Haluanriau 2018 01 18

Harian Umum

KAMIS n

Koran Lokal Terbaik

18 Januari 2018 | 1 Rajab 1439 H

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

EDISI : No 14/01 Tahun Ke-18

di Indonesia

HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

MASIH ADA CAKADA BELUM SERAHKAN TANDA TERIMA LHKPN

4 Bapaslon Lolos Tes Kesehatan n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Riau yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 dipastikan telah memenuhi syarat kesehatan.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Provinsi Riau kini tengah menunggu beberapa ba-

paslon menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Dikatakan Komisioner KPU Riau, Ilham M Yasir, proses pemeriksaan kesehatan dilakukan tim yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Pemeriksaan dilakukan selama dua hari pada 12-

13 Januari 2018 kemarin.

"Tadi malam, sudah kami buka (hasil pemeriksaan kesehatan yang diserahkan tim pemeriksa kesehatan), dan langsung diplenokan. Hasilnya, keempat pasangan calon memenuhi syarat untuk bidang kesehatan," ungkap Ilham M Yasir seraya mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan itu telah disampaikan ke masing-masing

bapaslon, Rabu (17/1).

Diterangkan Ilham, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kali ini, ada teknis terbaru dalam pemeriksaan kesehatan. Di mana, pemeriksaan kesehatan digabung semuanya menjadi satu, dan dipusatkan di Rumah Sakit Umum (RSUD) Arifin A c h mad Pe-

kanbaru.

"Kalau ada satu poin tidak lolos, maka akan menggugurkan keseluruhan tes tersebut, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tapi hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan diputuskan keempat bapaslon dinyatakan sehat jasmani dan rohani," tegas Ilham.

Lebih lanjut Ilham me-

ngatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses kelengkapan administrasi bapaslon, termasuk tanda terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). para bakal calon masih ada yang belum menyerahkan ke KPU tanda terima. Menurut Ilham, masih ada waktu

4 Bapaslon..

n Hal. 7

Idrus Janji Percepat Penurunan Angka Kemiskinan JAKARTA (HR)-Menteri Sosial Idrus Marham berjanji akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ini resmi menduduki jabatan Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Idrus mengatakan, dirinya mengapresiasi capaian yang selama ini telah hasilkan oleh Khofifah.

Salah satunya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

"Memang satu prestasi yang sudah dicapai (Khofifah) dalam

Idrus ..

REKAM JEJAK IDRUS MARHAM PENDIDIKAN: n Alumni Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar n Peraih doktor ilmu politik dari UGM. KARIR POLITIK: n Tahun 1992 wakil sekretaris Bappilu Golkar n Tahun 1997 anggota MPR utusan golongan. n Sejak tahun 1999 anggota DPR RI dari Partai Golkar. n Juni 2011 mundur dari DPR n Juni 2011 Sekjen DPP Golkar. n Sekjen DPP Golkar 3 Ketum (Aburizal Bakrie, Setya Novanto, dan Airlangga Hartarto) n 17 Januari 2018 Menteri Sosial Kabinet Joko Widodo

n Hal. 7

IDRUS Marham didampingi istrinya Ridho Ekasari menerima ucapan selamat dari Presiden Jokowi atas pelantikannya sebagai Mensos, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) pagi.

Istana 'Dikelilingi'

SIDANG KORUPSI DAN TPPU ANGGARAN BAPPEDA ROHIL

para Jenderal Wan Amir Firdaus Divonis 2 Tahun JAKARTA (HR)-Presiden Joko Widodo melantik empat pejabat negara yaitu Idrus Marham, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Yang mengejutkan adalah nama Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI ternyata diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki serta Agum Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengisi posisi almarhum Hasyim Muzadi yang meninggal Maret 2017.

Penunjukan Moeldoko patut disimak karena jenderal purnawirawan TNI AD ini sudah beberapa tahun hilang

Istana ..

n Hal. 7

HALUAN

RIAU/DODI

MANT AN Kepala Bappeda Rohil Wan Amir Firdaus MANTAN mendengar vonis perkara korupsi penyimpangan anggaran Bappeda Rohil tahun 2008-2011, di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Rabu (17/1) malam.

PEKANBARU (HR)-Meski dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara penyimpangan anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2008-2011, Wan Amir Firdaus hanya divonis 2 tahun penjara. Meskipun dalam pengambilan keputusan, salah seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim lainnya.

Adanya dissenting opinion tersebut terkait penerapan dakwaan yang dijeratkan kepada mantan Kepala Badam Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Wan ..

n Hal. 7

Celah Honorer Diangkat jadi ASN Terbuka

JAKARTA (HR)- Sinyal positif bagi tenaga honorer yang bekerja di institusi pemerintah. Pasalnya, celah mereka untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara terbuka lebar.

Namun, celah itu baru ada manakala dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Salah satu poin yang direvisi adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi

atau lembaga pemerintah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto setelah menerima Forum Asosiasi Honorer di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Selasa (16/1).

Karena menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sudah sewajarnya para tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun

Celah ..

n Hal. 7

RIAU RAWAN POLITIK UANG

Bawaslu dan KPU Diminta Perketat Pengawasan PEKANBARU DAN SEKITARNYA

JAKARTA (HR)- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menilai praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bisa menjadi kanker bagi demokrasi. Karena itu pihak KPU dan Bawaslu di minta memperketat pengawasan. “Saya pribadi menilai politik uang ini bisa menjadi kanker buat demokrasi dan menjadi embrio terjadinya korupsi,� uja Zainudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Penilaiannya itu disampaikannya menanggapi per-

Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.

SUBUH 05:01

ZUHUR 12:27

ASHAR 15:51

MAGRIB 18:30

.riaumandiri.co

ISYA 19:42

Haluan Riau

haluan_riau

kiraan berulangnya potensi politik uang dalam Pilkada Serentak 2018 ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, lima

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

daerah yang diperkirakan rawan politik uang adalah Provinsi Sumatera Utara,

Bawaslu ..

n Hal. 7

Zona Riau

2

KAMIS 18 Januari 2018

REPLANTING SAWIT

PemprovMasihData39.000HaKebunSawit n LAPORAN: RENNY RAHAYU

Liputan Pekanbaru

PEKANBARUPEKANBARU-Seiring masuknya Riau sebagai salah satu provinsi yang perkebunan sawitnya akan direplanting, saat ini Pemprov Riau tengah melakukan pendataan terhadap 39 ribu kebun sawit.

“Direncanakan 39.000 kebun masyarakat akan direplanting, namun masih dalam pendataan.

Apabila sudah dipastikan lahan tersebut siap, barulah kita lakukan peremajaan,”ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Ferry HC, Rabu (17/1).

Dari 39 ribu hektare yang akan diremajakan juga dilakukan verifikasi vaktual, dan dipastikan memiliki keabsahan sesuai syarat yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan,

pemerintah mengalokasikan dana sawit sebesar Rp5 triliun untuk peremajaan perkebunan sawit rakyat.

Dana itu akan disalurkan ke 75 kabupaten yang masuk dalam 20 provinsi prioritas dengan luas tanam 185.000 ha.

Masing masing petani pengelola perkebunan rakyat di 20 provinsi tersebut akan menerima dana Rp25 juta per hektare.

Untuk mendapatkan itu, pemerintah membuat ketentuan bahwa tiap petani boleh memperoleh jatah untuk 1-2 hektare untuk 2018 ,”pungkasnya. ***

HALUAN

Gubri Wajibkan Perusahaan Terapkan K3

PT PSPI Diduga Rampas Tanah Ulayat Desa Siabu PEKANBARU (HR)-PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) diduga rampas tanah ulayat Datuk Rajo Melayu Tigo Koto Sebelimbing di Kampung Pertemuan Desa Siabu, Kampar. Masyarakat meminta agar dilakukan pemetaan ulang untuk memperjelas tata batas lahan.

Konflik bermula dari protes Datuk Rajo Melayu yang tanahnya 1.561 ha dirampas perusahaan HTI dengan menanami Akasia. Pada 12 Juni 2015, PT PSPI menyerahkan 1.000 ha kepada Datuk Rajo Melayu dan anak kemenakannya yang diikat perjanjian.

Kesepakatan kembali dipersoalkan karena tidak terealisasi.

Saripudin Datuk Rajo Melayu melalui Kuasa Hukumnya, Hotland Simanjuntak, meminta kesepakatan itu dipetakan ulang. Ini bertujuan untuk melindungi hak ulayat.

“Dalam perjanjian, peru-

RIAU/NUR

KAR YAWAN RAPP foto bersama Gubernur Riau, Andi Rachman usai upacara Bulan K3 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, KARY Senin (17/1)

PEKANBARU (HR)-Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diterapkan di lingkungan kerja.

K3 merupakan kunci utama mendorong produktivitas dan kenyamanan dalam bekerja.

Andi mengatakan bidang ketenagakerjaan tak terpisahkan dari pembangunan masyarakat yang mendukung prioritas program tersebut naik secara langsung maupun tidak langsung.

“Program tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan setiap pelaksanaan pemba-

sahaan akan membangun tanaman kehidupan untuk kesejahteraan anak kemenakan,” ujar Hotland, Rabu (17/1).

Dikatakannya, dari 1.000 ha yang disepakati masih tersisa 561 ha berada di konsesi PT PSPI. “Objek perjanjian kerjasama berada di Kampung Pertemuan Desa Siabu Kecamatan Salo. Posisi 561 ha itu tidak jelas. Ini dikarenakan perusahaan tidak memperjelas tata batas lahan kesepakatan. Sehingga perlu pemetaan ulang,” pintanya.

Dalam kesempatan, Hotland mengingatkan perusahaan untuk mengingat kembali Putusan MK yang mempertegas pengakuan terhadap hutan adat. “Hutan adat bukan hutan negara. Karena itu, hutan adat Datuk Rajo Melayu tidak bisa diambil begitu saja hanya dengan dalih perizinan konsesi,” pungkas Hotland Simanjuntak.(dod)

ngunan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja,” kata Andi Rachman saat menjadi inspektur upacara Bulan K3 Nasional Tahun 2017 dan membacakan sambutan Menteri Tenaga Kerja RI, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (17/1).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang keselamatan kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat.

Tujuan K3 tidak hanya untuk memberi perlindungan

kepada tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi, sehingga dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

“Perusahaan harus mematuhi K3. Tujuan perlindungan K3 dapat terlaksana apabila seluruh unsur di perusahaan bersama-sama berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja,” tuturnya.

Dalam upacara tersebut, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) turut hadir. Perwakilan management RAPP, Elwan Jumandri mengatakan perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Kerinci peduli dengan K3 yang dibuktikan dengan pelatihan ahli K3 umum lebih dari 400 karyawan.

“Saat ini jumlah kecelakaan kerja di RAPP sudah menerapkan K3 di seluruh wilayah operasional dan beberapa kali mendapatkan penghargaan K3,” tutupnya. (nur)

Diskes Riau Simulasi Layanan Hantar Laka Lantas PEKANBARU (HR)-Dinas Kesehatan Riau melaksanakan simulasi operasional layanan hantar kecelakaan ambu-

lance PSC (Public Safety Center) 119 sebelum di launching pada Rakerkesda Februari 2018.

Simulasi dilaksana-

DIBUTUHKAN SEGERA Sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai :

1. STAFF ACOUNTING 2. SEKRETARIS 3. PEMASARAN Dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun (1, 3,) khusus Sekretaris (2) wanita, 2. Jujur, ramah, loyal, aktif, dinamis, kreatif dan disiplin (1,2,3,) 3. Minimal lulusan SMA/SMK, DIII, S1 semua jurusan (1,2,3,) 4. Menguasai komputer, minimal Microsoft Office, Microsoft Excel) (1,2,3,) 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh tim (1,2,3,) 6. Mempunyai kendaraan sendiri (1,2,3,) 7. Lebih diutamakan yang berpengalaman di bidangnya (1,2,), khusus pemasaran (3) lebih diutamakan yang berpengalaman Sales Marketing.

Kirimkan atau antar lamaran Anda ke :

Jl. Tuanku Tambusai No. 7 (Gedung Haluan Riau) Pekanbaru 28282 Riau Up. HRD HP 0821 7222 5899

kan di beberapa area diantaranya Sekretariat PSC di Dinkes, jalan Cut Nyak Dien tepatnya antara kantor gubernur Riau dengan Pustaka Soeman HS, serta RS Petala Bumi.

Simulasi yang berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja di Jalan Cut Nyak Dien berjalan dengan lancar.

Dimana penanganan yang dilakukan tim PSC cukup membantu korban lama lantas, karena diambil tindakan darurat di lokasi kejadian.

Dalam kesempatan itu, tim PSC 119 juga mendapat pengarahan dari petugas Laka Lantas Polresta Pekanbaru yang disampaikan Kasubnit Laka Lantas, Ipda Irsan Effendi, mengenai penanganan korban di lokasi kejadian.

Layanan PSC 119 ini upaya Diskes Riau dalam meningkatkan layanan

kesehatan korban Laka Lantas di Pekanbaru. Untuk mendapatkan layanan ini masyarakat cukup menghubungi nomor 119.

Kepala Diskes Riau, Mimi Nazir, menyampaikan simulasi ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa saat ini sudah ada pelayanan laka lantas di Diskes Riau. Untuk layanan PSC 119 sendiri, sebut Mimi, Diskes Riau menyediakan empat mobil ambulance dan bekerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Pekanbaru, apabila ada pasien yang diantar oleh PSC dapat dilayani sesuai dengan prosedur medis.

“Kalau untuk tim medis di PSC 119 kita siapkan 18 petugas meliputi dokter, perawat dan supir ambulance. Dan untuk biaya penangan PSC, selama korban masyarakat Riau biaya gratis ditanggung APBD

Riau. Namun setelah di rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS,” terangnya.

Untuk anggaran yang disediakan di layanan PSC 119, sebesar Rp1,6 miliar untuk anggaran satu tahun, meliputi pembiayaan operasional, peralatan dan honor petugas.

Sedangkan untuk cakupan penangan PSC 119, saat ini masih menangani korban laka lantas di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Namun tidak menutup kemungkinan PSC akan merambah ke seluruh daerah dan itu tergantung dengan kabupaten/kota.

“Tapi kalau kabupaten/kota sudah ada layanan PSC 119, maka kita tinggal sinkronis a s i k a n p ena n g a n a n nya. Kita juga nanti akan ikut sertakan Puskesmas yang ada,” ujarnya.(ckc)

Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Telepon: (0761) 8401800

HOTEL

HOTEL

BINTANG LIMA - Restaurant - Meeting Room - Cafe Jl. Tenku Umar No. 18 A-B Pekanbaru - Riau.

Telp (0761) 24115. Fax (0761)34203. email: hotel.bintanglima@yahoo.co.id

AKASIA Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau Pekanbaru 28292, Riau Telp. 0761-860988, Fax.0761-860999

Jl. Samratulangi No. 45 Pekanbaru Telp.

(0761) 32080, 33461 Fax. (0761) 31870

Gedung Plaza The Central Lantai 3 Jl. Ahmad Yani No. 43 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7870 200 Fax. 0761-78702001 www.ameerahotelpekanbaru.com

Jl. Kuantan Raya No.120 Telp. (0761) 46883 - 46884 Fax . (0761) 46884 Pekanbaru

LIDO Jl. Nangka No. 124 A - B Telp. +62 761 21288 Pekanbaru - Riau

Jl. Sudirman No. 419B Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 862 872

HOME STAY Taman Sari Syariah Room Fasilitas: - Bed, AC, TV LED - Kamar mandi di dalam - Shower - Free Wi-fi 24 jam

Promo Rp. 100. 000,semua type kamar Homestay a (Airport 5 menit sampai) Jl. Arifin Achmad No.8 Pekanbaru Telp. 0761 - 857007 Fax. 0761 - 856667 email : reenhotel12@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Taman Sari No. 35 Pekanbaru Telp. (0761) 853249 HP. 0812 7609 485

R.M P ANT AI P AUH PANT ANTAI PA RUMAH MAKAN KHAS PARIAMAN SPESIFIK GULAI KEPALA IKAN KAKAP Jl. Arifin Achmad, Pekanbaru HP 0823 8823 5700, 0852 7106 4836

Riau Bisnis

KAMIS 18 Januari 2018

3

Penyebab Pajero Sport Rakitan Lokal Lebih Mahal JAKART A (HR) JAKARTA (HR)-PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan dua varian baru Mitsubishi Pajero Sport yakni new Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT. Varian baru rakitan lokal ini justru harganya lebih mahal dari versi sebelumnya.

PT MMKSI baru saja meluncurkan SUV anyarnya, New Pajero Sport Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT yang dirakit lokal di pabrik Bekasi, Jawa Barat. Namun varian baru rakitan lokal ini justru mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya yang masih CBU (Completely Built Up). Perbedaan harganya mencapai Rp4 juta.

"Sedikit (penambahan) tapi nilainya tinggi.

Dari sisi appearance makin bagus, kemewahannya juga. Ibaratnya udah mirip sama Dakar lah tapi beda di engine. Sebelumnya tidak pake jok kulit, velg kecil, tidak ada rear spoiler juga," kata Director of Sales & Marketing Division

MMKSI Iwan Kuncoro di Mal Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (17/1).

Harga yang lebih mahal ini sebanding dengan beberapa penambahan yang diaplikasikan. Di antaranya Exceed 4x2 AT kini menggunakan velg lebih besar yang berukuran 18 inci. Sebelumnya tipe Exceed 4x2 AT memakai pelek berukuran 16 inci.

Lalu joknya juga diganti dengan jok kulit (leather seat). Selain itu, mobil yang tampilannya mirip Dakar ini sudah dibekali rear spoiler.

Tiga penambahan tersebut yang membuat Mitsubishi menaikkan harga Pajero Sport Exceed 4x2 AT menjadi Rp467 juta atau naik Rp4 juta dari sebelumnya. (l6c)

U11 Eyes, Smartphone Teranyar HTC untuk Pencinta Selfie SHENZHEN (HR)-HTC secara resmi memperkenalkan flagship smartphone teranyarnya, U11 Eyes. Berbeda dengan seri flagship yang ada sebelumnya, smartphone HTC dikhususkan untuk para pencinta selfie (swafoto).

Secara desain, U11 Eyes mengusung penyegaran bentuk fisik, yakni dibalut dengan material metal berwarna merah mengkilap pada bagian kover belakangnya.

Smartphone hadir dengan kamera depan ganda masing-masing 5MP yang mampu membidik foto selfie lebih tajam. Kedua lensa dibekali dengan fitur Depth of Field yang bisa menghasilkan efek blur (bokeh) pada objek swafoto.

Dilansir dari Mirror, Rabu (17/1), HTC U11 Eyes juga dilengkapi kamera utama dengan resolusi 12MP. Untuk spesifikasi, smartphone dipersenjatai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 652 dan diperkuat dengan baterai berkapasitas 3.930mAh. Lebih lanjut, smartphone dengan layar 6 inci ini juga dilengkapi fitur pemindaian wajah (face unlock) seperti yang ada di Samsung Galaxy Note 8 dan iPhone X. Smartphone juga diklaim tahan debu dan air.

HTC mengklaim, fitur pemindaian wajah U11 Eyes dapat bekerja dengan cepat layaknya fitur FaceID di iPhone X. Pasalnya, kamera depan U11 Eyes memiliki algoritma khusus yang bisa mengenali banyak titik wajah manusia dengan mudah.

"Fitur ini bisa mengenali wajah penggunanya sekali pun mereka menggunakan kacamata hitam atau masker penutup muka," tulis HTC dalam keterangan resminya.

Menariknya, U11 Eyes merupakan smartphone yang bisa diremas. Dalam arti, fitur ini memungkinkan pengguna bisa membuka semua jenis aplikasi hanya dengan meremasnya.

"Hanya perlu meremas smartphone dengan halus, pengguna bisa membuka aplikasi apa pun, membuka voice assistant, dan masih banyak lagi," kata HTC. Untuk ketersediaan, HTC U11 Eyes kini tersedia di wilayah Tiongkok dalam tiga varian warna: Solar Red, Amazing Silver, dan Ceramic Black. Ia dibanderol seharga Rp 6,6 jutaan. Belum diungkap kapan smartphone ini bakal melenggang ke Indonesia. (l6c)

MITSUBISHI Indonesia rilis New Pajero Sport Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT.

Jangan Sembarangan Meninggikan Shockbreaker

JAKARTA (HR)-Mengubah spesifikasi sepeda motor dari model standar, pasti sudah menjadi hal biasa bagi para bikers yang memiliki hobi modifikasi motor.

Salah satunya meninggikan shockbreaker motor. Hal itu sebenarnya sangat berbahaya dan bisa berdampak fatal bagi pengendara sendiri.

"Bisa oleng motornya, tidak stabil dan bisa bikin patah shock-nya," kata Ujang, pemilik Bengkel Ujang Jaya

Motor saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/1).

Tapi meski berbahaya, Ujang mengaku masih banyak orang yang meminta untuk meninggikan shockbreaker motornya hanya untuk gaya-gayaan.

"Kebanyakan memang untuk modif, tapi saya saranin diganti dengan shock bawaan aja yang lebih tinggi. Misalnya motor Mio shocknya diganti sama yang Beat punya, kan itu agak lebih tinggi," paparnya.

Selain akan menyebabkan patah, menggunakan peninggi shockbreaker tambahan juga akan mengurangi kenyamanan saat berkendara, motor terasa oleng terlebih ketika berbelok.

"Bahaya kalau sudah begitu kan, bisa-bisa celaka," pungkas Ujang.

Bagi Anda pencinta roda dua, tentu melihat motor sport dengan suspensi upside down menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan, tidak jarang orang mempertimbangkan membeli motor dengan melihat jenis suspensi yang digunakan. Bahkan, Honda CRF150L yang baru diluncurkan juga mengadopsi suspensi upside down.

Nah, sebelum Anda memutuskan memilih motor berdasarkan jenis suspensi, Liputan6.com akan menjelaskan perbedaan kedua suspensi tersebut.

Seperti namanya, sus-

pensi upside down mewakili pemasangan suspensi yang dibalik. Namun, tidak sesederhana itu. Dijelaskan Motorcyclist Magazine, pada suspensi konvensional, bagian batang chrome (stanchion) berada di bagian atas dan dijepit oleh triple clamp, dan batang yang lebih besar (female/slider) berada di bagian bawah. Adapun pada bagian upside down kebalikannya, bagian berdiameter besar (female/slider) di bagian atas, dan stanchion di bagian bawah.

Jadi, seberapa besar pengaruh perbedaan pemasangan tersebut? Jawabannya adalah kekakuan yang diberikan oleh masing-masing suspensi. Mengapa bisa demikian? Saat Anda bermanuver maupun melakukan pengereman, gaya terbesar yang diterima oleh suspensi berada di bawah jepitan triple clamp. Dan cara termu-

Meizu M6s Resmi Meluncur dengan RAM 3GB dan Kamera 16MP BEIJING (HR)-Mengawali 2018, Meizu meluncurkan smartphone terbarunya di China National Convention Center, Beijing pada Rabu (17/1).

Acara peluncuran smartphone terbaru Meizu ini diikuti ribuan tamu terdiri dari para fans Meizu, dealer, media dalam negeri dan luar negeri antara lain Eropa, Asia Tenggara dan beberapa lainnya. Bahkan para fans Meizu sudah antre sejak Rabu sore waktu setempat untuk menghadiri peluncuran tersebut.

Sebelum merilis smartphone terbarunya, Meizu pun

turut menampilkan band asal Tiongkok, Youband. Band tersebut mendapat sambutan meriah dari fans Meizu dan para tamu lainnya.

