304

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N 30 o.

4

- 3 Ta 1 hu Ja n nu XI ar II i2 01

5

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

15

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Uggla Jaksa sipasitutuntut kabagat sidang sipakatai bulagat galajet kesehatan puskesmas ikua ukuman mantan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai dr.Warta epat ngarura penjara. Saalei nia bagei iate Gidion Sinambela, Germinius samba Firdaus Ams iorak akek ukum simakerek - 3

Kalulut iginia ara tadde sagai sipututu’ ka bebet bat oinan bulek ragalai akek ia pangureman coklat ibailiua bara eba ka Siberut - 4 Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet iriu-riuakek rencanania masiurep berak ka Mentawai kenanen maigi berak tak mubuah kalulut amatei - 8

Uang Linmas Belum Dibayar Desa Saibi Samukop belum bayar uang Satlinmas sebanyak Rp6.720.000 untuk, 14 dusun , dalam satu tahun ini.

Pembayaran ini sudah berjalan sejak, 1 Januari sampai Desember 2013, biasanya di bayarkan per bulan Rp40.000, pihak Linmas tidak tahu apa alasan tidak dibayarkan tahun 2014.

Binus Sageileppak , Dusun Siruamongoh 082169775883

Tangkap Judi Togel Pak Kapolres Mentawai, tolong tindak tegas penjual judi togel Singapura dan Hongkong di Desa sikakap. Terima kasih pak, harapan kami masyarakat agar judi togel ditindak dan dihentikan. +6282387272838

Aspal Jalan Sikakap Bagian Selatan Pak Bupati , kenapa Sikakap bagian selatan jalannya tidak diaspal, sedangkan Sikakap bagian Utara jalannya sudah diaspal?

Doris samaloisa, Sikakap +6281275136323

Ka gogoi aratadda akek musikolah ka Mentawai sai guru samba satoga sikolah tak pei rurukra amoi. Sia siriu-riu akek musikolah galajetda masipalinak sikolah - 18 Sikolah ka Mentawai ipakatai sia rapasigelai kalulut Dinas Pendidikan Mentawai tak pei rakua sikolou kurikulum apa ragegelai, elek KTSP ketak Kurikulum 2013 - 19 COVER DEPAN: 1 FOTO: BAMBANG/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Redaksi menerima tulisan berupa artikel atau untuk dimuat di Podium. Kirimkan karya tulis ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui email rus.akbar08@gmail.com dan syafriladriansyah@gmail.com.

Sertakan identitas lengkap beserta foto terbaru. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti

2

3

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Terdakwa juga dituntut denda Rp 200 juta

Patrisius Sanene

aksa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas di Dinas Kesehatan Mentawai tetap menuntut hukuman 4 tahun penjara mantan Kepala Dinas Kesehatan dr. Warta Siritoitet.

Hal itu dinyatakan Jaksa Penuntut Umum Atmariadi dalam sidang jawaban atas jawaban tergugat (replik) yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, 14 Januari lalu.

Selain dr. Warta, terdakwa lainnya Gidion Sinambela (mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinkes Mentawai), Germinus (mantan kepala seksi Sarana dan Prasarana Dinkes Mentawai), dan Firdaus Ams (staf Dinkes Mentawai) juga dijerat hukuman yang sama.

Sidang replik itu digelar menjawab pembelaan terdakwa dalam sidang seminggu sebelumnya. Dalam sidang itu, empat terdakwa keberatan dengan pasal yang dikenakan jaksa tentang melakukan tindak pidana korupsi dan menyatakan kasus itu lebih kepada penyalahgunaan wewenang. “Namun kami tetap pada tuntutan kami sebelumnya,� jelas Atmariadi saat membacakan jawaban di hadapan persidangan.

Selain tuntutan hukuman empat tahun penjara, keempat terdakwa juga didenda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Sementara rekanan yang juga menjadi terdakwa dalam kasus sama, Rizal Efendi dituntut lebih tinggi yakni 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan penjara. Rizal juga dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp171,5 juta subsidair 2,5 tahun penjara.

Dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dalam

J

SIDANG - Sidang dugaan korupsi alkes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang

dr WARTA DITUNTUT EMPAT TAHUN PENJARA sidang 31 Desember lalu, kelima terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1), juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b,

ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bergulir saat Kejaksaan Negeri Tuapeijat menemukan penyimpangan dalam pengadaaan alat kesehatan yang bersumber dari APBD

Mentawai 2012 dengan besaran dana Rp2,559,700,000.

Dana tersebut terbagi 3 kegiatan diantaranya Rp858,000,000 untuk pengadaan alat kedokteran umum, kemudian pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas senilai Rp715,000,000 dan belanja pengadaan alat kesehatan pustu danposkesdes senilai Rp986,700,000.

Tiga paket tersebut dimenangkan oleh tiga perusahaan yakni PT. Graha Syifaa Mandiri memenangkan paket pengadaan alat-alat kedokteran umum puskesmas senilai Rp789,348,000 yang ditandatangani Rizal Efendi dengan masa kontrak 25 September 2012-8 Desember 2012 dengan 49 jenis alatalat kedokteran umum.

Kemudian untuk kesehatan alat kesehatan dasar puskesmas dimenangkan CV. Sinar Kasih Indah dengan Reynold Oktavianto dengan nilai kontrak Rp647,547,300 dengan masa kontrak 25 September 2012-8 Desember 2012 dengan 193 jenis alat kesehatan dasar puskesmas.

Selanjutnya pengadaan alat kesehatan pustu dan poskesdes dimenangkan CV. Zamahra dengan nilai kontrak senilai Rp851,269,000 dengan Direktur Andre Efrinaldi namun dalam hal ini Rizal Efendi ditunjuk sebagai perwakilan yang menyalurkan.

Pengadaan tiga jenis alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke puskesmas yang ada di setiap kecamatan.

Namun dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Barat, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp773.974,137 dalam pengadaan ini.

Sebelumnya dalam kasus yang sama, satu rekanan yakni Reynold Oktavianto dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas dengan nilai anggaran Rp647,5 juta divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Padang selama 4 tahun penjara pada Selasa, 17 Juni 2014 lalu, Reynold juga didenda uang Rp200 juta serta membayar uang pengganti Rp46,2 juta. (o)

Perjalanan Kasus Pengadaan Alkes Mentawai 11 September 2013 dr. Warta Siritoitet bersama Gidion Sinambela, Germinus, Firdaus dan Rizal Efendi dijadikan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar

24 September 2014 Digelar sidang perdana dengan terdakwa dr. Warta, Gidion, Germinus, Firdaus dan Rizal Efendi 17 Juni 2014 Reynold divonis 4 tahun penjara

21 Januari 2014 Kejaksaan Negeri Tuapeijat menerima berkas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dasar puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Mentawai 2012 atas nama tersangka Reynold Oktavianto dari Polda Sumbar.

18 Juli 2014 dr. Warta, Gidion, Germinus, Firdaus dan Rizal Efendi ditahan di LP Muaro Padang.

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Hutan sagu yang tumbuh di sepanjang tepian sungai di Siberut disulap menjadi ladang coklat, dampaknya kini dirasakan warga

4

Banjir di Siberut

Ketika Pohon Sagu Tak Ada Lagi FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

esman Saleleubaja (48), mantan Kepala Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan masih ingat, tepian sungai Muntei yang terletak di belakang desanya rimbun oleh hutan sagu milik warga. Tak heran, sagu memang menjadi makanan pokok warga Mentawai dulunya.

Namun sejak sebagian besar masyarakat beralih mengkonsumsi nasi, hutan sagu mulai ditebang bertukar coklat dan sawah. Dampaknya kini mulai dirasakan warga Siberut Selatan, di musim hujan, sungai tak sanggup lagi menampung volume air dan meluap ke pemukiman. Seperti yang terjadi akhir tahun lalu. Saat perayaan Natal lalu, masyarakat Siberut Selatan terpaksa merayakan dalam suasana banjir.

“Setahu saya, Maileppet baru dua kali pernah terkena banjir, tahun 2012 dan 2014.,” kata Besman Padahal, sejak dia tinggal di daerah itu, tidak pernah ada banjir sebesar itu.

“Kalaupun air sungai di Desa Muntei itu meluap, ia hanya sampai di Muntei saja tidak sampai di tempat kami, tapi kali ini sampai,” katanya.

Besman menduga, penyebab banjir ini akibat pembukaan lahan skala besar untuk kebun coklat di daerah Maileppet dan Muntei. Pembukaan ladang coklat mulai marak sejak 2010.

“Seharusnya pemilik lahan harus berpikir lagi, sebab dampak dari pembukaan lahan-lahan yang mencapai ratusan hektar ini yang kena adalah warga yang bukan pemilik lahan, tapi hanya warga yang tinggal disini, sementara pemiliknya ada di mana-mana tidak kena mereka,” katanya.

Sementara di daerah Saibi, Siberut Tengah saja, lahan yang telah diubah dari lahan sagu yang di daerah rawarawa, diubah menjadi kebun coklat ada seluas 772 hektar. Itulah yang menyebabkan banjir besar di daerah Saibi.

B

Natal di Tengah Banjir Banjir tahun ini membuat suasana Natal keluarga Kaddei Samapopoupou (60) warga Dusun Muntei, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, terasa sendu. Ia hanya bisa termenung ketika melihat rumahnya sudah dipenuhi air berwarna coklat hingga mencapai 1 meter lebih atau mencapai pertengahan jendelanya dari rumah kayu.

BANJIR - Warga membawa beras di tengah banjir yang melanda Dusun Bat Simaonai Baga, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, 24 Desember 2014.

Rumahnya berada di tepi sungai di daerah Muntei merupakan peristiwa kedua kalinya terkena banjir. Banjir pertama pada 2012 dan banjir kedua pada 24 Desember 2014.

“Banjir sudah mulai datang pada pukul 10.00 WIB, berlahan-lahan air itu terus naik, sampai menggenangi lantai rumahnya, puncaknya pada pukul 03.00 WIB dini hari (25/12/2014). Air sampai dinding rumahnya,” katanya pada Puailiggoubat, 30 Desember lalu di kantor Desa Muntei.

Beruntung pada siang harinya, Kaddei bersama anaknya dibantu oleh Kelompok Siaga Bencana dan kepala dusun mengungsikan barang-barangnya ke kantor desa yang tak jauh dari pemukimannya.

“Rencananya siang itu istri saya akan membuat kue untuk merayakan malam Natal, tapi karena kondisi sudah banjir, peralatannya masaknya juga ikut kena banjir terpaksa kami ungsikan.

Kami hanya merayakan Natal di pengungsian,” katanya.

Gereja yang berjarak 100 meter tidak bisa mereka datangi, sebab gereja Katolik di desa itu halamannya juga sudah dipenuhi banjir, warga yang datang merayakan malam Natal itu harus naik sampan, sebab beberapa titik jalan di Desa Muntei tersebut sudah tergenai air sedalam 0,5 meter sampai 1 meter.

Rumah Kaddei terbuat dari kayu

dengan atap rumbio, sebenarnya dia warga Madobak yang pindah ke desa Muntei. Dalam satu rumah itu dihuni dua kepala keluarga. Untuk keluarga Kaddei bersama istrinya Antonia Samemeu (55) berserta anaknya Pelangi, Bai’ Kunen, Jemput Kunen, Raggi Manai, Ubbek Manai dan Betli Manai.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet bersama Kapolres Mentawai AKBP Reko Indra Sasongko, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mentawai, Elisa Siriparang bersama Kepala Dinas Sosial Paulinus Sabelekpangulu menyambangi korban di kantor Desa Muntei pada 29 Desember lalu, sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir.

Dalam pertemuannya di kantor desa tersebut, Yudas meminta warga yang tinggal di tepi sungai mencari lokasi lain yang aman dari banjir.

Yudas juga menetapkan masa tanggap darurat yang dimulai sejak 26 sampai 31 Desember lalu. Hal itu terkait banyaknya kerusakan yang dialami pasca banjir yang melanda Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah dan Siberut Selatan.

Upaya yang dilakukan membagikan bahan pokok, mendata ulang kembali para korban banjir, rumah sakit sudah mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pengobatan massal. Termasuk tim medisnya sudah disiagakan di

beberapa desa yang terkena banjir. “Kita sendiri sudah mengirimkan makanan lebih kurang tiga ton beras,” ujarnya.

Menurut Yudas, seringnya terjadi banjir di pulau Siberut akibat pembukaan lahan besar-besaran yang dilakukan warga Siberut, membuat daya serap air sungai tidak banyak dan melimpah ke daerah-daerah pemukiman. Seperti perladangan coklat yang saat ini telah membabat ratusan hektar di hutan sagu yang ada di Siberut.

“Ini hampir tiap tahun, banjir pertama pada tahun 2012 itu untuk Siberut Selatan saja, sementara untuk Siberut Utara tiap tahun terjadi,” katanya Yudas merencanakan memindahkan warga yang tinggal dekat di tepi sungai, sebab rata-rata warga yang terkena banjir tersebut berada di tepi sungai. “Kita ingin masyarakat yang tinggal di tepi sungai kita naikkan di tempat ketinggian, tapi ini harus kesepakatan masyarakat dan pemilik tanah, pemerintah mencari solusinya,” katanya.

Sementara Komando Tanggap Darurat, AKBP Reko Indra Sasongko mengatakan, untuk Siberut Selatan, Siberut Tengah Tengah Utara target utama yang dilakukan adalah pendistribusian secara cepat kebutuhan sembako kepada warga yang mengalami musibah.

Selanjutnya yang dilakukan masa tanggap darurat tersebut adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada korban banjir.

Kemudian aksi yang ketiga adalah TNI, polisi, BPBD membantu masyarakat memperbaiki jembatan yang rusak dan hanyut akibat banjir, termasuk yang hanyut terseret banjir. “Kita mengerahkan 40 personil TNI dan Polri, tapi kalau itu banjir berlanjut kita sudah siagakan sebanyak 100 personil TNI dan Polri,” katanya.

Lanjut Reko, dalam bencana banjir tersebut tak ada korban jiwa, namun banyak dampaknya ke masyarakat, infrastruktur yang rusak di Siberut Selatan, jembatan di Buttui putus dan di Saibi ini jembatan rusak dan timnya sudah dikerahkan untuk memperbaikinya.

Reko juga meminta pemerintah setempat, untuk memperhatikan,memantau dan membuat pemetaan serta pendataan yang akurat untuk bahan diskusi evaluasi nantinya.

Sementara Kepala BPBD Mentawai Elisa Siriparang mengatakan, bencana banjir ini yang terparah di Siberut Selatan dan bantuan sudah tersalurkan ke setiap kecamatan yang terkena banjir.

Banjir melanda Pulau Siberut ini awalnya di daerah Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah. Untuk Siberut Utara daerah terparah itu di daerah Desa Monganpoula dan Desa Malancan di Sirilanggai.

“Monganpoula memang langganan banjir setiap musim hujan. Harus pindah lokasi perkampungan lagi kalau tidak ingin setiap hujan dilanda banjir,” kata Petrus Geyak, tokoh masyarakat Monaganpoula pada Puailiggoubat, Rabu, 24 Desember lalu.

Lalu banjir di Kecamatan Siberut Tengah di Desa Saibi Samukop, Dusun Simoilalak dan Sirisurak menyebabkan satu jembatan rusak dan memutuskan akses ke dua dusun tersebut.

Tim gabungan tanggap darurat bencana banjir yang terdiri dari Satgas Kecamatan Siberut Tengah, BPBD Mentawai, TNI, Kepolisian, Tagana, Satpol PP, dibantu pemerintah kecamatan, desa, dusun dan warga setempat, pada Selasa 30 Desember membuat jembatan darurat dari kayu.

Pantauan Puailiggoubat di lapangan, jembatan dibuat dari kayu yang kuat,dengan tiga bantalan besar kayu bulat dengan lantai papan,dan pembangunan jembatan darurat selasai hari itu juga dengan cepat. (ss/rr/bs/r/)

5

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Petugas kesehatan disiagakan di titik lokasi banjir Siprianus Sababalat

upati Mentawai Yudas Sabagalet berang ketika melakukan pertemuan dengan aparat pemerintah desa yang terkena banjir di kantor Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, 28 Desember lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Yudas bermaksud mendengarkan keterangan dari kepala desa terkait data kerusakan dan dampak dari banjir tersebut seperti infrastruktur yang rusak termasuk rumah warga. Namun Yudas kecewa karena tidak semua kepala desa hadir pada pertemuan itu seperti kepala desa Madobag yang datang hanya kepala dusun.

Selain itu Yudas juga kecewa karena penyampaian data tidak dilakukan kepala desa tapi hanya kepala dusun saja. Seperti di Maileppet, data dibacakan kepala dusun Pasakiat sementara kepala desanya hanya duduk bagian depan.

“Desalah yang mengetahui semua warganya, kalau dusun yang dia tahu hanyalah wilayah dusunnya, data itu dari tiap-tiap dusun disampaikan ke desa, baru desa yang menyampaikannya. Disini nampak sekali tidak bekerjanya kepala desa atau tidak adanya komunikasi dan kerjasama antara kepala dusun dan kepala desa,” kata Yudas.

Pada pertemuan itu, Yudas mengajak perangkat desa mencari akar persoalan penyebab banjir tahunan di Siberut sehingga bisa ditemukan solusi.

“Ini yang perlu dipikirkan karena ini bukan hal yang baru lagi, ini sudah

Data Banjir Tak Lengkap, Bupati Tegur Kades

B

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

rakat.

TINJAU BANJIR - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (tengah) meninjau daerah terdampak banjir di Dusun Muntei, Desa Muntei, Siberut Selatan, 28 Desember 2014. terjadi berkali-kali, jadi kita jangan pasrah saja, kita harus bertindak dari sekarang, nanti kalau soal biaya bisa sampaikan sama kita bisa anggarkan biayanya,” katanya.

Yudas juga meminta kepala desa

tidak memberi izin warga yang akan membangun rumah di dekat laut atau sungai karena rawan banjir dan abrasi.

“Masalah lokasi kepala desa harus berkoordinasi dengan Sibakkat Laggai supaya tidak bentrok dan masyarakat

aman,” ujarnya.

