Haluanriau 2018 01 10

Harian Umum

RABU n

Koran Lokal Terbaik

10 10Januari Januari 2018 | 22 Rabi’ul Akhir 1439 H

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

EDISI : N08/01 Tahun Ke-18

ARSYADJULIANDI RACHMAN

HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

SYAMSUAR

SUYATNO

FIRDAUS

di Indonesia

EDI NATAR NASUTION

RUSLI EFFENDI

LUKMAN EDI

HARDIANTO

PELUANG HM HARRIS TERTUTUP

Pilgubri 2018 Empat Pasang n LAPORAN: TIM HALUAN RIAU

PEKANBARU (HR) (HR)- Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya dipastikan menjadi poros keempat dengan mengusung Lukman Edy-Hardianto sebagai calon gubernur dan wakil Gubernur Riau pada Pilkada 2018.

Kepastian ini seperti diutarakan Ketua DPD I Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) Riau, Eddy Tanjung. Saat dikonfirmasi

Haluan Riau, Selasa (9/1) malam, Eddy membenarkan koalisi PKB-Gerindra dengan mengusung pasangan Lukman Edy-Hardianto. "Ya, benar. Untuk pendaftaran, besok (hari ini, red) kita langsung mendaftar ke KPU," ujarnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Husni Thamrin

Pilgubri ..

n Hal. 7

SK PEMBERHENTIAN DISERAHKAN KE ROHUL

Mendagri Resmi Berhentikan Suparman PEKANBARU (HR)- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya secara resmi memberhentikan Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu. Surat Keputusan pemberhentian mantan Ketua DPRD

Riau ini sudah diterima Biro Tata Pemerintahan dan Administrasi, Pemprov Riau, Sudarman.

Dikatakan Sudarman, SK pemberhentian dari Mendagri ini selanjutnya diserahkan ke Pemkab

ZUHUR 12:25

ASHAR 15:49

MAGRIB 18:27

Mendagri ..

n Hal. 7

Tiga Dokter RSUD AA Jadi Tersangka Alkes PEKANBARU (HR)-Selain dari rekanan CV Prima Mustika Raya (PMR), Penyidik Polresta Pekanbaru juga menetapkan tiga orang dokter di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

ISYA 19:41

PEKANBARU,(HR)Kepala UPT Perawang, Bapeda Riau, menuding adanya pihak-pihak yang bekerja dengan perusahaan bubur kertas di PT Indah Kiat Pulp and pa-

Mahasiswa ..

Haluan Riau

perusahaan lain selain rekanan yang ditunjuk.

Ketiga dokter itu, yakni dr WZ, dr KAP, dan dr M. Ketiganya diketahui merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Tiga ..

n Hal. 7

21 Sub Kontraktor di IKPP tak Bayar Pajak

PEKANBARU (HR)- Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pekanbaru, Senin (09/01) kemarin kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka mendesak, Kejaksaan Tinggi Riau mengungkap dalang di balik kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pekanbaru.

.riaumandiri.co

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit tersebut. Ketiga dokter ini diduga melakukan pembelian alkes ke

Tercatat sebanyak 21 perusahaan sub kontraktor alat berat yang bekerja di PT IKPP tidak membayar pajak. per yang tidak melaksanakan kewajiabannya.

21 Sub..

n Hal. 7

Mahasiswa Desak Kejati Ungkap Dalang Korupsi RTH

PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.

SUBUH 04:58

Rokan Hulu, untuk segera diproses bersama DPRD Rohul.

"Sudah kita terima, ini kita proses, dan diberi waktu

PENGADAAN SENILAI RP1,5 MILIAR

haluan_riau

n Hal. 7

HALUAN

RIAU/ANDIKA

MASSA saat melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

Zona Riau

2

RABU 10 Januari 2018

HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DPRD RIAU

Ditemukan Bangunan Liar PEKANBARU (HR) (HR)-Komisi III DPRD Riau meninjau aset tanah seluas 10 hektare milik Pemerintah provinsi Riau yang berada di Jalan Kubang Raya, Kampar, Selasa (9/1).

Dari hasil tinjauan ditemukan bangunan liar yang digunakan masyarakat untuk membuka usaha tanaman serta bercocok tanam.

"Tadi kita tanyakan ke warga yang membangun dan buka usaha di atas tanah Pemprov, warga mengaku telah meminta izin kepada pegawai bertugas di Bapenda," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby.

Dirinya menilai ada indikasi aset Pemprov itu

dikelola secara ilegal oleh oknum pegawai di lingkungan Pemprov Riau.

Dikatakannya, seharusnya dilahan Pemda tidak boleh ada bangunan dan juga dijadikan lokasi berusaha. Kecuali ada izin resmi dan kontrak sewa lahan yang hasilnya dimasukkan ke kas daerah.

"Jika memang disewakan secara resmi dan hasilnya masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi oknum," sebutnya.

Agar tidak terjadi masalah, harus diikat dengan

Pilkada Riau Diharapkan Dongkrak Ekonomi Masyarakat PEKANBARU (HR)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau berharap Pilkada serentak 2018, yang berlangsung di Riau bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terutama berkaitan sektor riil masyarakat.

"Pilkada biasanya akan berdampak ke perekonomian karena ada kegiatan produksi yang meningkat," kata Pelaksana Tugas Kepala OJK Riau, Yusri, di Pekanbaru, Selasa (9/1).

Pesta demokrasi akan berlangsung di Riau pada tahun ini, yakni untuk memilih Gubernur Riau dan Bupati Indragiri Hilir.

Yusri menilai, adanya Pilkada diharapkan bisa ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya kegiatan produktif dimasyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada biasanya ada

peningkatan permintaan pembuatan baju untuk kampanye, pembuatan bendera, baliho hingga pernak-pernik kampanye.

Karena adanya permintaan, diharapkan ada peningkatan permintaan kredit produktif. Dengan begitu, Pilkada Riau akan berimbas ke industri keuangan.

"Pelaku usaha tentu butuh modal, jadi bisa meningkatkan kredit sektor UMKM ke bank," katanya.

Ia berharap partai politik dan tim calon gubernur membuat perlengkapan kampanye politik di Riau, bukan memesan di daerah lain.

"Kalau pesan baju kampanyenya di Bandung atau Jogja, maka Pilkada Riau tetap akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tapi lebih dirasakan di daerah lain," kata Yusri.(ant)

perjanjian. Jangan dibiarkan ketika banyak bangunan liar, nantinya ketika Pemprov ingin membangun malah menimbulkan polemik dengan masyarakat.

Rencana sidak awalnya untuk melihat lahan kosong yang akan diperuntukan sebagianya membangun kantor UPT Bapenda. Sebelum meninjau, anggota Komisi III terlebih dahulu melakukan sidak di UPT Bapenda Kubang.

Dari tinjauan, Dewan mendapati kantor UPT sudah tua, ruangan sempit dan panas sehingga dinilai tidak layak melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika membayar pajak.

Untuk itu, pembangunan gedung baru harus segera terlaksana di 2018 dengan dana Rp6 miliar.

"Sebenarnya untuk pembangunan gedung baru sudah ada DED sejak 2016, tapi belum terlaksana. Kita harap 2018 segera terealisasi," ujarnya.(ant)

HALUAN

RIAU/ANT

DPRD Riau saat meninjau lahan milik Pemerintah provinsi Riau di Kubang Raya.

Petani Kuok Dihantui Serangan Hama Jamur Jeruk KUOK (HR)–Kuok dikenal daerah penghasil jeruk. Jeruk Kuok secara perlahan mulai bangkit.

Produksinya meningkat, hal itu ditandai banyaknya pedagang yang menjajakan jeruk Kuok di jalan nasional Riau-Sumbar.

Namun beberapa waktu terakhir, petani dihantui banyaknya serangan hama yang membuat batang jeruk mereka mendadak mati ditengah buahnya sedang bagus.

Salah seorang petani jeruk tradisional Kuok, Anin (75) di kebun miliknya di Desa Pulau Belimbing, Kuok, Selasa (9/ 1)mengungkapkan, batang jeruknya banyak yang mati akibat serangan jamur. Ketika batang jeruk telah diserang jamur, tak berapa lama daun

yang sudah mati. Namun ia harus rela menunggu beberapa bulan untuk menikmati hasil buah jeruk yang ditanamnya.

Sejauh ini ia mengaku mengatasi masalahnya dengan upayanya sendiri dan belum pernah mendapatkan bantuan bibit maupun bantuan obat untuk mengatasi masalah tanamannya.

Ketika masalah ini ditanyakan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, melalui HALUAN

RIAU/CKC

NENEK Anin menunjukkan batang jeruknya yang mati, Selasa (9/1. jeruk warnya berubah menjadi kuning dan daun beserta buah gugur.

Agar tanaman jeruknya tidak habis begitu sa-

ja, ia kembali menyisihkan uang dari hasil penjualan buah jeruknya dengan membeli bibit baru untuk menyisip tanaman

Gubri Lantik Pejabat Lulus Assessment PEKANBARU (HR)-Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melantik tiga kepala dinas baru pe-

DIBUTUHKAN SEGERA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai :

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

1. STAFF ACOUNTING 2. SEKRETARIS 3. PEMASARAN

Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Telp. 0762-20215 Fax. 0762-322059 Email : kab-kampar@atrbpn.go.id Kode Pos 28412

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Nomor : 1349/300.5-14.01/X/2017 Tanggal : 02 Oktober 2017

Dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun (1, 3,) khusus Sekretaris (2) wanita, 2. Jujur, ramah, loyal, aktif, dinamis, kreatif dan disiplin (1,2,3,) 3. Minimal lulusan SMA/SMK, DIII, S1 semua jurusan (1,2,3,) 4. Menguasai komputer, minimal Microsoft Office, Microsoft Excel) (1,2,3,) 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh tim (1,2,3,) 6. Mempunyai kendaraan sendiri (1,2,3,) 7. Lebih diutamakan yang berpengalaman di bidangnya (1,2,), khusus pemasaran (3) lebih diutamakan yang berpengalaman Sales Marketing.

Kirimkan atau antar lamaran Anda ke :

Jl. Tuanku Tambusai No. 7 (Gedung Haluan Riau) Pekanbaru 28282 Riau Up. HRD HP 0821 7222 5899

Koordinator Petugas Pengendali Orgamisme Penggangu Tumbuhan, Pengamat Hama Penyakit Tanaman Kampar H.A Rahman, Selasa (9/1) mengungkapkan, penyebab matinya batang jeruk dikarenakan faktor bibit yang kurang bagus.

Biasanya petani hanya melihat segi bentuk bibitnya. “Kita telah melakukan arahan ke petani tentang penyakit jeruk dan juga menunjukkan cara membuat obat,” ujar Rahman.(ckc)

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pedafataran Tanah, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan yuridis atas bidang tanah yang terletak, luas dan asal bidang tanah seperti : - Peta Bidang Tanah Nomor : 399/2017, Tanggal 07 Juni 2017, NIB. 05.05.18.21.13542, seluas 1.795 M2 Terletak di : Jalan : Jalan Kaplingan RT/RW : 012/003 Desa : Karya Indah Kecamatan : Tapung Kabupaten : Kampar Atas Nama : FARIDAWATI Alamat : Jl. Kapur No. 35 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

- Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 05 Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Karya Indah Reg. Nomor 595/306/KI/07 Tanggal 24 Maret 2007 dan Camat Tapung Reg. Nomor 284/SKGR/TP/07 Tanggal 26 Maret 2007 yang berasal dari SYAFLI T. KUNING berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 07 Oktober 2002 yang diketahui Kepala Desa Karya Indah Nomor 595/1593/KI/2002 Tanggal 14 Oktober 2002 dan Camat Tapung Reg Nomor 504/SKGR/TP/02 Tanggal 14 Oktober 2002.

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) 31 Desember 2015 yang diketahui Kepala Desa Karya Indah Reg Nomor 593/KI/XII/2015/242, Tanggal 31 Desember 2015.

II. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

III. Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

SUWANDI IDRIS, SH, NIP. 19620401 198301 1 001

ngisi jabatan kosong, Senin (8/1) malam di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan SK Gubernur Riau, tiga pejabat yang dilantik usai mengikuti assessment beberapa waktu lalu yakni Ervin Rizaldi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Indra Agus Lukman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau, dan M Taufiq Oesman Hamid sebagai Kepala Dinas Perhubungan Riau.

Untuk diketahui, proses pendaftaran assessment, dilakukan 8-22 Agustus 2017 lalu dan masuk tahapan seleksi berproses hingga akhir tahun 2017 lalu.

Ada 33 peserta yang mendaftar dan finalnya mengeruncut tiga nama. Ketiga peserta yang lulus berhak menempati kursi kepemimpinan OPD yang mereka pilih saat seleksi.(grc)

Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Telepon: (0761) 8401800

HOTEL

HOTEL

BINTANG LIMA - Restaurant - Meeting Room - Cafe Jl. Tenku Umar No. 18 A-B Pekanbaru - Riau.

Telp (0761) 24115. Fax (0761)34203. email: hotel.bintanglima@yahoo.co.id

Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau Pekanbaru 28292, Riau Telp. 0761-860988, Fax.0761-860999

Jl. Samratulangi No. 45 Pekanbaru Telp.

(0761) 32080, 33461 Fax. (0761) 31870

Gedung Plaza The Central Lantai 3 Jl. Ahmad Yani No. 43 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7870 200 Fax. 0761-78702001 www.ameerahotelpekanbaru.com

AKASIA Jl. Kuantan Raya No.120 Telp. (0761) 46883 - 46884 Fax . (0761) 46884 Pekanbaru

LIDO Jl. Nangka No. 124 A - B Telp. +62 761 21288 Pekanbaru - Riau

Jl. Sudirman No. 419B Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 862 872

HOME STAY Taman Sari Syariah Room Fasilitas: - Bed, AC, TV LED - Kamar mandi di dalam - Shower - Free Wi-fi 24 jam

Promo Rp. 100. 000,semua type kamar Homestay a (Airport 5 menit sampai) Jl. Arifin Achmad No.8 Pekanbaru Telp. 0761 - 857007 Fax. 0761 - 856667 email : reenhotel12@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Taman Sari No. 35 Pekanbaru Telp. (0761) 853249 HP. 0812 7609 485

R.M P ANT AI P AUH PANT ANTAI PA RUMAH MAKAN KHAS PARIAMAN SPESIFIK GULAI KEPALA IKAN KAKAP Jl. Arifin Achmad, Pekanbaru HP 0823 8823 5700, 0852 7106 4836

Riau Bisnis

RABU 10 Januari 2018

3

Selama 2017, Garuda Indonesia Tumbuh 90 % n LAPORAN:

RENNY RAHAYU Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Tercatat di tahun 2017, Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan plat merah Indonesia di Riau tumbuh di angka 90 persen. Angka tersebut, mendekati angka 100 persen dengan destinasi terbanyak, yakni Pekanbaru-Jakarta.

Demikian diungkapkan General Manager Garuda Indonesia, Agung Anugrah kepada Haluan Riau, Selasa (9/1). Menurutnya, pertumbuhan tersebut disupport dengan momen libur Natal dan tahun baru. Sehingga tingkat isian penumpang meningkat, serta masih tingginya kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan Garuda Indonesia.

"Okupansi Garuda rute Pekanbaru-Jakarta dan sebaliknya saat libur Natal dan Tahun Baru naik mencapai 90 persen bahkan ada sesekali dari enam kali penerbangan tiap hari full hingga 100 persen," ujarnya.

Dijelaskannya, naiknya okupansi pesawat Garuda untuk rute Pekanbaru-Jakarta dan sebalik-

nya pada ilbur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dikarenakan beberapa faktor.

Diantaranya, karena kondisi ekonomi masyarakat Riau mulai membaik menjelang akhir tahun, kemudian libur panjang anak sekolah yang bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru selain juga kepercayaan konsumen atas pelayanan Garuda semakin bertambah.

Disamping itu juga, Agung memastikan, Garuda Indonesia selalu memberikan pelayanan yang terbaik sebagai upaya khusus yang jadi konsen Garuda dalam menjaga pelanggannya. Melihat kondisi tersebut, Agung optimis pada 2018, pihaknya akan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang ditawarkan ke

PRAMUGARI GARUDA pelanggan, yakni melalui service dan juga operasional, pihaknya komit untuk on time. "Penerbangan kita jaga sejauh ini tingkat on time masih di atas 83

persen," tuturnya.

Untuk harga tiket, sambung dia, sejauh ini masih tetap, akan tetapi kalaupun ada perubahan GI juga selalu komit mem-

berikan yang terbaik, terjangkau dengan manfaat yang banyak. Misalkan layanan di pesawat dapat makan, setiap kali terbang dihitung point dan

akumulasinya bisa tukar tiket ulas dia mencontohkan. Begitupula untuk Sumber Daya Manusia (SDM) bertaraf internasional yang dibuktikan deng-

LAKUKAN INOVASI LAYANAN DIGITAL

Asuransi Astra Layani Konsumen Kurang dari 45 Menit PEKANBARU (HR)-Guna memberikan layanan yang lebih nyaman kepada para konsumen, khususnya bagi para pemegang polis dalam mendapatkan layanan asuransi, PT Asuransi Astra menghadirkan inovasi layanan bagi konsumen. Adapun inovasi yang dilakukan yakni menggunakan alat digital yang ditawarkan Garda Oto Digital dalam klaim report.

Demikian diungkapkan Kepala Cabang Asuransi Astra Kota Pekanabru, Ipung Tri Purnomo, kepada Haluan Riau, Selasa (9/1) di kantornya.

Dikatakannya, saat ini pertumbuhan digital mobile cukup signifikan.

Untuk mendorong pertumbuhan layanan yang diberikan, Garda Oto Digital yang ada di dalamnya Fitur Claim Report bertujuan untuk memudahkan pemegang polis dalam mendapatkan layanan asuransi.

Dengan layanan digitalisasi tersebut, tentunya mendorong penurunan layanan kecepatan antrian terhadap konsumen cepat.

Dimana konsumen mengantri 45 menit dilayani menjadi 25 menit

mengantri. "Dengan digitalisasi tersebut, nasabah bisa mengisi lembar kerugian secara online dan bakal mendapat nomor antrian khusus di kantor cabang.

Ini adalah fitur unggulan kami yang tidak ada di aplikasi asuransi lainnya dan dari kecepatan layanan tahun 2016 ke tahun 2017 dengan memangkas waktu layanan,” ujarnya.

Untuk non pelanggan, menurut dia, Garda Oto Digital memiliki Fitur Event yang menyediakan one stop reminder kepada para pecinta otomotif

UNDANGAN Panitia Musyawarah Daerah Ikatan Alumni Universitas Indonesia wilayah Riau, mengundang seluruh alumni untuk hadir pada : Hari/Tgl Pukul Tempat Agenda

: : : :

Sabtu, 20 Januari 2018 08.00 WIB - Selesai Hotel Grand Tulip Pekanbaru Musyawarah Daerah ke 2

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 9 Januari 2018 Mengetahui ILUNI Riau

Panitia

ZAINAL ARIFIN Ketua

YOHANES Ketua

tentang berbagai kegiatan otomotif. Fitur lainnya adalah Friends yang digunakan untuk membuat komunitas-komunitas otomotif.

Dia mengatakan, penggunaan aplikasi digital memangkas waktu dalam hal pemasaran dari 45 menit menjadi 25 menit saja. “Aplikasi ini juga sangat membantu para pemasar kami dalam menawarkan produk kepada konsumen. Sebab, aplikasi ini juga memiliki Fitur Rate Calculator yang bisa menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh calon konsumen saat akan membeli produk kami,” ujarnya.

Diakui Ipung, Garda Oto Digital mampu memberi kemudahan baik bagi pelanggan, non pelanggan, maupun karyawan Asuransi Astra itu sendiri. Bagi yang belum menjadi nasabah juga bisa men-download aplikasi Garda Oto Digital karena banyak fitur yang ditawarkan.

Sekedar informasi sebelumnya, Asuransi Astra yang memiliki produk perlindungan bagi mobil, mencatat setiap bulannya mendapatkan permintaan klaim dari pelanggan mencapai 600 unit. Untuk nominal nilai klaim yang kami bayarkan sekarang itu bisa Rp1,5 miliar tiap bulan di tahun 2017.

Ipung mengatakan angka klaim itu bila dibandingkan tahun lalu mengalami sedikit penurunan, yaitu mencapai Rp1,7 miliar setiap bulannya atau turun sekitar 13 persen Klaim asuransi mobil yang dilakukan pemegang polis, dibayarkan oleh pihaknya kepada bengkel yang telah bekerja sama dengan Asuransi Astra Khusus untuk mobil yang mengalami kerusakan di atas 75 persen perusahaan telah menetapkan untuk melakukan penggantian unit sehingga dana klaim akan dibayarkan ke dealer mobil. Adapun sebelum pembayaran klaim, pihaknya akan melakukan pemeriksaan, wawancara, hingga koordinasi dengan

pihak kepolisian untuk klaim kasus kehilangan mobil.

Selain itu, konsumen semakin dipermudah dengan adanya Aplikasi Ponsel Garda Mobil Otocare pegangan konsumen ataupun bukan dari Garda Oto telah disempurnakan menjadi versi 3.0. Dimana perbaikan meliputi tambahan fitur baru, tombol “Garda Oto” yang bikin urusan klaim jadi makin gampang.

Salah satu menu pada fitur “Garda Oto”, yaitu Claim Report memudahkan pelanggan mengajukan proses klaim menggunakan formulir singkat lalu mengunggahnya. Setelah itu pelanggan menerima nomor Laporan Kejadian yang bisa dibawa langsung ke kantor cabang Garda Oto atau Garda Center terdekat tanpa harus mengantri.

Berkat Claim Report, pelanggan bisa bebas memilih lokasi mengajukan klaim. Selain itu juga tersedia layanan antar-jemput kendaraan ke bengkel dari lokasi yang ditentukan pelanggan.

Selain itu ada menu lain, yakni Claim Status dan Emergency. Claim Status berguna untuk memantau proses perbaikan kendaraan di bengkel, jadi pelanggan tidak perlu lagi menelepon untuk mengetahui informasi itu.

Sedangkan Emergency ditujukan untuk meminta bantuan langsung tanpa harus menelepon ke Garda Akses 1-500-112. Posisi pelanggan bakal langsung terlacak dan akan didatangi petugas Garda Siaga.

Penyempurnaan lain pada Otocare yaitu untuk non-pelanggan. Bukan hanya bisa menikmati Fitur Friendly Reminder, Vehicle, Rate Calculator, Call Garda Akses, Knowledge, Inbx, dan Near Me, sekarang bisa juga mengakses fitur Friends, Meet Up, dan Event.

Otocare bisa diunduh melalui Google Play untuk gadget berbasis Android dan Apple App Store buat platform iOS. (nie)

an diraihnya penghargaan empat tahun berturut-turut hingga tahun kemarin mendapat penghargaan 'the best cabin cru' di level dunia," pungkasnya. ***

2018, Honda Targetkan Tumbuh 25 % PEKANBARU (HR)-Melihat pertumbuhan yang dicapai Honda, di tahun 2017 produk Honda masih mendominasi bagi pengguna sepeda motor. Artinya, keberadaan motor Honda cukup mendapatkan tempat dan kepercayaan di hati konsumen. Dari kondisi tersebut, di tahun 2018 PT Capella Dinamik Nusantara selaku main dealer Motor Honda menargetkan penjualan akan tumbuh di angka 25 persen.

Demikian disampaikan Sales Manager PT CDN, Soeryadi kepada Haluan Riau, Selasa (8/1). Menurutnya, sebagai dealer yang membawahi wilayah Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, pertumbuhan Honda di tahun 2017 cukup baik dengan mencapai angka 81 persen. Angka tersebut cukup bagus dan naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ya kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Riau sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Meskipun belum bergerak signifikan, tapi sudah mulai membaik. Juga partisipasi dari seluruh konsumen yang cukup setia dengan produk-produk yang dihadirkan Honda. Apalagi di akhir tahun kita juga merilis produk baru," ujarnya.

Dijelaskannya, dengan peluncuran unit terbaru penjualan bakal tumbuh di tahun 2018 karena karakter konsumen sepeda motor biasanya bakal melakukan pembelian motor pada model paling baru.

Dari data yang dikumpulkan, produk Honda yang masih menjadi favorit dan mendominasi yakni tipe BeAT. Tipe ini masih menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat Riau pada tahun 2017. Kemudian diikuti dengan tipe Vario 150 eSP. Dimana tipe ini menghadirkan lima varian warna. Dengan keunggulannya yakni memiliki performa yang mewah dengan mesin matic eSP 150 cc yang menghasilkan tenaga berlimpah, akselerasi responsif, irit bahan bakar dan ramah lingkungan.

"Tipe yang ketiga menjadi favorite adalah New Vario 125. New Vario 125 ini juga mengalami beberapa penyegaran yang semakin menguatkan tampilan sportinya melalui stripe dengan grafis garis tebal pada 2 tipe yakni tipe CBS dan tipe CBS-ISS. New Honda Vario 125 hadir dengan warna Sonic White Red yang mengaplikasikan kombinasi warna baru dengan stripe merah," katanya.

Lanjutnya, Honda Revo juga menjadi favorite di Riau. Motor bebek yang telah disematkan teknologi auto lock (auto secure key shutter) digemari konsumen karena desainnya yang semakin sporty dan agresif, juga menyuguhkan performa mengagumkan dan konsumsi bahan bakar yang irit.

Menanggapi kinerja penjualan pada tahun 2017, Soeryadi menjelaskan, motor Honda masih diterima masyarakat dan volume bisa tetap terjaga degan penguasaan pangsa pasar yang meningkat. Highlight 2017 motor matik masih menjadi tipe yang paling banyak dicari masyarakat.

“Jadi pasar otomotif masih menjadikan motor matic sebagai pilihan, karena banyak fungsi. Karena matic lebih mudah dan nyaman dikendarai untuk jarak tempuh dekat hingga sedang serta terasa lincah,” pungkasnya. (nie)

4

Gagasan

ISSN

RABU 10 Januari 2018

qT A J U K

HALUAN

Menakar Netralitas ASN di Pilgubri 2018

MEDIA GROUP

DITERBITKAN SEJAK : 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

PEMIMPIN UMUM

H Basrizal Koto CEO/DIREKTUR UTAMA

Zico Mardian Utama WAKIL PEMIMPIN UMUM

Sofialdi PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Doni Rahim PEMIMPIN PERUSAHAAN

Irman Sasrianto REDAKTUR PELAKSANA

DARI ketiga calon gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memastikan ikut ambil bagian dalam Pilkada Riau RIDHO M HAZTIL 2018, kesemuanya Redaktur Pelaksana berasal dari petahana.

Sebut saja, Suyatno, menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir, Syamsuar Bupati Siak, Firdaus Walikota Pekanbaru dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Tugas yang paling berat bagi Badan Pengawas Pemilu provinsi Riau dan jajarannya adalah menjaga netralitas ASN pada Pilgubri 2018 ini.

Bukan merupakan rahasia lagi jika ada oknum PNS yang mendukung salah satu calon Pasangan dalam Pilkada, apalagi

yang mencalonkan diri sebagai Gubenur/ Wakil Gubernur atau Walikota/ Wakil Walikota atau Bupati/ Wakil Bupati adalah Incumbent maka secara moralitas dan loyalitas, oknum PNS tersebut pasti akan menempuh berbagai cara supaya atasannya tersebut kembali terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati, sehingga untuk menjaga Netralitas PNS dalam Pilkada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Dalam surat edaran Menpan-RB ini, memuat agar Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.

Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara, pertama, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kedua Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, ketiga, Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau keempat Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,ajakan , himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

Dari sinilah, netralitas ASN betul-betul diuji, AN diminta betul-betul menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak menggunakan aset Pemerintah dalam kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, seperti ruang rapat/ aula, kendaraan dinas dan perlengkapan kantor lainnya.

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan.

Sanksi apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap larangan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan adalah pertama kali diberlakukan karena baik pemilihan umum, pilpres dan pilkada sebelumnya hanyalah berbentuk teguran lisan.***

Ridha M Haztil Direktur Haluan Media Group: H. Desfandri Majid. Direktur Umum dan Pengawasan Aset: Burhani Muchtar. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, Doni Rahim, Mohammad Moralis. Ombudsman: H. Hendri Mulya, SH. Penasehat Hukum: Alhendri Tanjung, SH, MH. Redaktur: Edwar Pasaribu, Fatmi Agustin, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati. Sekretaris Redaksi: Yumi Staf Redaksi: Nurmadi, Renny Rahayu, Dodi Ferdian, Suherman, Nandra Piliang, Herman Jhoni, Supendi, Abdussalam, Sugianto, Tengku Harzuin, Suandri, Yusrizal, Andika (Fotografer).

Manajer Pracetak/Produksi: Zul Pramana S. Wk. Manajer Pracetak : Muharmi. Manajer TI & Web: Budhy Prasetyo. Wk. Manajer IT/Website/Online: Ivan Ihromi. Kepala Desain Grafis/Iklan: Alwin Hasan.

Kepala Perwakilan Daerah: Bengkalis/Meranti: Usman Malik, Inhu: Eka Buana Putra. Rokan Hulu: Agustian. Pelalawan:. Inhil: Ramli Agus. Kuansing: Hendra Wandi. Kampar: Ari Amrizal. Rokan Hilir: -. Siak: Effendi. Dumai: Parno Sali. Jakarta: Surya Irawan.

Sumatera Barat: Ismet Fanani.

Kepulauan Riau: Andi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Sabin Hartati (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa (Kuala Lumpur, Malaysia), Azim Muhammad Noer, Djumadi Ali (Singapura). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282.

REDAKSI menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, surat pembaca, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto.

Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

Manajer Pengembangan dan Promosi: Jefri Zein, Manajer Iklan: Alexander. Staf Iklan: Liza Fauziah.

Account Executive: Alimudin, Nursadik. Manajer Sirkulasi: Sahfari, Staf Sirkulasi: Agus Salim Harahap. Manager HRD/Umum Agus Salim Siregar. Kabag Keuangan: Netu Okta Fera, Staf: Jon Pendri. Koordinator Penagihan: Yandes Maksus, Staf Penagihan: Hendrik, Iklan & Sirkulasi: Hp 081275341055, 0813 65574027, 082380808035. Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp.

(021) 3161472-3161056. Faks.

(021) 3153878 dan 3915790.

Penerbit: PT MHR - Terdaftar sebagai anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/ 2002. Manajer Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius (Koordinator), Junaidi Koto, Rudi, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wido, Hendra Saputro. Dicetak oleh PT IKMR. Alamat Percetakan/Redaksi: Gedung Riau Pers, Jalan Tuanku Tambusai No 7 Pekanbaru, Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TARIF IKLAN Full Colour Black White Halaman Satu Advertorial Pengumuman Iklan Kreatif

Rp.40.000,-/mmk Rp.25.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk Rp.50.000,-/mmk Rp.20.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk

Bundling halaman satu Rp.80.000,-/mmk Bundling halaman dalam BW Rp.40.000,-/mmk Bundling halaman dalam FC Rp.60.000,-/mmk

WaspadaiProvokasiKepentingan Pilkada Serentak 2018 P

ILKADA serentak 2018 akan segera digelar, suasana politik di beberapa daerah kian meningkat menjelang pilkada serentakpada 27 Juni2018 mendatang. Perhelatan tersebut akan diselenggarakan di 171Daerah Provinsi, Kota Maupun Kabupaten. Pilkada serentak merupakan wadah untuk meningkatkan demokrasi lokal di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif. Hasil survei dari beberapa lembaga yang mendata tingkat kepuasan dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun lalu menunjukan, lebih dari separuh responden menyatakan puas dengan hasil pilkada serentak.

Namun, masih ada responden yang menyatakan sebaliknya.

Ketidakpuasaan masyarakat terjadi karena masih adanya permasalahan penyalahgunaaan kekuasaan oleh pasangan petahana. Lebih jauh, satu dari dua responden menyatakan mekanisme pilkada telah melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan harapan. Bagaimana penilaian publik terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2018?.

Dilansir dari media online Kompas, persiapan pilkada serentak 2018 dinilai semakin baik oleh mayoritas publik. Namun, publik memberi sejumlah

OLEH : Ricky Renaldi catatan terkait dengan pelaksanaan proses pilkada.Pertimbangan rasional tampaknya menjadi pilihan utama responden untuk pilkada saat ini. Meskipun masih ada responden yang menjadikan kesamaan agama sebagai faktor untuk memilih kepala daerah, proporsi lebih besar menjadikan faktorfaktor lebih rasional sebagai pertimbangan utama memilih.

Dimana ada gula disana pasti ada semut, merupakan pribahasa yang bisa dijadikan ungkapan dalam Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan 2018. Hal tersebut cenderung tepat dalam memberikan dinamisnya suasana Pilkada karena kemenangan suara merupakan tujuan akhir sehingga sulit untuk melepaskan anggapan bahwa setiap pihak akan menggunakan berbagai cara untuk bertarung. Cara-cara tersebut meliputi provokasi, pengangkatan isu SARA dan potensi munculnya ujaran kebencian. Seperti yang dipaparkan oleh Bawaslu saat merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Sebanyak tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan paling tinggi. Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai ke-

rawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00. Papua memiliki berada di angka 3,41; Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04.Sementara itu, kerawanan tinggi pada Pilgub Maluku ditentukan dari dimensi penyelenggara, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Adapun, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub pada dimensi kontestasi, di antaranya karena maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

Selain itu, politik uang ditengarai masih akan mendominasi pilkada kali ini. Masa tenang adalah masa yang paling rawan dengan politik uang. Penilaian publik ini sejalan dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2018 yang dikeluarkan Bawaslu di mana kerawanan politik uang menempati posisi tertinggi.

Kerawanan politik uang terindikasi pada pemberian uang, barang, dan jasa secara langsung kepada pemilih.

Sementara pada wilayah dengan tipologi perdesaan dan tertinggal, suap diberikan

kepada penyelenggara pemilu.Modus politik uang pun kini kian beragam. Selain itu kerawanan jual beli suara dengan modus melibatkan pedagang atau pemilik toko untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang telah mendapatkan kupon dari tim sukses menjadi ancaman yang berbahaya.

Jual beli suara juga terjadi dengan mengerahkan saksi bayangan melalui mobilisasi tim relawan di setiap TPS. Pilkada serentak yang segera digelar akan kembali menguji kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan rasional ketimbang latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya. Pilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok ketimbang kepentingan agama atau etnis tertentu.Hal yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah publik berharap pelaksanaan pilkada tak hanya jujur dan adil, tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.

Kepala daerah terpilih nan-

tinya terutama diharapkan juga dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan (21,9 persen), mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, usaha kecil menengah (18,8 persen), memperbaiki infrastruktur (15,6 persen), visi misi pasangan calon ditepati (12 persen), dan memberantas korupsi di kalangan birokrasi (11,9 persen).Keinginan dari publik mendapatkan kepala daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilihnya. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda oleh iming-iming materi, tarikan emosional primordial, atau memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang harus dimengerti oleh masyarakat seperti mengetahui gejala yang timbul di sekitar lingkungan, tidak terbawa arus isu SARA, dan menghindari konflik antar masyarakat. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Pilihan orang dan pilihan kita mungkin saja berbeda tapi jangan perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk saling membenci dan saling menghujat.

Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Membaca Jejak Digital UAS untuk Pilkada

T

IDAK dapat disangkal saat ini Ustad Abdul Somad (UAS) menjadi magnet di tengah masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia ghaib(Mengambil istilah UAS). Setiap ceramah UAS bisa dihadiri langsung oleh ribuan jamaah, juga di live streaming.

Lalu apa korelasi daya pikat UAS dalam konstelasi pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini?. Bagi yang tunak menyimak ceramahceramahnya dan tidak hanya terbawa arus euforia massa yang menggandrungi ustad pemburu beasiswa ini, maka ada 3 aspek penting yang disampaikannya kepada jamaah. Yang pertama tentang Politik, Ekonomi, dan juga Pendidikan.

Tiga hal penting tersebut menjadi penekanan dalam setiap cermahnya, baik itu dalam tabligh akbar maupun kajian terbatas. Saya ketika pertama kali mendengar ceramah UAS 4 tahun lalu disalah satu Masjid di Jalan Taman Karya Pekanbaru, langsung terpikat dengan dalamnya isi dan mudah dicernanya setiap kata-kata UAS. Bahkan pada hari itu saya menghadiri tiga kajian yang UAS menjadi penceramahnya. Dan jelas sekali pengagum Buya Hamka ini tegas mengajak umat untuk

OLEH : Alwira Fanzary menggunakan hak politiknya.

Setiap pemangku kebijakan (politik) diawali dengan pemberi kuasa, yakni rakyat.

Sebab itu tak henti-henti UAS mengingatkan umat atau rakyat tidak lagi memberi amanah kekuasaan pada mereka yang nantinya tidak peduli dengan apa kepentingan dan keinginan rakyat. Namun harus ada kontrak politik yang jelas, dan tidak hanya janji-janji normatif yang diiringi dengan beberapa lembar rupiah. UAS hanya memberi tanda dan syarat pemimpin seperti apa yang harus dipilih kelak. Dan jangan harap dia akan menyebut nama seorang tokoh untuk dijadikan pemimpin atau mengarahkan memilih suatu partai politik.

Bagi yang belum menentukan pilihan, bahkan selama ini antipati dengan politik akan sangat “terpengaruh” dengan kriteria pemimpin yang layak untuk dipilih berdasarkan apa yang disampaikan UAS. Dan ternyata ini sudah terbaca oleh salah seorang Balon Gubernur di Bumi Lancang Kuning (Riau), yang juga merupakan daerah asal UAS. Dalam kesempatan Deklarasi, Balon Gubernur ini menjanjikan akan sangat peduli dengan

pendidikan, seperti akan membangun asrama mahasiswa yang layak di Mesir (Negara UAS menempuh pendidikan). Sebab UAS pernah berucap bahwa semasa kuliah di Mesir, kepedulian kepala daerah, bahkan negara terasa absen. Ini berbanding terbalik dengan kepedulian negara lain bagi mahasiwanya yang menempuh pendidikan di negeri Piramid tersebut.

Calon Kepala Daerah sudah membaca titik kumpul masyarakat yang bernama UAS ini, dan mengumbar untuk mewujudkan harapan UAS kepada khalayak, dan itu sah-sah saja. Sekarang tinggal lagi calon pemilih kepala daerah yang juga “pecinta UAS” untuk kembali membuka file-file petuah UAS kepada calon pemimpin seperti apa kekuasaan politik diamanahkan. Terakhir saya kutip Gurindam 12 Mahakarya Raja Ali Haji pasal ke 12.

Raja mufakat dengan menteri, Seperti kebun berpagarkan duri.

Betul hati kepada raja, Tanda jadi sebarang kerja.

Hukum ‘adil atas rakyat, Tanda raja beroleh ‘inayat.

Kasihkan orang

yang berilmu, Tanda rahmat atas dirimu.

Hormat akan orang yang pandai, Tanda mengenal kasa

dan cindai.

Ingatkan dirinya mati, Itulah asal berbuat bakti.

Akhirat itu terlalu nyata, Kepada hati yang tidak buta.

OKP Lingkar Anak Negeri Riau

POKOK PIKIRAN

Bupati Amril Ingatkan ASN dan Kades Netral BUPATI Bengkalis Amril Mukminin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018.

Begitu juga dengan para kepala desa (kades). Sama seperti ASN, juga tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Baik untuk ASN maupun Kades, aturannya sudah jelas. Patuhi, jangan dilanggar.

Bagi yang tak AMRIL MUKMININ mengindahkannya, tentu ada sanksinya. Regulasi larangan untuk Bupati Bengkalis ASN/PNS dimaksud, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.***

POJOK HALUAN -Bupati Amril ingatkan ASN dan kades netral di Pilkada *Setujuuu pak cik..

-Mahasiswa desak Kejati ungkap dalang korupsi RTH *Ayoo Kejati pasti bisa yee...

Hukrim

RABU 10 Januari 2018

5

DUGAAN PENGANIAYAAN KELUARGA RAJIMAN

Polisi Tetapkan Dua Tersangka yang Masih Buron n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR)(HR)-Penanganan kasus penganiayaan terhadap Rajiman dan keluarga yang dilakukan orang yang diduga suruhan oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan berinisial AB, menunjukkan titik terang.

Pihak Kepolisian diketahui telah menetapkan dua orang tersangka, meskipun mereka dalam keadaan buron. Dalam kasus ini, anak Rajiman yang bernama Arazaqqul mengalami cacat permanen akibat penganiayaan tak kunjung mendapat keadilan.

Bocah yang sekolah di SD 023 Simpang Badak Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) itu, sejak menjadi korban penganiyaan tahun 2013 lalu tak lagi bisa makan dan minum melalui mulut.

Untuk asupan makanan ia bergantung pada selang dan besi yang ditanamkan ke perutnya. Dia hanya bisa mengkonsumsi susu yang dimasukkan melalui selang ke dalam perut. Bertahun-tahun mencari keadilan, pihak kepolisian akhirnya menaikan status perkara ke tingkat penyidikan, dengan menetapkan dua orang tersangka. "Kalau kasus Arazaqqul, dari hasil pendalaman kita bukan karena penganiayaan," ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, Selasa (8/1).

Dikatakan Guntur, dua orang yang ditetapkan tersangka ini berinisial MK dan JS. Keduanya diketahui buron dan masuk dalam Daftar Pencarian

Orang (DPO) Polda Riau.

"Jadi kasusnya bukan tidak ditanggapi, tetapi saat ini pelakunya sedang diburu. Karena melakukan pelanggaran kasus 170 KUHP tentang pengeroyokan," imbuh Guntur.

Untuk diketahui, pada tahun 2013 lalu, Arazaqqul dibawa kedua orang tuanya, Rajiman dan Mariyatun dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke kebun mereka di Pasir Limau Kapas. Di tengah jalan seseorang mencegat dan membacok Rajiman dengan parang. Tak berselang lama, dua orang pelaku lainnya yang membawa senjata tajam itu bergabung.

Suami isteri ini kemudian dianiaya. Rajiman ditusuk 25 tusukan pada tubuh bagian depan dan belakang, tulang leher belakangnya juga di bor menggunakan pisau. Sang isteri, dibacok tangannya dan badan dihantam pakai kayu, lalu dibuang ke parit kanal yang ada disana. Sementara sang anak dihantam pada bagian dada dan kepala.

Hingga kini, di tubuh Arazaqqul, masih terpasang slang sepanjang 30 centimeter diperutnya.

Melalui selang inilah dia bergantung untuk hidup agar makanan bisa disuplai ke tubuhnya. "Luka

anak saya ini karena dianiaya para pelaku suruhan oknum Dewan di Rohil," ujar Mariyatun kepada Haluan Riau, Senin (9/1) kemarin.

Pihak keluarga terus mencari keadilan terhadap peristiwa yang mereka alami. Keluarga ini pernah melaporkan penganiayaan berat yang dialaminya sesaat setelah kejadian pada Polsek Panipahan. Anggota polisi pun langsung turun saat itu.

"Tim Polsek Panipahan Rohil juga sudah datang ke Rumah Sakit Indah di Bagan Batu untuk melihat kondisi para korban. Tapi setelah itu jangankan pelakunya dikejar, terhadap korbannya yang sudah se-

hat bertahun-tahun tidak pernah diperiksa selaku korban," terang Suroto selaku kuasa hukum korban.

Polisi disebut Suroto hanya saat itu saja bergerak, setelahnya tindaklanjut laporan hilang di telan bumi. Keluarga korban belakangan harus membuat laporan baru dengan alasan saat kejadian tak ada laporan ke polisi. "Tahun 2016 korban datang ke Polres Rohil untuk komplain tapi malah dibuatkan LP (Laporan Polisi,red) baru STPL Nomor : LP/151/10/ 2016/RIAU/RES ROKAN HILIR tertanggal 27 Oktober 2016," lanjutnya.

Di tingkat daerah, korban sekeluarga sudah pernah menindaklanjuti de-

ngan mendatangi Polda Riau dan bersurat kepada Kapolda Riau saat dijabat Irjen Pol Zulkarnain. Selain itu, berbagai lembaga negara seperti DPR, Ombudsman, Mabes Polri.

"Namun tak juga ada hasilnya," katanya kecewa Upaya juga bahkan dilakukan sampai pada mendatangi Istana Presiden pun untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Hasil yang didapat nihil juga.

Total, sembilan hari Mariyatun berada di sana pada akhir Desember 2017.

Disana, setelah sempat dijanjikan bisa bertemu presiden, dia akhirnya diusir dengan disertai ancaman bahwa Paspampres tak segan meletuskan

senjata jika Mariyatun tak pergi. "Ini ada rekamannya diancam dan diusir. Presiden tak bisa ditemui," ungkap Suroto sambil memperdengarkan rekaman suara saat mereka diusir dari istana presiden.

Terakhir, upaya Zaqqul dan keluarga untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dilakukan dengan niatan bertemu Kapolda Riau saat ini Irjen Pol Nandang, Senin siang kemarin yang rencananya spukul 14.00 WIB. Saat tiba di Polda, mereka nyatanya hanya ditemui Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadir Reskrimum) Polda Riau AKBP Dolifar Manurung.

"Kami sudah janji akan

bertemu Kapolda, namun faktanya hanya diterima Wadir Reskrimum dan anggotanya," sebut Suroto.

Menanggapi hal itu, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang saat dikonfirmasi membantah pihaknya membatalkan pertemuan dengan pihak keluarga korban. Dia mengaku sengaja mengurus Wadir Reskrimum dalam pertemuan itu. "Bukan batal. Saya tugaskan Wadir untuk langsung membackup dan bila perlu ditarik (perkara ini dari Polres Rohil ke Polda Riau).

Ini semata-mata untuk kecepatan (penanganan perkara). Saya akan monitor dalam pelaksanaannya," tegas Nandang. ***

KEDUA terdakwa saat mendengarkan pembacaan vonis dari majelis hakim PN Bengkalis.

PALSUKAN TTD BUPATI BENGKALIS

Bukhari dan Muska Arya Divonis 1 Tahun 3 Bulan BENGKALIS (HR) - Dua terdakwa, Bukhari (52) dan Muska Arya (42), kasus palsukan tanda tangan (TTD) Bupati Bengkalis Amril Mukminin ter-

kait penerbitan izin prinsip palsu kepada PT Bumi Rupat Indah, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusan sama.

Sidang pembacaan putusan majelis hakim digelar Selasa (9/1) di ruang Kartika, dibacakan terpisah. Terdakwa Bukhari didampingi Penasehat Hukumnya (PH) Khairul Majid dan Muska Arya didampingi PH, Farizal Misman, SH divonis selama 1 tahun dan 3 bulan penjara potong masa tahanan.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) se-

belumnya, Bukhari dituntut 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara, sedangkan Muska Arya kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan penjara. Sidang agenda pembacaan putusan ini, majelis hakim dipimpin Zia Ul Jannah, SH didampingi dua hakim anggota Wimmi D Simarmata, S dan Aulia Fhatma Widhola, SH. Sedangkan, JPU Novriansyah, SH dan Andy Sunartejo, SH. Menurut majelis hakim, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

sesuai dakwaan kesatu, mengakibatkan merugikan kepala daerah dan pemerintah daerah. Terdakwa Bukhari, dinyatakan bersalah karena memerintahkan untuk palsukan tanda tangan, dan Muska Arya melakukan pemalsuan tanda tangan.

Sebelum putusan dibacakan majelis hakim, sidang digelar dengan agenda mendengar tanggapan JPU atas nota pembelaan yang disampaikan terdakwa yang dibacakan pada Senin (8/1/18) kemarin.

Kemudian, menanggapi pledoi atau replik terdakwa, JPU tetap pada tuntutan sebelumnya, dan me-

nanggapi atas replik JPU, PH kedua terdakwa menanggapi atau duplik masih dengan nota pembelaan yang disampaikan.

Putusan terhadap kedua terdakwa dengan masa tahanan akan berakhir pasa 16 Januari 2018 mendatang ini, sidang sempat diskor untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah. Atas putusan tersebut, terdakwa Bukhari dan Muska Arya serta JPU menyatakan pikir-pikir. "Atas putusam hakim, kami nyatakan pikir-pikir," ungkap JPU, Novriansyah, SH usai sidang. (rtc/war)

BURON 3 BULAN,

Maling Modus Pecah Kaca Mobil Terciduk PEKANBARU (HR) - Lebih kurang tiga bulan lamanya buron setelah dua kali berhasil melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil sejak Oktober tahun lalu, Andi Novizal alias Epi Pontong akhirnya diciduk aparat.

Pria gaek berusia 50 tahun tersebut diringkus oleh tim 807 Sat Reskrim Polresta Pekanbaru di kediamannya di Jalan Dahlia, Gg Gajus, Kecamatan Sukajadi, Senin (8/1) kemarin.

"Dalam aksinya, ter-

sangka dibantu oleh temannya, Firdaus. Namun Firdaus sudah diamankan lebih dulu karena tertangkap massa ketika mereka melakukan pencurian dengan pecah kaca mobil di Jalan Ahmad Yani, 11 November 2017 lalu," ujar Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bimo Ariyanto, Selasa (9/1).

Ia menjelaskan, selain di Jalan Ahmad Yani, tersangka dan rekannya Firdaus pernah pula melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama kepada

seorang nasabah bank, Moh Nasution yang baru saja mengambil uang Rp50 juta pada 28 Oktober 2017 silam. Korban yang kala itu selesai mengambil uang sempat singgah dan memarkirkan mobilnya di Jalan M Yamin untuk membeli es cendol.

Kesempatan itulah yang kemudian dimanfaatkan tersangka untuk memecahkan kaca mobil korban dan mengambil uang Rp50 juta milik korban yang ditinggalkan di dalam mobil. "Selain

menangkap tersangka, kita amankan juga barang bukti sebuah kunci L, satu unit motor Beat milik tersangka dan beberapa pecahan kaca mobil. Modus operandinya, tersangka memecahkan kaca mobil korbannya yang lagi terparkir," sebutnya.

Sementara itu, sambung Bimo, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. (rtc/war)

6

SK

RABU

R

10 Januari 2018

Nadal : Lutut Saya Sudah Membaik Wenger: Belum Ada Tawaran untuk Alexis Sanchez LONDON (HR)- Masa depan Alexis Sanchez di Arsenal sedang dispekulasikan. Tapi faktanya belum ada tawaran dari klub lain untuk membeli pemain asal Chile itu.

Kontrak Sanchez dengan Arsenal tinggal kurang dari enam bulan. Oleh karena itu, Arsenal harus melepas pemain 29 tahun itu bulan Januari agar tak kehilangan secara cuma-cuma.

Manchester City disebut-sebut menjadi salah satu peminatnya. Bahkan, The Citizens disebut sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Sanchez.

City dikabarkan sudah memberi iming-iming bonus Rp 455 miliar agar Sanchez mau pindah ke Etihad Stadium. Dana 35 juta pound sterling disebut menjadi tebusannya.

Soal rumor kepergian Sanchez, manajer The Gunners, Arsene Wenger tetap bersikap tenang. Dia mengaku belum mendapat tawaran dari klub manapun.

"Saya tak mengharapkan apapun, saya fokus ke pertandingan besok. Saat ada tawaran datang, anda memberi respons. Di momen ini masih sepi," kata Wenger di Sky Sports.

Selain Sanchez, Arsenal juga terancam bintang lainnya, Mesut Oezil. Kontrak pemain asal Jerman itu akan selesai di akhir musim 2017/2018.(ria/dtc)

MELBOURNE,(HR) MELBOURNE,(HR)- Rafael Nadal memang kandas di laga perdana Kooyong Classic. Namun, ada kepuasaan yang dirasakan petenis Spanyol itu.

Nadal langsung tersingkir dari Kooyong Classic. Dia dikalahkan petenis Prancis, Richard Gasquet, dengan skor 4-6, 5-7, Selasa (9/1/2017).

Namun, Nadal cukup puas dengan hasil akhir itu, Dia menganggap satu laga sudah cukup untuk merasakan lututnya sudah membaik. Dia siap tempur di Australia Terbuka mulai 15-28 Januari.

"Saya senang bisa kembali ke Australia. Saya menjalani tahun yang berat pada 2017 dan menggeber persiapan lebih lambat ketimbang biasanya," ujar Nadal seperti dikutip Her-

ald Sun. "Tapi saya datang cukup awal. Sangat bagus bisa merasakan lagi atmosfer pertandingan. Ini tes yang bagus setelah menjalani latihan. Itu yang lebih penting," Nadal menambahkan.

"Lutut saya sudah oke.

Saya sudah di sini. Kalau kondisi saya tidak bagus maka saya tak akan berada di sini. So, itu menjadi kabar bagus. Saya akan berlatih keras beberapa hari ke depan untuk menghadapi Australia Open. Saya akan siap tampil dis ana," ujar dia.(ria/dtc)

Tinggalkan Arsenal, City Imingi Alexis Bonus Rp455 M

Pembagian Grup Piala Presiden 2018 JAKARTA (HR)- Terjawab sudah kepastian penyelenggaraan Piala Presiden 2018. Turnamen pramusim ini akan dibuka pekan depan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa (16/1/2017), pukul 15.00 WIB. Persib Bandung selaku tuan rumah berada di Grup A. Mereka akan menjamu Sriwijaya FC pada pertandingan pertama.

"Pembukaan akan dilakukan pada Selasa, 16 Januari 2018 pukul 15.00 WIB," kata anggota Organizing Committee (OC), Risha Adi Widjaya, dalam rilis yang diterima BolaSport.com.

"Seperti tahun lalu, pembukaan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kami juga akan menampilkan serangkaian acara pada pembukaan tersebut," ucapnya.

Turnamen yang sudah digelar sejak tahun 2015 ini diikuti 20 tim, yang terbagi ke dalam lima grup.

Grup A, yang dilangsungkan di Bandung, berisikan Persib, Sriwijaya FC, PSM Makassar dan PSMS Medan. Sedangkan grup B, yang berlangsung di Balikpapan, akan dihuni Mitra Kukar, Persipura Jayapura, Martapura FC dan Barito Putera.

Grup C, yang dihelat di Malang, Jawa Timur, akan diikuti oleh tuan rumah Arema FC, Bhayangkara FC, PSIS Semarang dan Persela Lamongan. Adapun Grup D dihuni tuan rumah Bali United, Persija Jakarta, PSPS Pekanbaru dan Borneo FC, sedangkan Grup E yang akan digelar di Surabaya, dihuni tuan rumah Persebaya Surabaya, Madura United, Perseru Serui dan PS TNI.(ria/kpc)

Jangan Salah Beli Lagi, Liverpool!

LIVERPOOL (HR)- Liverpool kini punya banyak uang usai menjual Philippe Coutinho. Saran untuk The Reds cuma satu: jangan salah beli pemain lagi seperti yang sudah-sudah.

Setelah melewati saga transfer yang panjang, Coutinho akhirnya jadi milik Barcelona. Liverpool dan Barca sepakat dengan nilai transfer 143 juta pound sterling yang menjadikan Coutinho sebagai pemain termahal kedua di dunia.

Coutinho semalam baru saja menuntaskan transfernya dan meneken kontrak 5,5 musim. Sementara itu Liverpool kembali meraup untung besar dengan penjualan Coutinho ini.

Pasalnya Liverpool cuma mengeluarkan uang 8,5 juta pound saat mendatangkan Coutinho dari Inter Milan pada Januari 2013. Itu artinya Liverpool untung 10 kali lipat lebih saat melepas si pemain saat ini.

Dengan uang banyak itu, Liverpool niscaya tak kesulitan untuk mendatangkan pengganti Coutinho di bursa transfer musim dingin ini. Mereka bisa mendatangkan para pemain top yang belakangan dikait-kaitkan dengan mereka seperti Thomas Lemar, Christian Pulisic, Julian Brandt, Riyad Mahrez, Mesut Oezil, atau Alexis Sanchez.

Tapi, pendukung Liverpool juga patut was-was mengingat klub mereka punya sejarah dalam mendatangkan pemain untuk menggantikan bintang yang dijual.

Belum lama saat melepas Raheem Sterling ke Manchester City pada 2015, Liverpool membelanjakan 32 juta pound sterling untuk mendatangkan Christian Benteke. Sayangnya Benteke cuma bertahan semusim dan kemudian dipinjamkan ke Crystal Palace lalu dipermanenkan musim panas kemarin.

Yang lebih mengenaskan tentu saat Liverpool ditinggal Luis Suarez ke Barca pada 2014. Mendapat uang sekitar 75 juta pound, Liverpool malah mendatangkan banyak pemain kelas B seperti Adam Lallana, Emre Can, Lazar Markovic, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Rickie Lambert, ditambah Mario Balotelli.

Hasilnya? Tak ada satupun dari Lambert maupun Balotelli yang tampil oke dan Liverpool pun anjlok prestasinya dengan hanya menempati posisi keenam di musim 2014/2015. Lambert serta Balotelli pun dibuang musim berikutnya.

Cuma Can dan Lallana yang bisa dikatakan masih oke sampai saat ini meski itu butuh waktu agak lama untuk beradaptasi. Padahal di musim panas saat itu Liverpool santer dikabarkan bakal mendatangan Alexis Sanchez yang akhirnya menyebrang ke Arsenal.

Di musim itu Steven Gerrard yang jadi topskorer Liverpool di liga cuma bikin sembilan gol sementara Daniel Sturridge yang tajam di musim sebelumnya berulang kali absen karena cedera.

Empat tahun sebelumnya saat ditinggal Fernando Torres yang dilepas ke Chelsea, Liverpool langsung belanja besar di Januari dengan merekrut Andy Carroll dengan banderol 35 juta pound serta Suarez dengan harga 22,5 juta pound.

Seperti kita tahu cuma Suarez yang sukses sementara Carroll kariernya gitu-gitu saja karena banyak dibebat cedera dan akhirnya dilepas ke West Ham United. Carroll pun cuma bikin 11 gol dari 58 penampilan di seluruh kompetisi.

Demikian pula saat melepas Javier Mascherano ke Barcelona pada 2010 denga banderol 18,5 juta poun, Liverpool yang dilatih Roy Hodgson saat itu malah merekrut Christian Poulsen serta Raul Meireles. Keduanya pun cuma bertahan semusim.(ria/dtc)

JAKARTA (HR)- Kepergian Alexis Sanchez dari Arsenal diyakini akan terjadi di pekan-pekan ini. Manchester City dikabarkan sudah memberinya imingiming bonus Rp 455 miliar.

Dengan kontrak yang akan habis di musim panas 2018, Alexis bisa melakukan pembicaraan kontrak dengan klub baru di bur-

s a transfer musim dingin ini. Sudah menolak perpanjangan

kesepakatan baru yang ditawarkan The Gunners, sepertinya tinggal menunggu waktu saja pesepakbola asal Chile itu hengkang.

Setelah banyak klub dikabarkan tertarik padanya, kini Manchester City disebutkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pesepakbola 29 tahun itu.

The Sun, Mirror, dan Telegraph malah mengabarkan City sudah menawari Alexis bonus sebesar Rp 455 miliar saat dia menandatangani kontrak.

Alih-alih mendapatkan gratis di musim panas

2018, City akan berupaya mendapatkan Alexis di bursa transfer musim dingin ini demi menjaga lini depannya tetap tajam setelah Gabriel Jesus mengalami cedera. Untuk mengangkut Alexis ke Etihad Stadium, City menyiapkan dana 35 juta poundsterling.

Di sisi lain, Arsene Wenger berulang kali menyatakan tidak akan melepas Alexis di bursa transfer Januari. Namun hubungan yang memburuk dengan rekan-rekannya di ruang ganti dan imingiming uang dari City mungkin akan membuat Wenger dan Arsenal akhirnya mau melepasnya.(ria/dtc)

Suzuki Diminta Ganti Iannone JAKARTA (HR)- Legenda MotoGP, Kevin Schwantz, kembali melontarkan kritik untuk rider Suzuki Andrea Iannone.

Suzuki dinilai harus mulai mencari pengganti Iannone untuk 2019 mendatang.

Iannone tampil mengecewakan di musim perdananya bersama Suzuki.

Rider asal Italia itu tak mampu naik podium sepanjang balapan musim 2017, meski bisa finis enam besar di tiga dari empat balapan terakhir.

Pencapaian terbaiknya cuma finis di posisi keempat pada ajang balap di GP Jepang. Iannone pun duduk di posisi ke-13 klasemen akhir dengan meraih 70 poin.

Performa Iannone yang buruk bersama Suzuki sempat mendapat kritik dari Schwantz. Dari legenda MotoGP yang pernah mengantar Suzuki men-

jadi juara dunia di kelas 500cc pada 1993, berujar bahwa Iannone sebaiknya berlaga di balap karting saja kalau tak mau ambil risiko.

Kini, Schwantz m e n g e l uarkan pernyataan y a n g lebih

pedas. Dia menilai bahwa Suzuki harus mencari pebalap lain untuk 2019 di mana kontrak Iannone sudah habis, menyebut pria Italia itu tak sanggup menjalankan tugasnya sebagai pebalap utama t i m

pabrikan.

"Sebagai pembalap utama di tim, Anda harus memberikan 100% setiap saat. Di level 95%, setiap motor di grid itu

sangat menakjubkan untuk ditunggangi. Tapi 5% yang terakhirlah yang harus diperas. Di situlah perbedaan antara motor hebat dengan motor yang tidak bisa finis posisi 10 besar," kata Schwantz seperti dikutip dari Autosport.

"Dengan pengalaman yang dimiliki Iannone, dan dia telah memenangi Grand Prix bersama Ducati, dia harus menjadi pembalap acuan untuk pabrikan, terutama pada musim pertama," sambungnya.

"Mungkin tahun ini Rins bisa sedikit memberikan input, karena dia sudah punya sejumlah pengalaman. Tapi tahun lalu semuanya bertumpu pada Iannone dan dia tidak memainkan peran itu."

"Tahun ini, mereka masih memiliki Iannone dan Rins lagi. Tapi saya berpikir bahwa mereka seharusnya mencari pembalap lain (untuk musim 2019)," tegas Schwantz.(ria/dtc)

Zidane Buktikan Bisa Bawa Madrid Keluar dari Masa Sulit MADRID (HR)- Zinedine Zidane tak gentar dengan situasi sulit yang sedang dihadapi Real Madrid.

Zidane yakin bisa membawa Madrid bangkit lagi.

Zidane sedang berada dalam sorotan setelah Madrid tertatih-tatih di La Liga musim ini. Los Blancos tercecer di peringkat empat klasemen dan tertinggal 16 poin dari Barcelona. Itu berarti Madrid sudah kehilangan 19 poin dari 17 pertandingan pertamanya di liga.

Banyaknya poin yang hilang dari Madrid tak lepas dari performa yang kurang meyakinkan. Pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema tampil jauh dari

kata mengesankan, sementara lini belakang relatif rentan kebobolan.

Sejauh ini, Madrid sudah kemasukan 16 gol di liga, yang terburuk kedua di antara tim empat besar.

Di Liga Champions, Madrid memang lolos ke babak 16 besar. Tapi mereka lolos sebagai runnerup grup di bawah Tottenham Hotspur dan akan ditantang Paris SaintGermain di babak 16 besar.

Situasi ini relatif baru bagi Zidane yang menangani Madrid mulai Januari 2016 itu. Dalam dua musim terakhir, segalanya tampak mulus bagi Zidane yang mengantar Madrid memenangi dua

gelar Liga Champions, satu gelar La Liga, serta trofi-trofi lainnya seperti Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala

Dunia Antarklub.

Tapi Zidane tidak takut menghadapi situasi negatif yang sedang dialami Madrid ini. Zidane

mengaku sudah siap dan bertekad untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mengatasi masa-masa sulit.

"Saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa jadi pelatih bagus ketika situasinya sulit," Zidane mengatakan kepada France Football seperti dikutip AS. "Kesulitan tidak membuat saya takut. Saya siap untuk itu," pria Prancis itu melanjutkan.

"Orang-orang mungkin berpikir segalanya mudah untuk saya, bahwa saya melakukannya dengan insting, tapi mereka salah.

Baik sebagai pemain atau pelatih, saya selalu bekerja keras."(ria/dtc)

Sambungan

RABU 10 Januari 2018

7

DPR Minta Golkar Segera Usulkan Pengganti Novanto JAKARTA, (HR)- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan Fraksi Partai Golkar segera mengusulkan Ketua DPR definitif sebagai pengganti Setya Novanto yang telah mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi KTP elektronik.

Karena menurut Fahri jabatan Ketua DPR tidak boleh lama dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Memang sebaiknya Ketua DPR itu tidak boleh terlalu lama di-Plt-kan,” kata Fahri kepada pers di

ruang kerjanya, Selasa (09/1).

Dijelaskan Fahri, Pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto.

Karena menurut Fahri, saat ini banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi Pimpinan DPR. Namun hingga kemarin memasukan masa persidangan setelah reses,

surat dari Fraksi Golkar terkait pergantian Ketua DPR belum masuk ke Pimpinan DPR sehingga masih terus menunggu.

“Jadi kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan,” lanjut Fahri.

Karena belum ada surat dari Fraksi Partai Golkar, maka proses pergantian Ketua DPR belum bisa dilakukan. “Selama surat itu belum ada maka Pelaksana Tugas Ketua DPR tetap dilakukan oleh Wa-

Tiga... rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Terkait status ketiganya sebagai pesakitan ini sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Azwarman, saat dikonfirmasi Haluan Riau, Selasa (8/1).

Dikatakan Warman, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut dari Penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru. “Minggu kemarin, tanggal 4 Januari (2018) kemarin kita terima dua SPDP atas tersangka M dan Y. Keduanya dari CV PMR,” sebut Warman saat ditemui di ruangannya.

Tidak sampai di situ, Jaksa Peneliti pada Kejari Pekanbaru juga meneri-

ma tambahan 3 SPDP lainnya. Tiga SPDP itu diterima Korps Adhyaksa Pekanbaru itu, Senin (7/1) sore kemarin. “dr WZ, dr KAP, dan dr M. Ketiganya adalah PNS,” sebut Warman.

Terhadap SPDP tersebut, kata Warman, dirinya telah menunjuk Tim Jaksa Peneliti untuk melakukan penelaahan berkas perkara jika nantinya diserahkan Penyidik. Adapun terkait berkas perkara itu, Warman berharap bisa dilimpahkan Penyidik secepatnya. “Penyidik baru memulai proses penyidikan kasus ini.

Tentunya mereka akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, dan kemudian dituangkan dalam berkas perkara. Kita berharap berkasnya bisa segera rampung dan dilimpahkan

ke kita untuk dilakukan penelaahan berkas,” tukas Warman.

Untuk diketahui, pagu anggaran pengadaan alkes di RSUD AA Pekanbaru tahun anggaran 2012/2013 mencapai Rp5 miliar.

Sementara yang diusut Penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerjasama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR. penyidik mendapati pengadaan alkes tersebut tidak sesuai prosedur.

Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar.

Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya

Mendagri ... kepada Pemkab Rohul selama 10 hari memprosesnya. Kemudian kembali mengajukan Bupati defenitif dalam hal ini, m e n g a n g k a t w a k i l B u p atinya,” ujar Sudarman, Selasa (9/1).

Dengan telah terbitnya SK pemberhentian tersebut, kata Sudarman, maka status Bupati non aktif Suparman sebagai orang nomor di Kabupaten Rokan Hulu, resmi dicabut.

Selanjutnya Sukiman sebagai wakil Bupati akan naik sebagai Bupati Rohul.

“Untuk Bupati definitif kita tunggu usulan dari DPRD Rohul. Baru kita ajukan kembali

ke Mendagri untuk menerima SK penetapan Sukiman sebagai Bupati Rohul,” jelasnya.

Untuk jadwal pelantikan Bupati Rohul, nantinya akan di dilaksanakan langsung oleh Gubernur Riau, atas nama Mentri dalam Negri. Dan pelantikan dilaksanakan Rohul ataupun di Pekanbaru.

“Biasanya Gubernur yang melantik, tapi menunggu SK dari Mendagri,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bupati non aktif Suparman, sebelumnya telah dibebaskan dari jeratan hukum kasus dugaan korupsi APBD Riau 2015. Dan Suparman

sempat kembali menjadi Bupati Rohul. Namun pihak KPK mengajukan kasasi, dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan kasasi dibacakan pada 8 November 2017 lalu.

Perkara yang melibatkan Suparman adalah pengembangan dalam sejumlah kasus lainnya.

Sejak 2015, KPK telah memproses hukum tersangka dan terdakwa lain yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam beberapa putusan sebelumnya, majelis hakim yakin ada perbuatan bersamasama yang salah satunya

total proyek Rp50 miliar,’’ lanjut Dodi menimpali.

Menurut Dodi, dalam proyek ini adanya keterlibatan campur tangan keluarga pejabat Provinsi Riau, dalam proyek ini.

“Mendesak Kejati Riau menelusuri dugaan keterlibatan campur tangan orang-orang yang berada dalam jalur kekuasaan serta keterlibatan keluarga dari pejabat di Pemprov Riau,” ujarnya.

Setelah sekitar satu jam berorasi, lima orang perwakilan pendemo kemudian diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Muspidauan. Usai pertemuan, Muspidauan memaparkan, dalam perkara RTH ada tiga orang tersangka yang kini sudah dilakukan penahanan.

21 Sub ...

“Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Kepala UPT Perawang yang menyatakan bahwa 21 sub kontraktor alat berat tidak bayar pajak,” kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi III DPRD Riau saat mengunjungi Kantor IKPP dengan didampingi Kepala UPT Perawang Bapeda Riau, Selasa (09/01).

Dikatakan Suhardiman Amby, hal ini mesti diselesaikan segera. Pihak

apalagi bisa menambah pendapatan daerah kita,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Hanura ini katakan, jika 21 sub kontraktor tersebut nantinya masih enggan membayar pajak, maka pihak IKPP diminta untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasamanya dengan 21 sub kontraktor yang dimaksud.

“Kita minta pihak IKPP supaya memangil secara persuasif agar me-

sidang sekarang ini. “Dulu RUU Pilkada satu minggu selesai. Apalagi revisi UU MD3 ini tinggal mengambil keputusan saja, sehingga pengisian jabatan Ketua DPR segera bisa dilakukan,” ujarnya.

Sejauh ini ada tiga nama yang mencuat disebut-sebut menggantikan kursi Ketua DPR yang ditinggalkan Setya Novanto. Ketiga nama itu adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Samsudin dan Bambang Soesatyo. (sam)

Agung, bukan kepada rekanan CV PMR. Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan.

Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.205.222.

Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau.

“Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkas Warman. (dod)

Polri Bentuk Satgas Anti Politik Uang

melibatkan Suparman.

Saat diadili, Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Dan Suparman di bebaskan dari penjara selah lebih dahulu menjalani tahanan selama lebih kurang empat bulan penjara.

Dan saat ini kasusnya sebagai tertahan kembali di keluarkan oleh Mahkamah Agung, setelah Kasasi dari Jaksa KPK diterima. Dan dikirimkan ke Pemprov Riau dan memberhentikan Suparman sebagai Bupati Rohul.(nur)

“Terhadap tiang orang ini kita siapkan berkas selama 60 hari. Bisa diperpanjang,” terang Muspidauan.

Sementara itu, terkait tudingan pendemo bahwa ada keterlibatan keluarga pejabat Provinsi Riau, dalam korupsi teraebut, Muspidauan mengatakan pihaknya bekerja berdasarkan pembuktian. “Dalam penyidikan, kita perlu pembuktian. Kita tunggu di persidangan ngomong atau tidak mereka (tersangka,red). Misalnya mengaku di persidangan sudah menyetor pada pihak tertentu. Itu akan diperdalam,” pungkas Muspidauan.

Usai pertemuan itu, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Selama aksi, jalur lalulintas terpantau aman lancar.(dod) n Dari Hal. 1

Bapeda Riau dan IKPP tidak boleh diam atas persoalan ini. Karena menurutnya, pajak alat berat 21 sub kontraktor bisa mencapai kurang lebih Rp5 miliar per tahunnya.

“Jika dikalikan satu perusahaan saja dengan angka Rp200 juta per tahun misalnya, maka jika ada 21 perusahaan, maka totalnya kurang lebih Rp5 miliar. Ini angka yang cukup besar menurut kita,

secepatnya. Karena tinggal finishing saja,” jelasnya.

Karena tinggal finishing maka selanjutnya proses pengambilan keputusan ada opsi-opsi, dan diambil keputusan. “Masa sidang sekarang ini harus bisa, harus masa sidang ini. Bahkan kalau bisa Baleg menyelesaiakan revisi UU MD3 dalam waktu satu minggu,” harap anggota Komisi XI DPR ini.

Sarmuji merasa optimis revisi UU MD3 bisa diselesaikan dalam masa

KEJAR DUGAAN MONEY POLITIC DI PILKADA SERENTAK

n Dari Hal. 1 Dodi juga menyebutkan ketidakberanian penyidik Kejaksaan Tinggi Riau memanggil para pelaku yang terindikasi dalam korupsi RTH ini, dikarenakan Riau saat ini sedang dalam musim Pilkada.

“Kejati Riau tak berani memanggil mereka. Jangan sampai hanya karena pilkada proses hukum mandek,” sebut Koordinator Lapangan Riski Ananda Pablo yang turut berorasi.

Selain dugaan korupsi RTH, pendemo juga mendesak Kejati Riau memeriksa intensif salah satu tersangka RTH, Ikhwan Sunardi.

Dia (Ikhwan,red), juga merupakan Ketua Pokja Mega Proyek SPAM yang terpusat di Rohil.

Ada dugaan penerimaan fee 15 persen dari

Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan pengisian jabatan Ketua DPR yang kosong setelah ditinggalkan Setya Novanto,” jelas Sarmuji.

Sehubungan dengan kedua persoalan tersebut, lanjut Sarmuji, Golkar akan mengambil satu langkah tetapi dua persoalan itu bisa selesai. “Kita sudah sampaikan kepada Pimpinan Baleg melalui Wakil Ketua dari Golkar, dengan harapan supaya dapat menyelesaikan revisi UU MD3 dalam waktu

n Dari Hal. 1

n Dari Hal. 1

Mahasiswa ...

Massa ini juga menuding keterlibatan keluarga pejabat tinggi di Pemerintah Provinsi Riau dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistim Penyedian Air Minum (SPAM) di Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp50 miliar.

Aksi massa AMPER ini didukung sejumlah organisasi intra kampus, diantaranya GMNI, PMII dan GMP. Koordinator aksi, Dodi Sugiarto dalam orasinya mengatakan adanya indikasi keterlibatan kroni keluarga pejabat tinggi di Pemprov Riau ini. “Proyek SPAM dan korupsi RTH, ada indikasi keterlibatan keluarga pejabat Riau,” ujar Dodi menyebutkan nama-nama yang tidak asing lagi dalam demodemo mahasiswa sebelumnya di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

kil Ketua Bidang Korpolkam pak Fadli Zon,” jelasnya.

Secara terpisah Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji kepada pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (09/1) menginginkan pengisian jabatan Ketua DPR pengganti Setya Novantio setelah revisi UU MD3.

“Golkar ingin mengambil satu langkah dengan dua persoalan bisa diselesaikan. Dua masalah itu adalah adanya usulan penambahan kursi Wakil

lakukan kewajiban terhadap negara sesuai aturan yang ada walapun ada putusan MK, dalam Perda kita kan jelas tentang hal ini. Jangan mau enaknya saja di Riau ni,” tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, M Arfah (Wakil Ketua Komisi III), Ramos Teddy Sianturi, Soniwati, Firdaus, Nasril dan Adrian (masing-masing anggota Komisi III).(ria/rtc)

JAKARTA,(HR)- Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Kepolisian Republik Indonesia berinisiatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Politik Uang (Antimoney Politic). Anggota DPR RI menanggapi hal ini, meminta Satgas di dalam bekerja juga harus berkoordinasi dengan badan atau lembaga yang ditugasi Undang-undang untuk melakukan hal tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani mengapresiasi inisiatif Polri membentuk satuan tersebut. “Kami

mengapresiasi inisiatif Polri membentuk satgas untuk menekan money politic, karena faktanya money politic memang mengancam demokrasi,” kata Mardani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Namun politisi F-PKS itu mengingatkan, selama ini sudah dibangun sistem pencegahan politik uang dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Maka dari itu, pihaknya berharap satgas nantinya jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi melakukan koordinasi de-

Pilgubri ...

Katanya, SK dukungan bakal calon sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP Gerindra dan tinggal dibawa ke Riau.

“Kita sepakat mengusung Lukman Edy dan Hardianto, maju di Pilkada Riau 2018. SK-sudah ditandatangani, dan SKnya akan segera kita bawa ke Pekanbaru. Bahkan, kita juga akan langsung mendaftarkan pasangan calon ini pada hari terakhir pendaftaran ke KPU,” ujar Husni Thamrin, Selasa (9/1).

Tahapan lain yang akan dilakukan koalisi Gerindra-PKB ini adalah melaksanakan deklarasi, usai pendaftaran ke KPU. “Kita fokus pada pendaftaran dulu, nanti selanjutnya baru kita susun kegiatan deklarasi,” ujarnya.

Sementara Hardianto saat ditanyai soal koalisi PKB-Gerindra yang mengusung Lukman Edy dan dirinya, menjawab bahwa itu perintah Prabowo kepada dirinya. “Perintah Prabowo seperti itu. Tapi SK belum saya pegang,” akunya kepada Haluan Riau.

Lanjutnya, dirinya diperintahkan Prabowo untuk menjadi wakil gubernur dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Riau.

Dengan klopnya koalisi Gerindra-PKB ini dengan mengusung Lukman EdyHardianto, maka Pilgubri 2018 dipastikan diikuti empat pasang. Keempat pasangan itu adalah Andi Rachman-Suyatno yang didukung koalisi Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Hanura.

Pasangan kedua, Firdaus-Rusli Effendi yang didukung koalisi Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan dan ketiga pasangan Lukman Edy-Hardianto yang didukung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya, serta yang terakhir pasangan Syamsuar-Edi Nasution yang didukung koalisi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat.

Tiket terakhir yang diraih pasangan Lukman Edy-Hardianto akhirnya

ngan Gakkumdu yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

“Kami harap niat baik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Niat Polri baik, tapi kalau dilakukan tanpa koordinasi dengan Gakkumdu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Menurut politisi Golkar ini, prinsip pembentukan satgas politik uang yang diinisiasi Polri sangat baik. (sam) n Dari Hal. 1

memupus harapan Bupati Pelalawan HM Harris yang berharap mendapat perahu koalisi PKB dan Gerindra.

Lagi Dicari Ketua DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan saat ini, Partai Golkar sedang mempersiapkan pengganti Syamsuar sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Siak.

Mengingat, Syamsuar telah resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional.

“Lagi disiapkan penggantinya, nanti biar bidang organisasi yang menyelesaikannya,” kata Andi Rahman.

Menurut Gubri, setiap kader Golkar telah mengetahui apa sangsi yang akan diterima jika tidak mendukung keputusan DPP. Termasuk pada Pilkada Riau, jika maju dengan menggunakan partai lain sudah tau apa sangsi yang diterima.

Sementara itu, Sekretaris Golkar Riau, Rizaldi, mengatakan, dengan bergabungnya Syamsuar ke partai yang lain dan maju pada Pilkada Riau. Maka sesuai dengan AD/ARt dan juklak yang berlaku pada partai Golkar, maka dinyatakan telah mengundurkan diri dan keluar dari partai Golkar.

Duduk di Pelaminan tanpa Istri Berbeda dengan Syamsuar dan Edy Nasution saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, pasangan yang diusung koalisi Partai Demokrat dan PPP, FirdausRusli Efendi datang mendaftar ke KPU, Selasa (9/ 1) tanpa didampingi istri.

Ketua KPU Riau, Nurhamin dan sesepuh Demokrat Riau, Chaidir, kemudian berbalas pantun menyampaikan maksud dan kedatangan rombongan bakal calon ke kantor KPU Riau, selanjutnya mereka dipersilakan masuk.

Namun berbeda dengan pasangan yang mendaftar sebelumnya, yakni, Syamsuar-Edy Natar, yang membawa istri masingmasing, Firdaus atau pun Rusli Effendi tidak tampak didampingi istrinya.

Sehingga saat sampai di ruang pendaftaran di lantai II yang sidah diset pihak KPU seperti pelaminan, Firdaus-Rusli hanya duduk berdua saja di pelaminan, tanpa istri.

Persis seperti seperti pendaftaran sebelumnya, pendaftaran tersebut ditandai dengan ijab kabul, antara perwakilan partai pengusung dengan pihak KPU Riau.

“Kami gabungan partai politik, yang terdiri dari 2 partai, Demokrat dengan jumlah 9 kursi, kemudian PPP 5 kursi, mengucapkan Bismillah, kami mendaftarkan Syamsuar-Edy Natar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Demikian dengan syarat calon dan syarat pencalonan,” kata Ketua DPW PPP Riau, Azis Zainal yang mewakili koalisi partai pengusung, mendaftarkan bakal calon yang diusung.

Pawai Budaya Pasangan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno (AYO) akan mendaftar ke KPU Riau, Rabu (10/1) .

Pasangan ini akan bertolak KPU Riau setelah salat Asar. Sekretaris DPD Partai Golkar Riau, Rhizaldy AM Abrus, mengatakan bahwa ribuan masyarakat dari berbagai kalangan di Bumi Lancang Kuning akan mengantar pasangan AYO ke KPUD. Mereka akan mengenakan pakaian adat mewakili masyarakat yang ada di Riau. Mulai dari Melayu, Jawa, Batak, Minang, Banjar dan Bugis.

“Akan ada pawai budaya dan para seniman yang menampilkan tradisi masing-masing suku di Riau.

Tema kita keberagaman yang relijius,” ujarnya, Selasa (9/1).

Ada banyak pertunjukan seni dan musik yang ditampilkan saat pawai budaya mengantar pasangan ini mendaftar ke KPU. Bahkan ada juga berbalas pantun buka pintu dari tim pasangan AYO dengan KPU Riau sebagai tuan rumah.

“Pastinya, kita akan menampilkan keberagaman masyarakat Riau saat pendaftaran besok,” ujarnya. (ria/tbn/nur/ don)

Politika

8

RABU 10 Januari 2018

PILGUBRI 2018

ASN dan Kades Diminta Netral n LAPORAN: USMAN MALIK

Liputan Bengkalis

BENGKALIS (HR) (HR)-Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018.

Begitu juga dengan para kepala desa (kades).

Sama seperti ASN, juga tidak boleh berpihak, terlibat langsung dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Baik untuk ASN maupun Kades, aturannya sudah jelas.

“Patuhi, jangan dilanggar. Bagi yang tak mengindahkannya, tentu ada sanksinya,” tegas Bupati Amril melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Johansyah Syafri, Senin (8/1).

Regulasi larangan untuk ASN/PNS dimaksud, imbuh Bupati Amril, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Ta-

hun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

“Aturan lain yang melarang PNS ikut serta terlibat dalam Kampanye Pilkada/Pemilu, tercantum dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin. Bentuk tergantung pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kades, selain UU Nomor 10 Tahun 2016, diantaranya diatur dalam Pasal 51 huruf j UU Nomor 6 Tahun

2016 tentang Desa. “Dalam Pasal 51 huruf j tersebut, dijelaskan bahwa perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah. Begitu pula dalam,” terang mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini.

Bupati juga sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk membuat Surat Edaran (SE) tentang netralitas ASN/PNS dan Kades di daerah ini pada Pilgubri 2018. ”Sebagai pelayan masyarakat mereka (ASN/ PNS maupun Kades), harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Termasuk dalam Pilgubri 2018. Kita sudah tugaskan Kepala BKPP dan Kepala DPMD membuat SE untuk itu,” tegasnya lagi.

Di bagian lain, dia mengingatkan seluruh warganya yang memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak suara tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pencoblosan.***

PENYERAHAN BERKAS Ketua DPW Demokrat Asri Auzar didamping Ketua DPW PPP Riau Azis Zaenal menyerahkan berkas bakal calon Gubenur Riau Firdaus dan Rusli Efendi kepada KPU Riau.

HALUAN

RIAU/ANDIKA

HALUAN

RIAU/INT

NARASUMBER saat saat kegiatan BNPT Bincang Damai.

TAHUN POLITIK

Pengamat: Waspadai Hoaks JAKARTA (HR)-Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Dr Hendri Satrio mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks atau berita palsu dan narasi kekerasan berbau SARA yang berseliweran pada tahun politik 2018 dan 2019.

“Kuncinya adalah selektif dalam menilai setiap pesan yang beredar dan dewasa dalam menyikapi pesan yang beredar,” kata Hendri di Jakarta, Selasa (9/1).

Menurut dia, hoaks dan narasi kekerasan itu sulit dihindari di tengah “booming” sosial media (sosmed) dan teknologi informasi.

Karena itu, lanjut Hendri, semua pihak harus benar-benar memiliki pengetahuan sebagai benteng untuk memberantas hoaks dan narasi kekerasan tersebut.

“Memberantas hoaks itu sebetulnya mudah, cukup kita melakukan cek dan cek ulang terhadap setiap informasi yang janggal atau memiliki citra negatif. Bila hal ini terbiasa kita lakukan, hoaks otomatis bisa kita diatasi,” ujar Hendri.

Begitu juga dengan narasi kekerasan. Menurut Hendri, untuk meredamnya masyarakat harus mampu menahan diri dari pengaruh buruk media massa dan medsos. Setiap individu pemilik akun media sosial dituntut dewasa dalam mengelola pesanyanf diterima maupun yang hendak disebarkan.

“Budaya instan tidak boleh digunakan pada era keterbukaan informasi. Semua informasi harus disaring dan ditelaah sebelum

disimpulkan. Selain itu, kebiasaan menyebarkan atau meneruskan berita negatif atas dasar eksistensi atau biar eksis juga harus dihilangkan,” katanya.

Menurut dia ketegangan berbau SARA yang terjadi pada Pilkada DKI lalu harus benarbenar menjadi pelajaran dan hendaknya tidak terulang pada pilkada serentak di 171 daerah tahun ini dan pada pemilu presiden tahun depan.

“Demokrasi memang masuk ke ranah baru, era medsos. Perdebatan di medsos dipersilakan selama menggunakan informasi yang benar dan tidak menggunakan isu SARA,” kata pria yang juga aktif di Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini.(ant/mel)

DULU INGIN REFORMASI

Kini Parpol Buka Pintu TNI-Polri Kembali ke Politik?

JAKARTA (HR)-Terjunnya sejumlah perwira ak-

tif TNI dan Kepolisian RI di kancah Pilkada Se-

rentak 2018 terus menuai kritik. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, tindakan parpol itu bertolak belakang dengan semangat reformasi 1998.

“Parpol dulu memperjuangkan (reformasi) supremasi sipil dan mendorong TNI-Polri profesional dan kembali ke barak,” ujar Wahyudi, dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (9/1).

“Hari ini, justru parpol membuka pintu lebar-lebar partisipasi TNI-Polri aktif untuk (kembali ke) kontestasi politik,” lanjut dia.

Sejak reformasi 1998, TNI-Polri tak lagi aktif berpolitik. Hal itu dilakukan untuk memperkuat supremasi sipil setelah 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Kemudian, hal itu

dipertegas dengan lahirnya UU TNI dan Polri yang melarang keterlibatan anggota aktifnya dalam politik praktis.

Akan tetapi, kata Wahyudi, menjelang 20 tahun reformasi, 21 Mei 2018, semangat itu justru diciderai oleh sikap parpol yang menarik perwira aktif TNI-Polri maju dalam Pilkada 2018.

Menurut dia, hal ini menunjukkan kegagalan partai melahirkan kaderkader sipil yang potensial.

Sebagai jalan pintas, anggota TNI-Polri ditarik meski belum resmi mengundurkan diri.

“Mereka seharusnya melahirkan kader-kader sipil potensial untuk menduduki posisi sipil demi menegakan supremasi sipil. Ini justru malah memberikan ruang TNI-Polri kembali ke politik,” kata Wahyudi.(lip6/mel)

RABU 10 Januari 2018 22 Rabiul Akhir 1439 H

Z NA PEKAN

9

Kota Madani

DUGAAN PENGGELAPAN ANGGARAN DISHUB

INSPEKTORAT KOTA BANTAH BERLARUT-LARUT

Azmi: Ungkapan Itu tak Tepat n LAPORAN: SUHERMAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)- Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Azmi membantah kasus dugaan penggelapan anggaran di Dinas Perhubungan berlarut-larut.

Ungkapan itu tak tepat disampaikan kepadanya.

"Apanya yang berlarut-larut, barangkali kurang pas kalau dikatakan begitu. Jangan diartikan kami Inspektorat masuk dalam kasus itu dalam rangka pelakunya lari. Tapi kami justru menindak lanjuti surat yang masuk dari Dishub meminta un-

ujung sampai pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, karena secara disipilin ASN selain kasus, pelaku juga sudah tak masuk kerja selama sekian hari.

Itu merupakan reko-

mendasi dari Inspektorat menindak lanjuti kasus tersebut. Namun saat ditanyakan, apakah pelaku yang bersangkutan sampai saat ini sudah ditemukan, Azmi, mengelak, menyebut, bukan kapasitasnya untuk menjawab perta-

nyaan tersebut.

"Orangnya kebetulan dapat sanksi berat yang secara disiplin ASN sudah tidak masuk kerja sekian hari. Ini sudah terpenuhi untuk diberikan sanksi berat sebagai ASN dan be-

rujung kepada pemberhentian. Namun demikian tentu ada prosedurnya, itulah rekomendasi dari kami.

Yang bersangkutan sudah cukup syarat diberikan sanksi pemberhentian, tinggal prosedurnya tentu

harus melewati mekanisme dan tim. Kalau pertanyaannya apakah pelaku sudah ditemukan, itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya," kata Azmi.

Azmi

n Hal. 15

tuk melakukan audit.

Nah, pada saat audit itulah ditemukan sejumlah dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp1miliar," jelas Azmi.

Azmi juga menyebut, pelaku akan diberikan sanksi berat bahkan ber-

SWASTANISASI SAMPAH 2018

Kepala ULP Bantah Terima Dokumen Lelang PEKANBARU (HR)- Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru, Mus Alimin membantah sudah menerima dokumen lelang terkait swastanisasi sampah tahun 2018.

Ia malah balik bertanya, kapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memasukkannya. "Kapan dimasukkan? Sampai hari ini belum ada dimasukkan.

Kalau sudah dimasukkan ke sini (ULP) tentu kami

proses, tidak boleh lama.

Coba konfirmasi ulanglah ke Kadis DLHK, kapan dia masukkan," singkat Mus Alimin.

Pernyataan yang disampaikan tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan Kepala DLHK, Zulfikri, saat dikonfirmasi terkait progres realisasi wacana swastanisasi sampah, Senin (8/1) di kediaman Walikota Pekanbaru, Firdaus.

Kepala

n Hal. 15

Sekdako: Calon Dirut RSUD Kota dari Internal Diskes P E K A N BARU (HR) Untuk memp e r c e p a t proses administrasi dan managerial di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru di Jalan Garuda, Tampan, Pemerintah Kota Pekanbaru segera menunjuk Direktur Utama untuk mengelola rumah sakit tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, M Noer mengatakan pihaknya telah mendapatkan instruksi khusus Wa-

likota Pekanbaru, Firdaus untuk segera menunjuk pejabat struktural termasuk Dirut di RSUD Kota Pekanbaru.

"Sedang kita siapkan. Kita akan usahaM NOER kan secepatnya supaya bisa jalan. Nanti akan dibuat SK walikotanya," kata M Noer, Selasa (9/1).

Ia memberikan bocoran siapa yang akan ditunjuk jadi Dirut RSUD Kota Pekanbaru.

Sekdako

n Hal. 15

HALUAN

RIAU/ANDIKA

JALAN RUSAK RUSAK- Jalan Kubang Raya rusak, akibat banyaknya kendaraan bertonase tinggi melintas. Terlihat warga berusaha mengarahkan kendaraan yang melintas.

Dalam Waktu Dekat, Kepsek PENERTIBAN PKL TERATAI Pasar Higienis Mampu SD dan SMP akan Dimutasi Tampung Seluruh

PEKANBARU (HR)-Setelah mengalami penundaan beberapa kali, mutasi Kepala Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Pekanbaru kembali menyeruak, bahkan Dinas Pendidikan Kota merencanakan jadwal mutasi akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Iya, berkasnya sudah kami laporkan ke BKD. Tinggal rapat sekali lagi untuk finaliasi. Setelah itu langsung kita lakukan

mutasi. Paling lambat minggu depan sudah kita lakukan (mutasi)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Selasa (9/1).

Menurut Jamal, pihaknya memastikan seluruh proses mutasi kepala sekolah sudah tuntas hanya tinggal memastikan dengan Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru terkait jadwal dan lokasi

pelantikan. "Kalau kinerjanya baik kita bisa promosikan menjadi pengawas atau ke sekolah yang lebih baik. Tapi kalau kinerjanya kurang bagus, kita kembalikan menjadi guru biasa," ujarnya.

Selain penyegaran, mutasi yang bakal dilakukan ini untuk mengisi kekosongan Kepsek yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam

n Hal. 15

Pedagang Terdata PEKANBARU (HR)Asisten I, Bidang Pemerintahan, Azwan menyebut Pasar Higienis di Jalan Teratai, mampu menampung seluruh Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar jalan tersebut dan sudah terdata di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dengan demikian ia

menegaskan tak ada lagi alasan PKL menolak masuk di area pasar higienis karena pemerintah sudah menyiapkan lokasi refreaentatif berikut fasilitas.

"Pasar Higienis itu kapasitasnya cukup menampung PKL yang sudah terdata selama ini berjualan

Pasar

n Hal. 15

SAMPAH MENUMPUK

Herwan Nasri: Perencanaan DLHK Kurang Matang PEKANBARU (HR) - Kekhawatiran kalangan DPRD Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di awal tahun 2018 ini, terbukti. Di sejumlah ruas jalan di kota ini, dalam beberapa hari terakhir, sampah sudah menumpuk.

Alasan dinas terkait karena kurangnya armada, serta belum selesainya tender pihak ketiga.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, justru menilai, persoalan ini terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru.

"Sekarang sudah pekan kedua Januari. Kita amati di lapangan, sampah banyak berserakan.

.riaumandiri.co

Haluan Riau

Kekhawatiran kita saat pembahasan anggaran kemarin, memang terbukti. Kenapa DLHK ngotot mengontrak mobil untuk armada pengangkut sampah, hanya sampai Desember 2017 saja," kata Herwan Nasri.

Seperti diketahui, DLHK Pekanbaru mengontrak 50 mobil, untuk pengangkutan sampah sela-

haluan_riau

ma dua bulan (NovemberDesember 2017) lalu. Namun, untuk pengangkutan sampah di awal tahun, anggaran belum bisa dibelanjakan.

Sebab, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru untuk tiga tahun ke depan, dipihak ketigakan (swasta). Saat ini, DLHK masih dalam proses tender. Direncanakan, Maret

nanti baru proses lelang selesai. "Padahal, prosesnya tak segampang itu.

Sekarang, sewa mobil sudah habis, yang namanya sampah harus diangkut terus. Tak boleh

HERWAN NASRI

dibiarkan walau sehari. Karena, produksi sampah setiap hari dipastikan bertambah, bukan berkurang.

Sekarang DLHK alasannya kurang armada. Ini lah bukti Pemko tidak ada perenca-

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

naan yang matang," terangnya.

Dengan kondisi ini, Komisi IV meminta, sampah yang bertumpukan sekarang, harus diangkut. "Apapun ceritanya, sampah jangan sampai terjadi kedua kali, seperti kemarin. Masyarakat bisa menilai kinerja Pemko lah," katanya. (tpc/war)

10

Nasional-Internasional

Mesir Gelar Pemilihan Presiden 26-28 Maret

RABU 10 Januari 2018

20 POSKO LHKPN

KAIRO (HR)-Warga Mesir, 26-28 Maret akan memberikan suara pada putaran pertama pemilihan presiden, kata Kepala Komisi Pemilihan Nasional Lasheen Ibrahim.

Pemilihan presiden putaran kedua akan digelar 24-26 April bila diperlukan, katanya dalam konferensi pers di Kairo, Senin (8/1) waktu setempat.

Ibrahim mengatakan komisi akan menerima pendaftaran dari para calon presiden antara 20 sampai 29 Januari.

"Daftar kandidat sementara dan jumlah pendukung mereka akan dipublikasikan" di surat kabar pemerintah AlAhram dan Al-Akhbar pada 31 Januari, katanya sebagaimana dikutip AFP. Kalau pengajuan banding para kandidat yang ditolak sudah diselesaikan, "daftar final nama kandidat dan simbol mereka akan diumumkan dan dipublikasikan di lembaran resmi pemerintah serta surat kabar negara Al-Ahram dan Al-Akhbar" pada 24 Februari, katanya.

Menurut Ibrahim, pengumuman itu akan menandai dimulainya kampanye resmi, yang akan berlangsung sampai 23 Maret, dengan hasil akhir akan diumumkan pada 1 Mei. Warga Mesir yang tinggal di luar negeri bisa memilih antara 16 dan 18 Maret, ia melanjutkan, dengan putaran kedua pada 19-21 April bila diperlukan.

Presiden Abdel Fattah al Sisi diperkirakan mencalonkan diri dan menang di putaran pertama pemilihan presiden Mesir.

Mantan pemimpin militer itu terpilih tahun 2014, setahun setelah memimpin militer menggulingkan pendahulunya Mohamed Moursi di tengah aksi protes terhadap pemerintahan setahun Moursi.

Kandidat potensial lain meliputi Khaled Ali, seorang pengacara hak asasi manusia dan kandidat presiden tahun 2012 yang menentang pemerintah mengenai penyerahan pulau-pulau Laut Merah Mesir ke Arab Saudi. (ant)

Calon Kepala Daerah Jangan Tutupi Harta JAKART A (HR) JAKARTA (HR)–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka 20 posko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk calon kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak 2018.

KPK mengimbau, setiap calon segera melaporkan harta kekayaan-

nya. "Soal LHKPN kami buka 20 posko sampai pelaporan untuk calon-

calon," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (9/1).

Menurut Febri, pihaknya mencatat sudah ada 360 calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Ia berharap, seluruh calon untuk segera melaporkan harta kekayaan dengan jujur dan benar.

"Menyampaikan infor-

masi yang benar, harapannya ini akan menjadi dasar lihat dan memantau kekayaan yang wajar dari calon atau kepala daerah," katanya menambahkan.

Febri melanjutkan, dalam rangka mengawasi proses pilkada, lembaganya sudah melakukan komunikasi dengan Kepolisian.

Koordinasi juga akan dilakukan lembaga antirasuah

itu dengan Bawaslu RI. "Nanti tak tertutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu," ujar mantan aktivis ICW ini.

Diketahui, pada tahun 2018, ada 171 daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. (vvc)

Gojek Jadi Modus Pengedar Narkoba di Padang PADANG (HR)-Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat mengamankan tiga tersangka yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Dua di antaranya, yakni FF (49 tahun) dan FN (38 tahun), ditangkap di Perumahan Lubuk Sejahtera Lestari , Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sabtu (5/1) lalu.

Sementara tersangka AI (31 tahun) ditangkap di Perumahan Filla Bukit Garden, Sei Sapiah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Sabtu (5/1) malam selang 4 jam setelah dua rekannya ditangkap.

Uniknya, tersangka AI berprofesi sebagai pengemudi ojek daring, Gojek. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS mengungkapkan, AI sengaja memanfaatkan profesinya sebagai pengemudi Gojek sebagai alat kamuflase dari pandangan tetangga. Maksudnya, diharapkan tetangga tidak berpikiran macam-macam ketika AI gemar berseliweran ke sana ke mari mengendarai sepeda motor.

"Padahal itu kamuflase dari tetangga saja itu. Dan dari AI, kami amankan lemari besi dengan isi 40 gram," ujar Kumbul dalam paparannya di Mapolda Sumbar, Selasa (9/1).

Selama pekan pertama 2018 ini, Polda Sumbar sudah menangkap 12 tersangka yang diduga sebagai pengedar narkoba. Dari seluruh tersangka, didapati barang bukti ganja kering seberat 6,7 kilogram dan sabu-sabu seberat 96,15 gram.

Dari pelaku berinisial W (27) yang merupakan hasil pengembangan pelaku pengedar narkoba di Polres Solok Kota dengan barang bukti seberat 90 kilogram ganja. Petugas menangkap pelaku itu di kawasan Andalas pada Kamis (4/1) siang sekitar pukul 11.30 WIB dengan barang bukti ganja kering seberat enam kilogram.

Kombes Kumbul KS mengatakan seluruh pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.(rep)

KPK Periksa Mantan Kontributor Metro TV JAKARTA (HR)—Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan kontributor Metro TV, Hilman Mattauch.

Hilman akan diperiksa seputar kasus kecelakaan yang dialami mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Dia diketahui menjadi sopir dalam kecelakaan yang mengakibatkan Novanto masuk rumah sakit. "Masih terkait proses sebelumnya. Kami dalami peristiwa seputar kecelakaan SN di pertengahan November 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).

Pada pukul 09.30, Hilman sudah terlihat berada di lobi KPK. Hilman sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK pada 11 Desember 2017.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat itu menyebutkan, ada penyelidikan baru yang dilakukan KPK dalam pemeriksaan terhadap Hilman.

Agus mengatakan, penyelidikan baru itu terkait dugaan menghalangi penyidikan seperti diatur Pasal 21 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ada penyelidikan baru terkait Pasal 21, (sudah) jelaskan," kata Agus saat itu.

Saat ditanya apakah Hilman merupakan orang yang diduga menghalangi penyidikan tersebut, Agus tak menjawab lugas.

"Mungkin bukan hanya yang bersangkutan kan, (tapi) siapa yang terlibat di situ," ujar Agus.(kcm)

HALUAN

RIAU/NET

JURU Bicara KPK Febri Diansyah.

Blokade Pimpinan Saudi terhadap Qatar Ilegal DOHA (HR)-Sebuah laporan PBB baru-baru ini membuktikan blokade yang dilakukan beberapa anggotaDewan Kerja Sama Teluk (GCC) terhadap Qatar merupakan tindakan ilegal.

Dilansir Aljazirah, Selasa (9/ 1), menurut sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB, blokade tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan berdampak negatif terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Pada November 2017, perwakilan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengunjungi Qatar, di mana mereka bertemu dengan 20 kelompok pemerintah dan masyarakat sipil serta orang-orang yang terkena dampak blokade tersebut. Setelah kunjungan misi dari 17 sampai 24 November, OHCHR mengeluarkan sebuah laporan dan mengirimkan salinannya ke Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHCR).

Dalam sebuah konferensi pers, Kepala NHRC Ali bin Smaikh al-Marri mengatakan penelitian tersebut adalah bukti blokade tersebut ilegal. "Laporan ini menunjukkan tanpa keraguan prosedur yang dilakukan oleh negara-negara

HALUAN

RIAU/NET

Warga Qatar menikmati berjalan-jalan di pinggir laut di Doha. yang memblokade ini bukan sekadar hubungan diplomatik, bukan hanya pemboikotan ekonomi," katanya.

Hal tersebut tindakan sepihak, kasar, sewenangwenang yang mempengaruhi warga dan ekspatriat di Qatar.

Marri mengatakan laporan tersebut menggambarkan tindakan yang diambil terhadap Qatar oleh negara-negara yang memberlakukan blokade tersebut sebagai pelanggaran sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia.

NHCR sebelumnya mengatakan blokade tersebut meng-

hancurkan keluarga dan mengganggu pendidikan generasi muda. Sebelum krisis, warga GCC menikmati banyak kebebasan antara enam negara anggota dan menutup ikatan kesukuan, yang berarti dari generasi ke generasi, ribuan perkawinan silang telah dilakukan antara warga Qatar dan warga GCC lainnya.

Klaim NHCR tersebut didukung oleh Amnesty International, yang pada Juni lalu menuduh negara-negara Teluk mempermainkan kehidupan ribuan orang dalam perselisihan mereka dengan Qatar.(rep)

Pergantian Ketua DPR Harus Disegerakan JAKARTA (HR)-DPR RI hingga saat ini masih belum memiliki ketua definitif. Pembukaan masa sidang DPR, Selasa (9/1) akhirnya dilakukan oleh Plt Ketua DPR, Fadli Zon di Komplek Parlemen Senayan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendesak pergantian Ketua DPR segera dilakukan. Zulkifli menilai, jangan sampai DPR tidak memiliki pimpinan.

Desakan pergantian segera Ketua DPR yang baru disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Pria yang juga Ketua MPR RI tersebut menilai jangan sampai DPR tidak memiliki pimpinan.

"Tapi itu sepenuhnya hak Partai Golkar. Silakan pimpinan DPR Golkar disegerakan. Karena DPR kalau ngga ada pimpinan bagaimana?," katanya Zulkifli, Selasa (9/1).

Terkait siapa yang akan ditunjuk Partai Golkar, ia menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi

BUTUH UANG CEPAT

KEHILANGAN

DIKONTRAKKAN RUMAH

Telah hilang sertifikat tanah/lahan kebun, luas 0,5 Ha. Lokasi di Desa Beringin Indah. an. JUREMI. Diperkirakan tercecer/hilang pada hari Kamis, 4 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Sidomukti, Kec. Pangkalan Kuras. Bagi yang menemukan mohon hubungi 082283016255. Akan diberikan hadiah sepantasnya.

Dikontrakkan sebuah rumah bulatan, letak strategis di tengah kota. Fas : 2 kt, 2 km, r. tamu, r. makan, dapur (kitchen set), garase berpagar, listrik 1300 watt, sumur bor (air bersih), full keramik. Lokasi Villa Telaga Biru Jl. Majalengka Blok C2. Peminat serius hub : Call/WA 081270364999/ 081270307999

LIVE TOUR 4D3N Malaysia, Singapore.

Only IDR 2.000.000,-/PAX (S & K Berlaku) Contact 0822 8300 7500

ARENA KOPITIAM & CAR WASH Menjual : Berbagai menu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

Free Melayani : WiFi Cucian mobil.

Jl. Pemuda No. 71 Tampan, Pekanbaru HP 0812 7662 0694

BERJAYA TECH KOMPUTER Laptop anda rusak ? LCD Pecah? keyboard rusak? virus? untuk kantor bisa dijemput. Service printer & PC. Jual PC & Laptop harga promo. Jl. M. Yamin No. 43 Pekanbaru Telp. 0761 21178 - 08127011501

GUTI TRAVEL GUTI TRAVEL menyediakan tiket pesawat, voucher hotel, Tour Domestik dan Internasional.

Hub : 0822 8443 6767, 0852 7400 3175 Pin BB 7C69FD04 Jl. Kapur Gg. Mulia No. 13 Pekanbaru, Riau

OPTIK JAILANA Spectacels & Lenses Centre - Menyediakan frame & lensa terkenal dengan harga terjangkau - Menerima resep dokter, periksa mata & BPJS Kesehatan Alamat : Jl. Durian No. 53B (simp. Serayu) Telp: (0761) 38057 - Hp. 081365618893 Pekanbaru.

Cab. Rengat & Tembilahan

CAHAYA TINJA

FAKHIRA TOURS & TRAVEL

Menerima penyedotan tinja dan melancarkan saluran air tanpa bongkar & zat kimia. Bisa dipanggil luar dan dalam kota.

Melayani : - Penjualan Tiket Pesawat (Dalam dan Luar Negeri) - Paket Umroh - Tour Domestik - Penjualan Token Listrik, Pulsa HP. Hub : HP. 0813-7277-9494 Jl. Suka Karya Perum Mawaddah IV Blok A No. 6, Panam-Pekanbaru

Hub: 085271152003

DIET SEHAT TANPA OBAT Diet sehat tanpa obat, 10 hari turun 5 kg, hilangkan perut buncit. dibimbing sampai berhasil. Konsultan Ibu LIAN 081268123604. Pin BB 554DFC6D.

SOLUSI MAMPET & TINJA Spesialis Mengatasi : WC MAMPET, Saluran air, Westafel, Cucian Piring tersumbat.

Sedot Tinja/Septik Tank tanpa Bongkar, Tanpa Kimia.

Bergaransi 1 bulan atau jangan bayar jika Anda tidak puas dengan hasil kerja kami !!!

Hubungi RUDY : 0813 7822 6199/ 0852 6526 0402 By : Sonak Malela Group

KURNIA TOUR & TRAVEL Menyediakan paket tour domestik Lombok, Bali, Jogja, Jakarta dan Bandung dan International Malaysia, Singapura dan Thailand.

Gadaikan BPKB Motor/ Mobil anda, proses cepat, syarat mudah, pencairan tinggi, tanpa potongan, bisa bantu take over dari leasing lain.

Hub HP/WA Adi : 0812 7545 2232, 0853 6367 6567.

KEDAI KOPI SULI Menjual makanan : Nasi goreng seafood, mie goreng, mie ayam dan minuman. Free WiFi. Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru, HP. 0813 6552 0112

ANDA TELAT BULAN ??

Solusi cepat & Tepat untuk melancarkan Haid secara teratur dalam waktu singkat 3 jam haid kembali lancar senormalnya aman tanpa efek samping.

TERBUKTI !!

INFO RUMAH SAKIT

Jl. Soekarno-Hatta Km. 6.5 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 698 99 44

RS BERSALIN

ANNISA Jl. Garuda, Tangkerang Pekanbaru

RSUD

KLINIK

ARIFIN ACHMAD

DOKTER BASTIAN

Jl. Diponegoro No.2 Pekanbaru 28285 Telp. (0761) 21618 Fax. (0761) 20253 email: hikrsudaa@yahoo.co.id

Jl. Garuda Sakti KM. 2 Panam, Pekanbaru, Riau Phone 0821 7171 1999

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

RSU PEKANBARU

Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239 email : rstampan@yahoo.com

KLINIK

MEDICAL CENTER Jl. Lembaga Permasyarakatan No. 25 Gobah Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 848100 Fax. (0761) 859510 email : rspmc.pku@gmail.com

PRATAMA DAFFA Jl. Paus No. 99B Pekanbaru Telp. 0823 8881 5636

PRAKTEK DOKTER Praktek Dokter Umum:

HUB: 0852-0404-4422

dr. Novita Riza. Sip:BPT/441/S1-DU/ IV/2013/119.

Buka setiap hari.

Alamat :

SALSABILLA WEDDING

Praktek Dokter Gigi :

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 30

Menyewakan: Pelaminan, Tenda, Pentas, Kursi, Orgen Tunggal, Video Shooting.

Alamat : Jl. Suka Karya Perm.

Bumi Tarai Damai Blok H No.17. Telp. 0812 7577 1970 / 0852 6505 7777 (Yani)

drg. Fika Fajar.Sip:8/05.06/BPTPM/

Pekanbaru 0812 7662 4389, 0852 7128 0334 BB : 7EAE3733

Partai Golkar. Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar, Zainuddin Amali mengatakan tidak lama pergantian DPR dilakukan setelah pembahasan revisi UU MD3 tentang perubahan pimpinan selesai.

"Misalkan minggu ini diselesaikan (pembahasan revisi UU MD3), maka diharapkan minggu depan ada ketua DPR yang baru," ujar Zainuddin saat ditemui setelah rapat paripurna digelar.

Pimpinan DPR, Agus Hermanto pun ikut mengomentari terkait desakan penggantian ketua DPR baru. Ia menjelaskan pergantian Ketua DPR belum dilakukan lantaran belum ada surat yang masuk ke pimpinan untuk dibahas di rapat pimpinan.

"Tidak ada (batas waktu),kita serahkan semuanya kepada Fraksi Partai Golkar, begitu Partai Golkar mengajukan itu tentunya kita langsung memproses sesuai dengan proses administrasi yang ada di UU MD3," jelas politikus Partai Demokrat tersebut.(rep)

I/2015.

Praktek : Hari Senin s/d Sabtu, Pukul: 16.30 s/d 20.30 WIB. Alamat : Jl. Cendrawasih No.88A Tangkerang Tengah - Pekanbaru

Jl. Tuanku Tambusai No.55 Telp. (0761) 33850 / 33612 Fax. (0761) 33649 Pekanbaru - Riau

KLINIK

BERTUAH MEDIKA

RS SANTA MARIA PEKANBARU Jl. A. Yani No.68 Pekanbaru 28127 Telp. (0761) 22213.

Fax. (0761) 26071 email: rsssmpku@gmail.com

Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, Riau Phone 0852 6345 0047 Tangkerang

KLINIK SYAHBUDIN

Jl. Jenderal Sudirman No.134

Jl. Adi Sucipto No. 171/1 Telp. (0761) 5666676 Pekanbaru

Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 856517 Fax. (0761) 41887

Indragiri Hilir

RABU 10 Januari 2018

11

advertorial

HALUAN

RIAU/AGS

BUP ATI Inhil, HM Wardan (empat dari kiri) foto bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Inhil.

BUPA

HASIL PENANDATANGANAN BANTUAN HUKUM

DPRD Minta OPD Tindak Lanjuti TEMBILAHAN (HR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meminta organisasi perangkat daerah menindaklanjuti paska penandatanganan naskah Kesepakatan Tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Yusuf Said. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rajin melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan.

“OPD harus rajin konsultasi jika ada yang tak dimengerti, sehingga tidak menghambat pe-

kerjaan,” ujarnya.

Apalagi dikatakan Poltisi Partai Golongan Karya itu, Kejaksaan Negeri Inhil telah membuka pintu seluas-luasnya bagi OPD yang ingin berkonsultasi.

Mengingat banyaknya pekerjaan yang terhambat di tahun 2017, karena

ketakukan-ketakutan OPD menjalankannya, sehingga dikatakan Yusuf Said masyarkat juga yang terkena imbasnya. “Jangan ada kegiatan yang lambat dilaksanakan karena keraguan dan ketakutan. Kalau bisa ke Kejaksaan itu konsultasi, jangan dipanggil,” tukas

Yusuf Said.

Sebelumnya, saat acara Penandatanganan Naskah Kesepakatan tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Lulus Mustofa sudah menegaskan siap

memberikan bantuan kepada OPD. “Pintu untuk OPD selalu terbuka, jangan sungkan, datang saja jika ada hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalankan aturan, sehingga tak terjadi kesalahan dikemudian hari,” tegas Lulus.(adv/humas)

Bupati Minta Gencarkan Promosi Potensi Khas Daerah

BUP ATI Inhil, HM Wardan menyampaikan kata sambutan saat temu ramah dengan BUPA pengrajin.

DEKLARASI DIDUKUNG 4 PARPOL

Wardan Ucapkan Terima Kasih atas Dukungan Petinggi Partai TEMBILAHAN (HR) - Dengan berkoalisinya 4 partai besar, yakni Partai Golkar, Demokrat, PKS dan Partai Amanat Nasional, tim pemenangan gelar deklarasi pasangan HM Wardan dan H Samsuddin Uti, bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 pada Pemilihan Kepala Daerah 27 Juni mendatang.

Dalam sambutannya, HM Wardan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan partai politik telah memberikan dukungan terhadap pasangan balon HM Wardan dan H Samsuddin Uti. Di kesempatan itu, HM Wardan juga mengungkapkan rasa kebanggaan karena dapat didampingi oleh salah seorang tokoh masyarakat ternama, pelaku bisnis yang sukses dan politisi senior, yakni H Syamsuddin Uti. “Periode lalu, kami berlayar dengan perahu berbeda, meski memiliki tujuan yang sama. Namun, kini kami berada dalam satu perahu untuk mencapai tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Inhil. Ini sebuah kebanggaan bagi saya,” ujarnya.

Dalam koalisi pemenangan War-

HALUAN

dan-SU, ‘Sang Petahana’ ini mengklaim, telah mengantongi 17 kursi dari total 45 kursi di DPRD Inhil sebagai prasyarat pencalonan dengan ambang batas minimum parlemen sebesar 20 persen. Artinya, pasangan Wardan-SU, telah memiliki dukungan sekitar 38 persen. “Alhamdulillah, kita sudah memenuhi ketentuan yaitu 17 kursi dari seluruh kursi di DPRD Inhil atau lebih dari 20 persennya,”ungkap Wardan, kini masih aktif sebagai Bupati Inhil.

Oleh karena itu, Wardan mengajak agar terus menjaga semangat kebersamaan ditengah-tengah perbedaan warna, hingga tercapainya tujuan untuk meraih kemenangan.

Usai deklarasi, HM Wardan dan H Samsuddin Uti menuju KPUD Kabupaten Inhil untuk mendaftarkan diri.

Sampai di KPUD, sekitar pukul 16.45 WIB, pendaftaran pasangan calon telah ditutup karena sesuai ketentuan pelayanan pendaftaran pada hari pertama dan kedua hanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, kecuali hari terakhir sampai pukul 00 WIB, sehingga pendaftaran akan dilanjutkan, Rabu (10/1).(ags)

RIAU/AGS

PASANGAN Calon Bupati Inhil, HM Wardan-Syamsudin Uti saat deklarasi dengan partai politik pendukung.

TEMBILAHAN (HR) Bupati Inhil, HM Wardan mengajak para pengrajin dan stake holder terkait memaksimalkan pengelolaan dan promosi potensi kerajinan daerah khas Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati Inhil menyampaikan kegiatan pertemuan para pengrajin guna berbagi pengetahuan dan

wawasan harus sering diadakan. Ia juga mengajak kepada para pengrajin agar dapat saling menjaga komunikasi untuk menjalankan program yang dibuat.

Inhil merupakan kabupaten yang kaya, memiliki potensi luar biasa, namun belum dapat memaksimalkan manfaatnya. Contoh ke-

rajinan yg berpotensi di Inhil ialah kelapa, semua bagian dari kelapa dapat di manfa a tk a n atau digunakan membuat kerajinan,” ungkapnya.

Wardan berharap kepada lintas sektor terkait untuk melakukan pendataan potensi, karena menurutnya masingmasing kecamatan di

Inhil memiliki potensi sendiri. “Saya pikir hambatan kita ini adalah kurangnya bahan baku, bisa saja Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian membantu untuk penyediaan bahan baku dengan membuat kebun bahan baku kerajinan, seperti kebun pandan dan sebagainya,” imbuhnya. (adv/hms/rtc)

Tinjau KPUD Inhil, Kapolres Pantau Kesiapan Anggota TEMBILAHAN (HR) Dalam rangka memastikan kesiapan para personel Polres Indragiri Hilir yang ditugaskan untuk mengamankan Kantor Penyelenggara Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra didampingi Kabag Ops Kompol Maison menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Inhil di Jalan Ki Hajar Dewantara, Tembilahan.

Kedatangan mantan Kapolres Manokwari Papua Barat itu disambut Ketua KPUD, H Suhaidi dan Sekretaris KPUD, Drs H Hamsani, Selasa (9/1) pukul 08.45 WIB.

Dalam peninjauan tersebut Kapolres mendapat penjelasan dari KPUD, tentang persiapan kedatangan bakal calon, termasuk kesiapan alat-alat pendukung pengamanan seperti CCTV, APAR dan lain-lain.

Kepada personel Polri yang ditugaskan fulltime menjaga kantor dan komisioner KPUD, Kapolres memberikan arahan, agar tidak under estimate dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan.

“Dalam melakukan pengamanan, personel harus mengedepankan sikap yang humanis dan santun, namun tetap tegas dalam bertindak,” pesan Kapolres.

HALUAN

RIAU/AGS

KAPOLRES Inhil, AKBP Christian Rony Putra meninjau kesiapan personil Polres dalam rangka pengamanan Pilkada di KPUD Inhil.

Sebelum mengakhiri kunjungan, Kapolres menyempatkan diri meninjau ruangan, tempat pas-

angan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir, mendaftarkan diri. (ags)

Tiga Guru jadi Pelatih, Satu Guru Satu Buku INHIL (HR) - Tiga guru dari Kabupaten Inhil, yakni Rabiah MPd (SMP Negeri 3 Keritang), Guslaini SSi MPd (SMPN 4 GAS) dan Laila Suryani, SPd (SMP Negeri 2 Tembilahan Hulu) didapuk menjadi pelatih satu guru satu buku dalam temu nasional di Jakarta.

Acara ini berlangsung pada 5-7 Januari 2018 di gedung A Plaza Insan Berprestasi, Lantai 3 Kemendikbud Senayan Jakarta. Untuk Provinsi Riau, sebanyak 16 orang yang mendapat undangan dari Kemendikbud.

Kesempatan temu nasional pelatih yang dirangkai dengan memecahkan rekor MURI dengan metode menemu baling (membaca dengan mulut mendengar dengan telinga) dibuka langsung Dirjen GTK, Hamid Wahid didampingi anggota Dewan Provinsi Riau, H Mansur.

Rabiah yang dikonfirmasi mengaku bangga atas hal ini. Ia berharap agar guru-guru yang ada mengembangkan profesionalisme dalam menulis. (prc/war)

HALUAN

RIAU/PUTERARIAU

TIGA Guru asal Inhil yang jadi pelatih, satu guru satu buku.

Kuansing-Inhu

12

RABU 10 Januari 2018

DEWAN AKAN AJUKAN HAK ANGKET

Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Belum Terima Gaji n LAPORAN:

EKA BUANA PUTRA Liputan Rengat

RENGA T(HR) RENGAT(HR) T(HR)-Hingga 9 Januari 2018 ini, Bupati Inhu beserta wakil bupati serta pimpinan DPRD Inhu termasuk seluruh anggota DPRD Inhu belum lagi menerima gaji.

Hal ini merupakan buntut dari keterlambatan dalam pengesahan APBD Inhu tahun 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan paling lambat tanggal 30 November 2017.

Sementara di Inhu pengesahan APBD Inhu 2018 baru terlaksana pada per-

tengahan Desember 2017.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sanksi tersebut bukan hanya untuk kepala daerah melainkan juga pimpinan DPRD. Aturan itu

bertujuan agar pembahasan anggaran bisa selesai tepat waktu sehingga APBD 2018 bisa langsung digunakan pada 1 Januari 2018.

“Harus melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu, siapa yang mengalami keterlembatan.

Tidak harus dipukul rata dan yang berhak dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Riau untuk menentukannya. Bukanlah wewenang Pemerintah Kabupaten untuk tidak membayarkan gaji tersebut,” ucap anggota DPRD Inhu Suharto.

Dikatakannya, ada mekanisme yang mengatur untuk pemberian sanksi tersebut dan harusnya me-

kanisme tersebut dijalankan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak inspektorat dan DPKAD Provinsi Riau terhadap siapa yang akan mendapatkan sanksi tersebut.

Ditegaskannya, jika dalam waktu satu minggu ini belum juga kunjung ada putusan atau titik terangnya maka DPRD Inhu akan menggunakan hak angket yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas.

Pada UU 23/2014 Pasal 312 ayat 2 dan 3 jelas di-

sebutkan DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Tetapi, sanksi tersebut tidak akan berlaku bagi DPRD jika keterlambatan itu disebabkan kepala daerah yang memang telat menyampaikan ranperda kepada DPRD. Sementara untuk kondisi saat ini, kedua belah pihak saling mengklaim kesalahan.

Pemkab menganggap DPRD Inhu lambat melakukan pembahasan, sementara DPRD Inhu juga menyatakan hal yang sama bahwa Pemkab

terlambat meyampaikan RKPD yang harusnya sudah diserahkan pada bulan Oktober tetapi baru diserahkan pada bulan November, itupun tidak lengkap dengan RKA dan berkas lainnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Inhu, Ibrahim Alimin mengungkapkan tidak hanya gaji pimpinan anggota DPRD Inhu saja yang belum dibayarkan, tetapi juga gaji Bupati dan Wakil Bupati belum juga dibayarkan.

“Kami masih menunggu keputusan dari provinsi,” tegas Ibrahim.

Ibrahim mengakui, DPRD Inhu sudah mengirim-

kan surat kepada pihaknya dan surat tersbut sudah kita teruskan kepada pihak Inspketorat Provinsi. Terkait permasalahan ini keputusan ada pada pihak provinsi melalui inspektorat provinsi.

Ditegaskannya, dirinya tidak ingin gegabah membayarkan gaji ini, karena memang ada permasalahan di sini mengingat sanki yang mungkin saja harus diterima. Apakah oleh legislatif atau eksekutif.

“Jika nanti dibayarkan dan ternyata sanksi tersebut memang harus dijalankan meskipun tidak diharapkan akan terjadi, maka tentunya akan menjadi beban bagi DPKAD,” tegasnya lagi. ***

Tipikor Bidik Empat Kasus Korupsi di Pemkab Inhu RENGAT(HR)-Kepolisian Resort (Polres) Indragiri Hulu (Inhu) melalui unit Tipikor Reskrim membidik sedikitnya empat kasus dugaan korupsi di Pemkab Inhu. Bahkan ditargetkan pada tahun 2018 ini penanganan empat kasus tersebut akan segera menetapkan tersangka dan berakhir di pengadilan.

Hanya saja, Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari, SIk, MH masih belum mau mengung_kapkan meskipun terus didesak tentang penanganan dugaan kasus korupsi tersebut. “Etikanya tidak boleh menjelaskan lebih rinci tentang penanganan proses yang sedang dilakukan untuk kasus korupsi tersebut,” tegas alumni Akpol 1997 tersebut, Selasa (9/1).

Menurutnya, penanganan dugaan korupsi tersebut sudah dimulai sejak tahun

2017 lalu. Namun penangannya agak membutuhkan waktu panjang. Hal ini disebabkan banyaknya saksisaksi yang harus dimintai keterangan dalam rangka untuk menghimpun jumlah kerugian negara.

Selain itu juga, dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut sangat dibutuhkan keprofesionalan seorang penyidik. “Penanganan kasus korupsi itu sangat berbeda dengan penanganan kasus pidana untuk kejahatan atau tindak kiriminal lainnya,” sebut Arif Bastari.

Sehingga hal itu pula, pihaknya tidak bisa menjelaskan lebih rinci objek dugaan korupsi tersebut termasuk inisial pelakunya. Karena apabila salah dalam penetapan tersangkanya, dinilai akan mempengaruhi nama baik seseorang yang pada akhirnya

dipandang miring di tengahtengah masyarakat.

Namun yang jelas sebutnya, proses lidik untuk sejumlah dugaan tindak pidana korupsi tersebut dipastikan terus berjalan.

“Mudah-mudahan dalam tahun ini dapat tuntas. Sehingga dengan adanya penanganan tindak pidana tersebut dapat mengembalikan kerugian negara dan membuat efek jera terhadap pelaku,” sambungnya.

Pihaknya juga telah menuntas penanganan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu. Bahkan dalam penanganannya telah ada dua tersangka masing-masing berinisial EA dan RM dan saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (eka)

Narkoba Perkara Teratas di PN Rengat RENGAT(HR)-Narkoba menjadi kasus paling teratas disidangkan pada Pengadilan Negeri (PN) Rengat selama tahun 2017. Dari 659 perkara pidana yang masuk ke PN Rengat dari dua kabupaten, sebanyak 151 kasus merupakan kasus narkoba. PN Rengat hingga saat ini masih menyidangkan untuk perkara di dua kabupaten, yakni Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.

Ini disampaikan Ketua PN Rengat, Agus Akhyudi melalui Humas, Imanuel MP Sirait.

“Narkoba memang merupakan kasus yang tertinggi kami sidang di tahun 2017 lalu,” tegas Imanuel.

Sementara untuk perkara kedua yang disidangkan, yakni pencurian 141 perkara dan kasus lingkungan hidup pada posisi ketiga dengan 88 perkara. Selain itu juga untuk perkara tindakan asusila yang masuk selama 2017 sebanyak 39 kasus, dimana 27 diantaranya merupakan kasus

asusila terhadap anak di bawah umur. Untuk perkara tersebut 10 diantaranya sampai pada tingkat banding dan tingkat kasasi sebanyak 4 perkara.

Dijelaskannya, selama tahun 2017 lalu, perkara pidana yang masuk ke PN Rengat lebih kurang 84 perkara ditambah dengan 75 perkara yang belum tuntas di tahun 2016 lalu (total 659) dan sudah diputus sebanyak 592. Artinya di tahun 2017 masih menyisakan sebanyak 67 perkara yang belum terselesaikan dan akan diselesaikan pada tahun 2018.

Sementara untuk kasus perdata, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 15 perkara.

Tahun 2017 masuk perkara sebanyak 47 perkara dan sudah diputus 43 perkara, sehingga hanya menyisakan 4 perkara lagi. Untuk Tilang pada tahun 2017 sebanyak 7. 9 3 4 t il a n g d a n s u d a h diselesaikan seluruhnya.

Dikatakan Imanuel, perkara tersisa pada tahun 2017 tersebut merupakan perkara yang masuk ke PN Rengat pada dua bulan terakhir 2017, sehingga belum bisa diselesaikan. Namun di tahun 2018 ini, perkara tersebut akan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut Imanuel, saat ini ada 6 orang hakim termasuk Ketua dan Wakil ketua PN.”Idealnya memang minimal ada 8 orang hakim, yang artinya akan ada dua mejelis biasa di luar ketua dan wakil ketua,” ucapnya.

Namun dikatakannya, dengan kondisi yang ada saat ini dengan jumlah hakim yang ada, masih mampu untuk menjalankan sidang dan menyelesaikan perkara yang ada, baik di Inhu maupun di Kuansing. Untuk Ku a n s i n g , s i d a n g d il a ksanakan di Taluk Kuantan sehari dalam satu minggu. (eka)

HALUAN

RIAU/WAN

SALAH satu pembangunan peningkatan jalan di Kecamatan Kuantan Tengah.

2017, Dinas PUPR Realisasikan Pembangunan Jalan 11 Paket TELUK KUANTAN (HR)– Pemerintah Kabupaten Kuansing, melalui Dinas PUPR telah merealisasikan pembangunan jalan pada tahun 2017 lalu, sebanyak 11 paket dengan nilai anggar-an Rp19,4 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Pembangunan, Bidang Binamarga Dinas PUPR Kuansing, Usmayudi Hendri, di kantornya kemarin.

“Iya. Tahun anggaran 2017 lalu, sebanyak 11 paket proyek jalan sudah kita realisasikan pembangunannya. Adapun nilai anggaran semuanya Rp19,4 miliar,” jelas Ismayudi Hendri.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kelancaran akses lalu lintas masyarakat yang

menggunakan jalan tersebut.

Untuk itu ia meminta masyarakat turut mengawasi mobilmobil yang melintas, terutama mobil dengan kelebihan muatan yang berpotensi membuat jalan cepat rusak. “Pengawasan itu penting, maka kita ajak semua unsur masyarakat ikut mengawasinya, agar hasil pembangunan maksimal seperti yang diharapkan bersama,” tuturnya.

Usmayudi mengatakan, pembangunan jalan tersebut, terdapat di beberapa wilayah, di antaranya, di Kecamatan Gunung Toar, Kuantan Tengah, Logas Tanah Darat, Pangean dan Sentajo Raya. Pembangunan jalan itu bertujuan untuk memudahkan aktivitas masyarakat, khususnya petani, serta nelayan membawa

hasil pertaniannya ke pasar.

“Kami berharap betul, jalan yang sudah dibangun nanti harus dijaga. Jangan sampai jalan yang dibangun dengan dana besar ini malah cepat rusak,” imbaunya.

Dia menambahkan, dari anggaran Rp19,4 miliar untuk pembangunan jalan itu digunakan untuk 11 paket kegiatan. Diantaranya, untuk peningkatan aspal sepanjang 5,5 sepanjang kilometer, pembukaan jalan baru 0,5 kilometer, pegerasan 3 kilometer. Dan pembangunan jalan senilai Rp19,4 miliar tersebut menggunakan dana APBD Kuansing 2017.

“Pembangunan jalan itu sumber dananya dari APBD kuansing 2017, karena status jalan yang dibangun ini adalah jalan kabupaten,” ungkapnya. (wan)

WABUP HALIM: SEDANG DISUSUN SEKDA

4 Jabatan OPD Kuansing Masih Kosong TELUKKUANTAN (HR)-Memasuki minggu kedua tahun 2018, sejumlah jabatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau masih kosong. Sejatinya, jabatan

tersebut tidak terlalu lama kosong agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kuansing, Ramli melalui Kabid Administrasi, Iwan Susandra, ada empat jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong.

Adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kuansing. Kedua dinas ini masih kosong setelah ditinggal Azwan, karena pensiun. Sebelumnya, Azwan merupakan Kepala Dinas PUPR dan ditunjuk sebagai Plt DPKPP. “OPD yang lainnya yakni Dinas Pertanian yang sebelumnya dijabat Maisir dan saat ini sudah dilantik sebagai Kepala Bapeda Litbang,” ujar Iwan.

Terakhir, jabatan eselon II yang masih kosong

KANT OR Bupati Kuansing KANTOR adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuansing. Sebelumnya, OPD ini dipimpin oleh Hendra AP dan saat ini dia sudah diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tidak hanya jabatan eselon II yang kosong, sejumlah jabatan eselon III juga belum diisi oleh Mursini-Halim. Seperti Kabag Hukum yang ditinggal Muhjelan yang kini menjabat Asisten I

Setdakab Kuansing.

“Kabid Damkar Satpol PP dan Kabid di DPMPTSP juga kosong,” ujar Iwan.

Mengenai jabatan yang masih kosong, Wakil Bupati Kuansing H Halim menyatakan pihaknya sedang memproses pejabatpejabat yang akan duduk di situ.

“Sedang disusun Sekda. Mudah-mudahan segera selesai dan jabatan tersebut segera terisi,” jawab Halim dengan singkat. (grc)

RABU 10 Januari 2018

Pelalawan-Kampar

13

TAK TUNTASKAN PEKERJAAN

Dewan Minta OPD Blacklist Rekanan PELALAWAN (HR)-Adanya sejumlah proyek bernilai cukup fantastis dari APBD tahun 2017 yang pengerjaannya tidak tuntas sesuai kontrak, menuai reaksi DPRD Pelalawan.

Komisi III DPRD Pelalawan yang membidangi pembangunan meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menindak tegas rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.

“Harus ada tindakan tegas rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu,” ujar Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Imustiar, Selasa (9/1/2018).

Tindakan tegas dimaksud mulai denda. Di mana, pelaksana proyek yang tidak bisa menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, maka harus didenda.

“Ya, itulah risiko rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu,” katanya.

Apabila rekanan tersebut tetap tidak bisa merampungkan pekerjaan dan sudah membuat surat pernyataan tidak bisa merampungkan pekerjaan, maka rekanan tersebut harus diblacklist.

“Blacklist saja perusahaannya. Saran saya, ini harus dilakukan juga untuk memberikan efek jera,” tandas Politisi Golkar ini.(grc)

4 Proyek Dinas PUPR Pelalawan tak Selesai PANGKALAN KERINCI (HR)-Setelah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelalawan 2017 berakhir, proyek-proyek OPD yang tidak selesai dikerjakan mulai muncul ke permukaan.

Diantaranya proyek fisik di Dinas PUPR. “Seiingat saya ada empat paket yang tak selesai.

Tapi nanti akan dipastikan setelah rapat bersama kabid-kabid di kantor,” terang Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Hasan Tua Tanjung, Selasa (9/1).

Paket proyek yang tak selesai yakni rehab rumah dinas Bupati Pelalawan. Proses pengerjaannya hingga akhir Desember 2017 sudah mencapai 91 persen.

Pembangunan kembali dilanjutkan dengan memberlakukan denda kepada perusahaan rekanan selama 50 hari kedepan.

Tiga paket lagi yakni pembangunan land scape Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) di Kawasan Teknopolitan Kecamatan Langgam tidak selesai hingga akhir masa kontrak.Kemudian pembangunan kantor Camat Langgam juga tak dituntaskan oleh rekanan pemenang tender.

Terakhir pembangunan jalan di wisata Danau Kajuik di Langgam juga mandek. “Ketiga paket ini di Langgam dan kita putus kontrak. Memang progresnya diatas 70 persen semuanya,” tandas Hasan Tua Tanjung.

Dari empat proyek yang tak tuntas, satu paket diantaranya tetap dilanjutkan sesuai aturan.

Sedangkan tiga lagi diputus kontrak karena kontraktor tak sanggup menyelesaikan p“Yang rumah dinas sudah 91 persen. Itu dilanjutkan dengan memberlakukan denda sesuai aturan. Sedangkan tiga paket lagi diputus kontrak. Mungkin akan dilanjutkan tahun ini atau tahun depan,” tutur Hasan Tua Tanjung, Selasa (9/1).(ptc)

HALUAN

RIAU/ARI

KONDISI jalan yang mengelupas dan bergelombang

LONGSOR DAN BERGELOMBANG

Jalan ke Candi Muara Takus Memprihatinkan n LAPORAN:

ARI AMRIZAL Liputan Bangkinang

BANGKINANG KOT A (HR KOTA (HR)-Sejumlah titik jalan provinsi dari Desa Batu Bersurat menuju Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar longsor dan bergelombang.

Dari pantauan, setidaknya ada 4 titik ruas jalan yang longsor kondisinya memprihatinkan,

dan 1 titik mengalami pengelupasan dan bergelombang, Selasa (9/1).

Satu titik longsor di

Desa Koto Tuo sudah diperbaiki. Tekstur jalan bergelombang ditemukan di areal jalan antara Desa Koto Tuo Barat dengan Desa Muara Takus, “Panjangnya rata-rata 30-50 meter. Sangat disayangkan padahal baru selesai dibangun, tapi sudah rusak. Kondisi ini membuat pengguna jalan alami kecelakaan,” ungkap Dani salah seorang warga.

Rusaknya beberapa ruas mendapat perhatian

anggota DPRD Riau asal Kampar Ilyas HU. Ia menyebutkan pembangunan infrastruktur ini seharusnya memiliki perencanaan matang melihat lokasi dibangun di area perbukitan.

“Ini juga akibat setelah menimbun langsung dibangun. Seharusnya ada jeda waktu agar timbunan bisa keras dan bisa dikerjakan. Ini baru selesai satu tahun sudah hancur-hancuran,” ujarnya.

“Kita sangat prihatin melihat kondisi seperti ini, pemerintah harus mengambil inisiatif agar segera memperbaiki seluruh jalan yang rusak,” kesalnya.

Program pemerintah provinsi adalah masalah infrastruktur seharusnya sudah dinikmati masyarakat. “Ini merupakan pela-jaran bagi pemerintah untuk mencari solusi jalan rusak, apakah dana tanggap darurat atau seperti apa,” pungkasnya.***

40 MITRA BINA SE-RIAU

Ikuti Training Packaging Benar dan Kreatif PANGKALAN KERINCI (HR)-Meningkatkan pemahaman pelaku usaha, Community Development PT RAPP bekerja sama dengan Tanoto Foundation menggelar pelatihan Packaging Benar dan Kreatif.

Legiatan diikuti 40 pelaku usaha mitra bina di 5 kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, Kuan-

tan Singingi, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kampar.

Pelatihan berlangsung di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Pangkalan Kerinci, yang 8-10 Januari 2018.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Pelalawan, yang diwakili M Hasbi, mengapresiasi RAPP ikut mendukung program Pemerintah. Kegiatan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha.

“Kegiaan ini dapat mengembangkan UMKM di daerah-daerah lainnya sehingga usaha mereka

PARA mitra bina foto bersama usai pembukaan Training Packaging Benar dan Kreatif di BPPUT PT RAPP, Pangkalan Kerinci. dapat tertata lebih baik,” ujarnya.

Ia berharap bisa terus bekerja sama dengan

RAPP bisa saling bertukar informasi dan untuk para pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin usaha-

nya segara mendaftarkan karena itu merukapan dokumen penting.

Direktur CD RAPP, Marzum mengatakan pelatihan ini merupakan bentuk strategi pemasaran yang cukup efektif untuk mencari banyak konsumen. Ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Dengan pelatihan, ilmu yang didapatkan bisa diterapkan pelaku usaha membuat kemasan yang benar, menarik dan murah.

Kami ingin peserta mampu menjadi contoh bagi wirausahawan lainnya,” tutupnya.(pen)

Bandar Narkoba Diringkus di Perhentian Raja BANGKINANG (HR)-Satres Narkoba Polres Kampar bersama Polsek Perhentian Raja, ringkus seorang bandar sabu-sabu di Jalan Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan, depan Mapolsek Perhentian Raja Senin (8/1) malam .

Tersangka yang diamankan adalah AK alias AL (LK 38) warga Dusun I Domo Kampar Kiri, bersama sejumlah barang bukti antara lain 1 paket sabu seberat 12,7 gram serta

barang bukti lainnya.

Pengungkapan berawal Senin (8/1) ketika didapat informasi bahwa tersangka AK yang menjadi target SatRes Narkoba akan menjemput narkotika jenis sabu-sabu ke Pekanbaru untuk diedarkan di wilayah Kampar Kiri.

Pukul 20.00 wib, Kasat Narkoba bersama Kaur Bin Ops Sat Narkoba Ipda Aulia Rahman tiba di Polsek Perhentian Raja dan langsung berkordinasi

dengan Kapolsek untuk penyergapan bandar shabushabu ini.

Pukul 21.00 Wib, mobil yang menjadi target Kepolisian ini melintas dengan kecepatan tinggi dan dilakukan penghadangan dengan cara melintangkan mobil lain ditengah jalan.

Saat mobil pelaku ini berhenti langsung dilakukan penyergapan terhadap tersangka dilanjutkan pengge-

ledahan badan serta mobilnya, petugas menemukan barang bukti narkoba di dalam kotak rokok Sampoerna Hijau sebanyak 1 kantong plastik besar.

Kasat Narkoba Iptu Asdisyah Mursid SH saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan bandar shabushabu ini, saat ini tersangka telah diamankan di Polres Kampar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (oni)

Pemda Kampar Imbau OPD Gunakan Produk Polkam BANGKINANG KOTA (HR) -Dalam memandirikan Politeknik Kampar, Pemda Kampar mengimbau seluruh OPD menggunakan seluruh produk yang dihasilkannya.

Ditahun 2018, kita imbau semua OPD menggunakan semua produk yang dihasilkan Polkam. Imbauan sudah disebarkan,” terang Nurbit saat Sidang Senat Terbuka Wisuda VI Program Ahli Madya Mahasiswa Polkam.

Pemda Kampar sudah melakukan upaya untuk kebutuhan perhotelan dan penginapan di Kawasan Wisata Stanum menggunakan produk Polkam,

seperti sabun, pembersih lantai dan cairan pencuci piring.

Terkait penggunaan produk untuk Penginapan, Nurbit memaparkan kebijakan tersebut mengarah kesana, namun pihaknya akan melakukan standarisasi produknya.

“Karena ini merupakan industri hilir dan produk sejenis sudah banyak dipasaran, tentu kita akan bersaing dengan perusahaan yang kompeten.

Tentu terlebih dahulu kita tetapkan standarisasi dan harga agar bisa bersaing,” bebernya.

Dengan fasilitas yang luar biasa yakin Polkam kedepan bisa mandiri.

HALUAN

RIAU/ARI

PRODUK cairan pencuci piring yang dihasilkan Politeknik Kampar.

Karena saat ini Polkam sudah bisa bekerjasama

dengan berbagai perusahaan.(ari)

Rokan Hulu

14

Komisi II DPRD akan Evaluasi Sistem Pendistribusian Sapi

advertorial Pemkab Rohul

HALUAN

RABU

PASIR PENGARAIAN (HR)- Komisi II DPRD Rokan Hulu berencana mengevaluasi kembali sistem penyaluran bantuan sapi kepada masyarakat agar bantuan sapi yang didistribusikan tepat sasaran dan benarbenar yang berhak menerimanya.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Rohul, Sumartini menjawab Haluan Riau, usai hearing dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan, Selasa (9/ 1). Dikatakannya, dari 41 ribu ekor sapi yang didistribusikan kepada petani, seharusnya Rokan Hulu saat ini sudah swasembada daging.

Sumartini menilai, kendala yang menghambat Rohul menjadi swasembada berada pada sistem pendistribusian.

Dimana, sistem yang digunakan selama ini adalah, menggulirkan bantuan sapi dari masyarakat ke masyarakat lainnya.

Seharusnya, menurutnya, bantuan sapi yang disalurkan ke masyarakat,

RIAU/GUS/ADV

USAI pelantikan, Wabup Rohul, H Sukiman foto bersama dengan BPD, Senin (8/1).

BANGUN DESA

Wabup Ajak BPD Bekerjasama dengan Kades PASIR PENGARAIAN (HR) - Wakil Bupati Rokan Hulu, H Sukiman melantik 13 Ketua dan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa di 8 Kecamatan se Rohul, Senin (8/1).

Dalam sambutannya, ia meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bekerjasama dengan Kades dalam membangun Desa. Adapun BPD yang dilantik, di antaranya BPD Desa Sei Kandis, BPD Bengkolan Salak, BPD Sei Kumango, BPD Desa Tanjung Medan, BPD Desa Son-

10 Januari 2018

tang, BPD Rambah Utama, BPD Rambah Muda, BPD Tapung Jaya, BPD Koto Tandun, BPD Desa Babusalam, BPD Desa Kabun, dan BPD Desa Tandun.

Pengesahan dan pengangkatan pimpinan dan anggota BPD serta pengesahan pengangkatan pengganti antar waktu ini dilak-

sanakan sesuai kebutuhan masing-masing desa yang dilaksanakan pelantikan.

Wakil Bupati Rohul, H Sukiman dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada BPD yang sudah dilantik, karena pelantikan merupakan awal BPD memberikan kontribusi pembangunan di Rohul dengan menggali apa yang ada di desanya untuk menjadi sumber daya meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat. “BPD itu merupakan perwakilan masyarakat.

Setiap aspirasi yang ditam-

pung dari masyarakat tentu harus dimusyawarahkan bersama kepala desa. Kalau musyawarah bersama-sama sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya BPD dan Kades, Insha Allah program yang dicanangkan akan terwujud,” sebutnya.

Untuk itu, Sukiman mengajak BPD agar bekerja sesuai aturan. Bekerjasamalah bersama Kepala Desa untuk membangun Desa. Baik dalam mengelola anggaran maupun dalam melaksanakan pembangunan desa.(adv/humas)

sebelum digulirkan lagi ke masyarakat lainnya harus distor dulu di tempat stok daerah yang berada di DK 5, Desa Pasir Makmur, Kecamatan Rambah Samo.

Kemudian, dari stok daerah baru didistribusikan ke petani.

“Jadi, swasembada itu terhambat pada sistem. Justru itu, dari hasil hearing nantinya, Komisi II DPRD Rohul akan menggelar rapat intern. Setelah itu, baru turun ke lapangan meninjau tempat penampungan sapi daerah (stok sapi) yang berada di Rambah Samo,” sebut Sumartini.

Kemudian, juga ditanya tentang data.

Siapa-siapa saja kelompok tani yang menerima bantuan sapi. Namun, karena Kadis Peternakan dan Perkebunan masih baru, beliau belum bisa memaparkannya.

"Justru itu, kita minta ke depannya supaya sasaran penerima bantuan sapi dilengkapi,” pintanya. (gus)

drg Dewi Maya Riyanti Pimpin PDGI Rohul PASIR PENGARAIAN (HR) - drg Dewi Maya Riyanti, secara aklamasi terpilih menjadi ketua organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Rokan Hulu periode 2018-2021.

Mantan kepala Puskesmas Rambah itu terpilih menjadi Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) setelah sebagian besar peserta rapat umum anggota (RUA) PDGI Rohul memberikan dukungan pada dirinya di Hotel Sapadia, Pasir Pengaraian, Selasa (9/1).

Dalam menjalankan tugas, Dewi akan dibantu drg Yulia Susanti sebagai Sekretaris dan drg Lina Setiani sebagai Bendahara.

Usai serah terima jabatan dengan Ketua PDGI periode 2015-2018, drg Wahyu Hartanti, drg Dewi Maya Riyaanti mengharapkan dukungan dari seluruh anggota PDGI, serta bimbingan dari Ketua sebelumnya dalam menjalankan tugas untuk memajukan organisasi PDGI. “Saya berterimakasih kepada rekan sejawat yang memberikan kepercayaan saya menjadi ketua PDGI, ini beban moril bagi saya, karena banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan mudah-mudahan ke depan PDGI lebih baik dan mohon dukungan dari anggota dan bimbingan Mantan Ketua PDGI,” harap Dewi.

Disinggung program kerja yang akan

dilakukan 3 tahun ke depan dalam memimpin PDGI, Dewi menyatakan dirinnya akan lebih fokus menggelar kegiatan bakti sosial serta peningkatan kompetensi dan kualitas dokter gigi di PDGI. “Ke depan kita akan lebih fokus melakukan bakti sosial untuk membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kesakitan gigi,” ujar mantan Kapuskesmas Rambah itu.

Sementara itu, mantan Ketua PDGI Rohul periode 2015-2018, drg Wahyu Hartanti mengucapkan selamat kepada Ketua PDGI Rohul terpilih. Ia berharap dengan tangan dingin drg Dewi Maya Rianti, PDGI Rohul semakin maju serta makin banyak sumbangsih yang diberikan kepada masyarakat Rohul. “Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan tapi masih ada yang harus dimaksimalkan, yaitu kegiatan sumbangsih PDGI kepada masyarakat.

Saya harap pada periode ini kegiatan sosial makin banyak diadakan, untuk mengurangi angka kesakitan gigi khususnya pada anakanak,” harap Wahyu.

Dalam RUA PDGI Rohul ini juga tampak hadir sejumlah nama penting yang pernah berkontribusi dalam dunia kesehatan Rohul, seperti mantan Kepala Dinas Kesehatan Rohul, Grefino Dahilardi serta drg Septine yang pernah menjabat sebagai Dirut RSUD Rohul. (gus)

Rokan Hilir advertorial Pemkab Rohil MENGENDAP DI KECAMATAN

Disdukcapil akan Cek dan Jemput Data e-KTP BAGANSIAPIAPI (HR) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir akan mengecek dan menjemput data perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengendap di setiap kecamatan, karena data perekaman tak sampai pengirimannya ke pusat.

"Ada juga data perekaman E-KTP yang tidak sampai kepusat, intinya masih mengendap di Kecamatan dan kami sudah di perintah oleh Dirjen tanggal 12 nanti data yang mengendap tersebut sudah harus di kirim melalui Provinsi," Kata Kadisdukcapil Basaruddin SH.M.Si saat di konfirmasi, Senin (8/1).

Lanjutnya, data perekaman yang mengendap tersebut nantinya akan di masukkan dengan sistem

Hard Copy dan akan di kirim ke pusat melalui Provinsi. Siang ini anggota akan turun ke Kecamatan untuk mengambil dan melakukan pengecekan data perekaman E-KTP yang terendap dan tidak terkirim ke pusat," jelasnya.

Mengendapnya data tersebut diterangkan Basaruddin, karena adanya gangguan aplikasi yang terjadi dari pusat dan bukan dari program kecamatan maupun kabupaten.

"Aplikasinya itu kan melalui sistem, namun belum dapat di buka dan kita sudah konsultasikan ke pusat. akan di masukkan dengan sitem BASARUDDIN Hard Copy," ungkapnya.

Terkait perekaman KTP baru, Basaruddin menjelaskan hingga saat ini tetap berjalan seperti biasanya, hanya saja ada kendala stok tinta tahun 2017 yang hampir habis.

"Kalau masalah blanko tidak ada masalah, cuma kendala kita satu lagi untuk pengadaan tinta tahun 2017 kemaren 20 buah udah mau habis sehingga tersendat. namun tetap perekaman dan pencetakan tetap lanjut dan kami lakukan bagi masyarakat yang datang langsung kita cetak," ujarnya.(wrc/war)

SERING DILEWATI TRUK TBS DAN TANKI CPO

Jembatan di Jalan Sei Buaya Belum Diperbaiki BAGAN BATU (HR) - Jembatan di Jalan Wan Mohd Noor atau Jalan Sisingamaraja Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir tak kunjung mendapat perhatian.

Padahal jembatan itu jadi akses ke luar masuk kendaraan truk Tandan Buah Segar sawit dan tanki bermuatan Cruid Palm oil.

Jembatan di Jalan Wan Mohd Noor atau Jalan Sisingamaraja (Sei Buaya) ini sudah runtuh, bahkan material jembatan menutupi jalan air.

Ironisnya, setiap datang hujan, air meluap dan menggenani rumah warga.

Menurut keterangan warga setempat, Irwansyah Putra Saragih, setiap hujan tiba, pemilik rumah yang tergenang air dari parit tersebut, mau tak mau basah-basahan bekerja agar air bisa mengalir dengan cara disorong menggunakan batang bambu. "Ya karena tak ada lubangnya lagi, disorong pakai batang bambu, ya tidak berpengaruh kali. Setiap datang hujan pasti kebanjiran," ungkap Irwansyah, Selasa (9/1) siang.

Dijelaskannya, pada tahun kemarin (2017), salah seorang anggota Dewan Rohil pernah turun, bahkan ia juga menceritakan situasi saat hujan kepada anggota Dewan tersebut. "Tapi sampai saat ini,

HALUAN

RIAU/NET

SALAH seorang warga, Irwansyah menunjuk ke arah jembatan di Jalan Sei Buaya yang rusak tersebut. belum ada tindakan," jelasnya tanpa memberitahu siapa anggota Dewan yang meninjau lokasi tersebut.

Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, khususnya pe-

merintah Kecamatan Bagan Sinembah agar hal itu ditindaklanjuti. "Ya, harapan kami secepatnya diperbaiki. Mengingat jalan ini kerap dilewati truk bermuatan melebih kapasitas tonase," harapnya.

Pantauan di lokasi, jembatan itu tampak sudah rusak di bagian aspalnya dan berlubang.

Dikhawatirkan, lubang semakin dalam dan ambruk jika terusterusan dilewati truk bermuatan bertonase tinggi.(irc/war)

SIMPAN SABU DI POT BUNGA

Warga Ujung Tanjung Ditangkap Polisi ROKANHILIR (HR) - MH (39) alias Husin warga Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, Rohil tertangkap tangan oleh pihak Satnarkoba Polres Rohil, karena diduga membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu- sabu di dalam kamar.

Informasi yang diterima dari Kapolres Rokan Hilir, AKBP Sigit Adiwuryanto melalui Paur Humas Aiptu Yusran Pangeran Chery menjelaskan, penangkapan ini bermula dari laporan warga.

Awalnya pada Senin (8/1) sekira pukul 19.00 WIB didapat informasi dari mastarakat, di Ujung Tanjung sering terjadi transaksi penyalagunaan narkotika jenis sabu- sabu.

Mendapat informasi tersebut, Kasat Narkoba Polres Rohil, AKP Juliandi langsung memerintahkan anggotanya mengecek kebenaran informasi tersebut.

Sekira pukul 19.30 WIB, langsung membuat rangkain penyelidikan di wilayah yang

dimaksud dan sekira pukul 20.00 WIB, anggota Satnarkoba melihat pelaku MH alias Husin.

Sesuai dengan ciri-ciri informasi dari masyarakat, pelaku sedang berada di rumahnya, Satnarkoba melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap pelaku MH alias Husin.

Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah pelaku tepatnya di dalam pot bunga kecil warna hitam, ditemukan barang bukti berupa

9 paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit HP merk Starwberry warna putih dengan nomor handphone 08137477XXX serta 5 buah pot bunga ukuran kecil warna hitam.

"Setelah dipertanyakan kepada pelaku, barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Rohil guna pemeriksaan lebih lanjut," jelas Aiptu Yusran Pangeran Chery SH.(src/war)

ENGKU AZWIN iputan Meranti

Bengkalis-Dumai-Meranti

RABU 10Januari 2018

15

Berharap Banyak Anak Meranti Lulus Masuk Polisi n LAPORAN: TENGKU HARZUIN

Liputan Meranti

SELA TP ANJANG (HR) SELATP TPANJANG (HR)-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bekerja sama melaksanakan kegiatan Program Pembinaan dan Pelatihan Psikologi bagi siswa siswi berprestasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka penerimaan calon anggota Polri TA. 2018 di Polres Kepulauan Meranti. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti Hadir dalam kegiatan itu, Sekdakab Kepulauan Meranti Yulian Norwis, Wakapolres Meranti Kompol Afrizal, Ketua Tim Psikotes Masuk Polri Polda Riau AKP Eko Pujiono, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ismail Arsyad, Kabag Sunda Polres Meranti dan sejumlah pejabat lainnya.

Kegiatan ini diikuti oleh para siswa Meranti berprestasi tingkat SMA sederajat sebanyak 30 orang yang lulus seleksi administrasi tes masuk Polri.

Seperti dijelaskan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan jumlah kelulusan putra putri Meranti dalam tes masuk Polri mulai dari Akademi Polisi, Bintara atau pun Tamtama.

"Kita ingin anak Meranti banyak yang lulus tes Polri. Jangan sampai anak Meranti tidak masuk, semoga siswa dan siswi yang ikut dapat lulus se-

mua," ujar Sekda Meranti.

Ditambahkan Sekda, kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan pelatihan Psikotes dan lainnya secara gratis kepada putra putri Meranti yang berminat menjadi Polri.

"Untuk mengikuti pelatihan ini biasanya harus ke Pekanbaru yang tentunya akan menghabiskan banyak biaya, jadi untuk membantunya kita adakan di Meranti bekerjasama dengan Polda Riau," ucap Sekda.

Sekda juga berharap, agar usaha mendapatkan hasil maksimal ia juga meminta kepada putra putri Meranti yang ikut tes masuk Polri mempersiapkan diri baik fisik maupun kemampuan akademik dan yang tak kalah penting prestasi yang dimiliki baik olahraga, seni mauoun Akademik.

Menyikapi terselenggaranya kegiatan itu, Wakapolres Meranti Kompol Afrizal mengucapkan

HALUAN

RIAU/UIN

PEMERINT AH Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bekerja sama melaksanakan kegiatan Program Pembinaan dan PEMERINTAH Pelatihan Psikologi bagi siswa siswi berprestasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka penerimaan calon anggota Polri TA. 2018 di Polres Kepulauan Meranti. terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Sekretaris Daerah Yulian Norwis yang telah

mendukung kegiatan yang menjadi program Mabes Polri yang diteruskan ke Polda dan Polres yang ada di Indonesia.

RAIH ADIWIYATA NASIONAL

wati mengatakan, keberhasilan SDN 12 meraih penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional tidak semata kinerja dirinya sebagai kepala sekolah.

Tetapi keberhasilan tersebut hasil kerja keras keluarga besar SD 12, termasuk para siswanya.

“Kerja keras kami semua terbayarkan dengan penghargaan yang kami terima akhir tahun 2017 lalu di Jakarta. Keberhasilan serta kebanggaan ini bukan milik saya pribadi, tapi milik keluarga besar sekolah ini dan tentunya juga menjadi kebanggaan Kabupaten Bengkalis,” ujar Helmiwati.

Berlatar belakang se-

kolah inpres dan keberadaannya berada di gang, SDN 12 terbilang cukup cepat melejit. Sekolah yang masih kekurangan ruang belajar ini, beberapa tahun lalu sukses meraih Adiwiyata Tingkat Kabupaten, lalu berturutturut meraih Adiwiyata Provinsi Riau dan terakhir tingkat nasional.

“Semangat kami terpacu ketika kami berhasi meraih Adiwiyata Kabupaten. Saat itu kami berfikir kalau kita serius dan mau bekerja sama Inshaa Allah prestasi lebih tinggi bisa diraih. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke level nasional,” ujar Helmiwati lagi.

Azmi ...

SEPERTI diketahui, oknum ASN Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berinisial DH diduga kabur sejak Oktober 2017 lalu membawa lari sejumlah uang kas milik Dishub Pekanbaru. DH diketahui menghilang dan tak pernah masuk kantor setelah sempat sakit dan dirawat di rumah sakit.

Sekdako ...

MENURUTNYA, orangnya akan ditunjuk dari intenal Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. "Iya, nanti kita ambil dari internal dinas kesehatan," imbuhnya.

Sementara terkait kapan rencana pengoperasian RSUD Kota Pe-

Dalam ...

"SELAIN dijabat Plt, ada beberapa Kepsek yang masuk pensiun. Dari data kami, kurang lebih ada 16

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis Arman AA mengaku, turut bangga atas prestasi yang diraih oleh SDN 11 Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis. DiA berharap, sekolah lain bisa berbuat sama, meraih prestasi tertinggi dan tentunya diawali dengan semangat dan kerja keras.

“Tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau bekerja keras berkomitmen, kompak, insyaallah prestasi apapun bisa kita raih. SDN 12 misalnya, beberapa tahun lalu bukan apa-apa, sekarang sekolah ini sejuk dan asri serta sarat prestasi,” aku Arman.(man) n Dari Hal. 9

Sementara itu, dari penelusuran yang dilakukan awak media, DH dikenal sebagai seorang wanita glamor. Hal itu diakui sejumlah rekan sejawat DH. Wanita dengan dua anak itu diketahui selalu mengendarai kendaraan mewah ke kantornya. Ia juga diketahui sempat memiliki usaha n Dari Hal. 9 kanbaru tersebut, M Noer menargetkan bulan ini akan dilakukan soft launching. "Kita rencanakan akhir bulan ini juga. Nanti tinggal menyesuaikan dengan jadwal Pak Walikota," pungkasnya.(ckp/war) n Dari Hal. 9 Kepsek yang terdiri 12 Kepsek tingkat SD dan 4 Kepsek tingkat SMP," pungkasnya.(ckp/war)

berikan pembinaan kepada adik-adik berprestasi agar dapat menjadi anggota Polri baik lewat jalur sarjana, bintara,

hingga Akpol. Terima kasih kepada Pemkab Meranti yang telah mendukung kegiatan ini," ujar Wakapolres Meranti.***

VERIFIKASI APBD BENGKALIS 2018 SELESAI

SDN 012 Gelar Syukuran BENGKALIS (HR)-Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis baru saja dinobatkan sebagai salah satu satu sekolah peraih Adiwiyata Tingkat Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidupakhir tahun 2017 lalu. Atas prestasi membanggakan tersebut, sekolah yang beralamat di Jalan Cokro Gang Budiman tersebut, Selasa (9/1) menggelar syukuran. Selain dihadiri keluarga besar SDN 12. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis.

Kepala SDN 12 Helmi-

"Kegiatan ini merupakan program Polri untuk pelayanan masyarakat, dengan turun langsung ke lapangan mem-

bengkel, meski sejumlah rekannya mengatakan usaha tidak lagi berjalan.

Belakangan terungkap, ternyata tak hanya menggelapkan dana kas Dinas Perhubungan Pekanbaru,

Pasar ...

DI sekitar Jalan Teratai.

Tak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak masuk ke dalam, kalau dulu alasan pedagang tempat tidak muat dan tidak refresentatif sekarang sudah kita penuhi.

Sebagian PKL juga akan kita tempatkan di Peputra Maha Jaya, yang jelas bulan ini kita lakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Seroja, Ahmad Yani, dan Teratai," jelas Azwan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Yustisi.

Ia mengimbau PKL yang sudah terdata secara kesadaran sendiri untuk pindah menempati kios di Pasar Higienis tanpa

namun DH juga memiliki hutang. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah orang yang datang ke Kantor Dinas Perhubungan yang mencari DH untuk menagih utang. *** n Dari Hal. 9 harus dilakukan penertiban lebih dulu, karena Pasar Higienis jauh lebih refresentatif dibanding pedagang berjualan menggunakan badan jalan.

Kepada masyarakat dan pembeli Azwan, juga mengimbau untuk membudayakan diri berbelanja di pasar resmi, karena berbelanja di pasar tidak resmi banyak mudarat salahsatunya terhadap ketertiban lalu lintas, kemudian higienitasnya tidak baik dalam rangka melakukan pembinaan dan banyak terjadi pungutan liar dilakukan oknum tak bertanggungjawab.(her)

Segera Siapkan Administrasi Lelang BENGKALIS (HR)-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Bengkalis Arianto mengingatkan, agar setiap perangkat segera mempersiapkan administrasi untuk pengadaan barang/ jasa yang akan dilelang. Sesuai laporan, proses verifikasi APBD Tahun 2018 sebagai tindak lanjut evalusi Pemerintah Provinsi Riau selesai hari ini. Segera disiapkan segala administrasi untuk lelang dari sekarang dan segera sampaikan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Arianto yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ini mengatakan hal itu ketika memimpin apel gabungan, Senin

(8/1). Seperti biasa, apel gabungan yang juga merupakan apel gabungan pertama di tahun 2018 ini, dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Bengkalis.

Arianto juga mengingatkan, agar PD dan ULP senantiasa berkoordinasi dengan baik, sehingga proses lelang kegiatan tahun 2018 dapat dilaksanakan secepatnya. Jangan menunggu menjelang akhir tahun. Lebihlebih untuk kegiatan yang pengerjaannya memerlukan waktu lama.

“Kalau ada persoalan, jangan saling lempar tanggungjawab. Misalnya ULP menyalahkan PD atau PD menya-

lahkan ULP. Keduanya harus bekerja sama. Apabila ada berkas yang disampaikan tidak lengkap, ULP segera memberi tahu.

Begitu juga PD, kalau berkasnya kurang lengkap, lekas perbaiki.

Intinya saling berkomunikasi dan koordinasi,” imbuh Arianto.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bustamy HY membenarkan jika verifikasi APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2018, selesai hari ini.

“Hari ini selesai,’ jawab Bustami ketika menjawab pertanyaan Arianto dari atas podium saat memberikan arahan pada apel gabung tersebut.(man)

an armada yang terbatas.

Saat ini DLHK sudah menambah sekitar 26 unit kendaraan operasional pengangkut dengan rincian 13 unit untuk zona I dan sisanya untuk zona II. "Penambahan unit ini atas dasar kepercayaan saja dengan pihak ketiga, karena sekarang anggarannya kan belum ada," tandasnya.

Seperti diketahui sejak bergulirnya wacana Pemko Pekanbaru melakukan swastanisasi sampah kepada pihak ketiga, berbagai sorotan dan kritikan disampaikan kalangan masyarakat termasuk dari Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan dan Pengamat Kebijakan Publik, Saiman Pakpahan. Secara garis besar keduanya menyebut, kalau swastanisasi sampah tetap dilakukan, Pemko Pekanbaru diibaratkan seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama.

Sebab mereka menilai wacana swastanisasi sampah di Pekanbaru su-

dah pernah dilakukan pada tahun 2016 , diserahkan kepada PT MIG, sebagai pengelola namun gagal total. Pihak ketiga bukan malah menjadikan Kota Pekanbaru semakin bersih tapi justru sebaliknya. Selain masalah diatas swastanisasi sampah yang dilakukan waktu itu juga memunculkan masalah lain yang lebih menyakitkan karena terjadi penunggakan pembayaran beberapa bulan gaji petugas kebersihan.

Waktu itu pula kantor wako beberapa kali didatangi petugas kebersihan yang melakukan aksi demo bahkan sempat membuang satu truk sampah di pintu masuk kantor wako sebagai ungkapan kemarahan dan kekesalan mereka. Bukan hanya itu peristiwa miris juga terjadi yakni dicopotnya jabatan seorang Kepala Dinas Kebersihan Pekanbaru (DKP) yang waktu itu dipegang oleh Edwin Supradana.(her)

Kepala ...

IA menyebut, untuk swastanisasi sampah yang bakal dilakukan semua tergantung ULP. Sebab pihaknya sudah menyerahkan seluruh persyaratan lelang dan lain hal yang berkaitan dengan itu ke ULP. "Tergantung ULP, seluruh persyaratan lelang sudah diserahkan ke ULP. Saya ingin selambat-lambatnya awal Bulan Maret 2018 sudah jalan (swastanisasi sampah). Tapi semua tergantung ULP, kita sudah serahkan semua, bahan, termasuk RAB. Bahkan ULP ada memberikan suratbke DLHK meminta untuk rekkmendasi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Sekarang tergantung ULP, kalau ULP cepat lelang kan cepat bisa dilakukan," kata Zulfikri.

Dijelaskannya, selama dua bulan, Januari dan Februari, sebelum adanya penetapan pemenang lelang, untuk permasalahan sampah masih dikelola DLHK deng-

n Dari Hal. 9

Siak

16

RABU 10 Januari 2018

Negeri Istana advertorial

Kronologis Terbakarnya Bagian Tengah Istana Siak SIAK (HR) (HR)-Kebakaran terjadi di bagian tengah Istana Siak Sri Indrapura, Senin (8/ 1) sekitar pukul 15.10 WIB. Kebakaran ini diduga sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan cara membakar di bagian tengah istana menggunakan BBM yang ditarok di dalam botol air mineral.

Demikian disampaikan Kapolres Siak AKBP Barliansyah kemarin. Dikatakan Kapolres, akibat kejadian itu, kain yang dikenakan dua patung replika pengawal Sultan dan gorden warna merah berukuran besar rusak terbakar.

"Ini dilakukan dengan sengaja oleh orang tak dikenal.

Diduga, dibakar menggunakan bahan bakar minyak yang ditarok di dalam botol air mineral," kata Kapolres Siak.

Di TKP, petugas juga menemukan barang bukti botol bekas air mineral ber-

ukuran sedang yang sudah terbakar separuh.

Dari hasil penjualan tiket masuk ke dalam istana, saat kejadian itu, ada sekitar 15 orang masuk ke dalan istana.

Sementara, 10 penjaga berada di seputaran istana.

Namun menurut Kapolres, tidak ada yang berada di TKP saat itu. "Memang ada CCTV di istana, sayangnya tidak menghadap ke objek yang terbakar," jelas Kapolres Siak.

Hingga berita ini dimuat, pihak kepolisian masih memburu pelaku pembakaran bagian tengah Istana. (adv)

HALUAN

RIAU/ADV

PETUGAS kepolisian saat berada di TKP.

Ketua DPRD Siak Berang SIAK (HR)-Istana Siak nyaris terbakar, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan berang. Bupati diminta lakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata Siak. Ketua DPRD Siak menilai, pengawasan di dalam istana Siak selama ini lemah.

Dia mengatakan, Istana Siak ini

HALUAN

bukan lapangan bola, dari sudut mana saja orang bisa masuk. "Selama ini saya diam saja melihat kinerja OPD di Siak ini. Tapi dengan kejadian ini, tidak mungkin saya biarkan begitu saja. Ini adalah urat nadi Kabupaten Siak. Kalau tidak ada Istana Siak ini, apalagi yang kita

RIAU/ADV

KEBAKARAN di dalam Istana Siak.

banggakan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Istana Siak ini sudah silih berganti orang mengurusnya, tapi tidak pernah terjadi seperti ini.

Menurutnya, ini adalah kelalaian dan ia minta kepada Bupati Siak, agar mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata yang dianggapnya lemah di dalam bekerja. "Istana Siak ini bukan milik masyarakat Siak saja, melainkan istana ini merupakan situs budaya nasional yang harus kita jaga secara bersama sama," terangnya.

Terkait masalah CCTV yang ada di dalam Istana Siak, Ketua DPRD Siak mengaku, selama ini Dinas Pariwisata Siak tidak pernah mengajukan anggaran dalam APBD Siak untuk perbaikan CCTV yang dalam Istana Siak. Oleh sebab itu, terkait anggaran perbaikan CCTV, Ketua DPRD Siak minta kepada Dinas Pariwisata jangan asal bicara.

"Pernah tidak selama ini Dinas Pariwisata Siak mengajukan anggaran untuk CCTV dan alat kebakaran dalam Istana Siak. Tak pernah," tanya Indra berang.

Ia mengaku, kalau ada anggaran untuk perbaikan Istana Siak diajukan oleh OPD, pasti dewan setujui, karena Istana Siak sumber adalah kas daerah.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Siak minta kepada pihak penegak hukum agar segera mengusut kejadian ini dengan tuntas. "Kita berharap pelaku pembakaran ini segera ditangkap," tegasnya. (adv/fan)

Penjagaan Istana Siak Diperketat SIAK (HR)-Terkait aksi pembakaran dalam Istana Siak yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, Bupati Siak Drs H Syamsuar, MSi akui penjagaan dalam Istana Siak lalai. Untuk ia mengadakan evaluasi terhadap penjagaan Istana Siak tersebut ke depannya.

"Kita sudah buat SOP baru. Penjagaan diperketat. Tiket masuk istana tidak lagi dijual di pos, tapi akan ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan," jelasnya.

Tidak hanya itu, SOP baru nantinya, petupas yang menjaga

HALUAN

H A LLU UA N N

RIAU/ADV

R I A U/F AN U/FA

TAMP AK Istana Siak ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara selama TAMPAK liburan akhir tahun 2017. yang datang ini juga membuat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan. Dinas yang berhasil mendongkrak PAD salah satunya dari sektor pariwisata.

"Saya mengharapkan, di tahun 2018 ini kepada semua OPD untuk bekerja keras, dalam rangka meningkatkan PAD, sehingga anggaran kita terus mengalami peningkatan," kata Sekda.

Selain itu juga, lanjut Tengku Said Hamzah,

tahun 2018 ini Pemkab Siak tidak ada devisit (kekurangan) anggaran atau terhutang, tidak seperti tahun lalu lalu.

Bahkan untuk gaji honor tahun ini tidak ada lagi dibawah Rp1 juta. “Untuk gaji bulan Januari sudah bisa dibayarkan karena uangnya sudah ada, untuk itu segera siapkan segala urusan administrasinya,� sebut dia.

Selanjutnya, Sekda juga mengingatkan tahun ini adalah tahun politik,

pelakunya masuk ke dalam istana mengunakan sepatu. Kalau orang Siak, masuk ke dalam istana, pasti dia buka sepatu.

"Ini aset nasional, bukan aset Siak saja. Siak ini sudah ditunjuk sebagai kabupaten pusaka. Jadi jika ada orang yang ingin membakar Istana Siak ini, itu mungkin orang tak waras saja," katanya.

Oleh sebab itu, ia mendesak kepada pihak kepolisian agar secepatnya menangkap pelakunya dan dihukum dengan seberat-beratnya. (adv/fan)

BUP ATI Siak, Drs H Syamsuar meninjau kebakaran yang terjadi dalam Istana Siak.

BUPA

Liburan Akhir Tahun, 185 Ribu Wisatawan Datang ke Istana Siak SIAK (HR)-Objek wisata di Kabupaten Siak ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara selama liburan akhir tahun 2017 yang juga bertepatan dengan libur anak sekolah. Tercatat pengunjung yang masuk ke Istana Siak berjumlah, sekitar 185 ribu orang.

"Saat libur kemarin, sayo tengok Siak ni dah macam Jakarta, karena macet, ini bertambahnya jumlah pengunjung yang datang ke kota Istana,� ujar Sekda Kabupaten Siak, Tengku Said Hamzah saat apel bersama di halaman Kantor Bupati Siak, kemarin.

Tidak hanya di Kota Siak saja, para pengunjung juga memadati objek wisata lainnya di Kabupaten Siak. Seperti Tasik Naga Sakti yang ada di Kecamatan Pusako, serta daerah Minas dan Kandis. Kurang lebih jumlahnya sekitar 285 ribu wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Siak.

Ditambahkannya, ramainya wisatawan

istana akan dibantu Satpol PP. Dan setiap pengunjung yang masuk ke istana akan diperiksa.

Lebih lanjut Bupati Siak mengatakan, terkait adanya percobaan ingin membakar Istana Siak tersebut, ia juga tidak habis pikir, apakah orangnya waras atau tidak.

"Kalau orang waras, apa manfaatnya bagi dia membakar Istana Siak ini," ujarnya balikbertanya.

Bupati Siak menduga, orang yng ingin membakar Istana Siak kemungkinan berasal dari luar Siak. Sebab saksi mata melihat

kepada seluruh ASN dan honorer untuk tidak terlibat dalam aktifis Pilkada tersebut, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Siak itu mengharapkan, agar seluruh arsip dan dokumen anggaran tahun 2017 dapat dibenahi untuk laporan pemeriksaan dari BPK RI, karena Badan Pemeriksa Keuangan itu akan mengaudit pada Januari ini. (fan)

Diduga Semenisasi di Kampung Bukit Harapan Asal Jadi SIAK (HR)-Warga Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, kini menyoroti kwalitas pembangunan jalan yang terletak di Jalan Sejahtera dan di Jalan Selamat. Pasalnya, baru dibangun beberapa bulan, pembangunan semenisasi jalan tersebut sangat buruk dan jauh dari kata layak dan harapan.

Beberapa warga Kampung Bukit Harapan, yang ditemui awak media mengatakan, jalan tersebut sebenarnya baru saja dibangun melalui program Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Memang, pembangunnya semenisasi tersebur melibatkan warga setempat.

Awalnya warga di Jalan Sejahtera merasa senang dan gembira menyambut program dari Presiden Jokowi ini. Belakangan mereka menyayangkan karena pembangunan terkesan dilakukan asal jadi, tidak memperhatikan kwalitasnya.

"Lihat saja sekarang,

HALUANN

RIAU/DRC

SALAH satu bentuk seminisasi di Jalan Sejahtera Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Kerinci, Kanan Kabupaten Siak. hampir semua ruas jalan semenisasi sudah retak dan mengelupas di berbagai titik. Di tempat lain pun sama banyak yang rusak," ungkap salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya itu kemarin.

Menurutnya, warga sangat berharap agar masalah ini dapat dicarikan solusi terbaiknya. "Kami hanya berharap jalan yang baru dibangun ini agar dibenahi segera. Agar masyarakat setempat dapat menikmati jalan cor ini lebih lama," ujarnya menambahkan.

Ia juga menyebutkan

agar aparat terkait segera mengambil tindakan tegas, jika penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fasilitas masyarakat, justru dilakukan asalasalan.

Sementara itu Penghulu Kampung Bukit Harapan, hingga kini belum dapat dikonfirmasi. Upaya untuk menemui yang bersangkutan selalu gagal, baik di kantor maupun di kediamannya.

Warga setempat pun berharap agar pihak terkait memeriksa dan mengaudit keuangan Kampung Bukit Harapan tersebut. (drc)