Haluanriau 2018 02 01

Harian Umum

KAMIS n

Koran Lokal Terbaik

1 Februari 2018 | 15 Rajab 1439 H

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

EDISI : No 26/01 Tahun Ke-18

di Indonesia

HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

=RIBUAN JAMAAH LAKSANAKAN SALAT GERHANA BULAN DI MASJID AN NUR

Mustafa Umar: Gerhana Bulan Bukti Kebesaran Allah PEKNABARU, (HR)-Ribuan umat Muslim, melaksanakan Sholat Gerhana Bulan, di Masjid Raya AnNur, Pekanbaru, Rabu (31/1) malam, tepat pada pukul 20.29 WIB, di saat bulan penuh menampakkan dirinya dan bergerak secara berlahan tertutup bumi.

Ribuan jamaah yang telah hadir sejak pukul 19.30 terlebih dahulu melaksanakan Sholat Jamaah Isya,

termasuk Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, yang berbaur bersama jamaah. Khusuk melaksanakan Sholat Isya yang dilanjutkan dengan Sholat Sunat Gerhana bulan.

Bertindak sebagai imam, ustaz Emrizal Al Hafidz, yang merupakan imam tetap Masjid Raya An Nur. Usai sholat dilanjutkan dengan khutbah gerhana bulan, oleh ustaz

Mustafa Umar, yang juga ustad besar Masjid An Nur. Dalam ceramahnya, Mustafa Umar, mengingatkan kepada ribuan jamaah, bahwa Allah telah menunjukkan kebesarannya, dengan menampakkan gerhana bulan yang kejadiannya tidak bisa dibuat-buat oleh manusia.

“Gerhana bulan ini sebagai bukti kebesaran Allah Su-

bhanahu wa Ta’ala.. Allah telah menciptakan semua yang ada di bumi dan alam semesta. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang ada,” katanya.

“Semua berputar, semua beredar di garis edar masing masing.

Mustafa ..

n Hal. 7

RIBUAN umat muslim melaksanakan Sholat Sunat Gerhana Bulan di Masjid Raya An Nur Pekanbaru.

Foto Inzet Inzet: prosesi penampakan bulan tertutup bumi yang diambil di Tugu Zapin, Pekanbaru.

HALUAN

RIAU/ANDIKA

=PETAHANA TAK BOLEH PAKAI FASILITAS NEGARA =POLDA RIAU BENTUK SATGAS NUSANTARA

Riau Rawan Isu SARA di Medsos JAKART A, (HR)JAKARTA, (HR)-Riau termasuk 12 provinsi dalam kategori tinggi penggunaan media sosial dalam isu Pilkada 2018. Isu yang kerap dimainkan pengguna media sosial ini terkait indentitas SARA. n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru “Dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018, sebanyak 12 provinsi masuk kategori tinggi tingkat penggunaan media sosial dalam menangkap isu-isu terkait pilkada, termasuk terkait isu politik

identitas (SARA),” ujar Abhan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Selain Provinsi Riau, daerah-daerah yang tinggi isu SARA dalam pilkada 2018 diantaranya, Provinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan

KASUS SUAP APBD JAMBI

Riau ..

n Hal. 7

312 PERUSAHAAN NUNGGAK PAJAK AIR PERMUKAAN

Imigrasi: KPK Cegah Zumi Zola ke Luar Negeri JAKARTA (HR)-Gubernur Jambi Zumi Zola dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Zumi tidak akan bisa beranjak ke luar dari Tanah Air hingga 6 bulan ke depan.

“Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama

ZUMI ZOLA Imigrasi ..

Timur, Maluku, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara.

Tidak hanya dalam tingkat provinsi, potensi konten SARA juga terdapat di setiap kota/ kabupaten. Ia mengatakan sebanyak

n Hal. 7

Dewan Ancam Sita Aset Perusahaan PEKANBARU, (HR)DPRD Riau melalui Komisi III yang membidangi masalah pajak dan retribusi, mengancam akan menyita aset perusahaan para wajib pajak yang masih menuggak pajak air permukaan. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby kepada wartawan, Rabu (31/1) kemarin.

“Kita akan panggil, kita berikan waktu kepada perusahaan yang menunggak pajak ini, untuk segera melunasi. Jika, dalam

waktu yang kita berikan, tidak juga membayar, tim yustisi kita akan ke lapangan menyita aset-aset perusahaan tersebut,” ujarnya.

Dewan ..

n Hal. 7

SEKDAPROV Riau, Ahmad Hijazi, usai menerima penghargaan dari Kementerian MenPAN-RB, sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik", dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di Jakarta, Rabu (24/1).

PROVINSI RIAU RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENPAN-RB

Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, kembali mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam bidang pelayanan Satu Pintu dan Penggunaan Sistem IT. Riau nomor dua terbaik se-Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta.

Penghargaan diterima Pemprov Riau, sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Piagam Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh KemenPAN-RB, di Jakarta, Rabu (24/

1) dan diterima oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

“Alhamdulillah, kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, menuai prestasi yang membanggakan dari KemenPANRB, tentunya penghargaan ini merupakan hasil kerja semua pihak, dalam memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Lebih jauh dikatakan Gubri, Pemprov Riau terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong

Penyelenggara..

n Hal. 7

JAKSA CIDUK KORUPTOR PENGADAAN KERAMBA DI DKP RIAU

Tiga Tahun Terpidana Korupsi Masih Berstatus PNS Aktif PEKANBARU, (HR)-Selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi pengadaan keramba di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, ternyata status Donny Gatot Trenggono masih tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara aktif.

Selasa (30/1) malam, Donny diciduk Pidsus Kejari Pekanbaru dibantu Kejati Riau di rumahnya Jalan Anggrek Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru.

“Selepas magrib, sekitar pukul 18.30 WIB, kita melakukan eksekusi terhadap Donny Gatot Trenggono.

PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.

SUBUH 05:06

ZUHUR 12:30

ASHAR 15:52

MAGRIB 18:33

ISYA 19:44

Tiga.. .riaumandiri.co

Haluan Riau

haluan_riau

n Hal. 7

LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579

HALUAN

RIAU/DOD

Donny Gatot Masih PNS Jaksa saat diamankan petugas.

Zona Riau

2

KAMIS 1 Februari 2018

Polda-ImigrasiPantauSmuglerdiBengkalis PEKANBARU (HR) (HR)-Polda Riau dan Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau akan memantau penanganan perkara dugaan perdagangan manusia (smugler) yang diungkap di Bengkalis. Puluhan orang yang berhasil diselamatkan sejatinya akan diselundupkan ke luar negeri.

n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru Pengungkapan perkara dilakukan Polres Bengkalis. Sebanyak 23 perempuan yang ratarata berusia 30 tahun berhasil diselamatkan. Puluhan wanita ditemukan di sebuah Rumah Toko di Desa alapati, Bengkalis, Senin (29/1).

Terkait ini, Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang, mengaku

memberi atensi dengan memerintahkan jajarannya akan mengusut tuntas perkara ini.

“Ini jadi atensi kita, karena ini permasalahan internasional,” ungkap Nandang, Rabu (31/1).

Kepolisian, akan menelusuri modus dugaan perdagangan manusia tersebut lebih lanjut. Polda Riau juga akan membantu penanganan perkara jika dibutuhkan.

“Yang jelas sekarang

apakah korban akan dibawa ke daerah lain atau ke luar negeri.

Nanti akan kita bantu jika dibutuhkan,” pungkas mantan Kapolda Sulawesi Barat itu.

Terpisah, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau, Surya Pranata, mengatakan, pihaknya telah memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dan memantau perkembangan kasus tersebut di Polres Bengkalis.

“Saya sudah perintahkan staf Imigrasi untuk memantau dan berkoordinasi dengan Polres Bengkalis. Polres masih memeriksa mereka,” kata Surya.

Pihaknya, masih menunggu proses pemeriksaan kepolisian sebelum menduga adanya praktik penyelundupan manusia atau smugler dari Indonesia ke negara tetangga, Malaysia. “Kita tunggu dulu hadil pemeriksaan Polres,” pungkasnya.***

TRY OUT I

SMAN 09 Mandau Raih Nilai Terbaik DURI (HR)-Siswa kelas XII SMAN 09 Mandau memperoleh raihan nilai terbaik, meski baru sekali mengikuti try out.

Hal tersebut disampaikan kepala SMAN 09 Mandau, Aspandiar, SPd, kemarin. Try out pertama kali yang diikuti merupakan cara sekolah untuk mengetahui sekaASPANDIAR SPd ligus mengukur serapan materi proses belajar mengajar terhadap siswa/siswi SMAN 09 Mandau.

Mengetahui kemampuan peserta didik Kelas XII sangat penting untuk mencari titik lemah peserta didik. “Setelah mengetahui dilema dan kelemahan cara siswa, guru akan terus dilakukan untuk mengetahui titik mana yang perlu ditingkatkan,” urai Aspandiar SPd. Bahkan, kepala sekolahyang sukses mengantar lulusan masuk perguruan tinggi tahun lalu diberbagai perguruan tinggi, ingin anak didiknya bisa lebih meningkat diterima di berbagai PTN dari tahun sebelumnya. Diakui, keberhasilan siswa tidak dapat berjalan sendiri, tapi tetap melibatkan tenaga didik, termasuk kerja keras orang tua siswa.

“Rajin bukan hal sulit dilakukan namun kesungguhan hati siswa/siswi sangat penting,” ulasnya.

Bahkan Aspandiar berharap kepada orang tua siswa ikut mendorong dan mendukung belajar anaknya. “ Ini dimaksudkan anaknya bisa jadi pemenang di ujian nasional April 2018 nanti,” tukasnya. (dw)

SOSIALISASI Pergub Riau tentang Pelaksanaan Manajemen Resiko Rabu (31/1)

BPKP Apresiasi Pemprov Terapkan Manajemen Risiko PEKANBARU (HR)-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Didik Sadikin mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau menerapkan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP), yang diatur Pergub tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Pemprov Riau.

Demikian disampaikan Didik usai memaparkan SPIP dan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau, Rabu (31/1) di

1. Hin, Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 1243/Limbungan Baru, seluas 155 m2 a/n Hin, di Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. (Harga Limit Rp. 905.200.000,- ; Jaminan Rp. 400.000.000,-) 2. Abadi, dua bidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 4852 dan SHM 4853/Tampan, seluas 1.113 m2 a/n Abadi, di Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. (Harga Limit Rp. 4.837.390.700,- ; Jaminan Rp.2.000.000.000,- )

PEKANBARU (hr)-Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan bantuan pendidikan dan beasiswa anggaran 2017, senilai Rp629

juta kepada 183 mahasiswa Umri. Bantuan diserahkan Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, didampingi Rektor UMRI, Dr

Sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai :

Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Syarat & Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id 2. Calon peserta lelang harus mendaftarkan diri & mengaktifkan akun pada alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan menggunakan soft copy KTP serta memasukkan data NPWP & Nomor Rekening atas nama sendiri.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang Jaminan lelang disetorkan ke Virtual Account (VA) masing - masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran diri dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. c. Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sesuai dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (Bukan Dicicil) d. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet (Open Bidding) dengan Aplikasi Lelang Internet (ALI) yang diakses pada alamat domain : https//www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id /.

4. Peserta lelang wajib melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang sesuai dengan kondisi apa adanya (As Is) 5. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

6. Objek yang akan dilelang dapat ditunda/ dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang apabila ada penyelesaian debitur atau dalam rangka penundaan sesuai ketentuan.

7. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat hubungi PT. Balai Lelang Star 0813-6559-6956 dan KPKNL Pekanbaru,Telp.0761-8415010.

Dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun (1, 3,) khusus Sekretaris (2) wanita, 2. Jujur, ramah, loyal, aktif, dinamis, kreatif dan disiplin (1,2,3,) 3. Minimal lulusan SMA/SMK, DIII, S1 semua jurusan (1,2,3,) 4. Menguasai komputer, minimal Microsoft Office, Microsoft Excel) (1,2,3,) 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh tim (1,2,3,) 6. Mempunyai kendaraan sendiri (1,2,3,) 7. Lebih diutamakan yang berpengalaman di bidangnya (1,2,), khusus pemasaran (3) lebih diutamakan yang berpengalaman Sales Marketing.

PT. Bank Central Asia, Tbk

KPKNL Pekanbaru

sendirinya akan bagus.

"Dengan dasar resiko ini, kita harap Pemprov Riau dapat meningkatkan kehati-hatian. Memberikan warning lebih dini kepada pegawainya. Bahwa semua persoalan dapat dicegah dan dapat diberi peringatan," harapnya.

"Kita ingin pengawasan tidak hanya berujung terhadap temuan yang kemudian laporan keuangannya diperiksa. Tapi bagaimana memberikan solusi, agar kedepan kesalahan sama tidak terulang lagi," tukasnya.(ckc)

Mubarak, Rabu (31/1).

Dikatakan Gubernur, bantuan beasiswa merupakan kepedulian pemerintah di bidang pendi-

dikan. Sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah meningkatkan SDM generasi muda Riau.

Gubri juga berharap pa-

DIBUTUHKAN SEGERA

Yang dilaksanakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 15 Februari 2018 Waktu Penawaran : 09.00 s.d 11.00 Waktu Penetapan : 11.00 WIB Alamat Domain : www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id Tempat Lelang : KPKNL Pekanbaru. Jl.Sudirman No.24

Pekanbaru, 01 Februari 2018 Ttd

nanti. Itu yang disebut manajemen resiko. Ini agar bagaimana resiko tidak muncul di belakang hari menimbulkan permasalahan, yang kemudian membuat tidak baik bagi Pemprov Riau sendiri," sambungnya.

Pihaknya berharap bagaimana seorang pimpinan (Kepala OPD) harus mengajarkan budaya baik dan benar kepada bawahannya. Karena SPIP ini sasarannya terhadap ritmen pengendalian. Kalau ritmenya bagus dan bersih, maka dengan

Gubri Serahkan Beasiswa Mahasiswa UMRI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG INTERNET EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th. 1996, PT. Bank Central Asia ,Tbk. Pekanbaru akan melakukan lelang hak tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star Terhadap Debitur :

kantor Gubernur Riau.

"Kita apresiasi komitmen gubernur Riau membuat manajemen resiko sesuai dengan pemenuhan dan pencapaian SPIP yang diatur dalam Pergub. Ini penting, kita ingin agar ke depan pengawasan yang dilakukan tidak hanya temuan-temuan saja dan berakhir pada penangkapan. Itu jangan sampai terjadi.

Tapi ke depan bagaimana lebih ke pengendalian," ujarnya.

"Kita harus berpikir nanti bagaimana, bukan bagaimana

1. STAFF ACOUNTING 2. SEKRETARIS 3. PEMASARAN

Kirimkan atau antar lamaran Anda ke :

Jl. Tuanku Tambusai No. 7 (Gedung Haluan Riau) Pekanbaru 28282 Riau Up. HRD HP 0821 7222 5899

da generasi muda, khususnya mahasiswa bisa ikut memberikan kontribusi bagi daerah. Dengan adanya prestasi dan kulitas, tentu akan banyak dunia usaha juga pasti akan berebut untuk mempekerjakan mereka kelak.

Sementara, Rektor Umri Mubarak menyampaikan bahwa bantuan yang diterima diharapkan bukanlah yang pertama dan terus berkelanjutan.

“Kita berterimakasih kepada Pemprov Riau, karena rutin memberikan beasiswa.

Khusus tahun 2018 ini, Umri mulai merancang pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu dalam membayar uang SPP. Kalau di kampus lain, beasiswa lebih ditentukan nilai akademik, namun Umri cenderung menekankan kondisi ekonomi mahasiswa.

“Kami ingin ikut mengentaskan kemiskinan, dengan memperhatikan perkembangan akademik,” ungkap Mubarak.(nie)

Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Telepon: (0761) 8401800

HOTEL

HOTEL

BINTANG LIMA - Restaurant - Meeting Room - Cafe Jl. Tenku Umar No. 18 A-B Pekanbaru - Riau.

Telp (0761) 24115. Fax (0761)34203. email: hotel.bintanglima@yahoo.co.id

AKASIA Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau Pekanbaru 28292, Riau Telp. 0761-860988, Fax.0761-860999

Jl. Samratulangi No. 45 Pekanbaru Telp.

(0761) 32080, 33461 Fax. (0761) 31870

Gedung Plaza The Central Lantai 3 Jl. Ahmad Yani No. 43 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7870 200 Fax. 0761-78702001 www.ameerahotelpekanbaru.com

Jl. Kuantan Raya No.120 Telp. (0761) 46883 - 46884 Fax . (0761) 46884 Pekanbaru

LIDO Jl. Nangka No. 124 A - B Telp. +62 761 21288 Pekanbaru - Riau

Jl. Sudirman No. 419B Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 862 872

HOME STAY Taman Sari Syariah Room Fasilitas: - Bed, AC, TV LED - Kamar mandi di dalam - Shower - Free Wi-fi 24 jam

Promo Rp. 100. 000,semua type kamar Homestay a (Airport 5 menit sampai) Jl. Arifin Achmad No.8 Pekanbaru Telp. 0761 - 857007 Fax. 0761 - 856667 email : reenhotel12@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Taman Sari No. 35 Pekanbaru Telp. (0761) 853249 HP. 0812 7609 485

R.M P ANT AI P AUH PANT ANTAI PA RUMAH MAKAN KHAS PARIAMAN SPESIFIK GULAI KEPALA IKAN KAKAP Jl. Arifin Achmad, Pekanbaru HP 0823 8823 5700, 0852 7106 4836

Riau Bisnis

KAMIS 1 Februari 2018

3

Kisah Rahasia di Balik Nama Perusahaan Teknologi Terkenal Dunia JAKART A (HR) JAKARTA (HR)-Pernahkah terlintas di benak kamu tentang bagaimana perusahaan besar seperti Microsoft, Facebook, Google, dan lainnya mendapatkan nama mereka?

Kini, mereka sukses merajai dunia di bidang masingma s i n g . S o a l p o p u l a r i t a s , tentu sudah tak perlu diragukan lagi.

Namun tahukah kamu bahwa sebetulnya ada ‘rahasia’ tersembunyi di balik sejarah nama-nama mereka?

Kenapa Mark Zuckerberg menamakan media sosial besutannya Facebook? Kenapa mendiang Steve Jobs menamakan perusahaannya Apple?

Mengapa nama-nama ini dipilih?

Tanpa panjang lebar, berikut adalah sejarah nama-nama perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil Tekno Liputan6.com rangkum dari

berbagai sumber.

1. Microsoft Siapa sih yang tidak kenal dengan nama Microsoft? Meski saat ini dikenal seantero warga di dunia, pada 1975 perusahaan rintisan Bill Gates dan Paul Allen ini sama sekali tidak populer.

Didirikan pada April 1975, nama Microsoft merupakan gabungan nama dari “microprocessor” dan “software”. Mereka pertama kali menciptakan software untuk Altair 8800 Micro Instrumentation and Telemetry (MITS).

Pada 1977, perusahaan membuka kantor internasional pertamanya di Jepang dengan nama ASCII Microsoft, dan

akhirnya bergabung menjadi Microsoft Inc dengan basis operasi perusahaan di Washington.

2. Facebook Sangat sulit untuk membayangkan banyak orang yang masih tidak mengetahui kenapa Mark Zuckerberg menamakan platform media sosial buatannya Facebook.

Berawal dari nama “the Facebook”, platform tersebut awalnya merupakan sebuah situs jejaring sosial terinspirasi dari buku panduan tahunan di Harvard yang didistribusikan kepada mahasiswa baru.

Di dalam buku, terdapat berbagai informasi tentang data diri staf dan mahasiswa yang kulih di kampus ternama di Amerika Serikat tersebut.

Diluncurkan pada 2004, Mark Zuckerberg awalnya membuat situs Facebook hanya ditujukan untuk digunakan oleh mahasiswa Harvard, namun

Cara Mengecek Suzuki GSX-R150 yang Kena Recall

JAKARTA (HR)-PT Suzuki Indomobil Sales menggelar program Suzuki Product Quality Update.

Ini merupakan bentuk kampanye atas penarikan kendaraan roda duanya dari konsumen atau biasa disebut recall. Seperti diketahui, belakangan ini tengah marak dikabarkan mengenai recall motor sport fairing andalan mereka yakni GSX-R150.

Suzuki meminta konsumen untuk segera melakukan pengecekan ke bengkel resmi untuk dilakukan penggantian komponen. Jangan khawatir, penggantian komponen motor keluaran 2017 ini tak dipungut biaya alias gratis.

Selain ke bengkel, pemilik GSX-R150 bisa langsung cek dengan memasukkan nomor rangka kendaraan ke website suzuki.co.id, untuk mengetahui apakah termasuk dalam list pemeriksaan atau tidak.

Berikut bunyi pengumuman di website resmi Suzuki Indomobil Sales: “Product Announcement”

SUZUKI GSX-R150 “Pelanggan Setia Suzuki. Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu menggunaan produk Suzuki sebagai pilihan bekendara.”

PT Suzuki Indomobil Sales, sebagai produsen dan distributor kendaraan mobil, motor dan outboard motor merk Suzuki di Indonesia, selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan setia Suzuki.

Untuk meningkatkan kenyamanan berkendara Bapak/Ibu, serta sebagai tanggung jawab dan proses evaluasi berkelanjutan terhadap produk mo-

bil Suzuki, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bapak/ Ibu, dan akan dilakukan perbaikan dan/atau penggantian part bila diperlukan.

Pada program Suzuki Product Quality Update ini, pelanggan dapat melakukan pengecekan atas kendaraannya apakah termasuk dalam list pemeriksaan atau tidak, dengan memasukan 17 digit Nomor Rangka kendaraan.

PT. Suzuki Indomobil Sales beserta Bengkel Resmi Suzuki, akan melakukan program perbaikan dan/atau pergantian komponen secara gratis. (l6c)

dengan cepat menyebar ke universitas AS lainnya.

Baru pada 2005, Zuckerberg memutuskan untuk menghilangkan kata “the” dan Facebook pun lahir.

3. Sony Bicara perusahaan teknologi tak akan lengkap rasanya bila tidak menyebut perusahaan dari Negeri Matahari ini.

Walau sudah cukup terkenal di telinga, siapa yang menyangka brand “Sony” itu merupakan gabungan kata dari bahasa latin dan bahasa Inggris slang.

Yup, Sony merupakan gabungan kata dari ‘Sonus’, yang berarti suara dan ‘Sonny’, yang artinya pemuda yang baik.

Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Tokyo, Jepang dan didirikan pada 1946 itu memiliki nama yang lain, yakni Tokyo Tsushin Kogyo K.K (Tokyo Telecommunications Engineering Corporation), atau biasa disebut Totsuko.

Pada 1947, perusahaan meluncurkan produk pertamanya, yaitu “power megaphone” dan meluncurkan tape recorder pertamanya, ‘Type G’.

Perusahaan baru memutuskan mengganti namanya di 1950an, ketika memutuskan untuk ‘invasi’ ke pasar global.

Berhubung ada merek dagang perusahaan lain yang menggunakan TTK, akhirnya ‘Sony’ pun muncul.

4. Google Perusahaan yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi.

Nama Google berawal dari kesalahan ejaan yang disengaja dari kata aslinya, yakni Googol.

Googol merupakan kata yang mewakili 10^100, atau 1 dikuti oleh 100 titik nol. Apa artinya? Pendiri awal Google, Sergey Brin dan Larry Page, hanya ingin menyampaikan sebesar apa data yang bakal mereka sajikan di layanan besutan mereka.

Diketahui, perusahaan baru mendaftarkan domain Google pada September 1997. Uniknya, tidak semua orang mengetahui nama mesin pencarian Google

yang digunakan saat ini awalnya bernama ‘BackRub’.

Pada 2004, pewaris Edward Kasner, matematikawan yang mempopulerkan kata Googol di dalam buku terbitan 1940 yang berjudul Mathematics and the Imagination, kabarnya sempat menggugat Google atas namanya.

5. Apple Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, siapa yang bakal menyangka nama ‘Apple’ muncul dari mulut mendiang Steves Jobs dengan mudahnya.

Ya, dalam salah satu sesi wawancara dengan salah satu media, Jobs menjawab pertanyaan awal mula terbentuknya perusahaan dan namanya.

Jobs menjawab, “Sebagian karena saya sangat menyukai Apel dan sebagian lagi karena kata ‘Apple’ berada lebih awal daripada Atari di dalam buku telepon, dan saya dulu pernah bekerja di Atari.”

Baru pada 2007, Jobs memutuskan untuk menanggalkan kata ‘Computer’ dari nama perusahaannya, dan jadilah Apple seperti saat ini. (l6c)

Google Resmi Akuisisi HTC Senilai Rp 14,7 Triliun SAN FRANCISNCO-Google akhirnya resmi mengumumkan telah merampungkan tahap akuisisi terhadap HTC. Lebih tepatnya, raksasa teknologi asal Negeri Paman Sam tersebut membeli divisi smartphone HTC. Tercatat, kesepakatan akuisisi antara kedua belah pihak ditutup pada angka US$ 1,1 miliar (setara dengan Rp14,7 triliun).

Setelah akuisisi berlangsung, sekitar 2.000 teknisi dari divisi smartphone HTC akan bergabung dengan Google. Tak cuma itu, Google juga akan mengantongi lisensi noneksklusif Properti Intelektual dari vendor smartphone asal Taiwan tersebut.

“Kami bangga akhirnya telah menyepakati akuisisi HTC. Dengan demikian, kami menyambut tim (teknisi) HTC untuk bergabung dan bekerja serta berinovasi dengan perangkat terbaru yang akan meluncur di tahuntahun berikutnya,” kata Rick Osterloh, Senior VP

Hardware Google.

Osterloh juga memuji kepiawaian HTC dalam bisnis smartphone-nya.

Menurutnya, bergabungnya divisi smartphone HTC dengan Google merupakan keputusan yang tepat mengingat HTC adalah salah satu ‘pemain’ andal di industri smartphone.

“HTC adalah pionir dan inovator teknologi perangkat mobile. Mereka pertama kali memboyong smartphone 3G pertama pada 2005, lalu membawa smartphone layar sentuh pada 2007, dan juga meluncurkan smartphone unibody berbalut material metal utuh pada 2013,” lanjutnya.

Untuk Nexus 6, Google bekerjasama dengan anak perusahaan mereka, Motorola. Sementara Nexus 9 diserahkan pada HTC. Google sendiri sudah memasuki negosiasi tahap akhir untuk membeli divisi smartphone HTC pada September 2017.

Waktu itu, perusahaan yang digawangi Sundar Pichai tersebut sedang

TERICK Osterloh, Senior VP Hardware Google (kiri) mengumumkan proses akuisisi HTC dengan perwakilan HTC (kanan). mempertimbangkan dua pilihan terkait akuisisi.

Pilihan pertama adalah menjadi mitra bisnis strategis untuk HTC, sedangkan pilihan kedua adalah membeli divisi smartphone HTC secara sepenuhnya.

Namun demikian, akuisisi Google terhadap divisi smartphone HTC tidak akan melibatkan divisi bisnis perangkat Virtual Reality (VR) HTC. Sebab, divisi tersebut masih memiliki pangsa pasar

yang kuat karena perangkat HTC Vive diklaim laris.

Akuisisi Google terhadap HTC sebetulnya bukan kabar yang mengejutkan, mengingat Google memang pernah bekerjasama dengan HTC membesut smartphone Nexus.

HTC pun turut andil membesut duo smartphone Pixel yang dirilis pada 2016, dan juga akan menggarap Pixel 2 yang bakal meluncur pada akhir 2017. (l6c)

Jeep Wrangler Bakal Disuntik Mati TOLEDO (HR)-Masih ingin memiliki Jeep Wrangler generasi sekarang?

Anda masih bisa, tapi sebaiknya Anda harus bergerak lebih cepat, sebelum produksinya dihentikan sepenuhnya.

Dilansir Carscoops, Selasa (30/1), perusahaan induk Jeep, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) akan menghentikan produksi Jeep Wrangler generasi JK di Toledo, Ohio, Amerika Serikat, pada 7 April 2018 mendatang.

Hal ini dilakukan karena FCA Toledo Assembly Complex akan menghadirkan mobil generasi terbaru berkode JL. Oleh karena itu, April mendatang jalur perakitan lama akan ditutup dan diperbaiki untuk membangun pikap Wrangler baru yang akan diluncurkan tahun depan.

Informasi tersebut dikumpulkan dari dokumen yang diajukan ke negara bagian di bawah Undangundang Penyesuaian Pekerja dan Uji Ulang Kembali oleh Hyundai Mobis di

Amerika Utara. Pemasok (salah satu yang terbesar di dunia) produsen sasis Wrangler JK untuk perakitan akhir di pabrik Toledo.

Produksi Wrangler baru ini berkembang hingga 60.000 unit menjadi sekitar 300.000 unit per tahun. Jeep Wrangler tahun lalu terjual lebih dari 190.000 unit Wrangler di Amerika Serikat saja. Ini menjadikannya model kedua yang paling populer dalam jajarannya setelah Grand Cherokee (240k).

Jeep generasi terbaru yang digadang-gadang sebagai JL akan memulai debutnya pada Los Angeles Auto Show. Sebelum model tersebut diperkenalkan, tidak ada salahnya mengingat kembali sejarah panjang Jeep di dunia.

Dilansir Autoevolution, semua berawal dari pendahulunya. Jika Anda melihat Jeep tahun 1945, maka Anda akan menyadari ikatan kuat Jeep dari masa ke masa. Ikatan kuat tersebut terlihat dari garis desain yang memiliki ciri

khas tersendiri, sehingga semua model dari tahun berapa pun dapat dikenal sebagai sebuah Jeep.

Video yang diunggah oleh Donut Media memperlihatkan model-model yang penting. Seperti Willys CJ2a lansiran 1945 yang pertama kalinya mengadopsi desain gril 7 slot, dan di tahun yang sama nama “Jeep” didaftarkan sebagai sebuah merek.

Jeep sendiri merupakan salah satu merek yang cukup sukses, dan Jeep menjadi senjata andalan yang dimiliki oleh FCA. Meluncurkan produk baru dengan menjaga tradisi membuatnya tidak meninggalkan esensi dari sebuah Jeep.

Di Indonesia sendiri, mobil Jeep cukup populer dan digemari di kalangan pencinta off-road. Ketangguhan serta wajahnya yang maskulin menjadikannya sebagai pilihan untuk tunggangan seharihari, atau dimodifikasi untuk keperluan ber-petualang.

Jika berbicara Jeep,

bagi pecinta otomotif pasti tidak bisa memisahkannya dengan mobil 4x4 yang kuat. Hal tersebut tentu tidak salah, pasalnya mobil asal Amerika Serikat ini memang terkenal sebagai kendaraan tangguh, bahkan mulai dari Perang Dunia II. Di era Perang Dunia kedua, siapa yang tidak mengetahui Jeep Willys.

Ya, mobil ini memang menjadi simbol perang dunia kedua, dan diciptakan pertama kali pada 1941. Mobil ini dirancang oleh Karl Probst di bawah kontrak American Ban-

tam Company.

Menilik sejarah, Jeep Willys merupakan mobil pertama Jeep khusus atas permintaan pemerintah Amerika Serikat sebagai kendaraan tempur pada Perang Dunia II. Angkatan Darat AS memang memesan kendaraan tempur ringan pengganti Ford Model T pada Juli 1940. Mobil ini diharuskan memiliki

spesifikasi daya angkut 272 kilogram, ground clearance kurang dari 914 milimeter, bobotnya 590 kilogram dengan sistem penggerak empat roda.

Akhirnya, Jeep Willys mulai diproduksi pada 20 Mei 1942 oleh Ford Motor Company. Dan yang terbanyak oleh Willys-Overland dari Toledo, Ohio karena pihak ABC kesulitan memenuhi jumlah

JEEP Wrangler JK akan dihentikan produksinya April mendatang.

produksi yang diminta AS. Willys mengusung mesin M38A1 empat silinder 60 Tk dengan transmisi manual tiga percepatan, dan dua percepatan transfercase belakang.

Dari sekian banyak Willys produksi awal, ada satu unit yang tersisa yang punya kedekatan dengan panglima perang saat itu. (l6c)

4

Gagasan

ISSN

KAMIS 1 Februari 2018

qTAJUK

HALUAN

Bukan Tanggung Jawab Satgas Nusantara Saja

MEDIA GROUP

DITERBITKAN SEJAK : 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

PEMIMPIN UMUM

H Basrizal Koto CEO/DIREKTUR UTAMA

Zico Mardian Utama WAKIL PEMIMPIN UMUM

Sofialdi PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Doni Rahim PEMIMPIN PERUSAHAAN

Irman Sasrianto

KETUA Bawaslu Abhan mengatakan 12 provinsi masuk dalam kategori tinggi penggunaan media sosial (medsos) dalam isu DONI RAHIM P i l k a d a Pemimpin Redaksi 2018. Isu Pilkada ini berkaitan dengan politik identitas SARA. Riau termasuk dalam 12 provinsi tersebut.

Tidak hanya dalam tingkat provinsi, potensi konten SARA juga terdapat di setiap kota/kabupaten. Ia mengatakan sebanyak 38 daerah masuk dalam kategori rawan tingkat tinggi, sedangkan 63 daerah masuk dalam kategori sedang.

Abhan mengatakan daerah berpotensi rawan penggunaan media sosial ini telah dimasukkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu.

Guna menangkal isu SARA di medsos, Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Pembentukan satgas ini untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada pada tahun 2018, terutama terkait isu-isu provokatif dan (SARA).

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo menjelaskan pembentukan satgas ini sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Di mana untuk Provinsi Riau, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno ditunjuk sebagai Kepala Satgas dan penanggung jawab adalah Kapolda Riau Irjen Pol Nandang.

Polda sendiri telah melakukan pemetaan ( mapping ) terhadap potensi kerawanan Pilkada dengan menggunakan medsos.

Selain upaya pencegahan, Satgas Nusantara juga akan melakukan upaya penindakan, khususnya terkait masalah kampanye hitam dan politik uang.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Nusantara juga nantinya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pesta demokrasi lima tahunan.

Upaya pemetaan dan pembentukan Satgas Nusantara di atas patut kita beri apresiasi. Paling tidak dapat mengurangi sebagian kekhawatiran kita akan terjadinya konflik pada Pilgubri maupun Pilbup yang juga berlangsung di Kabupaten Indragiri Hilir. Tinggal lagi kita juga berharap kesadaran masyarakat kita, terkhusus pihak-pihak peserta kontestasi Pilgubri untuk sama-sama menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada dengan mengacu pada semangat fairness, siap menang dan siap kalah, berjiwa besar dan menjadi tauladan untuk satu sama lainnya. Peserta Pilgubri bersama tim sukses maupun tim bayangannya harus

menjunjung tinggi sikap ini. Jangan justru menjadi pihak-pihak yang memprovokasi.

Bersainglah secara sehat. Kepada masyarakat umum, juga diimbau hal yang sama.

Pilihan boleh berbeda, tapi jadilah pemilih yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadilah simpatisan teladan. Jika ingin jagoannya menang, ya lakukan sesuai aturan. KPU dan Bawaslu, Panwaslu juga diharapkan bekerja profesional. Maksimalkan upaya pencegahan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Meski Satgas Nusantara telah terbentuk, tapi tidak bisa pula sepenuhnya kita serahkan beban pengawasan ini kepada mereka, tanpa ada keikutsertaan seluruh elemen masyarakat. Karena itu sangat tepat langkah pencegahan yang akan dilakukan Satgas dengan melakukan komunikasi dan menghidupkan forum diskusi yang melibatkan banyak unsur. Sehingga semuanya akan merasa sama-sama bertanggung jawab menciptakan Pilkada yang sehat dan jurdil.***

REDAKTUR PELAKSANA

Ridha M Haztil Direktur Haluan Media Group: H. Desfandri Majid. Direktur Umum dan Pengawasan Aset: Burhani Muchtar. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, Doni Rahim, Mohammad Moralis. Ombudsman: H. Hendri Mulya, SH. Penasehat Hukum: Alhendri Tanjung, SH, MH. Redaktur: Edwar Pasaribu, Fatmi Agustin, Edhar Darlis, Erma Sri Melyati. Sekretaris Redaksi: Netu Okta Fera Staf Redaksi: Nurmadi, Renny Rahayu, Dodi Ferdian, Suherman, Nandra Piliang, Herman Jhoni, Supendi, Abdussalam, Sugianto, Andika (Fotografer).

Manajer Pracetak/Produksi: Zul Pramana S. Wk. Manajer Pracetak : Muharmi. Manajer TI & Web: Budhy Prasetyo. Wk. Manajer IT/Website/Online: Ivan Ihromi. Kepala Desain Grafis/Iklan: Alwin Hasan.

Kepala Perwakilan Daerah: Bengkalis/Meranti: Usman Malik, Inhu: Eka Buana Putra. Rokan Hulu: Agustian. Pelalawan:.

Inhil: Ramli Agus. Kuansing: Hendra Wandi. Kampar: Ari Amrizal. Rokan Hilir: -. Siak: Effendi. Dumai: Parno Sali. Duri: Dewi. Jakarta: Surya Irawan.

Sumatera Barat: Ismet Fanani.

Kepulauan Riau: Andi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Sabin Hartati (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa (Kuala Lumpur, Malaysia), Azim Muhammad Noer, Djumadi Ali (Singapura). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282.

REDAKSI menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, surat pembaca, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto.

Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

Manajer Pengembangan dan Promosi: Jefri Zein, Manajer Iklan: Alexander. Staf Iklan: Liza Fauziah.

Account Executive: Alimudin, Nursadik. Manajer Sirkulasi: Sahfari, Staf Sirkulasi: Agus Salim Harahap. Manager HRD/Umum Agus Salim Siregar. Staf Keuangan: Widya Ayuni, Jon Pendri. Staf Penagihan: Hendrik, Iklan & Sirkulasi: Hp 081275341055, 0813 65574027, 082380808035.

Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp. (021) 31614723161056. Faks. (021) 3153878 dan 3915790.

Penerbit: PT MHR - Terdaftar sebagai anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/ 2002. Manajer Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius (Koordinator), Junaidi Koto, Rudi, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wido, Hendra Saputro. Dicetak oleh PT IKMR. Alamat Percetakan/Redaksi: Gedung Riau Pers, Jalan Tuanku Tambusai No 7 Pekanbaru, Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TARIF IKLAN Full Colour Rp.40.000,-/mmk Black White Rp.25.000,-/mmk Halaman SatuRp.60.000,-/mmk Advertorial Rp.50.000,-/mmk Pengumuman Rp.20.000,-/mmk Iklan Kreatif Rp.60.000,-/mmk Bundling halaman satu Rp.80.000,-/mmk Bundling halaman dalam BW Rp.40.000,-/mmk Bundling halaman dalam FC Rp.60.000,-/mmk

Menyoal Jenderal Polisi (Aktif) Jadi Plt Gubernur

W

ACANA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk polisi menjadi Plt Gubernur di Jabar dan Sumut menuai polemik publik. Bagi yang pro melihat kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang sah-sah saja, terlebih karena alasan keamanan.

Namun bagi yang kontra, kebijakan ini dipandang melanggar undangundang, mencederai reformasi, serta sarat dengan muatan politis.

Publik sejatinya sudah mafhum dan mengerti sekali, bahwa jabatan gubernur adalah jabatan politik, dan untuk mendudukinya diperlukan serangkaian syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Termasuk juga untuk menjadi penjabat, atau pelaksana tugas (Plt) gubernur. Tapi kini, Mendagri seakan ingin “mengjungkirbalikkan” paham publik tersebut dengan wacana kebijakan yang tidak lazim. Yakni akan menunjuk Irjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Baratdan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

Rencana Mendagri tersebut, sesungguhnya merupakan pertaruhan besar dalam alam demokrasi negeri ini. Bukankah negeri ini telah banyak belajar dari dwifungsi ABRI yang kala itu polisi masuk di dalamnya. Negeri ini telah sepakat membagi tugas masing-masing institusi negara, agar roda demokrasi berjalan adil dan netral. Jabatan politik harus diisi oleh orang-orang sipil, dan kalaupun polisi

OLEH : SUHARDI ingin menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya sebagai polisi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28, bahwa anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar polisi harus mengundurkan diri, atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Oleh karena itu wacana yang akan dilakukan Mendagri ini sesungguhnya sangat layak dipertanyaan publik, dan berharap tidak menjadi kenyataan. Setidaknya ada beberapa alasan yang harus disadari dan dipikirkan kembali oleh Mendagri.

Pertama, pilgub Jabar dan Sumut adalah pilkada yang paling dinanti dan dicermati publik disamping Jateng dan Jatim. Mengingat dua wilayah ini, peta pertarungannya selalu sengit. Dan realitas politiknya, selama dua periode kepemimpinan, gubernurnya bukan berasal dari partai penguasa. Oleh karena itu menempatkan jenderal polisi dalam jabatan Plt gubernur di kedua-dua wilayah ini, dapat dibaca publik sebagai langkah politik. Padahal pemerintah seharusnya menjadikan pilkada sebagai ajang kontestasi untuk unjuk visi, misi, dan raihan prestasi.

Bukan malah menodainya dengan

kebijakan-kebijakan yang sarat kontroversi.

Kedua, menjadikan alasan keamanan disebabkan dua wilayah ini rawan, sesungguhnya dapat dilihat sebagai nalar sesat kebijakan. Bukankah menjaga keamanan dalam negeri adalah domain kepolisian. Menunjuk Plt gubernur dari polisi akan membuat kepolisian tidak fokus dalam menjalankan tugasnya. Sebab di satu sisi ia penjabat politik, disisi lain ia penegak hukum yang terikat dengan peraturan. Bukankah lebih bijak, pemerintah mendorong polisi untuk lebih fokus dalam menjalankan tugas keamanan di dua tempat tersebut.

Ketiga, alasan netralitas. Publik

sememangnya merindukan pejabat publik duduk dalam posisi yang tidak terbelah bagi dalam pilkada. Namun menunjuk polisi sebagai PLt agar netralitas itu tercipta, tidaklah berpijak dalam alam kesadaran publik. Malahan menunjuk polisi akan melahirkan kecurigaan, dan impian pemerintahan yang netral akan buyar di tengah jalan, karena pikiran publik sudah dipenuhi dengan kecurigaankecurigaan akibat kebijakan yang dipandang sudah tidak netral.

Keempat, menilai pejabat daerah seperti Sekretaris Daerah yang akan ditunjuk nanti dapat berlaku tidak netral, sesungguhnya pun bukan alasan yang memiliki pijakan yang kuat. Bukankah dalam Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan terang menyatakan, bahwa jabatan Plt atau Pj Gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya. Pimpinan tinggi madya ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan. Dan terkait pejabat yang tidak netral sudah ada lembaga pengaws yang ditunjuk oleh negara, yakni Bawaslu. Demikian juga dengan alasan kekurangan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, bisa menunjuk pejabat dikementerian yang lain, yang menurut penulis, masih banyak yang memiliki

Pilkada, kenapa Harus Mahal?

P

ILKADA serentak adalah salah satu cara untuk menghemat anggaran Negara dalam pesta demokrasi. Faktanya, apakah memang begitu? Baik itu pilkada ataupun pemilu, pasti menguras dana, dan tidak sedikit tentunya. Dalam demokrasi, adakah yang murah?

Dikutip dari kompas.com. setidaknya, ada lima tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar. Pertama, untuk menarik perhatian public, partai dan bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu membuat baliho hingga melakukan survey. Kedua, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan “mahar”. Partai politik mematok harga masing-masing. Ketiga, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat kampanye merupakan tahapan termahal. Meski politik uang dilarang, masing-masing calon boleh membagi-bagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih dari Rp.25.000. Tahapan yang juga menguras kantong adalah pendanaan saksi saat pemungutan suara. Terakhir, persiapan dan pengawalan sengketa.

Sandiaga mengaku mengeluarkan biaya hingga Rp. 100 miliar dalam pencalonannya bersama Anies Baswedan. Namun dia mengatakan hal tersebut bukan mahar dan merupakan konsekuensi demokrasi di Indonesia (detiknews.com).

Kementrian dalam negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp. 20 hingga Rp. 100 miliar untuk memenangi pilkada (kompas.com).

Tidak hanya proses pemilihan pemimpin, untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam demokrasi pun membutuhkan dana yang besar. tidak ada makan siang gratis dalam demokrasi. Maju dalam pemilu rogoh saku yang dalam, dan menuntut pengembalian modal saat menjabat. Penguasa saat terpilih rentan untuk korupsi dalam rangka mengembalikan modal dan persiapan untuk mempertahankan periode berikutnya. Penguasa dan kekuasaan dalam Demokrasi adalah untuk yang bermodal, bukan untuk Meri’ayah (Mengurus) rakyat dengan baik dan benar.

Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rah-

OLEH : NILAM SARI mat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta banyak mengingat Allah (TQS. Al-Ahzab [33]: 21).

Rasulullah saw. Adalah kepala Negara Islam di Madinah. Beliau banyak memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala daerah. Beliaupun menjelaskan kriteria pemimpin/ pejabat, termasuk tentu kepala daerah. Salah satunya, pemimpin dan pejabat harus dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya. Sabda beliau “jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran.” Seorang arab baduwi berkata, “bagaimana amanah itu disia-siakan?” beliau bersabda, “jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saatsaat kehancuran.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad).

Imam al-Munawi di dalam Faydh al-Qadir menjelaskan, “jika suatu urusan –yakni hukum/pemerintahan yang berkaitan dengan agama seperti khilafah dan yang terkait baik kepemimpinan, peradilan, fatwa, pengajaran, dan yang lainnya- dipercayakan kepada selain ahlinya, yaitu kepada orang yang tidak layak untuk posisi atau tugas itu.”

Rasul SAW. Memperingatkan, jika urusan itu di percayakan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak) maka akan terjadi kerusakan.

Itu berarti menyia-nyiakan amanah.

Abu Musa al-Asy’ari menuturkan, ketika ada orang yang meminta jabatan kepada Rasul SAW. , beliau menolaknya dan beliau menunjuk orang lain. Beliau bersabda ketika itu: Demi Allah, kami tidak mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan tidak pula seorang pun yang berambisi terhadapnya (HR Muslim dan Ibnu Hibban).

Peringatan Rasul SAW itu seharusnya benar-benar disadari oleh umat saat ini. Dipilih bukan berdasarkan kelayakan, keahlian dan keamanahan. Namun di tentukan oleh berapa banyak modal yang dimiliki untuk pencalonan. Jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan itu.

Sebagai kepala Negara, Rasul SAW telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah. Hal yang sama dilakukan oleh Khulafaur

Rasyidin dan telah menjadi ijma’ sahabat. Berdasarkan sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Wali (Gubernur) dan ‘Amil (setingkat Bupati/Wali Kota) ditunjuk dan diangkat oleh Rasul SAW sebagai kepala Negara atau oleh Khalifah sesudah beliau. Jadi, kepala daerah tidak dipilih baik secara langsung oleh rakyat atau pun wakil mereka.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Wali dan ’Amil ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah. Ini merupakan ijma’ sahabat, sebab seluruh sahabat mengetahuinya dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.

Imam al-Mawardi, ulama mazhab Syafii, di dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyah (hlm. 3) menyatakan, “Sungguh Allah yang Mahatinggi kekuasaan-Nya menyuruh umat mengangkat pemimpin untuk menggantikan kenabian, melindungi agama dan mendelegasikan kepada dirinya as-siyasah (pemeliharaan urusan umat) agar pengaturan itu bersumber dari agama yang masyru’, dan agar kalimat menyatu diatas pendapat yang diikuti. Karena itu Imamah (Khalifah) adalah pokok yang menjadi fondasi kokohnya pilar-pilar agama dan teraturnya kemaslahatan-kemaslahatan umat.”

Sebagaimana kepala daerah diangkat oleh kepala Negara, maka pemberhentian mereka juga dilakukan oleh kepala Negara. Para Wali dan ‘Amil bisa diberhentikan baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kedzaliman, ketidakmampuan atau faktor lainnya. Bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan tertentu. Rasul SAW pernah memberhentikan Muadz bin Jamal dari jabatan Wali Yaman tanpa sebab. Khalifah Umar RA juga pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab tertentu.

Dengan itu masyarakat dan pejabat akan pahan bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan biasa dan pemangku jabatan itu bisa diberhentikan kapan saja. Dengan itu pula, jabatan kepala daerah tidak akan diagungkan dan orangpun tidak akan berlomba-lomba untuk jabatan tersebut.

Dengan adanya peraturan seperti ini, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah akan sa-

ngat efektif dan efisien, berbiaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya. Problem politik biaya tinggi – sebagaimana dalam system demokrasi- dengan berbagai dampaknya tidak akan terjadi. Triliunan uang rakyat tidak akan tersedot untuk pemilihan kepala daerah dan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Akuntabilitas pemimpin daerahpun akan terjamin. Karena, pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman, bahkan tanpa kesalahan sekalipun, termasuk demi penyegaran dan peningkatan kinerja. Program pemerintah akan berjalan efektif. keterpaduan dan keharmonisan pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud.

Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka bisa memberikan masu-

kompetensi dan kapasitas, serta kapabilitas untuk menduduki jabatan gubernur.

Menilik dari alasan-alasan yang dikemukan oleh Mendagri, sejatinya tak ubahnya seperti menepuk air di dulang. Hasil tepukan air akan menimpa wajah sendiri. Menarik Polri untuk menduduki jabatan politik dengan alasan keamanan, netralitas, serta menilai pejabat dari sipil berpotensi tidak netral hanyalah serangkaian alasan yang tidak memiliki pijakan argumentasi yang “sahih”.

Pilkada yang aman adalah dambaan setiap insan yang mendiami negeri ini. Tak seorangpun rakyat negeri ini, ingin kontestasi pilkada berada dalam jalur tersulut emosi yang berbuah kerusuhan dan ketidaknyamanan. Dan keamanan itu tidak hanya lahir dan ditentukan oleh masyarakat dan peserta pilkada, tapi juga sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola pertandingan pilkada agar berjalan fair play. Sungguh sangat ironi sekali bila pemerintah ingin menciptakan keamanan dalam pilkada, namun “menyulutnya” dengan melahirkan wacana yang penuh dengan kontroversi.

Semoga negeri ini, kian maju dan cerdas dalam berdemokrasi, bukan semakin menjerat diri agar terperangkap dalam lubang “oligarki” yang dibungkus regulasi yang dicaricari.

Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia. kan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan. Kepala Negara (Khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Pasalnya, jika rakyat dan wakil mereka menampakkan ketidakridhaan atas pemimpin daerah, khalifah harus memberhentikannya. Partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah akan bangkit.

Sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Setiap melangkah, yang ditanya adalah modal. Semua bisa dilakukan asal ada modal. Sehingga semua orang akan berlomba-lomba mencari modal sebanyak-banyaknya. Dalam sistem demokrasi, yang dipilih adalah yang punya modal besar, tanpa pertimbangan apapun.

Semoga kita bisa berbenah dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita secara sempurna.

WalLah a’lam bi ash-shawab.

Mahasiswi Universitas Riau

POKOK PIKIRAN

Formasi CPNS Pemko Tunggu Finalisasi Pimpinan FORMASI Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemko Pekanbaru sudah dalam pemasukan data. Tapi belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahap finalisasi dari pimpinan.

Diantaranya, walikota, Sekda dan Asisten.

Untuk usulan formasi CPNS sudah dilakukan pengentryan,tapi kita menunggu tahap finalisasi dari pimpinan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menandatangani usulan formasi. Sebab, menunggu finalisasi PPK mana tau ada perubahan usulan.

MASRIYAH dari Terkait Surat Menteri PAN-RB, dokumen Plt BKP-SDM Kota penetapan disampaikan ke MenPAN-RB Pekanbaru melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir Januari 2018, Masriyah menyebutkan setelah mendapatkan tandatangan pimpinan siap dikirim. Kemudian dalam surat itu, pimpinan selaku PPK daerah melakukan validasi ulang terhadap kebutuhan pegawai (usul formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Sebab pemerintah punya prioritas terkait formasi CPNS.***

POJOK HALUAN + Pertamina jamin pajak turun harga pertalite turun - Alhamdulillah semoga bener yee. + Formasi CPNS Pemko tunggu finalisasi pimpinan - Makin cepat selesai, makin bagus pak cik..

Hukrim

KAMIS 1 Februari 2018

5

GUNAKAN 8 STNK MOGE PALSU

Hakim Vonis 100 Hari Penjara SIAK (HR)-Pengadilan Negeri Siak telah menggelar sidang perkara pemalsuan surat atau dokumen atas terdakwa Kristiyadi Fajar Gustanto warga Batam, Kepulauan Riau.

Ia didakwa menggunakan surat atau dokumen palsu untuk 8 sepeda motor besar atau yang sering disebut Motor Gede (Moge), dan ditangkap di Pelabuhan Buton, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Dalam persidangan yang diketuai hakim Abdul Kadir yang juga menjabat sebagai Ketua PN Siak, dibantu dua hakim anggota yakni Risca Fajarwati, dan Selo Tantular.

Pada 4 Januari 2018

lalu, telah digelar sidang agenda putusan. Dalam putusan atau vonis yang dijatuhkan majelis hakim bahwa, memvonis terdakwa Fajar selama 3 bulan 10 hari kurungan penjara, barang bukti berupa STNK dimusnahkan, dan barang bukti Moge dikembalikan ke pemilik yang sah.

Humas PN Siak Manata Binsar Tua kepada riauterkini.com di ruang terbuka umum kantor PN Siak, membenarkan sudah

divonisnya terdakwa Fajar dalam perkara 263 KUHP. "Perkara itu sudah di vonis pada persidangan 4 januari 2018 lalu, vonis terdakwa 3 bulan 10 hari.

Untuk barang bukti STNK dimusnahkan, barang bukti sepeda motor dikembalikan ke pemilik yang sah.

Untuk pengembalian sepeda motor, itu jaksa yang bertindak sebagai eksekutornya," terang Binsar.

Selain itu diterangkan Binsar, bahwa dalam perkara tersebut terdakwa Fajar disuruh oleh para pemilik Moge untuk membawa Moge dari Batam ke Buton dan dibawa ke Aceh, karena mereka ingin touring.(rtc/war)

Jailani Pertanyakan Perkembangan Kasusnya PEKANBARU (HR)-Muhammad Jailani Bin Khamis mempertanyakan kelanjutan kasus penipuan yang dilaporkannya ke Polda Riau pada 28 Februari 2017.

Kasus yang kemudian dilimpahkan ke Polresta Pekanbaru itu, hingga saat ini tidak jelas tindaklanjutnya.

“Hampir setahun saya laporkan hingga sekarang belum jelas kelanjutannya.

Berulang kali kami tanyakan ke Polresta dan Kejari namun jawabannya tetap sama, disuruh menunggu,” ujar Jailani didampingi Kuasa Hukumnya, Refi Yulianto SH, Rabu (31/1).

Ia menuturkan, kasus penipuan investasi itu berawal ketika diajak bisnis oleh terlapor inisial UN, alamat terakhir Dusun Merbau desa Salo, Kabu-

paten Kampar. Selanjutnya Jailani yang juga warga Malaysia bersama rekannya Sharabudin tertarik berinvestasi dengan menyerahkan duit hingga Rp 2,4 miliar kepada UN. Bisnis yang ditawarkan UN tersebut yakni agen elpiji 3 Kg. Kepada kedua korban, UN meyakinkan bahwa dia ditunjuk Pertamina sebagai agen elpiji 3 kg untuk wilayah RiauSumbar.

Namun dalam perjalanannya, muncul kecurigaan Jailani terhadap UN. Kecurigaan itu makin menguat ketika Jailani melakukan konfirmasi kepada pihak Pertamina yang menyatakan bahwa tidak benar perusahaan atas nama UN merupakan agen elpiji wilayah Riau-Sumbar.

“Saya kemudian minta kepada terlapor supaya

mengembalikan duit yang diserahkan. Caranya cukup persuasif. Bisa dicicil jika tidak bisa sekaligus semuanya. Namun setiap kali diminta, dia selalu menjanjikan, hingga akhirnya kami laporkan ke Polda Riau,” tutur Jailani.

Refi Yulianto SH menambahkan, pihaknya sudah berulang kali mempertanyakan kasus ini ke Polresta dan Kejari. Pihak Polresta mengklaim berkas UN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dilimpahkan ke Kejari. Sementara pihak Kejari beralasan berkasnya masih di kepolisian.

“Jadi jika seperti ini, tidak jelas perkembangan kasusnya. Makanya kami mendesak aparat penegak hukum transparan terkait kasus klien kami,” kata Refi. (rls/don)

HALUAN

RIAU/RTC

MO TOR gede yang diamankan Polisi dijadikan barang bukti dan dipasang garis Police Line, baru-baru ini.

MOT

LENGKAPI BERKAS PERKARA

Tersangka RTH Tunjuk Ajar Jalani Pemeriksaan PEKANBARU (HR)-Sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara mereka.

Selain itu, pemeriksaan tersebut juga terkai audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tersebut.

"Hari ini (kemarin, red) memang ada pemeriksaan beberapa tersangka RTH (Tunjuk Ajar

Integritas). Lebih dari 8 orang (tersangka) kayaknya yang diperiksa. Selain untuk kepentingan audit PKN, para tersangka kita periksa juga untuk melengkapi berkas perkara," ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Selasa siang.

Pemerikaaan tersebut juga dilakukan terhadap tiga tersangka yang telah ditahan sebelumnya. Diyakini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. "Termasuk tersangka yang sudah kita tahan sebelumnya, besok kita periksa juga," terang mantan Kajari Mukomuko, Bengkulu itu.

Dari 18 tersangka ini, tiga diantaranya sudah dilakukan penahanan setelah diperiksa dalam status tersangkanya itu.

Mereka adalah, yang pertama konsultan pengawas Rinaldi Mugni, Senin (20/11/2017) lalu. Selanjutnya mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Riau dan rekanan Yulia JB (YJB).

Keduanya ditahan, Rabu (29/11/2017).

Terkait 15 tersangka lainnya, Sugeng mengatakan pihaknya belum menjadwalkan untuk melakukan penahanan. "Pemeriksaan masih ber-

lanjut. Jadi belum diputuskan untuk dilakukan tindakan penahanan," pungkasnya.

Penyidikan terhadap dugaan korupsi dilakukan Pidsus Kejati Riau terhadap dua RTH yang ada di Pekanbaru yakni RTH Tunjuk Ajar di Jalan Ahmad Yani yang berdiri di lahan eks Dinas PU Provinsi Riau depan rumah dinas Walikota Pekanbaru dan RTH Puteri Kaca Mayang di Jalan Sudirman.

18 orang tersangka termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno ditetapkan atas penanganan terhadap dugaan korupsi di RTH Tunjuk Ajar.(dod)

BOCAH 9 TAHUN DICABULI

Orang Tua Lapor ke Polresta Pekanbaru PEKANBARU (HR)-Seorang bocah berusia 9 tahun warga salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, sebut saja, LT, dicabuli seorang pemuda berinisial Yu alias Yuda (20), warga setempat.

Kejadian itu kemudian dilaporkan orangtua sang bocah kepada Polresta Pekanbaru, Selasa (30/1) kemarin.

Dari keterangan orang tua korban, saat melaporkan kasus pencabulan tersebut, terungkapnya

kasus ini terjadi pada Senin (29/1) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu korban merasakan sakit dan gatal terus menerus (maaf) pada bagian duburnya (anus).

Curiga melihat anaknya, orang tua korban lalu mengecek langsung dan diketahui itu bukan sakit gatal biasa. Di hadapan orang tuanya, korban bercerita jika dirinya telah dicabuli oleh pelaku Yuda. Orang tua korban yang tak terima anaknya diperlakukan tak seno-

noh, lalu mendatangi Mapolresta Pekanbaru untuk melaporkan kasus pencabulan tersebut.

Kasubag Humas Polresta Pekanbaru Iptu Polius Hendriawan, Rabu (31/1) membenarkan laporan tersebut. "Benar laporannya telah kita terima, korban juga sudah divisum. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut," katanya.

Diungkapkannya, peristiwa pencabulan itu terjadi di areal perke-

bunan sawit yang berlokasi di Jalan Lingkar Danau Buatan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang tak jauh dari rumah korban.

Polius juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anaknya saat berada di luar rumah. "Kita juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih berperan mengawasi anaknya saat bermain di luar rumah, agar terhindar dari para pelaku kejahatan," imbaunya.(ckp/war)

SK

6

KAMIS

R

1 Februari 2018

Juan Mata Teken Kontrak Baru di Manchester United

HALUAN

RIAU/AFP

GELANDANG Arsenal, Henrikh Mkhitaryan berusaha menyundul bola saat bertanding melawan Swansea City di Stadion Liberty, Swansea, Wales, (30/1). Mkhitaryan menjalani debut bersama Arsenal pada menit ke-66 mengantikan Mohamed Elneny.

Arsenal Takluk di Kandang Tim Juru Kunci SWANSEA SW ANSEA (HR) - Arsenal takluk 1-3 dari tim juru kunci, Swansea City, pada pertandingan pekan ke-25 Premier League, kasta teratas Liga Inggris, Selasa (30/1/2018) atau Rabu dini hari WIB. Pada pertandingan di Stadion Liberty itu, Arsenal sempat unggul lewat gol Nacho Monreal pada menit ke-33. Tuan rumah langsung bangkit dan membalas lewat gol Sam Clucas (34', 86) dan Jordan Ayew (61').

Hasil ini juga menjadi noda pada debut Henrik Mkhitaryan. Pemain yang "tukar guling" dengan Alexis Sanchez itu menjalani laga pertamanya berseragam The Gunners sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

Dengan kekalahan ini, Arsenal tertahan di posisi keenam dengan koleksi 42 poin dari 25 laga. Mereka berjarak tiga angka dari

Tottenham Hotspur di posisi kelima yang baru melakoni 24 pertandingan.

Sementara itu, Swansea City untuk sementara naik ke posisi ke-17 dengan merangkum 23 poin.

Namun, posisi The Swans masih bisa digeser oleh Stoke City, Southampton, atau West Bromwich Albion.

Pada laga ini, Arsenal menguasai bola 74 persen berbanding 26 persen.

Namun, Swansea bisa mengimbangi dari sisi agresivitas karena kedua tim sama-sama punya empat tembakan tepat sasaran.

Nacho Monreal membawa Arsenal lebih dulu

unggul pada menit ke-33.

Memanfaatkan umpan Mesut Oezil, bek asal Spanyol tersebut mencocor bola menaklukkan barisan pertahanan tuan rumah.

Namun, Swansea tidak tinggal diam. Alhasil, Sam Clucas langsung menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Pemain bernomor punggung 17 tersebut mencetak gol via kaki kiri menyambut umpan dari Alfie Mawson.

Memasuki babak kedua, Henrikh Mkhitaryan masuk menggantikan Mohamed Elneny. Namun, berselang 1 menit, The Gunners justru tertinggal pada menit ke-61.

Blunder Cech saat membuang bola dimanfaatkan Jordan Ayew untuk membawa Swansea unggul. Kiper asal Republik Ceko tersebut bermaksud melakukan lemparan jauh, tetapi bola justru mengenai kaki

Ayew yang berada di kotak penalti.

Ayew tak menyia-nyiakan peluang dan melepas tembakan jarak dekat.

Skor 2-1 untuk The Swans.

Henrikh Mkhitaryan nyaris membuat gol perdananya untuk Arsenal. Apes bagi pemain asal Armenia itu, dia lebih dulu offside sebelum mengeksekusi umpan Mesut Oezil di kotak penalti melalui tandukan.

Dua pencetak gol Swansea, Sam Clucas dan Jordan Ayew, lagi-lagi jadi mimpi buruk Arsenal pada menit ke-86. mAyew menggiring bola dan melepaskan diri dari kawalan bek Arsenal, Shkodran Mustafi, untuk mengirim umpan di kotak penalti Arsenal.

Sam Clucas tanpa kesalahan menyambar bola dan mencocor dari jarak dekat tanpa terhadang oleh Cech maupun bek Arsenal.(ria/kpc)

Liverpool Tundukkan Swansea City 3-0 HUDDERSFIELD (HR)Liverpool kembali ke trek kemenangan. Setelah alami kekalahan beruntun dari Swansea City dan West Bromwich Albion, Liverpool menang 3-0 atas Huddersfield Town pada pekan ke-25 Premier League - kasta teratas Liga Inggris, Selasa (30/1/ 2018) atau Rabu dini hari WIB. Pada pertandingan di Stadion John Smith's itu, Liverpool menang telak berkat gol Emre Can pada menit ke-26, Roberto Firmino (45'), dan penalti Mohamed Salah (78').

Hasil ini membuat Liverpool menyamai raihan poin Chelsea, 50 angka. Namun, klub asuhan Juergen Klopp itu masih tertahan di posisi ketiga larena kalah selisih gol.

Sementara itu, Huddersfield tertahan di posisi ke-14 dengan 25 poin. Mereka hanya berselisih dua angka di atas zona merah.

Pada pertandingan ini, Liverpool tampil sangat mendominasi hingga memiliki 77 persen penguasaan bola.

The Reds juga memiliki jumlah peluang lebih banyak dengan melepas 14 tembakan yang

MANCHESTER, (HR)Manchester United resmi memperpanjang masa bakti Juan Mata selama satu tahun, Selasa (30/1/ 2018) waktu setempat.

Kontrak baru itu membuat pemain asal Spanyol akan berada di Manchester United hingga 30 Juni 2019.

Mata sebelumnya hanya punya sisa kontrak selama enam bulan bersama The Red Devils.

Namun, performa konsisten yang ditunjukkan gelandang berusia 29 tahun itu membuat pihak klub tak ragu menawarkan perpanjangan kontrak.

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, juga memastikan bahwa Mata merupakan bagian penting dalam skuatnya.

Posisi Mata di tim utama tidak terganggu meski tim yang bermarkas di Old Trafford telah mendatangkan Alexis Sanchez pada bursa transfer Januari 2018.

"Mata pemain yang penting.

Saat saya datang satu setengah tahun

lal u , mereka mengatakan Mata dalam masalah. Sekarang dia mendapatkan perpanjangan kontrak untuk satu tahun.

Mata pemain penting buat sa-

ya, pemain penting buat klub, dan pemain penting buat rekan setim," ujar Mourinho memberikan pujian.

Mata pun bahagia bisa menambah masa baktinya di Manchester United. Dia merasa bisa terus bermain di Manchester United merupakan suatu hal yang istimewa.

"Saya merasa sangat senang dan sangat bangga bisa menjadi bagian dari klub ini.

Saya kira semua yang terikat dengan Manchester United seharusnya merasa istimewa, dan itulah yang saya rasakan," ia menuturkan.

Mata bergabung dengan Manchester United pada 24 Januari 2014.

Sejak saat itu, mantan pemain Valencia ini sudah bermain dalam 172 pertandingan, mencetak 39 gol, d a n mengemas 30 a s sist.(ria/lp6)

Benzema Tak Ingin Tinggalkan Real Madrid MADRID (HR)- Penyerang Real Madrid Karim Benzema masih betah di Santiago Bernabeu.

Benzema tidak berniat pergi pada bursa transfer paruh kedua Januari ini.

Pria Prancis itu sebelumnya santer dikabarkan akan dibuang oleh Madrid awal 2018 ini. Pasalnya kinerja Benzema menurun drastis sehingga membuat gerah presiden klub Florentino Perez.

Don Balon mengklaim Madrid telah mendapat dua tawaran untuk Benzema.

Perez bersedia menerima proporal tersebut. Akan tetapi Benzema menolak untuk meninggalkan Real Madrid.

Benzema masih sangat betah bermain bersama Real Madrid.

Benzema sangat menikm a t i kehidupan di k o t a Madr i d dan berat meninggalkan i b u k o t a Spanyol.

Dengan baru meneken kontrak baru awal musim ini, Benzema merasa tidak ada tekanan bagi dirinya untuk pergi secepatnya. Padahal Benzema akhirakhir ini sering dicemooh oleh fans Madrid.

Pada musim 20172018, ketajaman Benzema sangat mempriha-

tinkan. Eks pemain Olympique Lyon itu baru membuat dua gol di ajang La Liga dari 14 pertandingan.

Secara keseluruhan, Benzema hanya bisa menghasilkan enam gol saja dari 23 laga di musim 2017-2018.

Akibat menurunnya ketajaman Benzema, prestasi Real Madrid juga memprihatinkan musim ini. Tim asuhan Zinedine Zidane terpuruk di posisi empat klasemen Liga Spanyol.

Real Madrid baru mendapat 38 angka dari 20 pertandingan. Mereka tertinggal 19 poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Namun Madrid masih menyisakan satu laga tunda.

Di Copa del Rey, Real Madrid secara memalukan disingkirkan oleh Leganes. Sedangkan di Liga Champions, Real Madrid gagal menjadi juara grup sehingga harus bersua Paris Saint Germain di babak 16 besar.(ria/lp6)

Ini Dia Marcus McGuane, Pemain Akademi Arsenal yang Dibeli Barcelona

HALUAN

JAKARTA (HR)- Barcelona secara resmi mendatangkan pemain muda Arsenal yang berasal dari Inggris, Marcus McGuane pada bursa musim dingin ini. Dia jadi sedikit pemain Inggris yang berseragam Barca.

Nama McGuane terbilang asing buat publik Indonesia.

Berposisi sebagai gelandang, dia bukan pemuda yang menonjol hingga dibicarakan secara luas oleh fans sebagai wonderkid atau calon pemain berbakat.

Pesepakbola 18 tahun itu hanya dua kali merasakan bermain di tim senior The Gunners ketika menghadapi Red Star Belgrade dan BATE Borisov musim ini di ajang Liga Europa.

Menurut Squawka, dia hanya tampil 15 menit secara total di tim senior Arsenal.

RIAU/AFP

MOHAMED Salah saat mencetak gol lewat penalti ke gawang Huddersfield Town pada lanjutan Premier League di John Smith's Stadium, Huddersfield, (30/1/2018).

Liverpool menang 3-0. tujuh di antaranya tepat sasaran.

Sedangkan Huddersfield hanya mampu menciptakan lima peluang dengan satu di antaranya on target.

Pada menit ke-26, Liverpool berhasil unggul melalui sepakan keras gelandang Emre Can. Memanfaatkan bola sapuan pertahanan lawan, Emre Can sukses melepas sepakan keras dari luar kotak penalti dan menggetarkan gawang Huddersfield,

meski bola sempat membentur kaki Philip Billing.

Jelang jeda, Liverpool sukses memperbesar keunggulan melalui sepakan Roberto Firmino pada menit ke45+1. Firmino berhasil memerdayai Lossl melalui sebuah sepakan mendatar dari sudut sempit di sisi kanan pertahanan Huddersfield dan membuat Liverpool unggul 20 pada jeda.

Pada babak kedua, dominasi Liverpool semakin men-

jadi-jadi. The Reds seakan tidak memberikan kesempatan kepada Huddersfield untuk memberikan perlawanan dan membuat Karius seakan menganggur di sepanjang 45 menit kedua.

Pada menit ke-78, Liverpool berhasil memperbesar keunggulan melalui eksekusi penalti Mohamed Salah.

Penalti tersebut didapat Liverpool setelag Billing menjatuhkan Emre Can di area terlarang.(ria/kpc)

Meski begitu, kiprah McGuane di level muda terbilang cukup apik. Dia berada di akademi Arsenal sejak masih bocah yakni 6 tahun. Menjadi kapten ketika di level U-18, dan langganan starter di U-23.

Demikian dikutip dari Squawka.

Barcelona secara mengejutkan mendatangkan sang pemain secara permanen dengan kontrak tiga tahun dan klausul jual mencapai 25 juta euro. Dia direncanakan masuk ke Barcelona B terlebih dahulu, dan menjadi satu-satunya pemain Inggris di Barca B saat ini.

"Mimpi yang menjadi kenyataan. Hari ini saya bergabung dengan tim terbesar di dunia dan akan mulai bekerja.

Sekarang saya siap untuk tantangan dan karier baru," tulis McGuane di akun twitternya.(ria/dtc)

Piala Coppa Italia, Juventus Menang Tipis Atas Atalanta

HALUAN

RIAU/AFP

PEMAIN Juventus melakukan selebrasi usai menang atas Atalanta pada leg pertama semifinal Coppa Italia di Atleti Azzurri d'Italia, Rabu (31/1). Gonzalo Higuain menjadi pahlawan kemenangan Juventus setelah mencetak satu-satunya gol.

BERGAMO (HR)-Juventus menang tipis 1-0 pada semifinal pertama Coppa Italia atas Atalanta di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Selasa (30/1/2018) atau Rabu dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Juventus dilesakkan Gonzalo Higuain pada menit ketiga.

Meski bermain pada laga tandang, Juventus tampil langsung menekan. Penetrasi Gon-

zalo Higuain berhasil mengobrak-abrik area bertahan lawan lalu diselesaikan dengan tendangan kaki kanan keras yang merobek gawang Atalanta.

Tuan rumah punya kesempatan besar untuk menyamakan kedudukan pada menit ke25. Wasit menunjuk titik putih setelah bola terlihat mengenai lengan bek Juventus, Medhi Be-

natia, di kotak terlarang.

Akan tetapi, Papu Gomez yang menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Gianluigi Buffon dengan cermat membaca arah bola dan mengamankan gawangnya.

Pada sisa pertandingan, kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menambah gol.

Namun, skor 1-0 tak berubah

hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan ini menjadi modal Juventus ke final. Pada semifinal kedua, Buffon dkk giliran menjamu Atalanta di Stadion Allianz Turin pada 28 Februari.

Satu semifinal lain mempertemukan AC Milan dan Lazio. Milan akan mejadi tuan rumah pertama di San Siro, Rabu (31/1/2018) atau Kamis dini hari WIB.(ria/kpc)

Sambungan

RABU 31 Januari 2018

7

REVISI PBBKB PERTALITE

Gubri Janji Surati DPRD Riau dengan pihak Pertamina, Gubri mempertanyakan harga dasar BBK di Riau sebesar Rp6.666,67 ditambah dengan pajak PBbKB sebesar 10 persen Rp666,67 dan PPN Rp666,67, dan dibulatkan harga Pertalite di Riau dibulatkan menjadikan Rp8000 perliternya. Sedangkan Provinsi lainnya se Indonesia ratarata harga dasar sebesar Rp6.608,70.