Terkait banjir, Yudas juga mengingatkan petugas kesehatan baik yang di puskesmas maupun di pustu agar tidak meninggalkan tugas sehingga bisa memberi pelayanan kepada masya-

Medis Disiagakan Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai menyiagakan petugas kesehatan selama masa tanggap darurat bencana banjir di Siberut Selatan.

Di tiap titik banjir disiagakan lima petugas. Hal itu dikatakan dr. Hinarto yang bertugas di Puskesmas Muara Siberut.

“Kami petugas kesehatan di Muara Siberut diinstruksikan oleh Komando Tanggap Darurat, harus selalu siaga di setiap daerah,” katanya, Senin 29 Desember lalu.

Selain siaga di posko, petugas kesehatan juga mengadakan pelayanan kesehatan keliling dengan ambulance meskipun wilayah jangkauan terbatas di Muara Siberut, Puro, Maileppet dan Muntei pada 26-31 Desember.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmudin mengatakan, hal yang utama dalam memberikan bantuan kesehatan, petugas medis harus menguasai menguasai wilayah.

“Kalau Siberut Selatan kita kuasai mulai dari Madobak, Matotonan, Salappa, Muntei, semua petugas kita ada dan petugas kita rutin menangani, termasuk puskemas keliling,” ujar Lahmudin.

Menurutnya, kondisi kesehatan masyarakat yang menjadi korban banjir bisa ditangani petugas medis termasuk yang ada di Siberut Tengah. (r/o) FOTO:SIPRIANUS/PUAILIGGOUBAT

Kompor Meledak, Warga Sikakap Terbakar SIKAKAP – Rumah kayu milik Yazris (54), warga Dusun Sikakap Timur, Desa Sikakap Kecamatan Sikakap terbakar, Rabu 7 Januari lalu.

Akibat kebakaran tersebut Yazris dan istrinya Sasri Wanti (47) terpaksa dirawat di rumah sakit di Padang akibat mengalami luka bakar.

Kebakaran dipicu ledakan kompor minyak tanah pada pukul 11.00 WIB. Saat itu Eri, panggilan Sasri Wati sedang memasak di dapur, tanpa sepengetahuannya minyak goreng tumpah ke kompor, api menyambar kuali lalu menyambar baju Eri yang sedang memasak.

Eri langsung berteriak memanggil Yazris yang sedang tidur di kamar.

Mendengar teriakan Eri, Yazris datang dan menarik Eri keluar rumah dan menyiraminya dengan air. Setelah api

di baju Eri padam, Yazris langsung terjun ke laut untuk memadamkan api yang ada di tubuhnya.

Warga yang terkejut dengan insiden itu datang membantu memadamkan api yang telah membakar rumah Yazris. Baru setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Sementara kedua korban dibawa ke Puskesmas Sikakap untuk mendapatkan pengobatan. Namun luka bakar yang dialami Eri lumayan parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Yos Sudarso di Padang.

Kepala Dusun Sikakap Timur Ismen Saputra, usai kebakaran itu mengatakan pihaknya membantu mengamankan barang-barang milik korban yang masih tersisa.

San Andi Iklas, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sikakap

mengatakan, peristiwa kebakaran itu langsung disampaikan kepada kepala Desa Sikakap Suharman yang berada di Tuapejat.

“Permintaan kita supaya Suharman menyampaikan langsung kejadian ini ke Dinas Sosial Mentawai, sebab di Dinas Sosial ada dana bantuan untuk korban kebakaran, berapa besarnya nanti akan dibuatkan proposal bantuan yang ditujukan untuk Dinas Sosial, katanya.

Kapolsek Sikakap AKP. Edison Hulu mengatakan, pihaknya memasang garis polisi di sekitar rumah korban mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk. “Ini tujuannya untuk menyelamatkan barang milik korban,” katanya. (spr/r)

PERIKSA KESEHATAN - Petugas kesehatan memeriksa pasien korban banjir di Puro dengan mobil ambulans keliling

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Jalan sepanjang 50 meter terancam ambles akibat penahannya roboh diterjang air

Belum Sebulan, Bronjong Penahan Jalan Sikakap-Matobe Roboh FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

elum genap satu bulan masa perawatan batu bronjong sepanjang 10 meter di jalan trans Sikakap-Matobe yang dikerjakan PT. Ikindo Putera Andalas telah roboh pada Selasa 23 Desember lalu, akibatnya jalan sepanjang 50 meter rusak.

Bronjong yang terbuat batu kali diikat menggunakan kawat ambles sedalam tujuh meter, tanah di bawah bibir jalan juga ikut terkikis dan merusak jalan. Hingga awal Januari, bronjong yang rusak tersebut belum diperbaiki PT. Ikindo Putera Andalas. Pembuatan bronjong tersebut termasuk dalam item pekerjaan jalan trans Sikakap-Matobe tahun 2014 lalu, besar dana Rp 4,8 miliar dengan panjang jalan dikerjakan dua kilometer.

Emilius (60), warga Desa Sikakap mengatakan, mestinya PT. Ikindo Putera Andalas membuat polongan air terlebih dahulu, gunanya untuk tempat air mengalir baik air yang berasal dari bukit maupun dari mata air yang ada di sekitar batu bronjong.

“Di sekitar bronjong banyak terdapat mata air karena dahulunya sawah, saya di sekitar sini, sumber airnya

B

AMBLAS - Seorang warga memperhatikan bronjong ambles yang dikerjakan PT. Ikindo Putera Andalas di jalan trans Sikakap Matobe diambil dari mata air yang ada di sekitar bronjong, ditambah lagi pembuatan bronjong hanya di atas tanah saja, tidak dibuat lantainya di dalam tanah,” katanya.

Staf Camat Sikakap Frans Karel, mengatakan, kejadian rusaknya bron-

Kapolres Mentawai Akan Tindak Tegas Pemakai Narkoba SIKAKAP – Kapolres Mentawai AKBP Reko Indra Sasongko berjanji akan menindak tegas anggotanya yang menggunakan narkoba, “Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang harus dihindari setiap anggota polisi, narkoba bisa menyebabkan lupa diri dan ketagihan untuk terus mengkosumsinya,” katanya saat rapat kerja Kapolres Mentawai dengan anggota Polsek Sikakap, Jumat 19 Desember lalu.

Ia mengingatkan, kecanduan narkoba membahayakan karena bisa menghabiskan uang dan menyulitkan ekonomi keluarga. Akibatnya akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian, setiap tindakan yang akan diambil tidak akan sesuai dengan tugas dari kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.

Di mata hukum semua sama, baik polisi maupun masyarakat, tidak ada yang kebal terhadap hukum, polisi yang baik itu adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

“Kalau kita melanggar aturan yang telah ada, bagaimana caranya kita akan menindak setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.

Kalau ada anggota polisi yang membuat kesalahan yang akan menindak dan memproses anggota polisi adalah provost polisi. Satu orang yang berbuat yang kena itu imbasnya intansi kepolisian, tambah Kapolres.

“Sesuai dengan intruksi Kapolda Sumatera Barat, anggota yang kedapatan menggunakan narkoba tidak akan diberikan keringanan hukum, dan akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” katanya. (spr/r)

jong sudah diperkirakan, sebab waktu lewat kemarin terjadi pergeseran ruas jalan, kalau saja tidak ada besi penyambung antara ruas jalan satu dengan jalan lain mungkin sudah jalan di sekitar bronjong ikut rusak.

“Kerusakan bronjong ini membuat

kita kecewa, belum genap satu tahun bronjong sudah rusak akibatnya kalau lewat dekat bronjong yang rusak harus hati-hati, jangan-jangan nanti jalan di sekitar bronjong ikut roboh juga,” ungkapnya.

Man Hulu, penanggung jawab

pekerjaan PT. Ikindo Putera Andalas mengatakan, kerusakan bronjong disebabkan karena hujan dan air di sekitar bronjong terus mengalir, mungkin sumbernya dari mata air, kerusakan bronjong ada sekitar 10 meter dan tinggi 7 meter.

“Kita sudah bekerja sesuai dengan gambar yang telah diberikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena ini bencana maka akan disampaikan ke PU Kabupaten Kepulauan Mentawai,” jelasnya.

Rusaknya bronjong sangat disesalkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Alexander Zalukhu. Dia mengatakan, kerusakan bronjong ini karena kurangnya pengawasan Dinas PU selama pekerjaan, “Sekarang kita lihat sudah ada beberapa ruas jalan yang kerikilnya keluar dan air mengalir di jalan bila hujan, hal ini disebabkan karena kurang adukan semennya, untuk itu kita sangat berharap sekali kerjasama dari masyarakat untuk melakukan pengawasan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, sebab dana yang digunakan oleh pemerintah merupakan dana pajak yang dibayar oleh masyarakat,” katanya melalui telepon selular. (r)

Anggota DPRD Tak Setuju Jalan Trans Sikakap SIKAKAP– Serah terima jalan trans Sikakap sepanjang dua kilometer antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Lubuk Minturun tidak disetujui anggota DPRD Mentawai Alexander Zalukhu.

“Hasil monotoring kemarin ada beberapa ruas jalan yang dikerjakan PT. Lubuk Minturun perlu perbaikan, seperti jalan yang retak, dan goronggorong yang belum dikerjakan, ada sekitar empat gorong-gorong yang perlu diperbaiki, kalau sudah serah terima kan berarti pekerjaan telah selesai,” katanya, Minggu 28 Desember lalu.

Seperti gorong-gorong dekat gereja Dusun Sikakap Tengah, dan goronggorong di Perikanan Dusun Sikakap Barat, karena tidak diperbaiki, setelah hujan lebat jalan di sekitar gorong-gorong tersebut penuh dengan air, namun jalan di atas gorong-gorong tersebut sudah dicor beton oleh kontraktor.

Padahal dana Rp 4,4 miliar itu digunakan selain untuk membuat jalan dua kilometer termasuk juga membangun gorong-gorong.

“Sementara anggaran dari Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah cair 95 persen, sementara 5 persen ditahan untuk jaminan selama perawatan jalan selama 6 bulan, setelah habis masa perawatan barulah dana tersebut akan dicairkan,” katanya.

Dana 5 persen tersebut gunanya untuk biaya perbaikan jalan bila ada yang rusak, lama perawatan jalan selama 6 bulan, selama itu pula bila ada kerusakan jalan itu tanggung jawab kontraktor yang mengerjakan perbaikannya.

Masalah ini telah disampaikan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Mentawai Elfi, dan Elfi berjanji akan mengecek langsung ke lapangan.

Penanggung Jawab lapangan PT. Lubuk Minturun, Candra, mengatakan menurut rencana ada dua gorong-gorong yang akan diperbaiki. Gorong-gorong di Dusun Pasibuat, Desa Taikako sudah diperbaiki, sementara gorong-gorong di Perikanan belum sempat dikerjakan karena waktu telah habis tapi Dinas PU Mentawai meminta mengecor jalan di atas gorong-gorong tersebut.

“Rencana awal dari PT. Lubuk Minturun meninggalkan jalan di atas gorong-gorong sepanjang 5 meter, dan akan dikerjakan setelah gorong-gorong diperbaiki, tapi tim dari PU menyuruh mengecor jalan di atas gorong-gorong padahal belum di perbaiki,” katanya.

Pekerjaannya perbaikan goronggorong di jalan sekitar Perikanan dan jalan 200 meter di Dusun Sikakap Barat akan dilanjutkan tahun 2015. Rencana awal, karena sekarang jalan di atas gorong-gorong sudah dicor tentu menunggu intruksi dan gambar Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai, apakah gorong-gorong itu masuk ke dalam pekerjaan tahun 2015 atau tidak.

“Jalan di Dusun Sikakap Barat, Desa Sikakap tidak bisa dikerjakan tahun 2014 karena tidak ada tanah penimbunan, dan pengecoran jalan tersebut dialihkan ke Dusun Sibai-bai Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, kalau masalah pencairan dana itu yang mengurusnya pihak perusahaan sementara saya hanya bertanggung jawab pekerjaan di lapangan,” katanya. (spr/r)

MENTAWAINEWS BPD dan Pemerintah Desa Saibi Samukop Bentuk P2KD SAIBISAMUKOP-Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Balai Kantor Desa,senin 12 januari.

Awalnya, diusulkan 11 nama untuk duduk di P2KD namun yang dipilih akhirnya tujuh orang. Pemilihan dilakukan dengan demokratis.

Berdasarkan voting, perolehan suara menetapkan P2KD Saibi Samukop, ketua , Jolly Sanenek,wakil ketua Marlison Sagaragara, sekretaris Rustinus Salabi, bendahara Faebua Dodo Telaumbanua (Hengky Telaumbanua) serta anggota Bagio Sakailoat, Bastian Sagaragara dan Gareta Sageileppak. P2KD yang terpilih tersebut di dalamnya keterwakilan dari berbagai unsur organisasi seperti karang taruna, LPM, BPD, PKK, kepala dusun/ staf desa dan tokoh masyarakat dan pemuda.

Ketua BPD Saibi Samukop Melky Sanenek mengatakan pembentukan P2KD ini dilakukan karena masa jabatan Plt Tastian Salabi (Sekretaris Desa) akan berakhir. “Memang masa jabatan Plt masih jalan, pemilihan kades baru awal April dan kemudian pelantikan kades terpilih, saat itulah masa jabatan Plt berakhir,” katanya.

Melky menyebutkan, P2KD dalam melaksanakan pekerjaan tidaklah berjalan sendiri, BPD tetap melakukan pengawasan dan berkoordinasi ketika membuat aturan dalam persyaratan dan kriteria bakal calon Kades.

“Kita mengawasi panitia agar transparan dan tidak terintervensi politik, yang lebih fokus kita adalah saat pemilihan supaya tidak terjadi kecurangan atau penggelembungan suara,itulah yang tidak kita harapkan,” ujarnya.

Sementara Plt Kades Tastian Salabi mengharapkan panitia bekerja semaksimal mungkin dengan tujuan sukses dan jangan sampai ada masalah di Pilkades nanti.

“Panitia bekerja harus memegang dan mempedomani Juknis pemilihan yang tertuang di Perda No. 13 tahun 2010,” katanya pada Puailiggoubat.

Selain itu, kata dia, setelah aturan ada, jangan ada aturan yang dibuat untuk menyusahkan para bakal calon seperti memunculkan peraturan-peraturan lain setelah melihat kriteria bakal calon dan peraturan itu berlaku di luar aturan.

“Sehingga kita diprotes dan bermasalah. Harapan kepada pemilih lebih mengenal calon kades yang akan dipilih dan terpilih, pemimpin yang mau bekerja pribadi, di kantor dan ke masyarakat dalam membangun serta bisa menempatkan posisinya di mana dia berada dan tidak Arogan dalam memimpin,” jelasnya.

Setelah P2KD terbentuk, terhitung hari pembentukan, mulai bekerja sambil menunggu SK dari BPD dan dana yang dianggarkan kecamatan, selain di Saibi Samukop, di Desa Cimpungan juga tahun ini akan melakukan Pilkades April mendatang. (rr/r)

Puailiggoubat

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

7

ADD Saibi Hanya Dicairkan 70 Persen Kurangnya pencairan dana karena keterlambatan pembuatan program

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene’

ealisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, tahun anggaran 2014 tak mencapai 100 persen.

Sebanyak Rp325.861.500 tidak cair.

Plt Kades Saibi Samukop Tastian Salabi mengatakan, ADD Saibi Samukop tahun 2014 Rp1,01 miliar, dari dana itu yang cair hanya item Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD) Desa Saibi Samu-kop sebanyak Rp277,8 juta dan Tunjangan Pernghasilan Anggota BPD (TPAB) Rp70,8 juta, operasional dan fisik Rp325.861.500, dana ini dibagi dua untuk operasional 30 persen atau Rp97,7 juta dan fisik 70 persen Rp228 juta, sementara yang tidak cair Rp325,8 juta lebih.

“Tidak cairnya dana ADD sampai 100 persen karena keterlambatan membuat program di internal kita, kemudian persoalan kepemimpinan saat itu, termasuk meninggalnya PjS kepala desa sebelum saya,” katanya

R

JEMBATAN DARURAT - Warga bergotong royong membangun jembatan darurat di Sirisurak, Desa Saibi di kantor desa, Senin, 12 Januari lalu.

Selain itu kata Tastian, ada beberapa program yang dibuat atas persetujuan bersama sudah dianggarkan, namun tak berjalan atau ditiadakan karena anggaran tak mencukupi seperti program bantuan pembelian bibit padi warga dengan dana sekitar Rp50 juta.

Selain itu program pembangunan jalan rabat beton sepanjang 200 meter di Dusun Toroiji,100 meter di Dusun Totoet dan 100 meter di Dusun Sibuddaoinan yang sudah selesai

dibangun. Tapi upah pekerja dan material belum dibayarkan dan yang bisa dibayarkan 6 unit pembangunan plat deker, 2 unit di Dusun Pangasaat, 2 unit di Dusun Saibi Muara dan 2 unit di Dusun Masoggunei.

“Saya tidak tahu entah jawab apa dalam pertanyaan kenapa belum dibayar upah pekerja dan material jalan, ada sekitar Rp170 juta upah dan material jalan rabat beton ini belum dibayar, kalau hanya Rp5 juta mungkin masih bisa, tapi karena anggaran ini tidak mencukupi, cairnya saja dana

kita sebagian tanggal 11 Desember kemudian tutup buku,” ujar tastian.

Untuk membayar upah pekerja dan material, opsi pertama, pemerintah desa akan memotong honor pegawai desa dan BPD, kedua menunggu dana ADD tahun 2015.

“Namun itu yang belum coba kita bicarakan, karena tak ada solusi lain kita di desa,” jelas Tastian.

Untuk pembangunan 6 unit plat deker Januari ini sedang dilakukan pekerjaannya, sebagian dusun sudah selesai pekerjaannya. (r)

Warga Sibudda’ Oinan Terima Pembangkit Listrik Tenaga Surya SIBUDDA’ OINAN-Warga Dusun Sibudda’ Oinan, Desa Saibi Simukop, Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai menerima 20 unit pembangkit listrk tenaga surya

(solar cell).

Masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan satu unit dengan kapasitas 50 watt peak (WP) dilengkapi 1 unit accu, 4 FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

TERANCAM AMBRUK - Jalan trans Sikakap terancam ambruk

unit bola lampu ukuran 4 watt, kabel, stop kontak, fitting lampu dan inverter.

