Bengkalis
24
SELASA 29 November 2016
KONSULTAN PERENCANA
Diminta Turun ke Lapangan n LAPORAN: USMAN MALIK
Liputan Bengkalis
BENGKALIS(HR)BENGKALIS(HR)-Perencanaan yang baik menjadi salah satu syarat untuk penataan pembangunan yang benar dan tepat sasaran. Banyak produk pembangunan yang dihasilkan, karena perencanaan tidak tepat, maka produk tersebut, mubazir atau tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terkait persoalan tersebut, sejumlah elemen me-
minta Bupati Bengkalis, Amril Mukminin untuk
tegas, meminta seluruh rekanan konsultan perencana turun lapangan, agar memahami kondisi di mana proyekpembangunan dilakukan. “Banyak contoh yang bisa kita lihat ketika perencanan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Proyek yang dihasilkan tidak maksimal dan bahkan terkesan hanya menggerogoti keuangan daerah,” ujar Hendrik salah seorang kontraktor di Bengkalis, Senin (28/11). Jembatan Sei Liong
contohnya, kata Hendrik, karena konsultan tidak menguasai medan atau demi memenuhi keinginan pemesan, jembatan dibangun tanpa memperdulikan kontur tanah yang labil. “Tengoklah, belum apa-apa jembatan sudah turun. Banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita lihat. Hal-hal semacam ini mestinya tidak perlu terjadi lagi kalau pengambil kebijakan bersikap tegas,” sebutnya. Begitu juga kasus Pelabunan Roro II Air Putih Bengkalis. Karena peren-
MASYARAKAT SAYANGKAN
2 Unit Mesin Pemkab Nganggur BENGKALIS (HR)- Dua unit mesin pembangkit listrik milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PLTD PLN Pakning, Kecamatan Bukitbatu, sejak tiga tahun silam tidak difungsikan. Kondisi tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat setempat. Menurut warga, keberadaan mesin berdaya masing-masing 500 Kva mengalami kerusakan, sedangkan yang berdaya 3 MW masih menyala sebelum resmi dihentikan pengoperasian beberapa tahun lalu. “Tentu sangat disayangkan jika mesinmesin itu dibiarkan begitu saja sejak dihentikan pengoperasiannya tiga tahun lalu,” ungkap Pengurus Komite Masyarakat Bukitbatu-Siakkecil (KOMBS) Bengkalis, Wan Muhammad Sabri kepada wartawan, Senin (28/11). Wan Sabri berharap. Pemkab Bengkalis mengambil langkah agarmesin-mesin tersebut, masih tetap dirawat atau difungsikan sebagaimanamestinya. “Kami berharap masih dirawat dan bagaimana caranya agar bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat,” pintanya.(man)
q
BUPATI BUPATI
0766-21258 0764-20200, 322120
BUPATI DPRD
0764-20200, 0766-7008003 322120
KADIN BUPATI
0766-24100 0764-20200, 322120
REDAKTUR:
IMELDA
VINOIA
Selain itu kata Hendrik, PPTK dan KPA diminta juga harus tahu kondisi di lapangan. Tidak begitu saja menerima laporan dari rekanan atau konsultan, tanpa mengecek kondisi di lapangan. “Efesiensi anggaran itu menurut saya buka hanya soal tepat tidaknya anggaran yang kita gunakan, tapi juga soal output dari pekerjaan yang kita hasilkan. Misalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jembatan, memang su-
dah tepat karena sangat dibutuhkan, hanya saja jembatannya cuma bisa digunakan beberapa tahun saja, karena bangunan atau kondisi tanahnya yang tidak bagus. Disanalah saya lihat perencanan itu menjadi sebuah keniscayaan,” sebut Hendrik lagi. Untuk itu, dirinya meminta kepala daerah tegas terkait persoalan perencanaan. Tidak ada lagi perencanaan tembak atas kuda, tapi benar-benar turun ke lapangan dan mengetahui kondisi yang ada.***
advertorial
STIE Wisuda 141 Mahasiswa BENGKALIS (HR) - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis mewisuda 141 mahasiswanya di Gedung Cik Puan, Senin (28/ 11). Tampil sebagai pemuncak pada wisuda ke-8 tersebut Reziloviyana, dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,72 dari Program Pendidikan Akuntansi Syariah. Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mantan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal, Ketua Yayasan Bangun Insani, Isa Selamat, Ketua STIE Syariah Bengkalis, Khodijah Ishak, segenap civitas akademi STIE Syariah, orang tua mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Amril mengajak lulusan STIE Syariah Bengkalis merubah mindset agar lebih kreatif dan inovatif, berupaya membuka lapangan pekerjaan, bukan lagi mencari pekerjaan. Sebab, menurut mantan Kepala Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir ini, ada kecenderungan seorang sarjana, setelah lulus perguruan tinggi, sangat jarang berpikir menjadi seorang pengusaha. Bahkan hingga saat ini, para sarjana cenderung ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil atau melamar pekerjaan di perusahaan swasta. Untuk itu, ia mengajak semua alumni untuk terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kompetensi. "Setelah menyandang gelar sarjana, bukan berarti kalian berhenti untuk belajar. Sebab, setiap saat kita dituntut untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan" tambahnya sembari mengucapkan selamat dan tahniah kepada para wisudawan dan wisudawati, yang telah sukses menyelesaikan pendidikan tinggi di STIE Syari'ah Bengkalis. Dikatakan Amril, tuntutan agar semua alumni untuk terus belajar sangat wajar, hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan setiap saat terus berkembang. "Jika generasi muda enggan untuk terus belajar, dikhawatirkan tidak akan pernah menang menghadapi persaingan global, selalu menjadi pecundang, bukan petarung sejati, akan menjadi penonton di negeri sendiri," jelasnya. Supaya hal tersebut tidak terjadi, sambungnya, sebagai generasi penerus bangsa, alumni STIE Syariah Bengkalis jangan pernah bosan, tidak boleh jemu untuk menggali dan menambah ilmu pengetahuan. "Hal ini perlu juga kami ingatkan, karena para sarjana lulusan perguruan tinggi dimanapun, saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan ijazah dalam mencari pekerjaan, tapi harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang mumpuni, sehingga dapat terserap pasar kerja dengan cepat," pungkasnya. Diketahui, adapun wisudawan dan wisudawati angkatan k-8 sebanyak 141 lulusan yang terdiri dari 83 mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah dan 58 mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. (man)
canaan yang tidak matang, proyek milyaran rupiah tersebut tidak bisa digunakan dengan maksimal. Sejatinya hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi. Perencanaan untuk proyek di Kembung Luar atau Teluk Lancar misalnya, kata Hendrik tidak bisa disamakan dengan kondisi di ibu kota kecamatan atau di pinggiran kota. Karena perencanaan yang tidak tepat, tidak jarang ada rekanan yang terpksa menyelesaikan pekerjaan, walau harus menanggung kerugian.
ADV/HUMAS
BUP ATI Bengkalis, Amril Mukminin, memimpin Rapat Apel Nusantara Bersatu di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (28/11). BUPA
Besok Pemkab Gelar Apel Nusantara Bersatu BENGKALIS (HR)- Dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang saat ini seakan terancam dan menjadi isu nasional, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menggelar Apel Nusantara Bersatu di Lapangan Tugu Bengkalis, Rabu (30/11). Sesuai rencana, upacara tersebut, akan diikuti beberapa elemen masyarakat mulai dari TNI, POLRI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Kesenian Rakyat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa serta Pelajar se-Bengkalis.
“Insya Allah, apel ini akan kita gelar dan mudahmudahan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kita, khususnya untuk lebih mempersatu masyarakat secara keseluruhan,” ujar Amril Mukminin. Ungkapan itu disampaikannya usai memimpin rapat kesiapan Apel Nusantara Bersatu, yang diselenggarakan di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (28/11). Turut hadir Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Rizal Faizal Helmi, Waka Polres Bengkalis Kompol Dhana
Ananda Saputra, Kajari Bengkalis Rahman Dwi Saputra, Kepala Pengadilan Agama Bengkalis H M Taufik, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis H Amrizal, Ketua LAMR Bengkalis H M Yusuf dan sejumlah tokoh agama, adat, masyarakat, pemudan dan lain sebagainya. Bupati menuturkan, secara teknis akan diselenggarakan beberapa kegiatan dalam Apel Nusantara Bersatu. Diantaranya, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama, lagu-lugu patriotis, pembacaan puisi dengan tajuk kebangsaan dan orasi-orasi nasionalis-
me yang akan disampaikan sejumlah tokoh. “Kita tidak menginginkan perpecahan terjadi. Tanpa beragam suku, kepercayaan dan budaya, Bukan Indonesia namanya. Apa lagi kita sering menyebut kalau Kabupaten Bengkalis adalah Negeri Junjungan, maka kita harus bisa buktikan kalau kita merupakan salah satu daerah yang siap menjadi jujungan untuk hidup rukun, aman dan selalu bersama dengan penuh sikap kekeluargaan,” jelas Amril. Amril juga mengimbau, kepada unsur pemerintah terkecil di negeri ini, seperti
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun dan Kepala Desa serta mitra kerja lainnya yang ada di desa, agar kiranya dapat melakukan berbagai upaya penguatan kesatuan dan persatuan bangsa di kawasan masingmasing. “Harus kita yang memulainya, jangan tunggutunggu lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, memfasilitasi dan memperjuangkan keutuhan kesatuan bangsa ini. Kami sangat menekankan aparatur desa berperan aktif untuk ini,” tegas Bupati Bengkalis. (adv/hms)
