Siak
16
KAMIS 15 Februari 2018
Negeri Istana
advertorial
PemkotBontangBelajarkeKabupatenSiak SIAK (HR)(HR)-Pemkot Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Siak dalam rangka pengelolaan hulu minyak dan gas. Pemkot Bontang menilai Pemkab Siak berhasil mengelola perusahaan daerah BUMD PT BSP sebagai perusahaan pengelola minyak Pertamina Hulu dalam mendukung PAD di Kabupaten Siak. Dalam pertemuan yang digelar di Zamrud Room, Rabu (14/ 2) hadir Wakil Bupati Siak, Drs H Alfedri, MSi, yang menyambut baik itikad Pemkot Bontang datang ke Kabupaten Siak untuk mengetahui dan belajar bagaimana sistem pengelolaan perusahaan migas daerah yang sudah berjalan selama kurun waktu 18 tahun sejak terhitung pemekaran otonomi daerah Kabupaten Siak. Ada 5 langkah upaya Pemkab Siak yang dilakukan dalam menggenjot PAD dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, diantaranya memberikan penyertaan modal pemerintah kepada sejumlah BUMD yang ada diantaranya: PT PERSI yang bergerak di bidang pembiayaan dan jasa pendamping UKM, PT SPS bergerak di bidang terminal curah kering, curah cair, pergudangan dan pembangkit listrik, kemudian PT SPE yang bergerak di bidang pertambangan dan energi pengadaan alat operasional dan pariwisata. Lalu PT BSP bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas alam dan PT KITB bergerak di bidang industri jasa, angkutan, perhotelan, agribisnis, agroindustri, pertambangan dan kehutanan. Walikota Pemkot Bontang, Hj Neni Moernaini membawa serta jajaranya menanyakan beberapa hal terkait upaya Pemkab Siak dalam mengelola sumber daya alam minyak tersebut. Hj Neni juga menyebutkan, Kota Bontang telah ditetapkan sebagai Kota Industri dan berkaitan dengan itu saat ini Pemkot Bontang akan me-
ngembangkan industri perekonomiannya dengan pembangunan PLTG. Ditambahkan Hj Neni, Pemkot Bontang menilai Siak berhasil dalam pengelolaan migas dan menghasilkan PAD bagi daerahnya. Diakui, Bontang sebagai daerah pengelola dengan sumber daya alam yang sedikit namun Pemkot Bontang siap untuk belajar bagaimana mengatur dan menjalankan sistem pengelolaan migas. Pertemuan yang berlangsung lebih 2 jam ini juga membuka forum diskusi perihal sistem pengelolaan dan bagi hasil pengelolaan migas. Dalam hal ini Dirut PT BSP, Bismantoro Prabowo yang turut hadir menjelaskan pengelolaan migas di Siak dijalankan dengan mekanisme yang tertuang dalam aturan undang-undang yang sudah ada. PT BSP awalnya juga belajar tahapan dalam pengelolaan migas, namun seiring pengalaman yang sudah didapat selama 18 tahun berdiri progres pengelolaan migas di Siak kini sudah memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama, yakni migas dan kini juga merambah pengelolaan bio oil bahkan hingga menjalin kerja sama dengan pihak asing seperti Singapura. Bismantoro menuturkan, sejak tahapan alih kelola PT BSP pada tahun 2001 lalu ada sebanyak 418 sumur minyak yang masih aktif dan 140 sumur yang sudah non aktif. Itu artinya peluang produksi minyak di Siak masih tergolong tinggi. Lebih lanjut Bismantoro menambahkan, PT BSP kedepan akan menjalin kerja sama dalam sektor gas yang potensinya tidak kalah besar dengan minyak, dimana saat ini semua itu masih dalam proses pengembangan jaringan pipa gas dan juga kesiapan lainnya. (adv/fan)
Poktan Dayun Terima Hibah Replanting Rp25 Juta per Hektare SIAK (HR)-Setelah melalui proses panjang akhirnya perjuangan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, Kabupaten Siak membuahkan hasil. Mereka akan menerima bantuan dari Badan Pengelola Dana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (BPDPKS) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). Senin (12/2) kemarin, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara tiga pihak yakni BPDPKS, Bank Riau Kepri dan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, Kabupaten Siak di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau di Pekanbaru. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Siak, Budiman Safari saat dihubungi mengatakan, penandatanganan oleh ketiga pihak tersebut, berkenaan dengan dana bantuan dari BPDPKS yang akan dikucurkan kepada Kelompok Tani Setia Rukun Dayun dalam hal menunjang program replanting (peremajaan kebun sawit). Dana bantuan dari BPDPKS tersebut akan segera masuk ke rekening Kelompok Tani pada sekitar 3 atau 4 hari ke depan. “Bantuan dari BPDPKS itu berupa kucuran dana sebesar Rp25 juta kepada setiap 1 orang petani untuk ukuran 1 hektar kebun,” ujarnya, Selasa (13/2) kemarin. Dijelaskannya, luas lahan sawit nantinya akan dilakukan peremajaan seluas 109 hektare, yang terdiri dari total keseluruhan lahan milik Kelompok Tani Setia Rukun yang telah diajukan. “BPDPKS akan mem-
PENAND ATANGANAN kesepakatan kerjasama antara tiga pihak yakni BPDPKS, Bank Riau PENANDA Kepri dan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, Kabupaten Siak di Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. bantu dana sebesar Rp25 juta per hektar untuk peremajaan kebun sawit bagi satu orang petani. Sedangkan usulan yang diajukan Kelompok Tani Setia Rukun Dayun, terdapat seluas 109 hektar yang diminta untuk dilakukan replanting,” terang Budiman. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan Kelompok Tani Setia Rukun ke BPDPKS, untuk biaya pengelolaan kebun sawit terhitung sejak masa penumbangan, penanaman, perawatan hingga berbuah, dilampirkan anggaran sebesar Rp54 juta per hektar. “Pemerintah Pusat membantu setengahnya saja, untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, telah ditunjuk Bank Riau Kepri sebagai penjamin atau pemberi pinjaman kemudian ditambah dengan tabungan milik Kelompok Tani itu sendiri,” jelas mantan Kadis Kesehatan itu.
TIGA TAHUN SUDAH SIAP DIBANGUN
Los Pasar Simpang Kantor Kecamatan Pusako Belum Juga Ditempati SIAK (HR)-Sejumlah masyarakat di Kecamatan Pusako sangat menyayangkan terhadap pembangunan los pasar di sekitar Simpang Kantor Camat Pusako hingga kini belum juga difungsikan sebagaimana mestinya. Dari pantauaan wartawan di lapangan los pasar yang terletak di Simpang Perkantoran Kecamatan Pusako itu saat ini mulai dikelilingi semak belukar. “Jika pasar tersebut tidak cepat-cepat difungsikan, kita khawatir pasar yang dibangun dengan anggaran yang tak sedikit dari APBN tersebut akan menjadi sarang ular. Apalagi, pasar tersebut dibangun di lahan rawa. Jika musim pasang kling, sekitar pasar terendam seperti sebuah danau,” ujar salah seorang warga yang namanya enggan disebutkan. Sementara itu Kabib Pasar Kabupaten Siak, Regar saat ditanya wartawan mengatakan, pasar tersebut bukan program Dinas Pasar yang membangunnya, tapi dibangun Disperindag dengan mengunakan anggaran APBN.
PASAR Simpang Pusako Dikatakannya, oleh sebab itu, tanyakan saja kepada Disprindag. Kalau los pasar yang dibangun oleh Dinas Pasar semuanya sudah difungsikan. Sedangkan Staf Camat Pusako, Dani saat ditanya wartawan mengatakan, pasar itu akan difungsikan tahun ini. Terkait tahun berapa dibangun pasar
tersebut, dia mengaku, tidak tahu. Sementara itu Penghulu Kampung Pusako Tok Tanjak saat ditanya wartawan mengatakan, pasar itu sudah selesai dibangun, memang belum ditempati. Kalau masalah bangunan tidak ada masalah, hanya saja belum ditempati saja. Penghulu mengatakan,
Pasar Pusako tersebut dalam waktu dekat ini akan kita resmikan, kita tinggal mencari hari yang tepat untuk meresmikannya. Terkait masalah anggarannya, Penghulu Kecamatan Pusako mengaku tidak mengetahui berapa secara detil dana pembangunan pasar itu. Nantilah saya cek anggarannya. (fan)
Masih kata Budi, potensi peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Siak seluas 25.000 ha yang terdiri dari eks Plasma PTPN V 15.000 Ha dan eks Indosawit 10.000 ha, dengan tahun tanam yang bervariasi mulai dari tahun 1982 sampai tahun 1989. Dari luasan tersebut yang telah dilakukan peremajaan di plasma eks PTPN V seluas 1.044 ha tahun 2014 dan eks Plasma Indosawit seluas 310 Ha. “Replanting untuk kabupaten Siak tahun 2018/2019 kurang lebih sebesar 1.316 Ha yang berada di Kecamatan Dayun, Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan,” imbuhnya. Dalam hal pelaksanaan peremajaan kelapa sawit mandiri, Kelompok Tani Setia Rukun telah menjalin kerjasama ke beberapa pihak, diantarannya dengan PT SPN (Siak Prima Nusa) dalam hal penyediaan bibit kelapa sawit yang berkualitas,
dan PT BIM (Berlian Inti Mekar) sebagai penjamin penampung tandan buah segar (TBS). sementara Bank Riau Kepri berperan sebagai penjamin kekurangan dana pembangunan kebun. Ditambahkan Kasi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian dan Holtikultura, Chandra Rivana, untuk memperoleh Bantuan Dana Peremajaan Kelapa Sawit dari BPDPKS dapat dilakukan Kelompok Tani, Gapoktan, KUD dan organisasi per kebun yang memenuhi persyaratan. “Untuk memenuhi persyaratan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, perlu waktu 7-8 bulan mulai dari tahap sosialisasi, persiapan adminitrasi petani, pengukuran koordinat lahan, sampai rekomendasi dari Dinas Pertanian semua proses itu didampingi tim khusus peremajaan Dinas Pertanian,” kata Chandra. (adv/fan)
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Sara SIAK (HR)-Panwaslu Kabupaten Siak bersama pemerintah, kepolisian, parpol dan media mengaungkan deklarasi penolakan terhadap politik uang dan sara pada Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Riau tahun ini, deklarasi dibacakan bersama, Rabu (14/2) di Gedung Tengku Mahratu Siak. Ikut membacakan deklarasi bersama Asisten Administrasi Umum Setdakab Siak, Jamaluddin, Wakapolre Siak Kompol Abdullah Hariri, perwakilan media cetak dan online, utusan parpol, dipimpin langsung Ketua Panwaslu Siak, Moh Royani. Atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, Jamaluddin mendukung penuh deklarasi ini, dengan harapan bisa tercipta suasana yang kondusif, meminimalisir kampanye hitam dari tim sukses masing-masing pasangan calon gubenur. “Tim boleh menjual visi dan misi calon, tapi jangan sampai menjelek-jelekkan dari mana asal calon tersebut,” ujar Jamaluddin.
Jamaludin menyingung soal partisipasi pemilih, selain tanggung jawab pemerintah dalam menyadarkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum, penyelenggara pemilu baik KPU dan Panwaslu juga memiliki tanggung jawab untuk mendongkrak partisipasi pemilih. “Pada Pilgub yang lalu partisipasi pemilih kita masih rendah, apalagi pemilihan presiden. Pemerintah terus mensosialisasikan ke masyarakat, disampaikan pada setiap pertemuan. Kami berharap Panwaslu dan KPU melakukan penyuluhan, agar target pemilih 71 persen bisa tercapai,” pesan Jamaluddin. Senada disampaikan Wakapolre Siak, Kompol Abdullah Hariri, ia menilai situasi yang sudah tercipta saat ini di Siak alhamdulillah kondusif. Dan berharap bisa terus berjalan sampai selesai penyelenggaraan pilkada. “Jangan sampai gara-gara pilkada kita sesama teman berantam dan tidak teguran gara-gara
Pemilihan Gubernur,” pesannya. Sementara Ketua Panwaslu Siak, Moh Royani didampingi Devisi SDM Panwaslu Siak, Salmon Daliyoto menegaskan, politik uang dan sara sangatlah berbahaya, merusak tatanan demokrasi dan memecah belah masyarakat. Atas dasar pertimbangan itu, pihaknya menggelar deklarasi ‘tolak politik uang dan sara’ ini. Politik uang merusak mental masyarakat, dan melahirkan pemimpin yang tidak bersih. Sementara politik sara, baik membawa keyakinan, suku, ras dan kedaerahan bisa membuat masyarakat terpecah belah bahkan memicu konflik. “Kami Panwaslu Kabupaten Siak dengan tegas menolak politik uang dan sara, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya pesta demokrasi, agar politik uang dan sara tidak dimainkan seluruh calon yang berkompetisi pada Pemilihan Gubernur tahun ini,” tegas Royani. (lam,fan)
KEKURANGAN 17 RIBU TON BERAS PER TAHUN
Kabupaten Siak Terancam Rawan Pangan SIAK (HR)-Kabupaten Siak saat ini kekurangan beras sekitar 17 ribu ton/ tahun. Lantaran produksi beras setempat belum mampu mem enuhi kebutuhan wilayah ter sebut. Untuk satu tahun, Kabupaten Siak membutuhkan beras sebanyak 42 ribu ton, s ementara yang dihasilkan petani setempat hanya sekitar 25
ribu ton per tahunnya. “Di Siak, masih kekurangan beras sekitar 17 ribu ton dari total 42 ribu ton kebutuhan per tahunnya,” kata Dewi, Bagian Program Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Selasa kemarin. Dikatakan Dewi, kendati saat ini Kabupaten Siak memiliki lahan pertanian seluas 5.241 hektar yang ter-
sebar di beberapa kecamatan, seperti Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Sungai Mandau dan Pusako, tetapi produksi beras belum mampu memenuhi kebutuhan di wilayah Siak. Bahkan, untuk mengantisipasi kekurangan beras ini, Pemkab Siak sudah mencetak sawah baru di wilayah Kecamatan Koto Gasib.
“Cetak sawah baru ini di Kampung Buatan 1. Luasnya sekitar 58 hektar. Tahun ini akan dilakukan tanam perdana,” ungkap Dewi. Dengan adanya cetak sawah baru ini, Dewi berharap ke depannya produksi beras di Siak makin meningkat dan dapat menghindari pasokan beras dari daerah lain. (pnc)
FO TO bersama usai menandatangani 'Deklarasi Tolak Politik Uang dan Sara'. FOT