242

SAJIAN UTAMA

4-5

RUMITNYA MENGURUS AKTE KELAHIRAN DI MENTAWAI

BANJIR ROB GANGGU AKTIVITAS WARGA MENTAWAI NEWS

7

MENTAWAI NEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

9

No

.2 15 -3 Ta 42 0 hu Ju n ni X 20 12

HARGA ECERAN RP 3000

KORBAN TSUNAMI MENTAWAI DUA TAHUN HIDUP DI HUNTARA

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

Uggla Kalulut rakua ia hutan lindung, siorak tsunami ka Mentawai 2010 ra tui-tui ake sia ka pulaggajatda sibau bulek rakudduji lalep semen-tara sigalaira pamarentah --- 3

Dari Re daksi

Dari Kondisi Pengungsi Hingga Dana Bos

Pembaca setia Puailiggoubat, Edisi kali ini, kami menyajikan tiga halaman laporan utama soal kehidupan pengungsi gempa dan tsunami Mentawai 2010, yang hingga saat ini masih tinggal di hunian sementara. Laporan panjang ini kami hadirkan untuk mengangkat kehidupan korban yang masih serba kesusahan sekaligus belum adanya kejelasan soal lokasi relokasi warga.

Lalep sementara sigalaira ka triplek malegre makatai, siberikabag toili sia ka pulaggajadda siburu masipasikeli mone bakkat purimanuaijatda — 4 Aikua saksi, pasirubeijat bulagat PSDH alepaat araparerek sama aiteuakean Gubernur Gamawan Fauzi — 8 Pasigalaiat akte nikah kineneiget buitak ka Pengadilan Negeri — 9 Pagalaiat nene bulat amajuat, tapoi kudduat sikolah sibau tak pei anai kalulut taibarania polak sipulelek — 18 Saina ka Siberut Tengah samba Siberut Utara ragelai akek sia masipasikeli galajet siribbaikenen iagalai nia minca galajet moi tupakei — 22

Tangkap Penimbun BBM Yth Ka. Satpol PP Mentawai.

Saya merasa bangga karena bapak berhasil menangkap 7 pasangan yang berbuat mesum di Desa Tuapeijat. Namun saya lebih bangga lagi dan angkat jempol apabila bapak dapat menangkap penimbun BBM dan penjual BBM

yang tidak sesuai dengan HET. 081270219546

Raskin untuk Siapa?

Yth: Bupati Mentawai Kami masyarakat Kecamatan Siberut Barat Daya butuh informasi mengapa RASKIN Tidak lagi untuk kami? Surak 081374303423

COVER DEPAN: 1 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Joni Aswira Putra Syafril WARTAWAN DAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut) Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat)

Tarif Iklan Puailiggoubat

ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Kami juga menyajikan informasi terkait rumitnya pengurusan akta kelahiran dan akta perkawinan di Mentawai serta informasi distribusi dana BOS di sekolah-sekolah.

Mudah-mudahan semua informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi pembaca.

Redaksi

2

3

Puailiggoubat

Puailiggoubat

NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

NO. 229, 15 - 31 Desember 2011

7

MEREKA YANG TERUSIR FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

Dengan dalih hutan lindung, korban tsunami Mentawai 2010 diusir dari perkampungan barunya untuk menghuni Hunian Sementara (Huntara) yang sudah disiapkan pemerintah.

Gerson Merari Saleleubaja

neka tanaman seperti pisang, keladi dan ubi di ladang milik Efendi Sababalat kini tumbuh subur. Meski baru berumur satu tahun, peladangan baru itu telah memetik hasil beberapakali panen.

Efendi bersama keluarganya kini tengah menapaki masa depan di pemukiman barunya di Dusun Maonai Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan setelah kampung lamanya di bibir pantai hancur dilanda tsunami 25 Oktober 2010.

Sebanyak 48 warga dusun meninggal terseret gelombang.

Pemukiman baru yang berjarak 1,5 Kilometer dari pemukiman lama itu dibangun melalui bantuan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung kedalam koalisi Lumbung Derma. Ada 47 rumah panggung yang akan dibangun berukuran 5 x 6 meter.

Lokasi pemukiman seluas 2 Hektar itu merupakan milik suku Sababalat.

Kasihan dengan warga Maonai, Sibakkat Laggai (pemilik tanah ulayat) mengizinkan lahannya yang terletak di atas bukit ditinggali. Bahkan warga diizinkan bercocok tanam di lahan sebelahnya.

Namun tak bisa berlama-lama senang, kini Effendi bersama 36 kepala keluarga lainnya tengah resah. Soalnya

A

kampung baru yang berjarak 2 Kilometer dari pantai itu harus dikosongkan.

Selembar surat dari Menteri Kehutanan RI yang menyatakan kawasan itu Hutan Suaka Alam sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor:422/kpts-ii/1999 tertanggal 15 Juni 1999 seluas 4 ribu Hektar.

“Kami diancam akan diusir, mereka menyatakan kalau tak mau pindah jangan harap huntap (hunian tetap) ada,” kata Efendi mengulang pernyataan salah seorang Tim Gabungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi Sumbar yang datang ke kampungnya akhir Mei lalu.

Menurut Efendi, tim menyampaikan kepada warga dusun bahwa areal yang bisa ditempati berjarak 1,6 Kilometer dari bibir pantai. Bila melebihi itu, maka sudah masuk kawasan hutan lindung. Warga diberi pilihan, jika takut karena terlalu dekat laut maka bisa pindah ke Kilometer 55, lokasi hunian sementara (huntara) yang disediakan oleh pemerintah.

“Kalau harus ke KM 55, kami terasa dibuang karena sudah jelas kami tak bisa hidup karena sumber kehidupan kami seperti ladang akan sangat jauh dijangkau, kami lebih merana di sana,” katanya.

Ia mengeluh, bukannya meringankan beban masyarakat justru peme-

HUNIAN TETAP - Hunian Tetap yang dibangun Lumbung Derma di Tumalei rintah datang menambah penderitaan.

“Pokoknya kami akan bertahan di tempat kami saat ini apapun resikonya,” kata Efendi.

Lanjutnya, saat bencana terjadi, pemerintah hanya sekali memberikan bantuan, janji memberikan jatah hidup berupa bantuan uang sebesar Rp 600 Ribu per keluarga tiap bulan hanya sekali saja diberikan.

Ia menyebutkan, alasan pemerintah

Khalid Syaifullah Koordinator Lumbung Derma, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar

Lokasi Huntap Maonai Keputusan Masyarakat

P

roses penunjukkan dan penetapan areal huntap (hunian tetap) di Dusun Maonai Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan semuanya ditetapkan dalam musyawarah masyarakat setempat.

Penunjukkan kawasan tersebut sebagai suaka alam memakai ilmu Naga Bonar, tokoh fiksi dalam film.

Di atas kertas kawasan itu ditetapkan suaka alam, namun prakteknya areal itu diperbolehkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dikelolah IPK pada tahun 2000.

Jika areal itu dilarang

Khalid Syaifullah

pemerintah untuk ditempati masyarakat, ini membuktikan bahwa Pemkab Mentawai bersikap tidak adil terhadap masyarakat. IPK boleh masuk kenapa masyarakat yang tengah dilanda musibah dan perlu lokasi aman dilarang, ini hal yang perlu dipertanyakan.

Kalau bicara hukum kawasan hutan suaka alam, Pemkab Mentawai terlebih dahulu telah melakukan pelanggaran, terbukti dari kondisi riil di lapangan, areal tersebut dipenuhi jalan-jalan loading kayu saat perusahaan pemilik IPK beroperasi.

Ini aneh namanya. (gsn)

tidak membolehkan penduduk tinggal dengan dalih kawasan hutan suaka alam, sangat tak rasional. Baginya, hal itu hanya akal-akalan pemerintah. Karena setahu dirinya, kawasan itu pada tahun 1999 pernah dikelola perusahaan kayu pemilik izin IPK PT.Mundam Sati.

“Kalau itu kawasan suaka alam, kenapa perusahaan diberi izin oleh pemerintah mengambil kayu di areal itu,” katanya.

Dirinya mengaku tak bisa dibohongi fakta semacam itu, karena saat PT Mundam Sati melakukan pembalakan hutan di kawasan Lakkau, Surat Aban, Maonai, Limok Sua dan Mapinang, dia menjabat humas operasionalnya.

“Saya tahu pasti, jadi tak ada alasan mereka melarang warga tinggal di kawasan itu, karena perusahaan kayu saja diperbolehkan kalau kita mau bicara hukum konservasi, kalau dipaksa gusur, akibatnya perang, kami semua sudah sepakat,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tarminta Sakerebau, yang dikonfirmasi Puailiigoubat via telpon, 5 Juni lalu, membenarkan bahwa lokasi yang ditempati warga saat ini masuk dalam kawasan hutan suaka alam, sehingga masyarakat diharapkan sukarela pindah ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah.

“Kami merelokasi masyarakat

karena pemerintah ingin membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai aturan yang berlaku, mengenai relokasi mereka didaerah, kami akan usahakan secara persuasif dengan memberikan penyadaran kepada mereka,” katanya.

Lanjutnya, pemerintah hanya berkeinginan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga mereka merasa nyaman, terhindar dari ancaman bahaya dan bisa melanjutkan hidupnya.

Ia tak menampik adanya kerancuan dalam penggunaan kawasan tersebut, yakni di sisi lain masyarakat dilarang menempati kawasan itu tapi di sisi lain perusahaan kayu diizinkan beroperasi di lokasi hutan suaka alam. “Hal ini yang perlu diperjelas agar tak menimbulkan masalah ke depan,” katanya.

Ia berharap Dinas Kehutanan yang paling berkompeten mengenai kawasan hutan tersebut menjadi dinas yang mengerti kebutuhan masyarakat.

“Jangan hanya melayani kepentingan sebagian pihak yang membawa kerugian dikemudian hari,” kata Tarminta.

Di sisi lain, Tarminta berharap kepada masyarakat agar memahami bahwa pemerintah sendiri punya keterbatasan. “Saya berharap, niat baik dari pemerintah dimengerti masyarakat” katanya. (o)

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

Hunian sementara yang terbuat dari triplek hampir rusak, wargapun terpaksa kembali ke kampung lama mengurus ladang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

4

KORBAN TSUNAMI MENTAWAI

DUA TAHUN HIDUP DI HUNIAN SEMENTARA FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

L

eisa Saogo, Kepala Dusun Sabeuguggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai

Utara tengah gundah. Sebab sudah hampir dua tahun mereka hidup kesusahan di hunian sementara (huntara) di KM 10 Pagai Utara.

Peristiwa gempa dan tsunami 25 Oktober 2010 lalu tidak bisa dilupakan Leisa. Anak semata wayangnya ikut jadi korban terjangan gelombang dahsyat.

Kini mereka tinggal di huntara tanpa tahu kapan akan pindah ke pemukiman tetap.

Kampung Leisa memang tidak boleh dihuni lagi karena terlalu dekat dengan laut. Mereka harus pindah ke lokasi lain yang lebih aman. Namun dua tahun berlalu, kejelasan soal pemukiman baru tidak ada.

Masyarakat keberatan jika dipindahkan terlalu jauh dari kampung lama, sebab peladangan mereka berada dekat kampung. Jika terlalu jauh, mereka tidak punya ladang yang diandalkan sebagai sumber ekonomi.

Kegelisahan Leisa mewakili kegelisahan ribuan warga yang tersebar di Kecamatan Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap. Di Pagai Selatan ada 936 kepala keluarga yang harus direlokasi, di Pagai Selatan 447 kepala keluarga sementara Sikakap 76 kepala keluarga.

Nasib yang tidak jelas ditambah kondisi bangunan huntara yang mulai

RICUH - Kericuhan saat pertemuan antara masyarakat Mentawai dan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascastunami Mentawai rusak makin membuat warga resah.

Bagaimana tidak, kondisi bangunan hanya seadanya, berukuran 5 x 4 meter persegi untuk tiap keluarga dan dindingnya terbuat dari triplek. Dua tahun dihuni, tentu triplek tersebut mulai rusak.

Tidak ada kepastian membuat Leisa bersama 15 warga Pagai Utara, Pagai Selatan dan Sikakap mengadu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berkantor di Padang, 12 Juni lalu.

“Kondisi rumah, bahannya dari triplek sudah banyak yang rusak, bahkan terlepas, mungkin kalau jangka

panjang sudah tidak bisa ditempati,” kata Leisa, disela-sela rapat dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, BPBD Mentawai serta Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, jajaran DPRD Mentawai, di Daima Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Selasa, 12 Juni lalu.

Karena tidak ada ladang untuk digarap di huntara, masyarakat terpaksa kembali ke kampung lama.

“Untuk bertahan di pengungsian ini masyarakat terpaksa kembali ke kampungnya, untuk mengolah lahan yang tersisa dan itu juga tanah mereka, FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Masyarakat berdialog dengan pemerintah saat pertemuan antara masyarakat Mentawai dan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascastunami Mentawai

untuk menuju perkampungan lama terpaksa jalan kaki,” katanya.

Kondisi yang serba tidak jelas menurut Leisa membuat warga pengungsi gampang tersulut emosi dan marah. Di sisi lain banyak warga yang bertanya kepada kepala dusun soal hunian tetap, namun kepala dusun setempat tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena pemerintah sendiri belum memberikan kepastian.

“Hasil musyawarah dengan warga, kalau nanti huntap jadi, rencananya lokasi yang dipilih warga di Kilometer 14, jarak dari kampung lama ke tempat huntap itu hanya 7 Kilometer, dibanding saat ini,” katanya.

Kondisi yang sama juga disampaikan Kepala Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Firman Saogo. Menurutnya kondisi pengungsi saat ini sudah memprihatinkan, warga sulit mendapatkan air bersih, termasuk makanan.

Untuk mendapatkan makanan, warga Bulasat yang terdiri 13 dusun sebanyak 732 kepala keluarga atau 3.000 jiwa harus kembali ke kampung lamanya, atau mencari uang untuk beli makanan mereka.

“Untuk menjangkau perkampungan lama, warga harus berjalan sejauh 6 sampai 10 Kilometer, ini sangat menyulitkan warga saya,” katanya.

Tak hanya itu, pengalaman pahit juga harus dialami anak-anak sekolah dasar, untuk menjangkau sekolahnya khususnya dari Lakkau dan Surat Aban harus berjalan 5 Kilometer.

Firman juga meminta agar pembangunan hunian tetap tidak melalui kontraktor, sebab berkaca dari berbagai proyek pemerintah selama ini, banyak pekerjaan kontraktor yang asal jadi.

“Huntap tidak boleh ditender pada kontraktor, sebab banyak kontraktor yang tidak becus menyelesaikan proyek tersebut, kemudian huntap harus dibangun oleh masyarakat sendiri melalui pokmas, ini akan membantu masyarakat sendiri dalam segi perekonomian,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, Tasmin Saogo meminta pemerintah memberikan kepastian pembangunan huntap, sebab pemerintah desa sudah kewalahan memberikan jawaban kepada warga yang terkena bencana.

“Kondisi realita saat ini belum ada tindakanya nyata dari pemerintah soal pembangunan huntap saat ini, kami meminta pengambil kebijakan segera memberikan kepastian soal pembangunan huntap ini, sebab masyarakat saat ini sudah menuduh kami sebagai pembohong,” kata Tasmin.

Rapat Ricuh Pertemuan antara masyarakat dan pemerintah itu sempat diwarnai kericuhan ketika salah seorang warga Pasapuat, Syamsurizal menyampaikan aspirasinya.

Samsurizal menilai, program pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih penting ketimbang pembangunan huntap. Ucapan Syamsu kontan mengundang marah masyarakat yang mengikuti pertemuan.

“Dia bukan korban gempa dan tsunami, dia hanya ingin proyek dari program ini,” ujar Adi, seorang mahasiswa yang mengikuti pertemuan.

Namun keributan bisa dihentikan, setelah sebagian peserta berhasil melerai dan menenangkan situasi.

Marahnya warga kepada Syamsurizal, yang merupakan anggota LSM Masyarakat Mentawai Anti Korupsi, terkait statemennya yang mengatakan, masyarakat menolak keinginan bupati yang berupaya mempengaruhi masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat (kokmas). Padahal masyarakat korban

Ke halaman 13

5

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Masyarakat berdialog dengan pemerintah saat pertemuan antara masyarakat Mentawai dan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascastunami Mentawai tsunami sendiri meminta pemerintah untuk pembangunan huntap memakai sistem Pokmas.

Sekda Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar dalam pertemuan itu mengatakan, memahami emosion masyarakat Mentawai saat ini. Sudah dua tahun berlalu, tetapi mereka masih tinggal di hunian sementara (huntara).

Setelah situasi tenang, pertemuan kembali dilanjutkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Yazid Fadli, mengatakan rumah yang akan dibangun seluruhnya 2.072 unit. Terdiri Kecamatan Pagai Selatan (tiga desa) 936 unit, Pagai Selatan (tiga desa) 447 unit, Sikakap 76 unit, Sipora Selatan 613 unit.

“Program pemerintah saat ini akan membangun pada Juli nanti. Saat ini kami sedang menunggu keputusan dari Kemenhut soal pelepasan lahan,” katanya.

Sambil menunggu izin dari Kemenhut, sementara huntap dibangun di daerah yang tidak masuk kawasan hutan lindung. Namun Yazid belum mengetahui dimana daerah yang tidak masuk kawasan hutan lindung.

“Dari hasil pertemuan kita, pola pembangunan hunian tetap ini memakai sistem pokmas dimana seluruh kebutuhan untuk rumah dilakukan oleh masyarakat sendiri, namun menjelang keluarnya izin dari Kemenhut kita harus melatih para fasilitator dan tukangnya,”

ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bambang Sulistianto, menjelaskan tsunami yang melanda Mentawai ketinggian 3 meter dan jangkauan 1 kilometer. Korban nyawa 509 jiwa, mengungsi 11.425 jiwa, 1.269 unit rumah rusak ringan dan berat.

“Untuk relokasi saat ini, daerahnya harus memiliki ketinggian 25 meter dari permukaan laut, jumlah yang di relokasi 2.072 kepala keluarga,” katanya.

Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati, pembangunan huntap bertipe 36 semi permanen, dikerjakan oleh pokmas. Mengenai jumlah dananya nanti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Provinsi yang menghitung.

“Yang jelas dana rehabilitasi rekonstruksi saat ini untuk keseluruhan ada sekitar Rp486,4 Miliar, tinggal mencocokkan lagi,” katanya.

Bambang mengingatkan pentingnya mempertimbangkan harga bahan bangunan, seperti seng, papan, paku sebab banyak warga yang akan membangun rumah tentu ini menjadi ajang mainan para pedagang.

“Pedagang akan bermain spekulan, sekarang nimbun, nanti jual harga yang sangat tinggi. Namun yang paling pokok saat ini segera masalah lahan kehutanan diselesaikan,” katanya.

Lahan untuk membangun hunian tetap yang tengah diurus itu seluas 30.443 hektar untuk empat kecamatan yang terkena tsunami, dengan rincian Pagai Utara seluas 12.241 hektar, Pagai Selatan seluas 6.505 hektar, Sipora Selatan seluas 11.623 hektar, masingmasing kepala keluarga akan mendapatkan lahan dua hektar.

Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, mengatakan pemerintah sudah menyampaikan permohonan lahan kepada Menteri Kehutanan pada akhir bulan lalu. “Dalam waktu dekat ini akan kita tanyakan lagi ke menteri untuk lokasi huntap bagi korban bencana ini,” kata Yudas.

Mengadu ke DPRD Mentawai Usai mengadu ke BNPB dan BPBD Sumbar, 15 warga Pagai Utara dan Pagai Selatan, bersama sejumlah tokoh masyarakat Mentawai mendatangi kantor DPRD Mentawai di Tuapeijat, 11 Juni lalu.

Mereka mempertanyakan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa dan tsunami. Warga meminta huntap harus dibangun melalui kelompok masyarakat (pokmas) dan

model bangunannya semi permanen.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi B, Jimer Munte, menyatakan pembangunan huntap tersebut akan dilakukan kelompok masyarakat (pokmas) sendiri tanpa ditenderkan oleh pihak ketiga.

“DPRD akan mengajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa huntap tidak boleh ditenderkan kepada kontraktor tapi harus melalui pokmas,” ujarnya.

Kepala Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Firman Saogo, mengusulkan tiga usulan aspirasi masyarakat yakni mempercepat pelaksanaan pembangunan huntap, pemulihan ekonomi masyarakat dan huntap harus dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas) itu sendiri.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kabupaten Mentawai, Tarminta, menjelaskan anggaran yang ada sekarang ini sekitar Rp486 Miliar yang terbagi dua rekening.

Rekening pertama berada di Provinsi Sumbar sekitar Rp280 Miliar, gunanya untuk pembangunan huntap berjumlah 2.072 kepala keluarga.

Rekening kedua berada di BPBD Mentawai sekitar Rp206 Miliar,

gunanya untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan, rumah ibadah, gedung sekolah dan di sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Bantuan sosial berupa hunian tetap dan bantuan seperti infrastruktur, benar-benar dikerjakan oleh kelompok masyarakat (pokmas), dalam pelaksanaannya seperti bahan material semen, pasir kerikil dan seng semuanya dikerjakan pokmas, tidak di intervensi,” katanya.

Namun Tarminta mengakui, sampai saat ini kemajuannya masih 0 persen.

“Ini yang akan kita usahakan dari provinsi yang memegang anggaran hunian tetap,” katanya.

Mengenai lokasi pembangunan huntap, sampai saat ini belum ada pilihan yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan termasuk tukar menukar kawasan serta tebang menebang kayu untuk bangunan huntap, belum dikeluarkan Menteri Kehutanan.

Rapat di gedung DPRD Mentawai dihadiri seluruh anggota DPRD, kepala SKPD dan kepala desa. Pertemuan menyepakati pengerjaan huntap diserahkan kepada pokmas. (o) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Relokasi Hunian Tetap KK 936

447

76 613 2.072

DESA Bulasat Malakkopa Sinaka Saumanganya Silabu Betumonga Taikako Beriulou Bosua

KECAMATAN Pagai Selatan

LUAS 6.505

Pagai Utara

12.241

Sikakap Sipora Selatan

11.623 30.443

RAKOR - Rapat Koordinasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascastunami Mentawai

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 2011 2

Masyarakat Policoman Minta Perhatian Pemerintah POLICOMAN--Warga Dusun Policoman berharap ada perhatian pemerintah terkait pembangunan fisik di daerah tersebut. Karena selama ini warga yang masuk wilayah Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat merasa diabaikan, termasuk pemerintah desanya.

“Program pemerintah yang ada di kecamatan dan desa tidak menyentuh warga Policoman sedikitpun padahal kami butuh pembangunan,” kata Gerson, warga Dusun Policoman pada Puailiggoubat, Senin, 11 Juni lalu.

Dua program besar pemerintah saat ini seperti P2D Mandiri dan PNPM-MP Kecamatan Siberut Barat tak pernah menyentuh masyarakat setempat. ”Jalan P2D Mandiri ini saja bangunan waktu masih Padang Pariaman, lebarnya 1,5 meter,” ujarnya.

Sementara untuk program PNPM-MP yang ada setiap tahunnya di Kecamatan Siberut Barat dengan anggaran Rp1,7 miliar tak pernah diperuntukkan di dusun itu.

“Seperti sarana air bersih, Simpan Pinjam Perempuan, bangunan sekolah tak pernah masuk. Dusun kami seakan terlewati saja,” tuturnya.

Sarana air bersih yang ada di Policoman hanya bangunan yang disumbangkan oleh program Siberut Conservation Program (SCP), karena kalau menunggu bangunan dari pemerintah bakalan tidak ada.

Hal yang sama juga disampaikan Niko, penerangan listrik tenaga surya yang mereka nikmati beberapa tahun lalu juga hanya bantuan dari program SCP. “Coba kalau kita lihat di dusun lainnya. Mereka ada bantuan penerangan listrik tenaga diesel dari PNPM-MP. Sama kami bantuan yang sekarang kondisinya sedang rusak,” pungkasnya. (bs)

PNS Siberut Tengah Harus Apel Tiap Bulan SAIBI-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kecamatan Siberut Tengah akan apel satu kali sebulan di kantor Camat Siberut Tengah.

Apel ini atas instruksi bupati agar PNS disiplin, karena selama ini dicurigai PNS banyak yang mangkir dari tugasnya sebagai abdi negara.

“Kita ingin perubahan, perubahan itu harus dimulai dari kita sendiri,” kata Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk, 30 Mei lalu.

Untuk apel tiap bulan itu akan dilaksanakan pada pertengahan bulan atau tepatnya pada tanggal 17. ini untuk mengecek kehadiran para PNS di lingkungan Siberut Tengah. (rr)

6

Antisipasi Ancaman Gempa Satgas Bencana Disiapkan Satgas Bencana merupakan bagian kesiapsiagaan yang sedang dibangun Pemda Mentawai menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

M

enghadapi ancaman gempa dan tsunami di megathrust Mentawai, Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah Mentawai tengah bersiap membentuk Satuan Tugas (satgas) bencana di 10 kecamatan di Kabupaten Mentawai.

Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Mentawai, Hatisama Hura, mengatakan satgas tersebut akan dilatih menjadi Tanggap Respons Cepat (TRC).

BPBD juga sedang menyiapkan tim gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tenaga ahli dan Polisi serta TNI. Dalam tahun ini, BPBD juga akan membuat kantor dan gudang logistik di Kilometer 5 Tuapeijat.

“Gudang logistik ini dananya Rp2,17 Miliar berasal dari APBD, dengan ukuran 20 x 14 meter, ini digunakan untuk tempat peralatan, kantong mayat dan kebutuhan lain. Selain itu kita juga dalam tahun ini akan

KANTOR - Kantor Pusdalops PB Mentawai di Tuapeijat membeli kapal cepat dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Sejauh ini, Pemkab Mentawai telah membangun jalur evakuasi di daerah-daerah rawan melalui Program Pembangunan Prasarana Desa Mandiri (P2D Mandiri) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM), meskipun ada dua lokasi jalur evakuasi yang jaraknya jauh dari pemukiman warga seperti di Saikoat dan Sikabaluan.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pihaknya juga telah mengimbau masyarakat selalu waspada dan siaga jika terjadi bencana gempa.

“Kita sudah berkunjung ke Simatalu, Betaet, Malakoppa, semua sudah kita sampaikan itu dengan hatihati,” katanya pada Puailiggoubat, pertengahan Mei lalu.

Beberapa upaya lainnya menurut Yudas, membangun komunikasi antar kecamatan melalui radio. Meskipun saat ini dari 10 kecamatan, hanya radio di Siberut Barat yang berfungsi, sementara lainnya rusak. “Saat ini sedang kita perbaiki,” kata Yudas.

Selain itu pembangunan tower milik Telkomsel juga tengah digenjot, seperti ndi Malakopak, towernya sudah siap dan menunggu operasional saja.

Untuk keperluan logistik saat bencana, Pemkab Mentawai telah memberi kewenangan masing-masing camat mengambil komando.

“Jika ada bencana, jangan tunggu bantuan, jangan menunggu instruksi bupati, apa yang ada di daerah kita, itu yang kita makan seperti pisang, keladi, Kalau ditunggu dari Tuapeijat tentu sama menunggu bantuan dari Padang. Dengan kondisi itu kecamatan bertindak dulu beko baretong, jangan menunggu instruksi dari bupati, bergerak dulu, bantu dulu nanti kita bicarakan, ini soal kemanusiaan,” katanya. (o)

Abrasi Mengancam Warga SIKABALUAN - Warga yang menetap di daerah pesisir pantai Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut semakin terancam abrasi pantai akibat gelombang air laut.

Hal ini disampaikan Husin, warga Dusun Muara Desa Sikabaluan yang juga ketua nelayan di daerah itu, Jumat, 8 Juni lalu.

Ia mengatakan, abrasi pantai sungguh meresahkan masyarakat yang tinggal di bagian pesisir pantai. “Keadaan ini harus segera ditanggapi dengan serius dan masyarakat secepatnya direlokasi ke tempat yang

aman,” katanya.

Dikatakan Husin, setiap tahunnya pantai yang terkikis akibat abrasi mencapai 2 meter dan ini mulai tampak sejak tahun 2006 lalu.

“Rumah masyarakat saja sudah dua baris yang dipindahkan. Jalan P2D dan juga beberapa bangunan lainnya sudah tertimbun pasir laut dan juga ada yang sudah di tengah laut,” katanya.

Sementara untuk relokasi, khususnya bagi nelayan di pesisir pantai Sikabaluan, menurut Husain hendaknya dilakukan di satu titik yang sekaligus ada tempat untuk

bisa berladang atau beternak.

“Ini tujuannya bila nelayan tidak bisa melaut, mereka bisa mengalihkan aktivitas sementaranya untuk berladang atau beternak itik atau sapi. Juga bagi orang yang sudah tua-tua yang tidak bisa melaut juga akan membantu,” tambahnya.

Gelombang pasang yang terjadi pada minggu pertama Juni lalu juga menambah parahnya pengikisan pantai yang membuat bangunan dan rumah masyarakat semakin terancam.

Salah satunya yaitu sentral

PLN Sikabaluan. Pagar tembok PLN yang sebelumnya sudah jebol kini semakin hancur dihantam gelombang. Untuk mempertahankan bagian yang jebol tersebut petugas PLN membuat tanggul sederhana dari pasir yang dimasukkan dalam karung.

Sementara terkait dengan relokasi warga dan fasilitas pemerintah lainnya, pihak kecamatan menunggu Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perencanaan. (bs/prl)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

Badai, KM Simasin Lego Jangkar SIKABALUAN - Badai dan gelombang tinggi di perairan Mentawai membuat transportasi antar pulau terganggu. Kapal Motor Simasin yang melayani rute Padang-Sikabaluan-Padang terpaksa tertahan di Dermaga Pokai hampir seminggu, 5 Juni lalu.

KM.Simasin yang bertolak dari Muara Padang, pukul 05.00 WIB, 4 Juni lalu

Banjir Rob Ganggu Aktifitas Warga FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Lima tahun terakhir, banjir rob kian sering mendatangi pemukiman warga.

harus berlayar dalam situasi amukan gelombang hingga keluar arah Siberut

BANJIR

Selatan dan kembali menyisir menuju

Banjir Rob yang melanda Kecamatan Siberut Utara beberapa waktu lalu

pelabuhan Pokai dan baru sandar pada pukul 20.00 WIB. “Sebenarnya kapal berangkat jam

Bambang Sagurung Ferdinan Salamanang

17.00 WIB, karena dilihat cuaca sangat buruk akhirnya jam berlayarnya diundur.

Akhirnya kena badai juga,” kata Agustina, salah seorang petugas kesehatan di Puskesmas Sikabaluan saat itu pulang sehabis pelatihan.

Sementara KM.Simasin yang menurut jadwal berangkat malam itu menuju Muara Padang tak berani berlayar dengan situasi tersebut. “Kita lihat besok hingga siang hari cuacanya, karena kita tidak mau mengambil resiko,” kata Yandri, ABK KM Simasin kepada calon penumpang dari Sikabaluan yang akan berangkat menuju Padang.

Namun hingga esok harinya, cuaca belum mendukung hingga nahkoda kapal memutuskan untuk menunggu di pelabuhan Pokai. Kapal baru bisa berangkat 9 Juni lalu. Menunggu jadwal keberangkatan yang direncanakan, pihak kapal memperbaiki beberapa bagian dinding kapal yang rusak dihantam gelombang saat berlayar dari Muara Padang menuju pelabuhan Pokai.

ermukim di pesisir pantai membuat warga Kepulauan Mentawai akrab dengan naiknya pasang laut yang terkadang membanjiri pemukiman warga.

Namun beberapa tahun belakangan, banjir rob semakin jauh masuk ke pemukiman warga.

Seperti yang terjadi awal Juni lalu, rob datang bersamaan dengan gerhana bulan sehingga pasang air laut lebih tinggi. Di Kecamatan Sikakap, banjir berlangsung empat hari, mulai 5 Juni dan baru surut 9 Juni lalu.

Banjir yang datang kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya.

Pasang air laut naik hingga menjangkau jalan di Dusun Sikakap Tengah.

Bahkan di Dusun Masabuk, air pasang naik setinggi betis orang dewasa.

Kejadian ini menyebabkan aktifitas warga terganggu. Para orang tua yang setiap pagi mengantar anaknya sekolah harus rela untuk menerjang air laut dengan sepeda motornya.

“Mau tidak mau harus begini, kalau tidak, anak saya tak bisa

B

sekolah. Setelah antar anak, langsung cuci motor daripada karatan karena air laut,” kata Anto yang anaknya sekolah di SDK Vincentius Pastoran Sikakap.

Selain jalan, gedung SDK Vincentius tidak luput dari genangan air laut.

Beruntung tidak sampai masuk di ruang kelas.

“Dulu, sebelum gempa tahun 2007 mengguncang Mentawai, ruangan kelas kami terendam setiap banjir rob datang. Namun pasca gempa, yang direndam hanya halaman dan sampai teras,” kata Agnes, guru di SDK Vincentius Sikakap.

Selain menjadi masalah bagi orang tua dan anak sekolah, banjir rob ini juga melumpuhkan pasar pagi Masabuk. Ibu-ibu yang selama ini menggelar jualannya di pinggir jalan, terpaksa memakai perahu sebagai tempat jualan.

“Kami mengalami kerugian dari biasanya karena pembeli malas datang akibat banjir ini. Biasanya sayur yang kami bawa nggak pernah tersisa, tapi sekarang hanya laku sebagian,” kata Mina, seorang ibu penjual sayur dari Taikako.

Banjir rob juga melanda Dusun Policoman Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat. Banjir menggenangi pemukiman warga hingga 1 Meter pada 9 Juni lalu.

Menurut Kepala SDN 02 Sigapokna, Ismail, banjir rob tersebut melanda daerahnya tiga hari lalu. ”Ini masih ada bekas genangan air di halaman dan badan jalan,” katanya menunjuk badan jalan rabat beton yang berlumpur.

Banjir rob kali ini merupakan bencana besar yang terjadi kurun lima tahun terakhir. Biasanya air pasang naik, tapi tidak begitu tinggi. “Seko-

lah kita saja ikut terendam air pasang, padahal jarak sekolah dengan sungai sekitar 1 Kilometer,” katanya.

Tak hanya rob, warga Policoman juga sering dilanda banjir jika hujan lebat selama dua hari terutama warga yang tinggal di pinggir sungai. “Dengan kondisi itu kearifan masyarakat membangun rumah panggung dengan ketinggian 1-1,5 meter dari permukaan tanah adalah solusi. Ini mengantisipasi banjir dan pasang naik,” katanya.

Sementara Niko warga setempat mengatakan, kalau saja banjir rob dengan banjir hujan datang bersamaan mungkin akan mengakibatkan kerugian besar dan korban jiwa. “Beruntung air pasang tidak menelan korban jiwa dan materi. Juga yang cukup membantu pintu muara dengan perkampungan jaraknya cukup jauh sehingga pasang naik dengan pelan saja melalui sungai,” katanya. (r)

Namun sesuai dengan jadwal yang direncanakan, pihak kapal kembali mengambil keputusan untuk mengundur jad-

Masyarakat Antusias Mengurus KTP-Elektronik

wal keberangkatan karena cuaca kembali mengamuk hingga pukul 08.00 WIB. Karena tidak ada perubahan juga diundur lagi keberangkatan hingga pukul 13.00 WIB. Akhirnya pada pukul 13.00 WIB, KM. Simasin memutuskan berangkat menuju Padang dengan cuaca yang masih buruk.

Kapal sampai di pelabuhan Muara Padang pukul 23.30 WIB. “Kapal sangat oleng.

Penumpang panik, namun kami sampai dengan selamat sehingga tidak terlambat mengikuti LpJ,” kata salah seorang CPNS Mentawai yang bertugas di Puskesmas Sikabaluan yang dijadwalkan mengikuti LpJ, 14 Juni ini. (bs)

SIKABALUAN - Ratusan warga Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara antusias mengikuti proses pembuatan KTP elektronik (e-KTP). Sejak dibuka 29 Mei lalu, masyarakat berbondongbondong mendatangi kantor camat untuk merekam sidik jari dan pemotretan.

Salah seorang operator e-KTP Kecamatan Siberut Utara, Zainal, mengatakan selama satu minggu, data warga yang sudah terekam 762 orang, dari 5.622 jiwa yang terdaftar. Pendaftaran tahap pertama, undangan yang disebar meliputi Dusun Muara, Nangnang, Pokai, Puran.

“Kita menyebar undangannya pertahap, jadi masyarakat menunggu undangan saja,” kata Zainal pada Puailiggoubat, Rabu, 6 Juni lalu.

Untuk mengantisipasi warga dari luar Sikabaluan, pelayanan pendataan dilakukan hingga malam hari. “Dari pihak kita kecamatan, kalau ada dari desa yang jauh maka kita akan lakukan pelayanan pada malam hari menginagt biaya yang akan mereka keluarkan nantinya,” tambahnya. Sedangkan untuk sosialisasi e-KTP, aparat kecamatan telah me-lakukannya di desa-desa kecuali Desa Sotboyak yang ditunda karena sejumlah halangan dan Desa Sirilogui serta Malancan. (bs)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SOSIALISASI - Sosialisasi E KTP Siberut Utara

MENTAWAINEWS Tantang Warga Malakkopa, Jaswir Didenda Rp10 juta SIKAKAP - Jaswir, 56 tahun, warga Dusun Masabuk Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai, terpaksa membayar denda Rp10 Juta akibat menantang seorang warga Malakopa berkelahi yakni Genesis Hertin, 25 tahun.

Kejadiannya berawal saat Jaswir bersama dengan anaknya perang mulut dengan Genesis, sabtu, 2 Juni lalu.

Berdasar pengakuan Genesis saat di temui di Mapolsek Sikakap, permasalahannya berawal dari salah paham. “Tapi mungkin merasa akan menang kalau berkelahi karena bersama dengan anak-anaknya, Pak Wir dan anakanaknya menantang saya,” kata Genesis.

Tidak cukup sampai di situ, Jaswir pun mengatakan bahwa dia tidak takut untuk berkelahi sekalipun seluruh warga Malakopa menyerbu. Akibatnya, pada Rabu, 6 Juni lalu, ratusan warga Malakopa menyerbu rumah Jaswir yang terletak di Masabuk.

Beruntung saat itu, anggota kepolisian dari Polsek Sikakap sudah lebih dulu berada di situ dan berhasil meredam aksi anarkis warga Malakopa.

Dan akhirnya Kapolsek Sikakap, AKP Surya Negara mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan ini di Kantor Kepolisian Sikakap.

“Kalau hanya mengikuti emosi, penyelesaiannya tidak akan ada. Saya harap kita semua bersedia untuk menyelesaikan persoalan ini di kantor polisi. Malu kita di lihat orang banyak,” ajak Kapolsek.

Dari hasil negosiasi yang di mediasi oleh Polsek Sikakap, setelah berlangsung dengan alot, akhirnya diambil keputusan Jaswir dan anakanaknya didenda Rp10 Juta akibat menantang warga Malakpoa.

“Bapak berani mengundang kami, berarti sudah paham akan risiko yang akan terjadi nantinya. Kami sudah datang dan karena pihak kepolisian menjadi penengah, kami menuntut ganti rugi atas hari kami yang terpotong karena melayani permintaan anda,” ujar Leiten Diter Saleleubaja’, Kepala Dusun Malakopa.

Akhirnya Jaswir mengaku khilaf dan menyesal atas semua yang di ucapkannya. Sebenarnya tuntutan warga tersebut Rp 50 Juta, akhirnya Jaswir menyetujui Rp10 juta yang pembayaran awal Rp4 juta dan sisanya Rp 6 juta di cicil selama empat bulan kedepan.

Setelah mendapat jaminan dari pihak Polsek Sikakap, warga pun membubarkan diri untuk kembali ke Malakopa. “Seterusnya kami akan komunikasikan cicilan denda Pak Wir ini kepada kepala dusun. Jadi tidak perlu warga yang menagih langsung. Takutnya timbul konflik lagi,” kata Surya. (fs)

Puailiggoubat

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

8

Yan Winnen Sipayung Jadi Saksi Meringankan Edison Menurut saksi, pembagian dana PSDH sudah dikonsultasikan dan disetujui Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

an Winnen Sipayung, anggota DPRD Mentawai dari PDIP diajukan sebagai saksi meringankan oleh pengacara mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan Mentawai tahun 2005, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Padang, 14 Juni lalu.

Selain Yan Winnen, pengacara Alberth Kalangit mengajukan saksi ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Bung Hatta.

Dalam persidangan, Yan Winnen menjelaskan perubahan mata anggaran dana upah pungut dari Rp1,2 Miliar menjadi Rp1,38 Miliar sudah diajukan Dinas Kehutanan dalam APBD 2005.

“DPRD Mentawai menilai tidak ada masalah dalam perubahan dana insentif tersebut asal tidak melebihi 10 persen plafon yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain itu kata Sipayung, anggaran dana upah pungut itu masuk dalam APBD dan APBD perubahan 2005. Sebelumnya memang dana upah pungut tersebut sudah dimasukkan dalam APBD 2003 dan 2004.

Nota APBD perubahan yang disetujui oleh DPRD Mentawai dan kemudian disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat saat itu masih dijabat Gamawan Fauzi, dan akhirnya penggunaan APBD 2005 disetujui oleh gubernur.

Terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 21 September 2005, Winnen Sipayung menjelaskan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk RAPBD 2006 bukan untuk APBD 2005.

Sementara saksi kedua Sanijar Febriaryati, mengatakan seharusnya ada temuan atau laporan BPK terlebih dahulu sebelum penyidik menentukan adanya kerugian negara.

“Jika Inspektorat menemukan

Y

SAKSI - Yan Winnen Sipayung menjadi saksi meringankan dalam sidang PSDH Kasus Dugaan Korupsi PSDH Mentawai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan, maka harus melaporkan ke pada BPK/ BPKP, lalu BPK/BPKP yang akan menentukan adanya kerugian negara” katanya.

Menilai anggaran dan upah pungut yang sudah ada dalam APBD 2005 dan upah pungut juga sudah ada persetujuan DPRD Mentawai, Sanijar mengatakan kegiatan tersebut wajar dan harus dilaksanakan.

Kekuatan Hukum Lemah Sementara dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut mengajukan dua saksi dari Auditor Ahli Muda Inspektorat Provinsi Sumbar, Gusman dan Kepala Bagian Umum Inspektrorat Jendral Dalam Negeri, Endang.

Kedua saksi menilai dana PSDH tersebut telah disalahgunakan dan telah menyalahi aturan Kemenhut serta pembagian upah pungut tersebut sangat lemah kekuatan hukumnya.