Linus Sanene, Kepala Dusun Sibudda’ Oinan mengatakan dengan adanya solar cell tersebut masyarakat di Sibudda’ Oinan sangat terbantu karena selama ini warga mendapatkan penerangan hanya satu sumber mesin diesel dari satu suku yang ada di Sibudda’ Oinan tersebut.

“Sangat terbantu tentunya, bukan hanya ini yang kita harapkan tapi ada pembangunan infrastruktur yang masih kurang, seperti dermaga sudah rusak, kemudian tambatan perahu itu perlu diperhatikan,” katanya pada 21 Desember 2014 lalu.

Pengadaan pembangkit tenaga surya tersebut adalah proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mentawai untuk membantu penerangan di pulau-pulau kecil.

Dana tersebut dikatakan Heri selaku

teknisi pemasangan solar cell berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 di DKP. Daerah lain yang mendapatkan solar cell di antaranya Du-sun Gulu-guluk 42 unit, Dusun Gotap 23 unit, Dusun Sua 30 unit, Dusun Totoet 13 unit, Dusun Toroiji 22 unit dan Dusun Kaleak 27 unit.

Untuk serah terima resmi di Dusun Sibudda Oinan dilakukan pada 25 Desember 2014 lalu, meski dilakukan serah terima namun masih ada warga yang belum mendapatkan paketnya secara lengkap seperti ada kekuarangan panel surya, kemudian masih ada bola lampu yang tidak berfungsi, namun Heri selaku teknisi berjanji kepada warga kekurangan serta tak berfungsinya alat pada solar cell yang diberikan tersebut akan dilengkapi. (trs)

MENTAWAINEWS Tahun lalu, program ini menuai kegagalan di sejumlah daerah

Bambang Sagurung

B

upati Mentawai Yudas Sabaggalet masih melanjutkan program cetak dan rehabilitasi

sawah tahun ini meski tahun lalu di sejumlah daerah program ini mengalami kegagalan panen.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Mentawai.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarokdog kepada Puailiggoubat 10 Januari lalu mengatakan, dalam APBD Mentawai 2015, program sawah masih menjadi prioritas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake’. Program sawah masih menjadi prioritas karena masyarakat sudah mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. “Sehingga perlu program mewujudkan ketahanan pangan agar Mentawai tidak mengimpor beras dari luar,” ujarnya.

Dikatakan Korta, program sawah

Puailiggoubat

NO. 304, 15 - 31 Januari 2014

8

Program Sawah Masih Jadi Andalan melalui Dinas Pertanian tidak selamanya ditanggung oleh pemerintah.

Beberapa daerah yang sedang berjalan hanya ditanggung bibit dan pupuk serta sarana pendukung program sawah.

“Ada memang di beberapa daerah yang masih didanai penuh oleh pemerintah, namun ada juga yang hanya ditanggung seperti bibit, pupuk, pestisida,” ujarnya.

Tahun lalu, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, akan dibuka dan direhab sawah di beberapa lokasi diantaranya di Malancan, Madobak, Rogdok, Beriulou, Bosua, Matoininit, Silakoinan, Taikako, Cimpungan, Limosua.

Berdasarkan pantuan Puailiggoubat di Malancan, sawah yang dibuka melalui kelompok Ogok Sibau yang ditargetkan seluas 30 hektar tidak mencapai target.

Ada kesan bibit yang sudah ditanam asal jadi, karena lokasi seluas 18 hektar yang sudah terbuka belum dibersihkan dari kayu dan semak yang ditebang masyarakat.

Pada 2013 lalu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, Novriadi menyampaikan program cetak sawah yang direncanakan

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

SAWAH - Sawah warga dari Program Pemda Mentawai di Dusun Bosua, Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan

seluas 320 hektar, yang terealisasi 227 hektar, diantaranya di Desa Sigapokna

44 hektar, di Sirilanggai 30 hektar, Saibi 30 hektar, Muntei 47 hektar, Toloulaggo

35 hektar dan Saureinu 41 hektar. (bs/r)

Tahun Ini Tak Ada Pengadaan Kapal untuk Siberut Barat SIKABALUAN-Masyarakat yang ada di Kecamatan Siberut Barat, seperti masyarakat Desa Simatalu, Simalegi dan Sigapokna tahun ini belum mendapat pelayanan khusus dari segi transportasi kapal karena dalam APBD 2015 yang ditetapkan DPRD Mentawai pada 31 Desember lalu tidak dianggarkan pengadaan kapal.

“Tahun ini tidak ada pengadaan atau pembelian kapal baru, hanya memaksimalkan kapal yang ada sekarang,” kata Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarokdog kepada Puailiggoubat, Sabtu, 10 Januari lalu.

Menurut Yosep, DPRD menilai kapal milik Pemda sekarang ini tidak dikelola dengan maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dari segi angkutan laut tidak berjalan dengan baik.

“Kita sampaikan kepada kepala dinas kalau kapal yang tidak layak dilelang atau dikandangkan saja, karena menjadi beban anggaran, sementara pengoperasiannya tidak ada,” ujarnya.

Dalam APBD Mentawai tahun ini, kapal yang dianggarkan operasionalnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melayani masyarakat diantaranya, KM. Nade untuk Tuapeijat-Sikabaluan,

KM. Simatalu untuk Tuapeijat-Siberut, KM. Simasin untuk Sipora-Sikakap. “Untuk KM. Beriloga digunakan menggantikan kapal yang sedang mengalami kendala layar,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake. “Kita fokuskan pelayanan

kapal antar pulau, karena kapal untuk Padang-Mentawai sudah dilayani oleh kapal milik swasta,” katanya.

Tahun ini Pemda Mentawai memberikan subsidi BBM untuk dua kapal swasta yang membantu pelayanan transportasi laut bagi masyarakat, yaitu KM. Sumber Rezeki Baru

dengan MV. Mentawai Fast. Untuk MV. Mentawai Fast, BBM yang disubsidi pemerintah untuk rute Padang-Sikabaluan-Siberut dan Padang-Sikakap serta Padang-Sioban.

“Untuk rute Padang-Tuapeijat tidak disubsidi karena penumpangnya penuh terus, jadi tidak perlu disubsidi

lagi,” ujar Yosep.

Tahun lalu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet merencanakan pembelian satu unit kapal untuk melayani masyarakat yang ada di Kecamatan Siberut Barat karena KM. Simatalu tidak cocok untuk melayani rute tersebut. (bs/r)

Warga Sibudda Oinan Harap Jembatan Saibi Cepat Rampung SIBUDDA’ OINAN-Warga di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah mengharapkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Dusun Sibudda’ Oinan, Dusun Kaleak menuju Desa Saibi Samukop rampung tahun ini.

“Kalau sudah selesai jembatan itu akan sangat mudah akses darat lagi daripada laut karena kalau laut perhitungannya cuaca, tapi kalau darat bolak balik pun bisa, kami berharap jembatan ini cepat selesai tidak usah lama-lama lagilah,” kata Benediktus (25), warga Sibudda Oinan, pada Minggu, 28 Desember 2014 lalu.

Tidak selesainya pembangunan jembatan pada 2013 karena PT. Bakrie Metal Industries yang mengerjakan jembatan dengan anggaran senilai Rp6,9 miliar tersebut

tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena masa kontrak berakhir sehingga harus ditenderkan lagi untuk mencari kontraktor lain.

Tak hanya itu, pemancangan penyangga untuk pemasangan tonggak pada dasar sungai yang sangat sulit karena harus menghadapi arus sungai yang cukup deras.

Tahun lalu, PT. Kinaya Nayaka, kontraktor yang melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan non permanen dengan anggaran senilai Rp6,068 miliar.

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

JEMBATAN - Jembatan di desa Saibi Samukop yang belum rampung dibangun sejak 2013

Perkembangan terakhir pada akhir Desember lalu, pekerjaan jembatan sekitar 60 meter tersebut sudah

mencapai 80 persen diantaranya besi yang dipasang untuk lantai jembatan sudah tersambung hingga di seberang

menuju jalan desa Saibi. (trs)

MENTAWAINEWS Awal Maret tender proyek fisik diharapkan sudah mulai

Puailiggoubat

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

9

APBD Mentawai 2015 Rp 967 Miliar FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

PRD Mentawai menetapkan APBD 2015 sebesar Rp967 miliar. Persetujuan Mendagri diperoleh 31 Desember 2014 setelah sebelumnya evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat diselesaikan 29 Desember.

“Kita berharap Maret proyek fisik mulai tender dan kegiatan SKPD mulai dilakukan sehingga banyak waktu untuk melaksanakan pembangunan,” kata Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok kepada Puailiggoubat, 10 Januari lalu.

Menurut Yosep, beberapa hal yang menjadi evaluasi Gubernur Irwan Prayitno di antaranya adanya larangan bagi pemerintah melaksanakan rapat dan kegiatan di hotel, mengurangi perjalanan dinas serta pembelian mobil dan motor dinas.

“Kegiatan harus lebih banyak menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake, mengatakan dengan ditetapkannya APBD Mentawai 2015, semua SKPD mulai bekerja sehingga tidak lagi nantinya ditemukan di akhir tahun anggaran yang tidak terserap.

“Tidak ada alasan soal pergantian kepala SKPD untuk membuat lelang atau tender, karena dalam surat bisa diatur kemudian,” ujarnya.

D

DITOPANG BAMBU - Kondisi rumah yang terpaksa ditopang pakai bambu agar tidak roboh di Dusun Pariok Desa Muntei Dikatakan Korta, untuk program atau kegiatan yang dilaksanakan semuanya harus sudah selesai dan berakhir pada November, sehingga pada Desember tinggal evaluasi program atau kegiatan di masing-masing SKPD. “Mentawai geografisnya beda dengan daratan, bagaimana kita tahu kalau pembangunan di Siberut Barat sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor sementara waktu untuk melakukan pengecekan ke lapangan sudah tidak ada, akhirnya ada proyek yang tidak jelas penyelesaiannya tapi pembayarannya

sudah dilakukan 100 persen,” ujarnya.

Karena banyaknya kegiatan dan pembayaran yang dilakukan di penghujung tahun membuat transaksi keuangan melonjak signifikan. “Kalau kita lihat pada Desember itu transaksi keuangan daerah mencapai Rp120 miliar. ini sangat berbahaya,” katanya.

Dengan kegiatan dimulai lebih awal, SiLPA diakhir tahun tidak membengkak terutama pembangunan fisik.

“Untuk tahun 2014 SiLPA diperkirakan Rp182 miliar, dan ini masih perkiraan karena kita masih menunggu

Rumah Warga Muara Sikabaluan Ludes Terbakar SIKABALUAN - Rumah Gai, warga Dusun Muara Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara ludes terbakar pada Senin, 12 Januari lalu, sekitar pukul 10.30 WIB. Tidak ada korban

jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.

Belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

BERSEMAK - Jalan menuju Kaleak, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah bersemak

yang menghanguskan satu unit rumah yang sekaligus gudang Bahan Bakar Minyak (BBM), penampungan coklat, cengkeh dan pinang serta toko.

“Kita tidak tahu apa yang memicu kebakaran, karena waktu itu orang banyak belanja. Ada yang jual cengkeh, coklat dan ada juga yang beli bensin dan minyak tanah,” kata Gai, pemilik rumah pada Puailiggoubat, Senin, 12 Januari lalu.

Pada saat kebakaran, warga kesulitan memadamkan api, karena minimnya sarana pemadaman, seperti mesin pompa air. Masyarakat yang memadamkan api hanya mengandalkan ember dan timba untuk menyiram api yang membesar. Mesim pompa air milik warga yang digunakan pada saat kejadian, sulit hidup.

Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian, namun tak ada yang dapat diselamatkan. Menurut rencana, cengkeh, pinang dan coklat baru akan dikirim ke Padang pada Kamis, 15 Januari dengan KMP. Gambolo. (bs/r)

audit dari BPK,” katanya.

Terkait dengan evaluasi kinerja dan

anggaran di SKPD, pihak DPRD masih menunggu hasil audit BPK soal APBD 2014, bila serapan anggaran di SKPD rendah maka DPRD akan merekomendasikan kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet untuk mengevaluasi SKPD tersebut.

“Kita juga akan lihat apakah serapan anggarannya rendah karena faktor tertentu, misalnya di PU (Pekerjaan Umum) karena faktor kawasan hutan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tidak berjalan. Kita akan lihat faktornya juga, apa yang menyebabkan serapan anggaran rendah di SKPD tersebut,” tambah Yosep.

Untuk APBD Mentawai 2015, anggaran terbesar terdapat di Dinas Pendidikan Mentawai sebesar Rp201 miliar, disusul Dinas Pekerjaan Umum Rp164 miliar, Dinas Kesehatan Rp85 miliar, Dinas Perhubungan Rp43 miliar, Sekretariat Daerah Rp41 miliar, Sekretariat DPRD Rp18 miliar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp12 miliar. (o)

Kapolres Mentawai Minta Ibu Bhayangkari Jaga Citra Kepolisian SIKAKAP – Kapolres Kabupaten Mentawai AKBP Reko Indro Sasongko meminta Ibu-ibu Bhayangkari ikut menjaga citra kepolisian. Hal itu diungkapkan Kapolres dalam acara ramah tamah di aula Mapolsek Sikakap, Jumat 19 September.

Menurut Reko, dalam melaksanakan tugas, seorang anggota polisi banyak menemui risiko dan tantangan bahkan nyawapun bisa menjadi taruhannya, tapi semua risiko itu dapat diatasi dengan berdoa sebelum melaksanakan tugas.

“Ibu jangan terlalu memaksakan sang suami untuk hidup mewah, apa yang kita dapatkan setiap bulan itulah rezeki yang diberikan Tuhan, dan nikmatilah rezeki itu dengan penuh suka duka, kalau ibu terlalu menuntut suami untuk mendapatkan uang lebih, tentu sang suami akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut akibatnya sang suami akan berurusan dengan provost kepolisian, di mata hukum semua kita sama,”ujarnya.

Ia mengingatkan setiap perlakuan yang dibuat akan langsung dini-lai masyarakat di sekitar. “Karena itu jika perilaku ibu-ibu bhayang-kari baik maka citra kepolisian akan ikut baik,” katanya. (spr)

Warga Bojakan Harapkan Pembangunan Jalan SIKABALUAN-Warga Desa Bojakan mengharapkan akses jalan dari Bojakan menuju Desa Sotboyak terhubung sehingga masyarakat mudah ke Sikabaluan yang menjadi ibu kecamatan Siberut Utara.

“Bagi punya motor, mereka membawa motornya dari Sikabaluan sampai di Sotboyak saja, dari Sotboyak mereka naik pompong ke Bojakan,” ujar Sandro, salah seorang warga Bojakan.

Dikatakan Sandro, dari Bojakan ke Sotboyak menghabiskan BBM pompong minimal lima liter untuk sekali jalan dengan harga Rp15 ribu per liter. Untuk pulang-pergi Bojakan-Sotboyak menghabiskan 10 liter dengan biaya Rp150 ribu.

“Jalan sudah dibangun 2010 lalu, namun belum terhubung hingga sekarang,” katanya.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarokdok mengatakan, untuk tahun ini dalam APBD Mentawai 2015 dianggarkan pembangunan melalui P2D Mandiri Rp37 Miliar. (bs/r)

Puailiggoubat NO. 303, 1 - 14 Januari 2015

Sudah empat tahun berlalu pascasunami Mentawai.

Bagaimana kejadian memilukan saat itu mengajari Anda tentang kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami?

Ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan pada dua bencana geologi itu, waktunya untuk mengoreksi beberapa pemikiran yang kurang tepat tentangnya. Apa saja?

Gempa yang tak terasa keras takkan menimbulkan tsunami Salah. Gempa yang tak terasa keras belum tentu tidak menimbulkan tsunami.

Sebaliknya, belum tentu pula gempa yang terasa keras pasti menimbulkan tsunami.

Contoh, gempa di Simeuleu, Aceh, pada 15 April 2012. Gempa kembar terjadi dengan magnitudo cukup besar, 8,5 dan 8,1.

Tapi, tsunami yang ditimbulkan kecil.

Terungkap, gempa ternyata tidak bersumber dari zona subduksi (pertemuan lempeng). Gempa juga dangkal serta mekanisme gerakan patahannya lebih miring.

Sementara itu, contoh gempa yang tak terasa keras tetapi menimbulkan tsunami adalah gempa Pangandaran pada tahun 2006 dan gempa Mentawai pada tahun 2010.

Pakar tektonik dari Institut Teknologi Bandung

(ITB), Irwan Meilano, mengungkapkan bahwa gempa di Pangandaran dan Mentawai termasuk "gempa tsunami" atau "gempa lamban".

"Gempa tsunami" terjadi bila pusat gempa dangkal, berdekatan dengan palung, serta dekat dengan daratan.

Wilayah pada zona tersebut biasanya memiliki rigiditas tinggi serta kaya sedimen.

Goncangan gempa memang tak terasa tetapi tsunami-nya bisa tinggi.

Instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengetahui "gempa tsunami".

Gempa ini sulit ditebak hanya dengan sense.

Hanya Pulau-pulau Indonesia yang Menghadap Pasifik dan Hindia yang rawan tsunami Memang, pulau-pulau yang tak menghadap langsung ke pasifik dan Hindia punya risiko lebih rendah terdampak tsunami. Namun, tak sepenuhnya benar.

Studi Irwan menemukan bahwa aktivitas di zona subduksi di bagian barat Sulawesi pernah menghasilkan tsunami yang mencapai wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Widjo Kongko Prediksi para ahli, dengan gempa magnitudo 8,1, wilayah Sulawesi Utara, Maluku, dan sekitarnya berpotensi dihantam tsunami dengan ketinggian mencapai 5 meter.

Kalimantan bebas risiko gempa dan

tsunami Salah. Belum banyak penelitian tentang potensi gempa di Kalimantan sehingga belum bisa dipastikan juga apakah pulau itu memang bebas dari ancaman gempa.

Salah juga mengatakan bahwa Kalimantan bebas dari ancaman tsunami. Kajian peneliti tsunami Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, menunjukkannya.

Widjo mengatakan, berdasarkan kajian pada tahun 2010, aktivitas subduksi ganda antara Sulawesi Utara dan Maluku berpotensi menimbulkan gempa bermagnitudo 8,1.

Gempa itu diprediksi bisa menimbulkan tsunami. Bukan hanya wilayah Sulawesi dan Maluku saja yang akan terdampak, tetapi juga Kalimantan.

Wilayah Kalimantan yang berpotensi terdampak tsunami antara lain Kutai Timur, Berau, Nunukan, dan Bulungan.

Tsunami skala sedang bisa menerjang 2-2,5 jam setelah gempa. Ketinggian 0,5 - 1 meter di perairan dangkal dan mencapai 2 kali lipatnya di pantai.

Dampak tsunami bisa parah mengingat kawasan pesisir Kalimantan adalah urat nadi ekonomi. Di samping itu, kesiapsiagaan masih minim.

Dari 4.500 km panjang pantai rawan tsunami hanya ada 38 sirine tsunami dari kebutuhan 1.000 sirine. Shelter evakuasi hanya ada 50 unit dari kebutuhan 2.500 unit.

Subduksi ganda di antara Sulawesi Utara dan Maluku sendiri punya aktivitas seismik tinggi. Dalam rentang waktu 1600 - 2007, ada 2.800 kejadian gempa dan 10 tsunami.

Jarak tsunami satu dan berikutnya pasti ratusan tahun Tidak tepat. Tsunami yang bersumber dari subduksi yang sama mungkin berjarak ratusan tahun. Tetapi, bisa saja satu kota terdampak tsunami berkali-kali dalam hitungan tahun.

Kota Sendai di Jepang beberapa kali terdampak tsunami dalam jeda waktu singkat. Sumber gempa yang mengakibatkan tsunami berbeda.

Wilayah barat Sumatera memiliki sumber gempa lautan yang banyak. Jadi, satu kota di wilayah itu juga bisa terdampak tsunami berkali-kali.

Meskipun Aceh pernah terdampak tsunami besar pada tahun 2004, bukan berarti kota serambi Mekkah itu baru bisa terdampak tsunami ratusan tahun kemudian.

10

Aceh bersama Padang dan Mentawai bisa saja terdampak tsunami dari sumber gempa yang berbeda.

Jadi, harus tetap waspada.

Tanggul laut pasti bisa melindungi diri dari tsunami Salah. Secara umum, memang dikatakan bisa. Tapi, seperti halnya teknologi pada umumnya, tetap ada keterbatasan.

Tanggul laut memiliki keterbatasan pada ketinggian dan kekuatan. Bila tinggi gelombang tsunami rendah, tanggul laut memang bisa melindungi.

Kasus gempa bermagnitudo 9 pada 11 Maret 2011 di Jepang adalah bukti bahwa tanggul laut tidak dapat melindungi 100 persen.

Ketinggian gelombang lebih tinggi dari tanggul laut.

Inilah pentingnya perencanaan tata ruang dan memilih hunian di kawasan yang relatif jauh dari lautan. (int/p)

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

11

i s i u P i s Pui di matamu Walau kau jauh dari sisiku, namum kasih sayangmu hanya untukku Kesetiaan adalah segala-galanya bagiku Kasih sayangmu selalu satu bentuk dari cintamu Tak ternilai dengan angka tak terungkap dengan kata

Impianku Andai Aku besar nanti Aku akan mengbdi pada tanah airku Biar di waktu kecil Badanku kurus, karena kurang sandang, pangan Dan tampangku lesu dan loyo Rasanya aku bisa jadi orang Andai aku besar nanti Aku harus rajin dan tekun belajar Agar impianku tercapai Dan dapat pmemajukan tanah airku tercinta Dari kebodohan dan kemiskinan Andai aku besar nanti Aku tak akan korupsi Tak akan memperkaya diri Tapi aku akan berusaha membangun tanah airku Demi perkembangan dan kemajuan daerahku ini Pertanyaanku: Bisakan anak lesu, miskin, ingusan

Ibuku

Saat kujauh dari sisimu Kehadiranmu dalam hidupku Bagaikan hujan di musim kemarau Bagaikan penyejuk dalam dahagaku Bagai dokter dalam sakitku

Ibu‌ Engkau yang terbaik dalam hidupku Mengenal segala kekurangan dan kelebihanku Selalu kurindu senyum manismu

Ibu‌ Engkau yang selalu setia bersamaku Bagaikan bintang menemani dalam gelap malamku Kuingin sebuah kebahagiaan terpancar

punya kesempatan untuk meraih impiannya?

Ibu‌ Melihat senyummu itu sudah lebih dari cukup bagiku Menatapmu adalah kebahagiaanku Mendengar suaramu itulah harapanku Aku sudah merasakan tulusnya cinta dan kasih sayangmu Segala panjat dan doa tarukir untukmu Cintamu adalah anugerah yang kau berikan padaku Semoga ibu sehat selalu dan panjang umur

Semangatku Sejuk embun pagi menemani langkahku Saat beranjak menuju sekolahku Sinar mentari perlahan muncul menyinariku Untuk memberi semangat dan gairah bejalarku Kuingin impianku tercapai Demi orang tuaku yang kucintai Kuingin impianku tercapai Untuk memajukan kesejahteraan Mentawai Angin senja menyelimuti tubuhku Saat kutermenung memandang indahnya alamku Bintang berkedap-kedip dan bulan pun tersenyum Memandangku Membuatku semangat untuk meraih cita-citaku

Sumario Tatubeket (Pelajar Kelas X SMAN 1 Siberut Selatan) Domisili di Desa Maillepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai IKLAN

Sosok

S

agulubbek, wilayah terpencil di Siberut Barat Daya menjadi lokasi penempatan Yustinus saat SK CPNS-nya terbit tahun 1991. Saat itu Sagulubbek begitu sepi, jumlah rumah atau semacam uma di sana hanya tujuh namun jumlah siswa SD ketika itu mencapai 90 orang.

Pengalaman paling mengesankan baginya saat membawa beberapa murid kelas 6 sekolahnya ujian akhir (dulu namanya Ebtanas) di Muara Siberut tahun 1992.

Saat itu mereka 6 orang harus naik gunung lalu turun ke Matotonan.

Sebab saat itu belum ada boat yang bisa digunakan. Mereka terpaksa bermalam di hutan dan makan pucuk rotan saat perbekalan habis. Tahun berikutnya sudah ada boat yang bisa mengantar rombongan murid ke Muara Siberut.

Ia juga pernah mengajar sendirian selama lima bulan karena tidak ada guru lain. “Saya mengajar bergantian dari kelas 1 sampai kelas VI, saat mau ujian akhir, kelas 1 sampai V diliburkan karena anak kelas 6 mau ujian,� katanya mengenang masa-masa itu.

Sekitar 3 tahun di Sagulubbek, pada 1994 Yustinus pindah ke SDN Taileleu. Kisah tragis membuatnya memutuskan pindah.

Ia menceritakan, saat hendak balik ke Sagulubbek dari libur sekolah, boat yang ditumpanginya bersama 8 penumpang lainnya terbalik.

Dua penumpang meninggal.

Yustinus berhasil selamat setelah berenang 4 jam ke tepi pantai.

Kejadian itu membuatnya trauma.

Kepada Puailiggoubat, Yustinus menceritakan suka dukanya menjadi Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Siberut Barat Daya.

Ikuti perbincangannya dengan wartawan Puailiggoubat Yuafriza berikut.

Sejak kapan UPTD Pendidikan Siberut Barat Daya ini diresmikan ?

Unit ini sudah ada sejak 2012 namun dulu namanya Cabang Dinas Pendidikan. Meski sudah dua tahun hingga kini kami kantor belum punya, akses informasi minim karena tidak ada sinyal telepon di Siberut Barat daya karena itu saya juga sering berada di rumah saya di Muara Siberut (kecamatan tetangga Siberut Barat Daya) karena akses informasi di sana lebih lancar.

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

12

Kepala UPTD Pendidikan Siberut Barat Daya, Yustinus

Mengabdi di Kampung Halaman Dengan minimnya akses komunikasi ini, bagaimana anda bisa berhubungan dengan sekolahsekolah di wilayah anda ?

Saya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, jika dana belum cair maka saya menanggung biaya sendiri.

Biaya yang dikeluarkan bervariasi. Ke Desa Sagulubbek pada Oktober lalu saya mengeluarkan uang sekitar Rp5 juta karena jaraknya yang jauh. Saat itu ada persoalan dengan kepala sekolah SD di sana, setelah saya datang dan diselesaikan, kini dia kembali bertugas. Guru-guru yang jauh itu membutuhkan perhatian kita.

Mereka juga perlu diberi pelatihan agar pengetahuan dan wawasannya meningkat.

Persoalan apalagi yang Anda hadapi selain akses komunikasi dan transportasi yang minim ?

Soal sarana kantor UPTD sendiri, sampai saat ini, kantor di Siberut Barat Daya masih menggunakan rumah pribadi saya, begitu juga dengan kantor di Muara Siberut, juga rumah saya.

Berapa jumlah sekolah di wilayah UPTD Siberut Barat Daya ?

Kalau SD ada 8 ditambah 2 filial, lalu 1

SMP dan 1 SMA. Fasilitas ruang belajar dan mebelernya cukup termasuk perpus-takaan, hanya ada satu atau dua sekolah yang belum memiliki pustaka.

Dengan jumlah sekolah itu, apakah jumlah gurunya cukup ?

Saat ini terdapat 42 tenaga guru di Siberut Barat Daya dengan jumlah guru honor 28 orang. Jumlah itu belum cukup karena rata-rata satu SD itu harus punya 7 guru minimal. Saat ini kita kekurangan guru olahraga dan agama. Guru yang sudah di akreditasi itu ada sekitar 18 orang.

Di wilayah anda, dimana saja daerah yang sulit mengakses pendidikan ?

Di Bolotok Desa Pasakiat Taileleu, jaraknya 5 jam dengan pompong, di sana ada filial SD N 11.

Lalu di Sirabang Oinan, daerah itu tidak ada sekolah, daerahnya terletak di hulu sungai Taileleu yang butuh puluhan jam menuju ke sana, di sana ada sekitar 10 anak didik. Lalu di Masi, di sana ada sekitar 20 anak, daerah ini bisa ditempuh dari Sagulubbek 2 jam. Di sana ada sekolah Santa Maria. Lalu ada Dusun Siribabak, di sana ada puluhan

KK dengan sekira 10 anak usia sekolah. Daerah yang berada di Desa Sagulub-bek ini belum ada sekolah.

Selanjut-nya Mongan Tepu, ada sekitar 30 anak usia sekolah, di sana ada sekolah swasta. Lalu Taropdopat di Taileleu, ditempuh 5 jam dari taileleu menggu-nakan pompong. Ada sekitar 10 anak usia sekolah yang belum mendapat akses pendidikan.

Terakhir Lumago, masih di Desa Sagulubbek yang bisa dicapai 3 jam dari pusat desa Sagu-lubbek menggunakan pompong. Di sana ada sekitar 20-an anak usia sekolah. Satusatunya sekolah di sana adalah PAUD. Dengan jarak yang berjauhan, bagaimana anda berhubungan dengan kepala sekolah ?

Kami melakukan koordinasi dua hingga tiga kali setahun. Transportasi yang sulit menyebabkan saya terbatas bisa melakukan kunjungan karena biasanya harus carter boat atau pompong. Uangnya biasanya ditalangi dari uang pribadi dulu.

Terkait pelajaran muatan lokal budaya Mentawai, apakah sudah diimplementasikan di Siberut Barat Daya ?

Kita sudah mengimplementasikan pelajaran bumen ini secara menyeluruh pada 2013 walaupun sebelumnya beberapa sekolah siudah mengajarkannya. Persoalan yang kita hadapi sulitnya mencari guru yang mengerti budaya Mentawai sebab budaya dan bahasa di tiap daerah itu berbeda, gurunya harus paham. Guruguru harus belajar sendiri tentang budaya ini, di tempat saya ada guru bumen orang Minang.

Agar bisa memahami bumen ini, ia rajin bertanya-tanya

kepada orang tua di kampung sebab di wilayah kami budaya Mentawai masih sering ditampilkan, hampir tiap minggu ada pesta, kadang anak didik juga dilibatkan dalam pesta adat. Jadi sejauh ini siswa cukup antusias dan semangat. Kendala lainnya soal bahan ajar, saat ini yang kami miliki baru bahan ajar dari YCMM, selebihnya guru harus mencari sendiri untuk mempelajari mitos, fable dan legenda Mentawai.

Waktu kurikulum berganti ke Kurikulum 2013, apakah pelajaran Bumen ini ditiadakan ?

Tidak dihentikan, tetap dilanjutkan karena pelajaran budaya ini sangat penting Untuk 2015, apa program yang diusulkan ?

Kami mengusulkan agar sekolah yang belum akreditasi maka diakreditasi tahun depan yakni SD 08 Sagulubbek, sisanya sudah. Lalu sekolah yang akreditasinya akan diusulkan meningkat jadi B yakni SD N 14 dan SD N 19 serta SMP N 1 Siberut Barat Daya.

Kami juga usulkan pembangunan kantor UPTD dan rumah dinas guru dan penambahan ruang kelas beberapa sekolah misal SD 14 Pasakiat Taileleu, jumlah siswanya mencapai 302 orang. (ocha)

BIODATA Nama : Yustinus,S.Pd Kelahiran : Taileleu, 10 Oktober 1969 Alamat : Taileleu Jabatan : Kepala UPTD Pendidikan Siberut Barat Daya

Sosok

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

13

Kepala UPT Dinas Pendidikan Pagai Selatan, Tasman Firman. SPd,SD

kepada UPTD Pagai Selatan, saat itu baru saya merasakan kondisi pendidikan sebenarnya di daerah Pagai Selatan pascatsunami.

Sekolah yang dulu berada di tepi pantai semuanya pindah dan dibangun baru di lokasi relokasi penduduk saat ini.

Praktis jarak bertambah jauh sehingga beberapa anak kesulitan menjangkau sekolah yang letaknya di atas bukit.

Akibatnya banyak anak berhenti seperti yang dialami anak-anak Surat Aban yang

mau berkunjung ke daerah selatan yang meliputi Desa Sinakak dan sekitarnya.

Dalam setahun saya mengagendakan kunjungan ke sekolah sebanyak 8 kali, namun kalau ada acara mendadak kunjungan ditambah.

Tapi berkunjung dengan jalan darat yang minim membuat biaya membengkak karena jarak terdekat antara kantor hanya SD yang berada di Malakopa, selebihnya berjarak lebih dari 10 kilometer, itu pun belum ada jalan tembus.

Sekolah apa yang sulit

kemudian diangkut ke Jakarta dan digagalkan polisi saat di Padang.

Sekarang kondisinya bagaimana?

Sudah pulih, anak-

M

embenahi sekolah di daerah yang baru diluluhlantakkan tsunami pada 2010 bukanlah hal yang mudah. Butuh pengorbanan dan semangat baja untuk membangun dunia pendidikan di Pagai Selatan.

Terkadang kondisi geografis yang berjauhan diperparah sarana jalan darat yang minim membuat siapa pun akan bergidik dan putus asa. Namun tak demikian dengan Tasman Firman yang menjabat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pagai Selatan pada 2012. Kecintaan kepada kampung halaman memompa semangatnya terus membenahi dunia pendidikan di daerah tersebut.

Jarak yang jauh bagi mantan

guru yang telah mengabdi selama 24 tahun ini menjadi tantangan sendiri untuk ditaklukkan. Hanya satu tujuan mewujudkan pendidikan berkualitas di Pagai Selatan. Berikut bincang-bincang Puailiggoubat dengan Tasman Firman Saat Anda menjabat, tsunami telah melanda Pagai Selatan, bagaimana kondisi sekolah saat itu?

Pada 2010 tsunami melanda, keadaan sangat mencekam, praktis saat itu suasana perkampungan terutama kampung saya di Malakkoppak porak poranda. Setahun setelah kejadian keadaan berangsur pulih meski kegiatan belajar masih belum maksimal. Saat tsunami saya masih bertugas di SD Sagitci, Kecamatan Sipora Selatan, keadaan di sana juga tak kalah memprihatinkan.

Pada 2012 saya diangkat menjadi

anak yang dulunya berhenti kini menyambung lagi, mereka juga tidak terbebani biaya karena semua kebutuhan sekolah telah ditanggung BOS dan BOSDA, pendidikan gratis.

Bagaimana cara Anda berkoordinasi dengan sekolah?

Ketika penduduk dipindahkan pemerintah ke atas bukit membuat kami kesulitan menjangkau atau mengunjungi sekolah-sekolah karena jalan darat ke lokasi baru belum ada, kalau pun ada masih tanah liat yang curam dan licin.

Jaraknya pun bervariasi, ada yang 2 kilometer dari pantai sampai 20 kilometer. Terkadang saya dan pengawas lewat laut jika

dijangkau?

Sekolah yang ada di Sinakak, daerah ini sulit dijangkau baik bagian barat mau pun selatan, baik jalur darat mau pun laut. Di darat belum ada jalan bagus, sementara di laut ombaknya sangat ganas.

Ada beberapa SD di sana yakni SDN 30 Sinakak, SDN 34 Sinakak, SDN 29 Sinakak, SDN 25 Sinakak dan 06 Sinakak. Ditambah SMPN 3 Pagai Selatan di Bagat Sagai yang dibangun pada 2013 Jika ke daerah sana kami melewati beberapa rute yakni Bulasat-Mapinang sejauh 5 kilometer dengan sepeda motor. Di sana kami tinggalkan motor karena jalan putus dan melanjutkan ke Surat Aban yang berjarak sekitar 8 kilometer dengan jalan kaki, kemudian menyisir ke daerah terdekat. Ya, sekitar 20-an kilolah sehingga perjalanan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB diakhiri pada pukul 20.00 WIB karena mesti mendaki bukit dan menuruni lereng.

Jika mengambil rute laut, kami biasanya mencarter speedboat Rp800 ribu dari Malakopa ke SDN 29 Bunga Rayo. Dari sana naik speedboat lagi ke Sinakak, jika dikalkulasi sekali perjalanan menghabiskan biaya transportasi Rp3 juta.

Apakah Anda putus asa dengan kondisi seperti itu?

Tidak, karena saya putra asli daerah sana, sudah menjadi tanggungjawab saya untuk membangun daerah sendiri meski harus berjalan kaki.

Apalagi jika dana operasional lancar kami lanjut terus, terkadang kalau terlambat kami pakai dana pribadi, kalau itu juga habis, terpaksa kami ngutang dulu. Utang sampai menumpuk mencapai Rp10 juta.

Bagi saya ini menjadi tantangan, kualitas pendidikan yang masih rendah membuat saya termotivasi untuk menuntaskan persoalan ini dengan cara melakukan apa pun yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki.

Salah satu caranya dengan mengajak guru-guru agar bersungguhsungguh mengajar anak, kemudian memberi dorongan kepada orang tua untuk menyekolahkan anak sekaligus mempersiapkan masa depan pendidikan si anak.

Berapa SMP di Pagai Selatan?

Ada tiga SMP yakni SMPN 1 Pagai Selatan di Malakkopak, SMPN 2 Pagai Selatan di KM 37 dan SMPN 3 Pagai Selatan di Sinakak.

Bagaimana dukungan warga terhadap pendidikan?

Mereka sangat antusias karena mereka ingin mencontoh warga yang sama-sama dari kampungnya telah berhasil karena memiliki pendidikan. (g)

BIODATA Nama: Tasman Firman, S.Pd, SD Tempat/Tanggal lahir: Malakkopak, 14 November 1966 Alamat: Malakkopak Jabatan: Kepala UPTD Pagai Selatan

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Joko Widodo berjanji melantik Kapolri yang bebas korupsi sebagaimana program kampanyenya

PUSaKO Desak Presiden Tak Lantik Calon Kapolri Tersangka Korupsi FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

usat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak melantik figur yang menjadi tersangka kasus korupsi sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Peneliti Pusako, Feri Amsari, dalam siaran pers yang dirilis Kamis, 15 Januari 2015 menyebutkan, proses uji kelayakan dan kepatutan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan bertentangan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Persetujuan DPR itu mengalihkan “bola panas” kepada Presiden untuk menentukan dilantik atau tidaknya BG sebagai Kapolri.

Meski persetujuan DPR diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, namun pencalonan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo-

14

P

BATU AKIK - Kolektor batu akik memajang koleksinya untuk dijajakan kepada konsumen di kota Padang.

Batu akik kini cukup digandrungi untuk dijadikan perhiasan atau koleksi tisme yang menentukan bahwa kewajiban penyelenggara negara untuk tidak terlibat korupsi.

“Joko Widodo berjanji untuk

melantik Kapolri yang bebas korupsi sebagaimana program kampanyenya,” ungkap Feri.

Ia menilai, pengajuan tersangka

kasus korupsi sebagai Kapolri jelas bertentangan dengan azas-azas umum penyelenggaraan negara terutama asas profesional dan akuntabilitas.

“Sulit bagi seorang Kapolri untuk bertindak profesional dan akuntabel apabila dalam menjalankan jabatannya berstatus tersangka kasus korupsi.

Tindakan Jokowi yang mengajukan Kapolri dengan terburu-buru juga mengindikasikan pemerintahan tidak dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” tambahnya Ketidakprofesionalan dan tidak akuntabel tersebut dapat menggiring Presiden melanggar konstitusi terutama syarat pelanggaran hukum dan perbuatan tercela sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pelanggaran presiden terhadap ketentuan tersebut dapat menggiring kepada proses pemakzulan. Sehubungan dengan itu, dalam pengajuan calon Kapolri, Presiden harus mewaspadai persetujuan DPR. Jangan sampai persetujuan DPR itu adalah langkah untuk memakzulkan Presiden.

“Presiden juga harus mewaspadai langkah-langkah kubu oposisi dalam menciptakan ruang melakukan pemakzulan presiden yang dapat menggoncang stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, dan harus menemukan calon Kapolri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelas Dosen Hukum Tata Negara tersebut. (p)

Harimau Sumatera Kebun Binatang Bukittinggi Mati PADANG - Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae) koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan Kota Bukittinggi ditemukan mati, Minggu, 11 Januari 2015. Diduga, harimau betina itu mati karena menderita sesak nafas.

“Belum ada rekam medisnya. Tapi analisa sementara dokter hewan mengatakan, ada cairan yang membelut jantungnya,” jelas Kepala Resor Konservasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Vera Ciko, Selasa 13 Januari lalu.

Harimau bernama Sandy itu berasal dari Kebun Binatang Rimbo Jambi dan dibawa ke Bukittinggi saat berusia 7 bulan pada akhir April 2013.

Sebelumnya, kata Vera, tidak ditemukan gejala penyakit. Namun, sepekan sebelum mati harimau itu tidak mau makan. “Kamis kemarin kita kasih obat dan bius,” ujarnya.

Vera mengatakan, harimau itu sudah diotopsi. Contoh cairannya dibawa ke laboratorium di Baso.

“Bangkainya akan diawetkan di

Padang Panjang,” ujarnya.

Kini koleksi harimau Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan Kota Bukittinggi tinggal lima ekor.

Terdiri dari dua jantan dan tiga betina.

Kepala Seksi (Kasi) Pakan dan Kesehatan Satwa Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) mengung-kapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, hewan

tersebut mati akibat penyakit atau peradangan pada lapisan pelindung jantung. Akibatnya, perna-pasan harimau itu cukup terganggu. Jika saja melakukan gerak, nafasnya langsung FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

HARIMAU SUMATERA Harimau Sumatera, koleksi taman hewan Pematangsiantar, Sumatera Utara

sesak.

Pada saat menjalani perawatan insentif selama tiga hari sebelum mati, hewan mengalami nafas cepat dengan frekuensi mencapai 57 kali per menit.

Sementara, menurutnya, dalam keadaan normal biasanya nafas Harimau hanya mencapai frekuensi 40 kali permenit.

Untuk menangani penyakit harimau tersebut, ia mengaku telah berusaha berkoordinasi dengan banyak dokter hewan di Kota Bukittinggi, serta dokter hewan yang ada di beberapa kebun binatang di Jakarta dan Sumatera, seperti Jambi dan Sawahlunto.

“Setelah dilakukan pengobatan, kondisi hewan itu sempat membaik di saat diberi obat, namun ternyata penya-kitnya kambuh lagi dengan cepat,” ujarnya. Hingga kini, pihaknya belum bisa memastikan penyebab munculnya penyakit yang diidap harimau itu. Hewan tersebut sekarang masih diautopsi di Laboratorium Balai Veteriner di Baso, Kabupaten Agam. (prl)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Misinya menjadikan kembali Indonesia sebagai negara maritim terbesar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Samudera Hindia

Kembangkan Riset Kemaritiman

11 Perguruan Tinggi Bentuk Forum Akademis Samudera Hindia FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Yuafriza

ebanyak 11 perguruan tinggi dari Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Forum Akademis Samudera Hindia atau Indian Ocean Academic Forum (IOAF). Forum ini dijadwalkan akan dideklarasikan pada Maret 2015.

Sekretaris Eksekutif IOAF, Dr. John Nurifdin Syach, MS dari Universitas Bung Hatta mengatakan, pembentukan forum ini untuk mengembangkan pemikiran dan inovasi baru dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan Samudera Hindia secara optimal dan berkelanjutan.

Misi yang diemban IOAF menurut John, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Samudra Hindia dan menjadikan kembali Indonesia sebagai negara maritim terbesar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Samudera Hindia.

“Banyak pakar oceanografi mengatakan, Samudera Atlantis masa lalu, Samudera Pasifik masa kini dan

S

PENGEMBANGAN SAMUDERA HINDIA - Nelayan melaut di kawasan Pantai Barat Sumatera.

Sebanyak 11 perguruan tinggi dari Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk IOAF dalam pemanfaatan dan pengelolaan Samudera Hindia secara optimal dan berkelanjutan.

Samudera Hindia masa depan,” kata John kepada Puailiggoubat saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Kantor AJI Padang, 13 Januari 2015.

Sebagai perguruan tinggi yang terletak pada posisi strategis dan lokasinya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia berinisiatif mendorong

pembentukan forum ini, kata John.

“Tuna merupakan salah satu potensi perikanan yang ada di Samudera Hindia termasuk Sumatera Barat, namun teknologi nelayan kita belum mampu memanfaatkan potensi tuna yang ada,” kata Damanhuri.

Damanhuri, dosen Fakultas Peri-

kanan Universitas Bung Hatta yang juga termasuk dalam Forum.

Perguruan tinggi yang bergabung dalam forum ini, Universitas Bung Hatta, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Bengkulu, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, University Sains Malaysia Penang, University Teknologi Malaysia Johor, University Malaysia Trengganu, dan University Teknologi Mara.

Fakta Tentang Samudera Hindia Samudera Hindia merupakan salah satu samudera penting yang menyimpan berbagai keragaman yang tersebar dan menghubungkan 57 kepulauan, 16 negara Afrika dan 18 negara Asia.

Pelabuhan dan kota-kota pantai terhubung secara langsung melalui jalur

navigasi Samudera Hindia.

Samudera Hindia memiliki suhu tertinggi di antara samudera yang ada, karakteristik kimia dan fisika yang unik yakni konsentrasi tertinggi hidrokarbon terlarut dan mengambang, kesetimbangan air negative maksimum, serta sumber air bersalinitas tertinggi dan terendah. Selain itu, Samudera Hindia memiliki beberapa batas lempeng tektonik termasuk Rodrigues Triple Point dimana lempeng benua African, Indo Australia dan Antartic menyatu.

Bagi Indonesia, Samudera Hindia merupakan halaman belakang yang menyimpan potensi perikanan, ekowisata bahari, energi laut, deposit mineral dan hidrokarbon yang relatif belum banyak dimanfaatkan.

Potensi ikan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersial terbesar pada hamper semua bagian perairan laut Indonesia yang ada. Menurut data yang dirangkum Direktorat Jenderal Perikanan (2007), produksi ikan pelagis besar pada 2006 sebesar 592.341 ton atau 21,5 persen dari produksi perikanan laut Indonesia sebesar 2,7 juta ton. (o)

Dua Mahasiswa UBH Ikuti Pertukaran Pemuda Jepang – Asia Timur PADANG - Dua Mahasiswa Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta bakal mengikuti program Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) 2.0 atau Jaringan Pertukaran untuk Mahasiswa dan Pemuda Jepang-Asia Timur pada 1222 Januari 2015 di Tokyo, Jepang.

Mereka adalah , Nikmatul Hikmah mahasiswi angkatan 2011 dan Ade Eka Surya mahasiswa angkatan 2012.

Program ini merupakan salah satu programnya ASEAN Economic Community (AEC) Youth Network hasil kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Japan International Coorperation Center (JICE) yang bertujuan untuk menciptakan dan memperdalam rasa saling pengertian di antara para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan berperan penting di masa yang akan datang.

Beasiswa ini secara penuh diberikan kepada peserta yang mencakup transportasi, akomodasi, logistik dan ia hanya perlu mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi tambahan seperti jajan atau membeli oleh-oleh.

Ketua Jurusan Sastra Jepang Universitas Bung Hatta Dr. Diana

Kartika, M.Hum menyebutkan, program yang berlangsung selama 10 tersebut akan diisi dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti kunjungan ke perusahaan dan industri, instansi

pemerintah, sekolah, wisata ke objek wisata terkenal, home stay, workshop dan persentasi kegiatan sebelum pulang kembali ke tanah air.

“Kita patut bangga karena tiap

tahunnya mahasiswa Sastra Jepang Universitas bung Hatta mendapat kesempatan untuk mengikuti program ini. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh 90 peserta dari 30 perguruan tinggi

AJI Indonesia Kutuk Penyerangan Charlie Hebdo PADANG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas kematian 12 korban penyerangan di kantor PENERBITAN Charlie Hebdo di Paris, ibukota Prancis. AJI Indonesia mengutuk pembunuhan secara brutal, apapun alasannya. AJI menilai penyerangan terhadap Charlie Hebdo mengancam kebebasan berekspresi di seluruh dunia.

Kantor Charlie Hebdo diserang sejumlah orang bersenjata, Rabu (7/1/ 2014) pagi hari waktu setempat.

Serangan itu menewaskan 10 staf Charlie Hebdo, termasuk pemimpinnya, Stephane Charbonnier, berikut dua orang polisi yang berada di lokasi penyerangan.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas para korban yang tewas dan meninggal dalam

penyerangan itu. Kami mengutuk pembunuhan itu, apapun alasannya.

Serangan itu merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi warga, tidak hanya di Prancis, namun di seluruh dunia,” kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono melalui siran pers yang dirilis, Kamis (8/1/2015).

AJI Indonesia turut berdiri bersama-sama seluruh warga dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menolak segala bentuk kekerasan atas kebebasan berekspresi yang tengah dilanggar dengan aksi teror dan pembunuhan.

“Kebebasan berekspresi hanya bisa ditegakkan jika sesiapa dari kita menolak tunduk kepada aksi teror.

Jika ruang kebebasan berekspresi runtuh dan hilang, itu akan menjadi awal bagi hilangnya jaminan hak asasi yang lain. Kebebasan berekspresi,

kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah garis depan pemenuhan hak asasi manusia yang lain,” kata Suwarjono.

AJI Indonesia menyerukan agar setiap individu, pers, dan masyarakat sipil menjalankan kebebasan berekspresi dengan menjunjung penghormatan kepada kebebasan dan hak asasi orang lain.

Termasuk menjunjung tinggi penghormatan hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan keyakinannya apapun, serta selalu menghindari isu suku, agama, ras dan antargolongan..

“Kami juga menolak segala tindak kekerasan atas kebebasan ekspresi dan penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. (ril/p)

negeri maupun swasta se-Indonesia.

Untuk PTS di Kopertis Wilayah X, hanya di wakili oleh Universitas Bung Hatta saja,” jelas Diana, Jumat (09/01/ 2015).

Rektor Universitas Bung Hatta Niki Lukviarman mengaharapkan kedua mahasiswa Sastra Jepang tersebut dapat disipilin selama mengikuti program JENESYS ini.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kedua mahasiswa dapat membuka pemikiran dan menambah wawasan selama di Jepang, karena dari kehidupan masyarakat disana dapat belajar untuk disiplin dan komitmen terutama dalam menghargai waktu,” ujarnya.

Niki menyampaikan, kegiatan tersebut juga dapat menjadi kesempatan emas untuk mencari beasiswa dalam melanjutkan pendidikan S2 di Jepang.

“Kita berharap kedua mahasiswa kita ini dapat menjaga nama baik institusi dan terus mencari peluangpeluang lainnya,” tambahnya.

Sementara, Ade Eka Surya berharap agar pengalaman yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan ini dapat bermanfaat bagi jurusan dan universitas. (ril/p)

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

8

Suara Puailiggoubat Saatnya Memantau Penggunaan APBD

A

PBD Mentawai 2015 telah diketok palu sebesar Rp967 miliar di akhir Desember lalu.

Jumlah itu meningkat dibanding APBD 2014 yang berkisar Rp700 miliar lebih. Peningkatan APBD tersebut diharapkan lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang melarang rapat dan pertemuan di hotel dan mengurangi perjalanan dinas dan pembelian sepeda motor dan mobil dinas harus betul-betul dilaksanakan Bupati Mentawai sebagai pelaksana pemerintahan.

Dana APBD yang notabene merupakan dana rakyat yang bersumber dari pajak seharusnya digunakan lebih banyak untuk kepentingan publik bukan kegiatan seremonial, jalan-jalan atau pembelian barang yang tidak mendesak kegunaannya.

DPRD Mentawai yang mengebut pembahasan APBD sehingga bisa diselesaikan tepat waktu, terlepas dari apakah pembahasan anggarannya sudah selektif atau tidak, tak terlepas dari tujuan agar di trimester pertama tahun, kegiatankegiatan pemerintah sudah mulai dijalankan, misal proses lelang untuk proyek fisik.

Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi SKPD mengulur-ulur pelaksanaan proyek dengan alasan anggaran. Sebab keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan membuat serapan anggaran berkurang. Ini yang seringkali dialami SKPD di Mentawai.

Janji DPRD Mentawai yang akan melihat kinerja SKPD terutama bagi yang rendah serapan anggarannya tentu akan kita tunggu-tunggu.

Sementara bagi masyarakat, saatnya memantau penggunaan anggaran melalui pembangunan proyek fisik di daerah masingmasing. Jadikan mata dan telinga kita mengawasi setiap proses pembangunan minimal di kampung masing-masing. Jika menemukan ada kejanggalan, keanehan, penyimpangan jangan ragu-ragu melaporkan kepada pihak yang berwenang. z

16

Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Dilema Penegakan Keadilan Pro Rakyat

“

Persyaratan bantuan hukum‌akan mengganjal sebab di Mentawai belum ada lembaga ini. Ini merupakan tantangan kita ke depan sebagai daerah yang tergolong miskin, sementara kondisi daerah kita jauh dari pusat OBH tersebut karena itu perlu digagas pembentukan Lembaga Bantuan Hukum untuk mengadvokasi kasus-kasus hukum di Mentawai. Pernyataan Joni Anwar Kepala Bagian Humas Mentawai dalam Puailiggoubat Edisi No.302, 15-31 Desember 2014.

Pernyataan dari Bapak Joni Anwar menarik untuk ditanggapi.

Terkait rencana penyusunan Ranperda Bantuan Hukum untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan langkah maju dalam merespon penegakan hukum (law enforcement) di daerah yang fasilitas struktur dan substansi hukumnya minim dan sekaligus melaksanakan amanat UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah (eksekutif), menimbulkan beberapa isu menarik terutama dalam tataran pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut, yaitu: 1. independensi pemberi bantuan hukum dalam penegakan hak-hak penerima bantuan hukum dalam hal penerima bantuan hukum berperkara atau menghadapi pemerintah sebagai lawan dalam beracara; 2. Peranan Advokat dalam pemberian bantuan hukum untuk orang miskin.

Independensi Pemberi Bantuan Hukum.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana, Tersangka akan berhadapan dengan negara dalam hal ini diwakili oleh Penyidik (kepolisian) yang akan melakukan penuntutan terhadap Tersangka (apabila masih dalam tahap penyidikan) dan Jaksa (apabila sudah masuk tahap pemeriksaan perkara dipengadilan/P21) dan juga dalam perkara perdata, apabila Penerima bantuan hukum akan mengajukan gugatan kepada pemerintah.

Peranan para penegak hukum dalam pemeriksaan perkara telah diatur sedemikian rupa oleh undangundang dimana pihak Kepolisian berfungsi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut, Hakim sebagai Pemutus Perkara dan Advokat

Oleh: Rinto W Samaloisa (Advokat & Konsultan Hukum) sebagai Pembela. Dengan fungsi masing-masing ini dapat diketahui bahwa fungsi penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara didominasi oleh organ negara dan fungsi advokat/pengacara sebagai pembela akan berhadapan (vis a vis) dengan 3 (tiga) fungsi lainnya.

Sementara dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 (selanjutnya disebut sebagai UU Bantuan Hukum) kita ketahui bahwa Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian inisiator dari pemberian bantuan hukum ini adalah Pemerintah (program pemerintah)

sebagaimana dilihat dalam konsideran UU Bantuan Hukum yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses terhadap keadilan. Pasal 6 ayat (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Munculnya bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau lemah dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan posisi antara negara dengan masyarakat dalam penegakan hukum. Sehingga dalam proses pencarian keadilan, seringkali kaum-kaum lemah kehilangan hakhak konstitusionalnya karena kuatnya dominasi kekuasaan

negara.

Dengan support dana dari negara dalam hal ini APBN atau APBD maka independensi pemberi bantuan hukum berada dalam posisi tidak netral dan besar kemungkinan pemberi bantuan hukum akan mengalami benturan kepentingan ketika mengadvokasi kepentingan penerima bantuan hukum yang berperkara dengan negara.

Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum yang berhubungan dengan kemiskinan (propter inpotentiam) menegaskan bahwa advokat tidak semata-mata memberikan jasa hukumnya kepada kalangan berpunya (be have) atau kalangan elit tetapi juga kepada kalangan lemah dan miskin. Hal ini merupakan pengabdian kepada Tuhan (pro Deo) dan juga sematamata demi kesejahteraan masyarakat

(pro bono publico).

Disamping itu, UU Advokat telah memberikan peranan penting kepada advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) untuk melak-sanakan tujuan pro bono publico terse-but. Tapi dengan diundangkannya UU Bantuan Hukum maka fungsi sebagai pemberi jasa hukum tidak didominasi lagi oleh advokat tetapi menjadi lebih terbuka dengan diberinya kesempatan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk melaksanakan fungsi pemberian bantuan hukum. Dimana salah satu hak pemberi bantuan hukum adalah melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

UU Bantuan Hukum, menyamakan advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat dengan paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang melaksanakan fungsi pemberi bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum memiliki hak juga

untuk beracara di muka sidang pengadilan atau setidak-tidaknya melakukan fungsi sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat? Hal ini telah dijawab oleh UU Bantuan Hukum bahwa pemberi bantuan hukum memiliki tanggungjawab memberi bantuan hukum di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Kemudian bagaimana dengan penegakan kode etik apabila pemberi bantuan hukum ini melakukan pelanggaran kode etik dan bagaimana dengan sumpah jabatan?

Tampaknya ketentuan dalam UU Bantuan Hukum ini sedikit berbenturan dengan ketentuan UU Advokat.

Setidak-tidaknya tidak adanya standar kepada personil-personil yang tergabung dalam lembaga pemberi bantuan hukum apakah harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU advokat atau tidak. Karena menurut UU Advokat, Pasal 3 menyebutkan tentang syarat pengangkatan advokat yaitu, WNI, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian advokat, magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyebutkan sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Bila merujuk pada UU Bantuan Hukum maka dosen yang berstatus sebagai PNS dapat melakukan bantuan hukum, mahasiswa fakultas hukum yang belum berumur 25 tahun dapat melakukan tugas pemberian bantuan hukum asalkan bernaung dalam lembaga pemberi bantuan hukum.

Dengan perkataan lain, syarat-syarat untuk menjadi advokat sebagaimana ditentukan oleh UU Advokat tidak berlaku dalam UU Bantuan Hukum.

Secara tidak langsung, hak dan kewenangan eksklusif advokat dalam ke halaman 17

17

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Kehidupan masyarakat makin sulit pascatsunami

Patrisius Sanene

eberangkatan sembilan anak Dusun Surat Aban Desa Sinaka’ Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Mentawai ke Jakarta untuk disekolahkan dilatarbelakangi masalah ekonomi.

Namun kasus ini berkembang menjadi dugaan trafficking (perdagangan anak) yang dilakukan terdakwa Farhan alias Ramses dan Maya.

Hal tersebut terungkap dalam kesaksian lima orangtua korban dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, 15 Januari lalu.

Mereka adalah Albinus orangtua dari An dan Kd, Darmendi orangtua dari G, Elias yang merupakan tokoh masyarakat, Oktri, keluarga Farhan dan Reppen, kepala dusun Surat Aban.

Di hadapan persidangan, Albinus mengatakan bahwa dia mengetahui dan mengizinkan anaknya dibawa Ramses untuk disekolahkan.

“Saya tidak keberatan, asal anak saya bisa sekolah karena ekonomi kami tidak mampu untuk membiayai sekolah mereka,” kata Albinus.

Darmendi juga mengungkapkan hal sama, ia mengaku juga memberikan izin anaknya dibawa. “Saya tidak tahu memang tempat disekolahkan di Jakarta tapi saya percaya kepada Farhan untuk menyekolahkan anak saya,” kata Darmendi.

Sementara Kepala Dusun Surat Aban, Reppen mengatakan mengetahui

K

Sidang Kasus Dugaan Trafficking

Kesulitan Ekonomi Jadi Alasan Orangtua Izinkan Anaknya Dibawa

SIDANG - Farhan dan Maya di hadapan persidangan atas dugaan kasus perdagangan anak jika Farhan akan membawa sejumlah anak di dusunnya ke Jakarta. Namun ia mengaku tidak pernah menandatangani surat persetujuan keberangkatan anakanak itu.

“Saya tidak ada tanda tangan surat

apa pun terkait keberangkatan anakanak tersebut, tapi saya mengetahui keberangkatan mereka, dan karena orang tua mereka setuju tentu tidak bisa dilarang,” kata Reppen.

Ia lalu menggambarkan keadaan

warga Surat Aban. Masyarakat hidup kesulitan secara ekonomi apalagi pascatsunami dan banyak diantaranya yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Karena itu jika ada orang lain yang hendak menyekolahkan anak

SAMBUNGAN HAL. 23

Pakandei ... pengantin laki-laki maturuk, ibu-ibu dari kaum mempelai perempuan menyumbangkan barang-barang di antaranya gelas, kuali, periuk, pakaian dan jenis barang lainnya. Bila pihak keluarga

mempelai perempuan berasal dari keluarga berada atau sedikit mampu maka mereka akan menyumbankan uang, kalung emas, cincin emas, gelang emas dan hal berharga lainnya karena

ini akan menjadi milik pribadi suamiistri keluarga baru tersebut. Barangbarang yang disumbangkan tersebut menjadi modal awal untuk mereka berumah tangga. Sesudah acara pakan-

dei, semua saudara atau family akan berkumpul untuk makan bersama simagren sainak, yaitu yang diambil dari perut babi, ginjal, daging tulang punggung dan kulit kepala babi. Dulu disebut

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma jo. Peraturan Peradi No.1 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- cuma, mengamanatkan kepada advokat untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma tapi dengan diundangkannya UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 menyiratkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya sehingga pemerintah perlu membentuk lembaga bantuan hukum untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan dengan adanya UU Bantuan Hukum ini ban-

lia simagre sainak (acara ritual) sekaligus menanam tainaok yang telah dibahasi darah babi yang tujuannya agar babi tidak musnah dan semakin berkembang biak.z

SAMBUNGAN HAL. 16

Bantuan Hukum... melakukan fungsinya telah dipreteli oleh ketentuan pemberian bantuan hukum UU No.16 Tahun 2011 dan juga menandakan mekanisme pemberian bantuan hukum mengalami kemunduran dimana dahulu ada orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum (walaupun tidak berpendidikan hukum) dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau disebut dengan pokrol bambu tanpa mementingkan apakah orang itu memiliki ijazah sarjana hukum atau tidak yang penting dia paham hukum maka dia dapat melakukan tugas pemberian bantuan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008

mereka, umumnya warga tidak keberatan.

“Dusun Surat Aban yang tertinggal mendorong kami untuk mencari solusi untuk menyekolahkan anak kami,” kata Reppen.

Ditambahkan Elias, sebagai tokoh masyarakat di Surat Aban, anak-anak yang dibawa ke Jakarta untuk disekolahkan tersebut tidak menjadi masalah, “Kalau soal anak yang dibawa itu tidak menjadi masalah atau persyaratan secara adat tidak ada, yang penting anak-anak mendapat akses pendidikan” kata Elias.

Kasus tersebut berawal dari penangkapan terhadap Farhan dan Maya oleh anggota polisi dari Poltabes Padang yang diketahui membawa sembilan anak di salah satu penginapan di Padang, Kamis, 26 Juni 2014.

Kesembilan anak tersebut rencananya akan dibawa kedua pelaku ke Jakarta untuk disekolahkan di pesantren Raudal Hayat di Bogor. Ternyata setelah diselidiki polisi, tidak ditemukan nama pesantren tersebut.

Dalam dakwaaan jaksa kedua pelaku dijerat dengan pasal 86 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (o)

tuan hukum secara cuma-cuma dapat menjangkau kalangan tidak mampu atau miskin.

Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Didukung oleh UU Bantuan Hukum yang nantinya akan diperkuat secara lex specialist dalam aturan pelaksanaannya dalam bentuk perda maka pembentukan lembaga Pemberi Bantuan Hukum di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan keharusan dan merupakan suatu langkah maju dalam merespon kebutuhan dasar dari masyarakat kurang mampu yaitu akses terhadap keadilan dan hak untuk mendapatkan bantuan

hukum cuma-cuma/ gratis.

Karena pendirian organisasi atau lembaga bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh siapapun karena tidak diberlakukannya syarat sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Advokat maka setiap orang dapat mendirikan organisasi atau lembaga bantuan hukum tersebut sepanjang mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (dalam hal bentuk LBH atau OBH ini adalah badan hukum) atau terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Mudahnya mendirikan lembaga atau organisasi bantuan hukum ini perlu mendapat pengawasan ekstra dari Pemerintah Daerah karena berope-

rasinya LBH atau OBH ini mendapatkan suntikan dana dari APBN atau APBD. Sehingga kontrol penuh terhadap LBH dan OBH ini adalah suatu keniscayaan. Jangan sampai LBH atau OBH ini didirikan dengan maksud untuk mempermudah akses mendapatkan suntikan dana dari APBN atau APBD melalui lembaga resmi untuk disalahgunakan. Sekali lagi, wacana dan rencana pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu patut diapresiasi sebagai wujud kepedulian negara kepada kaum lemah dan miskin. *Kekuasaan harus berdasarkan keadilan (sequi debet potentia justitiam non praecedere).

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Hari pertama sekolah di Mentawai, belum semua siswa dan guru hadir

Rinto Robertus Sanene’ Supri Lindra

Hari Pertama Sekolah, Siswa Kerja Bakti FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

sai libur Natal dan tahun baru, proses belajar mengajar (PBM) pada hari pertama di beberapa sekolah Mentawai diisi kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Beberapa murid dan guru masih bolos pada Senin, 5 Januari.

Di SMAN 1 Siberut Tengah kegiatan yang dilakukan pada hari pertama sekolah berupa pengarahan dari kepala sekolah kepada siswanya, sementara di SMPN 1 Siberut Tengah kegiatan diisi gotong royong membersihkan lingkungan sekolah kemudian pulang sekitar 11.30 WIB. Kepala Sekolah SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko mengatakan, kegiatan hanya diisi dengan pemberian nasehat kepada siswa. Sementara guru yang mengajar di sekolah tersebut belum semuanya kembali usai libur.

“Sebagian sudah kembali, beberapa lagi belum namun telah mendapat izin dari saya,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 5 Januari.

Sementara Kepala SMPN 1 Siberut Tengah, Syaiful Sagaragara menyebutkan, hari pertama masuk diisi dengan menata meja dan membersihkan lingkungan sekolah yang kotor yang ditinggal saat libur.

Menurutnya, sebagian besar guru di sekolah itu sudah masuk, “sisanya masih cuti dan telah mendapat izin dari saya,” ujarnya.

Di SDN 01 dan SDN 03 Saibi

U

BERMAIN - Siswa bermain di SDN 33 Betu Monga di KM 10 Dusun Baru - Baru, Desa Betu Monga, Pagai Utara Samukop proses PBM sudah berjalan sebagaimana biasanya, namun SDN 20 Saibi Samukop yang berada di Simoilalak, kegiatan belajar di sekolah itu belum dimulai.

Kepala SDN 20 Saibi Samukop, Saltiman Salakkau yang dikonfirmasi mengatakan, sekolah belum memulai pelajaran karena siswa masih mengikuti beberapa kegiatan keagamaan untuk merayakan tahun baru yang dihibur organ tunggal.

“Jadi karena merayakan tahun

baru itu selama dua hari, kita kasihan anak-anak kecapean, direncanakan Rabu (7/1) baru masuk sekolah dan tidak ada penambahan libur,” katanya.

Selain di Siberut Tengah, sekolah di Kecamatan Sikakap seperti SMPN 1 Pagai Utara Selatan juga mengisi kegiatan belajar dengan kebersihan lingkungan selama 2 hari, 5-6 Januari.

Bangsawan, salah satu siswa SMPN 1 PUS mengatakan, hari pertama masuk mereka belum belajar, sesuai instruksi dari guru, hari pertama dan

SMPN 1 PUS Butuh Internet SIKAKAP-SMPN 1 Pagai Utara Selatan membutuhkan internet sebagai penunjang kegiatan belajar siswa terutama jika Kurikulum 2013 (K13) masih tetap dilaksanakan di Mentawai.

Yoppy Yasril, guru bidang studi kesenian SMPN 1 PUS, mengatakan ketiadaan internet di sekolah menyebabkan siswa kesulitan mencari tugas sementara guru terkendala mendapatkan referensi pelajaran.

“Sebagian siswa dan guru mesti ke warnet yang kurang memadai ditambah harga yang mahal yakni Rp5 ribu per jam,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 6 Januari.

Menurut Ermida, internet merupakan sarana utama yang harus dimiliki sekolah saat ini sebab dalam K13 siswa dan guru harus sering membuka internet untuk

18

mendapatkan bahan. Meski K13 berhenti pun, internet merupakan sarana yang vital dalam mendukung proses belajar dan pengiriman data sekolah.

Wakil Kepala SMPN 1 PUS bidang kurikulum, Ermida mengharapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyediakan fasilitas internet di sekolah agar sekolah Mentawai tidak tertinggal dengan sekolah lain di luar Mentawai.

“Dengan adanya internet akses untuk membuka diri dengan sekolah lain akan lebih cepat hanya tinggal mengklik,” ucapnya.

Di sisi lain buku pelajaran K13 yang telah dipesan sekolah saat sistem ini masih diberlakukan tahun lalu hingga Januari 2015 belum datang.

Ermida menyebutkan,

pertengahan semester buku K13 dipesan tapi sampai sekarang belum tiba.

“Sementara uang pesanan awal sudah diberikan, jumlah buku disesuaikan jumlah siswa SMPN I PUS,” katanya.

Menurut informasi dari PT Padi Merundup, pemenang tender buku tingkat SMP dan SMA, mereka tidak lagi mencetak buku K13 dengan alasan rugi.

Lanjut Ermida, karena buku belum, semester lalu siswa belajar menggunakan soft copy dari internet.

“Siswa yang punya uang memfotokopikan untuk dijadikan buku pegangan siswa,” ujarnya.

Sementara buku pegangan untuk guru-guru sudah lengkap dan pada umumnya guru-guru SMPN 1PUS telah mendapat pelatihan. (spr/g)

kedua diisi gotong royong membersihkan pekarangan lokal dan sekolah.

Jornim, siswa lain SMPN 1PUS menyebutkan, libur selama 2 minggu membuat lokal dan pekarangan sekolah kotor dan ditumbuhi rumput.

“Supaya lingkungan bersih, wajar saja kalau gotong royong diadakan waktu pertama masuk sekolah, kalau lingkungan bersih semangat belajar menjadi bersih,” ucapnya.

Wakil Kepala SMPN 1 PUS bidang kurikulum, Ermida mengatakan, masih banyak siswa yang belum masuk pada hari pertama sekolah. Kegiatan belajar dijalankan seperti biasa pada Rabu, 7 Januari.

“Biasanya waktu jadwal kapal masuk siswa yang masih berada di kampung akan datang, karena Rabu boat komersial dari kampung-kampung akan datang ke Desa Sikakap,” katanya.

Selain siswa, kata Ermida, beberapa guru juga belum di tempat tugas. Ia mengatakan siswa yang terlambat masuk akan diberi sanksi berupa pembersihan sekolah sementara sanksi guru yang terlambat tak disebutkannya.(g)

Pembangunan Perpustakaan SMPN 1 Siberut Tengah Dilanjutkan SAIBI SAMUKOP-Pengerjaan perpustakaan SMPN 1 Siberut Tengah berbiaya Rp220 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Mentawai 2014 belum selesai.

Pembangunan yang semula direncanakan rampung pada tahun lalu terhenti karena anak tukang pekerja perpustakaan tersebut mendadak sakit parah. Si tukang turut mengantar anaknya berobat ke Padang.

Kepala SMPN 1 Siberut Tengah Syaiful Sagaragara mengatakan, pekerjaan yang belum diselesaikan berupa pemasangan pintu, jendela dan plesteran lantai.

“Sekarang tukangnya telah kembali dan kita menargetkan bulan ini pekerjaan selesai,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 7 Januari. (rr/g) FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

BELUM RAMPUNG - Pembangunan laboratorium dan perpustakaan SMPN 1 Siberut Tengah hingga kini masih belum selesai.

MENTAWAINEWS Pemberitahuan perubahan kurikulum baru dilakukan secara lisan

Puailiggoubat

FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

ambannya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

terkait penerapan kurikulum belajar pascadibatalkannya Kurikulum 2013 menyebabkan beberapa sekolah kebingungan menerapkan sistem pelajaran tahun ini.

“Kita masih menunggu surat edaran atau konfirmasi dari Dinas Pendidikan soal pemakaian KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan pembatalan K13 yang sampai saat ini belum ada,” Kepala sekolah SMAN 1 Siberut Tengah, Rafael Nyo Satoko saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Rabu, 7 Januari.

Menurutnya, penggunaan kurikulum pada awal masuk sekolah sangat membingungkan karena belum ada instruksi yang jelas.

Rafael menyebutkan, jika kembali KTSP maka semua jadwal belajar yang telah disusun sebelumnya termasuk rapor juga turut berubah sehingga diperlukan instruksi yang jelas dan cepat.

“Ini bukan persoalan mudah, sehingga kami memilih tidak membagikan rapor kepada siswa sebelum ada kejelasan, sementara kita masih memakai K13,” ujarnya.

Kepala SMPN 1 Siberut Tengah, Syaiful Sagaragara juga kebingungan memilih kurikulum yang akan dite-

19

Sekolah di Mentawai Bingung Terapkan Kurikulum

Rinto Robertus Sanene’ Supri Lindra

L

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

SERIUS - Siswa SMPN 1 Siberut seirus mengikuti pelajaran rapkan. “Sangat membingungkan, apakah K13 dilanjutkan atau pakai KTSP?” ucapnya.

Syaiful menilai, sejak pemerintah mengharuskan seluruh sekolah menerapkan K13 pada tahun lalu, sistem itu tak sepenuhnya berjalan lancar karena beberapa pendukung seperti buku pelajaran belum ada.

“Jika disuruh memilih saya dominan ke KTSP karena buku pendukung

Jumlah Soal dan Kesulitan Ujian Nasional Tak Diubah JAKARTA-Fungsi ujian nasional (unas) 2015 berganti dari penentu kelulusan siswa menjadi pemetaan, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap siswa bersiap mulai sekarang dengan mempelajari kisi-kisi soal ujian yang sudah lama mereka publikasi.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Nizam mengatakan, guru dan siswa calon peserta unas tidak perlu ragu untuk mempelajari kisi-kisi unas 2015.

“Meski fungsi unas bergeser namun kisi-kisinya tidak mengalami perubahan sehingga harus tetap dipelajari,” katanya, Selasa, 6 Januari.

Nizam menyebutkan, secara teknis tak ada perubahan signifikan antara Unas 2014 dengan 2015, yakni jumlah butir soal dan waktu penyelesaiannya sama.

Selain butir soal ujian, Nizam mengatakan pembobotan kesulitan naskah ujian juga sama dengan unas tahun lalu.

Komposisinya adalah soal kategori sulit berjumlah 20 persen, sedang 70 persen dan mudah 10 persen.

Meski banyak keluhan dari siswa karena kesulitan dengan komposisi soal yang dinilai levelnya sama dengan perguruan tinggi, Kemendikbud tetap menerapkan kategori tersebut.

dan guru sudah paham dibanding dengan K13,” katanya.

Mengatasi kebingungan tersebut, SMPN 1 Pagai Utara Selatan terpaksa mengisi rapor siswa dalam 2 model yakni sistem KTSP dan K13.

Zurni, wali kelas VII SMPN 1 PUS mengatakan, tanpa kepastian dari dinas, sesuai hasil rapat kepala sekolah dan guru-guru maka ditetapkan wali kelas harus membuat 2 rapor penilaian untuk siswa.

Rapor pertama diisi dengan sistem objek sebab penilaian K13 memakai deskripsi yang diadakan setiap hari, sementara KTSP penilaiannya memakai angka namun rapor yang akan digunakan belum jelas.

“Sebagai antisipasi kedua rapor tersebut terpaksa harus dibuat,” ujarnya.

Menurut Wakil Kepala SMPN 1 PUS Ermida, Dinas Pendidikan harus segera menyurati setiap sekolah terkait penerapan kurikulum belajar agar semua jelas.

“Secara aturan di Kemendikbud K13 dihentikan di beberapa sekolah namun kita tetap menunggu instruksi jelas dari dinas,” katanya.

Sementara sekolah di Kecamatan Siberut Utara mulai menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 pada Januari 2015.

Meski telah dimulai, perubahan sistem pendidikan tersebut menuai prokontra di beberapa sekolah di daerah itu.

“Kita di sekolah sudah memulai dan kita merasa Kurikulum 2013 sangat baik, hanya sarana dan prasarana belum mendukung sehingga kita melihatnya sulit,” kata Salim, salah seorang guru di SDN 09 Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara.

Sementara Kepala SMPN 1 Siberut

Utara, Jumpang Sinurat mengatakan, mereka harus menyusun ulang jadwal dan jam pelajaran guru untuk menyesuaikannya dengan KTSP. “Kita sudah susun jadwal baru lagi, dan tidak ada kendala. Memang biaya yang dikeluarkan saat penerapan Kurikulum 2013 tidak sedikit, mulai dari pelatihan guru hingga pembelian buku,” katanya.

Selain guru, kembalinya ke KTSP turut mengecewakan siswa, Ezra, siswa SMAN 1 Siberut Utara. Ia menilai, metode belajar pada K13 menyenangkan karena ada belajar kelompok dan presentasi di depan kelas.

“Cara seperti ini membuat kita lebih berani dan berpikir, hanya sarana dan prasarana pendukung yang belum lengkap yang membuat penerapannya di sekolah terkendala,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Mentawai Besli T Oinan mengatakan, sekolah di Mentawai kembali ke KTSP 2006. Informasi terkait sudah disampaikan secara lisan sebelum Natal lalu kepada semua sekolah di Mentawai.

Sedang suratnya akan dikirim menunggu pemberitahuan resmi dari Kemendikbud.

“Namun kita sudah menyaksikan keputusan itu di berita televisi, kalau seandainya kepala sekolah belum mendapat informasi berarti tidak ada di tempat,” katanya. (g)

BAN PNF Siap Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama JAKARTA-Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (PNF) menyatakan siap mengakreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) untuk jenjang Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak.

Ketua BAN PNF, Boedi Darma Sidi mengatakan, mengatakan pihaknya telah menyusun draf instrumen yang dibutuhkan dan proses akreditasi akan dimulai tahun ini.

“Kami harap Ditjen PAUDNI membantu menyosialisasikan kepada pengelola SPK bahwa kami akan melakukan akreditasi mulai tahun ini,” katanya dalam rapat persiapan akreditas SPK di Sekretarian Ditjen PAUDNI, Kamis, 8 Januari.

Budi menyebutkan, tahun ini lembaganya mengalokasikan anggaran untuk mengakreditasi 5.000 PAUD dan nonformal. Jumlah ini melonjak dibanding alokasi tahun 2014 yang sekira 900 lembaga.

Sementara Sekretaris Ditjen PAUDNI Ella Yulaelawati menyebutkan, dirinya telah menandatangani Surat Keputusan atau izin bagi 123 SPK hingga akhir Desember 2014. Data tersebut dapat menjadi acuan bagi BAN PNF melakukan akreditasi.

Ella berharap, pengelola SPK atau pengurus yayasan mempersiapkan diri untuk diakreditasi sebab telah menjadi amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. (g)

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

YCMM Susun Modul Pelajaran Muatan Lokal Budaya Mentawai FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Modul pelajaran budaya Mentawai akan diajarkan di seluruh sekolah lewat persetujuan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan kecamatan

Gerson Merari Saleleubaja

ayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) bersama tim dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Siberut akan menyusun modul bahan ajar pelajaran muatan lokal Budaya Mentawai (Bumen) pada 16-20 Januari.

Modul yang akan dibuat merupakan bentuk penjabaran secara detail dari silabus yang telah disusun sebelumnya pada workshop di Tuapeijat pada Januari tahun lalu bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, akademisi, guru dan YCMM. Silabus yang rencananya dibukukan dan dicetak tahun lalu dengan anggaran senilai Rp795,8 juta dibatalkan pencetakannya oleh DPRD Mentawai karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak mencantumkan tim penyusun buku.

Koordinator Riset Budaya dan Pendidikan YCMM, Tarida Hernawati mengatakan, modul yang akan dibuat nanti akan menjadi bahan ajar di seluruh SD Mentawai melalui persetujuan dengan masing-masing kepala UPTD Pendidikan. Patokan silabus dari workshop di kabupaten maupun tingkat UPTD Pendidikan di pulau Siberut.

Selain Silabus, ia bersama lima UPTD Pendidikan di Siberut juga akan mengkolaborasikan beberapa bahan berdasarkan pengamatan guru bumen, buku uma, dan tulisan lain serta akan mengambil referensi modul dari Yayasan Prayoga yang selama ini konsisten menerapkan pelajaran budaya Mentawai di seluruh sekolah miliknya di Mentawai.

“Kegiatan ini menindaklanjuti desakan seluruh kepala UPTD Pendidikan saat kita melakukan FGD bumen di Padang, Desember 2014, mereka menginginkan agar pelajaran budaya Mentawai segera diterapkan di seluruh SD dan tak menunggu dari Dinas Pendidikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 15 Januari.

Y

BELAJAR BUMEN - Siswa SDN 15 Maileppet belajar budaya Mentawai Menurut Tarida, tim penyusun modul muatan lokal bumen masingmasing tingkatan kelas SD yang dimulai kelas IV-VI sebanyak 3 orang.

Sementara tema pelajaran untuk kelas IV yang akan disusun berupa kondisi geografis Mentawai, kemudian kelas V tentang upacara adat dan kelas VI nilai-nilai tradisional dan beberapa hal yang lain.

Tarida menyebutkan, rapat kerja ini merupakan inisiatif bersama antara YCMM dengan UPTD Pendidikan di Mentawai yang telah lama menunggu kepastian penerapan bumen secara serentak dari Dinas Pendidikan yang menjanjikan mengeluarkan surat edaran

penerapan bumen di seluruh SD Mentawai.

Setelah rapat kerja di Padang selesai bahan itu akan dimatangkan pada workshop di Kecamatan Sikakap yang telah dijadwalkan terlaksana pada 20 Januari. Jika masukan semua pihak serta perbaikan telah dilakukan, modul itu akan akan dikonsultasikan dengan pihak akademisi yakni Universitas Negeri Padang dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat.

Jalan Panjang Pelajaran Bumen Sekitar 2004 dan 2005 SD Katolik dan SD lain di wilayah Ranting Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara

yang waktu itu dipimpin Sermon Sakerebau menggelar ujicoba pelajaran budaya Mentawai (bumen).

Saat itu Sermon mengeluarkan surat agar seluruh sekolah yang berada di bawah naungan ranting pendidikan Siberut Utara menerapkan pelajaran tersebut.

“Saya hanya bermodal semangat dan keberanian saat itu,” kenangnya, saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Selasa, 13 Agustus 2013.

Pada 2007 sempat terbersit harapan ketika draft bahan ajar diserahkan ke dinas yang kala itu disambut positif di tingkat kepala seksi. Ketika itu mereka sempat berjanji akan membentuk Tim

Rekayasa Kurikulum Muatan Lokal Bumen yang bertujuan menghasilkan bahan ajar bumen.

Dukungan masih terbatas pernyataan dan wacana, meski kepala dinas pendidikan kabupaten sudah berganti tiga kali yang dimulai dari almarhum Laurensius Polin Saleleubaja kemudian Syaiful Jannah dan terakhir Sermon Sakerebau, legalitas pelaksanaan belum ada dalam bentuk peraturan tertulis.

Rabu, 29 Mei atau dua hari setelah Sermon dilantik menjadi kepala dinas pendidikan menggantikan Syaiful Jannah pada Senin, 27 Mei 2013 Puailiggoubat kembali menanyakan soal bumen.

Setelah Sermon menjadi kepala dinas, semangat untuk mendorong bumen menjadi mata pelajaran di sekolah Mentawai belum terlihat.

“Kendala penerapan muatan lokal bumen di sekolah-sekolah terletak pada bahan ajar,” katanya.

Sermon mengatakan, bahan ajar bumen masih perlu dilihat apakah sesuai dengan budaya Mentawai, di samping itu metode pengajaran perlu dikaji dari sudut psikologi anak. Sermon mencontohkan satu materi di kelas yang diajarkan. “Kita juga perlu menyamakan persepsi seluruh stake holder mengenai kurikulum mulok bumen seperti DPRD komisi B yang menangani pendidikan,” ujarnya.

Sepuluh tahun telah berlalu tepatnya 2015, penerapan budaya Mentawai menjadi salah satu pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah Mentawai belum nampak. Penerapan bumen di sekolah baru dilakukan di wilayah kerja Dinas Cabang Pendidikan di Pulau Siberut. (g)

e-Sabak Sarana Belajar Interaktif untuk Siswa dan Guru JAKARTA - Buku elektronik melalui media tablet (e-Sabak) dipromosikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi alat pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, salah satu alat ajar paling penting adalah buku pelajaran dan teks. Melalui pemanfaatan TIK, seluruh siswa dan guru di Indonesia akan menggunakan buku elektronik dengan media tablet yang disebut “e-sabak”.

“Buku tulis untuk menulis tetap menggunakan kertas, tetapi buku teks memakai elektronik sehingga kita bisa menekan satu biaya menjadi jauh lebih

murah,” katanya di Jakarta, Rabu, 7 Januari.

Anies menilai, dengan e-sabak, kualitas buku yang dikirimkan kepada siswa tidak bermasalah seperti yang terjadi selama ini, seperti kualitas kertas, proses distribusi dan kerumitan lainnya seputar logistik.

“Di sini kita berbicara dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama PT Telkom untuk memulai fase buku elektronik bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Melalui media ini, Mendikbud berharap ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas berkurang karena siswa yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat mengakses kualitas pengetahuan dan informasi yang sama dengan

mereka yang berada di kota.

Mendikbud mengakui bahwa program menjadikan buku pelajaran menjadi buku elektronik bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya masyarakat telah mengenal Buku

Sekolah Elektronik (BSE) yang dapat diakses dan dicetak oleh siapa saja.

Bedanya, materi e-sabak sejak awal dirancang untuk tablet dan jauh lebih interaktif dari sekadar buku yang sifatnya elektronik. (g)

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Cengkeh rusak karena proses pengeringan yang tidak sempurna akibat musim hujan Rinto Robertus Sanene’ Supri Lindra

ujan deras yang mengguyur wilayah Mentawai sejak Desember 2014 hingga awal tahun ini menyebabkan cengkeh hasil panen warga tak bisa dijemur. Akibatnya banyak cengkeh yang matang tidak sempurna (mati) yang membuat harga jualnya anjlok.

Dan Siriratei (57), salah seorang warga Saibi Samukop mengatakan, hujan turun tak berhenti sejak Desember sehingga cengkeh yang dijemur di sepanjang pinggir jalan Dusun Masoggunei, Simabolak, Muara Saibi dan Pangasaat tidak kering.

Dan menyebutkan, akibat cuaca buruk tersebut 70 kilogram cengkehnya yang telah kering kondisinya rusak.

“Kualitas cengkeh tidak bagus karena dua minggu usai dipetik tak kena matahari, setelah dijemur kemudian hasilnya tidak bagus,” katanya kepada Puailiggoubat, Senin, 5 Januari.

Menurut Dan, kerugian yang dialaminya sekitar Rp8 juta sebab cengkeh kering yang rusak hanya dibeli seperempat harga oleh pedagang pengumpul dari harga pasar yang berkisar Rp120122 ribu per Kilogram.

“Mereka (pedagang) mau beli dengan harga Rp35 ribu per kilogram,

H

21

Petani Cengkeh Mentawai Rugi Puluhan Juta FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Padang, cengkeh yang rusak itu tetap dibeli tapi dengan harga sekitar Rp35 ribu per kilogram, walau kualitasnya tidak bagus, kita tetap menampung,” ucapnya.

Selain cengkeh kering, warga Saibi juga menjual cengkeh mentah yang dibeli Rp8 ribu per kaleng susu isi 375 Gram.

Di Desa Sikakap, Asril (61), salah satu petani CENGKEH - Warga sedang menjemur hasil panen cengkeh di tambatan perahu, dusun Sibudda mengatakan, cengOinan, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah keh yang rusak ‘mati’ hanya dibedaripada rugi kami terpaksa jual,” warna menghitam, memang dijual masih li pengumpul Rp30 ribu per kilogram ujarnya laku tapi harganya anjlok, paling hanya dari harga normal Rp125 ribu per Selain petani, Jhon Gea, salah dapat Rp7 juta,” ujarnya. kilogram. seorang pengumpul cengkeh di Saibi Sama dengan Jhon, Dirman menyeMenurut Asril, cengkeh yang rusak mengaku rugi sekira Rp15 juta karena butkan, ada sekitar 50-an kilogram berwarna keputihan bila kering dan cengkeh miliknya seberat 150 kilogram cengkeh yang telah rusak, “Bagaimana ringan, sementara cengkeh yang mutunya rusak. lagi, itu sudah risiko, saya sms bos di bagus berwarna coklat pekat.

“Waktu masih mentah hanya dijemur sekitar setengah hari, kemudian hujan terus hingga jadi rusak dengan

Ia menyebutkan, upah buruh panjat cengkeh per kilogram di Sikakap Rp10 ribu, jika dihitung kesuluruhan dalam sehari ia mesti membayar upah sekitar Rp3 juta. Hujan lebat yang terjadi hampir tiap hari membuat cengkeh tidak cepat kering, akibatnya Asril kesulitan membayar upah karena cengkeh belum terjual.

Selama musim panen, Asril baru berhasil menjual 300 kilogram cengkeh kering, “Kalau hujan terus seperti ini untuk upah panjat saja sulit untuk mencarinya, kalau cuaca bagus paling lama menjemur cengkeh 3 hari, akibat cengkeh tidak dapat dijemur banyak cengkeh yang mati dan bercendawan (jamur),” ujarnya.

Edi (59), petani lain mengatakan, selama musim hujan cengkeh miliknya yang rusak sebanyak 75 kilogram.

Agar cengkeh tidak lembab dan rusak selama musim hujan, Edi meletakkan cengkeh di atas tikar yang digelar di ruang tamu rumahnya sehingga ketika hari panas bisa dijemur dan tidak rusak.

Rama (48), petani lain menyebutkan, saat musim hujan, ia terpaksa kerja esktra menjemur cengkeh karena bisa saja tiba-tiba hujan turun.(g)

SIRISURAK - Ratusan ternak dan lahan pertanian milik warga Dusun Sirisurak, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah hanyut dan rusak saat banjir yang merendam sebagian besar wilayah pulau Siberut selama 3 hari, 23-25 Desember 2014.

