Haluanriau 2018 01 25

Harian Umum

KAMIS n

Koran Lokal Terbaik

25 Januari 2018 | 8 Rajab 1439 H

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

EDISI : No 20/01 Tahun Ke-18

di Indonesia

HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

KORUPSI PERJALANAN DINAS BAPENDA RIAU

HALUAN

ANGGO TA DPD RI Emma Yohana (baju batik) saat meninjau langsung ANGGOT reruntuhan sebagian gedung Basko Hotel dan Grand Mall.

Senator Tinjau Lahan Basko PADANG (HR)- Reruntuhan sebagian gedung Basko Hotel dan Grand Mall oleh eksekutor dianggap di luar batas. Bangunan yang dihancurkan bukan ilegal. Lahan tempat berdirinya juga tidak tanah liar. Bersertifikat yang sah, dan punya izin bangunan.

Letaknya juga di luar objek eksekusi.

Lalu apa motifnya?

Hal itu yang dipertanyakan Emma Yohana, anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) yang diutus langsung Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk meninjau lahan Basko, Rabu (24/1). Senator Emma Yohanna tak habis pikir, kenapa eksekutor begitu bernafsu merusak bangunan yang menjadi tempat seribuan orang mencari makan.

Menurut Emma, persoalan ini

Senator ..

Kejati Riau Tetapkan 3 Tersangka Baru n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU,(HR) PEKANBARU,(HR)-Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau sepertinya terus menggesa penyidikan berkas dugaan korupsi perjalanan dinas dalam daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2015-2016.

n Hal. 7

HALUAN

RIAU/ANDIKA

PUL UHAN petugas dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pekanbaru menggelar aksi simpatik sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala PULUHAN Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (24/1).

SETELAH PENETAPAN

KPK Cek Harta Riil Cakada JAKARTA, (HR)-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sejauh ini belum melakukan verifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para calon kepala daerah yang berlaga dalam pilkada serentak.

Sejauh ini, KPK baru melaksanakan verifikasi administrasi, menerima laporan LHKPN calon kepala daerah dan yang telah menyetor ada 1.164 calon kepala daerah. Dikatakan, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa, verifikasi riil baru akan dilakukan setelah penetapan oleh KPU pada 12 Februari 2018.

"Kita verifikasi kelengkapannya terlebih dulu. Nantinya kita akan cek juga kesesuaiannya yang dilaporkan dengan yang riilnya," kata Cahya di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

KPK ..

n Hal. 7

Kelapa Sawit Perlu Didorong PEKANBARU (HR)- Dalam tahun 2018 ini, Bank Indonesia Perwakilan Riau akan memberikan perhatian khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan kelapa sawit. Dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia

ILUSTRASI

Riau, Situ Astiyah sudah seharusnya sektor perkebunan kelapa sawit mendapat perhatian yang jauh lebih serius.

"Migas saat ini mengalami penurunan dan kelapa sawit masih bagus. Saya melihat kelapa punya potensi,

dan BI perlu mendorong sektor ini untuk lebih berkembang. Seperti apa peran BI, tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah," ujarnya kepada Haluan Riau, Rabu (24/1) kemarin.

Kelapa ..

n Hal. 7

Kemarin, penyidik menetapkan tiga tersangka baru yang memperkuat rangkaian korupsi berjamaah di instansi tersebut.

"Penetapan terhadap ketiga tersangka ini, setelah sebelumnya kita menggelar perkara. Untuk indentitasnya, pekan depan kita umumkan sejalan dengan proses pemeriksaannya sebagai tersangka," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Riau melalui Asiss-

ten Pidana Khusus Sugeng Riyanta kepada Haluan Riau, Rabu (24/1) kemarin.

Penambahan tiga tersangka ini, adalah hasil pengembangan perkara terhadap dua tersangka sebelumnya, Deyu dan Deliana, mantan Kasubbag Pengeluaran dan Sekretaris di instansi yang dulu bernama Dispenda Riau. Keduanya bahkan telah dihadirkan dalam persidangan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap keduanya, diketahui dari total kerugian negara, Rp701.227.897 diantaranya dinikmati 10 orang pegawai

Kejati ..

n Hal. 7

Evaluasi Pajak BBK 10 Persen PEKANBARU (HR)Pemerintah Provinsi Riau, akan mengevaluasi dan mengkaji rencana revisi pajak Bahan Bakar Kendaraan yang telah diPerdakan sejak tahun 2011 yang lalu.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, merevisi pajak BBK tersebut harus dilakukan kajian dan evaluasi, dan apa dampaknya bagi pendatan daerah. Sejauh ini pajak BBK tersebut hanya diperuntukkan bagi pengguna mo-

bil mewah, yang diperdakan tahun 2011.

"Jadi kita kaji dan evaluasi dulu untuk revisi pajak bahan bakar tersebut.

Biar yang menyelesaikan Badan Pendapatan Daerah. Tentu kita melihat apa dampak dari revisi pajak tersebut," ujar Gubernur, Rabu (24/1), malam.

"Sebenarnya itukan Pertalite diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu awalnya. Jadikan biarkan dulu kita kaji,

Evaluasi ..

n Hal. 7

SEGERA TERBITKAN PERMENDAGARI BATAS RIAU-SUMUT

Mobilisasi Massa Bisa Saja Terjadi PEKANBARU (HR)massa. Dari sekarang Pengamat Politik Riau harus diselesaikan, teryang juga Dekan Fakulmasuk pendataan yang masuk dalam Daftar Petas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, milih Tetap," ujar Syafri Syafri Harto mengingatHarto kepada Haluan kan setiap pelaksanaan Riau, Rabu (24/1) kePemilihan Kepala Daemarin. rah (Pilkada) daerah Kepala Biro Pemeperbatasan memiliki rintahan dan Otonomi tingkat kerawanan yang Daerah, Sudarman metinggi. Di antaranya, SYAFRI HARTO nyikapi persoalan ini adalah kemungkinan mengatakan Pemerinterjadinya mobilisasi massa dari tah Provinsi Riau berharap kepada daerah lain, untuk memenangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo calon tertentu.

Kumolo untuk segera menerbitkan "Persoalan di tabal batas ini haPeraturan Menteri Dalam Negeri rus segera di tuntaskan, sebab di(Permendagri) penetapan tapal kuatirkan pada perhelatan pilkada batas antara Provinsi Riau dengan mendatang, bisa saja terjadi pendaMobilisasi .. n Hal. 7 taan rangkap dan terjadi mobilisasi

PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.

SUBUH 05:04

ZUHUR 12:29

ASHAR 15:52

MAGRIB 18:32

.riaumandiri.co

ISYA 19:44

Haluan Riau

haluan_riau

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

Zona Riau

2

KAMIS 25 Januari 2018

Akhir Januari, ULP Tayang Lelang Dua Flyover n LAPORAN: NURMADI

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU,(HR)PEKANBARU,(HR)-Biro Pembangunan Setdaprov Riau, telah menerima dokumen pembangunan dua flyover Simpang Arengka dan Simpang SKA. Di targetkan 29 Januari lelang dua fly over ditayangkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Kepala Biro Pembangunan, Indra SE, mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengkaji ulang dan memverifikasi dokumen dua fly over tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Dokumennya sudah kita terima, sekarang sedang diverifikasi dan ada beberapa catatan setelah dianalisa Pokja. Tentu perlu dianalisa dan dinas terkait mel-engkapinya. Kita tagetkan akhir bulan ini sudan tayang,” kata Indra, Rabu (24/1).

Setelah selesai proses verifikasi barulan ditayangkan di ULP. Selanjutnya pihaknya menerima pengajuan dari perusahaan yang ikut lelang.

“Yang jelas maret sudah ada pemenangnya, karena target PUPR Maret bisa dimulai pengerjaan,” kata

Indra.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Riau, Dadang Purwanto, mengatakan, pembangunan dua fly over masih menunggu proses ULP.Sesuai target kedua fly over diselesaikan tahun ini.

“Dua-duanya harus selesai tahun ini karena pembangunannya single years, dan posisinya sekarang dalam pelaksanana proses lelang di ULP,” jelas Dadang.

Sedangkan anggaran tersebut berbeda besarannya.

Kondisi tersebut melihat panjang dan situasi jalan. Fly over di Simpang SKA, menelan anggaran Rp160 miliar. Dan di Simpang Pasar Pagi Arengka Rp80 miliar. “Kita targetkan Desember fly over selesai dikerjakan, dan dimanfaatkan masyarakat,” tutupnya.***

HALUAN

2018, Proyek Multiyears di Mandau Ditargekan Rampung

LEGISLATOR ASAL MANDAU AKUI

Banyak Usulan Masyarakat Belum Terealisasi MANDAU (HR)- Musyawarah Rencana Pembangunan di beberapa Kelurahan yang telah dilaksanakan terungkap ada aparat RT dan RW yang mengusulkan proyek fisik selama lima tahun yang dikabulkan.

Bahkan kehadiran ketua RT dan RW LPMK juga tidak seramai dari jabatan ada di wilayah Mandau.

Anggota DPRD Bengkalis, Abi Bahrum menyampaikan rasa takzim banyaknya usulan

masyarakat yang belum terlaksana dan belum tersentuh meski usulan telah lima tahun berjalan.

Menanggapi masalah ini, H Abi Bahrum mengatakan, persoalan fisik yang belum tersentuh diharapkan dapat diakamodir dengan melihat skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian juga usulan yang belum direalisasikan diperjuangkan menjadi usulan utama sehingga berbagai masalah dapat dicari solusinya.(mg3)

RIAU/USMAN

KONDISI plapon di salah satu ruang kelas di SD Negeri 5 Bengkalis.

MANDAU,HR- Camat Mandau Basuki Rahmad, menjelaskan, tahun 2018 keberadaan proyek multiyear yang be r a d a d i d i K e c a m a t a n M a n dau rampung.

Proyek multiyears yang anggarannya berasal dari APBD Bengkalis terdiri tiga proyek yang sebagian merupakan sisa pekerjaan era Bupati Herliyan Saleh yang belum tuntas.

Kegiatan proyek multiyear

mencakup pembangunan jalan lingkar Duri Barat lanjutan yang telah dimulai di masa pemimpin Bupati Herliyan Saleh.

Selain itu, kelanjutan pembangunan Jalan Gajah Mada di Sebanga, Kelurahan Talang Mandi hingga di kawasan perbatasan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau termasuk Kecamatan Mandau.

DIBUTUHKAN SEGERA Sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai :

1. STAFF ACOUNTING 2. SEKRETARIS 3. PEMASARAN Dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun (1, 3,) khusus Sekretaris (2) wanita, 2. Jujur, ramah, loyal, aktif, dinamis, kreatif dan disiplin (1,2,3,) 3. Minimal lulusan SMA/SMK, DIII, S1 semua jurusan (1,2,3,) 4. Menguasai komputer, minimal Microsoft Office, Microsoft Excel) (1,2,3,) 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh tim (1,2,3,) 6. Mempunyai kendaraan sendiri (1,2,3,) 7. Lebih diutamakan yang berpengalaman di bidangnya (1,2,), khusus pemasaran (3) lebih diutamakan yang berpengalaman Sales Marketing.

Kirimkan atau antar lamaran Anda ke :

Jl. Tuanku Tambusai No. 7 (Gedung Haluan Riau) Pekanbaru 28282 Riau Up. HRD HP 0821 7222 5899

Pembangunan yang ketiga,Pembangunan Islamic Center Duri yang akan dilaksanakan di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, yang sebelum pemekaran masih masuk wilayah Kecamatan Mandau.

Terkait Musrenbang di Duri Barat, Basuki mengatakan, usulan yang diajukan merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota

DPRD Kabupaten Bengkalis seperti H Thamrin Mali, Nanang Haryanto, Fransiska Sinambela, Zulkifli, Abi Bahrum dan Fidel Fuadi yang siap mengelontorkan kemajuan Duri Barat ke depannya.

Musrenbang diharapkan menghasilkan keputusan terbaik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Duri Barat sesuai program prioritas yang diinginkan masyarakat. (mg3)

Gubri Resmikan Gedung UPK di Kuansing PEKANBARU-Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, meresmikan gedung Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK). UPK merupakan hasil Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kuberi Koto Baru, Kuantan Singingi Hilir, Rabu (24/1), Kuantan Singingi.

Gubernur mengapresiasi DAPM Kuberi Kota Baru, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat Kuantan Singingi Hilir. Ada 3.000 masyarakat memanfaatkan anggaran di DPAM. “Kemandirian ekonomi masyarakat harus diperkuat, ekonomi kecil merupakan penyelamat ekonomi nasional ketika krisis moneter 1998,” kata Gubri.

Gubri berharap berdirinya UPK Kuberi semakin meningkat. Dan masyarakat semakin banyak memanfaatkan DAPM. Sementara, Ketu UPL Kuberi, Kosim, menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan dana eks PNPM Mandiri Rp2 miliar dengan total asset Rp5,5 miliar.

“Lebih dari 3.000 masyarakat yang memanfaatkan dana yang dikelola UPK Dana Amanah. UPK saat ini mengelola dana simpan pinjam, hingga pinjaman bahan material,” kata Kosim.

“Disini juga adsa agen pos, toko jual beli grosir, toko oleh-oleh khas Riau, yang berasal dari swadaya,” ungkapnya. (nur)

Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Telepon: (0761) 8401800

HOTEL

HOTEL

BINTANG LIMA - Restaurant - Meeting Room - Cafe Jl. Tenku Umar No. 18 A-B Pekanbaru - Riau.

Telp (0761) 24115. Fax (0761)34203. email: hotel.bintanglima@yahoo.co.id

AKASIA Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau Pekanbaru 28292, Riau Telp. 0761-860988, Fax.0761-860999

Jl. Samratulangi No. 45 Pekanbaru Telp.

(0761) 32080, 33461 Fax. (0761) 31870

Gedung Plaza The Central Lantai 3 Jl. Ahmad Yani No. 43 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7870 200 Fax. 0761-78702001 www.ameerahotelpekanbaru.com

Jl. Kuantan Raya No.120 Telp. (0761) 46883 - 46884 Fax . (0761) 46884 Pekanbaru

LIDO Jl. Nangka No. 124 A - B Telp. +62 761 21288 Pekanbaru - Riau

Jl. Sudirman No. 419B Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 862 872

HOME STAY Taman Sari Syariah Room Fasilitas: - Bed, AC, TV LED - Kamar mandi di dalam - Shower - Free Wi-fi 24 jam

Promo Rp. 100. 000,semua type kamar Homestay a (Airport 5 menit sampai) Jl. Arifin Achmad No.8 Pekanbaru Telp. 0761 - 857007 Fax. 0761 - 856667 email : reenhotel12@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Taman Sari No. 35 Pekanbaru Telp. (0761) 853249 HP. 0812 7609 485

R.M P ANT AI P AUH PANT ANTAI PA RUMAH MAKAN KHAS PARIAMAN SPESIFIK GULAI KEPALA IKAN KAKAP Jl. Arifin Achmad, Pekanbaru HP 0823 8823 5700, 0852 7106 4836

KAMIS 25 Januari 2018

PARLEMENTARIA DPRD KAMPAR

3

KETUA DPRD AHMAD FIKRI:

Hari Jadi Kampar, Momen Introspeksi Sejahterakan Rakyat BANGKINANG (HR) (HR)-Hari jadi Kabupaten Kampar yang jatuh 6 Februari mendatang dinilai Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, SAg sebagai momen untuk mengintrospeksi sejauhmana kesejahteraan masyarakat Kampar di usianya ke-68 tahun.

"Dari tahun ke tahun visi dan misi kita untuk kesejahteraan rakyat.

Nah, sejau hmana realisasi program tersebut dirasakan seluruh masyarakat Kampar hari ini, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ucap Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, Rabu (24/1).

Kesejahteraan masyarakat, lanjut Fikri juga berkaitan dengan infratruktur yang baik untuk membuka akses daerahdaerah yang termarjinalkan dan terisolasi. Ia juga mengingatkan jangan sampai pembangunan hanya berfokus pada daerah tertentu agar tak ada daerah terisolir di Kabupaten Kampar.

Pria yang akrab disapa Onga ini juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas yang sudah terjaga dengan baik di Kabupaten Kampar apalagi tahun 2018 memasuki tahun politik proses demokrasi pemilihan Gubernur Riau.

"Di momen HUT Kampar ini, kita juga menginginkan stabilitas daerah kita tetap terjaga seperti selama ini. Kalau kita nyaman, kekompakan antar eksekutif dan legislatif bersama memecahkan persoalan daerah, tidak mengedepankan ego kita masing-masing demi kepentingan bersama yakni kesejahteraan rakyat,"

mak dan alim ulama yang saling meminta saran dan masukan, Bupati dan jajaran yang harmonis

usah banyak bicara tapi mari banyak bekerja itu yag namanya pemerintahan yang kerja. Jangan sebatas retorika, semua pihak mari kebelakangkan ego demi kesejahteraan masyarakat.

Insyaallah aman negeri ini," beber alumni UIN Yogyakarta ini.

"Kalau itu sudah dijalankan, walaupun ada tahun politik proses demokrasi, jika ada yang mengadu domba dan

merusak tatanan daerah masyarakat kita tidak akan mudah terpengaruh karena mereka sudah nyaman dan sejahtera hidup di negeri Serambi Mekah ini," pungkas Onga. ***

ingatnya.

Perubahan dan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, jangan hanya sebatas retorika saja tanpa dirasakan masyarakat, Porkopimda yang kompak, tokoh masyarakat, ninik m a -

ANGGO TA Dewan Fahmil, SE, ME menerima cenderamata dari GM Pokphan Pekanbaru Matyus Sitepuh.

ANGGOT

HADIRI CHAROEN POKPHAND FOUNDATION INDONESIA

Dewan Harap Perusahaan Berikan Kontribusi ke Masyarakat Kampar KETUA DPRD KAMPAR AHMAD FIKRI, SAG.

DUGAAN SENGKETA LAHAN

Dewan Gelar Hearing dengan Warga dan Perusahaan BANGKINANG (HR)-Komisi I DPRD Kampar menggelar hearing dengan masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan, Kampar Kiri Hulu dengan Perusahaan PT GUB terkait sengeketa lahan Senin (15/1) di Ruang Gedung DPRD Kampar.

"Kita sebagai Komisi I menyikapi ini dengan baik. Kita memanggil kedua belah pihak diantaranya perwakilan masyarakat, ninik mamak, tokoh masyarakat dan juga dihadiri perwakilan PT GUb serta Dinas Perkebunan Kampar," terang anggota Komisi I, Hj Hermiati.

Ia menjelaskan, hearing tersebut dengarkan paparan dari beberapa perwakilan, diantaranya LSM Anti Korupsi yang yang menyampaikan bahwa jual beli lahan masyarakat diduga oleh PT GUB belum terlunasi sampai saat ini atas 4 orang warga dengan luas lahan lebih kurang 9 hektar.

"Masyarakat juga menyampaikan, mereka tidak bersengketa dengan PT GUB, setelah dikonfirmasi ke perusahaan, terkuaklah bahwa PT GUB membeli lahan tersebut dari seseorang yang sudah dilaporkan PT GUB atas dugaan penipuan jual beli lahan dan ditahan di Sialang Bungkuk, yang menyebabkan lahan masyarakat seluas 9 hektar sisa yang tidak dibayarkan," ulas Hermiati usai hearing.

Politisi Golkar tersebut juga mempertanyakan fungsi PT GUB dalam jual beli lahan sehingga mereka yang hadir hearing Humas dan karyawan PT GUB, lalu Humas menjelaskan, yang membeli lahan bukan atas nama perusahaan tapi dibeli atas nama pribadi 9 orang lagi yang sebagiannya bekerja di PT GUB.

akan membuat masyarakat tidak mudah dipecah belah dan diadu domba.

"Kita tak masalah jika perlu mundur selangkah untuk maju bebrapa langkah ke depan, tak

HJ HERMIATI "Yang jadi pertanyaan kita, lahan ini milik siapa? Kalau benar lahan ini dibeli karyawan PT GUB dan tidak diakui sebagai lahan PT GUB lalu siapa yang menanam? Kalau memang lahan ini tidak bertuan, berarti kita bisa kembalikan ke masyarakat karena masih ada beberapa warga yang lahannya belum dibayarkan," ulas Hermiati.

Anggota Fraksi Golkar Kampar ini dalam paparannya mengaku sempat kaget saat dirinya mempertanyakan luas lahan PT GUB tersebut.

"Saya sempat kaget saat ditanya berapa luas lahan ternyata yang mengukur lahan mereka asalah Polda Riau dengan luas 110 hektar. Alasan mereka karena permohonan mereka tidak digubris BPN kabupaten dan provinsi. Jadi Polda yang menengahi, mungkin ini juga menyangkut kasus dengan oknum yang sedang ditahan di Sialang Bungkuk. Dan berdasarkan keterangan Dinas Perkebunan ternyata perusahaan ini juga belum memiliki izin," bebernya.

Sementara itu, Kadis Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Kampar, Ir Bustan

mengakui PT GUB belum memiliki izin dari Dinas Perkebunan. Ia pun menjelaskan langkah-langkah yang mesti dilalui perusahan perkebunan dalam pengurusan izin.

"Setelah pengurusan Amdal dan pengkajian lainnya, seperti status lahan sudah aman, tidak masuk dalam kawasan, setelah itu kami akan meminta peta kerja, bisa saja nanti lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah seluas seribu hektar, ternyata nanti setelah kita cek peta kerja, lokasinya menjadi 800 hektar, karena kita mengecek dan melihat lokasi yang diperuntukkan untuk jalan. Kemudian kalau mereka membikin kamp, berapa luas lahan yang habis untuk itu. Kalau di lahan mereka itu ada sungai kemudian kota batasi sekian meter dari bibir sungai yang boleh ditanami, otomatis akan mengurangi luas lokasi lahan. Jadi tidak persis harus seribu hektar," terangnya.

"Jadi kalau mereka belum mempunyai izin, ya distop dulu kegiatan di perusahaan mereka sampai ada izin perusahaan yang baru beroperasi di Kampar Kiri ini," pungkas Bustan. ***

BANGKINANG K O T A (HR)-Anggota DPRD K a m p a r Fahmil SE, ME berharap perus- ahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar memberikan kontribusi kepada masyarakat tempatan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kita berharap dana CSR itu dapat terus dikomunikasikan dengan pemerintahan daerah agar tepat sasaran, apa yang dilakukan hari ini perusahaan Pokphand memberikan pelatihan kepada guru di Kampar. Kami nilai sangat memberi arti dalam dunia pendidikan.

