dan sektor usaha produktif di dalamnya) telah dirancang secara benar (dalam arti memenuhi standar PTO PNPM Mandiri Perdesaan maupun menurut AD/ART BKAD dan SOP-SOP turunannya) dalam rangka mencapai target misi dan visi organisasi kerjasama antar desa. Kompetensi dan kemampuan TV Kegiatan harus spesifik/khusus sesuai dengan lembaga dan atau kegiatan yang diverifikasi/diuji. Ketentuan kebijakan penataan keorganisasian TV Kegiatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. 36

Keorganisasian TV Kegiatan dengan demikian harus dirancang sesuai kebutuhan verifikasi kegiatan itu sendiri. TV Kegiatan cukup dikelola

oleh seorang Koordinator (merangkap anggota), staf bagian administrasi dan keuangan (merangkap anggota) serta Anggota TV Kegiatan (yang direkrut dan bekerja secara paruh waktu/tidak tetap).

11.7.

Seluruh anggota TV Kegiatan adalah pekerja profesional (memiliki kompetensi tertentu dan khusus seperti bidang sipil, arsitek, industri, ekonomi-perbankan, dan lain-lain) yang dipilih dalam MAD, setelah MAD menerima dan mempelajari rencana kerja/kegiatan UPK. Komposisi dan jumlah anggota disesuaikan dengan lingkup dan jenis kegiatan serta besaran/volume kegiatan UPK (termasuk unit kegiatan dan sektor usaha yang dibentuk) dalam satu tahun perencanaan.

Anggota TV Kegiatan bekerja terbatas pada jadwal waktu tertentu yang terkait dengan rencana kegiatan UPK yang telah disetujui MAD. yaitu dengan jumlah jam tertentu per-hari, dengan tugas, fungsi dan kewajiban harian yang terinci dan jelas, sebagai contoh: melakukan tugas-tugas kesekretariatan, melakukan pemeriksaan singkat atas transaksi harian sektor jasa keuangan/PDB (jurnal, kas, bank dan lainlain), atau menguji transaksi nominal besar.

Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/insentif dan tunjangan) Pengurus Harian dan Anggota TV disusun dalam detail rencana kerja (RK) dan target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester dan tahunan) disertai dengan rencana anggaran dan biaya (RAB) terinci.

Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan patokan/standar penyusunan RK dan RAB TV diatur dalam dokumen SOP, dengan mengikuti pola ketentuan pada UPK.

Masa kerja TV dibatasi dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang mengatur masa kerja UPK. Hak ini untuk memberikan kesempatan kaderisasi-regenerasi, penyegaran dan pembelajaran masyarakat.

Pengelolaan administrasi dan keuangan TV dilakukan secara mandiri oleh Pengurus Harian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi kerja profesional. Secara berkala tahunan TV melaporkan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja organisasi di forum MAD. TV wajib membuat laporan rutin (per-triwulan, semester, tahun atau akhir periode) serta laporan pemeriksaan khusus atas permintaan tertulis BKAD (misal: investigatif dan penyimpangan). Laporan berkala disampaikan kepada BKAD dan untuk laporan tahunan/akhir disampaikan dalam MAD.

Pengurus harian TV dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode TV dan tanpa melalui MAD, dengan mengikuti pola ketentuan sebagaimana pada pengaturan di UPK.

Penataan Organisasi Tim Pendanaan Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi. Tim Pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan dengan UPK. Tim Pendanaan Kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan BKAD melalui MAD. Kompetensi dan kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan

meliputi perencanaan penganggaran, pengambilan bersikap independent, teliti dan konsisten.

keputusan,

dapat

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

UPK BP-UPK LEMBAGA PENDUKUNG LAIN (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman)

HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR DESA BKAD-UPK (KEGIATAN DANA BERGULIR) MASYARAKAT

Musyawarah Antar Desa/MAD SOP BP-UPK SOP UPK SOP

Kelompok SPP/UEP

Kelompok SPP/UEP Kelompok SPP/UEP

KELEMBAGAAN DI DESA AD-ART BKAD AD-ART BKAD AD-ART BKAD AD-ART & SOP AD-ART & SOP

MANDAT MASYARAKAT ANTAR DESA Mandat Masyarakat Desa Mandat Masyarakat Desa

Penilaian Kualitas Organisasi UPK BKAD dan pelaku lain sebaiknya dibekali kemampuan dalam melaksanakan penilaian terhadap tingkat kualitas organisasi UPK. Kualitas organisasi UPK meliputi aspek pembentukan, standar kerja organisasi, aturan operasional organisasi, dan kepengurusan. Tujuan penilaian kualitas organisasi UPK adalah : a. Untuk menilai kualitas organisasi UPK b. Membuat kategorisasi UPK yang standar secara nasional dan sesuai dengan PNPM Mandiri Perdesaan c. Memberikan informasi kondisi organisasi kepada pihak luar yang akan bekerjasama atau membentuk jaringan dengan UPK.

k. Penilaian Kualitas Organisasi Tim Pengawas UPK BKAD dan pelaku lain sebaiknya dibekali kemampuan dalam melaksanakan penilaian terhadap tingkat kualitas organisasi Tim Pengawas UPK. Kualitas

organisasi Tim Pengawas UPK meliputi aspek pembentukan, standar kerja badan, PSO organisasi serta kualitas hasil pemeriksaan. Tujuan penilaian kualitas organisasi Tim Pengawas UPK adalah : a. Untuk menilai kualitas organisasi Tim Pengawas UPK dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan pembinaan kelompok. b. Membuat kategorisasi Tim Pengawas UPK yang standar secara nasional dan sesuai dengan PNPM Mandiri Perdesaan. c. Memberikan informasi kondisi organisasi kepada pihak luar yang akan bekerjasama atau membentuk jaringan Tim Pengawas UPK.

Laporan Kerjasama Kelembagaan dengan Pihak Ketiga PNPM MPd telah mengagendakan adanya dorongan bagi implementasi kebijakan kerjasama dengan dunia usaha/pihak ketiga/swasta dan secara sampling telah ditemukan fasilitasi yang berhasil mewujudkan hal itu di beberapa tempat. Provinsi diharapkan membuat laporan hasil kerjasama kelembagaan dengan pihak ketiga. Laporan perkembangan ini selanjutnya disampaikan provinsi kepada ke NMC dan informasi ini agar di update sebagai laporan ke NMC secara berkala setiap 6 bulan sekali. Ada 2 laporan hasil kerjasama kelembagaan dengan pihak ketiga, yakni:

1. Pelaporan hasil kerjasama dengan pihak ketiga NO

Desa/Kecamatan (UPK, BKAD)/Kabupaten/Propinsi

Bentuk Kerjasama dalam rangka CSR (misalnya pendanaan, TA, pelatihan, program, bantuan lain)

Nama Perusahaan/Mitra Kerjasama/Pihak Ketiga

Nilai Kerjasama (bisa dirupiahkan)

Periode kerjasama (mulaiselesai)

2. Laporan contoh-contoh praktek baik di Provinsi. Laporan ini mencakup pengalaman fasilitasi, misalnya terkait dengan rekaman proses fasilitasi kerjasama sehingga dapat terbentuk dan berjalan. Contoh-contoh terbaik dari hasil praktek fasilitasi merupakan bahan/material untuk kegiatan peningkatan kapasitas di daerah tersebut maupun untuk digunakan di daerah lain. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan upaya-upaya peningkatan pengumpulan hasil-hasil contoh praktek baik (good practice) lapangan. Baik diminta atau tidak, contoh-contoh tersebut sebaiknya dikirimkan secara berkala ke KM Nas.

11.6.

Pengembangan Ekonomi Perdesaan Program pemberdayaan diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang

disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat. Bentuk-bentuk yang telah dinaungi peraturan perundangan semacam BKAD-UPK, BUMDes, Koperasi, maupun badan usaha milik masyarakat lainnya menjadi perhatian pengembangan dalam periode ini. Pilihan-pilihan usaha lain yang dapat dikembangkan berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan melalui PPK dan PNPM misalnya listrik desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha bersama melalui UEP, lembaga simpan pinjam dan sebagainya.

