PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Oleh : Muharam Bayu Tri Nugroho Mahasiswa Master 2 Géographie Politique, Culture et Patrimoine Université Paris Sorbonne – Paris IV Analis Konsolidasi Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Disampaikan Pada Selasar Kebudayaan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Perancis
‘’Mengurai Konflik Agraria di Indonesia’’ Paris, 14 November 2016
Sekilas tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI
Periode 1945 – 1960 Periode 1960 – 1967 Periode 1965 – 1997 (1988) Periode 1997 – 2006 Periode 2006 – 2013 Periode 2013 – 2015 Periode 2015 – Sekarang
DASAR HUKUM Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
PENGERTIAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA Dalam Peraturan MATR/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 dibedakan pengertian istilah antara Sengketa dan Konflik Pertanahan :  Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.  Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.  Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan
PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN ď ą Kementerian ATR/BPN hanya berwenang mengelola tanah di wilayah Indonesia yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, karena wilayah kawasan hutan berada dibawah kewenangan Menteri Kehutanan; ď ą Diluar kawasan hutan, timbul berbagai sengketa/konflik pertanahan yang disebabkan :
1. Perbandingan luas tanah dan pertumbuhan penduduk tidak seimbang; 2. Tanah sudah menjadi komoditi ekonomi; 3. Ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan tanah; 4. Tumpang tindih peraturan dan lembaga yang menangani pertanahan; 5. Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset tanah instansi pusat dan daerah/BUMN/BUMD.
TIPOLOGI KASUS PERTANAHAN Tipologi kasus pertanahan yang ditangani Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penguasaan dan pemilikan tanah; Penetapan hak dan pendaftaran tanah; Batas/letak bidang tanah; Pengadaan tanah; Tanah obyek landreform; Tuntutan ganti rugi tanah partikelir; Tanah ulayat; Pelaksanaan putusan pengadilan.
POLA/MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Dasar Penyelesaian Sengketa/Konflik Ps. 5
Ps. 6-9
Inisiatif dari Kementerian
Pengaduan Masyarakat
Pemantauan sengketa konflik secara rutin di wilayah tertentu terhadap pemberitaan surat kabar;
Disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis; Ps. 10
Kepala Kantor melaporkan hasil pantuan kepada Kakanwil setiap 4 bulan sekai ditembuskan kepada Menteri;
Pengumpulan Data
Apabila disampaikan ke Kanwil atau Kementerian, berkas diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan; Pemeriksaan berkas;
Dalam hal pemantauan perlu ditindaklanjuti, Kakanwil memerintahkan Kepala Kantor melakukan penyelesaian sengketa konflik.
Ps. 11
Pelaksanaan Analisis
Dicatat dalam pengaduan
register
Ps. 12 (3)-(5) Ps. 12 (1)-(2)
Dilaporkan kepada Kepala Kantor
Kewenangan Kementerian
Bukan Kewenangan Kementerian
Penyelesaian Sengketa/Konflik
Penjelasan Tertulis Kepada Pengadu Inisiatif Mediasi
POLA/MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN Penyelesaian Sengketa/Konflik Kewenangan Kementerian
Ps. 13-36
Ps. 37-42
Sepakat : Pengumpulan data dan analisis
Ps. 13-14
Pengkajian dan Pemeriksaan lapangan
Ps. 16-20
Dibuat perjanjian perdamaian; Didaftarkan Pengadilan setempat
Ps. 41
ke Negeri
Mediasi Ps. 38-42
Tidak Sepakat :
Paparan kasus
Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Ps. 21-22
Penyelesaian
Pelaksanaan Keputusan Penyelesaian
Surat pemberitahuan kepada pengadu, pengaduan telah selesai
Ps. 42
Ps. 23
Ps. 27-36
Bukan Kewenangan Kementerian
Keputusan Pembatalan Hak Keputusan Pembatalan Sertipikat Keputusan Perubahan Data Surat Pemberitahuan
Ps. 24-26
PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum Atas Tanah Masyarakat (Paparan Menteri ATR/Kepala BPN di DPD RI Tanggal 1 Maret 2016) 2015
2016
Mediasi dalam  Penataan Lahan penyelesaian Produktif sengketa dan  Mediasi konflik penyelesaian sengketa lanjutan Pelatihan Mediator
Legalisasi aset K/L dan percepatan serta perluasan Prona
Revisi Regulasi Regulasi (RUU masyarakat Pertanahan) kawasan Hak Komunal (Permen ATR/BPN)
bagi di
2017
2018-2019
Penuntasan sengketa tanah yang terjadi antara 5-10 tahun
Penyelesaian sengketa yang terjadi di atas 10 tahun
Proyeksi Penanganan Kasus Pertanahan 2015-2019 Output Laporan Hasil Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Laporan Penanganan Kasus
Satuan
2015
2016
2017
2018
2019
Jumlah
Laporan
1,712
1,712
1,712
1,712
1,712
8.560
Laporan
930
930
930
930
930
4.650
LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN Langkah strategis yang dapat dilakukan Kementerian BPN dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, yaitu melakukan pencegahan terjadinya sengketa/konflik agraria dan melakukan percepatan penyelesaian.
LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN 1. Pencegahan Sengketa/Konflik : Mengusulkan
Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan dalam prioritas Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2016; Melaksanakan Reforma Agraria; Melaksanakan pengendalian pemberian hak atas tanah skala besar; Memberlakukan kebijakan One Map Policy; Membangun basis data sengketa dan konflik pertanahan; Meningkatkan kualitas dan kredibilitas pencatatan/administrasi pertanahan.