2 minute read
Pasal
b. Diberhentikan oleh Ketua Umum PPI Jepang. a. Masa kepengurusan telah selesai. 3. Kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang berakhir apabila: 2. Ketua Umum PPI Jepang hanya dapat dipilih untuk satu (1) periode. 1. Masa kepengurusan Pengurus Pusat PPI Jepang adalah adalah satu (1) periode kepengurusan.
Pasal 22
Advertisement
Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres.
Pasal 21
5. Ketua Umum PPI Jepang dipilih secara langsung oleh Utusan di Kongres. d. Didukung minimal satu utusan Korda. jabatannya. c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai ketua di organisasi lain selama masa b. Bersedia tidak mengakhiri masa studi selama masa kepengurusan. lain yang setingkat) dalam organisasi lain jika terpilih. a. Bersedia melepas jabatan struktural (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau sebutan 4. Calon Ketua UmumPPI Jepang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: PPI Jepang dipilih melalui mekanisme yang disepakati oleh Kongres. 3. Apabila tidak ada sekurang-kurangnya dua bakal calon yang terjaring oleh Tim Pemira, maka calon ketua mekanisme yang ditetapkan oleh Tim Pemilihan Raya (Pemira) PPI Jepang. 2. Calon Ketua Umum PPI Jepang ditetapkan oleh Kongres dari bakal calon yang sudah terjaring melalui 1. Calon Ketua Ketua Umum PPI Jepang terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. Mekanisme pemilihan Calon Ketua Umum PPI Jepang:
Pasal 20
a. Membantu Ketua Umum PPI Jepang dalam melaksanakan fungsi danwewenangnya. 3. Fungsi Badan Pengurus PPI Jepang antara lain: c. Berstatus sebagai pelajar aktif selama periode kerja berlangsung. b. Mendapat surat rekomendasi dari Korda atau Komsat dimana anggota tersebut bernaung. a. Terdaftar sebagai anggota PPI Jepang. 2. Syarat-syarat menjadi Badan Pengurus PPI Jepang: 1. Badan Pengurus PPI Jepang dipilih dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI Jepang.
Pasal 19
1. Dalam keadaan tertentu danatau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi. Wewenang Ketua Umum PPI Jepang antara lain:
Pasal 18 (b)
dimana anggota Tim Pemira tidak dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Ketua Umum PPI Jepang. 9. Menetapkan Tim Pemilihan Raya (Pemira), yang anggotanya berasal dari perwakilan Korda dan Komsat, Pengurus Pusat PPI Jepang kepada Badan Pengawas PPI Jepang. 8. Menyusun dan mengajukan Organogram, Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja & Pendapatan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. 7. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota yang tidak bertentangan dengan Anggaran 6. Mengeluarkan pemberitahuan mengenai perubahan Ketua Korda dan Komsat. 5. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang secara keseluruhan. 4. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres. 3. Menyampaikan laporan tertulis kepada BP PPI Jepang sekali dalam enam bulan. 2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus PPI Jepang. 1. Mewakili organisasi PPI Jepang dalam hubungan internal maupun eksternal. Fungsi Ketua Umum PPI Jepang antara lain:
