267 ok by Puailiggoubat Mentawai

MENTAWAINEWS

LPJ DIDUGA FIKTIF, KADES TAIKAKO DILAPORKAN KE KEJARI MENTAWAINEWS

MENTAWAI AKAN BUKA SMK TEKNIK PERKAPALAN PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

20 1

No .2 - 1 Ta 67 4 hu J n uL X i2 I 01

HARGA ECERAN RP 3000

BNPB TALANGI BIAYA PEMBERSIHAN LAHAN UNTUK HUNTAP

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Uggla Ka Sikabaluan, Siberut Utara, Sakit BBM ka pangkalan minyak built mabesik tak pasese sikuadda sai pemerintah, bensin Rp8.500 sanga liter, suat alito Rp5 ngaribu sangaliter samba solar Rp8 ngaribu sanga liter - 3 Kenanen arateuakeat, igit bulagat masipaeruk simakakatai kalulut teteu samba tsunami ka Mentawai 2010 tapoi tak pei makolou ragalainia - 4

Dari Redaksi

Berpolitik Melalui Sosial Media

ntusiasme kaum muda berpolitik tersalurkan melalui perkembangan media sosial saat ini. Entah itu menjadi pengamat dadakan, sekedar curhat, mengkritisi, mengamati, memberi dukungan atau bahkan ikut berpolitik praktis, menjadikan media sosial sebagai media kampanye. Perkembangan pengguna internet di Indonesia memang pesat, tahun ini sudah sampai 80 juta orang, salah satunya dimudahkan oleh teknologi smartphone (telepon genggam dengan akses internet). Menggunakan media sosial, entah itu facebook, twitter, blog atau lainnya untuk berpolitik sah-sah saja. Kita masih ingat, kemenangan Presiden AS Barack Obama yang gemilang tahun 2008 dan 2013 tak lain karena kesuksesannya mengintegrasikan teknologi informasi dalam semua kampanyenya. Terakhir,

kemenangan Ridwan Kamil dalam Pemilukada Kota Bandung, pertengahan Juni. Ridwan Kamil adalah aktivis dan pemerhati media sosial. Di Mentawai, penggunaan media sosial oleh politisi dan pejabat pemerintah memang belum signifikan. Entah itu untuk pencitraan, mengkampanyekan kerja-kerja parlemen atau dinas terkait meskipun penggunakan media sosial untuk saluran kritik mulai marak. Padahal media sosial dan blog termasuk website salah satu cara efektif menyampaikan pemikiran, ide serta program kerja, disamping melalui media konvensional macam koran. Mengkampanyekan ide, pemikiran dan program kerja melalui media sosial cara termudah dan termurah. Namun saying belum semua orang memanfaatkannya. z

Kepala desa aralapor akek ia ka lulut ai pabokoi eijanan bulagat Bandes. Tapoi kades aikua sipasilalapor nenda kalulut lagat bagadda lek - 6 Pemerintah ratiddou amanda sai mahasiswa sikuliahakenda tak raubbek sia kek tak maruei ibela bulagat - 18 Rasaba puberakat bulek tak sarat masikaroni baga berak sibara ka Padang ialeut ibara kat kapulaggaijat - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: SYAFRIL 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Saneneâ&#x20AC;&#x2122; (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (â&#x20AC;&#x2DC;amplopâ&#x20AC;&#x2122;) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Lunasi Upah Pekerja PNPM Pembukaan jalan dan galian sa-luran air di Bere dan Tubeket Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan tahun anggaran 2012 sudah selesai kami dikerjakan, namun upah pekerja sampai sekarang belum di bayar, Apapun kendalanya kami berharap pengurus bisa menyelesaikannya dengan para pekerja. (081266583524: Nardus Saleleubaja)

jadwal pelayaran kapal Nade untuk antar pulau diatur kembali dan diberikan pengumuman kalau ada perubahan jadwalnya, agar kami masyarakat tidak bingung (082171501948: Aseng Samaloisa)

Pertanyakan Pencairan ADD Pak Bupati, dana ADD untuk setiap desa-desa kapan dicairkan Pak? (081277349028)

Demo Kenaikan BBM Percuma

Pertanyakan E-KTP dan Kartu Jamkesmas

Percuma demo kenaikan harga BBM kita lakukan, karena pemerintah tidak akan peduli rakyatnya. Saat kampanye politik mereka santun tutur katanya, tapi setelah duduk di DPR semua janji-janji pembangunan dan kesejahteraan saat kampanye pada rakyat hilang! Rakyat harus hati-hati memilih dan menentukan pilihan dalam pemilu 2014 yang akan datang. (082387459648: Whenseslaus)

Kami warga dari Sarausau Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya ingin menyampaikan hingga saat ini kami belum menerima kartu Jamkesmas dan E-KTP, sementara proses perekaman data di Katurei sudah

Pertanyakan Rumah Dinas SDN 09 Puro Yth Bupati Mentawai. Rumah dinas SDN 09 Puro, Desa Muarasiberut belum dihuni. Hingga kini saya bingung kenapa rumah dinas yang anggarannya ratusan juta itu belum bisa digunakan? (085356793235: Yulianto Saluluni)

Atur Kapal Antar Pulau Yth, Kadis Perhubungan Mentawai. Pak Tarsicius, tolong

rampung setahun yang lalu, juga kartu Jamkesmas belum pernah kami sentuh, sementara kami sangat membutuhkan kartu

Jamkesmas agar kami bisa mendapatkan pelayanan kesehatan murah. (081261585118)

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Di Sikabaluan, Siberut Utara, harga BBM yang dijual pangkalan minyak diatas harga yang ditetapkan pemerintah, premium Rp8.500 per liter, minyak tanah Rp5 ribu per liter dan solar Rp8 ribu per liter.

Tim Rekdaksi

agi itu, Kamis 27 Juni, antrean sepeda motor dan manusia mengular di depan pangkalan BBM Agum Jaya Burian. Malam sebelumnya kapal baru saja datang membawa 9,5 ton premium, 5 ton solar dan 10 ton minyak tanah. Teriakan, aksi saling dorong dan pertengkaran mulut mewarnai antrian pagi itu. Hari itu butuh 1 jam untuk mengantri 10 liter premium. Panjangnya antrian pagi itu karena satu minggu menjelang kenaikan BBM bersubsidi 21 Juni lalu, BBM hilang di pangkalan dan juga pengecer sehingga masyarakat yang menggunakan sepeda motor, mesin pompong tidak dapat mengoperasikannya. Abias, salah seorang warga Dusun Puran Desa Sikabaluan terpaksa datang ke Dusun Muara yang jarak tempuhnya melalui laut menggunakan pompong 1 jam, kini harus mendayung sampan dengan jarak tempuh hingga 1,5 jam. “Kalau ke Sikabaluan terpaksa mendayung dengan sampan kecil agar lebih ringan,” katanya. Demikian juga halnya dengan Martinus, warga Dusun Bojakan Desa Bojakan. Biasanya kalau ke Sikabaluan menggunakan pompong dari Bojakan ke Sikabaluan, untuk menghemat BBM ia terpaksa menyandarkan pompongnya sampai di Sotboyak, selanjutnya ia menumpang motor ojek hingga sikabaluan. “Kalau tidak begitu kita tidak bisa ke Sikabaluan,” katanya. Dikatakan Martinus, karena kebutuhan BBM sangat penting harga tidak begitu dipersoalkan. “Yang penting sama kita ada BBM. Harga soal nomor dua,” katanya. Di Sikabaluan, harga BBM subsidi di pangkalan sebelum naik,Rp6 ribu per liter (bensin dan solar) dan Rp4.500 per liter (minyak tanah). Sementara di tingkat pengecer mulai dari Pokai hingga Sikabaluan harga bensin mulai Rp8 ribu hingga Rp15 ribu per liter, sementara minyak tanah Rp6 ribu hingga Rp8 ribu per liter. Steven, petugas gudang BBM Agum Jaya Burian yang dikonfirmasi Puailiggoubat terkait dengan harga penjualan BBM mengaku belum mendapat HET (Harga Eceran Tertunggi) dari bupati,

ANTRE - Masyarakat antre membeli BBM di pangkalan Agum Jaya Burian Pokai Siberut Utara

BBM NAIK

namun pihaknya mengambil kebijakan menaikkan harga sementara, bensin Rp8.500 per liter, minyak tanah Rp5 ribu per liter dan solar Rp8 ribu per liter. “Kita sengaja ambil harga tinggi, siapa tahu HET bupati lebih rendah jadi pada pendistribusian berikutnya masyarakat tidak mengamuk,” katanya pada Puailiggoubat, Kamis, 27 Juni lalu. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi (BBM) 21 Juli lalu membuat harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kebutuhan pokok yang harganya naik misalnya beras, sebelumnya harga beras cap Panda per karung berat 20 kilogram Rp180 ribu menjadi Rp200 ribu- Rp220 ribu. Cabai sebelumnya berkisar Rp30 ribu-Rp35 ribu per kilogram naik menjadi Rp50 ribu. Harga bawang juga naik menjadi Rp35 ribu-Rp40 ribu per kilogram padahal sebelumnya hanya Rp15 ribu25 ribu. Harga telur ikut naik yang biasanya Rp1.200 per butir naik menjadi Rp1.500 per butir. “Barang-barang semuanya ikut naik karena harga beli di Padang naik, biaya angkut buruh dan transportasi ikut mahal, sehingga barang jualan kita ikut naik,” kata Upit, salah seorang pedagang Sikabaluan pada Puailiggoubat, Kamis, 27 Juni.. Kenaikan harga ini menurut Upit mengurangi daya beli masyarakat, “saat KMP. Gambolo masuk pelabuhan Pokai, pedagang yang menjual kebutuhan pokok biasanya ramai pembeli namun sekarang sepi,” ujarnya. Monika, salah seorang pembeli di pasar ‘kaget’ pelabuhan Pokai mengatakan, ia tak sanggup lagi membeli cabe per kilogram karena cemas uangnya tidak mencukupi untuk digunakan

membeli yang lain. “Saya beli per ons saja siapa tahu minggu depan harganya turun, baru kita beli banyak,” katanya. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet memprediksi kenaikan BBM akan berdampak pada bertambahnya jumlah rumah tangga miskin di Mentawai. Data Pemkab Mentawai 2010, jumlah keluarga miskin mencapai 15.058. “Yakin saya akan bertambah angka kemiskinan 80 persen karena itu melalui penghematan dan pembagian BLSM,” katanya kepada Puailiggoubat, 24 Juni. BLSM untuk 10.303 KK Sementara sebanyak 10.303 rumah tangga sasaran di 40 desa Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat bakal menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Kepala Area II Ritel dan Properti PT Pos Indonesia Sumbar Riau Kepri, Suhatman mengatakan, pencairan dapat dilakukan melalui petugas kantor pos yang akan ditempatkan di sejumlah wilayah daerah tersebut. “Penyaluran BLSM di Mentawai akan dilakukan setelah pencairan di Kota Padang selesai karena Kantor Pos induk Padang menangani kedua wilayah ini,” katanya, Jumat, 28 Juni lau Berdasarkan data, penerima terbanyak terdapat di Desa Saumanganyak, Kecamatan Pagai Utara yakni 839 KK, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap 763 KK, dan Desa Taikako Kecamatan Sikakap sejumlah 698 KK. Sementara penerima BLSM terkecil terdapat di Desa Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara yaitu 5 KK,

diikuti Desa Sipora Jaya 6 KK dan Desa Sotboyak, Kecamatan Siberut Utara sebanyak 8 KK. Suhatman mengatakan, data penerima tersebut langsung diterima dari Pusat tanpa ada campur tangan pihak pos. “Kami hanya membagikan kartu penerima, dan mencairkan bantuan kepada masryakat yang tercantum dalam daftar penerima BLSM,” katanya. Untuk Mentawai, pihaknya belum bisa mamastikan waktu penyaluran bantuan tersebut. Namun seluruh kartu perlindungan sosial (KPS) yang menjadi syarat pencirannya sudah berada di kantor Pos pembantu di Tuapeijat. “Untuk pendistribusian, kami harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga KPS tersebut benar-benar sampai ke yang bersangkutan,” katanya. Saat pembagian, lanjutnya, pihaknya juga akan membentuk posko pencairan di setiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam pencairan bantuan tersebut. “Jika hanya di Tuapeijat saja, maka warga akan mengeluarkan banyak biaya untuk ongkos kapal. Akan lebih besar ongkos perjalanan daripada bantuan yang diterima,” katanya. BLSM akan dibayarkan kepada pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dengan nominal sebesar Rp 300 ribu untuk dua bulan pertama dan Rp 300 ribu lagi pada periode berikutnya. Dana BLSM tersebut tidak akan hangus meski tidak diambil dalam jangka waktu dua bulan. Masyarakat juga boleh mentotalkan senilai Rp 600 ribu untuk jangka waktu empat bulan yang diambil

hingga Desember 2013. “Masyarakat tak perlu berbondong-bondong dalam pencairan BLSM dan jangan takut kalau tidak dibayarkan kalau terlambat mencairkannya,” katanya. Saat pencairana BLSM nantinya, pemegang KPS tidak boleh mewakilkan kepada orang lain meski menggunakan surat kuasa. “Yang boleh mencairkan BLSM itu hanya nama yang tertera pada kartu perlindungan sosial yang telah dibagikan, yaitu kepala keluarga, istri, dan salah seorang anaknya,” ujar Suhatman. Jika ketiga nama yang tercantum di kartu tersebut tidak bisa mencairkannya secara langsung, PT Pos tidak akan melayani meski menggunakan surat kuasa. Hal itu dilakukan agar penyaluran bantuan pemerintah atas imbas kenaikan BBM tersebut tepat sasaran. Secara Total, PT POS kantor induk Padang akan mencairkan BLSM kepada 41.187 KK Pada dua daerah di Sumbar, yakni 30.884 KK di Padang dan 10.303 KK di Mentawai dengan anggaran senilai Rp 24,7 miliar. Di Kota Padang, pembagian mulai dilakukan pada 25 Juni lalu di kantor Pos Jalan Bagindo Aziz Chan, Khatib Sulaiman, Jalan Teuku Umar, dan Jalan S Parman. Sementara pendistribusian kartu BLSM untuk rumah tangga sasaran di Kantor Pos Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, belum semuanya didistribusikan. Hal ini dikatakan Ridwan, petugas Pos Sikabaluan saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Rabu 26 Juni lalu. Dikatakan Ridwan, hingga Rabu, 26 Juni baru empat Desa yang mengambil kartu BLSM diantaranya Desa Sikabaluan, Desa Monganpoula, Desa Bojakan dan Desa Sirilogui. Sementara Desa Sotboyak yang ada di Kecamatan Siberut Utara belum mengambil. Untuk di Kecamatan Siberut Barat yaitu Desa Simalegi, Sigapokna dan Simatalu. Di Kecamatan Siberut Tengah yaitu Desa Cimpungan. “Kita tidak bisa langsung mendistribusikan karena kepala desa yang harus mengambilnya ke Kantor Pos dan mendistribusikannya kepada masyarakat sesuai dengan data masyarakat yang ada,” kata Ridwan. Pengambilan kartu BLSM di i Kantor Pos oleh kepala desa berakhir 30 Juni. “Sesuai dengan instruksi dari Padang kartu tersebut dibagikan paling lambat 30 Juni dan nantinya kita kembalikan ke Padang,” katanya. Yang menjadi kendala pendistribudian kartu BLSM oleh Kantor Pos Sikabaluan ke desa-desa yang bersangkutan karena tidak adanya biaya operasional lapangan. “Untuk biaya ke desa-desa seperti Simatalu, Simalegi dan desa jauh lainnya tidak ada. Sementara geografis kita sulit,” katanya. (prl/bs/rus)

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Meski sudah disetujui, besaran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Gempa dan Tsunami Mentawai 2010 belum diketahui.

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

orban gempa dan tsunami Mentawai 2010 lalu bisa sedikit lega. DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Gempa Mentawai dalam APBN Perubahan, 17 Juni lalu. Meski demikian, alokasi anggarannya belum pasti. Hal itu disampaikan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif saat hadir dalam Rapat Koordinasi Percepatan RR Mentawai, di Rocky Hotel Padang, Senin 24 Juni. Menurut Syamsul, sebelum dana RR tersebut dicairkan, proses pembersihan lahan (land clearing) lokasi hunian tetap bagi 2.072 korban tsunami akan menggunakan dana BNPB sebesar Rp5 miliar. Selain itu pihaknya juga akan memanfaatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mentawai sebanyak Rp22 miliar. “Dana itu akan kita gunakan untuk perumahan, tapi harus ada pembersihan lahan dahulu,” kata Syamsul. Namun dia belum bisa memastikan kapan pencairan dana land clearing itu. Sementara untuk dana RR yang berada di APBN P, jumlahnya juga belum bisa dipastikan karena beberapa pos anggaran di kementerian dipotong. “Tapi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan para korban tsunami, tapi terlebih dahulu harus ada ketok palu DPR dan Menteri Keuangaa menyetujuinya,” katanya. Rumitnya pengelolaan dana RR hingga akhirnya harus ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan, menurut Syamsul karena pemerintah saat ini tengah menegakkan akuntabilitas. “Jadi meski berpacu dengan waktu tapi kita tidak boleh meninggalkan standar pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, kalau tidak bisa bupati yang kena,” kata Syamsul. Proses pembersihan lahan dan penebangan kayu juga tidak bisa sembarangan. Menurut Syamsul, setelah lahan dibersihkan, kayu yang ada harus dihitung jumlah dan harganya. “Perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bupati dan gubernur masih serius menangani masalah ini,” katanya. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Elisa Siriparang mengaku prihatin dengan makin lamanya penyelesaian huntap ini. “Dana

BERLUMPUR - Salah satu kondisi jalan yang berlumpur di wilayah Pagai Selatan yang harus dilalui pemerintah dalam melakukan pelayanan

BNPB Talangi Biaya Pembersihan Lahan untuk Huntap land clearing dan dana pembangunan huntap itu ada di BPBD Sumbar karena itu BPBD Sumbar-lah yang mempunyai tanggungjawab penuh, meski demikian kita tetap saling berkoordinasi,” katanya, 12 Juni 2013. Elisa mengaku memahami kemarahan masyarakat sebab tiga tahun pascatsunami, para korban masih tinggal di hunian sementara. “Kita mengakui pahitnya derita yang dialami warga yang terkena bencana alam 2010 lalu. Dan saya yang juga putra asli Mentawai tidak rela hal ini terjadi. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk mengatasi hal itu namun aturan mengikat kita sehingga prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya. Menurut Elisa, sisa dana RR Bencana di rekening BPBD Mentawai sebesar Rp189 juta sudah dikembalikan 10 Juni lalu. Dana itu sebenarnya akan digunakan untuk membangun rumah ibadah, air bersih, puskesmas, gedung sekolah, jalan dan kantor-kantor pemerintahan yang hancur saat bencana. Pembangunan itu sudah direncanakan pelaksanaannya mulai dari tahun 2010 sampai 31 Desember 2012, namun gagal akibat berlarut-larutnya pengurusan lahan relokasi huntap. “Perencanaan sudah kita lakukan, namun untuk kalanjutan pelaksanaannya terhambat dengan lokasi pemukiman warga yang belum tertata. Jadi, land clearing yang belum selesai

dikerjakan berpengaruh dengan pelaksanaan pembangun infrastruktur salah satunya sektor ekonomi,” jelasnya. Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet meminta masyarakat bersabar menunggu proses huntap selesai terutama pencairan dana RR. “Di kementerian perlu proses, tapi percayalah itu akan berproses, kita harus ikuti aturan keuangan supaya kita tidak terjebak, saat ini provinsi dan pusat sudah memberikan respon tersebut,” katanya. Masyarakat korban gempa dan tsunami yang sudah membentuk kelompok masyarakat (pokmas) diliputi kegundahan akibat penarikan dana RR oleh Kementerian Keuangan itu. Soalnya, sebagian besar dari mereka sudah membeli material kayu untuk rumah. Banyak diantaranya terpaksa berutang. Keberanian berutang karena sudah cairnya dana huntap ke rekening pokmas, masing-masing KK mendapat Rp34,8 juta atau separuh dari dana huntap Rp68 juta “Kami berani melakukan hal itu setelah dana pembangunan huntap ini masuk di rekening Pokmas, kami sudah begitu yakin dana yang masuk ke rekening Pokmas itu untuk pembiayaan hunian kami,” kata Labinsar Saleleubaja, Sabtu 22 Juni 2013. Jinto Samaloisa, warga Dusun Mapinang, Kecamatan Pagai Utara turut prihatin. Soalnya, sebagai tukang gergaji kayu, ia sudah mengolah tujuh kubik

kayu pesanan masyarakat untuk huntap namun upahnya belum diterima. “Hampir tujuh kubik kayu di Mapinang saya olah. Sementara mereka baru bisa membayar beli minyak dan uang pengolahan kayu akan dibayarkan setelah dana cair, ehh nyatanya meleset. Menyesal melakukan pengolahan kalau dananya tak jelas kapan cairnya,” ujarnya. Ketua Pokmas Sinula Jelta Sakeru di Dusun Sabiret, Desa Malakopa, Pagai Selatan membenarkan adanya anggota pokmas yang berutang demi mengumpulkan material pembangunan rumah hunian tetap. “Jaminannya adalah rekening pokmas yang jumlahnya Rp373 juta, sampai sekarang uang di rekening belum bisa dicairkan,” katanya. Pemilik toko yang diutangi anggota pokmas tersebut, Rino Saleleubaja berharap dana pokmas tersebut cepat cair. “Sebab kami butuh modal untuk membeli barang kembali, kami tidak bisa memaksa masyarakat karena mereka harus bayar pakai apa,” kata Rino kepada Puailiggoubat, 24 Juni lalu. Menurutnya, ada 11 pokmas yang memiliki utang di tokonya. Total utang tersebut Rp12 juta. Sementara barangbarang yang dibeli itu beberapa sembako seperti gula, beras dan kopi. Camat Pagai Selatan Sarman P Simanungkalit mengatakan, sikap apatis masyarakat korban gempa dan tsunami

muncul karena lambannya penanganan huntap. “Masyarakat sudah dikecewakan dan tidak mau menerima janji lagi. Untuk membahas masalah huntap saja setiap kumpul dengan masyarakat mereka tidak mau lagi,” katanya 19 Juni lalu. Dikatakan Sarman, kekecewaan itu cukup beralasan. Mereka sudah sudah dijauhkan dari kampung halaman yang lama yang katanya tidak aman dari tsunami karena dekat dari pantai, lalu dipindahkan ke perbukitan dengan akses yang masih sulit serta belum memiliki sumber ekonomi jelas serta rumah yang layak. “Asal kita mau rapat kalau arahnya sudah sampai ke huntap, masyarakat langsung instruksikan untuk diberhentikan pembicaraan karena akan menimbulkan pertumpahan darah. Masyarakat sudah kecewa,” katanya. Dikatakan Sarman, persoalan ekonomi, infrastruktur dan hunian masyarakat yang direlokasi pemerintah merupakan pekerjaan yang cukup sulit baginya, karena segala sesuatunya harus dimulai dari nol. “Kita mencoba menumbuhkan ekonomi masyarakat dari potensi yang ada di sekitar mereka. Kemudian kita membuka akses transportasi darat bagi masyarakat. Kalau ini ada maka masyarakat yang tinggal di pengungsian akan aman,” katanya. (bs/ rus/imj/crs/ocha)

5 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Baru 2.000 Warga Siberut Tengah Dapat e-KTP SAIBI - Hingga Juni tahun ini, baru 2.000 warga Siberut Tengah yang mendapatkan KTP elektronik (e-KTP) sementara masih ada 4.000 warga menjadi sasaran target wajib e-KTP, hal itu dikatakan Camat Siberut Tengah, Jarson Saudeinuk pada Puailiggoubat, 14 Juni lalu. “Saat ini perekaman e-KTP di Kecamatan Siberut Tengah masih dilanjutkan. Masih banyak warga yang belum terekam,” katanya. Warga yang sudah terekam sudah ada 3.085 dari 4000 sasaran target.Dari warga yang sudah terekam ini baru 2.000 lebih yang mendapatkan e-KTP. “Selebihnya yang sudah terekam sedang diproses dan sebentar lagi akan menyusul,” katanya. Dari data kecamatan diperkirakan sekitar 1.000 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kendala lambatnya proses perekaman ini karena masih ada warga yang kurang kesadaran dan tidak datang. “Kita terus menfasilitasi warga, seperti di Saliguma kita datangi warga untuk perekaman dan dihimbau untuk datang tapi kadang tidak ada yang datang, perekaman ini tetap kita lakukan, anak sekolah dan kuliah masih ada yang belum terekam’,” kata Jarson. (rr/r)

Musim Kemarau Siswa Jalan Kaki Enam Jam dari Salappak SALAPPA-Musim kemarau yang melanda Salappa, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan dan sekitarnya membuat aliran sungai Salappakering dan dangkal. Padahal sungai satu-satunya jalur transportasi di sana. Akibatnya warga yang hendak membawa hasil kebunnya seperti pisang, rotan dari kebun jadi susah. Warga yang hendak melakukan perjalanan ke Muara Siberut juga kesulitan termasu pelajar sekolah. “Anak sekolah dari Salappa yang hendak mau masuk ke sekolah harus jalan kaki selama enam jam ke Muarasiberut,” kata Julianto, salah satu siswa dari Salappa pada Puailiggoubat, 25 Juni 2013. Kepala Dusun Salappa, Rengge Satoinong mengatakan saat musim kemarau ini, ia bersama warganya memanfaatkan untuk membersihkan saluran sungai. “Pembersihan ini dimulai sungai Dusun Bekkeiluk sampai Salappa, untuk membeli konsumsi kami itu sumbangan Balai Taman Nasional sebanyak Rp500 ribu,” katanya. (ls/r)

Komandan Regu Satpol PP Mentawai Hannes Martinus menghembuskan napas terakhirnya di RS Yos Sudarso Padang akibat pukulan keras di kepalanya.

Danru Satpol PP Dipukul PKL Hingga Tewas FOTO:IRMAN JHON/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene Rus Akbar

sarlina tak sanggup berdiri ketika mendengar kondisi suaminya Komandan Regu

Sat Pol PP Mentawai Hannes Martinus Samangilalai (41) semakin memburuk setelah dioperasi di RS Yos Sudarso Padang, Selasa 18 Juni. Beberapa kerabat dan mahasiswa Mentawai yang membesuk di ruang ICU juga ikut diam. Hannes menjadi korban kekerasan Hendrizal, seorang penjual mainan anak-anak di Pelabuhan Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, pada pukul 23.00 WIB, Minggu 16 Juni lalu. Saat itu korban bersama dengan Camat Sipora Utara Ren Yani memberikan pengarahan untuk menutup sementara tempat jualannya terkait kunjungan kerja Menteri Koordinator Kesejahteraan Agung Laksono. “Saat itu anggota saya sedang melakukan penertiban area para pedagang untuk menyambut kedatangan Menkokesra, namun pada saat penertiban seorang pedagang tidak terima dan tiba-tiba yang diduga suami pedagang datang memukul anggota saya dari belakang dengan kayu balok hingga mengenai kepala sampai tak sadarkan diri,” kata Rikson Hutapea, Kasat Pol PP Mentawai, Selasa, 18 Juni lalu. Sementara menurut Ren Yani, sebenarnya korban akan kembali dipukul kedua kalinya, namun saat itu camat langsung mencegahnya. “Rencananya korban akan kembali dipukul oleh pelaku, saat itu saya di posisi samping korban langsung mencegahnya,” katanya. Setelah pemukulan itu dilakukan, korban langsung terjatuh, sementara

PENERTIBAN MATERIAL - Sat Pol PP Mentawai menertibkan material di badan jalan Tuapeijat petugas lainnya bersama warga melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuapeijat dengan kondisi kepala banyak mengeluarkan darah. Karena peralatan rumah sakit tidak memadai korban langsung dirujuk ke Padang. Agusliadi, keponakan korban menambahkan, saat dirujuk ke Padang kondisi korban masih kritis. Kepala sebelah kanan belakang mengalami pendarahan, Senin 17 Juni lalu. “Meski masih belum sadar, paman saya sempat kondisinya membaik,” katanya. Pada hari Selasa, korban langsung dioperasi untuk memperbaiki syaraf dan mengobati pendarahan kepala sebanyak 13 titik. Namun setelah dioperasi kondisi korban kembali memburuk, Rabu 19 Juni pukul 03.00 WIB, korban menghembuskan napas terakhirnya.

Kortanius Sabeleake, Ketua Dewan Adat Mentawai yang mendampingi korban dari awal masuk Rumah Sakit Yos Sudarso mengatakan, korban merupakan sosok pemuda yang berdikari, banyak mengayomi anak-anak Mentawai, khususnya mahasiswa dan pemuda Mentawai. “Dia orang ramah dan tidak memiliki masalah dengan siapapun, banyak yang suka berteman dengannya,” ujar Korta di sela-sela mengantarkan jenasah ke pelabuhan Bungus. Sebelum diberangkatkanke Tuapeijat, jenazah korban sempat disemayamkan di RS. Yos Sudarso sambil menunggu kapal MV. Sikerei dari Tuapeijat. Pada pukul 10.00 WIB, 19 Juni, jenazah didampingi keluarga langsung diberangkatkan menuju Tuapeijat. Rombongan tiba di Tuapeijat pukul 15.00 WIB disam-

but Wakil Bupati Rijel Samaloisa sekaligus melepas pemberangkatan jenazah ke Sioban untuk dimakamkan. Kasat Reskrim Polres Mentawai Iptu Rivo Lappu mengatakan, saat ini sudah ditetapkan tersangka pelaku pemukul Hannes yakni Hendrizal, (35) warga Desa Sidomakmur, Sipora Utara. Saat ini pelaku sudah diamankan di tahanan Mapolres Mentawai untuk proses hukum selanjutnya. “Terhadap tersangka dikenakan pasal 351 ayat (3) dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara,” kata Iptu Rivo. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan pemukulan terhadap korban karena sang istri dibentakbentak oleh petugas Pol PP saat penertiban lapak. Untuk kelanjutan kasusnya, petugas telah menyita barang bukti satu balok kayu dengan tebal 30 sentimeter. (r)

Gizi Anak Korban Tsunami Mentawai Terancam SIKABALUAN-Sulitnya akses ekonomi masyarakat di Kecamatan Pagai Selatan yang tinggal di hunian sementara sejak tsunami 2010 mengancam kesehatan dan pertumbuhan gizi masyarakat dan anak-anak. Hal ini dikatakan Sarman Simanungkalit, Camat Pagai Selatan saat mengikuti Jambore PKK di Sikabaluan, Selasa, 18 Juni 2013. Dia mengatakan, setiap kunju-

ngannya ke dusun dan desa hampir selalu menemui masyarakat yang hanya mengkonsumsi mie instan dicampur sayur daun singkong yang ditanam selama di pengungsian. “Dapat kita bayangkan bagaimana gizi generasi Mentawai ke depan dalam lima tahun. Ini yang menjadi pukulan bagi kita,” katanya. Lanjut Sarman, di daerah perbukitan tempat masyarakat

dipindahkan semuanya serba sulit karena masyarakat harus memulai dari nol. “Jalan, rumah, sumber ekonomi masih sangat sulit. Masyarakat saat ini butuh beras, gula, ikan dan makanan pokok lainnya,” katanya. Menurut Sarman, setelah masyarakat direlokasi ke pemukiman baru, program pemulihan ekonomi berjalan

lamban, banyak juga yang tidak tepat sasaran. Misalnya adanya program keramba ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai. “Bagaimana masyarakat bisa menjangkau tempat keramba di pantai sementara mereka berada jauh di perbukitan. Lihat potensi yang ada. Di beberapa tempat ada kolamkolam besar, kenapa tidak memanfaatkan itu,” katanya. (bs/r)

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 267, 1 - 14 Juni 2013

FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

Warga Totoet Butuh Tenaga Medis SAIBI-Saat ini warga Dusun Totoet Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah masih kesulitan mendapat pelayanan kesehatan karena tidak adanya petugas medis. Bangunan puskesmas pembantu yang dibangun tahun 2007 lewat program Coremap Phase II, Dinas Kelautan dan Perikanan terbengkalai. “Pustunya ada tapi tidak punya tenaga medis sampai sekarang, kalau kami berobat terpaksa harus ke Saibi dengan biaya yang besar,” kata Asarudin Sakeru (31), warga Totoet kepada Puailiggoubat, 17 Mei 2013. Ia juga mencemaskan, kalau ada yang sakit parah atau wabah penyakit seperti diare, di daerahnya tidak ada tempat pertolongan pertama. “Kalau ada yang sakit parah, kami tak dapat berbuat apa-apa, tentunya harus ke Saibi berobat, apalagi datang musibah penyakit,” katanya. Akibat tak dihuni, pustu tersebut mulai rusak di sana sini. “Bagian belakang sudah mulai rusak,” katanya. Belum adanya tenaga medis di setiap pustu sudah sering disampaikan pemerintahan desa kepada Dinas Kesehatan namun belum juga terealisasi. “Segala kekurangan ini mudahmudahan bisa terealisasi 2014 mendatang, dan kita berharap tenaga medis yang ditugaskankan di tempat masing-masing nanti akan selalu ada di tempat,” ujar Asril, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai pada Puailigoubat. Untuk di wilayah Siberut Tengah ini saja, pustu dan polindes yang tidak memiliki tenaga medis, di Dusun Totoet, Sua dan Sirisurak. Selain itu di Dusun Subelen Desa Cimpungan serta di Desa Saliguma. Sementara bangunan pustu dan polindes yang tidak berpenghuni tersebut sudah mulai rusak tak terawat dan bersemak. (rr/r)

Sinyal Telkomsel di Saibisamukop Ngadat SAIBI-Sinyal Telkomsel di Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai sering mati. Kondisi ini menyulitkan warga berkomunikasi. Kepala Dusun Masoggunei, David Satoko mengatakan sinyal Telkomsel sudah tidak bagus untuk berkomunikasi. “Sinyalnya hilang timbul entah apa penyebabnya,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat, 21 Juni 2013. Selain sinyal yang hilang timbul, berkomunikasipun sudah susah, kalau mau menelpon jaringan sibuk. “Kalau dulunya lancar-lancar saja,” ujarnya. Sementara Pontius Sakatsilak, pengawas tower Telkomsel di Saibi mengaku belum mendapat informasi penyebab sinyalnya buruk. “Kita belum tahu informasi terkait sinyal ini,” katanya. (rr)

PELANTIKAN - Kades Taikako Marluster (dua dari kanan) dilantik Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet

LPj Diduga Fiktif

Kades Taikako Dilaporkan ke Kejari Kades dilaporkan membuat laporan fiktif penggunaan dana Bandes. Sang kades balik menuding pelapor sakit hati. Patrisius Sanene’

epala Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Mentawai Marluster Sapalakkai dilaporkan sejumlah warganya ke Kejaksaan Negeri Tuapeijat atas dugaan pembuatan laporan fiktif tentang pertanggungjawaban dana bantuan desa (bandes) tahun 2012 senilai Rp133,5 juta.

