Harian Umum
KAMIS n
Koran Lokal Terbaik
28 September 2017 | 8 Muharram 1439 H
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : N0 24/09 Tahun Ke-17
di Indonesia
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
q KASUS SUAP PENGESAHAN APBD RIAU q KPK LANJUTKAN PROSES SUPARMAN DAN DJOHAR FIRDAUS
Memori Kasasi Dikirim Bersamaan DODI FERDIAN Liputan Pekanbaru
n LAPORAN:
PEKANBARU (HR)(HR)-Selain terhadap Bupati Rokan Hulu, Suparman, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap mantan Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus. Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, berkas keduanya dikirim secara bersamaan pada 11 September lalu.
Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan suap atau menerima hadiah dari mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hal itu berkaitan dengan pengesahan APBD Provinsi Tahun 2014 dan Rancangan APBD Riau Tahun 2015. Terhadap Djohar Firdaus, lembaga antirasuah tersebut mengajukan kasasi karena tidak puas atas putusan
Memori ..
n Hal. 7
Setnov Bakal Diganti Sebelum HUT Golkar JAKARTA (HR)-Isu pergantian jabatan Ketua Umum Partai Golkar, yang kini masih dipegang Setya Novanto, kian kuat berhembus. Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, memprediksi pergantian kepengurusan di tubuh partai beringin akan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang. "Kami prediksi sebelum 20 Oktober, Golkar sudah harus lahir pengurus baru," ungkapnya, Rabu (27/9) di kawasan Senayan. Tanggal 20 Oktober itu, kata Yorrys, juga bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Golkar. Yorrys mengungkapkan, hasil kajian tim elektabilitas menunjukkan,
Sebelum..
n Hal. 7
RTRW RIAU DISAHKAN
Pemprov Harus Genjot Investasi PEKANBARU(HR)-Pemerintah Provinsi Riau diminta segera menggenjot arus investasi ke Bumi Lancang Kuning. Hal itu mengingat Rencana Tata Ruang dan Wilayah telah disahkan DPRD Riau. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi jika angka investasi masih belum meningkat. "Setelah disahnya RTRW, su-
dah tidak ada lagi alasan (lambatnya investasi). Untuk itu, kita mendorong agar investasi segera direalisasikan," ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur HS, Rabu (27/9). Diterangkan politisi PKS ini, berdasarkan data dari
Pemprov ..
n Hal. 7
MANSYUR HS
MEGA W A TI MEGAW Soekarnoputri menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang politik pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/9).
SANDANG GELAR DOKTOR KEHORMATAN DARI UNP
Megawati Terpukau Ranah Minang PADANG (HR)-Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri mengaku jauhjauh hari sudah terpukau dengan ranah Minang. Baik secara adat, budaya dan pemikiran. Namun, dia merasa sedih karena dewasa ini jarang sekali ada lagi tokoh dari Minangkabau yang berani tampil di pusat setelah era kemerdekaan. Padahal dulunya banyak tokoh Minang yang berani tampil
dan bahkan menjadi pemikir pendiri bangsa ini. “Seperti Minang ini. Banyak lo, tokoh nasionalnya. Tetapi kenapa setelah kemerdekaan itu justru tidak keluar lagi. Saya sengaja membawa salah satu menteri kabinet kerja yaitu Wamen ESDM, Archandra Tahar. Beliau ini anak negeri ini. Saya bilang, tumben ya orang padang ada yang jadi menteri,� kata Megawati di depan ribuan peserta yang hadir dalam Rapat Senat
terbuka pemberian penghargaan Doktor Kehormatan di Auditorium UNP Kamis (27/9). Dikatakan Megawati, banyak dari teman ayahnya (Seokarno, red) yang ia kenal, seperti Mohammad Hatta, KH Agus Salim, dan Bung Syahrir yang merupakan orang Minang. Bahkan, salah seorang tokoh perempuan yang sangat ia kagumi, Rohana Kudus,
Megawati ..
n Hal. 7
KISRUH KABAR PEMBELIAN SENJATA ILEGAL
Panglima TNI Bantah Ditegur Presiden Jokowi
PEMBANGUNAN MASJID SENAPELAN DAN RTH
PUPR Kembalikan Kelebihan Bayar Ratusan Juta PEKANBARU (HR)-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau, akhirnya mengembalikan kelebihan bayar di dua kegiatan. Pertama pembangunan Masjid Raya Senapelan sebesar Rp98 juta dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, sebesar Rp285 Juta. HALUANRIAU/INT
PUPR ..
RTH Tunjuk Ajar Integritas.
HALUANRIAU/INT
n Hal. 7
JAKARTA (HR)-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah dirinya ditegur Presiden Joko Widodo, dalam pertemuannya dengan Presiden pada Selasa (26/9). Hal itu berkaitan dengan pernyataannya soal informasi pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal sebuah institusi di luar TNI dan Polri. Seperti diketahui, setelah pernyataan itu, muncul beragam tanggapan terkait hal itu. "Siapa yang tegur, saya hanya melaporkan pada presiden, gitu aja," ujar Gatot di Kompleks Par-
GATOT NURMANTYO lemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9). Namun demikian, Gatot enggan mengungkapkan isi pertemuan dirinya dengan Presiden
Jokowi tersebut. Menurutnya, pembicaraan tersebut hanya boleh diketahui presiden karena merupakan informasi intelijen. "Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena anda bukan Presiden, yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," kata Gatot. Panglima TNI juga sekaligus membantah bahwa pernyataannya soal impor 5.000 senjata di hadapan para
Panglima ..
n Hal. 7
EVALUASI PELAKSANAAN HAJI
DPD Sorot Masih Ada Biaya Tambahan PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 04:37
ZUHUR 12:08
ASHAR 15:11
MAGRIB 18:11
ISYA 19:19
ILUSTRASI
PARA jamaah haji saat akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. n REDAKTUR: SISWANDI
.riaumandiri.co
Haluan Riau
haluan_riau
JAKARTA (HR)-Mantan Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, menilai, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dalam pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya tentang biaya tambahan yang harus dibayar para jamaah haji, saat akan diberangkatkan menuju embarkasi. Selain itu, ia juga menyorot prosesi pelepasan para jamaah haji, saat berada di kabupaten hingga provinsi. Pasalnya, para jamaah masih harus menjalani sejumlah kegiatan seremonial, seperti proses pelepasan oleh kepala daerah. Pihaknya menilai, selama ini prosesi itu masih memakan waktu
yang lama, sehingga menguras tenaga para jamaah haji. Hal itu dilontarkan anggota DPD RI asal Kepulauan Riau tersebut, dalam Dialog Kenegaraan DPD RI dengan tema "Ke Mana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/9). "Di samping menguras energi, juga ditemukan adanya tambahan biaya untuk perjalanan dari desa atau kampungnya ke embarkasi pemberangkatan haji," ujarnya.
DPD..
LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579
n Hal. 7 n LAYOUT: WIN