Indonesian Student’s Association in Japan 在日インドネシア留学生協会 Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Secretariat: c/o Educational and Cultural Section, Indonesian Embassy – Tokyo 5-2-9 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022; Website: http://www.ppijepang.org
c. Status keanggotaannya berakhir. d. Berhalangan tetap. 4. Ketua Umum PPI Jepang wajib menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan ke anggota PPI Jepang jika berhalangan tetap. 5. Jika Ketua Umum PPI Jepang berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan surat terbuka dan secara fungsional digantikan melalui mekanisme yang diatur tersendiri oleh Badan Pengurus PPI Jepang, selambat-lambatnya dua minggu setelah pengeluaran surat terbuka sampai terlaksananya Kongres Luar Biasa. Pasal 23 Kepengurusan, Hak, dan Kewajiban Badan Khusus 1. Badan Khusus merupakan badan yang mendukung terlaksananya program-program PPI Jepang. 2. Pendirian dan pembubaran Badan Khusus diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres PPI Jepang. 3. Kepengurusan Badan Khusus diserahkan sepenuhnya pada Badan Khusus itu dengan mempertimbangkan masukan dari Pengurus Pusat PPI Jepang dan Kongres. 4. Badan Khusus berhak mendapatkan pendanaan dari Pengurus Pusat PPI Jepang dengan syarat yang diatur tersendiri. 5. Memberikan buku laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan melaporkannya di depan Kongres. 6. Dalam hal pergantian pengurus, maka pengurus baru harus memberitahukan susunan pengurus melalui surat resmi kepada Pengurus Pusat PPI Jepang yang diteruskan kepada Korda dan Komsat. BAB V PENGURUS KORDA PPI JEPANG Pasal 24 1. Korda adalah kesatuan organisasi PPI Jepang yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dengan Komsat dan/atau anggota PPI Jepang di daerahnya. 2. Terdapat sembilan Korda yang wilayah-nya meliputi prefektur-prefektur yang ditentukan sebagai berikut: a. Hokkaido (Hokkaido). b. Tohoku (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima). c. Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa). d. Hokuriku (Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Nagano). e. Chubu (Yamanashi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie). f. Kansai (Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tokushima, Wakayama, Okayama). g. Shikoku (Ehime, Kagawa, Kochi). h. Chugoku (Hiroshima, Shimane, Tottori, Yamaguchi). i. Kyushu-Okinawa (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa). Pasal 25 (a) Fungsi Ketua Korda PPI Jepang antara lain: 1. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar di lingkungan Kordanya. 2. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Korda. 3. Menyampaikan segala keputusan dan informasi kepada anggota PPI Jepang di wilayah Kordanya. 4. Mengeluarkan pemberitahuan mengenai perubahan Ketua Komsat kepada Pengurus Pusat PPI Jepang. 5. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengawas PPI Jepang 6. Menyampaikan hasil Forum Pengambilan Keputusan kepada Pengurus Pusat PPI Jepang. 7. Mengidentifikasi Komsat yang aktif di wilayahnya yang mengacu pada persyaratan sebagaimana tercantum (Pasal 38(a)), selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Kongres. Pasal 25 (b) Wewenang Ketua Korda PPI Jepang antara lain: 1. Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, dapat mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi dalam lingkungan kordanya. 2. Menyusun rencana kerja yang mengutamakan aspirasi anggota, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Jepang. 3. Merekomendasikan anggota PPI Jepang untuk menjadi Calon Ketua Umum PPI Jepang.
10