Kami berharap Pokphand terus berikan yang terbaik," ujar Fahmil saat memberikan arahan dalam acara Bakti Pada Guru di kabupaten yang diselenggarakan Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) di Gedung Guru Kabupaten Kampar Jalan DI Panjaitan, Bangkinang Kota, Rabu (24/1).

Politisi PKS ini mengu-

las masih banyak perusahaan yang belum memiliki izin beroperasi di Kampar, untuk itu ia meminta kepada perusahaan agar mematuhi dan melengkapi izin sesuai aturan yang berlaku.

Kepada semua perusahaan yang ada di Kampar, Fahmil menegaskan untuk memberikan kontribusi nyata agar jangan sampai perusahaan tidak tahu menahu dengan masyarakat sekitar.

"Keberadaan perusahaan tanpa anda kami tak apa-apa, ada anda kamipun tak dapat apa-apa, lebih baik anda tidak ada," tegas Fahmil di hadapan 55 orang peserta acara yang digelar selama 24-25 Januari 2018.

Anggota Komisi IV ini juga berharap agar CPFI tidak hanya fokus di pendidikan saja, tetapi juga melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan agar SDM Kampar bisa meningkat.

"Kita juga mengharapkan agar pihak CPFI membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak Kampar," harap Wakil Ketua Komisi IV ini.

CPFI menggandeng

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro (UNDIP) serta Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah setempat. Fakultas Psikologi UNDIP selaku motivator/trainer memberikan Pelatihan Pendidikan Karakter kepada para guru peserta program.

General Manager (GM) Pokphan Pekanbaru, Matyus Sitepuh menyambut baik saran dan harapan anggota DPRD Kampar dan siap berkoordinasi dulu dengan pusat.

"Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa kita realisasikan," ujarnya.

Setelah sebelumnya sukses melakukan program 100 Bedah PAUD yang dilakukan di berbagai daerah, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPI) melalui Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI), mempersembahkan program CSR terbaru yakni Progam “Bakti Pada Guru” yang akan diikuti 1000 guru di seluruh Indonesia.

Program “Bakti Pada Guru” akan melanjutkan concern CPI untuk berkontribusi memajukan dunia pendidikan di Indonesia yang diikuti guru Sekolah

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar.

Acara Pembukaan Progam Bakti Pada Guru Kabupaten Kampar dihadiri Staf Ahli Bupati Kampar, Suhermi, anggota DPRD Kampar Fahmil, SE, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Kampar, Managemen Charoen Pokphand Group, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UNDIP Harlina Nurtjahjanti, SPsi, MSi, Sekjend CPFI, Andi Magdalena Siadari.

Sementara itu, mewakili Bupati Kampar Staf Ahli, Suhermi menyampaikan terima kasih kepada pihak CPFI yang telah melaksanakan kegiatan Bakti Pada Guru, Pemda Kampar berharap kepada guru yang mengikuti pelatihan ini agar dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan selama pelatihan serta mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar.

"Kami juga berharap kepada pihak CPFI agar bisa menambah kuota peserta mengingat Kampar ini jumlah gurunya sangat banyak," harapnya. ***

WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Fahmil, SE, ME foto bersama dengan jajaran CPFI dan trainer dari Universitas Diponegoro.

4

Gagasan

ISSN

KAMIS 25 Januari 2018

qTAJUK

HALUAN MEDIA GROUP

DITERBITKAN SEJAK : 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

PEMIMPIN UMUM

H Basrizal Koto CEO/DIREKTUR UTAMA

Zico Mardian Utama WAKIL PEMIMPIN UMUM

Sofialdi PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Doni Rahim PEMIMPIN PERUSAHAAN

Irman Sasrianto REDAKTUR PELAKSANA

Ridha M Haztil Direktur Haluan Media Group: H. Desfandri Majid. Direktur Umum dan Pengawasan Aset: Burhani Muchtar. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, Doni Rahim, Mohammad Moralis. Ombudsman: H. Hendri Mulya, SH. Penasehat Hukum: Alhendri Tanjung, SH, MH. Redaktur: Edwar Pasaribu, Fatmi Agustin, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati. Sekretaris Redaksi: Netu Okta Fera Staf Redaksi: Nurmadi, Renny Rahayu, Dodi Ferdian, Suherman, Nandra Piliang, Herman Jhoni, Supendi, Abdussalam, Sugianto, Andika (Fotografer).

Manajer Pracetak/Produksi: Zul Pramana S. Wk. Manajer Pracetak : Muharmi. Manajer TI & Web: Budhy Prasetyo. Wk. Manajer IT/Website/Online: Ivan Ihromi. Kepala Desain Grafis/Iklan: Alwin Hasan.

Kepala Perwakilan Daerah: Bengkalis/Meranti: Usman Malik, Inhu: Eka Buana Putra. Rokan Hulu: Agustian. Pelalawan:.

Inhil: Ramli Agus. Kuansing: Hendra Wandi. Kampar: Ari Amrizal. Rokan Hilir: -. Siak: Effendi. Dumai: Parno Sali. Duri: Dewi. Jakarta: Surya Irawan.

Sumatera Barat: Ismet Fanani.

Kepulauan Riau: Andi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Sabin Hartati (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa (Kuala Lumpur, Malaysia), Azim Muhammad Noer, Djumadi Ali (Singapura). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282.

REDAKSI menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, surat pembaca, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto.

Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

Manajer Pengembangan dan Promosi: Jefri Zein, Manajer Iklan: Alexander. Staf Iklan: Liza Fauziah.

Account Executive: Alimudin, Nursadik. Manajer Sirkulasi: Sahfari, Staf Sirkulasi: Agus Salim Harahap. Manager HRD/Umum Agus Salim Siregar. Staf Keuangan: Widya Ayuni, Jon Pendri. Staf Penagihan: Hendrik, Iklan & Sirkulasi: Hp 081275341055, 0813 65574027, 082380808035.

Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp. (021) 31614723161056. Faks. (021) 3153878 dan 3915790.

Penerbit: PT MHR - Terdaftar sebagai anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/ 2002. Manajer Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius (Koordinator), Junaidi Koto, Rudi, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wido, Hendra Saputro. Dicetak oleh PT IKMR. Alamat Percetakan/Redaksi: Gedung Riau Pers, Jalan Tuanku Tambusai No 7 Pekanbaru, Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TARIF IKLAN Full Colour Rp.40.000,-/mmk Black White Rp.25.000,-/mmk Halaman SatuRp.60.000,-/mmk Advertorial Rp.50.000,-/mmk Pengumuman Rp.20.000,-/mmk Iklan Kreatif Rp.60.000,-/mmk Bundling halaman satu Rp.80.000,-/mmk Bundling halaman dalam BW Rp.40.000,-/mmk Bundling halaman dalam FC Rp.60.000,-/mmk

Netralitas ASN di Pusaran Kepentingan Penguasa NETRALITAS aparatur sipil negara (ASN) saat ini menjadi perhatian serius khususnya dalam pemilihan kepala d a e r a h (Pilkada) DONI RAHIM 2018.

Pemimpin Redaksi Sebagai abdi negara ASN diingatkan untuk bisa menjaga netralitas tidak memihak kepada calon manapun. Apalagi, kini jejaring aturannya semakin kuat.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan dalam konteks Pilkada, ketidaknetralan ASN akan diganjar melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Penegakan hukum dalam UU ini berbeda dibanding dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2010

tentang Disiplin ASN. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 diatur tentang sanksi ketidakdisiplinan ASN dilakukan dengan pemberitahuan secara lisan dan dua kali teguran tertulis.

Sementara dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, diberi kewenangan kepada Bawaslu dan Panwaslu memberi informasi kepada pejabat berwenang untuk memberikan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Lalu Kemendagri bersama KASN dan Kementerian PAN-RB akan langsung memberhentikan sementara ASN bersangkutan jika memenuhi unsur pelanggaran. Proses penindakan terhadap ASN tidak terlalu panjang seperti yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

Karena berat dan cepatnya penerapan sanksi hukuman, tak ayal, Kemendagri maupun Bawaslu hingga Kemen PAN-RB sudah berulang kali melakukan imbauan dan mewanti-wanti kepada ASN untuk tidak memihak kepada salah satu calon. Sosialisasi tentang netralitas ASN di Pilkada pun sudah dilakukan di mana-mana.

Kini terpulang lagi kepada ASN itu

sendiri. Apakah dengan semakin berat dan cepatnya proses sanksi yang bakal didapat, masih adakah yang berani 'bermain api'?

Harusnya, tidak ada. Tapi nyatanya, dalam realitanya terkadang sayup-sayup masih terdengar di telinga kita ada ASN yang coba bermain di pusaran Pilkada.

Mengapa ini bisa terjadi? Tentu banyak faktor penyebabnya. Di antaranya bisa jadi karena kurang maksimal dan seriusnya Bawaslu maupun Panwaslu dalam menjalankan tugasnya. Dalam menegakkan aturan. Mungkin ada oknum di Bawaslu dan Panwaslu yang justru tidak netral.

Aturan ditegakkan secara tebang pilih.

Tajam di sebelah, tapi tumpul di sisi lain.

Sikap seperti ini bisa membuat ASN tidak terlalu menggubris soal netralitas.

Penyebab selanjutnya, lantara besarnya godaan bermain api di pusaran Pilkada. Menjadi rahasia umum, jika pandai bermain di pusaran kekuasaan (politik) ASN bakal mendapat banyak keuntungan. Mulai dari karir yang lebih cepat mentereng, kursi (posisi) yang lebih basah dan empuk. Godaan ini terkadang tak bisa ditolak.

Penyebab lainnya, mungkin bisa jadi karena besarnya tekanan dari para penguasa. Kondisi ini cenderung terjadi pada Pilkada di mana sang petahananya maju.

Tekanan bisa saja dilakukan oleh sang petahana dan peluang itu cukup besar.

Karena jelang ditetapkan sebagai calon, masih ada kesempatan bagi petahana memberi tekanan kepada ASN seperti ancaman mutasi atau nonjob.

Dalam kondisi ini, ASN biasanya akan terposisikan pada kondisi simalakama.

Untuk itu dalam konteks ini, idealnya harus ada pengawasan dan aturan yang tegas yang mengatur hal ini guna meminimalisir peluang petahana melakukan hal tersebut. Dan aturan tersebut seyogianya harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Tanpa melihat rezim siapa dan kepentingannya (rezim) apa pada momen Pilkada ini.

Karena persoalan selanjutnya yang biasa muncul adalah, peraturan tentang netralitas tak ubahnya seperti karet gelang yang bisa diatur seenaknya oleh sang penguasa. Di mana saja tingkatannya. Jadi, cukupkah hanya ASN saja dituntut netral?***

Mengapa Negara Wajib Beragama DALAM berbagai perbincangan, mulai dari tingkat masyarakat yang berdiam diri di pedesaan hingga masyarakat yang berdiam diri diperkotaan yang tentu saja mereka ada yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan ada juga yang bukan berlatar belakang pendidikan tinggi, mereka begitu hangat membicarakan tentang keterkaitan antara agama dan negara, penafsiran tentang mengapa negara wajib Beragama tentu saja dapat dilihat dari berbagai segi dan aspek yang menguatkan tentang pentingnya agama dalam bernegara. Negara tidak cukup mengembangkan manusia-manusia yang tinggi gelar akademik saja akan tetapi lebih dari itu, negara memiliki kewajiban dalam pengembangan ahklak dan moral dalam setiap generasi, sehingga menimbulkan cendekia yang bermoral dan berahlak yang luhur.

Serta munculnya kejenuhankejenuhan dalam bernegara, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, mengapa saat ini moral anak bangsa semakin merosot, mengapa perekonomian tidak kunjung nampak mencerahkan, mengapa fasilitas kesehatan semakin mahal, mengapa fasilitas pendidikan semakin sulit untuk di dapatkan dan mengapa negeri ini selalu saja di penuhi oleh para pelaku koruptor yang justru mereka memiliki latar belakang pendidikan yang begitu tinggi dan mencengangkan, maka sebenarnya ini apa yang salah dan dimana salahnya…..?

Ada baiknya dalam hal ini penulis ingin memulai dan menerangkan mengenai posisi agama di

OLEH: JUFRI HARDIANTO ZULFAN, S.H dalam negara. Di antaranya, hukum Islam biasa diistilahkan sebagai al-hukmu as-syar’i, merupakan kumpulan penjabaran syariat Islam yang berkaitan erat dengan soal akidah, ibadah, ahklak, muamalah dan sebagainya.

Oleh para fuqaha, seluruh rangkaian-rangkaian aturan-aturan tersebut dikodifikasi sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fikih. Diantara defenisi fikih yang diketengahkan oleh para Fuqaha adalah pegetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajibannya.

Dalam bahasa Arab, secara etimologi, as-syasah (politik) berarti melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jika dikatakan: sustu ar-ra’iyyah siyasatan, maknannya adalah, “aku memerintahkan dan melarangnya (yakni orang yang dipimpinya)”.

Atau, suwwisa ar-rajulu, artinya: “lelaki itu dikuasai (diatur)”, yakni jika perkara mereka telah dikuasai.

Kalimat as-susu bermakna, kepemimpinan. Istilah as-Siyasah asSyar’iyyah termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna suatu perkara. Makannya para ulama klasik maupun kontemporer, memberikan defenisi beragam mengenai istilah as-Syar’iyyah. Di antaranya, Ibnu ‘Aqil al-Hambali (w. 513 H) mengatakan, “as-Siyasah asSyar’iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh

dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula diturunkan melalui wahyu” Ibnu Nujaim al-Hanafi (w. 1005) menyatakan as-Siyasah as Syar’iyyah, adalah, “melakukan sesuatu yang bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak terdapat padanya dalil syar’I yang sifatnya parsial”.

Keberadaan suatu negara sangatlah menentukan suatu peradaban untuk suatu bangsa tertentu, dikarenakan negaralah yang akan memfasilitasi dan melindungi serta mengangkat derajat orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya. Dalam bukunya, Ibnu Khaldun (13321406) diakui otoritasnya baik sebagai pemikir tentang negara maupun sebagai ahli sejarah dan peletak dasar sosiologi. Bahkan sampai sekarang para sarjana Barat mengangumi hasil-hasil pemikirannya. Ia telah menulis dua buku yang berjudul (1) Kitab al‘Ibar (kitab ibara-ibarat) dan (2) Muqaddimah (pengantar). Dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah itulah ia merumuskan teorinya tentang negara.

Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1) negara dengan ciri kekuasaan alamiah ( mulk’tabi’i), dan (2) negara

dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi). Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (depotisme) dan cenderung kepada “hukum rimba”.

Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkaulifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak berperadaban.

Tipe negara yang kedua dibaginya menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah), (2) negara hukum sekuler (siyasah ‘aqliyah), dan (3) negara ala “republic Plato” (siyasah madaniyah).

Di antara tujuan utama diberlakukannya pemerintahan berdasarkan agama, adalah Iqamatuddin (menegakkan agama) yang dimaksud agama adalah agama kebenaran, yaitu agama Islam. Inilah tujuan pertama dan yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Himam.

“Tujuan pertama imamah adalah menegakkan agama. Maksudnya, menjadikan agama sebagai syiar nyata sebagaimana diperintahkan, seperti ikhlas dalam menjalankan ketaatan, menghidupkan As-Sunnah, dan mematikan Bid’ah, agar seluruh hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah.”

Menata dunia dengan agama atau mengatur semua persoalan kehidupan dengan hukum yang diturunkan Allah tujuan Imamah yang kedua, ialah menata dunia dengan agama, atau menata

kehidupan ini dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu Wata’ala. Penegakan hudud dan hukuman jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, namun bukan satu-satunya, karena yang dimaksud dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah adalah menata dan mengatur seluruh persolan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukumhukum syariat yang tertera secara nash atau disimpulkan dari nashnash yang ada sesuai kaidah ijtihad yang tepat.

Dan Adapun Sub-sub Tujuan Diberlakannya Pemerintahan Berdasarkan Agama Adalah: 1. Menyebarkan keadilan dan Menghapus Kezaliman Ini merupakan salah satu tujuan penting dan tuntutan tertinggi yang diperintahkan Islam untuk diterapkan. Islam bukannya membebankan perintah ini kepada para penguasa saja, tetapi juga kepada semua orang agar berlaku adil dalam segalaurusan yang ia lakukan, baik berkaitan dengan keluarga, tetangga, maupun yang lain “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pengajaran”.

(An-Nahl: 90).*** Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Partai dan Politik Tanpa Keadaban KONFLIK internal partai politik (parpol) kembal terulang di awal 2018 ini. Kali ini Partai Hanura yang dilanda prahara yang pada akhirnya menimbulkan dualisme kepengurusan. Dua kubu saling pecat yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang yang akrab disapa Oso dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Aksi saling pecat ini tak pelak membuat suasana internal partai tersebut memanas.

Konflik parpol kerap kali terjadi karena dipicu persoalan mendasar yakni tidak adanya ideologi yang jelas sebagai roh perjuangan partai. Pendirian parpol kerapkali hanya berorientasi pada pragmatisme dan transaksional kekuasaan. Peristiwa ini menunjukkan keadaban politik tidak memiliki ideologi yang menjadi acuan dalam penataan parpol agar memiliki karakter melayani rakyatnya.

Orientasi parpol hanya do ut des, sekadar merebut jabatan kekuasaan tanpa penanaman nilainilai ideologi. Dalam kondisi ini sebuah partai akan terjebak untuk mementingkan nilai ekonomi yang bersifat serakah daripada menganut sebuah nilai ideologi sebagai filosofi perjuangannya. Posisi parpol yang sekadar industri jasa untuk merebut kekuasaan akan menyebabkan konflik internal mudah terjadi karena sistem nilai tidak dijadikan acuan dalam berpikir, bertindak, dan berelasi. Orientasi berpolitik yang hanya do ut des (saya mendapat apa dalam mengolah kekuasan) membuat politik menjadi benalu negara karena kehilangan keadaban.

Nilai politik sebagai perjuangan mencapai kesejahteraan kandas karena dikalahkan politik pragmatisme. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, nyatanya diselewengkan hanya demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Bangsa mendapat pelajaran utama di mana kekuasaan beserta birokrasi

OLEH : BENNY SUSETYO PR sangat rentan disalahgunakan bila tidak dipegang pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ingin menciptakan kebaikan negeri.

Kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi oknum politikus untuk memperkaya diri. Ironisnya lagi, kekuasaan justru kerap menjadi senjata utama para elite untuk lupa terhadap kewajibannya kepada rakyat. Hal ini terus-menesrus berlangsung, seperti dibiarkan tanpa ada perbaikan sebagaimana yang mestinya diperjuangkan parpol.

Semoga saja, masalah abadi perpolitikan ini bukan karena keterbatasan imajinasi para elite dalam membayangkan peradaban yang sempat jaya di dalam membangun keadaban politik. Rakyat harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan. Semua harus mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta.

Politik untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Partai politik yang tidak mampu menunjukkan visi dalam menciptakan politik keadaban, maka ia juga tidak mampu keluar dari lingkaran keperduliannya, yakni urusan internal partai yang tidak akan selesai karena pertarungan perebutan kekuasaan di internal. Ke depan partai politik harus mampu menciptakan keadaban politik. Sudah saatnya keadaban politik menjadi panglima karena tanpa itu politik tak ubahnya panggung yang berisi para pesolek dan demagog. Tanpa keadaban, politik menjadi mahal. Politik hanya menghasilkan seremoni lima tahunan yang menyajikan “menu prasmanan” setengah basi. Tanpa keadaban, demokrasi yang kita elu-elukan juga akan terjungkal.

Tentu dalam arena politik, lembaga paling bertanggung jawab menentukan keadaban politik adalah partai. Dia merupakan “kawah candra-dimuka” para politikus.

Ibarat kampus, parpol harus memiliki

kurikulum yang jelas, khususnya kurikulum yang terkait etika. Lebih dari itu, agar out-put lulusan bagus, kampus politik bernama partai politik juga harus melakukan penyaringan kader secara ketat.

Dengan menyaringan ketat dan kurikulum tepat, output yang dihasilkan bisa dipastikan baik.

Peringatan ini penting disampaikan karena yang terjadi saat ini, partai belum memiliki kurikulum yang jelas, penyaringannya pun asal-asalan.

Bahkan, tak jarang banyak orang yang ingin masuk parpol lewat jalur belakang (transaksional). Dengan hanya bermodal uang, ia bisa dengan mudah melenggang jadi elite parpol tanpa tes (integritas) terlebih dahulu.

Politik model itulah yang kini menghiasi ruang publik. Padahal, Plato (427 SM-347 SM) jauh-jauh hari mengatakan, seyogianya seorang pemimpin (politikus) itu lahir dari manusia “kepala”, bukan manusia “dada”, apalagi “perut“.

Jika dielaborasi, manusia kepala adalah orang-orang bijak dan bajik, lebih mementingkan isi daripada bungkus. Manusia dada adalah mereka yang lebih menonjolkan kekuatan fisik, haus citra dan kekuasaan. Manusia perut lebih mementingkan nafsu keserakahan.

Ketika berpolitik, manusia tipe ini biasanya sangat berorientasi ingin mendapatkan keuntungan berlimpah dari medan politik.

Tentu pandangan Plato di atas penting untuk direnungkan, khususnya bagi parpol dalam memilih kader. Sebagai pilar demokrasi, parpol harus mampu mencetak kader terbaik untuk bangsa ini. Parpol yang baik tidak kehabisan stok kader. Idealnya, parpol lah yang membesarkan figur, bukan figur yang membesarkan parpol. Ketika parpol sudah mampu membesarkan figur —melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa—berarti parpol tersebut sudah matang

secara organisasi.

Sebagai kawah politikus, parpol memiliki peran esensial dalam membawa arah mata angin kehidupan berbangsa. Paling tidak, parpol harus mampu mewujukan gagasan Trisakti Bung Karno yang lama-lama semakin dilupakan; berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tentu gagasan founding father itu

akan terlaksana bila para politikus kita berpolitik dengan penuh keadaban.