EKS KARYAWAN PT BLJ
Eet Janji Perjuangkan Pesangon BENGKALIS (HR)-Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, H Indra Gunawan berjanji akan memperjuangkan pesangon dan hak-hak eks karyawan BUMD PT Bumi Laksamana Jaya, pasca diPHK awal tahun 2015. Tidak hanya berjanji akan memperjuangkan, Indra juga siap berdiri di barisan terdepan. Pernyataan itu disampaikan Indra usai mendengarkan pemaparan dan keluhan dari sejumlah eks karyawan PT BLJ di salah satu kedai kopi di Bengkalis, Senin (28/11). Terkait tempat pertemuan tersebut, menurut pria yang akrab disapa Eet ini, yang penting bukan tempat pertemuan tapi responsif atas laporan dan tindaklanjut dari pertemuan tersebut. “Dari pemaparan dan keluhan yang disampaikan kawan-kawan tadi, saya mengambil intisari, bahwa apapun persoalannya, yang menjadi hak eks karyawan yang sudah di-PHK ini harus dibayarkan. Karena saya melihat, terbuka ruang yang
cukup luas untuk membayarkan pesangon ini, tinggal lagi niat dan komitmen kita, mau bayar atau tidak,” ujar Eet. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh Eet adalah, meneruskan keluhan eks karyawan PT BLJ tersebut, melalui rapat pimpinan DPRD danKetua Komisi III yang membidagani BUMD. Pertemuan yang rencananya digelar Senin petang ini juga bakal dihadiri tiga orang perwakilan dari eks karyawan PT BLJ. Diakui, untuk membayarkan pesangon kepada sekitar 60-an karyawan BUMD PT BlJ yang di-PHK awal tahun 2015 lalu, salah satu jalannya adalah melalui dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada BUMD. Hanya saja kata Eet, sejauh ini Renperda tentang penyertaan modal tersebut belum disampaikan ke DPRD, sehingga DPRD belum bisa bekerja atau menindaklanjutinya. “Saya hara, kawan-kawan memaklumi ini, ada proses yang harus kita lalui, yaitu pembahasan Renperda penyertaan modal men-
jadi Perda. Dan seperti disampaikan kawan-kawan tadi, sesuai regulasi yang ada, tak disebutkan secara spesifik atau tegas tentang larangan dana penyertaan modal digunakan untuk membayarkan pesangom karyawan yang di-PHK. Untuk itu kawan-kawan bersabar dan ini sudah menjadi komitmen saya, hak kawan-kawan semua harus dibayarkan,” sebutnya lagi. Eet juga meminta eks karyawan BUMD PT BLJ memaklumi kekhawatiran dan kehati-hatian Pemkab Bengkalis mengaloasikan anggaran dan mencairkannya untuk pesangon ks karyawan PT BLJ. Pemerintah Daerah kata Eet, terlebih dahulu melakukan kajian dengan seksama dan teliti agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi ketentuan yang ada. “Seperti sama kita ketahui, pelanggaran hukum itu tidak hanya soal “dapat bagian” atau tidaknya, tapi juga soal kebijakan yang salah. Untuk itu saya harap kawankawan memaklumi ini, apalagi sudah bahyak contoh akibat kebijakan
yang salah pejabat bersangkutan ditahan,” himbau Eet. Sebelum ini, Muhadi mewakili 30-an eks karyawan PT BLJ yang di-PHK menyampaikan panjang lebar persoalan yang mereka alami pasca di-PHK awal tahun 2015 lalu. Selain belum menerima pesangon sebagai hak mereka, tuntutan kebutuhan hidup juga semakin besar ditambah hutang mereka yang terus menumpuk. “Sudah banyak jalan kami tempuh, mengadu ke pejabat ini dan itu, sampai ke Kabag Ekonomi bahkan Sekda. Dan pagi ini kami menghadap wakil kami di DPRD pak H Indra Gunawan, setinggi-tinggi harapan kami sampaikan, pak Indra bisa memperjuangkan hak-hak kami,” ujar Muhadi. Ungkapan tidak jauh beda juga disampaikan Indra Kurniawan dan Plt Direktur BUMD, Abdul Rahman. Di depan Eet, Rahman juga bercerita panjang lebar sejak awal rencana restrukturisasi hingga kebijakan PHK kepada puluhan karyawan. Intinya kata Rahman, ada dua
jalan untuk membayarkan pesangon kepada karyawan yang di-PHK, pertama dengan cara menjual aset BUMD, kedua dengan cara penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD. “Untuk penjualan aset rasanya sulit kita lakukan. Persoalannya, aset yang akan dijual pasti harganya miring atau murah, sedangkan harga-harga aset itu sangat mahal. Selain itu, beberapa aset seperti APMS dan gedung material masih berdiri di tanah milik Pemkab Bengkalis,” jelas Rahman. Yang sangat memungkinkan kata Rahman adalah melalui penyertaan modal. Sesuai hasil konsultasi ke sejumlah instansi seperti Kementerian Tenaga Kerja, BPKP dan lainnya serta mempedomani segala peraturan yang ada, dana penyertaan modal bisa digunakan untuk membayar pesangon. “Pembayaran pesangon kewajiban BUMD, BUMD adalah perusahaan milik daerah, artinya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan pesangon karyawan melalui dana APBD,” ujar Rahman. (man) q
LAYOUT: