2 minute read
Pasal
3. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Umum PPI Jepang. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. 2. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota, yang tidak bertentangan dengan dalam lingkungan kordanya. 1. Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi Wewenang Ketua Korda PPI Jepang antara lain:
Pasal 25 (b)
Advertisement
tercantum (Pasal 38(a)), selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Kongres. 7. Mengidentifikasi Komsat yang aktif di wilayahnya yang mengacu pada persyaratan sebagaimana 6. Menyampaikan hasil Forum Pengambilan Keputusan kepada Pengurus Pusat PPI Jepang. 5. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang 4. Mengeluarkan pemberitahuan mengenai perubahan Ketua Komsat kepada Pengurus Pusat PPI Jepang. 3. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang di wilayah Kordanya. 2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Korda. 1. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan Kordanya. Fungsi Ketua Korda PPI Jepang antara lain:
Pasal 25 (a)
i. Kyushu-Okinawa (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa). h. Chugoku (Hiroshima, Shimane, Tottori, Yamaguchi). g. Shikoku (Ehime, Kagawa, Kochi). f. Kansai (Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tokushima, Wakayama, Okayama). e. Chubu (Yamanashi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie). d. Hokuriku (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Nagano). c. Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa). b. Tohoku (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima). a. Hokkaido (Hokkaido). 2. Terdapat sembilan Korda yang wilayah-nya meliputi prefektur-prefektur yang ditentukan sebagai berikut: dan/atau anggota PPI Jepang di daerahnya. 1. Korda adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dengan Komsat
Pasal 24
PENGURUS KORDA PPI JEPANG BAB V
resmi kepada Pengurus Pusat PPI Jepang yang diteruskan kepada Korda dan Komsat. 6. Dalam hal pergantian pengurus, maka pengurus baru harus memberitahukan susunan pengurus melalui surat 5. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres. tersendiri. 4. Badan Khusus berhak mendapatkan pendanaan dari Pengurus Pusat PPI Jepang dengan syarat yang diatur masukan dari Pengurus Pusat PPI Jepang dan Kongres. 3. Kepengurusan Badan Khusus diserahkan sepenuhnya pada Badan Khusus itu dengan mempertimbangkan 2. Pendirian dan pembubaran Badan Khusus diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres PPI Jepang. 1. Badan Khusus merupakan badan yang mendukung terlaksananya program-program PPI Jepang.
Kepengurusan, Hak, dan Kewajiban Badan Khusus Pasal 23
Biasa. selambat-lambatnya dua minggu setelah pengeluaran surat terbuka sampai terlaksananya Kongres Luar dan secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur tersendiri oleh Badan Pengurus PPI Jepang, 5. Jika Ketua Umum PPI Jepang berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan surat terbuka berhalangan tetap. 4. Ketua Umum PPI Jepang wajib menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan ke anggota PPI Jepang jika d. Berhalangan tetap. c. Status keanggotaannya berakhir.
