Harian Umum
RABU n
7 Februari 2018 | 21 Rajab 1439 H
Koran Lokal Terbaik
MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
EDISI : No 6/02 Tahun Ke-18
HARGA ECERAN Rp3.500,- HARGA LANGGANAN Rp90.000,- (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
DALAM PELARIAN MILIKI KTP JAKARTA DAN PEKANBARU
Buronan Kredit Fiktif
BRK Ditangkap PEKANBARU (HR) (HR)- Buronan korupsi kredit fiktif di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Riau Kepri Rumbai Khairil Rusli akhirnya berhasil ditangkap Tim Kejaksaan Negeri Pekanbaru, di Batam Kepulauan Riau.
HALUAN
di Indonesia
n LAPORAN: DODI FERDIAN
Liputan Pekanbaru Khairil Rusli ditangkap, Senin (5/1) kemarin di Kawasan Tembesi, Batam. Disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melalui Kasi Intelijen Pekanbaru, Ahmad Fuady, penangkapan terhadap terpidana korupsi Rp3,5 miliar cukup me-
nyulitkan. Apalagi, selama pelariannya, Khairul Rusli kerap berpindah-pindah tempat. Awal Februari kemarin, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru menerima informasi, Khairil Rusli berada di Batam, Kepulauan Riau. "Berdasarkan informasi yang kami peroleh, dia
SENATOR SUDAH MENCOBA MENCARI JALAN KALUAR
PT KAI Nilai Buruk Utusan DPD
berada di Batam. Tim langsung berangkat, Senin (5/2) kemarin guna memastikan keberadaannya termasuk alamat rumahnya. Saat tiba, ternyata dia tidak berada di rumah," terang mantan Kasi Pidum Kejari Batam itu. Tidak berhenti sampai disana, Tim kemudian kembali mencari
PADANG (HR)-Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor PT KAI Sumbar, Simpang Haru, Padang, Selasa (6/2), Kuasa Hukum PT KAI, Miko Kamal menyebut, Raket BAP DPD di Balai Kota Padang, sehari sebelumnya tidak sesuai dengan lingkup tugas BAP DPD. Tim BAP DPD RI yang hadir dalam rapat yakni Abdul Gafar Usman selaku ketua tim didampingi senator lainnya Andi Surya, Asmawati Marzuki Ali, Leonardi Harmainy dan Emma Yohana. Miko juga mengaku diusir dari ruang rapat oleh seorang anggota BAP DPD RI. “Berdasarkan browsing yang dilakukan PT KAI melalui http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/badan-akuntabilitas-public diketahui ruang lingkup BAP DPD RI adalah melakukan penelaahan dan
Buronan ..n Hal. 7
PT KAI..
n Hal. 7
RIAU/SAM
KETUA MUI KH. Ma'ruf Amin menyerahkan aspirasi Majelis Ulama IndonesiaI terkait RUU KUHP kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo Mundur Jika DPR Dukung LGBT JAKARTA,(HR)Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah tuduhan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. "Tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi. Karena bertentangan dengan ajaran agama dan moral bangsa," tegas Bambang dalam pertemuan dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Selasa (6/2). Kehadiran Bambang di Gedung MUI adalah untuk mendapatkan masukan dari MUI ormas Islam lainnya terkait pembahasan RUU KUHP. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum MUI K.H. Ma'ruf Amin, Wakil
‘STATUS ISTIMEWA' MANTAN SEKDA KUANSING SIDANG LANJUTAN PEMOTONGAN ANGGARAN DISPENDA RIAU
Deyu: Untuk Biaya BBM Kepala Dinas
Ketua Umum MUI Prof. Dr. Yunhar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen MUI Dr. Anwar Abbas. Sedangkan Bambang didampingi Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad. Bambang yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa saat ini. Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian
PEKANBARU (HR)- Mantan Kasubbag Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah, yang juga terdakwa dalam kasus korupsi pemotongan anggaran perjalanan dinas dalam kota di Dispenda Riau Tahun 2015 dan 2016, Deyu, Selasa (6/2) kemarin memberikan kesaksian untuk terdakwa Deliana, mantan Sekretaris Dispenda dalam perkara yang sama. Dalam kesaksiannya, Deyu mengakui adanya pemotongan anggaran di Dispenda Riau dan anggaran ini dipergunakan untuk keperluan kantor dan urusan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepala Dinas. Dikatakan Deyu, dirinya pernah berkomunikasi dengan Bendahara Pengeluaran,
Bambang ..
Deyu..
n Hal. 7
n Hal. 7
Aswas Kejati Riau Panggil Kajari Kuansing PEKANBARU (HR)-Menyikapi 'status istimewa' mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Muharman dan mantan Bendahara Setdakab Kuansing Doni Irawan yang tersandung kasus korupsi beasiswa tidak menjalani penahanan seperti tersangka lainnya, Kejaksaan Tinggi Riau melalui Bidang Pengawasan langsung memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Kuansing Jufri dan Kasi Pidsus Kuansing Jhon L Hutagalung. "Kita akan klarifikasi Kajari dan Kasi Pidsusnya," ungkap Asisten Pengawasan
(Aswas) Kejaksaan Tinggi Jasri Umar saat dijumpai Haluan Riau di ruangannya, Selasa (6/2) kemarin. Tidak ditahannya kedua tersangka saat proses penyidikan, cukup mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali pihak Kejati Riau. "Selama saya bertugas di Riau, ini tersangka korupsi yang tidak ditahan," heran Jasri Umar. Keterkejutan Aswas Kejati Riau ini juga pernah disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta.
Aswas ..
n Hal. 7
PRESIDEN APRESIASI GUBERNUR SUKSES ATASI KARHUTLA
Pemprov Komit 2018 Riau Bebas Asap PEKANBARU DAN SEKITARNYA Bangkinang +2m, Tandun +4m, Pasirpengaraian +4m, Bagansiapsiapi +4m, Langgam -1m, Bengkalis -3m, Pelalawan -3m, Selatpanjang -5m, Rengat -4m, Tembilahan -8m.
SUBUH 05:08
ZUHUR 12:31
ASHAR 15:51
MAGRIB 18:34
ISYA 19:44
PEKANBARU (HR)Sukses mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dan membebaskan Riau kabut asap selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla, di apresiasi oleh Presiden RI Joko Widodo. Apresiasi Presiden Joko Widodo tersebut disampaikannya kepada Gubernur Riau, Arsydjuliandi Rachman, di Istana Negara, saat mengadakan rapat koordinasi, Selasa (6/1). Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau,
Pemprov .. .riaumandiri.co
Haluan Riau
n Hal. 7
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Gubernur Riau saat meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut, di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Oktober 2015 yang lalu.
LANGGANAN HUBUNGI :0823 808080 35 /IKLAN: 0853 3081 2579