Bilmar Sababalat, mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan, ada dua versi laporan kades yang berbeda rinciannya ketika disampaikan kepada masyarakat dan laporan yang diberikan ke kabupaten. Selain itu peralatan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban banyak yang tidak ada atau fiktif. “Seharusnya laporan yang diberikan kepada masyarakat itu sama dengan yang dilaporkan ke kabupaten, tapi kenapa ini berbeda dalam rinciannya, dan ada beberapa penggunaan anggarannya itu tidak ada di lapangan dan saya sempat meminta kepada kadesnya namun tak pernah diberikan” kata Bilmar pada Puailiggoubat, Sabtu, 22 Juni 2013. Kata Bilmar, dalam laporan

tersebut ada pembelian material, tapi kenyataannya di lapangan tidak ada, seperti pembelian 130 kotak keramik, 70 sak semen, 8 kodi seng, tripek 40 lembar. “Alasan pembelian itu untuk kelanjutan pembangunan kantor, namun barangnya tidak ada, selain itu ada dana bantuan karang taruna dan dana bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), itu semua tidak diserahkan kepada ketua LPM dan karang taruna,” katanya. Ketua Karang Taruna Desa Muara Taikako, Horas Marohatta Talisippet mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut. Nilai nominal yang tercantum dalam LPj Kades tersebut untuk karang taruna jumlahnya Rp13,1 juta. “Kenyataannya kami tidak pernah menerima bantuan ini dan saya tahunya ketika dipanggil

untuk dimintai keterangan oleh jaksa pada Jumat 21 Juni,” jelasnya. Namun Marluster Sapalakkai membantah tuduhan itu. Ia menduga laporan itu dibuat karena ada unsur sakit hati. “Itu tidak benar, ada sekelompok masyarakat yang sakit hati melaporkan saya ke pihak kejaksaan, terkait adanya laporan pertanggungjawaban berbeda juga tidak benar, persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya, Rabu, 26 Juni 2013. Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tuapeijat Atmariadi mengatakan, kasus tersebut sudah diterima oleh jaksa dan kini dalam proses penelusuran. “Kita sudah terima laporannya dan kini kita dalam proses penelusuran, data saat ini masih data mentah,” katanya. (trs/r)

Siswi Jadi Korban Pelecehan Seksual Guru SIKAKAP- Seorang siswi sekolah menengah pertama di Sikakap menjadi korban pelecehan seksual gurunya. Korban berhasil melawan dan kabur. Kejadian 23 Mei lalu itu terjadi pukul 17.30 WIB, dimana guru tersebut meminta siswi itu masuk ke kamarnya mengambil lem. Siswi itu diminta sang guru datang ke rumahnya untuk menempel foto dan daftar peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

“Lem yang saya cari tidak ada, saat mau keluar, ternyata guru tersebut sudah berdiri di pintu kamar, kemudian dia mengajak saya mengobrol, tapi saat itu saya tidak mau di kamar,” kata korban kepada Puailiggoubat beberapa waktu lalu. Ketika hendak keluar kamar, korban didorong pelaku ke tempat tidur, si pelaku hendak memeluk korban. “Saat itu saya langsung tendang alat vitalnya, dia terjatuh dan saya berlari ke luar untuk

menyelamatkan diri,” ujarnya. Korban tidak melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Namun sepulangnya dari O2SN di Siberut Utara, ternyata isu itu sudah tersebar kemana-mana. Paman dan salah seorang saudaranya bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja lalu datang. “Kemudian paman melaporkan kejadian itu sama bapak, saat saya pulang ke Sikakap muka bapak pucat,” ujarnya.

Keluarga korban awalnya akan melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun mengingat biaya, rencana dibatalkan dan kasus asusila itu diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Polisi Sektor Sikakap. Meski diselesaikan secara kekeluargaan, sang guru pelaku asusila tersebut dipaksa membayar denda kepada keluarga korban Rp7 juta dengan menandatangani surat perjanjian diatas materai. (cry/r)

7 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Kapal Imigran Srilanka Dibiarkan Terlantar SIKAKAP - Dua kapal milik imigran Srilanka yang terdampar di perairan Sikakap beberapa waktu lalu dibiarkan terlantar. Kapal tersebut dibiarkan tidak terurus dan bahkan salah satu kapal sudah tenggelam dan hanya mengapungkan bagian haluan kapal, itupun karena tertahan oleh tali penambat. Azwar, petugas Syahbandar Sikakap mengatakan kapal imigran Srilanka yang ditambatkan di dermaga Sikakap itu menjadi tanggung jawab Muspika Sikakap. “Sejak kedatangan kapal ini disini, tidak pernah ada penyerahan kepada kami. Bahkan setelah tertangkap oleh pihak Polsek, mereka langsung memasang garis polisi sesaat setelah pengungsi dipaksa turun oleh Muspika,” katanya, Senin, 17 Juni lalu. Selain kondisinya yang terlantar, kapal tersebut juga mengganggu aktifitas pelabuhan, baik kapal masuk maupun kapal keluar. Namun masalah ini tidak diselesaikan oleh Muspika. “Pihak kecamatan yang kami hubungi acuh saja dengan kondisi kapal yang tertambat tepat di depan kantor camat,” ujarnya. Padahal menurut warga Sikakap, kalau saja kapal itu terurus bisa dimanfaatkan untuk kapal penyeberangan dari Desa Sikakap menuju Dusun Polaga ataupun Dusun Berkat. (fs/r)

Camat Pagai Selatan Adakan Rakor Bulanan Kecamatan SIKABALUAN-Untuk mengetahui perkembangan dan rencana kegiatan setiap bulannya di wilayah Kecamatan Pagai Selatan, Sarman Simanungkalit, Camat Pagai Selatan melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan mengundang kepala desa dan aparat desa se-kecamatan Pagai Selatan, pihak kesehatan, pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dikantor camat. Rapat koordinasi ini diawali dengan apel gabungan yang langsung dipimpin Camat Pagai Selatan. “Ini kegiatan rutinitas yang kita lakukan bersama di kecamatan setiap bulannya,” kata Sarman Simanungkalit pada Puailiggoubat, Kamis, 20 Juni lalu. Dalam rapat koordinasi ini dibahas persoalan di tengah masyarakat mulai dari tingkat dusun, desa, pihak pendidikan, kesehatan dan organisasi yang ada di masyarakat serta rencana kegiatan kedepan. “Kita diskusikan bersama di sana dan mencari solusi serta rencana ke depan. Ini juga sebagai update kita setiap bulannya di wilayah Kecamatan Pagai Selatan selain dari melakukan kunjungan rutinitas,” jelasnya. (bs)

Ephorus menyatakan huntap diibaratkan bagai mimpi yang tidak terealisasi, bagai bayang-bayang yang tak berwujud dan bagai setan dan hantu yang menjadi momok bagi orang yang pernah ketemu ataupun yang pernah diterornya.

Lewat Puisi

Ephorus GKPM Sentil Kegagalan Huntap FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Ferdinand Salamanang

phorus atau pimpinan tertinggi Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Panulis Saguntung menyentil kegagalan pemerintah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa dan tsunami Mentawai 2010 terutama pembangunan hunian tetap (huntap) 2.072 korban yang direlokasi ke pemukiman baru. Kritik itu disampaikan Ephorus dalam pembacaan puisi saat acara wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Kasih Mentawai (STTKM), di Aula STT-KM Komplek Nemnem Leleu, Sikakap, Rabu, 19 Juni 2013. Dalam penggalan puisinya, huntap diibaratkan bagai mimpi yang tidak terealisasi, bagai bayang-bayang yang tak berwujud dan bagai setan dan hantu yang menjadi momok bagi orang yang pernah ketemu ataupun yang pernah diterornya. “Hal ini saya sampaikan atas dasar keprihatinan yang mendalam karena penantian warga yang tidak berujung. Telah hampir tiga tahun hidup dalam ketidakpastian, namun harapan itu sirna dengan ditariknya anggaran huntap oleh Kementerian Keuangan tanpa sepeserpun yang dinikmati oleh warga korban,” katanya. Ephorus meminta maaf jika kritikannya itu menyinggung pemerintah

TINJAU STAND- -Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet meninjau stand SMAN 1 Siberut Utara sambil melihat hasil kerajinan pelajar dan DPRD Mentawai. “Hal ini saya sampaikan karena kondisi psikolgi saya yang sedang galau memikirkan kondisi masyarakat yang sedang berduka,” kata Ephorus. Anggota DPRD Mentawai Yan Winnen Sipayung, dalam sambutannya merespon puisi Ephorus dan mengatakan bahwa semua jajaran Pemda Mentawai patut dipersalahkan karena kegagalan huntap ini. “Kepada Bapak Ephorus, kami atas nama Pemda Mentawai berterima FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

HUNTARA - Huntara di KM 4, Desa Sagitcik, Sipora Selatan

kasih atas kritikan ini. Ternyata pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat tidak maksimal terlebih dalam proses pemulihan hingga pembangunan kembali hunian warga,” katanya. Ia bahkan menegaskan kepada bupati yang juga hadir, tidak ada lagi alasan yang bisa meyakinkan masyarakat dalam membahas huntap ini. “Sekarang yang perlu dilakukan adalah melakukan lobi maksimal kepada Pemerintah Pusat” tegas

Payung. Sementara Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet dalam kesempatan berbeda kepada Puailiggoubat mengakui kritikan pedas dari Ephorus namun dia memahaminya sebagai masukan yang baik dan akan menampungnya. “Tapi ini memang butuh proses, kita ikuti aturan keuangan supaya kita tidak terjebak. Pemerintah Sumbar dan Pusat terus memberikan respon soal rehab rekon ini,” katanya, 24 Juni lalu. (r)

Dua Unit Huntara Hancur Diterjang Angin Kencang SIKAKAP-Dua unit hunian sementara milik warga Muntei Sabeu, Desa Malakkopa, Kecamatan Pagai Selatan hancur diterjang angin kencang saat penghuninya terlelap tidur, beruntung dua keluarga tersebut selamat. Menurut Kariaman Saogo (32), warga Muntei Sabeu, kejadian itu pada Selasa dini hari, 11 Juni lalu, kejadian itu sangat cepat bahkan korban tidak sadar mereka tidur di rumah yang tidak punya atap lagi. “Mereka baru sadar setelah kena

tetesan embun pagi di pengungsian,” ujarnya. Walaupun hanya menyisakan lantai, namun tidak ada korban jiwa. Kedua keluarga tersebut selamat, namun tidak lagi memiliki rumah tempat mereka bernaung. Kepala Dusun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa. “Tapi hingga sekarang belum ada bantuan untuk mereka, baik dari desa maupun dari pemerintah Mentawai,” kata Kariaman yang bekerja di Surf Aid. (fs/r)

MENTAWAINEWS Pengembangan wisata di Mentawai harus disesuaikan dengan adat istiadat, masyarakat juga memanfatkan peluang kunjungan wisata untuk membuka usaha sesuai dengan budayanya

Puailiggoubat

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Masyarakat Harus Kreatif Kembangkan Peluang Usaha FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar Patrisius Sanene’

otensi wisata Mentawai yang menarik minat wisatawan mancanegara harus senantiasa dipoles dan dipromosikan terutama untuk pasar dalam negeri. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat Burhasman Bur dalam diskusi budaya Suku Mentawai di Auditorium Museum Adityawarman Padang, Rabu 19 Juni lalu. “Kunjungan wisata ke Mentawai semakin lama terus meningkat, ini juga harus dimanfaatkan masyarakat setempat untuk membuka peluang usaha, seperti budayanya dan bendabenda budaya lain sebagai sumber ekonomi bgi warga,” ujarnya. Kata Burhasman, saat pemerintah sedang merancang ekonomi kreatif di daerah yang memiliki basis wisata, tentu ini disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal setempat. “Mentawai merupakan Bali-nya Sumatera, dengan kondisi ini masyarakat lokal haruslah memanfaatkan untuk pengembangan usaha mereka, seperti miniatur rumah adat, serta peralatan khas Mentawai,” ujarnya saat membuka diskusi Budaya Suku Mentawai di Auditorium Museum Adityawarman Padang, Rabu 19 Juni

PENGOLAH SAGU Miniatur peralatan pengolahan sagu dipamerkan di Museum Adityawarman Padang

lalu. Sementara Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata Mentawai, Desti Seminora mengakui perkembangan potensi pariwisata di Mentawai belum dikelola secara maksimal. “Saat ini kita sudah menyusun rencana destinasi wisata alam dan tinggal melanjutkan pembangunan saja, dan misalnya di kawasan Madobag dimana di sana akan dijadikan cagar wisata

budaya, dan dalam hal ini tentunya kita melibatkan masyarakat lokal dengan membentuk sanggar-sanggar, dan kelompok-kelompok orgnanisasi adat,” ujarnya. Kortanius Sabeleake, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan untuk melakukan pembangunan di Mentawai, pemerintah harus mensinergikan sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan

kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. “Ini tujuannya demi terwujud keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keadilan serta kesaterahan masyarakat,” ucapnya. Kemudian kata Korta, dalam pengembangan pariwisata juga tidak meninggalkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan serta mengembangkan kebudayaan nasional. “Dengan kuatnya nilai-nilai adat,

membuat masyarakat lokal tidak terpengaruh dengan budaya asing yang masuk ke daerah Mentawai,” katanya. Acara itu dibuka pameran pernakpernik budaya Mentawai, seperti miniatur Uma, alat-alat tradisional Mentawai seperti panah, opa, miniatur pengolahan sagu sebagai makanan tradisional Mentawai, busana serta fotofoto sikerei. (r)

FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Siberut Barat Daya Produksi Kopra

KERAJINAN MENTAWAI - Kerajinan dari kerang dipamerkan di stand Padang Fair di kawasan GOR H Agus Salim Padang.

SIKABALUAN -Kendati harga kopra tidak stabil di Mentawai hingga terakhir harganya hanya Rp1.600 per kilogram, namun masyarakat tetap memproduksinya. Hal ini dikatakan Pir Paulus, Camat Siberut Barat Daya kepada Puailiggoubat, Selasa, 18 Juni lalu. “Kopra salah satu komoditi Mentawai, jadi dalam setiap bulannya kopra Mentawai selalu dibawa oleh penampung dan pedagang di Mentawai,” kata Pir Paulus. Seperti halnya di Kecamatan Siberut Barat Daya, umumnya masyarakat Taileleu, Peipei, Sagulubbeg, Toloulaggo, Malilimok, Katurei memiliki perkebunan kelapa di pulau-pulau kecil yang ada disekitar Kecamatan Siberut Barat Daya. Setiap minggunya masyarakat yang pulang dari ladang selalu membawa kelapa yang sudah dijadikan kopra. “Untuk harga yang murah saja masyarakat tetap produksi, apalagi kalau harganya sedang melambung,” katanya. Untuk Kecamatan Siberut Barat Daya, diperkirakan Pir Paulus dalam setiap bulannya kopra yang berhasil dibawa keluar hasil penampungan pedagang mencapai 200 ton. Biasanya saat harga kopra sedang naik hasil produksi kopra mencapai 300-500 ton per bulan. “Apalagi menjelang hari lebaran, tahun ajaran baru serta harga yang lagi bagus. Masyarakat akan lebih ramai membuat kopra,” katanya. (bs)

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Sosok

Puailiggoubat 10 NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

SARMAN P SIMANUNGKALIT

Berjuang Memulihkan Masyarakat dari Trauma Bencana S

alah satu tugas yang diemban Sarman P Simanungkalit saat ditugaskan menjadi camat Pagai Selatan adalah memulihkan masyarakat dari trauma gempa dan tsunami serta trauma karena harus memulai kehidupan yang baru lokasi relokasi. Kondisi yang tidak mudah harus dihadapi Sarman di tengah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di Pagai Selatan. Pekerjaan rumahnya saat ini, bagaimana membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi. Berbagai program sudah dia rancang. Bagaimana perkembangan Pagai Selatan saat ini pascabencana, ikuti petikan wawancara Sarman dengan Puailiggoubat berikut. Sejak tsunami 2010, Pagai Selatan termasuk daerah terparah terdampak bencana, bagaimana kondisi masyarakatnya sekarang? Kita jujur mengakui pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Ada kebiasaan masyarakat menunggu bantuan dari luar. Karena itu, kita punya visi mengajak ibu-ibu untuk menggerakkan ekonomi keluarga, bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitar untuk menjadi uang. Sementara bapak-bapak kita mau tekankan untuk mengembangkan pertanian sawah dan pisang. Jangan lagi kita beli beras di Padang. Persoalan yang kini dihadapi masyarakat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan dapur bukan persoalan bagaimana membeli televisi atau motor. Dengan membudidayakan pisang yang memiliki masa tanam singkat, lebih menguntungkan masyarakat. Memang ada juga masyarakat yang menginginkan bertanam coklat (kakao), kita sampaikan bahwa kita tidak menyarankan unuk menanam coklat. Ekonomi yang cepat itu yang harus dikembangkan karena itu yang mendesak. Saya kasihan melihat masyarakat bagian pantai barat yang

tinggal di gunung, hampir setiap dusun dalam kunjungan kita mereka hanya makan mie dan daun singkong. Persoalannya bukan kita tidak mau makan itu, tapi bagaimana masyarakat kita lima tahun ke depan, anak-anak kita kurang gizi. Bayangkan setiap hari makan mie instan yang dicampur daun singkong. Dinas Pertanian Mentawai mengarahkan masyarakat untuk membuat keramba laut padahal itu tidak cocok karena itu sama saja mengembalikan masyarakat bermukim di pantai,

â&#x20AC;&#x153;

Saya kasihan melihat masyarakat bagian pantai barat yang tinggal di gunung, hampir setiap dusun dalam kunjungan kita mereka hanya makan mie dan daun singkong

â&#x20AC;?

Sarman P Simanungkalit

padahal pemerintah sudah melakukan relokasi untuk menghindari tsunami. Lalu saya minta agar dibantu program untuk keramba darat, tapi kita dengar dinas tidak setuju dengan itu karena programnya sudah diketok palu. Kita tidak memaksa, namun mari kita lihat kondisi masyarakat saat ini. Ada pandangan dari masyarakat kalau mereka selalu tergantung dari bantuan. Kita ingin mengubah itu. Bayangkan saja, untuk membuat kolam ikan, tenaga mereka dibayar, padahal kolam itu untuk mereka sendiri. Itu semua membuat masyarakat bergantung,

tidak mandiri. Puailiggoubat pernah menyorot soal PNPM. Saya berterimakasih kalau hal itu disorot agar masyarakat melihat kalau pemberdayaan itu sangat penting. Di Malakopak saat PNPM masuk, mereka mau upah mereka tinggi. Saya sampaikan nilai pemberdayaannya mana. Upah bapak tinggi tapi yang mana pemberdayaannya. PNPM ini pemberdaya, kalau bapak-bapak tidak mandiri berarti PNPM gagal. Khusus Pagai Selatan kita mendapat dana PNPM terbesar karena ada dana reguler dan non reguler untuk bencana tapi tidak kita berdayakan. Pada MAD kemaren ini, bendahara umum yang saya pecat saya sampaikan kalau uang PNPM tidak dikembalikan maka bapak siap untuk saya penjara. Masak program belum habis tapi dana operasionalnya sudah habis. Kita tegaskan agar masyarakat, pelaku PNPM dan pemerintah sadar akan hal ini. Masyarakat tidak bisa kita salahkan dalam hal ini tapi pelaku PNPM dan kecamatan ikut salah karena punya fungsi kontrol disana. Selama ini tidak dikontrol. Sebenarnya bagaimana dengan program PNPM di Pagai Selatan ? Untuk tahun ini nominalnya kita belum tahu pasti, namun programnya sekarang ini sedang berhenti sementara waktu terkait dengan adanya temuantemuan Bank Dunia dan juga temuan Kantor Inspektorat Mentawai. Kalau rekomendasi dari Bank Dunia belum ada maka program belum bisa dijalankan. Ada kemungkinan anggaran itu ditambah dan ada juga kemungkinan dikurangi atau tetap. Sejauh ini, program ekonomi apa yang akan dibangun di Pagai

ke halaman 11

Sosok

Selatan ? Program di bidang pertanian. Kita sampaikan pada masyarakat, proposal yang produksi atau hasil panennya tinggi baru kita perjuangkan, karena kalau hanya sedikit, dana itu akan mubazir karena dana yang didapat hanya untuk pengurus kelompok seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Ada kecemasan dari dinas pertanian dan perikanan terkait dengan program yang dijalankan terkendala lahan. Kita sampaikan pada dinas, soal lahan saya yang urus, itu gunanya seorang camat di tengah masyarakat. Pada masyarakat kita sampaikan kalau meminta ganti rugi tanah untuk program yang dilaksanakan maka kita tidak akan izinkan satu programpun di dusun tersebut. Kalau masyarakat mau dibangun, maka masyarakat harus siap mengorbankan tanahnya. Untuk infrastruktur bagaimana ? Untuk infrastruktur masih sangat minim, karena rata-rata masyarakat kita terutama yang ada di bagian pantai barat Pagai Selatan tinggal di perbukitan sementara kondisi jalan kesana masih parah karena belum ada

BIODATA Nama: Sarman P Simanungkalit Kelahiran: 2 Februari 1979 Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 Fakultas Ekonomi Pembangunan UGM Yogyakarta. Jabatan: Camat Pagai Selatan. Alamat : Malakopa-Kecamatan Pagai Selatan.

Puailiggoubat 11 NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

jalan rabat beton atau jalan bangunan PU. Jalan yang digunakan sekarang ini jalan bekas perusahaan kayu dengan kondisi yang berlumpur. Kita mau pembangunan jalan di Pagai Selatan ini dilakukan PNPM-MP selain dari Dinas Kimpraswil. Alasannya untuk PNPM, satu program maksimal dananya Rp350 juta dibandingkan dengan P2D Mandiri di bawah Rp50 juta. Untuk membawa material saja dari pelabuhan ke lokasi masyarakat mencapai Rp120-150 per sak. Anggaran itu habis untuk biaya angkut saja. Dengan kondisi seperti ini membuat masyarakat sulit. Untuk turun ke pasar atau ke tempat lainnya saja mesti merogoh kantong cukup dalam, biasa mencapai Rp300 ribu untuk sekali jalan. Ini memang wajar karena kondisi jalan, untuk berjalan memiliki risiko yang sangat tinggi, bisa-bisa sepeda motor mati di tengah jalan atau terjebak di lumpur. Dengan kondisi seperti ini bagaimana pelayanan kepada masyarakat ? Kita dari pihak kecamatan harus optimal melakukan pelayanan. Saya beri nama pelayanan yang melekat. Maksudnya setiap kita melakukan kunjungan ke masyarakat kita membawa staf kita yang nantinya mengurus surat-surat yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan hanya mengurus satu surat dengan biaya yang sangat mahal. Setiap kunjungan kita membawa operator komputer kita. Hanya ini cara kita membant masyarakat. Saat kunjungan P2D kita minta kepala desa untuk menyiapkan dan menyampaikan kepada masyarakat siapa yang perlu surat-surat yang berkaitan dengan kecamatan. Setiap jalan itu kita ajak juga staf puskesmas dan instansi lainnya agar dalam setiap kunjungan kita bermanfaat bagi masyarakat. Kita sampaikan pada staf kita, dalam

melakukan pelayanan bagi masyarakat harus optimal, dalam melakukan kunjungan ke masyarakat kita tidak mesti dibayarkan SPPD. Beberapa staf kita, terpaksa kita parkir duduk manis di kantor atau kita berikan pembinaan karena setiap melakukan kunjungan harus dibayar SPPD-nya. Tidak selamanya perjalanan camat itu pakai SPPD. Ada staf dari Pemkab yang datang bilang, kantor camat sunyi setiap mereka datang. Kita akui memang kalau kantor camat sunyi karena setiap kunjungan kita bawa staf kita semua untuk melakukan pelayanan. Bayangkan kita hanya 12 orang di kecamatan. Kita latih staf kita untuk mengoperasikan komputer agar masyarakat yang mau mengurus surat ketika staf yang lain tidak ada dapat terlayani. Soal penerangan, apakah masih terbatas ? Ada dua PLTA yang direncanakan sekarang yaitu di titik air terjun Mat-bobat Bungo Rayo, dan air terjun Purupugat di Malakopak. Profil dua air terjun ini sudah kita masuk-kan ke Dinas Perindakop, sudah direspon satu yaitu air terjun Bungo Rayo. Sudah ada studi kelayakan. Potensinya luar biasa. Kita dapat informasi, kalau ini dibuat untuk sentral listrik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) bagian masyarakat yang direlokasi akan terlayani mulai

dari Mattobat Bungo Rayo, Kinumbuk, Bulasat, Tapak, Bake, Maorao, Purourogat sampai Sabiret itu bisa. Untuk air terjun di Malakopak kita arahkan ke Belekraksok, Muntei Besar, Muntei Kecil termasuk Malakopak. Untuk sekarang ini termasuk kecamatan belum ada layanan penerangan. Untuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sudah didata dan dilihat lokasinya. Kita meminta pada PLN agar tiap rumah masyarakat dayanya 900 watt, karena masyarakat di Malakopak ini bukan penerangan saja yang dibutuhkan tapi ada kebutuhan lainnya untuk penerangan ini. Ekonominya sangat tinggi, misalnya mereka punya televisi, lemari es. Mudah-mudahan ini bisa dinikmati tahun depan. Tanah sudah disediakan. Kemarin ini ada kunjungan dari Bank Mandiri untuk bantuan gedung baru, dua ruang belajar dan dua ruang guru. Selain itu ada juga program mereka terkait dengan penerangan yaitu tenaga surya. Kita sedikit kecewa di Belekraksok, pemerintah sudah bangun PLTS terpusat tapi dirusak masyarakat. Ini membuat kita kecewa. Kondisi pendidikan bagaimana? Beberapa lokasi pendidikan yang direlokasi akibat tsunami termasuk Sinakak dan beberapa dusun Desa Makalok. Sekolah di Desa Sinakak yang direlokasi baru mau dibangun. Ada SMP kita di Dusun Batsagaik, Sinakak yang kondisinya memprihatinkan karena gurunya

Cuma satu orang, padahal ruang belajarnya ada. Ini sudah kita laporkan pada Dinas Pendidikan Mentawai. Rayon untuk SD ini sudah kita susun bekerjasama dengan kepala Cabang Dinas Pagai Selatan dan kepala dinas pendidikan. Sekarang polanya SMP yang berkembang di KM 37 karena lokalnya banyak. SMP Malakopak bisa mati, apalagi SMP Sinakak. Nah untuk mengantisipasi itu kita buat rayon yang sudah disahkan Dinas Pendidikan Mentawai. Besok kita akan undang tiga kepala sekolah SMP untuk konsisten agar tidak menerima siswa di luar dari rayonnya. Yang paling krusial sekarang ini adalah soal guru. Sekolah SMP kita yang ada ratarata tidak memiliki guru Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Kita sudah minta ini ke Dinas Pendidikan, kalau ada penerimaan tahun ini tolong difokuskan. Dan kalau tidak ada penerimaan kita minta guru-guru yang berlebih di sekolah-sekolah lainnya untuk dipindahkan ke SMP kita. Juga alat pendukung seperti fasilitas sekolah, buku, pustaka, meja dan bangku. Kita mau titip pesan agar PAUD juga didirikan. Mari kita lihat sebuah persoalan itu secara makro, bukan mikro. Salah satu contoh untuk mendukung pendidikan yaitu di ADD. Di rakorrakor musyawarah desa kita diundang dan hadir tentang penetapan ADD. Kita meminta bahkan memerintahkan untuk dialokasikan dana pendidikan dalam ADD. Itu tidak main-main. Empat desa yang ada di Pagai Selatan mengalokasikan dana pendidikan dari ADD. Saya akui saya jarang mengikuti pertemuan-pertemuan camat di Tuapeijat karena saya lebih suka bertemu dengan masyarakat. Untuk pertemuan di Tuapeijat cukup kita kirim perwakilan kita saja, ada sekcam. Saya diperintahkan bupati untuk melayani masyarakat Pagai Selatan, bukan masyarakat Tuapeijat dan masyarakat saya ada di Pagai Selatan. Salah satu pendekatan kita di masyarakat dengan berkunjung di hari Minggu di setiap gereja yang bergantian. Ini salah satu cara kita mendekatkan diri dengan masyarakat karena masyarakat banyak kumpul pada hari Minggu. (bs)

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Walikota Pariaman melalui Bagian Humas Pemko disomasi karena memakai 63 foto karya Iggoy El Fitra untuk buku pariwisata Pariaman dalam Lensa. Yuafriza

artawan Foto Antara Fitra Yogi atau biasa dikenal Iggoy El Fitra melayangkan somasi

kepada Walikota Pariaman atas pemuatan foto-foto karyanya tanpa izin di buku pariwisata Kota Pariaman. Somasi dilayangkan melalui kuasa hukum Iggoy, LBH Pers Padang, 24 Juni lalu. Direktur LBH Pers Padang Roni Saputra mengatakan, somasi ini dilayangkan terkait tindakan Bagian Humas Pemerintah Kota Pariaman yang telah menggunakan 63 karya foto milik Iggoy untuk buku pariwisata “Pariaman Dalam Lensa, Edisi I Tahun 2012”. Penggunaan dan pemanfaatan foto-foto oleh bagian humas tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Iggoy. Menurut Roni, Iggoy baru mengetahui 63 foto miliknya digunakan tanpa izin pada hari Jumat, 14 Juni 2013. Pada waktu itu, ia datang ke Bagian Humas Pemerintah Kota Pariaman untuk menyelesaikan urusan kantor. Setelah dikonfirmasi pada staf Humas, tidak satupun yang mengetahui siapa yang mengambil dan memanfaatkan foto-foto milik Iggoy. Selanjutnya, Iggoy mengkonfirmasi

Langgar Hak Cipta, Walikota Pariaman Disomasi Wartawan Antara FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Sebelum melayangkan somasi, Iggoy sudah berupaya menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan dengan memberikan dua tawaran, pertama menarik dan memusnahkan 800 eksemplar buku “Pariaman dalam Lensa Edisi 1 2012”. Kedua, membayar kompensasi sebanyak Rp. 9.450.000 untuk 63 foto yang digu-nakan, dengan penghitungan 1 DISOMASI - Pewarta Foto Iggoy el Fitra menunjukkan buku Pariaman dalam Lensa yang diterbitkan frame foto senilai pemerintah kota setempat yang memuat puluhan foto-foto tanpa izin Rp. 150.000. lewat SMS kepada Rusdi (Koordinator bahwa benar di dalam buku “Pariaman Menurut Roni, Kepala Bagian Majalah Tabuik dan staf Humas Kota Dalam Lensa 2012” menggunakan foto- Humas Pemerintah Kota Pariaman Pariaman). Dalam SMS balasannya foto karya Iggoy yang digunakan tanpa menyebutkan kepada Iggoy bahwa Rusdi menjelaskan bahwa “foto-foto di izin dan tanpa sepengetahuannya. Pada mereka bersedia membayar ganti kerudalam buku Pariaman Dalam Lensa tahun 2010-2011, Iggoy pernah memin- gian tetapi dengan nilai hanya 50 persen 2012, diambil dari foto-foto Humas, jamkan foto-fotonya untuk Majalah dari apa yang diminta. Karena tidak ingin termasuk foto-foto Iggoy yang diambil TABUIK (Majalah yang dikelola oleh masalahnya berlarut-larut, maka kesepadari dokumen yang ada di HUMAS. Pemerintah Kota Pariaman) dengan katan itu diterima, namun kenyataannya Pemuatan foto sekaligus dengan kesepakatan hanya untuk pemanfaatan sesampai Iggoy di Kantor Humas mencantumkan nama fotografernya. Majalah TABUIK saja, tidak untuk Pemerintah Kota Pariaman, Kabag Dan buku tidak dikomersilkan”. yang lainnya,” kata Roni di kantor LBH Humas tidak menepati apa yang telah “Penjelasan Rusdi menegaskan Pers Padang, Senin, 24 Juni. disepakati.

Menurut Roni, Bagian Humas Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan tindakan Bagian Humas Pemerintah Kota Pariaman patut dapat dikenai pidana dengan pidana penjara masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam somasinya, Iggoy meminta Walikota Pariaman Cq. Kabag Humas Pemko Pariaman untuk meminta maaf melalui dua harian lokal Sumatera Barat atas dugaan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan, memberikan imbalan yang layak atas menggunaan dan pemanfaatan foto milik Sdr. Iggoy dengan perhitungan 1 frame senilai Rp. 500.000 dengan demikian total untuk 63 Frame sebesar Rp. 31.500.000 dan menarik dan memusnahkan seluruh buku “Pariaman Dalam Lensa Edisi 1 2012”. “Permintaan ini kami beri tenggat waktu selama 7 hari untuk dapat dipenuhi. Apabila dalam batas waktu yang kami tentukan sebagaimana diatas, somasi ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Roni. (o) FOTO:FIELD

Cara Petani Kurangi Pemanasan Global PADANG - Pemanasan global sudah menjadi isu yang dibicarakan banyak orang, termasuk petani. Ketua Persatuan Petani Organik (PPO) Sumatera Barat, Marsilan menyampaikan pemanasan global berpengaruh terhadap perubahan iklim yang sekaligus berimbas terhadap teknik budidaya pertanian. “Petani sudah saatnya melakukan perubahan sistem budidaya pertanian,” katanya di sela persiapan Galanggang Alam Pertanian Organik (GAPO) ke-3 di Pusat Belajar Rakyat Petani Organik (GAPO) Kelok Jaya, Balai Salasa, Kenagarian Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, 25 Juni 2013. Kalau dulu, kata Marsilan, petani melakukan budidaya padi sawah dengan menggenang dan menggunakan banyak benih, saat ini tidak perlu lagi. Menggenang

padi akan membuat penguraian bahan organik terhadi dalam kondisi tanpa udara sehingga mempertinggi produksi gas metana. “Sekarang, padi tidak perlu lagi digenangi supaya bahan organik dapat terurai dalam kondisi normal hingga produksi gas metana dapat diperkecil,” paparnya. Menurut Marsilan, teknik ini dinamakan teknik System Rice Intensification (SRI) dimana benih hanya digunakan satu butir untuk satu rumpun padi, sawah tanpa genangan air dan perlakuan organik. “Di Sumbar, kita mengenal dengan sistem tanam padi sabatang,” imbuhnya. Selain pengambangan tanam padi sabatang, kata Marsilan, petani di Sumbar juga sudah mulai mengembangkan instalasi biogas kotorn ternak. “Untuk pengembangan biogas, kami belajar banyak dari program FIELD-Bumi Ceria. Instalasi sederhana biogas hanya memakan biaya

tidak lebih dari satu juta rupiah,” ungkap Marsilan. Aktivis Lingkungan, Syafrizaldi, menilai apa yang dilakukan petani untuk mengurangi emisi gas rumah kaca merupakan langkah kecil yang berdampak besar. “Coba saja bayangkan kalau semua petani sawah di Sumbar menerapkan SRI dan mengembangkan instalasi biogas, sudah berapa banyak emisi gas metana yang kita kurangi?” katanya. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang mendorong terjadinya pemanasan global. Selain itu, ada gas karbon dioksida, nitrogen oksida dan tiga gas-gas industri yang mengandung fluor (HFC, PFC, dan SF6). Menurutnya, uap air sebetulnya adalah gas rumah kaca yang paling kuat. Tetapi karena usianya di atmosfer hanya terbilang beberapa hari, maka potensi pemanasan globalnya tidak terlalu berpengaruh. Selain tanam padi sabatang dan

DISKUSI - Sejumlah petani berdiskusi dalam saat jambore Galanggang Alam Pertanian Organik (GAPO) ke-3 di Kabupaten Pesisir Selatan pengembangan instalasi biogas, petani juga dapat melakukan upayaupaya kecil dengan menanam pohon. “Tanam pohon juga tidak butuh modal besar, yang penting harus

dipelihara agar dapat tumbuh dan menghasilkan. Sepanjang pertumbuhannya itu, pohon dapat mereduksi karbon sehingga meminimalkan emisinya ke udara,” papar Syafrizaldi. (*)

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Warga miskin Kota Padang yang mendapat jatah BLSM tahun ini 30.884 KK dengan total anggaran senilai Rp 18,5 Miliar. Pembagian akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahap pertama untuk Juni-Juli masing-masing Rp 300.000 dan tahap kedua pada September-Oktober Rp 300.000 lagi.

Warga Protes Tak Terima BLSM

Miliar. Pembagian akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahap pertama untuk Juni-Juli masing-masing Rp 300.000 dan tahap kedua pada September-Oktober Rp 300.000 lagi. Kekisruhan pembagian BSLM berlanjut pada Jumat, 28 Juni. Ketua RT 07 Alang laweh Yulius bersama Petugas Babinkamtibmas merobek daftar penerima di kantor Lurah Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat lantaran banyak warganya tak terdaftar. Pengumuman penerima BLSM di kelurahan tersebut baru masuk hari itu, daftar tersebut diumunkan di lantai dua kantor lurah, meski berdesakan ibu-ibu terus melihat apakah namanya atau suaminya masuk dalam daftar tersebut. Sambil menggerutu ternyata rata-rata ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga itu tidak terdaftar namanya. Yulius mengatakan data BLSM itu banyak yang tidak benar, misalnya Yulius termasuk dalam daftar pemerima namun ia menolak. “Meski saya bekerja

sebagai tukang ojek, tapi melihat isak tangis warga saya tidak rela rasa hati saya, masih banyak mereka yang ekonominya dibawah saya, saya memang terdaftar penerima BLSM tapi saya tidak mau menerima sebab warga saya banyak yang tidak terima,” katanya usai merobek daftar tersebut bersama dengan petugas Kamtibmas. Dari data, tercantum penerima BLSM sebanyak 174 orang. Data tersebut menurut Lurah Alang Laweh Syafrizal memakai data penerima Raskin. “Kita juga mempertanyakan apa kategori penerima BSLM tersebut, sebab selama ini petugas pendata tidak pernah melakukan koordinasi dengan kita, seharusnya petugas juga melakukan cek ulang penerima BLSM biar tahu siapa sebenarnya yang menerimanya, nanti itu akan kita rapatkan lagi,” kata Syafrizal. Salah satu warga yang tidak menerima adalah Murni (40), bekerja sebagai tukang cuci, sehari-hari dia hanya sanggup mencari uang Rp30 hari, suaminya Zainal bekerja sebagai buruh angkat di Pasarraya Padang, sehari-hari juga mengantongi uang Rp30 ribu. “Kami tinggal di jalan Alang Laweh IV, tinggal di rumah kontrakan kayu, anak saya Tetty sekarang baru tamat SMK, kami juga bingung apakah kami kuliahkan, sebab kondisi ekonomi kami seperti ini, mungkin mencari pekerjaan dulu,” ujarnya. Ketika melihat data penerima BLSM, Murni tidak melihat namanya padahal beberapa tahun lalu ia merupakan salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Padahal saya datang ke sini sudah membawa KTP saya dan suami saya, dan berharap masuk nama kami, setelah di cek ternyata tidak ada,” katanya dengan nada kecewa. (o)

1999 tentang HAM. “Walau sudah ada jaminan hukum praktik penyiksaan di Indonesia, khususnya di Sumbar masih terjadi,” katanya. Menurutnya, kasus yang baru dilaporkan pada 2013 ini adalah kasus tewasnya Oktavianus (37) warga Jorong Simpang Tigo Timur, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Tigo, Kabupaten Pasaman, saat pemeriksaan di Polsek Bonjol Kabupaten Pasaman. Laporan keluarga almarhum Oktavianus disampaikan pada Selasa (25/6) yang diterima SPKT Mapolda Sumbar dengan nomor laporan 181/VI/2013/ SPKT-Sumbar. “Ini harus diusut Kepolisian karena

ada kejanggalan katanya. LBH Padang berharap pada momentum hari anti penyiksaan sedunia tesebut , penegak hukum harus menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. “Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia yang harus dipatuhi institusi penegakan hukum, demikian UUD 1945 yang menjamin perlindungan untuk bebas dari penyiksaan,” uajr Wendra. (Pril)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar Syafril Adriansyah

uluhan warga Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang melakukan protes di halaman kantor Lurah setempat karena tak tercantum sebagai penerima bantuan langsung sementara masyarakat setelah diumumkan pihak kantor pos, Selasa, 25 Juni lalu. Mereka berkumpul di halaman kantor Lurah Purus di Jalan Purus I, Kota Padang mempertanyakan kenapa mereka tak menerima bantuan tersebut. “Kami hanya menuntut bagian kami. Tahun sebelumnya kami menerima BLT, tetapi mengapa tahun ini tidak dapat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak kelurahan,” ujar Gusnawati (57) salah seorang warga yang tak masuk dalam daftar penerima Ia mengatakan, sebelumnya ada petugas yang melakukan pendataan ke rumahnya di Jalan Purus IV sekitar tiga bulan lalu. Pihak pendata mengatakan bahwa pendataan yang dilakukan untuk penerimaan bantuan. “Tidak tahu bantuan apa, karena orang yang mendata kami hanya mengatakan, “ini untuk bantuan,” ujar wanita dua anak itu. Lina, 31, warga Jalan Purus I lainnya menyatakan hal yang serupa. Ia

ROBEK DATA - Ketua RT 07 Alang Laweh Padang dan Kamtibmas merobek kembali data penerima BLSM mengaku menerima BLT pada 2007 dan 2008. “Banyak warga Jalan Purus I, II, III, IV, V waktu dahulu menerima BLT, tetapi tahun ini tidak terdaftar di pengumuman, sedangkan PNS ada yang menerimanya,” kata ibu rumah tangga yang sehari-harinya mencajadi tukang cuci tersbut. Mereka meminta agar pihak kelurahan kembali melakukan pendataan ulang secara transparan. “Kami hanya menuntut hak kami, kami sangat butuh bantuan itu,” katanya. Sekretaris Kelurahan Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Nursin Husain menyataan data yang dipampangkan adalah data yang dibawa petugas kantor pos pada Senin, 24 Juni. Dari data yang ada, terdapat 305 jiwa yang akan menerima bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat. “Datanya berasal dari pusat, dan kami juga heran mengapa tidak ada koordinasi dengan kami. Kami juga mempertanyakan bagaimana pemerintah pusat bisa mengetahui warga di daerah

ini tergolong tidak mampu dan memang berhak menerima BLSM, bagaimana cara pendataannya?” katanya Ia menyebutkan, terdapat sekitar 800 orang warga kurang mampu yang berhak menerima BLSM tersbut. Sebab, mereka selama ini selalu menerima raskin sekali dalam tiga bulan. “Agar lebih jelas bagaimana teknis pendataan BLSM ini, bisa langsung ditanyakan ke kantor Pos,” ujarnya menambahkan. Saat dikonfirmasi, Kepala Area II Ritel dan Properti PT Pos Indonesia, Suhatman, mengatakan, pihaknya hanya melakukan pembagian kartu perlindungan sosial sebagai salah satu syarat dalam pencairan BLSM yang diperoleh dari Kementrian Sosial. “Kami hanya menyerahkan kartu sesuai dengan nama dan alamat pada kartu itu, serta menyalurkan dananya ke pemegang kartu,” katanya. Ia menambahkan BLSM pada tahun ini akan dibagikan kepada 30.884 warga dengan total anggaran senilai Rp 18,5

Korban Penyiksaan Polisi Tuntut Keadilan PADANG - Sejumlah korban penyiksaan menuntut agar negara bertanggung jawab terhadap luka fisik, trauma dan hilangnya nyawa yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Mereka juga mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindak tegas aparat penegak hukum pelaku penyiksaan. Tuntutan itu dilayangkan dalam aksi demonstrasi yang digelar keluarga korban penyiksaan berbagai elemen dan organisasi yang menamakan dirinya Solidaritas Masyarakat Peduli Korban Penyiksaan memperingati Hari Antipenyiksaan Sedunia di depan Mapolda Sumbar, Rabu, 26 Juni lalu.

Mereka melakukan aksi sambil membawa spanduk dan poster berbau kecaman terhadap pelaku penyiksaan. Dalam aksinya, pendemo juga menggelar aksi teatrikal yang menceritakan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Sejumlah keluarga korban penyiksaan aparat yang hadir adalah keluarga Faisal dan Budri, tahanan Polsek Sijunjung yang tewas akibat disiksa beberapa anggota Polisi. Ada juga keluarga Erik Alamsyah, tahanan Polsek Bukittingi yang juga meninggal diduga disiksa. Selain itu, hadir Iwan Mulyadi, yang ditembak Kanit Reskrim Polsek Kinali, Pasaman Barat yang mengakibatkan korban mengalami kelumpuhan

sejak 2006. “Saya tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja. Sudah ada keputusan dari MA bahwa Polsek Kinali harus membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta, namun sampai sekarang belum ada diganti,” kata Iwan Mulyadi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat hingga Juni 2013 tercatat 11 kasus kekerasan terjadi di Sumatera Barat yang dilakukan anggota Polri. Kasus ini jauh meningkat dibanding 2012 yang hanya tercatat 8 kasus.Staf Divisi Pemantau Penegakan Hukum LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan jaminan perlindungan untuk bebas dari penyiksaan tertera dalam UUD 1945 dan UU No 39 Tahun

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Suara Puailiggoubat Subsidi BBM (Bukan) untuk Dikorupsi

eboh kenaikan BBM mungkin tidak terjadi di Mentawai sebab sudah sejak lama masyarakat daerah kepulauan itu membeli BBM dengan harga jauh diatas subsidi. Saat harga bensin Rp 4.500 per liter, harga BBM di Mentawai berdasar Harga Eceran Tertinggi Rp6.000 per liter. Namun harga itu hanya berlaku di agen atau pangkalan saja. Jika sudah di pengecer, harga menjadi Rp7.000 hingga Rp10.000 per liter. Bahkan saat kapal BBM terlambat masuk, harga bisa menembus Rp12.000 per liter. Masyarakat Mentawai sama sekali tak peduli meski harus membeli bensin seharga Rp15.000 per liter sebab bensin merupakan kebutuhan primer untuk transportasi. Tak satupun tempat di Mentawai yang memiliki angkutan umum. Jika ada jalur darat, warga akan menggunakan motor. Jika tidak, maka perahu mesin atau pom-ponglah satu-satunya alat transportasi peng-hubung antar kampung dan kecamatan. Saat bensin susah, maka lumpuh pulalah alat transportasi masyarakat. Ojek tak bisa jalan, pompong terpaksa ditambat di dermaga. Tak heran, meski mahal, masyarakat terpaksa membeli bensin. Persoalan krusial yang dialami masyarakat justru kurangnya pasokan. Seringkali saat BBM datang di pangkalan, mereka rebutan mengantri dan butuh waktu satu jam lebih. Jumlah yang dibeli pun harus dijatah. Saat BBM di pangkalan atau pengecer habis, terpaksa mereka berburu ke desa tetangga. Naiknya harga kebutuhan pokok sudah menjadi konsekuensi logis saat BBM naik. Masyarakat Mentawai yang selama ini mengimpor semua kebutuhan pokok termasuk sayuran dan buah-buahan dari Padang terpaksa membeli sembako lebih mahal dari harga di Padang. Dampak kenaikan BBM yang diakui Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet meningkatkan angka rumah tangga miskin hingga 80 persen tentu harus diantisipasi. Tahun 2010 saja, Pemkab Mentawai mencatat jumlah keluarga miskin 15.058 KK, jumlah tertinggi di Sumbar. Berharap dari BLSM yang hanya Rp150.000 per bulan selama empat bulan tentu saja tidak cukup mengatasi dampak itu. Melakukan penghematan bisa menjadi salah satu cara termasuk menghemat perjalanan dinas, membatasi penggunaan kendaraan dinas dan lain-lain. Memastikan program dan proyek infrastruktur berjalan 100 persen adalah cara lain agar anggaran terpakai dan serapannya tidak lagi rendah. Membangun infrastruktur jalan, jembatan untuk meningkatkan akses ekonomi bisa memutus rantai kemiskinan disamping meningkatkan usaha kecil dan menengah. Pada akhirnya, meskipun kenaikan BBM membuat banyak masyarakat terpukul, namun mereka punya cara masing-masing tetap bertahan hidup. Tugas pemerintahlah memastikan subsidi BBM tersebut benarbenar digunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk dikorupsi. z

Ujian Nasional di Mata Peserta Didik Zaman Sekarang B

erbicara tentang Ujian Nasional (UN) saat ini, boleh dikatakan sama dengan membahas bom waktu. Pada saat tertentu bom waktu itu akan meledak karena sudah disetting waktunya, kapasitas ledaknya, berapa banyak korban jiwa dan sarana-prasarana yang dihancurkan. Seperti itulah ancaman penyelenggaraan UN pada masa belakangan ini terutama UN tahun 2013 kali ini, disertai dengan standar nilai kelulusan. Kalau dipikir-pikir memang membuat masyarakat tidak percaya lagi bahkan pusing mendengar informasi dari informan tentang keadaan ini, sistem pendidikan saat ini, metode-metode yang dirancang oleh para pejabat khususnya menangani bidang pendidikan. Setiap ganti Menteri Pendidikan Nasional ikut pula peraturannya dirancang dan disahkan menjadi peraturan baru. Barangkali ada pemikiran bagi setiap Menteri Pendidikan bahwa kinerjanya diwujudkan dengan membuat peraturan baru sehingga akan dikatakan bahwa telah membuat perubahan yang signifikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja tidak dengan demikian. Harusnya melihat situasi dan kondisi lapangan, setiap komponen sistem pendidikan itu sendiri bahkan sampai pada setiap satuan pendidikan dan tidak bisa dilakukan dengan memandang sebelah mata atau kacamata sendiri. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh perancang peraturan dalam dunia pendidikan. Memang kita mengetahui dalam Pembukaan UUD tahun 1945 pada alinea ke-4 tercantum tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan hidup bangsa.Turut serta dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika kita perhatikan perkembangan evaluasi pendidikan 20 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia, setiap bentuk pelaksanaannya tentu bertujuan untuk mengubah taraf hidup bangsa. Untuk itu perkembangan UN dari zaman ke zaman di Indonesia mengalami banyak metamorfosa.Telah beberapa kali diganti

oleh: Yoel Berisigep Tenaga Guru, Tinggal di Sumatera Utara istilahnya, sebutannya bahkan modelnya yakni : a. Tahun 1965-1971 Pada tahun itu, sistem ujian dinamakan sebagai Ujian Negara berlaku untuk semua mata pelajaran, semua jenjang yang ada di Indonesia, yang berada pada kebijakan pemerintah pusat. b. Tahun 1972-1979 Pada tahun itu, Ujian Negara ditiadakan, lalu dirubah

menjadi Ujian sekolah. Diterapkan sistem Ujian Sekolah di mana setiap atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian akhir masing-masing.Soal dan hasil pemrosesan hasil ujian semuanya ditentukan oleh masing-masing sekolah/ kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman yang bersifat umum. Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan serta diperolehnya nilai yang memiliki makna yang “sama” dan dapat dibandingkan antar sekolah. c. Tahun 1980-2002 Pada periode

ini,

untuk

mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan mutu pendidikan, Ujian sekolah diganti lagi menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan dilaksanakan ujian akhir nasional dengan sejumlah perangkat soal yang “pararel” untuk setiap mata pelajaran dan penggandaan soal dilakukan di daerah. Pada EBTANAS kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai. Standar Nilai kelulusan rata-rata 3,00.

Tahun 2002-2004 Pada tahun 2002, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS adalah dalam cara menentukan kelulusan siswa, terutama sejak tahun 2003. Untuk kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual dengan standar nilai rata-rata 4 koma sekian. e. Tahun 2005-sekarang Mulai tahun 2005 UAN diganti menjadi Ujian Nasional (UN) dan terjadi perubahan sistem yaitu untuk

mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu untuk tingkat SD/MI/SD-LB, SMP/ MTs/SMP-LB, SMA/MA/SMK/ SMA-LB sehingga nilai kelulusan ada target minimal. Dengan nilai rata-rata minimal 5,25 dan nilai minimum 4,25. Pada tahun 2006 rata-rata minimal 4,50; tahun 2007 nilai minimum 5,00; tahun 2008-2010 nilai min= 4,25, ratarata minimum 5,25;t ahun 2009sekarang nilai min=4,00 dan rata-rata minimum 5,50. Diselenggarakannya Ujian Nasional pada tahun ini sudah menuai keresahan di kalangan peserta didik. Pelaksanaan UN SMA ini lebih terasa heboh dibandingkan pelaksanaan UN untuk tingkatan SMP dan SD. Dalam beberapa jejaring sosial banyak sekali komentar anak SMA tentang UN, mulai dari galau, deg-degan, dan lain sebagainya. Mengingat target nilai standar kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP maka apapun dilakukan untuk mencapai standar tersebut. Sehingga marak terjadinya kecurangan, tidak peduli apa yang terjadi pada pihak peserta didik maupun Satuan pendidikan yang penting murid “Lulus” dengan hasil memuaskan. Oleh karena itu juga Satuan Pendidikan berupaya untuk menciptakan suasana kondusif bagi peserta ujian bahkan strategi serta berbagai cara untuk menghadapi ujian. Demi mempertahankan nama baik setiap Satuan Pendidikan pun menciptakan cara yang jitu apapun cara itu dilakukan, apakah hal itu melanggar aturan main atau tidak, yang penting menaklukkan ancaman bagi peserta, karena tidak ada yang mau kalah dalam mencapai prestasi. Para orangtua pun turut resah terhadap penyelenggaraan UN belakangan ini. Maka banyak orangtua datang ke sekolah untuk menanyakan situasi Ujian Nasional kali ini, mereka juga turut berpartisipasi memberi motivasi secara moril dan doa kepada anakanaknya. Semoga saja dengan pelaksanaan Ujian Nasional di tahun ini, yang amburadul memberikan pemikiran yang baru agar ujian nasional untuk tahun depan diubah kembali metodenya, kalau boleh ditiadakan saja. Memang dua tahun yang sudah berlalu sudah ada isu menghapuskan UN. Ternyata tidak bisa begitu saja karena behubungan dengan kepantingan berbagai pihak. z

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Kurikulum Sebagai Strategi Kebudayaan

trategi kebudayaan, merujuk pendapat lima pakar berikut ini, adalah pergeseran peradaban suatu kelompok masyarakat. August Comte menyebutkan bahwa peradaban manusia bergeser dari mitos ke metafisis dan akhirnya positivis. Menurut Van Peursen pergeseran bergerak dari alam mitis, lalu ontologis, kemudian fungsional. Dissanayake melihatnya dari pertanian, masuk industri, lantas informasi. Alvin Toffler berpendapat awalnya manusia yang dianggap hebat adalah yang punya otot kuat, kemudian yang punya modal besar berupa uang dan lahan, dan akhirnya yang menguasai informasi. Sedangkan Ziauddin Sardar menulis, masyarakat bergerak dari sejarah ke kesadaran menuju peradaban (umran). Ilmu Pengetahuan dan Strategi Kebudayaan Ada dua kesamaan dari kelima ahli tersebut. Pertama, entah kebetulan atau tidak, kelimanya seakan sepakat bahwa setiap pergeseran peradaban ditandai oleh 3 (tiga) tahap, dan selalu mengarah kepada penonjolan rasionalitas, yang berakibat pada terjadinya kesamaan yang kedua: bahwa ilmu pengetahuan merupakan komponen utama pergeseran peradaban. Semakin baik penguasaan sebuah masyarakat atas beragam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) semakin mendekati kepada tahap yang ketigaâ&#x20AC;&#x201D;apapun namanya. Dan, seperti sudah kita maklumi, berbicara penguasaan iptek pasti kita menyinggung pendidikan dalam arti yang seluasluasnya: formal, nonformal, informal; sains murni maupun ilmu terapan; sarjana, profesi, atau vokasi; sekolah, pusat pelatihan, tempat kursus, kelompok belajar maupun otodidak. Melalui pendidikan, iptek bukan sebatas ditransfer dari tenaga pendidik kepada peserta didik, melainkan pula berlangsung proses inovasi (penemuan baru) bahkan invensi (lompatan) sehingga membuahkan konsep, teori, paradigma, metodologi dan teknik yang baru,

seperti ini diharaphingga terjadilah oleh: Ibnu Hamid kan terbentuk sispergeseran peraKepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud wa yang kreatif, daban itu. inovatif, produktif, Dan, seperti sudah kita ketahui pula, pendidikan proses, dan standar evaluasi. Se- dan afektif. Kelas pun dirancang yang baik (: sistematis dan terarah) perti apakah keberadaan keem- sedemikian rupa guna menghidupkan keberanian siswa untuk menselalu memiliki kurikulum. Dalam patnya dalam Kurikulum 2013? SKL dalam Kurikulum 2013 coba, menilai sendiri apa yang proses pendidikan, kurikulum merupakan inti dari pendidikan itu menekankan pentingnya pengu- kurang jelas/lengkap informasisendiri. Sebabnya adalah kuriku- atan kompetensi sikap (spiritual nya, memiliki interpretasi sendiri lum itu terdiri dari empat kompo- dan sosial) setiap lulusan. Untuk terkait dengan pengetahuan atau nen yang terkait satu sama lain: mencapai kompetensi ini, semua kejadian yang diamatinya. Adapun sistem evaluasinya, standar kompetensi lulusan (SKL), mata pelajaran diupayakan untuk standar isi, standar proses, dan berkontribusi terhadap pemben- bersifat holistik yang tidak hanya standar evaluasi. Dengan keempat tukan sikap, disamping pada mengandalkan output (: nilai ujian komponen ini pendidikan menjadi pengembangan pengetahuan dan akhir) melainkan juga memperbisa diukur efesiensi dan efekti- keterampilan. Untuk penyusunan hatikan proses (: sikap dan prilaku) standar isinya, Kurikulum 2013 siswa. Disamping soal ujian diarahvitasnya. Tentu saja memakai pendekatan kan pada pertanyaan yang mebuscientific base: ilmu t u h k a n

semakin baik sebuah kurikulum, termasuk kesesuaian antara rumusan di atas kertas dan praktiknya di lapangan, semakin besar harapan terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Karena itu, perubahan kurikulum juga mesti dilihat dan dirancang serta diterapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kehidupan sosial, disamping peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Strategi Kebudayaan pada Kurikulum 2013 Lantas, bagaimanakah dengan implementasi Kurikulum 2013; akankah membawa kita, khususnya peserta didik, ke tahap ketiga dalam strategi kebudayaan tersebut? Jawabnya, lihatlah kembali keempat komponen utama kurikulum itu: SKL, standar isi, standar

pengetahuan digunakan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Fenomena alam, sosial, dan budaya menjadi muatan bahan ajar. Untuk sistem pembelajarannya dipakai pendekatan active learning yang mendorong siswa untuk mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba (experimenting) dan membentuk jejaring (networking). Siswa didorong untuk mencari tahu, bukan diberi tahu [discovery learning]. Kemampuan berbahasa menjadi sarana komunikasi sekaligus pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis, dan kreatif. Dengan sistem pembelajaran

pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan), portofolio pembelajaran siswa baik kurikuler, non kurikuler maupun ekstrakurikuler juga dijadikan salah satu acuan evaluasi. Dengan desain dan implementasi seperti itu jelas Kurikulum 2013 didedikasikan untuk mencapai generasi yang diinginkan oleh tahap ketiga strategi kebudayaan itu. Digunakannya pendekatan scientific base dalam pengembangan materi pelajaran memberi harapan tercapai generasi positivis menurut Comte dan masyarakat fungsional ala Van Peursen. Kenapa, karena orang-orang positivis seperti halnya kaum fungsional senantiasa memakai

pendekatan ilmiah dalam menghadapi fenomena alam, sosial dan budaya. Dengan dipakainya strategi active learning dalam proses pembelajaran akan menghasilkan masyarakat informasi versi Dissanayake dan Toffler. Betapa tidak, karena dalam active learning tindakan-tindakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penemuan kembali informasi menjadi basis pembelajaran. Lambat laun, hal itu akan membentuk kebiasan dan penghargaan atas informasi, dalam hal maknanya, jumlahnya dan kegunaannya. Dengan ditempuhnya sistem penilaian holistic evaluation akan terbentuk generasi yang membangun peradaban (umran) menurut Sardar. Sebagaimana dimaklumi, peradaban sebuah bangsa tidak bisa dilihat hanya dari hasilnya tetapi yang lebih penting dari prosesnya. Di balik artefak-artefak yang menakjubkan dari sebuah peradaban kita menyadari proses pencapaian prestasi-prestasi gemilang peradaban tersebut. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasil sebuah kurikulum dalam kerangka strategi kebudayaan; yaitu sekitar 12 hingga 18 tahun jika dihitung dari peserta didik mulai bersekolah hingga mereka memasuki usia dewasa atau dunia kerja. Sebab, pada saat itulah hasil pembelajaran dengan Kurikulum 2013 â&#x20AC;&#x201D;sikap, keterampilan dan pengetahuanâ&#x20AC;&#x201D; akan diuji dan atau dibuktikan. Sesuai agenda dari Kemdikbud, implementasi Kurikulum 2013 dimulai Juli 2013. Jadi, baru antara tahun 2025 dan 2030 kita akan melihat hasilnya; masih satu hingga dua dasawarsa ke depan. Namun, seperti biasanya kita sering merasakan begitu cepatnya waktu berjalan. Semoga ketika saatnya tiba, kita semua sudah siap untuk ikut serta dalam pergeseran peradaban ke tahap ketiga strategi kebudayaan itu. Toh, pemain utamanya adalah para lulusan yang mengenyam Kurikulum 2013! Kita akan selalu ingat hal itu. z

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Pemerintah berharap orang tua mahasiswa yang dikuliahkan tidak lepas tangan ketika dana terlambat dicairkan

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

agi sekitar 179 mahasiswa Mentawai yang kini tengah dikuliahkan di perguruan tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Mentawai, mengandalkan bantuan beasiswa saja tidaklah cukup. Apalagi, dana beasiswa cairnya berkala, tidak diberikan tiap bulan. Alhasil, menanti kiriman orangtua ataupun kerabat menjadi penyambung hidup di negeri orang. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang juga berdampak kenaikan ongkos transportasi dan barang ikut membuat pusing. Jatah biaya hidup sekitar Rp1 juta tiap bulan tentulah tidak cukup. Di Yogyakarta, beberapa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta resah terkait jumlah dana hidup per bulan. Apalagi menurut mereka, biaya hidup yang awalnya dijanjikan ke mereka Rp1,5 juta perbulan, ternyata hanya dibagikan Rp1 juta per bulan. Itupun penyerahannya dirapel untuk enam bulan. Ketika biaya hidup selama enam bulan itu cair melalui transfer rekening ke rektorat UNY, 6 Juni lalu, jumlah yang mereka terima hanya Rp6 juta. Padahal kalau jumlahnya Rp1,5 juta per bulan maka jumlah yang mesti mereka terima Rp9 juta. Handariko Siripapari, salah seorang mahasiswa berharap kepada pemerintah agar segera memberi klarifikasi yang pasti agar mereka tidak kebingungan terkait perbedaan jumlah ini. “Harapan kami, pemerintah memberi jawaban biar semuanya jelas untuk menghindarkan tudingan miring yang saat ini mulai menyebar,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu 26 Juni. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Beasiswa Dinas Pendidikan Mentawai Samuel Haratua Siswono yang dikonfirmasi di hari yang sama menyebutkan, jumlah beasiswa khusus biaya hidup yang benar untuk yang di UNY sebesar Rp1 juta per bulan. “Bukan Rp1,5 juta, dana itu sudah kita transfer lewat rekening rektorat di UNY dan telah diterima mahasiswa,” katanya. Menurut Samuel, pencairan beasiswa yang terlambat hanya bagi mahasiswa di Bogor karena pengirimannya melalui Kantor Pos. Setiba di Tuapeijat, dokumen itu mesti dipelajari dulu oleh bagian hukum. “Kalau sudah selesai dibahas bagian hukum baru SK diterbitkan dan pencairan dana bisa dilakukan, yang jelas kita berusaha pencairan secepatnya,” katanya.

DEMO BEASISWA Demo mahasiswa Mentawai di depan kantor bupati saat menuntut pencairan beasiswa bebrapa waktu lalu

Tak Cukup Mengandalkan Beasiswa Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan mengatakan, jumlah biaya hidup mahasiswa per bulan memang tidak sama, berkisar Rp1 jutaRp2 juta tergantung di mana ia tinggal dan jurusannya. “Pencairan biaya hidup telah dilakukan oleh rekan-rekan, kalau uang kuliah langsung pembayarannya ke kampus masing-masing dan kita sudah membuat MoU-nya,” ujarnya. Mengomentari keluhan mahasiswa tersebut, Serma, mantan PPTK program beasiswa Dinas Pendidikan Mentawai pada 2012 menyebutkan, kondisi yang terjadi tidak separah seperti yang dikeluhkan mahasiswa, meski ia tak menampik ada beberapa keterlambatan pencairan dana namun itu lebih terkait dengan proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2012 (APBDP). “Masalahnya bervariasi, namun kami selalu berusaha maksimal walau dikritik oleh berbagai pihak termasuk mahasiswa itu sendiri, anggaran beasiswa tersebut diakomodir dalam APBD Perubahan,” kata Serma, ketika ditanya Puailiggoubat, Rabu, 26 Juni. “Itu prosedur yang meski kami lalui, jadi pencairan dana tersebut baru dilakukan ketika APBDP disahkan oleh DPRD, pencairan dana dilakukan per semester yakni tahap pertama periode Januari-Juli dan kedua AgustusDesember,” lanjutnya.

Meski dana tidak cukup pada awal program yang dimulai tahun lalu, kata Serma, pihaknya tetap menjalankan program beasiswa termasuk mengantar langsung mahasiswa tersebut, salah satunya sampai ke Universitas Negeri Yogyakarta. Ketika mengantar mahasiswa, lanjut Serma, beberapa mahasiswa tidak punya ongkos yang cukup, “uang yang mereka kantongi saat itu hanya Rp200 ribu, padahal tiket pesawat mencapai Rp2 juta karena bertepatan dengan lebaran Agustus 2012, padahal kami sudah kasih tahu ongkos tidak ditanggung, hanya biaya hidup dan kuliah yang dibayar oleh pemerintah,” katanya. Agar semua berjalan lancar, Serma mengatakan pihaknya terpaksa menalangi kekurangan ongkos tersebut dari biaya perjalanan dinas. Pembayaran ongkos tersebut akan dipotong dari biaya hidup mahasiswa tersebut, “hal itu sudah dijelaskan namun masih banyak mahasiwa yang kurang paham sehingga beberapa yang membayar langsung ongkosnya meminta uangnya diganti,” ujarnya. Menurut Serma, masalah ini tak perlu terjadi jika semua pihak terlibat aktif terutama orang tua. Serma mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan pihaknya menyimpulkan kurangnya perhatian orang tua mahasiswa terutama yang mampu membuat program ini tersendat.

“Tidak ada salahnya jika dana terlambat orang tua menutupi dulu biaya hidup anak-anak, nanti kalau anggaran cair itu pasti diganti kok, namun hal itu tidak terjadi,” jelasnya. Kedua, Serma mengkritik, gaya hidup mewah mahasiswa setelah menerima beasiswa sangat mencolok. Serma mencontohkan, merk, harga dan fitur handphone yang mereka miliki sangat mewah dan harganya mahal. “Tidak mencerminkan kehidupan yang sederhana dan bersahaja,” ujarnya. Lanjut Serma, ia pernah bertemu dengan beberapa mahasiswa yang dikuliahkan pemerintah di Stikes Ranah Minang di sebuah swalayan kawasan Permindo Padang yang tengah berbelanja. Ia mengaku heran karena barang yang mereka beli bukan untuk kebutuhan menunjang kuliah namun lebih kebutuhan tersier. “Mereka mengeluh tidak ada biaya hidup tapi sebagian besar dari mereka hidupnya boleh dikatakan jauh dari miskin karena penampilan yang mewah,” ujarnya. Menurut Serma, semua pihak mesti memberi dorongan dan nasehat agar mahasiswa kuliah yang benar, menggunakan dana yang diberikan kepada mereka secara bertanggungjawab. “Dengan dukungan semua pihak diharapkan mereka berhasil dan bisa mengabdi di Mentawai karena kita masih banyak membutuhkan sumber daya

manusia yang berkualitas,” ujarnya. Di sisi lain, Serma berharap orang tua mahasiswa tidak boleh lepas tangan begitu saja dengan masalah yang anakanak mereka hadapi, dengan begitu muncul sinergi sehingga semuanya berjalan lancar. Terkait dengan ongkos, Anjelo, salah seorang anggota panitia beasiswa 2012 menyebutkan anggaran tidak mengakomodir ongkos, hanya biaya hidup per bulan dan kuliah. “Ongkos jadi tanggungan orang tua,” katanya menguatkan pernyataan Serma. Sementara, Vincentius Ndraha, salah satu orang tua mahasiswa menye-butkan, pemerintah maupun orang tua tidak perlu saling menyalahkan. “Kita harus saling memahami bahwa orang tua punya kelemahan sebaliknya pemerintah juga punya, yang paling penting mesti ada kerjasama demi kesuksesan kuliah anak,” katanya, Kamis, 27 Juni. Bagi Vincentius, selama ini dirinya tidak pernah membiarkan begitu saja anaknya yang kuliah di Yogyakarta hidup tanpa biaya. Tiap bulan ia selalu mengirimkan biaya buat anaknya selama dana belum dicairkan oleh pemerintah. “Kita mengerti persoalannya maka kita selalu mengirimkan biaya bulanan buat anak meski jumlahnya tidak besar, kalau tidak dikirim, makan apa mereka nanti selama enam bulan menunggu pencairan dana,” ujarnya. (g)

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Meski uang pendaftaran masuk sekolah negeri mulai SD hingga SMA di Mentawai sudah gratis namun beban orang tua tidak serta merta berkurang ketika tahun ajaran baru dimulai.

Sekolah Mahal Karena Sulitnya Akses FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

agi sebagian besar orang tua tahun ajaran baru sekolah merupakan saat terberat. Saat itu, para orang tua mesti membeli perlengkapan sekolah berupa alat tulis, seragam, sepatu baru, tas bagi anaknya. Di Mentawai, orang tua pelajar di pusat kecamatan yang dekat dengan SMP dan SMA lebih beruntung karena biaya yang mereka keluarkan jauh lebih sedikit ketimbang mereka yang berasal dari daerah jauh. Bagi pelajar yang asalnya dari daerah yang jauh dari pusat kecamatan atau sekolah, orang tuanya mesti mengeluarkan biaya ekstra. Bentuknya macammacam seperti ongkos transportasi, penginapan selama pengurusan sekolah di ibu kecamatan, biaya makan selama termasuk biaya asrama atau kos-kosan. “Untuk seragam anak yang baru masuk SMA saja minimal kami mengeluarkan biaya Rp300 ribu karena satu pasang seragam putih abu-abu harganya Rp150 ribu ditambah dengan satu pasang seragam pramuka yang harganya sama,” kata Teu Pelegek, warga Dusun Lubaga Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara, , Kamis, 27 Juni. Sementara harga satu pasang sepatu baru di Sikabaluan, kata Teu Pelegek, berkisar Rp70 ribu hingga Rp75 ribu. Tahun ini, anaknya melanjutkan sekolah ke SMA. Di kecamatannya, satu-satunya SMA berada di Desa Sikabaluan, ibu kecamatan. Teu Pelegek menyebutkan, biaya transportasi yang mereka keluarkan dari Bojakan ke Sikabaluan minimal Rp72 ribu pulang pergi dengan menggunakan pompong pribadi dengan menempuh perjalanan sekitar tiga jam. Angka itu didapat dari perhitungan biaya BBM yang mesti

ASRAMA - Asrama pelajar Sirilogui yang dibangun dari dana PNPM-MP 2011 di Desa Sikabaluan, Siberut Utara mereka beli minimal 6 liter pulang pergi dengan harga pasar Rp12 ribu per liter sebelum pemerintah menaikkan harga. Untuk menghemat biaya selama tiga hari di Sikabaluan, lanjut Teu Pelegek, mereka membawa bekal selama pengurusan pendaftaran sekolah berupa sagu dan keladi, sementara ikan mereka beli di Sikabaluan. Teu Pelegek mengatakan sedikit beruntung karena tidak perlu mengeluarkan biaya penginapan selama di Sikabaluan. Selama di sana, mereka tinggal di asrama pelajar Bojakan yang dibangun dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMM) pada 2010.

Untuk bekal anak di asrama para orang tua mesti membeli peralatan dapur berupa sendok, piring, kompor, periuk, kuali dan peralatan dapur lainnya. “Belum lagi mesti membeli ember, baskom, bantal, tikar, selimut ditambah kebutuhan makanan seperi beras, gula dan teh untuk kebutuhan sebulan ke depan, minimal kami mempersiapkan dana Rp1 juta untuk membeli peralatan tersebut,” ujarnya. Untuk mengumpulkan dana tersebut, kata Agustinus, warga lain, mereka mesti bekerja keras dan menyimpan uang minimal sebulan sebelum masa pendaftaran dibuka. “Kalau tidak ada

biaya, anak bisa tak sekolah,” katanya. Selain tinggal di asrama milik desa, alternatif lain bagi pelajar perantauan adalah tinggal di asrama pastoran. Namun mereka harus membayar biaya asrama termasuk makan sekitar Rp100 ribu per bulan. “Jumlah itu tidak jauh beda dengan anak-anak yang tinggal di kos-kosan yang berkisar Rp60 ribu per bulan namun belum termasuk biaya makanan karena mesti beli sendiri,” jelasnya. Dari pantauan Puailiggoubat, tiap ajaran baru datang, jumlah pelajar yang masuk sekolah baik SMP dan SMA di Sikabaluan sekitar 300 orang yang berasal dari kampung yang jauh.

Bisanya mereka tinggal tersebar di beberapa tempat, selain dua tempat sebelumnya, mereka juga tinggal di asrama milik GKPM, selebihnya kos. Meski sudah ada beberapa asrama, namun belum mampu menampung pelajar-pelajar dari jauh. Tak jarang orang tua kebingungan menempatkan anak. Asrama pastoran misalnya, hanya berkapasitas 50 orang putri dan 40 orang putra. Asrama GKPM memuat sekitar 30 orang, sedang asrama Bojakan hanya 100 orang untuk putra dan putri. “Sisanya mesti tinggal di kos-kosan sederhana, beberapa diantaranya pelajar dari Malancan dan Sotboyak,” kata Agustinus. (g)

Enam Siswa SMPN 1 Siberut Tengah dan Selatan Wakili Mentawai di O2SN SAIBI - Enam siswa dari SMPN I Siberut Tengah dan Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai turut memperkuat Provinsi Sumatra Barat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Timur, 30 Juni-6 Juli. Keenam siswa yang terdiri dari Joni Isdegar, Indro Yoyo Kasino, Susi Susanti, Yurnalis, Darius, Putri dan Andini akan mengikuti cabang olah raga voli. Sebelumnya siswa tersebut telah

memperkuat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada O2SN tingkat provinsi yang berlangsung di GOR Agus Salim Padang pada 8-10 Mei lalu, mereka meraih juara I voli baik putra dan putri menyingkirkan 18 kota/ kabupaten lain di Sumbar. Pelatih Propinsi Sumbar O2SN untuk Mentawai, Tarsius Joko Prianto mengatakan, pemilihan siswa ini sudah otomatis dilakukan pada O2SN tingkat provinsi lalu karena mereka menyabet juara I.

Saat ini kata Tarsius, timnya sudah siap berangkat, semua keperluan yang dibutuhkan seperti ijazah, izin orang tua dan sekolah sudah mereka kantongi. “Selama di Mentawai kami memberikan latihan rutin, kami ke Padang 22 Juni, nanti kalau sudah sampai di sana, kami juga lanjut latihan selama seminggu sambil menunggu tim dari kabupaten lain datang dan berkumpul baru berangkat,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 21 Juni

Tarsius mengaku bangga siswa Mentawai ikut dalam O2SN tingkat nasional karena ini baru pertama kali terjadi. Sementara untuk target nanti, Tarsius tidak berkomentar banyak. “Yang paling penting anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional sehingga bisa memotivasi mereka dan temannya yang lain untuk lebih giat, mengenai prestasi tentu kita berharap bagus,” ujarnya. O2SN bertujuan memfasilitasi dan memotivasi para siswa yang mempu-

nyai bakat di cabang olahraga, sehingga para siswa dapat meningkatkan skill dan kemampuan mereka sesuai dengan bidang yang dimiliki. Kegiatan ini sekaligus dalam upaya pembentukan sikap, mental, sportivitas, kejujuran dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama siswa sehingga mutu pendidikan makin meningkat. Melalui media, Tarsius berharap masyarakat Mentawai turut memberikan dukungan moril agar siswa ikut meraih prestasi yang baik.(rr/g)

PENDIDIKAN Mentawai merupakan daerah kepulauan sehingga model pendidikan SMK identik dengan kondisi daerah

Puailiggoubat

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Yudas Sabaggalet: Mentawai Akan Buka SMK Teknik Perkapalan

Bambang Sagurung FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

upati Mentawai Yudas Sabaggalet berencana mengarahkan SMK yang akan didirikan di Mentawai untuk teknik pembuatan kapal. Pernyataan itu disampaikan Yudas saat mengunjungi stand pameran kerajinan SMAN I Siberut Utara usai membuka jambore PKK Kabupaten Mentawai di Kecamatan Siberut Utara, Selasa, 18 Juni. Saat berkunjung di stand, Yudas tertarik dengan kerajinan berupa miniatur kapal dari kayu yang dipamerkan siswa SMAN I Siberut Utara. “SMK yang akan dibuat di Mentawai nantinya arahnya pada teknik pembuatan kapal sehingga kapal-kapal milik pemda dan juga kapal milik swasta lainnya tidak lagi didatangkan dari luar Mentawai,” ujarnya. Lanjut Yudas, dirinya ingin SMK Mentawai nanti mengajarkan teknik perkapalan karena sesuai dengan karakter Mentawai yang berbentuk kepulauan. Setelah itu, Yudas membeli miniatur yang mirip KM. Simatalu tersebut seharga Rp800 ribu. Sementara Camat Siberut Barat

MINIATUR KAPAL Miniatur kapal Simatalu karya siswa SMA 1 Siberut Utara dibeli Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Rp800 ribu

Daya, Pir Paulus Ndraha di tempat terpisah menyebutkan, untuk wilayah kecamatannya, ia berharap SMK yang dibangun diarahkan pada pariwisata karena wilayahnya merupakan tempat

tujuan wisata bahari internasional. “Tujuannya agar nantinya lulusan di sana ada yang bisa diterima bekerja ditempat-tempat wisata yang tersedia, termasuk sebagai pemandu wisata yang

datang,” katanya. Menurut Pir Paulus, saat ini masyarakat lokal yang bekerja di resort wisata Siberut Barat Daya hanya sebagai tenaga cleaning service, operator boat dan

sebagainya. “Belum ada sebagai pengelola homestay atau manager perusahaan. Kita mau ke depan masyarakat lokal yang menjadi pemeran utama di daerahnya sendiri,” katanya. (g)

PMU Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Manusia Indonesia JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi meluncurkan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) di Plasa Insan Berprestasi Kementerian, Jakarta, Selasa, 25 Juni. Dalam peluncuran program tersebut, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, program PMU merupakan program strategis untuk pembangunan bangsa Indonesia di masa depan dalam rangka menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurut Nuh, salah satu latar belakang PMU diluncurkan karena adanya potensi jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Program ini menurut Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahtraan masyarakat. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menyebutkan, APK pendidikan menengah sampai tahun 2012 baru 78,9 persen. “Dengan PMU, ditargetkan pada tahun 2020

APK pendidikan menengah dapat meningkat menjadi 97 persen, program PMU merupakan kesinambungan atas keberhasilan program wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun “ ujarnya. Menurutnya, tanpa upaya percepatan, APK tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Dengan pencapaian target APK tersebut pada 2020, mengandung makna bahwa seluruh siswa lulusan SMP dan yang sederajat dapat melanjutkan dan lulus pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua. Sebagai konsekuensi logis pelaksanaan PMU, Hamid mengatakan, pemerintah mulai tahun ajaran 2013/ 2014 akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan menengah. Nilai nominal BOS tersebut yaitu Rp. 1.000.000,per siswa per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Selain BOS, lanjut Hamid, pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan juga akan dilakukan.

“Tahun 2014 Kemdikbud memprogramkan pembangunan USB minimal 500 unit dan kira-kira 10.000 RKB, agar bisa menampung tambahan 400.000 siswa baru,” ujarnya. Pemilihan istilah PMU, menurut Kemendibud, karena istilah Wajar harus berlandaskan dasar hukum yang kuat, sementara dalam undang - undang tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya disebutkan Wajar 9 Tahun, sedangkan untuk Wajar 12 Tahun tidak dikenal. Pendidikan Menengah Universal (PMU) esensinya seperti Wajar tetapi tidak ada sanksi dan tidak memaksa. Kata yang digunakan justru mendorong agar seluruh lulusan SMP sederajat dapat menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Untuk mendukung Pendidikan Menengah Universal tersebut Pemerintah Pusat melalui Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAK tersebut digunakan baik pemerintah pusat dan daerah untuk

meningkatkan pelayanan pendidikan menengah yang merata, terjangkau dan berkualitas baik. Untuk menyamakan persepsi, Ditjen Dikmen dan Kemdikbud akan menyosialisasikan program

ini sekaligus penyusunan dan verifikasi indeks teknis DAK Dikmen Tahun 2014 dengan mengundang Dinas Pendidikan kabupaten/kota. (g)

Pemkab Mentawai Bahas Ranperda Wajar 12 Tahun PADANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun ini akan menetapkan Peraturan Daerah tentang wajib belajar(wajar) 12 tahun. Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai, Besli T Oinan mengatakan, draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu sudah dibuat oleh dinas. Saat ini draft tengah dibahas oleh bagian hukum sekretariat daerah. “Kalau sudah dibahas maka dilanjutkan ke DPRD untuk dibahas lagi dengan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat,” katanya Rabu, 26 Juni. Besli menyebutkan, isi draft ranperda wajar 12 tahun mengatur tata kelola kelembagaan, guru kontrak, mekanisme wajib belajar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan beasiswa. Menurut Besli, dengan adanya perda tersebut, pihaknya tidak ragu lagi menetapkan keputusan yang terkait dengan kemajuan pendidikan di Mentawai karena payung hukumnya lebih jelas dan tegas. “Selama ini kadang kita ragu dasar hukum apa yang mau kita pakai seperti contoh penganggaran dan pencairan beasiswa, kita usahakan tahun ini sudah rampung,” ujarnya. Untuk pembuatan Ranperda tersebut, dana yang disediakan pada APBD Mentawai 2013 sebesar Rp120.047.500. (g)

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

Sawah dibuka untuk memutus ketergantungan terhadap beras dari Padang serta untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal.

Kemandirian Pangan

Warga Buka 310 Hektar Sawah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

ntuk mewujudkan swasembada beras, dua kecamatan di Mentawai yakni Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya membuka areal persawahan seluas 310 hektar sejak pertengahn Mei ini. Di Dusun Puro Desa Muntei Siberut Selatan, 25 hektar lahan yang berlokasi di Majobuluk dibuka warga untuk dijadikan lokasi persawahan. Kepala Dusun Lupa Desa Muntei, Heronimus yang juga menjadi ketua kelompok tani sawah di Puro mengatakan, sudah 1,5 bulan mereka menggarap sawah di lokasi tersebut. “Setelah ada sosialisasi program dan penjelasan teknis dari Dinas Pertanian Mentawai kami mulai merancang kegiatan itu,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, Jumat, 28 Juni. Heronimus menyebutkan, awalnya kelompok yang mereka bentuk hanya tiga dengan jumlah anggota masingmasing 10 orang namun ketika dikonsultasikan kepada dinas, kelompok tersebut dilebur menjadi satu kelompok yang berjumlah 25 anggota. Sisanya bergabung dengan kelompok lain. Keanggotaan kelompok tidak hanya berasal dari satu dusun atau satu desa saja namun bebas, yang terpenting ia bekerja sebagai kelompok, jelas Heronimus. Tiap kelompok tersebut, lanjut Heronimus, membuka 1 hektar sawah. “namun sebagai sebuah kelompok kami bekerja bersama meski target jatah satu anggota mesti 1 hektar,” ujarnya.

SAWAH - Sawah dan aktifitas masyarakat di Sotboyak Saat ini, pekerjaan baru memasuki tahap pembukaan dan pembersihan lahan. Ia mengaku areal yang sedang mereka buka medannya sangat sulit karena banyak ditumbuhi pohon besar. Selain itu, Heronimus mengatakan, kelompoknya mendapat tantangan dari beberapa orang yang memiliki tanaman di areal yang sedang mereka buka. Kata Heron, mereka tidak mau tanamannya diganggu dan areal mesti digeser. “Hal itu sempat membuat kegiatan tengganggu namun saat ini kami tengah mencari solusi terbaik untuk menangani persoalan itu,” katanya. Secara keseluruhan, lanjut Heronimus, tidak ada persoalan terkait lahan karena lokasi yang mereka buka telah mendapat izin dari sibakkat laggai

(pemilik tanah) karena mereka juga terlibat dalam kelompok. Kesediaan itu telah mereka (pemilik) nyatakan kepada pegawai dinas pertanian yang datang ke Muara Siberut. “Persoalan lahan tidak berasal dari sibakkat laggai, hanya pemilik tanaman,” ujarnya. Sembari mencari solusi yang tepat, kata dia, pembukaan lahan tetap mereka lanjutkan. Di sisi lain mereka berharap pemerintah membantu menyediakan alat pertanian semacam cangkul, traktor dan sarana pendukung lainnya. Terkait dana pembukaan sawah dan bibit seperti yang tercantum dalam APBD Mentawai 2013, dinas pertanian menurut Heronimus telah menyampaikan hal itu dan akan memberi upah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PERBAIKAN JALAN - Para pekerja sedang mengerjakan perbaikan jalan Pokai-Sikabaluan di Siberut Utara beberapa waktu lalu

kepada masyarakat yang bekerja. Namun Heronimus menyebutkan kelompoknya belum tahun kapan dana tersebut dikucurkan. “Kalau pendataan, pengukuran dan pemotretan areal telah mereka (dinas) lakukan,” katanya. Secara garis besar pembukaan sawah yang dilakukan Heronimus dan kelompoknya untuk mewujudkan swasembada beras. Karena menurut penilaian mereka, selama ini mereka tergantung pada beras yang didatangkan dari Padang yang dijual mahal di Muara Siberut. Sementara untuk tujuan komersial, kata Heronimus, itu akan dibahas jika hasil panen banyak. “Yang jelas kebutuhan makanan terpenuhi, itu target jangka pendeknya,” katanya. Selain kelompok Heronimus, ada juga kelompok sawah yang lain dibentuk yang berlokasi di Malupetpet dan bat Sinuat. Beberapa diantara mereka sudah memulai proses penyemaian bibit yang berasal dari pemerintah dan sebagian dari sumbangan partai. Tak jauh beda dengan Heronimus, Ima, salah seorang anggota kelompok yang bersawah di Malupetpet menyebutkan, kelompoknya beranggotakan 20 orang, masing-masing mereka mengelola 0,5 hektar sawah. Keinginan ini muncul kata Ima, karena harga beras di Muara Siberut yang kian hari makin mahal yang mencapai Rp195 ribu per karung ukuran 20 kilogram. “Daripada beli bagus tanam sendiri, ketimbang mengeluarkan uang dalam satu bulan membeli 2 karung beras dengan harga mahal,” ujarnya, Rabu, 19 Juni.

Camat Siberut Selatan, Tambunan Lumban Raja mengatakan, sawah yang dibuka masyarakat melalui kelompok tani seluas 110 hektar. Program bersawah ini kata Lumban Raja, difasilitasi dua dinas yakni pertanian dan sosial. Untuk sawah yang berlokasi di Majobuluk areal Dusun Puro II yang menuju Rokdok, luasnya 100 hektar yang dikelola empat kelompok tani yang langsung didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mentawai. Sementara sawah yang berlokasi di dekat terusan Monaci menuju Dusun Tiop Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, seluas 10 hektar yang digarap dua kelompok yang difasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan program padat karya. “Selain itu, ada juga masyarakat yang bersawah secara mandiri,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Jumat, 28 Juni. Lumban Raja menyebutkan, program bersawah ini bertujuan untuk mewujudkan swasembada beras di Kecamatan Siberut Selatan. “Selama masyarakat selalu beli beras, padahal kita punya kemampuan untuk bersawah, kenapa tidak?” ujarnya. Menurut Lumban Raja, target ke depan jika program ini berhasil maka akan dilakukan penambahan areal sekitar 100 hektar lagi. Sementara di Kecamatan Siberut Barat Daya, Camat Pir Paulus Ndraha menyebutkan target pembukaan lahan persawahan masyarakat seluas 200 hektar tahun ini. “Kegiatan sedang berlangsung, jika hasil panen berhasil, kita menargetkan menjadi pemasok beras di sekitar kecamatan dan masyarakat lainnya di luar kecamatan,” katanya, Selasa, 18 Juni. Sebagai bukti semangat dan keseriusan, Pir mengatakan, dirinya telah merancang logo dan nama produk beras itu yakni berlogo buaya dengan nama Batsimaruei sesuai dengan nama sungai utama yang berada di kecamatan itu. Pir Paulus menyebutkan, lokasi persawahan tersebar di beberapa titik yakni Dusun Toloulaggo Desa Katurei, Peipei dan Taileleu. “Kebetulan Dinas Pertanian punya program cetak sawah baru, peluang ini kita manfaatkan untuk masyarakat,” katanya. Menurut Pir, dulu Katurei merupakan lumbung padi karena memiliki persawahan yang luas, namun keterbatasan alat produksi membuat masyarakat meninggalkan sawah. “Bekas sawah banyak ditanami sagu, sebagian lagi terlantar, ini yang mau kita garap,” jelasnya. (bs/bbr/g)

EKOKER Produk yang dihasilkan rumah tangga di Mentawai sangat bervariasi dan bernilai ekonomi namun minimnya pengetahuan tentang pemasaran membuat produk tersebut tak berarti banyak.

Puailiggoubat

Pemasaran Minim, Produk Rumah Tangga Belum Dongkrak Ekonomi FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

urangnya pengetahuan soal pemasaran membuat usaha kecil menengah di Mentawai sulit berkembang, terutama produk olahan rumah tangga. Demikian kesan yang ditangkap dua camat di Mentawai yakni Camat Pagai Selatan Sarman P Simanungkalit dan Camat Siberut Barat Daya Pir Paulus Ndraha, saat menghadiri Jambore PKK Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kecamatan Siberut Utara, Rabu, 19 Juni. Salah satu produk olahan rumah tangga yang banyak dipamerkan dan dijual di stand pameran adalah keripik. Banyak sekali variasinya misal keripik pisang, keladi, ubi, nangka dan singkong serta sukun. Camat Pagai Selatan, Sarman P Simanungkalit mengatakan, keripik yang dipajang oleh ibu-ibu PKK dari 10 kecamatan sangat bervariasi dan memiliki kualitas serta nilai jual sama dengan yang dibuat di Padang. “Ibu-ibu banyak kreatifitas sebenarnya yang bisa menjadi sumber

NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

TINJAU STAND PAMERAN - Camat Sikakap, Happy Nurdiana meninjau stand pameran di Sikabaluan ekonomi rumah tangga, kendalanya sistem pemasaran yang belum ditata dengan baik, saya yakin jika sistem ini diajarkan maka ekonomi keluarga akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.

Sarman mengatakan, jambore PKK yang diselenggarakan tiap tahun jangan hanya menjadi ajang untuk mencari juara tenda, kekompakan dan lainnya, namun media ini mesti menjadi tempat untuk

menginventarisir produk lokal yang bernilai ekonomi. “Setelah data semua produk terkumpul kemudian dicarikan solusi untuk memasarkannya,” ujarnya.

Senada dengan Sarman, Pir Paulus menyebutkan, potensi masyarakat sebenarnya banyak, hanya pengetahuan bagaimana memasarkan produk secara benar seperti sistem distribusi, model kemasan, tempat dan pendukung lainnya belum dimiliki masyarakat. “Kalau hal ini difasilitasi persoalan tersendatnya ekonomi akan bisa diatasi, kalau selama ini paling hasil buatan ibuibu rumah tangga yang mengkonsumsi keluarga sendiri karena tidak dipasarkan,” katanya. Sarman mengatakan, salah satu yang menjadi kendala pemasaran produk Mentawai yakni belum memiliki label halal, label dinas kesehatan, izin produksi dan pemasaran. “Kita berharap dinas yang paling berkompeten dengan hal itu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan label atau izin, sementara kita ditingkat kecamatan siap memfasilitasi dari segi tempat usaha dan hal lainnya yang diperlukan di tingkat masyarakat,” katanya. Selain keripik, beberapa kerajinan ikut dipamerkan dalam acara jambore diantaranya kerajinan rotan, manikmanik, tas, pot bunga, dompet, sandal dari bahan daur ulang sampah yang dibuat siswa SMAN 1 Siberut Utara dan SMPN 1 Siberut Utara. (g)

Pengusaha Brazil Tertarik Buka Landasan Pesawat Amfibi di Siberut Barat Daya SIKABALUAN - Sebagai daerah tujuan wisata surfing (selancar) internasional, fasilitas pendukung yang dimiliki Kecamatan Siberut Barat Daya belum memadai. Demikian disampaikan Camat Siberut Barat Daya Pir Paulus Ndraha, di sela-sela acara jambore PKK Tingkat kabupaten Mentawai yang dilaksanakan di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Selasa, 18

Juni lalu. Pir mengatakan, daerahnya sangat kaya lokasi wisata bahari mulai dari selancar, snorkeling (selam dangkal atau permukaan laut) dan diving (menyelam dalam), tapi selama ini, menurut banyak turis, akses ke lokasi-lokasi favorit tersebut masih sulit dari sisi transportasi. “Mulai dari Desa Katurei hingga

Warga Salappak akan Dibantu Fajar Harapan Menyediakan Bibit SALAPPAK - Lembaga Fajar Harapan (FH) yang berkantor di desa Maileppet berinisiatif membantu usaha pertanian untuk warga Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan. Menurut Koordinator Program Ewis Julianti, lembanganya akan membantu masyarakat menyediakan bibit tanaman muda berupa mentimun, semangka, jagung dan cabe. “Untuk saat ini, kepala dusun sedang mengorganisir kelompok tani di Salappak yang terdiri lima kelompok, nanti kalau sudah siap baru diserahkan kepada kita,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 13 Juni. Joel Salaisek, salah seorang warga menyebutkan, FH berjanji akan memfasilitasi usaha tani masyarakat tersebut, mereka juga akan menyediakan tenaga penyuluh pertanian di lapangan namun dengan syarat kelompok tani bekerja serius. (ls/g)

Taileleu semua potensi itu ada, kalau soal tempat tinggal untuk sementara sudah ada homestay dan penginapan milik masyarakat dan pengusaha. Hanya saja ada wisatawan yang mau menikmati wisata tapi tidak suka menghabiskan waktu lama hanya untuk perjalanan, ini yang sulit,” katanya. Untuk menjawab persoalan ini, lanjut Pir, ada turis sekaligus pengusaha yang berasal dari Brazil ingin membuka usaha layanan pesawat terbang amfibi. Saat ini masih menunggu izin operasional dari Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. “Biasanya yang menggunakan jasa ini orang-orang kaya namun tidak punya banyak waktu untuk berwisata, peluang ini mau kita ambil,” ujarnya. Saat ini, lanjut Pir Paulus, beberapa masyarakat sudah mulai menikmati hasil dari kegiatan wisata terutama bagi warga yang menyediakan penginapan bagi turis. “Kita meminta penginapan yang dibuat mesti layak bagi wisatawan agar tidak timbul persoalan,” ujarnya. (bs/g)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

PANTAI MASILOK - Pesona Pantai Masilok di Pualu Siberut perlu dikembangkan untuk dijadikan wisata

Puailiggoubat NO. 267, 1 - 14 Juli 2013 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun Roberta Sarogdok

Harga BBM Subsidi dan Kontrol Pemerintah

entawai, daerah kepulauan yang terpisah dari daratan Sumatra, memiliki bahasa berbeda dengan bahasa Minangkabau, di mana Mentawai merupakan kabupaten dari provinsi di barat Sumatra itu. Meski termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa Mentawai dikelompokkan peneliti bahasa ke dalam rumpun bahasa pesisir pantai sebelah barat Sumatra dengan klasifikasi bahasa Proto Malayo-Polynesia. Bahasa Mentawai ini berkerabat dekat dengan bahasa Nias di Kepulauan Nias, Enggano di pulau Enggano, dan (Devayan, Lekon di pulau Simalur), serta berkerabat jauh dengan rumpun bahasa Batak. Namun menurut Jonker (penulis tentang Mentawai dalam Ensiklopedi Belanda Vol. II, Den Haag, 1918), meski hampir sama dengan bahasa Nias, perbedaannya hanya terletak pada bunyi yang masih utuh dan dalam kekayaan kata-kata. Beberapa kata Mentawai memberi suatu bunyi yang aneh. Banyak kata asli yang sudah hilang dan diganti.

Adalah seorang Missionary Ethnographers N. Adriani menyusun tata bahasa Mentawai. Meski tidak mengenal langsung dan mengalami langsung bahasa Mentawai namun informasi diperolehnya dari buku Max Morris yang ditulis dalam bahasa Jerman. Selain mendapat referensi dari tulisan Max Morris, Adriani juga berkonsultasi dengan karangan-karangan lain. Di antaranya sebuah buku yang disiapkan Ph. Melanchton Loemban Tobing dan buku Sejarah Biblisy. Selain itu juga terdapat dua karangan pendeta Borger (Jerman) yang dijadikan sumber yakni suatu rangkaian tata bahasa Mentawai dan terjemahan Injil Markus diterjemahkan oleh Pendeta A. Lett dari the Rhenish Missionary Society, dipublikasikan tahun 1911 oleh the Netherlands Bible Society. Pendeta A. Lett menerjemahkan Injil Markus dengan judul Injil Markus ka nganga Sakalagan. F Borger juga menererjemahkan 105 kitab suci dalam buku 200 halaman dengan judul Poemoemoean

sibara ka boeko parerekat baga siboeroe sinoeratnaken, di Gutersloch, 1921. Semua terjemahan ini digunakan untuk menerbitkan buku Katuareman Simaeru yang memuat keempat Injil dan Kisah rasul, yang sekarang dipakai oleh jemaat di Mentawai. Akhirnya Adriani memanfaatkan laporan etnografis tentang penduduk Mentawai yang ditulis Albert Kruyt dan beberapa catatan penting Jonker, beberapa tulisannya dan empat dongeng yang Adriani terima dari Pendeta Werkman, yang terdapat dalam kode Orientale Perpustakaan Nasional di Leiden. Albert Kruyt berpendapat, ada dua dialek dalam bahasa Mentawai, dialek utara dan tengah Siberut yang disebut Simalegi dan di Pulau Siberut Selatan, Sipora dan Pagai yang disebut Sakalagan. Adriani menarik kesimpulan, bahasa Mentawai tidak ada hubungannya dengan bahasa Enggano, tapi ada persamaan dengan bahasa Nias. Setelah Perang Dunia II dilakukan penyelidikan bahasa

Mentawai. Kemudian datanglah pastor-pastor Italia, antara lain P. Franco Bertazza, yang menyusun tatabahasa Mentawai menurut rangkaian gramatika bahasa Eropa. Menurut Bertazza, terdapat banyak dialek di Mentawai yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan pengertian dari daerah ke daerah. Meski demikian, bahasa Mentawai sudah dikenal dan dimengerti dengan baik penduduk di empat pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan). Kehadiran pendeta dan misionaris sebagai pengunjung pertama ke daerah kepulauan itulah yang berjasa menyelamatkan bahasa Mentawai dengan menerjemahkannya ke Kitab Suci. Tanpa itu, mungkin bahasa Mentawai hanyalah bahas lisan saja yang lama-kelamaan akan hilang karena pengaruh dari luar.

(Sumber: Kebudayaan Suku Mentawai, Stefano Coronese, Penerbit Grafidian Jaya Jakarta, 1986)

emerintah telah menaikkan harga BBM subsidi, untuk premium menjadi Rp6.500 per liter, solar Rp5.500 per liter. Harga itu berlaku untuk selu-ruh wilayah Indonesia tak terkecuali Mentawai. Namun di daerah kepulauan ini, harga BBM subsidi bisa naik hingga tiga kali lipat dari harga resmi. Belum ada tindakan pemerintah daerah mengontrol dan mengawasinya. Belum ada solusi yang direncanakan untuk menertibkan harga BBM subsidi yang naik tak terkendali itu. Hingga kini, Harga Eceran Tertinggi dari Pemkab Mentawai belum diumumkan. Bagi masyarakat, pengawasan dari pemerintah untuk harga BBM subsidi ini tentu penting. Disamping konsumsi BBM masyarakat tinggi untuk sepeda motor dan perahu mesin (boat), naiknya harga sembako menjadi dampak lain. Kenaikan semua harga itu kita yakini akan menambah masyarakat miskin. Meski ada kompensasi kenaikan BBM yang disiapkan pemerintah melalui bantuan Langsung Sementara Masyarakat, namun jumlahnya sangat kecil. BLSM hanyalah semacam obat penenang untuk masyarakat miskin agar tidak tidak terlalu syok dalam menghadapi kenaikan BBM untuk waktu 4 bulan ke depan. Apapun itu kita sangat berharap ada penertiban harga BBM di Mentawai, agar tidak ada oknum yang bermain untuk menaikkan harga BBM dengan harga tinggi. z

Lingkungan

ebakaran hutan yang terjadi dalam satu bulan terakhir di Sumatra terutama daerah Riau dan Batam menurut Walhi menunjukkan kegagalan pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap sumber-sumber daya alam di Indonesia. Dalam catatan WALHI yang diperoleh dari satelit Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan kebakaran hutan pada 2006 ( 146.264 titik api), 2007 ( 37.909 titik api), 2008 ( 30.616 titik api), 2009 (29.463 titik api), 2010 ( 9.898 titik api) dan 2011 (11.379 titik api) . Wilayah sebaran titik api tersebut hampir sama tiap tahunnya yaitu di Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengan dan Kalimantan Timur disamping beberapa propinsi lain di Sumatera dan Sulawesi. Menurut Manager

Kebijakan Dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional WALHI, Muhnur Satyahaprabu mengatakan negara telah sengaja melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia, dengan tetap membiarkan dan sangat lamban menanggulangi kebaran hutan ini menjadikan ribuan warga negara terlanggar hak atas lingkungan hidupnya. Lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu sebab mengapa kebakaran terus terulang setiap tahunnya. “Kepolisian dan kementrian sektoral harusnya tegas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini. Kebakaran hutan jelas merusak dan mencemari lingkungan tetapi siapa yang diseret ke pengadilan seharusnya bukan saja perseorangan tetapi korporasi sebagai penerima manfaat dan mungkin juga sebagai pelaku sebenarnya harus juga bisa di proses secara hukum,” tambah Muhnur Satyahaprabu seperti diungkapkan dalam siaran pers Walhi, 23 Juni lalu. Eksekutif Nasional WALHI mencatat Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di Indonesia, sejak rezim HPH dimulai dan bergeser ke sektor

Puailiggoubat 24 NO. 267, 1 - 14 Juli 2013

perkebunan, HTI dan tambang, wilayah hutan hujan tropis Indonesia mengalami degradasi menjadi lahan kritis dan hutan sekunder. Kebakaran rutin hutan satu dekade ini tidak saja dikarenakan perubahan mata rantai ekologis, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan, dan kelalaian pelaku usaha industri pulp and paper dalam menjalankan tata kelola produksi dan lingkungan. Bencana ekologis yang tidak terkendali pasti berasal dari proses pengeluaran izin penguasaan wilayah tidak terkendali. Sementara Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau Rico Kurniawan menyatakan 300-an titik api yang terjadi di Riau tahun ini justru dari wilayah konsesi HTI dan wilayah perkebunan. Menurut Rico, pada 1 – 18 Juni terdapat sebanyak 1.174 titik api. Dari jumlah total itu dimana titik api dari wilayah konsesi HTI sebanyak 190 titik api, perkebunan, sebanyak 234, dan HPH sebanyak 22. “Ini menunjukan bahwa proses pengeluaran izin tidak berdasarkan kajian yang memadai dan kalaupun mempunyai kajian lingkungan, penerapan kaidah lingkungan dalam praktek Industri HTI dan

Perkebunan serta HPH masih jauh dari sikap bertanggung jawab,” katanya. Upaya penghentian penyebab kebakaran mestinya sudah dilakukan pemerintah dari dulu, tambah Hadi Jadmiko, PJS Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan. Kejadian bencana asap seharusnya tidak terulang bila ada sikap serius pemerintah terhadap penyebab dan upaya hukum terhadap pelaku. Tahun lalu Walhi Sumsel melaporkan tindak pidana pembakaran lahan oleh dua perusahaan ke Polda Sumatera Selatan, namun tidak ada tindakan yang jelas dari aparat penegak hukum. Selain itu Hadi menambahkan bahwa pengeringan lahan gambut dengan pembuatan kanal menjadi penyebab tingginya kebakaran di lahan gambut. Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi, dalam kesempatan yang sama menanggapi bahwa kebakaran hutan diluar konsesi tidak tertutup juga kemungkinan kebakaran merupakan modus operandi pihak tertentu yang menginginkan lahan menjadi kritis agar proses mendapatkan izin pelelpasan kawasan hutan atau konsesi menjadi lebih cepat. Terhadap kebakaran lahan di wilayah konsesi seharusnya pemerintah dapat mengambil sikap tegas dengan

menggunakan Undang undang Perkebunan dan Undang undang kehutanan, bisa atas kesengajaan pembakaran dan bisa juga karena kelalaian. Karena pihak yang mendapatkan izin penguasaan dan pengelolaan suatu wilayah harus bertanggung jawab terhadap kejadian diatas wilayah hak atau izinnya. Terkait kegagalan pemerintah mengantisipasi kebakaran hutan tersebut, Walhi menyampaikan somasi ke Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono dan tiga kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, tiga kepala daerah (Riau, jambi dan Sumatra Selatan) dan Kapolri. Somasi tersebut meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga negara yang saat ini berada dalam ancaman udara yang melebihi ambang batas kesehatan. Kedua, Melakukan pencegahan serta penanggulangan secara cepat atas peristiwa kebakaran hutan di sejumlah pulau di Indonesia. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap semua izin konsesi baik perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri. Keempat, Melakukan penegakan hukum termasuk menangkap pelaku-pelaku perseorangan maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya. (o)