“Penganggaran dan realisasi dana PSDH Mentawai tahun 2005 tidak sesuai dengan aturan per-undangundangan, karena landasan pembagian dana bagi hasil yang berasal dari PSDH tidak kuat, oleh karena itu, dana insentif yang dibagikan kepada sejumlah pejabat dan pegawai di Mentawai tahun 2005 merupakan sebuah penyimpangan,” kata Gusman.

Lanjutnya aturan yang dipakai dalam pembagian dana upah pungut hanya surat dan itu tidak kuat.

Setahunya tidak ada aturan pemberian dana upah pungut berupa insentif yang dibolehkan. “Sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan tahun 2005 dana bagi hasil yang dikembalikan ke daerah harus digunakan untuk pembangunan sektor kehutanan,” teranya.

Saat tim auditor melakukan pemeriksaan keuangan di Mentawai tahun 2005 lalu katanya, ditemukan dana bagi hasil digunakan untuk pembayaran insentif upah pungut sejumlah pejabat, dan pegawai serta pembelian beberapa unit kendaraan.

“Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sektor kehutanan malah dibagikan ke sejumlah pejabat dan pegawai,” katanya.

Dengan kata lain, pembagian dana bagi hasil yang dilakukan di Pemkab Mentawai telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4, SK Mendagri tahun 1992 tentang pemungutan sumber daya daerah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 344 tahun 2001 tentang penyaluran dana bagi hasil untuk daerah.

“Intinya dana PSDH merupakan dana yang disetorkan ke kas negara, sehingga tidak ada kegiatan pemungutan, dan tidak dibenarkan adanya upah pungut. Selain itu kami juga mengambil kesimpulan bahwa dana yang dibebankan kepada APBD dalam hal ini juga tidak tepat, penerimaan daerah satu-satunya yang membolehkan upah pungut hanyalah terkait pajak daerah,” katanya.

Mobil Fortuner Cuma Dipinjam Samuel Panggabean, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mentawai menyatakan, mobil fortuner yang dibeli dari dana PSDH Mentawsai 2005, dipinjam Edison Saleleubaja yang ketika 2005 masih menjadi bupati Mentawai.

Mobil tersebut dipinjam sejak tahun 2005 sampai masa jabatannya habis pada November 2011. “Mobil Fortuner itu cuma dipinjam beliau

(bupati),” katanya di hadapan hakim yang diketuai Jhon Effendi.

Samuel Panggabean juga menjelaskan, pengadaan satu unit mobil Fortuner senilai Rp362 Juta beserta 5 unit sepeda motor Suzuki model Trail senilai Rp85,5 Juta berasal dari Sumber Daya Hutan sudah kebutuhan Dinas Kehutanan.

“Pengadaan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat itu karena kebutuhan kami,” katanya.

Selain itu pengadaan kendaraan karena kondisi ibukota kabupaten yang tak ada kendaraan umum seperti angkot dan mobil yang dimiliki hanya satu.

“Sehingga kadang kala staf-sataf kami sering terlambat masuk kantor,” ungkap Samuel.

Terkait dibagikan dana PSDH tersebut diluar lingkungan Dinas Kehutanan diantaranya Kantor Pendapatan Daerah (Kapenda) dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Menurut Samuel dana insentif tersebut sudah ada dalam Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara terkait dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pemberian insentif dan biaya operasional PSDH dari dana perimbangan Sumber Daya Alam di ektor kehutanan.”SK Bupati itu hanya untuk mempertanggungjawabkan pelaporan penggunaan dana insentif bukan sebagai SK untuk pencairan dana, dan untuk pencairan cukup dengan Dokument Anggaran Satuan Kerja (DASK)” Jelas Samuel Panggabean di depan persidangan Masih soal mobil fortuner, dalam sidang lanjutan, terdakwa Edison Salelubaja mengatakan pemakaian mobil Fortuner selama menjabat bupati Mentawai tak melanggar aturan. ”Saya memakai mobil itu tidak melanggar aturan, karena mobil tersebut digunakan bukan untuk mobil pribadi tetapi mobil tersebut berplat merah,” ungkapnya. Ia juga mengatakan mobil itu sudah dikembalikan, selain itu pemakaian mobil itu karena kebutuhan kerja.

Sementara persoalan Surat keputusan (SK) Bupati Mentawai tentang pembagian dana insentif upah pungut, Edison mengaku tak terlibat dalam membuat SK tersebut. Ia hanya menandatangani saja. “Saya tidak tahu siapa yang mengantarkan ke meja saya dan saya hanya menandatangani saja,” kata Edison lagi.(r)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

PNPM di Betumonga Kejar Target BETUMONGA - Empat paket Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2011 di Desa Betumonga Kecamatan Pagai Utara mengejar target penyelesaian, 31 Juli mendatang.

Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagai Utara, Ipantri Taileleu menjelaskan, keempat paket pekerjaan tersebut, baru satu paket yang diselesaikan yakni jalan Dusun Betumonga Selatan ke Simpang Minas sepanjang 800 Meter dengan dana Rp301,5 juta.

Sementara tiga paket lainya hingga Rabu 13 Juni 2012, masih dikerjakan.

Paket yang sedang dikerjakan itu, jalan dari Simpang Minas ke Dusun Betumonga Selatan sepanjang 900 Meter dengan dana Rp304, 5 Juta, itu baru 18 Meter yang dikerjakan.

Kemudian jembatan Mategeiluk, berukuran 17x3 Meter dengan dana Rp250 Juta sudah mencapai 50 persen dan jalan Dusun Sabeuguggung sepanjang 850 Meter dengan dana Rp303,6 Juta, baru mencapai 79 persen atau 600 Meter.

Kondisi itu membuat UPK kecewa dengan kinerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dispensasi waktu yang disepakati di Musyawarah Antar Desa (MAD), 11 Mei lalu penyelesaiannya paling lambat, 31 Juli mendatang. (imj)

Pagai Utara Usulkan 31 Paket PNPM MP 2012 SAUMANGANYAK - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Pagai Utara, mengusulkan 31 paket usulan program tahun anggaran 2012, yang tersebar di tiga desa.

Diantara sejumlah usulan tersebut, 10 usulan kegiatan di lingkungan Desa Silabu yakni lima pembangunan jalan, tiga pembangunan jembatan, pengadaan lampu satu unit (PLTS) dan rehap gedung SD 05 untuk tiga lokal.

Sedangkan di Desa Betumonga juga terdapat 10 usulan kegiatan antaranya 9 usulan pembangunan jalan dan pengadaan paket beasiswa dan honor guru.

Desa Saumanganyak juga terdapat 11 usulan, antaranya delapan usulan pembangunan, satu unit pembangunan asrama SMP berukuran, satu unit pembangunan air bersih dan satu paket beasiswa SMP Saumanganyak serta honor guru SD dan SMP. (imj)

Rumitnya Mengurus Akte Kelahiran di Mentawai Usaha untuk mengurus surat nikah terpaksa harus ke Pengadilan Negeri

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

etapa kesal dan kecewanya Toili Manai (bukan nama sebenarnya), PNS di Siberut Utara ketika usahanya mengurus akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai kandas, bahkan dianjurkan untuk mengikuti persidangan di pengadilan Padang.

“Awalnya petugas dibagian luar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan kalau surat keterangan menikah dari gereja belum diakui. Harus ada surat keterangan sudah menikah dari desa,” jelasnya pada Puailiggoubat, Jumat, 1 Juni lalu.

Berdasarkan edaran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kantor desa dan kecamatan yang dipampang di kaca pengumuman, diterangkan bahwa pengurusan akta perkawinan syaratnya cukup foto copy surat keterangan sudah menikah dari gereja, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP suami-istri, foto gandeng suami-istri, surat pengantar dari desa dan kecamatan.

“Kita mengurus ke Tuapeijat agar pengurusannya cepat selesai, namun pada kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata surat keterangan menikah dari gereja itu seakan tidak berlaku,” keluhnya.

Katanya, sebelum berangkat ke Tuapeijat, ditingkat kecamatan dan desa ia telah mengurus surat- suratnya

B

PERNIKAHAN - Prosesi pernikahan di Mentawai. Pengurusan akta pernikahan harus melalui Pengadilan Negeri di Padang jika lebih 90 hari dari tanggal pernikahan. bahkan dalam pengurusan surat tersebut seperti dipimpong. Di kantor desa saat itu kepala desa jarang ditempat karena ada urusan ke Tuapeijat, Padang dan Siberut.

Sementara di kecamatan terjadi pergantian camat dari Seminar Siritoitet kepada Sandra Oktavia yang saat itu ada beberapa waktu kekosongan karena camat lama lebih banyak urusan di Tuapeijat menjelang pergantian.

Toili Manai telah menikah pertengahan Februari 2012, ia mengurus surat-surat ini pada bulan April.

Karena berkas yang dikumpulkannya belum diakui, terpaksa Toili kembali ke Sikabaluan.

“Selama di Tuapeijat, biaya transportasi kapal dan penginapan serta makan selama seminggu Rp1,5 Juta. Ini sudah menghemat sekali,” katanya.

Padahal surat edaran yang ditempelkan di kantor desa dan kantor camat dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dijelaskan bagi perkawinan kurang dari 60 hari bisa langsung diurus di Kantor Dinas Pencatatan Sipil.

Sedangkan perkawinan yang lebih dari 60 hari membayar denda administrasi sesuai Perbup Mentawai Nomor 7 Tahun 2011 pasal 34 ayat 5. Untuk pengurusan ditingkat kecamatan dan desa saja sudah merogoh kantong.

Pengurusan surat keterangan sudah menikah dari gereja bagi agama Katolik Rp10.000 perlembar, foto gandeng suami-istri dan cetaknya Rp30 ribu, surat pengantar dari desa Rp15 ribu perlembar, surat pengantar dari kecamatan Rp10 ribu per lembar, map Rp1.500 per buah dan meterai 6000 Rp15 ribu.

Namun semua persyaratan administrasi dan denda serta biaya tak menjadi persoalan sebenarnya bagi Toili. Namun setelah berkas kembali terkumpul dan melakukan pengurusan kembali di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil katanya harus mengikuti sidang pegadilan di Padang.

“Ini jelas main-main dan bukan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Apa yang dialami Toili Manai,

Kepala Dukcapil Mentawai, Dulsumarno

Ini Sudah Aturan Hukum

P

rosedur penetapan pengadilan untuk pengurusan akta lahir dan akta perkawinan yang melebihi batas waktu, sesuai UU No. 23 Tahun 2006, pasal 32, ayat 2, sudah aturan hukum. Tak ada cara lain, kalau nanti diubah malah kepala dinasnya yang masuk penjara.

Pengurusan akte kelahiran terlambat, pengurusannya tak boleh diwakilkan, karena di pengadilan harus dilakukan 2

registrasi, pertama registrasi nama akte bersangkutan dan yang kedua registrasi saksi yang berusia diatas 21 tahun sebanyak 2 orang, setelah itu baru dimulai sidang penetapan. Standar administrasi lain yang harus dijalankan berupa mengisi formulir dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus membuat surat pernyataan bahwa anaknya belum pernah dicatatkan di kantor manapun yang ditandatangani

oleh kepala desa.

Kalau sudah ditetapkan baru aktenya bisa dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bagi orang tua yang mengurus akte kelahiran anak berumur 0 sampai 60 hari, berkas langsung dibawa ke Kantor Catatan Sipil tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan, tidak dikenakan biaya. (gsn)

tak jauh beda dengan Sutan, warga Desa Sikabaluan yang telah menikah setahun yang lalu. “Karena mengikuti sidang mendingan tidak usah urus.

Belum lagi soal biaya ke Padang untuk mengikuti sidangnya,” katanya.

Melihat persoalan pengurusan yang menyulitkan masyarakat sehingga masyarakat enggan mengurus akta catatan sipil termasuk pengurusan KK (Kartu Keluarga), pihak kecamatan Siberut Utara mengambil kebijakan tersendiri.

Untuk pengurusan empat jenis surat yang menyangkut Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil, biaya administrasi ditingkat kecamatan digratiskan. “Ini berdasarkan SMS ibu camat (Sandra Oktavia-red) pada kita terkait dengan hal ini,” kata Zainal, staf kantor camat Siberut Utara.

Tak hanya itu saja, untuk pengurusan empat jenis surat dan akta catatan sipil, pihak kecamatan siap membantu pengurusannya di Tuapeijat. Seperti Kartu Keluarga, KTP, akta lahir, akta nikah.

“Masyarakat mengumpulkan berkas dan kita nantinya membawa dan mengurusnya di catatan sipil. Namun masyarakat harus bersabar karena pihak kecamatan tidak setiap harinya ke Tuapeijat,” tambahnya.

Sementara berdasarkan surat Wakil Bupati Mentawai, Rijel Samaloisa, kepada camat dan kepala desa se-Kabupaten Mentawai tanggal 7 Februari 2012, tentang syarat dan ketentuan pelayanan KTP, KK dan akta Catatan Sipil berdasarkan Perbup No.7 tahun 2011 pada pasal 69 ayat 1, mengatakan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTK pelaksana. Sedangkan di ayat 2 dikatakan pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Mengingat sulitnya masyarakat Mentawai mengurus akte perkawinan dan kelahiran melalui penetapan pengadilan yang hanya berada di Padang, Rifai Lubis, Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Yayasan Citra Mandiri, mengatakan Pemkab Mentawai bisa saja mencarikan solusi lain tanpa warga harus ke Padang.

“Misalnya saja, Pemerintah Mentawai berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk melakukan peradilan keliling di Mentawai, sehingga warga urusnya di sana saja, itu bisa dilakukan,” katanya. (bs/gsn/rus/o)

MENTAWAINEWS 416.175 Ton Raskin Untuk 3 Kecamatan SIKAKAP - Sebanyak 27.745 karung atau 416.175 ton beras miskin (raskin) dari Badan Urusan Logistik (Bulog) tiga kecamatan sudah masuk Gudang Nasional Kecamatan Sikakap, Jumat, 25 Mei lalu.

Petugas Raskin Ibrahim dari staf Kecamatan Sikakap mengatakan Raskin tersebut untuk jatah 5 bulan, masingmasing kepala keluarga mendapat 5 karung seberat 75 kilogram.

“Untuk Kecamatan Pagai Utara sebanyak 91.950 ton (6.130 karung), Kecamatan Sikakap 172.800 ton (11.520 karung) dan Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 151.425 ton (10.095 karung),” ungkapnya.

Kata Ibrahim, harga raskin saat ini dijual Rp1.600 per kilogram itu harga penjualan di gudang Sikakap dan belum termasuk biaya transportasi pendistribusian di dusun-dusun, “Untuk daerah yang jauh dari Sikakap harus memungut biaya penjemputannya dan itu tergantung kebijakan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Sementara Martin Saogo, warga Pagai Selatan untuk pungutan biaya transportasi Rp 5000- 7.000 per kepala keluarga itu masih hal yang wajar. “Istilanya kita menyumbang 4 kilogram beras,” ujarnya.

Namun terasa berat bagi warga yang ekonominya sedang terpuruk misalnya bagi warga yang terkena bencana 2010, untuk mendapatkan 75 kilogram raskin saja telah mengeluarkan uang Rp120 ribu ditambah Rp 4.000 biaya. “Itu sudah sangat memberat saudara kita, sekarang ekonomi mereka morat-marit, seharusnya pemerintah memikirkan itu,” katanya. (imj)

Kepala Desa Kurang Kontrol Kebersihan SIGAPOKNA - Jarangnya kepala Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat di tempat membuat aktivitas dan kontrol desa berkurang. Ini terlihat dusun-dusun yang ada di wilayah Desa Sigapokna seperti Dusun Tiniti, Dusun Sigapokna, Dusun Policoman, Dusun Lobajau, kotor dan bersemak.

Seperti halnya di Dusun Sigapokna pusat desa, jalan lingkar dusun tersebut tak dibersihkan sama sekali, sehingga bahu rabat beton tersebut mulai tertutupi rumput.

“Bisa dilihat kondisinya sekarang.

Tidak pernah ada gotong royong desa atau dusun karena kepala desa sebagai pimpinan sangat jarang di tempat,” kata Hadira Hia, warga Sigapokna, Senin, 11 Juni lalu.

Demikian juga halnya dengan warga Dusun Policoman yang jaraknya dari Dusun Sigapokna sekitar 7 kilometer melewat pantai. Dusun ini nyaris tak dijamah kepala desa, Agustinus Sapolenggu sehingga masyarakat dan pemerintah dusun seakan di anak tirikan. “Kalau pihak dusun atau masyarakat ada perlu dengan kepala desa, paling bertemu dengan sekretaris atau kaur-kaur yang ada. Kepala desa lebih sering keluar,” kata Gerson, Kepala Dusun Poli-coman. (bs)

Puailiggoubat

NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

10

Ongkos Kapal Pemkab Mentawai Gratis Penumpang hanya perlu membayar Rp5.000 untuk biaya asuransi. Pembebasan ongkos kapal berlaku hingga ditetapkan Perda Retribusi dan Pajak

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ngkos kapal KM Simasin milik Pemerintah Kabupaten Mentawai, yang melayani rute Sikabaluan-Padang digratiskan, Selasa, 19 Juni 2012.

Akibatnya kapal yang malam itu bertolak dari dermaga Pokai menuju Muaro Padang dipenuhi penumpang, melebihi biasanya.

Wartawan Puailiggoubat Bambang Sagurung yang ikut menumpang kapal tersebut melaporkan, jumlah penumpang kapal sekitar 110 orang.

Para penumpang hanya dipungut

O

KM SIMASIN - KM Simasin bersandar di pelabuhan Muaro Padang. Pemkab Mentawai membebaskan ongkos kapal pemda hingga ditetapkannya Perda Retribusi dan Pajak Rp5.000 untuk biaya asuransi.

“Hal ini membuat penumpang kapal cukup ramai, biasanya kapal sepi tapi malam ini membludak,” kata Bambang melaporkan melalui telepon selular.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang dikonfirmasi Puailiggoubat melalui telepon, mengatakan pembebasan biaya atau ongkos kapal penumpang telah dikeluarkan sejak April

lalu, melalui surat edaran bupati.

“Penggratisan ongkos tersebut terkait Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perauran Daerah (Perda) Retribusi dan Pajak,” kata Yudas, 19 Juni lalu.

Ia menyebutkan, penarikan ongkos akan dilakukan jika perda tentang retribusi dan pajak di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan oleh DPRD Mentawai. “Kalau sudah

ada perdanya baru ongkos dipungut sebagaimana biasanya,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk, mengatakan pihaknya baru akan menandatangani MoU dengan pihak eksekutif tentang retribusi dan pajak, 25 Juni nanti Meski surat edaran bupati terkait penggratisan ongkos kapal telah dikeluarkan sejak April,

namun di Kecamatan Siberut Utara pelaksanannya baru dilakukan 19 Juni sementara yang melayani rute Padang-Sikabaluan, sedangkan di Tuapeijat penerapannya baru Senin, 18 Juni.

Biasanya, ongkos kapal yang ditarik dari penumpang untuk kamar Rp125 Ribu per orang, dan ongkos dek Rp105 Ribu per orang. (bs/gsn/rus)

Rekam Data E-KTP di Tiga Daerah Terkendala Listrik PADANG - Terbatasnya fasilitas listrik di Mentawai membuat pelaksanaan rekam data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terkendala. Dalam waktu sebulan, baru bisa didata 3.670 penduduk.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dulsamarno, ada tiga desa di tiga kecamatan yang memiliki kapasitas listrik minim yakni Desa Betaet, Kecamatan Siberut Barat, Desa Saibi Samokop, Kecamatan Siberut Tengah dan Saureinuk, Kecamatan Sipora Selatan. Akibatnya pelaksanaan perekaman data e-KTP di tiga desa ini belum bisa dilaksanakan.

Dulsumarno mengatakan, ratarata daya listrik di ketiga kantor desa itu hanya berkekuatan sekitar 3.000 watt. Sementara daya yang dibutuhkan untuk perangkat keras perekaman data minimal 6.000 watt.

Untuk mengatasi persoalan listrik ini, Disdukcapil Mentawai menyiapkan genset 16.000 watt untuk masing-masing kantor desa tersebut.

“Alatnya sudah ada di kantor Disdukcapil, di Tuapeijat, masih

belum bisa dikirimkan karena gelombang tinggi dan terjadi badai," katanya.

Pelaksanaan rekam data e-KTP Mentawai baru dimulai pada 2012 ini bersama sembilan dearah lainnya di Sumatera yakni Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Solok Selatan, Padangpariaman, Kota Sawahlunto, Payakumbuh dan Pariaman.

Di Mentawai, tercatat sebanyak

50.297 orang dari 78.373 penduduk wajib KTP yang tersebar di 10 kecamatan. "Hingga Selasa, 11 Juni 2012, baru 3.670 rekam data yang telah dilaksanakan, dan pelayanan masih terus berlangsung," kata Dulsumarno.

Untuk penunjang pelaksanaan eKTP, pemerintah Kabupaten Mentawai mengalokasikan anggaran senilai Rp2 Miliar sebagai dana pendukung yang dibagikan ke 10 kecamatan masing- masing Rp200 Juta.

Sementara, perekaman e-KTP di Kecamatan Sikakap baru dimulai 11 Juni lalu, dimulai dari penyebaran undangan.

“Layanan pembuatan e-KTP sudah mulai dilaksanakan dengan menyampaikan undangan kepada waga melalui Pemerintah Desa dan Dusun. Bagi warga yang datanya sudah lengkap dan terdaftar, sudah boleh mengurus KTP-nya” jelas Rusli Sakoikoi, Sekretaris Camat Sikakap. (fs/prl)

Kapus Saibi Samukop Ajak Sikerei Kerjasama SAIBI - Kepala Puskemas Siberut Tengah, Marinus Bakkat Kunen berencana akan melakukan kerjasama dengan sikerei (tabib dalam bahasa Mentawai), tujuan ini untuk melibatkan obat tradisional Mentawai yang menjadi kekayaan budaya Mentawai. ”Kita akan menjalin kerja sama dengan Sikerei dalam pengobatan, jika penyakit itu nanti hanya bisa di tangani obat kampung diarahkan ke Sikerei,” katanya usai makan bersama di

gedung Puskesmas, 30 Mei lalu. ”Tapi kalau penyakit itu tergolong penyakit biasa maka medis akan memberikan obatnya.

Ini tujuannya guna peningkatan pelayanan kesehatan kedepan,” katanya.

Sementara Camat Siberut Tengah Jarson Saudeinuk, meminta seluruh jajaran kesehatan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semaksimal mungkin. ”Kesehatan itu sangatlah

penting untuk masyarakat, jangan kita dilayani tetapi kitalah yang memberikan pelayanan itu,” katanya.

Sekretaris Desa Saibi, Samukop Tastian Salabi, meminta petugas untuk memberikan pelayan kesehatan itu tidak ada batas waktunya. ”Diminta kepada petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 24 jam, sebab penyakit tidak akan tahu kita kapan datangnya,” tutupnya. (rr)

Puailiggoubat NO. 241, 1 - 14 Juni 2011 2

11

Josef Napitupulu, Ketua Perkumpulan Siberut Hijau

Berhemat Dengan Biogas Berawal dari kegelisahan melihat mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) di Mentawai, Ketua Perkumpulan Siberut Hijau (Pasih), Josef Napitupulu, mengembangkan teknologi biogas, teknologi sederhana yang bisa menciptakan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga.

Kini, dari usaha biogas yang sudah dikembangkan Pasih, lembaga ini sudah mampu memproduksi gas untuk kebutuhan memasak staf kantor. Ke depan, mereka berencana mengembangkan teknologi ini hingga bisa menghasilkan listrik skala rumah tangga.

Kepada Pualiggoubat, Josef menuturkan seluk beluk usaha biogas yang dikembangkan Pasih

S

ejak kapan memulai teknologi biogas ini? Bagaimana awal mulanya?

Teknologi ini mulai dikembangkan pada 2011 lalu, tepatnya pada bulan November. Pengembangan teknologi ini merupakan salah satu program dari Pasih sendiri berupa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selain itu, Pasih juga punya misi mengembangkan teknologi sederhana yang bisa dibuat masyarakat dan bisa diperbaharui serta ramah lingkungan, di sisi lain tekonologi tersebut juga harus mempunyai daya dukung bahan baku di tempat seperti ini (Siberut) sehingga tak mengalami kesulitan dalam hal pengembangan. Nah, salah satunya yang paling berpotensi yakni teknologi biogas.

Mengapa Pasih tertarik mengembangkan teknologi Biogas ini?

Kecintaan terhadap lingkungan dan dukungan bahan baku seperti kotoran yang memacu kita memilih teknologi seperti ini. Kami banyak berbincang-bincang dengan lembaga lain terutama TNS (Taman Nasional Siberut) mengenai solusi mengatasi masalah ligkungan yang belakangan ini makin parah, padahal hal itu masih bisa ditangani, bahkan bisa menjadi sesuatu yang berguna. Dari perbincangan itu kami sepakat mengembangkan biogas, mereka menunjukkan dimana tempat bisa belajar yakni ke Pesisir Selatan waktu itu.

Ketertarikan dari biogas ini disebabkan manfaat yang diberikannya sangat banyak, pertama dengan menggunakan biogas dari kotoran sapi, secara tidak langsung kita mendaur ulang sampah sehingga lingkungan bersih, kedua dari pengelolaan itu kita memperoleh sumber energri alternatif yang membuat kita tidak tergantung dengan bahan bakar minyak jika akan memasak. Terakhir, sampah dari pengelolaan biogas bisa dipergunakan

Keinginan pemerintah mengadopsi teknologi ini untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif Masyarakat masih sangat kurang buat tanaman sebagai pupuk organik.

Jadi rentetan itu, banyak manfaat yang kita peroleh. Dengan teknologi biogas, penghematan ekonomi keluarga juga bisa dilakukan karena telah mengurangi konsumsi BBM sekaligus pencemaran lingkungan dari pembakaran timbal BBM, selain itu sumber energi bisa diperbaharui.

Sebagai energi alternatif, biogas ini menguntungkan masyarakat dan ramah lingkungan, apakah teknologi ini bisa dikembangkan secara massal?

Sangat memungkinkan mengingat bahan baku yang ada di Siberut sangat banyak. Apalagi dengan adanya PNPM MP itu sangat memungkinkan, tentunya masalah biaya tidaklah susah.

Untuk pengembangan secara massal, berapa biaya yang dibutuhkan masyarakat dan ketersediaan bahan baku kotoran sapi apakah nanti akan mencukupi, apakah ada bahan baku kotoran hewan lain?

Mengenai biaya itu tergantung berapa besar biodigester dan berapa orang yang mengkonsumsi gas yang dihasilkan biogas. Untuk yang sekarang dikembangkan Pasih karena skalanya cukup besar, biayanya mencapai Rp20 Juta, jika dikembangkan

dengan cara kelompok itu lebih baik, biayanya sekitar Rp15 Juta. Kalau dilihat memang sedikit besar namun kalau biogas sudah dihasilkan kemudian dibandingkan dengan pemakaian bahan bakar minyak tanah saja selama setahun oleh beberapa keluarga tentulah itu tak seberapa. Kalau dukungan bahan baku itu sangat banyak, mengingat banyaknya pengembangan peternakan oleh pemerintah tentunya bahan akan semakin melimpah. Kalau bahan dari kotoran hewan lain belum kita cobakan tetapi sebagai percontohan itu akan dikembangkan dan diuji cobakan.

Sejauh ini bagaimana tanggapan warga soal Biogas ini, sudah berapa banyak masyarakat yang Pasih libatkan atau latih?

Masyarakat sangat respek, teknologi ini menambah pengetahuan masyarakat, sudah banyak yang datang ke sini dan mencoba mengembangkan hal ini dikampungnya. Tinggal menunggu tawaran mereka, apakah mereka mau dilatih atau cukup dengan apa yang mereka lihat di sini. Untuk tenaga ahli khusus pembuatan biodigester itu sudah ada 3 orang warga dan beberapa staf Pasih sendiri.

Selama mengembangkan teknologi ini, apa saja kendala yang anda temui ?

Secara teknis tidak ada, hanya saja keinginan dari pemerintah untuk mengadopsi teknologi ini untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif di tengah masyarakat masih sangat kurang.

Apakah Pasih berencana mengembangkan ini secara massal dengan melatih kelompok masyarakat?

Iya, jika ada masyarakat yang mau belajar tentang hal ini bisa datang ke Pasih, atau jika ada kelompok yang ingin membangun instalasi biogas,

kami bisa latih teknisnya.

Kita berharap fasilitas ini menjadi sumber pengetahuan masyarakat, menjadi pusat laboratorium yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang tergantung keinginan warga lagi.

Teknologi ini sangat relevan dikembangkan di Mentawai mengingat harga BBM di Mentawai cukup mahal, apakah sudah ada dukungan atau keterlibatan pemerintah dalam program Pasih ini?

Kalau dukungan Pemerintah Mentawai secara langsung seperti kerjasama belum ada, baru TNS. Namun Pasih selalu berupaya memperkenalkan dengan berbagai media publikasi atau dalam bentuk kegiatan lain. Sebenarnya kita berharap ada dukungan dari

Pemerintah Mentawai dalam hal pengembangan biogas ini, mengingat kondisi di pulau ini BBM sangat sulit didapat terutama di daerah jauh di pedalaman. (gsn)

Biodata Nama: Josef Napitupulu Kelahiran: Muara Siberut, 5 Februari 1978 Alamat: Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan Jabatan: Ketua Perkumpulan Siberut Hijau (Pasih)

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

12 Puailiggoubat, NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

Khasiat Madu untuk Wajah

W

ajah Anda berjerawat? Jerawat merupakan keadaan dimana kulit yang abnormal akibat adanya gangguan produksi dari kelenjar minyak yang berlebihan. Akibat dari jerawat bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit. Peradangan yang terjadi pada kulit ini karena disebabkan oleh kelebihan produksi kelenjar minyak kulit yang kemudian menutupi saluran kelenjar dan membentuk komedo dan seborhoea.

Jerawat juga bisa disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan, karena aktivitas hormonal, atau karena menumpuknya sel kulit mati. Jerawat yang timbul pada wajah akan mengganggu dan bisa menimbulkan kurangnya rasa percaya diri kita.

Walaupun sudah banyak obat jerawat, Penggunaan obat jerawat juga belum tentu cocok dan hasilnyapun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mengapa tidak memanfaatkan

khasiat madu untuk mengobati wajah yang berjerawat. Selain lebih alami, mudah di peroleh, minim resiko tapi juga mudah mendapatkannya.

Memanfaatkan madu dan jeruk nipis sebagai masker juga bisa untuk mengatasi jerawat yang ada pada wanjah. Madu memiliki kandungan zat antiseptik yang berkhasiat dan bermanfaat untuk membunuh bakteri yang terdapat pada wajah. Sementara air jeruk nipis bisa mengurangi minyak yang terdapat pada wajah sehingga bisa untuk mencegah kotoran yang menempel pada wajah.

Cara memanfaatkan madu dan jeruk nipis sebagai masker untuk mengobati jerawat: Persiapkan jeruk nipis kemudian peras airnya sekitar 1 sendok teh.

Kemudian campurlah air jeruk nipis tersebut sama 1 sendok teh madu.

Setelah itu oleskan ramuan tersebut pada wajah dan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu baru bilas dengan memakai air dingin.Kerjakan dengan teratur, Allah dengan masker dari madu dan jeruk nipis ini jerawat dapat pergi dari wajah Anda. pengobatan madu untuk wajah dan jerawat, manfaat madu untuk kulit wajah, masker madu untuk jerawat, manfaat madu untuk masker wajah, khasiat madu untuk kulit wajah. (int)

J

ika Anda adalah orang tua yang memiliki anak remaja di rumah, Anda perlu memahami dan juga menyadari perawatan kulit untuk anak-anak Anda, dan cara apa yang lebih baik daripada memberitahukan mereka metode sederhana mencuci muka sebagai dasar perawatan kulit bagi remaja Anda. Terkejut? Sebenarnya dengan memahami fakta bahwa sebagai anak-anak yang memasuki masa remaja, mereka masih memiliki

kulit sensitif yang memerlukan perawatan halus dan konstan agar mereka memiliki kulit sehat.

Banyak orang tua biasanya khawatir atas kemungkinan remaja mereka mengalami masalah dengan jerawat atau kulit berminyak, bagaimana pun, yang terbaik adalah mengetahui bagaimana menangani setiap masalah kulit remaja yang mungkin dihadapi.

Mungkin salah satu faktor yang paling umum yang menyebabkan

orang tua khawatir atas masalah kulit anak mereka adalah mengetahui bahwa sebagai remaja, mereka sudah mandiri untuk mencuci dan mandi sendiri, dimana orang tua tidak lagi mengetahui bagaimana anak-anak mereka melakukan rutinitas perawatan kulit .

Apakah mereka hanya menggunakan air untuk mencuci wajah mereka? Atau mungkin menggunakan toner atau pembersih kulit wajah anda atau menggunakan

sabun batang untuk mencuci wajah?

Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat dan dikoreksi karena dapat menyebabkan keadaan yang lebih berbahaya bukannya membaik jika metode yang salah tidak dikoreksi segera.

Dari tiga rutinitas yang disebutkan sebelumnya, mencuci muka dengan air adalah proses paling aman dari semua, sedangkan dua sisanya terbukti bisa berbahaya bagi remaja Anda. Ingat bahwa

karena kulit remaja masih sensitif, munculnya jerawat tidak konklusif menunjukkan bahwa wajah anak Anda benar-benar kotor, tetapi hanya hasil dari sensitivitas kulit mereka.

Juga, formula pembersih muka dewasa terlalu keras untuk kulit sensitif mereka dan harus dihindari.

Menggunakan perawatan penghilang jerawat hanya memperparah masalah atau bahkan melakukan lebih banyak kerusakan pada proses regenerasi kulit anak Anda.

Pada dasarnya, kebiasaan membersihkan kulit atau wajah bagi remaja harus dibatasi sekali sehari karena lebih dari itu dapat merusak kulit mereka. Orang tua, dan juga remaja, harus sadar bahwa remaja hanya boleh menggunakan pembersih lembut pada kulit mereka, yang mana pilihan terbaik adalah yang terbuat dari alam atau pembersih berdasarkan air dan pembersih berbasis krim yang tidak hanya membersihkan tetapi juga melembabkan kulit .

Pembersihan wajah idealnya harus dilakukan sekali sehari, seperti yang disebutkan sebelumnya, kecuali remaja Anda aktif dalam olahraga sepulang sekolah atau kegiatan di luar ruangan, di mana keringat yang intens atau terkena debu dan kotoran merupakan bagian dari kegiatan tersebut. Juga hindari membiarkan anak-anak Anda

menggunakan body lotion di wajah mereka, jika mereka merasa bahwa kulit mereka membutuhkan pelembab.

Karena kulit dari leher ke atas lebih sensitif dan membutuhkan perhatian lembut, terutama karena mayoritas lotion tubuh yang tersedia di pasar mengandung bahan tertentu yang dapat menyebabkan reaksi pada kulit wajah.

Ini adalah fakta langka bagi remaja, khawatir tentang melembabkan kulit mereka, tetapi jika kulit mulai menjadi sangat kering, pelembab berbahan dasar air yang lembut akan melembabkannya. Anda bisa meminta produk kepada dokter kulit atau ahli perawatan kulit yang berlisensi yang dapat membantu kondisi kulit remaja.

Singkatnya, perawatan kulit bagi remaja seharusnya hanyalah sekadar membersihkan kotoran dari lapisan paling atas kulit dan memastikan kebiasaan perawatan kulit yang baik, seperti mencuci wajah sebagai perawatan kulit dasar untuk remaja, dengan cara menanamkan pada mereka tanggung jawab dan kesadaran tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. www.doktermu.com

T iga Mitos Tentang Tumbuhnya Jerawat dan Kebenarannya "Jerawat timbul karena kulit kotor" Fakta.

Kotoran yang dibiarkan menempel di pori-pori kulit memang terbukti dapat menimbulkan masalah kulit termasuk jerawat. Oleh karena itu, biasakanlah mencuci muka dengan sabun yang sesuai jenis kulit dua kali sehari.

"Makanan berlemak timbulkan jerawat" Mitos.

Seringkali kita menghindari

makanan berlemak dengan alasan takut berjerawat. Padahal belum ada penelitian yang membuktikan hal itu.

Jika dilihat secara kasat mata, orang yang mengalami obesitas (memiliki massa lemak yang banyak di tubuhnya) tak kemudian memiliki jerawat lebih banyak daripada mereka yang memiliki berat badan normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan, makanan berlemak tak secara langsung memengaruhi timbulnya jerawat di tubuh.

"Sinar Ultraviolet (UV) dapat menghilangkan

jerawat" Mitos.

Sinar UV dapat membuat jerawat di kulit mengering dengan cepat, namun tak menghilangkannya. Saat kelembapan alami kulit kembali, maka jerawat itu akan kembali terlihat dan meradang. Selain itu, jika kulit terkena sinar UV berlebihan, justru masalah lain akan timbul, misalnya flek hitam dan penuaan dini pada kulit.

Tips bagi anda yang mengalami jerawat usahakan untuk menghindari kebiasaan memencet jerawat hingga berdarah apabila ingin menghilangkan jerawat pada

wajah anda. Hal ini untuk menghindari infeksi yang lebih parah pada bagian kulit wajah yang ditumbuhi jerawat dan sekitarnya. (int)

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

13 Puailiggoubat, NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

Memanfaatkan Waktu Liburan dengan Baik

B Tips Berlibur

B

erikut ini beberapa tips liburan bila Anda ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan pergi ke objek-objek wisata: Jika Anda berlibur dengan kendaraan pribadi, pastikan bahwa kendaraan Anda tidak akan mengalami gangguan. Periksa rem, oli, dan semua bagian motor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang dalam perjalanan.

Pastikan Anda memakai baju yang tepat untuk berwisata. Misalnya, bila Anda ingin berlibur ke daerah pegunungan, Anda harus memakai baju tebal atau jaket agar tetap hangat. Bila ingin ke pantai, Anda harus memakai baju yang lebih tipis dan bisa menyerap keringat dengan baik.

Sebaiknya bawa bekal seadanya dari rumah agar tidak lapar selama di perjalanan. Bisa nasi dan lauk pauk, atau hanya berupa makanan kecil.

Jangan lupa untuk selalu bawa air minum. Selain digunakan untuk minum, air tersebut bisa untuk mencuci tangan, karena siapa tahu di tempat wisata tujuan Anda akan susah untuk mendapatkan air bersih.

Bila Anda baru pertama kali mengunjungi tempat wisata tujuan Anda, sebaiknya Anda membawa peta agar tidak tersesat. Bila sudah di perjalanan dan tidak tahu arah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada warga sekitar.

Sebelum berangkat, pastikan bahwa rumah Anda dalam keadaan terkunci. Bila Anda berniat pergi beberapa hari, ada baiknya Anda menyewa penjaga rumah agar rumah Anda tetap aman.

Tips berlibur ke rumah saudara tak ada bedanya dengan liburan ke objek-objek wisata. Namun ada beberapa tips tambahan yang mungkin bisa Anda ikuti. Sebelum bepergian, ada baiknya bila Anda menghubungi atau menelepon saudara Anda dulu bila ingin mengunjungi mereka, agar ketika Anda tiba di sana, saudara Anda sedang tidak bepergian juga.

Anda bisa membawa oleh-oleh untuk sanak saudara Anda. Hal ini tentu akan menyenangkan keluarga yang Anda kunjungi.(int)

agi para pelajar maupun pekerja kantoran, waktu liburan adalah hal yang pastinya sangat ditunggu-tunggu.

Liburan adalah waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa saja di luar kegiatan rutin yang kadang membosankan.

Tujuan liburan adalah untuk menyegarkan pikiran atau otak agar tidak jenuh dengan kehidupan sehari-hari. Liburan bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pergi ke tempat wisata, berkunjung ke sanak saudara, atau berdiam di rumah dan melakukan hal-hal yang menarik.

Berlibur ke Tempat Wisata Salah satu alternatif liburan yang paling diminati oleh banyak orang adalah pergi ke tempat-tempat wisata. Di Indonesia sendiri, banyak sekali objek wisata yang patut dikunjungi. Mulai dari pantai atau laut, objek wisata pegunungan, maupun kebun binatang.

Berlibur ke Sanak Saudara Selain ke tempat wisata, alternatif liburan yang lain adalah pergi ke rumah saudara. Selain untuk

menyegarkan pikiran, Anda bisa bersilaturahmi dan mempererat hubungan keluarga.

Liburan di Rumah? Bisa!

Berlibur memang identik dengan menghabiskan waktu di luar rumah, pergi ke tempat wisata atau ke tempat lain yang benar-benar menyuguhkan berbagai hiburan. Namun, bila Anda tidak punya cukup waktu, tidak punya

kendaraan, atau cuaca sedang buruk, kenapa tidak menghabiskan liburan di rumah saja?

Menghabiskan liburan di rumah tidak selamanya membosankan.

Lakukan kegiatan-kegiatan yang diluar rutinitas. Anda bisa mencoba berbagai hal baru di rumah, misalnya membaca buku, menonton film, mempercantik rumah, atau

membuat kerajinan tertentu. Selain menyegarkan pikiran, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang berharga.

Bila Anda mulai bosan di rumah, undanglah beberapa teman atau saudara untuk menginap. Anda tidak akan kesepian lagi di rumah, Anda pun bisa melakukan berbagai hal dengan orang-orang terdekat Anda.(int)

Liburan Sambil Belajar? Tetap Menyenangkan Lho!

D

efinisi liburan identik dengan tidak sekolah. Dan, liburan identik pula dengan berwisata. Pola pikir sederhana ini paling sering hinggap di kepala anak. Jadinya tak heran bila buah hati secara tak langsung berharap orangtua untuk merencanakan liburan yang paling berkesan.

Sebagai orangtua, tentu saja sulit mengelak permintaan buah hati. Apalagi sayang juga membiarkan mereka mengisi liburan tanpa ada aktivitas yang bermakna. Nah, di sinilah perlunya memutar otak bagaimana mengisi liburan dengan cara kreatif dan edukatif. Dan yang tak kalah penting tetap menyenangkan.

Liburan kreatif dan edukatif. Ya, itulah dua hal yang mesti ditekankan.

Terlebih lagi, mengasah kreativitas dan mendidik anak tak hanya harus dilakukan di sekolah saja, tapi juga di mana saja dan kapan saja. Termasuk di kala liburan.

Mungkin sebagai contoh adalah mengajak anak lebih dekat dengan alam. Konsep liburan macam ini sudah sejak lama diterapkan. Praktiknya, dapat dilakukan dengan cara berkemah di alam.

Atau melakukan perjalanan darat dengan kendaraan dan singgah di kawasan-kawasan yang menyajikan panorama alam yang indah. Ini dapat menghindarkan anak berinteraksi

dengan computer atau TV. Barangbarang penanda kemajuan zaman itu bisa mengisolasikan anak-anak dari kesenangan menjelajahi alam. Belum lagi aktivitas belajar-mengajar di sekolah kadang juga membatasi anak bergaul dengan alam.

Hal inilah yang menjadi keprihatinan Richard Louv.

Dalam bukunya Last Child in The Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, Richard menulis betapa kehidupan anak yang jauh dengan alam akan

merugikan kesehatan fisik, mental, dan menghambat kreativitas.

Kondisi ini disebutnya sebagai Nature Deficit Disorder alias gangguan defisit alam.

Situasi ini juga ditangkap sejumlah agen perjalanan wisata. Mereka banyak menawarkan program paket wisata liburan sekolah dengan tema wisata edukasi. Kalau tidak ada rencana keluar kota, bisa menyimak tawaran dari Dolphin Ecotourism yang merancang paket wisata Program Pelestarian penyu sisik secara semi alami dan alami di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS).

Salah satu kegiatannya adalah melihat langsung dan meraba anak penyu (tukik). Selain itu juga bisa melakukan pelepasan penyu.

Pelepasan dilakukan pada pagi atau menjelang matahari terbenam dengan kondisi pantai yang bersih dari sampah.(int)

Redaksi menerima tulisan berupa artikel untuk dimuat di kolom Masoppit. Kirimkan karya kamu ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08@gmail.com atau syafriladriansyah@gmail.com.

Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti.

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30Jjuni 2011

KTP Manual Berlaku Hingga Akhir 2012 PADANG - Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) manual masih bisa digunakan masyarakat Kota Padang sambil menunggu realisasi KTP elektronik (e-KTP) selesai. Penggunaan KTP manual ini berlaku hingga akhir 2012.

Menurut Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Padang, Vidal Triza, pada 2013 KTP manual akan dimusnahkan seluruhnya sehingga bagi penduduk yang tidak memiliki e-KTP, maka yang bersangkutan tidak memiliki identitas.

Karena itu Vidal mengimbau warga segera mengurus e-KTP secepatnya dengan mendatangi kantor kecamatan.

“Sejauh ini KTP manual masih dapat digunakan terutama untuk keperluan lamaran kerja dan kepentingan lain yang terkait dengan tanda pengenal tersebut,” kata Vidal.

Menurutnya, dari 472.233 warga Padang yang wajib KTP, rekam data eKTP sudah mencapai 487.164 orang.

Dengan demikian perekaman data dan pelaksanaan e-KTP di Padang telah mencap Sementara, KTP elektronik yang telah selesai dicetak telah mencapai 208.796 lembar. ai 103,16 persen.

Sementara, KTP elektronik yang telah selesai dicetak telah mencapai 208.796 lembar.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Padang Idra meminta Pemkot Padang menyosialisasikan kepada masyarakat tentang batas waktu penggunaan KTP manual tersebut.

“Batas waktu itu sangat penting agar masyarakat segera mengurus e-KTP, sehingga data identitas dirinya tercatat di pemerintahan,” katanya. (pri)

14

Polisi Grebek Pabrik Sabu di Padang Polisi menyita 10 gram narkoba jenis sabu serta sejumlah peralatan pembuat sabu.

Rus Akbar

K

epolisian Resor Kota Padang menggrebek sebuah rumah yang diduga menjadi

pabrik pembuatan sabu di Perumahan Jondul Rawang, Blok H 1, Kelurahan rawan, Kota Padang, 16 Juni lalu.

Kapolresta Padang, Kombes Pol M Seno Putro mengatakan, sebelum penangkapan ini dilakukan anggotanya sudah menjadikan Ronal target opersional enam bulan lalu.

“Berdasarkan informasi dari informan kita ada pabrik pembuat narkoba jenis sabu di Padang Selatan, dan pada hari ini informasi dari tetangga mengatakan ada ledakan serta api dari dalam rumah namun orangnya tidak keluar dari rumah,”

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Jerman.

“Produksinya tidak tiap hari tergantung persediaan barang, pelaku sudah memproduksi selama empat bulan dan sudah dua kali sabu ini dijual ke temannya untuk diedarkan ke Medan,” katanya.

Selain peralatan dan bahan membuat sabu, polisi juga telah menyita narkoba sabu siap pakai 10 gram dengan harga dari produsen Rp9 juta, BAHAN PEMBUATAN SABU - Peralatan pembuat sabu yang disita polisi selain itu bahan yang disita lainnya adalah katanya di Mapolsek Padang Selatan, Hasil penyelidikan polisi, masih Fosfor 500 gram, yodium 1 kilogram, Sabtu, 16 Juni lalu. ada beberapa tersangka lainnya yang ephedrine 9 gram, NHCl 500 gram, Polisi langsung merespon laporan masih diburu. “Tersangka diancam soda api 500 gram, silent 2,5 liter dan warga dan menyisir dalam rumah, hukum penjara diatas 20 tahun, bahan lainnya. ternyata ditemukan peralatan mem- karena pelaku merupakan produSementara menurut pelaku buat sabu-sabu, pelaku baru dite- sen,” katanya. produksi sabu Ronal Seprianto, pabrik mukan diatas loteng bersembunyi.

Dalam memproduksi sabu Ronal rumahan tersebut meledak saat ia “Kemudian kita bawa semua, bahan- melakukan didalam kamarnya, bahan sedang meracik bahan sabu. Saat itu ia bahan membuat sabu di Mapolsek ini, yang diracik menjadi sabu itu dida- sedang merokok api menyulut sabusebanyak sembilan item yang dia- tangkan dari Jakarta, sementara alat sabu yang sedang diproduksinya. mankan,” ujarnya. penyuling sabu langsung dibeli dari (rus)

Hina Agama di Facebook, Aan Divonis 2,6 Tahun SIJUNJUNG - Penganut paham atheis Alexander Aan, 31 tahun, warga Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat divonis hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung selama 2,6 bulan penjara dan denda Rp100 Juta atau 3 bulan kurungan penjara, dalam sidang, Rabu, 14 Juni lalu.

Ketua Majelis Hakim, Eka Prasetya Budi Dharma, mengatakan terdakwa Aan dijerat Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menyebarkan kebencian rasial dan agama.

Menurut hakim, Alexander terbukti bersalah telah menghina agama Islam dan Nabi Muhammad melalui akun Facebook dan halaman group Ateis Minang.

“Saudara terdakwa juga sebagai admin di grup tersebut, menyebarkan kebencian dan rasial,” katanya.

Mendengar putusan hakim,

jaksa penuntut Syarir Jasman berniat naik banding karena putusan hakim dinilai lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa.

Sementara Aan usai persidangan menyatakan menerima putusan hakim dan mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya. Meski demikian, Aan masih merasa ada yang mengganjal karena sebagai manusia, ia merasa semua yang disuarakan itu hal privasi dan di negara ini warganya boleh berpendapat.

Tim kuasa hukum Aan dari Lembaga Bantuan Hukum Padang, Deddi Alfarisi mengaku kecewa atas amar putusan hakim. “Rencana kita akan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, putusan hakim tidak memuaskasn, tapi kita lihat dulu sebab jaksa juga mengajukan banding,” ungkapnya.

Ia menyayangkan putusan hakim ini sebab Aan telah menyatakan penyelesalannya dan menyatakan

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

SIDANG - Alexander Aan mendengarkan putusan hakim persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung maaf di didepan umum. Selain itu Hakim mengabaikan keterangan saksi ahli yang dihadirkan penasehat hukum ke persidangan. Selain itu denda yang diberikan hakim kepada kliennya juga tidak masuk akal sebab tidak ada orang yang menderita kerugian materil.

Kata Dedi, seharus Aan itu mendapat pembinaan dari tokoh agama, bukan dipenjara. “Klien kita dalam kegalauan, ia mencari jalan agama yang benar tapi ia tersesat, dan itu butuh pembinaan,” katanya. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

Rumah Gadang Talu Akan Diresmikan PADANG - Rumah gadang serta objek wisata alam dan budaya yang terletak di Koto Dalam Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat akan diresmikan pada 21-23 Juni 2012.

Peresmian akan dilangsungkan dalam rangkaian acara Rang Talu Baralek Gadang (Masyarakat Talu Pesta Besar) yang diawali dengan penobatan gelar datuk kepada lima pemangku adat di daerah yang berjarak sekitar 197 Kilometer dari kota Padang itu.

Ketua Pelaksana Acara, Fadlan Maalip Tuanku Bosa XIV mengatakan, sejumlah raja-raja dan Sultan seNusantara serta utusan dari Malaysia dan Thailand akan hadir dalam acara yang digelar selama tiga hari tersebut.

Selain itu, juga dijadwalkan hadir Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang juga tokoh Sumbar Azwar Anas, penggagas program motivasi spiritual ESQ, Dr Ari Gynanjar, para pejabat provinsi dan kabupaten,LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) propinsi dan kabupaten, para pemangku adat dan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) se-Sumatera Barat.

Menurut Fadlan, pembangunan Rumah Gadang yang menghabiskan dana senilai Rp1,78 miliar tersebut akan dijadikan "prototipe" kampung Minangkabau yang dilengkapi dengan lapangan futsal, sarana outbond, perpusatkaan, kebun tanaman obat, kebun sayuran, serta lintasan motor cross sebagai objek wisata.

"Saat ini, baru kolam besar yang sudah bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi seperti memancing, wisata perahu," katanya.

Rumah Gadang berukuran 27 kali 10 meter itu merupakan simbol kebesaran adat, dan dapat digunakan sebagai tempat pertemuan adat, tempat pertemuan untuk membahas kemanjuan nagari tempat belajar adat, budaya dan ilmu pengetahuan.

Fadlan mengatakan, Rumah Gadang Talu dibangun untuk membangkitkan kembali semangat untuk mengenal dan menjalankan adat serta pendidikan khususnya bagi para pemuda. Sementara, Objek Wisata Alam dan Budaya diharapkan dapat menunjang perekonomian warga sekitar.

"Kita prihatin adat semakin jauh dari anak nagari (masyarakat setempat) padahal adat sangat besar pengaruhnya pada pembentukan akhlak sehingga keberadaan rumah gadang ini diharapkan dapat menjadi solusinya," katanya. (prl)

DPR Lemah, Kebocoran Anggaran Makin Besar Selama 2 hari, 20 jurnalis dari Sumbar, Riau dan Jambi dilatih membaca anggaran dalam kegiatan training AJI Padang.

Yuafriza

B

anyaknya kebocoran anggaran di pemerintah salah satu penyebab karena ku-

rangnya fungsi pengawasan oleh DPR. “Diakui fungsi pengawasan DPR masih lemah, kita tidak mampu mengecek dokumen-dokumen anggaran yang demikian banyak dan tebaltebal, sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan anggaran itu,” kata Refrizal, anggota Komisi VI DPR RI, saat menjadi salah seorang pembicara dalam Training Penguatan Kapasitas Jurnalis dalam Mendukung Proses Transparansi Anggaran, yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, di Grand Inna Muara Hotel, Padang, Kamis (14/6).

Refrizal mencontohkan soal besarnya penyimpangan uang perjalanan dinas yang dilakukan aparatur pemerintah yang kini sedang gencar diberitakan media. Jika dilihat dari anggaran yang disusun eksekutif, satu persatu, anggaran tersebut nilainya hanya sedikit.

FOTO:AJI

gencar dan terus menerus dari media massa tentang penyimpangan anggaran akan memberi tekanan kepada pelaku-pelaku penyimpangan tersebut. “Karena itu saya sangat mendukung kerja-kerja jurnalis yang ikut mendorong transparansi anggaran ini melalui pemberitaan,” kata Adli.

Selain Refrizal dan Adli, pembicara PELATIHAN JURNALIS - Suasana Training Penguatan Kapasitas Jurnalis dalam Mendukung lainnya akademisi Proses Transparansi Anggaran Universitas Andalas “Namun kenyataannya, setelah penyimpangan anggaran, selain Dr. Hefrizal Handra dan penggiat anti dibaca dan dirunut dari atas ke bawah, perjalanan dinas fiktif, ada juga mark korupsi Sumbar Miko Kamal, PhD. ternyata anggarannya besar sekali,” up harga, tidak ditemukan bukti fisik Training yang diselenggarakan AJI kata Refrizal. barang, tidak berdasarkan bukti-bukti Padang diikuti 20 jurnalis dari Padang, Refrizal tidak menampik lemah- yang sah, barang yang dibeli tidak Jambi dan Pekanbaru. nya sistem pengawasan juga seringkali digunakan atau membuat addendum Selama dua hari, para jurnalis dimanfaatkan oknum yang berusaha untuk menutupi kesalahan. dilatih cara membaca anggaran, memerusak tatanan anggaran birokrasi.

“Untuk diketahui, temuan pe- ngetahui modus-modus penyimKe depan perlu ada upaya untuk nyimpangan KPK itu baru 20 persen pangan anggaran di daerah serta mengoptimalisasi fungsi legislate, dari keseluruhan laporan anggaran pengetahuan jurnalistik investigasi. yaitu pembentukan SOP pengawasan, karena BPK hanya melakukan audit “Sebagai organisasi jurnalis, AJI pembentukan badan keahlian fungsi secara acak, asumsinya, jika dite- berkepentingan dalam penguatan dan dan pengetatan pengawasan. mukan penyimpangan anggaran Rp1 penambahan kapasitas jurnalis, ini Besarnya kebocoran anggaran juga Miliar sesungguhnya yang hilang itu merupakan salah satu bagian dari tri diakui Dr. Adli Anwar, staf ahli Badan dikalikan 5 menjadi Rp5 Miliar, panji perjuangan AJI selain mendorong Akuntabilitas Keuangan Negara bayangkan saja, bahwa sesung- profesionalisme dan kesejahteraan (BAKN), dalam kegiatan yang sama guhnya negara kita ini tidak miskin, jurnalis,” kata Ketua AJI Padang, namun di sesi berbeda. tapi boros,” kata Adli.

Hendra Makmur saat membuka acara.

Menurut Adli, modus-modus Menurut Adli, pemberitaan yang (o)

Tim Iran Juarai Balap Sepeda Tour de Singkarak 2012 PADANG - Pembalap sepeda asal Spanyol Pujol Munoz Oscar menjadi juara Tour de Singkarak 2012. Selama tujuh etape yang dilalui, dia mencatatkan waktu tercepat 21 jam 24 menit 21 detik.

Pembalap yang tergabung dalam Azad University Cross Team itu mengalahkan 141 peserta lainnya. Pada etape ketujuh yang berlangsung Minggu, 10 Juni lalu catatan waktu Pujol tetap tak terkejar, meski Mohd Zamri Salleh dari Terengganu Cycling Team Malaysia berhasil menjadi juara di etape terakhir ini.

“Ini adalah hasil yang bagus, berkat kerja sama tim yang baik, menghasilkan yang baik pula,” ujar Pujol, setelah menerima penghargaan Yellow Jersey di depan kantor Gubernur Suma-

tera Barat.

Pujol juga mengaku senang telah mengikuti kejuaraan ini, karena memiliki trek yang membuat dirinya menikmati balapan tersebut. Dan, yang lebih menggembirakan lagi, Tour de Singkarak ini merupakan yang pertama diikuti oleh Pujol.

Selain meraih juara Yellow Jersey (juara perorangan), Pujol juga meraih predikat Raja Tanjakan (King of Mountain) dengan koleksi 41 poin.

Tak berhenti di situ, pembalap 28 tahun tersebut juga menyabet predikat Green Jersey (Raja Sprint) setelah mengumpulkan poin tertinggi 49 Sementara di etape VII yang merupakan etape terakhir Tour de Singkarak 2012 ini, berhasil disabet oleh pembalap Malaysia Mohd Zamri Salleh dari Tereng-

ganu Cycling Team.

Pada etape yang memiliki jarak tempuh 99,5 km itu melewati beberapa titik. Di mulai dari depan kantor Gubernur Sumatera Barat, jalan Jendral Sudirman dan finis ditempat yang sama.

Trek yang dilalui juga umumnya merupakan jalur datar dan tidak ada tanjakan yang tajam di Kota Padang ini.

Zamri Salleh yang tergabung dalam Terengganu Cycling Team, berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan 2 jam 19 menit 19 detik.

Sementara di urutan kedua ada rekan setim Zamri, Mohd Harrif Salleh. Posisi ketiga jatuh ke tangan Alexander Edmondson.

Untuk kelas sprint yang memiliki panjang trek 66,3 kilometer, diraih oleh Chun Kai Feng

dari Action Cycling Team Taiwan.

Posisi kedua ada Sea Keong Loh dari tim OCBC Singapura, dan urutan ketiga jatuh kepada Vahid Ghafari dari Azad University Cross Team.

Untuk kelas King of Mountain 15,5 kilometer yang melewati kampus Universitas Andalas Padang, jatuh ke tangan pembalap Robin Manulang dari Wim Cycle Araya, diikuti Hendra Wijaya dari Custom Cycling Club (CCC), dan posisi ketiga jatuh kepada Sea Keong Loh dari OCBC Singapura.

Sementara itu, Tour de Singkarak 2012 resmi ditutup oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Mallarangeng dengan didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Sapta Nirwandar, serta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. (rus)

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 201 2

8

Suara Puailiggoubat Mereka yang Terlupakan

B

agi masyarakat Mentawai, mengingat kejadian gempa dan tsunami Mentawai, 25 Oktober 2012, menjadi kenangan buruk yang akan dikenang sepanjang hidup. Tewasnya 500 lebih warga Pagai dan Sipora, sangat memilukan hati.

Namun sesungguhnya, kisah yang lebih menyedihkan justru kehidupan 11.425 jiwa korban gempa dan tsunami yang kini hidup di pengungsian. Sekitar 2.072 kepala keluarga hidup di hunian sementara yang difasilitasi pemerintah.

Mereka tinggal dalam rumah terbuat dari triplek berukuran 5x4 Meter Persegi.

Setelah hampir dua tahun disana, dinding triplek mulai rusak dan copot, yang jika turun hujan dan badai, cukup menakutkan bagi warga.

Merekapun dipaksa tinggal jauh dari akses peladangan yang semula berada di pemukiman lama, dengan alasan lokasi tersebut rawan tsunami. Sementara di huntara, mereka tidak bisa berladang. Persoalan muncul ketika masyarakat menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedang biaya hidup atau uang lauk pauk yang dijanjikan hanya diberikan beberapa kali.

Masyarakat Dusun Maonai di Pagai Selatan dan Tumalei di Pagai Utara yang difasilitasi tempat tinggal oleh Koalisi Lumbung Derma dengan konsep hunian mandiri juga menghadapi dilema. Sekitar 47 kepala keluarga di Tumalei dan 37 kepala keluarga di Maonai, kini terancam diusir dari pemukiman barunya.

Meski mereka sudah mendapat izin dari pemilik lahan mendirikan bangunan dan berladang, tiba-tiba lahan tersebut diklaim Kementerian Kehutanan sebagai Suaka Alam yang artinya tidak boleh ditinggali.

Padahal sebelumnya lahan itu pernah berfungsi sebagai daerah garapan perusahaan melalui Izin Pemanfaatan kayu (IPK).

Kurang tanggapnya pemerintah menjadi penyebab berlarut-larutnya persoalan pengungsi di Mentawai.

Hanya untuk mengurus soal relokasi, butuh waktu hampir dua tahun dan itupun belum selesai. Padahal berderet persoalan masih menunggu, yang paling mendesak adalah percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Mentawai yang bergantung hidupnya dari bertani dan menangkap ikan (nelayan) bukanlah pekerja yang menunggu gaji bulanan. Jika tempat tinggal jauh dari akses ekonomi seperti jauh dari ladang dan laut, akan menjadi mimpi buruk bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah harus arif memutuskan soal relokasi ini, dalam artian masyarakat aman dari ancaman tsunami namun juga terselamatkan secara ekonomi dan tidak terganggu akses mata pencariannya. Lamanya penanganan korban bencana Mentawai menjadikan mereka seperti orang-orang yang terlupakan.

16

Kekurangan Pangan? No way!

P ada September 2009, sebagian wilayah Sumatera Barat terguncang gempa. Setahun kemudian, Oktober 2010, gempa dan tsunami melanda Kepulauan Mentawai. Banyak korban meninggal sementara yang selamat trauma dan kelaparan.

Tulisan ini tak hendak mengungkit kembali pengalaman traumatis di masa itu, namun mencoba merefleksikan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani persoalan kekurangan pangan.

Dari berbagai wawancara di lokasi bencana, korban selamat tidak dapat berbuat banyak, termasuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Makanan instan akhirnya menjadi salah satu jawaban atas kekurangan pangan di lokasi bencana. Itupun didapat dengan harga selangit atau dibagikan cuma-cuma oleh relawan kemanusiaan.

Pertanyaannya, dimana cadangan pangan lokal? Apakah pengalaman hidup di wilayah bencana belum menyadarkan pihak-pihak bahwa lumbung pangan sangat dibutuhkan?

Apakah regulasi pemerintah masih belum cukup?

Padahal, pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Hal ini juga harus diwujudkan secara merata diseluruh Indonesia sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sementara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) secara nyata menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi manusia dibidang sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, Negara bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan serta menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya.

Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (PP 68/ 2002) yang telah memberikan ruang dan akomodasi dalam penyelenggaraan fungsi ketahanan pangan di daerah.

Boleh jadi memang regulasi pemerintah yang belum cukup, karena ketahanan pangan bukanlah hal yang sederhana. Ketahanan pangan menyangkut aspek

Syafrizaldi

Penggiat dan Pemerhati Masalah Pertanian

ketersediaan, penyebaran, konsumsi dan keamanannya. Menjawab satu aspek, belum tentu menjawab aspek yang lain. Ditambah lagi dengan ekspansi bahan pangan impor dan kecenderungan konsumen yang sangat dipengaruhi bahan pangan berbasis industri.

Kekurangan cadangan pangan di wilayah bencana mungkin saja disebabkan karena aspek ketahanan pangan belum terpenuhi secara menyeluruh. Pemerintah saja tentunya juga tidak cukup kuat menanggung beban ini. karenanya, diperlukan kontribusi pihak-pihak, termasuk masyarakat.

Bercermin dari dua kejadian bencana di Sumatera Barat, ketersediaan, penyebaran, konsumsi dan keamanan pangan menjadi pokok persoalan yang harus segera dijawab.

wilayah dampingan FIELD-Bumi Ceria, sebuah program untuk membangun ketangguhan masyarakat khususnya petani terhadap risiko bencana dan peruahan iklim. Program yang didanai oleh USAID ini bekerja hingga Maret 2013.

Pada Oktober 2010, FIELDBumi Ceria telah mulai mengimplementasikan program di 20 nagari di Kabupaten Padangpariaman. Sekolah lapangan menjadi pendekatan utama daam membangun ketangguhan masyarakat tani.

Sekolah lapangan merupakan satu metode belajar yang memanfaatkan kemampuan, budaya, potensi serta modal-modal lokal. Masyarakat dilatih untuk menghargai modalmodal yang mereka miliki, termasuk modal sumberdaya manusia, modal sumberdaya alam, modal fisik, modal

Belajar Dari Lapangan Apa yang telah dilakukan masyarakat Kepulauan Mentawai dengan menanami, walaupun kemudian cenderung membiarkan, polak teteu (tanah leluhur) dengan berbagai cadangan makanan membuat sebagian masyarakat tidak terlalu tergantung dengan makanan instan dan bantuan dari relawan kemanusiaan.

Di dalam lahan-lahan pertanian mereka, telah tersedia sumber pangan yang boleh dikatakan cukup. Katakan saja tanam baggok (pisang), gettek (talas) maupun sagu yang tersebar hamper merata di semua laggai (kampung).

Sementara itu, di Kabupaten Padangpariaman, salah satu kabupaten terdampak gempa 2009, masyarakat secara sadar dan bertanggung jawab telah pula mempersiapkan cadangan pangannya.

Salah satu contoh nyata adalah yang dilakukan oleh masyarakat di

sosial maupun modal finansial.

Melalui sekolah lapangan penilaian kerentanan partisipatif (SL PEKKERTI), masyarakat, secara bersama-sama diajak untuk melihat dan menganalisa kondisi kerentanan yang ada di wilayahnya, memetakan kerentanan tersebut, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketangguhan yang harusnya mereka miliki.

Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan analisa modal-modal yang ada untuk menjawab kerentanan tersebut. seterusnya, melakukan rencana aksi yang bersandar pada modal-modal yang dimiliki masyarakat. Salah satu rencana aksi yang cukup nyata yang dilakukan masyarakat adalah menerapkan lumbung pangan hidup.

Selama ini, masyarakat telah mengenal lumbung sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Rangkiang dikenal luas di masyarakat Minangkabau sebagai satu bangunan

di depan rumah yang berisi cadangan padi, jagung atau jenis makanan lainnya. Tapi lumbung pangan hidup merupakan cadangan makanan yang dapat dipanen sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pada tahapan awal sekolah lapangan, perlu dilakukan diskusi serius tentang bagaimana menjawab kekurangan pangan dimasa-masa bencana.

Diskusi ini menggali secara dalam terhadap apa yang telah dialami oleh peserta sekolah lapangan pada saat terjadi bencana atau kekurangan bahan pangan.

Setelah analisis penyebab dan dampak, peserta juga diajak untuk melihat kembali hasil-hasil SL PEKKERTI berupa modal-modal yang dimiliki serta impian ketangguhan yang diinginkan. Dengan demikian, ada semacam proses refleksi terhadap pengalaman yang telah dilalui oleh setiap peserta sekolah lapangan.

Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan analisa tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan pangan ditingkat rumah tangga. Dalam proses ini, tentunya akan muncul daftar kegiatan yang dapat dilakukan, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan atau bahkan pondasi rumah sebagai area bertanam. Tahapan awal, kelompok sekolah lapangan melakukan desain atas lahan pekarangan yang dimiliki. Desain sederhana adalah dengan menempatkan lumbung pangan pada lahan yang belum dimanfaatkan seperti halaman, pagar serta tempat lainnya yang memungkinkan.

Sembari mempersiapkan desain lokasi, peserta sekolah lapangan juga telah mulai menyiapkan bahan dasar pemupukan. Limbah rumah tangga seperti air cucian beras, bekas potongan buah, air kelapa serta sisa minuman teh atau kopi dapat dikumpulkan dalam satu wadah tertutup guna mengembangbiakkan organisme yang akan membantu proses pelapukan.

Bahan-bahan ini biasa disebut dengan mikro organisme lokal (MOL).

Dalam waktu bersamaan, peserta sekolah lapangan juga menyiapkan satu wadah lainnya guna dimanfaatkan sebagai tempat penampungan potongan sayur dan sisa makanan lainnya.

Setelah dua minggu, peserta memasukkan cairan MOL ke dalam wadah sisa makanan. Biasanya, proses pelapukan sisa-sisa makanan menjadi kompos tidak memakan waktu terlalu

Ke halaman 17

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

lama, antara 1 hingga 1,5 bulan. Sembari menunggu kompos terbentuk, pengolahan tanah sederhana dapat dilakukan dengan membuat bedengan, guludan atau memasukkan media tanam kedalam polybag dan pot.

Jenis tanaman yang dapat ditanam adalah tanaman cadangan makanan seperti ubi jalar, ubi kayu, keladi, talas, bahkan labu, pisang dan sukun. Selain tidak membutuhkan perawatan intensif, tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan menyimpan kandungan pangan yang mencukupi bila

ada kebutuhan mendesak saat bencana.

Di beberapa tempat, lumbung pangan hidup yang ada juga dimanfaatkan dengan menanam jenis-jenis sayuran seperti terung, kangkung, bayam, buncis, mentimun serta jenis sayuran lainnya. Jenis-jenis ini juga tidak membutuhkan penanganan khusus dalam hal budidayanya. Selain itu, pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan hidup adalah dengan tanamantanaman rempah dan bumbu-bumbuan.

Jahe, kunyit, bawang merah, cabe rawit adalah contoh yang baik untuk dikem-

bangkan. Kata lain, salah satu aspek ketahanan pangan telah terpenuhi oleh masyarakat, yakni ketersediaan.

Jenis-jenis tanaman tersebut sudah terbiasa didapat oleh masyarakat dari lingkungan sekitarnya, atau bahkan dari pasar-pasar terdekat. Karenanya, tidak dibutuhkan benih-benih bersertifikasi.

Pengolahan jenis-jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan juga tidak sulit. Secara sederhana, tanamantanaman tersebut dapat saja direbus, dibakar atau dijadikan bahan baku untuk bentuk makanan lainnya. Cara pengola-

han yang sederhana dan terbiasa dilakukan masyarakat membuat cadangan makanan tersebut juga aman dikonsumsi.

Menyangkut distribusi ditingkat kampung, masyarakat telah memiliki pola sendiri seperti julo-julo. Julo-julo adalah semacam arisan yang dilakukan bergilir dalam satu kelompok. Ada banyak jenis julo-julo yang telah berkembang ditengah masyarakat Padangpariaman, misalnya julo-julo bareh, julo-julo minyak dan jenis lainnya.

Bersandar pada kebiasaan tersebut,

kelompok sekolah lapangan mengembangkan julu-julo batanam. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan anggota kelompok dalam melakukan penanaman.

Biasanya, setiap anggota kelomok memiliki atau setidaknya berhak mengelola sebidang lahan. Untuk mempercepat proses penanaman, maka julo-julo batanam berkembang sungguh efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, setidaknya pula, aspek penyebaran pangan ditingkat lokal dapat berjalan dengan baik.***

Sulitnya Merelokasi Korban Tsunami Mentawai

“

Mengurus izin kayu untuk perusahaan sangatlah gam pang diberikan pemerintah, tapi mengurus izin kayu untuk warga Mentawai korban bencana proses izinnya bukan main sulitnya, Beri sara lalep hunian tetap tak pei ragalai, kipangan le pa purimanuiajat 2.072 KK ka gogoi sibabara ? “ Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) yang terjadi di Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010, telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang belum bisa hilang dari ingatan kita.

Kedalaman gempa bumi yang cukup dangkal dan terletak pada zona subduksi dibawah dasar laut menyebabkan korban jiwa 509, dan 11.425 orang mengungsi serta kerugian di berbagai sektor pembangunan yang melanda 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara dan Kecamatan Sikakap.

Sejak saat itu, Mentawai menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan beberapa negara asing, serta NGO yang ingin memberikan bantuan dan perhatian melakukan evakuasi dan pemulihan bagi para korban bencana disaat gelombang laut Mentawai sangat buruk untuk menyalurkan bantuan ke titik lokasi bencana.

Dalam rangka pemulihan wilayah pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, BNPB bersama Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana serta Percepatan Pembangunan di Wilayah Kepulauan Mentawai yang akan dikerjakan secara bertahap mulai tahun 2011 hingga 2013, telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB Perka Nomor 3 Tahun 2011.

Selanjutnya dokumen rencana aksi ini akan dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana gempa bumi dan tsunami Kepulauan Mentawai selama 3 (tiga) tahun hingga tahun 2013 mendatang Sebagai tindak lanjut dari Perka No. 3 tahun 2011 tersebut, dukungan

pemulihan awal pun karena kehidupan mePinda Simanjuntak telah dilaksanakan reka (lahan warga) melalui dana dari BNberada di perkamStaf YCMM PB sebesar Rp 13,9 pungan awal.

Miliar dengan sasaran Harus diakui pepembangunan huntara sebanyak 2.072 berkaitan dengan diri dan komuni- merintah memang punya niat baik mereunit; penyediaan tenaga medis dan pos tasnya; dan lokasi warganya dari ancaman bencana pelayanan kesehatan sementara, sekolah f. Melakukan pengawasan sesuai tsunami, namun mata pencaharian warga sementara dan bantuan pemulihan dengan mekanisme yang diatur atas pasca bencana merupakan bagian yang ekonomi masyarakat korban melalui pelaksanaan penanggulangan bencana. tidak bisa dipisahkan dari sebuah pemberian bantuan bibit ternak, ikan, Secara prinsip penetapan relokasi keputusan relokasi. benih tanaman. korban bencana ke lokasi yang lebih Kini sudah 18 bulan lamanya warga Tanpa mengurangi rasa hormat aman dari tsunami kita sepakati, namun berada hunian sementara, belum ada kepada Pemkab Mentawai, ada bebera- partisipasi masyarakat sebagai korban tanda-tanda akan diselesaikannya pa hal penting yang perlu diperhatikan bencana cenderung diabaikan dalam pembangunan hunian tetap yang rencadari kebijakan dan strategi pemulihan keputusan tersebut. Masyakarat “be- nanya diselesaikan pada bulan desember ini yang didasari dari Surat Keputusan lum tentu setuju dipindahkan/relokasi” tahun 2012 ini, “beri sara lalep huntap Bupati tak pei ragaMentawai lai”,kipangan Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan (eks) No. le pa purima188.45-320 nuiayat ka goTahun 2010 goi sibabara? tentang reKekeceJumlah Pendanaan lokasi yang waan warga Komponen (Dalam Rp Juta) kemudian tpun memunelah direvisi cak sehingga 250.548,30 Perumahan & sarana pemukiman dengan SK melalui 15 keNo. 188. pala desa da693.428.40 Infrastruktur Publik 45-320 tang berdialog 113.680.90 Ekonomi Tahun 2010 dengan DPRD Sosial 59.070.70 yang diguMentawai 11 nakan sebaJuni 2012. Niat Lintas sektoral 44.109.40 gai acuan baik 15 kepala Total 1.160.837.80 untuk medesa yang melakukan Renemui DPRD Sumber: http://bencana.bappenas.go.id/imdff/ habilitasi Mentawai padan Rekonstruksi bagi 2.072 KK. ke tempat yang telah ditetapkan tut dibang-gakan sebagai representasi Bahwa penetapan lokasi relokasi pemerintah, karena beberapa titik aspirasi war-ganya kepada DPRD. Naoleh Pemkab Mentawai ini terkesan pengungsian oleh inisatif warga sudah mun hal men-dasar dari rehab rekon buru-buru dan kurang memperhatikan masuk dalam kriteria aman dari ancaman adalah kemana sebenarnya warga korban prinsip dasar dari UU No 24 Tahun 2007 tsunami ± 20 s/d 25 dpl (di atas direlokasi belum didiskusikan dengan Tentang Penanggulangan Bencana permukaan laut).

DPRD bersama Bupati Men-tawai. khususnya pada bab V Hak dan Selain rasa aman dari ancaman Selanjutnya DPRD Mentawai Kewajiban Masyarakat pasal 1 poin bencana, keberlanjutan mata penca- seharusnya berperan aktif melakukan c. Mendapatkan informasi secara harian warga serta kearifan masyarakat pengawasan terhadap dampak dari tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan lokal yang akan direlokasi menjadi sebuah kebijakan yang dilekurkan oleh penanggulangan bencana. penting untuk kita dicermati. Secara Bupati, karena biar bagaimanapun d. Berperan serta dalam perenca- budaya masyarakat mentawai tidak akan “mereka” adalah warga yang harus naan, pengoperasian, dan pemeliharaan merasa aman mengolah lahan yang bukan diperhatikan hak atas kehidupan ekonoprogram penyediaan bantuan pelayanan tanah kaum/ sukunya. Warga Mentawai minya pasca bencana, bukan sekedar kesehatan termasuk dukungan psiko- sudah punya pengalaman direlokasi siapa yang akan mengerjakan proyek sosial; pasca gempa di Mentawai tahun 2007 huntap apakah melalui Pokmas atau e. Berpartisipasi dalam pengambilan di KM 27 Kec. Pagai Selatan, beberapa Kontraktor. keputusan terhadap kegiatan penang- bulan kemudian warga yang direlokasi Diakhir tulisan ini, pola koordinasi gulangan bencana, khususnya yang turun kembali ke pemukiman lama lintas sektoral pemerintah kabupaten

kepulauan Mentawai dengan BPBD Mentawai dalam rencana aksi rehab rekon dan percepatan pembangunan pasca bencana harus diperbaiki.

BPBD Mentawai seharusnya menjadi leading sektor untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait karena payung hukumnya jelas melalui UU No 24 Tahun 2007 dimana “BPBD menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara” (pasal 21), sehingga dinas-dinas terkait tidak terkesan hanya memakai uang rakyat melakukan perjalanan dinas kedaerahdaerah/ titik lokasi sembari bersosialisasi kepada warga korban tentang status dan fungsi kawasan hutan, agar mereka mau dipindahkan ke tempat relokasi yang ditetapkan pemerintah.

Hemat saya, BPBD Mentawai pun tidak akan mau disalahkan dengan persoalan penyelesaian rehab rekon Metawai pasca bencana yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil dari tahapan pembangunan huntap yang terganjal izin dari menteri kehutanan tentang tukar guling status dan fungsi kawasan. Sebagai suatu badan pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, BPBD Mentawai pasti memiliki pertimbangan khusus juga dalam penetapan lokasi relokasi bagi para korban bencana yang disesuaikan dengan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten kepulauan Mentawai (bila PRB ada dan ditetapkan dalam perda Mentawai).

Agar tidak menimbulkan persoalan bagi warga korban bencana dikemudian hari, ada baiknya penempatan relokasi perlu di revisi sehingga prinsip-prinsip dasar yang tertuang pada UU No 24 Tahun 2007, serta UU No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang tidak tumpang tindih dan semua unsure pelaksana dari renaksi rehab rekon dan percepatan pembangunan Mentawai pasca bencana terlaksana dengan baik dan tutas.

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

Tahun Ajaran Baru Mulok Budaya Mentawai Diajarkan SIKABALUAN - Pelajaran tentang Budaya Mentawai (Bumen) rencananya mulai diajarkan di seluruh Sekolah Dasar (SD) yang masuk bagian wilayah kerja cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Selatan dan cabang Kecamatan Siberut Utara pada tahun ajaran 2012/2013 mendatang.

Rencananya, Bumen ini dimasukkan ke dalam Muatan Lokal (Mulok) sekolah. Itu berarti, pada tahun ajaran baru nanti seluruh siswa SD tidak lagi belajar Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang selama ini menjadi kurikulum seluruh SD di Kepulauan Mentawai.

“Kita akan terapkan mulai tahun ajaran baru. Kita dari Siberut Utara dengan cabang Siberut Selatan sudah sepakat akan hal ini. Tidak ada tawar menawar lagi dalam hal ini,” ujar Jop Sirirui, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara ketika ditemui Puailiggoubat di rumahnya, Senin, 11 Juni lalu.

Dia mengatakan, menjelang masuknya tahun ajaran baru, masingmasing kepala cabang akan menyurati seluruh sekolah di wilayah kerja masing-masing untuk membahas biaya kegiatan dan teknis palaksanaannya.

Menurutnya, urgensi penerapan Mulok Budaya Mentawai ini berangkat dari harapan segenap pihak dan tokoh-tokoh adat Mentawai yang tidak ingin generasi mudanya kehilangan jati diri. Jop Sirirui pun masih ingat perjuangan Mulok Budaya Mentawai telah dimulai sejak zaman Sermon Sakerebau bersama guru-guru yang saat itu status sekolah masih ranting. Perjuangan berlanjut ke Petrus Geyak dan hingga sekarang kepala cabang dijabat olehnya.

“Bila menunggu legalitas dan badan hukum untuk penerapan kurikulum ini maka sampai kapan pun Mentawai tidak akan punya kurikulum Mulok Budaya Mentawai.

Ini persoalan budaya dan identitas diri orang Mentawai. Maka kita akan terapkan. Kita tidak menunggu Dinas Pendidikan Mentawai lagi,” kata Jop. “Cabang Dinas Siberut Selatan kebetulan juga sepakat dengan hal ini maka kita maju sama-sama. kita sudah sampaikan pada bupati dan ketua DPRD terkait dengan rencana ini,” tambahnya Sementara untuk bahan materi yang akan diajarkan, Jop Sirirui mengaku sudah ada dari hasil seminar dan lokakarya yang diselenggarakan beberapa kali oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM Mentawai). (bs/jap)

18

Libur Sekolah karena Banjir Persoalan ini sudah berlangsung lama, namun relokasi sekolah yang direncanakan terganjal lokasi yang dinilai tidak layak.

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Ferdinan Salamanang

ali ini bukanlah hari libur menyenangkan bagi seluruh siswa. Rabu, 9 Juni lalu mestinya ada pelajaran Matematika, Penjaskes, IPS, dan Bahasa Indonesia yang diikuti Yudit bersama puluhan temannya di kelas VIII B. Namun, apa hendak dikata, banjir rob di Desa Sikabaluan pada hari itu telah menggenangi SMPN 1 Siberut Utara tempat Yudit sehari-hari menimba ilmu.

“Kami tidak bisa belajar bang.

Sekolah kami terendam banjir,” kata Yudit pada Puailiggoubat.

Alasan yang diungkapkan Yudit bukan mengada-ada. Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolahnya memang tidak layak dijalankan.

Buktinya, seluruh siswa sekitar pukul 10.00 WIB tampak berbondong-bondong sambil menenteng sepasang sepatu pulang ke rumah masing-masing lantaran genangan air sudah setinggi lutut orang dewasa.

“Tak satu pun pelajaran bisa dilaksanakan karena dari pagi pasang sudah masuk hingga ke dalam lokal,” ujar Yudit.

Seolah tak dapat dihindari, PBM di SMPN 1 Siberut Utara terus terganggu setiap banjir rob melanda karena letaknya hanya sekitar 100

K

BANJIR - Banjir genangi ratusan rumah di Muara Siberut meter dari pantai. Sebelumnya, pada akhir Mei lalu banjir rob juga melanda sejumlah sekolah di tengah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD. Namun, berdasarkan pantauan Puailiggoubat, kondisi banjir pada Rabu pagi itu lebih parah dibandingkan saat UN tingkat SD berlangsung. Pihak sekolah pun tak punya pilihan selain meliburkan seluruh siswanya.

“Mau tidak mau, kita terpaksa meliburkan siswa selama dua hari,” jelas Heri Kurnianto Kepala SMPN 1 Siberut Utara yang dihubungi Puailiggoubat, Jumat, 8 Juni lalu.

Butuh Relokasi Segera Heri Kurnianto mengaku, rencana relokasi hingga saat ini belum kunjung nampak titik terangnya. Ia mengatakan, persoalan tersebut ibarat cerita lama yang sudah mulai bosan FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

BANJIR - Banjir menggenangi Desa Muara Siberut beberapa waktu lalu

didengar.

“Sebenarnya rencana itu sudah lama. Namun pihak dinas sampai sekarang ini belum ada tindakan nyata. Saya rasa bupati dan DPRD juga tahu kondisi kita di SMPN 1 Siberut Utara ini,” katanya.

Ia melanjutkan, terkait rencana relokasi, dirinya pernah menanyakan langsung ke Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Syaiful Jannah. Namun, jawaban yang didapatnya tidak memuaskan. Menurutnya, pemerintah terkesan tidak berani dan beralasan lokasi pembangunan sarana pemerintah di jalan SikabaluanMonganpoula seluas 12 hektar adalah kawasan hutan dan kontur tanahnya labil atau rawa-rawa.

“Pihak kontraktor ada yang mau membangun di lokasi tersebut sesuai dengan keterangan kepala dinas.

Sekarang tinggal keberanian dari pemerintah untuk memulai saja,’ tambahnya.

Heri mengatakan, alasan yang kurang tepat rasanya jika relokasi sulit diwujud hanya karena kondisi tanah yang rawa-rawa. Menurutnya, penanganan lokasi di rawa-rawa itu adalah soal teknis. Pemerintah katanya, bisa saja membuat saluran di lokasi pembangunan yang akan mengaliri air menuju sungai. Sedangkan untuk bangunannya diperkuat bagian lantai dan dinding.

“Kapan perlu nanti para siswa dan guru kita libatkan menimbun lokasi sekolah. Sekolah ini saja sudah berdiri 30 tahun nyatanya masih juga menimbun,”katanya.

Menurutnya, pemerintah mesti menyadari serta merespon 242-18-

Banjir genangi ratusan rumah di Muara Siberut (gerson)sekolah yang sudah sangat dekat dengan pantai. Relokasi sebenarnya bisa terwujud jika pemerintah mau duduk bersama masyarakat mencari solusi terbaik terkait lahan.

“Persoalannya jangan dibuat panjang. Tinggal duduk bersama antara masyarakat dan pemerintah terkait lokasi. Saya rasa untuk lokasi sekolah seluas 2 hektar masyarakat bersedia menghibahkannya. Tapi duduk bersamanya ini yang tidak ada,” katanya.

Selain itu, kondisi bangunan SMPN 1 Siberut Utara juga memprihatinkan. Pantauan Puailiggoubat di lokasi, sejumlah fasilitas bangunan tidak lagi kondusif. Ruangan belajar representatif yang tersisa hanya ruang kelas 1 yang terdiri dari tiga lokal.

Sedangkan ruang belajar kelas 2 dan 3, ruang guru dan kepala sekolah mengalami kerusakan, seperti dinding yang sudah jebol, lantai retak, kebocoran atap dan kuda-kuda atap yang tidak kokoh lagi.

“Untuk mengurangi air pasang masuk, selama ini kita berusaha menimbun dan membuat tembok sekolah di sekelilingnya. Tentu tidak ada jaminan kalau banjirnya selalu melanda, karena itu tidak ada alasan lagi menunda rencana relokasi sekolah ini,”katanya.

Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Siberut Utara Jop Sirirui saat dikonfirmasi, membenarkan kondisi yang dialami di SMPN 1 Siberut Utara.”Kita sekarang ini diminta mencari lahan untuk pembangunan SMP dan kantor cabang dinas,” katanya.(jap)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

Inilah Kegiatan yang Didanai dengan Dana BOS Bagi masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan penggunaan dana BOS, berikut kami rilis item kegiatan yang boleh digunakan dengan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Terknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah; 1. Pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran, yaitu mengganti yang rusak dan menambah dan menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku.

2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu meliputi biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, pembuatan spanduk: Sekolah Bebas Pungutan. Komponen ini juga termasuk membiayai fotocopy, kosumsi panitia serta uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru.

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yaitu pakem (SD), pembelajaran kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah. Biaya ini juga meliputi honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasi, biaya transportasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba dan pendaftaran lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga dan kesenian.

4. Kegiatan ulangan dan ujian, meliputi biaya fotocopy, penggandaan soal, honor guru mengoreksi hasil ujian dan penyusunan raport.

5. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah 6. Langganan daya dan jasa, yaitu untuk biaya listrik, air, telepon, genset, dan internet. Termasuk untuk pemasangan internet baru. Sedangkan internet menggunakan modem, voucher pulsa tidak boleh melebihi Rp250 Ribu per bulan.

7. Perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, mebeler, sanitasi, lantai (keramik dan ubin), dan perbaikan fasilitas sekolah lainnya.

8. Pembayaran honorarium bulanan dan tenaga kependidikan honorer sekolah, yaitu gaji satpam, pegawai administrasi termasuk administrasi BOS untuk SD, guru honorer, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan. Sekolah negeri boleh menggunakan dana untuk komponen pembiyaan ini tidak lebih dari 20 persen dari dana BOS. 9. Pengembangan profesi guru: KKG/ MGMP dan KKKS/MKK. 10. Membantu siswa miskin, yaitu bantuan transportasi termasuk alat transportasi sederhana (menjadi inventaris sekolah), seragam, sepatu, dan buku tulis.

Dana BOS 2012

Cepat Saja Tidak Cukup Tanpa Transparansi Dana BOS Mentawai triwulan I dan II telah cair sekitar Rp4 Miliar.

Masyarakat diminta ikut mengawasi penggunaannya.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Joni Aswira

elum lama ini Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Boediono, saat puncak peringatan hari pendidikan nasional, Rabu, 13 Juni lalu, di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta. Sumbar mencairkan dana BOS 2012 triwulan pertama lebih cepat dari deadline yang ditetapkan pusat selama sepekan, yakni tanggal 9-16 Januari 2012.

Sementara alokasi dana BOS tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah pusat menganggarkan dana BOS 2012 untuk masing-masing siswa SMP/SMPLB/ SMPT/SATAP sebesar Rp710.000 per anak per tahun dan untuk tingkat SD/SDLB sebesar Rp580.000 per anak per tahun.

Seiring dengan peningkatan nominal tersebut, seluruh daerah seolah beradu cepat dalam penyalurannya.

Maklum, tahun ini mekanisme penyaluran kembali berubah. Sebelumnya, dana BOS singgah sebentar ke kas daerah sehingga membuat penyaluran ke sekolah-sekolah berjalan lamban.

Namun, tahun ini dana BOS langsung disalurkan dari kementerian ke kas provinsi untuk kemudian ditransfer ke rekening-rekening sekolah.

Untuk Sumbar, dana BOS tahun ini mencapai Rp568,7 Miliar, termasuk dana cadangan. Dana ini disalurkan ke 4.124 SD/SDLB/MI swasta dan negeri (713.385 murid) dan 749 SMP/SMPLB/ SMPT/MTS negeri dan swasta (218.221 siswa).

Di pertengahan tahun ini, hampir seluruh daerah telah memasuki tahap penyaluran triwulan II. Percepatan penyaluran juga

B

DANA BOS - Keceriaan siswa SD Fransiskus Sikabaluan. Pemerintah pusat meng-anggarkan dana BOS 2012 untuk masing-masing siswa SD/SDLB sebesar Rp580.000 per anak per tahun. terlaksana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Manager Dana Bos Kabupaten Kepulauan Mentawai, Herlina, mengatakan alokasi dana bos untuk triwulan II sudah berjalan dengan anggaran sebesar Rp2.163.110.000 untuk SD Negeri dan Swasta sebanyak 103 dan SMP/ MTS negeri dan swasta sebanyak 17 sekolah. Sementara untuk triwulan I pencairan dananya sebesar Rp2.091.190.000.

“Namun detail datanya sudah berapa sekolah yang telah disalurkan kita belum dapat dari pemerintah provinsi. Karena tahun ini penyalurannya langsung dari kas daerah provinsi ke rekening masing-masing sekolah,” ujarnya saat dihubungi Puailiggoubat, Selasa, 19 Juni lalu.

Meski begitu, kata Herlina, proses pemantauan dan pengawasan tetap berada di dinas kabupaten/ kota. Selain melakukan penginputan data untuk disampaikan ke pusat, pejabat di dinas kabupaten juga memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana BOS di tiap sekolah.

“Terutama terkait Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang terlebih dahulu harus disusun oleh sekolah, lalu kita verifikasi agar penyaluran dana berjalan lancar. Sebab, penggunaan dana BOS harus sesuai dengan RKA,” ujarnya.

Pengawasan Masih Lemah Jika penghargaan tercepat diraih pemerintah Sumbar tahun ini, lantas bagaimana dengan pelaksanaan BOS yang bersih dari penyimpangan dan

penye-lewengan di daerah terpencil seperti Mentawai?

Ketua Dewan Pembina Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM Mentawai) Kortanius Sabeleakek menengarai, pengawasan pelaksanaan dana BOS di Mentawai masih lemah.

Menurutnya, realisasi dana BOS di sekolah-sekolah yang berada di pusat kecamatan sudah berjalan dengan baik. Namun, lanjutnya, jika dicermati sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa, celah indikasi penyelewengan masih mengkhawatirkan.

Ia mengatakan, masih adanya laporan bahwa kepala sekolah merealisasi dana BOS tidak tepat sasaran.

Sebab, penggunaan anggaran tidak berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat. Bahkan ironisnya lagi, kata Korta, banyak dana BOS yang dipergunakan kepala sekolah di pelosok pedesaan untuk ke luar daerah mengurusi hal-hal yang tidak urgen.

“Memang tidak seluruh sekolah, namun penyimpangan dana BOS di sekolah-sekolah pelosok pedesaan masih tetap rawan terjadi karena pengawasan dari pemerintah belum secara intensif sampai ke sana,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, Selasa, 19 Juni lalu.

Ia mengatakan, sepanjang program BOS bergulir, sekolah-sekolah di pelosok pedesaan masih belum terbuka kepada siswa dan orangtua siswa. Padahal katanya, orangtua pun harus ikut bertanggung jawab dalam proses pengembangan pendidikan anaknya, karena itu berpar-

tisipasi dalam pengawasan penggunaan dana BOS berarti telah menjalankan tanggung jawab pendidikan anaknya.

“Buktinya setiap rapat komite sekolah, orangtua siswa jarang dilibatkan dan lucunya para orangtua siswa juga tidak mau tahu. Mungkin karena ketidakterbukaan pihak sekolah itu tadi yang menimbulkan sikap ketidakpedulian orangtua siswa terhadap sekolah,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Syamsu Rizal mengatakan, fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Untuk saat ini, katanya, pelaksanaan dana BOS 2012 belum jatuh tempo sehingga laporan pelaksanaannya bisa masuk ke propinsi.

“Untu ksoal teknis dan pengawasan berada di daerah kabupaten/ kota, sampai sejauh ini kita belum menerima laporan adanya indikasi penyelewengan,” ujarnya.

Keterbukaan Informasi Kegiatan BOS Kortanius juga menyorot banyaknya orangtua siswa belum memahami penggunaan dana BOS. Ia malah pesimis pengawasan bisa dimulai dari masyarakat jika masyarakat sendiri tidak dijelaskan informasi oleh pemerintah apa dan bagaimana pengelolaan dana BOS tersebut.

“Bahkan masyarakat mengira semua urusan pendidikan anaknya akan selesai dengan dana BOS. Kan tidak begitu juga. Sebab dana BOS berupa bantuan operasioanl,”ujarnya Ia melanjutkan, sudah saatnya pemerintah pada tahun ini lebih gencar lagi menyosialisasikan pada orangtua murid terkait penggunaan dana BOS. Dengan begitu, katanya, masyarakat bisa mengidentifikasi indikasi penyelewengan yang dilakukan pihak sekolah, seperti belanja barang fiktif, penggunaan yang tidak sesuai dengan RKA, dan modus penyimpangan lainnya.

“Partisipasi masyarakat itu penting dalam mewujudkan transparansi.

Sistem pengawasan juga harus diperketat oleh pemerintah, sementara pihak sekolah juga harus transparan menyampaikan penggunaan dana BOS kepada orangtua murid. Ini yang jarang terdengar terutama di pelosok pedesaan.” ujarnya. (o)

Puailiggoubat NO. 242, 15 - 30 Juni 2012

K

rismaleni Sadodolu kini tak perlu lagi mengantri minyak tanah untuk memasak. Sejak tujuh bulan lalu, ia bersama rekan lainnya memasak menggunakan kompor gas.

Dua kompor gas di dapur kantor Perkumpulan Siberut Hijau (Pasih) di Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, menyala dengan api biru, tak ubahnya gas yang dibeli dari Pertamina.

Siapa mengira gas tersebut berasal dari kotoran tiga ekor sapi yang berada tak jauh dari Kantor Pasih.

Sudah sejak setahun lalu, Pasih membuat biogas dari kotoran sapi. Berawal dari keinginan mendapatkan bahan bakar ramah energi dengan biaya murah, Ketua Pasih Josef Napitupulu bersama tiga stafnya belajar

teknologi biogas ke Pesisir Selatan.

Josef yang ditemui di kantornya, 31 Mei lalu, mengatakan biogas merupakan proses metabolisme anaerobic (tanpa oksigen) dari limbah ternak ke gas (methan).

Prinsip pembuatan biogas, kata Josef, adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobic (tertutup dari udara bebas) untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan (yang memiliki sifat mudah terbakar) dan karbon dioksida, gas inilah yang disebut biogas.

Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55oC, dimana pada suhu tersebut

mikroorganisme mampu merombak bahan bahan organik secara optimal.

Menurut Josef, lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan kedalam digester (unit pencerna). Disamping digester harus dibangun juga penampung sludge (lumpur) dimana slugde tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair.

Setelah pengerjaan digester selesai, maka mulai dilakukan proses pembuatan biogas dengan beberapa tahapan yakni mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara.

Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Setelah itu lumpur dialirkan ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, kran gas yang ada diatas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada didalam igester terdesak keluar.

Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh.

Melakukan penambahan starter (banyak dijual di pasaran) sebanyak 1 liter dan kotoran sapi sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 - 5,0 m2.

Setelah digester penuh, kran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi.

Menurut Josef, gas yang dihasilkan pertamakali hingga delapan hari berikutnya, tidak bisa dipakai karena masoh berbentuk CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke14 baru terbentuk gas metan (CH4) dan CO2 mulai menurun.

Pada komposisi CH4 54 persen dan CO2 27 persen maka biogas akan menyala.

Pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa menghasilkan energi biogas. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur kotoran sapi untuk biogas.

“Semakin banyak kotoran yang dihasilkan, gas yang dihasilkan juga semakin besar sehingga bisa menggantikan posisi kompor berbahan bakar minyak tanah atau elpiji,” jelasnya.

Selain untuk kompor, biogas juga bisa digunakan untuk membangkitkan generator listrik yang dapat dilakukan untuk penerangan atau keperluan listrik lainnya.

Membangun instalasi biogas tidaklah mahal. Pada awal pembuatan yang dilakukan Pasih, anggaran yang dikeluarkan Rp21 Juta, namun itu sudah mencakup

20

pembiayaan lain seperti ongkos studi banding ke Pesisir Selatan, sewa tenaga ahli untuk melatih pembangunan biodigester.

“Sekarang kita sudah punya warga yang bisa membangun itu, jadi anggarannya lebih murah,” katanya.

Ia menambahkan, selain mampu memproduksi energi alternatif, hasil pengolahan limbah juga menghasilkan limbah baru yang dapat dipergunakan sebagai iopestisida (pupuk organik) pengganti pupuk non-organik untuk mengendalikan hama dan peningkatan kesuburan tanaman.

“Biogas merupakan salah satu cara menciptakan sumber energi yang bisa diperbaharui, sangat ramah lingkungan, menguntungkan secara ekonomi,” ujarnya.

Josef mengatakan, beberapa daerah sudah mulai tertarik mengembangkan teknologi ini seperti daerah Betaet, Sagulubbek dan Salappak. “Mereka berkunjung ke sini untuk mengetahui pasti cara kerjanya dan hasilnya,” katanya.

Ia menambahkan, jika ada warga yang mau membuat hal semcam itu, Pasih bersedia memberikan pelatihan teknik pembuatan biogas, dari mulai pembangunan biodigester dan cara mengoperasikannya. (gsn/o)

21 21

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 242, 15 - 30 Juni 2012 Puailiggoubat NO. 240, 15 - 31 Mei 2012

Dinas Perindagkop UMKM Sosialisasi UU Pertambangan SIKABALUAN - Pemerintah Kabupaten Mentawai melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop UMKM) menyosialisasikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara di Kecamatan Siberut Utara, 29 Mei lalu.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas Perindagkop UMKM Mentawai Ilmi mengatakan, awal tahun lalu Pemda Mentawai telah melakukan pengajuan peta usulan wilayah pertambangan ke Kementerian ESDM (Energi Sumberdaya Mineral) melalui Dinas ESDM Propinsi Sumatera Barat, Belum lagi pengajuan dikabulkan, awal April 2012 keluar surat edaran dari Kementerian ESDM tentang penghentian sementara IUP (Izin Usaha Pertambangan) baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan.

Menanggapi surat edaran tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyurati Menteri ESDM untuk permohonan dispensasi penerbitan IUP batuan dengan alasan tidak mungkin dihentikan karena bahan galian tidak mungkin dihentikan karena sangat dibutuhkan.

“Bahan galian jenis pasir, batu kerikil, batu pecah dan tanah urug diperlukan untuk pembangunan. Jadi tidak mungkin dihentikan,” katanya.

Menurut Ilmi, wilayah penambangan yang diajukan masih bersifat global.

“Pengajuannya masih bersifat global.

Nantinya akan dilakukan penelitian, kalau memang ada itu akan kita publikasikan untuk pelelangan,” katanya.

Sementara itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mentawai mensosialisasikan UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertamba-ngan mineral dan batubara kepada warga Kecamatan Siberut Selatan, Kamis, 31 Mei lalu.

Sosialisasi yang dihadiri 70 orang memperkenalkan aturan main membuka usaha pertambangan seperti kelengkapan dokumen.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Mentawai, Tarsisius Sakeru, menyebutkan Mentawai sebagai daerah baru yang tengah giat-giatnya membangun yang membutuhkan bahan galian dan tambang namun belum ada peraturan yang menetapkan areal pertambangan dalam bentuk peta wilayahn pertambangan yang jelas.

Lanjutnya, sebelum ada kejelasan mengenai lokasi pasti, masyarakat masih punya kesempatan melakukan penambangan di mana saja tanpa merusak lingkungan.

Tapi dari segi hukum, Bripka Surya Wahyudi dari Polres Mentawai, menegaskan sesuai KUHAP pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 Miliar. (bs/gsn)

Nelayan Siberut Utara Dapat Bantuan Alat Tangkap Masing-masing kelompok akan mendapat bantuan alat tangkap senilai Rp100 Juta.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

epuluh kelompok nelayan di Kecamatan Siberut Utara mendapat bantuan alat tangkap. Dari 10 kelompok ini diantaranya 8 kelompok dari Desa Sikabaluan dan 2 kelompok dari Desa Malancan. Masing-masing kelompok ini akan mendapat bantuan Rp100 Juta.

“Administrasinya sudah selesai.

Kemaren ini kita baru melakukan pertemuan dengan bupati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai di Tuapeijat. Mudah-mudahan anggarannya cepat cair,” kata Husin, ketua nelayan Kato Saiyo pada Puailiggoubat, Jumat, 8 Juni lalu.

Bantuan alat tangkap nelayan ini berasal dari Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai. “Sebenarnya bantuan untuk nelayan ini banyak untuk kita di Mentawai termasuk di Siberut Utara. Namun karena informasi itu kita tidak dapat maka kita tidak mendapat bantuan tersebut,” tambahnya.

Selain kendala kurangnya informasi adanya bantuan, juga nelayan kesulitan akan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional dan juga penampung hasil tangkapan nelayan.

Sejauh ini, kelompok nelayan Kato

S

NELAYAN - Nelayan Siberut Utara menjual ikan. Kelompok Nelayan Siberut Utara mendapat bantuan alat tangkap DKP Mentawai.

Saiyo hanya mendapat bantuan subsidi BBM jenis bensin 3 drum dan minyak tanah 2 drum setiap BBM masuk pangkalan Pokai.

“Ini kalau BBM yang masuk pangkalan banyak. Tapi kalau sedikit kita hanya dapat 1 drum atau tidak dapat sama sekali,” tambahnya.

Dari 70-an anggota nelayan yang ada di Dusun Muara ini, setengah diantaranya melakukan aktifitas menangkap ikan menggunakan mesin pompong yang membutuhkan BBM jenis bensin 3-6 Liter per orang per hari.

“Kadang masih satu minggu BBM subsidi sudah habis dan ter-

paksa nelayan kita membeli BBM yang pengakuan mereka bukan subsidi. Harganya Rp10-12 Ribu per Liter. Untuk subsidi yang kita dapat Rp7-8 Ribu per Liter,” katanya.

Sementara untuk penghasilan nelayan, bila saat panen masingmasing bisa mendapat Rp200 Ribu hingga Rp1 Juta. Namun tidak ada musim penghasilan yang didapat hanya Rp20 Ribu hingga Rp200 Ribu.

“Ini tergantung rezeki masing-masing lagi. Kalau ada rezekinya hari itu maka ia dapat banyak,” katanya.

Namun hasil tangkapan nelayan ini lebih banyak dijual kepada masyarakat ketimbang kepada kepada pe-

nampung. “Kalau kepada penampung paling ikan yang sudah besar dan kualitas eksport. Seperti tongkol, garapu dan lainnya. Harganya paling Rp6 Ribu hingga R20 Ribu per kilonya,” katanya.

Rencananya, kelompok nelayan Dusun Muara akan mengambil satu unit kapal nelayan yang ada di DKP Mentawai untuk mempermudah nelayan dalam melaut. Untuk menampung hasil tangkapan nelayan saat melaut dan juga untuk mengantarkan batu es bagi nelayan agar ikan yang mereka tangkap tidak membusuk. “Ini target kita kedepan sehingga nelayan kita dapat terbantu,” katanya. (o)

Dinas Perindagkop UMKM Mentawai Keluarkan Edaran Barang Berbahaya SIKABALUAN - Sejumlah barang elektronik merek Heles yang dijual di Mentawai dilarang peredarannya. Barang-barang tersebut dinilai berbahaya.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Mentawai, Elisa Siriparang, alat elektronik alat merek Heles harus ditarik,

sesuai edaran dari Menteri Perdagangan No.713M-DAG/SD/4/2012 Tanggal 27 April 2012.

Jenis-jenis barang elektronik yang dilarang tersebut diantaranya penanak nasi (rice cooker) TYPE HL-181 dan HL-182. Pengering rambut (hair dryer) TYPE HR3536, 1028 T, 3538, 2512, 6031, 3502, 3535, pemanggang roti (toaster) TYPE HL-602, Pengisap debu (vacuum cleaner) TYPE HL-

611, 612,123 dan pelumat makanan (blender) TYPE HL-0751, 153, 152, 253, 252. Kelima jenis barang ini tidak memiliki petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Juga surat edaran terkait dengan undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha perdagangan barang yang dikonsumsi harus memiliki label kadaluarsa, halal, BPOM, Depkes, SNI (Standar Nasional

Indonesia), PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malancan Ariadi Salimuran mengatakan, masyarakat harus berhati-hati mengonsumsi makanan instan dan menggunakan barang elektronik. “Sebab beberapa waktu lalu ada dua warga Du-sun Malancan yang muntah setelah memakan mi instan, diduga keracunan mi yang sudah kadaluwarsa,” katanya. (bs/o)

EKOKER Bank Nagari Buka Pelayanan Tabungan di Sikabaluan SIKABALUAN - Pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut membuka pelayanan menabung bagi masyarakat Kecamatan Siberut Utara.

Pj. Kasi Dana dan Umum Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, Rahmat Suderman , mengatakan pelayanan tersebut untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Mentawai khususnya Siberut Utara.

Untuk pelajar, Bank Nagari memberi kemudahan dengan tidak memungut biaya administrasi bagi nasabah baru.

Syaratnya cukup melampirkan fotokopi rapor siswa bersangkutan. Sementara saldo awal cukup ringan, hanya Rp20 Ribu.

“Untuk anak tingkat SD bisa juga menabung dengan dibantu oleh orangtua.

Pelayanan tabungan ini dalam setiap bulannya kita lakukan di Sikabaluan,” katanya bebeberapa waktu lalu.

Sementara Hendra Sofian, petugas administrasi umum dan pembukuan Bank Nagari Siberut Utara, mengatakan nasabah pertama dalam pelayanan di Sikabaluan yaitu 45 pelajar yang menerima beasiswa dari Pemda Mentawai yang masing-masing jumlahnya Rp390 Ribu. (bs)

Beras Mahal, Warga Pasapuat Buka Sawah PASAPUAT - Sebanyak 10 kepala keluarga di Dusun Pujaringan Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara

Puailiggoubat

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

22

Menyulap Sampah Jadi Bisnis Daur Ulang Ibu-ibu di Siberut Tengah dan Siberut Utara dilatih mendaur ulang sampah menjadi barang berguna.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

SAMPAH Sejumlah siswsa memungut sampah dalam aksi bersih sekolah.

Sampah dapat dimanfaatkan menjadi harang yang bernilai jika dikelola dengan baik

Bambang Sagurung Daud Siribere

ampai saat ini, sampah masih menjadi permasalahan serius di negeri ini termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Akan tetapi, jika dikelola dengan tepat, sampah yang tadinya merupakan barang buangan, kotor, berbau tak sedap, dan mencemari lingkungan, dapat diubah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Seperti itulah yang dilakukan kaum ibu di Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Tengah dan Siberut Utara. Mereka dilatih membuat berbagai macam barang multiguna yang diolah dari sampah rumahtangga.

Pelatihan itu diselenggarakan Kantor Lingkungan Hidup Mentawai yang bekerjasama Dalang Colletion binaan Pusat Pengelolaan Region Sumatera Pekanbaru di Aula Kantor Camat, Siberut Tengah pada Jumat, 1 Juni 2012 dan di Siberut Utara, Sabtu, 2 Juni 2012.

Plastik-plastik sisa bungkusan kopi instan dan deterjen diubah

S

menjadi barang bermanfaat seperti tas, dompet, sandal, celemek dan keterampilan lainnya.

Dalam pelatihan ini ibu-ibu dibagi menjadi kelompok dan memiliki kerja masing-masing. Ada yang bagian memotong plastik sesuai ukuran, ada yang menempel dan ada juga yang akan menjahit sehingga lebih memudahkan dan mendapatkan hasil yang utuh bila dipadukan. ”Sekurang-kurangnya untuk membuat alas meja, buat tas, dompet pribadi sudah bisa,” kata Olean, salah seorang peserta.

Sri Hariyanto, Kepala kantor Lingkungan Hidup Mentawai mengatakan, usaha daur ulang sampah

bahkan bisa menjadi usaha yang menyerap beberapa tenaga kerja di sejumlah daerah.

“Kita berharap ini juga dapat terjadi di Mentawai, sekurangkurangnya dapat membantu ekonomi keluarga,” katanya.

Selain pelatihan mendaur ulang sampah, lanjut Sri, ke depan pelatihan akan dilanjutkan dengan pengelolaan dan sanitasi air yang bisa dijadikan mata pencarian.

Pelatihan Berkelanjutan Sementara Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia mengharapkan agar pelatihan yang diberikan bagi ibu-ibu ini dapat dilakukan secara

berkesinambungan. “Kalau kita lihat beberapa pelatihan sudah pernah dilakukan namun sehabis itu tidak ada modal dan pendampingan yang diberikan dari pemerintah sehingga ilmu yang didapat tidak berjalan, apalagi susahnya mencari pasar usaha yang mereka buat itu,” katanya.

Masing-masing kelompok ini diminta oleh camat Siberut Utara untuk membuat dua jenis keterampilan yang dimiliki untuk dipamerkan pada HUT RI, Agustus mendatang serta dalam acara jambore PKK 2013.

“Rencananya kita akan membuat pameran dalam acara HUT RI yang salah satunya dari daur ulang sampah ini,” katanya. (p)

Kabupaten Mentawai yang tergabung dalam kelompok Pujaringan Mandiri memulai bertani sawah, 3 Juni lalu.

Didatangi Investor Sawit, Kadus Aban Baga Resah

Koordinator kelompok, Musnardi, mengatakan kegiatan bersawah itu dilakukan warga karena mahalnya harga beras, sementara pendapatan warga kian merosot. “Mudah-mudahan dengan bersawah ini kami memperoleh hasil yang baik,” kata Musnardi, 5 Juni lalu.

Sementara ini, pembersihan dan perambahan lokasi persawahan dilakukan para ibu, sedang bapak-bapak membersihkan saluran irigasi.

Pelindung kelompok tani, Budi Karmila, mengatakan target lokasi sawah yang akan dibuat seluas 25 hektar. Meskipun kerjanya secara manual kami menargetkan lokasinya seluas 25 hektar, untuk mencapaikannya kami akan berusaha semaksimal mungkin,” kata Budi. (fs)

SIKAKAP - Meski sudah ditolak masyarakat melalui berbagai surat dan aksi demo, investor yang berencana membuka kebun sawit di Kecamatan Pagai Selatan tetap berusaha menggolkan rencana mereka.

Kepala Dusun Aban Baga, Desa Sinaka, Kecamata Pagai Selatan, Darmantius S, mengaku resah dengan perilaku para investor yang kini mangkal di Sikakap.

“Mereka sudah empat kali masuk Aban Baga tanpa koordinasi dengan saya selaku pemerintah setempat” kata Darmantius tanpa menjelaskan siapa investor dimaksud, kepada Pualiggoubat, 30 Juni lalu.

Sebelumnya, para investor tersebut sudah beberapakali meminta bertemu Darmantius namun ia menolak. “Takut dituduh macam-

macam sama warga,” katanya memberi alasan penolakan.

Tidak digubris Darmantius, para investor tersebut nekad masuk ke kampung untuk melakukan survei 12 JUni lalu. Namun rombongan investor itu dipergoki Darmantius yang selanjutnya menyuruh mereka pulang.

“Mereka langsung saya suruh pulang dan melarang mereka untuk masuk di wilayah Aban Baga, daripada kena bacok sama warga, karena saya akan ke Sikakap dan tidak bisa mengontrol emosi warga,” kata Darmantius.

Karena itu ia menegaskan bahwa warga dusunnya tak membutuhkan kehadiran investor sawit. “Kami sudah mapan dengan pertanian kakao. Yang kami butuhkan sekarang adalah

bagaimana Dinas Pertanian Mentawai memfasilitasi kami

untuk meningkatkan hasil produksi kakao kami,” katanya.(fs) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DEMO SAWIT - Mahasiswa Mentawai yang tergabung Gemmagus melakukan aksi penolakan sawit di depana kantor Bapelda Sumbar

23 Puailiggoubat

BUDAYA

NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

Suara Daun

D

ahulu, sebelum pulau Siberut dihuni manusia, pulau ini hanya sebuah pulau yang gersang dan tandus. Disana hiduplah sekelompok burung camar. Kelompok burung camar itu dipimpin oleh Si Pokai. Dia dikenal baik hati dan suka menolong. Karena sifatnya itu Si Pokai sangat dihormati.

Karena tempat mereka tandus, banyak burung camar yang kepanasan. Bulu-bulu mereka terbakar oleh sinar matahari. Melihat keadaan itu, Si Pokai menjadi sedih dan selalu berfikir. Si Pokai akhirnya terbang kepulau lain. Ia berusaha mencari cara agar teman-temannya tidak lagi kepanasan oleh sinar matahari.

Di pulau tempat Si Pokai terbang, ia melihat pohon yang tumbuh subur di tepi pantai. Si Pokai mendekati pohon itu. ”Pohon ini bisa tumbuh di tepi pantai, jika aku tanam di daerahku tentu bisa menjadi tempat berlindung bagi saudara-saudaraku”. Kata Si Pokai dalam hati.

Sementara itu, di pulau Siberut teman-teman Si Pokai sibuk mencari Si Pokai. Mereka sudah mencari kesana-kemari, namun mereka tidak menemukan Si Pokai.

Akhirnya teman-teman Si Pokai menghentikan pencariannya. Mereka memutuskan untuk menunggu saja.

Mereka berharap Si Pokai akan kembali. Setelah tujuh hari berlalu, Si Pokai kembali ke teman-temannya. ”Si Pokai pulang ! Si Pokai pulang !”, teriak mereka.

Teman-teman Si Pokai menyambut kedatangannya dengan gembira.

Setelah kedatangan Si Pokai, kelompok camar mengadakan pertemuan.

Si Pokai menceritakan pengalamannya selama di pulau seberang. Selain itu, Si Pokai juga memperlihatkan buah pohon yang dibawanya. ”Saudara-saudaraku, benda yang saya bawa ini adalah buah pohon dari seberang. Saya melihat buah pohon ini bisa tumbuh di pantai. Saya yakin disini bisa tumbuh juga”. ”Mari kita tanam buah pohon ini.

Kalau tumbuh pohon ini akan memberi perlindungan sampai ke anak cucu kita”. Kata Si Pokai.

Mereka pergi menanam buah pohon itu dengan gembira. Ketika menanam buah pohon Si Pokai mengucapkan mantara: Simatalu, kuurep ekeu kina buat loina nekne sibailiu bakkat suksukmai sasarainangkukagogoi ki neneiget teret buru-buru kaule nu puurau simaruei . kek murimanua ekeu ake kungan onim “bakkat “ bule ibailiu ekeu repdemenmai sasarainangku (Artinya: Keberuntungan saya menanam buah pohon ini, jadilah perlindungan kami, hari ini dan selama-lamanya, tumbuh besarlah segera, jika engkau hidup akan ku beri nama; “bakkat” biar menjadi kenangan bagi kami semua).

Buah pohon yang di tanam Si Pokai telah tumbuh menjadi pohon besar. Si pokai dan teman- temannya merasa gembira. Mereka memberi

Roberta Sarogdog

Cerita di balik Bencana Mentawai

D Pulau Siberut, Keong dan Camar nama pohon itu bakat (pohon bakau).

Si Pokai berkata, ”Saudarasaudaraku untuk menyambut kegembiraan ini, kita akan mengadakan punen (pesta adat) sebagai rasa syukur”.

Punen segera diadakan. Para camar mengundang sahabat-sahabatnya untuk ikut memeriahkan pesta itu. Mereka mengundang Beo, Rangkong, Elang, Tupai, Rusa, Kepiting, Biawak, dan banyak hewan lainnya.

Mereka semua bergembira. Para tamu dihidangkan berbagai buah- buahan, mereka makan sepuasnya. Setelah itu, Si Pokai juga mengajak para tamu berkeliling pulau Siberut. Karena banyak makan buah-buahan, selama berkeliling banyak para tamu itu yang buang kotoran.

Ternyata kotoran mereka juga berupa biji-bijian dari buah yang mereka makan. Biji-bijian yang tersebar dari buang kotoran para sahabat burung camar itu, tumbuh menjadi pohon-pohon yang besar dan rindang. Setelah banyak pohon yang tumbuh, pulau Siberut menjadi hijau dan teduh. Hewan-hewan lainpun banyak yang hidup disana.

Suatu sore saat Si Pokkai menyusuri pantai, ia mendengar suara.

“Mau kemana saudara?”, suara itu terdengar sayup.

Si Pokkai berhenti dan menoleh kebelakang. Tetapi tidak tampak siapa pun. Dari depan ia melihat seekor hewan sedang berjalan pelan mendekatinya. “ Siapakah saudara?”, Si Pokkai bertanya ”Saya dari kelompok keong.

Kami hidup diakar-akar pohon yang kalian tanam itu. Kami berharap diijinkan menempati akar-akar itu.

Kami ingin hidup di sana.” Kata labbau pada Si Pokkai. ”Silahkan saudara-saudara hidup disana”, jawab Si Pokkai.

“Terima kasih”, kata labbau. Lalu Si Pokkai pun melanjutkan perjalanan Saat melanjutkan perjalanan, Si Pokkai merasa sakit kepala dan menggigil. Dia memutuskan untuk kembali ketempat perkumpulan para camar.

Sesampainya disana, si Pokkai langsung terjatuh. Melihat itu, para camar terkejut. Seekor burung camar lain yang bernama Si Loket langsung menyuruh dua camar, Ropru dan Tekap, pergi mencari obat. Lalu keduanya langsung terbang menuju puncak gunung.

“Wah, ternyata disini banyak pohon,” kata Si Ropru. ”Baru kali ini kita melihatnya”, balas Si Tekap.

Si Ropru dan Si Tekap mulai memetik daun-daun pohon untuk obat Si Pokai. Setelah itu mereka pulang sambil membawa daun obat yang baru mereka petik.

Sayangnya saat mereka sampai si Pokkai telah tiada. Para camar sedih kehilangan pemimpin yang baik hati dan suka menolong. Berita kematian Si Pokkai tersebar kemana-mana.

Kelompok labbau juga mendengar berita kematian Si Pokkai. Mereka pergi ke tempat kelompok camar untuk menunjukkan kesedihannya.

Setelah kepergian Si Pokkai, pemimpin kelompok camar digantikan oleh anak Si Pokai yang bernama Si Boak. Tetapi watak Si Boak berbeda dengan ayahnya. Ia sangat angkuh dan sombong. Banyak temannya yang tidak menyukainya.

Pada suatu pagi burung-burung camar berkumpul di rimbunan pohon bakau. Si Boak datang dan tampil ke depan dengan sombong dan angkuh.

“Hai para camar, aku sekarang adalah pemimpin kalian. Aku tidak ingin ada kelompok lain berada di wilayah kekuasaanku. Mereka harus diusir”, kata Si Boak.

Tiba-tiba terdengar suara labbau, “Hai Saudara Boak, jangan berkata seperti itu, Tidak mungkin orang hidup tanpa orang lain”.

“Hei siapa kau?”, kata Si Boak yang sedang marah.

“Maafkan saya, bukan saya meremehkan Saudara. Kalau saudara mengusir kami, dimana kami akan tinggal?”, kata si Labbau.

“Kau hanya makhluk lemah dan tidak pantas berbicara. Apa kehebatanmu, ayo kita bertanding!”, tantang Si Boak.

“Saya tantang saudara menge-

liling pulau ini. Jika saudara kalah, maka kami tetap tinggal di akar bakau. Tetapi kalau saya kalah, kami akan pergi dari sini”, kata Labbau. ”Baik saya setuju, kita bertanding besok”, balas Si Boak.

Pagi pun tiba. Sebelum pergi ke tempat pertandingan para keong menyebar di sepanjang jalur pertandingan. Sementara di tempat para camar, Si Boak sudah menunggu. siap memulai pertandingan.

“Bagaimana keong, kamu sudah siap?”, kata Si Boak dengan angkuhnya, “Saya sudah siap”, jawab keong.

Mereka pun bersiap-siap untuk berlari. Pertandingan dimulai. Si Boak berlari dengan cara terbang.

Sedangkan Si Keong merangkak di tanah. Ketika melewati pohonpohon Bakau Si Keong mengambil kesempatan untuk menyelinap ke akar-akar bakau.; “Dimana Kamu Keong?” tanya Si Boak sambil terbang.

“Saya ada disini”, jawab keong lain yang sedang menunggu di jalur pertandingan.

Mendengar jawaban itu, Si Boak menambah kekuatan terbangnya.

“Dimana Kamu Keong?”, tanya Si Boak lagi, setelah terbang beberapa jauh. “Ya, saya ada disini”, jawab keong yang lain lagi, Si Boak semakin menambah kecepatan terbangnya. Dia khawatir Si Keong dapat mendahuluinya.

Setiap dia bertanya, Si Keong selalu menjawab di depannya.

Sampai akhirnya Si Boak tidak kuat lagi untuk menambah kecepatannya. Sayapnya mulai letih.

Akhirnya ia terjatuh di laut dan dimakan ikan hiu. Tamatlah riwayat Si Boak dalam pertandingan melawan keong. Kelompok keong akhirnya bisa mempertahankan tempat tinggal mereka Setelah kejadian itu, berkumpulah semua Keong melakukan pesta kemenangan mereka.Sedangkan kelompok camar sedih atas kematian Si Boak, walaupun mereka tidak suka kepemimpinannya.

(Kumpulan Cerita Rakyat Mentawai)

i beberapa kesempatan dan disetiap ada diskusi, apa lagi media cetak, bencana tsunami Mentawai, Oktober 2010 tidak pernah lepas dari perbincangan. Bencana gempa dan tsunami Mentawai hampir memasuki 2 tahun.

Namun warga yang menjadi korban kini masih hidup di hunian sementara (huntara) yang serba jauh terutama dari sumber ekonomi masyarakat.

Tetapi dalam kondisi yang ada di huntara masih ada yang mengambil kesempatan mencari poularitas, ada yang memanfaatkan situasi untuk memperoleh rupiah dan proyek. Dan lupa memotivasi masyarakat untuk mandiri dan memperkuat gotong royongnya tanpa didampingi oleh siapapun. Memang sudah sewajarnya masyarakat gelisah dan mendesak pihak yang berwenang dalam penangan bencana ini, yang sudah hampir 2 tahun tak jelas pembangunan huntapnya, padahal dana sudah cair tahap pertama.

Walaupun dananya sudah lama cair, lokasi hunian tetap (huntap) belum jelas, sementara bangunannya semakin lama semakin tak berbentuk karena bahan yang digunakan pas untuk huntara. Perlu rasa syukur kita juga huntara itu ada, tetapi sudah harus dipikirkan mendapatkan hunian tetap yang difasilitasi oleh pemerintah agar lebih layak dan lebih lama menikmati hidup dan lebih tenang memikirkan masa depan. Hunian tetap secepatnya ada karena masyarakat seperti itu akibat bencana tsunami bukan buatan manusia.

Pembangunan huntap itu juga sudah harus disampaikan dan dicari informasinya, sehingga perencanaan yang dipersiapkan oleh masyarakat tidak sia-sia.

Kita juga berharap masyarakat didampingi untuk diarahkan agar pembangunan huntap tersebut baiknya dilakukan secara swakelola atau mungkin cara yang lain asal kesepakatan tersebut bermanfaat bukan untuk mencari keuntungan dibalik cerita itu.

Cara memprovokasi warga untuk menolak pembangunan huntap yang telah disepakati juga merupakan cara yang salah dan tidak boleh terjadi, karena membangun huntap lebih baik diserahkan ke masyarakat, dan tidak boleh mengatasnamakan warga Mentawai untuk mencari nama dan mengesampingkan kesepakatan yang telah dibuat dan diputuskan bersama.

Jika masyarakat tidak menginginkan pembangunan huntap dilakukan oleh rekanan, tidak boleh dipaksakan, artinya Masyarakat lebih mempertahankan kesepakatan yang telah diputuskan bersama-sama, karena memberikan kebebasan pada masyarakat memilih yang terbaik, ini sistem mengajak masyarakat bekerja dan sibuk dalam gotong royong, daripada dikerjakan pihak ketiga.

Dan sudah harus segera dibangun dan ditunggu masyarakat, agar pembangunan huntap secepatnya terlaksana.

Masalah izin dan lain-lain adalah urusan pemerintah bukan masyarakat yang berurusan. Yang penting keberadaan masyarakat diatas tanah yang bukan bermasalahh dan tak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kebutuhan lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan.

Puailiggoubat NO. 242, 14 - 30 Juni 2012

24