Seperti bocoran informasi yang sudah beredar, M6s merupakan smartphone pertama Meizu dengan rasio layar 18:9, dan memiliki fitur layar 5,7 inci.

Smartphone juga dilengkapi kamera depan 8MP dan kamera belakang 16 MP. Lebih lanjut, dapur pacu smartphone ini dilengkapi RAM 3GB, prosesor Exynos 5, dengan varian memori internal 32 dan 64 GB. Sementara, kapasitas baterai

smartphone tersebut ditopang baterai 3.000mAh. Untuk urusan antarmuka, smartphone dihias tampilan antarmuka versi teranyar besutan Meizu, Flyme 6. Adapun Meizu juga memberikan pilihan warna beragam untuk smartphone terbarunya mulai dari hitam, putih, emas dan biru.

Terkait harga, smartphone dibanderol sebesar 999 yuan atau setara dengan Rp 2 jutaan. Smartphone ini sudah bisa dipesan di Tiongkok pada pukul 16.30 waktu setempat. Untuk penjualan, smartphone mulai dijual pada 20 Januari 2018.

Tak cuma smartphone, Meizu pun merilis earphone terbaru antara lain W40, K3003 dan SE 846. Kehadiran ketiga perangkat tersebut sesuai dengan konsistensi bisnis Meizu, mengingat perusahaan sebelumnya juga sempat membesut MP3 player sebelum Meizu sebelumnya juga dilaporkan menggarap smartphone teranyar dengan layar 4K, yakni Meizu Pro 7.

Mereka bekerja sama dengan Sony untuk kamera smartphone itu. Meizu Pro 7 memiliki kamera utama 12MP yang disokong oleh sensor IMX362 milik Sony.

Samsung Galaxy A8 Resmi Masuk Indonesia JAKARTA (HR)-Samsung pada hari ini merilis smartphone perdananya di tahun 2018, yakni Galaxy A8 dan Galaxy A8+.

Kedua smartphone kelas menengah ini hadir dengan desain bezeless alias Infinity Display. Desain Infinity Display sebelumnya pertama kali diperkenalkan Samsung pada seri flagshipnya, Galaxy S8 dan S8+ pada awal 2017 lalu.

Presiden Direktur Samsung Indonesia Jaehoon Kwon mengatakan, dari pertama kali dirilis Samsung pada 2015, varian seri Galaxy A menya-

dah untuk meningkatkan kekuatan di bagian tersebut adalah menjepit bagian suspensi dengan diameter terbesar, yaitu bagian slider.

Keuntungan lainnya, pada suspensi khusus upside down, bagian slider lebih panjang dibanding suspensi konvensional. Ini membuat bagian batang chrome (stanchion) pada upside down sedikit terekspos dibanding konvensional. Selain itu, suspensinya menjadi lebih kuat.

Namun, dengan kelebihannya, upside down memiliki kekurangannya sendiri.

Jika suspensi konvensional bocor, maka bocorannya akan meluber ke bagian samping dan mengenai slider. Adapun pada upside down, jika mengalami kebocoran maka oil yang keluar berisiko mengenai bagian kaliper rem. Oli juga akan jadi cepat habis ketika ada kebocoran karena "ditarik" gravitasi. (l6c)

sar kaum milenial. Menurut Kwon, Fitur-fitur Samsung Galaxy lini A dirasa bisa memenuhi kebutuhan kaum milenial.

"Seiring perkembangannya, pada 2018 milenial ingin lebih banyak lagi, baik dari segi desain maupun fitur. Oleh karenanya, Galaxy A8 dan A8+ hadir dengan desain premium Infinity Display seperti pada Galaxy S8 dan Note 8," kata Kwon di Jakarta, Rabu (17/1).

Kwon lebih lanjut mengatakan, Infinity Display memungkinkan layar smartphone lebih besar

dalam bodi yang kecil. "Dengan layar lebih besar, (perangkat ini) menjanjikan pengalaman sinematik yang lebih memuaskan," kata Kwon.

Tidak cuma pada desain, Samsung, kata Kwon, juga menghadirkan kamera yang kualitasnya serupa dengan flagship smartphone, terutama di bidang selfie.

Sekadar informasi, Galaxy A8 dan A8+ dilengkapi dengan teknologi dual front camera (kamera selfie ganda) yang dilengkapi kemampuan Live Focus dan aperture F1.7.

Galaxy A8 juga dibekali dengan asisten cerdas Bixby Vision, teknologi keamanan fingerprint, dan face recognition, serta sertifikat IP68 yang membuat smartphone tahan terhadap air.

Galaxy A8 hadir dengan layar 5,8 inci dan Galaxy A8+ memiliki layar 6 inci dengan desain Infinity Display. Dengan begitu, saat digenggam kedua smartphone ini tidak terasa besar, melainkan nyaman dalam satu genggaman tangan.

Dari sisi warna, Galaxy A8 dan Galaxy A8+ hadir

dalam tiga varian warna yakni Orchid Gray, Black, dan Gold.

Galaxy A8 (2018) hadir dengan desain khas smartphone premium Samsung, yakni Infinity Display. Sejumlah fitur yang biasanya dihadirkan Samsung pada perangkat premium dibenamkan pada kedua smartphone ini.

Misalnya saja, untuk urusan fotografi smartphone ini didukung dengan kamera ganda di depan dengan resolusi 16MP dan 8MP. Kedua kamera ini mampu bekerja secara

terpisah sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ada juga fitur Live Focus yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dengan efek bokeh.

Sementara kamera utama smartphone ini memiliki resolusi 16MP f/ 1.7. Samsung membenamkan teknologi video digital image stabilisation dan fitur hyperlapse.

Secara spesifikasi, keduanya menggunakan chipset Exynos 7885 octacore 2.2GHz Dual ditambah 1.6GHz. Baik Galaxy A8 dan Galaxy A8+ didukung dengan RAM 4GB. Akan tetapi, khusus untuk Galaxy

Smartphone tersebut diperkirakan memiliki chipset Helio X30 besutan MediaTek dan bodi titanium.

Meizu akan merilis tiga varian Pro 7. Pertama, model entry-level dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Smartphone ini dijual sekitar US$ 479.

Varian kedua memiliki RAM 6GB dan memori internal 128GB. Harga jualnya berkisar US$ 523 (Rp6,9 juta). Sementara yang terakhir merupakan model premium dengan RAM 8GB, memori internal 128GB, serta dijual seharga US$ 552 (Rp7,3 juta). (l6c)

A8+ ada opsi RAM 6GB. Memori internal yang ditawarkan memiliki dua opsi, yakni 32GB dan 64GB. Fitur Always On Display seperti seri Galaxy A sebelumnya juga dibenamkan di smartphone ini. Karena sudah mendukung Magnetic Secure Transmission (MST) dan Near Field Communication (NFC), keduanya dapat digunakan untuk pembayaran via Samsung Pay. Kedua perangkat ini juga merupakan model pertama dari seri Galaxy A yang mendukung penggunaan Samsung Gear VR. Saat rilis nanti, keduanya akan menjalankan Android 7.1.1. (l6c)

4

Gagasan

ISSN

KAMIS 18 Januari 2018

qT A J U K

HALUAN MEDIA GROUP

DITERBITKAN SEJAK : 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

PEMIMPIN UMUM

H Basrizal Koto CEO/DIREKTUR UTAMA

Zico Mardian Utama WAKIL PEMIMPIN UMUM

Sofialdi PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Doni Rahim PEMIMPIN PERUSAHAAN

Irman Sasrianto REDAKTUR PELAKSANA

Ridha M Haztil Direktur Haluan Media Group: H. Desfandri Majid. Direktur Umum dan Pengawasan Aset: Burhani Muchtar. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, Doni Rahim, Mohammad Moralis. Ombudsman: H. Hendri Mulya, SH. Penasehat Hukum: Alhendri Tanjung, SH, MH. Redaktur: Edwar Pasaribu, Fatmi Agustin, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati. Sekretaris Redaksi: Netu Okta Fera Staf Redaksi: Nurmadi, Renny Rahayu, Dodi Ferdian, Suherman, Nandra Piliang, Herman Jhoni, Supendi, Abdussalam, Sugianto, Tengku Harzuin, Suandri, Yusrizal, Andika (Fotografer).

Manajer Pracetak/Produksi: Zul Pramana S. Wk. Manajer Pracetak : Muharmi. Manajer TI & Web: Budhy Prasetyo. Wk. Manajer IT/Website/Online: Ivan Ihromi. Kepala Desain Grafis/Iklan: Alwin Hasan.

Kepala Perwakilan Daerah: Bengkalis/Meranti: Usman Malik, Inhu: Eka Buana Putra. Rokan Hulu: Agustian. Pelalawan:. Inhil: Ramli Agus. Kuansing: Hendra Wandi. Kampar: Ari Amrizal. Rokan Hilir: -. Siak: Effendi. Dumai: Parno Sali. Jakarta: Surya Irawan.

Sumatera Barat: Ismet Fanani.

Kepulauan Riau: Andi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Sabin Hartati (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa (Kuala Lumpur, Malaysia), Azim Muhammad Noer, Djumadi Ali (Singapura). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282.

REDAKSI menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, surat pembaca, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto.

Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

Manajer Pengembangan dan Promosi: Jefri Zein, Manajer Iklan: Alexander. Staf Iklan: Liza Fauziah.

Account Executive: Alimudin, Nursadik. Manajer Sirkulasi: Sahfari, Staf Sirkulasi: Agus Salim Harahap. Manager HRD/Umum Agus Salim Siregar. Staf Keuangan: Widya Ayuni, Jon Pendri. Staf Penagihan: Hendrik, Iklan & Sirkulasi: Hp 081275341055, 0813 65574027, 082380808035. Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta.

Telp. (021) 3161472-3161056.

Faks. (021) 3153878 dan 3915790.

Penerbit: PT MHR - Terdaftar sebagai anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/ 2002. Manajer Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius (Koordinator), Junaidi Koto, Rudi, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wido, Hendra Saputro. Dicetak oleh PT IKMR. Alamat Percetakan/Redaksi: Gedung Riau Pers, Jalan Tuanku Tambusai No 7 Pekanbaru, Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TARIF IKLAN Full Colour Black White Halaman Satu Advertorial Pengumuman Iklan Kreatif

Rp.40.000,-/mmk Rp.25.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk Rp.50.000,-/mmk Rp.20.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk

Bundling halaman satu Rp.80.000,-/mmk Bundling halaman dalam BW Rp.40.000,-/mmk Bundling halaman dalam FC Rp.60.000,-/mmk

Politik Uang dan Potensi Kerawanan dalam Pilkada 2018 BEBERAPA hari lalu Indonesia Corruption W a t c h (ICW) merilis, Riau termasuk dari lima d a e r a h yang diperkirakan DONI RAHIM r a w a n Pemimpin Redaksi politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Empat daerah lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur.

Kita sangat sepakat dengan apa yang diutarakan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, kemarin. Dia menilai praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bisa menjadi kanker bagi demokrasi.

Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang, umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan

pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.

Praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu, saat ini berkemungkinan besar semakin masif.

Dalam Pilkada Serentak 2018, selain politik uang, dua hal yang berpotensi menjadi kerawanan adalah penggunaan isu-isu SARA yang kian kelihatan dan kampaye hitam (black campaign) di media sosial.

Tiga kerawanan Pilkada di atas harus benar-benar menjadi catatan serius.

Untuk itu pihak KPU dan Bawaslu diminta memperketat pengawasan.

KPU dan Bawaslu juga dituntut mengeluarkan peraturan, termasuk sanksi terhadap kampanye negatif, isu

SARA dan media sosial.

Peran pengawasan juga harus dijalankan secara maksimal oleh pihak kepolisian.

Karenanya kepolisian dituntut men j a l a n k a n tugas dan f u n g s i n y a secara profesional dan mengedepankan sikap netralitas.

Tidak kalah pentingnya juga adalah peran masyarakat, khususnya dalam memerangi praktik politik uang. Ingatlah, pemimpin yang adil dan berintegritas itu hanya bisa lahir dari pemilihan yang jujur dan bersih.

Jangan ‘lacurkan’ hak demokrasi hanya untuk perut sejengkal. Jangan korbankan masa depan daerah dengan syahwat duit sesaat.***

Jaga Pilkada Tanpa Isu SARA I

NDONESIA adalah negara yang menganut sistem de mokrasi. Demokrasi dapat diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dampak positif dari demokrasi adalah rakyat dapat memilih pemimpin seusuai keinginannya. Dampak buruk dari demokrasi adalah orang jahat juga bisa menjadi pemimpin selama dia memiliki jumlah pendukung lebih banyak daripada calon yang lain.

Sehingga lahirlah pemimpin yang tidak bertanggung jawab, dan hanya memberi janji manis ketika kampanye.

Kalau sudah buta jabatan, apapun akan dilakukan, yang penting menang. Seperti menjual janji omong kosong ketika kampanye. Ada juga yang menjatuhkan lawan dengan cara mendiskriminasi, menjelek-jelekkan, dan memfitnah.

Sara adalah salah satu contoh yang sering terjadi di Indonesia.

Sara adalah tindakan yang menjatuhkan orang lain karena berbeda. Baik itu berbeda suku, ras, golongan, atau agama.

Dampak yang ditimbulkan dari sara begitu besar. Sara dapat membuat perpecahan antar kelompok, bahkan sampai menimbulkan permusuhan dan perperangan. Jika sudah terjadi perperangan, maka akan sulit diberhentikan. Sebagai bangsa yang memiliki beragam perbedaan, ada baiknya kita hidup berdampingan. Walaupun berbeda, kita tetap satu.

Jangan memilih pemimpin yang ketika pemilu saja sudah menjatuhkan orang lain. Menyebarkan berita HOAX kemana-mana demi menyingkirkan saingan. Mungkin, ketika sudah menjabat, banyak

OLEH : SULAIMAN RAHMAT rakyat akan dijatuhkan olehnya.

Pilih pemimpin yang mampu bersaing secara sehat. Itu menunjukkan bahwa pemikiran dia masih sehat. Layak dipilih menjadi pemimpin. Sebenarnya, pemimpin yang memiliki jiwa memimpin sudah dapat dilihat dari sebelum dia menjabat.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat membentu Anda memilih pemimpin yang memang benarbenar berkualitas di pilkada tahun ini.

Tips memilih pemimpin yang baik 1.Kenali Pasangan calon (paslon) Tips yang pertama adalah anda harus mengenali semua paslon.

Cari tau sebanyak mungkin informasi dari masing-masing pasangan calon. Yang perlu dicari tahu seperti riwayat hidup, history, keluarga, prestasi yang diraih, visi dan misi kedepan.

Maju nya teknologi saat ini tentu semakin mempermudah anda untuk mengenali setiap paslon. Ada banyak informasi yang tersebar di internet. Tetapi, sebaiknnya anda jangan hanya membaca satu sumber saja. Karena ada media yang tidak bersikap netral. Bisa jadi si paslon telah membayar media tersebut untuk mendukungnya.

Baca banyak sumber. semakin banyak sumber yang anda baca, semakin mudah anda membandingkan dan menentukan yang mana yang terbaik.

Hal lain yang harus anda perhatikan anda sebagai calon perhatikan adalah dengan adanya berita yang tidak benar atau yang

biasanya di sebutkan dengan berita hoax. Berita hoax ini adalah salah satu penyebar dan penyebab terjadinya unsur SARA di Indonesia pada saat – saat nya masa pemilihan umum ataupun PILKADA seperti saat sekarang ini. Jika Anda menemukan berita yang keasliannya tidak dapat di pastikan dan tanpa memiliki nara sumber yang jelas, maka sebaiknya Anda harus terlebih dahulu memastikan apakah berita tersebut benar adanya.

Selain dapat mengurangi tersebarnya berita hoax yang berpotensi memecah belahkan persatuan Indonesia, pemerintah juga memiliki hukuman yang berat bagi para penyebar berita tidak benar atau hoax tersebut.

2.Pemimpin yang adil Maksud dari adil adalah tidak berat kepada sebelah pihak. Termasuk kepada pihak yang tidak mendukungnya. Anda dapat melihat yang mana pemimpin yang benar-benar adil atau pura-pura adil dengan cara melihat jejek kepemimpinan dia sebelumnya. Baik itu ketika memimpin di tempat lain, organisasi, atau lingkungannya.

Biasanya jiwa pemimpin itu memang sudah terlihat dari sejak kecil.

Jika paslon tersebut memang belum pernah punya pengalaman memimpin, anda dapat melihat jejak record dia didalam keluarga.

Apalagi jika paslon seorang pria, otomatis dia adalah pemimpin bagi keluarganya.

3.Amanah Adil saja tidak cukup. Selain adil, juga harus amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dapat di-

percaya. Tidak melakukan korupsi.

Jika ada pemimpin yang namanya sudah pernah tersorot kasus korupsi maka dapat dipastikan dia sudah tidak amanah dalam menjalankan tugas ketika sebelumnya menjabat.

Coba pikirkan dua kali jika memilih yang seperti itu. Memang, tidak tertutup kemungkinan dia sudah bertaubat. Tetapi, duduk di kursi pemerintahan dan memimpin bukanlah urusan main-main. Tanggungjawabnya besar, karena berurusan dengan kesejahteraan rakyat.

Manusia hanya dapat menilai dari luar. Urusan hati, Tuhan lebih tahu.

4.Mempunyai visi dan misi yang baik Coba perhatikan visi misi calon.

Pemimpin yang bervisi adalah memiliki pemikiran jauh kedepan dan dapat membawa orang untuk menggapai tujuannya. Karena ketika salah seorang terpilih, visi dia telah manjadi visi seluruh rakyat.

Jika paslon pernah menjabat di pemerintahan atau pernah memimpin pemerintahan, coba cari tahu visi dia saat itu dan perhatikan apakah sesuai dengan yang dilakukan atau tidak. Bisa jadi itu hanya pemanis buatan ketika kampanye saja.

Sudah begitu banyak pemimpin yang memiliki visi yang sama, yang intinya adalah memajukan. Tetapi yang ternyata didapatkan adalah jalan di tempat. Bahkan lebih buruknya lagi, mengalami kemunduran. Sebagai pemilih kita harus terlebih dahulu menyelidiki dan

mempelajari visi dan misi sang pasangan calon. Selain visi dan misi, hal lain yang harus di pelajari adalah apakah janji – janji yang mereka tawarkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membawa indonesia untuk menjadi lebih maju.

5.Berdoa Setelah menyelidiki semua pasangan calon. Tiba saatnya anda berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk yang mana pemimpin yang pantas untuk memajukan bangsa ini. Pemimpin yang dapat melanjutkan semangat juang bung karno dan bung hatta.

Serta semua pahlawan kemerdekaan lainnya.

6.Memilih Dapat dikatakan bahwa rakyat adalah juri. Tugas juri adalah menilai dan memilih. Setelah memberikan penilaian terhadap paslon, tiba saatnya untuk memilih yang mana menutut anda yang terbaik dari yang terbaik.

Pilih sesuai hati nurani. Bukan berdasarkan suruhan dari orang lain. Apalagi anda dibayar untuk memilih paslon tersebut. Begitu rendah martabat bangsa jika rakyatnya saja dapat disuap.

Ingat, pilih sesuai hati nurani.

Tidak boleh ada diskriminasi dari siapapun.

Jangan sampai salah memilih pemimpin. Pilkada tahun ini, Indonesia harus terbebas dari unsur Sara yang menjatuhkan. Pilihkan sesuai hati . Jangan pilih sesuai hati pacar, atau bahkan sesuai hati mantan.!

Penulis adalah Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Bersama–sama Menepis Isu SARA di Pilkada 2018 BANYAK yang mengatakan tahun ini merupakan tahun politik yang ditandai dengan digelarnya Pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Partai politik atau para kadidat calon kepala daerah berlaga dengan cara masing masing mereka sebagai ajang untuk membuktikan diri mereka layak untuk menjadi kepala daerah.Pada satu sisi, gelaran pilkada serentak membuktikan bahwa iklim demokrasi Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu. Namun di sisi lain, ajang Pilkada juga sering diwarnai konflik yang sering kali memicu gesekan di masyarakat.

Perbedaan dalam memilih calon kepala daerah ini yang menjadi penyebab gesekan tersebut hanya karena berbeda pilihan masyarakat lantas membenci satu sama lain ,pantaskah? bahkan sekat bernuansa sara telah digunakan oleh oknum politikus yang tidak bertanggung jawab untuk menarik simpati masyarakat jelang pilkada ini. Isu sara ini bisa berdampak signifikan terhadap Indonesia hal ini dikarenakan Indonesia banyak memiliki suku, agama dan budaya.

Konflik SARA Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Indonesia pernah mengalami kejadian memilukan terkait konflik SARA. Salah satu contohnya adalah kerusuhan etnis yang terjadi saat persitiwa reformasi. Sentimen etnis tersebut berawal dari peristiwa penembakan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut ternyata berbuntut panjang dan menyulut emosi warga. Akibatnya, keesokan harinya Jakarta menjadi lautan aksi massa yang terjadi di beberapa titik. Penjarahan dan pembakaran pun tak dapat dihindarkan. Setahun kemudian pada tahun 1999 juga terjadi konflik di Ambon. Konflik ini bermula dari pertikaian antara kubu yang berbeda agama yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Pemulihan dari konflik di Ambon memerlukan waktu sangat lama walaupun pada dasarnya masyarakat berbeda kubu pada konflik diambon tidak sedikit mempunyai hubungan keluarga. Di Sulawesi juga pernah terjadi konflik

OLEH : PUTRI SISILIA akibat isu SARA, yakni konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini melibatkan umat muslim dan kristiani ini terjadi karena beberapa faktor yaitu persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang seperti pedagang Bugis Muslim dan transmigran dari Jawa, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnyaOrde Baru, persaingan antar pejabat pemerintah mengenai posisi birokrasi, dan pembagian kekuasaan daerah antara pihak Kristen dan Islam. Situasi dan kondisi yang tidak stabil, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya kekerasan. Pada tahun 2001 juga terjadi konflik di Sampit-Kalimantan Tengah yang mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar antara suku Madura dan Dayak.

Isu SARA dalam pemilihan umum Ekspolitasi isu terkait agama,ras,suku dan antar golongan (SARA) masih menjadi momok yang sangat menakutkan di tahun politik 2018 ini.Sangat dikhawatirkan pihakpihak yang berkompetisi dalam pilkada 2018 dan pilpres 2019 akan kembali menggunakan isu ini seperti yang sudah terjadi pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Melihat fakta yang telah terjadi sangat disayangkan faktor sara menjadi salah satu faktor penentu kemenangan ini sangat dikhawatirkan ini menjadi salah satu cara bagi calon calon menggunakan hal yang sama di tahun ini.

KPU menegaskan pengunaan isu SARA dalam kampanye politik sudah ada dalam Undang Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa pelaku politik SARA dapat dipidana paling lama 18 bulan.Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU RI) Hasyim Asy'ari, sebetulnya ada sanksi administrasi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pengguna isu-isu SARA dalam kampanye.

Sanksi administratif tersebut yakni diskualifikasi atau pembatalan calon peserta pemilu atau pilkada. Sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek ‘jera’ terhadap oknum

politikus SARA.KPU juga merancang sejumlah upaya untuk mencegah terjadinya politik sara dalam pilkada tahun ini yakni salah satunya adalah melakukan kegiatan semacam jambore Lintas Iman yang diikuti kalangan muda didaerah yang melaksanakan pemilu 2018. Dalam kegiatan ini bawaslu akan memberikan Pendidikan terkait isu sara serta bahaya yang akan timbul. Dengan seiring kegiatan ini dilakukan diharapkan muncul deterrent effect atau efek gentar masyarakat khususnya anak muda agar politikus tak lagi menggunakan isu sara dalam kontestasi politik.

Isu SARA digunakan dalam berpolitik karena isu ini sangat mudah digunakan untuk menggalang dan mengumpulkan massa. Identitas SARA yang melekat pada masingmasing individu membuat orang mudah terpanggil untuk melakukan aksi untuk kepentingan identitasnya. Panggilan atas dasar identitas SARA ini cukup berbahaya karena menjadi pemicu konflik yang sangat efektif. Yang paling patut kita waspadai adalah jika isu SARA ini menjadi semacam pengalihan isu guna mengelabuhi publik dengan isu-isu yang tidak terlihat.Faktorfaktor maraknya politisi menggunakan isu SARA yang pertama paling dasar dari sektor publik yang masih belum bisa menilai sebuah informasi, mencermati pemberitaan dan pesan pesan berantai yang berisi politisasi terhadap SARA serta banyaknya sikap sterotip masyarakat terhadap suatu kelompok mengakibatkan ujaran kebencian semakin mudah masuk dalan kehipudan masyarakat. Kedua adalah faktor si pelaku politisasi SARA, yaitu politisi banyak menganggap ada faktor kontribusi SARA yang cukup besar untuk memenangkan pemilihan umum. Yang ketiga adalah faktor medium perantara politik SARA adalah media sosial yang membuat penyebarannya semakin cepat meluas dikalangan masyarakat Penggunaan isu SARA di media sosial harus dihentikan, apalagi jika untuk kepentingan politik. Dinamika

politik sebagai proses untuk menghasilkan pemerintahan seharusnya mengutamakan konten-konten profesionalisme dan tujuan eksistensi negara. Jika isu SARA yang digunakan untuk mementingkan kontestasi politik maka pihak lain yang berbeda identitas SARA akan cenderung resisten, karena pemenang yang terjadi bukan bagian dari identitasnya. Berbeda jika isu yang digunakan adalah kinerja atau eksistensi negera, siapapun pemenangnya akan tetap diterima karena satu kesatuan tujuan. Menggunakan isu SARA pada sektor politik adalah hal yang tidak terpuji dan harus dicegah. Perlu perhatian dari semua pihak terutama pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersepakat mencegah dan menangani jika hal ini terjadi. Pe-

merintah selaku penyelenggara negara harus tegas. Jika terjadi kegiatan politik yang menggunakan isu SARA harus dilakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah dampak negatif terjadi. Untuk calon kepala daerah hindarkan politik SARA dipemilu 2018 dan sebaiknya menggunakan program-program kerja yang baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia , gunakan cara yang jujur untuk memenangkan pemlilu 2018.

Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai cerdas dalam menilai kampanye yang diselenggarakan.

Sikap pro aktif masyarakat sangat efektif dalam mencegah penyebaran isu SARA dalam rangka pilkada tahun ini. *** Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI).

POKOK PIKIRAN

Disdukcapil Pekanbaru Cetak 500 e-KTP Sehari BANYAKNYA keluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan e-KTP masih menjadi catatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diawal tahun ini. Sebab itu, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru akan terus melakukan pembenahan pelayanan. Salah satunya adalah terkait keberadaan mesin pencetak e -KTP yang memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan e-KTP. Saat ini Disdukcapi sudah memiliki BAHARUDIN 4 mesin cetak, sehari bisa mencetak 500 KADISDUKCAPIL e -KTP kalau tidak ada gangguan.

Pekanbaru Gangguan pencetakan e-KTP biasanya berupa rusaknya jaringan atau juga kerusakan salah satu mesin cetak.

Kalau sudah rusak satu saja diantaranya tentu jumlah e-KTP yang dicetak juga berkurang. Adanya empat mesin cetak e-KTP saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan.***

POJOK HALUAN -Pangkalan elpiji 3 kilo kewalahan layani warga Pekanbaru *Ape solusinye pak cik?

-Assessment Pemko kurang diminati pejabat luar *Mungkin lebih enak gak menjabat yee..

Hukrim

KAMIS 18 Januari 2018

5

KORUPSI PERJALANAN DINAS DI BAPENDA RIAU

Kejati Riau Segera Tetapkan Tersangka Baru n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Dalam waktu dekat, Penyidik Kejaksaan Tinggi akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2015 dan 2016.

Hal ini bertujuan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.323.547.629 itu.

Proses penyidikan dilakukan berdasarkan pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat Deyu dan Deliana yang masing-masing merupakan mantan Kasubbag Pengeluaran dan Sekretaris di instansi yang dulu bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau, dimana dua pesakitan itu telah dihadirkan ke persidangan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap keduanya, diketahui dari total kerugian negara Rp701.227.897 di antaranya dinikmati 10 orang pegawai instansi tersebut, termasuk terdakwa Deyu dan Deliana.

Deyu diduga menikmati sebesar Rp204.986.800, Deliana Rp45.000.000, Desvi Emti Rp72.020.000, Syarifah Fitri Mandasari Rp1.150.000, Tumino Rp12.221.000, Decy Ari Yetti Rp104.900.445, Ramitha Dewi Rp87.779.281, Amira Umami Rp99.113.653, Yanti Rp35.869.700, dan Syarifah

Aspannidar Rp38.187.018.

"Ini pengembangan.

Kan belum rampung. Kalau dicermati surat dakwaannya kan bersama ini ini. Itu harus dikembangkan penyidikannya. Kemudian duit juga ada kemana kemana, itu harus didalami," ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riau, kepada Haluan Riau, Rabu (17/1).

Terkait pengembangan tersebut, Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam waktu dekat, Penyidik akan melakukan gelar pekara. "Kita akan gelar perkara untuk penetapan tersangka," tegas mantan Kajari Mukomuko, Bengkulu.

Masih dari dakwaan JPU terhadap Deyu dan Deliana, disampaikan saat itu terdakwa Deyu dipanggil ke ruangan terdakwa Deliana di ruang Sekretaris Dispenda Riau.

Selain itu, turut hadir para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu di masing-masing bidang. Di antaranya, Deci selaku Bendahara Pengeluaran Bidang Pajak, Deli

selaku Bendahara Pembantu Bidang Pengelolaan Data, Anggraini selaku Bendahara Pembantu Bidang Retribusi, dan Tumino selaku Bendahara Kesekretariatan.

Kepada terdakwa Deyu dan para bendahara pengeluaran dan Bendahara Pembantu ini, terdakwa Deliana mengatakan, dana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat segera dicairkan. Namun untuk biaya operasional dinas dan lain-lain, disebutkan akan ada pemotongan dana sebesar 10 persen dari pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) persediaan di masing-masing bidang.

Kemudian selama bulan Maret hingga Desember 2015, dilakukan pencairan secara bertahap dan dicairkan melalui saksi Ahmad selaku Juru Bayar, yang masih satu ruangan dengan terdakwa Deyu. Lalu, terdakwa Deliana memerintahkan terdakwa Deyu untuk melakukan pemotongan 10 persen tersebut.

Terdakwa Deyu kemudian memerintahkan saksi Akmal untuk melakukan pemotongan sebesar 10 persen kepada bendahara. Akibat perbuatan terdakwa Deyu dan Deliana telah menimbulkan kerugian Negara cq APBD Riau Tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar Rp1.323.547.629, dengan rincian, pemotongan UP dan GU pada sub bagian keuangan sebesar Rp885.680.032, pemotongan UP dan GU pada bidang Pajak sebesar Rp104.900.445, pemotongan UP dan GU pada bidang Pengolahan Data sebesar Rp87.779.281, pemotongan UP dan GU

pada bidang Retribusi, PADL, dan DBH, sebesar Rp99.113.653, pemotongan UP dan GU pada bidang Pembukuan dan Pengawasan sebesar Rp74.056.718, dan pemotongan UP dan GU pencairan Anggaran Kegiatan Peningkatan Penerimaan DBH TA 2016 pada Bidang Retribusi, PADL, dan DBH, yang tidak dilaksanakan

sebesar Rp72.175.500.

Adapun total dana yang dipotong tersebut kemudian disimpan di dalam brankas dan dipergunakan untuk biaya operasional, seperti membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), pembelian TV, pembelian tiket pesawat, hadiah, gaji honor, rumah dinas Kadis, makan bersama dan lainnya.

Akibat pemotongan tersebut, masing-masing bidang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan dan membuat SPPD yang tidak sesuai.

Dari data yang dihimpun, pemotongan terhadap perjalanan dinas dalam daerah di instansi ini di-

duga sudah menjadi kebiasaan dan terjadi sejak Kepala Dinas sebelumnya dijabat Joni Irwan. Berdasarkan informasi yang diterima Haluan Riau, pada Meret 2015 Deliana atas instruksi dari Joni Irwan mengumpulkan para bendahara pengeluaran pembantu di instansinya untuk membahas pencairan UP dan GU. ***

POLISI mengamankan pelaku jambret yang diamuk oleh massa.

Gagal Kabur, Dua Jambret Lebam Diamuk Massa PEKANBARU (HR) - Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu sangat cocok dialamatkan kepada NE (24) dan JM (23), duet jambret apes yang gagal kabur usai menjalankan aksinya di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru.

Bagaimana tidak, selain gagal melarikan diri setelah menjambret, kedua penjahat jalanan itu juga harus menderita lukaluka karena diamuk oleh massa yang menangkapnya, Rabu (17/1) pukul 12.30 WIB siang tadi.

Akibat luka amukan massa tersebut, kedua tersangka bahkan sempat dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan sebelum akhir-

nya diserahkan ke Mapolsek Lima Puluh.

Menurut Kapolsek Lima Puluh, Kompol Angga F Herlambang, dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka menjambret perhiasan berupa gelang emas milik korbannya SJ (49) yang siang itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan anaknya AT (16) di TKP. Saat itulah, kedua tersangka datang dari arah belakang, memepet sepeda motor korban dan kemudian merampas paksa gelang emas milik korban.

Mengetahui dirinya dijambret, korban pun tak tinggal diam. Ibu dan anak tersebut lantas mengejar kedua tersangka hingga ke

Jalan Hangtuah. Dalam pengejaran itu, korban dibantu pula oleh anggota Dalmas Polda Riau yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut.

"Ketika dikejar, kedua tersangka terjatuh dari motornya karena menabrak pengendara motor lain.

Tersangka bahkan tidak menyerah dan tetap lari ke arah Perumahan Graha Hangtuah lalu sembunyi di rawa-rawa," ujar Angga.

Namun apes bagi para tersangka, meski sudah sembunyi di rawa, namun keduanya tetap ketahuan oleh korban dan warga sekitar yang terus melakukan pencarian. Kedua tersangka pun langsung jadi bulanbulanan massa hingga

mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lebam di bagian wajah.

"Kedua tersangka sempa dibawa ke RS Bhayangkara untuk mengobati luka-lukanya dan saat ini sudah kita amankan di mapolsek. Kita juga mengamankan barang bukti sebuah gelang emas yang dijambret tersangka serta satu unit sepeda motor Beat yang dikendarai tersangka dalam melakukan aksinya," sebutnya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sambung Angga, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (rtc/war)

Polda Riau Musnahkan 49,28 Gram Sabu PEKANBARU (HR) Bertempat di halaman kantor Ditres Narkoba Polda Riau, Jalan Prambanan Pekanbaru, Rabu (17/1), dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 49,28 gram.

Prosesi pemusnahan dilakukan dengan cara narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk sampai larut dalam air.

Setelah larut lalu dibuang ke selokan atau parit di sekitar kantor Ditres Narkoba Polda Riau.

Pemusnahan dipimpin perwakilan dari Kejati Riau Rumondang SH disaksikan undangan lainnya termasuk tersangka pemilik barang haram tersebut. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau AKBP Andri

Sudarmadi pada wartawan, menyebutkan barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan hasil sitaan dari Aditya Warman alias Adit Gerot.

Ditambahkan proses pemusnahan ini sesuai perintah Kapolri untuk segera menindaklanjuti jaringan penyelundupan dan peredaran narkoba.

Terpisah, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari narkotika dan obat obat terlarang. Himbauan ini juga sering disampaikan melalui personil Bhabinkamtibmas di wilayah sektor mereka masing masing. Di samping itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mendekati apalagi mengonsumsi nar-

PEMUSNAHAN barang bukti narkoba jenis sabu-sabu jenis sabu-sabu seberat 49,28 gram. koba.

"Satu lagi, jangan takut memberikan laporan ataupun informasi tentang adanya peredaran narkoba di lingkungan mereka

masing masing. Segala sesuatu dan identitas pelapor akan dirahasiakan dan diberi pelindungan," kata Kabid Humas Polda Riau. (rtc/war)

SK

6

KAMIS

R

18 Januari 2018

Roma Mengusung Misi Bangkit di Giuseppe Meazza Roma (HR) (HR)-AS Roma melewati periode negatif sebelum jeda musim dingin. Roma bertekad bangkit di laga melawan Inter Milan saat Liga Italia bergulir lagi akhir pekan ini.

Sebelum jeda musim dingin, Roma melewati empat pertandingan di semua kompetisi tanpa kemenangan. Tim arahan Eusebio Di Francesco itu menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.

Saat Liga Italia kembali bergulir akhir pekan ini usai jeda musim dingin, Roma dihadapkan pada ujian berat. Mereka akan tandang ke markas Inter, Senin (22/1) dini hari WIB. Bek Roma Federico Fazio berharap

jeda musim dingin membantu timnya untuk mengembalikan fokus. Fazio pun yakin timnya bisa kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini.

“Penting bagi kami untuk kembali termotivasi setelah jeda musim dingin, yang datang di saat yang tepat. Jeda musim dingin berguna untuk mengendurkan pikiran dan mengisi ulang baterai jelang paruh kedua musim,” Fazio mengatakan seperti dikutip situs resmi klub.

“Kami tahu kami tidak tampil bagus dalam dua bulan terakhir, khususnya dalam empat atau lima pertandingan terakhir. Yang paling penting adalah mengidentifikasi apa yang kurang dan menemukan jalan keluar.”

“Kami yakin bisa mengatasi situasi ini. Kami harus mulai melakukannya di Milan. Kami harus menemukan kembali cara bermain kami dari satu bulan yang lalu,” dia menambahkan.

Gagal menang dalam tiga laga terakhir di liga, Roma pun turun ke peringkat lima klasemen dengan 39 poin dari 19 laga. Sementara Inter ada di peringkat tiga dengan 42 poin dari 20 pertandingan.(dtc/mel)

DIINCAR MU

Fabinho Tetap di Monaco Hingga Akhir Musim MONAKO (HR)-Meski diincar Manchester United, gelandang AS Monaco Fabinho memastikan akan tetap bertahan di klub setidaknya hingga musim panas. Fabinho menjadi satu dari sedikit bintang Monaco yang bertahan musim panas lalu selain Thomas Lemar dan Radamel Falcao setelah banyak yang pindah ke klub lain.

Begitu bursa transfer Januari dibuka, Fabinho kembali dirumorkan hengkang ketika Atletico Madrid dan MU dikabarkan sangat tertarik kepadanya. Hampir mirip dengan ketertarikan Arsenal dan Liverpool kepada Lemar.

Tapi, gelandang yang juga piawai menjadi full-back itu akhirnya angkat bicara.

FABINHO

Fabinho memastikan tak akan pergi dari Monaco pada musim dingin ini.

“Saat ini saya sama sekali tak berpikir hengkang. Monaco akan meminta harga yang luar biasa tinggi untuk melepas saya, dan itu tak mudah. Tapi, kemungkinan itu terbuka pada musim panas,” ungkap Fabinho kepada Globoesporte.

Opsi yang bagus bisa saja datang kepada saya seperti musim panas lalu. Tapi, pasti ada waktu dimana opsi saya dan semua pihak berbicara bersama untuk negosiasi. Akan sangat menarik menunggu siapa tim yang nantinya akan mendapatkan Fabinho. Apakah Man United, Atletico atau malah tim-tim besar lainnya.(dtc/mel)

Liverpool Ditantang Ulang Performa Lawan City LIVERPOOL (HR)-Liverpool diperingatkan agar tak puas begitu saja usai mengalahkan Manchester City. The Reds ditantang untuk mengulang performa itu setiap pekan. Liverpool memberi kekalahan pertama untuk City lewat kemenangan 4-3 di Anfield akhir pekan lalu. Di laga itu, tuan rumah tampil impresif dan sempat unggul 4-1 sebelum akhirnya kebobolan dua gol di menit-menit akhir.

Dalam pertandingan itu, Li-

verpool tampil dengan pressing dan penuh energi. Kecepatan Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah juga jadi modal Liverpool untuk mengekspos pertahanan garis tinggi yang diterapkan City.

“Setiap laga adalah pertandingan yang berbeda. Kami sudah menunjukkan bahwa kami bisa mengalahkan Manchester City, tim bagus, salah satu yang terbaik di liga,” Georginio Wijnaldum mengatakan seperti dikutip ESPN FC.

Kapan Bisa Cetak Gol dan Menang Lagi, Chelsea?

JAKARTA (HR)-Belum ada satu kemenangan pun dipetik Chelsea di awal tahun 2018 ini. Kucuran gol pun sedang seret. Bagaimana dengan laga berikutnya dini hari nanti? Selepas pergantian tahun The Blues sudah menjalani empat pertandingan di seluruh kompetisi (dua Premier League dan masing-masing satu di Piala FA dan Piala Liga Inggris). Dari keempat pertandingan tersebut, Chelsea mengakrabi hasil seri.

Setelah mengawali tahun 2018 dengan hasil 2-2 lawan Arsenal (Premier League), Si Biru tidak pernah lepas dari skor 0-0; vs Norwich (Piala FA), vs Arsenal (Piala Liga Inggris), vs Leicester City (Premier League). Artinya, Chelsea pun sedang seret gol dan akrab dengan skor kacamata yang didapat di tiga laga terakhirnya.

Hal ini tak lepas dari ketidakmam-

“Tapi kami harus tampil seperti itu setiap pekan. Itulah tantangan terbesar yang kami miliki,” dia melanjutkan. “Saya tidak ingin bilang: ‘Itu (kemenangan atas City) menunjukkan seperti apa kami’ karena setiap pertandingan adalah permainan yang berbeda dan kami harus tampil menunjukkan performa.”

Berkat kemenangan atas City, Liverpool kini menempati peringkat tiga klasemen dengan 47 poin dari 23 laga.(dtc/mel)

puan Alvaro Morata, sang ujung tombak, yang gagal mencetak gol dalam lima penampilan terakhirnya bersama Chelsea. Padahal penyerang asal Spanyol itu mampu mengawali kariernya di Premier League dengan enam gol dari enam laga.

Ketidaksuburan Morata pula yang bikin Chelsea kini santer dikaitkan dengan Andy Carroll. Penyerang West Ham United itu sebenarnya juga baru mencetak dua gol musim ini, dengan keduanya ia cetak di awal tahun 2018 (dalam kemenangan 2-1 atas West Bromwich Albion).

Peluang terdekat Chelsea untuk menjauhkan dari tren skor kacamata (di tiga laga terakhir) sekaligus meraih kemenangan pertamanya di tahun 2018 akan hadir ketika menjamu Norwich di partai replay babak ketiga Piala FA, Kamis (18/1) dini hari WIB.(dtc/mel)

RONALDO

Ronaldo Kabarnya Ingin Gaji Setara Messi

PARA Pemain Liverpool

MADRID (HR)-Masa depan Cristiano Ronaldo di Real Madrid kembali jadi spekulasi. Terkait hal itu, ada pula kabar bahwa Ronaldo ingin naik gaji sampai setara Lionel Messi. Ada rumor yang menyebut Ronaldo kini menjajaki kemungkinan balik ke Manchester United yang dulu pernah ia bela. Ini tak lepas dari rumor lain bahwa pemain Portugal itu sedang tak akur dengan manajemen Madrid.

Di Madrid sendiri Ronaldo sebenarnya sudah memberi banyak kesuksesan berupa trofi La Liga, Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Pada prosesnya, seperti dikabarkan El Mundo, Ronaldo merasa harusnya diapresiasi dengan lebih baik lewat kontrak baru berisikan kenaikan gaji yang setidaknya menyamai gaji Messi di Barcelona. El Real kabarnya

sudah menjanjikan itu.

“Ronaldo merasa tak dihormati karena hanya memiliki pemasukan mencapai 21 juta euro, padahal dia bisa disebut sebagai pemain terbaik dunia saat ini,” tulis El Mundo.

Ronaldo menginginkan gaji minimal 40 juta euro atau sama dengan yang diterima Messi saat ini.

Florentino Perez kabarnya menjanjikan kontrak yang lebih mewah untuk Ronaldo pada akhir musim lalu ketika Los Blancos mengakhiri musim dengan dua trofi besar. Ronaldo dianggap dibohongi karena janji itu belum ditepati.

Ronaldo mengatakan, gaji dia terlalu jauh dengan bintang lain (Messi) dan menganggap pemain terbaik dunia harus dibayar dengan caya yang terbaik pula,” tutur media tersebut.(dtc/mel)

Sambungan

KAMIS 18Januari 2018

7

Idrus ...

MENGURANGI tingkat kemiskinan yang ada yang tadinya itu sekitar 27 juta keluarga dan 101 orang, sekarang turun 1,2 juta, setara dengan 0,6 persen dari keseluruhan yang ada. Saya kira ini prestasi," ujarnya.

Menurut dia, apa yang telah dicapai Khofifah tersebut akan terus dia lanjutkan. Bahkan Idrus akan mempercepat penurunan angka kemisknan melalui percepatan program-program yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tentu prestasi yang dicapai oleh Mbak Khofifah ini akan kita tindak lanjuti. Tentu saya sebagai orang yang baru ditugaskan Presiden di situ saya akan mengambil langkah-langkah untuk semakin meningkatkan supaya ada akselerasi dari pada kinerja kementerian itu," kata dia.

Namun dalam menurunkan angka kemiskinan ini, lanjut Idrus, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemensos, untuk itu pihaknya akan menjalin sinergi yang lebih erat dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Memang bicara kemiskinan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 ya memang domainnya di situ (Kemensos). Tapi itu tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan. Karena itu sinergitas Kemensos dengan lembaga dan kementerian lain dalam rangka mengurangi kemiskinan harus kita perhatikan," jelas dia.

Dengan sinergi yang baik, kata dia, diharapkan

n Dari Hal. 1 angka kemiskinan di Indonesia bisa terus menurun.

"Karena itu kata kuncinya akselerasi kinerja, kemudian penguatan sinergitas.

Saya punya keyakinan kalau itu kita lakukan Insya Allah prestasi yang dicapai Pak Jokowi dengan turunnya 1,2 juta itu akan kita tingkatkan," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Rabu (17/1/ 2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.

Pejabat negara pertama yang dilantik Presiden adalah kalangan menteri dan setingkat menteri.

Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial kemudian Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Selain itu, Presiden juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum dilantik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hasyim Muzadi yang tutup usia beberapa waktu lalu.

Keppres pelantikan ketiga pejabat negara di atas dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

Pejabat negara lain yang dilantik Presiden adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Presiden Jokowi melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Diketahui, selepas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara mengalami kekosongan.

Presiden sekaligus menaikkan pangkat Yuyu dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI melalui penyematan pangkat di pundak.

Sosok Tepat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai, Idrus Marham merupakan sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi Menteri Sosial (Mensos). Kursi Mensos harus diisi dengan sosok yang mau bekerja di lapangan.

"Ya karena cocok aja, cocok di situ (Mensos) Pak Idrus," kata Jokowi Jokowi mengatakan, Kemensos memiliki tugas yang banyak salah satunya adalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan rastra. Idrus dinilai mumpuni untuk menjalankan tugas tersebut.

"Sekali lagi urusan di Kemensos banyak sekali, urusan soal PKH itu meloncat dari 6 juta menjadi 10 juta ini persiapan pendamping. Ini pekerjaan besar sekali bukan pekerjaan yang mudah. Jadi kalau hal-hal seperti ini tidak segera diambil alih oleh orang yang betul-betul mengerti lapangan saya kira," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Idrus merasa memiliki kecocokan dengan cara kerja Presiden Jokowi. Dia menuturkan di sisa jabatan Jokowi, Kemensos harus bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

"Karena ini satu tahun

4 Bapaslon ...

UNTUK melakukan perbaikan hingga 20 Januari 2018.

Diterangkannya, LKHPN disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuktikan dengan adanya tanda terima. Itulah nanti menjadi dokumen syarat calon yang harus diserahkan ke KPU pada masa pendaftaran kemarin.

"Jika dari hasil penelitian administrasi yang akan disampaikan, tanda terima penyerahan LK-

n Dari Hal. 1 HPN-nya belum ada, maka pada masa perbaikan tanggal 18-20 (Januari 2018) dapat dilengkapi.

Kalau kita hanya menerima tanda terima tersebut," terangnya.

Meski begitu, Ilham menyatakan pihaknya belum bisa menyampaikan siapa saja bakal calon yang belum menyerahkan LHKPN tersebut. "Tiak etis kalau kita yang menyampaikan, karena hal itu merupakan kewenangan pihak KPK," pungkas Ilham M Yasir.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, mengimbau agar seluruh bapaslon segera melengkapi syarat administrasi pencalonan tersebut hingga tanggal 20 Januari 2018.

"Kami juga mengimbau kepada bapaslon, agar tidak mengecilkan syarat yang disampaikan oleh pihak KPU. (Jika diabaikan) nantinya bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat," singkat Rusdi.

Untuk diketahui, ada empat bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang mendaftar ke KPU Riau. Mereka adalah Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno yang diusung Partai Golkar, PDIP, dan Partai Hanura, Syamsuar-Edy Afrizal Natar Nasution yang diusung PAN, PKS, dan Partai NasDem. Firdaus-Rusli Effendi yang diusung Partai Demokrat dan PPP, serta M Lukman Edy-Hardianto yang diusung PKB dan Partai Gerindra.***

sehingga empat pejabat tersebut transparan dalam kepemilikan harta penyelenggara negara kepada masyarakat luas.

"Seluruh penyelenggaran negara yang baru menduduki jabatan baru wajib melapor kekayaannya melalui LHKPN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri menjelaskan, pelaporan harta kekayaan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Bila para pejabat baru tersebut sudah pernah melaporkan harta kekayaannya, maka mereka akan mengisi lembar pembaruan total hartanya saat ini. "Jika ada keraguan tentang proses dan kelengkapan, tim LHKPN di pencegahan KPK bisa bantu menjelaskan lebih lanjut," kata Febri.

Febri menambahkan, pihaknya meminta, supaya para pejabat juga mengisi LHKPN sesuai harta yang dimiliki. "Pelaporan LHKPN ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi pejabat pada publik," kata Febri.

Dari keempat pejabat

baru pemerintahan itu, Agum dan Idrus tercatat paling lama belum melaporkan lagi LHKPN. Agum terakhir melaporkan harta pada 25 Februari 2008 selaku mantan menteri. Harta Agum wakti itu sejumlah Rp26,8 miliar.

Sementara Idrus terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Desember 2009, saat baru menjadi anggota DPR 2009-2014. Saat itu, sebagai anggota DPR, Idrus memiliki harta sebesar Rp9,5 miliar dan US$40.000.

Selepas jadi anggota dewan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu tak melaporkan kembali harta kekayaannya.

Sementara Moeldoko terakhir melaporkan hartanya pada 16 Agustus 2013, waktu dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Moeldoko tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp28.712.301.249.

Namun saat dia menjabat sebagai Panglima TNI maupun saat pensiunan, pensiunan jenderal bintang empat itu tak lagi melaporkan LHKPN. Sedangkan Yuyu terakhir melaporkan harta kekayaan ketika menjabat Panglima Komando Operasi Angkatan Udara

I atau tepatnya pada 2016.

Harta kekayaan Yuyu tercatat sebesar Rp4.413.571.474 dan US$43.580.

Namun saat naik pangkat dan menjabat Wakil KSAU, dia belum melaporkan lagi harta kekayaannya.

Febri mengingatkan juga agar kepada para pejabat baru tersebut menolak bila ada pihak-pihak yang memberikan barang atau pun uang selama menjabat. Sebab ketentuan tentang gratifikasi ini berlaku saat mereka resmi menjadi penyelenggara negara.

"Kami ingatkan juga, supaya jika ada pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penyelenggara negara, maka hal pertama yang dilakukan adalah menolak," kata Febri.

Menurut Febri, apabila pemberian barang atau uang diserahkan secara tidak langsung, para pejabat baru ini wajib melaporkan gratifikasi itu kepada KPK. Dan paling lambat 30 hari setelah penerimaan tersebut.

"Komitmen mencegah korupsi sejak awal menjabat ini sangat penting untuk mendukung berjalannya tugas-tugas pemerintahan secara bersih," kata Febri. (ant/rep/vvc/kcm)

Istana ...

DARI "peredaran dunia politik" di Tanah Air usai tak memimpin lagi TNI. Sementara jenderal purnawirawan Agum Gumelar selama beberapa tahun terakhir ini namanya lebih sering disebut sebagai tokoh sepak bola. Padahal, Agum pernah menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta Menteri Perhubungan di zaman Presiden Gus Dur dan juga menjadi tokoh Persatuan Purnawirawan ABRI atau Pepabri atau sekarang TNI. Dengan masuknya Moeldoko dan Agum ke dalam lingkaran terdekat Kepala Negara yang sering disebut sebagai RI-1 maka bertambah lagi jenderaljenderal di lingkungan Istana Kepresidenan yakni Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan serta Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang posisi Menko Bidang Kemaritiman.

Lapor Harta Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta empat pejabat baru yang dilantik segera lapor harta kekayaannya.

Hal itu dinilai penting

n Dari Hal. 1

Bawaslu ...

JAWA Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau.

Menurut Zainudin Amali, praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu, saat ini semakin masif. Komisi II bahkan memperkirakan pada Pilkada Serentak 2018 ini, ada tiga kondisi yang akan memengaruhi Pilkada dan menjadi potensi sumber kerawanan pilkada. Yaitu maraknya politik uang, penggunaan isu-isu SARA yang kian kelihatan dan kampaye hitam (black campaign) di media sosial.

Untuk mengatasi ma-

setengah berarti kerja ditingkatkan akselerasi kerja, penguatan sinergitas dengan prinsip kemiskinan tidak semata-mata di Kemensos," ucap Idrus Marham ditemui usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Tak Akan Ada Lagi Reshuffle Menko Polhukam Wiranto menyebut tidak akan ada lagi reshuffle atau perombakan di kabinet.

Hal ini diungkapkannya usai menghadiri pelantikan KSAU, Menteri Sosial, anggota Watimpres, dan Kepala Staf Presiden yang baru.

"Tadi saya menghadiri pelantikan KSAU yang baru Pak Yuyu (Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna), Menteri Sosial (Idrus Marham), Watimpres (Agung Gumelar), dan Pak Moeldoko (Kepala Staf Presiden).

Yang lain belum ada," ucap Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Pada kesempatan itu, dia juga memberi selamat ke KSAU yang baru. Dia berharap KSAU yang baru mampu membawa TNI Angkatan Udara ke arah yang lebih baik.

Dia juga berharap Yuyu bisa membuat TNI AU berjaya lagi. "Mudahanmudahan di tangan Beliau, Pak Yuyu itu, ya TNI AU lebih berjaya lagi kan begitu," pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden dalam reshuffle kabinet hari ini. Ia menggantikan Kepala Staf Presiden sebelumnya, Teten

n Dari Hal. 1 salah tersebut, dia mengingatkan KPU dan Bawaslu mengeluarkan peraturan, termasuk sanksi terhadap kampanye negatif, isu SARA dan media sosial.

"Komisi II juga telah meminta Bawaslu dan KPU perketat pengawasan. Bahkan Kepolisian serta KPK sudah menggagas membentuk Satgas Anti Politik Uang.

Selain peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU, kata Zainudin, pengawasan pilkada juga dilakukan pihak kepo-

lisian. "Sedangkan Komisi II berfungsi melaksanakan fungsi Dewan. Kita tidak mengeksekusi bagaimana pencegahan dan penindakannya sebab itu ranah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan," ungkap Zainudin.

Sedangkan terkait dengan mahar politik, dia mengakui sulit untuk membuktikannya. "Kita bisa mendengarkan dan merasakan, tapi untuk membuktikannya susah. Sehingga tidak bisa diproses. Kecuali pelakunya mengadu ke aparat hukum dan bisa me-

njadi delik aduan," kilahnya.

Dikatakan, kalau yang memberi dan menerima dilakukan secara diamdiam, maka tidak mungkin diproses hukum. Kecuali, sambung dia, kalau ada yang kecewa salah satu pihak dan melaporkan ke aparat hukum.

"Kalau ada yang kecewa silahkan saja laporkan ke Bawaslu dan aparat hukum lainnya, sehingga bisa didorong pada pelanggaran pilkada dan bahkan bisa masuk pidana penyuapan," pungkas politisi Partai Golkar itu. (sam)

Masduki.

Moeldoko sudah malang melintang di TNI. Dia bahkan telah memegang pucuk pimpinan tertinggi sebagai Panglima TNI.

HALUAN

Sinyal Moeldoko akan masuk ke Kabinet Kerja sebelumnya sudah terlihat saat pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, pertengahan Novem-

ber 2017. Dia saat itu ditunjuk sebagai perwakilan keluarga Jokowi untuk memberi sambutan kepada para tamu.(dtc/ lp6/kpc/don)

RIAU/NET

FO OTO BERSAMA - 137 atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga berfoto bersama Menpora Imam Nahrowi, di Jakarta, Selasa (16/1). Para atlet tersebut kini resmi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dari jalur prestasi.

Celah ...

DI instansi pemerintah dan di daerah untuk diberi penghargaan dengan mengangkat mereka sebagai PNS. Kepada Forum Asosiasi Honorer dia berpesan untuk menyerahkan data yang valid mengenai jumlah tenaga honorer yang nantinya disesuaikan dengan data versi pemerintah.

"Karena persoalan PNS ini terkait dengan data-data yang valid. Makanya tadi kami dari Badan Legislasi mengambil inisiatif supaya dari Forum Asosiasi Honorer ini menyerahkan data-data kepada DPR, khususnya yang Kategori K2. Karena di Kategori K2 itu datanya relatif sudah valid sebetulnya, sehingga perlu diverifikasi," jelas Totok.

Kehadiran Forum Asosiasi Honorer ke Baleg ini seharusnya dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan.

Tapi karena pemerintah belum siap, kemudian di-

n Dari Hal. 1 jadwalkan kembali minggu depan. "Mereka siap hadir rapat kerja bersama Badan Legislasi," ujar politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo menjelaskan bahwa DPR telah berusaha semaksimal mungkin agar UU ASN mampu mengakomodir kepentingan tenaga honorer yang kontribusinya cukup besar menjadi pelayan masyarakat di berbagai instansi pemerintahan.

"Revisi UU ASN adalah jawaban dari tuntutan pengangkatan tenaga honorer secara bertahap menjadi PNS. Namun, upaya maksimal tersebut menjadi terkendala karena pemerintah selalu tidak pernah hadir saat pembahasan revisi UU ASN yang kini sedang diproses Badan Legislasi," jelas politisi partai Golkar itu.

"Sampai sekarang, Menteri sudah diundang tapi belum pernah hadir.

Jadi kembali revisi UU ASN ini macet bukan ka-

Wan ...

ROHIL tersebut. Dua orang hakim sepakat menerapkan dakwaan pertama dan kedua subsidair. Seorang hakim lagi memiliki pandangan berbeda, yaitu menginginkan Wan Amir Firdaus dikenakan dakwaan pertama dan kedua primair.

"Karena terjadi perbedaan pendapat, majelis hakim kemudian melakukan musyawarah, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak," sebut Hakim Anggota Rahmad Silaen dalam pertimbangan putusan yang dibacakan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (17/1) malam.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Hal yang memberatkan, kata Hakim, perbuatan Wan Amir Firdaus tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan Wan Amir Firdaus juga telah mengakibatkan orang lain turut serta.

"Hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, dan telah mengembalikan kerugian negara," lanjut Rahmad Silaen.

Atas hal itu, majelis hakim kemudian menyampaikan vonis terhadap Wan Amir Firdaus. "Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,"

rena DPR, tapi juga tergantung pada pemerintah," ulas Firman.\ Dia cukup menaruh perhatian pada nasib tenaga honorer. Karena itu ia berharap DPR mampu menjadi jembatan dari persoalan nasib honorer yang belum diangkat menjadi PNS meskipun sudah berkontribusi bagi negara serta menjadi pelayan masyarakat.

Dia cukup menyayangkan kebijakan pemerintah yang satu sisi pemerintah membuka rekrutmen CPNS pada tahun 2017, namun disaat yang sama masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. "Melalui revisi UU ASN ini diharapkan menjadi payung hukum untuk pengangkatan honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi PNS. Kita ingin agar persoalan honorer ini bisa diselesaikan karena ini menyangkut nasib manusia. Konsennya adalah honorer bisa di PNS-kan secara bertahap," ungkap Firman. (sam) n Dari Hal. 1

tegas Hakim Ketua Bambang Myanto seraya mengatakan barang bukti berupa surat dan sebidang tanah yang pernah disita Penyidik, dikembalikan kepada terdakwa.

Selain itu, tiga terdakwa lainnya yang merupakan bawahan Wan Amir Firdaus, juga menerima vonis dari majelis hakim. Mereka adalah Pejabat Verifikasi Pengeluaran Bappeda Rohil, Rayudin, Bendahara Pengeluaran Bappeda Rohil tahun 2008-2009, Suhermanto, dan Hamka selaku Bendahara pengeluaran tahun 2010-2011. Ketiganya divonis dengan pidana penjara selama 16 bulan penjara, dan denda Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara.

Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Baik Wan Amir Firdaus maupun ketiga bawahannya itu kompak menyatakan pikir-pikir selama 1 minggu untuk menentukan sikap, apakah menerima atau menolak pitusan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Pikir-pikir yang mulia," tanggap JPU Sugandi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil.

Vonis terhadap para terdakwa tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yang disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Dimana untuk Wan Amir

Firdaus, JPU menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp200 juta atau subsidair 3 bulan penjara. Sementara tiga terdakwa lainnya dituntut hukuman masing-masing 2 tahun penjara, dan denda Rp50 juta atau subsidair 3 bulan penjara.

Para terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp1,8 miliar. Pasalnya uang itu sudah dikembalikan Wan Amir ke Kejari Rohil beberapa waktu lalu.

Dugaan korupsi ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan jumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir Firdaus sebesar Rp17 miliar lebih. Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Dari penyidikan diketahui uang masuk dari praktik korupsi yang ada di rekening sebesar Rp8,7 miliar. Sementara yang masuk dari gratifikasi Rp6,3 miliar.

Dari audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.826.313.633.

Anggaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan para terdakwa.

Pada persidangan sebelumnya, Wan Amir menyebutkan uang tersebut merupakan milik pribadinya. Beda dengan tiga terdakwa lain yang mengaku setiap tahun membuat SPPD fiktif dan sisa anggaran dikirim ke rekening Wan Amir Firdaus.(dod)

Politika

8

KAMIS 18 Januari 2018

Mendagri: Verifikasi Faktual tak Perlu n LAPORAN: SAFRIL AMIR

Liputan Jakarta

JAKART A (HR) JAKARTA (HR)-Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, verifikasi faktual tidak diperlukan lagi karena sistem informasi partai politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sama saja dengan tahapan verifikasi faktual.

"Sipol yang dibuat KPU juga hampir sama dengan konsep bagaimana faktual verifikasinya tadi.

Karena itu verifikasi faktual tidak lagi diperlukan dan hal itu sudah sesuai

dengan keputusan MK tentang gugatan atas Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tahapan Pemilu," kata Tahjo di Jakarta, Rabu (17/1).

PIMPIN APEL HKN

Wabup Ingatkan PNS Netral di Pilgubri BENGKALIS (HR)-Hari Kesadaran Nasional awal tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer kembali diingatkan untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun ini. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Muhammad ketika menjadi Inspektur upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (17/1).

"Tahun 2018 dan tahun 2019 telah ditetapkan sebagai tahun politik. Para PNS maupun honorer jangan sampai terlibat dengan politik praktis. Karena sebagai abdi negara dituntut untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan. Hak tetap harus disalurkan dengan tanpa intervensi dari siapa pun," terang Muhammad.

Wabup juga meminta, seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk selalu melakukan pengawasan terahadap bawahannnya baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Jika ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, kami minta agar laporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu, guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Dia juga meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk selalu mengevaluasi diri, mengingat saat ini apel Kesadaran Nasional yang perdana dilakukan di tahun 2018.

"Setiap bulannya pada tanggal 17, kita melakukan apel Kesadaran Nasional. Terlebih saat ini merupakan awal dalam kita melaksanakan apel dimaksud di tahun 2018. Melalui apel kesadaran ini, kami berharap kita semua dapat semakin sadar dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan,” pintanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah, agar selalu mengevaluasi, introspeksi dan berbenah diri, supaya kejadian-kejadian yang kurang baik di tahun-tahun lalu tidak terulang kembali.

“Jadikan permasalahan yang timbul di masa lalu sebagai pelajaran agar kita lebih baik ke depan. Jangan sampai terulang lagi. Hati-hati dalam penggunaan anggaran, terlebih terhadap Perangkat Daerah yang strategis yang mengelola anggaran cukup besar,” pesannya.

Jangan ‘undang’ aparat penegak hukum. Karena menurut Muhammad, ketika kita salah menggunakan anggaran daerah, hal tersebut sama artinya dengan ‘mengundang’ kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya di lingkungan kerja masingmasing.(man)

Menurutnya, data yang disampaikan oleh partai politik ke dalam Sipol KPU sudah cukup memenuhi keputusan MK tersebut.

"Partai lama kan sudah selesai dengan model Sipol yang 9 poin mulai alamat, keterwakilan perempuan, kantor, sudah detail semua," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai MK hanya memutuskan semua partai politik melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan se-

bagai peserta pemilu. Menurut dia, verifikasi telah dilakukan saat mengisi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

Menurut Amali, dalam pengisian Sipol, KPU telah memverifikasi data yang disyaratkan sebagai peserta pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 Ayat 2 Undangundang Pemilu.

Karena itu, ia menyatakan verifikasi faktual seperti yang tengah diberlakukan kepada empat partai baru, yakni PSI, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Berkarya tak

lagi diperlukan. Menurut DPR dan pemerintah, mereka pun otomatis lolos sebagai peserta pemilu karena telah melalui tahap pengisian Sipol.

"Karena memang dalam Pasal 173 itu setelah kita baca tadi semua bahwa di situ hanya menyebutkan verifikasi saja.

Apa yang sudah dilakukan KPU selama ini dengan Sipol, fraksi-fraksi dan pemerintah menganggap sudah, itulah verifikasi," kata Amali.

Atas dasar hal itu, pemerintah dan DPR mendesak KPU untuk meng-

hapus tahapan verifikasi faktual sebagai mekanisme seleksi partai politik peserta Pemilu. Keputusan penghapusan verifikasi faktual ini diambil dalam RDP, Selasa (16/1/2018) antara Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Keputusan tersebut diambil menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 atas gugatan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusannya, MK membatalkan Pasal 173 Ayat 3 dengan konsekuensi mengharuskan semua partai politik peserta pemilu melalui tahapan verifikasi faktual, yang awalnya berlaku hanya untuk partai baru.

Artinya, semua partai politik, termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Namun, Pemerintah dan DPR menganggap putusan MK tak mengharuskan adanya tahapan verifikasi faktual.***

MANTAPKAN PENGAMANAN PILKADA DI RIAU

Polda Pastikan Seluruh Personel Netral PEKANBARU (HR)-Kepolisian Daerah (Polda) Riau terus memantapkan persiapan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Riau. Polda juga memastikan seluruh personil bersikap netral dalam helat pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Demikian diungkapkan Kapolda Riau Irjen Pol Nandang melalui Wakapolda Riau Brigjen Pol Ermi Widiyatno kala membuka Latihan Pra Ops Mantap Praja Muara Takus 2018, di Aula Mako Brimob Polda Riau, Rabu (17/1).

Dikatakan Ermi, pelatihan ini merupakan salah satu wujud kesiapan Polda Riau dalam pengamanan pemilihan Pilkada di Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dengan begitu, diharapkan kegiatan ini dapat mencapai tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota Polri yang ditugaskan melakukan pengamanan. ''Tujuannya agar setiap tahapan Pemilu dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Begitu juga personel nantinya diharapkan mampu dan sudah terlatih melakukan pengamanan,'' ujar Ermi dalam arahannya.

Setelah pelatihan ini

HALUAN

RIAU/DOD

WAKAPOLD A Riau Brigjen Pol Ermi Widiyatno membuka Latihan Pra Ops Mantap WAKAPOLDA Praja Muara Takus 2018 di aula Mako Brimob Polda Riau, Rabu (17/1).

Ermi menyebutkan, personel Kepolisian mampu melaksanakan tugas yang diemban secara profesional, proporsional, modern dan terpercaya. Hal ini untuk memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik positif maupun negatif. ''Dampaknya seperti potensi gangguan, ambang gangguan sampai gangguan nyata. Contohnya, ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan atau konflik yang terjadi se-

sama peserta Pilkada yang mengakibatkan gangguan kamtibmas sampai pada situasi kontinjensi,'' katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan pelatihan ini, seluruh personil diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dilandasi penguasaan teknik dan taktis operasi. Juga melatih prosedur, koordinasi dan kerjasama operasi dalam pengamanan. ''Pengamanan ini merupakan tanggungjawab Polri, TNI dan instansi

terkait. Maka saya berpesan agar seluruh anggota anggota sungguhsungguh mengikuti pelatihan ini,'' tegas Ermi.

Dalam kesempatan itu, Perwira Tinggi Polisi dengan bintang satu dipundaknya itu menyampaikan lima pesan yang harus disikapi personil.

Pertama, kata Ermi, dirinya meminta para personil mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh.

Kedua, dia berharap agar pelatihan menjadi wadah meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, dengan

dilandasi penguasaan teknis dan taktis operasi serta melatih prosedur, serta melatih sinergitas antar instansi.

"Poin ketiga, dari hasil yang diperoleh pada pelatihan ini, agar dapat dipelihara dan dikembangkan terus menerus. Sehingga menjadikan petugas yang terampil, tegas dan humanis," sebut Ermi.

Sementara poin keempat, lanjutnya, seluruh personel Polda Riau dan jajaran diminta netral, dan diharapkan tidak terlibat politik praktis serta tidak berfoto bersama dengan kandidat. Untuk poin terakhir, diharapkan seluruh Kepala Inspektur atau pelatih agar dapat mengatur alokasi waktu yang sangat terbatas, serta untuk diproyeksikan pada sasaran yang hendak dicapai. ''Tujuannya agar personil mengetahui aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian,'' tutupnya.

Ditambahkan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, pelatihan ini digelar selama tiga hari. Dengan berbagai tahapan kegiatan seperti pemberian materi dan pelatihan langsung simulasi pengamanan personil terhadap calon kepala daerah.(dod)

JELANG PILKADA 2018

PPATK Ingatkan Perbankan Waspada JAKARTA (HR)-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengimbau kepada lembaga keuangan agar berhatihati dalam melakukan transaksi keuangan. Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan hal tersebut agar lembaga keuangan lebih peduli terhadap dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum calon kepala daerah.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PPATK menjelang pilkada serentak pada 2018, perbankan rentan dan berpotensi digunakan dan

dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi kepala daerah," ujar Kiagus di Hotel Bidakara, Jakarta.

Imbauan tersebut disampaikan Kiagus untuk lembaga keuangan di Tanah Air khususnya di daerah. Menurut dia, modus yang sering terjadi adalah pemberian atau pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat dengan penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2018.(lip6/mel)

Z NA PEKAN

KAMIS 18 Januari 2018 1 Rajab 1439 H

9

Kota Madani

SUDAH DIINSTRUKSIKAN WAKO

Lelang Pengelolaan Sampah Masih Jalan di Tempat PEKANBARU (HR) (HR)-Meski Walikota Pekanbaru, Firdaus sudah menginstruksikan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Pekanbaru segera melakukan pelelangan pengelolaan sampah di Pekanbaru, namun hingga saat ini progres lelang terbuka pengelolaan sampah masih jalan di tempat.

HALUAN

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Pekanbaru, Mus Alimin, mengatakan alasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinya belum melakukan lelang. Menurutnya syarat administrasi belum masuk ke Unit Layanan Pelelangan (ULP).

"Sampai hari ini be-

lum ada berkas masuk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Kalau sudah masuk, tentu akan langsung kami lelang," kata Mus Alimin, Rabu (17/1).

Dikatakan Mus Alimin, tidak ada alasan pihaknya menunda pelelangan pengelolaan sampah di Pekanbaru jika berkas

sudah lengkap dan masuk ke ULP. "Sampai hari ini belum ada masuk ke kami. Kalau sudah masuk ke kami, Pokja ULP akan langsung melakukan pelelangan," ungkapnya.

Saat disinggung apakah Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Zulfikri juga berkoordinasi melalui lisan dan mengirimkan su-

rat ke ULP, Mus Alimin mengaku belum. "Surat belum ada masuk ke kami. Bahkan melalui aplikasi online pun belum, apalagi kordinasi secara lisan," pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Firdaus, meminta agar proses pengelolaan sampah oleh pihak ketiga, agar dapat dijalan-

kan secepat mungkin.

Instruksi ini dilakukan agar pengangkutan sampah terus berjalan ditengah minimnya armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Keberihan (DLHK) Kota Pekanbaru. "Saya minta agar pengelolaan

Lelang

n Hal. 15

RIAU/ANDIKA

MENYEBERANG MENYEBERANG-- Dua orang anak terlihat melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Simpang SKA, Pekanbaru, kemarin. JPO Simpang SKA ini menjadi salah satu fasilitas umum yang akan dibersihkan, jelang dimulainya pembangunan jalan flyover di kawasan ini.

Assessment Pemko Kurang Diminati Pejabat Luar PEKANBARU (HR)-Lelang jabatan 13 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru kurang diminati Aparatur Sipil Negara dari luar Kota Pekanbaru.

Terbukti, dua hari jelang penutupan masa pendaftaran, lowongan jabatan ini hanya diikuti 13 ASN di Pemko Pekanbaru.

Tes assesment yang digelar oleh Pemko Pekanbaru ini, selain digelar untuk ASN Pemko Pekanbaru juga dibuka untuk se Riau.

"Iya sampai hari siang ini, baru 13 ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru yang mendaftar. Belum ada ASN dari luar Pekanbaru," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Masriah melalui Kasubbid Pengembangan Kompetensi BKP-SDM Kota Pekanbaru, M Muchti Nuh, Rabu (17/1).

Assessment

Pangkalan Elpiji 3 Kilo Akui Kewalahan Layani Warga

Disdukcapil Pekanbaru Cetak 500 e-KTP Sehari

PEKANBARU (HR)-Salah satu pangkalan elpiji 3 kilogram di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Pekanbaru, mengaku kewalahan melayani permintaan pembelian gas dari seluruh Rukun Warga di kelurahannya.

Padahal menurutnya terdapat sejumlah pangkalan lain selain

PEKANBARU (HR) Banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan e-KTP masih menjadi catatan bagi Dinas KepenBAHARUDDIN dudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru diawal tahun ini.

Sebab itu, Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Baharudin mengatakan akan terus melakukan pembenahan pelayanan.

Salah satunya adalah terkait keberadaan mesin pencetak e-KTP yang memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan e-KTP. “Saat ini kami sudah memiliki 4 mesin cetak, sehari bisa mencetak 500 e-KTP kalau tidak ada gangguan,� ungkap Bahar, Rabu (17/1).

Gangguan pencetakan e-KTP biasanya berupa rusaknya jaringan atau juga kerusakan

miliknya di kelurahan tersebut yang semestinya bisa melayani sama seperti yang dilakukannya saat ini.

"Berapa sebenarnya pangkalan yang terdaftar resmi di Dinas Perdagangan ini, karena kalau saya lihat sudah banyak pangkalan lain di daerah ini sudah tak aktif. Yang jadi pertanyaan, ka-

lau memang pangkalan itu benar sudah tak aktif, kemana kuotanya dialihkan. Jujur saya kewalahan melayani seluruh RW dari satu kelurahan," kata pemilik pangkalan yang meminta namya tak ditulis, Rabu (17/1).

Pangkalan

n Hal. 15

n Hal. 15

PERCEPAT PROSES LAYANAN

BPJS Kesehatan Inovasi Pemanfaatan KTP-El PEKANBARU (HR)-Mengawali tahun 2018, BPJS Kesehatan beserta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali mengembangkan inovasi baru guna mempermudah dan mempercepat proses layanan pendaftaran masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta JKNKIS, melalui pemanfaatan KTP Elektronik (KTP-El) pada card reader.

"Sebelumnya sejak April 2013, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal akses database kependudukan untuk proses validasi data calon peserta JKN-KIS. Upaya inovasi yang terus dikembangkan ini diharapkan dapat membawa JKN-KIS selangkah lebih dekat menuju cakupan kesehatan semesta yang ditargetkan

BPJS

n Hal. 15 .riaumandiri.co

HALUAN

RIAU/ANDIKA

ALIHKAN JALAN JALAN-Seorang warga mengarakan kendaraan yang melintas di jalan rusak di Simpang SKA. Hal ini dimanfaatkan warga untuk mendapatkan rezeki dari pengendara yang melintas.

Disdukcapil

LINDUNGI DIRI TERHADAP DIFTERI

Eka Hospital Pekanbaru Hadirkan Paket Vaksin Difteri PEKANBARU (HR) - Penyakit Difteri kembali mewabah di Indonesia. penyebarannya saat ini memang belum mencapai Provinsi Riau. Tetapi sebagai perlindungan diri, sangat dianjurkan untuk melakukan imunisasi ulang hingga usia dewasa.

Seperti diketahui, difteri adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium diptheriae. Seperti yang dikutip dari website KemenHaluan Riau

haluan_riau

terian Kesehatan Republik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, penularan Difteri di antaranya melalui cairan dan saluran pernafasan atau kontak langsung dengan cairan yang keluar dari saluran pernafasan dan pengelupasan luka di kulit.

Gejala yang timbul bisa berupa demam yang tidak begitu tinggi hingga 38 derajat celcius, ada kalanya disertai sesak napas dan atau

suara mengorok, munculnya selaput berwarna putih keabu-abuan (pseudomembran) di tenggorokan yang mudah berdarah jika dilepaskan, pembesaran kelenjar getah bening leher, pembengkakan jaringan lunak leher (bull neck) dan sakit waktu menelan. Jika seseorang terkena penyakit ini dan tidak ditangani dengan segera, penyakit ini dapat berakhir dengan kematian.

Eka

n Hal. 15

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

n Hal. 15

Nasional-Internasional

10 OSO Persilakan Wiranto Ambil Alih Hanura JAKARTA (HR)-Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku sudah menemui Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. OSO menyebutkan bahwa Wiranto mungkin telah mempelajari semua masalah sehingga Wiranto kemungkinan menolak Partai Hanura versi Ambhara yang diisi kubu Sarifuddin Sudding.

“Pak Wiranto kan bukan anak kemarin yang bisa dibohong-bohongin,” kata OSO di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1).

Kepada OSO, Wiranto mengungkapkan bahwa mengambil kebijakan dengan memastikan tidak akan ada munaslub. Selain itu, Partai Hanura juga konsisten mendukung Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan kembali pada 2019.

OSO juga berkali-kali mengatakan bahwa Wiranto mendukung apa yang dilakukan OSO asalkan sesuai dengan AD/ART partai. “Saya langsung bilang itu hebat pak. Harus begitu saya bilang. Tapi jangan anggaran dasar oleh orang tertentu dibikin sedemikian rupa untuk dicocok-cocokan, untuk dibangun, untuk merusak partai ini,” ujarnya.

Selain itu, Oso juga kerap menyampaikan bahwa dirinya mempersilakan Wiranto jika ingin mengambil alih kursi ketua umum Partai Hanura. “Ya nggak apa-apa, Bagus. Mudah-mudahan kalau nanti Pak Wiranto jadi ketua, ini lebih maju lebih baik, bahkan bisa kita dukung dia jadi presiden.(rep)

KAMIS 18 Januari 2018

Lapas Khusus Napi Narkoba Segera Dioperasikan JAKARTA (HR)–Lembaga pemasyarakatan atau lapas khusus untuk narapidana kasus narkoba yang terkategori kelas berat segera dioperasikan. Gedung lapas dengan sistem pengamanan ekstra ketat itu dibangun di kompleks Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Direktorat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menargetkan penjara khusus di Lapas Batu itu dapat dioperasikan pada tahun 2018.

“Secepatnya, tahun ini dioperasionalkan seperti Lapas Batu NK (Nusakambangan),” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ade Kusmanto, Rabu (17/1).

Mereka yang dimasukkan ke lapas itu, lanjut Ade, berkategori narapidana yang berpotensi mengulangi tindak pidananya atau termasuk bandar jaringan internasional. Satu sel hanya dihuni seorang napi dengan sistem pengamanan sangat ketat sehingga tak seorang pun napi dapat berkomunikasi langsung dengan petugas maupun antarnapi.

Sipir yang ditugaskan di lapas itu adalah petugas pilihan yang telah lulus seleksi

PETUGAS Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. ketat. “Petugasnya sudah diassesment dan terpilih berintegritas,” ujar Ade. Lapas khusus itu adalah bagian dari upaya aparat memutus rantai peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas. Kebijakan itu menyusul peristiwa peng-

gagalan upaya penyelundupan 1,2 juta butir pil ekstasi dari Belanda pada Juli 2017, yang kemudian terungkap ada seorang napi di Lapas Batu, Nusakambangan, masih aktif mengendalikan peredaran narkoba.

Kategori narapidana yang

ditempatkan di lapas itu ialah napi yang dianggap berbahaya dan mempunyai jaringan internasional. Teknologi yang digunakan juga akan disesuaikan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan.

Konsep dasar lapas khu-

sus itu sebenarnya tak hanya pengamanan superketat, melainkan juga memungkinkan pembinaan yang efektif. Tujuannya agar para narapidana tak lagi berbuat kejahatan selepas mereka selesai menjalani hukuman kelak. (vvc)

Pencopotan Fahri dari Wakil DPR Tunggu Revisi UU MD3 TETEN MASDUKI

Teten Masduki Komandan Staf Khusus Presiden JAKARTA (HR)—Meski Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, posisi Teten Masduki tak dibuang dari lingkaran RI-1.

Sekretaris Kabinet Pratikno mengungkapkan, Presiden menggeser Teten menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden.

“Pak Teten akan jadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Kan saat ini ada beberapa staf khusus, Pak Teten komandannya,” ujar Pratikno di Istana Negara, Rabu (17/1).

Presiden, lanjut Pratikno, membutuhkan Teten di lingkaran staf khusus.

Sebab, Presiden butuh masukan dari orang yang ia percaya.

“Pak Jokowi ingin Pak Teten ini lebih dekat dengan posisinya. Sebab, selama ini sebagai KSP, Pak Teten terlalu banyak yang diurusi,” ujar Pratikno.

Meski demikian, Pratikno belum mau menjelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan Teten sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Namun, informasi yang dihimpun penunjukan Teten pada jabatan barunya bakal melalui prosesi penyerahan surat keputusan presiden oleh Presiden Joko Widodo.(kcm)

JAKARTA (HR)-Surat Fraksi PKS yang isinya kembali meminta Fahri Hamzah dicopot dari kursi Wakil Ketua DPR sampai hari ini belum diproses.

Pimpinan DPR menyebut proses pergantian pimpinan bisa dilakukan setelah revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) rampung.

“Saya hanya bisa di depan mengusulkan nanti saat revisi UU MD3 hal-hal seperti ini harus diperjelas.

Jangan kemudian dipikirkan yang sekarang,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Taufik menyarankan seluruh pihak yang terkait dalam pembahasan revisi UU MD3 mengikuti setiap rapatnya agar tak kaget terhadap keputusan apa pun. Dia juga meminta seluruh alat kelengkapan Dewan patuh

kepada fraksi masing-masing.

“Ke depan, besok coba dibuat seluruh alat kelengkapan Dewan harus tunduk dan taat pada keputusan fraksi tanpa memperhatikan proses banding yang diajukan oleh siapa pun itu yang diganti, titik. Itu saja,” tutur Taufik.

Proses Pemberhentian Fahri dari DPR Tunggu Revisi UU MD3 RampungTaufik Kurniawan (Parastiti Kharisma Putri/detikcom) Menurutnya, aturan soal alat kelengkapan Dewan mesti dipertajam dalam UU MD3 yang sedang direvisi. Soal sengketa Fahri dengan PKS di pengadilan, pimpinan DPR disebutnya tak bisa berbuat apa-apa. “Artinya standing point DPR hanya ngikutin UU MD3 dulu, yang sekarang berlaku,” ucap politikus PAN itu.(dtc)

Israel Larang Pemugaran Kompleks Masjid Al Aqsha YERUSALEM (HR)-Otoritas Israel dilaporkan mencegah pekerja resmi Masjid al Aqsha untuk melakukan pemugaran di kompleks masjid tersebut. Polisi Israel memaksa masuk dan memperingatkan para insinyur untuk tidak melakukan pekerjaan mosaik atau mengembalikan langit-langit kayu Dome of the Rock.

“Polisi juga melarang melakukan rekonstruksi di Masjid Al Qibli dan Marwani,” ujar Juru bicara Otoritas Wakaf Yerusalem (Awqaf) Firas Al-Dib. Kedua masjid tersebut terletak di kompleks masjid al-Aqsha.

Mereka bahkan mengancam direktur rekonstruksi dengan penahanan jika ada pekerjaan tambahan yang dilakukan.

Seperti dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (17/1), langkah Israel tersebut telah dikutuk oleh Pemerintah Yordania. Selama ini Yordania selalu mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Kompleks Masjid al-Aqsha dianggap sebagai tempat suci ketiga di dunia untuk semua umat Islam. Di sisi lain, orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai Bukit Bait Suci, yang mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Kota Yerusalem, tempat alAqsha berada, menjadi jantung konflik Timur Tengah. Rakyat Palestina mengharapkan Yerusalem Timur, yang saat ini diduduki Israel, suatu hari nanti dapat menjadi ibu kota Palestina.(rep)

SALSABILLA WEDDING

LOWONGAN KERJA

DIBUTUHKAN SEGERA

Menyewakan: Pelaminan, Tenda, Pentas, Kursi, Orgen Tunggal, Video Shooting. Alamat : Jl. Suka Karya Perm. Bumi Tarai Damai Blok H No.17. Telp. 0812 7577 1970 / 0852 6505 7777 (Yani)

PT. Rifan Financindo Future membutuhkan karyawan Min. SMA sebagai Consultan dan Marketing.

Dibutuhkan segera tenaga kerja Bagian Financial Analis, WPB dan Receptionis. Min. Tamatan SMU/ Sederajat, D3 - S1. Surat lamaran diantar langsung ke PT. RFB Pekanbaru, Hub: 0852 6375 0670 Up. (Ibu Dewi Sri Rahayu).

KEHILANGAN

BUTUH UANG CEPAT

OPTIK JAILANA

Telah hilang sertifikat tanah/lahan kebun, luas 0,5 Ha. Lokasi di Desa Beringin Indah. an. JUREMI. Diperkirakan tercecer/hilang pada hari Kamis, 4 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Sidomukti, Kec. Pangkalan Kuras. Bagi yang menemukan mohon hubungi 082283016255. Akan diberikan hadiah sepantasnya.

Gadaikan BPKB Motor/ Mobil anda, proses cepat, syarat mudah, pencairan tinggi, tanpa potongan, bisa bantu take over dari leasing lain.

Hub HP/WA Adi : 0812 7545 2232, 0853 6367 6567.

Spectacels & Lenses Centre -Menyediakan frame & lensa terkenal dengan harga terjangkau -Menerima resep dokter, periksa mata & BPJS Kesehatan Alamat : Jl. Durian No. 53B (simp. Serayu) Telp: (0761) 38057 Hp. 081365618893 Pekanbaru.

Cab. Rengat & Tembilahan

LIVE TOUR 4D3N Malaysia, Singapore.

Only IDR 2.000.000,-/PAX (S & K Berlaku) Contact : 0822 8300 7500

Gaji pokok dan Bonus.

Call Mr. Joe 0823 00 1818 41.

KEDAI KOPI SULI Menjual makanan : Nasi goreng seafood, mie goreng, mie ayam dan minuman. Free WiFi. Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru, HP. 0813 6552 0112

ARENA KOPITIAM & CAR WASH Menjual : Berbagai menu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

Free Melayani : WiFi Cucian mobil.

Jl. Pemuda No. 71 Tampan, Pekanbaru HP 0812 7662 0694

DUA bocah Muslim belajar bersama di suatu masjid di Beijing, China

SAAT LIBURAN

China Larang Anak-anak Ikut Kegiatan Agama BEIJING (HR)–Pihak berwenang China kembali meningkatkan kontrol terhadap pendidikan agama. Kali ini mereka melarang anak-anak sekolah menghadiri acara keagamaan selama liburan musim dingin, Siswa sekolah di wilayah Linxia di provinsi Gansu, tempat tinggal bagi banyak anggota etnis minoritas Muslim Hui, tak diizinkan memasuki gedung-gedung keagamaan selama liburan tersebut, ungkap kantor berita Reuters.

Para siswa juga tidak diizinkan membaca kitab suci di kelas atau di gedung keagamaan. Para siswa dan guru diharuskan untuk memperhatikan pemberitahuan tersebut, memperkuat ideologi

KLINIK

PRATAMA DAFFA Jl. Paus No. 99B Pekanbaru Telp. 0823 8881 5636

Jl. Soekarno-Hatta Km. 6.5 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 698 99 44

Jl. Tuanku Tambusai No.55 Telp. (0761) 33850 / 33612 Fax. (0761) 33649 Pekanbaru - Riau

KLINIK SYAHBUDIN Jl. Adi Sucipto No. 171/1 Telp. (0761) 5666676 Pekanbaru

serta propaganda politik.

Seorang pria yang menjawab telepon di biro pendidikan Linxia menutup telepon saat Reuters bertanya tentang pemberitahuan tersebut. Seorang wanita di biro pendidikan distrik juga menolak untuk mengomentari keaslian dokumen tersebut.

Peraturan baru tentang urusan agama yang dikeluarkan pada bulan Oktober tahun lalu, dan akan mulai berlaku pada bulan Februari, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendidikan agama, dan memberikan peraturan aktivitas keagamaan yang lebih besar.

Hukum di China secara resmi memberikan kebeba-

KLINIK

san beragama untuk semua.

Namun peraturan tentang pendidikan dan perlindungan anak di bawah umur mengatakan bahwa agama tidak dapat digunakan untuk menghalangi pendidikan negara atau untuk “memaksa” anak untuk percaya.

Ketakutan akan pengaruh Muslim telah berkembang di China dalam beberapa tahun terakhir, sebagian dipicu oleh kekerasan di Xinjiang.

Hui yang berbahasa China, yang secara kultural lebih mirip dengan mayoritas Han China daripada orang Uighur, juga mendapat sorotan beberapa intelektual yang takut menyebarkan pengaruh Islam terhadap masyarakat. (vvc)

KLINIK

BERTUAH MEDIKA

DOKTER BASTIAN

Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, Riau Phone 0852 6345 0047 Tangkerang

Jl. Garuda Sakti KM. 2 Panam, Pekanbaru Phone 0821 7171 1999

RSUD

RSU PEKANBARU

ARIFIN ACHMAD

MEDICAL CENTER

Jl. Diponegoro No.2 Pekanbaru 28285 Telp.

(0761) 21618 Fax. (0761) 20253 email: hikrsudaa@yahoo.co.id

Jl. Lembaga Permasyarakatan No. 25 Gobah Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 848100 Fax. (0761) 859510 email : rspmc.pku@gmail.com

Jl. Jenderal Sudirman No.134 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 856517 Fax. (0761) 41887

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

RS SANTA MARIA PEKANBARU

ANNISA

Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239 email : rstampan@yahoo.com

Jl. A. Yani No.68 Pekanbaru 28127 Telp. (0761) 22213.

Fax. (0761) 26071 email: rsssmpku@gmail.com

RS BERSALIN Jl. Garuda, Tangkerang Pekanbaru

Indragiri Hilir

KAMIS 18 Januari 2018

11

advertorial

Zulaikha Wardan Lantik PAC dan Ranting Muslimat NU Tempuling

HALUAN

RIAU/AGS/ADV

UP ACARA Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap 17 tiap bulan di Lapangan Upacara, Kantor Bupati Inhil.

UPA

Bupati Ingatkan ASN agar Pahami Peraturan TEMBILAHAN (HR) - Bupati Inhil, HM Wardan mengingatkan para aparatur sipil negara meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikannya dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap 17 tiap bulan di Lapangan Upacara, Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Rabu (17/1).

Bupati mengingatkan, dengan hari kesadaran nasional ini, setiap aparatur negara bisa menyadari dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bisa mengembangkan semangat patriotisme kebangsaan.

Mudah-mudahan dengan upacara ini, bisa memberikan kesa-

daran kepada seluruh aparatur negara agar dapat melayani masyarakat lebih maksimal. "Untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut setiap aparatur pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan," pesannya.

Ditegaskannya, adanya penyimpangan dalam praktek pelayanan masyarakat tak hanya disebabkan oleh faktor kesengajaan namun sering terjadi karena

adanya salah prosedur administrasi dan bedanya pemahaman terhadap peraturan. "Oleh karena itu saya mengimbau kepada setiap aparatur pemerintah agar dapat memahami sebuah peraturan dengan baik," imbaunya.

Paradigma Kepemerintahan saat ini menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan demikian posisi aparatur pemerintah menjadi pelayanan dan fasilitator yang baik terutama dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, di antaranya untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam melayani masyarakat fenomena yang berkembang saat ini pada umumnya, yakni tuntutan masyarakat terhadap sikap

dan perilaku aparatur pemerintah yang ramah, santun dan bersifat mengayomi jauh dari sikap arogan dan ingin menang sendiri.

Dengan sikap demikian akan mendekatkan hubungan emosional antara masyarakat dengan aparatur pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Melaksanakan tugas dilandasi niat yang tulus untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik merupakan salah satu bentuk pengabdian praktis aparatur pemerintah terhadap bangsa dan negara.

Berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun lalu semoga dapat dijadikan umpan balik untuk bekerja lebih baik pada tahun ini dan tahun mendatang.(adv)

TEMBILAHAN (HR) - Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Zulaikhah Wardan membacakan naskah pelantikan para pengurus pimpinan anak cabang dan ranting Muslimat NU seKecamatan Tempuling, Sungai Salak, Rabu (17/1) siang.

Pelantikan Pengurus Anak Cabang dan ranting Muslimat NU se-Kecamatan Tempuling disaksikan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dan sejumlah perangkat Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tempuling.

Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan mengatakan, pengurus PAC dan ranting Muslimat NU merupakan kepengurusan ke-15 di tingkat Kecamatan yang dilantik.

"Pelantikan Muslimat NU di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan adalah salah satu program dari Cabang Muslimat NU Inhil sejak awal dilantik pada akhir tahun 2016. Insya Allah, masih akan dilanjutkan dengan kepengurusan, Enok, Kempas, Tanah Merah dan Sungai Batang," ungkap Zulaikhah Wardan.

PC Muslimat NU Inhil, diungkapkan Zulaikhah Wardan menargetkan, prosesi pelantikan Muslimat NU di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan akan rampung di akhir bulan Januari mendatang.

Sebelum pelantikan dilakukan, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan menyerahkan buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU (POAM NU) kepada Ketua PAC Muslimat NU dan masing - masing Ketua Ranting Muslimat NU se-Kecamatan Tempuling.

Untuk itu, dalam sambutannya, Zulaikhah Wardan mengimbau kepada Ketua beserta pengurus PAC dan ranting Muslimat NU agar mempelajari dan memahami konten dari Buku POAM NU guna merumuskan program kerja organisasi di wilayah masing-masing.

"Setelah menerima buku (POAM NU, red), pelajari dan pahami isinya. Lantas, buat program yang berpedoman dengan buku itu. Jangan yang muluk muluk. Cukup dengan program, seperti mengadakan pengajian yamg diisi dengan ceramah agama dan lain sebagainya," imbau Zulaikhah Wardan.

Selanjutnya, Zulaikhah Wardan menjelaskan kepada para hadirin, Muslimat NU merupakan organisasi sosialkeagamaan dan bukan merupakan organisasi politik, seperti segelintir isu yang beredar di sebagian kalangan masyarakat.

"Saya mendengar ada yang mengatakan Muslimat NU sebagai organisasi politik dan mengaitkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak di Riau. Itu salah besar, Muslimat NU adalah organisasi sosial terpusat yang bergerak di bidang keagamaan dengan dipimpin Ketua Umum nya, Hj Khofifah Indarparawangsa," kata Zulaikhah Wardan tegas.(adv)

HALUAN

RIAU/AGS/ADV

KETUA PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan membacakan naskah pelantikan pengurus pimpinan anak cabang dan ranting Muslimat NU Kecamatan Tempuling.

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN TA 2017

Bupati Serahkan Penghargaan kepada OPD

HALUAN

RIAU/GRC

KU ALIT AS air PDAM Tirta Indragiri.

KUALIT ALITAS

KESERIUSAN PEMKAB DIPERTANYAKAN

Kualitas Air PDAM Tirta Indragiri Masih Buruk TEMBILAHAN (HR) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Inhil mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten terkait perbaikan kualitas air di PDAM Tirta Indgragiri mengingat penyertaan modal sudah diberikan dan akan diberikan kembali.

Seperti tang disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Inhil, Herwanissitas PDAM Tirta Indragiri sampai hari ini belum menunjukan perfomen kinerja yang baik m.

Sementara, diaktakan Herwanissitas dalam pidato pengantarnya Bupati menjelaskan bahwa PDAM Tirta Indragiri dalam kondisi sakit dengan jumlah hutang yang sangat besar.

"Salah satu upaya perbaikan yang akan dilakukan dengan menaikan tarif air sebagaimana pidato saudara Bupati, menurut Fraksi PKB bukanlah langkah yang bijak, kerena tentunya ini akan membebani masyarakat luas," tegas Pria yang akrab disapa Sitas itu, Selasa (16/1).

Padahal dikatakannya, sebagaimana diketahui bahwa kualitas dan kuantitas sumber air yang tersedia masih jauh dari harapan, padahal berbagai upaya perbaikan dan pemenuhan akan kebutuhan air yang baik telah dilakukan dari penyertaan modal sampai dengan perbaikan infrastruktur jaringan pipa dan waduk oleh OPD Pekerjaan Umum melalui sumber DAK yang juga gagal dalam pelaksanaanya.

"Pertanyaann dari Fraksi PKB , adakah keseriusan dan Kemampuan Pemkab untuk mengatasi persoalan akan kebutuhan air yang memadai dan layak untuk masyarakat, karena sesungguhnya ketersedian dan kebutahan akan air bersih untuk masyarakat adalah tanggung jawab Pemkab," ujar Sitas.(grc/war)

TEMBILAHAN (HR) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah, kecamatan dan pusat pelayanan kesehatan dalam hal ketepatan mengantar laporan fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2017, Rabu (17/1).

Piagam penghargaan ini diserahkan usai upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan dan Pusat Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan piagam penghargaan tersebut, yakni Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Kesbangpol, Bagian Hukum.

Dan Kecamatan Kempas, Kecamatan Concong, Kecamatan Tembilahan Hulu, serta Rumah

Sakit Raja Musa Sungai Guntung.

"Saya selaku pimpinan daerah senantiasa memberi apresiasi yang tinggi terhadap kinerja segenap aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Bupati.

Sampai saat ini, dinilai mayoritas aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan tugas secara optimal dengan baik, sehingga dalam aspek-aspek tertentu telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan semua pihak.

Dalam kesempatan ini, juga dilakukan Para peserta upacara yang saya hormati, penyerahan dana Tabungan Hari Tua (THT) secara simbolis kepada 3 ASN yang telah memasuki masa purna tugas atau masa pensiun.

Program tabungan hari tua ini adalah sebuah program jangka panjang dimana peserta berhak mendapatkan manfaat program setelah mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia, maka janda/ dudanya beserta anak-anaknya, akan berhak menerima manfaat pekerja tersebut dan program ini merupakan sebuah tabungan wajib.

Taspen dibentuk untuk memberikan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lump sum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan.

Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai be-

kal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun.

Masa pensiun, adalah berkarya untuk mengabdi pada masyarakat dalam bentuk lain. Bagaimanapun juga masih banyak ruang yang bisa dijalani untuk mengabdi pada masyarakat, terutama dalam memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang didapat selama bertugas di birokrasi pemerintahan.

"Kepada ASN yang telah memasuki masa pensiun kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan bagi pemerintah dan daerah ini. Semoga jasa dan pengabdian tersebut mendapat balasan pahala dari Allah SWT," imbuhnya.(rtc/war)

WARGA JALAN BAHARUDDIN GEGER

Seorang Pria Ditemukan tak Bernyawa di Atas Becak TEMBILAHAN (HR) - Warga di sekitar Jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Inhil, Riau digegerkan dengan ditemukannya seorang pria yang sudah tergeletak di atas sebuah becak yang terparkir di depan percetakan Sendiko, Selasa (16/1).

Setelah diperiksa, ternyata pria lanjut usia yang menggunakan kemeja lengan panjang itu sudah tidak bernafas lagi. Kejadian itu membuat pihak Kepolisian langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)

dan melalukan pemeriksaan.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak Kepolisian terkait penyebab kematian pria yang diduga seorang tukang becak tersebut.

Namun demikian, salah seorang warga menjelaskan, pria tersebut merupakan tetangganya sendiri. "Innalillahiwa innailaihi roojiun, almarhum adalah tetangga kami di lorong Tanjung Raja, Jalan Gunung Daek. Almarhum bernama Syahril," ujarnya.(grc/war)

HALUAN

RIAU/GRC

MASY ARAKA T memenuhi lokasi ditemukannya seorang pria paruh baya MASYARAKA ARAKAT yang tergeletak di atas becaknya..

Kuansing-Inhu

12

KAMIS 18 Januari 2018

Lagi, Polres Kuansing Tertibkan PETI n LAPORAN:

HENDRA WANDI Liputan Kuansing

TELUK KUANT AN (HR) KUANTAN (HR)-Lagi, Polres Kuansing lakukan penertiban dan penangkapan pelaku tindak pidana Penambang Emas Tampa Izin (PETI) di dua kecamatan di Kabupaten Kuansing.

Seperti disampaikan Kapolres Kuansing, AKBP Fibri Karpiananto SH, SIK melalui Kasubag Humas Polres Kuansing, AKP G Lumban Toruan, dikatakan, pada Selasa (16/1), kemarin telah melaksanakan kegiatan penertiban dan penangkapan pelaku tidak pidana PETI ini di dua kecamatan yakni Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan Kuantan Tengah yang dilakukan oleh masingmasing Polsek.

Dikatakan Lumban, kegiatan penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, di Desa Kasang Limau Sundai yang berdasarkan perintah Kapolsek Kuantan Hilir, AKP Tapip Usman, SH melalui Kanit Reskrim Brika Kurniawan Siregar.

Dalam penertiban, Polsek Kuantan Hilir berhasil mengamankan 20 unit mesin dompeng, kemudian dilakukan perusakan terhadap 20 unit mesin dompeng. Bahkan dalam operasi ini anggota Reskrim juga menemukan tiga pondok pe-

kerja, kemudian juga dilakukan perusakan.

Lanjut Lumban, Operasi PETI yang dilaksanakan Polsek Kuantan Hilir tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pekerja, dikarena para pekerja melarikan dirinya sebelum Anggita tiba di lokasi.

Sementara itu, operasi PETI yang dilaksanakan di Polsek Kuantan Tengah yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu Liston Sihombing, SH bersama empat anggota berhasil mengamankan tiga pelaku PETI di area perkebunan Divisi VIII PT DPN. Sedangkan para pelaku yang diamankan oleh Reskrim Polsek Kuantan Tengah yakni berinisial J, DA, dan NS berserta barang bukti (BB).

"Ketiga pelaku ini melanggar pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Dan BB yang ikut diamankan yaitu 1 unit mesin dompengl,1 unit keong, dan 2 lembar karpet," ujarnya kepada Haluan Riau, Rabu (17/01). (wan)

HALUAN

RIAUWAN

PETUGAS mengamankan peralatan PETI.

Warga Gagalkan Aksi Pencurian Kotak Amal Vihara Sriwijaya TELUK KUANTAN (HR)-Seorang pelaku pencurian uang di dalam kotak amal Vihara Sriwijaya, Sungai Jering, Teluk Kuantan Kabupaten Kuansing, ditangkap warga dan diserahkan ke polisi.

"Pelaku dengan inisial nama SG, setelah ditangkap warga langsung diamankan ke Mapolsek Kuantan Tengah," kata Kapolsek Kuantan Tengah Kompol H Jasmadi, SH, Rabu (17/01).

Dia mengatakan, tertangkapnya pelaku berawal dari kecurigaan pengurus Vihara, Subejo Aris Wardoyo yang melihat gerak-gerik tersangka.

Saat itu Selasa (16/01) dini hari kemarin, Subejo melihat rekaman CCTV di ruangan Vihara. Dan Subejo melihat seorang pria tidak dikenal berada di ruangan ibadah Vihara dengan menenteng linggis dan kantong plastik.

Melihat hal tersebut, pelapor (Subejo) menunggu pelaku di teras pintu vihara, tak lama kemudian pelaku keluar dan pelapor mengatakan "ngapain kau".

Terkejut aksinya diketahui orang lain, pelaku mengayunkan linggisnya ke arah pelapor, dan pelapor pun langsung men-

HALUAN

RIAU/WAN

PELAKU SG diamankan polisi. dorong tubuh pelaku sehingga linggis tersebut tidak melukai pelapor.

"Selanjutnya pelapor dan pelaku tarik menarik merebut linggis dan pelapor berhasil menguasai linggis tersebut. Mendengar ada keributan, warga sekitar berdatangan, sehingga kemudian pelaku berhasil diamankan. Se-

PENGUMUMAN KEHILANGAN SURAT TANAH (SKGR) Telah hilang surat tanah, SKGR no. 1043/BR/ 1998 Tanggal 30-20-1998, an. Jufri Sakaria di Kelurahan Simpang Tiga, Kota Pekanbaru.

Bagi yang menemukan harap hubungi Sdr. Linda, Hp. 085374148528.

lanjutnya pelapor menghubungi pihak kepolisian dan anggota kita langsung menuju lokasi dengan membawa pelaku serta barang bukti ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk proses lebih lanjut," ungkap Kapolsek Jasmadi.

Saat ini pelaku sedang diperiksa untuk menjalani proses hukum atas perbuatannya mencuri uang di dalam kotak amal.

"Adapun barang bukti yang kita amankan berupa, uang senilai Rp19 juta, kotak amal dan linggis, tersangka dijerat pasal 365 jo 363 KUHP," pungkasnya. (wan)

Abdul Karim Gantikan Abdul Kadir sebagai Kakan Kemenag Inhu RENGAT (HR)-Mantan Kepala Kantor Urusan Agama Pasir Penyu, Drs H Abdul Karim MA menggantikan H Abdul Kadir sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakan Kemenag) Inhu. Abdul Karim telah dilantik pada Senin ( 15/1) lalu di Kanwil Kememang Riau di Pekanbaru. Sementara Abdul Kadir telah memasuki masa pensiun.

Rabu (17/1), Kemenag Inhu melaksanakan syukuran di Pematangreba.

Hadir dalam acara tersebut Kakanwil Kemenag Riau H Ahmad Supardi, Wakil Bupati Khairizal, Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari SIK, perwakilan Kajari Inhu Supardi, Camat Kecamatan Rengat Sarman, Kakan Kemenag Inhil, para Kabid, Kasi dan Kasubbag di lingkungan Kanwil Kemenag Inhu, para karyawan/ti dan para majelis guru di lingkungan Kemenag Inhu.

“Ucapan selamat kepada Kankemenag Kabupaten Inhu yang juga baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Semoga bisa melaksanakan ama-

nah dengan sebaik-sebaiknya beserta seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Kankemenag Kabupaten Inhu,” ucap Kakanwil saat dihubungi terpisah usai acara syukuran.

Ia melihat melalui momentum HAB ke-72 Kemenag, seluruh ASN harus lebih bersemangat dalam berbenah. Kakanwil berharap seluruh ASN tak terkecuali pejabat dapat meningkatkan kinerja sebagian dari rasa syukur kepada Allah SWT. Sekurang-kurangnya rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dalam lima Program Kemenag yang harus kita laksanakan diantaranya meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kerukunan hidup beragama, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, tekan pejabat murah senyum itu.

Selain itu ia berpesan

untuk tetap selalu berpegang teguh dan menerapkan lima nilai budaya kerja yang dicanangkan Kemenag RI meliputi integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab ketauladanan yang harus dapat diwujudkan dalam diri pribadi masing-masing ASN di Kemenag Inhu tanpa terkecuali.

Hal senada diungkapkan H Khairizal, SE, MSi selaku Wakil Bupati Kab Inhu. “Kami mengucapkan selamat atas HAB ke-72 Kemenag yang berlangsung di Kemenag Inhu, sudah panjang jalan yang dilalui, sudah panjang yang dilalui. Selama ini kerjasama pemkab dengan Kemenag berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas dalam rangka pembinaan terhadap ummat,” tuturnya.

Dan hal ini akan tetap dipertahankan dan akan ditingkatkan kedepannya mengingat tugas sekaligus tantangan kita semakin berat. Banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. “Saya yakin dengan kebersamaan dan membangun sinergitas

yang baik antara Kementerian Agama dan Pemkab setempat akan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya,” tekan pria kelahiran Peranap tersebut.

Menanggapi hal itu Kankemenag Inhu Drs H A Karim MA menyampaikan, terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Kakanwil Kemenag Riau beserta rombongan, dan Pemkab setempat beserta tamu undangan lainnya dalam rangka syukuran HAB Kemenag ke-72 di Inhu.

“Semoga kegiatan kita hari ini diridhai Allah SWT,” ucapnya.

Pihaknya mengaku akan menjalankan amanat dan tanggung jawab yang disampaikan Kakanwil terkait lima program kerja Kemenag. Mudah-mudahan dengan lima program kerja tersebut bisa dilaksanakan lebih baik lagi ke depan. Sehingga Kemenag dan Pemkab setempat bisa saling menjalin komunikasi dan sinergitas yang baik, dalam melaksanakan pembangunan agama dan keagamaan. (eka)

Kapolres Kembali Tekankan Netralitas Anggotanya RENGAT (HR)-Kapolres Indragiri Hulu AKBP Arif Bastari SIK MH terus menekankan netralitas anggotanya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2018. Ini disampaikannya melalui Waka Polres Inhu Kom-

HALUAN

RIAU/EKA

UP ACARA bulanan (17 Hari Bulan) di Halaman Mapolres UPA Inhu diikuti para Kabag, para Kasat, para Kapolsek beserta membawa anggota masing- masing perwakilan. pol Roni Syahendra SIK saat menjadi inspektur upacara bulanan (17 Hari Bulan) di halaman Mapolres Inhu, Jl A Yani No 19 Rengat, Rabu (17/1) sekitar pukul 07.30 WIB. Upacara 17 hari bulanan, diikuti para Kabag, para Kasat, para Kapolsek beserta membawa anggota masing-masing perwakilan Polsek, para anggota dan PNS Polres Inhu.

Wakapolres Inhu menyampaikan, dalam mencermati si-

tuasi saat ini kita sekarang dihadapkan dengan Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak seluruh Indonesia.

"Oleh sebab itu diminta kepada seluruh personel Polres Inhu dan jajaran, kita sebagai anggota Polri khususnya Polres Inhu bersikap netral. Tidak berpihak kepada salah satu calon, baik salah satu dari calon adalah keluarga kita. Maka dari

itu kita tetap teguh menjaga kenetralan dalam melaksanakan tugas," tegas Wakapolres Inhu Kompol Roni Syahendra SIK. Sambung Waka, disadari bahwa tugas Polri makin hari makin bertambah. "Untuk itu kita harus tahu tahapan pertahapan dalam Pemilu Kada Gubernur dan Wakil yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018," sambungnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pesan Kapolri melalui Kapolda bahwa, anggota Polri dilarang keras untuk berfoto dengan calon kepala daerah, kedua agar dijaga netralitas bagi setiap anggota Polri di kewilayahannya.

"Bapak Kapolres juga menekankan kepada anggota sekalian untuk meningkatkan disiplin kerja. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dan melaksanakan pengamanan Mako dan tahanan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan," papar Kompol Roni. (eka)

KAMIS 18 Januari 2018

Pelalawan-Kampar

13

PROYEK 2017

OPD Pelalawan Belum Laporkan yang Putus Kontrak PANGKALAN KERINCI (HR)- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan hingga kini belum melaporkan proyek yang diputus kontraknya tahun 2017 lalu.

Padahal Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan sudah menyurati sebelumnya.

Pekejaan fisik yang tidak selesai dikerjakan perusahaan rekanan semestinya sudah dilapor sejak akhir masa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Sejak akhir Desember lalu sudah kita surati semuanya. Tapi belum ada OPD yang memberikan laporannya ke kita," papar Asisten II Sekdakab Pelalawan, Atmonadi, Rabu (17/1).

Ia menjelaskan, laporan yang masuk hanya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pasar dan UKM. Dimana satu kegiatan fisik OPD tersebut diputus kontrak dengan pagu anggaran dibawah Rp200 juta atau kategori Penunjukan Langsung (PL).

Sedangkan OPD lain, hingga kini belum menyerahkan laporannya. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, dan dinas lain yang mempunyai kegiatan fisik yang banyak. "Kita akan surati lagilah nanti.

Agar secepatnya disampaikan ke kita," tukasnya.

Selain satu paket fisik di dinas perdagangan, ada tiga paket proyek jumbo di Dinas PUPR yang putus kontrak.

Yakni paket optimalisasi pembangunan gedung dan lanscape halaman Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) tahap l di Kecamatan Langgam. Dimana pagu anggaran sebesar Rp3,862 muiliar yang dikerjakan kontraktor dai PT Negri Selayang Pandang. Kontrak diputuskan karena tak sanggup menuntaskan pekerjaan hingga akhir masa pengerjaan.

Kemudian, pembangunan gedung Kantor Camat Langgam dengan anggaran Rp4,5 miliar.

Proyek ini dimenangkan oleh PT Riau Mitra Usaha dan kontraknya diputus Dinas PUPR.(ptc)

Inspektorat Beberkan 38 Masalah RSUD PANGKALANKERINCI (HR)-Inspektorat kabupaten sudah melakukan inventarisasi permasalahan terhadap RSUD Selasih Pangkalan Kerinci.

Sepanjang tahun 2017 lalu, ditemukan 38 permasalahan di rumah sakit berplat merah ini.

Demikian terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) komisi I DPRD dengan Inspetorat kabupaten Pelalawan, Rabu (17/1).

Rapat yang dipimpin sekretaris Komisi I Abdullah didampingi Faizal dan Mukhlis Ali. Sementara dari Inspektorat dihadiri pimpinnya Muhammad Irsyad beserta beberapa orang staff.

Dari 38 item temuan permasalahan ini dikelompokkan menjadi 7 pokok permasalahan.

Pertama masalah pelayanan ditemukan 10 permasalahan. Kedua masalah fasilitas penunjang medis ditemukan tiga permasalahan.

Ketiga, masalah fasilitas penunjang non medis ditemukan lima permasalah. Keempat, masalah obat dan bahan habis pakai ditemukan tiga permasalahan. Kelima masalah kepegawaian dan keuangan ditemukan pula 13 permasalah.

Keenam, masalah sarana gedung ditemukan tiga permsalahan dan ketujuh prasarana ekternal rumah sakit ditemukan satu persoalan.(rtc)

HALUAN

RIAU/HERJO

KETUA PPK Bangkinang Kota Almy Zarlis, membuka bimtek PPDP di Kantor Camat Bangkinang Kota, Rabu (17/1).

1.323 PPDP Ikuti Bimtek Pemuktakhiran Data n LAPORAN:

HERMAN JHONI Liputan Kampar

BANGKINANG (HR) (HR)-Sebanyak 1.323 Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Pilgubri Tahun 2018, se-Kabupaten Kampar mengikuti Bimbingan Teknis Pemuktahiran Data Pemilih di seluruh desa/kelurahan, Rabu (17/1).

Dari pantauan di Kantor Camat Bangkinang Ko-

ta, Bimtek dibuka Ketua Panitia Pemilihan (PPK)

Almy Zarlis, yang diikuti 62 PPDP. Sementara pemateri disampaikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dengan didampingi PPK Bangkinang Kota.

Ketua PPK Almy Zarlis menyampaikan bahwa bimtek sangat strategis karena disaat disampaikan apa yang menjadi tugas PPDP. Almy mengharapkan kepada seluruh PPDP agar

dapat mengikuti seluruh materi yang disampaikan narasumber.

Sesuai tahapan pilkada serentak pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilaksanakan PPDP dari 20 Januari sampai 18 Februari 2018.

Saat coklit serentak, KPU, PPK dan PPS bersama-sama mendampingi PPDP melakukan coklit.

"Kita minta seluruh PPDP bisa melakukan coklit

serentak minimal 10 rumah, " ujarnya.

Terkait Pemuktahiran Data Pemilih ini, KPU Kampar telah melakukan bimtek secara berjenjang.

Senin (15/1) lalu telah melaksanakan bimtek PPK di Stanum Bangkinang.

Selanjutnya, PPK melaksanakan Bimtek untuk PPS pada Selasa (16/1) secara serentak di seluruh kecamatan dan dilanjutkan bimtek PPDP Rabu (17/1). (***)

Panwaslu se-Kampar Resmi Dilantik BANGKINANG KOTA (HR)-Sesuai tahapan, Panwaslu Kelurahan/ Desa yang telah terbentuk dilantik masing-masing Ketua Panwaslu Kecamatan dan dilanjutkan orientasi Rabu (17/1).

Pelantikan diawali dengan pelantikan di Rayon II Kecamatan Kampar, yakni Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampa dan Tambang. Pelantikan dihadiri Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar Marhaliman sekaligus sebagai narasumber pada orientasi.

Pelantikan dipusatkan

di aula Kantor Camat Kampar dan dihadiri Camat Amri Yudo, Kapolsek Kampar AKP Ridwanto, Danramil Kampar Kapten Inf Lilik, dan sejumlah undangan.

Ketua Panwaslu Marhaliman menjelaskan bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa langsung dihadapkan dengan tugas sesuai tahapan pigubri, yakni 20 Januari hingga 18 Pebruari.

"Jadi mereka harus mengawasi proses Coklit dari rumah ke rumah, yang dilakukan oleh PPDP, Kalau memang ada temuan Penlanggaran segera laporkan ke Panwaslu Kecamatan," terang Marhaliman.

Marhaliman juga menjelaskan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa diikuti 213 Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Kampar.

"Dari jumlah kelurahan dan desa sebanyak 250, ada 33 desa dan kelurahan yang terkendala

HALUAN

RIAU/ARI

KETU A Panwaslu Kampar Marhaliman mengucapkan selamat dengan Panwaslu KETUA Kelurahan- Desa se-Rayon II. seperti tidak ada yang mendaftar.

Sementara, pelantikan

di Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja, Kampar Kiri Hilir dan Kampar Kiri

Tengah dipusatkan di Aula Kantor Camat Perhentian Raja.(ari)

Kapolres Kampar Berikan Reward Personel Berprestasi BANGKINANG KOTA (HR) -Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto, SIK, MH memberikan penghargaan (Reward) kepada 11 Personel Jajaran Polres Kampar yang berprestasi, Rabu (17/1), di Lapangan Upacara Mapolres Kampar.

Penghargaan diberikan kepada 11 personel, terdiri 2 perwira dan 9 bintara, salah satu prestasi adalah keberhasilan dalam menangkap tersang-

ka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Simpang Dua, Desa Pantai Raja,Perhentian Raja.

Kesebelas personel yang menerima penghargaan adalah AKP Fajri SH, SIK, Ipda Albert Sitompul SH, Brigadir Firman Diaz Siahaan, Brigadir M. Suryana Ardi, Brigadir Sugandi, Brigadir Mangihut Rudiyanto, Bripda Ikhlas Satria, Bripda Ilham Efendi, Bripda M. Saleh Afiz,

Bripda Kristina Angelia, Bripda Alif Anugerah.

"Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan dorongan seluruh personel mewujudkan Polri yang Professional, Modern dan Terpercaya," ujar Kapolres.

Kapolres Kampar juga menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 dalam rangka pengamanan pemi-

lihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2018 - 2023.

"Meskipun banyak kegiatan operasional Kepolisian lainnya tetapi seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, untuk itu Pimpinan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh personel yang telah bekerja dengan baik," terang Kapolres.(ari)

2017, Penyelesaian Perkara PN Pelalawan 88,9 Persen PELALAWAN (HR)-Sepanjang 2017 persentase penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan mencapai 88,9 persen, dihitung dari jumlah seluruh perkara yang masuk.

Humas PN Pelalawan, Rahmat Hidayat menyebutkan, julah seluruh perkara pidana yang ditangani sepanjang tahun 2017 sebanyak 478 perkara.

Ia menguraikan, jumlah tersebut terdiri dari

64 sisa perkara pidana biasa dan dua perkara pidana singkat pada tahun 2016 dan ditambah dengan 412 perkara baru di tahun 2017.

"Dari 478 perkara itu yang berhasil diselesaikan 425 perkara dengan persentesnya mencapai 88,91 persen dengan jenis pidanya berupa pidana biasa, cepat, singkat, anak dan praperadilan," sebutnya.

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus

pada tahun 2017 lalu sebanyak 53 perkara. Perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember.

"Untuk perkara perdata yang ditangani pada tahun 2017 ada 116 perkara, 7 diantaranya sisa perkara tahun 2016 dan 109 perkara tahun 2017 dan dari 116 perkara perdata yang ditangani telah diselesaikan sebanyak 108 perkara," paparnya.

Menurut Rahmat, ting-

kat penyelesaian perkara perdata pada tahun 2017 mencapai 93,10 persen.

Jadi sisa perkara perdata tahun 2017 yang masih berjalan di tahun ini sebanyak 8 perkara.

"Selain menjalankan tugas dan penanganan perkara sesuai dengan prosedur berlaku, PN Pelalawan akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya, Rabu (17/1).(grc)

KAMIS

Rokan Hulu

14

18 Januari 2018

advertorial Pemkab Rohul

SK MUNDUR PEMBERHENTIAN SUPARMAN

DPRD dan Pemkab Bakal Konsultasi ke kemendagri

HALUAN

RIAU/GUS

PENGAJIAN AKBAR - Wakil Bupati Rohul, H Sukiman menghadiri pengajian akbar, Syekh Abdul Khodir Al-Jalilani di Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir.

KALAU TAK ADA HALANGAN

Desa Rambah Hilir Hari Ini Gelar Musrenbangdes RAMBAH HILIR (HR)- Kalau tidak ada aral melintang, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (18/1) akan melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa sekaligus pemaparan rencana kerja tahun anggaran 2018.

Sesuai rencana, dalam Musrenbangdes tersebut, Pemerintah Desa, dihadiri, Badan Pemerintah Desa (BPD) akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan pada kegiatan Dana Desa (DD) maupun melalui Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Rambah Hilir.

Aspirasi tersebut selanjutnya akan dibahas bersama BPD ROMI JULIANDRA SE dan selanjutnya dijadikan AP-

BDes. Apabila ada aspirasi yang tidak terakomidir dalam Musrenbangdes tersebut, selanjutnya akan disampaikan kembali pada Musrenbang Kecamatan berikutnya, dengan target APBD Kabupaten Rohul.

“Jadi, solusi lain jika ada aspirasi yang belum terakomidir dalam Musrenbandes ini tetap kita tampung dan akan kita sampaikan pada Musrenbang Kecamatan, dengan harapan, dapak dimasukan pada kegiatan APBD Rohul pada tahun anggaran 2019 mendatang,” terang Romi Juliandra, SE kepada Haluan Riau, diruang kerjanya, Rabu (17/1).

Kemudian, mengenai pemaparan rencana kerja Desa Rambah Hilir, tahun anggaran 2018 baik melalui DD maupun ADD, lanjut Romi Juliandra, SE

menjelaskan, selain pembangunan sarana insfranstruktur jalan setapak, juga fokus pada kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan penataan wajah Ibukota Desa Rambah Hilir.

“Adapun beberapa kegiatan kita tahun 2018 ini, diantaranya pembangunan lapangan multi fungsi, Pengadaan tanah sekaligus pembangunan rumah toko buat usaha masyarakat melalui Badan Usaha Desa, semenisasi dan sejumlah pembangunan lainnya,” terangnya.

Turut di undang dalam Musrenbangdes tersebut, tambah Romi Juliandra, SE, di antaranya BPD, Babinkamtimas Rambah Hilir, aparat Dusun, Tokoh Adat, Pemuda, Tokoh Agama, Tenaga Pengajar, beserta komponen dan elemen lainnya yang ada di Desa Rambah Hilir. (adv/gus)

PASIR PENGARAIAN (HR) - Polemik mewarnai Surat Keputusan Pemberhentian Bupati Rohul, Suparman yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri. Pasalnya, dalam SK mendagri yang terbit 5 januari tersebut, ternyata pemberhentian Suparman Sebagai Bupati dan Penujunkan Wakil Bupati Sukiman untuk melaksankaan tugas keseharian Bupati hingga dilantik menjadi Bupati defeniif itu berlaku mundur sejak 8 November 2017.

Kebingungan pun muncul dalam menafsirkan Surat Keputusan (SK) tersebut, karena faktanya di atas 8 November 2017, Suparman nyatnya masih aktif menjabat sebagai Bupati, serta menggunakan kewenanganya sebagai Bupati.

Penandatangan APBD Rohul 2018 pada 29 November 2017, adalah salah satu kewenangan yang membuat kebingungan dengan SK Mendagri tersebut.

Untuk menghidari terjadinya kebingungan, khusunya terhadap OPD yang akan menjalankan APBD Rohul 2018, maka DPRD Rohul bersama Pemkab Rohul, sepakat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dirjen Otda dan Dirjen Keuangan Daerah. “Terkait SK mundur ini, kita yang akan coba konsultasikan dengan pemerintah provinsi, Dirjen otda dan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan SK mundur ini serta seperti apa imlplikasinya. Kita harapkan mudah-mudahan tak ada dampak antara SK dengan jalannya pemerintahan,” kata Kelmi Amri.(gus)

EMPAT JAM LISTRIK PADAM

David Mengaku Belum Temukan Pusat Gangguan PASIR PENGARAIAN (HR) - Listrik di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu mengalami pemadaman lebih dari 4 jam, terhitung mulai dari jami 12.00 WIB hingga pukul 16 WIB masih belum menyala, Rabu (17/1).

Pemadaman listrik di Ibukota Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, kali ini patut dicurigai ada yang tidak beres yang dirahasiakan manajemen PLN. Misalnya, kawasan Desa Rambah Tengah Utara, Desa Babussalam, mengalami pemadaman sekitar pukul 12.00 wib.

Sementara, Desa Pematang Berangan, di kawasan Masjid Agung Islamic Centre, padam sebentar dan langsung menyala.

“Di sini sempat padam dan tidak lama langsung menyala pak. Di tempat bapak, listrik masih padam ya,” Ujar Devi (19) heran, saat Haluan Riau, mencoba meminjam arus listrik kepada pemilik kafe salah satu di Pasir Pengaraian.

Hal lain yang patut dicurigai pada pemadaman listrik di Ibukota Pasir Pengaraian, yakni terkait pernyataan kepala Rayon PLN Pasir Pengaraian, saat dikonfirmasi Haluan Riau, melalui telpon selulernya, Rabu (17/1). Disampaikannya, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan.

“Petugas PLN saat ini sedang berada dilapangan untuk mencari lokasi gangguan pak. Tapi sampai saat ini pusat gangguan belum ditemukan. Jika ada kawan-kawan atau masyarakat menemukan, melihat, ada trafo meledak atau kebakaran minta diinformasikan kepada kami (PLN),” kata David Sibarani.

Menurut David Sibarani, pusat gangguan listrik tersebut terjadi sekitar Pasir Pengaraian sampai dengan kilo meter 6 Batang Samo, atau dikawasan Simpang Tangun. “Gangguan itu diprediksi di antara pasir Pengariaan dan kawasan simpang tangun pak,” imbuhnya.(gus)

Rokan Hilir Suzuya Hotel Belum Ajukan Perubahan IMB BAGAN BATU (HR) - Suzuya Hotel Bagan Batu diduga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang bangunan gedung. Pasalnya, pihak Suzuya tak melakukan pengajuan perubahan izin mendirikan bangunan gedung.

Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), yakni bangunan di lantai III Suzuya yang seharusnya diperuntukkan sebagai Waterpark kini berubah bentuk untuk dijadikan lapangan Futsal.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir tentang Bangunan Gedung Nomor 04 tahun 2014, Pasal 48 Ayat 1 disebutkan, setiap orang/pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan wajib/harus memperoleh izin.

Di Pasal 2, disebutkan izin mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan diberikan oleh Kepala Daerah, sedangkan Pasal 3 berbunyi izin mendirikan, merubah dan merobohkan bangunan diberikan oleh kepala daerah setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Manejer Suzuya Hotel Bagan Batu, Jhon Siagian, Selasa (16/1) siang mengatakan urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan wewenang bagian projek pihak Suzuya pusat.

Namun demikian, ia tetap berusaha menghubungi pihak Suzuya pusat perihal perubahan gedung tersebut. Namun hingga beberapa saat, pihak Suzuya pusat belum bisa dihubungi via seluler.

Dijelaskannya, untuk pengurusan IMB sudah dilakukan sejak gedung pertama kali didirikan. Namun ia merasa pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah harus mengajukan IMB lagi dengan dirubahnya bentuk gedung dengan ditambahnya atap dan dinding bagian depan lantai 3 gedung tersebut. “Menurut sepengetahuan kami, kalau tak menambah lantai dan melebarkan bentuk gedung, IMB nya tidak dilakukan perubahan lagi, tapi nanti saya tunggu dan kami pelajari dahulu soal perubahan IMB tersebut,” katanya.

Namun ketika disinggung untuk memperlihatkan IMB, Manejer Suzuya Hotel belum bisa menunjukan. Pasalnya, sejak berdirinya Suzuya, salinan pertinggal untuk Cabang Suzuya Bagan Batu tidak ada dipegang. “Sama manejer yang lama, tapi nanti saya cari berkasnya,” ujarnya lagi. (irc)

advertorial Pemkab Rohil DATUK PENGHULU TANJUNG MEDAN DILANTIK

Suyatno: Taati Aturan Hukum dalam Kelola ADD dan DD TANJUNG MEDAN (HR) - Secara bergiliran Datuk Penghulu terpilih dilantik di masingmasing kecamatan. Kali ini, Bupati Rokan Hilir, H Suyatno melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 Datuk Penghulu di halaman Kantor Camat Tanjung Medan, Rabu (17/1).

Di antaranya, Penghulu Sungai Tapah Sukatmen, Penghulu Tanjung Sari Saiman, Penghulu Pondok Kresek Beni Pristiwadi, Penghulu Perkebunan Tanjung Medan Irwan Hasibuan serta Penghulu Srikayangan Iwan Pane.

Hadir dalam pelantikan Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan, Dandim 0321 Rohil, Letkol Inf Didik Efendi, Kapolres Rohil AKBP sigit Adiwuryanto, para asisten, Kepala OPD, Camat, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama serta undangan lainnya.

Bupati Rohil, H Suyatno ber-

pesan agar senantiasa berkoordinasi di setiap elemen masyarakat saat mengambil keputusan, sehingga berjalan dengan baik. Terutama dalam pengelolaan Dana Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD). “Lakukan Kerja sama ataupun koordinaai dengan BPK dan masayarakat setiap mengambil maupun membangun infrastruktur kebijkan di desa,” pesan Suyatno.

Selain itu, lanjut orang nomor satu di Rohil ini, selalu berpedoman dan menaati aturan hukum yang berlaku dalam

BUP ATI Rohil, H Suyatno melantik dan mengambil sumpah jabatan BUPA lima Datuk Penghulu di halaman Kantor Camat Tanjung Medan, Rabu (17/01). pengelolaan uang negara serta berikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. “Agar ter-

hindar dari persoalan hukum, patuhi Aturan hukum,” pesan Suyatno. (irc)

Kapolres Berikan Penghargaan kepada Personil Berprestasi UJUNG TANJUNG (HR) - Kepala Kepolisian Resort Rokan Hilir, AKBP Sigit Adiwuryanto memberikan penghargaan dan reward kepada personil Polres Rohil yang berprestasi dalam menjalankan tugas.

Dari rilis yang disampaikan oleh Bagian Humas Polres Rohil diketahui penghargaan tersebut diberikan ke personil berprestasi saat kegiatan apel upacara bulanan di halaman Mapolres Rohil, Rabu (17/1).

Hadir pada giat upacara dan

pemberian penghargaan, Waka Polres Rohil, Kompol Wawan, para Kabag, Kasat, Kapolsek dan jajaran, perwira, peserta upacara dari personil gabungan Polres Rohil dan Satuan Polair Polres Rohil.

Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto dalam sambutannya menyampaikan, Polri merupakan penyelenggara keamanan dalam negeri dimana tugasnya adalah menjamin situasi tertib dan nyaman, sehingga akan terwujud kepastian hukum serta

akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang seimbang, selaras dan harmonis.

“Polri dituntut untuk profesional dalam era demokrasi, menjadi tanggung jawab moril bagi kita bersama khususnya personil Polres Rohil, dimana dalam pelaksanaan tugas diperlukan perubahan paradigma budaya kerja (culture set) dari ditakuti menjadi mitra, dari mencari cari kesalahan menjadi konsultan, dari arogan menjadi proposional,” kata

Kapolres. Lanjutnya, sedangkan dalam pola pikir dari reaktif menjadi proaktif, dari legalitas menjadi legitimasi, dari tertutup menjadi transparan, dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas publik, dari monologis menjadi dialogis.

Disampaikannya juga agar kepemimpinan Polri harus bertanggung jawab, dengan penuh keteladanan dan laksanakan standar pelayanan prima serta mengakomodir komplain masyarakat mulai dari Satuan Polri yang

terdepan secara berjenjang dan seketika. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 28 personil Polres Rohil diberikan penghargaan atas prestasi bidang operasional maupun bidang staf.

“Pada hari ini, Polres Rohil memberikan penghargaan dan reward kepada 28 personil yang berprestasi dan pemberian penghargaan atau reward ini bukanlah sematamata diberikan tanpa pertimbangan yang layak, namun pemberian penghargaan berdasarkan pertimbangan

yang diputuskan oleh rapat staff perwira,” ungkap Kapolres.

Kapolres menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan, sehingga beban yang selama ini belum dapat diselesaikan mampu diselesaikan dengan baik.

Kepada personil yang lain dapat memotivasi rekan-rekan untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas ke depan. (wsc)

KAMIS 18 Januari 2018

Bengkalis-Dumai-Meranti

15

ATASI MACET

Fly Over di Duri Belum Layak n LAPORAN: USMAN MALIK

Liputan Bengkalis

DURI (HR) (HR)-Rencana pembangunan fly over (jalan layang) untuk mengatasi persoalan kemacetan yang selalu terjadi di pasar jalan Jenderal Sudirman Duri, Kecamatan Mandau, untuk sementara belum dapat diwujudkan.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan sekitar lima bulan lamanya, sampai dengan 10 tahun ke depan, pembangunan fly over tersebut belum layak Demikian dijelaskan manajemen PT Fasade Kobetama Internasional (FKI). PT FKI yang berpusat di Bandung, Jawa Barat itu, adalah rekanan yang dipercaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis untuk melakukan feasibility study (FS atau studi kelayakan) pembangunan fly over tersebut.

Kesimpulan PT FKI disampaikan dalam ekspos khusus dihadapan tokoh masyarakat Mandau,

Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau.

Ekspose tersebut ditaja di gedung Bathin Betuah Kantor Camat Mandau, Rabu (17/1).

Menurut mereka, jika pembangunan fly over yang direncanakan dimulai dari simpang Jalan Muhammadiyah sampai depan Masjid Jami’ Mandau itu dilakukan, justru akan memiliki dampak negatif. Hasil FS PT FKI, jika pembangunan flyover dipaksakan, akan banyak pertokoan yang tergusur. Selain itu dikhawatirkan bakal terjadi bahaya longsor kawasan jalan Alhamra, Kelurahan Duri Timur.

Upaya terbaik untuk mengatasi kemacetan di

kawasan Pasar Mandau di Jalan Jenderal Sudirman tersebut, lanjut mereka, adalah dengan menegakkan aturan. Misalnya, menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Larangan Beraktivitas di Atas Trotoar. Selain itu juga perlu kesadaran semua pihak dan pengawasan yang berkelanjutan.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang juga hadir dalam ekspos tersebut berharap, camat, kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat di empat kecamatan, yaitu Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau menyosialisasikannya kepada masyarakat.

“Batalnya membangunan fly over ini bukan karena kami tak serius, tetapi berdasarkan study kelayakan yang dilakukan oleh ahlinya, saat ini belum layak,” ujar Bupati Amril didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Tajul Mudaris.***

Pujasera Disulap Jadi UPT DURI (HR)-Guna memudahkan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran bagi masyarakat Mandau dan sekitarnya, ditargetkan mulai Februari 2018 keberadaan Pujasera Duri, Kecamatan Mandau akan disulap menjadi kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil.

Demikian diungkapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin di selasela acara coffee morning dengan insan pers yang bertugas pada Kecamatan

Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau, Rabu (17/1).

“Pemindahan dan pemakaian aset daerah tidak mudah, tentu harus memenuhi ketentuan dan aturan. Alhamudillah, kita sudah menandatangani pemanfaatan gedung Pujasera Duri, sebagai UPT Dukcapil,” ungkap Amril Mukminin.

Terkait dengan pelayanan pengurusan KTP, KK dan akte kelahiran, sebenarnya Pemkab Bengkalis terus berusaha untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya menyiapkan sarana dan

prasana pendukung. Namun kewenangan Dukcapil sebagian besar berada di tangan pusat, seperti masalah blangko dan pengadaan mesin cetak semuanya dari Pemerintah Pusat.

Selain itu untuk memaksimalkan pelayanan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, menyediakan layanan kontak aduan ke nomor 081222207644 dan 082173469875. Ketika menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut. (man)

BPJS ... terealisasi selambatnya 1 Januari 2019 mendatang,” ujar Deputi Direksi Wilayah Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri BPJS Kesehatan, Siswandi, Rabu (17/1).

Melalui sinergi yang dilakukan di kantor pusat beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan akan memperoleh validitas data calon peserta JKN-KIS, dan juga dipergunakan untuk meng-update data peserta yang sudah terdaftar di data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurutnya pemanfaatan data kependudukan tersebut sangat penting dalam memudahkan proses registrasi peserta JKN-KIS, karena NIK dijadikan sebagai keyword data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran peserta JKN-KIS. Dengan demikian, akurasi data peserta JKN-KIS pun

lebih terjamin.

Card reader KTP-El digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran peserta baru dan proses mutasi data peserta. Dalam hal pendaftaran, calon peserta JKNKIS cukup meletakkan KTP-El ke mesin card reader dan menekankan jari telunjuk ke pemindai, setelah itu data KTP-El di card reader akan langsung terkoneksi dengan aplikasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, petugas BPJS Kesehatan akan meminta konfirmasi data anggota keluarga dan memberitahukan Virtual Account calon peserta JKN-KIS tersebut.

Sementara dalam hal mutasi atau perubahan data, peserta JKN-KIS dapat melengkapi Formulir Daftar Isian Peserta (DIP), kemudian meletakkan KTP-El di mesin card

reader dan menekankan jari telunjuk ke mesin pemindai.

Data KTP-El pun akan langsung terkoneksi dengan aplikasi kepesertaan, sehingga petugas BPJS Kesehatan dapat melakukan proses mutasi data lebih singkat.

Penggunaan card reader KTP-El tersebut efektif berjalan sejak 21 Desember 2017 lalu. Sebagai pilot project, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan telah menerima sebanyak 155 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan card reader KTP-El untuk melakukan proses pendaftaran ataupun proses mutasi.

