Konflik agraria bayu

PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Oleh : Muharam Bayu Tri Nugroho Mahasiswa Master 2 Géographie Politique, Culture et Patrimoine Université Paris Sorbonne – Paris IV Analis Konsolidasi Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Disampaikan Pada Selasar Kebudayaan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis

‘’Mengurai Konflik Agraria di Indonesia’’ Paris, 14 November 2016

Sekilas tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI

Periode 1945 – 1960 Periode 1960 – 1967 Periode 1965 – 1997 (1988) Periode 1997 – 2006 Periode 2006 – 2013 Periode 2013 – 2015 Periode 2015 – Sekarang

DASAR HUKUM  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);  Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;  Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

PENGERTIAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA Dalam Peraturan MATR/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 dibedakan pengertian istilah antara Sengketa dan Konflik Pertanahan :  Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.  Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.  Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN ď ą Kementerian ATR/BPN hanya berwenang mengelola tanah di wilayah Indonesia yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, karena wilayah kawasan hutan berada dibawah kewenangan Menteri Kehutanan; ď ą Diluar kawasan hutan, timbul berbagai sengketa/konflik pertanahan yang disebabkan :

1. Perbandingan luas tanah dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang; 2. Tanah sudah menjadi komoditi ekonomi; 3. Ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan tanah; 4. Tumpang tindih peraturan dan lembaga yang menangani pertanahan; 5. Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset tanah instansi pusat dan daerah/BUMN/BUMD.

TIPOLOGI KASUS PERTANAHAN Tipologi kasus pertanahan yang ditangani Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Penguasaan dan pemilikan tanah; Penetapan hak dan pendaftaran tanah; Batas/letak bidang tanah; Pengadaan tanah; Tanah obyek landreform; Tuntutan ganti rugi tanah partikelir; Tanah ulayat; Pelaksanaan putusan pengadilan.

POLA/MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Dasar Penyelesaian Sengketa/Konflik Ps. 5

Ps. 6-9

Inisiatif dari Kementerian

Pengaduan Masyarakat

 Pemantauan sengketa konflik secara rutin di wilayah tertentu terhadap pemberitaan surat kabar;

 Disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis; Ps. 10

 Kepala Kantor melaporkan hasil pantuan kepada Kakanwil setiap 4 bulan sekai ditembuskan kepada Menteri;

Pengumpulan Data

 Apabila disampaikan ke Kanwil atau Kementerian, berkas diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan;  Pemeriksaan berkas;

 Dalam hal pemantauan perlu ditindaklanjuti, Kakanwil memerintahkan Kepala Kantor melakukan penyelesaian sengketa konflik.

Ps. 11

Pelaksanaan Analisis

 Dicatat dalam pengaduan

register

Ps. 12 (3)-(5) Ps. 12 (1)-(2)

Dilaporkan kepada Kepala Kantor

Kewenangan Kementerian

Bukan Kewenangan Kementerian

Penyelesaian Sengketa/Konflik

 Penjelasan Tertulis Kepada Pengadu  Inisiatif Mediasi

POLA/MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Penyelesaian Sengketa/Konflik Kewenangan Kementerian

Ps. 13-36

Ps. 37-42

Sepakat : Pengumpulan data dan analisis

Ps. 13-14

Pengkajian dan Pemeriksaan lapangan

Ps. 16-20

 Dibuat perjanjian perdamaian;  Didaftarkan Pengadilan setempat

Ps. 41

ke Negeri

Mediasi Ps. 38-42

Tidak Sepakat :

Paparan kasus

Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Ps. 21-22

Penyelesaian

Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian

Surat pemberitahuan kepada pengadu, pengaduan telah selesai

Ps. 42

Ps. 23

    Ps. 27-36

Bukan Kewenangan Kementerian

Keputusan Pembatalan Hak Keputusan Pembatalan Sertipikat Keputusan Perubahan Data Surat Pemberitahuan

Ps. 24-26

PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum Atas Tanah Masyarakat (Paparan Menteri ATR/Kepala BPN di DPD RI Tanggal 1 Maret 2016) 2015

2016

Mediasi dalam  Penataan Lahan penyelesaian Produktif sengketa dan  Mediasi konflik penyelesaian sengketa lanjutan Pelatihan Mediator

Legalisasi aset K/L dan percepatan serta perluasan Prona

Revisi Regulasi Regulasi (RUU masyarakat Pertanahan) kawasan Hak Komunal (Permen ATR/BPN)

bagi di

2017

2018-2019

Penuntasan sengketa tanah yang terjadi antara 5-10 tahun

Penyelesaian sengketa yang terjadi di atas 10 tahun

Proyeksi Penanganan Kasus Pertanahan 2015-2019 Output Laporan Hasil Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Laporan Penanganan Kasus

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

Laporan

1,712

1,712

1,712

1,712

1,712

8.560

Laporan

930

930

930

930

930

4.650

LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN Langkah strategis yang dapat dilakukan Kementerian BPN dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, yaitu melakukan pencegahan terjadinya sengketa/konflik agraria dan melakukan percepatan penyelesaian.

LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN 1. Pencegahan Sengketa/Konflik :  Mengusulkan

    

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan dalam prioritas Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016; Melaksanakan Reforma Agraria; Melaksanakan pengendalian pemberian hak atas tanah skala besar; Memberlakukan kebijakan One Map Policy; Membangun basis data sengketa dan konflik pertanahan; Meningkatkan kualitas dan kredibilitas pencatatan/administrasi pertanahan.