Harian Umum
JUMAT n
Koran Lokal Terbaik
2 Maret 2018 |14 Sya'ban 1439 H
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : No 2/03 Tahun Ke-18
di Indonesia
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
HALUAN
RIAU/INT
WALIK OTA Kendari, Sulawesi Tenggara, Adriatma Dwi Putra WALIKO menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta.
HALUAN
RIAU/INT
WAKI WAKIl Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa buku tabungan dan kunci serta STNK mobil hasil operasi tangkap tangan di Kendari, Sulawesi Tenggara ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.
n PENGEMBANGAN DARI FAKTA PERSIDANGAN
n SPRINDIK BARU TERBIT
Dana Hibah Bengkalis Masuki Babak Baru n LAPORAN: DODI FERDIAN
Liputan Pekanbaru
PEKANBARU (HR) (HR)-Kasus dana hibah Kabupaten Bengkalis senilai Rp272 miliar memasuki babak baru. Sejumlah pihak yang terlibat dan menikmati dana ini dipastikan belum bisa tidur nyenyak. Polda Riau yang menangani perkara itu diketahui melakukan pengembangan terhadap
perkara yang sebelumnya telah menyeret 8 orang tersangka. Mereka juga telah diha-
dapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah. Adapun para pesakitan yang telah dijebloskan ke penjara itu, adalah mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah. Tersangka lainnya, yang merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis periode 20092014, yakni Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmizi. Selain itu, juga terdapat nama mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, dan Azrafiani Aziz Rauf selaku Kabag
Keuangan Pemkab Bengkalis. Terakhir, Ketua DPRD Bengkalis periode 2014-2019, Heru Wahyudi. Dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap perkara tersebut. Penerbitan sprindik guna mengusut adanya adanya
Dana ..
n Hal. 7
HALUAN
RIAU/INT
CA GUB Sulawesi Tenggara sekaligus mantan Walikota CAGUB Kendari, Asrun menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta.
Walikota Kendari Tersangka, Uang Miliaran Rupiah Diamankan JAKARTA (HR)-Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra atau ADP. Penetapan tersangka tersebut setelah
GEDUNG RUSUNAWA TAK TERAWAT
FEBRUARI RIAU DEFLASI 0,27 PERSEN
Asisten II Berdalih Belum Serah Terima
Rupiah Tembus Rp13.800
PEKANBARU (HR)- Asisten II, Bidang Ekonomi Pembangunan Elsyabrina, mengatakan, tidak terawatnya Rumah Susun Sewa di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, karena belum diserahterimakannya gedung tersebut ke Pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga Pemko belum bisa mengangELSYABRINA garkan dana perawatan gedung yang belum menjadi tanggung jawabnya. "Rusunawa itu kan belum diserahterimakan ke kita, tadi kita baru lakukan kunjungan ke dua Rusunawa bersama Direktur Perumahan
Asisten ..
n Hal. 7
JAKARTA (HR)-Nilai tukar rupiah diperdagangkan melemah terhadap kurs dolar amerika, Kamis (1/3). Nilai tukar rupiah tembus di angka Rp13.800. Sementara di bulan Februari, Riau mengalami deflasi 0,27 persen. Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Doddy Zulverdi menilai, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat telah berlebihan. "Angka level sekarang ini tidak sesuai fundamental, dan harusnya bisa lebih kuat dan banyak variabel domestik," ujar Doddy di Kantor Pusat Bank Indonesia, Kamis (1/3). Doddy melihat, dari berbagai variabel domestik, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, hingga pertumbuhan investasi, cukup terjaga. Sehingga sangat berlebihan jika nilai tukar rupiah mencapai Rp 13.800 per
Walikota ..
n Hal. 7
ICW Kritik Kesepakatan Kemendagri, Kejagung dan Polri
rapat Federal Open Market Comittee (FOMC) beberapa waktu lalu. "Sejak awal
JAKARTA (HR)Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kesepakatan Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kesepakatan tersebut, yakni penghentian penyelidikan perkara korupsi oknum pejabat daerah yang mengembalikan uang hasil korupsinya. "Pernyataan itu tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, Kamis (1/3). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Rupiah ..
ICW ..
ILUSTRASI dollar AS. Dia menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mulai terjadi sejak Bank Sentral AS atau The Fed melaksanakan
penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) malam, pascaoperasi tangkap tangan. KPK menduga nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp 2,8 miliar.
n Hal. 7
n Hal. 7
KEEMPAT KALINYA, JAKSA GAGAL HADIRKAN MANTAN KADISPENDA RIAU PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 05:08
ZUHUR 12:30
ASHAR 15:42
MAGRIB 18:32
ISYA 19:41
PH dan JPU Saling Tegang soal SF Hariyanto PEKANBARU (HR)-Ketegangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dari terdakwa Deyu, mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran di Dinas Pendapatan Daerah Riau tahun 2015-2016. Sidang berlangsung Selasa (28/2) malam. Penasehat Hukum (PH) menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk
.riaumandiri.co
Haluan Riau
membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi SF Hariyanto. Sejak awal, Denny Azani B Latief dan kawan-kawan selaku PH dari Deyu, menginginkan kehadiran SF Hariyanto, dalam persidangan. Namun empat kali kesempatan, mantan Kepala Dispenda Riau itu memilih tidak hadir. Atas hal itu, JPU kemudian memohon agar pihaknya di-
perbolehkan membacakan kesaksian SF Hariyanto yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan. "Sebagai saksi fakta, kami meminta SF Hariyanto harus dihadirkan.
BAP itu tidak bisa jadi bukti di persidangan," ujar PH Denny menolak permintaan JPU yang dipimpin Apriliana tersebut. Menanggapi penolakan tersebut, di hadapan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin, JPU mengatakan bahwa SF Hariyanto telah disumpah saat memberi kesaksian di hadapan Penyidik Kejati Riau yang menangani perkara terse-
but. "BAP saksi (SF Hariyanto) telah disumpah yang mulia," terang JPU. Tidak puas, Denny menegaskan proses pengambilan sumpah juga harus dilakukan di persidangan, mengingat statusnya sebagai saksi fakta. "Sumpah dimana? Di penyidikan kan? Bukan dipersidangan," timpal Denni.
PH ..
n Hal. 7