“Di tahun 2018 ini, akan diupayakan setiap Kantor Cabang mempunyai setidaknya satu card reader KTP-El. Harapannya, optimalisasi pendataan NIK tersebut memberikan dampak

JARINGAN PENYELUNDUP 929 GRAM SABU & 36 BUTIR PIL EKSTASI

Terancam Hukuman Mati DUMAI (HR)-Bermula dari penangkapan Dfn (30) tahun Warga Kabupaten Bengkalis yang ditangkap oleh pihak KPPBC B Dumai saat turun dari Feri Dumai Line 5 kedapatan membawa sabusabu seberat 834 gram pada tanggal 10 Januari. Kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan berhasil menangkap empat orang kurir sabu lainnya dengan tambahan barang bukti 95 gram sabu dan 36 Butir ekstasi. Lima kurir sabu tersebut diancam hukuman mati.

Penangkapan lima orang kuriri sabu yang mengaku mendapatkan barang dari I warga Bengkalis yang saat ini masih buron. Kurir ini mendapatkan upah sebesar Rp30 juta dan dari lima tersangka ternyata terdapat pasangan suami istri bahkan istrinya berstatus sebagai PNS perawat di Wilayah Mandau Bengkalis. Selain itu, satu orang juga merupakan mantan sipir Lapas Bengkalis yang merupakan residivis.

Penangkapan dan pengembangan tersebut merupakan Sinergi

positif terhadap peningkatan akurasi data peserta JKN-KIS dan data kependudukan secara umum,” ucap Siswandi.

Tercatat sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah peserta JKN-KIS secara nasional sudah mencapai 187.982.949 atau hampir mencapai 72,9% dari total penduduk Indonesia, maka dalam hal memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), 2.292 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit dan Klinik Utama), serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti Apotik dan Optik yang tersebar di seluruh Indonesia.(nie) n Dari Hal. 9

diangkut,” kata Firdaus, sebelumnya.

Selama dua bulan, Januari dan Februari, sebelum ada penetapan pe-

menang lelang, penanganan sampah masih dikelola DLHK dengan armada yang terbatas. Saat ini DLHK sudah menam-

Eka ...

Kepala Divisi Pemasaran dan Humas Eka Hospital Pekanbaru, Ayu mengatakn dalam rangka perlindungan diri dari penyakit difteri ini, Eka Hospital Pekanbaru mengeluarkan paket vaksinansi difteri baik untuk anak maupun dewasa, dimana paket ini terdiri dari dokter umum Rp100,000, dan dokter spesialis Rp200.000,- , paket ini sudah termasuk konsultasi

RIAU/PARNO

n Dari Hal. 9

Lelang ... sampah bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Jangan sampai masyarakat mengeluh sampah menumpuk karena tidak

HALUAN

KAPOLRES Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan SIK bersama Kepala Bea Cukai Adhang Nugroho memperlihatkan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi.

bah sekitar 26 unit kendaraan operasional pengangkut dengan rincian 13 unit untuk zona I dan sisanya untuk zona II. (ckp/war) n Dari Hal. 9

dengan dokter, jasa penyuntikan oleh dokter, Obat dan alkes selama tindakan.

Dalam melakukan vaksin ini tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan antara lain berlaku untuk anak usia > 7 tahun hingga dewasa.

Jadwal sesuai dengan jam poliklinik dokter umum dan dokter spesialis. Pasien tidak sedang mengalami demam atau

sakit berat lainnya.

Pasien tidak memiliki riwayat alergi pada penyuntikkan vaksin sebelumnya. Ibu hamil dalam usai kehamilan trimester 1 tidak diperbolehkan vaksin.

Sudah termasuk biaya administrasi tidak termasuk penambahan obat-obatan atau alkes tambahan.

Berlaku selama persediaan vaksin masih ada.

Lebih lanjut, Ayu me-

nerangkan paket vaksin difteri ini bisa dilakukan untuk para karyawan perusahaan, tentunya dengan terlebih dahulu menghubungi bagian pemasaran Eka Hospital Pekanbaru.

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan untuk paket vaksin ini silakan menghubungi customer care Eka Hospital Pekanbaru di 0761-698 99 99 ext 21000. (rls)

bea cukai dan Polres Dumai penindakan dan pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika jenis methaphetamine/sabu dan ekstasi.

Kepala KPPBC TMP B Dumai, Adhang Nugroho menjelaskan kronologis penangkapan tersangka DFN berawal dari kecurigaan petugas bea cukai lokasi penindakan Terminal Fery Dumai, Rabu 10 Januari. Kecurigaan terhadap barang DFN ditindak lanjuti dalam pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya didapat barang bukti barang 834 bruto sabu. Di mana tersangka ini menempuh rute perjalanan kapal fery rute BengkalisDumai.

Tren penyelundupan narkotika Tim KPP Bea Cukai Dumai melakukan pengawasan dan analisa profeling penumpang dan ada satu penumpang dicurigai dan diperiksa mendalam, disimpan dalam tas. Setelah diketahui dilakuka uji lab Dn positif sabu. Kemudian koordinasi Satnarkoba Polres Dumai.

Sementara itu, Kapolres Du-

mai AKBP Restika Pardamean Nainggolan SIK menjelaskan, pihaknya lagsung melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Akhirnya berhasil diamankan tersangka IT di Hotel City Dumai dengan barang bukti dua paket kecil sabu dan enam ekstasi.

Rupanya jaringan ini tidak sampai di situ, setelah dilakukan pengembangan lanjutan ternyata menyeret nama pasutri yang istrinya merupakan PNS perawat di Mandau Kabupaten Bengkalis bersama satu orang lagi. Dari tiga tersangka di Duri ini, yakni F, DF dan W diamankan 95 gram sabu dan 30 butir ekstasi.

Dari pengakuan para tersangka dala jaringan narkoba ini, sabu dan ekstasi akan diedarkan di Pekabaru bahkan dari pemeriksaan urine para tersangka dalam jaringan ini positif mengkonsumsi narkoba.

Atas tindakan ini, Adhang Nugroho mengklaim pihaknya berhasil menyelamatkan 4 ribu orang dari kemungkinan peredaran narkoba tersebut.(par)

Pangkalan...

Ia menjelaskan untuk wilayah Sukamaju terdapat 5 Rukun Warga, sementara berdasarkan pengamatan dirinya ditambah keterangan warga lain sudah dua pangkalan yang sudah tidak aktif lagi, karena tidak pernah buka.

“Untuk Sukamaju ini ada lima RW, sementara dua pangkalan sepertinya sudah tidak aktif lagi.

Jadi kami minta Dinas Perdagangan untuk menjelaskan apakah pangkalan yang sudah tidak aktif izinnnya masih berlaku dan kalau pangkalan memang pindah kami minta untuk menjelaskan kemana pindahnya. Biar

n Dari Hal. 9 kami yang arahkan warga itu beli di sana, karena dari Kartu Keluarga yang kami lihat semuanya merupakan warga Sukamaju,” pintanya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru, Juarman dikonfirmasi berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan.

“Kami akan tindak lanjut masalah ini. Kan belum tahu juga pangkalan itu tutup. Karena berdasarkan data yang kita punya semua masih ada berjumlah 13 oanfkalan untuk di kecamatan Sail,”

tetang Juarman.

Juarman juga memberikan data nama-nama pangkalan yang berada di Kecamatan Sail, berikut kuota perbulan yang diberikan pihak agen. Di antaranya, Yuli Amin, kuota 200, Toko Diana kuota 400, Toko Bina Rezeki kuota 650, Toko Vital kuota 400 dan Suhaimi Azmi, kuota 350.

Selanjutnya, Toko Alep kuota 1.400, D’ Hutawest, kuota 1.000. Riko Fadli, kuota, 900, Arizon kuota 1.500, Wildan, kuota 800.

Kemudian, Bambang Gas LPG, kuota 300, Darmiaty, kuota 400 dan Aryandi Haris, kuota 1.500.(her)

butuhkan. Sebab jumlah permohonan pembuatan e KTP jauh lebih banyak dan belum mampu dipenuhi dalam waktu cepat. Karena itu,pihak Disdukcapil masih melakukan seleksi terhadap e KTP yang dicetak sesuai skala prioritas kebutuhan.

“Idealnya kita butuh 12 mesin sesuai dengan banyaknya kecamatan kita, minimal nanti satu mesin bisa digunakan untuk mencetak satu kecamatan. Kalau sekarang semua diperuntukkan 12 kecamatan,” jelas Bahar. (rtc/war)

Disdukcapil... salah satu mesin cetak.

“Kalau sudah rusak satu saja diantaranya tentu jumlah e-KTP yang dicetak juga berkurang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bahar menyatakan, adanya 4 mesin cetak e KTP saat ini masih jauh dari yang di-

n Dari Hal. 9

Assessment ...

Dikatakan pria yang akrab disapa Mufti ini, jika syarat yang diajukan ASN tersebut sudah lengkap, maka BPK-SDM akan langsung memberikan surat tanda terima kepada pejabat yang bersangkutan.

“Tapi kalau masih belum lengkap syaratnya, kita minta yang bersangkutan untuk melengkapinya terlebih dahulu karena dalam persyaratan sudah jelas,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah dari 13 ASN tersebut yang akan mengikuti tes assessment semuanya pejabat Eselon II, mantan

n Dari Hal. 9 Kasubag Humas dan Protokol Setdako Pekanbaru ini mengatakan untuk eselon ada yang II, III dan masih staf meskipun sebelumnya pernah menjabat eselon II. “Tapi pada prinsipnya peserta sudah sesuai dengan persyaratan yang kami minta,” pungkasnya.

Ada 13 jabatan yang akan dilelang. Di antaranya, Inspektorat, Sekwan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ke-

mudian, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. (ckp/war)

Siak

16

KAMIS 18 Januari 2018

Negeri Istana advertorial

Bupati Ajak Warga Berlomba Bayar Zakat ke BAZNAS SIAK (HR) (HR)-Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi mengajak masyarakat terutama para kelompok tani padi yang ada untuk membayarkan zakat hasil pertanian mereka ke BAZNAS Kabupaten Siak.

Pada Kesempatan itu Bupati Siak, Drs Syamsuar, MSi juga menceritakan, pada zaman dahulu orang tua mereka tidak pernah mengeluarkan zakat hasil panennya.

Zaman dahulu, kata Bupati Siak, tidak ada sawah selebar yang dimiliki para petani Bungaraya saat ini. “Orang tua kita dahulu hanya berladang.

Itu pun tidak luas,” ujarnya.

“Mereka juga mengeluarkan zakatnya, dengan sukatan gantang atau kaleng. Karena mereka tahu, di dalam harta yang kita dapatkan, ada hak

orang lain yang harus dikeluarkan,” ujar Bupati.

Dikatakannya, oleh sebab itu, acara sosialiasasi zakat hasil pertanian ini digelar oleh BAZNAS Kabupaten Siak yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Siak ini sangat baik sekali.

Maka dari itu, katanya, diharapkan kepada masyarakat terutama para petani yang tergabung dalam Gapoktan yang ada di Kecamatan Bungaraya untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya.

Karena dinilai dari hasil panen

para petani di Kecamatan Bungaraya sudah mencukupi syarat dan ketentuan menurut hukum syariat.

“Selaku pemimpin di Kabupaten Siak, hal ini merupakan tanggung jawab saya untuk mengajak dan mengingatkan para masyarakat untuk membayar zakatnya.

Karena zakat merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan,” ujarnya.

Disamping itu Bupati juga menyampaikan, kalau masyarakat kita ini benar-benar menjalankan kewajiban zakat ini, inshaallah rizki kita akan bertambah dan akan terhindar dari musibah, sehingga negeri kita akan mendapat berkah. “Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyadari untuk perbanyak amal kebaikan untuk hari akhirat,” tutupnya. (adv/humas)

Syamsuar Siap Jadi Jurkam Annisa ANISA Cahya Ningrum, dara Siak yang tengah berjuang di ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2017.

SIAK (HR)-Bupati Siak H Syamsuar mengaku bangga pada Anisa Cahya Ningrum. Dara Siak yang tengah berjuang di ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia (LIDA) 2017. Untuk memberi dukungan, orang nomor satu Negeri Istana itu mengajak masyarakat Bumi Lancang Kuning untuk memberikan dukungan sms, agar pelajar SMA berbakat dari Sabak Auh itu bisa terus eksis di panggung dangdut Indosiar.

“Kita tentu amat bangga dengan Anisa, di usianya yang baru 15 tahun sudah mampu ber-

saing di bidangnya untuk tingkat nasional” sebut Syamsuar.

Untuk itu, ia tak segan-segan menjadi juru kampanye untuk Anisa supaya masyarakat memberikan perhatian dan dukungan hingga akhir kompetisi.

“Mohon doa dan dukungan untuk anak kita utusan Kabupaten Siak Anisa, dari seluruh masyarakat Riau khususnya dari Kabupaten Siak dengan cara Ketik LIDA spasi ANISA kirim ke 97288,” kata Syam.

Ia juga berharap, Anisa mampu menunjukkan kemampuan ter-

baiknya sehingga mengharumkan nama Siak di tingkat nasional.

“Ananda Nisa ini basic menyanyinya di lagulagu Melayu. Tentu kita berharap agar dia bisa eksis dan ikut menasionalkan lagu Melayu. Syukur-syukur nantinya keluar sebagai juara,” harap Syam.

Liga Dangdut Indonesia adalah sebuah program acara realita atau ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Indonesia. Acara yang mempunyai tagline “Seni Menyatukan” ini, akan mengumpulkan penyanyi dangdut bertalenta di seluruh Indonesia. Nantinya setiap kontestan yang terpilih akan menjadi duta dari daerahnya sesuai kategori tertentu.

Di ajang pencarian bakat tersebut, ada lima (5) kontestan perwakilan dari masing-masing provinsi yang siap tampil berkompetisi merebutkan gelar juara Liga Dangdut Indonesia. Dari proses audisi yang telah berjalan, terpilih 170 nama peserta dari 34 provinsi yang lolos audisi, dan tampil pada konser perdana pada hari Senin (18/1). (adv/fan)

BUP ATI Siak ajak masyarakat berlomba Lomba bayarkan Zakat ke BAZNAS. BUPA

Jelang Launching Fun Bike Agrowisata, Bupati Survei Rute Lintasan SIAK (HR)–Menjelang digelarnya launching Fun Bike Agrowisata Kecamatan Bungaraya yang akan diselenggarakan pada Kamis (18/01) mendatang, Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi meninjau rute yang akan dijadikan lintasan.

Bupati Siak, H Syamsuar yang didampingi Camat Bungaraya, Hendy Derhavin mengelilingi rute lintasan di areal persawahan dengan mengendarai sepeda motor sejauh sekitar 8 km. Satu demi satu rute jalan yang dijadikan lintasan fun bike diperhatikan dengan seksama oleh Bupati Siak. Saat itu juga Syamsuar mengatakan kepada Camat Bungaraya terkait masih perlunya penambahan semenisasi di areal persawahan.

“Ini masih ada jalan yang belum disemenisasi. Usahakan jalan yang ada di areal persawahan tidak ada lagi yang tanah. Sehingga, masyarakat nantinya tidak merasa kesulitan dalam mengeluarkan hasil panennya,” kata Syamsuar.

Lanjut Syamsuar, untuk menunjang Agrowisata Pertanian, masyarakat hendaknya kreatif dalam pola tanam. Menurut Bupati, jika yang ditanam hanya padi saja, maka setelah panen pemandangan Agrowisata sudah tidak ada lagi.

“Seharusnya masyarakat

POLRES SIAK SERTIJAB WAKAPOLRES

Kapolres: Mutasi Hal yang Biasa S I A K ( H R )-Kapolres Siak AKBP Barliansyah, SIk menjadi Inspektur Upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolres Siak dan Kapolsek Bunga Raya di Lapangan Mapolres Siak, Rabu (17/01) sekitar pukul 08.00 WIB. Serah terima jabatan dari Kompol Yudhi Palmi DJ, SIk, kepada ke Kompol Abdullah Hariri. Sedangkan Kapolsek Bungaraya dari AKP Marzuki Daulay, SH kepada AKP Zulkifli Ahmad.

Pada acara serah terima itu Kapolres Siak

berpesan, mutasi adalah hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis.

Hal ini dilakukan dalam rangka penyegaran, pengembangan karir dan peningkatan kinerja personil Polri agar lebih profesional dan lebih dicintai masyarakat.

Kapolres Siak juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat yang lama dan mengucapkan selamat datang dan bergabung di Polres Siak untuk pejabat yang baru jabatannya. (fan)

H A LUA N

R I A U/F AN U/FA

SERAH terima jabatan (sertijab) Wakapolres Siak dan Kapolsek Bunga Raya di Lapangan Mapolres Siak dipimpin Inspektur Upacara Kapolres Siak AKBP Barliansyah, SIk.

BNK Siak Gelar Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba SIAK (HR)-Dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kepala Harian Badan Narkotika Kabupaten Siak, AKBP Purnawirawan Sukman, SH, MH bersama Kasat Narkoba Polres Siak AKP Herman Pelani, SH menggelar kegiatan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi siswa SMA 1 Kecamatan Dayun dan bagi para pelajar se-Kabupaten Siak.

Pada acara Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini, selain dihadiri Kepala Harian Badan Narkotika Kabupaten Siak dan Kasat Narkoba Polres Siak, hadir juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dayun, seluruh majelis guru SMA Negeri 1 Dayun, serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Dayun.

Arahan yang disampaikan Kasat Narkoba Polres Siak AKP Herman Pelani, SH saat itu ia menyampaikan beberapa

pesan penting kepada para murid SMA Negeri 1 Dayun.

Menurutnya, bahaya mengkomsumsi narkoba ini selain merusak kesehatan, juga berdampak buruk bagi kehidupan kita.

“Oleh sebab itu jangan coba-coba dengan narkoba. Bila kita sudah terjerumus dengan barang haram ini, maka sangat sulit sekali untuk melepaskannya. Dan masa depan kita bisa hancur dibuatnya,” ujar Herman memaparkan.

Disampaikan Herman, kepada para siswa SMA Negeri 1 Dayun yang masa depannya masih panjang. Janganlah sesekali menggunakan apalagi mencobanya. Untuk itu diminta kepada para pelajar apabila mempunyai informasi atau mengetahui di sekitar lingkungan kita. Apalagi ada salah seorang murid SMA Negeri 1 Dayun sebagai pengguna atau pengedar narkoba agar segera memberitahukan atau melapor ke pihak kepolisian. (fan)

BUP ATI BUPA Siak Drs H Syamsuar, MSi survei agrowisata Bungaraya kemarin.

HALUAN

harus kreatif dalam menunjang agrowisata yang ada di sini. Paling tidak masyarakat bisa merubah pola tanamnya. Selain padi, masyarakat kan bisa juga menanam yang lain. Lahan yang kosong itu jangan dibiarkan saja. Kalau hanya padi saja, ketika sehabis dipanen tentu tak ada lagi pemandangan yang bisa dinikmati,” tambahnya.

Syamsuar sangat mendukung apa adanya Fun Bike Agrowisata di Kecamatan Bungaraya itu. Ia juga berharap, destinasi wisata persawahan menjadi dikenal masyarakat luas.

“Tentunya saya sangat mendukung sekali kegiatan Fun Bike Agrowisata ini. Dengan harapan, kegiatan ini akan bisa mengenalkan destinasi wisata yang ada di Kecamatan Bungaraya khususnya dan Kabupaten Siak pada umumnya. Tidak menutup kemungkinan, Siak akan lebih dikenal masyarakat luas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Agrowisata Bungaraya, Amin Soimin mengatakan, untuk launching Fun Bike Agrowisata terpaksa dipercepat dari jadwal sebelumnya tanggal 21 Januari 2018 menjadi tanggal 18 Januari 2018.

RIAU/MG1

“Acara “Fun Bike TDS Tour D’Sawah” sempena peresmian dan Launching Agrowisaata Bungaraya dimajukan dari jadwal semula Minggu 21 Januari 2018 menjadi pada hari Kamis besok tanggal 18 Januari 2018 07.30 WIB. Start di Jalan Usaha Tani persawahan Bungaraya (Depan Bakso Surabaya), finish/pembagian hadiah di Kolam Pancing Kemuning Muda (belakang Bakso Surabaya) Jl Hang Tuah Bungaraya-Kemuning Muda Kecamatam Bungaraya, Kabupaten Siak,” pungkas Amin Soimin kepada Haluan Riau, Rabu (17/01). (adv/gin)

Rapat Musrenbang, Kelurahan Kampung Usulkan 40 Kegiatan SIAK (HR)-Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan, Lurah Kampung Dalam, Nanang Suhendar, SSTP Rabu (17/ 1) menggelar Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenang) Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak tahun anggaran 2019 di gedung serba guna Kelurahan Kampung Dalam, Jalan Sutomo Kecamatan Siak.

Acara Musrenbang yang digelar Pemerintah Kelurahan Kampung Dalam ini, intinya adalah untuk menampung berbagai masukkan dari masyarakat, baik itu dari tingkat RT,RW, ketua lingkungan, maupun dari berbagai elemen masyarakat lainnya sebagai langkah untuk pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019, untuk itu acara Musrenbang ini paling penting untuk kami laksanakan,” ujar Nanang.

Ditambahkan Nanang, untuk usulan tahun 2017 yang akan dibangun pada tahun 2018 ini, sedikitnya ada sebanyak 40 kegiatan.

Semua kegiatan yang telah diusulkan tersebut, tentunya tidak semuanya

bisa dikaver. Pemerintah akan memperioritaskan mana yang skala prioritas. “Oleh sebab itu, bila nantinya ada usulan yang disampaikan oleh masing-masing RT, RW dan Ketua Lingkungan, nantinya tidak bisa direalisasikan, hal ini agar bisa dimaklumi, sebab kegiatan yang akan dilakukan tersebut sangat tergantung kepada anggaran (APBD) yang ada,” beber Nanang menjelaskan.

Disampaikan Nanang, untuk usulan Musrenbang tahun 2017 yang telah diterima oleh pihak Kelurahan Kampung Dalam sedikitnya ada 40 kegiatan diantaranya untuk Kantor Kelurahan Kampung ada 15 kegiatan, RT 12 RW 04 1 Kegiatan, RT 11 RW 04 3 kegiatan, RT 1 RW 01 satu Kegiatan, RT 02 RW 01 satu Kegiatan, RT 05 RW 02 4 Kegiatan, RT 07 RW 02 3 kegiatan, RT 08 RW 03 1 Kegiatan, RT 12 RW 04 3 kegiatan, RT 11 RW 04 2 kegiatan,RT 14 RW 04 1 kegiatan, RT 15 sampai dengan RT 18 RW 05 masing-masing satu kegiatan.

Sementara untuk kegiatan usulan pembangunan tahun 2017 yang

diperiotaskan pada anggaran tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Camat Siak, Putri Indriyanti, Musrenbang kelurahan sangat beda dengan Kampung, karena dananya ada di APBD. Sedangkan di kampung dananya ada di kampung, namun demikian RT RW jangan berkecil hati. “Kita semua harus tetap membangun.

Oleh sebab itu setiap usulan RT RW jangan sampai satupun tidak terealisasi, dan mana kegiatan pada tahun sebelumnya tidak masuk. Mudah-mudahan pada tahun berikutnya bisa dilaksanakan, “ ujar Indriyanti.

Sementara itu Kasi PMD Kecamatan Siak, Eni menyarankan, setiap usulan yang disampaikan masingmasing RT dan RW agar tidak mengusulkan pembangunan fisik saja, akan tetapi ada kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat seperti bidang ekonomi kerakyatan, sebab untuk usulan Musrenbang tidak hanya dalam bentuk fisik saja akan tetapi usulan ekonomi kerakyatan boleh untuk dimasukkan,” jelasnya membeberkan.(fan)