"Jadi mereka lah yang tau hitungan mengapa harga dasar BBK kita yang tinggi dari Provinsi lain.

Saya saja tak begitu mengerti kok bisa hitungannya bisa seperti itu dan pak Pramono nya mengataka harga dasar sama, dengan Provinsi lain. Coba tanyakan lagi langsung ke Perta-

minanya darimana hitunghitungannya," kata Gubri.

Untuk penurunan PBBKB Gubri menjelaskan ia akan berusaha agar pajak tersebut minimal bisa diturunkan 7,5 persen. Kalau memang bisa menjadi 5 persen, ia juga akan mendukung kebijakan tersebut.

Sementara itu, Marketing branch manager Pertamina Sumbar-Riau, Pramono Wibowo, menjelaskan bahwa terkait dengan tingginya harga dasar Pertalite di Riau, tidak lain juga mengikuti pajak yang tinggi di Riau yang mencapai 10 persen.

Harga tersebut membedak daerah lain yang pajak lebih rendah, 5 sampai 7,5 persen.

"Harga jual untuk minyak itu kan banyak komponennya, terasuk pajaknya BBK di daerah. Dan kenyataaanya harga PBBKB di daerah itu berbeda-beda, tentunya berdampak dengan harga dasarnya. Supaya ragam perbedaanya, selisih harga dari PBBKB sebesar Rp200," jelas Pramono.

"Dari tiga kategori PBBKB yang ada di seluruh Indonesia, Riau dan Batam tertinggi mencapai 10 persen, daerah lain 5 sampai 7,5 persen. Provinsi lain harga dasarnya 6.608,70. Kenapa itu di bedakan 200 rupiah, karena nanti jika harganya naik lagi nanti akan disamakan persekmen pajaknya tadi. Jadi perbedaanya itu yang menyebabkan ada perbedaan harga dasar," tambahnya.

Disinggung apakah akan ada penurunan harga dasar Peralite di Riau, dan menyesuaikan dengan Provinsi yang lain. Pramono menjelaskan bahwa tingginya harga dasar akan diikuti dengan PBBKB daerah. Jika PBBKB turun, bisa saja harga dasar dari Pertalite ikut turun disesuaikan dengan pajak yang di tetapkan.

"Tergantung dari PBBPK nya, kalau PBBKB nya sama pasti kita akan seting harga dasarnya sama dengan daerah lain.

Ini kan dihitung dari harga eceran dan dikurangi pajak, tak mungkin kita set-

rapat bersama dengan mereka, dan meminta mereka melunasi tunggakan pajaknya,” katanya.

Terkait kehadiran di undangan rapat nantinya, menurut Suhardiman, siapa pun yang datang dalam rapat, apakah manager atau wakil manager, menurutnya tidak masalah, yang pentung mewakili perusahaan, dan harus bisa mengambil keputusan.

Bahkan menurut Suhardiman, pihaknya bisa me-

lakukan penyitaan aset perusahaan bagi wajib pajak yang memilih menunggak pajak, jika tidak kunjung membayar kewajibannya.

Pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut pada Senin pekan depan.

Tim Yustisi yang akan menyita aset perusahaan penunggak pajak ini, berasal dari Satpol PP, Polda dan PPNS, yang akan bergerak bersama Komisi III, dan akan melakukan upaya paksa kepada perusahaan yang

membangkang, dan mengemplang pajak tersebut.

Ada pun total pajak permukaan air tersebut pada tahun 2017 lalu adalah sekitar Rp30 miliar.

Sedangkan yang tertagih adalah Rp 27 miliar.

“Untuk memaksimalkan ini, perlu kerjasama tim yustisi dan dewan untuk menambah PAD Pemprov Riau.Potensi pajak air permukaan tersebut adalah mencapai Rp 80 miliar,” ulasnya.(ria/ptc)

Nusantara. Satgas ini berguna untuk mengawasi, menindak para pengguna media sosial yang menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan isu SARA. Disebutkan Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tedjo, pembentukan Satgas ini sesuai arahah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Dimana untuk Provinsi Riau, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno Kepala Satgas Nusantara. “Pak Kapolda (Kapolda Riau Irjen Pol Nandang,red) selaku Penanggungjawab,” ujar Guntur kepada Haluan Riau, Rabu (31/1) Kepolisian Daerah Riau, sejauh ini bahkan telah melakukan pendataan, terhadap pengguna media sosial yang menyebarkan berita-berita bohong.

“Dengan menggunakan peralatan elektronik sudah kita mapping, isu-isu yang beredar di media sosial.

Seperti ujaran kebencian, berita-berita saling menjelekkan, menyebarkan berita-berita bohong, komentar di media sosial dengan membawa isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan tujuan provokasi untuk memecah belah,” ujar Kabid Humas Polda

Riau, Kombes Guntur Aryo Tedjo.

Diterangkan Guntur, salah isu yang marak terjadi jelang pelaksanaan Pilkada adalah maraknya isu provokatif di dunia maya. Hal inipun menjadi konsen Satgas Nusantara dalam menjalankan fungsinya dalam upaya pencegahan.

“Ini nantinya akan berada di Subsatgas Manajemen Media. Saya (Kabid Humas Polda Riau,red) sebagai Kasubsatgasnya,” sambung mantan Kapolres Pelalawan itu.

Selain upaya pencegahan, lanjut Guntur itu, Satgas Nusantara juga akan melakukan upaya penindakan, khususnya terkait masalah kampanye hitam dan politik uang. “Itu nantinya akan ditindak Subsatgas Penegakan Hukum di Dit Reskrimsus,” sebutnya.

Mendagri: Petahana tak Boleh Pakai Fasilitas Negara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan petahana yang maju dalam Pilkada serentak 2018, tidak boleh memakai fasilitas negara di dalam berkampanye. Tjahjo juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk netral.

“Berdasarkan kepada

surat Menpan-RB bahwa ASN harus Netral. Termasuk Petahana pun kalau kampanye, kalau sosialisasi tidak boleh menggunakan aset-aset daerah, itu prinsip,” tegasnya.

Tjahjo menyebut Bawaslu sudah memetakan indeks kerawanan pilkada. Kemendagri pun dikatakannya juga sudah memiliki data, termasuk pihak kepolisian.

“Mudah-mudahan bisa bergerak mengarah dan lebih kondusif. Apalagi masyarakat sudah semakin sadar ya,” sebut Tjahjo.

“Suksesnya pilkada itu tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat, tidak ada politik uang.

Harus ada political will semuanya,” tambah dia.

Tjahjo juga mengingatkan semua calon kepala daerah untuk berkampanye dengan baik. Dia berharap para calon lebih mengedepankan sosialisasi program dan gagasan untuk memajukan daerah.

Selain itu politikus PDIP ini berharap warga bisa memilih pemimpin yang amanah.

“Jangan kampanye yang bersifat fitnah. Kita imbau tidak kampanye yang berujar kebencian dan fitnah,” tutup Tjahjo.(ria/dtc/dod)

“Untuk itu janganlah lagi kita lupa dengan Allah, jangan lagi terlalu mementingkan dunia. Terlupa oleh dunia yang telah menipu manusia, yang haus akan harta, kekuasaan, dan popularitas, sehingga lupa menghadap Allah. Ingatlah selalu Allah,” tutup Ustad Mustafa Umar dalam ceramahnya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, usai sholat Gerhana bulan menyampaikan bahwa, ia begitu khusuk dan khidmat mengikuti sholat, dan ceramah ustad Mustafa Umar. Ia juga

mensukuri begitu ramainya jamaah ikut secara berjamaah melaksanakn sholat gerhana bulan.

“Kita mensukuri apa yang telah kita terima. Dan sekarang kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta’ala, diperlihatkannya gerhana bulan kepada kita.

Karena itu kita perlu mensukurinya,” kata Gubri.

“Mari bersama-sama kita mensukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Kita kembali mengintropeksi diri, lebih meningkatkan keimanan. Apa yang kita lihat ini tanda kebesaran

Allah,” tambahnya.

Usai sholat gerhana dan ceramah, ribuan umat muslim mengumandangkan ayat-ayat Al Quran, dan menggema di dalam Masjid Raya An Nur. Secara berlahan masyarakat keluar Masjid, dan melihat keluar ketas langit.

Dimana bulan juga secara berlahan memperlihatkan kembali wujudnya.

Banyak dari jamaah yang juga mengabadikan penampakan bulan yang merupakak ciptaan Allah, dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta’ala.(nur)

n LAPORAN: NURMADI

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)- Merevisi Perda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 10 persen, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berjanji akan menyurati DPRD Riau, untuk bersama-sama membahasnya.

"Pajak Pertalite kalau usulan kita akan membuat surat dan dilengkapi datanya. Tentu kita kirimkan ke DPRD untuk dibahas, bagaimana mekanismenya, itu dewan yang tau. Apakah mereka membuat tim sesuai dengan aturan yang ada di DPR," kata Gubri.

Sementara itu, terkait dengan tingginya harga dasar BBK dari Pertamina bagi Provinsi Riau dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Gubernur mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan dari Pertamina. Dirinya bahkan telah menghubungi Marketing branch manager Pertamina SumbarRiau, Pramono Wibowo.

Dalam pembicaraan

Dewan ...

DALAM catatannya disampaikan Suhardiman Amby, tercatat sebanyak 312 perusahaan wajib pajak air permukaan yang sampai saat ini menunggak pajak. Seharusnya, bagaimanapun perusahaan ini wajib membayar pajak tersebut. Mereka akan terus mendesak dan memaksa perushaan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak air permukaan.

“Kita panggil semua wajib pajak ini, kita akan

n Dari Hal. 1

Riau ...

38 daerah masuk dalam kategori rawan tingkat tinggi, sedangkan sebanyak 63 daerah masuk dalam kategori sedang.

“Di tingkat kabupaten bahkan potensi penggunaan konten SARA hampir marak terjadi di semua daerah. Sebanyak 38 daerah masuk kategori tinggi tingkat penggunaan sosial media untuk isu-isu pilkada di tingkat kabupaten/kota,” kata Abhan.

“Sementara sebagian besar memang masuk kategori sedang sebanyak 63 daerah. Daerah dengan kategori sedang dan tinggi ini termasuk ke kelompok potensial rawan terjadinya ketegangan di sosial media terkait isu-isu pilkada,” sambungnya.

Abhan mengatakan daerah berpotensi rawan penggunaan media sosial ini telah dimasukkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu.

“Hal ini berdasarkan Indeks Kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2018,” jelas Abhan.

Polda Riau Bentuk Satgas Nusantara Sementara itu, untuk mengantisipasi maraknya isu SARA yang dilakukan pengguna media sosial pada pilkada 2018, Polda Riau membentuk Satgas

n Dari Hal. 1

Mustafa ...

SEMUANYA bergerak tanpa ada yang beradu, tentu yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta’ala.. Semua berjalan pada garis edarnya sampai pada masanya akan dihancurkan Allah,” tegas ustad Mustafa Umar.

Ustaz Mustafa kembali menyampaikan kepada jamaah, tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. telah di tampakkanya, dan bagi orang-orang berlimu dan beriman. Salah satunya dengan adanya gerhana bulan, Allah mengingatkan dari tidak ada menjadi ada.

n Dari Hal. 1

ting harga sama, karena bangak koma-komanya.

Tak mungkin harga jual sama sementara PBBKB nya beda," ungkapnya.

Untuk stok BBM di Riau, Pertamina menjamin aman untuk wilayah

Riau. Termasuk BBM jenis premium, walaupun saat ini tingkat pengguna premium masih tinggi dalam rata-rata Nasional yang dibawah 40 persen.

"Jadi tingkat pengguna premium di Riau masih

tinggi 40 persen lebih.

Bila dibandingkan dengan daerah lain, seperti Sumbat sekita 25 persen, begitu juga dengan Sumut dan wilayah Sumatra lainnya di bawah 30 persen," tutupnya.***

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Di pengadilan tingkat pertama, yang bersangkutan divonis selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp110 juta subsidair 1 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (Pekanbaru) dan Mahkamah Agung,” terang Warman.

Diterangkan Warman, Donny Gatot dieksekusi di rumahnya di Jalan Anggrek Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru. Saat dijemput, dia tidak diketahui tidak berada di rumah, dan eksekutor hanya bertemu dengan istrinya.

“Kira minta istrinya untuk menghubungi Donny Gatot. Tidak berapa lama, sekitar setengah jam menunggu, terpidana ini datang dan langsung kita bawa ke kantor (Kejari) Pekanbaru untuk selanjutnya ditahan di Lapas Gobah,” kata Warman.

Warman meyakini, selama ini Donny Gatot masih berstatus sebagai PNS. Hal itu diketahui, saat hendak dieksekusi

Donny Gatot masih mengenakan seragam PNS. “Dia masih di PNS.. Tapi saya tidak tahu dimana.

Karena saat dijemput dia masih pakai pakaian dinas,” imbuhnya.

Dengan telah dieksekusi Donny Gatot, Jaksa mengalihkan perburuannya terhadap dia terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yang sebelumnya juga mendapat keistimewaan sebagai tahanan kota. Mereka adalah Irwansyah Lintang yang merupakan Kuasa Direktur Utama (Dirut) PT Primaboss Mobilindo, dan Kadri Alam selaku Dirut PT Primaboss Mobilindo. Keduanya merupakan rekanan pelaksana pada kegiatan tahun 2008 tersebut.

“Kami mengimbau kepada terpidana lainnya untuk segera menyerahkan diri,” imbau Warman.

Untuk diketahui, Donny Gatot Trenggono merupakan terpidana keempat yang dieksekusi dalam kurang satu minggu terakhir. Tiga terpidana lainnya yang terlebih dahulu telah dijebloskan ke penjara, yaitu Maiyulis Yahya dan Abdul Qohar yang tersangkut korupsi pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru, dan Eka Trisula dalam perkara pemotongan honor pegawai kebersihan di Kantor Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Pekanbaru.(dod)

kemampuan SDM, jarak tempuh masyarakat mendapatkan pelayanan, instrumen peraturan dan juga inovasi yang diterapkan DPM-PTSP Riau,” ujar Eva, Rabu (31/1).

Dijelaskannya, yang terpenting dalam mendapat penghargaan itu, adalah tentang inovasi layanan. Di mana inovasi terbaru yang sudah diterapkan DPMPTSP yaitu tanda tangan secara elektronik.

“Kemudian sistem manajemen kita juga sudah lengkap dan terintegrasi, sehingga pelayanan dengan menggunakan informasi teknologi sangat cepat memproses perizinan masyarakat,” jelasnya.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut diberikan atas amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana KemenPANRB memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pe-

nyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan tujuan sebagai percontohan bagi unit penyelenggaraan publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dilakukan kepada 34 DPMPTSP Provinsi se Indonesia, 72 Kabupaten Kota dan Kementerian/Lembaga dengan menggunakan Instrumen Indeks Pelayanan Publik yang didapat dari Indikator hasil persilangan antara ASPEK, yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, SIPP, Konsultasi dan Pengaduan, dan Inovasi, dengan PRINSIP, yang terdiri dari Keadilan, Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, Berdayaguna dan Aksesibilitas. (adv/nur)

tidak berada di Jambi.

“Saya kurang mengetahui (soal status tersangka),” kata Zumi Zola.

“Saya mendapatkan kabar penggeledahan dari berita media sosial. Tidak (ada di rumah dinas). Saya sedang dinas di Jakarta,” imbuh Zumi.

Sementara itu, KPK menyebutkan segera mengumumkan status hukum Zumi. Status hukum Zumi berkaitan dengan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi.

“Hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan. Sabar,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika ditanya apakah Zumi sudah berstatus tersangka di kantornya.

Sebelumnya, Zumi juga sempat diperiksa KPK pada 5 Januari 2018 sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, yang meru-

pakan Asisten Daerah III Pemprov Jambi, dalam kasus dugaan suap ‘duit ketok’ APBD Jambi. Setelah diperiksa, saat itu Zumi menyatakan telah mengklarifikasi seluruh pertanyaan penyidik.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Jambi Supriono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PU Arfan, dan Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin.

KPK menduga ada ‘duit ketok’ yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar.(ria/dtc)

Tiga...

DIA terpidana korupsi pada kegiatan belanja modal pengadaan keramba dalam rangka pemberdayaan ikan di kawasan daerah aliran sungai pada DKP Riau yang bersumber dari APBD Riau Tahun Anggaran 2008 senilai Rp8 miliar,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Azwarman, Rabu (31/1).

Penangkapan terpidana korupsi ini dilakukan, setelah Mahkamah Agung (MA) RI menolak permohonan kasasinya, sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi Nomor : 890 K/PID SUS/2014 tanggal 25 Maret 2015.

Ketika perkara korupsi pengadaan keramba di Dinas Kelautan dan Perikanan ini, Gatot menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat DKP Riau sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun bentuk penyimpangannya, dengan membuat keramba yang tidak awet, tidak kuat dan tidak tahan terhadap air serta mudah lapuk, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. “Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp2,6 miliar,” lanjut Warman.

Dalam perjalanannya, Gatot telah dihadapkan ke persidangan, dan dinyatakan bersalah melanggar

n Dari Hal. 1

Penyelenggara ...

PERTUMBUHAN ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan memebrikan Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM yang ada di dinas terkait.

Adanya sarana konsultasi dan pengaduan dan inovasi.

“Jadi kita telah menjalankan program-program yang memudahkan masyarakat, tentunya dengan akuntabilitas, transparansi, berdayaguna serta inovasi-inovasi lainnya,” ungkap Gubri.

Sementara itu, Kepala DPM PTSP Provinsi Riau, Evarefita, mengatakan, penghargaan tersebut atas penilaian evaluasi pelayanan yang diberikan Pemprov Riau kepada masyarakat terhadap role model sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor 21 Tahun 2017.

“Di dalam Keputusan Menpan itu indikatornya sudah jelas, tentang sarana prasarana layanan,

n Dari Hal. 1

Imigrasi ...

ZUMI Zola Zulkifli, pekerjaan Gubernur Jambi periode 2016-2021,” ucap Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, ketika dimintai konfirmasi, Rabu (31/1/2018).

Agung menyebut alasan pencegahan berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi terkait proyek di Jambi. Namun Agung tidak menyebut apa status hukum Zumi dalam pencegahan itu.

“Alasan pencegahan adalah karena keberadaan beliau diperlukan terkait proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi,” ucap Agung.

“Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan,” imbuh Agung.

Sebelumnya, Zumi mengaku belum tahu tentang perkembangan status hukumnya di KPK. Zumi mengaku sedang

n Dari Hal. 1

Politika

8

KAMIS 1 Februari 2018

Akun Penyebar Kampanye Hitam Bisa Dihapus JAKARTA (HR)-Media sosial penyebar kampanye hitam, ujaran kebencian, dan unggahan bernada SARA atau politik identitas selama Pilkada bisa dihapus atas permintaan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Hal ini dapat dilakukan setelah adanya nota kesepahaman antara Bawaslu RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berlangsung hari ini di gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (31/1).

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, saat Pilkada sudah dimulai, pihaknya bisa mengawasi berbagai unggahan dari akun media sosial yang ada. Jika ditemukan ada akun yang melanggar peraturan seperti mengunggah tulisan maupun visual ujaran kebencian, hoax atau kampanye hitam, Bawaslu akan mengklarifikasi kepada KPU dan meminta kepada Ke-

menkominfo untuk menghapus akun tersebut.

"Jadi kita lihat unggahannya seperti apa, lalu kita klarifikasi pada KPU apakah ini menyoroti pada pasangan calon tertentu.

Jika iya, kita minta pada Kemenkominfo untuk menghapus akun tersebut," kata Abhan.

Abhan pun menyebut kerja sama ini sangat penting guna melindungi pemilih dan juga proses Pilkada itu sendiri.

"Pemilih berhak mendapat informasi yang benar. Sehingga langkah ini termasuk untuk melindungi pemilih serta meningkatkan kualitas demokrasi serta Pilkada," kata Abhan.

Sementara itu, dari da-

ta Bawaslu terdapat 12 provinsi dan 38 kabupaten/ kota yang aktivitas media sosialnya termasuk tinggi sehingga cukup mendapat perhatian dari Bawaslu.

Abhan tidak merinci provinsi dan daerah mana saja yang berkategori tinggi dalam aktivitas media sosial. Namun, pihaknya memastikan daerah-daerah yang dimaksudkan adalah daerah yang dikategorikan sebagai daerah besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

"Bukan berarti aktivitasnya tinggi dicurigai kampanye hitamnya tinggi juga. Tapi memang menjadi berpotensi," ujar Abhan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman menyebutkan, pihaknya merasakan sangat terbantu dengan adanya kerja sama ini.

Menurutnya media sosial dan internet memang menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sehari-hari.

Dengan demikian, sangat wajar jika kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing pas-

DIMULAI INVESTIGASI

HALUAN

Dugaan Mahar Politik La Nyalla untuk Gerindra JAKARTA (HR)-Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah mulai melakukan investigasi terhadap dugaan mahar politik dalam rekomendasi pencalonan La Nyalla Mattalitti di Pilkada Jawa Timur. Nyalla tidak hadir dalam tiga kali pemanggilan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim.

"Dewi (anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo) sudah ke Surabaya kemarin. Sekarang tim investigasi sudah turun melakukan investigasi," kata anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, di Jakarta, Rabu (31/1).

Beberapa waktu lalu, anggota

Bawaslu Jatim Aang Kunaifi kepada Kompas.com menyampaikan, La Nyalla tidak hadir dalam tiga kali pemanggilan pemeriksaan. Bawaslu Jatim akhirnya berkoordinasi dengan Bawaslu, dan melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Sentra Gakkumdu.

Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Bawaslu memang memiliki kelemahan dalam penanganan dugaan mahar politik (politik uang).

"Kelemahan Bawaslu (yaitu), mereka tidak punya daya paksa untuk menghadirkan saksi atau or-

lon demi meraih suara publik.

Terutama, KPU memang tidak bisa menindak akun-akun di luar akun yang didaftarkan oleh paslon.

"Sangat terbantu. Kami hanya memperbolehkan paslon mendaftarkan satu

ang yang mau dimintai keterangan. Nah keberadaan Gakkumdu, mereka punya daya paksa, yaitu polisi penyidik untuk menghadirkan orang-orang yang mau dimintai keterangan," kata Titi.

Dia pun berharap Sentra Gakkumdu bekerja secara optimal dalam mengusut kasus dugaan mahar politik yang disebut-sebut melibatkan petinggi Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Ya memang sudah seharusnya penyidik Sentra Gakkumdu bergerak untuk menuntaskan perkara mahar politik ini," ucap Titi.

Lebih lanjut Titi mengatakan, yang terpenting dari kasus ini adalah masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan terangbenderang. Dia berharap, isu mahar politik ini tidak menguap begitu saja.

"Bagaimana mungkin masyarakat dilempar isu bahwa telah terjadi permintaan sejumlah uang oleh beberapa pihak, tapi kemudian isu itu hilang atau menguap begitu saja. Ini kan pendidikan politik yang tidak bagus," ujar Titi.

Menurut dia, penanganan kasus dugaan mahar politik ini semestinya ditempatkan sebagai bagian dari membangun optimisme publik bahwa penegakan hukum tidak mandek.

"Terlepas ujungnya bagaimana, tapi harus ada kejelasan terhadap apa yang terjadi," lanjut Titi.

Bawaslu juga diminta terbuka untuk menjelaskan apa pun hasil dari penanganan kasus dugaan mahar politik ini. Misalnya, jika hasilnya dinyatakan tidak cukup bukti, publik perlu diberitahu apa bukti yang kurang. (rep/mel)

akun dari tiap medsos yang dijadikan medsos resmi dari paslon. Supaya masyarakat mudah untuk mencari informasi yang benar. Tetapi kemudian kami sulit menindak akun di luar akun resmi tersebut. Dengan kerja sama ini, akunakun itu bisa dihapus,"

ungkap Arief.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara menyebut pihaknya telah berkoordinasi kepada perusahaan-perusahaan penyelenggara teknologi informasi media sosial untuk bisa berkoordinasi dengan Bawaslu.

"Bawaslu dan KPU ini lembaga independen. Mereka yang berwenang melakukan ini. Semua pihak harus percaya bahwa yang mereka lakukan pasti sudah didasarkan pertimbangan. Tidak dengan maksud membatasi," kata Rudiantara.(rep/mel)

RIAU/REP

MENKOMINFO Rudiantara (kedua kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepakatan aksi disaksikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi (kiri) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1).

PILKADA TAHUN INI

KPU: 12 Kabupaten/Kota Miliki Satu Paslon JAKARTA (HR)-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan masih ada 12 kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2018. KPU akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2018 pada 12 Februari mendatang.

"Hingga saat ini calon tunggal masih ada di 12 kabupaten/kota.

Belum ada tambahan atau pengurangan jumlah pasangan bakal calon kepala daerah tunggal," ujar Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Dia menjelaskan, 12 daerah yang masih memiliki calon tunggal

tersebut yakni Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Lebak (Banten), Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua) dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumtera Utara).

Meski begitu, lanjut Ilham, masih ada potensi pengurangan jumlah daerah dengan calon tunggal di pilkada mendatang. Pa-

salnya, di dua daerah, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak yang saat ini masih terjadi polemik pendataan pasangan bakal calon kepala daerah.

"Di Kabupaten Puncak, masih ada persolan soal jumlah pasangan bakal calon kepala daerah. Sebab, KPUD setempat masih meminta adanya satu lagi pasangan bakal calon kepala daerah untuk disertakan menjadi peserta pilkada. Kami saat ini masih mengkonfirmasi kepada KPU Provinsi Papua apakah hal itu jadi dilakukan," tutur Ilham.

Hal yang sama, kata dia, juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

"Jumlah pasangan bakal calon kepala daerah di kabupaten itu

masih berpotensi bertambah, sebab masih ada sengketa dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan ditolaknya satu pasangan bakal calon," ungkap Ilham.

Dia menambahkan, kepastian jumlah pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 akan diumumkan pada 12 Februari. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Republika.co.id, hingga saat ini jumlah calon tunggal di Pilkada 2018 lebih banyak jika dibandingkan dengan Pilkada 2017. Pada 2017, hanya ada sembilan daerah dengan calon tunggal.

Sebelumnya, pada Pilkada 2015, tercatat hanya ada tiga daerah dengan calon tunggal. (rep/mel)

TERKAIT PASAL MAKAR

MK Tolak Uji Materi Pasal Kitab UUHP JAKARTA (HR)-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal Kitab UndangUndang Hukum Pidana terkait pasal makar. Putusan dari nomor perkara 7/PUU-XV/2017 itu diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Hakim MK Arief Hidayat ketika sidang putusan di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).

Dalam pertimbangannya, hakim MK menilai, argumentasi pemohon sulit diterima. Para pemohon memaknai kata "makar" da-

lam pasal-pasal KUHP tersebut sebagai "serangan" tanpa disertai formulasi yang jelas tentang unsurunsur tindak pidana dimaksud akan memberi kepastian hukum.

"Sebab bila kata 'makar' begitu saja dimaknai sebagai 'serangan' tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasalpasal yang diminta pengujian oleh Pemohon, terutama Pasal 87 KUHP, hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum," jelas Arief.

Hakim konstitusi beralasan, itu karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila

orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan serangan dan telah nyata timbul korban. Hal itulah yang dikhawatirkan Mahkamah apabila rumusan serangan harus dimaknai telah ada perbuatan serangan yang secara nyata dilakukan atau terjadi.

"Misalnya dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP, dimana Presiden dan Wakil Presiden telah mati terbunuh dan bahkan pemerintahan telah lumpuh baru dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku," terang mereka.

Uji materi yang diajukan oleh ICJR itu menguji beberapa pasal

KUHP terkait makar. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. Dalam permohonannya, ICJR menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata "makar" dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "aanslag" yang berarti "serangan".

Meski begitu, dalam putusan tersebut hakim MK menegaskan, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal tentang makar, untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi. (rep/mel)

Z NA PEKAN

KAMIS 1 Februari 2018 15 Rajab 1439 H

9

Kota Madani

DISDIK CURHAT KE DPRD

Pekanbaru Kekurangan 1.061 Guru n LAPORAN: AZIZAH RAHMAH

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)- Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengaku saat ini Kota Pekanbaru kekurangan 1.061 guru. Baik Guru Sekolah Dasar maupun guru Sekolah Menengah Pertama.

Diterangkannya, jumlah itu terdiri dari Guru SD 889 orang dan guru SMPN sebanyak 172 orang. Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukeri menyebutkan, dalam hal kekurangan guru saat ini, Disdik Kota perlu mengajukan Perda Pendidikan guna menunjang dan memajukan persoalan pendidikan. "Bagaimana kita memajukan pendidikan tetapi satu sisi anggaran untuk menunjang pendidikan saat ini masih terbatas," terang

politisi PKS ini.

Menurut Dian, tujuan dari Perda Inisiatif Pendidikan ini, yakni agar masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur perlu mendapat kejelasan. Selain dari itu, dibuat kebijakan ada aturan hukum yang kuat.

"Jadi, kita di Komisi III DPRD kota Pekanbaru perlu juga usulan dan masukan dari Disdik Pekanbaru agar persoalan pendidikan saat ini terselesaikan," pungkasnya.***

BANYAK MASYARAKAT MENGELUH

PEKANBARU (HR) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Baharuddin mengakui hingga saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan proses lamanya pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bahkan, mantan BAHARUDDIN Kesbangpol Kota Pekanbaru ini tidak menampik jika belum lama ini ada masyarakat yang sempat melakukan perdebatan dengan petugas UPTD Disdukcapil di salah satu kecamatan yang viral di media sosial.

"Kita akui, proses lamanya pencetakan EKTP itu ada beberapa kendala. Untuk itu, saya berharap jajaran petugas di UPTD Capil yang ada di kantor kecamatan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik," tegas Baharuddin, Rabu (31/1). n Hal. 15

Formasi CPNS Pemko Tunggu Finalisasi Pimpinan PEKANBARU (HR) - Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemko sudah dalam pengentrian data. Tapi belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahap finalisasi dari pimpinan, di antaranya, Walikota, Sekda, dan Asisten.

"Untuk usulan formasi CPNS dilakukan pengentrian,tapi kita menunggu tahap finalisasi dari pimpinan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk menandatangani usulan formasi. Sebab menunggu finalisasi dari PPK mana tau ada perubahan usulan,"kata Plt BKP- SDM Pekanbaru, Masriyah, Rabu (31/1).

Terkait Surat Menteri PAN-RB, dokumen penetapan disampaikan ke MenPAN-RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir Januari 2018, Masriyah menyebutkan setelah mendapatkan tandatangan pimpinan siap dikirim.

Kemudian dalam surat itu, pimpinan selaku PPK daerah melakukan validasi ulang terhadap kebutuhan pegawai (usul formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

Sebab pemerintah punya prioritas terkait formasi CPNS. Karena usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatanjabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur.

Dalam surat tersebut, juga menekankan, usul formasi yang diinput pada menu template bezzeting menggambarkan kebutuhan PNS tahun 2018.

"Pemerintah daerah harus memperhatikan kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen, dilengkapi surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, diklat pembentukan jabatan

Formasi

RIAU/ANDIKA

GAS MELON DIJUAL KE WARGA

Petugas UPTD Capil Diminta Berikan Layanan Terbaik

Petugas

HALUAN

IKLAN ROKOK - Reklame iklan rokok masih membandel. Kendati ada larangan iklan rokok di Jalan Sudirman namun tetap banyak yang pasang. Foto diambil baru-baru ini.

n Hal. 15

Pengamat: Sanksi dari DPP tak Mendidik PEKANBARU (HR)- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan mengkritik sanksi yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru, menjual 48 tabung gas melon hasil pengawasan dari Rumah Makan Purnama.

Sanksi yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat, namun dalam konteks penegakan disiplin menurutnya tak demikian, karena tidak mendidik, hanya sebatas memberikan efek jera dalam kondisi itu saja.

"Sebenarnya pemerintah punya hak untuk melakukan atau membangun regulasi jelas dan tegas terhadap persoalan itu.

Memang bermanfaat bagi masyarakat kalau temuan gas dari pemilik RM pelanggar aturan dijual lagi ke masyarakat. Tapi secara penegakan disiplin tidak begitu, karena sangat tidak mendidik. Pemerintah dalam konteks ini kan sebagai regulator. Sekarang sudah jelas-jelas rumah makan dilarang menjual karena dia bukan pangkalan, harusnya ditindak tegas. Kalau begini sangat tidak mendidik," cetus Saiman, Rabu (31/1).

Menurutnya, pemerintah dalam hal itu DPP harus menjadikan temuan gas sebagai pintu masuk untuk melacak gejala yang sama terhadap pelaku lain.

Sehingga gas subsidi tidak dipakai masyarakat kelas menengah keatas. Bukan malah memberikan efek jera hanya sebatas itu,

HALUAN

karena pemilik modal dari rumah makan sudah bermain, sehingga harus diintervensi.

"Ketika persoalan sudah terdetek, DPP harus mencari persoalan berikutnya. Temuan yang ada harus jadi barang bukti dan dibawa ke jalur hukum, karena ada permainan pemilik modal yang berdampak terhadap orang miskin yang sulit mendapatkan gas yang nyata-nyata memang diperuntukkan baginya. Saya menduga masalah ini karena ketidaktahuan temuan ini mau diapakan. Makanya dijual, itu sangat tidak mendidik.

Harusnya ada kerangka regulasi yang jelas. Pemerintah harus bersama masyarakat bukan bersama pengusaha," tandasnya.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, dikonfirmasi singkat menyebut, belum menerima laporan resmi terkait persoalan. Namun demikian, ia menyampaikan, jika melihat pemberitaan dari media, langkah yang diambil DPP Pekanbaru tidak tepat.

Karena kalau dikaitkan dengan regulasi yang ada, jelas melanggar SK Walikota, tentang penetapan HET dan melanggar Undang undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, berikut sanksi yang cukup berat untuk membuat efek jera bagi pelaku lain. "Saya belum terima laporan resminya, tapi kalau melihat pemberitaan dari media lang-

kah menjual gas itu tidak tepat. Nantilah kalau sudah ada laporan tertulisnya dari DPP akan kita laporkan ke walikota," tutup Irba.

Terkait persolan sebelumnya diberitakan, DPP Pekanbaru, bersama pemilik Rumah Makan Purnama, akhirnya menjual 48 tabung gas melon sesuai Harga Eceran Tertinggi yakni Rp18ribu kepada warga sekitar kantor di Jalan Teratai,Selasa (30/1).

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, hal itu dilakukan sebagai sanksi bagi pelaku untuk memberikan efek jera dari perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya yakni menjual gas melon tanpa izin, menjual diatas HET, serta menjual gas melon tanpa segel wilayah edar.

"Iya, 48 tabung hasil pengawasan yang kita amankan sekitar dua pekan lalu kita jual ke warga sekitar sesuai HET. Kita sudah koordinasikan dengan pihak RT dan RW, ini sebagai bentuk soft terapi dari perbuatan melanggar yang sudah dilakukan pihak rumah makan sebelumnya. Sebelum dijual kami juga umumkan kepada warga menjelaskan gas melon yang dijual hasil tangkapan kita," kata Ingot.

Ditanyakan, dimana letak efek jera yang dialami pelaku atau pemilik

Pengamat

n Hal.

RIAU/ANDIKA

MENA TA TEMP AT - Seorang pengurus menata tempat sembahyang di Vihara Surya Darma MENAT TEMPA Jalan Angkasa, Pekanbaru, Rabu (31/1). Penataan tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2018.

PENGELOLAAN SAMPAH KE PIHAK KETIGA

DPRD Kota Warning Pemko agar Hati-hati PEKANBARU (HR) - Pemerintah Kota menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga, namun DPRD Kota Pekanbaru hanya bisa mewarning dan mengingatkan agar Pemko selektif dan hati-hati.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril meminta agar Pemko cermat memilih pihak swasta yang mengelola sampah di 10 Kecamatan di Pekanbaru tersebut. "Belajar dari persoalan yang sudah terjadi dan juga pengalaman sebelumnya," kata Roni ketika dikonfirmasi dikantor DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (31/1).

Untuk diketahui, saat ini proses lelang proyek sampah dilakukan dengan sistem multiyears yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pembangunan Setdako Pekanbaru sedang berlangsung.

Dimana proyek sampah senilai Rp177 miliar lebih ini dibagi 2 zona.

Untuk Zona satu terdiri dari wilayah Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan Pekanbaru Kota dengan nilai paket proyek atau pagu sebesar Rp. 88.792.555.692.

Di Zona dua terdiri dari

Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya dan Tenayan Raya dengan pagu anggaran Rp 89.389.830.792.

"Yang pertama kita minta proses lelang kegiatan multyears ini segera dituntaskan, kemudian kita minta pemerintah harus lebih hati-hati mengelola sampah dengan pihak ketiga ini, kedepan jangan terjadi lagi permasalahan atau pengalaman pahit kemaren terjadi lagi dan harus jadi pelajaran ditahun 2018," ungkap Roni.

Politisi Golkar ini meminta Pemko membuat kajian yang matang, mulai dari SDM hingga ketersediaan anggaran. "Kajiannya harus matang, SDM yang dibutuhkan, penanganannya seperti apa hak-hak mereka termasuk juga ketersediaan anggaran baik itu uang muka maupun yang lainnya, ini akan menjadi problem mendasar karena tenaga kerja yang seribu orang yang selama ini dikelola oleh pemerintah dan kalau ditenderkan tentu yang seribu pekerja tadi pindah keperusahaan, maka hak-hak mereka itu harus ditunaikan oleh perusahaan dan tidak ada

DPRD

n Hal.

Pasar Higienis Belum Diisi Pedagang PEKANBARU (HR)Meski pembangunan renovasi Pasar Higienis sudah selesai seratus persen, bahkan sudah diserahterimakan dari kontraktor ke Pemko, namun hingga kini masih kosong belum diisi pedagang.

Menurut Ketua Tim Yustisi Azwan, imbaun secara persuasif sedang berjalan meminta Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di sekitar Jalan Teratai untuk masuk ke pasar tersebut.

"Untuk pedagang yang akan menempati Pasar Higienis hanya bersifat persuasif saja karena penempatan kembali, jadwalnya sudah ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sudah dimulai imbauan- imbauan itu, jadi kita tidak lakukan penertiban hanya

persuasif saja," kata Azwan yang juga menjabat sebagai Asisten I, Bidang Pemerintahan, Pemko Pekanbaru, Rabu (31/1).

Ditanyakan, apakah pedagang sudah ada yang masuk ke Pasar Higienis, karena Azwan, pernah tegas menyebut, Buoan Januari 2018 ini Jalan Teratai sudah bersih dari PKL, dia menjawab, sudah. "Sudah ada yang masuk, payah ni saya sedang acara," kilahnya, seraya menutup sambungan telepon.

Pernyataan yang disampaikan Azwan, berbeda dengan yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut. Kalau Azwan, menyebut, sudah

Pasar

n Hal.

10

Nasional-Internasional

Malaysia Tolak Klaim Filipina di Sabah KUALA LUMPUR (HR)-Kementerian Luar Negeri Malaysia memberi tanggapan setelah anggota Komite Konsultatif Filipina Mr Aquilino Pimentel Jr mengklaim Sabah sebagai milik Filipina di media setempat baru-baru ini.

“Pemerintah Malaysia menegaskan kembali posisinya bahwa Malaysia tidak mengakui dan tidak akan menerima klaim dari pihak mana pun di Sabah,” ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Anifah Aman dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Rabu (31/1).

Anggota Komite Konsultatif yang ditunjuk Presiden Rodrigo Duterte itu mengatakan akan meninjau Konstitusi 1987 dan akan mengusulkan inklusi Sabah dalam wilayah Filipina sebagai bagian dari peralihan negara itu ke sistem pemerintahan federal.

“Harus ada cara yang dapat diterima berdasarkan hukum internasional untuk menyatakan klaim kami kepada Sabah,” kata mantan Presiden Senat Aquilino Pimentel Jr dalam sebuah wawancara dengan ANC, Selasa (30/1).

Anifah mengatakan Sabah diakui oleh PBB dan masyarakat internasional sebagai bagian dari Malaysia sejak terbentuk federasi pada 16 September 1963.

Oleh karena itu, katanya lagi, pernyataan seperti itu hanya akan mengungkapkan ketidaktahuan akan sejarah dan hukum internasional dan juga berpotensi membahayakan hubungan bilateral Malaysia dan Filipina yang selama ini sudah sangat baik.

Dalam media lokal Filipina tersebut, dalam pemerintahan federal yang baru, Filipina akan dibagi menjadi 12 negara bagian: Luzon Utara, Luzon Tengah, Luzon Selatan, Bicol, Visayas Timur, Visayas Tengah, Visayas Barat, Minparom, Mindanao Utara, Selatan Mindanao, dan Bangsa Moro.(ant)

KOTA Doha, Qatar.

4 Negara Teluk Kecam Laporan PBB Terkait Blokade Qatar RIYADH (HR)-Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir mengecam keras hasil yang laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait blokade Qatar. Penelitian dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).

Dalam sebuah pernyataan bersama, keempat negara teluk itu menyebut hasil investigasi yang dilakukan PBB tidak benar, tidak akurat dan berdasarkan tuduhan tak terbukti. Laporan mulai dikerjakan perwakilan PBB saat mengunjungi Qatar November tahun lalu.

Dalam proses pembuatan laporan, OHCHR mendokumentasikan dan menilai bagaimana imbas dari blokade terhadap potensi adanya pelanggaran dan penerobosan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga Qatar.

Laporan itu menyebutkan, pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan anggota negara teluk merupakan hal yang diskriminatif dan tidak memiliki dasar hukum untuk melemahkan perekonomian negara.

Keempat negara teluk itu kemudian menyebut OHCHR tidak memahami konteks dan alasan dari krisis diplomasi yang saat ini tengah dilakukan. Mereka mengatakan, blokade didasarkan pada dukungan Qatar terhadap kegiatan terorisme internasional serta hegemoni ekstremisme mereka.

“Aktivitas tersebut memicu kekerasan dan mempromosikan pidato bernada kebencian di wilayah Arab melalui platform media Qatar atau didanai melalui tokohtokoh Qatar,” kata pernyataan bersama tersebut seperti dikutip Aljazirah, Rabu (31/1).

Blokade terhadap Qatar terpaksa ditegakkan keempat negara teluk berdasarkan asas kedaulatan masing-masing negara. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan nasional mereka.

Laporan PBB juga menyebutkan jika blokade yang dilakukan keempat negara teluk itu dilakukan secara sepihak, koersif dan sewenang-wenang. Hal itu pada akhirnya berdampak permanen pada penyatuan keluarga dan struktur sosial kawasan secara keseluruhan.

Sebelumnya, Kepala Komite Nasional HAM Qatar Ali Bin Smaikh al-Marri mengatakan blokade yang dilakukan anggota negara teluk lainnya sebagai tindakan sesuka hati dan rasial. OHCHR mewawancarai 20 instansi pemerintahan dan non-pemerintahan untuk menyusun laporan mereka.

Organisasi HAM PBB itu juga mewawancarai 40 warga Qatar untuk mendapatkan evaluasi menyeluruh.

Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar dimulai pada 5 Juni 2017. Negara-negara teluk menutup lintas udara, laut dan darat atas tuduhan terorisme yang selalu dibantah Qatar.(rep)

Pasal Penodaan Agama di RKUHP Diperluas JAKART A (HR)JAKARTA (HR)-Anggota Komisi III Taufiqulhadi mengungkapkan bahwa pasal penodaan agama diperluas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Taufiqulhadi, perluasan pasal penodaan agama bertujuan untuk menciptaka ketertiban sosial di masyarakat.

“Filosofinya, itu kami buat dalam konteks social order. Di Indonesia yang paling sensitif adalah persoalan agama,” ujar Taufiqulhadi saat dihubungi Selasa (30/1).

“Jadi tidak bisa orang menghina agama sesukanya. Tidak sadar bahwa telah menghina agama dan itu akan menimbulkan chaos di dalam masyarakat, ketidaktertiban.

MAKASSAR (HR)–Universitas Negeri Makassar (UNM) memecat atau men-drop out 2.434 mahasiswa dari total 32.000 mahasiswanya per Januari 2018. Kebijakan itu dibuat setelah otoritas kampus mengevaluasi para mahasiswanya selama tiga semester awal mulai angkatan 2016.

Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNM Prof Husain Syam nomor 260/ UN36/KM/2018, ditetapkan di Makassar pada 25 Januari 2018.

Ada beragam faktor yang menjadi pemicu ribuan mahasiswa itu dikeluarkan tetapi persoalan akademik menjadi pertimbangan utamanya.

“Secara garis besar, ada dua penyebab DO (drop out), pertama, bagi yang tak mencapai indeks prestasi komulatif (IPK) 2.00 atau tidak melulusi 30 SKS, dan DO bagi mahasiswa tidak aktif,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Muharram, Rabu (31/1).

Mahasiswa yang dikeluarkan itu di antaranya karena tak mencapai batas minimal standar akademik yang telah diputuskan.

DIJUAL KEBUN SAWIT

KEHILANGAN SHM Telah hilang surat tanah SHM No. 4016, Tanggal terbit 16 Agustus 2011, tercatat atas nama HENDRA SISWOYO. Bagi yang menemukan hubungi WINDA 0852 7833 4467.

SALSABILLA WEDDING

BUTUH UANG CEPAT

OPTIK JAAILANA

Menyewakan: Pelaminan, Tenda, Pentas, Kursi, Orgen Tunggal, Video Shooting.

Alamat : Jl. Suka Karya Perm. Bumi Tarai Damai Blok H No.17.

Telp. 0812 7577 1970 / 0852 6505 7777 (Yani)

Gadaikan BPKB Motor/ Mobil anda, proses cepat, syarat mudah, pencairan tinggi, tanpa potongan, bisa bantu take over dari leasing lain.

Hub HP/WA Adi : 0812 7545 2232, 0853 6367 6567.

Spectacels & Lenses Centre - Menyediakan frame & lensa terkenal dengan harga terjangkau - Menerima resep dokter, periksa mata & BPJS Kesehatan Alamat : Jl. Durian No. 53B (simp. Serayu) Telp: (0761) 38057 Hp. 081365618893 Pekanbaru.

Cab. Rengat & Tembilahan

Contact : 0822 8300 7500

Menjual makanan : Nasi goreng seafood, mie goreng, mie ayam dan minuman. Free WiFi. Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru, HP. 0813 6552 0112

dalam konteks kita, kita akan memperluas. Jd maksud saya jangan sampai orang menghina agama apapun. Harus dihormati,” kata Taufiqulhadi.

Dalam draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, pasal penodaan agama diatur dalam Bab VII mengenai Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama yang memuat enam pasal.

Sementara dalam KUHP lama penodaan agama hanya diatur dalan satu pasal, yakni pasal 156 huruf a.

Sementara, dalam pasal 353 menegaskan setiap orang yang menodai, merusak atau membakar bangunan tempat ibadah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.(kcm)

ANAK ANAK--ANAK menunggangi seekor kuda yang disewakan di kawasan pantai Purus, Padang, Sumbar.

“Awalnya Mandeh tidak dipilih sebagai lokasi rumah gratis. Tapi karena Mandeh menjadi unggulan pariwisata, kondisi rumah nelayan juga menjadi perhatian,” kata Hendrajoni, Rabu (31/1).

Hendrajoni menargetkan, kawasan Mandeh nantinya akan lebih

rapi dengan adanya pasar modern, lokasi parkir yang nyaman, rumah toko (ruko), pelabuhan pariwisata, dan pelabuhan perikanan. Pemkab Pesisir Selatan juga sedang merampungkan pembangunan jalan penghubung Kota Padang dan Mandeh di Pesisir Selatan yang

UNM Pecat Dua Ribu Mahasiswa

Dijual Kebun Sawit SHM No. 5326 An. Amir beralamat di lahan untuk Foodscroop - Paket A, Dusun Ramah, Desa Suka Maju, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir - Riau Hub: 0813 71019928.

KEDAI KOPI SULI

Belanda itu memang tidak mementingakan persoalan sensitivitas agama.

“Itu diperluas, karena kita hidup di Indonesia dan bikin UU sekarang ini adalah UU dalam konteks bangsa yang telah merdeka dan semua yang beragama.

Dulu UU produk kolonial enggak peduli dengan persoalan sensitivitas agama,” tuturnya.

Ia pun berharap dengan diperluasnya pasal penodaan agama akan meredam kerusuhan atau konflik berbasis agama di masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa RKUHP tersebut masih menjadi pembahasan antara penerintah dan DPR sebelum disahkan dalam rapat paripurna 14 Februari 2018 mendatang.

“Ini kan belum putus. Tapi di

Nelayan Pesisir Selatan Dibangunkan Rumah

KEHILANGAN STNK

4D3N Malaysia, Singapore.

Only IDR 2.000.000,-/PAX (S & K Berlaku)

Dan itu bertabrakan dengan filosofi kita dalam upaya melakukan ketertiban sosial,” tuturnya.

Politisi dari Partai Nasdem itu menuturkan, dalam KUHP yang lama tidak mengatur secara detil soal pasal tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.

Menurutnya, KUHP yang merupakan warisan dari produk hukum

PADANG (HR)-Sebanyak 100 rumah gratis akan dibangun untuk nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada tahun 2018 ini. Keseratus rumah tersebut tersebar di tiga titik, yakni 50 unit di Batang Kapas, 25 unit di Muaro Kalis, dan 25 unit rumah di Kawasan Mandeh.

Program pembangunan rumah gratis ini merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dimulai pada tahun 2017 lalu. Hingga saat ini, sudah terbangun 70 unit rumah gratis untuk nelayan. Rinciannya, 50 unit rumah sudah terbangun di Painan dan 20 unit lainnya di Batang Kapas.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyebutkan, pembangunan rumah gratis untuk nelayan merupakan salah satu prioritasnya lantaran daerahnya merupakan sentra industri perikanan. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembangunan rumah nelayan untuk menata infrastruktur di kawasan pesisir. Apalagi, Pesisir Selatan sedang bersolek untuk nenawarkan investasi pariwisata di Mandeh.

Telah hilang 1 (satu) lembar STNK KBR R.2 Merk Yamaha Seon No. Pol BA 3151 MZ An. Erdawati Keluaran Dirlantas Polda Sumbar.

No. Rangka MH31LBOOAEJ155366. Bagi yang menemukan mohon Hub. : 0822 8450 5484 (Handri).

LIVE TOUR

RABU 1 Februari 2018

ARENA KOPITIAM & CAR WASH Menjual : Berbagai menu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

Free Melayani : WiFi Cucian mobil.

Jl. Pemuda No. 71 Tampan, Pekanbaru HP 0812 7662 0694

MAHASISWA Universitas Negeri Makassar berunjuk rasa.

“Jumlah tersebut terdiri dari DO dini sebanyak 349 mahasiswa berdasarkan evaluasi tiga semeter awal bagi angkatan 2016, dan DO sebanyak 2.085 bagi mahasiswa yang tidak aktif selama tiga semester berturut-turut,” kata Muharram.

UNM memang terbilang sulit, sekaligus tidak mudah menyelesaikan pendidikan, apalagi sekarang UNM terakre-

KLINIK

PRATAMA DAFFA Jl. Paus No. 99B Pekanbaru Telp. 0823 8881 5636

ditasi A. Maka menjaga kualitas akademik menjadi kepentingan bersama untuk mempertahankan kualitas, akreditasi, dan penilaian nasional.

“UNM tidak main-main, kita sudah akreditasi A. Kita ingin jaga kualitas akademik, ini juga untuk kepentingan bersama.

Meski kita tahu mahasiswa DO bakal berpengaruh pada kualitas, akreditasi, dan penilaian nasional,” katanya.(vvc)

KLINIK SYAHBUDIN Jl. Adi Sucipto No. 171/1 Telp. (0761) 5666676 Pekanbaru

RSUD

ARIFIN ACHMAD Jl. Soekarno-Hatta Km. 6.5 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 698 99 44

Jl. Tuanku Tambusai No.55 Telp. (0761) 33850 / 33612 Fax. (0761) 33649 Pekanbaru - Riau

menelan anggaran Rp 100 miliar.

Hingga saat ini, baru 8 km jalan yang terbangun.

“Karena APBD terbatas, kita upayakan bantuan dari pemerintah pusat. Hasil beberapa kali ke kementerian, kita mendapat respon positif,” katanya.(rep)

BPOM Umumkan 2 Suplemen Mengandung DNA Babi JAKARTA (HR)-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi.

Dikutip laman BPOM di Jakarta, Selasa, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet.

BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut.

Menanggapi instruksi tersebut, PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan

KLINIK

BERTUAH MEDIKA Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, Riau Phone 0852 6345 0047 Tangkerang

produksi produk Viostin DS. Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran.

Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, BPOM telah menginstruksikan balai besar/balai POM di seluruh Indonesia untuk terus memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk yang terdeteksi positif mengandung DNA babi, tetapi tidak mencantumkan peringatan “Mengandung Babi”.

BPOM secara rutin melakukan pengawasan terhadap keamanan, khasiat, manfaat dan mutu produk dengan pengambilan sampel produk beredar, pengujian di laboratorium, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

BPOM mengimbau masyarakat agar tidak resah dengan perderan surat tersebut.(ant)

KLINIK

DOKTER BASTIAN Jl. Garuda Sakti KM. 2 Panam, Pekanbaru.

Phone 0821 7171 1999

RSU PEKANBARU MEDICAL CENTER

Jl. Diponegoro No.2 Pekanbaru 28285 Telp.

(0761) 21618 Fax. (0761) 20253 email: hikrsudaa@yahoo.co.id

Jl. Lembaga Permasyarakatan No. 25 Gobah Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 848100 Fax. (0761) 859510 email : rspmc.pku@gmail.com

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

RS SANTA MARIA PEKANBARU

Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239 email : rstampan@yahoo.com

Jl. A. Yani No.68 Pekanbaru 28127 Telp. (0761) 22213.

Fax. (0761) 26071 email: rsssmpku@gmail.com

Jl. Jenderal Sudirman No.134 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 856517 Fax. (0761) 41887

RS BERSALIN

ANNISA Jl. Garuda, Tangkerang Pekanbaru

Indragiri Hilir

KAMIS 1 Februari 2018

11

advertorial BAGI ASN PEMKAB INHIL

HM Wardan Edarkan Surat Makmurkan Masjid

HALUAN

RIAU/ADV

BUP ATI Inhil, HM Wardan mengenakan tanjak kepada Danrem Brigjen TNI Edi Afrizal Natar Nasution saat berkunjung ke Inhil, Rabu (31/1).

BUPA

Bupati Sambut Kunker Danrem di Inhil TE MBILAHAN (HR) - Bupati Indragiri Hilir, TEMBILAHAN HM Wardan menyambut kedatangan Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Edi Afrizal Natar Nasution dalam melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Indragiri Hilir, tepatnya di Kota Tembilahan, Rabu (31/1).

Kedatangan Jendral Bintang Satu ini diagendakan dalam rangka silahturahmi dengan Forkopimda beserta Komponen Masyarakat Kabupaten Inhil di Gedung Engku Kelana, Tembilahan Rabu (31/1) pagi.

Bupati indragiri Hilir dalam sambutanya merasa bahagia dengan kehadiran Danrem 031/ Wirabima yang akan memberikan wawasan dan kuliah umum tentang wawasan Kebangsaan.

Tentunya, yang akan disampaikan Danrem 031/Wirabima ini akan dapat mempertebal akan cinta terhadap NKRI dan menangkal kemungkinan akan terjadinya konflik di negeri ini. "Hal ini juga sangat penting dalam menunjukan integritas dan pemahaman jati diri kita semua sebagai warga negara da-

lam menjawab tantangan pembangunan yang semakin berat di tengah krisis kepercayaan masyarakat," ujar Bupati.

Sementara itu, Danrem 031/ Wirabima, Brigjen TNI Edi Afrizal Natar Nasution mengucapkan terimakasih kepada bupati dan unsur Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat atas kesediaanya menerima kunjungan ini, dengan kehadiran ini tentunya dapat memberikan kontrobusi yang positif bagi terwujudnya harmonisasi hubungan yang sinergis di antara TNI dan masyarakat yang hidup di bumi lancang kuning.

Lebih lanjut Danrem 031/ Wirabima mengatakan, dalam situasi seperti sekarang ini nilai sebuah kebersamaan itu sangat dibutuhkan dan hanya keber-

samaan lah rakyat akan selalu tetap bersatu. "Karena itu penting bagi kita semua selalu membangun rasa persaudaraan dalam rangka kebinekaan, melalui kegiatan yang bernuasansa kebersamaan seperti membangun silahturahmi ini sehingga tercipta suasana saling menghargai dan menghormati walaupun ada perbedaan di antara kita. Fakta hari ini, kita hidup dalam kehidupan multi etnis, multi agama dan budaya ini adalah suatu keadaan yang tak bisa kita bantah dan ini semua tentu kehendak Allah," jelas Danrem.

Selain itu, Danrem mengatakan karena pada suasana saat ini di tenggah dihadapkan pada tengah realitas di mana tingkat ekoistis individualis mau menang sendiri pemaksaan kehendak dan berbagai sikap yang berwawasan sempit lainnya justru kerap terjadi pada bangsa ini pada saat ingin sedang membangun demokrasi.

"Dengan kondisi memprihatinkan ini saya juga sangat gundah bahkan saya pikir ini juga menjadi kegundahan kita semua di mana saat ini peredaran

narkoba sudah sangat memperhatiannkan kita semua tidak hanya di kalangan anak muda anamun merambah diseluruh lapisan sendi kehidupan termasuk kalangan anak pelajar orang tua bahkan termasuk institusi TNI dan Polri sendiri," terang Danrem.

Untuk itu, dalam kesempatan ini Danrem mengingatkan untuk menghindari dan menjauhi karena pengaruhnya sangat luar biasa oleh karena itu pemahaman tentang narkoba penting, jangan sampai terlibat. Di akhir sambutannya, Danrem 031/Wirabima mengajak bersinergi dan rapatkan barisan dengan spirit bersatu dan bersama menghadapi berbagai persoalan di bumi lancang kuning yang tercinta ini.

Setelah selesai memberikan Kuliah umum tentang wawasan Kebangsaan, Danrem juga memberikan cendramata ke Bupati Inhil, seterusnya melaksanakan sholat berjamaah di Mesjid Agung Raudhah, kegiatan pengarahan personil di Makodim dan diakhiri penyaluran bantuan kepada masyarakat korban kebakaran pasar kayu jati. (adv/hms)

TEMBILAHAN (HR) - Bupati HM Wardan mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghidupkan dan meramaikan masjid yang di awali dengan salat subuh, terlebih lagi kepada Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati juga mengimbau dan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meramaikan masjid terutama pada saat salat-salat subuh, dimana pada tahap awalnya menghimbau, tetapi ke depannya akan ada semacam sedikit penekanan atau bahkan sanksi yang akan diterapkan.

"Surat edaran ke seluruh kecamatan juga sudah disampaikan, untuk menjalankan gerakan Salat Subuh berjamaah ini. Begitu pula dengan para pejabat di Pemkab yang sudah saya imbau untuk melaksanakan Salat Subuh berjamaah," ujarnya.

Bupati Wardan mengatakan, dalam upaya menanamkan nilai-nilai keagamaan, Pemkab Inhil telah merumuskan beberapa program, untuk kemudian secara bersama-sama dijalankan hingga pada tingkat desa.

Diantara program yang mulai digalakkan adalah Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Selain itu, upaya penanaman nilai-nilai keagamaan dilakukan melalui pelaksanaan gerakan Maghrib Mengaji, yang saat ini telah menyentuh hingga ke tingkat desa.

"Gerakan Maghrib Mengaji ini, dari hasil evaluasi kami sudah baik. Pelaksanaan sudah sampai ke mesjid yang ada di desa-desa," ungkapnya.

Hal yang melatarbelakangi pelaksanaan gerakan Salat Subuh berjamaah dan Maghrib Mengaji dikatakan Wardan,

HALUAN

RIAU/ADV

BUP ATI Inhil, HM Wardan didampingi Asisten II BUPA mendengarkan tausiah usai melaksanakan Salat Subuh di Masjid YAMP, baru-baru ini. adalah keprihatinan atas sepinya masjid di saat memasuki waktu salat.

"Dalam kunjungan saya ke desa-desa, masjid sudah banyak yang bagus, banyak yang indah. Hanya, yang memprihatinkan jamaahnya sedikit paling 2 syaf," kisah Bupati.

Bupati Wardan mengimbau, agar masyarakat senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat di masjid terdekat, tidak hanya Subuh. Dia juga mengimbau kepada para orang tua, agar senantiasa menegur dan memotivasi anak untuk mengikuti Maghrib Mengaji.

"Mari kita aktifkan masjid lagi. Kepada orangtua, di kala masuk waktu Maghrib, ingatkan anak kita untuk berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan salat dan mengikuti pengajian. Jadi, jangan ada lagi yang berkeliaran di jalan saat Maghrib. Bahkan, kalau bisa di waktu Maghrib matikan televisi," imbaunya.

Dalam menjalankan dua program tersebut, lanjut Bupati, butuh dukungan dari segenap masyarakat Inhil.

"Mari kita sukseskan program Salat Subuh berjamaah dan program Maghrib Mengaji ini. Melalui kedua program tersebut, diharapkan tercipta manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT," ujarnya.

Sebab, menurut Wardan, hanya melalui manusia yang beriman dan bertakwa tersebut, Visi Kabupaten Inhil menjadi kabupaten yang maju, bermarwah dan bermartabat dapat tercapai. (adv/hms/tpc)

Simulasi Sispam, Enam jadi Daerah Terawan di Riau

HALUAN

RIAU/RTC

BANTUAN yang diserahkan kepada korban yang rumahnya terbakar di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah.

DI DESA BEKAWAN

Bantuan Mengalir untuk Korban Kebakaran BEKAWAN (HR) - Bantuan dari berbagai kalangan masyarakat terus mengalir buat korban kebakaran di Desa Bekawan, Kecamatan Mandah.

Bantuan yang datang berupa uang tunai, bahan makanan, minuman dan pakaian layak pakai ini berasal dari kalangan pemerintahan, swasta dan lembaga/ organisasi sosial masyarakat lainnya.

Kepala Desa Bekawan, Ganda Saputra menyampaikan bantuan dari banyak pihak ini mulai berdatangan sejak malam kebakaran tersebut, terutama dari masyarakat dan organisasi

sosial dari Desa Concong Luar, Belaras.

"Alhamdulillah, sejak malam kebakaran bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan saudara-saudara kami ini," ungkap Ganda.

Bantuan yang diterima ini dapat meringankan beban warga yang menjadi korban kebakaran ini, di antara bantuan yang datang tersebut, berasal dari Dinas Kesehatan Inhil, PMI, Baznas, BPBD, PPMI, Persatuan Pemuda Bekawan Batam, Vihara Concong Luar, PSMTI Inhil. (rtc/war)

TEMBILAHAN (HR) Menjelang dilangsungkannya pesta demokrasi pemilihan Gubernur Riau dan Bupati Inhil, Polres Inhil menggelar Simulasi Sispam Kota, dalam rangkaian Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 di halaman Kantor Bupati Inhil, Selasa (30/1).

Dalam rangkaian kegiatan yang bertajuk Polri yang Promoter, Siap Amankan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Riau dan Bupati-Wakil Bupati Inhil 2018 itu disaksikan langsung oleh Tim Supervisi dan Asistensi Ope-

rasi Mantap Praja 2018 Mabes Polri, yang dipimpin Kombes Pol Edi Setio BS, Bupati Inhil, M Wardan, Dandim 0314 Inhil Letkol Inf Andrian Siregar.

Bupti Inhil, M Wardan dalam sambutannya mengharapkan seluruh komponen masyarakat dapat mendukung dan mensukseskan penyelenggaran Pilkada di bulan Juni tersebut.

Sementara itu, Kombes Pol Edi Setio BS mengungkapkan, Inhil menjadi daerah terawan nomor enam di Riau terjadinya konflik saat pe-

nyelenggaraan Pilkada.

"Inhil nomor 6, dari nomor 6 bisa saja naik, karena ini sifatnya dinamis mengikuti perkembangan," ujarnya.

Penyelenggaran simulasi sendiri berjalan lancar, pantauan GoRiau.com dilapangan, proses simulasi melibatkan kepolisian, TNI dan Damkar Inhil. Adegan demi adegan dipertontonkan di hadapan seluruh undangan yang hadir, dimulai dari proses kampanye Paslon, masa tenang, pemungutan suara hingga penetapan pemenang Pilkada.(grc/war)

HALUAN

RIAU/GRC

SIMULASI saat terjadinya amukan massa usai penetapan pemenang Pilkada.

Bunda PAUD Ajak Semua Pihak Jaga Generasi Muda TEMBILAHAN (HR) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Zulaikhah Wardan mengajak semua pihak menjaga dan mengawasi generasi muda dari perilaku yang menyimpang dan merusak masa depan mereka.

Ajakan ini disampaikannya dalam kegiatan Training Revolusi Moral Bangsa yang ditaja Yayasan Rumah Ziqra di aula SMAN 1 Tembilahan Hulu, Rabu (30/1).

Zulaikhah menjelaskan, dirinya merasa prihatin dengan pengaruh negatif yang merusak generasi muda, diantaranya tontonan negatif, narkoba dan seks bebas.

"Anak-anak adalah

HALUAN

RIAU/RTC

FO TO bersama usai kegiatan Training Revolusi Moral Bangsa yang ditaja Yayasan FOT Rumah Ziqra, Rabu (30/1). calon pemimpin masa depan. Oleh sebab itu harus dijaga dan diawasi, jangan sampai masa depan mereka dirusak oleh kegiatan

dan hal yang merusak tersebut," ingatnya.

Semua pihak harus bersinergi untuk melakukan tindakan pencega-

han generasi muda ini dari tindakan dan hal yang merusak dan membahayakan jiwa serta masa depan mereka.

"Kalian generasi muda, isilah hari-harimu dengan kegiatan dan hal yang positif dan bermanfaat, jangan terjerumus dalam sesuatu yang merusak masa depan kakian," pesannya.

Kegiatan yang ditaja Yayasan Rumah Ziqra ini memang bertujuan untuk memberitahukan kepada guru dan orang tua bahwa banyak anak-anak yang telah melakukan kesalahan di luar batas serta upaya mengajak para orang tua dan guru untuk menyelamatkan anak bangsa melalui kiat meningkatkan daya kerja otak dan kiat membangun karakter meng gunakan metode Semi Hypnoterapy.(rtc/war)

Kuansing-Inhu

12

KAMIS 1 Februari 2018

PEKAN DEPAN, RSUD TELUK KUANTAN

Datangkan Empat Dokter Spesialis n LAPORAN:

HENDRA WANDI Liputan Rengat

TELUK KUANT AN (HR)KUANTAN (HR)-Untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Teluk Kuantan, Kuansing kepada pasiennya, manajemen RSUD Teluk Kuantan akan melakukan penambahan dokter spesialis di rumah sakit tersebut.

dr FAHDIANSYAH “Dalam waktu dekat ini, awal Februari kita akan melakukan penambahan dokter spesialis di RSUD Teluk Kuantan ini,” ungkap Direktur RSUD Teluk Kuantan, dr Fahdiansyah, SpOG, Rabu (31/ 01).

Dijelaskannya, empat dokter spesialis yang akan ditambah di RSUD tersebut adalah dokter spesialis kandungan, penyakit dalam, bedah dan dokter anatesis atau spesialis bius.

Namun menurut Fahdiansyah, penambahan dokter spesialis ini sifatnya hanya kerjasama bukan dokter tetap, sehingga keempat dokter ini nantinya bekerja hanya sementara.

“Untuk jadwalnya akan kita sesuaikan nanti. Hari apa saja mereka bisa bertugas di Teluk Kuantan ini,” jelasnya.

Untuk mendatangkan empat dokter spesialis di Kuansing ini, RSUD Teluk Kuantan sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah Kabupaten melalui tim anggaran daerah.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak yang terkait, dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah dan juga pihak Kemenkes. Sekarang tinggal menunggu kedatangan para dokter tersebut. Bila mereka datang pengenalan lingkungan dulu, setelah itu langsung bisa bertugas di RSUD,” tambah Fahdiansyah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk dokter spesialis penyakit ini sendiri, menurut Fahdiansyah

akan didatangkan dari Jawa Tengah. Sedangkan untuk dokter spesialis kandungan akan didatangkan dari Sumbar.

Sementara itu terkait dengan dokter spesialis yang dimiliki RSUD Teluk Kuantan saat ini, menurut Fahdiansyah saat ini RSUD sudah memiliki sejumlah dokter spesialis yang memadai.

Dokter spesialis yang ada di RSUD Teluk Kuantan saat ini diantaranya spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis patalogo klinik, spesialis patalogi anatomi, THT dan spesialis radiologi.

“Untuk spesialis bedah saat ini kita sudah memiliki satu dokter, namun dokter tersebut saat ini masih berstatus kerja sama. Satu lagi dalam proses pemindahan ke RSUD Teluk Kuantan ini,” papar Fahdiansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Fahdiansyah juga mengungkapkan, pihak RSUD Teluk Kuantan juga berencana membangun klinik cuci darah. Hanya saja saat ini sedang menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas sesuai standar.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan sarana klinik cuci darah tersebut.

Target kita pertengahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Kalau sudah beroperasi nanti pasien yang membutuhkan klinik ini bisa cuci darah di RSUD Teluk Kuantan, sehingga ndak perlu ke luar kota lagi,” pungkasnya. ***

Dua Pelaku Curanmor dan Satu Penadah Dibekuk RENGAT (HR)-Kepolisian Resort Indragiri Hulu melalui sat Jatanras Reskrim Inhu bersama Reskirm Seberida dan Kuala Cenaku, dipimpin Kanit Jatanras Polres Inhu Iptu Aditya Perdana STK berhasil membekuk tiga orang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah hukumnya.

Penangkapan dilakukan tidak lebih dari 24 jam dari kejadian atau lebih kurang selama 9 jam. Tiga orang pelaku yang telah melakukan curanmor di Divisi IV Blok 5152 NM Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, pada Senin (29/1) sekitar pukul 12.00 WIB. Peristiwa berawal saat korban, Irwan bersama rekannya Indra pergi bekerja untuk memuat sawit ke mobil yang berada di areal tempat kejadian perkara (TKP) dan sebelum sampai di lokasi, pelapor ke warung untuk menunggu mobil muat sawit karena belum datang ke lokasi.

Sekitar pukul 11.00 WIB Irwan memarkirkan kendaraannya di bawah pokok sawit di samping motor Indra. Di dalam jok motor, korban meletakkan handphone 1 (satu) merk VIVO, 1 (satu) Merk Nokia dan Merk Advan. Keduanya masuk ke areal kebun.

Sekitar pukul 12.30 WIB, keduanya kembali dan korban terkejut karena sepeda motor-

TAMP AK Bupati Kuantan Singingi, Drs H Mursini, Rabu (31/01) mengikuti acara Temu Bisnis Pengembangan TAMPAK Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PROKADES) di Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Kalibata Jakarta.

Komit Ciptakan Prokades TELUK KUANTAN (HR)-Bupati Kuantan Singingi, Drs H Mursini, Rabu (31/01) mengikuti acara Temu Bisnis Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades di Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Kalibata Jakarta.

Acara dibuka lansung oleh Menteri Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo.

Dalam kegiatan ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal mengundang 14 orang Bupati dari kabupaten yang ada di Indonesia,

kepala perbankan yang tergabung dalam Forum Perbankan Pemerintah, Forum Perguruan Tinggi untuk Desa, Perwakilan Bank Dunia, kalangan dunia usaha dan seluruh pejabat di jajaran Kementerian Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Dalam arahannya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan, forum ini bertujuan untuk membangun keterpaduan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen dan stack holder untuk mewujudkan Produk Unggupan Kawasan Perdesaan (Prokades).

Untuk mewujudkan hal ini, menteri mengajak seluruh bupati yang hadir untuk berkomitmen menciptakan Prokades dengan menetapkan beberapa peoduk unggulan dari Desa yang ada di wilayahnya.

Bupati Kuantan Singingi di tempat acara menyampaikan, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang besar untuk wujudkan Program Prokades ini.

“Saya mengajak Dinas terkait untuk fokus mewujudkan Prokades yang sangat menjanjikan ini. Kepada pihak perbankan dan dunia usaha saya menghimbau dan mengharapkan dukungannya untuk mewu-

judkan program ini,” ujarnya.

“Disamping itu kepada petani saya mengajak untuk mensukseskan program ini sehingga Kuantan Singingi akan memiliki produk unggulan perdesaan yang akan mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat di pedesaan,” harap Mursini.

Sejumlah pejabat Kuansing yang ikut mendampingi Bupati pada acara ini antara lain, Asisten II Dr Indra Suandy, ST, MSi, Kabag Pembangunan, Andri Yama Putra, SHut, MSi, Kabag Humas dan Protokoler, Drs Muradi, MSi dan Kabag Umum HM Saleh, SSos, MM. (wan)

9 Parpol Tuntas Diverifikasi

TIM Reskrim Polsek Seberida saat meminta salah seorang pelaku curanmor menunjukkan BB di Tempuling Inhil. nya tidak lagi ada. Sementara motor Indra masih berada di tempatnya. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Seberida.

“Berdasarkan informasi yang didapat Personel Sat Reskrim Polres Inhu tentang keberadaan tersangka yang telah melakukan tindak pidana uranmor tersebut. Kemudian tim Jatanras langsung melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Sari sesuai informasi didapat, ungkap Kapolres Inhu AKBP Arif Basatari SIK MH melalui Paur Humas Ipda Juraidi.

Dijelaskannya, pada desa tersebut akhirnya didapat tiga orang tersangka dengan lokasi yang berbeda. Tersangka pelaku pencurian masingmasing RS dan TS (26) dan AS (24) sebagai penadah. Ketiga-

nya merupakan warga Dusun Pelor, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku.

Dari tangan tersangka hanya didapat barang bukti handphone 1 (satu) merk VIVO. Namun setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka.

Akhirnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada warga Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling Inhil atas nama Keling.

“Kemudian tersangka RS diminta untuk menunjukkan lokasi rumah Keling. Akhirnya dengan didampingi Sekdes, sepeda motor tersebut dapat ditemukan. Namun Keling saat itu tidak berada di tempat.

Tersangka dan BB kemudian dibawa ke Mapolsek Seberida untuk penyelidikan lebih lanjut,” tambah Juraidi. (eka)

RENGAT (HR)-Sebanyak sembilan Partai Politik baik yang lama maupun yang baru sudah tuntas dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu selama dua hari, 30-31 Januari 2017. Namun ada empat parpol lagi yang harus di verifikasi dan akan dilaksanakan pada 1 Februari 2018.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, proses verifikasi faktual tingkat pusat berlangsung selama tiga hari dari 30 Januari 2018 hingga 1 Februari 2017.

Parpol yang telah dilakukan verifikasi yakni, Gerindra, PBB, PKB, PDI Perjuangan. Demokrat, Golkar, Berkarya, PKPI dan Garuda. Sementara pada hari ketiga (1/2)

KPU saat melakukan verifikasi salah satu Partai Politik di Inhu. akan dilakukan terhadap PPP, PKS, Hanura dan PAN. Saat verifikasi yang dilakukan KPU antara lain, KPU akan mengecek kesesuaian lokasi kantor partai yang bersangkutan dengan alamat yang diserahkan kepada KPU saat pemberkasan.

“KPU mencocokkan kondisi fisik anggota partai dengan dokumen identitas yang diberikan kepada KPU. KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) juga akan dicek KPU. Selain itu juga dilakukan pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana kantor parpol,”

tegas Ketua KPU Inhu Muhammad Amin.

Namun Amin menyatakan, belum bisa menyebutkan partai mana saja yang sudah memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS). “Semua masih di proses,” tegasnya. (eka)

Warga Inhil Dibekuk Sedang Nyabu di Inhu RENGAT (HR)-Selasa (30/1) sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan, Dusun Mekar Sari RT 001 RW 005 Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 112 jo 114 UU RI nomor 35 tahun 2009.

BI (34) warga Desa Kempas Jaya Inhil, ditangkap di rumah istri keduanya di Desa Kuala Mulia tersebut dan tersangka merupakan warga baru.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan tugas, pada hari Selasa tanggal 30

Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, dipimpin Kapolsek AKP R Warsito bersama anggota yaitu Kanit Reskrim AIPDA S Nazara dan anggota, KSPK III BRIPKA Faisal Fiska dan anggota serta Babinkamtibmas BRIPKA M Nurhadi melakukan penggeledahan di rumah pelaku, jelas Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari SIK MH melalui Paur Humas Ipda Juraidi.

Lebih lanjut dikatakannya, pada saat itu pelaku diketahui berada dalam kamarnya diduga sedang memakai narkotika jenis shabu. Kemudian dilakukan interogasi dan pelaku mengakui menyimpan sejumlah sabu di dalam sebuah kotak permen dan dimasukan dalam plastik, diletakkan di atas atap

dapur.

Kemudian dengan disaksikan ketua RT 001 Gusman Buyung, pelaku mengambil narkotika tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada petugas. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku dan ditemukan alat alat lain untuk menggunakan narkotika tersebut yaitu berupa bong, kaca pirex dan lainnya.

Hasil interogasi kepada pelaku, pelaku mengakui mengambil narkotika dari seseorang bernama Lampam, alamat Kecamatan Tempuling, Inhil. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuala Cenaku guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. (eka)

KAMIS 1 Februari 2018

Pelalawan-Kampar

13

PT IIS Bantu Pompa Air dan Sosialisasi Karlahut PELALAWAN (HR)-Mengantisipasi Karlahut musim\ kemarau kali ini, PT Inti Indosawit Subur (IIS) memberi bantuan 1 unit mesin pompa air kepada warga Desa Pangkalan Delik, Pelalawan.Pihak manajemen juga menyampaikan sosialisasi terkait bahaya karlahut.

“Mesin yang diserahkan untuk dapat digunakan saat terjadi kebakaran sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi kebakaran massive.

Berharap mesin yang diberikan dapat digunakan secara tepat,” jelas Manajemen Group Manager PT IIS yang disampaikan Marpituah, Selasa (31/1) di Pangkalan Delik.

Zulbahri perwakilan Management sempat menjelaskan bahwa ada perangkat peringatan dini terjadinya karlahut. Misalnya, tidak turun hujan, ini merupakan peringatan dini. Dan ini sudah dituangkan dalam papan SPBK yang menunjukkan tingkat kerawanan.

Kepala Desa Delik Arrahman dan Rozi selaku anggota MPA mengaku senang bantuan yang diberikan perusahaan. Berharap dirinya dan warga desa bisa menjaga daerahnya bebas dari Karlahut.(pen)

HALUAN

RIAU/PEN

FO TO bersama usai pemberian bantuan.

FOT

Bahas Techno Park IPTEKIN PANGKALAN KERINCI (HR)- Bupati Pelalawan HM Harris mengikuti Raker perdana BPPT 2018.

Raker digelar di Gedung BPPT Jakarta, Rabu (31/1).

Salah satu agendanya, penandatangan MOU Pengembangan Techno Park Pelalawan Berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (Iptekin) Kelapa Sawit Ramah Lingkungan”, yang dilakukan enam instansi yaitu Pemerintah Pelalawan, BPPT, PT PINDAD (Persero), PT Rekayasa Engineering, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).

Kepala Bappeda Pelalawan Syahrul Syarif mengatakan MoU merupakan kesepahaman bersama atas kolaborasi antar instansi langkah awal pelaksanaan pembangunan techno park Indonesia.

Keberadaan Techno Park dapat mengembangkan riset-riset yang hasilnya dihilirkan ke dunia industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatmelalui upaya pembangunan daerah yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan.

Techno Park Pelalawan diterangkannya, merupakan salah satu dari techno park yang dikembangkan di Indonesia.

Techno Park di Kecamatan Langgam, mempunyai luas 3.748 hektare, terbagi dalam 7 zonasi, dimana 60 % merupakan zona konservasi, sehingga terdapat 1.520 hektar yang dapat digunakan untuk aktivitas tecno park.

"Fokus techno park ini adalah hilirisasi kelapa sawit dengan penerapan inovasi terkini dan menjalin sinergi positif antar komponen-komponen quadro helix (akedemisi, bisnisman, pemerintah dan masyarakat)," urainya.(rtc)

HALUAN

RIAU/HERJO

BUP ATI Kampar H Azis Zaenal menyerahkan bantuan kepada warga didampingi istri Hj Nuraini Azis.

BUPA

HUT KE-68 KAMPAR

Pemkab Gelar Bakti Sosial di Tambang n LAPORAN: HERMAN JHONI

Liputan Kampar

BANGKINANG (HR) (HR)-Memperingati HUT Kabupaten Kampar ke-68 Tahun 2018, Pemerintah Kampar menggelar Bakti Sosial di Kantor Camat Tambang, Rabu (31/1).

Bakti sosial dihadiri Bupati Azis Zaenal, Sekda Yusri, Ketua TP-PKK Nuraini Azis, Pelaku

usaha, serta Kepala OPD. Bakti Sosial merupakan bagian program pemberdayaan fakir miskin,

Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bupati Azis Zaenal menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima santunan. "Bakti Sosial wujud kepedulian Pemerintah Kampar dan perusahaan terhadap masyarakat yang kurang beruntung," ajak Azis.

Azis berpesan untuk dapat menyambut perusahaan dan jangan membuat

investor resah berinvestasi. "Buatlah komunikasi yang baik dengan perusahaan," pesannya.

Namun demikian kepada pengusaha, Azis mengajak memperhatikan masyarakat dan memperhatikan kegiatan sosial di asyarakat. "Dukung program pemerintah dengan memberikan dukungan dan menjaga stabilitas keamanan. Jika sudah begini hidup akan aman

tenang dan rukun dan saling sinergi antara Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dan usahawan," ingatnya.

Beberapa perusahaan yang ada di Kampar juga turut berkontribusi dalam Hari Bhakti Sosial ini yaitu PT. Ernia Lestari 50 paket, PT. Kunango 125 paket, PT. RMD Riau 50 paket, PT. Indo Jaya 100 Paket serta Dinas Sosial 100 paket. ***

Kasatlantas Pimpin Mediasi Kasus Lakalantas BANGKINANG KOTA (HR)–Kasatlantas Polres Kampar AKP Galih Apria SIK memimpin mediasi terkait kejadian Kecelakaan Lalu lintas di Desa Kusau Makmur, Tapung Hulu, yang terjadi (10/12) lalu.

Kecelakaan melibatkan pengendara motor Willy Purba pelajar berusia 15 tahun yang menabrak pejalan kaki Tiorensi Hutagalung (30).

Mediasi (Diversi) dihadiri pihak korban Jamaruli

Tua Nainggolan selaku suami korban dan Jhon H Purba orang tua pengendara. Proses disaksikan perwakilan P2TP2A Hermanto, Bapas Hafis Tohar SH dan Kanit Laka Ipda Angga Dewansyah SIK beserta Penyidik Satlantas Polres Kampar.

Dari hasil Mediasi Selasa (30/1) di Polres Kampar, dicapai kesepakatan, kedua belah pihak berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum.

Orang tua Willy Purba bersedia membantu biaya pengobatan yang mengalami luka dan sempat dirawat di RS Pekanbaru.

"Diversi penyelesaian melibatkan anak dibawah

HALUANN

RIAU/ARI

MEDIASI kasus Lakalantas yang dipimpin Kasatlantas Polres Kampar AKP Galih Apria SIK. umur telah sesuai aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan hu-

kum yang melibatkan anak-anak," terang Kasat Lantas AKP Galih Apria

SIK melalui Kanit Laka Ipda Angga Dewansyah SIK.(ari)

Polsek Tambang Amankan Pelaku Penganiayaan BANGKINANG (HR)Unit Reskrim Polsek Tambang Polres Kampar mengamankan warga Desa Rimbo Panjang tersangka kasus penganiayaan yang terjadi Minggu (28/1).

Pelaku yang diamankan adalah RS (Lk 60) warga Jalan Mandiri, Desa Rimbo Panjang, RS ditangkap Selasa (30/1) di rumahnya setelah dilaporkan korbannya Subur Lubis setelah kejadian.

Peristiwa berawal

Minggu (28/1), saat itu korban beserta istrinya Lian Tarigan tengah berada di lokasi tanah GKPN II Desa Rimbo Panjang, kedatangannya membuat gorong-gorong jembatan.

Tiba-tiba datang tersangka RS mendekatinya dengan membawa sebilah parang panjang, lalu terjadi perdebatan. Namun korban berusaha menghindar, tetapi RS terus mengejar dengan mengacungkan parang.

Setelah itu korban me-

mutuskan meninggalkan lokasi tersebut, namun RS tetap mengejarnya dan langsung memukul wajah korban menggunakan tangannya hingga bagian bibir dan mulutnya terluka.

Atas kejadian tersebut korban merasa tidak senang dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Tambang untuk proses pengusutannya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tambang lang-

sung menyelidiki kejadian tersebut, pada Selasa sore (30/1) didapat informasi bahwa pelaku berada di rumahnya.

Tanpa buang waktu Kanit Reskrim Iptu Zulfatriano SH bersama Tim Opsnal Polsek Tambang langsung menangkap tersangka RS dirumahnya, petugas juga mengamankan sebilah parang panjang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. (oni)

MEMENUHI SYARAT

PKS Kampar Mantap Hadapi Pemilu 2019 BANGKINANG KOTA (HR)- KPU Kampar melakukan verifikasi faktual PKS sebagai partai politik peserta Pemilu 2019, Rabu (31/1). Tim diketuai Dahmizar didampingi Komisioner Panwaslu, Syawir Abdullah.

“Data yang sudah diceklis, kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara memenuhi syarat. Begitu pun keter wakilan perempuan 31% dan anggota 5% jumlah penduduk dari 740 ribu orang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat,” ungkap Dahmizar.

Hasil verifikasi secara

HALUAN

RIAU/ARI

KETU A DPD PKS Kampar Tamaruddin menyampaikan KETUA sambutan dalam acara verifikasi faktual. umum akan diumumkan 2 hari lagi dengan mengun-

dang seluruh partai politik untuk penyerahan berita

acara hasil verifikasi.

Ketua PKS Kampar, Tamarudin menyampaikan terimakasih kepada tim verifikasi.

Tamarudin mengatakan, agenda verifikasi menjadi bukti kesiapan PKS menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.

“Karena sampelnya menyebar, datang dari kecamatan yang jauh, dari Kampar Kiri, Koto Kampar Hulu, Tapun Hulu, Tapung dan Tapung Hilir dan lainnya. Saya bertanya, apakah siap menghadapi Pemilu 2019?,” Tanya Tamarudin yang disambut teriakan siap kader PKS.(ari)

KAMIS

Rokan Hulu

14

1 Februari 2018

Puluhan Massa AMPK Demo ke Kejari Rohul PASIR PENGARAIAN (HR) (HR)- Sekitar puluhan masa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pembenci Koruptor mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, untuk menyampaikan aspirasi tentang keseriusan pihak Kejaksaan mengusut penyalahgunaan APBD Rokan Hulu, Rabu (31/1).

n LAPORAN:

AGUSTIAN Liputan Pasir Pangaraian

Menurut pantauan Haluan Riau, sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan masa Aliansi Mahasiswa Pembenci Koruptor (AMKP) berkonsentrasi di Bundaran Ratik Togak Pasir Pengaraian menuju Kantor Kejari Rohul.

Setibanya di halaman Kantor

Kejari, puluhan masa langsung menyampaikan orasi secara bergantian. Zia Ul Haq, Ilham Al Amin, dan Wicky Yuliandra, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi, secara bergantian menyuarakannya.

“Kami minta Kejaksaan Rohul

usut penggunaan anggaran APBD Rohul,” pinta orator masa, di bawah pengawalan Polisi dan Satpol-PP Rohul.

Puas menyampaikan aspirasi, rombongan AMPK langsung diterima Agus Gunawan, Kasi Intel Kajari Rohul. Pada kesempatan itu, puluhan mahasiswa langsung menyodorkan petisi tolak korupsi di atas kain putih untuk ditan-

BELUM DIGANTI RUGI

Pemilik Lahan Ancam Robohkan Tower SUTT PASIRPANGARAIAN (HR)- Proyek pemasangan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara di Kabupaten Rokan Hulu terus menuai protes dari masyarakat.

Protes masyarakat terhadap proyek SUTT dilakukan PT PLN dikarenakan ganti rugi lahan milik warga yang terkena dampak pembangunan tower belum selesai, namun tower sudah berdiri.

Seperti terjadi di 2 desa di Kecamatan Ujungbatu, yakni di Desa Ujungbatu Timur dan Desa Pematang Tebih. Sedikitnya ada 29 tapak tower SUTT 150 KV, namun warga mengaku belum ada proses ganti rugi dilakukan pihak terkait. Sebagai pemilik lahan dilalui jaringan SUTT, puluhan warga di 2 desa di Kecamatan Ujungbatu merasa hanya mendapat janji manis dari pihak PT. PLN saja, belum ada kejelasan kapan ganti rugi diberikan ke pemilik lahan.

Keluhan puluhan warga pemilik lahan disampaikan warga kepada Kepala Desa Pematang Tebih, Selamat. Selamat mengaku sekira 10 warga pemilik lahan sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada dirinya.

Selamat mengungkapkan tower SUTT yang melintas di Desa Pematang Tebih ada sekira 20 tower SUTT, dan jaringan melewati lahan milik warga yang sebagian besar lahan perkebunan, meski tanaman perkebunan warga sudah ditumbang pihak pelaksana proyek, namun hingga awal tahun 2018, belum ada kejelasan terkait ganti rugi dari

TOWER SUTT 150 KV milik PT PLN yang menuai protes dari masyarakat, karena belum selesainya ganti rugi lahan. pihak PT PLN, sehingga warga sangat dirugikan.

Seperti dialami Sugito, ungkap Selamat, warganya ini mengaku belum menerima ganti rugi pemasangan jaringan SUTT yang dana ganti ruginya dikabarkan mencapai Rp 70 juta. “Dia (Sugito) selalu mempertanyakan masalah ganti rugi tersebut kepada saya,” ungkap Selamat kepada wartawan, Selasa (30/1).

Selamat mengaku untuk menjawab apa yang menjadi keluhan warganya, dirinya pernah menanyakan hal itu kepada juru bayar ganti rugi jaringan SUTT yang bernama Sahrum pada Juli 2017. Namun, pada percakapan dilakukan via telepon seluler tersebut, Sahrum mengaku akan membayar ganti rugi tersebut, namun hal itu belum

dilakukan hingga Januari 2018.

“Namun janji tinggal janji saja. Ketika dipertanyakan lagi melalui handpone tidak mendapat respon,” kata Selamat.

Selamat mengaku miris mendengar keluhan dari warganya, sebab ada pohon karet warga yang sudah ditumbang untuk pembangunan jaringan SUTT. “Kita sangat berharap masalah ganti rugi ini segera diselesaikan.

Kasihan warga saya,” harapan besar Kades Pematang Tebih, Selamat.

Kejadian serupa juga dialami warga Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu. Di desa ini ada 9 tower SUTT yang melintasi lahan kebun karet dan kelapa sawit milik warga, namun belum diganti rugi. Warga bahkan sempat mengancam akan merobohkan tower SUTT yang ada di lahannya, jika ganti

rugi tidak segera dilakukan.

Keluhan warga juga dibenarkan Kades Ujungbatu Timur Harde Yanto.

Diakuinya, ada 8 warga sebagai pemilik lahan yang datang ke dirinya, mengeluhkan belum menerima ganti rugi lahan, dampak dari proyek tower atau jaringan SUTT 150 KV. “Kita akan tetap mencarikan solusi untuk hal ini,” kata Harde Yanto.

Kades mengaku pernah bersama warga mempertanyakan perihal ganti rugi ke PT PLN Ranting Ujungbatu, namun mereka mendapat jawaban kalau wewenang ganti rugi bukan dilakukan oleh PLN, tapi melalui pihak ketiga atau rekanan. “Masyarakat hanya berharap ganti rugi karena kebun sawit dan karet mereka yang ditumbang untuk pembanguan tiang tower itu. Kalau tidak ada kejelasan dari pihak terkait, kami tidak bisa menahan amarah masyarakat,” kata Harde dan berharap pihak terkait segera merealisasikan janji ganti rugi lahan kepada warga di desanya.

Sementara, Manager PT PLN Rayon Pasirpangaraian David Sibarani, mengatakan untuk ganti rugi lahan masyarakat yang dilalui jaringan SUTT bukan wewenang instansinya, melainkan menjadi tanggungjawab Unit Induk Pembangunan Pekanbaru. “Itu bukan urusan kita pak, karena sudah beda divisi. Kalau mau jelas tanyakan k e U n i t I n d u k P e m b a n g u n a n P ekanbaru,” saran David kepada wartawan.(rtc/war)

datangani.

Penandatanganan petisi tersebut, dilakukan oleh Agus Gunawan. Kemudian disusul AKP Risman, Aldino, selaku Kasat Lantas Polres Rohul. Usai ditandatangani, selanjutnya masa langsung membubarkan diri.

Dalam aksi tersebut semua berjalan lancar dan tak ada bentrok fisik.***

Eksekusi 2 Ruko Ricuh, Pemilik Sampai Pingsan PASIRPANGARAIAN (HR) - Proses eksekusi 2 pintu rumah toko (Ruko) di Pasar Kabun, Kecamatan Kabun dilakukan pihak Pengadilan Negeri Pasirpangaraian, Kabupaten Rokan Hulu mulai Rabu (31/ 1) pag sampai siang hari, sempat ricuh.

Bahkan, pemilik Ruko di Pasar Kabun, Jalan Lintas Pasirpangaraian-Bangkinang yang diketahui bernama Hj Nurmayati didampingi sejumlah oknum anggota Organisasi Kepemudaan atau OKP, sempat bersikeras 2 ruko di Pasar Kabun adalah miliknya.

Wanita pemilik Ruko sempat memberikan perlawanan dan bersitegang dengan petugas, Panitera Tagor Sipanyungan SH, MH, serta Juru Sita Dedi Hartanto, bahkan Nurmayati sempat jatuh pingsan dan langsung ditangani sejumlah polisi wanita atau Polwan Polres Rohul.

Berkat kejelian petugas pengamanan dari Polres Rohul dan Polsek Kabun, akhirnya 2 Ruko di

Pasar Kabun tersebut bisa dieksekusi pihak PN Pasirpangaraian pada Rabu siang. Informasi dirangkum, 2 pintu Ruko tersebut sudah dilelang oleh pihak Bank Mandiri pada 2017 lalu dan dimenangkan oleh pembeli bernama Jefri Ginting.

Tidak lama kemudian, 2 pintu Ruko tersebut dibeli oleh Faisal dengan harga Rp630 juta. Meski sudah dibeli, namun pembeli tidak bisa langsung menempati ruko tersebut, sebab si pemilik sebelumnya tidak mau pindah.

Di tempat terpisah, Humas PN Pasirpangaraian Irpan Hasan Lubis, mengungkapkan eksekusi 2 Ruko tersebut sudah dua kali dilakukan, karena eksekusi pertama pada Rabu (24/1), gagal dikarena Hj Nurmayati tidak mau 2 pintu Ruko dieksekusi.

Irpan mengaku eksekusi sudah prosedur, sebab sebelum eksekusi dilakukan, pihak PN Pasirpangaraian sudah memanggil Nurmayati, selaku pemilik Ruko.(rtc/war)

Rokan Hilir

KetuaMUIAjakWargaSalatGerhanaBulan BAGANSIAPIAPI (HR) - Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rokan Hilir mengajak seluruh umat muslim di Rohil, Khususnya di wilayah Kecamatan Bangko beramai-ramai melaksanakan sholat gerhana bulan (Salat Khusuf) berjamaah di masjid dan musala pada Rabu (31/1).

“Kepada seluruh umat muslim di Rokan Hilir, khususnya di Kecamatan Bangko, mari beramairamai melaksanakan Salat Khusuf berjamaah atau Salat Gerhana bulan yang dilaksanakan setelah Salat Isya di Masjid Agung Bagansiapiapi atau di masjid dan musala

lainnya,” kata Ketua MUI Rohil, H Ucok Indra saat ditemui, Selasa (30/1).

“Berdasarkan press rilis dari Kementerian Agama RI, Rabu (31/1) mulai pukul 18.48 WIB di Indonesia akan terjadi Gerhana Bulan Total (GBT),” ujarnya.

Dikatakan H Ucok In-

dra, GBT merupakan fenomena alam yang jarang terjadi. Namun semua itu terjadi, karena kehendak Allah SWT, sehingga sebagai umat muslim yang diajarkan Nabi Muhammad SAW setiap terjadi Gerhana Bulan, maka dianjurkan melaksanakan Salat Sunat Khusuf 2 rakaat dan khutbah serta melakukan amal kebajikan lainnya.

Ketua MUI Rohil yang baru dilantik mengharapkan agar masyarakat Rohil, khususnya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, serta meninggalkan kebiasaan yang tak dianjurkan dalam Islam. (wsc)

DRAINASE yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya ditemukan jarang-jarang.

DINAS PEMDES SEGERA TINDAKLANJUTI

Karaoke Dtone Diduga Tempat Mesum Terselubung ROKANHILIR (HR) - Keberadaan tempat hiburan Karaoke Keluarga, Dtone di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, diduga sebagai tempat mesum terselubung.

Salah satu warga, Irwan (43) yang ditemui awak media, Rabu (31/1) siang menyebutkan, tempat karaoke Dtone tersebut diduga sebagai tempat mesum. Pasalnya, terkadang ia memperhatikan pasangan yang diduga bukan suami istri terlihat keluar masuk.

“Bahkan bukan hanya mudamudi saja, ada juga saya lihat sudah agak tua gitulah, pasangannya lebih muda,” kata Irwan warga Jalan Kolam Bagan Batu.

Dari pantauan awak media di lokasi pada Rabu (31/1) siang, tempat karaoke itu juga tampak

pasangan muda-mudi masuk ke dalam. Diduga, mereka melakukan tindakan mesum di dalam room karaoke tersebut, dan tidak diketahui oleh karyawan Dtone.

Sementara itu, salah satu resepsionis yang ditanya keberadaan Manejer Dtone mengatakan, sudah 4 hari manejer tak masuk kerja.

“Pak Aliong namanya bang, kalau tak ada beliau, biasanya urusan sama Husin, tapi nanti jam tujuh (malam) baru masuk kerja,” kata salah satu resepsionis yang belum sempat ditanya namanya tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, para awak media belum bisa meminta keterangan dari pihak menejemen terkait dugaan tersebut.(src/war)

Drainase Pasir Putih Besinya Jarang BALAI JAYA (HR) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD/Pemdes) Kabupaten Rokan Hilir berencana segera menindaklanjuti pembangunan drainase yang menggunakan Dana Desa di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya yang besinya jarang-jarang.

“Terutama terimakasih atas informasinya, saya minta kirimkan fotofotonya ke Whatsapp saya, nanti akan kita panggil pihak-pihak terkait seperti Penghulunya,” kata Kepala Dinas PMD, H Jasrianto, Rabu (31/1) siang.

Dijelaskannya, pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas PMD si-

fatnya hanya memfasilitasi. Kalau ada masalah di lapangan, pihaknya akan mengecek. “Kalau tak sesuai bestek, kita minta disesuaikan, kalau tak mau dia (penghulu) menyesuaikan, ya terserah ‘pemeriksa’ lah itu,” terang Jasrianto.

Diberitakan sebelumnya, drainase tersebut terletak di RT 07, RW 02, Dusun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Padahal di setiap Desa, sudah ada petugas Pendamping Desa yang mana segala kegiatan di Desa, sudah pasti dilibatkan agar pembangunan di suatu Desa berjalan sebagaimana mestinya.

Pembangunan drainase bersumber dari DD tahun 2017 itu dan dikerjakan pada awal 2018 hingga saat ini, terkesan asal jadi. Pasalnya, pantauan wartawan beberapa hari ini, tepatnya pada Minggu (14/1) lalu, besi yang digunakan tampak terlalu kecil dan terlihat Jarang-jarang antar besi.

Ironisnya lagi, besinya hanya separuh lebih ke ujung papan mal.

Ketua RT 07, Bambang yang dikonfirmasi di lapangan mengatakan, besarnya besi yang mengikat cor-coran drainase itu memiliki tebal 8 milimeter dan 6 milimeter sebagai pengikatnya. Total volume drainase itu, sepanjang 160 meter.

Ketika disinggung soal jarak besi yang jarang, Ketua RT 07 yang juga bekerja pada proyek pembangunan drainase itu mengatakan, memang begitu dari sananya, dan yang tampak terlihat jarang itu hanya sebagian saja. “Perintahnya gitu pak, tapi datang aja ke kantor (Penghulu) pak, kalau kami ini apalah, hanya diperintah,” kilahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pjs Datuk Penghulu Pasir Putih Barat, Junaedi yang dikonfirmasi, Sabtu (20/1) melalui pesan singkat di nomor selulernya, belum menjawab konfirmasi wartawan terkait hal tersebut di atas.(irc/war)

Bengkalis-Meranti

KAMIS 1 Februari 2018

15

Kepala OPD Teken Komitmen SPIP Level 3 n LAPORAN: USMAN MALIK

Liputan Bengkalis

BENGKALIS (HR) - Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menandatangani Komitmen OPD Pencapaian SPIP Level 3.

Penandatanganan disaksikan Plt Sekda Bengkalis H Ariyanto, Plt Inspektur Suparjo, dan Perwakilan Kepala BKPP Provinsi Riau Yanarius di ruang pertemuan lantai II Kantor Inspektorat, Rabu (31/1/2018).

Bupati Bengkalis dalam sambutan yang dibacakan lPlt Sekda Bengkalis, H Arianto mengatakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh Aparatur secara professional, Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa berupaya melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 secara konsisten dan berkelanjutan yakni, menjamin seluruh kegiatan sesuai prinsip, ekonomis, efisien dan efektif, melindungi dan mengamankan seluruh aset, dapat diandalkan laporan keuangan serta dapat dipatuhinya semua peraturan perundangan yang ada,” ungkap Ariyanto.

Ariyanto menambahkan berdasarkan hasil penilaian BPKP perwakilan Provinsi Riau terhadap maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 masih berada pada level I dan skor tersebut menunjukkan tingkat

maturitas penyelenggaran SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah terdapat praktek pengendalian intern.

“Berdasarkan komitmen yang telah ditandatangani Bupati Bengkalis dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 27 September 2017 lalu, bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mencapai maturitas SPIP level 3 pada tahun 2018 ini,” ungkap Kadis Pertanian dan Pertenakan Selanjutnya Ariyanto berharap kepada kepala OPD untuk lebih proaktif dan meningkatkan komitmen dan upaya dalam mewujudkan peningkatan maturitas SPIP. Turut hadir dalam acara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Camat seKabupaten Bengkalis.

Berani Pasang Target Meskipun secara nasional, tingkat kematangan (maturitas) SPIP level 3 setiap daerah tahun 2019, namun Kabupaten Bengkalis berani pasang target pada Maret 2018 bisa berada pada level 3.

“Insya Allah, kita bisa mencapai target tersebut.

Apalagi, seluruh kepala perangkat daerah telah menandatangani komitmen untuk mencapai target tersebut,” Arianto.

HALUANN

RIAU/IST

PL T Sekda Bengkalis, H Arianto menyaksikan penandatangan komitmen pencaipan SPIP Level 3, Rabu (31/1).

PLT Selain pembukaan Bimtek, saat bersamaan juga dilaksanakan penandatanganan komitmen kepala perangkat daerah dalam pencapaian level 3 SPIP dan Sosialisasi Perbup Manajemen Risiko tahun 2018.

Penandantangan komitmen kepala OPD, disaksikan langsung Plt Sekda Bengkalis Arianto,

Plt Inspektur Suparjo dan Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Riau, Yanerius.

Sekda menegaskan untuk mencapai target maturitas SPIP pada level 3, dibutuhkan proaktif dari seluruh perangkat daerah yang ada, terutama dalam hal menyiapkan infrastruktur aturan/regulasi yang menunjang tugas dan

SEPAKAT BEBAS KORUPSI,

Seluruh Pejabat di Kepulauan Meranti Tanda Tangani Pakta Integritas SELATPANJANG (HR)Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti menandatangani pakta integritas.

Komitmen itu ditekankan kepada pejabat untuk menciptakan Kota Sagu bebas korupsi dan gratifikasi. Penandatanganan pakta integritas oleh Bagian Ortal itu diikuti Sekda Yulian Norwis, pejabat eselon II, III, dan IV di ruang Melati, Kantor Bupati Meranti, Rabu (31/1).

Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli M Arif MN, Asisten III T Akhrial, Asisten I Jonizar, Asisten II Anwar Zainal, dan para Kabag di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Yulian Norwis menginstruksikan seluruh pejabat Eselon II, III dan IV agar bekerja secara profesional, penuh kejujuran dan tanggungjawab.

Mulai saat ini bekerjalah sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

"Penandatanganan pakta integritas ini hendaknya tidak hanya sekedar memenuhi syarat admi-

nistrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi harus benar-benar dihayati dan dilaksanakan di lapangan," pesan Yulian Norwis.

Seperti diketahui dengan telah ditandatanganinya pakta integritas ini, semua pihak menyepakati melaksanakan seluruh tugas fungsi tanggungjawab, wewe-

HALUANN

nang dan peran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta kesanggupan untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dan gratifikasi.

Akhir kata Yulian Norwis juga mengingatkan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, Kepala OPD dilarang meminta fee atau hadiah ke-

RIAU/IST

SEL URUH pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti menandatangani pakta SELURUH integritas. Komitmen itu ditekankan kepada pejabat untuk menciptakan Kota Sagu bebas korupsi dan gratifikasi.

Formasi ...

FUNGSIONAL," ungkapnya.

Masriyah juga menjelaskan pasca Pusat melakukan moratorium CPNS tiga tahun terakhir, kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) memang terbatas.

Hingga saat ini jumlah

n Dari Hal. 9 ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru sekitar 7849 orang. Terlebih lagi seiring dengan adanya moratorium tersebut, 902 orang yang telah memasuki pensiun. Artinya ada kekurangan Asn dilingkungan Pemko Pekanbaru.

"Untuk mengatasi kekurangan ASN para OPD mengefektifkan ASN yang ada. Untuk mengisi kekurangan pegawai, dinas dipersilakan merekrut tenaga kegiatan. Namun, tenaga kegiatan itu akan selesai bila kegiatannya

Petugas ...

DIKATAKAN Baharuddin, lambatnya proses pencetakan KTP yang sering dikeluhkan masyarakat tidak lepas dari masih sering adanya kendala.

Baik itu jaringan yang lelet, keterbatasan blanko dan keterbatasan waktu pencetakan KTP. "Kita akan

pada pihak manapun.

"Jangan coba coba melanggar hukum. Laksanakan pekerjaan dengan jujur dan benar karena yang kita lakukan juga dipantau oleh tim Saber Pungli. Pelaku korupsi dan gratifikasi yang terbukti akan dikenakan sanksi tegas," pungkas Sekda mengakhiri.(rls/mel)

selesai dan anggarannya berdasarkan anggaran masing-masing OPD. Hal ini Dikarenakan Sejak tahun 2005, daerah tidak boleh mengangkat pegawai honorer. Aturannya sudah ada," tutup Masriyah.(her) n Dari Hal. 9

tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apapun keluhan dari masyarakat ke kami. Sekarang kita utamakan yang sudah merekam lama, bahkan petugas kami pun sampai lembur agar berkas KTP yang menumpuk bisa segera di-

tuntaskan," katanya.

Ia menyebut, hingga saat ini kurang lebih masih ada 39 ribu lagi masyarakat Pekanbaru yang belum memiliki KTP karena tahun lalu ketersediaan blanko sempat kosong di Disdukcapil Kota Pekanbaru. "Kemarin kami

juga sudah rapatkan. Kalaupun ada keluhan terkait pelayanan di lapangan.

Kami juga berencana untuk mengajukan permintaan ke Walikota Pekanbaru agar alat pencetakan KTP bisa ada di masing-masing UPTD agar lebih maksimal," pungkasnya. (ckp/war)

fungsi. Infrastruktur tersebut, seperti standar operasional prosedur (SOP) atau standar proserud operasional (SPO) maupun peraturan di level OPD. Arianto menekankan untuk meningkatkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan bukan hanya dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan, tapi sudah dilakukan sejak proses perencanaan. “Disini lah letak peran seorang Kasubag Program pada

setiap OPD,” ungkapnya.

Sementara itu, Yanerius menegaskan pencapaian target maturitas SPIP level 3 dapat terealisasi lebih cepat dari target nasional, dibutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah. Jadi persoalan pengawasan tidak mesti dari Inspektorat, namun harus dari intern OPD bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari target bulan Maret, pencapaian maturitas SPIP di level 3, sebanyak 16 perangkat daerah akan diambil sampel oleh BP-

KP Perwakilan Riau.

Keenambelas OPD tersebut, yakni, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Dukcapil, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.***

BUPATI AMRIL

Instruksikan Perangkat Daerah Umumkan RUP BENGKALIS (HR)-Bupati Bengkalis Amril Mukminin sudah menginstruksikan setiap Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan tahun anggaran 2018.

"Sudah. Melalui surat Nomor 3.18/PBE.LP/2017/ 130, tanggal 20 Desember 2017 lalu, Bupati Bengkalis sudah menyurati setiap PD/Unit Kerja menetapkan dan mengumumkan RUP Barang/Jasa tahun anggaran 2018,” ujar Johansyah Syafri, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis tersebut menjelaskan hal itu, Selasa, 30 Januari 2018,

di ruang kerjanya. Johan menjelaskan, itu terkait adanya isu yang berkembang bahwa Bupati Bengkalis belum mengingatkan PD/Unit Kerja untuk menetapkan dan mengumumkan RUP Barang/ Jasa tahun anggaran 2018 Kata Johan, salah satu instruksi Bupati Bengkalis dalam surat itu, seluruh PD/Unit Kerja, wajib menayangkan rencana pengadaan dan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa tahun anggaran 2018 di website PD masing-masing.

“Selain di website PD masing-masing, juga Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di http://sirup.lkpp.go.id, baik itu untuk Pengadaan yang dilakukan dengan lelang, non lelang maupun swakelola,” terangnya.

Terkait adanya PD/ Unit Kerja yang belum menindaklanjuti surat Bupati Bengkalis itu, Johan mengatakan, belum mengetahuinya secara pasti. Karena kewajiban untuk mengumumkan RUP kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud, ada di PD/Unit Kerja masing-masing.

"Mungkin ada persoalan administrasi. Kami tidak tahu persis penyebabnya. Pastinya dan sesuai instruksi Bupati Bengkalis dalam surat tersebut, bagi PD/Unit Kerja yang mengajukan permintaan penerbitan user id dan password untuk RUP ke Diskominfotik, sudah kami tindaklanjuti. Sudah kami berikan,” terang Johan didampingi Kepala Seksi LPSE, Hendra Dwi Permana.(man)

Pasar Higienis tapi sampai sekarang belum ada yang masuk. Memang untuk pedagang yang ke PMJ sudah ada. Kitanu-

payakanlah secepatnya, kalau sekarang kan kita masih sibuk persiapan Muskomwil APEKSI," tutup Ingot.(her)

Pasar ...

ADA pedagang yang masuk justru Ingot menyebut, belum ada.

"Sudah kita imbau pedagang untuk masuk ke

n Dari Hal. 9

Pengamat ...

RUMAH makan dari langkah yang dilakukan DPP Pekanbaru dengan menjual gas melon ter-

n Dari Hal. 9 sebut kepada warga, Ingot menjawab, DPP tidak punya kewenangan untuk menahan gas melon yang

sudah diamankan. Sedangkan asal usul dari gas yang diamankan sudah diakui pelaku.(her)

kinan kondisi keuangan di pemerintah Kota Pekanbaru.

"Perusahaan yang menang nanti harus perusahaan yang lulus kualifikasi, perusahaan yang munafit dan ada perjanjian-perjanjian yang dibuat

apabila terjadi divisit anggaran atau apabila terjadi guncangan terhadap APBD, perusahaan bisa hendel terlebih dahulu karena satu hari sampah tidak diurus satu minggu kita menyelasaikannya," pungnkas Roni. (nue)

DPRD ...

CERITA perusahaan yang tunda bayar," jelasnya.

Ditambahkan Roni, perusahaan yang menang nanti, diharapkan perusahaan yang harus lulus kualifikasi, perusahaan yang bonafit serta siap dengan segala kemung-

n Dari Hal. 9

Siak

16

KAMIS 1 Februari 2018

Negeri Istana advertorial

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KITB

Bupati Apresiasi Perjanjian Kerja Sama SIAK (HR)(HR)-Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi, menyaksikan penandatanganan join venture atau perjanjian usaha patungan antara perusahaan daerah PT Samudera Siak dengan PT Bosowa Bandar Indonesia di Kantor Bosawa, Menara Karya lantai 16 Jakarta, Rabu (31/1) pagi.

Bupati Siak, Syamsuar menyambut baik dengan dilakukannya pendatanganan perjanjian usaha patungan tersebut. Menurut dia, semakin cepat dilaksanakan semakin baik, untuk percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Buton.

“Saat ini para investor sudah sangat ingin untuk berivestasi, baik di kawasan industri maupun di kawasan pelabuhan,” ujar Syamsuar.

Apalagi kita telah didukung, kata Syamsuar, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) masuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, tercantum pada urutan 232. “Kita diuntungkan karena faktor kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pelabuhan,” ujarnya.

Selanjutnya dilakukan penandatangan joint venture antara PT Samudera Siak, yang diwakili Subardo, selaku Direktur PT Samudera Siak dengan Direktur PT Bosowa Bandar Indonesia, Joko Widiatmoko.

Sementara pihak PT Bosowa Corporindo sangat mendukung pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan tersebut. Penetapan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), sebagai kawasan ekonomi khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 menjadi spirit untuk terus berkomitmen membangun kawasan tersebut.

Tujuan dari perjanjian ini adalah pertama untuk melaksanakan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Kedua melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan baik ditinjau dari aspek keuangan maupun aspek manfaat nasional dan ketiga menunjang peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan sektor perdagangan sehingga dapat memberikan daya tarik kepada pemakai kawasan pelabuhan dan terwujudnya fasilitas kepelabuhanan yang baik.

Hadir saat itu sejumlah pejabat terkait dari Pemkab Siak, pejabat dari Bosowa serta pimpinan dan komisaris dari BUMD Siak. (adv/ humas)

H A LUA N

R I A U/F AN U/FA

BUP ATI Siak Drs H Syamsuar MSi, menyaksikan penandatanganan join venture atau perjanjian usaha patungan.

BUPA

Belum Ditransfer Pusat, APBD Siak 2018 Belum Jalan SIAK (HR)-Sudah memasuki bulan kedua tahun 2018, OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak belum bisa melaksanakan kegiatannya. Tidak hanya itu, gaji tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak kabarnya belum di bayar.

Ketika hal ini ditanya

wartawan ke Sekdakab Siak, TS Hamzah, MSi mengaku, dana dari pusat belum ditransfer ke daerah. “Macam mana mau buat kegiatan,” ujarnya.

Menurut Sekda, dana APBD Kabupaten Siak tahun 2018 ini baru ditransfer ke daerah oleh pusat, informasinya pada pertengahan Fe-

bruari 2018 ini.

Dia menjelaskan, sistem transfer dana dari pusat ke daerah tidak lagi seperti tahun lalu. Kalau tahun sebelumnya dikirim secara triwulan, tapi tahun ini dipercepat. Oleh sebab itu, meski dana dari pusat belum dikirim ke daerah, diminta kepada OPD segera

menyusun kegiatannya.

“Apalagi semua administrasi sudah kita teken semua.

Tidak ada alasan lagi nanti OPD terlambat menjalankan kegiatannya,” tegasnya.

Sementara itu pantauan wartawan di wilayah Kota Siak berdampak pada pedagang yang ada di Kota Siak.

Seperti dikatakan It, salah seorang warga Kampung Dalam, Kecamatan Siak, yang sehari-hari berkeliling berjualan dengan gerobaknya. Seharihari ia menjual kelapa muda dan rokok keliling. Ia mengeluh, sepinya pembeli. Biasanya ia menjual air kelapa muda keliling dan rokok di Kota Siak

Apkasi dan PGRI Perjuangkan Nasib Guru di Tingkat Nasional SIAK (HR)-Hajjah Himmatul Hasarah, Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Mutu Guru Apkasi mengatakan, kedatangannya beserta rombongan ke Kabupaten Siak untuk membantu menjembatani apa yang menjadi permasalahan di daerah, terutama di bidang pendidikan.

Sudah 120 kabupaten kota yang ia kunjungi.

Persoalan yang dirasakan Pemda hampir sama. Kehadirannya di Siak untuk memahami persoalan pendidikan yang ada di daerah. Sebelum menuju ke Siak rombongan melakukan audiensi terlebih dahulu bersama Pemkab Kampar.

“Saya di Apkasi membidangi tentang mutu guru dan pendidikan. Banyak persoalan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pemerintah secara makro kurang memperhatikan nasib para guru, terutama guru GTT,” ujarnya Himmatul selain aktif di Apkasi ia juga dosen tetap di Universitas Negeri Jogyakarta. Ia begitu semangatnya berbicara masalah guru. Sesuai instruksi ketua Apkasi yang baru, ia dengan amanah melaksanakannya.

Dari hasil kunjungannya ke 120 kabupaten dapat disimpulkan 17 persoalan yang menjadi rekomendasi yang akan disampaikan pada hari Jumat akan datang kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Mentri Mempan RB RI, Asman Abnur pada pertemuan di Batam.

Ada 17 rekomendasi

HAJJAH Himmatul Hasarah, Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Mutu Guru Apkasi beserta rombongan berfoto bersama. yang akan disampaikan, diantaranya, meminta kepada pemerintah pusat menerbitkan PP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sehingga dapat diangkat menjadi pegawai pemkab.

Pemerintah segera melakukan pengisian formasi guru TK sampai dengan guru SMP dengan memberikan kesempatan kepada guru GTT, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Atau rekruitmen guru baru untuk menutupi guru yang memasuki masa pensiun yang jumlahnya cukub besar setiap tahun.

Mencabut moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru khususnya di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi dan dibuka kembali seleksinya pada tahun 2018.

Kedua melindungi guru dari kriminalitas, mengembalikannya kewenangan pengelolaan SMK dan SMA kepada kabupaten. Hal ini didasari sejak pengelolaan beralih ke provinsi, pengelolaan SMK dan SMA kurang maksimal. Kemudian para orang tua siswa banyak yang mengeluh, karena semuanya jadi bayar.

Kemudian rekomendasi berisi tentang, guru jangan lagi dibebankan dengan tugas SPJ dana BOS karena sangat menganggu tugas pokoknya sebagi guru, dan banyak waktu yang terbuang hanya menyelesaikan persoalan administrasi bukan tupoksinya.

Sementara itu Asisten Admintrasi Umum Sekda Kabupaten Siak, H Jamaludin di ruang pertemuan Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak Rabu

petang (30/01) saat menyambut kedatangan rombongan menyebutkan, menyambut baik upaya yang dilakukan Apkasi itu.

Ada beberapa persoalan dunia pendidikan yang mana kewenangannya berada di pusat.

Melalui wadah Apkasi ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di daerah. Dan dari rekomendasi yang sudah dibuat ada beberapa poin sudah terwakili.

Melalui Apkasi dan bekerjasama dengan PGRI kabupaten, Pemkab Siak dalam hal ini Bupati Siak mendukung penuh dalam upaya memajukan mutu pendidikan. Salah satu yang menjadi persoalan kita saat ini. Siswa yang lulus dari SMK tidak memiliki sertifikasi.

“Kita juga inggin mengusulkan para lulusan SMK memiliki serifikasi,

menghadapi masyarakat ekonomi Asean tenaga kerja dituntut memiliki skil dan kopetensi dengan dibuktikan memiliki serifikasi, bagaimana naker kita bersaing dengan naker luar,” terang Jamal.

“Harapan kita anak SMK memiliki sertifikasi sehingga mereka mampu bersaing di bursa kerja global dan mereka memiliki keterampilan dalam bekerja. Mudah diterima prusahaan yang membutuhkannya,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lukman mengtakan, alhamdulillah guru baik PNS dan non PNS terperhatikan oleh pemkab. Saat ini Pemkab Siak bagimana mengupayakan meningkatkan kopetensi agar bermutu, melalui pelatihan dan diklat.

“Kita memanfaatkan SDM yang ada, dengan tidak menambah dan mengurangi tenaga guru. Kalau dibilang kurang, tentu masih kurang karena setiap bulannya dari guru ada yang pensiun. Jadi saat ini kalu kita hitung Kabupaten Siak kekurangan guru dua ribu orang lagi, dari jenjang PAUD sampai SMA,” ujarnya.

Lukman menyambut baik gagasan Apkasi yang menerbitkan majalah Sahabat Guru. Penerbitan dan konten majalah dikelola oleh PGRI, majalah tersebut di dalamnya memuat informasi seputar problematika pendidikan se nusantara. Dan nantinya majalah ini akan memberitakan tentang siswa dan guru yang berprestasi yang ada di Kabupaten Siak. (fan)

sudah cukup lama. “Belum lagi Siak menjadi kabupaten, tahun 2017 tidak pernah seperti ini,” keluhnya.

Menurutnya, kalau APBD Siak sudah berjalan ASN dan honor dan gajian, ada jugalah yang membeli. “Kalau tak gajian orang tu, macam mana orang tu mau berbelanja,” ujarnya. (adv/fan)

LONGSOR DI LINTAS SIAK-SABAK AUH

Ardi : Kami Survei Dulu BUNGARAYA (HR)-Bahu jalan longsor berpotensi meluas ke badan jalan, kondisi ini terjadi di Bungaraya, jalan lintas Kecamatan Siak-Sabak Auh. Terpantau, meski ada pohon besar di lokasi lonsor, namun cengkraman akan kayu tampaknya tidak kuat menahan tanah, hingga longsor ke parit.

Pantauan di lapangan, Rabu (31/1) kedalaman parit di pinggir jalan itu sekita 5 meter. Tampak terpal alas timbunan base membentang dan gantung, hal itu menandakan bahagian yang longsor sudah masuk ke bahu jalan.

Kabid Bina Marga Dinas PU Tarukim Siak, Ardi Irfandi saat dikonfirmasi terkait longsor ini ia mengaku belum mengetahui, dan akan melakukan pengecekan ke

lapangan. “Nanti kami survei dulu ke lapangan,” terang Ardi saat ditanya ada atau tidaknya rencana penanganan longsor ini.

Dikatakan Ardi, jika hasil survey dan kajian memang dibutuhkan penanganan cepat, pihaknya akan berupaya menganggarkan perbaikannya.

Warga setempat Yanto menilai, mengatasi longsor itu tidak bisa hanya dengan timbunan, sebagai masyarakat awam yang mengetahui karakteristik tanah dan kebanyakan masalah di pinggir jalan.

Longsor itu harus diatasi dengan membangun turap.

“Kalau hanya ditimbun, nanti longsor lagi. Justru menimbulkan masalah baru, parit tersumbat, musim hujan masyarakat tenggelam,” ujar Yanto. (lam)

LONGSOR di pinggir jalan lintas Siak-Sabak Auh, tepatnya di Kecamatan Bungaraya.