Siak
16
23 Maret 2018
Negeri Istana
JUMAT n
JUMAT
Harian Umum
Koran Lokal Terbaik
23 Maret 2018 | 5 Rajab 1439 H
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : No 18/03 Tahun Ke-18
di Indonesia
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
n GILIRAN SOLAR YANG LANGKA
n PEMKO DAN PEMPROV SEGERA KONFIRMASI PERTAMINA
"Sudah Keliling, tak Dapat-dapat" n LAPORAN: NURMADI & SUHERMAN
Liputan Pekanbaru
PEKANBARU (HR) (HR)- Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi hampir merata di Kota Pekanbaru. Bahkan dari salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang didatangi, mengaku sudah tidak mendapat pasokan selama lima hari.
Akibatnya, masyarakat pengguna harus berputar arah mencari solar ke SPBU lain. "Sudah lima hari bang. Solar tidak masuk sejak Minggu (18/3/18). Informasinya besok (hari ini, Jumat), baru masuk. Pengelolanya tidak ada di sini, cuma pengawas. Sekarang dia
lagi istirahat," kata dua orang pegawai SPBU dengan nomor 14.282.6125 di Jalan Thamrin, Kamis (22/3/18). Pantauan di lokasi, sejumlah masyarakat pengguna terlihat kembali berputar arah dengan raut wajah menggambarkan kekecewaan. Sebab kekosongan solar bukan hanya terjadi di SPBU tersebut, tapi juga di SPBU lain
yang sudah mereka datangi. "Wah, sudah kelilingkeliling ini cari solar kok tak dapat-dapat. Tadi ada yang bilang ke saya di SPBU ini ada solar, ternyata sama saja tidak ada. Ada apa ini sebenarnya. Kemarin premium langka, sekarang sudah solar pula,
Sudah
n Hal. 7
ILUSTRASI
ANTREAN panjang kendaraan terjadi di SPBU Jalan Ababil, Pekanbaru. Pemandangan ini merata ditemukan di setiap SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, karena terbatasnya kuota BBM jenis premium. Setelah premium langka, giliran solar yang langka dalam beberapa hari ini. HALUAN
RIAU/ANDIKA
DITETAPKAN SENIN
Harga Pertalite Tak Jauh Beda dari Provinsi Tetangga
PEKANBARU (HR)-Besaran penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Riau yang berpengaruh pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, akan diputuskan pada Senin (26/3/18) mendatang. Diyakini, besaran PBBKB yang akan disahkan, angkanya tak jauh beda dengan provinsi tetangga. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Aherson, Kamis (22/3/18). Dikatakan Aherson, pihaknya terus berupaya merampungkan pembahasan PBBKB. "Tadi (kemarin,red) sudah ada komunikasi dengan Pertamina. Sudah ada komunikasi dengan Biro Hukum. Sudah kita verifikasi, dan kita juga sudah turun ke Medan terkait harga Pertalite," ungkap Aherson kepada Haluan Riau.
Harga
n Hal. 7
Elektabilitas Jokowi Dinilai Belum Aman JAKARTA (HR)-Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago merasa optimis bahwa tidak mungkin calon presiden (capres) tunggal pada Pemilu 2019. Bahkan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan survei saat ini dinilainya belum aman. Ketika berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema "Lima Parpol Diluar Pengusung Jokowi Membentuk Dua Poros Baru?", di Media Center DPR, Kamis
PERMENHUB ANGKUTAN ONLINE
Tak Bertentangan dengan UU
(22/3), Pangi memprediksi, setidaknya akan ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan tampil. Alasan Ipang, begitu dia akrab disapa, setelah dia melihat sikap dan hubungan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari jumlah kursi DPR, maka dua partai tersebut sudah
Elektabilitas
n Hal. 7
JAKARTA (HR) - Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman menilai bahwa Kementerian Perhubungan tidak melanggar undang-undang ketika menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (angkutan online).
JOKO WIDODO
Tak
n Hal. 7
DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN RTH TUNJUK AJAR INTEGRITAS
Berkas DAS dan Dua Tersangka Lainnya Segera Dilimpahkan PEKANBARU (HR)- Berkas dakwaan kasus dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas dengan tiga tersangka yang telah menjalani tahap II, dipastikan telah rampung. Dalam waktu dekat, berkas tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Tiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya
Air (Ciptada) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno (DAS), Yuliana J Baskoro dan Rinaldi Mugni, yang masingmssing merupakan rekanan dan konsultan pengawas. Ketiganya telah ditahan Penyidik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pekanbaru, pada akhir November 2017 lalu. Rampungnya surat dakwaan ketiga pesakitan itu
Berkas
n Hal. 7
BRK BARU SERAHKAN SATU DATA KE KOMISI III
PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 05:03
ZUHUR 12:24
ASHAR 15:23
MAGRIB 18:27
.riaumandiri.co
ISYA 19:35
Haluan Riau
“Bongkar Misteri hingga ke Akar-akarnya� PEKANBARU (HR)- Dari enam item data yang diminta Komisi III DPRD Riau, hanya satu yang diserahkan Bank Riau Kepri (BRK). Ini menguatkan dugaan ada sesuatu disembunyikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu. Makanya, Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, ingin 'misteri' ini dibongkar hingga ke akar-akarnya. Menurut Suhardiman Amby, enam item data yang diminta itu adalah laporan keuangan internal audit cabang dari pusat, laporan keuangan audit KAP lima tahun
terakhir, renstra dari rencana tahunan lima tahun terakhir, laporan GCG tahun 2017, hasil RUPS lima tahun terakhir, dan laporan keuangan rinci pusat dan cabang tiga tahun terakhir. Dari sekian data itu, kata Suhardiman Amby, hanya data laporan keuangan audit KAP yang diterima komisi yang membidangi aset tersebut. Hal itu diungkapkan Suhardiman Amby, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/3/18).
Bongkar
n Hal. 7