Haluanriau 2018 03 15

Harian Umum

KAMIS n

Koran Lokal Terbaik

15 Maret 2018 |27 Sya'ban 1439 H

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

EDISI : No 12/03 Tahun Ke-18

di Indonesia

HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Puan Maharani Ajak Masyarakat Kembangkan Batik Bono

PANGKALAN KERINCI (HR)-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani antusias melihat batik bono yang dikembangkan oleh Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Ia pun tak segan untuk melihatlihat batik yang dipajang pada stand RAPP yang berada di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang ia resmikan pada Rabu (14/3).

“Ternyata ini produk lokal, ini harus dikembangkan,” ucap Puan yang juga memegang batik bercorak ombak bono di depan para hadirin yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Ketika berkunjung, Puan pun mendapatkan penjelasan dari Ketua PKK Pelalawan, Hj Ratna Mainar Harris dan General Manager SHR RAPP, Wan Mohammad Jakh Anza.

Puan ..

HALUAN

n Hal. 7

RIAU/IST

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani saat mendengarkan penjelasan mengenai batik bono dari Ketua PKK Pelalawan, Hj Ratna Mainar Harris.

13 ANGGOTA DPRD RIAU BELUM SERAHKAN LHKPN

Sekwan Terkejut, Dedet pun Heran n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin tampaknya cukup terkejut atas pernyataan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan ada 13 anggota dewan yang belum pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kaharuddin terkejut karena pihaknya jauh-jauh hari telah

menyampaikan kepada anggota dewan untuk menyerahkan

RESONANSI

LHKPN ke KPK. oleh pejabat ber"Kita sudah mesangkutan. Meski nyampaikan (ke angbegitu, sambunggota Dewan). Bahkan nya, pihaknya siap kalau mereka minta membantu anggota bantu, kita bantu dewan yang akan memasukkan. Tapi melaporkan harta mereka tak masukkekayaannya. kan bahan, kami tak "Kalau ketenpula bisa maksa," tuannya, sendiri kata Kaharuddin ke(melaporkan KPK). pada Haluan Riau, NOVIWALDY JUSMAN Kalau dulu kan, baRabu (14/3). han itu diantar ke Sesuai mekanisme yang KPK di Jakarta. Kami siap ada, kata Kaharuddin, pelapomembantu menfasilitasi. Seran harta kekayaan oleh penyekarang dengan (sistem) online lenggara negara termasuk angini, mereka bisa langsung. Bahgota dewan, dilakukan sendiri kan sudah dua tahun yang lalu

kita informasikan," sebut Kaharuddin.

Warning dari KPK ini juga membuat Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, heran. Soalnya, menurut sepengetahuan politisi Partai Demokrat asal daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini, seluruh anggota dewan telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Jika saat ini diinformasikan masih ada 13 anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya, politisi yang akrab disapa Dedet itu mengatakan pihaknya belum ada menerima surat pem-

MENKOPULHUKAM IMBAU KASUS CALON DI PILKADA DITUNDA

M e n a k a r Peluang Capres Alternatif

Jokowi: KPK Independen

PRESIDEN Jokowi dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dari beberapa lembaga survei untuk capres 2019. Nama-nama selain keduanya, hasilnya terpaut jauh. Sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, SUHARDI Gatot Nurmantyo, Tuan Guru Bajang, Muhaimin Iskandar dan sederet nama tokoh lainnya. Melihat hasil tersebut memunculkan

SERANG (HR)-Menko Polhukam Wiranto meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda dulu proses hukum calon kepala daerah yang diduga terkait korupsi hingga masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) usai. Tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan KPK itu independen.

"Silakan tanya ke pak Wiranto," kata Jokowi saat ditanyai wartawan di alun-alun Kota Serang, Banten, pada Rabu (14/3).

Saat ditanya soal ada tidaknya persetujuan atas pernyataan Wiranto, Jokowi tidak

Menakar ..

Jokowi..

n Hal. 7

n Hal. 7

beritahuan dari lembaga antirasuah tersebut.

"Setahu kami, semua sudah menyerahkan. Sekarang diinformasikan 13 (anggota Dewan belum menyerahkan LHKPN).

KPK sementara sepengetahuan saya, belum menyurati, atau belum sampai ke saya," kata Dedet.

Jika ada surat pemberitahuan, lanjutnya, tentu pihaknya mengetahui siapa nama 13 anggota dewan dimaksud, atau dimana letak kesalahannya sehingga masih

Sekwan ..

n Hal. 7

Tak Diteken Presiden, UU MD3 Tetap Berlaku JAKARTA (HR)- Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan memastikan, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tetap berlaku meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo. UU itu akan otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan oleh DPR. Batas waktu penandatanganan UU MD3 oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada hari ini, Rabu (14/3).

“Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di parpiruna, merupakan

PRESIDEN JOKO WIDODO

Tak ..

n Hal. 7

LIFTING MIGAS TERUS MENURUN

PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.

SUBUH 05:05

ZUHUR 12:26

ASHAR 15:30

MAGRIB 18:29

.riaumandiri.co

ISYA 19:37

Haluan Riau

DPR Dorong PT BSP Lakukan Terobosan Baru

JAKARTA (HR)-Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mendorong adanya terobosan baru terkait permasalahan lifting minyak bumi dan gas (migas) yang terus menurun di PT Bumi Siak Pusako (BSP), Provinsi Riau.

Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, Direktur Hulu Energi PT Pertamina (Persero), Dirut PT Pertamina Hulu Energi, Kepala SKK Migas, Dinas ESDM Provinsi

Riau beserta jajarannya di Kantor Badan Operasi Bersama (BOB) PT BSP-Pertamina Hulu Energi Riau, Riau, pada Selasa (13/3).

"Faktanya, lifting yang terus menurun merupakan ciri daripada sektor migas.

Namun sayangnya, hal itu kurang didukung dengan tidak adanya investasi untuk menemukan sumber-sumber sumur baru yang hasilnya masih murni dan bisa untuk diambil," ucap Gus Irawan.

DPR ..

n Hal. 7

Zona Riau

2

KAMIS 15 Maret 2018

TNI AU Buka Pendaftaran Taruna AAU PEKANBARU (HR)-TNI AU membuka kesempatan bagi putra terbaik Indonesia dididik menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU). Adapun pendaftarannya dibuka di seluruh jajaran Pangkalan Udara (Lanud), termasuk Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

“Untuk pendaftarannya sendiri dibuka sejak tanggal 1 Maret hingga 30 April 2018 mendatang, jadi bagi para pemuda Riau yang berminat, dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui website http://au.rekrutmentni.net, dan selanjut-

nya mendaftar ulang di Dinas Personel Lanud Rsn Pekanbaru,” ujar Kasibinpers Dispers Lanud Rsn Pekanbaru, Letkol Adm Agus Supriyadi, Rabu (14/3).

Lebih lanjut dijelaskannya, secara umum persyaratannya adalah WNI, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan tertulis oleh Polri (SKCK), dan lulusan SMA/MA jurusan IPA. Kemudian, tinggi badan minimal 163 cm, berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan tidak lebih dari 22 tahun saat pembukaan

pendidikan.

“Para calon juga dapat melihat langsung informasinya di website http:// au.rekrutmentni.net, agar dapat mengetahui persyaratan lengkapnya,” lanjutnya.

“Bagi para pemuda Riau yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui TNI AU, dan berminat untuk menjadi seorang Taruna AAU, jangan ragu untuk segera mendaftarkan dirinya, baik secara online ataupun datang langsung ke Dinas Personel Lanud Rsn Pekanbaru,” ajak Kadispers.(dod)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL PEKANBARU

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Perawang, beralamat di Jl. Raya Perawang Km. 06, Perawang, Kabupaten Siak - Riau, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, terhadap aset-aset jaminan debitur sebagai berikut : a. PRIHANDONO Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 7201 /Tarai Bangun seluas 150 m2 atas nama PRIHANDONO, yang terletak di Perum Wisma Kualu Blok P No.12, Kel. Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Prop. Riau, dengan harga limit Rp.150,000,000,dan uang jaminan lelang Rp. 30,000,000,b. HAMDI SYUKRIMAN Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 77/Simpang Baru seluas 143 m2 atas nama HAMDI SYUKRIMAN, yang terletak di Perum Alamanda Blok D No. 11, Jl. Rajawali Sakti, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, dengan harga limit Rp. 275,000,000,- dan uang jaminan lelang Rp. 55,000,000,c. MANSUR SUTAN MUDO Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 1519/Lembah Sari seluas 141 m2 atas nama MANSUR SUTAN MUDO, yang terletak di Jl. Pramuka, Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, dengan harga limit Rp. 308,700,000,- dan uang jaminan lelang Rp. 62,000,000,d. BUDIONO Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM 1359/Labuh Baru Timur seluas 161 m2 atas nama BUDIONO, yang terletak di Jl. Durian, Gang Gotong-royong Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Prop. Riau, dengan harga limit Rp. 357,000,000,dan uang jaminan lelang Rp. 72,000,000,Yang dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 29 Maret 2018 Waktu Penawaran : 09.00 WIB s.d 11.00 WIB Waktu Penetapan : 11.00 WIB Alamat Domain : www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id Tempat Lelang : KPKNL Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No. 24, Simpang Tiga, Pekanbaru Syarat dan ketentuan Lelang 1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggahsofcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

3. Uang jaminan. a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : l Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yangdisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). l Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.

Nomor VA dapat diliat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Pelunasan Lelang.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan disetorkan ke kas negara.

5. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Pekanbaru, alamat di Jl. Jend.

Sudirman No. 24, Pekanbaru, Call Center DJKN di nomor (021) 500991 atau Panitia Lelang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang, Jl. Raya Perawang Km.06, Perawang, Kabupaten Siak - Riau, Telp (0761) 91415 Hub. 081393322211 (Sdr. Yuda Adi Nugroho) dan 082387875282 (Sdr. Ricko Sitohang).

Pekanbaru, 15 Maret 2018 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PERAWANG

TNI AU Buka Pendaftaran Taruna Akademi Angkatan Udara.

Pemprov Minta Kepastian Pusat soal RTRW

PEKANBARU (HR) (HR)-Pemerintah Provinsi Riau mengaku sudah lelah mengurus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

Demikian diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (14/3) di Pekanbaru.

Karena itu, Pemprov Riau itu akan meminta kepastian dari Pemerintah Pusat soal KLHS itu.

“Sekarang kan ada Dirjen ATR/BPN ke Riau, kita akan melaporkan atas sikap pemerintah pusat (terhadap RTRW Riau). Kita sudah capek juga dengan urusan KLHS itu. Jadi kita minta ke-

pastian,” kata Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi perkembangan RTRW Riau.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembahasan KLHS yang menjadi syarat RTRW bisa dilaksanakan sudah selesai dilakukan. Namun hasil ekstensi dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum ada kejelasan.

Hanya saja ekstensi dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sampai sekarang belum selesai.

“Kalau dari tatanan yang kita lakukan sudah selesai, namun ekstensi dan evaluasi LHK itu belum juga tuntas sampai sekarang.Itu saja masalahnya,” ungkapnya.(ckc)

Danramil 02 Rambah Hadiri Pelantikan PMI ROKAN HULU (HR)-Perwira Penghubung (Pabung) Rohul Kapten Inf Raflis Jon bersama Danramil 02 Rambah Kapten Inf Syahril menghadiri pelantikan Hj Peni Herawati sebagai Ketua PMI Rohul periode 2018-2023 di kantor PMI Kecamatan Rambah , Rabu (14/3).

Pelantikan pengurus PMI dipimpin Bupati Rokan Hulu H Sukiman dan dihadiri Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK, MH, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Beny Setiyanto yang di wakili Perwira Penghubung Kab. Rohul Kapten Inf Raflis Jon, Danramil 02 Rambah Kapten Inf Syahril, Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum,? Sekretaris PMI Provinsi Riau Amrina Ramli dan undangan lain. ”PMI merupakan organisasi nasional, sehingga pengurus dan anggota perlu bekerja dengan kesadaran yang tinggi, penuh keikhlasan untuk melaksanakan fungsinya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan”, harap H. Sukiman.

Bupati Sukiman menyerahkan secara simbolis kunci mobil operasional PMI kepada Ketua PMI Rohul Peni Herawati, serta memantau Bakti Sosial Donor Darah yang diikuti 50 pendonor. (rls)

TTD Cecep Andriana Pemimpin Cabang

Jl. Pinang No.10, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125 Telepon: (0761) 8401800

HOTEL

HOME STAY

BINTANG LIMA

Taman Sari Syariah

- Restaurant - Meeting Room - Cafe Jl. Tenku Umar No. 18 A-B Pekanbaru - Riau.

Telp (0761) 24115. Fax (0761)34203. email: hotel.bintanglima@yahoo.co.id

Komplek Riau Business Centre, Jl. Riau Pekanbaru 28292, Riau Telp. 0761-860988, Fax.0761-860999

Jl. Samratulangi No. 45 Pekanbaru Telp.

(0761) 32080, 33461 Fax. (0761) 31870

R.M P ANT AI P AUH PANT ANTAI PA RUMAH MAKAN KHAS PARIAMAN SPESIFIK GULAI KEPALA IKAN KAKAP Jl. Arifin Achmad, Pekanbaru HP 0823 8823 5700, 0852 7106 4836

Gedung Plaza The Central Lantai 3 Jl. Ahmad Yani No. 43 Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 7870 200 Fax. 0761-78702001 www.ameerahotelpekanbaru.com

LIDO Jl. Arifin Achmad No.8 Pekanbaru Telp. 0761 - 857007 Fax. 0761 - 856667 email : reenhotel12@yahoo.co.id

Jl. Nangka No. 124 A - B Telp. +62 761 21288 Pekanbaru - Riau

Jl. Kuantan Raya No.120 Telp. (0761) 46883 - 46884 Fax . (0761) 46884 Pekanbaru

HOTEL

Room Fasilitas: - Bed, AC, TV LED - Kamar mandi di dalam - Shower - Free Wi-fi 24 jam

Promo Rp. 100. 000,semua type kamar

AKASIA

Homestay a (Airport 5 menit sampai)

Jl. Sudirman No. 419B Pekanbaru - Riau Telp. 0761 - 862 872

Alamat : Jl. Taman Sari No. 35 Pekanbaru Telp. (0761) 853249 HP. 0812 7609 485

Riau Bisnis

KAMIS 15 Maret 2018

3

PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BRI

OJK: Riau Belum Ada Laporan n LAPORAN:

RENNY RAHAYU Liputan Pekanbaru

PEKANBARU PEKANBARU-Plt Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, Yusri menyatakan bahwa pihaknya belum ada menerima laporan nasabah dari perbankan, terkait dengan adanya peristiwa pembobolan rekening seperti yang terjadi pada nasabah di Jawa Timur.

"Hingga saat ini, di Riau kita belum ada me-

nerima laporan atau pun keluhan nasabah,"ujar

Yusri, Rabu (14/3).

Menurutnya, kejadian pembobolan rekening tersebut memang cukup memprihatinkan dan patut dilakukan verifikasi.

Jadi harus benar-benar dilakukan pengecekan terlebih dahulu, terkait kebenarannya. Apakah karena kesalahan nasabah sendiri atau ada unsur kelalaian bank. Jika terbukti bahwa bank-nya yang lalai atau salah, maka bank harus mengganti dana nasabah yang hilang tersebut.

Untuk itu, dalam me-

ngantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka OJK menghimbau kepada seluruh nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara aman baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hingga melalui internet banking. Tetap menjaga kerahasiaan pin ATM hingga melakukan perubahan pin ATM secara berjenjang.

"Kalau bertransaksi lewat ATM atau internet banking atau digital banking jangan pernah sekali-

pun men-share pin kepada pihak lain," ujar Yusri.

Sementara itu, Direktur BRI Indra Utoyo mengatakan bahwa hilangnya dana nasabah di Kediri tersebut terjadi karena adanya kejahatan skimming. Caranya adalah data nasabah pada kartu debit dicuri dengan menggunakan perangkat skimmer yang dipasang pada mesin ATM. "Skimming ini kejahatan yang terjadi di dunia perbankan, bukan hanya BRI, yang teknologi terus berkembang," kata Indra.

Ditambahkan Indra, kejahatan seperti pembobolan dana nasabah seperti ini dilakukan secara terorganisasi lintas negara.

Kerap kali, kejahatan ini biasanya diawali dari transaksi debit di luar negeri. Pencegahan Menurut Indra, pihaknya telah melakukan sejumlah tindak pencegahan untuk menangkal kejahatan dengan metode skimming ini. Misalnya adalah penutupan transaksi kartu debit ke beberapa negara yang diindikasi merupa-

kan sarang kejahatan skimming.

"Tindakan pencegahan BRI untuk transaksi luar negeri khususnya beberapa negara Eropa yang menjadi sarang kejahatan skimming, khusus transaksi kartu debet sudah kami tutup. Terkait masalah ini, BRI terus memonitor pola kejahatan skimming baru yang terjadi di negara-negara lainnya. Ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan serupa dilakukan di Indonesia,"tutup Indra. ***

DIANGGAP BERBAHAYA

Larangan Membawa Power Bank akan Disosialisasikan JAKARTA-Pihak kepolisian bandara Soekarno Hatta akan mensosialisasikan terkait pelarangan membawa pengisi daya baterai ponsel atau power bank berukuran besar ke kabin pesawat. Ini bertujuan agar tidak menimbulkan hal-hal yang bisa membahayakan bagi semua pihak, karena dianggap berbahaya.

Disampaikan Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan bahwa, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan dan kelancaran penerbangan.

Oleh sebab itu pihaknya juga akan melakukan penertiban terkait hal tersebut dengan bekerjasama dengan pihak Aviation Security (Avsec) atau pihak keamanan bandara.

"Ini sebagai antisipasi untuk keselamatan penerbangan makanya Pak

Presdir pernah sampaikan dalam upacara bahwa keselamatan adalah vital dan utama dalam pelayanan kelancaran penerbangan," ujar Akhmad, Rabu (14/3).

Dijelaskann y a

bahwa awal ditetapkannya aturan tersebut, merujuk dari kejadian yang terjadi pada salah satu maskapai Cina pada saat penerbangan. Sehingga, melalui kejadian tersebut perlu menjadi perhatian untuk keselamatan dan kelancaran penerbangan. Untuk itu,

dia mengatakan, masyarakat harus mentaati peraturan yang berlaku, demi keselamatan bersama.

"Hal-hal yang menjadi ketentuan

y a n g berlaku mohon ditaati. Jadi atas dasar kesadaran, jangan sekali-sekali coba curi-curi atau sembunyi-sembunyi dengan peluang yang ada.

Contoh bawa korek api, senjata tajam atau barang-barang lain yang dilarang oleh pihak otoritas atau maskapi. Karena ini demi keselamatan orang banyak," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri

Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan telah melarang penumpang pesawat membawa pengisi daya baterai ponsel atau power bank berukuran besar ke dalam kabin. Namun, power bank ukuran kecil masih diizinkan.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran yang meminta penumpang pesawat tidak membawa power bank berukuran besar masuk ke dalam kabin. Permintaan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor SR DIS Tahun 2018 yang ditandatangi langsung oleh Direktur Jederal Perhubungan Udara pada 9 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, larangan membawa pengisi daya ke pesawat karena adanya risiko ledakan atau kebakaran pada baterai litium cadangan.(rpc/nie)

Harga CPO, Kernel dan TBS di Riau Turun PEKANBARU - Kembali seminggu kedepan Harga tandan buah segar (TBS) mengalami penurunan.

Kali ini harga TBS sawit di Riau mengalami penurunan sebesar Rp63,79 kg, dibandingkan pekan sebelumnya.

Dikatakan Kepala Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ferry HC kepada Haluan Riau bahwa penyebab penurunan harga TBS ini karena turunnya harga jual CPO. Dengan dampak penurunan terjadi pada setiap kelom-

pok umur kelapa sawit.

Untuk jumlah penurunan terbesar pada kelompok umur 10 sampai dengan 20 tahun sebesar Rp63,70 per kilogram, atau mencapai 3,30 persen dari harga minggu lalu.

"Iya memang terjadi penurunan harga TBS. Sehingga harga TBS periode saat ini menjadi Rp1.867,60 per kilogram," ujar Ferry, Rabu (14/3).

Dijelaskannya adapun faktor yang sangat mempengaruhi selain karena penurunan harga jual CPO yakni disebabkan karena

harga kernel juga turun secara signifikan dari hampir seluruh perusahaan sumber data.

Juga faktor lain adalah sentimen kenaikan pajak impor CPO di India juga turut menekan harga. Sebagai salah satu negara pengimpor minyak makan terbesar di dunia, India mengerek pajak impor CPO dari 30 persen menjadi 44 persen. Diharapkan ke depan harga TBS dapat membaik dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani. (nie)

Acer Boyong PC Super Tipis Dibalut Emas JAKARTA-Hadir dengan desain yang lebih elegan dan mewah, Acer kembali memperkenalkan perangkat PC AIO (all-in-one) terbarunya, Aspire S24 ke pasaran Indonesia. Produk yang memiliki aksen warna emas-hitam matte ini terlihat sangat menarik dan ditargetkan akan memenuhi keinginan khususnya para pecinta multimedia di entertainment.

Acer Aspire S24 tampil bak interior rumah yang disesuaikan dengan selera gaya hidup modern pengguna tetap didampingi oleh spesifikasi yang mumpuni.

"Hadir dengan ketebalan 5,97mm, Acer Aspire S24 hadir sebagai PC AIO paling tipis yang pernah

dihadirkan Acer saat ini dengan prosesor Intel Core Generasi ke-8 dan Qi Wireless Charging," ucap Theresia Hanydawati, Head of Consumers Products Acer Indonesia di Jakarta, Rabu (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan, perangkat tersebut diciptakan dengan fokus ganda pada fungsionalitas desain premium, serta memberikan pengalaman visual yang tajam dari semua sudut layar full HD IPS 178.

Bezelnya sendiri memiliki ketipisan 2,7 mm sehingga memberikan rasio tubuh ke layar untuk melihat lebih dari 90%.

Bersama dengan kehadiran Intel Core generasi ke-8 dengan Intel Optane,

pengguna Aspire S24 dijamin memiliki pengalaman hiburan lebih mendalam dan komputasi yang lancar dan responsif.

Konektivitas nirkabel didukung teknologi Intel Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2x2 MIMO) memberikn koneksi jaringan yang cepat dan andal.

Ada juga teknologi Dolby Audio Premium dan Acer TrueHarmony yang memberikan pengguna kekuatan audio yang tinggi.