Jika orientasi ini dijalankan dalam menata keadaban parpol, potensi konflik di dalam tubuh parpol akan kecil karena ia akan berlomba merebut simpatik rakyat. Tidak justru sebaliknya, parpol hanya berkutat pada urusan politik jangka pendek yakni merebut jatah kekuasaan semata-mata. Bila hal ini terjadi parpol hanya sekadar jadi benalu negara.*** Penasihat UKP Pancasila

POKOK PIKIRAN

Transaksi Non Tunai di Riau Masih Rendah Kepala Perwakilan Bnak Indonesia (BI) Riau Siti Astiyah mengatakn, BI Perwakilan Riau mencatat, selama tahun 2017 lalu, transaksi non tunai menggunakan sistem kliring di Riau mengalami peningkatan. Anehnya, penerapan transaksi non tunai di tengah masyarakat justru dirasakan masih rendah. Ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat, terhadap manfaat dan dampaknya positif yang ditimbulkan bila melakukan SITI ASTIYAH transaksi non tunai. Jika di lihat dari Kepala Perwakilan BI Riau transaksi di triwulan III tahun 2017 lalu, transaksi non tunai peningkat dari 13,29 persen menjadi 16,39 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp5,019 triliun. Angka tersebut jauh meningkat dari triwulan sebelumnya, dimana jumlah volume transaksi mencapai 157 ribu lembat. Melihat kondisi tersebut, tentunya melihat pertumbuhan ekonomi Riau yang sudah mulai membaik. Jadi di 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau akan tumbul diangka 2,75-3,25 persen. Untuk itu, banyak hal strategis yang nantinya akan dilakukan. Seperti halnya BI akan tetap fokus pada pada tugas-tugas sebagai bank sentral, ada beberapa hal yang akan tetap menjadi fokus BI seperti menjaga stabilitas ekonomi khususnya di Riau.***

POJOK HALUAN -Transaksi non tunai di Riau masih rendah *Tahun politik ini semoge saje meningkat yee..

-Kejatia tetapkan 3 tersangka korupsi perjalanan dinas Bapenda Riau *Kapan ya uang rakyat gak dikorup wak?

Hukrim

KAMIS 25 Januari 2018

5

PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DANA UMRAH RP3,9 M

Polda Segera Limpahkan Berkas MYJ ke Jaksa n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Polda Riau segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah dengan tersangka M Yusuf Johansyah (MYJ) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Proses tahap I itu dijadwalkan dilakukan pekan ini.

MYJ merupakan pemilik Joe Pentha Wisata (JPW), biro perjalanan

yang seharusnya memberangkatkan setidaknya 708 calon jemaah.

Angka itu terhitung sejak tahun 2015 lalu. MYJ yang saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolda Riau, disebut calon jemaah sudah berulang kali menjanjikan pemberangkatan hingga pengembalian uang, namun hingga kini hal itu tidak pernah terealisasi.

Dari banyaknya korban tersebut, tercatat sudah 214 jamaah yang membuat laporan, termasuk 46 orang warga Kepulauan Meranti yang melapor Jumat pekan lalu. Diperkirakan, timbul kerugian

Rp3,9 miliar dari penipuan keberangkatan calon jemaah umrah ini.

Dalam penyidikan, selain melakukan pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik Polda Riau juga telah menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan perlengkapan umrah dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor JPW di Jalan Panda Kelurahan Sukajadi, Pekanbaru, Kamis (4/1) lalu.

Penyidik pun memastikan telah merampungkan

pemberkasan, dan segera melimpahkannya ke Jaksa Peneliti pada Kejati Riau.

"Rencananya, besok (hari ini, red) tahap I," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Riau Kombes Pol Hadi Poerwanto, Rabu (24/1).

Setelah tahap I tersebut, Penyidik akan menunggu hasil penelaahan Jaksa atas berkas tersebut. Hal ini untuk mengetahui apakah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atau masih perlu di-

lengkapi sesuai petunjuk Jaksa (P19).

Sementara, terkait adanya potensi tersangka baru dalam perkara ini, Kombes Hadi memastikan tidak akan menganggu proses tahap I tersebut. "Jika ada tersangka baru, kita akan pisahkan berkasnya. Yang jelas prosesnya masih berjalan," pungkasnya.

Seperti diketahui, MYJ pernah dibawa ratusan calon jemaah umrah yang urung diberangkatkan sejak tahun 2015 ke Sentra

Pelayanan Kepolisian? Terpadu (SPKT) Polda Riau, Jumat (29/9). Mereka ingin dia diproses karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan miliaran dana umrah. Dari 180 orang jamaah setidaknya sudah disetorkan uang sekitar Rp3 miliar.

MYJ yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 338 dan 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan ancaman diatas lima tahun penjara.***

POLSEK PEKANBARU KOTA

Ciduk Pengedar Ekstasi di Tempat Hiburan Malam PEKANBARU (HR)-Gagal meraup rupiah ketika bertransaksi narkoba, FB (22) hanya bisa pasrah karena terciduk oleh tim Opsnal Polsek Pekanbaru Kota. Pengedar pil ekstasi tersebut ditangkap polisi saat hendak menjual barang haram dagangannya di depan KTV Paragon Jalan Sultan Syarif Kasim, Senin (22/1) pukul 03.00 WIB dinihari lalu. Menurut Kapolsek Pekanbaru Kota Kompol Hanafi, ketika diciduk, pihaknya mendapati barang bukti 10 butir ekstasi dari ta-

ngan tersangka.

"Kita selanjutnya melakukan pengembangan (penyelidikan) ke kos-kosan tersangka di Jalan Sisingamangaraja untuk mencari barang bukti lain.

Dari hasil pengembangan itulah, kita kembali menemukan barang bukti 75 butir ekstasi di dalam mobil tersangka yang terpakir di halaman rumah kos.

Ekstasi itu disimpan tersangka di pintu mobil bagian dalam sebelah kiri," kata Kapolsek Pekanbaru Kota, Kompol Hanafi kepada riauterkini.com,

Rabu (24/1).

Selain mengamankan tersangka beserta total 85 butir ekstasi, lanjut Hanafi, pihaknya juga mengamankan satu unit mobil, satu unit sepeda motor serta dua unit handphone milik tersangka.

"Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Ada total 85 butir ekstasi yang kita dapatkan dari tersangka. Kita tetap mengembangkan penangkapan ini untuk mencari tahu siapa pemasok ekstasi tersebut," tutupnya. (rtc/mel)

HALUAN

RIAU/RTC

SEORANG pemuda dibekuk polisi di depan KVT Paragon saat hendak menjual narkoba jenis ekstasi. Di tangannya ditemukan 75 butir pil setan itu.

SUDAH P21

Berkas Oknum PNS di Rohil Segera Limpah ke JPU PEKANBARU (HR)-Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Rokan Hilir (Rohil) tahun 2008-2011, dengan tersangka LH. Dalam waktu dekat, Penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

LH merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil ditetapkan sebagai pesakitan, setelah penyidik melakukan pengembangan atas perkara yang menjerat mantan Kepala Bappeda Rohil Wan Amir Firdaus dan tiga stafnya yaitu Pejabat Verifikasi Pengeluaran Bappeda Rohil, Rayudin, Bendahara Pengeluaran Bappeda Rohil tahun 2008-2009, Suhermanto dan Hamka se-

laku Bendahara Pengeluaran tahun 2010-2011. Keempatnya telah dihadirkan ke persidangan dan divonis bersalah.

Pada persidangan tersebut terungkap sejumlah fakta baru yang melibatkan pelaku lainnya hingga dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, hingga muncul nama LH yang saat itu merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bappeda Rohil. Oleh Penyidik, LH telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pekanbaru, Selasa (16/1) kemarin.

Dikatakan Asisten Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta, proses penyidikan terhadap LH sudah rampung, dimana berkasnya dinyatakan lengkap atau P21.

"Untuk kasus di Bappeda Rohil (tersangka LH, red) sudah P21," ujar Sugeng, Rabu (24/1).

Selanjutnya, kata Sugeng, pihaknya telah menjadwalkan proses tahap II

perkara tersebut, agar perkara tersebut segera ditingkatkan ke tahap penuntutan. "Tadi (kemarin,red) saya sudah buat jadwalnya.

Untuk tahap II pekan depan," pungkas Sugeng.

Untuk diketahui, dugaan korupsi ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan jumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir Firdaus sebesar Rp17 miliar lebih. Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Dari penyidikan diketahui uang masuk dari praktik korupsi yang ada di rekening sebesar Rp8,7 miliar. Sementara yang masuk dari gratifikasi Rp6,3 miliar. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.826.313.633.

Pada persidangan sebelumnya, Wan Amir me-

nyebutkan uang tersebut merupakan milik pribadinya. Uang itu sebagian hak honor dan tunjangan di Bappeda dan tambahan honor dari SKPD di luar Bappeda dan penerimaan penghasilan lainnya.

Beda dengan dengan Hamka, Suhermanto dan Rayudin yang dalam keterangan menyebutkan tiap tahun terpaksa membuat SPPD fiktif dan sisa anggaran dikirim ke rekening Wan Amir Firdaus sehingga tidak ada defisit anggaran. Pengiriman itu dilakukan atas permintaan Wan Amir Firdaus selaku Pengguna Anggaran (PA).

Setiap bulan saat menjabat Kepala Bappeda Rohil, Wan Amir Firdaus juga hanya menerima gaji sebesar Rp5 juta, tunjangan yang masuk tiap pertiga bulan dan beberapa kali perjalanan dinas selama satu triwulan. Jadi sangat tidak mungkin kalau uang itu berasal dari gaji dan honornya. (dod)

SK

6

KAMIS

R

25 Januari 2018

Manchester City Melangkah ke Final Piala Liga Inggris

PEMAIN Manchester City, Kevin De Bruyne (kanan) mencetak gol ke gawang Bristol City pada leg kedua semifinal Piala Liga di Ashton Gate, Rabu (24/1). Manchester City menang tipis 3-2 dan memastikan diri lolos ke final.

BRISTOL,(HR) BRISTOL,(HR)— Manchester City lolos ke final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup dengan keunggulan agregat 5-3. Pada pertandingan semifinal kedua di Ashton Gate, Man City menang 3-2 atas tuan rumah Bristol City, Selasa (23/1/2018) atau Rabu dini hari WIB. Gol Manchester City dicetak Leroy Sane (menit ke-43), Sergio Aguero (49'), dan Kevin De Bruyne (90+6'). Sementara itu, gol Bristol City datang dari lesakan Marlon Pack (64') dan Aden Flint (90+4').

Pantauan BolaSport.com, Manchester City memang tampil lebih mendominasi. Mereka memimpin penguasaan bola hingga 68 persen.

The Citizens mempunyai 16 peluang. Adapun Bristol City memiliki lima kesempatan.

Mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan,

Manchester City langsung mengancam pada menit ke-29.

Namun, tendangan jarak dekat David Silva masih bisa ditepis kiper Bristol, Luke Steele.

Steele kembali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan ketika mampu mementahkan sepakan pemain sayap Man City, Bernardo Silva, pada menit ke-41. Berselang dua menit, The Citizens berhasil memecah kebuntuan.

Mendapat operan bola dari Bernardo Silva, Leroy Sane tanpa ampun melepaskan tembakan keras dari dalam kotak

12 pas untuk membawa timnya unggul 1-0. Skor 1-0 untuk Man City bertahan sampai turun minum.

Memasuki babak kedua, pasukan Josep Guardiola tetap mengontrol permainan. Mereka sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-49.

Bermula dari sodoran Kevin De Bruyne, Sergio Aguero lalu menghunjamkan tendangan keras dari dalam kotak terlarang yang tak dapat dibendung Luke Steele.

Suporter tuan rumah ber-

sorak gembira pada menit ke64 usai Marlon Pack sanggup membobol penjaga gawang Man City, Claudio Bravo.

Pack mengonversi umpan silang Jamie Paterson dengan sundulan terukur.

Termotivasi dengan gol Pack, Bristol berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2

pada masa injury time melalui lesakan Aden Flint.

Akan tetapi, kegembiraan pendukung tuan rumah cuma sesaat karena De Bruyne kembali membawa The Citizens unggul 3-2.

Menerima operan matang Leroy Sane, De Bruyne dengan tenang menyontek si kulit bulat dari jarak dekat.

Skor 3-2 untuk Man City tetap tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan.

Manchester City melangkah ke final Piala Liga Inggris lantaran unggul agregat 5-3 atas Bristol City. Mereka menunggu pemenang antara Arsenal dan Chelsea yang baru akan memainkan laga kedua pada Rabu (24/1/2018) atau Kamis dini hari WIB.(ria/kpc)

Coutinho Jadi Senjata Rahasia Barcelona di Piala Raja

AKSI Spaso (Bali United) diadang dua pemain Chiangrai di ajang Liga Champions Asia, Selasa (23/1).

Bali United Terlempar dari Liga Champions Asia

BALI, (HR)-Bali United menelan kekalahan dengan skor 1-2 lewat babak perpanjangan waktu dari Chiangrai United (Thailand) di Stadion Shanghai pada penyisihan babak kedua Liga Champions Asia 2018, Selasa (23/ 1/2018).

Meskipun gagal menciptakan peluang, Bali United mampu mengimbangi permainan Chiangrai United pada babak pertama.

Chiangrai lebih banyak menekan Bali United.Namun, pola serangan tim arahan Alexandre Gama tersebut boleh dibilang monoton dengan bola panjang yang terus dialamatkan kepada striker Cleiton Silva.

Hanya satu peluang dari wakil Thailand tersebut yang benar-benar membahayakan gawang Bali United.

Sementara itu, Bali United kesulitan menembus pertahanan lawan sejak memasuki

sepertiga akhir lapangan.

Alhasil, skor imbang tanpa gol bertahan hingga peluit akhir babak pertama ditiupkan oleh wasit. Pada babak kedua, Chiangrai meningkatkan intensitas serangan.

Akan tetapi, pertahanan Bali United yang digalang Demerson sulit ditembus Chiangrai.

Bali United mencoba lepas dari tekanan.

Pada menit ke-70, skuad Serdadu Tridatu mendapatkan sepak pojok pertama dalam laga ini.Serangan balik yang dihasilkan Chiangrai pun dapat dihalau Demerson.

Pada menit ke-78, sepakan Yabes Roni mampu diblok salah satu pemain belakang Chiangrai dan menghasilkan tendangan sudut kedua. Kembali, babak kedua pun tidak menghasilkan gol untuk kedua tim. Pertandingan pun dilanjutkan dengan babak tambahan waktu 2 x 15 menit.(ria/kpc)

BARCELONA, (HR)Barcelona bakal menghadapi Espanyol pada leg kedua perempat final Piala Raja di Stadion Camp Nou, Jumat (26/1/2018).

Barcelona masih tertinggal 0-1 dari Espanyol karena kalah di leg pertama.

Duel leg kedua nanti kemungkinan besar bakal jadi ajang bagi Philippe Coutinho. Bintang Barcelona asal Brasil itu akan melakoni debutnya setelah pindah dari Liverpool.

Seperti dilansir Mirror, Barcelona kemungkinan akan menjadikan Coutinho sebagai senjata rahasia. Azulgrana bakal menjadikannya sebagai super sub, pemain cadangan yang bakal tampil mengejutkan Espanyol.

Defisit satu gol secara teori bukan hal yang sulit bagi Barcelona. Dengan tambahan kekuatan masuknya Coutinho, Espanyol bakal punya tugas lebih berat untuk mempertahankan keunggulan.

Debut Coutinho di

C outinho Barcelona tertunda garagara cedera. Dia sudah berlatih dengan rekan-rekannya yang lain dan siap untuk beraksi.

Philippe Coutinho mengikuti sesi latihan Barcelona untuk kali pertama. (doc. Barcelona) Karena baru pulih pula, pelatih Barcelona Ernesto Valverde memutuskan untuk mencadangkan Coutinho terlebih dahulu.

Dia kemungkinan besar baru diturunkan saat Barcelona kesulitan cetak gol.

Coutinho sudah tampak pulih dari cedera. Itu

berdasarkan foto-foto yang disebarkan Barcelona terkait Coutinho yang berlatih dengan rekanrekannya di Barcelona.

Di La Liga, Coutinho kemungkinan akan tampil penuh saat menghadapi Deportivo Alaves akhir pekan nanti. Saat ini, Barcelona masih kokoh dengan keunggulan 11 poin dari Atletico Madrid di posisi kedua klasemen.

Barcelona juga unggul jauh dari Real Madrid.

Mereka unggul 19 poin dari rival abadi mereka.

Pemain Barcelona, Luis Suarez dan rekan se-

timnya, Ivan Rakitic merayakan gol ke gawang Real Betis pada pertandingan lanjutan La Liga di Stadion Benito Villamarin, Minggu (21/1). Barcelona menyegel kemenangan dengan skor 5-0.

(AP/Miguel Morenatti) Barcelona punya peluang untuk menyamakan bahkan berbalik unggul atas Espanyol di leg kedua nanti. Seperti dilansir Marca, Barcelona terkenal ganas di babak kedua.

Valverde sendiri menampik kecenderungan Barcelona unggul di babak kedua. Bagi dia, semua itu terjadi karena lawan sudah lelah menahan serangan bertubi-tubi dari Barcelona.

Saat itulah, Lionel Messi cs mulai "memangsa" lawan-lawan mereka.

Statistik memperlihatkan, 67,9 persen dari 81 gol Barcelona dicetak pada babak kedua (55 gol).

Bukti paling nyata terlihat saat melawan Real Betis. Barcelona cetak 5 gol dalam waktu 30 menit terakhir babak kedua.(ria/lp6)

Pirlo: Sepakbola Italia Butuh Regenerasi ROMA, (HR)- Tim nasional Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2018. Andrea Pirlo merasa jika sepakbola Italia saat ini butuh regenerasi.

Italia gagal ambil bagian dalam Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dengan Swedia di babak play-off. Ini menjadi kegagalan ketiga tim Azzurri ke Piala Dunia setelah sebelumnya absen di tahun 1930 dan 1958.

Selepas kegagalan tersebut empat pemain timnas Italia di laga tersebut memilih untuk pensiun membela negara. Mereka adalah Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, dan Daniele De Rossi.

Pensiunnya para pemain senior tampaknya masih belum cukup untuk memperbaiki sepakbola Italia.

Pirlo, yang membantu Italia menjuarai Piala Dunia 2006 merasa harus ada perubahan yang lebih besar lagi.

“Sepakbola Italia membutuhkan regenerasi. Perlu sebuah perubahan,” kata Pirlo dalam bincang-bincangnya dengan Sky. “Ini akan memakan waktu, tapi saat ini kita harus mulai dari awal setelah gagal lolos ke Piala Dunia. Ini harus menjadi sentakan untuk memulai lagi dan menjadi lebih kuat lagi,” Pirlo menegaskan. (ria/dtc)

Sambungan

KAMIS 25 Januari 2018

7

PROSES CEPAT DAN DIPERSINGKAT

ASN tak Netral, Terancam Diberhentikan n LAPORAN: SAFRIL AMIR

Liputan Jakarta

JAKART A, (HR) JAKARTA, (HR)- Menghadapi Pilkada 2018 ini, Aparatur Sipil Negara betulbetul diingatkan untuk bisa menjaga netralitas untuk tidak memihak kepada calon manapun. Sebab, proses penetapan seorang ASN dinyatakan telah melakukan pelanggaran dipersingkat, tidak lagi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Untuk ASN, kami sangat tegas memonitor.

Prosesnya dipersingkat.

Jika memenuhi kategori pelanggaraan langsung diberikan pemberhentian sementara. Oleh karena itu, tolong jangan terlibat," ujar Direktur Jenderal Otonomi

Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Jakarta, Rabu (24/1) kemarin.

Dipaparkan Sumarsono dalam Pilkada serentak ini, netralitas ASN sangat diperketat. "Kalau ditengarai ada pelang-

garan, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB, dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara," sebutnya.

Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010, yang dimulai dengan pemberitahuan secara lisan dan dua kali teguran tertulis. "Ini kelamaan, banyak memakan waktu. Sekarang tegas, tak netral, terbukti melanggar.

Sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara," tegas Sumarsono.

Pada pilkada serentak ini, pengawasan di semua lini akan diperketat, termasuk melakukan pengawasan di media sosial.

Bahkan, jika sampai ASN terbukti memberikan like pada konten yang berbau pilkada di luar akun KPU,

Kejati ...

INSTANSI tersebut, termasuk terdakwa Deyu dan Deliana.

Deyu diduga menikmati sebesar Rp204.986.800, Deliana Rp45.000.000, Desvi Emti Rp72.020.000, Syarifah Fitri Mandasari Rp1.150.000, Tumino Rp12.221.000, Decy Ari Yetti Rp104.900.445, Ramitha Dewi Rp87.779.281, Amira Umami Rp99.113.653, Yanti Rp35.869.700, dan Syarifah Aspannidar Rp38.187.018.

Masih dari dakwaan JPU terhadap Deyu dan Deliana, disampaikan saat itu terdakwa Deyu dipanggil ke ruangan terdakwa Deliana, di ruang Sekretaris Dispenda Riau.

Selain itu, turut hadir para bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu di masing-masing bidang.

Di antaranya, Deci selaku Bendahara Pengeluaran Bidang Pajak, Deli selaku Bendahara Pembantu Bidang Pengelolaan Data, Anggraini selaku Bendahara Pembantu Bidang Retribusi, dan Tumino

n Dari Hal. 1 selaku Bendahara Kesekretariatan.

Kepada terdakwa Deyu dan para bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu ini, terdakwa Deliana mengatakan, dana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat segera dicairkan. Namun untuk biaya operasional dinas dan lain-lain, disebutkan akan ada pemotongan dana sebesar 10 persen dari pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan, di masing-masing bidang.

Kemudian selama bulan Maret hingga Desember 2015, dilakukan pencairan secara bertahap dan dicairkan melalui saksi Ahmad selaku Juru Bayar, yang masih satu ruangan dengan terdakwa Deyu. Lalu, terdakwa Deliana memerintahkan terdakwa Deyu untuk melakukan pemotongan 10 persen tersebut. Terdakwa Deyu kemudian memerintahkan saksi Akmal untuk melakukan pemotongan sebesar 10 persen

kepada bendahara.

Akibat perbuatan terdakwa Deyu dan Deliana telah menimbulkan kerugian Negara cq APBD Riau Tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar Rp1.323.547.629, dengan rincian, pemotongan UP dan GU pada sub bagian keuangan sebesar Rp885.680.032, pemotongan UP dan GU pada bidang Pajak sebesar Rp104.900.445, pemotongan UP dan GU pada bidang Pengolahan Data sebesar Rp87.779.281, pemotongan UP dan GU pada bidang Retribusi, PADL, dan DBH, sebesar Rp99.113.653, pemotongan UP dan GU pada bidang Pembukuan dan Pengawasan sebesar Rp74.056.718, dan pemotongan UP dan GU pencairan Anggaran Kegiatan Peningkatan Penerimaan DBH TA 2016 pada Bidang Retribusi, PADL, dan DBH, yang tidak dilaksanakan sebesar Rp72.175.500.

Adapun total dana yang dipotong tersebut kemudian disimpan di

KPK ...

CAHYA mengatakan pengecekan riil akan dilakukan secara bertahap setelah 12 Februari 2018.

Setelah pemilihan pun, menurut Cahya, pengecekan bisa dilakukan.

