Harian Umum
SELASA 30 Januari 2018 n
Koran Lokal Terbaik
| 13 Rajab 1439 H
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : No 24/01 Tahun Ke-18
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
=KSPSI SUMBAR BERSIKAP
Mau Dikemanakan Seribuan Karyawan Basko? PADANG (HR)- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar meminta pemerintah daerah tidak diam saja terkait nasib seribuan karyawan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang jadi pihak terdampak eksekusi. Persoalan ini menyangkut hajat orang banyak, bukan hanya antara Basrizal Koto (Basko) dan PT KAI semata. Ketua KSPSI Sumbar Arsukman Edi mengatakan, karena ini sudah
di Indonesia
menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. “Pemerintah daerah dalam hal ini, harus ambil bagian untuk mencarikan solusi yang terbaik dalam perkara Basko dan PT KAI. Ini bukan soal hukumnya, tapi lebih kepada nasib seribuan karyawan mencari nafkah dan menggantungkan hidup di sana,” terang Arsukman Edi, Senin (29/1) malam. Ketua Persatuan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran sebelumnya juga menyesalkan eksekusi. Maulana Yusran menyarankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group— dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya.
Mau ..
=TERSANGKUT DUGAAN KORUPSI BEASISWA UNTUK ASN =MASIH BERSTATUS TAHANAN KOTA
Senin Depan, Mantan Sekda Kuansing Jalani Sidang PEKANBARU (HR)-Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Muharman akan
n Hal. 7
=RUSLI EFFENDI HADIR DI PERESMIAN RSUD
Panwaslu Kasak-kusuk
Datangi Diskes Pekanbaru
menjalankan sidang perdananya di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Senin (5/2) mendatang. Saat ini Muharman bersama Doni Irawan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pernah menjabat Bendahara Pengeluaran Setdakab Kuansing masih dikenai status tahanan kota. Keduanya menjadi tersangka dugaan korupsi beasiswa untuk ASN di lingkungan Pemkab Kuansing. Semuanya ini diketahui dari berkas perkara yang diterima Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing. “Berkas ini diterima, pekan lalu,’ ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, Senin (29/1) kepada Haluan Riau.
Senin ..
n Hal. 7
PEKANBARU,(HR)PEKANBARU,(HR)-Panita Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, kasak-kusuk mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Senin (29/1) siang kemarin. n LAPORAN: AZIZAH RAHMA
Liputan Pekanbaru Persoalannya, disebabkan kehadiran bakal calon Wakil Gubernur Riau, Rusli Effendi yang hadir dalam peresmian RSUD Pekanbaru, di Jalan Garuda Sakti, Jumat (26/1) yang lalu. Saat kedatangannya di Dinas
Kesehatan, Panwaslu menanyakan kepada panitia di Diskes, apakah Rusli Effendi diundang untuk menghadiri peresmian RSUD Pekanbaru, Jumat kemarin. Jika, Rusli Effendi diundang, dalam sangkaan Panwaslu, telah melanggar netralitas ASN.
Panwaslu ..
n Hal. 7
=DUGAAN KORUPSI DI DKP KOTA PEKANBARU
Maiyulis Yahya Tertunduk Dijemput Jaksa HALUAN
RIAU/NUE
KETU A Panwaslu Indra Khalid Nasution saat KETUA diwawancarai wartawan usai mendatangi kantor Diskes Pekanbaru.
PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 05:06
ZUHUR 12:30
ASHAR 15:52
MAGRIB 18:33
ISYA 19:44
PEKANBARU, (HR)- Setelah ditetapkan hukuman 1 tahun penjara, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, Maiyulis Yahya hanya bisa tertunduk saat dijemput Jaksa di rumahnya di Jalan Melur, Nomor 72 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Senin (29/1) kemarin. Eksekusi terhadap Maiyulis Yahya dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/PID SUS/ 2014 tanggal 15 Januari 2015. Mantan Kepala DKP Kota Pekanbaru ini tersandung perkara korupsi dalam proyek Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan di Kota Pekanbaru, tahun anggaran 2009. Dalam putusan Mahkamah Agung ini, selain dikenakan kurungan badan, Maiyulis yang dalam kegiatan itu bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara, dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,8 juta subsidair 1 bulan kurungan. “Atas putusan tersebut, kita (Pidsus Kejari Pekanbaru,red) bersinergi
Maiyulis..
.riaumandiri.co
Haluan Riau
haluan_riau
n Hal. 7
MUHARMAN
=GUBRI AJUKAN TIGA NAMA PJ BUPATI INHIL KE MENDAGRI
Pj Gubernur Sebaiknya dari PNS Kemendagri JAKARTA (HR)- Menghindari terjadinya polemik di dalam penunjukan Penjabat Gubernur, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disarankan mengambil Pj Gubernur ini dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Dalam Negeri bukan dari perwira tinggi polisi atau TNI. Demikian dikatakan Ketua
DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Timur, Senin (29/1). Seperti diketahui, dua perwira tinggi Polri ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau Plt Gubernur di dua provinsi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni
Asops Polri Irjen Pol M Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara. “Untuk menghindari prasangka-prasangka, konflik dan konflik lainnya lebih baik kita
Pj Gubernur ..
n Hal. 7
=PASCA-PENCABUTAN IZIN
DPRD Ingatkan Pemko, Gelper Bukan Hanya Galaxy Game PEKANBARU, (HR)- Setelah mencabut izin gelper Galaxy Game di Jalan Kuantan Raya, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait diingatkan untuk juga menindak gelpergelper lain yang masih marak di Kota Pekanbaru. Selama ini gelper-gelper tersebut, sama sekali tidak tersentuh hukum, sementara operasionalnya nyaris hampir sama dengan gelper Galaxy Game.
DPRD..
n Hal. 7
IL USTRASI penggerebekan gelper. ILUSTRASI
LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579