11.6.1. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan 1. Memfasilitasi perencanaan pembangunan desa yang mendorong percepatan ekonomi masyarakat desa a. Memfasilitasi review RPJMDes sampai tahap Pengkajian Keadaan Desa b. Memfasilitasi tersusunnya visi desa berbasis pengembangan potensi utama c. Memfasilitasi tersusunnya alat-alat PRA yang akurat, tajam, rinci dan berdayaguna d. Memfasilitasi konsistensi penyusunan program dan usulan kegiatan dengan pencapaian visi desa

2. Menyusun rencana fasilitasi dasar a. Rencana pengembangan kader ekonomi b. Rencana peningkatan kapasitas pelaku c. Rencana pengorganisasian d. Rencana fasilitasi UPK e. Rencana membuka akses ekonomi f. Rencana fasilitasi perencanaan partisipatif g. Rencana fasilitasi membangun sinergi program dan keuangan desa 3. Praktik Analisa Sosial Ekonomi Desa a. Pembacaan data-data ekonomi desa b. Pembacaan kondisi serta fakta kegiatan ekonomi desa c. Analisa data dan fakta d. Identifikasi perbedaan ekstrem dari analisa e. Formulasi analisa akhir 4. Sembilan langkah memfasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) a. Identifikasi dan dapatkan kelompok dengan jenis produk yang hampir sama atau serupa

b. Hitung dan analisa potensi pengembangan usaha dari kelompok tersebut c. Fasilitasi rencana usaha (bussiness plan) kelompok tersebut d. Temukan orang kunci dalam kelompok tersebut yang berpotensi dijadikan sebagai kader/pendamping kelompok

e. Fasilitasi aturan main dalam pembagian peran setiap anggota secara bergiliran dengan jangka waktu yang jelas f. Fasilitasi tersusunnya rencana kerja berkala sesuai bussines plan yang dirumuskan dan disepakati g. Fasilitasi pertemuan rutin kelompok untuk membahas kendala, masalah serta peluang pengembangan kelompok

h. Fasilitasi pertemuan kreatif dan kiat-kiat dalam rangka pengembangan kelompok dan usaha termasuk peningkatan akses modal, akses nilai tambah produk dan akses pasar. i. Bangun kesepakatan bentuk badan hukum yang disepakati oleh seluruh anggota

11.6.2. Pengembangan Ekonomi Perdesaan melalui Kegiatan Sarana Prasarana Kegiatan-kegiatan sarana-prasarana yang berkaitan langsung dengan usaha ekonomi perlu didorong melalui proses perencanaan program. Keberhasilan sarana prasarana ditinjau dari aspek ekonomi perdesaan berasal dari masuknya variable input biaya kegiatan (belanja material dan tenaga kerja) juga dari dampak hasil kegiatan terhadap nilai tambah ekonomi yang dirasakan masyarakat sebagai pemanfaat.

11.6.3. Kegiatan Dana Bergulir sebagai Instrumen Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan dan implementasi kegiatan dana bergulir yang secara langsung berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan perdesaan merupakan prinsip-prinsip fasilitasi dana bergulir yang harus mendapat perhatian Fasilitator, yaitu:

a. Kriteria kelayakan usulan akses BLM PNPM MPd Salah satu kriteria kelayakan usulan akses BLM PNPM MPd adalah bahwa usulan kegiatan yang nantinya didanai harus â&#x20AC;&#x153;bermanfaat kepada masyarakat miskinâ&#x20AC;?. Disini kebijakan PNPM MPd memberi afirmasi yang cukup kuat untuk mengamankan kepentingan masyarakat miskin melalui usulan-usulan yang diproses secara partisipatif melibatkan masyarakat miskin termasuk usulan pinjaman dana bergulir.

b. Pengambilan keputusan oleh masyarakat Proses pengambilan keputusan oleh masyarakat melibatkan unsur masyarakat miskin. Termasuk dalam kebijakan operasional disebutkan bahwa salah satu wakil masyarakat pada musyawarah antar desa (MAD) berasal dari unsur masyarakat miskin.

c. Pembentukan UPK UPK dibentuk melalui keputusan masyarakat desa-desa dalam suatu kecamatan yang melakukan musyawarah antar desa, hal ini diatur di dalam kebijakan operasional program (PTO). Wakil-wakil desa dalam musyawarah tersebut diantaranya (diharuskan) berasal dari unsur masyarakat miskin. Dengan demikian diharapkan aspirasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat miskin dapat diakomodasi.