"Kita bertahap nanti dengan metode yang kita miliki. Nanti setelah 12 Februari. Nanti tentunya nanti dari situ sebelum pemilihan atau mungkin nanti bisa terus berlanjut setelah pemilihan," ujar Cahya.

"Sekarang kita dorong mereka lapor ke kita dan kita nanti minta mereka mendeklarasikan hartanya difasilitasi oleh KPU," imbuh Cahya.

Apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian, menurut Cahya, KPK tidak bisa memberikan sanksi karena tak memiliki kewenangan. Cahya menyebut urusan itu masuk ke

dalam brankas dan dipergunakan untuk biaya operasional, seperti membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), pembelian TV, pembelian tiket pesawat, hadiah, gaji honor, rumah dinas Kadis, makan bersama dan lainnya.

Akibat pemotongan tersebut, masing-masing bidang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan dan membuat SPPD yang tidak sesuai.

Dari data yang dihimpun, pemotongan terhadap perjalanan dinas dalam daerah di instansi ini diduga sudah menjadi kebiasaan dan terjadi sejak Kepala Dinas sebelumnya dijabat Joni Irwan. Berdasarkan informasi yang diterima Haluan Riau, pada Meret 2015 Deliana atas instruksi dari Joni Irwan mengumpulkan para bendahara pengeluaran pembantu di instansinya untuk membahas pencairan UP dan GU. *** n Dari Hal. 1

ranah KPU. Terlepas dari itu, Cahya meminta masyarakat aktif memantau LHKPN para calon kepala daerah yang ditampilkan KPK di situs Pantau Pilkada milik KPK. Apabila dirasa ada ketidaksesuaian, masyarakat dapat melapor ke KPK. "Misalnya ini kok dia lapor cuma 3 rumah, setahu dia lebih dari 3 rumah. Kita ada customer servicenya itu. Kalau WhatsApp 08111929575 dan telepon 021-25578396," ucap Cahya.

Sebelumnya, di dalam situs resmi KPK, kpk.go.id, disebutkan untuk pilkada Riau, yang paling kaya adalah calon dari petahana, Arsyadjuliandi Rachman yang memiliki total kekayaan mencapai Rp149,470 miliar dan yang termiskin Bupati Rokan Hilir, Suyatno dengan ke-

kayaan mencapai 4,749 miliar.

Harta kekayaan Andi Rachman dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar Rp17 miliar.

Hitungan ini dilihat dari data yang dirilis KPK pada tahun 2013 silam. Saat dirinya maju bersama H Annas Maamun, KPK mengumumkan daftar harta kekayaan Andi Rachman mencapai Rp132 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2018, KPK merilis, harta kekayaan Ketua Umum DPD I Partai Golkar Riau ini mencapai Rp149,470 miliar.

Dalam situs milik komisi anti rasuah ini, juga dicantumkan harta kekayaan mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan, calon Wakil Gubernur pasangan Firdaus MT, Rusli Effendi total

Evaluasi ...

KITA tidak bisa buruburu merubahnya," tambah Gubri.

Sementara itu, asisten II Setdaprov Riau, Masperi, yang juga mendampingi Gubernur malam tadi, menjelaskan bahwa, Pemprov melalui Bappenda sedang mengkajinya. Dan saat ia menjabat sebagai Plt Bappenda tahun 2017 yang lalu, sudah ada wacana membahas pajak BBK yang mencapai 10 persen.

Namun dikarenakan pajak 10 persen tersebut telah di Perdakan tahun 2011, jadi perlu proses yang panjang. Termasuk akan dibahas bersama anggota DPRD Riau, yang juga terlibat dalam pengesahan Perda BBK tersebut.

maka siap-siap saja ASN tersebut menerima hukuman disiplin.

Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, dan Kemendagri.

"Kalau kemarin Bawaslu dan Panwaslu agak seperti macan ompong, bisa mengawasi tapi tidak punya taring. Sekarang melalui UU No 10 Tahun 2016 sudah diberi taring. Dalam konteks ASN bisa memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi bagi mereka yang terlibat (melanggar netraliras)," kata Sumarsono.***

kekayaan yang dimilikinya Rp11,970 miliar. Sedangkan Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT, calon Gubernur yang diusung Partai Demokrat dan PPP hartanya yang terlaporkan sebesar Rp6,759 miliar.

Bupati Siak, Drs Syamsuar MSi berada pada urutan ketiga dibawah Rusli Effendi dengan total kekayaan mencapai Rp8,870 miliar. Sedangkan pendampingnya, calon Gubernur Riau Edy Nasution tercatat Rp5,4 miliar.

Pasangan terakhir, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ir HM Lukman Edy dalam rilis yang disampaikan KPK memiliki kekayaan sebesar Rp5,459 miliar.

Jumlah ini kisarannya beda tipis dengan pasanganya Hardianto yang memiliki kekayaan sebesar Rp5,491 miliar.(ria/dtc) n Dari Hal. 1

"Jadi ketika Perda itu di tetapkan, DPRD itu berasumsi bahwa premium atau bensin itu di produksi oleh masyarakat. Sedangkan Pertalite itu untuk konsumsi kalangan menengah keatas. Karena dia menengah keatas itu dia tidak di subsidi, baik untuk perusahaan atau untuk kendaraan mewah, tahun 2011," jelas Masperi.

"Tapi hari ini kan negar berubah kebijakannya, dia mengurangi Premium dan beralih ke Pertalite. Dan hari ini premium di kurangi masyarakat mulai beralih ke Pertalite. Dan hari ini Perdan kita belum di revisi yang tahun 2011," tambahnya.

Dijelaskan Masperi,

dalam merevisi Perda tersebut banyak melibatkan pihak. Karena Perda ini merupakan produk daerah dalam perlu kajian akademisnya. Dan aturannya harus masuk dalam Prolekda, sesuai dengan hasil kajian dari Bappenda.

"Ini Perda ya bukan Pergub ya. Kalau Pergub bisa kita cabut besok. Jadi tolong luruskan, ini Perda.

Tapi ini Perda yang perlu di kaji revisinya, kita harus taat aturan dan tidak bisa kita sendiri saja. Di harus masuk ke Prolegda dulu, di agendakan dulu oleh DPR untuk dibahas bersma Pemprov masuk ke Prolegda," tegasnya.

"Jadi ada kajian akademis, prolegda diajukan

ke Dewan terhormat untuk diajukan. Di tahun 2016 diwaktu saya di Bappenda itu sudah saya lakukan, ini terlalu mahal. Tapi itu tidak bisa kita rubah seketika, kajian akademis sudah kita ajukan, ini perda," tegasnya lagi.

Sebagaimana diberitakan, akibat naiknya harga pertalite oleh Pertamina tanpa ada pengumuman dari Rp7.900 menjadi Rp8000 perliternya, membuat masyarakat resah. Masyarakat menilai bahwa mahalnya harga pertalite tersebut selain dari kenaikan dari Pertamina juga akibat tingginya pajak BBK oleh Pemprov sebesar 10 persen. Sedangkan daerah lain hanya 5 persen.(nur)

Senator ...

BERTANGGUNG jawab atas peruntuhan bangunan yang tidak masuk objek eksekusi itu. "Sertifikat dikeluarkan oleh BPN, artinya pemerintah telah mengakui status tanah ini, kemudian izin bangunan, kenapa bisa ada. Tidak mungkin membangun tanpa adanya izin.

Persoalan ini akan panjang. Banyak yang harus bertanggung jawab. Tidak hanya satu pihak saja," tutur Emma ketika melakukan peninjauan.

Ditegaskan Emma, persoalan eksekusi lahan bersertifikat HGB atas nama Basrizal Koto ini tidak hanya soal Basko semata, tapi telah melibatkan banyak pihak, dan seribuan warga Sumbar yang menggantungkan nafkah dari operasional hotel dan grand mall. "Saya ditugaskan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk melihat langsung konsi pascaeksekusi. Katanya, tolong lihat langsung, bagaimana hasilnya nanti laporkan kepada saya. Setelah dilihat, proses hukum silakan jalan, tapi mungkin ada celah untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini," kata Emma setelah melihat keseluruhan bagian bangunan yang terkena dampak eksekusi.

Dilihat dari segi ekonomi, eksekusi banyak memberikan dampak buruk terhadap para pekerja yang ada Basko Hotel dan Grand Mall. dengan kejadian tersebut, banyak yang tidak bisa lagi bekerja. Apalagi saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi dunia investasi, juga demikian. "Untuk membuka

n Dari Hal. 1 lapangan pekerjaan saat ini sangat sulit. Ini ada investor yang merupakan orang kita yang telah mau investasi di kampung halaman, begini pula perlakuannya. Kejadian ini tentu menjadi ketakutan juga bagi investor lain untuk investasi di Sumbar," ujar Emma.

Ia sangat prihatin dengan eksekusi yang terjadi.

"Kalau yang bermasalah tanahnya, kenapa sampai ke bangunan yang dilakukan eksekusi. Sebetulnya, Pemko Padang atau Pemprov Sumbar harus memberikan perhatian penuh terhadap masalah yang terjadi di Sumbar ini.

Kira-kira apa jalan tengah yang bisa diberikan oleh pemerintah, jangan sampai ini menjadi efek buruk terhadap investasi untuk daerah ini.

Dikatakanya, PT KAI harus lebih teliti lagi dengan aset yang dimilikinya, sehingga tidak timbul kejadian serupa di daerah lain. "Apalagi seperti ini.

Tanah sudah bersertifikat, lalu ada masalah.

Dampaknya bukan hanya pada pengusaha, tapi juga warga," tegas legistalor perempuan itu.

Kedepankan Aspek Kemanusiaan Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi ikut menyorot polemik dan masalah yang timbul atas eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Padang atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di atas lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik H. Basrizal Koto. Ia menegaskan, bagaimana pun penegakan hukum

mesti memperhatikan aspek kemanusiaan. "Kami di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan bermitra kerja dengan aparat penegakan hukum sepakat soal itu. Bagaimana pun, penegakan hukum harus pula memperhatikan aspek kemanusiaan. Jika nyatanya eksekusi itu mengancam kehidupan ribuan orang yang bekerja di objek eksekusi, tentu harus dipertimbangkan," kata Mulyadi kepada Haluan, Rabu (24/1).

Legislator asal Sumbar itu menekankan, jika memang belum ada kesepahaman antara para pihak dalam menerima putusan hukum, maka perlu dilakukan klarifikasi bersama. Bila perlu, dengan menyertakan pihak ketia sebagai penengah. Ini penting agar jangan sampai penegakan hukum malah menyengsarakan kehidupan masyarakat. "Selain itu kita tidak menampik, kadang kala putusan pengadilan perlu dicermati secara mendalam. Tidak asal diterima karena berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam melaksanakan putusan tersebut. Sehingga pembacaan secara cermat dan saling paham itu diperlukan," tukuknya.

Lebih lanjut, Komisi III DPR RI sebut Mulyadi, akan terbuka menerima untuk mendengarkan suara dari masyarakat yang merasa dirugikan karena pelaksanaan penegakan hukum. Karena secara prinsip, sebagai representasi dari rakyat, DPR harus membuka diri untuk itu. (h/isq/mg-hen/mal)

ningkat dari 13,29 persen menjadi 16,39 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp5,019 triliun. Angka tersebut jauh meningkat dari triwulan sebelumnya, dimana jumlah volume transaksi mencapai 157 ribu lembar. Sedangkan, penerapan transaksi nontunai di masyarakat masih rendah, makanya BI akan terus berupaya bagaimana agar masyarakat makin terbiasa dengan transaksi non tunai," kata Astiyah.

Melihat kondisi tersebut, dilanjutkannya, tentunya melihat pertumbuhan ekonomi Riau yang sudah mulai membaik.

"Jadi di 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau akan tumbul diangka 2,75-3,25 persen.

Untuk itu, banyak hal strategis yang nantinya akan dilakukan, seperti halnya BI akan tetap fokus pada pada tugas-tugas sebagai bank sentral, ada beberapa hal yang akan tetap menjadi fokus BI seperti menjaga stabilitas ekonomi khususnya di Riau.

"Lalu terkait UMKM, BI Riau juga akan memberikan perhatian serius terhadap sektor ini, hal ini juga sejalan nanti dengan penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Riau," tambahnya.(nie)

memverifikasi langsung kelapangan kebenaran pemukiman tersebut," tambahnya.

Sementara itu, untuk perbatasan antara Kabupaten Rokan Hilir (Riau) dengan Labuhan Batu (Sumut), tidak ada permasalahan hanya tinggal menunggu pengesahaan.

Kedua belah pihak telah sama-sama menyepakati batas tersebut sesuai dengan Permendagri.

"Jadi nanti di Permendagri itu, akan ada empat keputusan yang terdiri dari batas Rohil dengan Labuhan Batu. Rohil dengan Labuhan Batu Selatan, batas Rohul dengan Padang Lawas dan Rohul dengan Padang Lawas Utara. Itulah segmen batas Riau debgan Sumut," katanya.

"Tentu kita sangat berharap paling lambat April sudah keluar Permendagri. Kita menghindari konflik, apalagi Pilkada serentak pada bulan Juni nanti. Riau dan Sumut, sama-sama menggelar Pilkada," tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tapal batas antara Riau dan Sumut di dua titik tersebut sudah stagnan se-

lama 14 tahun. Pada tahun 2003 yang lalu sudah ada pembahasan namun sayangnya tidak ada kelanjutan. Kemudian tahun 2012 kembali dibahas, kembali tidak ada keputusan. Barulah tahun 2017 lalu kembali di selesaikan dan ada ketegasan dari Kemendagri, jika tidak ada kata sepakat kedua belah pihak maka pemerintah pusat yang akan mengambil keputusan dari hasil veritikasi kedua Provinsi.

Pengamat politik Riau, Syafri Harto dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018-2023 mengimbau masyarakat untuk tidak asal pilih.

"Pilihlah pemimpin yang bijak, pahami visi dan misinya. Kenali latar belakangnya, apakah mampu memegang amanah atau tidak.

"Pilkada dilakukan sekali dalam lima tahun, oleh sebab itu, pilihlah pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Siapapun yang mendukung pasangan calon tertentu baik secara emosional, dukunglah. Tetapi jangan sampai berlebihan sehingga menimbulkan perpecahan diantara kita.(nur/mg2)

Kelapa ...

SELAIN berbicara bagaimana peran BI dalam peningkatan ekonomi di sektor perkebunan sawit ini, Astiyah juga menyinggung adanya peningkatan transaksi non tunai dengan menggunakan sistim kliring di Provinsi Riau. Akan tetapi, untuk penerapan transaksi non tunai di tengah masyarakat justru dirasakan masih rendah. Kondisi ini, masih kurangnya pengetahuan masyarakat, terhadap manfaat dan dampaknya positif yang ditimbulkan bila melakukan transaksi non tunai.

"Dilihat dari transaksi di Triwulan III tahun 2017 transaksi non tunai me-

n Dari Hal. 1

Mobilisasi ...

PROVINSI Sumatera Utara, di triwulan pertama atau pada bulan Maret 2018 ini.

"Mendagri bilang triwulan pertama keluar Permendagrinya. Tentu kita berharap sebelum Pilkada sudah keluar tapal batas itu. Agar tidak ada konflik antara kedua daerah pada Pilkada nanti," ujar Sudarman, Rabu (24/1), Dijelaskan Sudarman, antara Riau dan Sumut belum ada kata sepakat, untuk itulah keputusan dari Mendagri tersebut yang akan menjadi acuan dari kedua Provinsi. Dan Permendagri tersebut harus di patuhi kedua Provinsi.

"Jadi batas antara Riau dan Sumut sudah beberapa kali di mediasi oleh Kementrian dalam negri belum ada kata sepakat. Dan terakhir itu ada pada segmen batas Rohul dengan Padang Lawas," jelas Sudarman.

"Usulan dari Padang Lawas itu, ada batas utaranya dengan Rohul yang di Selatan ada pemukiman masyarakat. Dan pihak Palas meminta agar masyarakat yang di klaim merupakan pemukiman dari Padang Lawas. Namun pihak Rohul akan

n Dari Hal. 1

Lensa

8

KAMIS 25 Januari 2018

KADES LOGAS HILIR KUANSING RASIDI

Bersama Masyarakat Membangun Desa K

EPALA Desa (Kades) Logas Hilir Keca matan Singingi, Kabupaten Kuansing Rasidi pada tahun anggaran 2017 lalu bersama masyarakat setempat telah realisasikan pembangunan Desa. Pemerintah desa (pemdes) dan masyarakat harus sinergi dalam membangun desa dan harus saling ada rasa memiliki.

Bukan semata-mata sekadar memiliki, melainkan ikut serta membangun dan menjaga desa.

"Ini amanah yang harus saya junjung tinggi,

untuk itu mari bangun tanah kelahiran ini bersama-sama," katanya di kantor Desa, kemarin.

Menurutnya, pembangunan desa sedang digencarkan oleh pemerintah melalui kucuran anggaran dari pemerintah pusat ke setiap desa. Bantuan pemerintah berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dimanfaatkan dengan baik.

"Sebelum melakukan pembangunan secara fi-

sik, saya lebih dahulu perlu membangun kesadaran masyarakat agar merasa memiliki dan ikut berperan dalam pembangunan desa.

Karena tidak mungkin memajukan desa seorang diri," ujarnya.

Kades Rasidi yang dikenal ramah dan energik ini menambahkan, Ia bercita cita kedepan Desa Logas Hilir bakal jadi desa percontohan untuk desa lain.

"Kami siap kerahkan semua energi membangun desa ini, agar nantinya bisa menjadi desa percontohan di Kabupaten Kuansing

ini," sambungnya.

Bahkan, Rencana jangka panjang untuk membangun dan mengembangkan Desa yang disampaikan Kades hasil pilihan masyarakat itu sudah dimusyawarahkan dengan seluruh kalangan masyarakat Desa Logas Hilir.

"Jadi pemimpin itu, semangat harus membara. Saya sangat yakin akan mampu membangun dan memberikan perubahan untuk desa ini,� ujarnya.

"Pemimpin itu harus bekerja keras, bekerja cerdas

dan harus ikhlas," katanya Untuk itu, Rasidi mengimbau, agar seluruh masyarakat desa Logas Hilir berpatisipasi dalam pembangunan, karena hasil pembangunan bisa bermanfaat jangka panjang sampai ke anak cucu.

"Alhamdulillah tahun 2017 lalu menggunakan anggaran DD berbagai pembangunan sudah kami realisasikan, baik itu infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

Masih kata Rasidi, sebagai kepala desa dirinya harus

mampu menginspirasi, bukan mengebiri apalagi menakutnakuti warganya sendiri. Karena tanda-tanda seorang kades yang baik bukan yang ditakuti karena memiliki kekuasaan, melainkan ia yang disegani karena memiliki kelebihan positif.

"Tugas Kades itu berat, selain menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa, juga membina dan memberdayakan masyarakat," tukasnya.*** FOTO/TEKS:HENDRA

KEKAP AL Desa Logas Hilir Rasidi baju kaos kuning menyerahkan bantuan peralatan olahraga kepada pemuda setempat.

KEKAPAL

KADES Rasidi menyerahkan bantuan kebutuhan gizi dan vitamin kepada masyarakat desa.

KADES Rasidi memperlihatkan hasil pembangunan jalan dan drainase kepada tim pendamping kecamatan.

KEGIA TAN musyawarah perangkat desa dengan kader posyandu.

KEGIAT

KADES dan warga akrab foto bersama.

KADER Posyandu Kenanga Desa Logas Hilir.

SUASANA musyawarah di aula desa.

BEBERAP A pekerja mengerjakan pembangunan semenisasi jalan BEBERAPA belum lama ini.

Z NA PEKAN

KAMIS 25 Januari 2018 8 Rajab 1439 H

9

Kota Madani

HALUAN

RIAU/HERMAN

TAMAN HIJAU di Jalan Lembah Raya, Kecamatan Bukit Raya

DIBANGUN DI PINGGIR SUNGAI

SEMPAT TERTUNDA BEBERAPA KALI

Pemko Kembali Jadwalkan Soft Launching RSUD Pekanbaru PEKANBARU (HR) - Setelah sempat tertunda beberapa kali, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menjadwalkan untuk melaksanakan soft launching Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C. Launching dilakukan langsung Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Zaini Rizaldy mengatakan,

Pemko

PEKANBARU (HR) - Pemerintah Kota Pekanbaru bakal menerapkan sistem absensi digital di lima Sekolah Menengah Pertama Negeri. Sekolah itu terdiri dari SMP 1, SMP 4, SMP 5,SMP 10, dan SMP 14.

"Ini terobosan baru. Untuk tahap awal akan diberlakukan untuk lima SMP. Absensi digital ini n Hal. 15

Tak Mampu Jalankan Tugas Pasca Dilantik, 112 Kepsek Dievaluasi PEKANBARU (HR)-Pemerintah Kota Pekanbaru memberi kesempatan kepada 112 Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk bekerja maksimal. Pernyataan tersebut bukan hanya sebatas imbauan, namun dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh para Kepala Sekolah bersamaan dengan kegiatan pelantikan yang diaksanakan pada Rabu (24/1) kemarin.

"Kalau ternyata dalam tiga sampai enam bulan Kepsek tidak melaksanakan tugas atau tidak mampu,

Tak

n LAPORAN: SUHERMAN

Liputan Pekanbaru

n Hal. 15

Lima SMP Negeri di Pekanbaru Terapkan Absensi Digital

Lima

Warga Sebut Taman Jalur Hijau Mubazir

n Hal. 15

PEKANBARU (HR) (HR)-Sejumlah warga, terutama yang berada di Jalan Lembah Raya, Kecamatan Bukit Raya, menanyakan keberadaan Taman Jalur Hijau yang dibangun Pemerintah Kota Pekanbaru, tepat di pinggir sungai Batak di kawasan tersebut.

Mereka menilai taman itu tidak bermanfaat, bahkan terkesan hanya menghamburkan uang dan mu-

bazir.

Ungkapan itu bukan tidak belasan, sebab setelah dibangun hampir tak ada

warga yang berkenan duduk di taman karena tak dirawat dan kerap dilanda banjir karena dibangun di dataran rendah.

"Apa namanya sayapun tak tahu. Kalau taman jelas pula berada di tengah kota ataupun di kawasan ramai penduduk. Tapi ini kan tidak, masak buat taman di pinggir sungai, daerah sini sama tahulah kan, hujan sebentar saja langsung banjir akibat meluapnya sungai itu. Mau tak mau tentu taman itu juga digenangi air, siapa yang mau duduk disitu? Lihatlah di

sekitar tempat duduk selokan kecil yang digali seadanya saja dipenuhi sampah, ditambah dengan daerah sekeliling yang mulai ditumbuhi semak.

Kadang Pemko ini aneh," kata Ramadi, warga sekitar yang juga merupakan mahasiswa di salahsatu perguruan tinggi di Pekanbaru.

Pantauan Haluan Riau di lokasi, taman tersebut memang terkesan tidak terawat karena sudah ditumbuhi semak pada sisi kiri dan kanannya. Tepat pada pinggir sungai berdiri semacam bangunan tempat melekat hu-

ruf berwarna hijau bertulis ' Taman Jalur Hijau'. Sebagai penopang bangunan agar tidak tumbang ke dalam sungai, didirikan beberapa tiang kecil.

Di area taman juga dibangun tiga kursi dan satu meja dari semen berbentuk persegi. Anehnya, kalau dikatakan taman untuk tempat bersantai warga, tentu sudah disiapkan segala sesuatunya, seperti dibuatnya selokan permanen untuk mengaliri air.

Warga

n Hal. 15

DPPPA Harapkan Keterwakilan Perempuan di Pileg 2019 Penuhi Kuota PEKANBARU (HR) pada pertarungan di taMeski pemilihan legishun 2019 mendatang. latif 2019 masih terbi"Untuk itu, Dinas lang cukup lama, naPemberdayaan Peremmun tahapan pendafpuan dan Perlindungan taran para calon legisanak (DPPPA) Kota Pelatif (Caleg) sudah dikanbaru mengajak mamulai oleh masing-masyarakat meningkatkan sing partai politik di peran perempuan di Pekanbaru, dan Riau lembaga legislatif 2019 secara umumnya. Senanti, mengingat selaperti yang dilakukan MAHYUDDIN ma ini kuota 30 persen Partai Demokrat, PPP untuk perempuan di ledan PAN. gislatif sebagaimana diamanahDi awal tahun 2018 ini, makan dalam Undang-Undang nosing-masing Parpol sudah mulai mor 2 tahun 2008 tidak terpemembuka pendaftaran bagi manuhi," ungkap Kadis DPPPA, syarakat yang ingin menjadi Caleg Mahyuddin saat ditemui di kantor

DPRD Pekanbaru, Rabu (24/1).

Menurut Mahyuddin, untuk saat ini saja, keterwakilan perempuan di kursi legislatif Pekanbaru masih sangat rendah, hanya ada 7 anggota sebagai keterwakilan Perempuan.

"Kita harapkan dengan keterwakilan perempuan di legislatif, yakni untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan," harapnya.

Disamping itu, Mahyuddin meminta kepada para pimpinan partai juga diingatkan bahwa kuota 30 persen untuk

DPPPA

n Hal. 15

Pekan Raya Biologi 2018 Hari ke-3 Masih Sajikan Rangkaian Perlombaan

LOMBA cerdas-cermat Biologi untuk tingkat SLTA.

PEKANBARU (HR) - Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau kembali mengadakan acara Pekan Raya Biologi 2018 yang telah memasuki hari ke-3.

Helat yang berlangsung 22 27 Januari 2018 ini mengangkat tema "Menuju Generasi Muda Indonesia Berkarakter".

Peserta pada kegiatan ini merupakan siswa/i SMP dan SMA se-Riau dan Kepri ser-

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tanda tangani kerja sama.

SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tanda Tangani Kerja Sama

ta mahasiswa seluruh Indonesia. Dilaksanakan di beberapa tempat, seperti Gedung Aula Serba Guna, ruang kelas dan Micro Teaching.

Agenda yang mencakup wilayah se-Riau dan Kepulauan Riau ini menyajikan serangkaian perlombaan, seperti; Uji Kompetensi Tertulis (SMP-SMA), Uji Kompetensi Laboratorium (SMPSMA),

PEKANBARU (HR) - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbar-Riau, terus meningkatkan sinergisitas dalam hal memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Upaya tersebut ditandai dengan perjanjian kerjasama tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. “Alhamdulillah PKS (perjanjian kerjasama, red) ini telah kita tandatangani, sebelumnya kami telah membahas PKS tersebut antar bidang yang bersangkutan,

Pekan

BPJS

n Hal. 15

n Hal. 15

Nasional-Internasional

10

KAMIS 25 Januari 2018

Aceh Diguncang Gempa 5,1 SR ACEH (HR)–Gempa bumi dengan kekuatan 5,1 Skala Richter terjadi di Aceh, Rabu, 24 Januari 2018.

Gempa ini dilaporkan terjadi pukul 13.57 WIB. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dikutip melalui situs resminya, gempa terjadi di kedalaman 11 KM tepatnya di 68 Km barat daya Kabupaten Simeulue, Aceh.

Lokasi gempa berada di 2,62 LU - 95.41 BT. BMKG memastikan jika gempa ini tidak berpotensi Tsunami.

Sebelumnya, gempa juga terjadi lagi di Lebak, Banten, dengan kekuatan 5,1 SR. Gempa Banten hari ini membuat warga sekitar panik. (vvc)

Yosviandri Ditetapkan Jadi Dirut Semen Padang PADANG (HR)-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan Rabu (24/1) ini menetapkan Yosviandri sebagai Direktur Utama PT Semen Padang. Kebijakan pemegang saham ini untuk mengisi kekosongan posisi Dirut sejak September 2017.

Selain Yosviandri, RUPSLB juga menetapkan Ahyannizamman sebagai komisaris utama. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Supply Chain PT Semen Indonesia (persero) Tbk. Selain itu, posisi komisaris ditempati oleh Werry Darta Taifur yang merupakan mantan Rektor Universitas Andalas dan Khairul Jasmi yang kini masih menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Singgalang di Kota Padang. Posisi direktur yang baru ditempati oleh Tri H Rianto sebagai Direktur Keuangan, dan Firdaus sebagai Direktur Operasi.

Yosviandri yang kini menjabat sebagai bos baru PT Semen Padang sebelumnya bertugas sebagai Dirut PT PGAS Solution. Yosvinadri yang lahir 1968 menyelesaikan pendidikannya di Universitas Andalas, hingga mendapat gelar Sarjana pada tahun 1993 di bidang Engineering. Sebagian besar karirnya ia tempuh di PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. Berawal pada tahun 1997 ditempatkan dibagian Konstruksi Dinas Teknik, hingga pada tahun 2012 Beliau dipercaya sebagai Kepala Divisi Engineering di PGN. Pada 2014, Yosviandri dipercaya sebagai GM wilayah III, meliputi Medan dan Batam. Pada 2016 beliau ditempatkan di anak perusahaan, yaitu PGAS Solution sebagai Direktur Operasi, dan kini pada tahun 2017 menjabat sebagai Direktur Utama PT PGAS Solution.(rep)

HALUAN

RIAU/VVC

PESA WAT tempur Sukhoi sebelum melakukan terbang formasi di Lanud Iswahjudi.

PESAW

Rusia Barter 11 Sukhoi dengan Kopi dan Teh RI JAKART A (HR) JAKARTA (HR)–Rusia memiliki keinginan soal imbal dagang yang dilakukan Indonesia dengan negara tersebut. Sebanyak 11 unit pesawat Sukhoi Su-35 direncanakan dibarter dengan komoditas Indonesia agar bisa segera terlaksana.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, hal itu disampaikan oleh delegasi Asisten Federasi Rusia yang

WARGA beraktivitas di kawasan Nagari (Desa) Pariangan, Kab.Tanah Datar, Sumatera Barat.

HALUAN

RIAU/ANT

Masyarakat Sumbar Belum Ramah Wisatawan PADANG (HR)-Hasil penelitian Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang menemukan masyarakat Sumbar Barat belum ramah terhadap wisatawan padahal keramahan merupakan salah satu faktor penting pengunjung.

“Apa iya orang Minang kurang ramah kepada wisatawan. Tapi ini data yang tidak bisa dibantah,” kata peneliti PKSBE UNP Doni Satria MSE, di Padang, Rabu (24/1).

Ia menyampaikan hal itu pada diseminasi penelitian dengan judul Analisis Kendala Investasi dan Upaya Terobosan Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Perikanan dan Pariwisata Sumbar kerja sama PKSBE UNP dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar.

Doni menyebutkan indikasi masyarakat Sumbar belum ramah penerimaan terhadap wisatawan bisa muncul di banyak tempat, mulai dari pasar, angkutan umum dan lainnya, sehingga memunculkan penilaian yang kurang baik dari pengunjung.

Dia menduga kurang ramah masyarakat terhadap wisatawan diduga karena mereka tidak mendapatkan manfaatkan langsung dari kunjungan yang ada.

“Atau malah sebaliknya bisa jadi

masyarakat harus bersikap kurang ramah terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat dari kunjungan wisata,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta jajaran bupati dan wali kota membersihkan praktik premanisme di kawasan objek wisata seperti parkir liar, penjualan makanan dan minuman dengan harga mencekik hingga pungutan tidak jelas.

Pariwisata tidak akan pernah maju jika kepala daerah tidak berani menertibkan aksi premanisme, harus berhadap-hadapan dan lakukan penertiban, kata dia lagi.

“Saya punya pengalaman ketika jadi Bupati Pesisir Selatan awalnya pendapatan asli daerah dari kawasan Carocok hanya Rp40 juta per tahun, kemudian kami tata akhirnya naik Rp1,6 miliar dan 2014 naik hingga Rp3 miliar,” katanya. Ia menceritakan pernah bertemu seseorang yang mengaku harus lima kali membayar parkir saat berkunjung ke Bukittinggi akibat ulah premanisme, namun sekarang sudah ditertibkan.

“Bahkan saya sendiri ketika sudah menjadi Wakil Gubernur datang ke Pantai Air Manis Padang juga kena peras harus bayar Rp5 ribu,” katanya lagi.(ant)

KEHILANGAN STNK

DIJUAL KEBUN SAWIT

Telah hilang 1 (satu) lembar STNK KBR R.2 Merk Yamaha Seon No. Pol BA 3151 MZ An. Erdawati Keluaran Dirlantas Polda Sumbar.

No. Rangka MH31LBOOAEJ155366. Bagi yang menemukan mohon Hub. : 0822 8450 5484 (Handri).

Dijual Kebun Sawit SHM No. 5326 An. Amir beralamat di lahan untuk Foodscroop - Paket A, Dusun Ramah, Desa Suka Maju, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir - Riau Hub: 0813 71019928.

SALSABILLA WEDDING

BUTUH UANG CEPAT

OPTIK JAAILANA

Menyewakan: Pelaminan, Tenda, Pentas, Kursi, Orgen Tunggal, Video Shooting.

Alamat : Jl. Suka Karya Perm. Bumi Tarai Damai Blok H No.17.

Telp. 0812 7577 1970 / 0852 6505 7777 (Yani)

Gadaikan BPKB Motor/ Mobil anda, proses cepat, syarat mudah, pencairan tinggi, tanpa potongan, bisa bantu take over dari leasing lain.

Hub HP/WA Adi : 0812 7545 2232, 0853 6367 6567.

Spectacels & Lenses Centre - Menyediakan frame & lensa terkenal dengan harga terjangkau - Menerima resep dokter, periksa mata & BPJS Kesehatan Alamat : Jl. Durian No. 53B (simp. Serayu) Telp: (0761) 38057 Hp. 081365618893 Pekanbaru.

Cab. Rengat & Tembilahan

LIVE TOUR 4D3N Malaysia, Singapore.

Only IDR 2.000.000,-/PAX (S & K Berlaku) Contact : 0822 8300 7500

KEDAI KOPI SULI Menjual makanan : Nasi goreng seafood, mie goreng, mie ayam dan minuman. Free WiFi. Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru, HP. 0813 6552 0112

ARENA KOPITIAM & CAR WASH Menjual : Berbagai menu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

Free Melayani : WiFi Cucian mobil.

Jl. Pemuda No. 71 Tampan, Pekanbaru HP 0812 7662 0694

baru melakukan pertemuan dengannya.

“Rusia sangat ingin agar pembelian itu terlaksana,” ujar Wiranto di Kementerian Koordinator

Bidang Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/ 1).

Wiranto menyampaikan, dia segera melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait yaitu menteri Perdagangan, menteri Perindustrian, dan menteri Pertahanan untuk membahas hal ini. Imbal dagang juga akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku secara internasional saat melakukan mekanisme ini.

“Kendalanya hanya tinggal hal-hal teknis saja sebenarnya. Tapi ini masalah prinsipnya sudah diselesaikan. Masalah prinsip yaitu kebijakan sudah sama. Yang sana (Rusia) ingin jual, kita ingin beli,” ujar Wiranto.

Baru-baru ini pemerintah telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara Rusia terkait penukaran produk ekspor strategis seperti kopi, teh, dan mi-

nyak kelapa sawit dengan 11 pesawat Sukhoi-SU35.

Barter komoditas dalam negeri dengan alutsista militer ini dimaksudkan untuk mengganti sejumlah armada pesawat tempur F5 Indonesia yang sudah usang.

Selain itu, kesepakatan ini terjadi dalam kondisi Rusia sedang menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Rusia tengah membutuhkan sumber pasokan pangan alternatif.(vvc)

UE Sumbang 11 Juta Euro untuk Palestina BRUSSELS (HR)-Uni Eropa memberikan dana kontribusi sebesar 11,28 juta euro kepada Palestina. Dana tersebut diberikan untuk membantu keluarga miskin Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dana kontribusi untuk Palestina ini merupakan hasil iuran antara Uni Eropa, Pemerintah Spanyol, dan Irlandia.

Adapun dana yang diberikan masing-masing adalah Uni Eropa sebesar 10 juta euro, Spanyol sebesar1 juta euro, dan Irlandia sebesar 0,28 juta euro.

Wakil Perwakilan Uni Eropa Tomas Niklasson mengungkapkan, Uni Eropa memang telah berkomitmen membantu keluarga-keluarga Palestina yang rentan. “Dukungan Uni

Eropa terhadap keluarga rentan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat Palestina di Tepi Barat dan Gaza,” ujarnya, Rabu (24/1).

Menurut Niklasson, tingkat kemiskinan di Palestina terbilang sangat tinggi, terutama di Gaza. Jumlah pengangguran mencapai lebih dari 40 persen.

Hal ini tentu menjadi tantangan besar Otoritas Palestina. Oleh sebab itu, Uni Eropa, ucap Niklasson.

Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan teknis serta kontribusi pembayaran tunjangan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Niklasson, upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Palestina tentu tidak akan berjalan mudah.(rep)

HALUAN

RIAU/REP

BENDERA di Jalur Gaza

Berniat Jadi Capres

Mantan Jenderal di Mesir Ditangkap KAIRO (HR)-Mantan kepala staf angkatan darat Mesir, Sami Anan, telah ditahan setelah mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai presiden.

Anan dituduh melanggar kode etik militer Mesir dengan mencalonkan diri untuk jabatan tersebut tanpa izin dan memalsukan dokumen.

Anan dianggap sebagai pesaing tertinggi presiden Mesir, Abdul Fattah Al Sisi, dalam pemilihan presiden tahun ini.

Anan menjabat sebagai

kepala staf angkatan darat pada 2005-2012 mengumumkan niatnya maju sebagai calon presiden melalu akun media sosialnya, pada awal bulan ini.

Pada Selasa (23/1), tentara Mesir menyiarkan sebuah pernyataan di televisi pemerintah. Mereka menuduh mantan jenderal itu melakukan pelanggaran serius terhadap hukum militer.

Anan dituduh terangterangan menghasut melawan angkatan bersenjata Mesir.

Menurut laporan, dia dibawa ke kantor kejaksaan militer di

KLINIK

KLINIK SYAHBUDIN

PRATAMA DAFFA Jl. Paus No. 99B Pekanbaru Telp. 0823 8881 5636

Jl. Soekarno-Hatta Km. 6.5 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 698 99 44

Jl. Tuanku Tambusai No.55 Telp. (0761) 33850 / 33612 Fax. (0761) 33649 Pekanbaru - Riau

Jl. Adi Sucipto No. 171/1 Telp. (0761) 5666676 Pekanbaru

Kairo.

Juru bicara Anan membantah mantan jenderal tersebut telah melanggar hukum. Menurutnya, tuduhan yang dilemparkan ke Anan tidak akurat.

Penangkapan Anan tersebut menyisakan satu kandidat lain untuk melawan Sisi dalam pemilihan presiden.

Khaled Ali, seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia juga sedang menghadapi tuntutan hukum yang dapat mendiskualifikasinya dari persaingan.

KLINIK

BERTUAH MEDIKA Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, Riau Phone 0852 6345 0047 Tangkerang

RSUD

RSU PEKANBARU

ARIFIN ACHMAD

MEDICAL CENTER

Jl. Diponegoro No.2 Pekanbaru 28285 Telp.

(0761) 21618 Fax. (0761) 20253 email: hikrsudaa@yahoo.co.id

Jl. Lembaga Permasyarakatan No. 25 Gobah Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 848100 Fax. (0761) 859510 email : rspmc.pku@gmail.com

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

RS SANTA MARIA PEKANBARU

Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239 email : rstampan@yahoo.com

Jl. A. Yani No.68 Pekanbaru 28127 Telp. (0761) 22213.

Fax. (0761) 26071 email: rsssmpku@gmail.com

Sisi telah berkuasa sejak 2013, setelah memimpin kudeta militer yang menggulingkan mantan pemimpin Mohammed Morsi dari kekuasaan, sebelum menang telak dalam pemilihan presiden 2014.

Dia mengumumkan niatnya mencalonkan diri untuk masa jabatan empat tahun kedua dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi pada Jumat lalu.

Pemilihan presiden Mesir akan berlangsung pada 26-28 Maret 2018 dan diumumkan pada 2 April 2018.(kcm)

KLINIK

DOKTER BASTIAN Jl. Garuda Sakti KM. 2 Panam, Pekanbaru.

Phone 0821 7171 1999

Jl. Jenderal Sudirman No.134 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 856517 Fax. (0761) 41887

RS BERSALIN

ANNISA Jl. Garuda, Tangkerang Pekanbaru

Indragiri Hilir

KAMIS 25 Januari 2018

11

advertorial

Pemkab Inhil Gelar Rapat Awal Desk Pilkada Serentak 2018 TEMBILAHAN (HR) - Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat awal desk dan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan yang dipusatkan Kantor Bupati Inhil itu dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Inhil, H Darussalam mewakili Bupati HM Wardan, Rabu (24/1/2018).

Turut hadiri unsur Forkopimda Inhil, Ketua Panwaslu, KPU dan Anggota

DPRD Inhil serta pejabat eselon di lingkungan Pemkab setempat.

Darussalam mengatakan akan terus berupaya bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, baik Provinsi maupun Kabupaten Inhil, dapat berjalan dengan

HALUAN

RIAU/ADV

RAP AT awal desk dan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

RAPA

HALUAN

RIAU/ADV

PENAND ATANGANAN komitmen bersama netralitas ASN KabuPENANDA paten Inhil pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati tahun 2018.

aman tertib dan lancar.

Untuk itu, ia menegaskan, keterlibatan ASN dalam hal ini harus netral sebagaimana dengan ketentuan undangundang yang berlaku.

"Hari ini kita melaksa-

Penyebab Kartu BPJS Saripudin Tak Bisa Digunakan untuk Operasi Istrinya TEMBILAHAN (HR) Terkait pemberitaan Saripudin (51) warga Tembilahan yang tidak bisa menggunakan Kartu BPJS Kesehatan untuk biaya operasi istrinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tembilahan melakukan klarifikasi.

Prayudi A Septian SH selaku Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik menjelaskan, Kamis (18/1) lalu pasien bernama Yusniati dirujuk ke IGD RSUD Puri Husada dari Puskesmas Gajah Mada Tembilahan pukul 06.00 WIB setelah melakukan persalinan normal, dan atas indikasi Retain Plasenta.

"Di rumah sakit pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi Hysterectomy (Pengangkatan Rahim) pada pukul 13.00 WIB. Keluarga pasien telah disarankan oleh petugas RS untuk melakukan pengurusan Jampersal yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan," terang Prayudi di ruang kerjanya, Rabu (24/ 1/2018).

Kemudian, katanya, petugas RS juga menginformasikan perkiraan

biaya jika sebawa syarat lengbagai pasien kap dan surat umum adalah rekomendasi unsebesar sekitar tuk mengurus Rp 5 juta. Pada pendaftaran seSenin kemarin, bagai Peserta lanjut Yudi saJKN-KIS, paan akrabnya, Saripudin beSaripudin (suaserta istri telah mi Yusniati) didaftarkan dan mengurus surat diterbitkan rekomendasi PRAYUDI A SEPTIAN kartu JKN-KIS, " dari Dinas Sojelasnya. sial Kabupaten Inhil Ketika menunjukkan sebagai salah satu syarat kartu JKN-KIS di RS, pengajuan pendaftaran ternyata batas waktu penmenjadi peserta JKN-KIS jaminan sudah melewati 3 BPJS Kesehatan bagi x 24 jam, sehingga kartu masyarakat miskin atau JKN-KIS tidak dapat digutidak mampu. nakan untuk penjaminan "Saat itu peserta bepelayanan tersebut. lum bisa didaftarkan ka"Ketentuan ini berrena adanya syarat addasarkan Peraturan Menministrasi yang belum teri Kesehatan Nomor 28 lengkap, dan sebagai alTahun 2014 Tentang Peternatif petugas BPJS Kedoman Pelaksanaan Prosehatan memberikan ingram Jaminan Kesehatan formasi tetang program Nasional," ungkap Yudi.

Jampersal. Petugas juga Terakhir, Yudi mengtelah menginformasikan himbau kepada seluruh penjaminan pelayanan masyarakat untuk segera jika sudah lewat dari 3 x mendaftarkan diri beserta 24 jam tidak dapat dijaanggota keluarga sebagai min lagi," sebutnya lagi. peserta JKN-KIS BPJS Namun, kata Yudi, Kesehatan sebelum sakit.

Saripudin tidak mengurus "Agar kejadian seperti Jampersal alias tidak ini tidak terulang lagi dan menghiraukan solusi dari sebagai pelajaran bagi Petugas BPJS Kesehatan kita bersama, di mana badan tetap ingin membuat nyak ditemukan kasus kartu JKN-KIS dengan masyarakat baru menrekomendasi Dinas Sosial daftarkan diri beserta (Dinsos) Inhil. anggota keluarga sebagai "Hari Selasa (23/1/2018), Peserta JKN-KIS BPJS Saripudin datang kembali Kesehatan saat sudah bersama pegawai Dinas dirawat di Rumah Sakit," Sosial Inhil dengan memhimbau dia.(gus)

Komisi I Minta Kades Percepat Penyelesaian APBDes TEMBILAHAN (HR) Komisi I DPRD Indragiri Hilir mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di Negeri Seribu Parit ini agar melakukan percepatan penyelesaian APBDes. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Inhil, M Yusuf Said belum lama ini. Menurut dia, paling lambat di bulan Februari 2018, APBDes

sudah terselesaikan.

"Percepatan APBDes 2018, Januari ini, dan paling lambat akhir Februari 2018," ujar Politisi Partai Golongan Karya itu.

Kenapa Kades diminta mempercepat proses APBDes, dijelaskan Yusuf Said agar proses pencairan dana desa tidak terhambat.

"Januari ini kan dana desa sudah bisa cair, makanya kita ingatkan

kepada Kades," lanjutnya.

Dengan dana desa, dikatakan Yusuf Said, pembangunan desa bisa dilakukan dengan maksimal, seperti salah satunya pembangunan tanggul untuk perbaikan kebun masyarakat yang rusak.

"Desa jangan hanya mengejar hak saja, tapi lakukan juga kewajiban," ujar Yusuf Said.(grc)

nakan rapat dalam rangka penyamaan persepsi agar kedepan memiliki komitmen bersama untuk netralitas ASN. Kepada kepala OPD dan Camat dapat memberikan himbauan dan menyampaikan

penjelasan-penjelasan di lingkungannya masing-masing agar ASN dapat bersikap netral sebagaimana diatur ketentuannya," pesannya.

Di akhir acara, dilaksanakan penandatanganan

komitmen bersama netralitas ASN Kabupaten Inhil pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati tahun 2018 oleh Asisten I, unsur Forkopimda, Panwaslu dan KPU Inhil.(adv/gus)

AMPG Gelar Rakor Internal TEMBILAHAN (HR) - Pengurus Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi bersama PD AMPG Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat konsolidasi, Selasa (23/01/ 2018) . Rapat ini dihadiri langsung Ketua PD AMPG Riau Ari Nugroho dan Ketua PD AMPG Inhil, Edy Harianto Sindrang.

Selain dihadiri Pengurus PD AMPG Riau, tampak juga hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) DPD Golkar Inhil, H. Kartika Roni serta para pengurus PD AMPG Inhil.

Ari Nugroho pada kesempatan itu mengatakan, rapat konsolidasi tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan seluruh PD AMPG yang ada di Riau dalam rangka untuk menjalankan amanah partai guna memenangkan pasangan Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno pada Pilkada Riau Tahun 2018 ini.

Rapat juga membahas kesiapan saksi-saki yang akan mengawal suara Golkar di mana AMPG secara nasional telah dipercaya untuk mengamankan suara partai ber-

HALUAN

RIAU/RGN

KADER Golkar yang Tidak Menangkan Pasangan AYO dan HM Wardan-SU Bakal Dipecat. lambang pohon beringin tersebut.

"Ini adalah bentuk respon cepat dan keseriusan kami dalam membesarkan partai Golkar. Di mana pemuda harus cepat tanggap dalam melaksanakan amanah ataupun tugas yang diberikan, kalau bukan pemuda memulai duluan siapa lagi?," tegas Ari Sementara itu, Edy Harianto Sindrang selaku Ketua PD AMPG Inhil menyampaikan kesiapannya untuk memenang-

kan pasangan Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno pada Pilgub Riau dan Pasangan HM Wardan serta Samsudin Uti untuk Pilbup Inhil.

"Anggota AMPG tidak hanya mengamankan saja, namun harus berbuat membesarkan partai Golkar. Maka dari itu AMPG Inhil siap memenangkan pasangan AYO (Jargon Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno) bersama Muhammad Wardan dan SU," jelas Edy.

"Untuk Kader AMPG jika tidak mendukung pasangan AYO serta HM Wardan dan SU silahkan keluar dari AMPG, tidak hanya Kader AMPG Inhil, Kader Golkar Inhil pun apa bila terbuti membelot maka akan kita rekomendasikan untuk dipecat, dan apa bila itu anggota fraksi Golkar DPRD Inhil tidak sepenuhnya mendukung Arsyadjuliandi Rachman dan HM Wardan akan di PAW," pungkas dia.(rgn)

Fraksi Golkar Harapkan Penyertaan Modal untuk PDAM Dapat Tingkatkan TEMBILAHAN (HR) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Indragiri Hilir mendukung penuh rencana Pemerintah Kabupaten Inhil untuk memberikan penyertaan modal terhadap PDAM Tirta Indragiri.

Dukungan diberikan karena menurut Fraksi Golkar PDAM Tirta Indragiri merupakan perusahaan daerah yang berorientasi sosial.

“Jika benar apa yang dipaparkan oleh Bupati terkait betapa pentingnya perubahan aturan terkait pemenuhan hajat rakyat terhadap air bersih, tentunya kami akan berada di garda terdepan,” ujar Juru Bicara FGolkar, Okta Hasanatan.

Mengingat kondisi alam dan air di Inhil yang sulit untuk mendapatkan air bersih, tindakan yang dilakukan oleh Pemkab dengan mengalokasikan anggaran subsidi kepada

HALUAN

RIAU/GRC

JURU Bicara F-Golkar Inhil, Okta Hasanatan.

PDAM Tirta Indragiri pada tahun 2017 sebesar Rp2 miliar guna membantu pembiayaan

tiga unit terpenting dalam perusahaan, yaitu unit pengolahan, unit produksi dan unit

pelayanan dengan.

Kemudian dilanjutkan dengan penambahan penyertaan modal dalam bentuk aset kepada PDAM Tirta Indragiri pada tahun 2018 yang perlu dilindungi dengan penambahan aturan yang dimuat pada Perda yang sudah diterbitkan sebelumnya.

“Dengan adanya penambahan asset untuk mendukung produktifitas air bersih, harapan kami berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah melalui badan usaha milik daerah. Di samping sebagai investasi yang dilakukan Pemkab Inhil dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Okta Hasanatan.(grc)

Kuansing-Inhu

12

KAMIS 25 Januari 2018

APBD Kuansing 2018 Pekan Depan Sudah Cair n LAPORAN:

HENDRA WANDI Liputan Kuansing

TELUK KUANT AN (HR) KUANTAN (HR)Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuansing, Hendra menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing 2018 pekan depan sudah cair dan dapat digunakan.

Saat ini, katanya, APBD yang telah selesai verifikasi Pemprov Riau itu saat ini tengah menunggu penandatangan Perbub oleh Bupati. "Kalau verifikasi provinsi sudah selesai, saat ini masih menunggu penandatangan Perbup oleh Bupati. Ya, mulai Senin pekan depan sudah busa digunakan. Angkanya tetap, Rp1,25 triliun," kata Hendra kepada Haluan Riau, Rabu (24/01).

Lanjut Hendra, diharapkan, sesuai instruksi Bupati, setiap RKA yang sudah disampaikan ke OPD dan tertuang di APBD harus direalisasikan sesuai waktu dengan target-target capaian pembangunan sesuai perencanaan.

"APBD Kabupaten Kuansing harus direalisasikan seperti yang ada di RKA. Maka itu diharapkan seluruh OPD untuk

memaksimalkan kinerja untuk penyerapan anggaran tersebut," katanya.

Ditambahkan Hendra, proses pelakasanaan APBD tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya. Hal ini tak terlepas dari komitmen Pemkab Kuansing bersama DPRD dalam ketepatan HENDRA waktu penyusunan anggaran.

"Alhamdulillah, berkat kerjasama Pemkab dan DPRD pengesahan APBD Kuansing 2018 tergolong cepat," ujarnya.

Ditambahkannya, ke depannya, pihaknya berharap kepada seluruh OPD untuk dapat terus menjalin komunikasi dengan tim anggaran dan pihak terkait laninnya dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.***

Kaban Kesbangpol Bantah Tak Hadiri Undangan DPRD RENGAT (HR)-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhu, Adri Bahar, SSos angkat bicara soal pemberitaan terkait alasan pencoretan anggaran Kesbangpol yang disampaikan salah satu anggota Tim Banggar DPRD Inhu Doni Rinaldi.

Sebagaimana yang dilansir dari pada 23 Januari 2018, Doni Rinaldi mengatakan, pencoretan anggaran yang terjadi di Kesbangpol Inhu dikarenakan pihak Kesbangpol tidak bersedia diundang untuk hadir dalam pembahasan anggaran hingga

batas waktu terakhir pembahasan.

"Apa yang disampaikan saudara Doni Rinaldi tidak benar adanya dan mereka hanya bicara sepihak," tegas Adri saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/1).

Menurutnya, berkaitan dengan pembahasan yang dimaksudkan, pihaknya belum pernah menerima undangan dari Banggar DPRD. Bahkan, sejak awal dirinya telah mengumpulkan semua staf berkaitan dengan persiapan pembahasan. "Namun, undangan yang dimaksudkan sampai saat

ini tidak pernah ada sekalipun," tegasnya.

Seperti diketahui, pencoretan anggaran untuk kegiatan di Badan Kesbangpol Inhu turut menjadi sorotan Bupati Inhu, H Yopi Arianto.

Saat menyampaikan amanat pada upacara bendera Senin (22/1), orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu mengatakan, dengan dicoretnya anggaran Kesbangpol tersebut, para stafnya akan ditempatkan di Kantor Setwan DPRD Inhu dan cukup hanya yang memiliki posisi jabatan saja tetap di Kesbang. (drc)

37 Kades Dilantik di Inhu RENGAT (HR)-Sebanyak 37 orang kepala desa (kades) terpilih hasil pemilihan kades serentak 9 Desember 2017 lalu di Inhu, secara serentak dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor camat masing-masing domisili desa dan akan dilaksanakan camat atas nama Bupati Indragiri Hulu. Ini merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang kepada camat.

Dijelaskan Kepala Bagaian Pemerintahan Desa Setdkab Inhu, Herlina Wahyuningsih, untuk tahap awal ini pelantikan bagi kades yang memang di desa mereka masa jabatan kades periode sebelumnya telah berakhir.

Namun untuk 16 kades lain yang belum dilantik dan direncanakan akan dilaksanakan pada Maret, karena memang masa jabatan kades sebelumnya, belum lagi berakhir, sehingga harus menunggu terlebih dahulu, dimana rata-rata akan berakhir pada Februari 2017.

Sebanyak 16 desa tersebut diantaranya merupakan desa di Batang Cenaku 8 desa, Lirik 2 desa, Kuala Cenaku 2 desa, Rakit Kulim 2 serta Rengat Barat.

Salah satu pelantikan dilaksanakan pada Kantor Camat Rengat. Di ibu kota kabupaten ini dilaksanakan pekantikan terhadap empat orang kades terpilih berdasarkan SK Bupati Inhu No kpts 33/I/ 2018. Camat Rengat, Wagiman langsung melaksanakan prosesi pe-

HALUAN

RIAU/EKA

CAMA T Rengat, Wagiman saat melantik Kades terpilih di halaman Kantor Camat Rengat.

CAMAT lantikan atas nama Bupati Inhu.

Kades dilantik yakni Kades Rawa Bangun, Aswadi SPdI, Kades Kampung Pulau, Asmarah, Kades Sungai Guntung Hilir, Andri, SE dan Hasanudin Sungai sebagai Kades Guntung Tengah.

Camat yakin ada pengkotak-kotakan saat pemilihan lalu, tapi ke depan kades harus bisa netralisir dan menyatukan semua masyarakat, tidak ada pilih memilih lagi, termasuk juga perangkat desa. "Tunjukkan kinerja

BERANTAS PERJUDIAN DAN KAFE REMANG-REMANG

FMPK Beri Penghargaan Polres Kuansing

HALUAN

RIAU/WAN

KAPOLRES Kuansing, AKBP Gubri Karpiananto, SH, SIK terima penghargaan dari FMPK.

TELUK KUANTAN (HR)-Upaya Polres Kuansing dalam pemberantasan perjudian dan kafe remang-remang, mendapatkan penghargaan dari Forum Mahasiswa Peduli Kuansing (FMPK).

Hal itu dilaksanakan dalam audensi dan pemberian penghargaan kepada Kapolres Kuansing dari FMPK yang dipimpin oleh Ketua FMPK, Khairul Iksan Chaniago dan beberapa perwakilan mahasiswa.

Dalam kegiatan ini, Kapolres Kuansing, AKBP Fibri Karpiananto, SH, SIK menyampaikan udapan terimakasih atas silaturrahmi Ketua FMPK dan pemberian penghargaan kepada dirinya.

Sedangkan kasus-kasus perjudian yang telah ditangani Polres Kuansing dalam tahap penyidikan untuk kelengkapan berkas. Sementara itu, untuk pemberantasan kafe remang-remang, Kapolres berharap dan mengajak Pemda serta instansi terkait untuk bersama-sama mencarikan solusi yg terbaik.

Begitu juga dengan seluruh Polsek jajaran Polres Kuansing yang sudah melakukan razia dan penegakan hukum secara rutin pada setiap Sabtu malam dan pekan malam.

Kapolres Kuansing juga mengajak kepada FMPK untuk bersama menciptakan keamanan dan ketertiban, terutama untuk mendukung pencarian solusi terhadap masalah PETI dan narkoba.

Pihaknya juga menghimbau kepada para mahasiswa untuk lebih cerdas dalam berpolitik, karena tahun ini merupakan tahun politik.

Sementara Ketua FMPK, Khairul Iksan Chaniago, mengapresiasi kinerja Polres Kuansing yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Fibri Karpiananto, SH, SIK dalam melakukan pemberantasan Perjudian dan kafe remang-remang di Kabupaten Kuansing.

Dengan adanya Komitmen dan kinerja Polres yang baik, maka dirinya selaku Ketua FMPK dan anggota memberikan perhargaan kepada Kapolres Kuansing. (wan)

yang baik, karena semuanya ada pada masyarakat yang memberikan penilaian," tegasnya.

Ditegaskannya juga, jangan timbulkan permasalahan baru, minta perangkat jangan diganti. Bekerja sesuai aturan, apa yang belum terjangkau, sambil berjalan sambil belajar, sering bertanya kepada orang yang mengerti. "Tidak bisa di desa ada kecamatan, kabupaten dan bupati. Jangan coba-coba ambil keputusan sendiri sesuai kemauan, ada aturan yang harus di-

ikuti," tegasnya.

Camat menghimbau, di tahun-tahun ke depan adalah tahun politik.

Jangan berpolitik praktis, jaga netralitas, jangan memberikan dukungan kepada calon gubernur, legislatif dan lainnya.

Para kades juga diminta langsung bekerja, laksanakan Musrenbang Desa. "Senin (28/1), hasil Musrenbang sudah harus sudah diserahkan kepada kecamatan, mintanya, sehingga akan bisa dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dan juga kabupaten. (eka)

Polsek Benai Tangkap Pelaku PETI TELUK KUANTAN (HR)-Pada Rabu (24/01) sekitar 10.00 WIB, Polsek Benai, Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Penambang Emas Tampa Izin (PETI) di Sungai Teso, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuansing.

Bermodal informasi dari masyarakat, Kapolsek Benai, Iptu Dadan Warda Sulia dan 6 orang personil langsung menuju ke lokasi tersebut. Pada saat itu dijumpai 1 (satu) orang pelaku PETI sedang melakukan aktifitas penambangan.

Selanjutnya anggota melakukan penangkapan dan pelaku bersama barang bukti (BB) diamankan di Polsek Benai untuk pengusutan lebih lanjut.

HALUAN

Sedangkan pelaku yang diamakan berinisial US bin Safii (44) warga Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat.

Sementara BB yang ikut diamankan yakni 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) buah spiral, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah paralon, 1 (satu) buah dulang dan mercury (air raksa) kurang lebih 1 ons.

"Sesampai di Sungai Teso, Desa Muara Langsat, anggota mendengarkan suara mesin, kemudian mendekati ke suara tersebut dan melakukan penangkapan. Dan diduga pelaku telah melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara," ujar Kasubag Humas Polres Kuansing, AKP G Lumban Toruan kepada wartawan, Rabu (24/1). (wan)

RIAU/WAN

POLISI mengamankan pelaku PETI (duduk).

Pelalawan-Kampar

KAMIS 25 Januari 2018

13

Bupati Azis Panen Raya di Pulau Tinggi n LAPORAN:

ARI AMRIZAL Liputan Kampar

KAMP AR (HR KAMPAR (HR)-Bupati H Azis Zaenal melakukan panen raya bersama masyarakat Desa Pulau Tinggi, Kampar dengan inovasi teknologi di Desa Pulau Tinggi bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau, Kamis (24/1).

"Pemerintah saat ini menyediakan mesin untuk bertani, sekarang tergantung mau atau tidak berusaha merubah nasib dengan cara memodernisasi pengelolaan sawah .

Sebab itu berikan kesempatan kepada pemerintah memikirkan cara meningkatkan produksi pertanian di Kampar," pa-

da kesempatan tersebut.

Bupati berpesan kepada masyarakat untuk tidak menjual lahan, tetapi memaksimalkan tanah yang ada. Bupati mengajak petani membangun Kampar dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian.

Adanya sistem inovasi

teknologi kebutuhan beras Kampar 120.000 Ton per tahun, sedangkan hasil yang didapat 32.000 ton.

"Dulu penghasilan per hektar 3 ton, dengan sistem ini meningkat 6,8 ton per hektare," ungkap Azis Zaenal.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kampar Hendri Dunan menjelaskan, sistem Inovasi Teknologi penghasilan tanaman padi meningkat.

"Desa Pulau Tinggi luas sawah 170 Ha dan saat ini panen 105 Ha. Saat ini pusat berupaya mengimpor Beras, namun Kecamatan Kampar 6 bulan ke depan, kita memiliki stok pangan beras," pungkas Hendri Dunan.***

Pemkab Pelalawan Kembali Berencana Lelang Mobdin PELALAWAN (HR)-Setelah batal tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali berencana melelang aset daerah berupa puluhan kendaraan dinas.

"Masih menunggu penjadwalan lelang yang sempat batal dilakukan tahun lalu," kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pelalawan, Davitson Saharuddin, Rabu (24/1).

Davitson mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menginventarisir kendaraan yang akan diikutkan lelang. Selain kendaraan dinas yang batal lelang tahun lalu.

"Kita menginventarisir kembali, mana tahu ada Satker yang akan mengikutkan lelang mobilnya.

Sembari menunggu jadwal lelangnya," ujarnya.

Davitson menambah-

kan, kendaraan dinas yang akan dilelang berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan tahun terendah adalah kendaraan buatan tahun 2002.

"Tinggal menunggu jadwal lelangnya, yang sempat batal. Kita akan kembali koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," pungkasnya.(grc)

HALUAN

RIAU/

ARI

BUP ATI Kampar H. Azis Zaenal bersama Kadis Pertanian Hendry Dunan dan masyarakat memperlihatkan padi yang BUPA dituai menggunakan Alsintan.

DIDUGA GAGAL JANTUNG

Dokter Budi Ditemukan Meninggal Dunia SIAK HULU (HR)-Seorang dokter umum, dr.

Budi Dermawan (41), ditemukan meninggal dunia ditempat prakteknya, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu Kabupaten Kampar, Selasa (23/1) siang. Duga-

TIM SELEKSI CALON DIREKSI PD. BANK BPR SARIMADU Jl. LINGKAR (STA. 7 + 800) BANGKINANG

PENGUMUMAN Nomor : 01/TIMSEL-BPR/2018 Tim Seleksi Calon Direksi PD. Bank BPR Sarimadu Bangkinang dengan ini membuka

an sementara dokter tersebut mengalami gagal jantung.

"Kematian korban masih diselidiki Polsek Siak Hulu dan hasil pemeriksaan awal tidak terdapat kekerasan fisik," terang Paur Humas Polres Kampar Iptu Deni Yusra, Selasa (23/1) malam.

Berdasarkan laporan, kuat kemungkinan kematian korban sudah lebih dari 1 hari, namun kondisi tubuh korban belum berbau busuk, bau busuk yang keluar akibat kotoran manusia di sekitar tubuh korban.

"Diduga banyaknya jenis obat obatan yang dikonsumsi sesuai hasil temuan di lantai kamar korban mengakibatkan terja-

dinya gangguan fungsi organ dalam tubuh dan berakibat fatal dikonsumsi waktu bersamaan," beber Paur Humas.

Penemuan jasad dokter dilatar belakangi adanya kekhawatiran rekan korban Hadiyanto Hanafi (37), ia meminta izin membuka paksa praktek dr. Budi kepada Suarji Ketua RT setempat dengan maksud ingin mengetahui kabar korban.

"Rasa khawatir muncul karena sejak kemarin bila dihubungi melalui via telpon dr. Budi Dermawan tidak pernah diangkat.

Permohonan akhirnya disetujui. Saksi Hadiyanto menghubungi saksi Agung Satriadi dan Ronal Simanjuntak membuka

jendela ruko berlantai 2 tersebut," terang Iptu Deni.

Jasad dr. Budi ditemukan diruang dapur depan pintu kamar mandi sudah tidak bernyawa dalam keadaan terlungkup tanpa menggunakan busana sehelaipun dan terdapat kotoran manusia serta beberapa barang-barang yang telah berserakan disekitar korban.

Tim Inafis Polres Kampar dangan pengawalan Unit Reskrim Polsek Siak Hulu membawa jasad korban ke RS Bhayangkara Polda Riau guna dilakukan Visum luar sekaligus pengecekan medis terkait beberapa obat-obatan yang ditemukan dilantai kamar.(ari)

pendaftaran bagi posisi Direksi (Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional) dengan persyaratan sebagai berikut : A.

PERSYARATAN 1. Surat Lamaran dengan mencantumkan jabatan yang diinginkan a) Direktur Utama (DU) b) Direktur Pemasaran (DP) c) Direktur Operasional (DO) 2. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Identitas KTP, KK 3. Berbadan Sehat (dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter) 4. Pendidikan formal minimal D3 semua jurusan 5. Berpengalaman di Bidang Operasional Perbankan minimal 2 (dua) tahun. sebagai Pejabat Bank.

6. Memiliki Sertifikasi Direktur BPR dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku 7. Umur maksimal 56 tahun pada waktu pendaftaran.

8. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) 9. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)

B.

C.

WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 1. Waktu pendaftaran dari tanggal 26 Januari s/d 09 Februari 2018 pada saat Jam Kerja (Pukul 08.00 - 15.30 WIB) 2. Lamaran ditujukan kepada Bupati Kampar melalui Panitia Seleksi pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Jl. Lingkar (STA 7+800) Lantai II Kantor Bupati Kampar di Bangkinang.

3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Person : a) Saudara Yusri, SP (HP. 0811 767 0549) b) Saudari Ryana (HP. 0812 7572 4961) PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI : Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan diumumkan satu hari setelah

pendaftaran ditutup.

Bangkinang, 22 Januari 2018 Ketua Tim Seleksi Calon Direksi PD. Bank BPR Sarimadu

Drs. YUSRI, M.Si

HALUAN

RIAU/HERJO

WAKIL Bupati Catur Sugeng Susanto, bersama Kepala Bappeda Azwan, saat Rakor Perencanaan Pembangunan Kampar 2019, di Kantor Bupati, Rabu (24/1).

OPD HARUS MENGACU VISI MISI KEPALA DAERAH

Rakor Perencanaan Pembangunan Kampar 2019 BANGKINANG (HR)Program yang dibuat Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kampar harus mengacu kepada visi misi Kepala Daerah.

Disamping itu program dan kegiatan OPD juga sejalan dengan program provinsi dan Pusat.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Kampar 2019 dengan agenda Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kampar 2019, di Kantor Bupati Rabu (24/1).

Rakor dihadiri Kepala Bappeda H Azwan, Asisten Setdakab Nurahmi, Kepala OPD, Camat seKampar. Saat ini regulasi terkait perencanaan banyak berubah. Sebab itu

setiap OPD harus serius memahami peraturan.

Diingatkan Wabup, Renja dan Renstra harus mengacu kepada program yang telah digariskan Kepala Daerah," ingat Catur.

Catur mengharapkan perencanaan 2019 betulbetul mengacu skala prioritas yang korelasinya ketersediaan atau kemampuan daerah.

Sementara, Kepala Bappeda H. Azwan, menyampaikan, Rakor ini penting mengingat beberapa peraturan baru yang diterbitkan pusat terkait perencanaan.

Pada kesempatan tersebut Azwan menyampaikan ekpose tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kampar 2019. Dalam ekpos, Azwan juga menjelaskan tentang

Kemiskinan di Kampar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kampar, Isu Strategis Kampar, RPJMD 2017-2022, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan rencana Kebutuhan Anggaran TA 2019 berdasarkan Misi Kepala Daerah.

Setelah Kepala Bappeda menyampaikan ekpos tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2019, dilanjutkan dengan diskusi.

Banyak saran, usulan dan pertanyaan yang disampaikan peserta Rakor seperti yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Nurahmi, Amin Pilda.

Semua saran dan usulan bermanfaat untuk kesempurnaan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kampar 2019. (oni)

KAMIS

Rokan Hulu

14

25 Januari 2018

advertorial Pemkab Rohil

Panen Raya di Pasir Maju PASIR PENGARAIAN (HR) - Wakil Bupati Rokan Hulu H. Sukiman melakukan panen raya di lahan petanian yang tergabung dalam kelompok tani Maja Setia di Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambah, Rabu (24/1).

SAWAH seluas 25 hektare yang panen ini berada di bawah binaan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Rohul, yang dikemas dalam kegiatan pengembangan komoditi Padi, Jagung, dan Kedele (Pajale) tahun 2017.

Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Rohul, Mubrizal mengatakan, saat panen padi tahun 2017 lalu, lahan sawah yang tertanam seluas 2.200 hektare. Lahan tersebut tersebar di lima Kecamatan, yakni Kecamatan Rambah, Ram-

bah Samo, Rambah Hilir, Bangun Purba dan Kecamatan Rokan IV Koto.

“Yang dipanen hari ini merupakan padi yang ditanam pada November 2017 dengan luas 86 hektare. Ini termasuk dalam program Upsus Pajale, namun yang baru bisa dipanen baru seluas 25 hektare. Kemudian sawah yang menjadi sasaran kegiatan Upsus Pajale ini merupakan lahan tadah hujan,” tutur Mubrizal.

Sementara itu, Wakil Bupati Rohul, H Sukiman

dalam sambutannya menyampaikan, untuk meningkatkan produksi padi di Rohul, lahan sawah yang sudah banyak dialih fungsikan menjadi perkebunan harus diupayakan kembali menjadi lahan persawahan.

“Untuk itu, masyarakat diminta mengaktifkan kembali lahan yang tidur, dan lahan alih fungsi, agar luas persawahan di Rohul bertambah sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” pinta Sukiman.

Di penghujung acara, Wakil Bupati Rohul menyerahkan 1 unit mesin alat panen padi sawah kepada anggota kelompok tani Maja Setia. Turut disaksikan, Forkompinda, dan para Kepala Dinas, Badan dan Kantor yang ada di lingkungan Pemkab Rohul.(adv/gus)

POLEMIK SK PEMBERHENTIAN SUPARMAN

Ketua DPRD: Tidak Ada Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD 2018 PASIR PENGARAIAN (HR) - Ketua DPRD Rokan Hulu mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohul tahun 2018 yang sudah disahkan, tidak ada kendala pada pelaksanaan kegiatannya. Menurut dia, pengesahan APBD sudah melalui berbagai tahapan, Peraturan Daerah dan sudah ditandatangani Wakil Bupati H Sukiman.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH kepada Haluan Riau usai menggelar Rapat Pimpinan, Rabu (24/1)

terkait berlakunya surut SK Mendagri tentang pemberhentian Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu yang dikeluarkan Mendagri pada 5 Januari 2018 dan 8 November 2017.

Dijelaskan Kelmi, yang perlu diminta kepastian itu adalah tentang pelantikan pejabat eselon II dan pemindahan penjabat, sebelum turunnya SK Mendagri.

“Kalau APBD tidak terpengaruh. Namun pelaksanaannya perlu hati-hati dan saling koordinasi saja sebelum

turun surat jawaban dari Mendagri,” tutur dia.

Menurut Kelmi, dari hasil konsultasi atau koordinasi dengan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diminta menyurati Mendagri melalui Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga implikasinya terhadap kebijakan administratif pemerintahan dalam rentan waktu 8 November 2017 hingga 6 Desember 2017, yang pernah terbit belum lama ini agar dapat dikaji secara konprehensif oleh Mendagri. (adv/ gus)

BPJS Ketenagakerjaan Rangkul Honorer Jadi Peserta.

BPJS Ketenagakerjaan Rangkul Honorer Jadi Peserta PASIR PENGARAIAN (HR) Mengawali tahun 2018, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi program perlindungan jaminan sosial pekerja kepada guru honor komite di Kabupaten Rokan Hulu melalui acara pengukuhan Forum Guru dan Pegawai Honorer setempat.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Disdikpora pada Minggu (22/1) lalu dihadiri Anggota DPRD Rohul dari Komisi III Alpasirin dan Adam Safaat, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. H. Ibnu Ulya serta undangan lainnya.

Didapuk sebagai narasumber Kepala BPJSTK cabang Rohul Sawir Achmadi dengan peserta perwakilan seluruh Guru Honor Komite se Kabupaten Negeri Seribu Suluk itu.

Pada kesempatan itu Sawir Achmadi memaparkan fungsi, tujuan, manfaat dan apa pentingnya BPJS Ketenagakerjan bagi masyarakat pekerja, di antaranya pegawai atau guru honor.

Pihaknya juga merangkul dan menjelaskan manfaat program kepada para guru honor dan komite sesuai dengan amanah undangundang dan perturan Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai bentuk pedulinya permerintah kepada masyarakat pekerja.

Lanjut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hulu yang berkantor di jalan Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian, Sawir Achmadi, pihsknys berharap seluruh guru honorer di Rokan Hulu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena saat ini yang sudah menjadi peserta komite yang di SK

kan dari Provinsi Riau,” terang Sawir Achmadi Terkait kepesertaan guru honorer dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada PP Nomor 44 tahun 2015 pada pasal 5 yang menyatakan bahwa Peserta program JKK dan JKM ialah Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

“Atas dasar tersebut maka para guru honorer akan diikutsertakan dalam program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Apalagi manfaat perlindungan ini bertujuan agar para guru honorer mendapatkan kenyaman dan rasa aman dalam menjalankan aktifitas pekerjaanya,” jelas dia.

“Kami mengharapkan ini sebagai momentum guru honor dapat di berikan perlindungan saat bekerja dari dua program JKK dan JKM,” tambahnya.(rtc/nan)

Rokan Hilir

Suyatno Janji Prioritaskan Pembayaran Gaji Penghulu BAGANSIAPIAPI (HR) - Bupati Kabupaten Rokan Hilir H Suyatno prihatin terhadap nasib perangkat penghulu di daerahnya. Hal itu lantaran sepanjang tahun 2017 gaji mereka baru bisa dibayarkan tiga bulan.

BUP ATI BUPA Lantik 19 Datuk Penghulu di Dua Kecamatan.

Bupati Lantik 19 Datuk Penghulu di Dua Kecamatan BAGANSIAPIAPI (HR) -Bupati Kabupaten Rokan Hilir H Suyatno kembali melantik 19 Datuk Penghulu (setingkat kepala desa) dari kecamatan Bangko dan Pekaitan, Rabu (24/ 1/2018) di gedung serbaguna Bagansiapiapi.

Bupati melihat dari 19 orang hasil pemilihan Penghulu serentak 2017 itu ada yang wajah lama dan ada yang wajah baru.

Bahkan ada pula yang masih lajang sudah terpilih menjadi Penghulu.

Oleh sebab itu, Suyatno memberikan pesan kepada Datuk Penghulu itu agar mulai bekerja serius membangun desanya masingmasing. Menurut dia, yang terpenting Penghulu dapat merangkul calon penghulu yang kalah.

Dia menghimbau, agar penghulu dapat melakukan duduk bersama dengan calon penghulu yang kalah untuk dapat memikirkan bersama bagaimana membangun desanya masing-masing. “Saya ingatkan, harus bisa duduk bersama balik dengan lawan politiknya.

Jangan ada saling tak tegur sapa karena politik

yang sementara ini,” tegas Suyatno.

Selain itu, tak bosan bosannya Suyatno kembali memgingatkan agar para Penghulu dapat menggunakan dana desa dengan sebaik mungkin.

Dia tidak menginginkan adanya Penghulu yang berurusan dengan masalah hukum.

Sementara Datuk Penghulu yang baru dilantik itu, yakni untuk Kecamatan Bangko meliputi Kepenghuluan Bagan Punak Meranti - Normansyah, Bagan Punak Pesisir - M Toyib, Sei Rusa -Jumino, Labuhan Tangga Hilir -M Tarmizi SH, Bagan Jawa Pesisir -Taufik Basirun, Labuhan Tangga Baru -Sudarmawan, Paret Aman -Supratno, Labuhan Tangga Besar Hasanudin, Labuhan Tanga Kecil -Edward Adi. Sementara untuk Kecamatan Pekaitan, yakni Kepenghuluan Pedamaran -Syahrizal, Rokan Baru ,Kuswadi, Sungai Besar ,Anto Utomo, Suak Tumenggung -Kartono,Teluk Bano 2 -Basyori, Pekaitan -Arif Fadilah, Suak Air Hitam -Edi Hasan, Kubu 1 -Muklisin, Karya Mulyo Sari -Masfuri serta Rokan Baru Pesisir Sujarwo Edi Syaputra.(nan/ifr)

Oleh sebab itu, pada tahun 2018 ini, Suyatno menegaskan kepada Sekda Rohil harus melunasi gaji perangkat penghulu itu jika nanti pemerintah pusat mengirimkan dana transfer triwulan pertama tahun 2018 ini.

“Saya bilang ke Pak

Sekda, triwulan pertama ini begitu cair masuk ke rekening kas daerah, itu harus dibayar (gaji penghulu_red), “ tegas Suyatno dalam pidatonya usai melantik 19 orang Penghulu di Bagansiapiapi.

Menurut Suyatno, meskipun keuangan Pem-

da Rohil masih belum stabil dan mengalami defisit anggaran, pihaknya tetap berupaya mengutamakan pembayaran gaji perangkat desa agar para perangkat desa bisa bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pembayaran tiga bulan gaji perangkat desa ini Pemkab Rohil harus mengeluarkan dana sebesar Rp23 miliar ditambah lagi sisanya 9 bulan pada tahu 2017 yang mencapai Rp69 miliar.”Saya harap perangkat desa dapat bekerja se-

SUYATNO rius melayani masyarakat,” pinta Suyatno. (nan/ifr)

SIMULASI PENGAMANAN PILKADA

Pengunjuk Rasa Datangi Panwaslu, Kapolres Minta Bantuan Kapolda UJUNG TANJUNG (HR) Ratusan pengunjuk rasa yang tampak beringas mendatangi kantor Panwaslu Rokan Hilir untuk melakukan protes hasil Pemilukada, lantaran tidak terima calon unggulan mereka kalah. Melihat aksi massa yang kian tidak terkendali, Kapolsek meminta bantuan Kabag Ops Polres Rokan Hilir.

Sebelumnya, usai mendapat laporan dari Kapolsek terkait aksi massa semakin beringas, Kabag Ops memerintahkan dan menurunkan bantuan dari Ton Dalmas Lanjut untuk melakukan pengamanan di kantor Panwaslu dengan

dibackup mobil AWC. Karena massa semakin beringas, maka Kabag Ops pun menelepon Kapolres untuk meminta bantuan Ton Dalmas Lintas Ganti dari Brimob. Tidak lama berselang, Kapolres Rohil segera menghubungi Kapolda meminta bantuan dari kompi PHH Dalmas Lintas Ganti Sat Brimob.

Kemudian, Dalmas Lintas Ganti memasuki kantor Panwaslu untuk membackup Dalmas Awal dan Dalmas Ganti untuk melakukan pembubaran terhadap massa. Akibat upaya paksa pembubaran massa, dilakukan penembakan hingga

jatuhnya korban dari pihak pengunjuk rasa.

Korban dari massa selanjutnya diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan Ambulans.

Karena sudah ada korban dari pihak pengunjuk rasa, massa malah semakin beringas. Melihat hal itu, Tim Tindak dengan menggunakan kendaraan roda dua melakukan penindakan pembubaran massa dengan tembakan terarah di bawah pinggang pengunjuk rasa, hingga akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri.

Hal tersebut di atas me-

rupakan serangkaian kegiatan simulasi situasi pengamanan unjuk rasa dalam rangka Pilkada, Ops Mantap Praja Muara Takus 2018, Rabu (24/ 1) di halaman Mapolres Rohil.

Giat simulasi itu dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Rohil, Kompol Antoni L Gaol SH MH, turut hadir dalam pelaksanaan giat, Waka Polres Rohil, Kompol Dr Wawan SH MH, para Kabag, Kasat dan seluruh perwira Polres Rohil. Untuk personil yang terlibat dalam giat itu dari personil Polsek jajaran, para Bhabinkamtibmas, Brimob dan personil gabungan dari Polres Rohil. (nan)

KAMIS 25 Januari 2018

Bengkalis-Dumai-Meranti

15

PILGUBRI TAHUN INI

Dandim Bengkalis: TNI Janji Netral n LAPORAN: USMAN MALIK

Liputan Bengkalis

BENGKALIS (HR)(HR)-Kodim 0303 Bengkalis akan ikut tergabung dalam pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Meskipun orang nomor satu di jajaran TNI di Riau ikut dalam helat pesta demokrasi ini, prajurit TNI di wilayah hukum Kodim Bengkalis dijamin netral.

Jaminan itu disampaikan Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Inf Rizal Farizal Helmi. Menurutnya, pengamanan Pilgubri melibatkan TNI termasuk Kodim 0303 Bengkalis. TNI akan membackup Polri mulai dari tahapan sosialisasi, kampanye hingga pemungutan suara.

“Kita menurunkan 600

personel untuk pengamanan Pilkada Riau,” ungkapnya, Rabu (24/1).

Rizal menegaskan, TNI harus dalam posisi netral baik siapapun calon di Pilkada Riau.

Hal itu penting untuk menciptakan pemilu bersih dan aman.

“Terlepas walaupun Danrem dalam pilkada Riau ini mencalonkan diri, setelah

tanggal 31 Januari kalau Danrem sudah tidak menjabat sebagai komandan Korem, ya berarti dia sudah menjadi sebagai masyarakat sipil. Pada saat setelah Pilkada selesai seluruh jajaran saya, saya yakinkan akan netral,” tegas Dandim.

TNI, sambung Letkol Rizal Faisal mempunyai hak untuk

menangkap orang yang coba melakukan kampanye hitam dan kecurangan dalam Pilkada.

“Kita juga mempunyai hak untuk menangkap jika ada kecurangan, money politik dan menangkap berita Hoax serta black champagne dan sebagaimana, ini sudah ada MoU nya,” pungkas Dandim.***

Warga...

Tapi tidak demikian, sebab selokan di lokasi hanya digali selebar 30 sentimeter tidak disemen. Bahkan untuk aliran air juga mengarah ke pinggir Jalan Lembah Raya, sehingga terlihat tidak beraturan dan jorok karena dipenuhi sampah dan batu- batu.

Ungkapan pedas juga disampaikan warga lain mengaku bernama Novri. Kata dia, taman itu samasekali tak bisa difungsikan baik siang

n Dari Hal. 9 maupun malam.

“Untuk apa itu dibangun di situ, kalau hujan habis semua terendam, lihatlah selokannya asal jadi saja digali tapi tidak disemen, jorok, banyak sampah dan lalat. Mubazir saja itu, mau duduk orang siang di sana, panas, mau duduk malam g e l a p ny a m i n t a a m p u n ,” cetus Novri.

Pelaksana Tugas Bidang Pertamanan Dinas PUPR

Pekanbaru, Edwar Riansyah saat dikonfirmasi mengaku serba sulit kalau ditanyakan persoalan pembangunan yang dikerjakan di tahun 2017 i t u . K a r e n a y a n g t a n da tangani hanya merubah adendum waktunya saja.

Jadi apa pekerjaannya tentu tidak bisa dirubah dan digagalkan lagi, karena sudah dianggarkan dan dilakukan kontrak waktu masih Kabid lama Masdauri.

“Serba sulit untuk pekerjaan di tahun 2017 ini, tidak bisa dibatalkan karena sudah dianggarkan. Kalau dibatalkan tentu wanprestasi, inipun tunda bayar juga. Di Pertamanan sekitar 60-70 persen tunda bayar, kalau untuk pemeliharaanya tiga bulan masih tanggungjawab pihak ketiga. Kemarin sudah ditegur, tapi kalau memang masih belum dirawat nanti kita tegur lagi,” singkat dia. ***

islator perempuan memiliki “nilai jual” di mata masyarakat, sehingga berhasil menduduki kursi legislatif sesuai dengan yang diharapkan.

“Ini tupoksi saya. Saya juga harus roadshow ke pimpinan-pimpinan

partai politik bagaimana nanti legislatif 2019 ini setiap Parpol jangan sekeder memenuhi kuota 30 persen Caleg (perempuan_red) tapi tidak terpilih. Jadi kita inginkan mereka masukan Caleg (perempuan_red) yang

tidak hanya sekedar melengkapi prasyarat yakni 30 persen saja, kita ingin yang dikira-kira bakal duduk. Kalau orang yang tak kenal masyarakat dijadikan calon siasia juga tidak terpilih,” tegas dia.(nue)

pihak dan saling membantu serta mendukung terselenggaranya Program Jaminan Sosial yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa ruang lingkup yang disepakati, yaitu percepatan akuisisi peserta Program Jaminan Sosial, Pertukaran dan pemanfaatan data kepesertaan, Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, dan Kerjasama lain yang disepakati.

Budiono selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau menyambut baik PKS ini yang merupakan perkuatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial di wilayah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang beririsan, yakni Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya khususnya para pekerja” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Siswandi, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi menyebutkan bahwa Duo BPJS akan bergandengan untuk mening-

katkan pelayanan bagi peserta Program Jaminan Sosial.

Di sela-sela wawancaranya, Siswandi sempat menyinggung peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program JKN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, “lewat Inpres (Instruksi Presiden, red) Presiden telah memerintahkan Pemda untuk mendukung Pelaksaaan Program JKN ini” Sebagaimana kita ketahui, dengan terbitnya Inpres Nomr 8 Tahun 2017 ini mendorong Pemda untuk membantu pelaksanaan Program JKN dengan beberapa hal seperti, agar Gubernur meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Walikota dan Bupati dalam rangka pelaksanaan Program JKN, menglokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN, memastikan Bupati dan Walikota mendaftarkan Penduduknya dalam Program JKN, dan lain sebagainya.

“Untuk kedepannya kita berencana akan mengumpulkan seluruh Kepala Cabang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas implementasi dari perjanjian kerjasama ini” Ucap Siswandi yang di amini oleh

Budiono.

Selain menandatangani PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerjasama dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta Program Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan juga menandatangani PKS dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Provinsi Riau.

Bersama DPMPTSP Provinsi Riau, BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi menandatangani PKS tentang Optimalisasi Penyelenggaraan JKN di Provinsi Riau. “BPJS Kesehatan merupakan mitra DPMPTSP Provinsi Riau dalam melakukan usaha, kami akan menghimbau perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus perizinan untuk terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.” ujar Evarefita, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau.

Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam upaya peningkatan kepesertaan program JKN dengan tujuan melindungi hak-hak pekerja atas jaminan kesehatannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan proses percepatan kepesertaan JKN.(nie)

untuk ATM dan e-Money,” imbuh M.Noer.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menerangkan, penerapan absensi digital di lima SMP ini secepatnya bakal dilakukan.

Menurutnya, setidaknya bulan Maret 2018 atau sebelum itu sudah bisa dibelakukan, sebab absensi digital untuk para guru sudah dilakukan.

“Untuk siswa lima SMPN itu sebulan lalu datanya sudah kita input, seperti nomor NIK dan nomor handphone orang tua mereka, sekarang sedang proses di BNI. Setelah itu baru kita berikan kepada siswa.

Kartunya sudah ada untuk lima sekolah, berjumlah sekitar 4.000an,” jelas dia.

Dipilihnya lima sekolah

yang disebutkan sebagai tahap awal atau uji coba dilakukannya program absensi digital, kata Jamal, karena sekolah - sekolah itu berada di satu kompleks, sehingga lebih mudah untuk pelaksanaanya.

Namun demikian, program serupa bakal dilakukan untuk semua SMP Negeri yang ada di Pekanbaru .

“Absensi digital dibuat untuk mempermudah orang tua dalam mengetahui rekapan absen siswa di sekolah.

Dalam praktiknya, alat ini akan disambungkan dengan aplikasi android. Jadi nanti saat siswa melakukan absen langsung tersambung ke orang tuanya.

Makanya Pemko kerjasama dengan BNI karena pihak banklah yang akan menanggung aplikasinya dengan nama

‘Edu Patrol’, tapi untuk kita nanti akan dirubah,” jelas Jamal.

Didalam aplikasi Edu Patrol itu ada beberapa fitur, di antaranya absensi, identitas s i s w a , b i s a u n t u k p e mbayaran e- Money di kantin dan Trans Metro, kemudian juga bisa untuk informasi orang tua.

“Bisa juga untuk diskusi masalah pembiayaan, tapi untuk sekolah swasta, kita nanti akan buka fitur khusus satu lagi. Jadi kalau nanti misalnya ada informasi biaya, sekolah bisa langsung kirim ke orang tua siswa. Kartu ini kita berikan ke siswa gratis, artinya orang tua hanya dibebankan seperti aplikasi go-jek saja, hanya pakai kuota,” tandasnya.(her)

kesehatan yang bisa dilakukan di RSUD Tipe C ini. Di antaranya poli gigi, poli umum, poli spesialis anak, kandungan, paru-paru, THT, urologi, jantung, kulit, IGD, laboratorium, bedah plasik dan akupuntur.

“Pelayanan baru bisa kita lakukan setelah dilakukan soft lanching. Semua persiapan sudah dilakukan, kita berharap bisa secepatnya dilakukan soft launching,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tertundanya pelaksanaan launching RSUD Tipe C di J a l a n G a r u d a S a k t i , K ecamatan Tampan itu, karena masih terdapat beberapa ke-

k u r a n g a n f a s i l i t a s p e ndukung. Diperkuat dengan hasil tinjauan Wako Pekanbaru, 2 Januari lalu. Kendala yang terjadi waktu itu belum dialirinya listrik pada lantai II sampai lantai IV bangunan. Sehingga walikota bersama rombongan terpaksa bergelap- gelapan saat melakukan peninjauan.

Waktu itu Wako juga membenarkan masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum terpenuhi di RSUD tersebut.

Sehingga kalau nanti dilakukan soft launching operasional RSUD belum maksimal, bahkan secara fisik bangunan, wako

juga mengakui belum selesai semua.

“Iya, memang masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum terpenuhi. Jadi kalau untuk pembukaan atau lazim disebut soft launching, operasi belum maksimal, karena secara fisik juga belum selesai semua. Tapi kita bagaimana (sebisa mungkin) memaksimalkan penggunaannya dahulu. Di bulan Januari 2018 ini kita upayakan untuk pembukaan awal, hari ini saya pantau tentang kesiapannya, baik regulasi, maupun persiapan fisik,” kata wako ketika itu.(her)

DPPPA ...

HALUAN

RIAU/USMAN

DAMKAR - BELASAN personel Pemadam Kebakaran (Damkar) cilik unjuk kebolehan menjajal peralatan kebakaran di Jalan Pembangunan Bengkalis, Selasa (23/1)

Gara-gara Uang Rp1 Miliar Dipolisikan SELATPANJANG (HR)-Terjadi sengketa internal di tubuh Yayasan Sosial Umat Beragama Budha (YSUBB) Selatpanjang.

Mantan Ketua Jusdi alias Oh Yiu Peng dipolisikan karena tak kunjung membaliknamakan deposito atau tabungan di bank ke atas nama YSUBB atau pengurus baru sebesar Rp1 miliar.

Itu diungkapkan Kuasa Hukum YSUBB Selatpanjang Hendra Heriansyah di hadapan insan pers yang bertugas di Kepulauan Meranti.

Ditambahkan Hendra, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari penyidik Polda Riau yang diterima kuasa hukum

YSUBB tanggal 16 Mei 2017, menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti (Pasal 184 KUHAP), Jusdi telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana penggelapan atas uang milik yayasan.

“Kita hanya melaporkan ketua, karena bendahara sudah berniat baik untuk mengembalikan dana tersebut,” beber Hendra.

Ditempuhnya jalur hukum ini, kata Hendra juga, bukan merupakan kehendak pribadipribadi di YSUBB. Namu, berdasarkan kesepakatan diantara pengurus dan pembina yayasan, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hukum, moral, lahir bathin ke masyarakat dan tuhan.

Terpisah, Oh Yiu Peng mengaku belum mengetahui bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Riau.

Sebab, ia belum pernah menerima surat baik pemberitahuan maupun pemanggilan sebagai tersangka.

Terkait sengketa dana Rp1 miliar, Oh Yiu Peng mengaku sejak awal pihak YSUBB tak pernah membicarakan secara baik-baik dengan dirinya “Terserah mereka mau ngomong apa, saya juga punya bukti lengkap. Besok saya ke Selatpanjang, saya akan buka semua bukti-bukti itu ke temanteman (pers, red),” kata Oh Yiu Peng melalui sambungan telepon, Selasa (23/1) malam.(grc/mel)

tidak ingin lagi terjadi kejadian yang tidak diinginkan, terutama saat momen penerimaan siswa baru.

“Saya yakin pihak sekolah pasti tahu tapi mungkin lupa atau dilupalupakan. Jangan adalagi kebijakan kesana- kesini, ikuti aturan dan ketentuan yang berlaku supaya yang dilakukan tidak mendapat teror dari masyarakat di tempat kerja. Pemko tidak mau lagi mendengar ada sekolah yang dikunci masyarakat, ada yang pagarnya digembok dan didemo. Bahkan kami juga tidak mau mendengar lagi ada mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap

pemerintah ataupun kepala daerah karena salahnya mengambil kebijakan atau keputusan di tempat yang telah diamanahkan,” tegas M.Noer.

Meskipun momen penerimaan siswa baru masih lama, namun Kepala Sekolah diminta untuk membenahi admimistrasi dan lainnya ditempat yang telah ditugaskan.

“Kalau dibilang enak menjadi Kepsek, memang enak, tapi tanggungjawab perlu dipertimbangkan dan dipikirkan. Berat memang, tapi pasti bisa asal Kepsek mau menindaklanjuti setiap tugas dengan membagi sesuai acuan,” imbuh dia.(her)

yang diungkapkan Muhammad Bintang Iftitah, peserta Uji Kompetensi Tertulis tingkat SMA dari MAN 1 Pekanbaru. “Nggak nyangka aja bisa lolos ke tahap 3.

Happy pastinya kak, karena ini pengalaman pertama ikut UKT rupanya lolos ke tahap 3,” ungkap dia senang.

Selain itu, masih ada perlombaan Uji Kompetensi Laboratorium (SMP) dan Cepat Tepat (SMP-SMA).

Pada perlombaan in, peserta terlihat sangat bersemangat.

“Hari ini (kemarin_red) adalah hari terpadat di PRB. Saya sangat senang dengan semangat peserta hari ini, mereka begitu luar biasa mengikuti berbagai macam lomba yang dihadirkan,” ujar Dhea Oktama Rivaldo selaku Ketua Pelaksana Pekan Raya Biologi 2018.

PRB 2018 juga menampilkan pameran dengan tema “Botanical Garden”, di mana Pameran ini berisi seluruh

karya mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau.

Didalam Pameran, terdapat spot-spot menarik untuk dikunjungi, seperti spot Mikroskop, spot Media Pembelajaran, Spot Mercandhise, Spot Sudu Seni dan masih banyak lagi.

Selain menghibur, keberadaan pameran ini menjadi penghibur bagi seluruh peserta. “Pameran ini bagus sekali, banyak spot-spot menarik yang tersedia. Selain itu juga sarat akan ilmu pengetahuan. Bagus sekali,” ujar Rika Efirianti, guru pendamping dari SMA Education 21 Pekanbaru.

Dijadwalkan Pekan Raya Biologi 2018 akan berlangsung sampai Sabtu, 27 Januari 2018. Untuk itu, panitia mengajak masyarakat untuk datang langsung ke pusat acara, di gedung Serbaguna FKIP Universitas Riau.

Salam Pendidikan, Scientist Muda Cerdas Berkarya!!.(rls)

Tak ... maka ini akan menjadi bahan evaluasi dari tim.

Tak ada gantungan kesanakemari, pesanan kesanakemari mencari pendukung, tak ada. Nanti akan kami ekspos apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan dari Kepsek itu selama menjabat,” kata H.M.Noer, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Supaya tidak dipermalukan, M.Noer, mengingatkan, Kepsek harus mulai berkomitmen dari sekarang kepada diri sendiri tentang bagaimana bisa menjadi seorang pimpinan di suatu lembaga atau sekolah yang diamanahkan. Sebab, menurut dia Pemko Pekanbaru

n Dari Hal. 9

Pekan ...

Cepat Tepat (SMP-SMA), Bio Expo School Competition (SMP-SMA), Mading 3D (SMP-SMA), Fotografi (SMA), Lomba Karya Tulis Remaja dan Poster Ilmiah (SMA), Melukis (SMP) serta Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional bertemakan tingkat mahasiswa se-Indonesia.

Berbeda dari Pekan Raya Biologi tahun lalu, pada Pekan Raya Biologi tahun ini terdapat cabang lomba baru, yaitu Melukis tingkat SMA dan Fotografi tingkat Mahasiswa.

Rangkaian kegiatan pada hari ke-3 kemarin meliputi UJi Kompetensi Tertulis (SMPSMA) tahap 3 yang telah dilaksanakan pada Rabu (24/ 1) pukul 07.45. Pada tahap 3 ini, banyak peserta yang senang karena masih bisa berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Pekan Raya Biologi 2018.

Bahkan mereka tidak menyangka akan lolos ke tahap selanjutnya. Seperti

n Dari Hal. 9

keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif tersebut tidak hanya sekedar memenuhi syarat semata, tetapi juga harus memperhatikan betul bobot, bibit dari para calon.

Hal itu agar calon leg-

n Dari Hal. 9

BPJS ... dan tidak perlu waktu lama bagi kami untuk mencapai kesepakatan terkait konten dari PKS tersebut,” ujar Asisten Deputi SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan, Agustina Marniawati, Rabu (24/1).

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan satu badan hukum yang dibentuk oleh Undang-undang yang sama, yakni UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Penyelenggara Sosial.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tersebut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun sama-sama untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tersebut terdapat 5 bentuk jaminan sosial, BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas 4 program jaminan sosial lainnya, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PKS yang ditandatangani pada 16 Januari 2018 lalu tersebut adalah upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di kedua belah

n Dari Hal. 9

Lima ... juga merupakan alat dan cara orangtua untuk memantau anak- anaknya, kapan dia masuk, belum masuk atau tidak masuk sekolah. Selain itu, ini juga suatu bentuk implementasi atau pelaksanaan yang disebut dengan visi untuk mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani,” kata Sekda Pekanbaru, HM.Noer, Rabu (24/1/2018).

Menurut dia, visi tersebut bukan hanya sekedar teori, tapi Pemko Pekanbaru berupaya melaksanakannya terus menerus secara bertahap. Dia juga berharap program ini bisa didukung semua pihak, khususnya para pendidik yang dimulai dari diri sendiri.

“Kartu Combo bukan hanya berfungsi untuk identitas dan absensi saja, tapi juga bisa

n Dari Hal. 9

Pemko ... bukan hanya penjadwalan soft launching, pihaknya juga sudah mengajukan beberapa nama calon untuk jabatan Direktur rumah sakit tersebut. Penentuannya masih menunggu kebijakan pimpinan Wako Pekanbaru selaku pemegang kebijakan.

“Iya, kami jadwalkan Jumat soft launchingnya. Sudah diajukan ke bagian protokol, Sekda dan Asisten I, sebagai tim percepatan RSUD. Tapi tetap disesuaikan dengan agenda Wako yang padat,” katanya.

Setelah soft launching, setidaknya ada 13 pelayanan

n Dari Hal. 9

Siak

16

KAMIS 25 Januari 2018

Negeri Istana

advertorial

1.674 Guru Honor Terima SK dari Bupati Siak SIAK (HR) (HR)-Di tangan para gurulah harapan kita semua akan tumbuh dan lahir anak-anak yang cerdas serta berkualitas dari Kabupaten Siak, dan nantinya akan meneruskan kepemimpinan pada semua jenjang di negeri yang kita cintai ini.

Dalam hal tersebut disampaikan Bupati Siak, Drs H Syamsuar saat memberi arahan di hadapan ribuan para pegawai dalam acara penyerahan SK penugasan guru dan tenaga kependudukan tidak tetap Kabupaten Siak tahun 2017 yang berlangsung di Gedung Kesenian Siak, Rabu (24/01).

Menurut Syamsuar, saat ini belum adanya pemerataan penempatan para guru yang berkualitas, sehingga para orang tua memasukan anaknya hanya pada sekolah tertentu yang berkualitas saja.

“Harapan saya dalam rangka peningkatan kualitas SDM para guru di masing-masing sekolah, mereka diberikan pelatihan, dan pendidikan tambahan guna meningkatkan kompetensi para guru, sehingga terjadi pemerataan gu-

ru yang berkualitas di setiap sekolah-sekolah di kecamatan,” terang Syam.

Syam juga menambahkan, dengan penyerahan SK ini, kita upayakan adanya tunjangan sertifikasi dan adanya pelatihan. Sehingga para guru melahirkan anak-anak yang berkualitas.

“Satu hal yang membuat saya bangga ada beberapa sekolah telah menunjukan prestasi yang membanggakan.

Salah satunya anak Siak ada yang mengikuti Olimpiade Internasional yang mengharumkan nama sekolah juga nama daerah. Ini kan suatu hal yang patut kita banggakan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Lukman mengatakan, yang menerima SK kerja tahun

BUP ATI Siak serahkan SK kepada guru honor.

BUPA 2017 saat ini berjumlah 1.674 orang guru honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang diserahkan pada Januari tahun 2018 saat ini.

“Penyerahan SK penugasan tenaga kependidikan tahun 2017. Didasari Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” jelas Lukman.

Undang-undang Nomor 14

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Siak.

“Pada tahun 2017 dari jumlah guru dan tenaga kependidikan tidak tetap

3.946 orang, telah diterbitkan SK Penugasan terhitung 10 Juli sampai dengan 31 Desember 2017 sejumlah 1.674 orang dari Bupati Siak. Sumber pendanaan pembayaran honor mereka berasal dari APBD Kabupaten Siak,” jelaskan.

Salah seorang guru honor, Sawaludin Siregar (38) saat ditemui mengatakan, dia merasa bangga setelah menerima SK ini. Dan kadang juga ada perasaan cemas apakah SK diperpanjang lagi atau diputus kontraknya, karena ia sudah 12 tahun lebih menjadi guru honor.

“Saya mengajar di SDN 02 Tualang. Menjadi guru sejak tahun 2005 lalu. Kalau dihitung tahun, kurang lebih sudah 12 tahun saya mengajar. Banyak pahit manis yang saya alami menjadi guru honor,” ujarnya.

Sawaludin juga menambahkan, pengabdiannya selama ini, semata-mata ingin memajukan daerah. Sawal yang memiliki 4 orang anak ini, dari rumah ke sekolah menempuh jarak 8 kilometer.

“Saya juga memiliki harapan dan kebanyakan dari guru-guru honor yang lain bisa diangkat menjadi ASN,” harapnya. (adv/mg1, fan)

Dukung Anisa, Alfedri Datang ke Studio ADV/// Teks Foto :

JAKARTA (HR)-Bangga dengan adanya perwakilan putri Siak yang masuk ajang Liga Dangdut Indonesia 2018, Wakil Bupati Siak Alfedri datang langsung ke Studio 5 Indosiar Jakarta, Senin (22/1) malam.

Dengan memakai tanjak Siak, Alfedri mengungkapkan kehadiran mereka merupakan bentuk rasa bangga dan dukungan langsung kepada Annisa Cahya Ningrum

berasal dari Kecamatan Sabak Auh yang berhasil masuk ke dalam lima finalis perwakilan Provinsi Riau dalam ajang Liga Dangdut Indonesia 2018.

“Saya sengaja datang langsung ke sini untuk melihat penampilan Anisa. Saya senang anak Siak bisa tampil di Liga Dangdut Indonesia dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Alfedri.

Dalam penampilan-

nya di putaran pertama, Anisa Cahya Ningrum masuk di tiga besar terbaik. Akan tetapi di putaran kedua atau penentuan untuk satu orang perwakilan Provinsi Riau, Anisa harus berlapang dada karena ia harus berada diposisi ketiga.

Menanggapi hal ini, Alfedri mengatakan, meskipun Anisa tidak lolos ke babak selanjutnya tapi kami tetap bangga, karena dia sudah berusaha se-

maksimal mungkin. “Dan jadikan ini sebagai penambah semangat agar kedepan semakin giat berlatih. Jangan mudah menyerah dan teruslah berkarya,” petuahnya.

“Semoga kehadiran Anisa ini, akan menjadi motivasi bagi seluruh putra/i Siak untuk bisa terus berkarya. Demi membanggakan kedua orang tua, dan Kabupaten Siak tentunya,” harap Wabup. (adv/lam)

ALFEDRI langsung datang ke studio beri dukungan kepada Anisa.

DITUDING LAKUKAN PEMERASAN

Faly : JikaAda Bukti, Laporkan Saja ke Pihak Hukum IBU-IBU antusias menjual barang untuk bantu Palestina.

BAZAR FOR PALESTINE

Siak Sumbangkan Keuntungan untuk Bela Palestina SIAK (HR)-Sejumlah ibu-ibu dari Persaudaraan Muslimah Kabupaten Siak tampak sibuk melayani pelanggannya membeli berbagai menu makanan ringan dalam sebuah acara di Kota Siak. Apa yang mereka lakukan tak terlepas dari semangat membantu perjuangan saudara-saudara mereka di Palestina.

Ketua Bazar For Palestine Siak, Septi Yuliana, menceritakan tentang aktifitas mereka terkait menjual menu sarapan, kueh mueh, alat-alat bekal untuk anak-anak sekolah, sabun mandi, peng-

harum dan lainnya.

“Dari penjualan yang kami lakukan, keuntungannya kami berikan untuk sumbangan perjuangan rakyat Palestina.

Baik untuk kegiatan kemanusiaan maupun bantuan yang dikirimkan ke Palestin,” terang Wanita yang juga Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak di Yayasan Elok tersebut.

Dalam aktifitas Bazarnya, mereka didukung MUI, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Bulan Sabit Merah Indonesia dan Persaudaraan Muslimah, yang tentu menjadi motivasi untuk terus menggalakkan berbagai

jenis dagangan.

Selain keuntungan dari hasil bazar, aktifitas ibu-ibu yang tergabung dalam berbagai majelis tersebut juga mengumpulkan sumbangan dari para donatur yang bisa dikirim ke rek BSM an. Siswanto ke nomor 7110633259.

“Kita sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu perjuangan membela rakyat Palestina hingga mereka mendapatkan hak mereka menjadi bangsa yang merdeka sebagaimana layaknya bangsa lain,” pungkasnya. (mg1)

SIAK (HR)-Pejabat Inspektorat Kabupaten Siak dituding telah melakukan pemerasan ke desa-desa saat melakukan penyelidikan proyek ADD. Menangapi hal tersebut Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Siak, Faly saat ditanya wartawan (24/1) mengatakan, setelah kita cari info dari wartawan yang menulis berita tersebut dan minta info siapa oknumnya sampai saat ini

oknum wartawan tersebut tidak mau memberikan bukti.

“Jika memang benar, oknum inspektorat yang berbuat sebagaimana yang diberitakannya dan siapa yang diperas dan siapa yang memeras hingga kini oknum wartawan yang membuat isu itu tidak mau memberitahu,” kata Fali saat dihubungi kemarin.

Oleh sebab itu, kata Faly, kalau hal ini memamg benar

adanya, oknum inspektorat yang berbuat, saya sebagai pimpinan inspektorat sangat kecewa dan sangat prihatin terhadap mental dan perbuatan yang melanggar kode etik auditor.

“Kalau memang ada oknum inspektorat yang berbuat hal ini saya minta laporkan saja langsung ke pihak hukum dan tim saber pungli untuk menyelidikinya,” ujarnya.

Karena, kata Fali, sejak dari awal saya memimpin inspektorat selalu mengingatkan hal ini dan mereka seluruh staf dan pemeriksa inspektorat sudah menandatangani fakta integritas.

Ditambah lagi, inspektorat juga termasuk tim saber pungli Kabupaten Siak, maka sebab itu, kita minta lihatkan buktinya biar bisa tindak lanjutinya. (fan)

Beri Bonus bagi Atlet Berprestasi SIAK (HR)-Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi serahkan dan berikan penghargaan dan bonus kepada atlit Kabupaten Siak yang berprestasi yang memperoleh medali pada pekan olahraga Provinsi Riau IX tahun 2017 di Kabupaten Kampar.

Hal tersebut dikatakan Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi usai meresmikan gedung daerah kemarin.

Dia mengatakan, pada Prorprov IX Riau itu Kabupaten Siak turunkan

sebanyak 20 caboryang bertanding, dan berhasil memperoleh mendali di 19 cabang olah raga dan memoeroleh mendali sebanyak 125 mendali.

Mendali yang diperoleh atlit Siak itu adalah 36 medali emas,48 medali perak, 41 medali perunggu.

Dengan meraih medali sebanyak 125 medali itu Kabupaten Siak berada pada posisi ke-4 dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau tahun 2017. (fan)

PENYERAHAN bonus kepada atlit yang berprestasi oleh Bupati Siak di gedung daerah.

Pemilihan Pilgubri, KPU Targetkan 75 Persen Pemilih

KETUA KPU Siak, Agus Salim saat acara.

SIAK (HR)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Siak bertekad untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018. KPU Kabupaten Siak menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75 persen.

Demikian hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Siak, H Agus Salim, SH saat ditanya wartawan melalui telpon selulernya Rabu (24/01).

Kata Agus, pemilu terakhir tahun 2014 ada di angka 58,63 persen. Untuk tahun 2018 ini presesntasenya bisa naik atau ada pada posisi tetap. “Namun demikian kita targetkan meningkat ke angka 75 persen. KPU Siak juga akan menekan angka golongan putih (golput) saat Pilkada,” jelasnya.

Saat Pilkada sebelumnya, sambung Agus, angka golput di Siak mencapai 40 persen lebih. “Ada beberapa

faktor yang membuat masyarakat golput. Kemungkinan dari faktor administrasi, Warga yang pindah tempat tinggal, atau sudah ada yang meninggal dunia.

Hal ini akan terus kita sempurnakan. Sementara untuk faktor politik, itu tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Sementara itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir angka golput pada Pilkada tahun 2018 ini, KPU Siak

terus melakukan sosia lisasi. Salah satunya dengan bimbingan teknis yang diselenggarakan KPU bersama sejumlah masyarakat.

“Ini salah satu instrumen sosialisasi. Dalam kesempatan ini kita juga sekaligus menyampaikan bahwa KPU Siak siap melaksanakan Pilgub 2018 yang berlangsung secara serentak pada 27 Juni 2018 nanti,” kata Agus Salim sambil menutup pembicaraan. (fan)