246 by Puailiggoubat Mentawai

MENTAWAI NEWS

KORBAN TSUNAMI 2010 MULAI PUTUS ASA

MENTAWAI NEWS

SULITNYA MENCARI GURU DI MENTAWAI PENDIDIKAN 18

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

o 14 -3 T . 2 1 a 46 Ag hu us n X tu s2 01 2 HARGA ECERAN RP 3000

LIMA PERDA MENUNGGU DISAHKAN

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Uggla Sawit katiboijet lek mananam, tapoi titibot eruk nia siureman nenek bokoi lek maigi. Maigi polak plasma sibailiu pamateijat antara siberi kabaga samba sibakkat perusahaan sawit singet Hak Guna Usha - 3

Dari Re daksi

Sawit, Dirgahayu RI dan Hari Raya Idul Fitri

disi ini Puailiggoubat kembali menyorot soal rencana perkebunan sawit yang sedang gencar-gencarnya berekspansi ke Mentawai. Bagi redaksi, ini merupakan ancaman kelanjutan kehidupan masyarakat Mentawai dalam artian tidak menolak untuk pembangunan Mentawai tapi ada cara lain untuk membangun Mentawai dengan bukan memasukkan sawit.

Di bulan ini, dua momen besar juga terjadi. Pertama peringatan kemerdekaan RI dan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa instansi pemerintah dan swasta akan diliburkan, tentu akan ada kaitanya dengan mudik lebaran dan silaturahmi. Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir Batin. Redaksi

Sibakkat polak sibara ka suku Samangilailai masititdou ka pamarentah bulek ratoiliakek polak transmigrasi ka Leleu Pamewa ka tubudda - 5 Huntap tak pei aragalai kalulut tak pei anai izin sibara ka Menteri Kehutanan sakalaggaiyat tat arakaroni baga. Fasilitator tak aragai galajetda - 7 Mukuddu ka kursi, kabei ka uddut meja sambat masiarepi kuanen guru bulat siripot pasigegelai, tapoi tak kere’ edda ai galai ka SMAN I SIberut Tengah, satoga sikolah mukuddu ka bat lalep sipujujuggou kalulut tak anai meja samba kursi - 20 Eruk nia koat Mentawai ibailiu sara bakkat pukaioat laggai bara nia siburu. Tapoi kiat sai turis ai aili iginia 4.000 ka bagat sangarura, tapoi nenda tak pei arapasikeli simakolou - 21

Diduga Palsukan Data Beasiswa Yth Kepala Cabang Dinas pendidikan Sikakap. Tolong tinjau kelapangan SD 03 Taikako, Ada dugaan kepala sekolah memalsukan data beasiswa yang uangnya mungkin sudah di makan oleh kepala sekolah. Mohon dugaan Ini ditindaklanjuti segera! 082389231749

Tertibkan Pasar Ikan Yth Bupati Mentawai Mohon ditata ulang lokasi pasar ikan di Tuapeijat, Karena pasar ikan yang sekarang tidak teratur, ada di depan TPU KM.0, di depan GKPM, Disamping tower telkomsel. Lingkungan kami jadi tidak nyaman untuk ditempati sehingga kami sangat terganggu akibat bau amis pasar ikan. Terimakasih. 081266903830

COVER DEPAN: 1 FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril WARTAWAN DAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut) Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan)

Tarif Iklan Puailiggoubat

DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Investasi sawit terdengar manis di bibir, cerita bahagia dari keuntungan investasi tanaman jenis palmae ini ternyata kebanyakan mimpi belaka. Tidak sedikit, perkebunan sawit yang menggunakan sistem kebun inti plasma berakhir dengan konflik antara petani dengan perusahaan sawit pemegang Hak Guna Usaha.

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Ferdinand Salamanang Rus Akbar

asus terakhir, meninggalnya seorang anak petani dalam konflik berdarah antara aparat

kepolisian dengan warga di Padang Halaban, Sumatra Utara, Juni 2012. Buntut dari konflik itu, 60 petani ditangkap dan 10 diantaranya ditahan. Di Mentawai, upaya perusahaan sawit PT. Swasti Sidi Amagra untuk membuka lahan terus dilakukan dengan simultan. Izin dari bupati lama Edison Saleleubaja sudah dikantongi sejak tahun 2010 seluas 20.000 hektar, masingmasing 12.000 hektar di Pagai Selatan dan 8.000 hektar di Pagai Utara. Namun upaya investor terganjal penolakan secara masif oleh masyarakat melalui aksi demo dan surat penolakan. Izin lokasi dari bupati itu akan habis pada 2013, jika perusahaan belum mengantongi izin penyerahan lahan dari masyarakat, izin dapat diperpanjang satu tahun. Perusahaan berganti siasat. Mereka mendekati masyarakat secara personal dan membujuk dengan janji akan membantu membuatkan koperasi. Mantan Kepala Dusun Bake, Desa Bulasat, Pagai Selatan, Mangantar Taileleu mengatakan, sering ditemui utusan PT Swasti berinisial S untuk mengurus koperasi. “Saya pernah disuruh oleh orang perusahaan untuk mengurus koperasi. Soal kebutuhan biaya biar mereka yang tanggung. Nggak terhitung lagi berapa kali dia kemari untuk mendiskusikan sawit dan menyuruh saya untuk mengurus koperasi. Namun karena tidak pernah saya respon, dia tidak pernah datang lagi,” jelas Mangantar 4 Agustus lalu. Namun di Dusun Bubuget, Desa Sinaka, koperasi tengah diurus oleh perusahaan. Sekitar 90 persen warganya mulai terpikat sawit . Kini koperasi

DISKUSI - Diskusi antara warga Purorougat dengan tim YCM di Purorougat

MEMANTIK KONFLIK DARI SAWIT Pakerekat Baga Bubuget sedang menunggu izin dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Mentawai. “Kami telah sepakat untuk menerima perusahaan perkebunan sawit, karena akan mensejahterakan kami. Lagi pula lahan yang tidak kami garap masih banyak. Jadi percuma juga kalau hanya menjadi lahan tidur yang tidak menghasilkan,” jelas Martinus, Paneinei jemaat GKPM Bubuget, awal Agustus lalu. Sudarmi Saogo, warga Bubuget lainnya mengaku tertarik bekerja sama dengan perusahaan sawit, karena saat ini investor (PT Swasti) membantu membuat koperasi. Ia juga mengatakan koperasi itu tidak sekedar berhubungan dengan sawit tapi ada usaha lain. “Kami lihat potensi Aban Baga dan Bubuget, khususnya kakao cukup banyak dan pemasarannya hanya sampai kepada pengepul di Sikakap dengan harga yang sering dipermainkan. Nah koperasi ini yang nantinya menjadi sentral pemasarannya,” lanjut Sudarmi. Namun Sudarmi mengatakan, modal pengurusannya berasal dari perusahaan sawit. “Segala kepengurusan koperasi itu ditanggung sepenuhnya oleh investor sawit. Namun kami akan berusaha untuk tidak didikte oleh mereka,” katanya. Pendapat berbeda di sampaikan warga Aban Baga yang secara tegas menolak masuknya investor sawit untuk membuka perkebunan di daerah mereka. Edison Berisigep, warga Aban Baga menolak dengan tegas rencana pencaplokan lahan di dusunnya. “Sudah banyak pendapat negatif

yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk anak-anak kita mahasiswa. Jadi percuma kita sekolahkan mereka kalau pendapat mereka tidak kita dengarkan. Lagi pula sawit bukan tanaman yang bisa diandalkan untuk mendapat uang secara cepat, padahal kebutuhan uang tunai setiap hari sangat kita harapkan” ujarnya. Pendapat yang sama di sampaikan Martinus, persoalan ketidaktahuan dalam bertani sawit menjadi salah satu penyebab mengapa ia menolak sawit ini. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh anak-anak mereka yang sedang kuliah. “Tanah kita tidak akan pernah kembali kalau sudah diambil oleh perkebunan sawit. Jadi apa lagi yang akan kita banggakan kepada generasi kita berikutnya,“ katanya. Selain penolakan yang disampaikan kedua tokoh masyarakat Aban Baga di atas, potensi konflik diantara kedua dusun yang bersebelahan tersebut sangat rentan terjadi. Menurut mereka, sebagian lahan yang dikelola warga Dusun Bubuget adalah lahan milik warga Aban Baga. “Jadi kami akan gugat kalau warga Bubuget bersikeras menyerahkan lahan kepada investor sawit. Bila perlu kami akan usir mereka,” ujar Martinus. Sementara Sekretaris Jenderal GKPM Pendeta Immerius Sakerebau mengatakan sawit tidak akan menjamin kesejahteraan warga Mentawai, justru yang akan terjadi akan ada penghilangan hak masyarakat Mentawai terhadap tanah yang sudah diwariskan nenek moyangnya secara turun temurun.

“Yang akan sejahtera itu para pengurus dan orang-orang yang memiliki jabatan, bahkan termasuk kami sebenarnya. Namun itu tadi, dari pada warga jemaat sengsara akibat kerakusan pimpinannya, lebih baik bersama-sama kita menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit ini. Jadi sekali lagi, GKPM tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah kompromi dangan rencana pembukaan perkebunan sawit di Mentawai,” tegasnya. Menanggapi polemik ditengah masyarakat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai tetap komit menolak sawit. Hal itu disampaikan Pinda Tangkas, staf Informasi Komonikasi (Infokom) YCM Mentawai saat diskusi dengan warga Aban Baga dan Bubuget, Jumat, 3 Agustus lalu. “Sikap kami di lembaga tetap tidak berubah dari dulu yaitu memperjuangkan hak masyarakat Mentawai, baik adat, budaya, politik terlebih yang menyangkut hak atas tanah. Jadi walaupun kami sering berseberangan dengan para pengambil kebijakan, kami tetap komit dengan apa yang menjadi hak orang Mentawai terutama tetap menolak sawit,” kata Pinda. YCM, lanjut Pinda, tidak ingin masyarakat menderita seperti yang dialami masyarakat di luar Mentawai, selain itu kekhawatiran tentang kepemilikan tanah untuk anak cucu ke depan sebab dengan cara disertifikasi Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan sawit ini mengancam kepemilikan tanah bagi

masyarakat Mentawai. “Jika tanah dilepaskan oleh warga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah tidak akan kembali kepada masyarakat (sibakkat polak),” katanya. Sementara Rifai Lubis, Koordinatoor Divisi Kebijakan YCM Mentawai mengatakan, koperasi yang dibuat perusahaan itu hanya modus supaya perusahaan sawit diterima warga, padahal nantinya biaya kepengurusan sawit akan dijadikan bahan negosiasi. “Perusahaan telah mengeluarkan uang untuk mengurus koperasi, tentu mereka tidak mau merugi, untuk itu syaratnya masyarakat harus menyerahkan lahannya,” kata Rifai, 13 Agustus lalu. Soal sentral penentuan harga, koperasi belum tentu sebagai penampung, yang berperan itu adalah perusahan atau pabrik sawit yang menentukan. “Warga akan terus ditekan dengan utang koperasi itu, sementara harga sawit akan ditekan, selain itu tidak akan ada komoditi lain kalau sawit yang masuk, sebab semua tanah akan dijadikan ladang sawit,” katanya. Ujung-ujungnya semua penyerahan lahan, dan sistem perkebunan sawit itu adalah inti plasma dan masyarakat akan membuat surat penyerahan lahan dan perusahan akan memakai sistem HGU. Kalau sudah begitu, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu nanti? (o)

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Telepon itu berdering suatu hari 31 Juli 2012, dari seberang terdengar suara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang menyapa Ephorus Gereja Kristen Protestan Mentawai Panulis Saguntung. Kepada ephorus, Yudas meminta bertemu dengan jajaran pimpinan GKPM.

Rus Akbar

khirnya saya menerima beliau untuk diskusi usai berbuka bersama di Sikakap, saya langsung hubungi pak Sekjen GKPM Pendeta Immerius Sakerebau dan dalam diskusi tersebut hadir juga tamu kita dari Jerman ibu Cristina,” cerita Panulis kepada Puailiggoubat, 13 Agustus melalui telepon. Awalnya, lanjut Panulis, pertemuan santai malam itu hanya membicarakan program pemerintah. “Ada rencana program pembangunan jalan poros dari Pagai Selatan, Utara, Sipora sampai ke Sikabaluan, lalu pembicaraan soal hunian tetap yang kini akan berjalan,” tambah Panulis. Di ujung pembicaraan,Yudas lalu menyinggung soal sawit. “Dia minta pendapat kepada saya mengenai sawit yang akan masuk ke Mentawai,” jelas Panulis. Saat itu, pimpinan tertinggi GKPM kembali menegaskan menolak sawit sesuai mandat sidang Sinode VII 2011. “Sidang sinode waktu itu tegas menolak

DISKUSI - Diskusi antara warga purorougat dgn tim YCM

PERTEMUAN MALAM ITU.... sawit, karena kita sudah lihat fakta menyengsarakan rakyat dan termasuk jemaat GKPM,” katanya. Kepada bupati, Panulis mengatakan bahwa penolakan tidak hanya dari jemaat GKPM. Tapi termasuk umat Katolik Mentawai, masyarakat dan LSM. “Ini dibuktikan dengan surat penolakan yang masuk ke pemerintah. Dalam diskusi tersebut saya minta bupati untuk membuat gerakan bersamasama dengan masyarakat, gereja dan

Yudas Sabaggalet

Panulis Saguntung

LSM menolak sawit,” katanya. Pada pertemuan itu, menurut Panulis, bupati sepakat soal gerakan tersebut, tapi pemerintah tidak ingin ikut gerakan itu karena mereka punya cara tersendiri. “Tapi bupati tidak menjelaskan cara itu apa,” lanjut Panulis. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang dihubungi Puailiggoubat melalui telepon, 13 Agustus lalu tidak menjawab. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas.(o)

Sejarah Pahit Konflik Sawit di Indonesia 1. Bentrok Masyarakat Desa Sungai Sodong dengan PT SWA, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis, 21 April 2011 Pada Kamis, 21 April 2011, terjadi bentrok antara pihak perusahaan dan warga, satu orang warga tewas dibunuh dengan leher digorok yang nyaris putus serta luka tembak sebanyak tiga liang bernama Indra Syafe’I, 19 tahun dan Saktu, 20 tahun dengan telinga, bahu dibacok dan sebilah pisau belati masih menancap di pundaknya. Dalam perjalanan evakuasi jenazah Indara Syafe’i dan Saktu, warga yang panik bertemu dengan puluhan satpam dan preman yang tidak jauh dari base cam perusahaan. Secara spontan terjadilah bentrok dengan satpam

dan preman tersebut. Bentrokan ini kemudian menyebabkan 5 orang dari perusahaan tewas. Hasil Investigasi WALHI Sumsel hari Minggu, 24 April 2011 (Sumber Sawit Watch) 2. Penembakan Anak Petani di Padang Halaban, Sumatera Utara Seorang anak petani Gusmanto 16 tahun, ditembak oleh oknum polisi pada Juni 2012 saat konflik dengan perusahaan sawit PT. Smart. Sebanyak 60 petani ditangkap dan 10 orang dari mereka ditahan. Peristiwa ini terjadi di Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketegangan antara masyarakat Padang Halaban, Labuhan Batu, Sumut, berujung pada penangkapan dan penembakan terhadap warga. (Sumber Sawit Watch)

3. Kasus Perkebunan Sawit PT. Barat Selatan Makmur Investindo dengan Warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Brimob menembak para petani yang sedang mengendarai motor menuju lokasi. Penembakan tersebut tanpa peringatan tembakan ke udara namun langsung membabi buta. Dalam insiden tersebut telah jatuh korban jiwa yakni Zaelani, 45 tahun dan Rano Karno, 28 tahun, warga Desa Kagungan Dalam. Selain yang meninggal di tempat, 6 warga mengalami luka berat yakni Muslim, 18 tahun luka di kaki dan harus diamputasi karena tulang pecah, Reli, 32 tahun luka tembak di bahu kanan, Hirun, 18 tahun, Lukman, 25 tahun dan Matahan, 38 tahun, luka tembak di kaki kiri ditambah Jefi, 26 tahun yang

mengalami luka bakar. (Sumber Walhi dan YLBHI 14 Nopember 2011) 4. Kasus Perkebunan sawit PT. Mas II di Kalimantan Barat Polisi menangkap paksa lima orang warga yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menuntut hak kepada PT. Mitra Austral Sejahtera II (Golden Hope Group), pemilik perkebunan sawit di Kalimantan Barat. (Sumber, Serikat Petani Kelapa Sawit Kalimantan) 5. Konflik Perkebunan Sawit di Sumbar antara Masyarakat dengan PT.Primata Muliya Jaya (PMJ) Sebanyak 31 petani di Jorong Kampung Dalam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten

Pasaman Barat, Sumatera Barat, ditangkap di lahan sendiri oleh Polres Pasaman Barat 6 Oktober 2011 karena dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT.Primata Muliya Jaya (PMJ). 6. Tragedi 2 Februari 2012 di Rokan Hulu, Riau. Sejarah Pahit Konflik Sawit di Indonesia Bentrok terjadi Kamis 2 Februari 2012 itu melibatkan PT. Mazuma Agro Indonesia yang dibantu 10 personel Brimob dari Sipirok, Sumatra Utara (Sumut), terkait sengketa lahan dengan masyarakat Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. 19 warga ditangkap dan 89 rumah terbakar akibat kejadian tersebut. (gsn)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Pemilik lahan dari suku Samangilailai menuntut pemerintah mengembalikan lahan transmigrasi di Bukit Pamewa kepada suku.

Berebut Lahan Transmigrasi FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

awasan Bukit Pamewa yang menjadi lokasi transmigrasi Satuan Pemukiman III di Kecamatan Sipora Utara diperebutkan antara pemilik lahan dengan warga transmigrasi. Konflik yang muncul sejak 2007 kini kian memanas. Saling klaim lahan dengan aksi pemancangan kembali terjadi. Pertemuan antara warga Saureinu dari suku Samangilailai sebagai pemilik lahan dengan warga transmigrasi di aula Kantor Camat Sipora Utara berlangsung tanpa menemukan solusi untuk meredakan konflik, 3 Agustus 2012. Pertemuan itu dihadiri puluhan warga Saureinu bersama dengan puluhan warga desa Bukit Pamewa yang didampingi kepala desanya Maudin Nababan. Camat Sipora Utara Ren Yeni yang memimpin pertemuan berupaya mencari solusi permasalahan sengketa tanah antara kedua pihak. Pertemuan ini dijadwalkan pada pagi hari pukul 9.00 WIB akhirnya dimulai pada siang hari karena pagi itu warga SP III belum ada yang hadir dengan alasan tidak mendapat informasi rencana pertemuan. Pertemuan diawali dengan Sutrisno, warga SP III yang mempertanyakan tujuan pemancangan yang dilakukan suku Samangilailai di SP III. “Pemancangan di SP III, tujuannya apa?” tanyanya. Sementara Zainuddin, warga lainnya mengatakan terkejut melihat ada pancang di jalan dan di depan rumah yang menurutnya sudah 15 tahun lamanya ia tempati. Sementara itu, Dafrizal yang mengaku menumpang menempati tanah mertuanya di SP III mengatakan bahwa

RAPAT - Pertemuan warga Saureinu dengan warga SP III di aula kantor camat Sipora Utara Jumat 3 Agustus 2012 warga transmigrasi di SP III bukan hanya dari Jawa namun ada transmigrasi lokal seperti Goiso Oinan serta Tuapeijat. Ia mengatakan telah mendengar kabar bahwa tanah SP III mau direbut, ia juga mendengar tanah mau dijual. Ia mengungkapkan bahwa warga transmigrasi didatangkan pemerintah ke SP III dan diberi tanah pemukiman, lahan 1 dan lahan 2. Lahan 2 sudah diberi sertifikat namun lahan 1 serta pemukiman belum diberikan. Ia juga mengatakan bahwa pihak transmigrasi tidak mengetahui proses serah terima tanah ke warga. Namun dikatakannya belakangan ada pemancangan dari kaum. Setelah mendengarkan paparan dan pertanyaan dari pihak SP III, camat juga memberikan kesempatan kepada pihak Kaum Samangilailai untuk menyampaikan apa yang mengganjal di dalam hati mereka. Kesempatan pertama diberikan

kepada Apollo Budiman, ia mempertanyakan mengapa warga transmigrasi menjual tanah trans, sedangkan mereka yang ia klaim sebagai pemilik tidak bisa. Sebagai pemilik ia telah membuat ladang di dekat PDAM, namun menurutnya kayunya dicuri oleh warga trans. Sementara itu Jaasa Samangilailai yang duduk didepan bersebelahan dengan kepala desa SP III justru balik bertanya kepada Sutrisno yang mempertanyakan mengapa ada pemancangan. Jaasa mempertanyanyakan apa dasar warga SP III menjual tanah, Ia juga mengungkapkan bahwa warga SP III belum memiliki sertifikat yang berarti warga SP III menjual tanah negara karena tanah itu adalah lokasi transmigrasi. Dikatakan Jaasa, dalam adat Mentawai tanah yang sudah diberikan boleh dikelola dan dipakai seumur hidup akan tetapi tidak boleh dijual. Jaasa juga mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah mulai mencuat sejak

Desa Taileleu Mendapat 26 Paket P2D TAILELEU - Desa Taileleu Kecamatan Siberut Selatan tahun ini mendapat 26 paket P2D, paket-paket itu dibagi dalam 3 dusun yakni 17 paket di Taileleu, tujuh paket di Dusun Pei-pei dan 2 paket di Bolotok. Pejabat Pelaksana Teknis Kecamatan Robert mengatakan, OMS yang akan mengerjakan paket jalan tersebut telah menandatangani kontrak kerja akhir Juli. Ia meminta kepada masyarakat di wilayah dusun agar membersihkan lokasi dan membentuk

badan jalan. Tahun ini, jalan darat yang dibangun program P2D hampir menghubungkan Taileleu dan Peipei, tinggal jembatan penyeberangan yang belum ada untuk melewati sungai selebar 40 meter. Untuk menyeberangi sungai dari Peipei ke Taileleu atau sebaliknya, masyarakat memanfaatkan 2 unit rakit. Pemilik rakit, Dominikus Salakkopak menyebutkan, tarif penyebe-

rangan untuk satu orang sebesar Rp5 ribu, untuk sepeda motor Rp15 ribu “Kalau pulang pergi menjadi Rp10 ribu buat orang, kalau sepeda motor jadi Rp30 ribu” katanya. Di sisi lain, meski jalan penghubung telah ada, namun kualitas jalan masih kurang, beberapa bagian sudah banyak yang berlobang. Masyarakat lebih memilih lewat di tepi jalan ke timbang di jalan beton karena sudah rusak. (dom)

tahun 2007. Kala itu ia telah sampaikan persoalan itu kepada bupati dan DPRD Mentawai, namun tidak ada penyelesaian. Untuk itulah pihaknya melakukan pemancangan agar pemerintah kabupaten dapat merespon dan menyelesaikan persoalan tanah itu. Sebelum pemerintah menyelesaikan persoalan itu, Jaasa mengingatkan agar warga SP III tidak mengelola lahan 1 dan 2. “Silakan pakai tanah pemukiman

ukuran 25 x 50 meter, sementara lainnya urusan kami dengan pemerintah, jangan harapkan ada jatah lahan 2 di SP III, sertifikat lahan 2 yang dimiliki, kami tidak izinkan,” katanya lagi. Persoalan ini dipicu kecemburuan sosial, seperti diungkapkan Jaasa. Dikatakannya, jumlah KK di SP III saat ini hanya sekitar 140 KK dan sebagian bukan lagi warga transmigrasi tapi sudah berpindah tangan kepemilikan lahan. Kurpi warga lainnya mengatakan bahwa areal transmigrasi di SP III sudah menjadi lahan bisnis dan dijual. Sementara itu, Arisman Pautal mempertanyakan berapa KK warga Transmigrasi di SP III pada awalnya dan berapa yang ada saat ini. Maudin sang kepala desa menjawab bahwa awalnya adalah 300 KK dan sebagian dari warga lokal Mentawai dan saat ini tinggal 136 KK. Mendengar jawaban itu, Arisman menegaskan bahwa inilah pokok persoalan antara suku pemilik tanah dengan warga SP III. Ia mempertanyakan kemana lahan lainnya jika awalnya 300 KK dan sekarang hanya 136 KK. “Kalau pemerintah tidak mau mengurus maka kaum akan mengurusnya,” katanya. Pertemuan berakhir tanpa solusi. Suku Samangilailai berencana mengirim surat kepada bupati, DPRD dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mentawai perihal penertiban dan pengembalian tanah ulayat suku Mentawai. (o)

PNPM Akan Dirikan Stasiun Radio di Mentawai SIKABALUAN - Dirjen Pemberdayaan Masyarakat akan membangun dua unit stasiun radio di Mentawai diantaranya satu unit di Sikakap dan satu unit di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara melalui program RBM (Ruang Belajar Masyarakat). Hal ini disampaikan ketua Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Siberut Utara, Junaidi Sakerebau pada Puailiggoubat, Selasa, 31 Juli lalu. “Radio ini sebagai media untuk menyampaikan informasi PNPM bagi masyarakat dan informasi lainnya,” katanya. Di Sikabaluan, stasiun radio rencananya akan dibangun di samping kantor Desa Sikabaluan. “Kepala Desa sudah mendapat persetujuan. Tinggal menunggu tim survei dari Padang,” kata Jes Jatra, pendamping lokal PNPM Siberut Utara. Untuk menjalankan kegiatan radio ini, telah dibentuk pengurus, Agus Jumari menjadi ketua, Feri Romiyanto sebagai sekretaris, Ririn sebagai bendahara, Henrianus Samalinggai menjadi kepala penyiaran, Muhammad dan Firman sebagai teknisi, Dominikus Sabebegen sebagai humas dan Salim Tasirilotik sebagai kepala pemberitaan. Radio yang diberi nama GMM (Gerakan Masyarakat Mentawai) dengan frekuansi 107,1 FM sampai 107,9 FM tersebut direncanakan akan mengudara tahun ini. “Tinggal menunggu tim survei. Kita berharap tahun ini selesai dan dapat melakukan penyiaran,” kata Jes Jatra. (bs).

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Semarak Hari Pramuka di Sikabaluan SIKABALUA - Suara drum band yang dimainkan pelajar SMPN 1 Siberut Utara menarik perhatian Aleksander Sapotuk, Kepala Dusun Nangnang Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Ia bergegas keluar rumah dan menuju jalan utama. Ternyata pelajar SD-SMP yang masuk dalam gerakan pramuka melakukan pawai keliling Sikabaluan sambil menyanyikan lagu kebangsaan sambil membawa obor, diiringi dengan drum band. Ketika peserta pawai lewat di depan Aleksander, tanpa dikomando ia memberikan penghormatan kepada bendera cikal kelapa dan merah-putih yang ikut diarak. Ini pawai yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh gerakan pramuka di Sikabaluan, khususnya SD Fransiskus Sikabaluan dan SMPN 1 Siberut Utara. Namun pawai kali ini memancing masyarakat Sikabaluan dan juga masyarakat lainnya yang menginap di Sikabaluan melihat pawai yang dilakukan, karena diiringi dengan drumband. Setelah melakukan pawai keliling Sikabaluan yang dimulai di SMPN 1 Siberut Utara dan diakhiri di SMPN 1 Siberut Utara, peserta kembali ke bumi perkemahan di lapangan hijau SD Fransiskus Sikabaluan untuk melaksanakan upacara pembakaran api Pancasila. Kegiatan ini diikuti sekitar seratus peserta yang terdiri dari siaga, penggalang dan penegak. “Kita berharap kegiatan pramuka ini dapat mengajak pelajar untuk berperan aktif membangun masyarakat dalam hal kecil, karena dalam kegiatan pramuka ini ada pendidikan kedisiplinan dan juga kehidupan dialam untuk menumbuhkan kemandirian,” kata Dominikus Puu, Kepala SD Fransiskus Sikabaluan. Selasa , 14 Agustus merupakan hari Pramuka Indonesia, dilaksanakan upacara peringatan hari Pramuka yang ke-51 Tahun yang dipimpin langsung camat Siberut Utara, Sandra Oktavia di lapangan hijau SD Fransiskus Sikabaluan. “Gerakan Pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan yang membangun generasi bangsa, dan peran serta kiprah Pramuka telah diakui dan dikenal di Indonesia,” katanya. Sandra juga mengharapkan agar kegiatan kepramukaan ini dapat berjalan dan berlangsung setiap tahunnya karena gerakan Pramuka di Indonesia dan dunia memiliki peran penting dalam pembangunan. “Karateristik bangsa ikut terbentuk didalamnya. Semangat juang dalam kepramukaan itu ada dan terasa hingga sekarang,” tegasnya. Hanya saja kegiatan kepramukaan ini tidak begitu mendapat dukungan dari Pemerintah kKbupaten Mentawai. Terlihat dimana gerakan pramuka di Mentawai belum membentuk DKD (Dewan Kerja Daerah), DKC (Dewan Kerja Cabang) dan DKR (Dewan Kerja Ranting) serta gugus depan. ”Kalau kita lihat, peringatan pramuka ini hanya dilaksanakan di Sikabaluan, sementara di kabupaten tidak ada. Tidak tahu entah hal seperti ini sampai kapan,” kata Agus Jumari salah seorang pendamping pramuka SD Fransiskus Sikabaluan. Sekolah-sekolah pun menunjuk pembina pramuka serta menganggarkan kegiatan pramuka, namun pada kenyataannya di lapangan, kegiatan pramuka di sekolah tidak dilaksanakan sama sekali kendati anggarannya tetap terpakai. (bs)

Lima Perda Menunggu Disahkan Dari 17 rancangan perda yang diajukan eksekutif kepada DPRD Mentawai, empat diantaranya sedang dibahas di komisi, sementara satu lainnya sudah diuji publik.

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Gers0n Merari Saleleubaja Rapot Pardomuan Simanjuntak

alam waktu dekat, DPRD Mentawai akan segera mengesahkan sejumlah peraturan daerah (perda) yang sudah diajukan Pemerintah Kabupaten Mentawai. Dari 17 perda, satu diantaranya selesai dibahas dan sedang uji publik dengan masyarakat. Sedang empat perda lainnya sedang dibahas di komisi, sepanjang Agustus ini. Dalam paripurna DPRD Mentawai Selasa 31 Juli, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyampaikan nota penjelasan empat rancangan perda yakni Pajak Daerah, Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Administrasi Kependudukan. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nikanor Saguruk yang dihadiri Ketua DPRD Mentawai Henri Dori Satoko dan dan 10 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ifdil Gusti, Asisten II Binsar Saleleubaja beserta dengan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemkab Mentawai, Sebelum dibahas, keempat ranperda ini telah masuk dalam nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Mentawai nomor 170/73/ NK-DPRD/VI-2012 dan 180/15/ Huk-2012 tentang Program Legislasi Daerah 2012. Yudas mengatakan, peraturan daerah yang ditetapkan dan diberlakukan selama ini, didasarkan pada UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 34 tahun 2000. Pemda diberikan batas waktu sampai Desember 2011 untuk

TANDATANGAN - Penandatanganan kesepakatan Prolegda di ruang sidang DPRD 25 Juni 2012 melakukan penyusunan kembali perda di bidang pajak dan retribusi daerah. Dikatakannya, dengan UU Nomor 28 tahun 2009, perda yang ada tidak dapat dijadikan dasar pemungutan kepada masyarakat. Materi ranperda bidang pajak daerah yang diajukan eksekutif kepada DPRD memuat materi berupa pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ranperda retribusi penyeberangan di air adalah jenis retribusi jasa usaha yang dipungut atas jasa penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki atau dikelola pemkab. Sedang retribusi pelayanan ke pelabuhanan merupakan retribusi jasa usaha yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemkab. Ranperda ini memuat materi nama, objek dan subjek retribusi, tingkat penggunaan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur besaran tarif dan pemungutan retribusi. Yudas mengatakan, ranperda RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012-2016 merupakan arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD menjadi pedoman bagi unit

kerja dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan acuan bagi stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembahasan dan penetapan RPJMD terkesan lambat, padahal sesuai UU Nomor 24 tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD sudah harus ditetapkan paling lama tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengacu kepada SPPN itu, Mentawai telah terlambat hampir delapan bulan dalam mene-tapkan RPJMD. Lanjut Yudas, ranperda tentang administrasi kependudukan mengacu kepada UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Junto PP nomor 37 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana UU No. 23 tahun 2006. Pemkab Mentawai berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada dan berdomisili di Mentawai. Saat dikonfirmasi Puailiggoubat via telepon Selasa 14 Agustus, Ketua DPRD Mentawai Henri Dori Satoko menyebutkan, ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah telah selesai dibahas di DPRD. Saat ini

mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan mendapatkan masukan masyarakat agar perda ini nantinya memberi azas manfaat bagi mereka. “Jika ada hal yang krusial dari masukan masyarakat itu akan dibahas lebih lanjut,” kata Hendri yang baru saja pulang dari Saibi dalam rangka sosialisasi perda. Dikatakannya, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur sistim pengelolaan APBD, bantuan sosial, bantuan dana hibah, keuangan desa dan badan urusan daerah. Setelah tahap sosialisasi, selanjutnya perda ini akan dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumbar. “Jika ada yang perlu direvisi maka akan segera diperbaiki sebelum disahkan menjadi lembaran peraturan daerah,” ujarnya. Henri menyebutkan, jika tak banyak kendala kemungkinan besar tahun depan perda ini akan diberlakukan. Untuk ranperda yang lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan, RPJMD dan Administrasi kependudukan, telah selesai pada tahap pertama yakni pembahasan dengan SKPD dan dalam komisi di DPRD. Selanjutnya ranperda itu akan memasuki tahap kedua yakni pengambilan keputusan, kata Henri, dalam waktu dekat ranperda itu telah selesai tapi ia tak menyebut kapan pastinya. (o)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Huntap belum kunjung dilaksanakan karena menunggu izin Menteri Kehutanan sementara warga mulai putus asa. Fasilitator tidak bisa berbuat banyak. Ferdinand Salamanang

ambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi gempa dan tsunami Mentawai 2010 membuat warga yang menjadi korban mulai putus asa. Pembangunan huntap yang dicanangkan harus selesai akhir tahun ini, belum mendapat kejelasan lantaran izin dari Menteri Kehutanan terkait alih fungsi kawasan hutan belum kunjung terbit. Surat izin ini penting karena sebagian besar kawasan hunian tetap (huntap) yang didesain pemerintah berada di areal hutan produksi. Menhut mensyaratkan harus ada pengganti hutan tersebut baru izin didapat. Jadi, meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Barat sudah mengejar rekrutmen dan pelatihan fasilitator pendamping awal Agustus, pekerjaan menyeluruh tetap harus menunggu izin Menhut. Sedang jika akhir Desember program huntap belum selesai, dana akan ditarik lagi pemerintah

Aparat Desa Sampaikan

Korban Tsunami 2010, Warga Mulai Putus Asa kondisi warga yang hampir putus asa akibat lambatnya penanganan untuk memulihkan kondisi mereka. “Kami sudah apatis dengan hal-hal yang berbau janji. Hampir semua dinas sudah datang di sini mengajak kami rapat , menyampaikan janji tapi realisasinya tidak ada,” kata Parlindungan Taileleu, Kepala Dusun Kinumbuk kepada Puailiggoubat. KUMPULKAN PAKAIAN - Seorang mengumpulkan sisa pakaian di yang tersisa di Terkait lokasi hunpuing-puing sebuah rumah di Bosua pascatsnami 2010 tap, warga Kinumbuk pusat. Praktis, fasilitator yang sudah keluarga kami yang menjadi korban 25 sedikit bermasalah karena sebelah kiri bertugas belum dapat bekerja. oktober 2010 lalu. Kalaupun mereka jalan adalah lahan milik warga Bulasat. “Fasilitator yang ada kerjanya hanya tidak bisa menjawab semua pertanyaan “Idealnya untuk sebuah pemukiman, lalu lalang di depan huntara kami, tanpa kami, tapi pertemuan sejenis rapat kiri kanan jalan akan ada rumah-rumah singgah untuk menjelaskan kehadiran dengan warga sangatlah perlu mereka penduduk dan fasilitas pendukung mereka di sini. Padahal gaji mereka kami lakukan. Kalau begini caranya, sia-sia lainnya. Namun hingga saat ini, izin dari yang bayar, dan itu hasil dari nyawa saja kehadiran mereka” ujar Mangantar, pemilik lahan (Bulasat) belum ada. Jadi warga KM 40 marah. kami makin bingung dengan kelanjutan Pantauan Puailiggoubat saat huntap kami ini. Di satu sisi, kawasan berkunjung ke lokasi huntara Pagai yang kami tempati sekarang adalah areal Dana Bandes Selatan, 2-5 Agustus lalu menemukan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan

MUNTEI – Penggunaan Dana Bantuan Desa (Bangdes) Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan pada tahap pertama senilai Rp 69.200.000 digunakan untuk pembangunan desa. Dana tersebut dipakai untuk kebutuhan kantor atau pembangunan tingkat dusun dan organisasi yang ada di dusun termasuk membayar upah tukang kantor tahun 2011. Staf Kantor Desa Muntei Joel mengatakan, untuk penggunaan Bangdes tahun ini pada tahap pertama yakni satu unit laptop senilai Rp 4.800.000 dan upah tukang kantor desa. “Namun saya tidak tahu jumlahnya,” kata Joel kepada Puailiggoubat 30 Juli lalu. Kemudian belanja lain Rp 1.600.000 untuk karang taruna, organisasi PKK Desa Muntei Rp 1.600.000, organisasi (BPD) Rp 1.600.000, pakaian dinas Rp 2.800.000 sebanyak 8 pasang, 2 buah kursi dan 2 unit meja kantor termasuk ongkos kapal dan buruh senilai Rp 5.000.000. Sementara warga setempat, Colombus meminta harus ada papan informasi pada penggunaan Bangdes, supaya masyarakat bisa memahaminya jumlah dana yang cair. Seperti tahun lalu waktu Markus Sabailatti menjabat kepala dusun, untuk dana Bangdes itu dialihkan ke kader posyandu dan pemuda. (ls)

Warga Muntei Minta Seleksi OMS oleh Kecamatan MUNTEI – Warga Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan meminta pihak kecamatan turun tangan dalam proses seleksi OMS yang akan mendapatkan paket P2D Mandiri, sebab untuk seleksi tahun ini diwewenangkan kepada aparat desa dan dusun yang dikhawatirkan tidak akan transparan. Darmadi, 60 tahun, mengatakan jika seleksi dilakukan aparat desa setempat, maka dikhawatirkan tidak akan adil. “Kalau tidak ada perubahan penyeleksian OMS ke depan, percuma masyarakat setempat pulang pergi turun di Muara Siberut untuk mengurus OMS dan tahunya tidak diluluskan, itu buat rugi masyarakat saja,” katanya. Colombus, warga lainnya bahkan mengusulkan agar tahun depan, pengerjaan P2D oleh AMS digilir biar merata atau dibagi atas nama suku. (ls)

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

peraturan pemerintah, tapi belum lagi pemerintah menindak kami, pemilik asli tanah disini sudah melarang kami untuk memanfaatkan lahan ini untuk kami pakai. Jadi siapa yang harus kami dengar? ujarnya lagi. Sementara fasilitator masyarakat juga bingung dengan kondisi saat ini. “Kami tidak memiliki data pasti kapan dan dimana lokasi pastinya huntap warga akan dibangun. Itu makanya kami tidak berani menggelar rapat secara umum, Karena sudah pasti masyarakat akan menanyakan itu” terang Rafi, seorang fasilitator masyarakat untuk Desa Bulasat kepada Puailiggoubat. “Yang seharusnya menjawab itu adalah orang BPBD, tapi mereka tidak ada. Orang BPBD Provinsi yang mengiringi kami tidak ikut bersama kami di lapangan. Mereka hanya sampai di Sikakap,” jawab yang lainnya serentak. Informasi yang kami dapatkan dari fasilitator, pelaksanaan pembangunan huntap ini akan dilaksanakan setelah lebaran. “Kemungkinan besar akan di mulai pada awal September, setelah lebaran. Setelah kunjungan kami ini kan akan ada pelatihan untuk ketua-ketua Pokmas bang,” kata Rafi. (r)

Dilema Warga Tumalei TUMALEI—Rencana pembangunan hunian tetap yang seharusnya menjadi kabar gembira bagi korban gempa dan tsunami Mentawai 2010, tidak demikian bagi warga Dusun Tumalei, Desa Betumonga, Pagai Utara. Sebanyak 47 unit rumah hunian mandiri warga Tumalei yang didanai Koalisi Lumbung Derma (sejumlah NGO di Padang) harus dibongkar jika warga tetap mau menerima dana pembangunan huntap Rp68 Juta. “Ada orang dari BPBD Sumbar yang datang ke kampung kami dan menyampaikan bahwa pembangunan huntap ini harus selesai dalam waktu 3 bulan. Artinya pada bulan Desember harus sudah dihuni. Kalau tidak bisa selesai, dana yang akan diberikan kepada warga melalui pokmas akan ditarik kembali. Kami semua bingung dan bahkan sudah berencana untuk menolak program ini kalau caranya begini, karena ini bentuk penjajahan Provinsi kepada kami sementara yang mebuat lambat adalah

mereka” kata L. Tamba, warga Tumalei kepada Puailiggoubat, awal Agustus lalu. Akibat singkatnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan huntap, bahkan pihak BPBD Sumbar meminta kepada warga Tumalei agar rumah mereka yang saat ini mereka huni diminta mereka untuk dibongkar dan bahannya dipakai untuk pembangunan huntap. Padahal program pembangunan hunian mandiri warga yang dibantu oleh Koalisi Lumbung Derma yang merupakan konsorsium berbagai LSM se-Sumatera Barat, belum ada serah terima. “Berhubung waktu yang sudah sempit, kami ditawari berbagai solusi dalam proses percepatan pembangunan huntap ini. Salah satunya adalah rumah yang ada sekarang kami bongkar bagian bawahnya agar bentuk rumah panggung yang sekarang dipasangkan batako untuk menjadi semi permanen sesuai dengan tipe yang dirancang BPBD, sepertinya ada indikasi BPBD untuk mengadu domba kami dengan NGO yang pernah membantu kami,”

tambahnya. Koordinator Posko Lumbung Derma Yosef Sarogdok mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan anjuran BPBD untuk membongkar bangunan bantuan NGO tersebut. “Bangunan ini memang anggarannya sedikit, kurang dari Rp20 Juta, tapi bermanfaat karena bantuan diberikan secepatnya untuk menghindari korban tidur di tenda, mestinya pemerintah mengapresiasi bantuan NGO ini, apalagi selama membangun rumah itu, warga tidak bisa mencari nafkah, dan mereka terpaksa makan seadanya dari hasil ladang,” jelas Yosef, 14 Agustus lalu. Ada solusi lain menurut Yosef, rumah bantuan Lumbung Derma cukup digeser ke belakang, bisa dijadikan dapur atau kamar tidur, dibagian depan baru dibangun rumah dari bantuan huntap. “Sebab rumah itu kan rumah panggung yang bisa diangkatangkat, kita tidak mubazir, masyarakat dapat rumah lebih besar,” tambah Yosef. (fs)

MENTAWAINEWS PNS Tak Disiplin Akan Dapat Sanksi PADANG - Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa menegaskan akan memberi sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang libur cepat dari ketentuan libur hari raya lebaran yang jatuh mulai 17-22 Agustus 2012. “Sanksi tetap diberlakukan sesuai aturan yang sudah ada dan kita akan cek di setiap SKPD para PNS yang meninggalkan tugas sebelum hari libur yang ditentukan,” katanya dihubungi Senin, 13 Agustus lalu. Pantauan Puailiggoubat pada 9 Agustus lalu di KMP. Ambu-ambu tujuan Siberut-Padang, sudah banyak PNS tampak berbondong-bondong meninggalkan tugas menuju Padang, diantaranya tampak lebih dominan tenaga pendidik, namun ada juga PNS dari kesehatan dan instansi lain. Satu PNS sempat berbincang dengan Puailiggoubat mengatakan lebih cepat libur karena takut tak dapat kapal, “Sebenarnya libur masih lama tapi karena takut nanti pas libur tak ada kapal,” kata satu PNS yang berinisial Bj. Syaiful Jannah, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai mengatakan, tidak ada alasan jika PNS lebih cepat libur karena jadwal kapal sudah disiapkan untuk angkutan libur lebaran. “Tidak ada alasan takut tak ada kapal lagi, pemerintah sudah mengatur jadwal kapal jelang lebaran bahkan ke Tuapeijat ada armada yang jalan 1 kali seminggu dijadikan jalan 2 kali seminggu itu tujuan pemerintah sebenarnya agar PNS tidak lebih cepat meninggalkan tugas,” kata Syaiful, 13 Agustus lalu. (trs)

HUT RI Sebagai Ajang Memperkokoh Persatuan PADANG - Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk pada pembukaan HUT RI Ke67 di Siberut Tengah, 8 Agustus lalu mengajak seluruh warga untuk lebih memperkokoh persaudaraan dan sportifitas dalam menggelar setiap perlombaan. “Dalam melaksanakan kegiatan ini marilah kita tetap menjaga persaudaraan, sportifitas dan menjalin persahabatan sesama kita,” himbaunya kepada warga. Senada dikatakan Kepala Desa Saibi Samukop, Masimo Satoko pada kesempatan sama, untuk tetap bekerja sama menjaga ketertiban, keamanan dan bersama mensukseskan kegiatan yang diperlombakan. “Mari berpartisipasi untuk menjaga ketertiban, keamanan dan mematuhi aturan untuk bersama menyukseskan kegiatan kita ini,” katanya kepada kontingen yang hadir dari desa seKecamatan Siberut Tengah. Adapun kegiatan yang diperlombakan yakni, sepak bola, bola voli, domino, cerdas Ttngkas dengan diikuti tiga desa yang ada di Siberut Tengah, Desa Saibi Samukop, Desa Saliguma, dan Desa Cimpungan. (trs)

Puailiggoubat

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

KONFLIK LAHAN

Koalisi Anti Perampasan Tanah Masyarakat Kecam Aparat Maraknya kekerasan dan penembakan oleh aparat terhadap petani dan masyarakat sipil menjadi perhatian dan kecaman keras Koalisi Anti Perampasan Tanah Rakyat yang tergabung dari 14 Lembaga Non Pemerintah Sumatera Barat satu diantaranya YCM Mentawai.

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene

DEMO - Demo Koalisi Anti Perampasan Tanah Masyarakat di kantor DPRD Sumbar

uluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Perampasan Tanah Masyarakat mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, 1 Agustus 2012, menuntut tuntas kasus kekerasan negara terhadap petani. Berbagai poster yang diusung diantaranya bertuliskan ‘Tolak Kekerasan Negara Terhadap Rakyat’, ‘Usut Tuntas Penembakan Petani’,’Bagikan tanah untuk petani’, ‘Hentikan kekerasan terhadap

rakyat kecil, ‘Tarik Aparat/ TNI dari wilayah konflik agraria’, ‘Tuntaskan konflik agrarian di Sumatera Barat. LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Perampasan Tanah Masyarakat yakni Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar, LBH Padang, LBH Pers, Walhi Sumbar, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Sumbar, PBHI Sumbar, YCM Mentawai, Forum Studi Sosial Pembaruan Agraria Internasional (FSSPA) UNAND, KAKI LIMA, MAGENTA, DAULAT, INSTITUT,

LAMSIKRA, dan Nurani Perempuan. Koalisi ini juga menuntut pelaku penembakan petani Ogan Ilir di Sumatera Selatan dan kasus lain di Sumatera Barat, meminta mendistribusikan tanah-tanah perkebunan yang menghadapi konflik agrarian dan tanah terlantar kepada petani, meminta melaksanakan pembaruan agrarian sesuai amanat UU PA No. 5 Tahun 1960 sebagai penyelesaian konflik agrarian dan untuk memenuhi rasa keadilan rakyat kemudian

Jadwal KMP Ambu-Ambu Berubah PADANG - Demi menghindari lonjakan penumpang menjelang mudik lebaran 2012, PT. ASDP Persero Indonesia melakukan perubahan jadwal jasa angkutan laut KMP. Ambu-Ambu lintasan Padang-Mentawai, terhitung sejak 12-27 Agustus 2012. Berdasarkan pengumuman PT. ASDP Indonesia Ferry No. OP. 001/1/8/ASDP-PDG/2012 jadwal KMP angkutan jasa layanan angkutan laut lintasan PadangTuapeijat akan berlayar dua kali dalam seminggu sebelum lebaran yakni Minggu, 12 Agustus dan Kamis 16 Agustus. Perubahan ini untuk melayani PNS yang baru akan memulai cuti bersama 17 Agustus 2012. Sementara untuk rute PadangSikakap jadwal dan frekuensinya tetap sedang Padang-Siberut, frekuensi juga tetap, hanya jadwal keberangkatan yang digeser.

Jumlah penumpang KMP. Ambu-Ambu juga mulai mengalami kenaikan. Keberangkatan pada Selasa, 14 Agustus 2012 tujuan Sikakap misalnya, kapal penuh

sesak dari biasanya. “Banyak mahasiswa penumpang saat ini,” kata Pinda Tangkas, staf Yayasan Citra Mandiri yang malam itu berangkat ke Sikakap. (trs)

meminta melindungi keberadaan tanah-tanah ulayat untuk anak cucu. Berbagai rentetan kekerasan yang terjadi terhadap petani dan rakyat Indonesia seperti kasus Maligi Pasaman Barat (8/11/2011), Mesuji, Bima (12/2012) penangkapan petani anggota SPI oleh POLISI di Batang HariJambi tanggal (23-07-2012) terakhir penembakan brutal terhadap Brimob Polda Sumsel di Ogan Ilir Konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah senantiasa diwarnai oleh pelanggaran HAM terhadap kaum petani. Tindakan kekerasan terhadap rakyat tersebut telah melanggar UU RI No. 39/1999 tentang HAK Pasal 2 yaitu tidak boleh seorangpun dirampas miliknya dengan sewenangwenang, tindakan penembakan dan kekerasan aparat Brimob jelas merupakan tindakan brutal dan melanggar hak asasi masyarkat yang dijamin dalam konstitusi RI UUD 1945 Bab XA. Sementara Roni Saputra dari LBH Padang yang ikut dalam aksi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi setiap perusahaan yang menimbulkan konflik.” Kami meminta agar pemerintah mengevaluasi setiap perusahaan yang meniumbulkan konflik dan menindak oknum yang melakukan kekerasan terhadap petani,” tegas Roni. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Trinda Farhan menyambut baik aksi Koalisi Anti Perampasan Tanah Rakyat tersebut,” Kami sangat apresiasi tuntutan teman-teman LSM dan ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk menjalankan tugas di sektor pertanian untuk menindaklanjuti laporan LSM tersebut,”kata Trinda di hadapan peserta aksi.(o)

Jadwal KMP. Ambu-Ambu Selama Lebaran Hari

Tanggal

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

12/8/2012 13-08-2012 14-08-2012 15-08-2012 16-08-2012 17-08-2012

Sabtu

18-08-2012

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

19-08-2012 20-08-2012 21-08-2012 22-08-2012 23-08-2012 24-08-2012

Sabtu

25-08-2012

Minggu Senin

26-08-2012 27-08-2012

PADANG-TUAPEIJAT Pelabuhan Jam Berangkat Padang 20 Tuapeijat 20 Padang 20 Tuapeijat 20 Padang 20 Tuapeijat 20 Padang 20 Tuapeijat 20

Lintasan PADANG-SIKAKAP Pelabuhan Jam Berangkat Padang 17 Sikakap 17 Padang 17 Sikakap 17 -

PADANG-SIBERUT Pelabuhan Jam Berangkat Padang 8 Siberut 20 Padang 8 Siberut 20 -

Keterangan : Lintas Padang-Tuapeijat Pulang Pergi (PP) pelayanan 2 kali seminggu Lintas Padang-Sikakap Pulang Pergi (PP) pelayanan 1 kali seminggu (tidak ada perubahan) Lintas Padang-Siberut Pulang Pergi (PP) pelayanan 1 kali seminggu, jadwal keberangkatan ada perubahan pada hari sabtu dari Padang pukul 08.00 sedangkan dari Siberut pukul 20.00 (kapal langsung kembali)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Murid SDN 01 Filial Sibudda’ Oinan Ditelantarkan Guru SIBUDDA’ OINAN - Kurang lebih dua bulan, proses belajar mengajar (PBM) di SDN 01 Filial Sibudda’ Oinan di Dusun Sibuda’ Oinan Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah tidak terlaksana karena tidak adanya guru. Dua guru honorer, Anselmus Saguruk dan Verina Sakerengan lebih memilih mengajar sekolah darurat yang berada daerah Kalea sejauh 2 kilometer dari Dusun Sibudda’ Oinan. yang merupakan sekolah yang belum terdaftar sebagai sekolah formal di administrasi Dinas Pendidikan Mentawai. Bruno Sanene, salah seorang orang tua murid di SDN 01 Filial Sibudda’ Oinan mengeluh karena anaknya tidak masuk sekolah lagi sejak guru yang tidak ada mengajar lagi. “Anak saya sudah hampir satu bulan tertinggal pelajaran karena gurunya pindah ke Kalea dan saat ini tindak lanjut dari kepala sekolah untuk memberikan guru di sini belum ada,” katanya. Kepala SDN 01 Saibi Samukop, Parmenarson Sakeru, membenarkan tidak adanya guru yang mengajar di SDN 01 Filial Sibudda’ Oinan sehingga sampai Agustus ini belum ada aktifitas PBM yang efektif dilakukan. “Saya memang sudah dapat laporan warga Sibudda’ Oinan, mereka sendiri yang datang kepada saya beberapa waktu yang lalu, dan saya juga sudah panggil guru yang mengajar di sekolah itu, kepada mereka saya berikan pilihan jika ingin tetap bertahan saya akan suruh mereka untuk mengajar lagi di sana namun jika keduanya tetap bersikeras tidak mau terpaksa saya akan pecat dan saya akan cari guru baru yang akan mengajar di sana dan tentunya honor mereka yang selama ini diterima harus dialihkan lagi ke guru baru lagi,” tegas Parmenarson kepada Puailiggoubat di rumahnya, 9 Agustus lalu. Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko pada resesnya di Dusun Sibudda’ Oinan mendesak guru untuk mengajar lagi. “Anak-anak kita akan tetap sekolah dan guru yang telah di SK-kan di sekolah akan saya desak untuk mengajar lagi,” kata Hendri, 8 Agustus lalu. (trs)

Tahun Depan, Tiga Jembatan Dibangun di Siberut FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Ti8ga jembatan akan dibangun di Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya dengan anggaran Rp12 Miliar.

Patrisius Sanene’

eterasingan di Mentawai hanya bisa diatasi jika akses jalan dan jembatan antar

dusun dan desa dibangun secara merata di semua daerah. Pemerintah Mentawai melalui berbagai program terus menggenjot peningkatan infrastruktur untuk memutus keterisolasian masyarakat. Tahun depan, Pemerintah Mentawai merencanakan dana Rp12 Miliar untuk melanjutkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saibi Samukop-Dusun Sibudda’ Oinan, Dusun Sirisurak-Desa Saliguma dan Desa Taileleu. Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, saat melakukan reses ke Dusun Sibuda’ Oinan, Kecamatan Siberut Tengah mengatakan, ada 3 jembatan yang akan dibangun tahun 2013 di Siberut. Dijelaskan Hendri, dua jembatan

BANGUN JEMBATAN - Rencana pembangunan Jembatan yang menghubungkan Desa Saibi Samukop dengan Dusun Sibudda Oinan akan dibangun di Desa Saibi Samukop diantaranya menghubungkan Saibi Samukop dengan Dusun Sibudda’ Oinan dan jembatan menghubungkan Dusun Sirisurak dengan Desa Saliguma. Sedangkan satu unit lagi rencananya akan dibangun di Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya. Rencana awal, kata Hendri, pembangunan jembatan tersebut dirancang dalam bentuk permanen namun karena ada kesalahan teknis

akhirnya mengalami perubahan menjadi jembatan belly yang hampir semua penyangganya terbuat dari baja. “Tahun kemaren batal karena ada kesalahan teknis dari pusat, dan rencananya akan dibangun jembatan belly dan anggarannya sudah ada pelaksanaannya tahun 2013,” katanya lagi. Tiga jembatan yang akan dibangun tersebut, anggarannya Rp6 Miliar untuk satu unit jembatan di

Desa Taileleu sedang Rp6 Miliar lagi untuk dua unit jembatan di Desa Saibi Samukop. Untuk proses persiapan pembangunan jembatan tersebut, sedang diproses di Dinas Pekerjaan Umum. “Prosesnya di PU, material, pengadaan materil jembatan belly dalam proses anggaran kita, mudahmudahan bisa terwujud kalau pelaksana teknis serius,” kata Hendri melalui pesan singkat kepada Puailiggoubat, Selasa 14 Agustus. 2012. (o)

Ketua DPRD Mentawai Minta Warga Segera Urus Akta SIBUDDA’ OINAN - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko meminta warga yang belum memiliki akte kelahiran segera mengurus ke Dinas Pencatatan Sipil Mentawai guna mempermudah pengurusan administrasi. “Akta itu sangat penting, jadi jangan anggap sepele karena ketika si anak besar, itu akan dibutuhkan ketika mengurus keperluan administrasi misalnya seperti masuk kuliah, “ kata Hendri kepada warga Dusun Sibuda’ Oinan Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut

Hendri Dori Satoko

Tengah, saat reses 8 Agustus lalu. Menurut Hendri, manfaat dari akta kelahiran tersebut sebagai identitas diri akan berguna saat mengurus administrasi kependudukan (KTP, KK), keperluan sekolah, pendaftaran nikah di KUA (Kantor Urusan Agama), mendaftar pekerjaan, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak wali waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pension, dan sebagainya Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 27 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pembiayaan pembuatan akta kelahiran secara resmi tidak dipungut biaya atau gratis kecuali bagi yang terlambat pengurusan bayi yang lahir

lewat dari 60 hari akan dikenakan denda sesuai ketentuan di daerah masing-masing. Adapun persyaratan pengurusan akta yakni, Fotocopy akta

nikah orang tua, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP Ayah dan Ibu, Fotocopy KTP Saksi Pencatata Pelapor Kelahiran,Surat Keterangan Lahir dari rumah sakit. (trs)

Tak Dipakai, Pustu di Gotab Ditumbuhi Belukar GOTAB – Puskesmas pembantu di Dusun Gotab, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah tidak pernah difungsikan sejak dibangun 2009 lalu. Akibatnya, di sekeliling bangunan bantuan Coremap ini sudah ditumbuhi ilalang dan belukar. Kepala Dusun Gotab Jakobus Saabbangan mengatakan, sejak dibangun, pustu tersebut belum pernah difungsikan karena tidak ada tenaga medis. “Bangunan tersebut bagian belakang sudah dikelilingi rumput dan baru-baru ini dibersihkan, dan didalam rumah tersebut banyak tikus dan tokek yang bersuara tiap hari,” kata Jakobus, 5 Agustus lalu. Saat ini, warga yang sakit terpaksa harus berobat di Muara Siberut, dan tantangan badai harus mereka lalui. “Kami memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai supaya mendatangkan tenaga medis, karena kalau tidak ada tenaga medis percuma ada bangunan pustu dan warga sangat berharap, kita jangan salahkan Coremap karena mereka sudah bantu dengan pembangunan dan pengadaan tenaga medis,” kata Anne, warga Gotab lainnya. (ls)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

KEPALA PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP:

Berkolaborasi dengan Sikerei

uskesmas Saibi Samukop baru berusia satu tahun, tantangan terbesar bagi Kepala Puskesmas Marinus dan para stafnya adalah meyakinkan masyarakat pentingnya keberadaan puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan itu, Marinuspun akan merangkul sikerei (ahli pengabatan tradisional Mentawai). Para sikerei akan dilatih dan diajari terutama soal kebersihan dan keamanan pengobatan secara medis. Meski dengan fasilitas dan tenaga medis terbatas, Marinus dan jajarannya ingin pelayanan puskesmas di Saibi bisa sejajar dengan puskesmas di daerah lain. Berikut petikan wawancara Marinus dengan Puailiggoubat, awal Agustus lalu. Sebagai puskesmas yang baru, bagaimana pelayanan dilakukan kepada masyarakat? Untuk tahap awal kita melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa dan beberapa tokoh masyarakat. Koordinasi ini kita lakukan pada saat pertama pembukaan puskesmas. Yang pertama kita lakukan pada masyarakat itu ialah penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya kesehatan. Kita melakukan kunjungan ke desa dan dusun untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat. Juga dalam kunjungan ini kita mau melihat fasilitas kesehatan yang ada. Kita tidak peduli dulu akan tandatangan atau SPPD, yang penting masyarakat sadar dulu akan pentingnya kesehatan. Hasil dari penyuluhan dan sosialisasi itu sekarang? Kalau kita lihat ada timbal balik dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat mulai datang berobat ke puskesmas maupun rumah pribadi. Perawatan yang bisa kita lakukan di puskesmas kita, kita coba tangani. Kemaren ini sudah ada yang rawat inap dan pasien kita membaik setelah dilakukan perawatan. Kalau pasien rasanya tidak bisa ditangani di puskesmas kita, kita coba rujuk ke puskesmas Muara Siberut. Kita inginnya puskesmas kita ini sejajar dengan puskesmas lainnya, yang lama di Mentawai kendati kita masih baru. Ya, tentunya fasilitas masih sangat minim. Namun dari kekurangan ini kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Misalnya saat rawat inap kita

perhatikan pola makan pasien, minum obat secara teratur. Juga melakukan pendekatan pada pihak keluarga dan pasien sehingga mereka merasa terhibur. Penyakit apa yang dominan diderita oleh masyarakat? Kalau soal penyakit sebenarnya sama seperti demam, batuk, ISPA. apalagi belakangan ini darah tinggi mulai banyak diderita masyarakat. Darah tinggi ini sebenarnya karena pola makan yang tidak teratur dan masyarakat kita yang maunya instan. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan dari luar ketimbang makanan yang ada di lokal. Kalau kita lihat sebenarnya makanan lokal itu vitamin dan proteinnya lebih tinggi. Mentawai itu kaya akan ikan. Kita tinggal memancing di laut atau sungai, kemudian hasil pancingan kita itu kita rebus hanya dengan bumbu garam saja hasilnya lebih nikmat dibanding pakai aneka bumbu. Kemudian keladi sebenarnya kandungan vitamin A lebih tinggi. Sehingga orang tua dulu walau umurnya sudah tua namun penglihatannya masih segar. Tapi kalau kita lihat sekarang, masyarakat kalau mau cepat makan tinggal beli mie kemudian rebus selesai. Atau tinggal beli ikan kaleng. Persoalan lain dari penyakit darah tinggi ini karena persaingan. Misalnya keluarga A anaknya ada yang kuliah dan bahkan ada yang sudah bekerja, sementara keluarga B anaknya tidak kuliah karena factor ekonomi. Anak ini memaksa orangtuanya untuk menyekolahkan dia, sehingga orangtua berpikir keras dan bekerja untuk mencari biaya yang membuat ia tertekan sehingga larinya ke tensi atau stress. Berarti faktor ekonomi juga berpengaruh? Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Saibi itu ekonomi masyarakat sudah meningkat. Rata-rata kepala keluarga punya kebun coklat, kebun cengkeh dan lainnya. Hanya persoalannya sekarang ini masyarakat kurang menyadari dan paham akan pentingnya kesehatan dan pola hidup yang tidak teratur. Dengan kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat ini secara lambat laun mereka mengerti dan paham. Kita juga ke depan akan melakukan kegiatan bagi ibu-ibu untuk mengolah makanan lokal untuk menjadi makanan tambahan yang sehat, seperti yang pernah kita lakukan di Sikabaluan.

Dan hasilnya kalau kita lihat waktu itu di Sikabaluan sampai sekarang kegiatan itu rutin dilakukan dan bahkan dijadikan sebagai ajang lomba dalam setiap kegiatan ibu-ibu. Karena sudah rutin dan paham, makanan lokal itu terlihat istimewa dan menarik serta kaya gizi. Ini yang coba kita lakukan nantinya di Saibi. Bagaimana dengan peran sikerei? Kita akan mencoba melakukan kolaborasi dengan sikerei yang ada di Saibi. Kolaborasi ini pernah kita lakukan di Sikabaluan, Siberut Utara sekitar tahun 2001. Dalam kolaborasi ini kita akan melihat mana bagian penyakit yang bisa ditangani oleh sikerei mana yang bisa ditangani medis atau kesehatan. Dan ini berjalan waktu itu. Kita akan melakukan hal ini di Saibi. Tahap pertama itu kita melakukan pendataan dan nantinya pertemuan dengan sikerei. Dalam pertemuan ini kita akan membagi peran mana penyakit yang menjadi bagian dari sikerei dan mana bagian dari medis atau kesehatan. Sikerei itu setahu kita dia melakukan pengobatan itu dari ramuan daun-daunan. Kadang kalau kita lihat di tengah masyarakat ada juga orang yang melakukan pengobatan itu asal-asalan, atau hanya sekedar mencari materi saja. Dalam pertemuan itu juga kita mensosialisasikan pada sikerei akan pentingnya menjaga kebersihan. Misalnya peralatan yang mereka gunakan itu sebelum dipakai dicuci dulu. Kadang ada juga sikerei yang melakukan pengobatan peralatannya itu tidak bersih sehingga satu penyakit disembuhkan timbul penyakit lain. Soal tenaga medis dan fasilitas bagaimana? Memang tenaga yang kita miliki masih sangat kurang. Tenaga medis dibagian labor tidak ada, ahli gizi juga tidak ada, dokter gigi dan akli gigi tidak ada. Untuk tenaga medis labor itu minimal harus ada satu orang untuk satu puskesmas. Demikian juga halnya dengan ahli gizi. Memang tenaga medis masih kurang di Mentawai dan bahkan beberapa ahli atau dokter dibidangnya tidak ada. Peluang ini mestinya dilihat oleh orang Mentawai. Di Sikabaluan ada beberapa orangtua yang mencoba datang bertanya soal pendidikan anaknya yang bisa diterima kerja ketika tamat sekolah. Kita coba arahkan mereka

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

MARINUS kebagian kesehatan yang tenaganya masih dibutuhkan di Mentawai, sehingga hasilnya sekarang dapat kita lihat kendati mereka tidak PNS namun langsung menjadi tenaga sukarela atau tenaga honor di Puskesmas. Kita juga ada semacam rasa bangga melihat mereka berhasil, karena keberhasilan mereka itu juga keberhasilan dan kebanggaan kita. Ini juga kita terapkan di Saibi. Beberapa orangtua sudah mulai datang untuk meminta pandangan dan saran soal pendidikan anak. Pada prinsipnya bagi saya kita itu harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita hari ini, karena saya tidak tahu apakah besok itu saya masih hidup atau tidak. Selagi kita masih diberikan kesempatan, maka kita mamfaatkan kesempatan itu untuk yang terbaik sehingga nantinya orang sendiri yang memberikan penilaian bagi kita seperti apa. Kita juga di puskesmas melakukan kerjasama dengan staf yang ada. Staf itu jangan kita buat dia takut atau marah, namun kita buat dia segan. Dengan adanya rasa segan ini nantinya mereka akan selalu menjaga nama baik kita secara bersama-sama. sebenarnya kita itu sama di puskesmas itu, namun kita dituakan selangkah untuk memimpin rekanrekan yang lainnya. Pembagian tugas bagaimana? Kolaborasi petugas di puskesmas sangat perlu dilakukan mengingat keterbatasan dan kekurangan petugas kita yang ada. Karena sekarang ini

kita semua masih berjumlah tujuh orang maka perlu dilakukan kolaborasi yang baik. Misalnya kita punya pasien yang penyakit TBC, maka petugas kita bagian perawat itu kita arahkan dari segi pelayanan makanan yang harus diasumsi pasien selain dari memberikan obat TBC. Kita juga memesankan pada petugas kita agar dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat jangan memandang dan membedakan orang. Karena dengan adanya rasa memandang dan membedakan ini akan memberikan kesan pelayanan yang tidak baik. Tuhan tidak membedakan manusia, namun manusialah yang membedakan satu dengan yang lain. (Bambang Sagurung)

BIODATA Nama Lengkap: Marinus, S.KM Tempat/Tanggal Lahir: Siberut , 12 November 1964 Karir: CPNS di Muara Sikabaluan (1992) PNS Dinas kesehatan (2000) Kepala puskesmas Sikabaluan (2008-26 Juni 2010) Kepala Puskesmas Sikakap (2010-2011) Kepala Puskesmas Saibi Samukop (2012 â&#x20AC;&#x201C; sekarang)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

alan berliku masih akan dihadapi Ignasius Marvinus Ndraha meraih masa depan yang diharapkannya. Namun setidaknya satu tahapan jalan telah dilaluinya yakni melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Fisika. Kuliah di Pulau Jawa, naik pesawat terbang adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan Marvin, panggilan akrabnya. Apalagi kuliah dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Mentawai. Jalan panjang ditempuh Marvin mengikuti seleksi beasiswa, ia tak begitu banyak berharap akan kelulusan jalur tersebut karena banyaknya siswa Mentawai

yang ikut tes jalur tersebut. “Saya tidak menyangka kalau lulus. Karena yang ikut tes ini dari Sikabaluan hingga Sikakap. Ada ratusan orang sementara yang diterima itu hanya beberapa orang saja,” kata Marvin, putra kelahiran Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, 17 Desember 1993. Anak pertama dari empat bersaudara itu memilih jurusan Fisika di UNY. Ia memilih jurusan ini karena melihat peluang kerja nanti, dimana di Mentawai tidak banyak yang mengambil jurusan Fisika. “Saya maunya kalau siap dari studi ini bisa dapat bekerja di Mentawai,” kata Marvin kepada Puailiggoubat sehari sebelum keberangkatannya ke Yogya,

8 Agustus 2012. Sebelum mengikuti seleksi beasiswa ini, putra dari pasangan Vincensius Ndraha dan Marta Salolosit sedianya akan ikut tes di STKIP Padang, jurusan Bahasa Inggris. “Kita sengaja lirik ini. Kalau tidak lulus di pemda masih ada jalur lain. Tapi syukurlah saya bisa lulus,” katanya bangga. Diakui Ignasius, kelulusannya ini tak lepas dari dukungan orangtua dan kepala sekolah serta guru-gurunya di SMAN 1 Siberut Selatan. “Saya dapat informasi beasiswa dari kepala sekolah dan guru-guru. Pihak sekolah sangat membantu dan mengarahkan kami,” katanya. Mengikuti beasiswa jalur pemda

juga membutuhkan perjuangan. Mulai dari mengumpulkan bahan dan berangkat ke Tuapeijat membutuhkan biaya. Belum lagi jadwal tes yang diundur dari 15 Juli menjadi 23 Juli 2012. “Untuk ke Yogyakarta ini kita harus menyediakan uang pribadi Rp2 Juta untuk transportasi kapal dan pesawat terbang. Mudah-mudahan selama di sana kami tidak ada kendala yang fatal sehingga kami bisa mengikuti pendidikan dengan baik,” harapnya. (bs)

Budaya

i hadapan Kornelius Taleku, sikerei (ahli pengobatan tradisional) di Sikabaluan sudah ada daun coklat seukuran telapak tangan orang dewasa. Jumlahnya sepuluh lembar yang disusun sejajar. Disamping kirinya ada tas dari bahan nilon. Didalamnya ada berbagai macam jenis daun-daunan yang diambil dari hutan. Ukuran daunnya pun bervariasi, mulai dari ukuran uang logam hingga ukuran telapak tangan orang dewasa. Hari itu, Taleku akan meramu obat sakit kepala karena ada buah Tainaok dalam ramuannya. “Ada ciri khasnya tersendiri sebenarnya dari obat-obat yang kita ramu,” jelas Taleku. Selain jenis dedaunan, juga terdapat biji-bijian, kulit-kulit kayu serta akar-akara di dalam tas milik Taleku. “Ini semuanya diambil di dalam hutan. Tapi tidak dalam satu tempat. Jarak dan tempatnya berbeda-beda,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 31 Juli lalu. Satu persatu dedaunan yang ada di dalam tasnya dikeluarkan dan dipilahpilah untuk diletakkan di atas daun coklat yang ada dihadapannya. Selain meletakkan daun-daunan di atas daun coklat, juga ada dua bak karet ukuran kecil disampingnya yang ikut diisi daun-daunan obat. “Yang di atas daun coklat ini untuk diminum sebelum diikatkan di kepala dan yang di dalam baskom kecil ini untuk menyiram kepala dan badan pasien,” jelasnya. Daun-daunan yang ada di atas daun coklat kemudian diparut menggunakan parutan tradisional Mentawai, terbuat dari pelepah pohon duri. Daun-daunan diparut hingga sedikit halus. Sementara daun-daunan yang ada didalam

Sikerei yang Semakin Hilang FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

harus minum sedikit. Sementara obat yang berisi air hujan atau air sumur hanya disiramkan pada kepala dan badan saja. ”Obat yang di dalam bungkusan itu nantinya satu hari satu. Sebelum obat dan air disiramkan pada kepala si pasien, pasien minum dulu sedikit airnya, kemudian disiramkan. Obatnya nanti diikatkan pada kepala si pasien dengan kain,” jelasnya. Dikatakan Taleku, mencari tanaman obat di Sikabaluan tidak lagi mudah. Ini Kornelius Taleku sedang meramu obat disebabkan karena tempat tumbuhnya bak karet hanya diremas-remas dengan tanaman obat sudah mulai hilang tangan agar lebih menyatu. Beberapa karena maraknya pembangunan, pembiji-bijian, akar-akaran dan kulit-kulit bukaan ladang dan juga lokasi pengkayu juga dibagi-bagi. ungsian. Daun-daunan yang sudah diparut Seperti halnya di Sikabaluan, temdidaun coklat itu dibungkus dan disepat tumbuhnya tanaman obat yang matkan dibatang lidi yang telah disebanyak dulunya di Tamairang yang diakan sebelumnya. Sementara dedau- jaraknya 3,5 KM dari Sikabaluan. nan yang ada didalam bak karet diisi Namun Tamairang yang sejak tahun air matang dan satu lagi diisi air bersih 2004 dijadikan sebagai lokasi pengdari air sumur atau air hujan. Tujuann- ungsian saat gempa, pembangunan ya obat yang ada didalam bak karet pondok pengungsian mulai marak dan berisi air matang sebelum disiramkan pembabatan tanaman juga ikut pada kepala dan badan pasien, pasien terancam. Tak hanya itu saja,

pembangunan jalan rabat beton di Tamairang juga ikut berpengaruh. “Sekarang ini untuk ke lokasi Tamairang sudah mudah karena bisa naik ojek. Tapi mencari obatnya itu lagi yang setengah mati. Karena tanaman obatnya tidak lengkap lagi dan sudah jarang,” katanya. Hal sama juga dirasakan Lempen Tubu yang berprofesi sama dengan Taleku. “Kalau dulu kita berjalan kaki menyusuri jalan setapak atau naik sampan untuk mengambil obat. Tapi sekarang kita tinggal naik ojek. Tapi tanaman obatnya yang sekarang susah untuk didapat,” katanya. Kalau tanaman obat yang diperlukan untuk meramu obat sesuai dengan yang dibutuhkan pasien tidak lengkap di Tamairang, maka sikerei ini akan ke Monganpoula atau pertengahan Monganpoula dan Sotboyak yang jaraknya dari Sikabaluan sekitar 18 KM. “Mencari obat ini memang suatu tanggungjawab bagi kita, karena orang minta tolong sama kita,” kata Taleku. Tak hanya kesulitan untuk mendapatkan tanaman obat. Generasi Mentawai yang belajar untuk meramu obat dari daun-daunan juga sangat jarang sekali. “Ini sebuah ancaman. Generasi berikutnya setelah kami ini tidak ada lagi,” katanya risau. Seharusnya, generasi Mentawai yang sudah bisa tulis baca akan lebih mudah untuk belajar meramu obat dari daun-daunan. Awalnya dikatakan Taleku, mengenal nama daun-daunan yang digunakan untuk obat. Kemudian pemisahan daun-daun per masing-

masing penyakit. “Memang awal-awalnya tidak mudah. Yang lebih cepat, selain menulis dan mengenal jenis tanaman obat juga harus ikut bersama kami dihutan untuk mengambil obat tersebut. Dengan sering maka akan terbiasa,” katanya. Untuk satu jenis penyakit, bisa membutuhkan sepuluh hingga dua puluh jenis tumbuhan obat dan bijibijian serta kulit kayu. “Tidak mudah memang. Apalagi imbalan yang kita terima itu tidak begitu besar. Pada dasarnya kita mengambil obat ini hanya untuk menolong orang, bukan mengharapkan imbalan,” katanya. Jasa untuk membuat obat bagi dukun kampung tidak ada. Kadang pasien hanya memberikan beberapa bungkus rokok atau gula. Namun kalau obat yang dibuat itu obat keras, maka pihak pasien harus menyediakan ayam atau babi sebagai syarat dan persembahan bagi roh yang ada di alam. “Ini karena tumbuhan, pohon dan lainnya itu punya roh sendiri dan kita harus menghargai itu agar obat yang kita buat itu mereka mujarapkan. Namun kalau hanya obat biasa tidak juga pakai syarat,” katanya. Karena tidak adanya imbalan ini menjadi salah satu penyebab generasi muda Mentawai mau belajar dan meramu obat untuk menolong sesama. “Mungkin ini yang menjadi persoalannya. Coba kalau kerja di kantor, hitungannya jelas,” katanya. (Bambang Sagurung)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

KAPTRA Minta DPRD Sumbar Evaluasi Perkebunan di Sumbar PADANG - Koalisi Anti Perampasan Tanah Rakyat (KAPTRA) meminta DPRD Sumatera Barat mengevalusi keberadaan perkebunan di seluruh wilayah Sumbar. Permintaan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di kantor DPRD Sumbar, 1 Agustus lalu. Menurut Koordinator aksi, Indra Sago mengatakan banyak rentetan kekerasan terjadi karena perebutan lahan.”Pijakan sejarah yang menguatkan lahan milik rakyat sering diabaikan oleh perusahaan perkebunan,” katanya saat aksi. Munculnya konflik agraria, disebabkan tanah ulayat dirampas dan pihak perusahaan mengadu domba niniak mamak dan kemenakan. “Hari ini petani melihat pihak berseragam bukan berada di pihak mereka, tapi menjadi lawan mereka,” ujarnya. Koordinator KAPTRA Hary Efendi Sikandar mengatakan, konflik agraria di Sumbar masih ada yang belum terselesaikan hingga saat ini. Antara lain, kasus kekerasan terhadap petani di Maligi, Kabupaten Pasaman Barat 8 November 2011, kasus penangkapan dua orang petani di sengketa lahan dengan PT Anam Koto, penembakan petani di Kinali. “Semua hanya tersimpan dalam bentuk cerita, dan fakta yang telah diungkap belum ada titik terangnya di mata hukum,” ujarnya. Konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah diwarnai oleh pelanggaran HAM terhadap kaum petani. Dan petani selalu ditempatkan sebagai pihak yang dilemahkan dan disalahkan. “Hingga saat ini pemerintah tidak memiliki kemauan yang tegas untuk menuntaskan berbagai konflik agraria dan kekerasan terhadap petani,” katanya. Ia melanjutkan, tindakan kekerasan terhadap rakyat jelas melanggar UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2. Dan itu juga melanggar hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 Bab XA. Dalam kasus Limbang Jaya, KAPTRA mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap petani. KAPTRA juga minta hentikan segala bentuk kekerasan aparat negara terhadap rakyat serta kosongkan lahan konflik agraria. KAPTRA juga minta tanah konflik dan tanah terlantar diserahkan kepada petani,segera laksanakan pembaharuan Agraria sesuai amanat UU PA No. 5 Tahun 1960. Dan minta keberadaan tanah ulayat dipertahankan. Sementar Wakil Ketua DPRD Sumbar Trinda Farhan Satria mengaku sangat setuju untuk menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa kekerasan. “Keinginan bersama untuk memperjuangkan petani,” katanya. Dia juga berjanji akan mengkomunikasikan keinginan KAPTRA dengan Komisi I DPRD yang mewadahi bidang hukum. (rus)

Ada 27 Pasar Tumpah di Sumbar Rawan Macet Sebanyak 27 pasar tumpah berpotensi menimbulkan macet saat libur lebaran tahun ini di Sumatra Barat. Rus Akbar

epala Dinas Perhubungan dan Infokom Sumatera Barat, Mudrika mengatakan, ada 27 titik keramaian akan dilalui mudik lebaran, penyebabnya karena pasar tumpah. Di jalan lintas Padang - Padangpanjang - Bukittinggi - Payakumbuh, terdapat 13 titik pasar tumpah, antara lain, kawasan Basko Grand Mall, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Lubuk Alung, Pasar Sicincin, Kawasan Lembah Anai, Bukit Berbunga, Objek Wisata Minang Fantasi, Pasar Sayur Koto Baru, Pasar Padang Luar, Simpang Tanjung Alam, Pasar Baso dan Simpang Piladang. Sedangkan di jalur Padang Solok - Kiliran Jao, terdapat lima titik pasar tumpah dan pusat keramaian yang berpotensi menyebabkan kemacetan, yakni Pasar Bandar

berada di jalan Hamka Tabing di depan PT Asia Biskuit, Lubuk Buaya serta di kawasan pasar usang Kabupaten Padang Pariaman. “Kita telah menyiapkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan itu. Para petugas keamaan pada masing-masing daerah menertibkan para pedagang untuk memberi kenyamanan kepada para pemudik nanti,” ujarnya. Selain itu ketika mendekat saat lebaran, Dishubinfokom ini akan GUNAKAN JALAN - Pedagang di Jalan Pasar Raya tumpah hingga ke badan jalan melarang kendaraan jenis untuk menggelar dagangannya. truk seperti pengangkut Buat, Lubuk Paraku, Panorama I dan Air Haji dan Pasar Indrapura,” bahan bangunan, batubara, CPO dan kendaraan truk bersumbu lebih dari 2, II serta Objek Wisata Water Boom katanya, Senin, 6 Agustus 2012. Sawahlunto. Mudrika meminta pengguna jalan truk tempelan, truk gandengan dan Sementara di lintas Padang - berhati-hati saat melintas dan disaran- kontainer untuk melintas. Kata Mudrika yang boleh masuk Painan - Tapan terdapat sembilan kan agar menggunakan jalur alternatif titik pasar tumpah dan pusat kera- untuk menghindari terjadi penum- kendaraan pengangkut bahan bakar, maian yang harus diwaspadai para pukan kendaraan. “Khususnya peng- gas, bahan pokok, ternak, dan barang pemudik saat melintas. guna roda dua diminta agar berhati- antaran pos. “Kita masih bicarakan “Daerah tersebut adalah Pasar hati saat melintas rel kereta api,” kapan pelarangan itu dilakukan, karena ini akan dibicarakan dengan pak Gaung, Pasar Tarusan, Pasar Surantih, katanya. Pasar Kambang, Pasar Lakitan, Pasar Di kota Padang, perlintasan gubernur,” katanya. (rus) Sungai Tunu, Pasar Pungasan, Pasar kereta api yang rawan kecekalaan FOTO:RAHMADI/YCMM

Sebanyak 2.429 Angkutan Lebaran Disiagakan di Sumbar PADANG - Sebanyak 2.429 angkutan untuk arus mudik dan arus balik lebaran disiagakan Dinas Perhubungan Sumatera Barat menjelang H-7 hingga H+7 lebaran. “Armada yang disiapkan itu yaitu 1.897 unit angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan 532 unit angkutan antar kota antara provinsi (AKAP) dan tiga unit kereta api, satu unit kereta reguler dan dua unit kereta wisata,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat Mudrika, Sabtu, 4 Agustus 2012. Untuk angkutan AKDP dapat mengangkut 1.927.352 calon penumpang, sementara AKAP melayani 150.150 penumpang. “Kalau dibandingkan tahun 2012, jumlah tersebut sudah kita lebihkan, tahun lalu menjelang dan sesudah hari raya tingkat penggunaan angkutan umum di terminal-terminal utama di Sumbar hanya 60 persen sampai 80 persen yang terpenuhi,” katanya. Untuk keselamatan, Mudrika

meminta armada mengangkut mudik wajib KIR ulang di Dinas Perhubungan kabupaten dan kota tempat domisili kendaraan, setelahnya barulah stiker angkutan lebaran dipasang. “Jika ada kendaraan yang kedapatan tidak laik operasi, Dishub tidak akan mengizinkan untuk mengangkut calon pemudik,” tegasnya. Selain itu kata Mudrika,

kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini, pihaknya telah melakukan koordinasi untuk pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran. Beberapa instansi yang dilibatkan adalah Ditlantas Polda Sumbar, Dinas Prasarana Jalan Tarkim Sumbar, Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, DPD Organda, Adpel Teluk Bayur, PT Angkasa Pura II, PT Pelindo, PT KAI Divre

II, PT ASDP dan para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota. “Kita juga meminta pengusaha angkutan diharapkan menyertakan asuransi jiwa kepada setiap calon penumpangnya, kalau terjadi mushibah sudah ada asuransi, harapan kita tahun ini tidak ada kecelakaan, sopir juga harus sehat, untuk mengendarai kendaraan,” katanya. (rus)

BI Siapkan Rp1,8 Triliun untuk Ditukar PADANG - Bank Indonesia Wilayah Padang, Sumatera Barat menyediakan uang untuk ditukar menjelang lebaran senilai Rp1,8 triliun. Hal itu dikatakan Kasir Senior BI Padang Sumbar Pinto Satiyono pada Puailiggoubat. “Uang akan ditukar itu mulai pecahan Rp1.000 sampai Rp20 ribu,” katanya di BI Padang, jalan Jendral Sudirman Padang, Senin 6 Agustus 2012.

Uang yang disediakan tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, kalau tahun lalu BI menyediakan uang senilai Rp1,39 Triliun. “Untuk tahun ini diproyeksikan akan mengeluarkan uang Rp1,5 Triliun,” katanya. Untuk kelancaran penukaran uang ini, BI kerjasama dengan perbankan lain seperti BRI, BRI Syariah, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, BTN, BCA dan Bank Nagari. “Jasa

pertukaran uang ini disiapkan di komplek GOR H Agus Salim Padang mulai 1-15 Agustus mendatang, selain itu disediakan mobil yang melanyi jasa penukaran uang tapi mobil tersebut berpindahpindah tempat,” katanya. Selain itu, BI juga menyediakan layanan di beberapa kota di Sumatera Barat seperti Bukittinggi di Jam Gadang dan Kota Payakumbuh di depan kantor Wali Kota.

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Gempa Bikin Panik Siswa Pesantren Ramadhan PADANG--Gempa kembali menggetarkan Padang dan sekitarnya pada pukul 09:00 WIB, siswa yang sedang ikut pesantren ramadhan beberapa masjid Kota Padang tersentak dan langsung berlarian ke luar, Rabu 4 Agustus lalu. Dari pantauan di Mesjid Raya Ganting, Padang, ratusan siswa yang sedang mengikuti pesantren kilat ini berhamburan keluar mesjid. Gempa 5,1 skala ritchet ini berpusat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan. “Terasa kuat gempanya kami langsung lari keluar rumah,” kata Ida, 50 tahun, warga Parak Rumbio, Padang Selatan, Sumatera Barat. Gempa berdurasi dua detik membuat panik di Padang, masjid yang tadinya ada pengajian serentak langsung diam. Gempa dengan kedalaman 10 kilometer yang berpusat di 60 kilometer Barat Daya Pesisir Selatan ini juga mengejutkan warga Mentawai. Meon, 41 tahun, warga Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai saat dihubungi Puailiggoubat, membenarkan terasa gempa Mentawai. “Gempa memang terasa tapi tidak terlalu kuat, kami memilih bertahan di rumah saja, ” ujarnya. Badan Meteorologi dan Geofisika menginformasikan, gempa berkekuatan5.1 SR dengan kedalaman 10 Km, terletak 60 km Barat Daya Pesisir Selatan. (rus)

Pembayaran THR di Sumbar Habiskan Rp111 Miliar PADANG - Pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja di wilayah Sumatera Barat diprediksi menghabiskan dana lebih dari Rp 111 Miliar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Syofyan mengatakan, angka itu diasumsikan dari banyaknya tenaga kerja di Sumatera Barat dengan total 97.000 pekerja dari 7100 perusaan baik UMKM maupun perusahaan besar. “Jika masing-masing pekerja menerima upah sebesar Rp 1.150.000 sesuai upah minimum provinsi, diperkirakan uang yang akan beredar lebih dari Rp 111 Miliar,” ujarnya Minggu (12/8) Ia mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Tenaga kerja kabupaten/ kota untuk menyurati masing-masing perusahaan agar membayarkan THR kepada karyawannya berdasarkan SE Gubernur Sumbar bernomor 019/1582/Nakertrans/DI/2012 tentang THR. Ada dua prinsip dalam pembayaran THR harus menjadi perhatian perusahaan. Pertama, pembayaran harus paling lambat pada H-7 Lebaran sehingga dapat dipergunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan pada Lebaran. Kedua, pembayaran THR bagi para pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun atau lebih harus dibayarkan penuh sebulan gaji, sedangkan terhadap pekerja yang masa kerjanya belum sampai satu tahun pembayarannya harus proporsional.(prl)

Polda Siapkan 7.000 Personel Amankan Lebaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengerahkan 2/3 personel untuk mengamankan mudik lebaran dalam operasi ketupat 2012. Sejumlah penembak jitu juga dikerahkan untuk mengamankan kawasan rawan kriminal. Rus Akbar

ari ini kita mengerahkan 7.000 pasukan yang terdiri dari berbagai Reskrim, Intel, Lantas, Sabhara, Pusdokkes. Selebihnya bantuan pengamanan dan penertiban arus mudik serta balik dari petugas Satpol PP, Damkar, TNI, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan,” kata Kapolda Sumbar Brigjen Wahyu Indra Pramugari, pada

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Padi, Sicincin-Malalak, Padang-Pesisir, di perbatasan Sumbar dan tempat yang lain. Lanjut Wahyu, untuk menghindari kemacetan ada jalur alternatif yang disiapkan di perbatasan Sumbar-Riau. Jalur alternatif itu sepanjang 50 kilometer, dimana pengguna lalu lintas dari Provinsi Riau dapat masuk ke Sumbar melalui Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung dan sebaliknya dari Sumbar juga bisa melalui kawasan tersebut. POS PENGAMANAN - Pengendara melintas di depan pos pengamanan operasi Selain itu jalur alterketupat Jalan Samudera, Kota Padang. Polda Sumbar Mengerahkan 7000 natif lain jalan menuju personel dalam operasi ini. Padang-Bukittinggi bisa membelok dari Sicincin wartawan, Minggu 12 Agustus lalu. angkutan, hingga kendaraan mudik menuju Malalak yang nantinya akan Personel tersebut disebar di 80 agar aman dalam perjalanan. keluar di Padang Luar. “Diharapkan titik pos pengamanan dan pos Polda Sumbar juga menyiapkan para pemudik untuk hati-hati dalam pelayanan di seluruh Sumatra Barat, beberapa anggota polisi penembak melakukan mudik karena beberapa selama 16 hari. Mereka akan mem- jitu yang ditempatkan di titik-titik titik di Sumatra Barat rawan longsor,” bantu persiapan para pemudik, sopir rawan kriminalitas, seperti di Ladang katanya. (o)

Jadwal KA Wisata Lima Kali Sehari Selama Lebaran PADANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) menambah jadwal perjalanan kereta api wisata selama sepekan perayaan Lebaran 1433 Hijriah. Manajer Humas KAI Divisi Regional II Sumbar, Syafrial Romeo mengungkapkan, pihaknya juga mengalihkan seluruh perjalanan kereta regular untuk dijadikan kereta wisata guna memenuhi permintaan penumpang. “Selama lebaran, KAI menyiapkan lima kali perjalanan kereta wisata untuk rute Padang-PariamanPadang, dan satu kali rute SolokSawahlunto-Danau Singkarak pada 20-26 Agustus,” ujarnya Senin (13/ 8) Perjalanan kereta rute PadangPariaman-Padang disiapkan dua rangkaian lokomotif dengan jadwal keberangkatan pada pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB, dan 16.00 WIB dengan harga tiket Rp5.000 per orang. Kereta akan berangkat dari Stasiun Simpang Haru dan akan berhenti di sejumlah stasiun seperti Stasiun Tabing, Simpang Duku dan berakhir di Stasiun Pantai Gandariah, Kota Pariaman.

“Di setiap gerbong akan diamankan oleh personel kepolisian sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang,” ujar Romeo. Ia juga meminta agar pemerintah segera menertibkan perlintasan liar yang dilalui kereta karena dapat membahayakan perjalanan kereta

terutama masyarakat yang melintas. Saat ini tercatat lebih dari 400 perlintasan liar di rel kereta yang harus segera dibuatkan pintu pengamanan guna mencegah kecelakaan. Sebanyak 250 perlintasan di antaranya bereda di Kota Padang. Menurut Romeo, PT KAI

hanya memiliki kewajiban menjaga pintu perlintasan, dan menjalankan kereta api. Hal tersebut berdasarkan Undang-Unadang (UU) Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian Indonesia. Untuk menyediakan palang perlintasan, pintu stasiun dan jalur rel adalah kewajiban pemerintah. (prl)

BMKG Deteksi 239 Titik Api di Sumatera PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang mendeteksi 239 titik api di Sumatera pada Senin (13/8). Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Padang Syafrizal mengatakan titik api tersebut terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Barat. “Titik api tersebut Sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang memicu terjadinya kabut asap hingga ke Sumatera Barat karena angin bertiup dari arah timur Australia menuju Asia,” jelasnya Namun, lanjut Syafrizal,

BMKG tidak dapat memastikan asal titik api tersebut. Diduga, api berasal dari kebakaran hutan atau aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan. “Kabut asap dapat teratasi jika terjadi hujan sehingga titik api yang menjadi pemicu akan padam,” katanya. BMKG memprediksi kabut asap akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan mengingat saat ini sedang berlangsung siklus angin kering berhembus dari Australia menuju Asia sehingga cuaca menjadi panas. “Dalam kondisi cuaca yang panas dan kering kebakaran hutan sangat mudah terjadi karena itu

masyarakat diminta untuk waspada,” imbaunya. Di Sumatera Barat, kabut asap terjadi hamper di 19 kota dan kabupaten dengan jarak hanya sekitar tujuh kilometer. Meski demikian, kondisi ini teidak tidak mengganggu aktivitas penerbangan di di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). BMKG mengimbau pengendara di jalan raya khususnya yang hendak bepergian ke luar kota di Sumbar untuk berhati-hati karena terbatasnya jarak pandang. “Bagi yang hendak melewati daerah pegunungan dan perbukitan lebih baik menyalakan lampu kabut karena kabut didaerah itu lebih tebal,” ujarnya. (prl)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Suara Puailiggoubat Kencangnya Aroma Sawit di Pulau Pagai

roma sawit semakin kencang di Mentawai sejalan dengan dimulainya proses rehabilitasi dan rekons-truksi bencana gempa dan tsunami di Pulau Pagai. Berbagai manuver, upaya terselubung, janji dan bujuk rayu diupayakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan izin penggunaan lahan dari masyarakat. Meski sudah ratusan surat penolakan sawit dilayangkan masyarakat Menta-wai ke pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit, sejak 2010 lalu, tidak menyurutkan niat itu. Salah satu janji manis yang ditebar adalah dengan kedok membuat koperasi, dengan iming-iming untuk menampung komoditi masyarakat. Perusahaan lalu dengan berbaik hati mengurus izin koperasi termasuk menanggung pembiayaan izin demi mendapat simpati. Ada yang tidak disadari masyarakat, koperasi itu adalah jalan masuk untuk menguasai lahan masyarakat. Jika 20.000 hektar lahan sudah dipegang perusahaan, maka sibakkat polak tidak lagi memiliki apa-apa. Tidak ada lagi tanah dan ladang yang akan diwariskan kepada anak keturunan mereka. Padahal, pola kemitraan inti plasma perkebunan sawit sesungguhnya meninggalkan jejak kelam dalam sejarah pembangunan kebun sawit di Indonesia. Ma-sih hangat dalam pemikiran kita, tewas-nya seorang anak petani oleh timah panas polisi saat bentrok dengan petani sawit di Padang Halaban, Sumatra Utara, Juni 2012 lalu. Yang paling menggetarkan adalah bentrok masyarakat Desa Sungai Sodong dengan PT SWA, Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis, 21 April 2011, yang menewaskan tujuh jiwa. Pembantaian terjadi dalam bentrok itu. Masuknya perkebunan sawit akan menghilangkan hak kepemilikan lahan masyarakat, akan menghilangkan mata penca-rian masyarakat yang sebagian besarnya hidup dari pertanian, berladang pisang, cengkeh, talas dan nilam. Masyarakat nantinya hanya akan menjadi buruh, pe-tani yang diberi upah dengan harga yang dikendalikan perusahaan. Pada kondisi itu, hilanglah kebanggaan masyarakat Mentawai sebagai sibakkat polak. Sesungguhnya, mengapa alih fungsi lahan untuk sawit harus kita lawan? Sebab pembukaan kebun sawit skala besar akan merusak lingkungan. Kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan akan dibabat habis, diratakan dan diganti pohon sawit. Lalu akan terjadi pencemaran lingkungan terutama tanah akibat peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Perusahaan tentu menginginkan hasil banyak dan cepat dengan cara instan. Pupuk kimia dan pestisida juga akan mengalir ke sungai, ke sumber air masyarakat. Karena itu, miris sekali ketika melihat, masyarakat di sekitar lokasi yang akan dijadikan kebun sawit menyetujui keberdaan perusahaan itu dengan janji kesejahteraan. Ancaman di masa depan tidak pernah dihitung, kearifan lokal yang hilang, ekosistem yang rusak, dan terbatasnya akses terhadap tanah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. z

Partisipasi Publik dalam Penyusunan dan Pengawasan Anggaran

uatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, dan diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan pengelolaan keuangan negara/daerah, khususnya di bidang penyusunan maupun pengawasan anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemda untuk menggali dan mengelola serta mengembangkan semua potensi penerimaan daerah secara maksimal. Sebagai konsekuensinya, sistem pengelolaan keuangan publik/daerah yang selama ini adalah bersifat sentralisasi, tapi sekarang berubah menjadi desentralisasi. Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah membuat kewenangan pemda untuk menentukan dan menyusun sendiri APBD. Kondisi yang demikian jelas mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap tata cara dalam rencana penyusunan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah kepada semua stakeholder. Karena pemda merasa memiliki kewenangan penuh untuk menyusun APBD maka diawal pelaksanaan otonomi daerah ternyata kewenangan yang diberikan tersebut secara umum masih ada yang disalahtafsirkan oleh pemda baik eksekutif maupun pihak legislatif. Meskipun sebagian besar pemda sejak tahun 2003 sudah mencoba menerapkan sistim anggaran berbasis kinerja (Performance Base Budgeting), namun kenyataannya menunjukkan bahwa didalam proses penyusunan dan pengalokasian anggaran tersebut tampaknya pemda masih belum menghiraukan dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan publik (masyarakat), tapi kelihatannya masih berorientasi pada kepentingan aparatur pemda sendiri (Eksekutif dan Legislatif). Hal ini barangkali terjadi, karena selama ini partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan APBD tersebut kelihatannya masih

oleh: . Masrizal, MSoc.Sc Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

relatif rendah sekali. Kenyataan yang demikian mengakibatkan penyusunan dan pengalokasian anggaran didalam APBD tersebut tampaknya belum banyak berpihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (stakeholders), sehingga anggaran yang dihabiskan sering menjadi tidak efektif dan kurang efisien. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran memiliki peranan dan fungsi penting dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Karena itu anggaran daerah (APBD) disusun untuk membantu penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai. Secara umum prinsip anggaran yang sering dikemukakan adalah masalah efisiensi dan efektifitas. Jones dan Pendleburry (1988)

mengemukakan bahwa prinsip anggaran yang sangat terkenal adalah apa yang sering dikenal dengan the three Es yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Meskipun secara konseptual prinsip anggaran yang sangat mendasar itu hanya terkait dengan masalah three Es tersebut, namun didalam penyusunan anggaran daerah (APBD) di Indonesia terdapat beberapa prinsip anggaran yang harus dipedomani yaitu: a. Partisipasi Masyarakat. Hal ini

berarti bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD perlu melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Hal ini dimaksudkan karena masyarakatlah yang tahu dengan apa yang menjadi kebutuhannya terhadap pembangunan yang direncanakan. b. Transparansi dan Akuntabilitas. APBD yang disusun hendaklah dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang telah dianggarkan. c. Disiplin anggaran. Penyusunan pengeluaran hendaklah didu-

kung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan program dan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD. d. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Anggaran yang tersedia haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. e. Taat azas. Penyusunan APBD

sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan : (1). APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2). APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. (3). APBD juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Permasalahan APBD di Indonesia Setelah diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, pada 2002 melalui Kepmendagri No.29 Tahun 2009, sistim anggaran yang digunakan di seluruh daerah di Indonesia adalah sistim anggaran berbasis kinerja (Performance Budget). Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja ini memiliki beberapa karakteristik dan perbedaan yang sangat mendasar bila dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional. Beberapa perbedaan yang sangat kentara tersebut antara lain : penyusunan anggaran tradisional lebih bersifat sentralistis, sedangkan sistem anggaran berbasis kinerja lebih bersifat desentralistis. Meskipun sistem anggaran telah mengalami perubahan yang cukup mendasar seperti dikemukakan di atas, namun didalam kenyataannya sampai sekarang terlihat bahwa kepentingan rakyat masih saja terabaikan. Kondisi yang demikian barangkali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Pertama, perubahan sistim anggaran tersebut kelihatannya belum diikuti oleh adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat (publik) dalam proses penyusunan anggaran. Kalau pun ada proses pelibatan masyarakat melalui Rakor-bang misalnya, tetapi menurut Nunuy (2004) pelibatan masyarakat itu belum berdasarkan kompetensi. Kedua, Sistim anggaran kinerja yang dilakukan oleh setiap pemda di Indonesia sampai sekarang ini tampaknya baru membawa perubahan terhadap sistim administrasi pencatatan dan penatausahaannya saja, tetapi belum pada perubahan substansi Ke halaman 17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

yang berdasarkan pada konsep Value for Money (Ekonomis, Efisien dan Efektifitas). Hal ini karena disebabkan masih lemahnya pemahaman aparatur Pemda terhadap sistim tersebut juga karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh publik. Ketiga, sistem anggaran kinerja yang seharusnya lebih fokus dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat ( belanja publik) tetapi didalam kenyataannya malahan lebih didominasi oleh belanja aparatur. Hampir setiap daerah di Indonesia menghabiskan APBD antara 70% - 80 % hanya untuk belanja aparatur, dan sisanya yang 20 % untuk belanja publik itupun masih ada pula terpakai untuk belanja aparatur lagi. Keempat, belum transparan dan akuntabelnya penyusunan anggaran mengakibatkan tidak memberikan ruang gerak bagi publik untuk memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan anggaran. Kelima, lemahnya partisipasi dan kontrol publik telah membuat Pemda menyusun anggaran menurut kemauan dan kepentingan mereka tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya sebagian mereka harus berhadapan dengan pengadilan. Keenam, cukup lamanya pihak eksekutif maupun legislative dalam menyusun anggaran, sehingga tidak memiliki waktu untuk mensosialisasikan RAPBD kepada publik. Partisipasi Publik dalam APBD Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) maka dalam proses penyusunan anggaran dengan prinsip transparansi dan akuntabliti haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanismenya. Untuk itu, maka pelibatan publik dalam proses penyusunan anggaran mutlak untuk dilakukan. Menurut Pratikno dalam Suyatno (2004), keterlibatan langsung masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah sangat menentukan kinerja pemerintahan daerah, sebab dari sisi input pemda akan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Sementara itu dari sisi output, masyarakat yang memperoleh pelayanan dari pemda akan merasa puas dengan kinerja pemda. Namun persoalan pelik yang dihadapi oleh pemda selama ini dalam penyusunan anggaran adalah belum adanya inisiatif dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Kondisi yang demikian, menurut Suyatno (2004) disebabkan beberapa hal antara lain : Pertama, masih kecilnya keinginan pemda untuk mewujudkan anggaran yang trasnparan dan akuntabel itu. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa penggunaan anggaran yang kontroversial, meskipun sistem anggaran yang dipakai sudah sistem anggaran berbasis kinerja. Kedua, kegiatan

sosialisasi rencana anggaran yang belum memadai dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sebagai stakeholders. Ketiga, masyarakat sendiri belum memiliki kemauan, keberanian serta media untuk menampaikan aspirasi dan kontrol secara teratur dan melembaga, sehingga kalaupun ada beberapa suara dari publik hanya dianggap sebagai angin lalu saja oleh tim anggaran Pemda. Keempat, masih belum adanya lembaga yang independen dan kompeten untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, maka partisipasi publik dalam penyusunan RAPBD disini lebih difokuskan kepada proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebab umumnya sekarang ini Pemda sudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Partisipasi Publik dalam Penyusunan RAPBD Proses penyusunan

RAPBD dimulai dengan penyusunan arah dan kebijakan umum RAPBD. Arah dan kebijakan umum APBD merupakan panduan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah yang akan menjadi pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD. Penyu-sunan arah dan kebijakan umum diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD baik dalam bentuk pasif maupun dilakukan secara aktif. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang realistis dan mungkin dilakukan oleh DPRD antara lain adalah membuat dan menye-barkan kuesioner, survey lapangan, dan FGD dengan melibatkan semua stake-holders. Partisipasi Publik dalam Ratifikasi RAPBD Sebelum rencana APBD disahkan menjadi APBD, maka DPRD harus mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat melalui konsultasi publik untuk mendapatkan masukan. Peluang dalam konsultasi publik ini harus dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya, sehingga diperoleh berbagai input sesuai dengan kebutuhan publik. Untuk itu, tanggapan forum warga hendaknya bersifat komprehensif dan

ditekankan pada masalah yang substansial. Tanggapan diharapkan disusun jauh sebelum hari pengesahan RAPBD agar dimungkinkan melakukan lobbi ke fraksi-fraksi yang ada di DPRD untuk mengubah RAPBD tersebut jika anggaran tidak mencerminkan aspirasi masyarakat atau alokasi untuk pos tertentu dipandang tidak rasional. Satu hal yang perlu untuk diingat bahwa anggaran merupakan salah satu alat perencanaan, sehingga sangat mungkin dalam pelaksanaannya berbeda dari yang direncanakan. Untuk itu proses pengawasan dan pengawalan oleh semua stakeholders harus terus dilakukan. Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan APBD Pengawasan masyarakat dalam tahapan ini merupakan kerja yang panjang dan terus menerus selama satu tahun. Dalam hal ini partisipasi publik terutama diarahkan pada pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja (SKPD). Ini merupa-kan suatu kerja besar karena begitu ba-nyak program/kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran tertentu.

Oleh karena itu forum warga dapat memainkan peran sebagai clearing hause yang memberilkan informasi tentang program/proyek/ kegiatan yang akan di laksa-nakan, pada tahun anggaran tertentu, khususnya pada masyarakat yang menjadi sasaran program/proyek/ kegiatan. Proses yang juga harus diawasi adalah proses tender, karena selama ini tender dipahami sebagai proses yang penuh dengan nuansa KKN. Perlu juga dibuat mekanisme yang fair, transparan, dan adil, sehingga tingkat kebocoran anggaran dapat diturunkan. Partisipasi Publik dalam Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD tidaklah hanya sekedar penyerahan laporan keuangan diakhir tahun anggaran saja, tetapi kepala daerah juga dituntut untuk menyerahkan

laporan kinerjanya. Laporan kinerja ini penting, karena merupakan progress report dari pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Didalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemda maka forum warga hendaklah melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh terhadap laporan kinerja eksekutif. Sebab bila tidak, maka menurut Maya (2003) penilaian tentang pertanggungjawaban tahun angaran kepala daerah dengan mendasarkan hanya pada laporan keuangan dan laporan kinerja eksekutif saja akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Karena itu masyarakat sebagai stakeholders perlu mendesak kepada eksekutif dan legeslatif untuk membuat suatu laporan kinerja pembanding yang disusun oleh tim independent untuk menilai secara objektif kinerja eksekutif yang sesungguhnya. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat melalui forum warga dalam melakukan pengawasan terhadap APBD pada setiap tahapan dalam siklus anggaran merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik didalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran maka diperlukan beberapa teknik dan media yang dapat digunakan oleh stakeholders dalam berpartisipasi tersebut. Pada bagian

berikut adalah beberapa teknik dan media yang digunakan dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan RAPBD. Beberapa Teknik Keterlibatan Publik Untuk lebih mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan APBD, maka ada beberapa teknik atau langkah yang dapat dilakukan oleh para stakeholders. Menurut pandangan Building Institutions for Good Governance (2002) dan USAID (2007) beberapa langkah atau teknik tersebut adalah : a. Pertemuan publik secara luas dan terbuka sehingga memberi kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dan membagi opini dan ide-ide merupakan sarana yang baik untuk membangun partisipasi publik. b. Dengar pendapat (Public

Hearing) merupakan pertemuan publik secara formal dengan tujuan utama adalah menerima masukan dari masyarakat. c. Open house memberikan kesempatan yang baik untuk menerima masukan individu, dimana ini lebih tidak formal dibandingkan dengan pertemuan bisnis atau dengar pendapat. d. Wawancara mendalam secara satu persatu yang diselenggarakan dengan tokoh politik, para pengusaha maupun tokoh masyarakat untuk membentuk atau merefleksikan opini public. e. Diskusi kelompok kecil hampir sama dengan wawancara satu demi satu. Kelompok dapat dibentuk berdasarkan ketertarikan yang sama atau dari contoh acak (seksi bersilang) dari masyarakat yang lebih besar. f. Komite penasehat dari masyarakat dapat memberikan ide dan alternatif yang baik untuk diberikan kepada masyarakat. Meskipun sistem anggaran dalam tahun terakhir ini telah mengalami perubahan yang cukup mendasar yaitu dari sistem anggaran tradisional (traditional budgeting) menjadi sistem anggaran berbasis kinerja (performance budgeting), namun di dalam implementasinya pada setiap daerah kelihatannya belumlah dapat memuaskan publik (stakeholders). Penerapan sistem anggaran yang baru tersebut bukannya makin dapat meningkatkan kinerja pemda, tapi malahan menimbulkan berbagai persoalan baru pada setiap daerah. Hal ini terjadi karena dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut pihak eksekutif maupun legislatif belumlah melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Padahal dengan ada-nya partisipasi masya-rakat dalam proses pe-nyusunan anggaran akan memberikan keuntungan kepada pemda. Disamping pemda mendapat dukungan yang penuh dari publik, maka masya-rakat juga akan merasa puas dari pelayanan yang diberikan oleh pemda. Karena itu dimasa mendatang supaya terwujudnya penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang kompeten dalam proses penyusunan APBD perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan teknik dan langkah yang dibutuhkan untuk itu. z *Makalah ini disampaikan dalam Diskusi Transparansi Anggaran Aliansi Jurnalis Independen Padang

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Tenaga Guru di Siberut Selatan Masih Kurang PADANG - Kekurangan guru baik SD, SMP dan SMA menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kecamatan Siberut Selatan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Lucianus Salelei mengatakan, untuk saat ini guru PNS tingkat SD sebanyak 156 orang yang tersebar di 20 SD. Guru yang kurang sebanyak 50 orang. “Persoalannya beragam, ada yang guru kelasnya kurang, sedangkan di tempat lain guru bidang studinya yang kurang,” katanya akhir Juli lalu. Solusi yang dilakukan saat ini, kata Lucianus, pihaknya memakai tenaga guru honor, “Keberadaan tenaga honor sangat membantu, meski honor yang diberikan kepada mereka minim namun kinerja mereka cukup baik,” ujarnya. Di SMPN I Siberut Selatan, kekurangan tenaga guru mencapai 50 persen dari jumlah ideal, dari 44 orang yang dibutuhkan, baru 20 guru PNS yang ada, ditambah satu orang tata usaha. “Jumlah itu sudah termasuk kepala sekolahnya,” ujar Plt,Kepala SMPN I Siberut Selatan Muhammad Iksan, Selasa 8 Agustus 2012. Ia mengatakan, keberadaan tenaga honor sebanyak 12 orang belum dapat menutupi kebutuhan guru. Jika dirinci semua dari guru PNS ditambah tenaga honor, guru yang kurang sebanyak 11 orang. Iksan menyebutkan, kekurangan guru bidang studi seperti Fisika, Biologi dan PPKN terjadi sejak 2003, saat itu banyak guru yang mutasi ke tempat lain tapi penggantinya tidak ada. “Guru honor SMP yang lulus PNS justru dipindah ke tempat lain, sehingga guru tak bertambah,” katanya. Saparman menyebutkan, jumlah guru saat ini sebanyak 15 orang ditambah satu orang guru honor sudah memadai, tapi kebutuhan guru bidang studi belum. Ia mengatakan, ada penumpukan guru bidang studi seperti IPS yang saat ini gurunya berjumlah 4 orang tetapi guru matematika, olah raga, seni budaya dan guru agama baik islam mau pun katolik sama sekali tidak ada. Saparman dan Muhammad Iksan mengakui, kondisi itu menghambat peningkatan kualitas pendidikan karena pencapaian beberapa materi pelajaran menjadi tak maksimal. Tak beda dengan SD dan SMP, persoalan itu juga dialami SMA, Kepala SMAN I Siberut Selatan, Yubob Salim melalui telepon seluler menambahkan, sejak gedung sekolah berdiri pada 1994 sampai tahun ini, guru bidang studi Sosiologi belum ada. Selain guru sosiologi, bidang studi agama katolik belum memiliki guru PNS dan guru bimbingan konseling (BK).Untuk saat ini, guru PNS di SMA sebanyak 41 orang ditambah 4 orang guru honor. Di sisi lain, kata Bob, beberapa guru bidang studi di sekolahnya justru berlebih, “kalau dilihat persoalannya, penyebaran guru tidak merata yang membuat guru dengan bidang studi yang sama justru berlebih,” katanya. (gsn)

Sulitnya Mencari Guru di Mentawai Akses transportasi dan komunikasi terbatas membuat sarjana jurusan keguruan tidak tertarik menjadi PNS di Mentawai. Setiap lamaran CPNS dibuka, jumlah pelamar untuk guru terutama tingkat SD kurang dari kuota.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

ersoalan kekurangan guru sudah menjadi persoalan klasik di Mentawai sejak

dulu. Jauh sebelum Mentawai menjadi kabupaten tersendiri. Jangankan guru, sarana pendidikan pun sangatlah minim. Gedung SMP dan SMA negeri baru ada di Mentawai pada tahun 1984 yakni 39 tahun setelah Indonesia merdeka, yang ditandai dengan adanya SMPN Sikakap, SMPN Sioban dan SMPN Siberut Selatan, sedangkan untuk SMA hanya ada di Siberut Selatan kala itu. Jenjang pendidikan SMP dan SD umumnya dimulai oleh sekolah yang didirikan Zending. Kala itu, anak-anak Mentawai umumnya melanjutkan sekolah di Padang, Padang Panjang, Pariaman, Lubuk Alung dan juga di beberapa tempat di Sumatera Utara yakni Siantar, Tarutung, Sipirok dan lainnya. Dan mereka inilah yang menjadi pioner tenaga pengajar di Mentawai menggantikan guru sekolah tamatan Sekolah Guru Bantu (SGB) dan yang disekolahkan Zending. Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan yang ditemui di ruang kerjanya Rabu, 1 Agustus 2012, mengatakan sebelum Mentawai menjadi kabupaten sendiri, jumlah guru di Mentawai sangatlah kurang. Ia mencontohkan pengalaman pribadinya setelah diangkat menjadi PNS pada 1983. Kala itu guru seangkatannya hanya berjumlah tiga orang dan seniornya seletingan Bastian Sabolak juga tidak lebih dari enam orang. Ia ditempatkan di Sinakak tepatnya di SD Inpres unit 1 Kosai.

MONITORING - Kepala cabang Dinas Pendidikan siberut Utara, Jop Sirirui memonitoring pelaksanaan ujian semester II di SDN 16 Sigapokna “Medan yang berat dengan kondisi geografis serta transportasi yang tidak lancar membuat kekurangan guru masih menghiasi dunia pendidikan Mentawai,” kata Besli. Pengalamannya mendayung sampan dua hari dari Sikakap ke tempat tugasnya di Kosai menjadi pembenaran akan pendapatnya itu. Dikatakan Besli, memang banyak formasi guru untuk penerimaan PNS di Mentawai, bahkan pihaknya meminta kuota dari kabupaten kota lain di Sumbar untuk diberikan ke Mentawai. Tapi walau formasi yang tersedia banyak, pelamar sedikit. “Formasi guru banyak, tapi pelamar sedikit,” ungkapnya. Banyak peluang untuk diterima sebagai guru tetapi pelamarnya tidak sampai 50 persen dari formasi yang tersedia. Saat ini jumlah guru SD negeri hanya 651 orang termasuk kepala sekolah dengan sekolah 101 unit. Padahal menurut Besli, jumlah guru ideal setiap sekolah antara 9 sampai 12 orang di sekolah yang majemuk. Tiap sekolah idelanya memiliki 6 guru kelas, 4 orang guru mata pelajaran yakni 3 guru agama dan 1 guru Pendidikan Jasmani (Penjas) ditambah seorang kepala sekolah dan seorang penjaga sekolah. “Kalau hanya sembilan orang guru saja yang terbagi dalam enam guru kelas, satu guru agama, satu guru penjas dan seorang kepala sekolah

maka jumlah guru SD yang dibutuhkan 909 orang, jumlah ini berdasarkan rasio rombongan belajar (rombel). Namun jika dihitung dari rasio jumlah murid, maka jumlah guru seolah-olah sudah cukup dengan rasio 1 orang guru 16 murid karena ada juga satu sekolah yang muridnya hanya sekitar 50 orang,” kata Besli. Sementara untuk tingkat SMP, dari 14 SMP negeri yang ada termasuk SMP satu atap, jumlah guru yang ada saat ini adalah 209 orang. Untuk SMA, dari enam unit sekolah yang ada, jumlah gurunya 149 orang. Dengan melihat angka ini menurut Besli, guru SMP dan SMA sudah mencukupi, hanya saja perlu pemerataan agar tidak menumpuk di salah satu sekolah serta perlu didata guru mata pelajaran apa saja yang masih kurang. “Data guru mata pelajaran ini masih dalam pendataan untuk bisa diketahui berapa guru lagi yang kurang untuk tingkat SMP dan SMA,” tambah Besli. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mengatasi kekurangan guru ini. Sejak 2005 misalnya, Dinas Pendidikan Mentawai telah merekrut guru kontrak untuk SD. Mereka kini sebagian besar sudah diangkat menjadi PNS, untuk yang berlatar belakang keguruan, ditempatkan di sekolah dan lainnya menjadi PNS di struktural. Upaya lainnya, menyekolahkan guru bantu ke Universitas Terbuka

(UT). Ada juga beasiswa bagi putraputri Mentawai di PGSD, tahun lalu ada 36 guru yang sudah diwisuda. “Mereka ini direncanakan akan dikontrak dulu sebelum ada penerimaan PNS, sementara ini Dinas Pendidikan Mentawai masih mengajukan anggaran di APBD Perubahan,” tambah Besli. Pemerintah Kabupaten Mentawai juga membangun kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) agar putra putri Mentawai dapat kuliah di sana. Kerjasama lainnya, dengan Universitas Negeri Padang (UNP) untuk jenjang PGSD sebanyak 40 orang dan 15 orang diantaranya berasal dari Simatalu. “Kekurangan guru berpengaruh kepada rendahnya mutu pendidikan di Mentawai,” kata Besli. Ia mengatakan bahwa masih ada satu orang guru SD yang mengajar di dua kelas dengan lokal yang disekat jadi dua. Hal ini membuat pemberian materi pelajaran tidak maksimal. Selain itu kwalitas guru juga masih kurang,” tambah Besli. Persoalan itu, lanjutnya diatasi dengan memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Jumlah seluruh guru dari tingkat SD hingga SMA saat ini 1.009 orang. Sebelumnya berjumlah 1.080 namun Besli tidak jelaskan data sebelumnya tahun berapa. Berkurangnya guru ini dikatakannya karena pensiun dan sebagian pindah ke kabupaten lain di Sumbar dan sebagian lagi mutasi ke struktural. (o)

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Pembangunan Asrama Pelajar Sirilogui Tersendat SIKABALAUAN - Pembangunan asrama pelajar Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara yang di Desa Muara Sikabaluan saat ini terhenti karena ketidaklengkapan dokumen kayu yang digunakan untuk material bangunan. Asrama tersebut dibangun dengan dana PNPM 2012. “Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya ada beberapa administrasi yang belum lengkap oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Dan ini akan sudah dibicarakan oleh TKP dengan pihak kepolisian kemaren,” kata Nofri, Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan Siberut Utara. Hal yang sama juga dikatakan Pendamping Lokal Siberut Utara. “Pekerjaan sebenarnya tidak berhenti, cuma beberapa bahan material mereka tidak ada jadi beberapa hari ini tidak bekerja,” kata Jes Jatra. Sementara Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM Siberut Utara Junaidi Sakerebau, mengatakan kayu untuk pembangunan asrama sebenarnya tanggung jawab desa dan TKP. “Kalau masih ada persoalan seperti ini kita tidak berani cairkan anggaran kegiatan untuk tahap berikutnya,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat, 10 Agustus lalu. Anggaran tahap pertama untuk pembangunan asrama telah dicairkan Rp133 Juta dari Rp350 Juta yang dianggarkan. Dijelaskan Junaidi, pada tahap perencanaan Polsek dan Koramil Sikabaluan ikut diajak duduk bersama dalam kegiatan. “Ketika kita minta tanggapan masalah persoalan kayu, katanya tidak ada masalah. Tapi kok bermasalah lagi,” katanya. Kepala Desa Sirilogui, Muhammad Abetnego mengatakan, pihaknya telah dipanggil pihak kepolisian secara lisan untuk menyelesaikan persoalan administrasi. “Kita belum memenuhi panggilan karena panggilannya kita lihat belum resmi. Tapi persoalan ini tetap akan kita selesaikan sehingga dalam pembangunan tidak ada masalah,” katanya kepada Puailiggoubat, 11 Agustus lalu. (bs).

8 guru SMAN I Siberut Selatan UKG di Padang PADANG - Delapan orang guru SMAN I Siberut Selatan mengikuti Ujian Kompetensi Guru di SMPN 7 Padang, Senin 6 Agustus 2012. Kepala SMAN I Siberut Selatan Yubob Salim menyebutkan, guru yang ikut ujian merupakan guru yang sudah mendapat sertifikasi. “Dari 41 guru PNS yang ada di sekolah, baru delapan orang yang sertifikasi,” katanya. Bob mengatakan, pelaksanaan UKG sebenarnya bisa dilakukan di kabupaten masing-masing, namun Mentawai belum memiliki fasilitas internet yang memadai karena ujiannya secara online. Ia menambahkan, seluruh biaya peserta ujian dari ongkos Mentawai-Padang serta akomodasinya ditanggung pribadi. (gsn)

BEASISWA PENDIDIKAN

Menjemput Asa di Tanah Seberang FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Sekolah dan kuliah seolah menjadi momok bagi sebagian besar orangtua di Mentawai. Biaya sekolah tinggi sementara penghasilan hanya bergantung dari sepetak ladang seringkali membuat anakanak Mentawai hanya mampu sekolah hingga tingkat SMA bahkan tak jarang SMP atau SD. Gerson Merari Saleleubaja

UPACARA - Murid SMAN I Siberut Selatan bersiap mengikuti upacara bendera anya sebagian kecil putraputri Mentawai bisa menyambung ke perguruan tinggi, melalui beasiswa atau biaya sendiri. Itupun diwarnai kecemasan akan berhenti di tengah jalan. Untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Mentawai memberikan beasiswa bagi 179 putra putri Mentawai yang berprestasi. Tak kurang dari Rp5 Miliar dikucurkan dana dari APBD 2012. “Mereka sebagian besar diterima di universitas bergengsi di Pulau Jawa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Jannah, kepada Puailiggoubat, 10 Agustus 2012. Diantaranya di Institut Pertanian Bogor 10 orang, Universitas Kristen

Maranatha Bandung lima orang, Universitas Diponegoro Semarang satu orang dan di Universitas Negeri Yogyakarta 59 orang. Sementara sisanya di Padang yakni 100 orang di Akademi Kesehatan Ranah Minang dan Universitas Andalas empat orang. “Enam di antaranya diterima di Fakultas Kedokteran,” ujar Syaiful bangga. Para mahasiswa ini akan mendapat bantuan uang kuliah selama lima tahun plus biaya hidup yang jika dirata-ratakan sekitar Rp1 Juta per bulan. Namun pemberian tenggat waktu lima tahun itu tidak berlaku pada jurusan kedokteran yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan studi. Penerima beasiswa ini, lanjut

Syaiful, diutamakan putra-putri asli Mentawai yang ditandai dengan adanya suku di belakang nama dan siswa yang kelahirannya di Mentawai mulai dari kakeknya. Proses seleksi cukup panjang, dimulai di sekolah dengan mengisi formulir yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, kemudian nama-nama yang diusulkan didaftarkan di universitas yang sebelumnya telah dijajaki. Penentuan calon mahasiswa tetap melalui mekanisme tes atau saringan masuk. “Kami hanya menyediakan orang, nanti penentuan terakhir ditangan universitas melalui me-kanisme ujian seleksi,” katanya. Selama proses seleksi, Syai-ful bersama sejumlah stafnya ikut mendampingi para calon mahasiswa.

“Ti-dak ada kendala apapun termasuk soal penya-luran beasiswa,” kata Syaiful. Dia mengatakan, pemberian beasiswa ini merupakan program Pemda Mentawai yang bertujuan mendorong peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) di Mentawai. “Kalau kita lihat indeks di Sumbar, sumber daya manusia Mentawai paling rendah, berada di urutan 19,” ujarnya. Ia berharap mahasiswa yang dikuliahkan pemerintah ini, belajar dengan baik agar kualitas sumber daya manusia di Mentawai semakin meningkat. Syaiful memastikan, pada 2013 nanti akan ada lima orang mahasiswa mentawai yang menyelesaikan kuliahnya di ITB. (o)

Pelajar Malancan Dapat Bantuan Beasiswa SIKABALUAN - Sebanyak 395 siswa SD dan 96 siswa SMP yang berasal dari Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, mendapat bantuan beasiswa dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2012. Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah untuk siswa SD dari kelas I-V dan siswa SMP kelas I-II. Sementara untuk siswa kelas VI SD dan siswa kelas III SMP diberikan dalam bentuk uang tunai. “bagi siswa tingkat akhir, akan

diberikan dalam bentuk uang tunai untuk biaya mengikuti ujian akhir nasional,” kata Winofri, Fasilitator Pemberdayaan PNPM Siberut Utara pada Puailiggoubat, Selasa 31 Juli lalu. Bantuan perlengkapan sekolah tersebut akan dikerjakan oleh pedagang di Sikabaluan yang memenangkan lelang PNPM yakni Anto Lasmi dengan biaya Rp70 per stel seragam osis SD, Antoni untuk seragam pramuka SD dengan nilai Rp65 Ribu per stel dan Bayu untuk sepatu dengan nilai Rp65 Ribu per pasang. Sementara tas

akan disediakan Irfan dengan harga Rp55 Ribu per set. Sementara seragam osis SMP, akan disediakan Irdayanti dengan harga Rp75 Ribu per stel, seragam SMP Rp80 Ribu per stel. Untuk sepatu, akan disediakan Bayu dengan harga Rp75 Ribu per pasang dan tas oleh Sufria Deni dengan harga Rp70 Ribu per buah. Sedang untuk buku paket Bahasa Indonesia SD akan disediakan dengan harga Rp70 Ribu per paket, buku Matematika akan disediakan Sufria Deni dengan harga Rp70 Ribu per paket dan

buku tulis oleh Irdayanti dengan harga Rp38 Ribu. “Untuk buku tulis masingmasing anak akan mendapat dua pak, sementara sepatu langsung dengan kaus kakinya,” tambah Nofri. Khusus siswa tingkat akhir SD dan SMP, masing-masing mendapat uang tunai Rp371 Ribu. “Bantuan uang tunai ini akan diberikan ketika mau mengikuti ujian, agar dapat membantu biaya pelajar mengikuti ujian ke Sikabaluan bagi pelajar SD dan untuk membayar keparluan lainnya untuk pelajar SMP,” jelas Nofri. (bs)

PENDIDIKAN SMAN 1 Siberut Tengah dipercaya Jadi Paskibra Tahun ini SAIBI SAMUKOP--Siswa SMAN 1 Siberut Tengah untuk ketiga kalinya dipercaya menjadi Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 tahun ini. Paskibra SMAN 1 Siberut Tengah beranggotakan 25 orang yang dipilih lewat seleksi yang dilakukan sekolah dan pihak kecamatan. Persyaratan lolos seleksi yakni postur badan dan kesehatan harus mendukung. Pelatih Paskibra Syaiful Sagara-gara mengatakan, Paskibra ini sudah menjalani latihan dengan maksimal, “Kita sudah 7 kali latihan dan hasilnya sudah maksimal, kondisi fisik mereka sangat baik, pokoknya siap tempurlah,” katanya seusai pelatihan, Selasa 7 Agustus. (rr)

Pelajaran Bumen Diajarkan di SD Saibi Samukop SAIBI SAMUKOP - Peljaran muatan lokal Budaya Mentawai (mulok bumen) yang digagas Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) direncanakan tahun ini diajarkan di seluruh SD yang ada di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah. Sebelumnya, pada 10-12 Juni, Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan dan Utara yang bekerja sama dengan YCMM dan Pasih (Perkumpulan Siberut Hijau) telah melakukan seminar dan lokakarya penerapan muatan lokal budaya Mentawai di Muara Siberut. Kepala SDN 01 Saibi Samukop, Parmenas mengatakan, mulok bumen akan diajarkan pada 3 SD yakni SDN 01 Saibi Samukop, SDN 20 Simoilala dan SDN 03 Sirisurak. ”Tahun ajaran baru ini, mulok bumen sudah harus kita ajarkan di setiap SD di Desa Saibi Samukop, tak ada tawar menawar lagi,” ujarnya 6 Agustus lalu. Parmenas mengatakan, sebelum diajarkan, mereka akan rapat pembahasan pemantapan sekaligus penentuan gurunya. (rr)

Puailiggoubat

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Tidak Ada Kursi Belajar Pun Sambil Jongkok Duduk manis di kursi, menumpangkan tangan di atas meja sambil mendengar penjelasan guru merupakan suasana belajar yang asyik, tapi hal itu tidak tergambar di SMAN 1 Siberut Tengah, siswa terpaksa duduk di lantai sambil jongkok saat belajar karena mebeler kursi dan meja sekolah belum ada. Rinto Robertus Gerson Merari Saleleubaja

elain mebeler, gedung sekolah juga belum ada, saat ini siswa yang berjumlah 106

orang yang terdiri dari kelas 10 sebanyak 52 siswa dan kelas 11 sebanyak 54 orang, menumpang di gedung SMPN I Siberut Tengah yang bangunannya juga belum rampung. Dari pengamatan Pualiggoubat, 4 Agustus lalu, beberapa siswa yang tak tahan berjongkok mengambil posisi tidur-tiduran di lantai keramik sambil mencatat dan mendengarkan guru. “Dingin kalau belajar dilantai keramik ini, kami inginnya punya gedung dan mebeler sendiri agar nyaman belajar, kami berharap sekali untuk

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

MENUMPOANG - SMPN Siberut Tengah tempat siswa SMAN I Siberut Tengah menumpang belajar diperhatikan,” kata siswa kelas 10 dan 11 serentak. Koordinator sementara SMAN1 Siberut Tengah Syafrial Nurdin yang tengah mengajar matematika di kelas 10 saat itu menyebutkan, kondisi belajar ini sudah berlangsung satu bulan. “Sudah masuk satu bulanlah siswa belajar di lantai,ya, beginilah situasinya,” katanya. Syafrial mengatakan, awalnya siswa banyak mengeluh kondisi belajar yang duduk di lantai karena dingin sehingga susah konsentrasi, namun seiring waktu berjalan, mereka sudah bisa menerima kenyataan itu. ”Sekarang mereka sudah enjoy,” ujarnya. Untuk mengatasi masalah terse-

but, pihak SMAN I dan SMPN I Siberut Tengah telah memesan mebeler kepada tukang setempat dengan memakai dana BOS. “Dipastikan usai lebaran ini, siswa sudah punya meja dan kursi,” katanya. Tahun ini, kata Syafrial, Dinas Pendidikan Mentawai merencanakan pembangunan gedung SMA. “Infonya begitu, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar,” ujarnya. Mengenai pembangunan gedung baru, Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli T Oinan memastikan, tahun ini akan dibangun tiga ruang belajar buat siswa SMAN I Siberut Tengah. “Itu sudah masuk perencanaan dinas yang akan dilaksanakan pada

tahun ini,” ujarnya kepada Puailiggoubat melalui sambungan telepon, 13 Agustus lalu. Besli mengatakan, untuk sementara siswa SMA yang dibuka sejak 2011 itu menumpang di gedung SMPN I Siberut Tengah. “Sekolah masih tahap pembenahan, sedikit demi sedikit, semua kebutuhan sekolah akan dilengkapi,” katanya. Kepala SMPN1 Siberut Tengah Tantri Ariesta Satoko mengaku prihatin melihat kondisi siswa SMA yang belajar duduk di lantai. Ia sedikit kecewa kepada Dinas Pendidikan Mentawai karena lamban merealisasikan pembangunan sekolah. n”Kasihan kita melihat siswa yang belajar di lantai,” ujarnya. (gsn)

Keceriaan Lomba Tujuh Belasan Antar Sekolah SIKABALUAN - Perayaan tujuh belasan yang dilaksanakan saat HUT RI menjadi hal yang ditunggutunggu sebagian besar siswa SD di Siberut Utara. Saat itu biasanya berbagai lomba antar sekolah diadakan. Tak jarang, ajang ini menimbulkan persahabatan sesama mereka. Misalnya Santiana, 9 tahun, terlihat akrab dengan Asti, 6 tahun. Mereka duduk dan bermain bersama saat senggang sebelum perlombaan dimulai. Santiana berasal dari Dusun Limu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat yang kini duduk di kelas IV Filial SD Fransiskus. Sementara, Asti duduk di kelas I SD Fransiskus Sikabaluan, Kecamatan

Siberut Utara. Santiana dan Asti dapat berteman saat SD Fransiskus mengadakan lomba dalam memeriahkan HUT RI dengan mengundang semua filial mereka ke sekolah induk, 9 –11 Agustus 2012. Filial SD Fransiskus diantaranya Kulumen, Limu, Limau, Bai’ yang semuanya terletak di Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat. “Kami senang dengan kegiatan ini karena bisa ke Sikabaluan,” katanya Gadis cilik ini memang baru pertama kalinya datang ke Sikabaluan mengikuti kegiatan yang diadakan sekolahnya. Sehingga dalam kesempatan ini, selain berlomba

juga dimanfaatkan untuk mencari teman satu sama lain. “Memang kalau naik kelas V akan ke Sikabaluan untuk melanjutkan ke sekolah induk. Karena disekolah saya hanya sampai kelas IV,” katanya. Yusuf, salah seorang guru dari Kulumen mengatakan, kegiatan ini dapat membantu anak-anak untuk melihat perkembangan keluar. “Mereka bisa melihat bagaimana dunia yang ada diluar tempat tinggal mereka. Bisa juga mencari teman serta pengalaman lainnya,” katanya. Dominukus Puu, Kepala SD Fransiskus Sikabaluan mengatakan, kegiatan ini memang

sengaja dilakukan agar siswa yang ada di sekolah induk dengan filial mengenal satu dengan yang lainnya. “Ini kegiatan yang pertama kalinya kita laksanakan dengan pusat dan filial. Kita berharap untuk ke depan kegiatan lebih banyak dan melibatkan semua anak kita yang ada,” katanya. Perlombaan yang dilaksanakan diantaranya sepak bola, bola voli, cerdas cermat, pacu karung, gigit sendok, serta pengenalan senam pagi. ”Kita juga mengajak SDN 09 Sikabaluan, Cuma karena mereka sedang berpuasa kesempatan untuk bersama ini belum bisa dilaksanakan,” kata Dominikus.(bs)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Menangguk Untung di Perayaan HUT RI SIKABALUAN - Perayaan HUT RI setiap tahun di Siberut Utara yang dipusatkan di Desa Muara Sikabaluan menjadi salah satu peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, khususnya bagi ibu-ibu. Karena dalam kesempatan ini beberapa ibu-ibu dapat berjualan kecil-kecilan. Seperti menjual makanan ringan dan minuman. Aneka minuman yang dijual, diantaranya pop ice berbagai rasa, cendol, teh manis dingin serta minuman lainnya. Sementara makanan ringan diantaranya roti, martabak, kacangkacangan, serta aneka kue. “Ini salah satu kesempatan bagi kami untuk membantu ekonomi. Daripada dudukduduk tidak ada kegiatan,” kata Maria pada Puailiggoubat, Minggu,12 Agustus 2012. Tempat ibu-ibu berjualan ini ada yang menggunakan gerobak besar, gerobak kecil hingga meja sederhana. Lokasi mereka berjualan seakan dibagi-bagi. Ada yang berjualan di tempat lapangan bola voli laki-laki, lapangan bola voli ibuibu dan juga tempat bermain anak-anak. “Kita melihat kalau disana sudah ramai, maka kita cari tempat lain. Kitakan sama-sama cari rezeki, maka saling membantu satu dengan yang lainnya,” kata Ilem. Perlombaan dalam memeriahkan HUT RI ini merupakan yang ketiga kalinya dipusatkan di bagian Dusun Nangnang. Sebelumnya hanya dipusatkan di bagian Dusun Muara. Dengan lokasi di Dusun Nangnang, maka ibu-ibu yang membuka usaha jualan dadakan ini umumnya dari Dusun Nangnang. “Penghasilan kami tidak seberapa, namun dari pada duduk-duduk lebih baik membuat usaha. Kan bisa juga sambil menonton perlombaan,” tambah Ilem. Selain penjual dadakan, juga para jasa ojek ikut menikmati keramaian tujuh belasan yang dipusatkan di Sikabaluan. Karena tim atau kontingen dari dusun atau desa yang datang ke Sikabaluan untuk bertanding selain ada yang datang dengan jalan kaki atau kendaraan pribadi juga menggunakan jasa ojek. Dalam HUT RI ke-67 tahun ini, desa atau dusun yang ikut memeriahkan diantaranya dari Desa Sikabaluan yaitu Dusun Nangnang, Dusun Muara, Dusun Puran, Dusun Pokai, Dusun Bose. Dari Desa Malancan yaitu Dusun Malancan, Dusun Sirilanggai, Dusun Terekan. Desa Monganpoula, Desa Sotboyak, Desa Sirilogui. Juga dari Dusun Cimpungan Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah ikut memeriahkan HUT RI ke Kecamatan Siberut Utara. (bs)

Mendongkrak Wisata Mentawai wisata budaya dan alam. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan Detail Engginering Design (DED). Desti mencontohkan, di Mapaddegat kawasannya mulai dari simpang Mapaddegat hingga ke Dusun Mapaddegat seluas 30 Hektar. Seluas 15 meter kiri kanan jalan Rapot Pardomuan Simanjuntak sesuai DED sudah masuk kawasan diepala Dinas Kebudayaan maksud. Rumah-ruPariwisata Pemuda dan mah penduduk sudah Olahraga Kabupaten ada akan tetapi meMentawai, Desti Seminora nurutnya tidak akan WISMAN - Wisatawan mancanegara (Wisman) di Pelabuhan Muaro, Padang mengatakan, ribuan wisatawan yang terganggu malah warberkunjung itu umumnya menikmati ga bisa menyediakan wisata selancar dan menginap antara memang tidak dapat melakukan pemanfaatan selancar sebesar Rp 30 tempat penginapan serta usaha lainnya 10 hingga 15 hari. pemungutan pajak dan retribusi ribu/hari/orang dan sumbangan pihak untuk keperluan wisatawan. Program pembangunan fisik pada Sayang, pendapatan asli daerah daerah sektor pariwisata sehubungan ketiga dari kapal sebesar Rp 20 juta/ destinasi pariwisata ini dikatakan dari sektor andalan Mentawai ini dengan adanya Undang-Undang tahun/kapal. belum menampakkan hasil. Data yang Nomor 28 Tahun 2010 tentang pajak Untuk itu, lanjut Desti, Desti terkendala soal pembebasan diperoleh dari Dinas Pendapatan, dan retribusi daerah. instansinya telah mengusulkan perda tanah. Pembebasan tanah yang Pengelolaan Keuangan dan Aset Peraturan daerah tentang baru ke DPRD untuk dibahas dan dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Daerah (DPPKAD) beberapa waktu sumbangan pihak ketiga yang disetujui sebagai peraturan daerah Pertanahan Nasional (BPN) harus lalu tertulis, pendapatan sumbangan ditetapkan DPRD beberapa tahun lalu yang mengatur pemungutan pajak dan sudah dikantongi agar pembangunan pihak ketiga pemanfaatan selancar dikatakannya tidak lagi sesuai dan retribusi untuk menghasilkan PAD. fisik dilakukan. Anggaran untuk hanya Rp 56.970.000. perlu direvisi. “Pemda dibenarkan “Kalau rancangan perda telah penyiapan desa wisata ini Hasil itupun dikabarkan memungut sumbangan pihak ketiga dibahas dan ditetapkan, selanjutnya dikatakannya sekitar Rp 15 Miliar bersumber dari tunggakan tahun 2010 akan tetapi tidak boleh sebut angka akan dikeluarkan peraturan bupati untuk satu kawasan dan diharapkan yang dibayar tahun 2011 yang berarti di dalam perda seperti pada perda tentang petunjuk pelaksanaan dan didanai oleh pemerintah pusat. Kalau pembangunan desa wisata pada tahun 2011 pendapatan adalah yang ada,” katanya. petunjuk teknisnya. Jika perda pajak nol rupiah dari sektor pariwisata. Selama ini perda menyebutkan, dan retribusi daerah sudah ini berjalan, menurut Desti, pemkab Desti mengatakan, pihaknya sumbangan pihak ketiga dari ditetapkan dan operasional, akan ada harus selektif dalam memilih Rp 7 Miliar PAD yag didapat dari wisatawan yang masuk. “Kita pilih pemanfaatan selancar saja, belum exclusive tourism dan bukan mass Tingkatkan Ekonomi, Kadus Ajak Warga termasuk snorkling, diving serta tourism,” katanya. Rajin Berladang Dengan exclusive tourism, lainnya,” kata Desti. Selain Perda Retribusi, Desti kepeduliannya terhadap lingkungan BOLOTOK - Kepala Dusun Bolotok Desa Taileleu Kecamatan juga mengajukan Perda tentang diharap akan sangat tinggi. “Mereka Siberut Barat Daya, Goitak Sabolotok mengimbau warganya Kepariwisataan yang telah direvisi. tidak membuang samah sembarangan,” bertanam nilam dan coklat dengan giat. “Tinggal menunggu pembahasan tambahnya. “Ini demi bisa menyekolahkan anak-anak kita, biar kita di Namun, pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh DPRD tempat kecil, tapi kita harus bersemangat membangun kampung Mentawai, diakuinya tidaklah mudah Mentawai,” tambahnya. ini,” kata Goitak kepada warga saat pertemuan dusun, awal Terkait dengan perizinan usaha dan harus sinergi dengan SKPD Agustus lalu. pariwisata, menurut Desti saat ini lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Menurut Goitak, kebiasaan masyarakat yang saat ini suka dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Umum, Kantor Lingkungan Hidup, menangkap burung murai batu (Raddat Ake) adalah pekerjaan yang Terpadu (KP2T). Dinasnya hanya BPMP-KB, Dinas Kesehatan, sia-sia. “Jangan pergi ke hutan untuk menangkap murai batu mengeluarkan Surat Tanda Daftar Perindagkop UMKM, termasuk PKK. karena tidak membuat kita kaya, tidak bisa beli pompong,” Dalam rangka suksesnya program Usaha Pariwisata (STDUP) yang katanya. mengacu kepada UU Nomor 10 destinasi pariwisata ini, dikatakan Selain itu, Goita mengajak warga bergotong royong tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Desti tahun lalu ada program Program membersihkan lingkungan, terutama jalan, lokasi rumah dan Di dalam undang-undang itu tertulis Nasional Pemberdayaan Masyarakat sekolah. Terkait kebersihan lingkungan, Matias, salah seorang warga 13 jenis usaha pariwisata yang harus Pariwisata. Anggaran dari pusat mengatakan, hansip dusun harus mengontrol jalan atau langsung ke rekening kelompok yang mengurus STDUP. lingkungan. “Dari pemeriksaan itu, kalau ada masalah, itu yang Upaya lain yang coba dilakukan telah terbentuk. dibahas dalam rapat untuk dipecahkan bersama,” katanya. Tahun lalu dana yang masuk ke Dinas Pariwisata untuk menggenjot “Sisa pembakaran hasil buruan dalam punen suku salah satu PAD adalah dengan program rekening kelompok selancar di penyebab lingkungan jadi kotor apalagi kegiatan itu dilakukan di destinasi pariwisata. Program ini Mapaddegat berjumlah Rp 100 Juta, tepi jalan,” ujar warga lain, Rupinus Monjiat Sanambaliu. Ia medengan membuat desa wisata Silabu Rp 100 juta dan Madobag Rp minta pembakaran sebaiknya dilakukan di tempat yang tak mengdiantaranya Mapaddegat dan Katiet 75 juta total Rp 275 juta. “Semuanya ganggu kebersihan lingkungan seperti di belakang rumah. (dom) untuk wisata bahari, Madobag untuk dikelola kelompok,” terangnya. (o)

Pesona bahari Mentawai menjadikan wisata laut sebagai sektor andalan bagi pemasukan daerah kepulaun itu sejak lama. Meski kunjungan wisata mencapai angka ratarata 4.000 orang per tahun, sektor itu belum tergarap serius.

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

EKOKER Kunjungan Wisman Meningkat PADANG - Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juni 2012 mencapai 695,5 ribu orang atau naik 3,13 persen dibandingkan jumlah wisman Juni 2011, yang sebesar 674,4 ribu orang. Begitu pula, jika dibandingkan dengan Mei 2012, jumlah kunjungan wisman Juni 2012 naik sebesar 6,86 persen. Berdasar laporan Badan Pusat Statistik, jumlah wisman yang datang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, selama Juni 2012 turun 1,69 persen dibandingkan Juni 2011, yaitu dari 245,2 ribu orang menjadi 241,1 ribu orang. Sementara itu, jika dibanding kedatangan wisman selama Mei 2012, jumlah wisman ke Bali naik sebesar 9,34 persen. Selama semester I (Januari-Juni) 2012, jumlah kunjungan wisman mencapai 3,88 juta orang atau naik 7,75 persen dibanding kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 3,60 juta orang. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 20 provinsi pada Juni 2012 mencapai rata-rata 56,80 persen, atau naik 0,79 poin dibandingkan dengan TPK Juni 2011, yang tercatat sebesar 56,01 persen. Begitu pula, bila dibanding TPK hotel pada Mei 2012, TPK hotel berbintang pada Juni 2012 mengalami kenaikan 3,17 poin. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 20 provinsi selama Juni 2012 tercatat sebesar 1,93 hari, turun 0,05 hari dibanding keadaan Juni 2011. (*)

Masyarakat Diminta Manfaatkan Pekarangan PADANG – Menteri Pertanian Suswono menyerukan pentingnya mewujudkan kemandirian pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersisa di sekitar rumah. Menurut Suswono seperti dikutip dari situs Kementerian Pertanian, pembangunan pertanian harus dibangun dengan satu tekad bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kendala yang muncul hendaknya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak terkait lainnya. “Banyak yang mengatakan bahwa kita negara agraris, tapi kok masih impor. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, karena orang berfikiran bahwa negara kita memiliki lahan yang luas, tapi faktanya, kita minta tambahan lahan 500 ribu hektar untuk kedelai dan 350 ribu hektar untuk gula saja sampai kabinet ini setengah jalan, belum juga dikasih,” katanya. Suswono meminta masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah dengan menanam sayuran, buah – buahan dan juga memelihara hewan ternak. “Di lahan yang sempit, kita bisa memakai polybag dan menanm cabe, daun bawang hingga kangkung. Termasuk juga memelihara ikan dan kelinci sebagai sumber protein untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” katanya. (*)

Puailiggoubat

NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Presiden: HGU Terlantar Kembalikan kepada Masyarakat Berdasar data BPN terdapat 4,8 juta hektar lahan terlantar yang sebagiannya berstatus Hak Guna Usaha. Lahan tersebut sebaiknya diserahkan ke masyarakat untuk pertanian.

inimnya lahan pertanian menjadi salah satu penghambat pembangunan per-

tanian khususnya produksi pangan dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden saat menggelar jumpa pers Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan dan Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin 6 Agustus lalu. Menurut Yudhoyono, berdasarkan laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui bahwa setelah diteliti, ada terdapat 4,8 juta hektar lahan terlantar dimana sebagian sudah dimiliki pihak swasta dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Untuk itu Yudhoyono meminta pemilik lahan terlantar untuk menyerahkan lahannya guna kepentingan masyarakat. “Persoalan memang di lahan.

pemerintah melalui proses pengadilan. “Kepala BPN yang baru melaporkan dari itu semua dirintis pembebasan untuk kepentingan pertanian kita, tapi banyak HGU yang lantas memperkarakan hukum,” katanya. “Oleh karena itu, sekaligus seruan di bulan Ramadan yang suci ini, bagi yang punya HGU tetapi lahannya ditelantarkan, mari kita bekerjasama untuk rakyat. Hitung berapa yang digunakan, berapa yang tidak digunakan,” tegasnya. Berdasarkan laporan dari Kementerian KeuangPANEN - Petani membawa padi hasil panen di sawah jalan lingkar Sibaibai an, masih ada area tambaSebagian besar HGU, namun saat ratusan ribu hektare dan tidak han yang bisa dialihkan untuk perdipantau ternyata tidak digunakan. digunakan, saya kira tidak baik, tanian. Untuk Kalimantan Barat, Oleh karena itu, dengan tujuan baik ketika rakyat perlu lahan pertanian, Kalimantan Tengah dan Kalimantan BPN mempertanyakan dan bisa marilah kita kerja sama untuk rakyat Timur terdapat lahan seluas 300.000 digunakan untuk pertanian,” ungkap- kita, berapa yang digunakan, sehingga hektare yang bisa dimanfaatkan. “Maluku ada 300.000 hektare, nya. Dikatakan Yudhoyono, imbauan bisa dimanfaatkan,” ujarnya seperti pengembalian lahan terlantar tersebut dikutip dari siaran pers Kementerian Papua ada 500.000 hektare. Artinya yang itu pun 1,1 juta hektare dengan untuk meningkatkan ketahanan Pertanian. pangan dan memenuhi target surplus Menurut Yudhoyono, pengem- proses berjalan bisa tambah area. Ada beras hingga 10 juta ton pada 2014 balian HGU tersebut memang tidak yang sudah ada dan infrastruktur yang nanti. mudah, ada banyak kendala yang harus dibangun dulu, ini pekerjaan “Kepada mereka yang mempu- dihadapi, sebab pemilik lahan yang besar yang harus dilakukan tahunnyai HGU ribuan, puluhan, bahkan ingin dibebaskan justru menuntut tahun ke depan,” kata Yudhoyono. (*) FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,3 Persen PADANG - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II-2012 mencapai 2,8 persen dibanding triwulan I-2012 (q-to-q) dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2011 mengalami pertumbuhan 6,4 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2012 dibandingkan dengan semester I-2011 tumbuh sebesar 6,3 persen. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2012 mencapai Rp2.050,1 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan yang sama sebesar Rp650,6 triliun. Tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi (q-to-q) adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,2 persen; Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,6

persen; dan Sektor Konstruksi 4,4 persen. Sementara untuk pertumbuhan (y-on-y) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 10,1 persen; Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,9 persen; dan Sektor Konstruksi 7,3 persen. Struktur PDB triwulan II-2012 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,5 persen, 14,8 persen, dan 13,8 persen. Pertumbuhan PDB pada triwulan II-2012 dibandingkan dengan triwulan I-2012 (q-to-q) sebesar 2,8 persen ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat sebesar 1,4 persen; sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat 27,2 persen; Pembentukan Modal

Tetap Bruto 6,3 persen; Ekspor Barang dan Jasa 1,3 persen; serta Impor Barang dan Jasa 9,2 persen. Dibandingkan dengan triwulan II-2011 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi tumbuh 6,4 persen didukung Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat 5,0 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah naik 7,0 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto 12,3 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,9 persen; serta Impor Barang dan Jasa 10,9 persen. Pertumbuhan ekonomi semester I-2012 terhadap semester I-2011 (c-to-c) sebesar 6,3 persen didukung Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,0 persen, Konsumsi Pemerintah tumbuh 6,5 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 11,2 persen, sedangkan Ekspor dan Impor tumbuh positif masing-masing 4,8

persen dan 9,5 persen. Struktur PDB Pengeluaran triwulan II-2012 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar 53,5 persen. Selain itu, didukung oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang memberikan kontribusi masingmasing sebesar 32,9 persen dan 9,0 persen. Sedangkan peranan Ekspor dan Impor masing-masing sebesar 24,3 persen dan 26,6 persen. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2012 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,6 persen, Pulau Kalimantan 9,5 persen, Pulau Sulawesi 4,8 persen, dan sisanya 4,6 persen di pulau-pulau lainnya. (*)

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012

Suara Daun

i zaman dahulu kala ada sebuah keluarga yang aneh. Seekor kodok beristri seorang manusia. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terpisah dari perkampungan. Suatu hari istri kodok pergi ke kebun keladi. Setelah beberapa lama, Si Kodok merubah dirinya menjadi manusia. Dia pun berjalan menuju kebun keladi istrinya. Dari jarak agak jauh sudah dilihatnya istrinya sedang bekerja. “Kaipa nu kam”’ sapa istri Si Kodok seperti kebiasaan orang mentawai menegur orang yang sedang berjalan. Dia tidak tahu bahwa yang ditegurnya adalah suaminya sendiri yang mengubah diri menjadi manusia. “Saya datang kesini untuk membantumu bekerja”, jawab Si Kodok. “Terimakasih mau membantu, saya hanya sendiri saja bekerja di kebun ini. Suami saya hanya dirumah saja. Dia tidak bisa bekerja, hanya duduk dan tidur di tempurung”, kata perempuan itu. “Kenapa suamimu hanya tidur dan duduk di tempurung saja?” Si Kodok pura-pura bertanya. “Dia hanya seekor kodok”, jawab perempuan itu. Lama mereka bekerja sambil berbicara dan tak terasa mata hari sudah condong ke barat. “Sudah sore, saya pulang dulu”, Si Kodok pamit kepada istrinya, yang belum juga diberitahu siapa dia sebenarnya. “Pulanglah, terimakasih atas bantuanmu”, jawab perempuan itu. Beberapa lama setelah Si Kodok pulang, istrinya pun berhenti dari pekerjaanya hari itu. Sudah cukup sore, Dia pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah dia menemukan Si Kodok suaminya tidur di tempurung, seperti hari-hari sebelumnya. Besoknya ketika istri Si Kodok sedang bekerja, laki-laki itu datang lagi menawarkan diri membantunya bekerja. Itu terjadi terus menerus sampai beberapa hari. Tidak ada imbalan apapun yang dinta laki-laki itu. Istri Si Kodok mulai berpikir. “Siapa laki-laki ini sebenarnya. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dari mana asalnya dan kenapa tiap hari dia datang membantuku”, pikir perempuan itu dalam hati. Terlintas juga di pikirannya untuk lebih memperhatikan suaminya. Siapa tahu dia ada hubungan dengan semua ini. Pada suatu malam ada punen di kampung dekat rumah mereka. Itu adalah punen mengangkatan sikerei baru. Banyak orang yang menyaksikan sikerei muturuk disana. Istri Si Kodok juga akan pergi ke kampung itu. Dia juga merencanakan untuk menyelidiki hubungan suaminya dengan laki-laki yang selalu meno-

Roberta Sarogdog

Mempertahankan Kearifan Lokal Mentawai

Legenda Pelekak dan Masoggunei longnya di kebun keladi. “Pak, saya pergi dulu ke kampung menonton turuk sikerei”, perempuan itu pamit pada suaminya. Malamnya istri sikodok, pamit kepada suaminya untuk pergi untuk nonton sikereiai, katanya: “ Pak Kodok, saya pergi dulu nonton sikerei !” “Ya, tapi jangan lama-lama”, jawab Si Kodok. Tetapi perempuan itu tidak langsung pergi ke lokasi punen. Dia hanya pura-pura pergi. Dia bersembunyi di sekitar rumah sambil mengamati gerik gerik suaminya. Si Kodok tidak tahu dia sedang diawasi. Setelah menunggu beberapa saat, dia memperkirakan istrinya sudah jauh. Dia bangkit dari tempat duduknya dan merubah dirinya menjadi manusia. Si Kodok pun segera berjalan ke luar, menuju lokasi punen. Dia juga ingin menonton sikerei muturuk. Istri Si Kodok yang sejak tadi mengamati dari luar rumah, mulai memahami apa yang terjadi selama berhari-hari belakangan ini di kebun keladi. Ternyata laki-laki yang selalu menolongnya adalah suaminya sendiri. Dia membatalkan rencananya ke tempat punen dan balik ke rumah menunggu suaminya pulang. Tengah malam, walau turuk sikerei masih berlangsung, Si Kodok pulang ke rumah. Sesampai di rumah dia kaget melihat istrinya sedang tidur. Disangkanya istrinya masih dilokasi punen, karena biasanya sikerei terus muturuk sampai menjelang pagi. “Ternyata kamu bisa merubah diri menjadi manusia, suamiku”, kata istrinya yang bangun dari tempat tidur. Si Kodok yang belum sempat mengembalikan dirinya menjadi

kodok kaget. “Semua pakaian lamamu, tempurung dan barang-barang lain milikmu waktu masih berujud kodok sudah saya bakar”, sambung perempuan itu. “Sebenarnya saya adalah manusia biasa. Sama sepertimu. Tapi karena saya khawatir dan takut kamu cemburu, makanya saya merubah diri menjadi kodok”, Si kodok menjelaskan pada istrinya. Istri Si Kodok terharu dan mereka menagis karena gembira. Si Kodok yang ternyata bernama Ruruk Kunen berjanji tidak akan berubah lagi menjadi kodok. Mereka hidup bahagia sebagai sepasang manusia. Pada suatu hari, berbulan-bulan kemudian, datang undangan pada Ruruk Kunen ke punen pembuatan tato. Saat Ruruk Kunen ada di tempat punen, datang seorang perempuan ke rumah mereka. “Saya datang membawa berita buruk, dik”, kata perempuan itu setelah dipersilahkan masuk oleh istri Si Ruruk Kunen. “Apa yang terjadi, kak?”, tanya si istri gusar. “Suamimu tersiram air panas di tempat punen. Hampir seluruh kulitnya terkelupas”, jelas perempuan itu. Istri Si Ruruk Kunen menangis mendengar semua itu. Perempuan yang membawa berita itu menenang-kan, tetapi dia kesulitan. Dalam tangisnya istri Si Ruruk Kunen mengatakan akan menolak suaminya yang sudah cacat. Tapi dia tidak tahu bahwa berita itu hanya kebohongan perempuan yang iri pada kebahagiaan mereka. Esok pagi Si Ruruk Kunen pulang. Diketoknya pintu sambil memanggil nama istrinya. “Pergilah, jangan kembali ke rumah ini. Saya tidak mau mene-

rimamu sebab kamu sudah cacat. Kulitmu sudah rusak tersiram air panas”, terdengar jawaban dari dalam rumah. Si Ruruk Kunen kaget mendengarnya. “Saya tidak tersiram air panas. kulit saya masih baik”, jelas Ruruk Kunen. “Tidak! Saya tidak mau melihatmu, pergilah dari sini”, teriak istrinya. Si Ruruk Kunen mulai marah. “Baiklah saya pergi. Kamu sudah tidak mempercayai ucapanku lagi”, kata Si Ruruk Kunen sambil meninggalkan rumah. Mengetahui Si Ruruk Kunen sudah beranjak, istrinya mengintip keluar melihat separah apa kerusakan kulit suaminya. Dia kaget, ternyata suaminya baik-baik saja. Si Ruruk Kunen sudah berada di luar halaman. Dipanggilnya kembali Si Ruruk Kunen. Yang dipanggil tidak menyahut. Si Ruruk kunen masih marah. Istrinya keluar rumah mengejar Si ruruk kunen yang tidak mau menghentikan langkah. Akhirnya sampailah mereka di sungai. “Sekarang adalah akhir hidup kita berdua. Saya akan mati dan berubah menjadi peleka’ yang kelak dipergunakan orang untuk ramuan obat. Sedangkan kamu akan mati dan berubah menjadi masongunei (pisang hutan), yang tumbuh dimana orang berladang dan ditebang begitu saja tanpa ada guna”, ujar Si Ruruk Kunen. Akhirnya Si Ruruk Kunen meninggal dan jasadnya berubah menjadi peleka’, Istrinya sedih dan kembali ke rumah. Di perjalanan dia juga meninggal dan jasadnya berubah menjadi masongunei. (Kumpulan Cerita Rakyat Mentawai)

Sebagai komunitas masyarakat adat, etnis Mentawai memiliki banyak cerita rakyat. Isi cerita selain terkait dengan tata nilai (sosial) juga mencerminkan kedekatan manusia dan alamnya. Sesuai keadaan masyarakat yang masih terbatas dalam budaya tulis, maka cerita rakyat merupakan salah satu upaya pendokumentasian peristiwa yang terjadi pada masanya agar dapat menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang. Seperti cerita si Pageta Sabau yang diceritakan sebagai manusia yang memiliki banyak kesaktian, sehingga mampu memisahkan Mentawai menjadi beberapa pulau. Bukan mustahil itu merupakan bentuk pendokumentasian kejadian alam oleh nenek moyang Mentawai yang saat ini dikenal dengan istilah tsunami. Banyak yang bertanya, adakah kaitannya dengan tsunami di Mentawai Jika dilihat dari pola pemukiman penduduk asli, kampung tua umumnya berada di wilayah pedalaman. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut dilakukan oleh nenek moyang Mentawai? Bukankah sumber makanan lebih mudah diperoleh di daerah muara sungai? Sagu yang merupakan makanan pokok etnis Mentawai banyak tumbuh di daerah rawa. Kalau soal binatang buruan yang menempati ekosistem hutan, bukankah zaman itu daerah pantai juga masih merupakan ekosistem hutan? Menurut para antropolog, etnis Mentawai bukan masyarakat bahari, tetapi masyarakat peramu. Biarpun Mentawai merupakan daerah kepulauan, etnis Mentawai lebih menggantungkan hidupnya kepada sumber daya hutan dari pada sumber daya laut. Mungkin banyak alasan yang menjadi sebab kondisi tersebut. Jangan-jangan cerita seputar Pageta Sabau atau Pulau Beriloga atau Pulau Masilok merupakan jawaban. Berbeda dengan Mentawai zaman dulu, realita hari ini penduduk Mentawai sudah banyak tinggal di daerah pesisir. Belajar dari Banda Aceh dan kejadian tsunami kemaren, sudah seharusnya Pemkab Mentawai membuat program antisipasi bencana. Dilihat dari perencanaan yang dibuat di sektor kehutanan, tidak tercantum terang-terangan program eksploitasi hutan. Salah satu yang ada adalah perluasan dan pemeliharaan kawasan sentra produksi. Tapi jenis produksinya kita tak pernah tahu. Selain program kelestarian hutan yang mungkin sudah ada, rehabilitasi dan kelestarian ekosistem mangrove, desain atau konstruksi bangunan, dan pelestarian ekosistem terumbu karang dari pemboman ikan ikan harus jadi perhatian serius Pemda. z

Puailiggoubat NO. 246, 15 - 31 Agustus 2012