Untuk sistem operasi, perangkat sudah berjalan dengan Windows 10 yang mencakup Cortana dan Microsoft Edge. Hadir juga fitur Qi Wireless Charging Pad sebagai penyangga monitor. (lp6/nie)

Bulog Impor Beras India dan Pakistan JAKARTA-Guna mencukupi ketersediaan beras, Kementerian Perdagangan ( Kemendag) melalui Badan Urusan Logistik akan mengimpor beras dari India dan juga Pakistan.

Hal tersebut disampaikan oleh irektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, Rabu (14/3).

Dikatakannya, bahwa proses pemasukan beras impor yang dilakukan oleh Bulog sebenarnya sudah molor dari target. Dimana sebelumnya, target pemasukan beras impor dari India dan Pakistan itu pada akhir Februari 2018. Akan tetapi, lanjut dia, Perum Bulog meminta perpanjangan waktu pemasukan beras impor itu hingga akhir Maret 2018.

"Jadi ini (perpanjangan) penyelesaian yang 281.000 ton. Sekarang ba-

ru masuk 261.000 ton. Karena yang 20.000 ton lagi sedang perjalanan. Sehingga perlu ada perubahan (waktu)," ujarnya.

Meski target pemasukan diperpanjang, Ia juga memastikan jumlah beras yang diimpor oleh Perum Bulog tidak akan bertambah. Menurut dia, beras yang akan diimpor Bulog tetap sebanyak 500.000 ton. Sementara, sisa dari

jumlah beras impor sebanyak 219.000 ton rencananya akan masuk pada pertengahan tahun 2018.

"Jadi ada yang masuk maret ada yang masuk Juni. Kalau enggak salah India dan Pakistan itu masuk masing-masing 100.000 ton.

Beras ini nantinya akan menjadi stok Perum Bulog sebagai cadangan sewaktuwaktu diperlukan," pungkasnya. (kpc/nie)

4

Gagasan

ISSN

HALUAN

qT A J U K

MEDIA GROUP

DITERBITKAN SEJAK : 1 AGUSTUS 2000 (RIAU MANDIRI)

PEMIMPIN UMUM

H Basrizal Koto CEO/DIREKTUR UTAMA

Zico Mardian Utama WAKIL PEMIMPIN UMUM

Sofialdi PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Doni Rahim PEMIMPIN PERUSAHAAN

Irman Sasrianto REDAKTUR PELAKSANA

M Amin Nasution KOORDINATOR LIPUTAN

Edwar Pasaribu Direktur Haluan Media Group: H. Desfandri Majid. Direktur Umum dan Pengawasan Aset: Burhani Muchtar. Dewan Redaksi: H. Basrizal Koto, H. Djufri Hasan Basri, Doni Rahim, Mohammad Moralis. Ombudsman: H. Hendri Mulya, SH. Penasehat Hukum: Alhendri Tanjung, SH, MH. Redaktur: Erma Srimelyati, Fatmi Agustin, Edhar Darlis. Sekretaris Redaksi: Wayis Alqarni Staf Redaksi: Nurmadi, Renny Rahayu, Anoem Sumantri,Dodi Ferdian, Suherman, Nandra Piliang, Herman Jhoni, Supendi, Abdussalam, Sugianto, Yusrizal, Andika (Fotografer).

Manajer Pracetak/Produksi: Zul Pramana S. Wk. Manajer Pracetak : Muharmi. Manajer TI & Web: Budhy Prasetyo. Wk. Manajer IT/Website/Online: Ivan Ihromi. Kepala Desain Grafis/Iklan: Alwin Hasan.

Kepala Perwakilan Daerah: Bengkalis/Meranti: Usman Malik, Inhu: Eka Buana Putra. Rokan Hulu: Agustian. Pelalawan:.

Inhil: Ramli Agus. Kuansing: Hendra Wandi. Kampar: Ari Amrizal. Rokan Hilir: Dedi Dahmudi.

Siak: Effendi. Dumai: Parno Sali.

Duri: Dewi. Jakarta: Surya Irawan.

Sumatera Barat: Ismet Fanani.

Kepulauan Riau: Andi. Jaringan HMG di Luar Negeri: Harimurti Dika Utama (Los Angeles, USA), Sabin Hartati (Melbourne, Australia), Dirman Haji Mustafa (Kuala Lumpur, Malaysia), Azim Muhammad Noer, Djumadi Ali (Singapura). Alamat Redaksi: Gedung Riau Pers Jalan Tuanku Tambusai No. 7 Pekanbaru 28282.

REDAKSI menerima tulisan dalam bentuk artikel, laporan perjalanan, opini, surat pembaca, diketik dua spasi maksimal 5 halaman kwarto.

Redaksi juga menerima foto-foto menarik. Tulisan harus orisinil dan belum pernah dikirim ke media lain.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah subtansi.

KAMIS 15 Maret 2018

Perbedaan Sikap yang Harus Kita Hormati PERMINTAAN Menko Polhukam Wiranto agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada terus DONI RAHIM menuai pro Pemimpin Redaksi dan kontra.

Meski, Selasa (13/3) Wiranto kembali menjelaskan, bahwa, hal itu hanya sekadar permintaan

bukan paksaan agar KPK tidak dituduh bermain politik.

Di Senayan, anggota DPR RI juga memiliki pendapat yang beragam dengan berbagai argumen dan sudut pandang.

Sementara, aktivis atau pegiat korupsi, sudah pasti sangat kontra dengan pernyataan Wiranto tersebut. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyesalkan sikap pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Ray menilai pemerintah tengah menunjukkan sikap yang ramah terhadap kejahatan korupsi. Ray mengatakan, penting untuk didorong bahwa bersih pemerintahan itu sejatinya bukan karena

sikap individual, tapi sebuah gerakan yang bisa menjadikan Indonesia bebas korupsi.

Syukurnya, di tengah kekisruhan pendapat tersebut, komentar menyejukkan keluar dari orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saat ditanyai waratawan terkait polemik ini, Presiden balik menjawab, agar tanyakan ke Wiranto.

Namun, yang pasti, dalam pernyataannya Presiden menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen. Pernyataan singkat presiden secara tersurat telah menggambarkan sikapnya yang mendukung tindakan dan keputusan yang diambil oleh KPK yang selama ini menurutnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Sikap presiden ini juga gambaran konsistensinya

terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini.

Jika polemik sikap yang diambil KPK kian jelas, ternyata tidak dengan lembaga kepolisian. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian justru menegaskan sikap semula yang telah diambil institusinya yang akan menunda proses hukum cakada. Penundaan ini bukan mengesampingnya proses penegakan hukum, melainkan upaya Polri untuk menghormati proses demokrasi.

Ya, meski dua lembaga antirasuah di atas memilik sikap yang berbeda, sebagai rakyat tentu kita harus menghormati keputusan masing-masing institusi tersebut. Karena bagaimana pun keduanya memilik alasan yang logis dan terukur. Kini, terpulang kepada kita rakyat Indonesia menilainya.***

Romantika Islam dan Perempuan B

ERMULA dari kegelisahan besar dan debat kritis oleh kalangan perempuan di kota New York City pada tahun 1900.

Dengan adanya tekanan dan perlakuan yang tidak adil dimasa itu dari pihak pengusaha tempat mereka bekerja menjadi cikal bakal dicetuskannya "Hari Perempuan" yang disepakati untuk diperingati pada setiap tanggal 8 Maret di tiap tahunnya. Dari bunyinya yang berjudul "Hari Perempuan" tentu saja hal ini bersifat feminis. Feminis adalah kelompok yang mengusung ide-ide bahwa perempuan tak selamanya lemah, perempuan juga bisa setangguh lelaki. Kelompok dengan ide semacam ini dihasilkan dari akibat tersebarnya paham kapitalisme ditengah-tengah masyarakat saat ini. Mereka beranggapan bahwa perempuan tidak melulu disibukkan dengan urusan dapur, sumur, dan kasur. Akan tetapi mereka juga bisa menjadi makhluk yang mempunyai penghasilan berupa materi, baik uang maupun barang, dengan bekerja meninggalkan rumah dan anakanaknya seperti halnya laki-laki.

Dalam iklim kapitalisme, dimana uang adalah segala-galanya, perempuan tak ubahnya menjadi barang komoditi bernilai jual tinggi.

Apalagi kalau yang dijual adalah bagian tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa aurat perempuan adalah umpan paling jitu untuk menangkap konsumen sebanyak-banyaknya. Ini fakta yang bisa terindera. Tak sedikit perempuan yang rela memajang auratnya ke stasiun-stasiun televisi. Atau ke rumah-rumah produksi sinetron, film, dan jasa periklanan.

Bahkan di mal-mal megah, tetap saja perempuan dengan setelan seksi menjadi barang pajangan untuk menarik konsumen. Sungguh dalam kacamata kapitalis, perempuan hanya alat untuk mendapatkan keuntungan.

Pada era jahiliyyah dulunya, sebelum Islam datang, perempuan juga tidak mendapatkan keadaan yang lebih baik. Bahkan jika seorang ibu melahirkan anak perem-

OLEH: ITA HARMI puan, maka langsung saja bayi tersebut dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Sebagaimana dulu hal yang sama dilakukan oleh Umar bin Khattab ra sebelum ia mengenal Islam. Anak perempuan saat itu dianggap sebagai pembawa sial bagi orangtuanya, hingga mereka malu jika ketahuan oleh masyarakat melahirkan anak perempuan.

Di dalam ajaran agama yang berbeda, pun perempuan mendapatkan perlakuan yang hampir sama, bahkan hingga sekarang.

Dalam salah satu ajarannya, seorang perempuan sebagai istri yang tengah haidh, harus memisahkan diri dengan suaminya ketika tidur. Bahkan alat-alat makannya pun harus dipisah.

Ketika si istri telah selesai haidh, maka ia harus mandi dulu dengan air dari langit, bisa berupa air hujan atau air sungai. Tak lupa alat-alat makannya pun juga dibersihkan dengan air yang sama agar ia bisa kumpul kembali bersama suaminya.

Hampir mirip seperti sebelumnya, agama yang satu ini pun juga sama dalam memandang perempuan yang sedang haidh.

Bahkan didalam kitab sucinya disebut bahwa perempuan yang sedang haidh adalah najis, termasuk barang-barang yang dipakai dan dipegang berubah menjadi najis. Dengan alasan inilah, saat mereka sedang haidh, maka mereka harus memisahkan diri dengan suaminya ketika hendak tidur. Tak cukup itu saja, ditulis didalam kitabnya bahwa jika orang tua meninggal dunia, maka perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang berhak mewarisi hanyalah anak laki-laki.

Di India, ketika pernikahan sudah ditentukan, maka perempuan wajib memberikan sejumlah mahar pada pihak laki-laki dengan nilai yang fantastis. Sebab kadar mahar menentukan strata sosial keluarga pengantin dalam pandangan masyarakat. Tak pelak, banyak pe-

rempuan di India yang menjadi perawan tua karena tak sanggup memberikan mahar nikah. Ini jugalah yang menjadi salah satu masalah paling besar dan sulit diatasi di negara tersebut.

Subhanallah walhamdulillah.

Tetapi Islam tak seperti semua yang dijelaskan di atas tadi. Islam tidak memandang perempuan dengan kehinaan sedikitpun. Islam teramat sangat memuliakan mereka. Bahkan salah satu surah dari 114 jumlah surah di dalam Alqur'an bernama Annisaa, yang berarti perempuan. Itu baru nama surahnya, bagaimana dengan ayat-ayatnya?

Salah satu ayat dalam surah Albaqoroh ayat 187, dengan indahnya allah swt mengibaratkan perempuan dengan perkataan: "...mereka adalah pakaian bagimu..."

Lazimnya pakaian, ia berfungsi sebagai penutup dan pelindung.

Pelindung dari panasnya terik matahari atau pelindung dari dinginnya udara. Begitulah allah swt mengibaratkan perempuan sebagai seorang istri adalah sebagai pelindung dan penutup aib-aib suaminya.

Dalam kisah yang sangat masyhur, telah ditulis perkataan nabi muhammad saw dalam sebuah riwayat: "Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’

Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’

Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.'” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548) Pertanyaannya, adakah ajaran

selain islam yang memuliakan perempuan tiga tingkat derajatnya lebih tinggi dari laki-laki?

Tak hanya itu, Islam juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk turut ambil bagian dan berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebut saja pada bidang politik. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khaththab ra, adalah seorang perempuan yang mendapatkan tempat yang istimewa disisi rosulullah saw.

Dialah Asy-Syifa’ binti Abdullah bin Abdi Syams Al-Qurasyiah Al-Adawiyah, dengan nama julukannya Ummu Sulaiman. Beliau sangat mahir membaca dan menulis ketika masih di zaman jahiliyah. Beliau juga mahir dalam bidang ruqyah (pengobatan), bahkan rosul saw meminta beliau agar mengajarkan ilmu pengobatannya pada salah satu istrinya, Hafshah binti Umar bin Khaththab. Sebab kecerdasan beliau jugalah, Umar bin Khaththab mengangkat beliau sebagai qodhi hisbah (hakim yang bertugas mengatasi masalah pasar), sebagai perangkat kepemimpinan kekhalifahan.

Dua kakak beradik, Fathimah binti Muhammad AlFihri dan Maryam binti Muhammad AlFihri, sangat berjasa pada bidang pendidikan dan sains. Ayah mereka adalah seorang yang kaya raya di zamannya. Setelah ayah dan suami Fathimah meninggal, mereka sepakat untuk mewakafkan hartanya untuk membangun masjid yang akan menjadi pusat pendidikan.

Masjid ini menjadi cikal berdirinya Universitas al-Karaouine (al-Qarawiyyin) di Fez, Maroko. Bahkan Fathimah adalah pendiri universitas pertama didunia jauh sebelum universitas AlAzhar di Kairo menurut catatan Guiness Book of World Record.

Adapun saudara perempuannya, Maryam binti Muhammad Alfihri, lebih dikenal dengan julukan Maryam Alasturlabi, karena beliaulah yang pertama kali mengua-

WARTAWAN HALUAN RIAU TIDAK DIBENARKAN MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER DAN SELALU DIBEKALI KARTU PERS

Manajer Pengembangan dan Promosi: Jefri Zein, Manajer Iklan: Alexander. Staf Iklan: Liza Fauziah.

Account Executive: Alimudin, Nursadik. Manajer Sirkulasi: Sahfari, Staf Sirkulasi: Agus Salim Harahap. Manager HRD/Umum Agus Salim Siregar. Staf Keuangan: Widya Ayuni, Jon Pendri. Staf Penagihan: Hendrik, Iklan & Sirkulasi: Hp 081275341055, 0813 65574027, 082380808035.

Kantor Haluan Media Group Jakarta: Jl. Kebon Kacang XXIX. No 2A Jakarta. Telp. (021) 31614723161056. Faks. (021) 3153878 dan 3915790.

Penerbit: PT MHR - Terdaftar sebagai anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan No. 308/2002/06/A/ 2002. Manajer Percetakan: Irman Sasrianto. Staf Percetakan: Ramalius (Koordinator), Junaidi Koto, Rudi, Hamzah, Zulfadly, Syahratul, Wido, Hendra Saputro. Dicetak oleh PT IKMR. Alamat Percetakan/Redaksi: Gedung Riau Pers, Jalan Tuanku Tambusai No 7 Pekanbaru, Riau. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

TARIF IKLAN Full Colour Black White Halaman Satu Advertorial Pengumuman Iklan Kreatif

Rp.40.000,-/mmk Rp.25.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk Rp.50.000,-/mmk Rp.20.000,-/mmk Rp.60.000,-/mmk

Bundling halaman satu Rp.80.000,-/mmk Bundling halaman dalam BW Rp.40.000,-/mmk Bundling halaman dalam FC Rp.60.000,-/mmk

sai ilmu astrolobe didunia. Astrolobe adalah ilmu tentang letak dan posisi sebuah wilayah dalam hitungan lintang dan bujur. Ilmu ini bahkan menjadi dasar dari terciptanya alat GPS (Global Positioning System) yang ada disetiap smartphone yang kita pegang saat ini. Saking terkenalnya beliau dengan ilmunya, tak sedikit ilmuwan Eropa yang memetik ilmu darinya.

Lalu muslim mana yang tidak familiar dengan nama Imam Asy Syafi'i. Salah satu imam yang menghadirkan tafsir seluruh ayat AlQuran dan hadits-hadits nabi dalam madzhabnya. Kecerdasan Imam Syafi'i bahkan tak lepas dari peran didikan seorang ibu yang taat dalam islamnya. Atau mungkin nama Bukhari yang sering terdengar sebagai perowi (pencatat) ribuan hadits nabi dan terkenal dengan keshohihan sanadnya.

Juga lahir dari rahim seorang muslimah tangguh yang mendidik aqidah dan melepas anaknya untuk belajar jauh-jauh kenegeri orang.

Dan masih banyak lagi serentetan muslimah-muslimah tangguh dan cerdas lainnya yang tak mungkin dikisahkan semuanya disini. Tapi cukuplah mereka yang telah diceritakan tadi sebagai bukti betapa islam teramat sangat memuliakan perempuan. Bukan hanya dijadikan sebagai alat pemuas hawa nafsu dan sumber penghasilan sebagaimana kebanyakan perempuan di alam kapitalisme saat ini.

Namun dibalik semua itu, bagian yang penting untuk diketahui adalah, islam yang dipakai saat hadirnya tokoh-tokoh diatas, bukanlah islam seperti yang ada saat sekarang ini. Islam yang hanya nampak dari sebatas ritual ibadah semata. Akan tetapi mereka hadir karena islam terterap secara kaaffah. Karena tiada kemuliaan tanpa islam yang kaaffah. Dan tiada islam yang kaaffah tanpa hadirnya negara yang mengadopsi hukum islam secara total.*** Wallahu 'alam bi showab.

Pemerhati Sosial

Tulisan Pembaca

Cegah Kekerasan Seksual Sejak Dini SALAH satu kasus yang sering ditemukan di Indonesia adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kelakuan buruk, yakni penyakit rohani yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang.

Faktor penyebabnya yang paling besar adalah penyalahgunaan media sosial yang memungkinkan untuk mengakses berbagai situs sehingga merusak jiwa dan mengarah pada tindakan kriminalitas.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal ini seperti, sosialisasi, memperberat hukuman terhadap pelaku, bahkan juga adanya Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA).

Namun, tampaknya upaya itu masih belum mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kasus kekerasan seksual anak pada tiga tahun terakhir.

Komisioner KPAI Jasra Putra menyatakan data pada tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan seksual pada anak. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus.

Hasil studi menunjukkan sebanyak 79% korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, depresi dan dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknyanya yang mungkin saja akan dirasakan sampai mati.

Apalagi korban adalah anak-anak yang memiliki tingkat sensitifitas

OLEH : YUKI FADILAH yang lebih tinggi.

Meski sudah ditetapkan sanksi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU yang terkait tidak membuat pelaku jera. Mereka yang sudah bebas dari sanksi hukum malah berpotensi untuk melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya. Bahkan, muncul pelakupelaku kejahatan baru. Mirisnya, pelaku kejahatan tersebut dapat dikatakan orang terdekat korban seperti tetangga, saudara, guru, bahkan orang tuanya sendiri.

Terkadang korban itu sendirilah yang memicu terjadinya kejahatan, yakni pola atau gaya hidup anakanak zaman sekarang. Gaya pakaian yang serba minim tentunya memicu pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Ditambah lagi kurangnya keimanan pada diri sehingga akan mudah terhasut untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Dalam hal ini selain peran pemerintah peran keluarga khususnya orang tua sangat diperlukan. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak-anak baik itu jam bermain anak, dengan siapa anak bergaul, kemana anak pergi dan apa tujuannya. Membatasi kepergian anak di luar kegiatan belajar, melarang anak keluar tanpa kawasan orang dewasa, dari dini harus sudah diajarkan sopan santun. Selain itu orang tua harus memperhatikan acara apa yang ditonton anak ditelevisi dan membatasi jika bisa tidak memberikan

smarthphone kepada anak sebelum waktunya. Itu semua harus benarbenar diperhatikan oleh orang tua.

Sebagi orang tua jangan mudah lepas tangan atas semua hal yang berhubungan dengan anak, apalagi sampai mempercayai orang lain untuk mengawasi anak.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam terbesar di dunia, jadi yang paling penting untuk mengatasi masalah ini sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum saja, tidak hanya masyarakat, ataupun orang tua saja.

Tapi, dari sektor pendidikan sudah seharusnya memberikan materi fiqih khususnya yang berhubungan dengan had dan dosa besar agar sejak dini sudah ditanamkan bekal agama yang kuat. Namun, upaya ini tidak akan berhasil apabila tidak ada kesadaran dari diri kita untuk menerapkannya. Kejahatan tidak akan ada habisnya apabila kita tidak mengubah diri kita sendiri. Apapun hukuman yang dijatuhkan tampaknya tidak cukup dan tidak membuat calon-calon pelaku berfikir sebelum bertindak, terlebih lagi mereka yang sudah rusak jiwanya.

Sebagai manusia kita seharusnya lebih meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang negatif dan senantiasa dijauhkan dari kejadian buruk yang tidak dinginkan. Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dampak yang akan timbul

jika kita melakukan perbuatan asusila tersebut. Kita sebagai generasi muda harus menyadari peran kita sebagai harapan bangsa yang berkewajiban untuk membangun negara ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Karena, masa depan bangsa ada

ditangan kita. Semoga kita dapat bersama-sama memberantas para pelaku kekerasan seksual anak demi masa depan negara kita serta dapat sama-sama intropeksi diri.*** Mahasiwa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau (UIR)

POKOK PIKIRAN

'Mari Kembangkan Batik Bono' MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani antusias melihat batik bono yang dikembangkan oleh Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Puan mengajak seluruh masyarakat Riau agar mengembangkan batik bono kebanggan Riau ini. Semua motif memiliki makna tersendiri, motif bono misalnya, diambil PUAN MAHARANI dari gelombang Bono yang ada di Sungai Menko Bidang Kampar. Akasia dan Eucalyptus diambil Pembangunan Manusia dari nama pohon yang juga digunakan dan Kebudayaan RI untuk bahan baku kertas dan pulp. Lalu Timun Suri dan Lakum adalah jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat Melayu.***

POJOK HALUAN -Puan Maharani ajak masyarakat Riau kembangkan batik bono Setuju Bu Menteri, tapi harganya murahin dikit yee hahaha..

-Anggota Komisi VII DPR minta PT BSP lakukan terobosan tingkatkan lifting migas Ide cemerlang pak dewan, setuju pake banget..

Hukrim

KAMIS 15 Maret 2018

5

DIPANGGIL PAKSA SIDANG PENERBITAN SHM DI TNTN

Johanes Sitorus Akhirnya Bersaksi untuk Enam Terdakwa n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)- Sempat beberapa kali mangkir, Johanes Sitorus akhirnya hadir menjadi saksi kasus dugaan korupsi sertifikat di atas lahan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Selasa (13/ 3) petang. Ia hadir setelah sebelumnya majelis hakim menerbitkan penetapan pemanggilan paksa terhadap dirinya.

Johanes Sitorus merupakan pihak pemohon atas sertifikat lahan di atas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas lebih dari 500 hektare. Ia sebelumnya tak kunjung datang menghadiri pemanggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan untuk terdakwa Zaiful Yusri yang merupakan mantan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar.

Selanjutnya, Hisbu Nazar, selaku Ketua Panitia A, dan Abdur Rajab selaku Sekretaris Panitia A, serta Sugiarto, Edi Erisman dan Rusman Yatim, yang masing-masing selaku anggota Panitia A. "Jadi dia (Johanes Sitorus,red) datang, setelah hakim mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa. Kita jemput yang bersangkutan, tetapi atas dasar panggilan paksa," ungkap JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kam-

par, BP Ginting.

Dalam persidangan tersebut, Johanes Sitorus tidak hadir dengan status pemanggilan paksa. Ia hadir bersama anaknya, Andrew Sitorus. Ketidakhadiran mereka pada sidang sebelumnya juga menjadi pertanyaan Hakim Ketua, Bambang Myanto. Hakim bertanya alasan ketidakhadiran mereka. Andrew mengatakan saat pemanggilan tersebut ia dan orang tuanya berada di Amerika Serikat. "Lain kali kalau dipanggil kan gampang toh, tinggal kasih keterangan," kata Hakim Ketua Bambang Myanto.

Dalam persidangan juga terungkap, jika Johanes Sitorus memiliki 500 hektare lahan di kawasan TNTN dengan kepemilikan sertifikat secara terpisah sebanyak 28 Sertifikat. Dia mengajukan penebitan sertifikat kala itu langsung kepada almar-

hum Edi Tamar. Dia merupakan tersangka dalam kasus ini, hanya saja batal demi hukum karena telah meninggal dunia. Di sinilah mata rantai kasus ini hilang, karena tidak ada keterangannya dalam proses penyidikan.

"28 orang, 271 persil, 511 hektare diajukan secara hampir bersamaan.

Dimana turun ke lapangan cuma sekali kalau keterangan saksi. Ada saudara deal-deal dengan Edi Tamar?," tanya Hakim Ketua, Bambang Miyanto.

Menjawab pertanyaan itu, Johanes mengatakan, tidak ada kesepakatan tertentu dengan Edi Tamar kala itu. Sertifikat lahan ini tercantum atas nama tiga keluarga besar, yang seluruhnya merupakan keluarga Johanes Sitorus, juga termasuk tercantum atas nama anaknya. "Tak mudah mengusulkan begitu saja apalagi ada tiga keluarga besar di situ. Saudara sudah disumpah loh.

Tanggung sendiri," ingat Hakim Ketua.

Penjelasan Johanes atas kepemilikan sertifikat ini juga sempat membuat hakim geram. Ia berulang kali memberi keterangan berbelit-belit.

Awalnya dia mengatakan jika sertifikat atas nama sejumlah orang itu merupakan bentuk investasi ke perusahaan. "Kan kita tanam itu kan ada investasinya, Pak. Kita tetap ada kasih bonus ke mereka, Pak," tanggap Johanes.

"Cara investasinya bagaimana? Kan yang beli saudara, yang punya saudara. Terus ini atas nama mereka. Apa peran mereka atas tanah itu," cecar Hakim Bambang selanjutnya.

"Mereka karena staf kita lama. Sudah anggap keluarga, ya kita bagikan ke mereka," jawab Johanes.

Jawaban ini menjadi bumerang baginya. Sebe-

lumnya ia mengatakan jika pihak yang disebut dalam sertifikat lahan itu melunasi sejumlah pembayaran kepadanya untuk memiliki kuasa penuh atas lahan. "Tadi saudara katakan nunggu lunas, maksudnya apa? Saudara jujur saja di satu sisi katakan mau diberikan, terus satu sisi katakan nunggu lunas," cecar Bambang.

"Maaf, Pak. Salah tadi.

Maksud saya karena sudah bekerja lama dengan kita, maka kita berikan," jawabnya.

Sementara itu, hakim anggota, Rahmad Silaen gantian mencecar Johanes.

Ia mempertanyakan pengajuan sertifikat atas lahan di dalam kawasan hutan kala itu. "Saudara kan tau itu kawasan hutan.

Artinya direkomendasikan kawasan hutan. Sudah tahu juga seperti itu kenapa diajukan sertifikat hak milik. Itu tahun 2001, kenapa saudara ajukan," tanya Rahmad Silaen.

"Saya tak tahu itu kawasan hutan. Yang saya tanyakan ke BPN bisa gak ini bisa dibikin sertifikat. Katanya bisa, ya saya ajukan," pungkas Johanes Sitorus. ***

SEMPAT DIVONIS BEBAS

Terpidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Dieksekusi PASIRPANGARAIAN (HR)-Terpidana persetubuhan anak dibawah umur inisial FR (19) berhasil dieksekusi pihak Polsek Kepenuhan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

Kepala Kejari Rohul Freddy Daniel Simanjuntak melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Rohul Mochamad Fitri Adhy mengatakan terpidana FR dieksekusi atas persetubuhan anak di bawah umur dengan korban RA atau Bunga yang saat itu masih berusia 17 tahun. Terpidana FR dieksekusi anggota Polsek Kepenuhan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1906 K/ Pid.Sus/ 2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan pidana hukuman selama 5 tahun penjara.

Kasi Pidum Kejari Rohul M. Fitri Adhy mengatakan terpidana FR dieksekusi Polsek Kepenuhan di Kota Tengah saat sedang berada di dalam pickup Mitshubishi L300, Rabu (14/3) sekira pukul 10.30 WIB, saat akan berangkat kerja memupuk tanaman kelapa sawit yang saat itu sedang bersama pamannya.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Rohul mengajukan kasasi ke MA karena FR divonis bebas saat persidangan di Pengadilan Negeri Pasirpangaraian.

Adhy mengungkapkan

terpidana FR, warga Dusun I Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Rohul, sudah dibawa petugas Polsek Kepenuhan ke kantor Kejari Rohul di Komplek Perkantoran Bina Praja Pemkab Rohul.

Adhy mengungkapkan sebelumnya terpidana FR sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), baik aparat Kepolisian maupun Kejaksaan.

Berdasarkan catatan Kejari Rohul, terpidana FR dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasa, memaksa anak di bawah umur sebut saja Bunga yang saat itu masih berusia 17 tahun melakukan persetubuhan pada Sabtu (22/10/2016) sekira pukul 23.30 WIB di RT 002/ RW 002 Dusun I Desa Kepenuhan Hulu.

Berawal, Sabtu sore, FR menghubungi saksi korban Bunga dan mengajaknya ketemuan di pembuangan sampah di Kota Tengah, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan.

Setelah bertemu, FR mengajak Bunga jalan-jalan bersama teman-teman pelaku menggunakan sepeda motor ke Pasirpangaraian untuk menonton balapan liar. Karena hari sudah malam, FR dan teman-temannya berpencar.

FR kemudian membawa Bunga ke sebuah pondok kecil kosong dan sepi di

TERPIDANA persetubuhan anak di bawah umur inisial FR (19) dieksekusi pihak Kepolisian dan diserahkan ke Kejari Rohul, Rabu (14/3).

Simpang Surau Munai. Di pondok itu, FR mengajak Bunga masuk untuk tidur di sana. Awalnya saksi menolak karena takut.

Namun, setelah korban masuk, FR mengajak Bunga berbuat tidak senonoh, bahkan sampai mengajak korban berhubungan badan.

Meski menolak, FR membabi buta dan menarik celana dalam korban, dan memaksa korban berhubungan layaknya suami istri.

Berdasarkan pengakuan korban Bunga, sedikitnya tiga kali dirinya disetubuhi oleh FR hingga Mi-

nggu (23/10/2016). Kejadian pada akhirnya dilaporkan ke Polsek Kepenuhan oleh orang tua korban setelah RA mengakui apa yang dilakukannya dengan FR semalaman hingga tidak pulang ke rumah.

Pada sidang di PN Pasirpangaraian, terpidana FR divonis bebas, sehingga JPU Kejari Rohul mengajukan kasasi ke MA. Dan atas putusan kasasi, FR dinyatakan bersalah atas tuduhan persetubuhan anak di bawah umur, dan divonis 5 tahun penjara. (rtc/war)

OPS KESELAMATAN BERLALULINTAS

Petugas Satlantas Keluarkan 15 Teguran PEKANBARU (HR)Operasi bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalulintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru di Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (14/3) pagi.

Dalam operasi kali ini, petugas memberikan tegu-

ran bagi pengendara yang tak disiplin di jalan, sehingga pelanggaran kasat mata dapat dilihat pada saat operasi berlangsung.

Sebanyak 15 teguran dengan kesalahan kasat mata tak menggunakan helm 6 pelanggar, tidak menggunakan sabuk 5 pelanggar, TNKB tidak sesuai ketententuan 3 dan kelengkapan tidak sesuai

ketantuan berlalulintas 1 pelanggaran.

Giat dipimpin Kanit Laka Polresta Pekanbaru, Iptu Hendri dan Panit Lantas Ipda Jon Hendri, dibantu dari POM TNI, Dishub, Asuransi jasa raharja Kota Pekanbaru, anggota Sat Sabhara serta Anggota dari Sat Lantas sebanyak 42 Personil.

"Operasi dilaksanakan

pada titik rawan laka lantas, pada pelaksanaan operasi ini tingkat jumlah pelanggar mengalami penurunan meski masih ada yang coba melanggar peraturan berlalu lintas, akan tetapi secara bertahap kita juga berikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalulintas," kata Kanit Laka, Iptu Hendri. (nom)

SK

6

KAMIS

R

15 Maret 2018

Egy Disebut Neymarnya JOSEP GUARDIOLA

DI BAWAH JOSEP GUARDIOLA

City Punya Kans Juara Liga Champions JAKARTA (HR) - Manchester City menjadi salah satu tim dengan performa paling impresif musim ini. Di bawah Josep Guardiola, The Citizens dinilai punya kans jadi juara Liga Champions.

City sudah nyaman di puncak klasemen Premier League dengan mengumpulkan 81 poin, berselisih 16 poin dari Manchester United di peringkat dua. Tinggal butuh dua kemenangan lagi untuk Vincent Kompany dkk untuk mengunci titel juara.

Di Eropa, City sudah memastikan satu tempat di perempatfinal setelah berhasil mengalahkan Basel dengan agregat 5-2. Setelah menang 4-0 di laga away, City tumbang di kandang dengan skor 1-2.

Jika di Premier League City sudah sangat dekat dengan titel juara, bagaimana dengan peluang mereka di Eropa?

Menurut Carles Puyol, faktor Guardiola punya peran besar dalam menentukan seberapa besar kans klub tersebut akan jadi juara.

“Saya pikir City melewati musim yang sangat baik.

Guardiola berhasil menanamkan gaya dan filosofinya. Itu terlihat dari gaya main City. Mereka memenangi banyak laga dengan cara yang brilian,” ungkap Puyol.

“Apakah mereka bisa memenangi Liga Champions? Bagi saya City adalah salah satu favorit. Kita lihat bersama. Di Liga Champions, kesalahan sedikit saja harus dibayar. Mereka mendapati hasil luar biasa pada leg pertama melawan Basel, tapi babak knockout masih panjang, mari kita tunggu bersama,” lanjut mantan kapten Barcelona itu seperti dikutip dari Skyport.

Guardiola sudah memenangi dua trofi Liga Champions bersama Barca. Di Manchester City, tingkat kesulitannya masih akan sama.

“Lebih sulit mana menjadi juara bersama City atau Barcelona? Saya percaya memenangi Liga Champions akan selalu sulit bagi tim manapun,” tegas Puyol.

Guardiola sempat mengangkat trofi Liga Champions saat melatih Barcelona pada musim 2008-2009 dan 2010-2011. (ma)

Indonesia EGY Maulana Vikri identik dengan megabintang Barcelona, Lionel Messi. Pemain andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 itu mendapat julukan Messi-nya Indonesia karena selintas memiliki gaya permainan seperti pesepakbola berpaspor Argentina tersebut.

Karena itu juga, Egy menjadikan La Pulga –julukan Messi– sebagai idola.

Namun, Egy yang baru diperkenalkan sebagai pemain anyar klub Polandia, Lechia Gdansk, mendapat julukan lain dari media setempat. Media Polandia yakni Polsat Sport menyebut Egy sebagai Neymar-nya Indonesia.

Dalam tulisan yang dibuat Polsat Sport, mereka memberi judul “Dengan mendatangkan Neymar Indonesia, apakah fans Lechia akan bertambah?” Tentu media Polandia takkan memberi julukan tanpa alasan.

Mereka mengetahui Egy masuk dalam daftar 60 pesepakbola muda potensial yang diluncurkan media asal Inggris, The Guardian. Egy resmi diperkenalkan sebagai pemain Lechia Gdansk pada Minggu 11 Maret 2018 malam WIB. Personel Timnas Indonesia U-23 itu diperkenalkan jelang laga yang mempertemukan Lechia Gdansk vs Legia Warsawa. Namun sayang, Lechia takluk 1-3 dari Legia Warsawa yang kini memuncaki klasemen sementara Liga Polandia 2017-2018.

Meski sudah diperkenalkan, Egy tidak langsung tampil bersama klub asuhan Piotr Stokowiec tersebut. Hal itu karena sesuai regulasi yang diterapkan UEFA, pemain yang bukan berasal dari akademi klub itu sendiri, baru bisa dimainkan ketika sudah berusia 18 tahun.

Sekadar informasi, Egy saat ini masih

berusia 17 tahun. Ia baru akan genap 18 tahun pada 7 Juli 2018. Bersama Lechia, Egy dikontrak selama tiga tahun.

Nantinya bersama Lechia, Egy akan mengenakan nomor kostum 10.

Saat ini nomor kostum 10 sebenarnya masih dimiliki kapten Lechia, Sebastian Mila. Namun, kontrak pesepakbola berusia 35 tahun itu bersama Lechia akan habis di akhir musim ini. Karena itu, Egy disiapkan untuk mengantikan Mila.

Sebelum memilih Lechia sebagai klubnya, Egy sempat dikait-kaitkan dengan Benfica, Getafe, Espanyol dan SaintEtienne. Namun, demi kesempatan bermain yang lebih besar, Egy memutuskan menjadikan Lechia sebagai klub profesional pertamanya.

Saat ini Lechia sedang dalam posisi harap-harap cemas. Hingga Liga Polandia 2017-2018 memasuki pekan 30, mereka tertahan di posisi 13 dengan koleksi 27 angka.

Sekadar diketahui, klub yang menduduki posisi 9 hingga 16 akan mengikuti babak playoff untuk menghindari degradasi. (ma)

EGY Maulana V ikri Vikri

SEVILLA TUMBANGKAN MU DI OLD TRAFFORD

Berkat Dukungan Sevillistas

KETU A Umum KONI Riau, Emrizal Pakis foto bersama dengan dua atlet senam Riau KETUA yang akan ikuti kejuaran di Qatar.

PERSIAPAN SEA GAMES 2018

Dua Pesenam Riau Ikuti Kejuaraan di Qatar PEKANBARU (HR) - Dua dari tiga atlet senam Riau yang tergabung dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) yakni M Afrizal dan Gung Suci Tantio Akbar, akan tampil pada kejuaraan senam internasional di Qatar.

Mereka diikutkan pada kejuaran itu dalam rangka persiapan SEA Games 2018. Sementara itu, satu atlet senam Riau lagi yakni M Tri Saputra tidak diikutkan karena akan diturunkan pada kejuaraan lain.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau, Emrizal Pakis saat pelepasan kedua atlet senam tersebut di gedung KONI Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (14/3) pagi. “Mereka yang ikut akan didampingi oleh pelatih senam kita yaitu Ahmad Markos yang juga sebagai pelatih Asian Games

saat ini,” kata Emrizal Pakis.

Pada kesempatan tersebut Emrizal Pakis berharap para atlet senam Indonesia yang ikut pada kejuaraan senam internasional di Qatar ini bisa meraih hasil optimal. Karena mengingat banyak negara seperti Korea, China dan berbagai negara besar lainnya yang juga tergabung dalam kejuaraan ini.

“Di samping mengoptimalkan kemampuan, kita juga memperbaiki prestasi, dimana kejuaraan ini sudah yang kedua kali kita ikuti.

Ini juga menjadi kekuatan kita pada PON 2020 mendatang. Setidaknya ada empat atlet senam kita persiapkan untuk PON. Karena pada PON 2016 lalu kita meraih satu emas dan mudahmudah pada PON 2020 bisa meraih lebih dari satu emas,” harapnya. (noem)

MANCHESTER (HR) – Sevilla akhirnya untuk pertama kali lolos ke perempatfinal Liga Champions sejak terakhir kali mereka lakukan pada musim 1957-1958. Gelandang Sevilla, Ever Banega, mengatakan itu semua tidak dapat terjadi tanpa dukungan dari Sevillistas – julukan fans Sevilla.

Pencapaian tersebut dicapai Sevilla usai mengalahkan Manchester United dengan agregat akhir 2-1 pada leg II 16 besar Liga Champions 2017-2018, Rabu (14/3/18) dini hari WIB. Dengan kemenangannya tersebut, Sevilla berhak lolos ke perempatfinal Liga Champions.

Pertandingan yang berlangsung di markas Man United, Old Trafford, juga dihadiri langsung oleh Sevillistas yang melakukan perjalanan dari Sevilla ke Manchester. Banega pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada fans Sevilla

itu. Ia pun mengabadikan kemenangan timnya atas Man United kepada Sevillistas. “(Kemenangan) ini untuk mereka yang mencintai Sevilla.

Untuk mereka yang sudah mendukung klub ini di mana pun.

Saya sangat bangga menjadi bagian dari klub ini. Tanpa fans kami yang luar biasa, ini takkan mungkin terjadi,” ucap Banega, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (14/03/2018).

Dalam pertandingan dini hari itu, Sevilla mampu menguasai jalannya pertandingan pada babak pertama. Namun, hingga peluit tanda babak pertama berakhir, skor tetap 0-0. Pelatih Sevilla, Vincenzo Montella, pun tak tinggal diam. Pada menit ke72, pelatih yang sempat menangani AC Milan itu melakukan pergantian pemain.

Adalah penyerang Sevilla, Wissam Ben Yedder yang

menggantikan Luis Muriel.

Strategi dari Montella pun akhirnya membuahkan hasil.

Baru dua menit Ben Yedder dimainkan, penyerang berpaspor Prancis itu sukses memecah kebuntuan bagi Sevilla. Ia berhasil memanfaatkan umpan terobosan Pablo Sarabia dan melesatkan ke arah kiri gawang Man United yang sebelumnya lolos dari jebakan offside.

Tak hanya sampai situ, selang empat menit, Ben Yedder kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan Joaquin Correa. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah untuk kemenangan Sevilla dengan agregat akhir 2-1.

Dengan hasil itu, Sevilla menyusul Real Madrid, Juventus, Liverpool, Manchester City dan AS Roma yang dipastikan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2017-2018. (ma/ozc)

AS ROMA MAJU KE PEREMPAT FINAL LIGA CHAMPIONS

Nainggolan: Kami Ingin Melangkah Bersama ROMA (HR) - Gelandang AS Roma, Radja Nainggolan mulai berpikir tentang perjalanan klubnya pada ajang Liga Champions. AS Roma baru saja melenggang ke perempat final kompetisi terelite ranah Eropa.

Pada babak 16 besar, I Lupi menyingkirkan Shakhtar Donetsk. Meski agregat akhir 2-2, klub elite ibu kota Italia unggul gol tandang.

Pada leg pertama di Ukraina, Roma kalah 12. Teranyar saat leg kedua berlangsung di rumah sendiri, Stadion Olimpico, Rabu (14/3) dini hari WIB, armada La Maggica menang 1-0.

“Siapapun yang akan kami hadapi, akan menjadi lawan yang sulit. Apapun hasil undiannya, sama saja,” kata pesepakbola berdarah campuran Belgia-Indonesia kepada Premium Sport mengutip dari Football Italia, Rabu (14/3).

Selanjutnya, Nainggolan bersyukur atas perjalanan tim sejauh ini. Secara individu ia mencapai tahapan penting di Eropa. “Saya, jadi ini saat yang menyenangkan,” ujar dia.

Nainggolan mempersembahkan hasil ini untuk fan Roma. Menurut dia, para Romanisti pantas menikmati kegembiraan tersebut.

“Suasana yang indah dinikmati oleh kami dan penggemar. Sekarang kami ingin melangkah bersama,” jelasnya.(ma)

RADJA NAINGGOLAN

EVER Banega sedang menghalau Romelu Lukaku saat Man United hadapi Sevilla di leg II 16 besar Liga Champions.

Sambungan

KAMIS 15Maret 2018

7

Inilah Tiga Perkara yang Harus Dituntaskan Subekhan n LAPORAN: DODI FERDIAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR)-Setidaknya ada tiga perkara yang harus dituntaskan Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di bawah kepemimpinan Subekhan sekali Asisten Pidaus Kejati Riau yang baru. Perkara tersebut diketahui telah masuk ke tahap penyidikan.

Adapun perkara dimaksud, yaitu dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau di dua bidang, yaitu Bidang Pengolahan Data, serta Bidang Pembukuan dan Pengawasan. Sebelumnya, kasus ini sudah menjerat lima orang tersangka. Dua di antaranya, Deliana dan Deyu yang saat itu masing-masing menjabat sebagai Sekretaris dan Kasubbag Pengeluaran di institusi yang kini bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau

sudah berstatus terdakwa, dan tengah menjalani persidangan.

Tiga tersangka lainnya, yakni Yanti, Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu di dua bidang, yaitu Bidang Retribusi dan Pajak, di Bapenda Riau. Ketiganya juga telah dijebloskan ke tahanan dan menjalani proses tahap II. Selanjutnya, penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olah-

Sekwan ...

ADA yang belum melaporkan harta kekayaannya.

"Kalau ada itu (surat dari KPK, red), kan jelas saya itu siapa. Dimana miss-nya. Apakah mungkin dari Sekwan yang belum ke sana, atau nyelipnya dimana," ujarnya seraya mengatakan kalau menyerahkan LHKPN itu merupakan suatu kewajiban yang diatur undangundang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fungsional Pencegahan dari KPK, Ju-

n Dari Hal. 1 ned Junaidi, mengatakan ada 13 anggota DPRD Riau yang belum menyerahkan LHKPN. Hal itu diungkapkannya pada acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, serta Pembahasan Rencana Aksi sektor Strategis di Riau, pada Selasa (13/3) kemarin.

Meski tidak merincikan ke 13 Wakil Rakyat tersebut, KPK meminta agar mereka mengikuti

aturan. Hal itu sebagai bentuk komitmen untuk hidup bersih dari perilaku korupsi.

Selain itu, kata Juned saat itu, juga masih ada 35 orang anggota dewan yang hingga kini belum pernah lagi mengupdate laporan harta kekayaannya. Makanya, Juned mengimbau Sekretaris DPRD Riau agar mengingatkan anggota dewan supaya kembali mengupdate laporan harta kekayaannya ke KPK. ***

baku kertas dan pulp. Lalu Timun Suri dan Lakum adalah jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat Melayu," jelas Wan Jakh.

Wan Jakh menjelaskan para pengrajin dibina di RBA yang diresmikan pada 5 Desember 2014 lalu sebagai pusat produksi batik di Pelalawan. Selain untuk workshop, tempat ini juga melatih untuk ibuibu yang ingin menekuni

profesi sebagai pembatik.

Seusai meresmikan ST2P Pelalawan, Puan Maharani juga menyempatkan meninjau pameran potensi dan capaian Pelalawan, salah satunya stand PT Asia Pacific Rayon. Pabrik ini nantinya akan memproduksi dissolving pulp (pulp larut) sebagai bahan baku rayon.

Pabrik ini merupakan ekspansi bisnis RAPP. (rls)

Puan ...

DI sana Rumah Batik Andalan (RBA) lima motif yang telah memperoleh hak paten dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Semua motif memiliki makna tersendiri. Motif bono misalnya, diambil dari gelombang Bono yang ada di Sungai Kampar. Akasia dan Eucalyptus diambil dari nama pohon yang juga digunakan untuk bahan

n Dari Hal. 1

DPR ...

POLITISI F-Gerindra asal daerah pemilihan Sumatera Utara ini menyebutkan, seharusnya pemerintah bisa concern melakukan investasi di sektor migas. Karena potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sumber daya migas masih sangat besar.

"Sesungguhnya kan di pusat kita mempunyai lembaga-lembaga pembiayaan yang setidaknya bisa memberikan modal,

n Dari Hal. 1 tetapi tidak ada di sini.

Itu kenapa kita akan mendorong pemerintah dan mengawal kegiatan di sini, supaya lifting migas ini bisa meningkat," ucapnya.

Terkait lokasi sumur sumber migas yang berada dalam satu wilayah dengan taman margasatwa, Gus Irawan menambahkan bahwa Komisi VII DPR RI juga sangat concern dengan keadaan ling-

kungan taman margasatwa ini, serta keselamatan dari para pekerja migas.

"Lingkungan kita jaga, konservasi ekosistem juga kita dukung, tetapi jangan sampai potensi sumber daya alam yang ada di situ tidak bisa ditelusuri dan dieksploitasi. Karena kan sumber daya ini juga untuk kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya. (san)

hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi). Rasanya, Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu," lanjut politisi PAN itu.

Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DRPD (UU MD3). "Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3/18).

Jokowi menyadari, meski dirinya tidak menandatangani, UU MD3 tetap akan mulai berlaku pada Kamis (15/3/2018) besok.

Berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku. UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018. Jokowi me-

ngaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

"Kenapa tidak saya tandatangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Kepala Negara.

Jokowi mengaku, tidak mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Jokowi pun mempersilahkan masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Ia juga mengaku tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal kontroversial di UU MD3. Wacana itu sempat dipertimbangkan Jokowi. "Di uji materi dulu lah coba, ini kan yang mengajukan uji materi kan banyak ke MK," kata dia.

Padahal sebelumnya, keinginan para politisi senayan untuk merevisi undang-undang MD3 menuai pro dan kontra. (ma/kc)

Tak ...

BATAS penandatanganan UU MD3 oleh Presiden.

Namun, sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani. Walaupun begitu, secara aturan perundang-undangan, Undang-Undang MD3 akan tetap berlaku," kata Taufik melalui keterangan tertulis, Rabu (14/3/2018).

Ia menghormati jika ke depannya Jokowi berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU MD3. Taufik menilai, hal itu merupakan hak konstitusional Presiden. Meski demikian, ia berpendapat, hal itu tidak perlu dilakukan.

Menurut Taufik, akan lebih baik ada upaya judicial review melalui Mahkamah Konstitusi jika ada pasal dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan keinginan publik.

"Dengan batas penandatangan yang sudah habis ini, berarti sudah berlaku. Namun jika memang dirasa ada pasal-pasal yang bertentangan dengan

raga (Dispora) Riau terkait pengadaan sarana dan prasarana dengan anggaran Rp21 miliar. Sebelumnya Kejati Riau sudah memeriksa sejumlah saksi.

Terakhir, dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pekanbaru. Ada dua RTH yang tersangkut persoalan hukum ini. Pertama RTH Kaca Mayang yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di eks Taman Hiburan Putri Kacang Mayang yang dikerjakan PT Bahana Prima Nusantara (BPN) selaku kontraktor pelaksana dengan nilai proyek Rp6.350.479.000.

Lalu RTH Tunjuk Ajar Integritas yang berlokasi di bekas Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Ahmad Yani Pekanbaru ini, dikerjakan oleh PT Bumi Riau Lestari (BRL) dengan nilai kontrak sebesar Rp8.021.689.000.

Dalam RTH Tunjuk Ajar, sudah ada 18 orang

n Dari Hal. 1

tersangka yang dijerat.

Dari 18 orang tersangka, sudah ada enam di antaranya yang ditahan. Artinya ada 12 orang lagi yang belum ditahan.

Terkait perkara yang disebut terakhir, mantan Aspidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta, mengatakan sudah ada tiga berkas yang dinyatakan lengkap atau P21. Berkas tersebut untuk tersangka Dwi Agus Sumarno, mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air (Ciptada) Riau, dan Yuliana JB dan Rinaldi Mugni yang masing-masing merupakan rekanan dan konsultan pengawas.

"Berkasnya sudah siap. Tinggal penuntutan di pengadilan," ujar Sugeng, Rabu (14/3).

Sementara tiga tersangka lainnya juga telah dilakukan penahanan.

Mereka adalah Direktur PT Panca Mandiri Consultant, Reymon Yundra, dan seorang staf ahlinya Arri Arwin, serta Kusno yang merupakan Direktur PT BRL.."Saya yakin tidak akan lama (rampung), dan Aspidsus baru (Subekhan,red) bisa menuntaskannya segera," lanjut Sugeng.

Sementara untuk penyi-

dikan RTH Kaca Mayang, Sugeng mengatakan Penyidik telah menemukan adanya indikasi kerugian negara. "Ini sudah uji lab. Nanti beliau (Subekhan,red) yang langsung mempelajarinya," imbuhnya.

Terkait hal itu, Aspidsus Kejati Riau, Subekhan, berjanji akan menuntaskan perkara-perkara tersebut. "Kita tentu meneruskan perkara yang lama," kata Subekhan.

Dia mengaku, terkait dengan hambatan dan tantangan dalam menangani perkara korupsi di Riau ini, dia telah berkomunikasi dengan Sugeng Riyanta. Dia berharap agar tantangan dan hambatan itu bisa teratasi. "Saya akan berusaha untuk meningkatkan kinerja," katanya.

Dia juga menegaskan, dalam penanganan tindak pidana korupsi, dirinya

Cukup 112 Kursi Capreskan Prabowo BANDUNG (HR) - Partai Gerindra sudah mendeklarasikan sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, sebagai capres 2019.

Partai berlambang kepala garuda itu mengaku sudah mengamankan persyaratan untuk pencalonan Prabowo.

"Gerindra sekarang 73 kursi, berarti kurang 39 kursi. Kami ingin sampaikan kalau koalisi sudah selesai, sehingga dari sisi syarat keterpenuhan dukungan, yakni 112 kursi, tidak ada masalah," kata Sekjen Ge-

rindra Ahmad Muzani setelah menghadiri deklarasi Prabowo sebagai capres 2019 di Hotel Preanger, Jalan AsiaAfrika, Kota Bandung, Rabu (14/3/18).

Namun Muzani enggan membeberkan kursi tambahan itu berasal dari partai mana. Dia kembali menegaskan koalisi pengusung Prabowo sudah memenuhi syarat pencalonan.

"Pokoknya sudah ada partai koalisi pendukung prabowo. Cukup 112 kursi saja. Nanti partai

Menakar ...

SEJUMLAH pertanyaan, mungkinkah muncul capres alternatif dan seberapa besar peluang mereka untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden mendatang?

Kendati hasil survei masih menempatkan, Jokowi dan Prabowo dalam ring satu pertarungan capres saat ini, namun dalam politik tidak ada kata tidak mungkin atau mustahil. Dalam politik, momentum dan sejumlah isu yang berkembang dalam negeri, bisa saja membuat nama tokoh menjadi melambung dan elektabilitasnya menjadi tinggi.

Sejarah mencatat bagaimana nama SBY menjadi popular dan mendapat simpati publik, kala Megawati mendepaknya dari kabinet. Penampilan Jokowi yang merakyat dan mendapat simpati media yang akhirnya terkenal.

Semua ini menggambarkan, bahwa dalam politik, tidak selalu dibatasi rumus eksakta yang kaku dan kalkulatik. Persis seperti ungkapan Otto von Bismarck bahwa politik adalah seni dari kemungkinan (Politics is the art of the possible).

Merujuk peta politik kekinian, yang sudah mengikrarkan secara nyata untuk 2019, hanya Jokowi dengan motor utamanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),Nasdem,Hanura,PPP, dan Golkar. Sedangkan

(koalisi) segera mengumumkan," ungkap dia.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat, Prabowo akan segera mengambil sikap terkait gelombang dukungan yang ada saat ini. Sebab, sambung dia, Prabowo tengah mempertimbangkan dan mempelajari problem bangsa.

"Pak Prabowo harus menata betul apakah tentang problem bangsa, ini bagian keseluruhan proses panjang memimpin bangsa," kata Muzani. (ma/dc)

Gerindra, PKS,PAN, Demokrat dan PKB masih melihat perkembangan politik. Kendati Gerindra masih menunjuk Prabowo sebagai capres, namun semuanya terpulang kepada Prabowo. Melihat gelagat belakangan ini, boleh jadi Prabowo akan menjadi "King Maker" dalam menentukan calon presiden mendatang. Diluar poros Jokowi dan Prabowo, juga berpeluang munculnya poros ketiga, yakni koalisi Demokrat-PKB dan tambahan satu partai lainya.

Jujur, saat ini belum ada capres alternatif yang elektabilitasnya bergerak laju mendekati Jokowi dan Prabowo, namun hasil beberapa lembaga survei menunjukkan, bahwa ada calon alternatif yang elektabilitasnya terus bergerak walau tidak cepat. Itu artinya, peluang untuk memenangkan pertarungan masih terbuka. Apalagi hasil survei mengatakan, bahwa elektabilitas Jokowi tidak melebihi angka 50 persen. Hanya saja kemunculan, capres alternatif sangat bergantung kepada Prabowo dan SBY. Ketika Prabowo dan SBY (demokrat) sepakat mengusung calon, maka potensi lahirnya capres alternatif yang lain akan tertutup. Mengingat Gerindra, PKS, dan PAN yang terlihat akrab akan sepakat ditambah Demokrat.

Persoalan kesepakatan tentu bukanlah pe-

kerjaan mudah dan tanpa kalkulasi politik. Demokrat bisa saja sepakat dengan Gerindra,PKS dan PAN, bila mengusung calon bukan Prabowo, tapi calon baru yang memiliki peluang untuk menang.

Calon itu bisa saja Jenderal Gatot Nurmantyo yang berpasangan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) yang notabene kader Demokrat. Ataupun kalau Prabowo mencalonkan, berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyon (AHY). Hanya saja peluang pasangan ini adalah kecil, mengingat keduanya berlatarbelakang militer. Dan kalau Prabowo-Anies,akan sedikit mendapat hambatan dari Demokrat, sebab keduanya tidak ada refresentasi Demokrat.

Atau bisa saja PrabowoAher yang didukung oleh Gerinda,PKS dan PAN. Bila dua pilihan terakhir ini yang diambil Gerindra,PKS dan PAN, maka potensi lahirnya poros ketiga sangat terbuka lebar. Demokrat dan PKB bisa saja mencalonkan AHY dan Muhaimin Iskandar untuk mengebrak potensi pemilih zaman now. Hanya saja, bila pasangan ini dipaksakan lahir dan berhadapan dengan Jokowi dan Prabowo, maka peluang terpilihnya sangat tipis sekali. Alihalih mereka akan menjadi seperti "penggembira" saja.

Pilihan yang tepat dan menguntungkan bagi SBY dan

n Dari Hal. 1 Demokrat adalah menjalin koalisi dengan PDI-P, sembari menyodorkan AHY sebagai pasangan Jokowi.

Namun meyakinkan PDIP agar memilih AHY sebagai pasangan Jokowi adalah pekerjaan berat SBY dan Demokrat. Mengingatkriteria calon yang diinginkan PDI-P adalahcawapres yang mampu menambah jumlah suara dan juga ada kecendrungan untuk memilih wakil yang memiliki refresentasi dari kalangan Islam. Sedangkan AHY tidak termasuk dalam tokoh yang dimaksud. Boleh jadi Mega akan lebih memilih Romy, Cak Imin, atau Tuan Guru Bajang, bila Prabowo tidak memilihnya.

Lahirnya capres alternatif sesungguhnya bergantung pada Prabowo dan SBY. Dua jenderal ini memiliki kalkulasi politik yang matang. Penulis melihat bila Prabowo dan SBY legowo dan sejumlah partai seperti Gerindra, PKS,PAN,Demokrat dan PKB sepakat mengusung Jenderal Gatot NumantyoTuan Guru Bajang, maka kontestasi politik pemilihan presiden 2019 akan semakin kompetitif. Namun bila pasangan ini sulit terwujud, maka pilihan Prabowo-Tuan Guru Bajang akan menjadi lawan seimbang Jokowi nantinya.Wallahu'alam Pemerhati Politik,Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia

erah disetop. Pengusutan lewat penyelidikan dan penyidikan, menurutnya, tetap harus dilakukan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kepolisian akan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang telah resmi terdaftar sebagai peserta Pilkada 2018. Proses hukum akan dilanjutkan setelah tahap pemungutan suara dan pengumuman pemenang pilkada selesai.

Hal itu ditegaskannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/18).

"Kalau Polri, posisinya sudah jelas. Saya sudah memerintahkan jajaran kepolisian untuk menunda

penyidikan untuk para calon-calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada, yang telah ditetapkan oleh KPUD," ujar Tito.

Tito menjelaskan, penundaan tersebut bukan berarti Polri mengesampingkan proses penegakan hukum. Penundaan proses hukum merupakan upaya Polri untuk menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan dan menghindari adanya tuduhan politisasi.

Selain itu, Polri juga menghindari proses hukum yang berpotensi menguntungkan pasangan lain yang berkontestasi.

"Kami menghargai proses demokrasi yang berjalan. Kami paham ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan KPUD, dia bukan menjadi diri sendiri, tapi sudah menjadi milik

n Dari Hal. 1 partai dan pendukungnya.

Partai adalah bagian sistem demokrasi dan kanal menyuarakan aspirasi.

Kita harus menghormati," kata Tito.

Namun, Tito menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan jika terjadi operasi tangkap tangan atau menyangkut UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu dilaksanakan saat pemilu dan memiliki hukum acara sendiri yang lebih cepat dibanding hukum acara pidana biasa.

"Kami tidak menyinggung institusi lain, Polri menegaskan tidak akan melakukan proses hukum di tengah proses demokrasi. Jadi dilakukan penundaan dan nanti dilanjutkan ketika pemungutan suara dan penentuan pemenang sudah selesai," kata dia. (ma/kc)

Jokowi ...

MEMBERI penjelasan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya menegaskan bahwa KPK adalah lembaga yang independen.

"Silakan bertanya ke pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan permintaan agar KPK menunda penanganan kasus calon kepala daerah pada masa pilkada bukan paksaan. Wiranto menegaskan hanya menyampaikan imbauan agar KPK tidak dituduh bermain politik terkait pilkada. "Tidak ada paksaan, semuanya imbauan," ujar Wiranto, Selasa (13/3).

Menurut Wiranto, penundaan penanganan kasus tidak berarti perkara yang diduga berkaitan dengan calon kepala da-

tidak akan tebang pilih.

Menurutnya, korupsi merupakan musuh bersama.

Namun, dalam bertugas dia tidak bisa bekerja sendiri. Makanya dia ingin bekerja sama dengan semua pihak.

"Tidak bisa diandalkan dari Aspidsus saja.

Tapi adalah kerja tim.

Termasuk juga pers dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkas Subekhan.(dod)

8

Politik

KAMIS 15 Maret 2018

Cak Imin Deklarasi jadi Cawapres 2019 JAKART A (HR) JAKARTA (HR)- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akhirnya meneguhkan tekad untuk maju sebagai calon wakil presiden 2019. Hari ini, dia mendeklarasikan tekadnya tersebut.

Pimpinan MPR-UKP PIP Sepakat Amandemen Kelima UUD JAKARTA (HR)- Pertemuan Pimpinan MPR dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3) menyepakati dilakukan amandemen kelima UUD 1945.

Pertemuan tersebut Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Tri Sutrisno, Ketua UKP PIP Yudi Latif, mantan Ketua MK Mahfud MD dan lain-lain. Sedangkan dari Pimpinan MPR hadir Zulkifli Hasan, Muahyudin, Hidayat Nur Wahid dan EE. Mangindaan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, banyak masalah kebangsaan yang dibahas. Mulai dari pembentukan haluan negara, kembali ke UUD 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Tri Sutrisno mengusulkan untuk kembali pada UUD 1945.

Alasanmya karena UUD yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa itu sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, fleksibel, mampu menyesuaikan dengan zaman dan singkat.

Bahkan dia menilai UUD 1945 terbukti mampu menghadapi berbagai cobaan.

“Empat tahap perubahan yang dialami UUD kita jadikan lampiran, sementra yang sifatnya teknis dialihkan menjadi UU saja, sehingga perubahan dan pencabutannya lebih mudah”, kata Tri Sutrisno.

Sedangkan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah UKP PIP menyoroti status MPR pasca reformasi yang disejajarkan dengan lembaga negara lainnya.

Menurut Megawati, kedudukan MPR yang sejajar dengan lembaga negara yang lain, tidak sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa ini. Karena itu, dia meminta agar kedudukan MPR itu dipikirkan kembali. “Coba, mana yang lebih baik, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, atau lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lain. Bisa nggak sih MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara seperti dahulu lagi,” kata Megawati.

Sedangkan pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD dalam pertemuan tersebut mengingatkan, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, bukanlah perkara gampang. Alasan Mahfud, karena penurunan status itu dilakukan oleh MPR sendiri. "Bahkan MPR juga sudah mengunci dirinya sendiri, agar tidak bisa kembali sebagaimana kedudukan sebelumnya," kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan kepada pers usai pertemuan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Megawati dan Try Sutrisno dalam pertemuan itu.

"Saran dan masukan 2 tokoh bangsa ini sangat mendasar untuk perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Kami bicara pentingnya menghadirkan kembali haluan negara, agar pembangunan bisa berkelanjutan 50 sampai 100 tahun ke depan serta konsisten antara pusat dan daerah," terang Zulkifli.

Hal lainnya yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut seperti diungkapkan Zulkifli, terkait pelaksanakan pemilahan langsung. "Kita juga membahas antara lain evaluasi terhadap demokrasi langsung kita, apa yang harus diperbaiki dan diubah.

Semuanya penting dan mendasar," kata Zulhasan, begitu dia akrab disapa.(sam)

"Ya saya mendeklarasikan sebagai cawapres," kata Cak Imin dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Bunga Rampai, Jl Teuku Cik Di Tiro, Jakpus, Rabu (14/3).

Keinginan maju ini berawal dari desakan kader di tingkat bawah. Awalnya, kata dia, kader di tingkat bawah ingin Cak Imin maju

sebagai calon presiden.

Namun kepada para kader PKB, Cak Imin meyakinkan bahwa sesuai dengan perolehan suara Pemilu 2014, partainya tak mungkin mengusung calon presiden sendiri.

Maka alternatifnya, Cak Imin, sebagai Ketum PKB, maju sebagai cawapres.

Akhirnya kader di ting-

kat bawah ramai-ramai membuat baliho bergambar Cak Imin. Setelah baliho terpasang beberapa bulan, elektoral Cak Imin sebagai cawapres naik dalam sejumlah survei.

"Sekarang hampir tak ada lembaga survei yang tak memunculkan nama saya," kata Cak Imin.

Terkait siapa yang ak-

an didampingi sebagai calon presiden, Cak Imin masih akan menunggu perkembangan dan restu para kiai. "Yang pasti tidak akan buru-buru," kata dia.

Cak Imin juga terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo (Jokowi) serta partai lain.(dtc/war)

Muhaimin Iskandar Ketum PKB

PENELITI LIPI, Indria Samego.

Samego: Parpol Lain Bisa Kecewa jika Jokowi Pilih AHY JAKARTA (HR)- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, ada potensi kekecewaan dari para partai yang lebih awal mengusung Joko Widodo.

Hal itu terjadi bila Jokowi pada akhirnya memilih Ketua Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi dirinya.

"Dikhawatirkan parpol pendukung lainnya kecewa apabila tokoh-tokoh yang

didukungnya untuk bersanding dengan Jokowi gagal dipilih oleh Jokowi.

Mereka bisa mencabut dukungan dalam pilpres 2019," kata Indria, Rabu (14/3).

Hal itu disebabkan masing-masing partai telah mengajukan tokohtokohnya untuk menjadi pendamping Jokowi dalam pilpres 2019 nanti. Menurut analisisnya, persoalan sebenarnya ada pada jumlah kandidat cawapres yang banyak. "Semua partai, barangkali kecuali Surya Paloh (Partai Nasdem)," ujarnya.

Ia menyebut, salah satunya adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB atau atau Romahurmuziy dari PPP yang merapat kepada Jokowi. "Jadi, misalnya, saya dengar Cak Imin kepingin. Atau Romahurmuziy dari PPP mulai merapat ke Jokowi. Jadi, masalahnya di situ," kata dia.

Sementara, lanjutnya, dari Partai Demokrat sendiri juga akan mengusung AHY untuk disandingkan dengan Jokowi dalam pilpres 2019. "Begitu juga dengan AHY, Partai De-

mokrat maunya AHY. Banyak calon mengakibatkan tidak mudah seleksi," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menilai Jokowi harus melakukan kajian awal terkait siapa yang layak untuk mendampinginya. Ia menuturkan, bila Jokowi telah memiliki keputusan maka hal itu pun berpotensi membuat para ketua masing-masing partai pengusung bisa menerima dengan mudah.

Apalagi, kata dia, bila AHY yang akan dipilih Jokowi untuk mendampinginya. "Tidak mudah

bagi partai lain untuk menerima AHY. Ada sistem konvensi dan tinggal Jokowi mau atau tidak melakukan itu," ujarnya.

Indria juga menyebut, AHY memang patut diperhitungkan sebab akan mendulang suara dari pemilih muda. Namun, ia tak memungkiri, kesan kurang pengalaman melekat pada AHY. "Tentu saja anak muda minus pengalaman. Tapi, mungkin pertimbangannya bukan soal pengalaman, tapi popularitas. Itu kunci pemimpin sekarang," kata Indria.(rol/war)

Z NA PEKAN

KAMIS 15 Maret 2018 27 Sya'ban 1439 H

9

Kota Madani

PELAYANAN PDAM TAK MEMADAI

Saiman:ItuSalahSatuPenyakitBUMD n LAPORAN: SUHERMAN

Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) (HR)-Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan, mengatakan tak memadainya pelayanan di PDAM merupakan salah satu penyakit yang terdapat di Badan Usaha Milik Daerah, baik Riau maupun Kota Pekanbaru.

"Kalau lebih banyak pemutusan pelanggan dari

HALUAN

pemasangan baru itu adalah persoalan yang

harus diselesaikan. Penggelontoran dana yang akan dilakukan juga harus jelas peruntukannya buat apa, kalau untuk menjadikan perusahaan itu sehat mungkin tak masalah, tapi kalau sebaliknya, untuk apa? Ini harus transparan," tegas Saiman.

Pemko juga harus mendefenisikan persoalan yang terjadi di PDAM, apakah dari segi teknologinya atau yang lain. Jadi penggelontoran dana jangan asalan saja, karena nilai itu bukan kecil. "Defenisi-

kan semua persoalannya jangan asal gelontorkan dana saja, nilai itu besar.

Apakah masalahnya ada pada teknologi atau pada sumber daya manusianya.

Kalau masalahnya cuma karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi stake holder, kan tidak sebesar itu biayanya," cetus Saimnan.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, Kemas Yuzferi, menyebut kondisi pelayanan dari tahun 2014-2018, tak memi-

liki perkembangan yang memadai. Namun demikian, apabila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, antara penambahan pelanggan baru dengan pemutusan hampir seimbang.

"Perkembangan pelanggan baru dan pemutusan hampir seimbang. Dari tahun 2014-2018 untuk sambungan rumah baru mencapai sebanyak 1.200an, hampir sama dengan jumlah pemutusan sambungan yakni 1.200an juga," katanya, Rabu (14/3) me-

lalui sambungan telepon miliknya.

Beberapa alasan pemutusan Sambungan Rumah (SR) dilakukan karena menunggak, permintaan sendiri, pencurian, SR jauh menyebabkan tekanan air lemah, tak terdaftar sebagai pelanggan dan lain sebagainya. "Alhamdulillah jumlah pelanggan masih bertahanlah. Tak seperti tahun sebelumnya yang sampai ribuan pelanggan hilang, dari 27.000 pelanggan di tahun 2000, pada tahun 2015 ber-

kurang menjadi 12.400 saja. Untuk cakupan wilayah pelayanan Kota Pekanbaru terdiri dari 8 kecamatan. Rumbai, Rumbai Pesisir,Payung Sekaki, Senapelan, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Sail dan Limapuluh," jelas Kemas.

Ditanyakan, dengan kondisi demikian, apakah Pemko masih tetap mengucurkan anggaran kepada PDAM Tirta Siak, Kemas menjawab, sejak dirinya memimpin

Saiman

n Hal. 15

RIAU/ANDIKA

SEJUMLAH Bus Trans Metro Pekanbaru dibiarkan rusak dan tak terawat. Terlihat bus dipakir di pekarangan Terminal AKAP. Foto diambil Rabu (14/3.

DIAJUKAN SEJAK 2016 SILAM

Perda Retribusi Metrologi Legal Belum Rampung PEKANBARU (HR)- Meski sudah diajukan sejak tahun 2016 silam, hingga tahun ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum memiliki payung hukum atau peraturan daerah yang mengatur terkait penarikan retribusi dibidang peneraan.

Mengakibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal belum menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru, sejak kewenangan dialihkan dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, membenarkannya. Untuk masalah Perda, kata dia, pihaknya sudah mengajukan sejak lama, tapi masih dalam pembahasan. Ditanyakan, apa yang menjadi kendala sehingga sudah tahunan diajukan tapi belum juga selesai, Ingot menjawab, karena mungkin ada kepadatan jadwal.

Perda

n Hal. 15

Plt Kadishub tak Tahu Jumlah Anggaran TMP PEKANBARU (HR)- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kendi Harahap mengatakan Trans Metro Pekanbaru, bukanlah perusahaan daerah tapi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Oleh karena itu, ia mengaku tak mengetahui dan tidak begitu hapal berapa jumlah pasti anggaran operasional yang diajukan di

APBD tahun ini. "Pertama saya katakan Trans Metro itu bukan perusahaan daerah tapi UPTD. Jadi kalau ditanya berapa jumlah anggarannya saya tak tahu dan tidak pasti. Nantilah ke kantor kita panggil pengurusnya, baru bisa dilihat berapa anggarannya.

Yang jelas, itu (Trans Metro, red) bukan perusahaan daerah tapi UPT," kata Kendi, Rabu (14/3).

Dijelaskannya, untuk jumlah bus Tans Metro Pekanbaru (TMP) yang jalan saat ini berjumlah sebanyak 85 unit. Ditanyakan apakah setiap tahun penumpang bus terus meningkat atau mengalami penurunan, Kendi menjawab, pasti ada, meski tak merincikan jumlah angka peningkatan yang disebutkan.

Plt Kadishub

n Hal. 15

BRG Buka Pos Pengaduan Masyarakat di Riau PEKANBARU (HR)- Badan Restorasi Gambut membuka pos pengaduan di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Deputi Edukasi Sosialisasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Kasubpokja Kemitraan Pengaduan dan Resolusi Konflik BRG, Dr Eko Novi kepada wartawan, Rabu (14/3).

"Pos pengaduan mulai efektif

sejak Februari 2018 yang beralamat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Jalan Sudirman," kata Eko Novi.

Pos Pengaduan tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pos akan menampung penga-

duan masyarakat maupun stakeholder terkait dengan kegiatan restorasi gambut di wilayah Provinsi Riau, pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas penanganan pengaduan atas nama Suryadi, SH dengan Nomor Handphone (HP) (081270466386) atau .

BRG

n Hal. 15

GELAR SEJUMLAH KEGIATAN

HUT ke-22, PTPN V Capai Kinerja Menggembirakan

HALUAN

RIAU/IST

DIREK TUR Utama PTPN V Mohammad Yudayat didampingi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris memotong tumpeng serta DIREKTUR melepas peserta funwalk pada acara peringatan HUT PTPN V di Kebun Sei Rokan, baru-baru ini.

PEKANBARU (HR)- PT Perkebunan Nusantara V memperingati hari ulang tahunnya yang ke-22 dengan kegiatan fun walk serta beragam kegiatan.

Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 2.000 orang dari berbagai unit yang ada di bawah lingkungan kerja perusahaan sawit dan karet yang ada di provinsi Riau itu, tumpah ruah memenuhi lapangan sepak bola Kebun Sei Rokan, Minggu (11/03).

Dalam sambutannya, Direktur Utama PTPN V Mohammad Yudayat menyebutkan dengan usia 22 tahun, PTPN V khususnya dan

HUT

n Hal. 15

Dishub Pekanbaru Akan Rekrut 42 PNS PEKANBARU (HR)-Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kota akan menambah Pegawai Negeri Sipil. Penambahan ini diketahui usai menghadiri rapat koordinasi Pola AYAT CAHYADI P e m b i b i t a n SDM Perhubungan Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali.

"Saya sangat mengapresiasi pola pembibitan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhun) dalam melakukan perekrutan PNS. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan jika Pekanbaru mendapatkan 42 formasi PNS untuk lima tahun kedepan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, Rabu (14/3).

Dalam kesempatan ini, Ayat yang juga didampingi Plt Kepala Dinas Perhubungan, Kendi Harahab, Plt Kepala BKP-SDM, Masriah, Kepala UPT Parkir, Bambang Armanto dan Kasubag Parkir, Sarwono, meminta agar kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyiapkan administrasi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. "Saya minta Dishub Pekanbaru dan BKPSDM sebagai OPD terkait untuk menyiapkan administrasi dan kebutuhan PNS dan mensosialisasikan kepada anak-anak kita mulai tingkat SMA/SMK," ujarnya.

Dengan begitu, disebutkan mantan Anggota DPRD Provinsi Riau ini, kebutuhan PNS di Dinas Perhubungan Pekanbaru segera terpenuhi. "Yang jelas sebelum tahun 2021 kebutuhan bisa segera diisi sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dinas perhubungan. Ini juga bagian untuk untuk mengantisipasi kekurangan PNS. Apalagi Pekanbaru ini kan semakin tumbuh berkembang dan pesat," ungkapnya.

Pola perekrutan nanti secara terbuka dan online. Tesnya juga akan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test). (ckp/war)

Nasional-Internasional

10

KAMIS 15 Maret 2018

Wisatawan Indonesia ke Singapura Meningkat MEDAN (HR) (HR)-Wisatawan asal Indonesia yang berkunjung ke Singapura terus mengalami peningkatan menyusul intensnya negara tersebut melakukan promosi pariwisata di sejumlah kota di Indonesia.

Area Director, Singapore Tourism Board Raymond Lim, Rabu (14/3) mengatakan Indonesia tetap menjadi salah satu pasar sumber wisatawan utama ke Singapura. Wisatawan ke Singapura tumbuh dua persen mencapai 2.954.000 pengunjung di 2017.

“Kami telah meningkatkan kegiatan promosi kami di kota-kota di luar Jakarta dan usaha ini telah terbayar dengan meningkatnya wisatawan asal Indonesia,” katanya.

Pengunjung dari sembilan kota di luar Jakarta terus meningkat lebih cepat dari pada Jakarta di

2017. Medan dan Palembang mencatat pertumbuhan mengesankan, yaitu sembilan persen.

Konektivitas penerbangan yang semakin baik antara Medan dan Singapura, termasuk penambahan penerbangan oleh maskapai AirAsia sebanyak tujuh kali dalam seminggu sejak 9 Februari 2018, terus mendorong permintaan perjalanan dari Medan ke Singapura.

Pada 16-18 Maret 2018, Singapore Tourism Board (STB) bekerja sama dengan Changi Airport Group, dan didukung oleh mitra penerbangan, Garuda Indonesia, AirAsia, Jet-

star, dan SilkAir menggelar Singapore Travel Fair di Medan.

Pameran itu menawarkan tiket pesawat pergipulang dengan rute Medan-Singapura-Medan dengan harga terendah mulai dari Rp 655 ribu. Singapore Travel Fair di Medan merupakan acara yang paling ditunggu baik oleh agen perjalanan maupun konsumen setiap tahunnya.

Pameran itu menawarkan banyak hadiah kepada konsumen yang melakukan pembelian tiket pesawat dan paket perjalanan yang mencakup kartu belanja senilai 20 dolar Singapura ke atas, kesempatan untuk memainkan Spin-TheWheel, dan kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik termasuk akomodasi hotel, paket kapal pesiar (cruise), tiket masuk atraksi dan suvenir khas Singapura.(rep)

Donald Trump Pecat Menlu AS AMERIKA SERIKAT (HR)–Kabar mengejutkan kembali datang dari jajaran pemerintah Amerika Serikat. Hari ini, Presiden Donald Trump memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, dan menggantinya dengan Direktur CIA, Mike Pompeo.

Dengan terpilihnya Pompeo sebagai Menlu baru Amerika Serikat, maka Wakil Direktur CIA, Gina Haspel, akan mengambil alih departemen tersebut.

Beberapa waktu terakhir terdengar banyak laporan bahwa Trump dan Tillerson memiliki

REX TILLERSON perbedaan dan perselisihan dalam hubungan kerja dalam waktu terakhir. Namun Gedung Putih dan Kementerian

Luar Negeri AS membantah hal itu.

Sejak pekan lalu, Trump memang telah mengisyaratkan bahwa akan ada lebih banyak perubahan terjadi di Gedung Putih. Sebelumnya, penasihat ekonomi Gery Cohn mengundurkan diri setelah perselisihan dengan Trump mengenai kebijakan tarif perdagangan.

Dilansir Independent, Selasa, 13 Maret 2018, Trump juga telah kehilangan Direktur Komunikasi Hope Hicks akhir bulan lalu setelah dia memutuskan untuk mengundurkan diri. (vvc)

Kalimantan Pengguna Narkotika Kedua Tertinggi PONTIANAK (HR)-Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Arman Depari, menyatakan, BNN mencatat Pulau Kalimantan pengguna narkotika nomor dua tertinggi di Indonesia setelah Jakarta.

“Kami catat, tertinggi di Kalimantan Timur, kemudian disusul daerah lain, karena menjadi perhatian serius kami dalam memutus pasokannya, tetapi juga kepada para penggunanya,” kata Depari, di Pontianak, Rabu (14/3).

Karena, secara teori dalam mengurangi hal itu, harus ada keseimbangan antara pasokan dan keperluan, artinya

harus mengurangi pasokan narkotika tersebut, dan juga mengurangi pengguna barang haram tersebut.

Apalagi, Pulau Kalimantan sangat rentan, karena memiliki perbatasan baik darat, laut dan udara secara langsung dengan negara tetangga, sehingga sangat rawan menjadi pintu masuk narkotika sindikar internasional, katanya.

Dalam kesempatan itu, Depari menambahkan, sindikat narkotika kini beralih ke Kalimantan dalam memasarkan barang haram tersebut.

“Karena kami sedang giat-giatnya melakukan

DIJUAL TANAH

BERITA KEHILANGAN

Dijual tanah dan bangunan (semi permanen) SHM No. 122 d.h 449 an. Ahmad Jais yang beralamat di Jl. Anggrek, Kel. Dumai Kota, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai.

Hub: 0821 698 78700

Telah hilang BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja. an. ASBARIZAL. No. Rangka MH4KR150NCKP19257, No. Mesin KR1502EP91622. Bagi yang menemukan hubungi HP. 082170090723.

DIJUAL RUMAH Dijual 1 unit rumah, lokasi di Jl. M. Said, Desa Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rohul, SHM, No. 175. Luas tanah 183 M2, Luas bangunan 96 M2. Peminat serius hub: 0813 6564 2222.

SALSABILLA WEDDING

KEHILANGAN SHM

operasi di pantai timur Sumatera yang hasilnya diamankan ton-tonan narkotika jenis ‘shabushabu’, maka sindikat narkotika internasional itu beralih ke Kalimantan,” katanya.

Karena, besar kemungkinan sindikat tersebut yang selama ini masuk melalui jalur laut, lalu kemudian melalui perbatasan darat masuk dari negara tetangga ke Kalimantan, termasuk ke Kalimantan Barat.

“Mungkin pengiriman ‘shabu-shabu’ ini masih dalam tahap kecil karena mereka masih dalam tahap mengetes di lapangan,” katanya.(ant)

Duterte Tarik Filipina dari ICC MANILA (HR)-Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menarik negaranya dari Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pada Rabu (14/3), beberapa pejabat Filipina mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Duterte menganggap ICC telah melakukan pelanggaran proses hukum.

Sejak 8 Februari lalu, ICC telah memulai penyelidikan pendahuluan terhadap tuduhan bahwa Duterte telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya dalam kampanye melawan narkoba.

Penyelidikan awal ICC terhadap tuduhan terse-

RODRIGO DUTERTE but bertujuan untuk menentukan apakah kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi. Proses penyelidikan seperti itu biasanya akan memakan waktu bertahun-tahun.

Penarikan diri Filipina dari ICC telah dikonfirmasi oleh juru bicara kepresidenan Harry Roque dalam sebuah pesan teks kepada wartawan. Pemerintah Filipina telah menyiapkan dokumen setebal 15 halaman tertanggal 13 Maret, yang membuat penarikan itu akan segera berlaku.

“Penarikan diri dari Statuta Roma merupakan akibat dari serangan tak berdasar terhadap pribadi saya dan juga pemerintahan saya oleh pejabat PBB, serta upaya jaksa ICC untuk mencari yurisdiksi yang melanggar proses hukum dan praduga tak bersalah,” ujar Duterte, dalam pernya-

taan di dokumen itu.

Duterte pada awalnya menantang ICC untuk mendakwanya. Ia mengatakan, dia bersedia membusuk di penjara untuk menyelamatkan rakyat Filipina dari narkoba, yang menurutnya bisa menghancurkan negaranya. Dia bahkan sesumbar akan lebih memilih eksekusi oleh regu penembak daripada menjalani hukuman penjara.

Namun, Duterte kemudian mengubah sikapnya dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengatakan kepada pasukan keamanan Filipina untuk tidak bekerja sama jika ada penyelidikan internasional.(rep)

IAIN Bukittinggi Tegur Seorang Dosen BUKITTINGGI (HR)– Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengeluarkan sebuah surat teguran tertulis bagi seorang Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atas nama Hayati Syafri.

Surat dikeluarkan pada 6 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Nunu Burhanuddin yang tak lain merupakan dekan fakultas itu, berisi tentang peringatan terhadap Hayati untuk berpakaian di dalam kampus sesuai dengan kode etik dosen IAIN Bukittinggi.

Hayati diketahui belum lama ini, bekerja dan mengajar di kampus itu menggunakan cadar.

Kepala Biro IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda

menyebutkan, selain menggunakan cadar tidak sesuai dengan aturan dan kode etik kampus IAIN Bukittinggi, dosen yang bersangkutan diminta melepaskan cadar ketika mengajar di kelas bermula dari adanya desakan dan keluhan mahasiswa.

“Permintaan kampus lepas cadar berawal dari keluhan mahasiswanya.

Ya, itu saja. Kan enggak nampak sebagai guru. kalau diminta foto juga kan enggak nampak siapasiapa orangnya. Dia bercadar itu belum lama,” kata Syahrul, Selasa 13 Maret 2018.

Aturan dan kode etik berpakaian lanjut Syahrul, berlaku tidak hanya untuk dosen saja, namun juga untuk mahasiswa. Jika

KLINIK

KLINIK SYAHBUDIN

tetap ada yang masih memakai cadar, maka pihak kampus akan menerapkan cara persuasif dengan meminta kepada mereka untuk menaati aturan.

Selama ini yang diterapkan kampus IAIN Bukittinggi adalah pakaian yang Islami. Longgar dan tidak sempit, dan bukan juga baju tidur. Hal ini agar proses pendidikan berjalan dengan baik.

Syahrul juga menegaskan, jika persoalan ini berbeda dengan kasus di Yogyakarta yang pada akhirnya aturan tersebut dicabut. Yang dicabut di UIN kata Syahrul, adalah pembinaan terhadap orang yang bercadar. Karena ada kekhawatiran disusupi hal-hal lain. Namun, di Bukittinggi tidak ada

kekhawatiran tentang itu.

Selain itu kata Syahrul, masyarakat juga belum terbiasa dengan pakaian seperti itu. Dan lagi cadar bukan satu-satunya pakaian Islam. Kalau dibandingkan dengan Arab, barangkali kondisi Arab panas. Pendapat ulama, juga ada yang wajibkan ada yang tidak.

Sementara untuk lakilaki, memakai celana panjang (bukan pensil), baju lengan panjang atau pendek (bukan kaos), rambut tidak gondrong, memakai sepatu dan kaos kaki.

Edaran tersebut, dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani langsung oleh Nunu Burhanuddin yang tak lain adalah Dekan di Fakultas itu. (vvc)

KEDAI KOPI SULI

Telah hilang surat tanah SHM No. 2207, Tanggal terbit 13 April 1999, tercatat atas nama SURATNO, keluaran BPN Kabupaten Kampar.

Bagi yang menemukan hubungi pos/kantor polisi terdekat atau HP. 081275157444.

Menjual makanan : Nasi goreng seafood, mie goreng, mie ayam dan minuman. Free WiFi. Jl. Belimbing No. 100 D Pekanbaru, HP. 0813 6552 0112

DIJUAL RUKO

OPTIK JAILANA

Menyewakan: Pelaminan, Tenda, Pentas, Kursi, Orgen Tunggal, Video Shooting.

Alamat : Jl. Suka Karya Perm. Bumi Tarai Damai Blok H No.17.

Telp. 0812 7577 1970 / 0852 6505 7777 (Yani)

Dijual ruko 2 lantai, siap pakai, sebagian sudah pakai kanopi + karangkeng, lokasi Jl. Rajawali Sakti No. 19 Panam, Pekanbaru (masuk dari Jl. Soebrantas + 100 m ke dalam).Peminat hubungi :

081363033410/082171716434

Spectacels & Lenses Centre - Menyediakan frame & lensa terkenal dengan harga terjangkau - Menerima resep dokter, periksa mata & BPJS Kesehatan Alamat : Jl. Durian No. 53B (simp. Serayu) Telp: (0761) 38057 Hp. 081365618893 Pekanbaru.

Cab. Rengat & Tembilahan

LIVE TOUR

DIJUAL KEBUN SAWIT

ARENA KOPITIAM & CAR WASH

4D3N Malaysia, Singapore.

Only IDR 2.000.000,-/PAX (S & K Berlaku) Contact : 0822 8300 7500

Dijual kebun sawit SHM No. 106 d.h 1307, an. Suyanto yang beralamat di Jl. Kebun Kelompok XI-Paket D, Desa Kencana, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir - Riau. Peminat serius hub :

Menjual : Berbagai menu sarapan pagi, makan siang dan makan malam.

Free Melayani : WiFi Cucian mobil.

Jl. Pemuda No. 71 Tampan, Pekanbaru HP 0812 7662 0694

082383900200

WISA TAWAN asal Indonesia saat menghabiskan waktu libur di salah satu destinasi wisata Singapura.

WISAT

PRATAMA DAFFA Jl. Paus No. 99B Pekanbaru Telp. 0823 8881 5636

Jl. Adi Sucipto No. 171/1 Telp. (0761) 5666676 Pekanbaru

RSUD

ARIFIN ACHMAD Jl. Soekarno-Hatta Km. 6.5 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 698 99 44

Jl. Tuanku Tambusai No.55 Telp. (0761) 33850 / 33612 Fax. (0761) 33649 Pekanbaru - Riau

KLINIK

BERTUAH MEDIKA Jl. Puyuh Mas, Pekanbaru, Riau Phone 0852 6345 0047 Tangkerang

KLINIK

DOKTER BASTIAN Jl. Garuda Sakti KM. 2 Panam, Pekanbaru.

Phone 0821 7171 1999

RSU PEKANBARU MEDICAL CENTER

Jl. Diponegoro No.2 Pekanbaru 28285 Telp.

(0761) 21618 Fax. (0761) 20253 email: hikrsudaa@yahoo.co.id

Jl. Lembaga Permasyarakatan No. 25 Gobah Pekanbaru 28131 Telp. (0761) 848100 Fax. (0761) 859510 email : rspmc.pku@gmail.com

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

RS SANTA MARIA PEKANBARU

Jl. H.R. Subrantas KM. 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239 email : rstampan@yahoo.com

Jl. A. Yani No.68 Pekanbaru 28127 Telp. (0761) 22213.

Fax. (0761) 26071 email: rsssmpku@gmail.com

Jl. Jenderal Sudirman No.134 Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 856517 Fax. (0761) 41887

RS BERSALIN

ANNISA Jl. Garuda, Tangkerang Pekanbaru

Indragiri Hilir

KAMIS 15 Maret 2018

11

advertorial SIKAPI KEBIJAKAN RASIONALISASI DBH

Sekda Sepakat Buat Kertas Kerja TEMBILAHAN (HR) (HR)-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau bersepakat membuat kertas kerja untuk diajukan ke Kementerian Keuangan guna menyikapi kebijakan rasionalisasi atau pengurangan dana bagi hasil.

Langkah solutif ini lahir setelah dilakukannya pertemuan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota

serta Sekretaris Daerah Provinsi Riau di aula pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, pekan lalu.

"Rasionalisasi, konkretnya, telah dilakukan sejak 5 tahun belakangan leh Pemerintah Pusat dengan alasan efisiensi anggaran yang membuat dana transfer daerah berkurang," tukas Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin kepada awak media, Rabu (14/3) pagi.

Kebijakan rasionalisasi, diungkapkan Sekda, senantiasa membuat Pemerintah Daerah, khususnya Kabu-

paten Inhil kelimpungan.

Sebab, kegiatan keprograman yang dilaksanakan pihak rekanan tidak bisa dibayarkan sepenuhnya.

"Rasionalisasi selalu dilakukan pada akhir-akhir tahun dalam kurun waktu November dan Desember. Sementara, pekerjaan sedang berjalan bahkan ada yang sudah selesai sehingga membuat pihak Pemerintah Daerah tidak bisa melunasi pemba-

yaran pekerjaan ," tukasnya.

"Memang tidak semua pekerjaan yang menunggak pembayarannya. Namun, hal ini membuat jalannya program Pemerintah Daerah menjadi terhambat," imbuh Sekda.

Dengan problema anggaran itu, dikatakan Sekda, maka seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota seProvinsi Riau yang mewakili daerahnya berinisiatif untuk

menyusun kertas kerja 5 tahun terakhir yang berisikan tentang Dana Bagi Hasil.

"Melalui kertas kerja sebagai proposal yang diajukan ke Kementerian Keuangan ini, kami berharap agar tidak lagi ada kebijakan rasionalisasi DBH. Kalau pun ada, paling tidak dikoordinasikan dulu di awal tahun anggaran dengan masing - masing Pemerintah Daerah, khususnya Riau," tutup Sekda. (adv)

Sejumlah Pejabat Pemkab Inhil Ikuti Rakor Bersama KPK TEMBILAHAN (HR)-Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (13/3).

Rakor tersebut membahas beberapa poin, diantaranya tentang monitoring dan evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

"Jadi, Rakor itu, salah satu tujuannya adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017 silam," tukas Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin yang kala itu turut mengikuti rakor.

Untuk penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017, Sekda menuturkan, Pemerintah Kabupaten Inhil berada pada peringkat ke-5 dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota seProvinsi Riau termasuk Pemerintah Provinsi Riau.

"Dengan penilaian di beberapa sektor strategis, Inhil mendapat angka 81 dari total nilai sempurna 100. Yang tertinggi jatuh pada Kabupaten Kampar dengan nilai 98," ungkap Sekda kepada awak media saat diwawancarai.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut, diakui Sekda, memang belum maksimal. Sebab, terdapat beberapa kriteria penilaian dalam sektor tertentu yang belum terpenuhi, seperti e-planning dan e-budgeting yang belum sesuai dengan informasi barang.

Dalam rakor, dikatakan Sekda, KPK selaku lembaga negara melakukan sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi Riau ihwal penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018.

"Sosialisasi dilakukan karena ada penambahan 4 (empat) sektor lainnya dalam rencana aksi pemberantasan korupsi tahun 2018 ini, yakni sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perikanan," kata Sekda.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan, usai rakor bersama KPK Ini, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil akan segera melakukan penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018 dengan tambahan 4 (empat) sektor tersebut.

"Ya,kita akan langsung tindaklanjuti secara bertahap. Sebab, rencana aksi ini biasanya diimplementasikan secara bertahap tiap-tiap kwartal dalam periode satu tahun, menyasar tujuan per triwulan," urai Sekda.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Tamrin dalam sambutannya mengimbau seluruh jajaran di lingkungan

SEKRET ARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir Syarifuddin saat mengikuti Rakor bersama KPK. SEKRETARIS Pemerintah Provinsi Riau dan Kepala Daerah se-Provinsi Riau dapat mengikuti rakor bersama KPK secara seksama.

Plt Gubri juga meminta

agar jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Kepala Daerah senantiasa menjaga integritas, kedisplinan serta kejujuran

dalam menjalankan tugas.

"Tujuannya kan jelas untuk mewujudkan Riau menjadi daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Nanti bagaimana kede-

pannya saja lagi, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) akan memberikan arahan dan pendampingan," tukas Plt Gubri. (adv)

Lembaga PAUD Harus Kedepankan Kualitas

TIM Terpadu yang terdiri dari Personel Polri, TNI, Pemda (BPBD), BBKSDA dan masyarakat tempatan dibentuk, guna menyelesaikan konflik harimau dengan warga Sinar Danau, Dusun Simpang Kanan, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Terkait Harimau, Forkopimda Inhil Gelar Pertemuan TEMBILAHAN (HR)Tim Terpadu yang terdiri dari Personel Polri, TNI, Pemda (BPBD), BBKSDA dan masyarakat tempatan dibentuk, guna menyelesaikan konflik harimau dengan warga Sinar Danau, Dusun Simpang Kanan, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Keputusan itu diambil dalam sebuah pertemuan yang dipimpin PJS Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Rudyanto dan dihadiri Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, SIK Kasdim 0314 Inhil Mayor Inf Suratno, Kepala BBKSDA Riau, Suharyono, Manejer SSL PT THIP Sahri Abdullah, Forkompimcam Pelangiran dan masyarakat, Rabu (14/3).

Pertemuan tersebut

sengaja dirancang, untuk mencari solusi terkait konflik yang terjadi, antara warga Sinar Danau Dusun Simpang Kanan, Desa Tanjung Simpang dengan hewan buas harimau.

Konflik tersebut telah menyebabkan jatuh korban manusia dengan rincian satu orang luka kena cakar harimau dan dua orang meninggal dunia.

Menurut Kepala Dusun Simpang Kanan, Arief, kondisi psikologis warga sangat terganggu dan ketakutan serta khawatir akan ada lagi serangan binatang buas itu, sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kehidupannya seharihari.

Sebelumnya, PJS Bupati mengatakan, pertemuan ini adalah untuk mencari solusi terbaik di-

mana manusia bisa kembali beraktifitas dan hewan yang termasuk dalam kondisi kritis tersebut bisa diselamatkan dan dievakuasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBKSDA, mengatakan perilaku harimau tersebut sudah diamati BKSD bersama WWF, sejak tahun 2017.

Kegiatan observasi yang didukung penuh Polres Indragiri Hilir dan pihak terkait, termasuk mengamati perilaku khusus hewan yang diduga menjadi tersangka, dan dinamai Bonita. Perilaku Bonita sudah menyimpang, berbeda dengan perilaku harimau pada umumnya.

Pelaksanan observasi dan evakuasi itu, saat ini sudah masuk pada tahap ketiga, yakni tim dilengkapi dengan peluru tajam

untuk melumpuhkan.

Sedangkan, tahap pertama hanya dengan box trap dan umpan. Tahap kedua umpan sudah ditambah dengan obat bius yang dipasang pada umpan. Kedua tahap ini belum memberikan hasil yang signifikan.

Untuk itu pada tahap ketiga, Kepala BBKSDA minta bantuan sniper dari Polri dan TNI, untuk melakukan penembakan.

Di akhir pertemuan, disepakati bahwa Posko Siaga itu, yang dilengkapi dengan penembak jitu, yang akan langsung bekerja.

Diharapkan dengan digelarnya pertemuan dan kesepakatan tersebut, konflik manusia dengan harimau di Sinar Danau Dusun Simpang Kanan, Desa Tanjung Simpang, bisa teratasi. (ags)

INHIL (HR)-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menyebut lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mengedepankan kualitas sesuai standardisasi nasional.

Sukses di kancah Nasional dengan menerima penghargaan, ternyata tidak membuat upaya pengembangan PAUD terhenti. Pemerintah Kabupaten Inhil, saat ini bercita-cita untuk mengembangkan lembaga PAUD dari segi kualitas yang berpedoman pada Standar PAUD sebagaimana yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam standar PAUD yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat 8 Standar, yakni: Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Proses, Standar Isi, Standar

Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Berdasarkan aturan tersebut, Standar Nasional PAUD berfungsi sebagai Dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan tindaklanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu.

Fungsi kedua adalah sebagai acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta sebagai dasar penjamin mutu PAUD. Menurut Sekda, dari Standar Nasional PAUD, beberapa diantaranya dapat dijadikan p r i o r i t a s d a l a m p e n g operasian lembaga PAUD guna mewujudkan kualitas di tahap awal. Standar tersebut ialah Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana.

"Masing-masing standar ini memiliki keunggulan tersendiri.

Seperti Standar Isi yang beorientasi pada lingkup materi dan kompetensi. Ada pula Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang berkutat pada kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD," jelas Sekda melalui sambungan seluler, Minggu (11/3) siang.

Peran langsung dan konkret Pemerintah Kabupaten Inhil dalam kontribusi menciptakan lembaga PAUD yang berkualitas, diungkapkan Sekda, berada pada Standar Sarana dan Prasarana yang memanfaatkan potensi lokal.

"Standar ini (Standar Sarana dan Prasarana, red), berkaitan langsung dengan dukungan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Konkretnya, Standar ininjuga berbicara tentang fasilitas penunjang lembaga PAUD yang bisa disokong oleh pihak Pemerintah Kabupaten Inhil," papar Sekda.(rgc,fat)

Sudah Disahkan, Dewan Inhil Minta OPD Segera Jalankan Perda SRG TEMBILAHAN (HR)-Setelah lama diwacanakan dan dirumuskan, akhirnya Peraturan Daerah (Perda) Sistem Resi Gudang (SRG) telah disahkan pada Senin (12/2), untuk itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pun diminta segera menerapkannya.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi Rabu (14/3) saat ditemui di Kantor DPRD Inhil.

"Perda sudah disahkan, kita minta segera diterapkan," tegasnya.

Jika dibutuhkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendukung

penerapan SRG tersebut, ia pun meminta OPD terkait untuk segera membuat Perbup yang dibutuhkan. "Penerapan SRG ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat," lanjutnya lagi.

Untuk penerapannya, dilanjutkan Politisi Partai Golongan Karya ini bahwa gudang yang terdapat di Parit 21 Tembilahan bisa digunakan untuk penyimpanan komoditi kelapa.

"Kalau sudah dibuat Perdanya, ya dijalankan, jangan sampai ada Perd cuman untuk menuhkan lemari," tukas Junaidi. (grc,fat)

Junaidi Ketua Komisi II DPRD Inhil

Kuansing-Inhu

12

KAMIS 15 Maret 2018

BUKA MUSRENBANG

Wabup: Provinsi Jangan Tebang Pilih Alokasikan Anggaran Daerah n LAPORAN:

EKA BUANA PUTRA Liputan Rengat

RENGA T (HR) RENGAT (HR)-Wakil Bupati Indragiri Hulu, Khairizal membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten serta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Acara dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk mewujudkan pemeretaan ekonomi menuju Indragiri Hulu Sejahtera Infrastruktur ini, dilaksanakan Rabu (14/3) di Gedung Dang Purnama Rengat.

Selain Wabup, hadir juga Kabid Fisik dan Pembangunan Provinsi Riau, Purnama Irwansyah, Kepala Bappeda Inhu, Junaidi Rahmat, Forkopimda, seluruh kepadda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga seluruh Kades se Inhu serta anggota DPRD Inhu.

Kepala Bappeda Inhu, Drs H Junaidi Rahmat dalam laporannya mengatakan, tujuan Musrenbang RKPD guna menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2019, membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan perioritas pembangunan.

Sementara itu, Wabup Inhu menyatakan Musrenbang RKPD tahun 2019 menyampaikan musyawarah perencanaan pembangunan ini merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai Wahana untuk berdiskusi melakukan tukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan baik pemerintah, akademisi swasta maupun masyarakat serta stakeholder lainnya yang menjadi momentum penting dalam mengakomodir usulan-usulan pembangunan artinya pendekatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu tidak sekedar mengedepankan aspek top down planning melainkan mengakomodir pula pendapat saran masukan dan pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal bottom-up planning.

Mulai dari Musrenbang Desa sampai forum perangkat daerah yang

telah selesai kita laksanakan pada 9 Maret lalu setelah dihasilkan rancangan awal RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 rancangan awal RKPD ini menggambarkan kebutuhan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah pada pengusulan program dan kegiatan yang telah dibahas adalah usulan program sebanyak 153, program usulan kegiatan 1136 kegiatan, sehingga total anggaran mencapai Rp475, 285,651,695,23,-.

"Oleh karena itu sangat diharapkan dukungan berbagai pihak untuk dapat membantu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu terutama melalui mekanisme bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau belanja langsung perangkat daerah Provinsi Riau dan adat serta sumber pembiayaan lainnya," pungkasnya.

Wabup juga menegaskan, agar pihak provinsi tidak tebang pilih dalam meluncurkan anggaran ke kabupaten/kota di Riau.

Selama ini ada terkesan tebang pilih dalam pengucuraan dana provinsi, padahal seluruh daerah masih berada di wilayah Provinsi Riau. "Semoda ke depan ada pemerataan

Tiga Pemeras di Seberida Diamankan RENGAT (HR)-Tiga orang pelaku dugaan pemerasaan, masing-masing berinisial MS (30) warga Dusun Berapit, Kecamatan Seberida, EV (47) warga Simpang IV Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan HD warga Jalan Cipta Karya RT 00 RW 00 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru, dicokok Satuan Resintel Polsek Seberida, Selasa (13/3).

Ketiga orang itu berurusan dengan polisi berdasarkan laporan polisi Nomor 11/III/ 2018/Riau/Res Inhu/Sek Seberida, 17 Maret 2018 dari pelapor sekaligus korban, Azizah Tulkomariah (32), warga Perum PKS PT Inecda Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Kapolres Inhu, AKBP Arif Bastari SIK MH melalui Paur Humas Iptu Juraedi, Rabu (14/ 3), membenarkan ketiga orang tersebut diamankan Satuan Resintel Polsek Seberida bersama barang bukti di Mapolsek Seberida, Rabu (13/3).

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Seberida Iptu Aman Roni menjelaskan, kronologi penangkapan berawal dari pengaduan masyarakat (dumas) dari korban ke Polsek Seberida, 14 Februari 2018.

Sebab, pada Rabu, 14 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, ketiga terlapor mendatangi rumah pelapor dan mengatakan, usaha kredit barangbarang pelapor telah banyak meresahkan masyarakat.

BARANG bukti yang diamankan dari tangan pemeras.

Bahkan pada saat bersamaan, pelapor juga mengatakan, kalau usaha kredit barang-barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga yang dikelola pelapor tidak berbadan hukum atau tidak memiliki izin resmi. Setelah itu terlapor meminta pelapor untuk memberikan uang sebesar Rp15 juta.

“Namun karena pelapor hanya punya uang sebesar Rp1,7 juta dan diserahkan kepada salah seorang rombongan terlapor dan diterima akhirnya ketiga orang bandit lokal itu pun berlalu meninggalkan korban,” ungkap Paur Humas.

Untungnya, kata Kanit Reskrim Polsek Seberida, Iptu Aman A Roni, salah seorang saksi korban mengambil foto kendaraan pelaku, sehingga nomor polisi kendaraan yang dipakai ketiga orang bandit menjadi petunjuk penyelidikan.

“Setelah data lengkap dan tersangka ditangkap korban pun membuat laporan polisi,” sambung Aman Roni.

Sebelumnya, berdasarkan pengaduan tersebut, Kanit

reskrim Polsek Seberida beserta anggota Resintel melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Dan setelah mendapat informasi yang akurat, dua orang tersangka MS dan HD berhasil diamankan tanpa perlawanan di rumah MS. Sedangkan EV diamankan di Kantor Divisi Pertahanan Teritorial Ganter Aliansi Indonesia di Jalintim Seberida. Satu orang pelaku lainnya, berinisial HS, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari perkara ini dua orang saksi atas nama Alim Safrizal dan Muhammad Nasir.

Barang bukti yang disita antara lain 1 pucuk Air Soft Gun merk Press 5, 2 buah tabung gas Merk GAMO yang masih berisi, 2 buah tabung gas Merk GAMO yang sudah kosong, 1 butir peluru hampa merk Winchester 38 SPL, 15 peluru Gotri, 1 buah borgol, 2 buah kunci borgol, 1 buah pisau kecil, 1 buah sarung senpi sandang, 1 buah tas sandang kecil warna hitam merk Matau Gui, 3 buah obeng kecil dan 1 buah tang. (eka)

MUSRENBANG Kabupaten Indragiri Hulu di Gedung Dang Purnama Rengat. anggaran pembangunan bagi seluruh daerah di Riau," tegasnya.

Menurutya beberapa proyek dan usulan dari Kabupaten Indragiri Hulu, masih banyak yang belum terselesaikan. Seperti ja-

lan Azki Aris, Pangkkalan Kasai-Lubuk Kandis, Simpang IFA Peranap. "Selain itu juga kita juga usulkan pembangunan jembatan Pejangki-Peladangan serta banyak usulan lainnya," tambah Wabup.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Sesi I Ekspose Kepala Bapeda Provinsi Riau tentang arah kebijakan pembangunan perioritas Provinsi Riau tahun 2019 oleh Kabid Infrastruktur dan

Kewilayahan, Purnama Irawansyah, SHut, MM. Kemudian ekspose Kepala Bapeda Kabupaten Inhu tentang arah kebijakan pembangunan perioritas daerah tahun 2019, diskusi dan tanya jawab. ***

Terkait Kerjasama Media, Diskominfo Kuansing Konsultasi ke Kejari TELUK KUANTAN (HR) - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian lakukan ekspos bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam rangka Pembentukan Tim Advokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publikasi dan Dokumentasi, Rabu (14/3).

Dalam kesempatan tersebut, Diskominfo Kuansing, H Samsir Alam didampingi Kabid Komunikasi Kerjasama antar Media, Mulyadi Harun dan juga Sekretaris Diskominfo, Jon Hendri beserta staf disambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing, Jufri, SH, MH didampingi Kasi Intelijen Kajari, Revendra.

Dalam pertemuan tersebut, Kadis Kominfo mengharapkan adanya kerjasama terkait pengawalan dan pengamanan Kajari Kuansing terhadap media yang ada di Kabupaten Kuansing. untuk itu Kadis Kominfo menganggap perlu dibentuk tim advokasi sebagai Pengarah Kerjasama Media Se-

FO TO bersama usai lakan ekspos bersama Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan FOT Persandian, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam rangka Pembentukan Tim Advokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publikasi dan Dokumentasi. telah sebelumnya juga sudah disampaikan Pengajuan Perubahan ke DPRD Kuansing tentang Perbup No 17 Tahun 2017 tentang Regulasi Media yang ada di Kuansing.

Dalam kesempatan yang sama Kajari Kuansing menyambut baik kegiatan yang dilakasanakan Diskominfo tersebut. Ia berharap agar Diskominfo Kuansing menentukan regulasi yang

jelas terhadap media-media yang bekerjasama dengan Diskominfo, agar berita yang diterbitkan berdampak positif untuk Pemerintah Kuantan Singingi. Di samping itu Kasi Intelijen Kajari Kuansing, Revendra, berharap agar media di Kuansing kompak dalam penyebarluasan berita informasi publikasi dan dokumentasi dalam rangka pembangunan Ka-

bupaten Kuantan Singingi ke depan.

Terakhir dalam pertemuan tersebut, Kadis Kominfo, Samsir Alam mengucapkan terima kasih atas sambutan yang baik dari Kajari Kuansing, dan berharap Kerjasama dalam pengawalan dan pengamanan dan pembangunan daerah ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. (wan)

2018, Sekolah Wajib Pelajari Budaya Melayu

HALUANN

RIAU/WAN

Launching penetapan Budaya Melayu Riau sebagai muatan lokal wajib di tingkat SDSMPsederajat yang digelar di Aula SMA Pintar Teluk Kuantan.

TELUK KUANTAN (HR)-Mulai tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mewajibkan bagi sekolah SD/SMP/Sederajat untuk mempelajari Budaya Nelayu dengan Mata Pelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Hal ini disampaikan langsung Bupati Kuansing, Drs H Mursini, MSi pada acara launching pe-

DIBUTUHKAN SEGERA Sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai :

1. STAFF ACOUNTING 2. SEKRETARIS 3. PEMASARAN Dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Pria/Wanita, usia maksimal 35 tahun (1, 3,) khusus Sekretaris (2) wanita, 2. Jujur, ramah, loyal, aktif, dinamis, kreatif dan disiplin (1,2,3,) 3. Minimal lulusan SMA/SMK, DIII, S1 semua jurusan (1,2,3,) 4. Menguasai komputer, minimal Microsoft Office, Microsoft Excel) (1,2,3,) 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dengan seluruh tim (1,2,3,) 6. Mempunyai kendaraan sendiri (1,2,3,) 7. Lebih diutamakan yang berpengalaman di bidangnya (1,2,), khusus pemasaran (3) lebih diutamakan yang berpengalaman Sales Marketing.

Kirimkan atau antar lamaran Anda ke :

Jl. Tuanku Tambusai No. 7 (Gedung Haluan Riau) Pekanbaru 28282 Riau Up. HRD HP 0821 7222 5899

netapan Budaya Melayu Riau sebagai muatan lokal wajib di tingkat SD/SMP/ sederajat yang digelar di Aula SMA Pintar Teluk Kuantan, Selasa (13/3) kemarin, di hadapan seluruh kepala sekolah dan pengawas yang ada di Kuansing.

Turut hadir pada kesempatan kali ini, Kadis Pariwisata Kuansing, Marwan, Asisten II, Indra Suwandi, Ketua LAM Riau, H Al Azhar, kepala sekolah dan pengawas se-Kabupaten Kuansing.

Dikatakan Mursini, selaku Pemeritah Kuansing dirinya sangat mendukung Program Budaya Melayu Riau menjadi muatan lokal. "Karena ini akan memberikan nilai Melayu kepada generasi muda," ujarnya Lebih lanjut Mursini juga mengatakan, peluncuran budaya Melayu bukan hanya dipelajari masyarakat Melayu saja, akan tetapi Budaya Melayu juga dipelajari di Asia Tengara.

"Jadi saya menegaskan, Budaya melayu, wajib diajarkan di lingkungan SD/SMP/Sederajat di Kabupaten Kuantan Singingi," ujarnya. (wan)

Pelalawan-Kampar

KAMIS 15 Maret 2018

13

Dua Menteri Jokowi Kunjungi Tekno Park Pelalawan

PELALAWAN (HR)-Dua menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo mengunjungi Tekno Park di Kecamatan Langgam, Pelalawan, Rabu (14/3).

Kunjungan menteri dalam rangka peresmian Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP), peluncuran program koperasi sawit mandiri, penyerahan sertifikat tanah masyarakat dan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu juga melakukan pembagian Program Keluarga Harapan (PKH), penyerahan bantuan untuk SD, SMP dan SMA serta penyerahan tunjangan profesi guru.

Dua menteri tersebut adalah Menteri Koordi-

nator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy.

Usai menyerahkan secara simbolis sejumlah program pemerintahan Jokowi, Menteri Puan Mahari meresmikan STTP. "Kabupaten Pelalawan yang hijau dan kaya raya alamnya, menjadi tujuan masyarakat yang ingin meningkatkan ekonomi dari seluruh daerah," kata Menteri Puan, dalam sambutanya.

Pada kesempatan ini, Menteri Puan juga ber-

harap Kabupaten Pelalawan dapat menjadi pusat keilmuan (center of science) Tekno Park yang mapan di tahun 2019.

"Saya sudah pergi ke beberpa tempat dan tempat ini salah satu yang terbaik. Berharap Tekno Park bisa menghasilkan perusahaan pemula di bidang sawit," harapnya.

Menteri Puan meminta kepada daerah agar dapat bersinergi dengan pusat. "Meski pemerintah pusat memiliki proram, tapi kalau tak didukung oleh daerah juga tak bisa berjalan," tandasnya.

Usai menyerahkan sejumlah bantuan, Menteri Puan berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan penerima bantuan.(grc)

TP4D Beri Penyuluhan Hukum di Dinas PUPR BANGKINANG KOTA (HR)-Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Kampar, Rabu (14/3).

"Ini merupakan keberuntungan bagi Dinas PUPR Kampar mendapat pencerahan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4P) Kampar," ujar Kepala Dinas PUPR Afdal.

Penyuluhan ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak ada keraguan dalam kegiatan.

Penyuluhan langsung dilakukan Ketua TP4D Devitra Romiza, SH, MH yang menyampaikan berkaitan pelaksanaan pembangunan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Ketua TP4D menyampaikan bahwa berbagai persoalan

HALUAN

RIAU/ARI

KETUA TP4D Kampar menyampaikan penyuluhan hukum di Dinas PUPR Kampar. yang dihadapi dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan menyebabkan tersandung persoalan hukum.

"Sebab itu kita hadir agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan berlaku," terang Kasi Intel Kejari Kampar.

“Ini tugas TP4D Kampar, kita siap memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," kata Devitra lagi.

Sementara, Sekretaris Sunardi, SH, menyam-

paikan banyak dari pelaksanan maupun pengelola keuangan dirasuki dengan keraguan-keraguan dalam menjalan program pembangunan maupun proyek-proyek.

"Namun dengan adnya penyuluhan ini apa yang dihadapi oleh PPK dan bendahara maupun pelaksanaan pembangunan dapat dihilangkan, disinilah kita hadir untuk menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan," tambah Sunardi didampingi anggota TP4D, Eka Mulya Putra.(ari)

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy, saat tiba di Tekno Park Pelalawan, Rabu (14/3).

Polres Kampar Cek Urine Anggota Secara Mendadak BANGKINANG KOTA (HR)-Jajaran Polres Kampar serius memberantas penyahgunaan Narkoba, selain gencar menangkapi para pelaku baik sebagai pemakai, pengedar maupun bandar, Polres Kampar juga melakukan upaya antisipasi internal.

Hal ini ditunjukkan dilakukannya tes urine secara mendadak 103 Perso-

nil termasuk Perwira Polres dengan pengawasan ketat anggota Provost, setelah apel pagi Rabu (14/3).

Tes urine dilakukan secara bergantian, sample urine langsung diperiksa oleh petugas Urkes Polres Kampar dengan peralatan pengujian yang telah dipersiapkan.

Kegiatan diawasi Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto SIK, MH ber-

sama Waka Polres Kompol B.E Banjarnahor SIK, MH, Kabag Sumda Kompol T.F. Hutagaol SH dan Kasi Propam Iptu Jurfredi.

"Dari keseluruhan personel yang dicek urine, ada satu orang yang terindikasi pernah menggunakan narkoba, terhadap satu personel ini akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan bila terbukti melakukan pe-

langgaran disiplin akan diproses melalui sidang disiplin untuk menentukan sanksi," terang Kapolres.

Kapolres juga menyebutkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin untuk pembinaan personel sebagai upaya antisipasi untuk mencegah keterlibatan anggota Polres Kampar dalam penyalahgunaan narkotika.(ari)

Pemda Pelalawan Berdayakan Masyarakat Industri Sawit PELALAWAN (HR)-Pemerintah Daerah Pelalawan berupaya memberdayakan masyarakat lokal dalam industri kelapa sawit mulai dari produksi bahan mentah sampai barang jadi.

Bupati H M Harris di Pelalawan, Rabu (14/3), mengatakan pemerintah sudah melakukan kerja sama dengan lima institusi swasta dan pengembangan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat lokal dalam industri kelapa sawit.

Kerja sama yang dilakukan Pemda Pelalawan bersama dengan BPPT, PT Pindad, PT Rekayasa Engineering, Pusat Pengembangan Kelapa Sawit, dan Dewan Minyak Sawit Indonesia untuk memberikan pelatihan dan pembinaan pada masyarakat lokal.

"Masyarakat disatukan di bawah Koperasi Unit Desa yang dibantu enam institusi tadi, nanti akan bikin industri sendiri, sekaligus dengan turunannya, ada industri

PEMERINT AH Pelalawan berupaya berdayakan masyarakat lokal dalam industri kelapa sawit.

PEMERINTAH hilirnya," kata Harris.

Para petani lokal akan diberikah bibit kelapa sawit yang unggul, diberikan pelatihan mulai dari cara penanaman dan perawatan untuk meningkatkan jumlah produksi, hingga pengolahan hasil sawit guna menambah nilai jual.

Dia mengatakan hasil produksi dan olahan sawit sudah dicarikan pasarnya yang akan diambil perusahaan Jepang.

"Kami harapkan masyarakat bisa mandiri tan-

pa ketergantungan dengan para investor," jelas Haris.

HM Harris mengungkapkan sebanyak 75 persen dari 426 ribu total penduduk di Kabupaten Pelalawan mata pencahariannya dari kebun kelapa sawit.

Di Kabupaten Pelalawan sendiri terdapat lebih dari 380 hektare merupakan area perkebunan kelapa sawit dengan 42 perusahaan swasta yang mengelola.

Selama ini masyarakat hanya bermitra deng-

an swasta, dan ada sebagian yang memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri secara swadaya.

Namun Harris mengatakan hasil produksi dari masyarakat lokal tidak lebih besar dibandingkan hasil produksi perusahaan swasta.

Dia mengakui perusahaan swasta mendominasi industri kelapa sawit di Pelalawan dibandingkan dengan perkebunan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat lokal.(ant)

Kebangkitan Kampar Dimulai dari Perencanaan BANGKINANG (HR)Bappeda merupakan dapurnya pembangunan Kampar, karena di Bappeda perencanaan pembangunan digodok kemudian didistribusikan ke OPD untuk dilaksanakan.

Bappeda merupakan tumpuan pemerintah mewujudkan visi misi kepala daerah.

Demikian disampaikan Bupati Azis Zaenal, saat pembekalan terkait tugas-tugas Bappeda kepada pejabat dan staf Bappeda pasca pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, di aula Bappeda, Rabu (14/3). “Bangkitnya Kampar dimulai dari perencanaan. Karena disini digodok perencanaan Kampar.

Kalau perencanaan gagal maka pembangunan gagal,” ujar Bupati Kampar.

Hadir pada Wakil Bupati Kampar Catur Su-

HALUAN

RIAU/HERJO

BUP ATI Azis Zaenal, memberikan pembekalan terkait tugasBUPA tugas Bappeda di aula Bappeda Kampar, Rabu (14/3). geng Susanto, SH, Asisten II Setdakab H. Azwan, Plt Kepala Bappeda M Fadli Mukhtar.

Pembekalan diawali perkenalan seluruh pejabat masing-masing pejabat yang diawali Plt Kepala Bappeda. Bupati melihat Bappeda sudah didukung SDM handal, profesional dan kapabel.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada Azwan

yang berhasil mencetak kader-kader terbaik di Bappeda,” ujarnya.

Bupati berpesan kepada pejabat Bappeda untuk memegang amanah dengan baik. “Tolong amanah ini dilaksanakan dengan baik dan ikhlas.

Saya yakin dengan Bappeda ini,” ujar Bupati.

Tahun 2018 adalah masa kebangkitan Kampar.

“Tahun ini tahun kebang-

kitan kita, sekolah dibangun, jembatan, jalan, perkantoran, rumah layak kita bangun. Kebangkitan kita didepan mata dan pembangunan ini harus dirasakan oleh masyarakat Kampar. Harapan saya tertumpu pada kawan-kawan Bappeda,” ujar Bupati.

Bupati mengaku SDM Kampar jauh lebih baik dibanding daerah lain.

“Saya mengajak mari bangun Kampar,” ujar Bupati.

Plt Kepala Bappeda M. Fadli Mukhtar menyampaikan laporan tentang proses dan tahapan penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2019. Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah sudah digelar dan pekan depan akan dilaksanakan pramusrenbang. Selanjutnya pada 27 Maret akan dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Kampar. (oni)

Rokan Hulu

14

HEMAT ANGGARAN

advertorialPemkabRohul DILANTIK JADI KETUA PMI ROHUL PERIODE 2018-2023

Veny Sukiman dan Pengurus Siap Tingkatkan Aktivitas PASIRPENGARAIAN (HR) (HR)-Nyonya Hj Veny Sukiman bersama pengurus dilantik oleh Bupati Rohul Sukiman sebagai Ketua PMI Cabang Rokan Hulu periode 2018-2023 mendatang, Rabu (14/3) di halaman Markas PMI Rohul.

Acara tersebut dihadiri Ketua PMI Provinsi Riau yang diwakili Sekretaris, unsur Forkopimda Rohul, para Asisten, Staf Ahli Bupati, para pimpinan bank dan para kader PMI. Usai pelantikan, Ketua PMI yang dilantik Nyonya Beny Sukiman mengatakan, dia bersama seluruh pengurus yang baru saja dilantik siap meningkatkan aktivitas PMI di Rohul yang mulai vakum sejak beberapa bulan ini.

Yang perlu dicermati, kegiatan tersebut tidak luput dari pendanaan sementara dana khusus untuk PMI masih belum terlihat besarnya atau entah ada atau tidak.

Untuk itu diharapkan kepada Bupati Rohul agar memberikan sumbangannya kepada PMI, supaya setiap kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Bupati Rohul mengatakan,untuk memenuhi permintaan yang disampaikan tersebut, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, asalkan PMI mampu meningkatkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

“Kita mendukung seluruh kegiatan PMI sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada

KAMIS

sesuai dengan aturan yang berlaku,” janjinya.

Hal senada juga disampaikan Ketua PMI Provinsi Riau melalui Sekretarisnya, PMI Cabang Rohul selama ini sudah mampu berbuat banyak informannya masyarakat.

Namun ke depannya bagaimana bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Hal ini akan dilakukan oleh Ketua yang baru bersama jajarannya, sehingga ke depannya mampu meraih prestasi sesuai

15 Maret 2018

dengan bidangnya.

Usai acara tersebut, Bupati Rohul melakukan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada Ketua PMI yang baru dilantik dan Kapolres Rohul.. Dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan donor darah sebanyak 50 orang termasuk Kapolres Rohul AKBP Yusuf Rahmanto dan makan bersama.(adv,yus)

PELANTIKAN Veny Sukiman sebagai Ketua PMI Rohul.

Komisi III Minta Kurangi Perjalanan Dinas Dewan PASIRPANGARAIAN (HR)Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu Alpasirin meminta perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Rohul dikurangi dalam upaya menghemat anggaran. Hal itu disampaikan Alpasirin saat Paripurna Penyampaian Tanggapan Bupati Rohul Sukiman menanggapi tanggapan anggota DPRD Rohul terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab Rohul.

Pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Rohul Kelmi Amri didampingi Wakil Ketua Zulkarnain dan Abdul Muas serta dihadiri para anggota DPRD Rohul, para Kepala Dinas dan Kepala Badan di lingkungan Pemkab Rohul.

Alpasirin mengungkapkan, perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Rohul jumlahnya miliaran rupiah. Ia menyarankan dana sebesar itu digunakan untuk hal lain, seperti untuk dunia pendidikan.

Politikus Partai Nasional Demokrat ini mengaku, miris dengan kondisi sekolah dan gaji guru honor dan guru komite sekolah yang masih sangat kecil. Menurutnya, ada baiknya anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD Rohul yang jumlahnya miliaran rupiah digunakan untuk menggaji guru honor dan guru komite sekolah.

Apalagi, sambung Alpasirin, masih banyak sekolah dan ruangan kelas belajar sekolah di Kabupaten Rohul dalam kondisi rusak, masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

“Pemerintah dan DPRD harus berhemat. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi biaya-biaya yang tidak penting sama sekali yang tidak terkait untuk kesejahteraan rakyat,” kata Alpasirin usai paripurna di Kantor DPRD Rohul, Rabu (14/3).

Bicara kesejahteraan rakyat, tambah Alpasirin, termasuk gaji guru honor dan guru honor komite menurutnya, tidak ada yang tidak bisa

dilakukan pemerintah. Dari itu pemerintah daerah harus bisa membuat regulasi bersama DPRD Rohul.

“Kalau seandainya perjalanan (anggota) DPRD dan perjalanan dinas pemerintah dipangkas, berapa banyak sekolah dan gaji honor yang bisa terbantu,” kata pria yang akrab disapa Alpa ini.

Alpasirin menuturkan, dalam menghemat anggaran, pemerintah daerah atau DPRD Rohul bisa saja mendatangkan tim ahli bila memang membutuhkan untuk penyusunan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurutnya, bisa saja didatangkan tim ahli ke Kabupaten Rohul atau hanya Ketua Komisi saja yang pergi, tidak perlu seluruh anggota komisi.

“Selama ini perjalanan dinas anggota DPRD ini sungguh luar biasa dan ini harus dipangkas, demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut hematnya, gaji DPRD Kabupaten Rohul saat ini sudah terbilang luar biasa besar, belum lagi tunjangan traspor ?yang besar. Tentunya perjalanan dinas harus dipangkas dan jika tidak perlu jangan dilakukan.

“Seperti yang sudah sudah, perjalanan dinas DPRD terbilang besar, karena hampir seluruhnya melakukan perjalanan dinas, makanya ini harus dikurangi,” harapnya.

Dibandingkan gaji guru honor komite sekolah, Alpasirin mengaku sangat miris. Sebab, gaji mereka antara Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan.

Gaji guru honor juga beragam, tergantung banyaknya jumlah siswa di sekolah.

Alpasirin menyarankan, agar Pemkab Rohul membuat pemetaan, termasuk memverifikasi kembali data seluruh guru honor yang ada di Kabupaten Rohul. “Intinya pemerintah dan DPRD harus memangkas perjalanan dinas yang menghabiskan hingga miliaran rupiah,” tandas Alpasirin.(rtc/mel)

Rokan Hilir Warga Harap Pemkab Perbaiki Jembatan SK 5 Sidosari PEKAITAN (HR) - Kondisi jembatan di SK 5 Jalan Sidosari RT 17/RW 07 Dusun Sidosari Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sangat memprihatinkan.

Masyarakat yang melintas di atas jembatan tersebut harus ekstra hati-hati karena jembatan hanya terbuat dari kayu balok dan batang kelapa yang diikat dengan tali rantai. Apalagi,dan jarak jembatan dengan air sangat dekat.

Apa lagi kalau air naik ke permukaan. Jika melintas di atas jembatan tersebut warga saling membatu untuk melewatinya,dan pengendara antrian satu persatu.

Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung yang paling dekat dari Dusun Sidosari ke Teluk ano sebagai sarana transportasi warga. Pentingnya jembatan tersebut karena,selama ini digunakan oleh warga setempat untuk kepentingan warga menjual hasil panen,seperti padi,sawit dan yang lainya.

Aman (38) warga Bagansiapiapi yang kerap melewati jembatan itu berharap agar Pemerintah Kabupaten Rohil segera memperbaikinya sebelum jembatan memakan korban.

“Memang ada baiknya Pemkab Rohil sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Warga setempat sangat berharap agar jembatan tersebut secepatnya dibangun. Saya yakin warga bersedia membantu kerja bhakti untuk perbaikannya,” jelasnya Aman, seperti dilansir riaugreen.com. (ma)

HALUAN

RIAU/DEDI

KAPOLRES Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto S.Ik foto bersama seluruh unsur pemerintahan, organsasi, tokoh masyarakat dan pers usai menggelar Deklarasi Anti Hoaks, hate speech dan isu SARA di Mapolres Rohil, Rabu (14/3).

Polres Gelar Deklarasi Anti Hoaks n LAPORAN:

SEJUMLAH warga melintasi jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan.

DEDI DAHMUDI Liputan Rohil

UJUNG TANJUNG (HR)Polres Rokan Hilir menggelar Deklarasi Anti Hoaks, hate speech atau ujaran kebencian dan isu sara guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilaksanakan di Mapolres setempat, Rabu (14/3). Kegiatan itu dihadiri seluruh unsur pemerintahan, organisasi, sampai tokoh ma-

syarakat dan pers.

Kapolres Rohil AKBP Sigit Adiwuryanto S.Ik dalam amanatnya mengajak seluruh hadirin bersama masyarakat bila menerima informasi yang belum jelas kebenarannya agar jangan menyebarkan ke media sosial (Medsos) begitu saja.

“Apabila ada informasi yang diperoleh harus

ada penanggung jawab atau penulisnya yang merupakan sumber informasi. Untuk itu harus diketahui dan dipastikan kebenarannya dahulu sebab banyak pihak yang dengan sengaja memanfaatkan medsos secara tidak bertanggung jawab,” katanya.

Ia mengajak sebaiknya paham terhadap sumber berita yang dibaca terlebih dahulu, diverifikasi dengan media online resmi

lainnya sebelum meneruskan berita tersebut ke medsos, karena bisa saja digunakan sebagai alat politik atau kampanye yang berpihak kepada salah satu calon tertentu.

“Kita semua menyadari bahwa pada zaman sekarang pengunaan teknologi sangat bermanfaat dalam segala hal, sehingga dalam pengunaannya kita harus lebih teliti karena informasi telekomunikasi dalam hal ini dapat saja

memberikan hal yang positif dan negatif,” tuturnya.

Kapolres menegaskan, pihaknya menyadari bahwa Polri tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan tersebut ia mengucapan terimakasih kepada seluruh jajaran dan pihak yang turut mendukung kegiatan. (ded)

Bengkalis-Meranti

KAMIS 15 Maret 2018

15

BUPATI MERANTI

Tinjau Proyek Pembangunan Jalan Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara Meranti (HR) (HR)-Bupati Kepulauan Meranti Irwan, melakukan peninjauan proyek peningkatan jalan Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang Barat, Rabu (14/3).

Turut mendampingi Bupati, Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek beserta jajaran, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Meranti Herman, Camat Rangsang Pesisir M Nasir, Camat Rangsang Barat Said Jamhur, Kepala Bagian Humas Sekdakab Meranti Helfandi dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati Irwan mengungkapkan, dia serius memperhatikan pembangunan infrastuktur akses jalan dan jem-

batan penghubung antar desa dan kecamatan dalam upaya membuka isolasi dan memperlancar akses mobilisasi orang, barang dan hasil perkebunan masyarakat. Seperti yang dilakukan saat ini, dengan meninjau langsung proyek pembangunan jalan Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara. Peninjauan proyek jalan yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan dan rombongan ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan base sepanjang 6.570 meter

dengan lebar 6.5 meter yang dibangun menggunakan dana APBD Meranti, DAK Penugasan sebesar Rp18.7 miliar berjalan dengan lancar, sesuai spek dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, Bupati Meranti berharap, dalam waktu dekat jalan yang melewari empat desa di dua kecamatan itu dapat segera difungsikan, sehingga dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam melakukan perjalanan. Yang tak kalah penting dapat membawa hasil perkebunan dan pertanian masyarakat kepasaran dalam waktu yang cepat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini saja dengan telah dilakukan base jalan Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara yang biasanya

BUP ATI Meranti Irwan meninjau proyek jalan.

BUPA ditempuh dalam waktu 1 jam kini diakui Bupati bisa dilalui dalam waktu 20 menit.

“Dulunya waktu tem-

puh dari Peranggas-Kayu Ara bisa mencapai 1 jam kini bisa kita lalui hanya dengan 20 menit,” jelas Bupati.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, proyek pembangunan jalan base Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara ke depan akan

ditingkatkan lagi menjadi hit mix. Saat ini Pemkab Meranti selain dari APBD juga akan mengupayakan sumber dana lainnga untuk mendukung pembangunan tersebut.

“Nanti akan kita coba hot mix dengan mengupayakan sumber dana apakah dari APBD propinsi maupun pusat. Kita menargetkan jalan ini sampai ke Tj Samak menghubungkan tiga kecamatan sekaligus, yakni Rangsang Barat, Pesisir dan Rangsang,” paparnya.

Dari pantauan Bupati Kepulauan Meranti, berdasarkan keterangan Kadis PU Meranti Herman melalui PPTK Rachmat Kurnia, sejauh ini proyek pembangunan Pelabuhan Peranggas-Sei Kayu Ara sudah mencapai 20 persen.

Direncanakan proyek pembangunan jalan ini akan tuntas pada akhir September 2018 mendatang atau 240 hari kalender.(hms/mel)

BPKAD BENGKALIS:

DBH Triwulan IV 2017 Belum Ditransfer

PELANTIKAN HIMPAUD Meranti.

HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Meranti Dikukuhkan MERANTI (HR)-Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016-2020 dikukuhkan oleh Sekretaris Pengurus Wilayah HIMPAUDI Provinsi Riau di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (14/3).

Dalam sambutannya, Ketua Forum PAUD Kabupaten Kepulauan Me-

ranti Hj Nirwana mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia berharap, ke depan pengurus dapat amanah dalam menjalan tugas yang diembankan.

“Saya ucapkan selamat bagi pengurus baru dan saya berharap dapat amanah dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing masing,” harap Hj Nirwana

Saiman ... dari tahun 2014 silam sampai sekarang tak ada bantuan yang diberikan Pemko melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dikelola Pemko Pe-

n Dari Hal. 9 kanbaru. “Sejak saya memimpin di PDAM dari Tahun 2014 sampai sekarang belum ada bantuan Pemko dari APBD. Kecuali dari DAK APBN yang dikelola Pemko. Tapi Insha Allah di tahun 2018 ini ada bantuan dari Pemko melalui APBD sebesar Rp5,6miliar,

untuk melanjutkan pipa induk baru yang dibangun tahun 2016 lalu melalui APBN. Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru. Untuk wawancara lanjutan terperinci nantilah ya setelah saya pulang dari Jakarta,” tutupnya. ***

perinci, nanti tanyakan saja ke bagian UPTD Pak Wisnu,” sarannya.

Sangat disayangkan sampai berita diterbitkan

sambungan telepon dan Whats App, milik Wisnu Haryanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), tak aktif.(her)

Meliputi ukuran panjang, takaran kering atau basah, bejana ukur, anak timbangan, timbangan mekanik, timbangan elektronik dan meter taxi.

“Ada juga alat ukur arus, alat ukur volumemetrik, alat ukur tinggi, waktu, sudut, suhu, semua yang di sebutkan di atas terbagi dalam beberapa bagian lagi,” tandas Kadis.

Diberitakan sebelumnya, untuk tahun 2015 silam saat pengelolaan UPT Metrologi masih di bawah kewenangan Pemprov Riau, dari sektor metrologi mampu menyum-

bangkan PAD mencapai Rp2 milliar. Didapatkan dari retribusi pelayanan tera ulang SPBU, Argo Taksi, Mobil Tangki Bahan Bakar Minyak serta tera ulang timbangan.

Kewenangan Badan Kemetrologian sudah dialihkan Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kota Pekanbaru, sejak bulan Oktober 2016. Seiring itu pula, kegiatan tera dan tera ulang sudah bisa dilakukan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru terhadap ma syarakat yang memintanya.(her)

Plt Kadishub ...

“Untuk peningkatan jumlah penumpang pasti adalah. Kan, dari jumlah penerimaan kita itu kelihatan. Tapi tak bisa ter-

n Dari Hal. 9

Perda ...

Prinsipnya, masalah itu sudah menjadi pembahasan pihaknya di DPRD. “Kita sudah mengajukan Perda sekarang masih dalam pembahasan. Prinsipnya, masalah ini sudah dalam pembahasan di DPRD, mudahmudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa selesaikan itu. Untuk jelasnya coba tanya bagian hukum,” kata Ingot.

Belum rampungnya Perda yang diajukan juga menjadi penyebab belum ditariknya biaya dari beberapa jenis pelayanan bidang pegukuran baik tera maupun tera ulang.

Sari.

Turut hadir, Ketua Forum PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti Hj Nirwana Sari, Ketua PW HIMPAUDI Provinsi Riau Hj Sriwahyu, Sekretaris Pengurus Wilayah HIMPAUDI Provinsi Riau Armi Surya Juliastuti, Ketua PD HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Meranti Indrawati dan seluruh Pengurus PAUD Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.(hms/mel)

n Dari Hal. 9

BENGKALIS (HR)-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis menjelaskan, sesuai Perpres No 97/2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menerima Dana Bagi Hasi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp2.417.149.463.585.

“Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp345.070.716.000, dengan total Rp2.762.220.179.585,” jelas Aulia, Selasa (13/3).

Berdasarkan Perpres 86/2017 tentang Rincian Perubahan ABN Tahun 2017, Pemkab Bengkalis jumlahnya berkurang menjadi Rp2.082.233.685.000. Atau susut sebanyak Rp334,915,778,585.00.

“Pada PMK No 187/ PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya Kabupaten Bengkalis mendapat pengurangan lagi menjadi Rp1.680.201.846.706,” jelasnya seraya mengatakan PMK No 187/PMK.07/ 2017 tersebut diterbitkan 8 Desember 2017.

Masih kata Aulia, padal 27 Desember 2017, Kabupaten Bengkalis menerima dana transfer dari Triwulan I sampai III sebesar Rp1.454.755.486.000 dan DAU Rp345.070.716.000. Totalnya Rp1.785 .580. 090 .649.

“Adapun besaran dana transfer untuk Triwulan IV tahun 2017 tersebut akan diketahui secara pasti setelah hasil perhitungan/lifting dana perimbangan dilaksanakan.

Menurut Prognosa, Dana Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2017 yang ditunda salur Rp225.446.360.706,” ungkapnya.

Katanya lagi, sesuai Undang-Undang (UU) No 6/2014 tentang Desa, yaitu dalam Pasal 72 ayat (1)

huruf c dan ayat (3) serta Peraturan Pemerintah (PP) No 3/2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU no 6/2014 tentang Desa dalam Pasal 97 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47/2015 tentang Perubahan Atas PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksaan UU No 6/2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana desa untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa palaing sedikit 10% (persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam ABPD tahun 2017 setelah dikurangi DAK. “Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan realisasi dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis sampai dengan Triwulan III sebesar Rp1.785.580.090.649, maka dana yang ditransfer ke desa sejumlah Rp178.558.009.065.

Sedangkan Triwulan IV belum diterima Kabu-

HUT ...

PTPN group umumnya semakin matang karena ditempa berbagai tantangan dan hambatan serta mengambil pembelajaran atasnya. PTPN V juga berhasil mencapai kinerja yang baik di tahun 2017.

“Masa depan penting. Tapi jangan lupakan masa lalu, mari jadikan pemacu semangat dan ambil pembelajarannya agar kesalahan tidak terulangi,” sebut Yudayat. “Dari tahun ke tahun kita selalu dihadapkan dengan tantangan yang beragam, maka melalui proses perbaikan yang tidak hentihenti dari sisi on farm dan off farm, alhamdulillah kinerja kita mengalami peningkatan,” tambahnya.

Sesuai data unaudit tahun

n Dari Hal. 9 2017, pencapaian PTPN V terbukti meningkat signifikan.

Laba bersih konsolidasi menyentuh Rp209 miliar, jauh di atas target 2017 yang sebesar Rp126 miliar. Hal tersebut didukung pula oleh pencapaian volume produksi kelapa sawit kebun inti sebesar 104,14 % dari rencana kerja perusahaan, dan 107,37 % dari realisasi 2016.

Untuk itu, Direktur Utama yang sering dipanggil dengan Yudi tersebut berpesan agar semakin berjaya di masa mendatang, maka butuh gerak langkah yang cepat, terpadu, dan serasi dari seluruh elemen dan jajaran. “Gerak langkah tersebut membutuhkan pondasi budaya yang kokoh untuk

mewujudkan kesatuan tujuan dan komitmen segenap insan untuk Jujur, Tulus, dan Ikhlas (JTI) yang merupakan inti dari budaya integritas,” ujar Yudi seraya berharap budaya JTI diresapi dan digunakan sebagai landasan dalam berperilaku dan melaksanakan tugas sehari-hari.

Momen puncak peringatan hari ulang tahun perusahaan perkebunan negara tersebut juga menjadi waktu peluncuran logo JTI yang menjadi bagian dari core values perusahan, serta merupakan penutup dari banyak kegiatan yang digesa sejak pertengahan Februari.

Ada pekan olah raga dan seni (Porseni) yang mempertandingkan berbagai

macam cabor mulai dari sepak bola dewasa, sepak bola U-15, badminton, tenis lapangan, tenis meja, takraw, futsal, bola voli hingga pertandingan seni vocal grup, N5 Idol, lomba line dance, dan stand up comedy.

Di ulang tahunnya tersebut, Perusahaan juga memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang telah mengabdi selama 20, 25, 30 dan 35 tahun.

Terakhir, pada acara yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, IKBI, dan tamu undangan dari FORKOMPINDA setempat, Perusahaan juga menyerahkan penghargaan kepada karyawan dengan kinerja terbaik di tahun 2017.(rls)

Tahun 2018, Provinsi Riau mendapatkan dana perbantuan dari BRG sebesar Rp49,5 miliar yang dilaksan a k a n d i b e b e r a p a k abu paten, yakni Inhil, Rohil, dan Siak, sedangkan pada tahun lalu (2017), kegiatan dilaksanakan di Bengkalis, Meranti dan Dumai.

Kegiatan restorasi gambut di Riau, berupa pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, pembangunan sumur bor hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan oleh daerah dengan koordinasi

dan fasilitasi dari BRG. Di Riau, telah dibentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), sebagai Ketua Ahmad Hijazi (Sekdaprov Riau) dan Sekretaris, Ervin Rizaldi yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. “Tim TRGD kelola anggarannya sendiri,” kata Eko. Pada tahun 2017, ada sekitar 400 sumur bor, 309 sekat kanal yang dibangun.

Program BRG itu tersebar di 24 kawasan hidrologis gambut yang sudah ditentukan dan ada kajian analisis. “Program

ini jadi sasaran BRG sampai tahun 2020. Jadi kita sudah tentukan kawasan hidrologis, k e g i a t a n t a k b o l e h d il a ksanakan di luar kawasan yang telah ditentukan,” ujar Eko. Di pihak lain, petugas penanganan pengaduan di Riau, Suryadi menyatakan, siap menjalankan tugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan restorasi gambut. “Pengaduan ju g a d a p a t d i s a m p a i k a n , terkait dengan kinerja pet u g a s d i l a p a n g a n ,” k a t a Suryadi. (war)

BRG ... m e l a l u i w e b s it e w w w.brg.go.id/pengaduan/ atau f a c e book badan restorasi gambut #brg#gambut atau sms 1708 ketik BRG (spasi)(isiaduan)#brg# .

Dikatakan Dr Eko Novi, BRG dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Papua.

paten Bengkalis dan akan dialokasikan pada Perubahan APBN 2018,” jelasnya.

Penjelasan ini disampaikan Aulia terkait adanya pertanyaan segelintir orang yang belum memahami mengapa dana yang ditransfer ke desa di daerah ini untuk Triwulan IV belum bisa dilakukan Pemkab Bengkalis.

Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2018, Aulia menjelaskan agar seluruh desa menyampaikan permohonan pencairannya.

Hal ini disampaikannya sehubungan dengan telah diterimanya transfer dana perimbangan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp519.113.861.900, sehingga ada dana untuk ADD Tahap I sebesar Rp51.911.386.190.

“Untuk itu segeralah masing masing desa melakukan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis,” pesannya.(man)

n Dari Hal. 9

Siak

16

KAMIS 15 Maret 2018

Negeri Istana

advertorial PENUHI KEBUTUHAN DOKTER DI SIAK

Pemkab Sekolahkan Dokter Spesialis ADV/// Teks Foto : Ilustrasi

SIAK (HR) (HR)–Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak terlihat sangat berkomitmen dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Salah satu prioritas dalam hal ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis.

Demikian dikatakan Direktur Utama (Dirut) RSUD Tengku Rafi’an Siak, dr H Benny Chairuddin, kepada wartawan. Di awal tahun 2018 satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang melakukan kerjasama/MOU dengan Kementerian Kesehatan RI dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis.

Dalam hal ini, Kemenkes akan membantu mengirim dokter spesialis baik untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi’an maupun RSUD baru yang ada di Kecamatan Tualang dan beberapa kecamatan lainnya.

Selain itu, Pemda Siak juga memberikan bantuan tugas belajar para dokter umum dan dokter gigi untuk melanjutkan Pendidikan Program Dokter Spesialis, dimana para dokter ini akan kembali ke daerah setelah menamatkan pendidikannya.

Pemerintah juga akan menyiapkan semua fasilitas kepada para dokter tersebut, ketika memulai tugasnya berupa kebutuhan fasilitas

alat kesehatan untuk dapat berpraktek di RSUD maupun fasilitas pribadi berupa tempat tinggal beserta isinya serta kendaraan operasional.

Bahkan untuk tingkat kesejahteraan, Kabupaten Siak termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi Riau dalam pemberian tunjangan dokter spesialis yang bekerja di RSUD. Dengan ini diharapkan para dokter dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemda Siak, yang mana dari sekian banyak kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Siak termasuk salah satu yang paling terbesar memberikan tunjangan kepada para dokter spesialis, termasuk bagi para dokter spesialis yang bertugas di RSUD Tengku Rafi’an Siak.

Oleh sebab itu kami sangat berharap mereka (dokter spesialis, red) mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” papar dr Benny. (adv,fan)

ILUSTRASI dokter

Realisasi Pengaspalan Jalan di Lima Kecamatan Disegerakan SIAK (HR)–Sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masalah sarana dan prasarana insfrastruktur jalan. Di pertengahan tahun 2018 ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman (PU Tarukim) akan segera merealisasikan kegiatan peningkatan (pengaspalan, red) jalan yang ada di lima kecamatan.

Berdasarkan pengumuman yang telah ditampilkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Siak, saat ini tertera sejumlah kegiatan (pengawa-

KEP ALA Dinas PU Tarukim Siak, KEPALA H Irving Kahar Arifin. san, red) yang sedang dilelang.

Yang mana kegiatan/penga-

wasan tersebut berkaitan dengan proyek peningkatan jalan yang akan segera direalisasikan Pemda Siak.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PU Tarukim Siak, H Irving Kahar Arifin menuturkan, proses pelelangan untuk kegiatan/pengawasan peningkatan jalan di lima kecamatan itu memang harus didahulukan. Dan setelah itu baru akan dilakukan pelelangan untuk kegiatan pengerjaannya (peningkatan jalan, red).

“Konsultant pengawasan ini didahulukan proses lelangnya karena perlu dilakukan prakualifikasi terlebih dahulu. Barulah kemudian

proses lelang untuk pekerjaan peningkatan jalan dilakukan.

Setelah diperoleh rekanan konsultan yang memenuhi daftar pendek,” terang H Irving Kahar Arifin, Selasa (13/3) malam.

Kadis PU Tarukim Siak itu juga berharap, dengan telah dilakukannya proses pelelangan di ULP Kabupaten Siak.

Nantinya akan diperoleh konsultan yang benar-benar memiliki tenaga teknis yang baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

“Dinas PU Tarukim berharap, proses pengadaan untuk konsultan pengawasan ini diperoleh konsultan yang

benar-benar memiliki tenaga teknis yang baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga nantinya saat pelaksanaan fisik akan diawasi sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi, dan pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” lanjutnya.

Adapun kegiatan/pengawasan peningkatan jalan yang saat ini sedang dilelang tersebut antara lain adalah: Pengawasan peningkatan Jalan Sukasari, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, pengawasan peningkatan Jalan Poros, Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, peng-

PT KSI TAK MILIKI KANTOR DI SIAK

Camat Koto Gasib: Tak Masalah KOTO GASIB (HR)–PT Karunia Samudra Indonesia yang bergerak di bidang peyediaan garam industri untuk pemenuhan kebutuhan pabrik PT RAPP di Kabupaten Pelalawan sudah melakukan kegiatan kerja di wilayah Kabupaten Siak hampir satu tahun. Namun perusahaan tersebut diduga tidak memiliki kantor di Kabupten Siak bahkan Provinsi Riau.

Amek alias Amirrudin selaku pengawas PT KSI mengatakan kegiatan sudah berlangsung hampir 6 bulan mendekati 7 bulan, perusahaan KSI mendatangkan garam rata-rata 20.000 ton sekali angkut.

“Perusahaan garam ini sudah beroperasi sejak bulan Agustus 2017 silam dan memiliki 8 karyawan tetap,” kata Amek.

ILUSTRASI

GARAM

Dia menjelaskan, walau tidak mempunyai kantor sejak 2017 namun tiap bulannya perusahaan tetap lancar membayar upah kepada pekerja.

Camat Koto Gasib, Dicky, SSTP ketika dikonfirmasi tidak mempersoalkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di wilayah kerjanya.

“Tidak masalah selagi mereka menggurus perizinan dan mereka (perusahaan) kan bukan pabrik tetapi hanya suplayer aja,” sebut Dicky, Rabu (14/3). (isc,fat)

Diduga Ada Penerimaan Anggota Satpol PP Pariwisata Diam-diam SIAK (HR)-Tidak ada angin ribut, tiba-tiba ada isu beredar di kedai kopi, bahwa Kantor Satpol PP Kabupaten Siak adapenambahan sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Siak.

Isu tersebut diembuskan dari anggota Satpol PP sendiri yang namanya tidak mau dituliskan oleh wartawan di media.

Menurut anggota Satpol PP Kabupaten Siak itu, di kantornya ada penerimaan Satpol PP Pariwisata.

Penerimaan tenaga Satpol PP yang berjumlah puluhan orang tersebut, sebagai Satpol PP Pariwisata. Penerimaan Satpol PP Pariwisata tersebut, diduga dilakukan secara diamdiam.

“Kami saja sebagai ASN di dalam satpol PP Kabupaten Siak ini terkejut. Kapan ada penerimaan tenaga Satpol PP ini, tiba-tiba ada anggota satpol baru,” ujarnya.

Sumber sangat menyayangkan adanya dugaan penerimaan

angggota baru dan terkesan diamdiam tersebut. Mengingat sebelumnya untuk jadi honorer sendiri harus mengikuti test dengan berbagai syarat. Dimana saat itu, justru jumlah peserta mencapai ribuan orang.

“Artinya kalau memang ada penerimaan, kenapa tidak dilakukan secara terbuka seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, pasca terjadi kebakaran patung di dalam Istana Siak

beberpa lalu, dinas terkait secara langsung menambah tenaga penjaga Istana Siak secara spontan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Drs Kaharudin, Sos saat ditanya wartawab melakui WA-nya, terkait hal tersebut tidak ada jawabannya.

Begitu juga halnya dengan Kepala Dinas Kepegawaian Daereh Kabupaten Siak, Wan Abdurazak saat dihubungi wartawan melalui selulernya tidak diangkat-angkat. (fan)

awasan peningkatan Jalan Diponegoro, Kampung Delima Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, pengawasan peningkatan Jalan Poros, Kampung Sawit Permai (DAK), Kecamatan Dayun, pengawasan peningkatan jalan menuju pemakaman Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, pengawasan peningkatan Jalan Poros, Dusun Tanjung Layang, Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, pengawasan peningkatan Jalan Poros, Kampung Berumbung Baru (DAK), Kecamatan Dayun, pengawasan peningkatan Jalan Poros, Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit. (adv,isc,fat)

Perusahaan Minyak Tak Lapor, Disnaker Terkesan Diam SIAK (HR)-Berbagai sub kontraktor perusahaan yang bekerjasama dengan PT Chevron Pasifik Indonesia yang berjumlah sekitar 70 sub kontraktor hanya sekitar 15 saja yang melapor ke Disnaker Kabupaten Siak. Sedangkan yang lain belum ada laporannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Ismail Amir, SH, MH kepada wartawan Senin (12/3) melalui selulernya.

“Ya, kita dari Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, segera akan hearing Chevron terkait hampir 70 han sub kontraktornya, hanya sekitar 15 saja yang melapor ke Disnaker Siak,” ungkap Ismail Amir.

Lebih lanjut Ismail Amir menambahkan, Chevron sebagi owner semacam menyepelekan Pemda Siak, sementara wilayah kerjanya sebahagian besar di wilayah Siak.

“Seharusnya perusahaan yang sudah bertaraf internasional ini tidak bertingkah seperti ini alias arogan. Lihat saja DPRD Siak secara resmi buat surat agar bisa lewat di jalan By Pass mereka. Ternyata bukan pass izin resmi yang mereka keluarkan melainkan VISITOR (pass tamu atau untuk mahasiswa magang), makanya setiap kali lewat selalu ditegur oleh security kalau kita tak kenal dengan security tersebut, mereka tanya mau bertamu kemana,” pungkasnya.

Ismail juga mempertanyakan kinerja Disnaker Kabupaten Siak, tapi Dinasker Siak kenapa diam, ini harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah.

Begitu juga halnya masalah lampu PLN yang melintasi area mereka Desa/Kampung Minas Barat di Jalan Lintas Sumatra penghubung dengan Desa Bekalar Kandis ketika PLN akan pasang tiang mereka buat surat ke PLN minimal 15 s/d 20 meter jaraknya dari pipa mereka. Sementara jarak seperti itu lembah dan rawa, makanya Desa Minas Barat belum merdeka sampai sekarang, katanya.

“Anehnya, tiang listrik mereka berdiri persis di atas pipa, wajarlah kalau DPRD Riau mengeluarkan statemen di media kemarin, 2021 kontrak Chevron akan diambil alih dikelola perusahaan lokal. Saya sangat mendukung kalau bisa minta siapkan demo besar-besaran,” tutupnya. (fan)