Harian Umum
SELASA n
Koran Lokal Terbaik
20 Maret 2018 | 2 Rajab 1439 H
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : No 15/03 Tahun Ke-18
di Indonesia
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
KAPOLREST A Pekanbaru, Kombes Pol Susanto SIK KAPOLRESTA didampingi Kapolsek Limapuluh Kompol Angga Herlambang SIK saat mengekspose kasus home industry minuman keras oplosan, Senin (19/3).
PENGUNGKAPAN HOME INDUSTRY MIRAS OPLOSAN
Bahannya Mengandung Zat Sangat Berbahaya
PEKANBARU (HR)-Press rilis pengungkapan kasus home industry minuman keras (miras) digelar di halaman markas Polsek Limapuluh, Senin (19/3). Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto SIK, bahan miras oplosan hasil industri rumah tangga itu terkandung zat yang sangat berbahaya. "Berdasarkan hasil uji lab, zat yang terkandung di dalam miras oplosan ini sangat berbahaya," kata Kombes Pol Susanto SIK didampingi Kapolsek Limapuluh, Kompol Angga Herlambang SIK, saat press rilis. Disampaikan, kasus home industry miras oplosan ini terungkap ketika petugas Polsek Limapuluh mendapat
Bahannya ..
n Hal. 7
RENCANA PENCOPOTAN KETUA KOMISI DI DPR
Mahyudin Merasa Ada Kejanggalan
JAKARTA (HR)-Wakil Ketua MPR Mahyudin merasa ada kejanggalan pada rencana pencopotan yang dilakukan oleh Partai Golkar terhadap dirinya. Mahyudin menceritakan bahwa Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto hanya melakukan rotasi jabatan MAHYUDIN dan sempat menawarkannya jabatan strategis. "Jadi (Airlangga mengatakan), kalau suatu ketika nanti pak Mahyudin dipromosikan yang akan datang mungkin jadi menteri, itu bagus. Saya bilang 'posisinya apa?' Beliau kalau tidak salah bilang kalau posisinya ya pimpinan Komisi V atau pimpinan BKSAP," tutur Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/18).
Mahyudin ..
n Hal. 7
KPK Diminta TanganiProyekJSR HALUAN
n LAPORAN: DODI FERDIAN
Liputan Pekanbaru
PEKANBARU (HR) (HR)- Anggota DPRD Riau asal Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, meminta agar KPK turun ke lapangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Selat Rengit. Seperti diberitakan, Polda Riau memastikan
melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pem-
bangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) yang menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kuat dugaan, ada penyimpangan dalam proses perencanaan dan pengerjaan proyek yang dimulai sejak tahun 2012 itu. "Harapan saya kalau bisa, karena Polda Riau sudah ditangani sama mereka dan terkesan terlambat, kalau bisa KPK lah. Tak usah Koordinator Wilayah (Kor-
wil) Riau, langsung induknya KPK, Agus Raharjo. Ini karena hampir Rp600 miliar," pinta Muhammad Adil saat dijumpai di Gedung DPRD Riau, Senin (19/3). Permintaan politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, proyek tersebut telah menghabiskan uang Kepulaun Meranti dalam jumlah besar. Sementara kenyataannya, proyek tersebut tidak selesai. "Masa sudah habis
KPK GELEDAH KANTOR DPRD DAN PUPR BENGKALIS
Sejumlah Dokumen Disita PEKANBARU (HR)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap Kantor DPRD serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkalis, Senin (19/3). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah tersebut telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu M Nasir yang merupakan Kepala Dinas PU Bengkalis tahun 2013-2015. Saat ini, M Nasir masih menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai.
Sejumlah ..
n Hal. 7
HALUAN
RIAU/ANDIKA
uang ratusan miliar rupiah, kalau fisiknya dihitung sama konsultan, itu kecil. Masa itu tidak bermasalah?," sebut Muhammad Adil. "Kita kalau proyek-proyek itu kan dihitung fisiknya, bukan tiang pancang. Contohnya gini, buat jalan. Ada pasir, ada semen, ada besi, ada tikarnya, ada papannya, ada molennya, tapi tidak dilaksanakan.
KPK ..
n Hal. 7
PEMPROV TIDAK KEBERATAN PBBKB PERTALITE 0 PERSEN
Daerah Harus Siap tak Terima Pendapatan PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, tidak keberatan jika ada pengajuan dari anggota DPRD Riau yang meminta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sebesar 0 persen. Namun pemerintah kabupaten/kota harus siap menerima pendapatan daerah dari Pertalite tidak diterima lagi. Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, sejak ditetapkannya Perdan pajak 10 persen tahun 2011 yang lalu, hasil pajak yang diterima dikembalikan ke kabupaten/kota sebagai penghasilan daerah, sesuai dengan penghasil penjualan Pertalite di daerah.
RIAU/INT
SALAH satu ruangan di DPRD Bengkalis yang diperiksa tim penyidik KPK.
Daerah ..
n Hal. 7
MERUGIKAN SECARA EKONOMI
PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 05:04
ZUHUR 12:25
ASHAR 15:25
MAGRIB 18:28
.riaumandiri.co
ISYA 19:36
Haluan Riau
Keterlibatan Indonesia di ASEAN Perlu Dievaluasi JAKARTA (HR)-Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia di organisasi negaranegara Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (ASEAN). Karena menurut Fadli, ASEAN yang dibentuk 50 tahun yang lalu pada awalnya berdampak baik bagi Indonesia. Sekarang ASEAN hanya memberikan keuntungan di bidang
pariwisata dan pendidikan, tetapi merugikan di bidang ekonomi. “Harus ditimbang, pada sisi mana ASEAN ini bagus untuk kita dan juga mana yang tidak. Kalau untuk pariwisata dan pendidikan itu bagus, tetapi untuk ekonomi, ini merugikan kita. Kita hanya FADLI ZON menjadi pasar bagi negara tetangga kita yang ada di ASEAN,� kata Fadli Zon
Keterlibatan ..
n Hal. 7