d. Verifikasi pinjaman dana bergulir Kriteria pinjaman dana bergulir sebagaimana tertulis dalam PTO mensyaratkan bahwa pinjaman tersebut diperuntukkan kepada anggota kelompok rumah tangga miskin. Jika dalam praktiknya peminjam nyatanyata berasal dari warga yang berkecukupan, tim verifikasi menyatakan bahwa hal itu tidak layak untuk diberikan pinjaman.

e. Penggunaan pinjaman

Berdasarkan hasil evaluasi, pinjaman dana bergulir UPK dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin perdesaan. Selain itu pinjaman dana bergulir juga digunakan untuk kegiatan usaha baru, pengembangan usaha yang telah ada (modal investasi), dan untuk mengurangi beban pengeluaran yang berasal dari kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

f. Surplus dana bergulir Surplus dana bergulir UPK berasal dari hasil perolehan jasa pinjaman kegiatan dana bergulir yang sehat dan akuntabel. Dana sosial diberikan kepada rumah tangga miskin perdesaan dalam bentuk bantuan langsung tunai, hibah ternak bergulir untuk RTM, dan bentuk-bentuk lain yang bersifat hibah kepada RTM. Alokasi lain dari dana surplus ini digunakan untuk menambah modal dan penguatan kelembagaan.

11.6.4. Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan Isu strategis penguatan desa yang dimediasikan dalam skala dan cakupan antar desa diantaranya menyangkut isu pengembangan aset desa, komitmen pengalokasian anggaran untuk desa, serta kebijakan tentang pengembangan pasar yang mendorong tumbuhnya sektor dan kawasan ekonomi perdesaan. Penguatan kelompok UEP yang berbasis komoditas unggulan desa akan berpengaruh terhadap berkembangnya kelompok usaha bersama (KUB) di perdesaan. Desa memberi penawaran terhadap produk yang berkualitas dan pasar di desa akan berkembang. Kriteria Pengembangan KUB melalui PNPM MPd adalah sbb: 1. Punya usaha/produk sejenis minimal 10 anggota 2. Pengurus dan atau kelompok mempunyai agenda pembinaan usaha anggota 3. Usaha/produk berbasis bahan/sumber daya setempat 4. Mekanisme pembelajaran usaha antar anggota telah dipraktekkan 5. Aturan main kelompok telah disusun dalam bentuk AD/ART

11.6.5. Pengembangan Pasar Desa Unggulan Perlu terobosan fasilitasi untuk mengembangkan pasar desa. Pasar Desa tidak hanya sekedar mempertemukan penjual dan pembeli, akan tetapi juga sebagai tempat membangun interaksi sosial budaya masyarakat setempat serta sebagai pendorong tumbuhnya produk-produk lokal desa antar desa, karena setiap produk masyarakat telah terkoneksi dengan pasar-pasar lokal tradisional. Kriteria Pengembangan Pasar Desa Unggulan melalui PNPM MPd adalah sbb: 1. Pasar desa hasil PNPM MPd 2. Telah diperdeskan dan dinaungi Bumdes 3. Didukung data tentang volume penjualan/bulan 4. Minimal 60% penjual berasal dari desa setempat 5. Minimal 60% produk yang dijual berasal dari desa setempat 6. Penjual merupakan kelompok peminjam dana bergulir (minimal terdapat satu kelompok) 7. Didukung data volume penjualan per bulan

11.6.6. Membangun Sinergi Hasil Program - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hasil-hasil PNPM mempunyai potensi untuk disinergikan dengan BUMDes, terutama jika mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelestarian. Hasil-hasil kegiatan PNPM seperti pasar desa, sarana air bersih, PLTMH dsb adalah beberapa kegiatan yang berpotensi untuk diperkuat melalui Bumdes. Kriteria Pengembangan Bumdes melalui PNPM MPd adalah sbb: 1. Merupakan Bumdes hasil kegiatan program (pasar desa, SAB, simpan/pinjam) 2. Sudah diperkuat dengan perdes 3. Menghasilkan pendapatan untuk desa 4. Hasil pendapatan telah digunakan untuk pengembangan 5. Dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel