PT Newmont
Nusa Tenggara
Lembar Fakta Terkait Isu Ekspor UU PERTAMBANGAN MINERBA 2009 Pada Januari 2009 UU mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diberlakukan. UU tersebut menitikberatkan ada peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian bijih tambang di dalam negeri. UU tersebut tidak secara tegas mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, tetapi UU tersebut dirancang untuk meningkatkan nilai tambah bijih mentah melalui pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. UU tersebut secara jelas menyatakan keberlakukan Kontrak Karya (KK), termasuk KK yang mengatur operasi tambang tembaga dan emas Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) di Pulau Sumbawa Indonesia.
Dari UU Pertambangan Minerba 2009 Ketentuan Peralihan Pasal 169 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
PERATURAN-PERATURAN Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada Januari 2014: -
-
Peraturan Menteri Keuangan mengenakan bea keluar atas konsentrat tembaga sebesar 25% dari penghasilan tahun 2014, meningkat sampai 60% pada semester 2 tahun 2016. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta perusahaan tambang untuk menunjukkan “keseriusan” terkait pembangunan smelter guna mendapatkan rekomendasi izin ekspor; belum menentukan pelaksanaan ekspor dalam batas tertentu; dan melarang ekspor konsentrat tembaga setelah 12 Januari 2017.
Ketentuan-ketentuan baru ini, sebagaimana dipahami saat ini, bertentangan dengan KK dan juga Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang menyatakan: Pasal 112 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
KONTRAK KARYA PTNNT PTNNT menandatangani KK dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1986. KK dirancang untuk memberikan jaminan dan stabilitas untuk mendorong investasi jangka panjang yang signifikan dalam pengembangan sumber daya alam Indonesia dan telah mendapat rekomendasi dari DPR dan persetujuan Presiden Republik Indonesia. KK PTNNTmenjelaskan hak-hak dan kewajibankewajiban PTNNT, termasuk kewajiban untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor konsentrat tembaga. Meskipun telah terjadi perubahan pada berbagai hukum dan peraturan selama ini, kewajibankewajiban dan hak-hak yang ditetapkan dalam KK tetap menjadi panduan dalam kegiatan operasi tambang. Pasal 2.1 paragraf pertama KK menyatakan sebagai berikut:
Pasal 11.1 lebih lanjut menegaskan: “Perusahaan berhak untuk mengekspor hasil produksinya yang diperoleh dari operasi berdasarkan Persetujuan ini. Dengan tidak mengurangi hak dasar Perusahaan untuk mengekspor hasil produksinya, ekspor tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan ekspor yang berlaku di Indonesia.”
Pasal 13 menyatakan: “Perusahaan tidak wajib membayar lain-lain pajak, beabea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biaya-biaya sekarang maupun dikemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini.”
“Perusahaan... akan memperoleh semua hak yang diberikan kepadanya dalam Persetujuan ini ; khususnya hak tunggal... memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksinya didalam dan diluar Indonesia...” www.ptnnt.co.id
Newmont Nusa Tenggara
@NewmontID
Lembar Fakta Terkait Isu Ekspor PENGOLAHAN DALAM NEGERI DI BATU HIJAU Nilai tambah yang dilakukan melalui pabrik pengolahan di Batu Hijau meningkatkan mutu bijih tembaga yang ditambang sebesar lebih dari 50 kali, sehingga diperkirakan 95% kegiatan penambahan nilai tambah dilakukan di Indonesia. PTNNT juga telah mendukung pemurnian dalam negeri selama bertahun-tahun dengan mengirimkan konsentrat tembaganya ke PT Smelting (Gresik) - smelter tembaga satu-satunya di Indonesia – sebanyak yang mampu diolah oleh PT Smelting dari Batu Hijau. Meskipun berbagai hasil studi menunjukkan bahwa bagi PTNNT membangun smelter sendiri tidaklah layak secara ekonomi, PTNNT telah mengadakan negosiasi dan menandatangani perjanjian bersyarat pasokan konsentrat dengan dua perusahaan Indonesia yang telah mengumumkan secara publik untuk membangun smelter tembaga di Indonesia. PTNNT juga mendukung dibentuknya konsorsium studi industri Pemerintah, yang dipimpin oleh ahli yang independen untuk menganalisa lebih lanjut tingkat keekonomian pemurnian tembaga.
foto: Fasilitas Pengolahan di Batu Hijau
Sejak tahap operasi dimulai tahun 2000, PTNNT telah membayar lebih dari $3 miliar kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak dan royalti, selain menanamkan modalnya rata-rata sekitar $10 miliar setiap tahun pada ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dan sosial. Perusahaan juga mempekerjakan sekitar 9.000 orang (lebih dari 99,5% adalah warga negara Indonesia) termasuk karyawan dan kontraktor di Batu Hijau
RINCIAN PEMBAYARAN PTNNT SETELAH PENGELUARAN (2000 - JUNI 2013 DALAM DOLAR AS)
33%
67%
Dividen yang dibayarkan kepada seluruh pemegang saham
Pajak, non-pajak dan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah pusat dan daerah
www.ptnnt.co.id
Newmont Nusa Tenggara
@NewmontID