Ketua Satuan Siaga Bencana Kecamatan Siberut Tengah, Rudi Hartono Satoko mengatakan, banjir melanda wilayah tersebut sedalam 2 meter.

Sebanyak 10 rumah terendam banjir dan lahan pertanian tenggelam.

Menurut data sementara yang mereka peroleh, kerugian akibat banjir tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Sekitar 200 ekor babi, ayam dan itik hanyut dan mati terseret arus. Selain itu, bibit tanaman seperti cengkeh, pala, coklat yang berjumlah masingmasing sekitar 500 batang juga tak bisa diselamatkan.

10 tambak ikan nila dan lele juga rusak, 1 unit jembatan sepanjang 7 meter terseret arus sehingga jalur penyeberangan di daerah tersebut terputus.

Tak ada korban jiwa akibat banjir tersebut, sementara kerugian lahan pertanian warga telah mereka laporkan

PP, Tagana, pemerintah desa dan warga di Sirisurak, Selasa, 30 Desember tahun lalu.

Rudi menyebutkan, ketika banjir melanda satuan tugas (satgas) kesulitan mencapai Sirisusak karena akses darat terputus dan minimnya sarana yang mereka miliki, bantuan berupa mie, beras dan sarden baru disalurkan saat banjir surut. (rr/g)

Nelayan Sikakap Minta DKP Mentawai Seleksi Penerima Bantuan SIKAKAP- Nelayan Kecamatan Sikakap meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai memverifikasi kebenaran data penerima bantuan. Permintaan ini disampaikan karena beberapa penerima bantuan dari DKP telah mendapat bantuan sejenis.

Salman (40), salah satu nelayan Desa Sikakap mengatakan, setiap tahun bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap, mesin tempel sampai keramba jaring apung diberikan namun yang menerima hanya sebagian kecil nelayan.

“Orang yang sudah pernah mendapatkan bantuan menjadi penerima bantuan lagi, bahkan ada juga yang tidak benar-benar nelayan, bila ada bantuan baru beliau menjadi nelayan, sementara orang yang betul-betul hidupnya dari hasil laut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti makan dan menyekolahkan anaknya sering terlupakan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 2 Januari.

Salman mengeluhkan sudah 15 tahun menjadi nelayan namun belum merasakan bantuan dari pemerintah. Sejak perahu dan mesin tempelnya rusak karena sudah tua, ia terpaksa menumpang perahu orang lain jika melaut.

Senada dengan Salman, Muhammad Rahim (59), nelayan lain menyebutkan, 20 tahun lebih berprofesi sebagai nelayan juga tak pernah diberikan bantuan oleh pemerintah.

“Setiap ada bantuan saya tidak pernah diikutkan sebagai penerima, saya berharap DKP mendata ulang nelayan dan yang telah menerima bantuan, tujuannya supaya bantuan yang akan disalurkan tepat pada sasarannya dan dinikmati nelayan lain,” ucapnya. (spr/g)

Kerugian Banjir di Sirisurak Capai Ratusan Juta ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara dusun tetangganya yakni Simoilalak hanya terendam sekitar 50 centimeter.

“Diperkirakan kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah,” katanya kepada Puailiggoubat di sela pembuatan jembatan darurat oleh tim gabungan TNI, Polres Mentawai, BPBD Mentawai, Satpol-

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

BERSAMPAN - Warga Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan bersampan akibat banjir yang melanda daerah tersebut

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

Biaya penyaluran beras dari gudang kecamatan kepada RTS menjadi tanggungjawab pemerintah kecamatan yang diputuskan dalam musyawarah masyarakat

Jatah Raskin Mentawai Tahun Ini 1.854 Ton FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

B

adan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Sumatera Barat menetapkan jatah beras

miskin (raskin) di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2015 sebanyak 1.854,54 ton jumlah itu sama dengan pada tahun lalu yang akan dibagikan kepada 10.303 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Yuli Pardi, Staf Tata Usaha Bulog Sumatera Barat, mengatakan raskin untuk Mentawai tetap dianggarkan, surat penetapan jumlah tersebut telah dikirimkan kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet “Sekarang pihak Bulog menunggu juknis pelaksanaan pembagian raskin dari Bupati Kabupaten Kepulauan

RASKIN - Pendistribusian raskin di Kecamatan Siberut Utara Mentawai,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu, 4 Januari.

Jika juknis yang diminta sudah ada,

raskin akan disalurkan 4 bulan sekali, dana penyaluran dari Padang ke gudang tumpuk masing-masing kecamatan

Pesona Pantai Mabolak Pikat Wisatawan Lokal SIKAKAP-Pasir hitam yang menghampar luas dan landai menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan lokal dari Sikakap mengunjungi pantai Mabolak yang terletak di Dusun Mabolak Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap.

Setiap hari libur dan perayaan hari besar keagamaan pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal yang ingin istirahat sambil menikmati alam atau melepaskan hobi berenang dan menyelam.

Bagi warga yang ingin ke pantai Mabolak bisa berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari pusat Sikakap, jika menggunakan sepeda motor hanya butuh waktu

sekitar 30 menit.

Selain berenang, pantai yang luas ketika air laut surut menjadi tempat bermain bola bagi wisatawan.

Afdal (35), salah satu pengunjung yang menikmati libur tahun baru dari Desa Sikakap, mengatakan pantai Mabolak merupakan salah satu tempat wisata yang murah, dengan seliter bensin Rp10 ribu dengan sepeda motor ke Mabolak sudah menikmati pemandangan alam yang indah.

Tapi sayang, pantai yang dulunya luas sekitar 1 kilometer kini mulai terkikis karena warga melakukan penambangan terumbu karang di sekitarnya yang mempercepat proses

abrasi pantai.

“Akibatnya pengunjung hanya bertumpuk di satu tempat saja,” katanya Permadi (33), wisatawan lokal lainnya menyebutkan, kerusakan pantai juga diperparah warga yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat pantai kotor. Belum lagi banyak pohon yang ditebang warga setempat sehingga tempat berteduh saat terik matahari susah didapat.

“Dulunya pantai ini sangat teduh, seandainya pantai ini dirawat akan mendatangkan pendapatan bagi desa,” ujarnya.(spr/g) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

PANTAI MABOLAK Pantai Mabolak rame dikunjungi pengunjung walau banyak sampah berserakan

menjadi tanggung jawab Bulog. Sementara penyaluran dari kecamatan hingga ke desa-desa menjadi tanggungjawab kecamatan karena dana terbatas.

“Harga raskin yang kita tetapkan Rp1.600 per kilogram, harga itu tidak boleh dinaikkan atau diturunkan karena sudah menjadi ketetapan,” ujarnya.

Yuli mengatakan, jumlah dana yang dipungut dari masyarakat untuk menutupi biaya penyaluran beras harus dimusyawarahkan dengan warga dan pemerintah setempat.

Sementara isi beras per karungnya sebanyak 15 kilogram.

Operasi Pasar Khusus Bulog Provinsi Sumatera Barat mengadakan operasional pasar khusus tahun 2014 di daerah Pagai Utara Selatan dengan mengirimkan beras sebanyak 69.825 kilogram untuk 4.655 RTS pada Minggu, 4 Januari Dalam operasi pasar tersebut, Bulog memberikan beras di Kecamatan Pagai Selatan sebanyak 26.250 kilogram. Sikakap mendapat 28,980 kilogram dan Pagai Utara mendapat 14.595 kilogram.

Yuli Pardi menyebutkan, raskin yang dikirim bernama raskin bulan 13 tahun 2013, yang sekarang dikenal dengan raskin operasional pasar khusus tahun 2014.

Sistem penyalurannya mirip dengan raskin biasa, Bulog bertanggungjawab mendanai penyaluran dari Padang ke kecamatan.

Bulog bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam penyaluran raskin sampai ke gudang tumpuk kecamatan. (g)

Peternak Babi Siberut Selatan Rugi Puluhan Juta SIBERUT SELATAN - Ratusan ternak babi warga di Kecamatan Siberut Selatan mendadak mati pada Desember tahun lalu karena terserang wabah penyakit yang belum diketahui penyebabnya.

Akibatnya, peternak babi di daerah tersebut rugi puluhan juta rupiah.

Geret Ogok Samonganuot (37), salah seorang peternak mengatakan, babinya sebanyak 8 ekor yang memiliki berat sekitar 50 kilogram per ekor mati terserang penyakit. Jika harga jual babi saat ini Rp28-30 ribu per kilogram, kerugian Geret sekira Rp12 juta.

Ia menyebutkan, selain dirinya peternak lain yang memiliki babi sampai ratusan ekor juga mengalami kerugian yang besar karena sebagian babi mereka mati di hutan.

“Penyakit ini kami namai oiluk yang menyerang pada beberapa musim tertentu, dan sampai saat ini belum ada obat mengatasi penyakit tersebut, kami rugi puluhan juta,” katanya Desember lalu.

Selain peternak, Benito Zalukhu (34), pedagang pengumpul babi di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan turut rugi karena pasokan babi yang biasanya didatangkan dari daerah pedalaman Siberut tidak ada.

“Biasanya dalam seminggu bisa menjual 5 ekor babi, namun bulan ini tidak ada sama sekali karena babi mati semua,” ujarnya.

Berkurangnya ketersediaan babi membuat sebagian besar gereja di dae-rah Siberut Selatan yang tengah mera-yakan Natal dan tahun baru tidak men-dapat pasokan untuk dimakan bersa-ma sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan mempererat rasa persaudaraan.

“Saya sudah mengelilingi daerah Puro, Muntei, Maileppet bahkan sampai ke hulu mencari babi namun babi tidak didapat untuk kebutuhan perayaan Natal dan tahun baru. Saya mencari sampai ke Saliguma dan Saibi yang dapat hanya 2 ekor dengan harga Rp.30 ribu per Kilogram,” kata Jeremias Sakeletuk (39), panitia natal dan tahun baru salah satu gereja.(ss/g)

23

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

P

ada saat pihak mempelai lakilaki sudah berada di rumah mempelai perempuan, tataliku (menantu) akan bekerja menyiapkan makanan seperti keladi, menyembelih babi sekaligus untuk laik-laik, bonggalen, timboken. Untuk timboken ini akan dimasak di tempat panyalaian yang telah disiapkan.

Biasanya yang mengerjakan timboken ini adalah pihak menantu atau keluarga yang mendapat giliran terakhir dikandeikan.

Menunggu babi dan makanan siap dimasak untuk dihidangkan sebagai makan bersama, sipakandei akan mengadakan diskusi dengan pihak keluarga laki-laki. Biasanya yang dibahas masalah sisa mas kawin, yaitu lima long ayam dengan suat tottot berupa satu batang pohon kelapa. Suat tottot ini sebagai penghargaan untuk ibu mempelai perempuan karena telah melahirkan dan membesarkan anak perempuannya hingga berke-luarga.

Pada saat pihak mempelai lakilaki sudah berada di rumah mempelai perempuan, tataliku (menantu) akan bekerja mempersiapkan makanan seperti keladi, menyembelih babi sekaligus untuk laik-laik, bonggalen, timboken. untuk timboken ini akan dimasak di tempat panyalaian yang telah disiapkan. biasanya untuk mengerjakan timboken ini adalah pihak menantu atau keluarga yang mendapat giliran terakhir dikandeikan.

Menunggu babi dan makanan siap dimasak untuk dihidangkan sebagai makan bersama, sipakandei akan mengadakan diskusi dengan pihak keluarga menantu atau pihak keluarga laki-laki. biasanya yang dibahas masalah sisa mas kawin, yaitu lima long ayam dengan suat tottot berupa satu batang pohon kelapa. suat totot ini sebagai penghargaan untuk ibu mempelai perempuan karena telah melahirkan dan membesarkan anak perempuan hingga berkeluarga.

Selain itu jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh menantu laki-laki selama berkeluarga akan dibuka dan dituntut dalam diskusi tersebut.

Misalnya pologau, yaitu jika menantu laki-laki pernah memukul istrinya sampai berdarah. Dendanya berupa satu ekor babi induk atau satu buah kuali No. 20 ditambah periuk No. 10.

Pelanggaran lainnya misalnya kato ukat, yaitu jika pernah mengancam istrinya. Dendanya satu buah parang atau satu buah kuali No. 20.

Sementara, untuk alak toga di Sirilanggai yaitu satu buah kuali No. 20, satu buah kampak No. 3,5, satu buah periuk No. 12, satu buah parang dan satu helai kelambu No. 6. Namun seiring dengan berjalannya waktu, alak toga ini bertambah dari satu kuali No. 20 menjadi dua buah yang masingmasing No. 20. Demikian juga halnya dengan kampak yang sebelumnya

Pakandei di Sirilanggai (2) oleh: Asionis Ligiloer Pemenang II Kategori Umum Lomba Penulisan Budaya Mentawai Yayasan Citra Mandiri Mentawai satu buah menjadi dua buah yang masing-masing No. 3,5.

Setelah diskusi selesai, menunggu babi yang disembelih masak, pihak perempuan mempersiapkan ogok pengantin (pakaian adat). Pemakaian pakaian adat ini diberikan semurna secara adat dan budaya yang ada tanpa memandang status sosial keluarga laki-laki dan perempuan.

Selama seharian hingga keesokan harinya aktifitas yang dilaksanakan hanya makan dan minum bersama sambil paokok (bercanda gurau).

Rasa syukur akan penyatuan dua suku atau uma tergambar dengan keceriaan semua anggota keluarga pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dari aktifitas yang dilakukan seharian.

Proses selanjutnya yaitu kedua mempelai dipersilakan mandi bekas rendaman kikiniban (ogok) yang bahannya dari batang jahe-jahean (kalisoksong) dan campur dengan air kunyit. Sehabis mandi, kedua mempelai dikenakan pakaian adat. Pemakaian adat mempelai wanita yaitu rambut diikat (sibokkoiakenen) agar mudah memasang ogok pinatundak yang terbuat dari lindik gambuan (bulu ayam). Pada leher dikenakan ngaleu, pada lengan dikenakan silekkau dan pergelangan tangan dikenakan mangok, sedangkan pada pinggang berikatkan iting, memakai komang (rok) kain laka yang berwarna merah

dan kuning. Kemudian dikenakan ogok kikiniban, buah totonan dan surak.

Untuk mempelai laki-laki, pada bagian kepala dikenakan luan dan laigak leleu yang dijalin, pada leher dikenakan tundak dan ngaleu, lengan dikenakan silekkau, pergelangan tangan dikenakan mangok, pada pinggang dikenakan thothoibok dan pakai kabit. Lalu dikenakan kikiniban, buah totonan dan surak. Sesuadah kedua mempelai memasang pakaian adat, tataliku menyiapkan barangbarang yang dibawa (enungakenen) seperti kelapa, tebu, keladi, ayam di laktang (long besar), kemudian babi di tappriaken (bungkus) dengan roron peula (pucuk enau) yang dijalin.

Kemudian kinansaila dari pucuk enau, daun-daunnya diikat dengan hati babi yang sudah masak.

Ketika akan hendak berjalan menuju rumah menantu atau mempelai laki-laki, babi yang dibawa disusun dimana yang terdepan merupakan babi yang paling besar hingga yang terakhir babi yang terkecil ukurannya.

Lalu pemilik babi yang paling besar dialah yang membawa kinansila yang telah disiapkan sebelumnya.

Proses susunan perjalanannya nanti dimana pada bagian depan orang yang membawa babi, kemudian disusul yang membawa kinansaila, lalu dibelakangnya kedua mempelai, lalu istri si pembawa kinansaila dengan

membawa beberapa hati babi yang sudah diikat dan yang terakhir yaitu orang-orang yang membawa ayam, kelapa, keladi, sagu dan barangbarang lainnya.

Di rumah kaum Rempelei lakilaki yang akan menyambut sipeanggenung adalah suami istri yang memberikan tumbuk bolaik gettek lebih besar selama pakandei dilangsungkan. Istri yang memberikan tumbuk akan menyambut mempelai laki-laki sambil mengamankan kakabei (di tangan) seperti ayam, dan suami akan menyambut mempelai perempuan dan mengamankan kakabei seperti ayam. Para tataliku akan menghidangkan surup atau makanan dan minuman untuk sipanenggung.

Setelah itu mereka mengeluarkan semua tolat sainak yaitu berbagai jenis barang-barang yang disumbangkan oleh kaum suku atau sanak saudara mempelai laki-laki beserta tumbuk bolaik gettek dan sisa mas kawin yaitu lima roigen (long) ayam untuk dibawa oleh tataliku ke tempat mertua dan juga suat tottot satu pohon kelapa. Kemudian ditinggalkan satu orang sipakandei yang mengambil atau mengumpulkan simagren sainak, yaitu sedikit dari perut babi, ginjal, daging tulang punggung dan kulit kepala dari babi enungakenen.

Pihak sipakandei yang kembai ke uma akan menyembelih babi bolaik gettek. Sesudah masak akan dibagikan kepada masing-masing kepala keluarga. Selanjutnya tolat sainak akan dibagikan kepada orangorang yang membantu atau menyumbangkan babi atau dana dan lain-lain selama pakandei sesuai dengan jumlah yang disumbangkan.

Sementara pada pihak suku menantu atau mempelai laki-laki akan melakukan hal yang sama dengan anggota sukunya, yaitu menyembelih babi enungakenen, lalu sebagian ditimbok dan sebagian lagi diberikan kepada mereka yang menyumbangkan berbagai jenis barang-barang (tolat sainak) dan babi (tumbuk/bolaik gettek) selama pakandei. Satu hari setelah penggenungan, dipilih dari beberapa tataliku untuk pergi mengambil timboken. Ini disebut panggalak timboken.

Pihak kaum mempelai laki-laki bersama kedua mempelai pergi ke rumah mertua atau pihak kaum mempelai perempuan, untuk samasama mengambil timboken. Timboken ini akan dijadikan lauk untuk kedua mempelai dalam sehari-hari hingga habis. Kemudian mempelai laki-laki diminta untuk maturuk (menari Mentawai) di hadapan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Saat ke halaman 17

Suara Daun Gerson Merari Saleleubaja

Menyoal Penanganan Penyakit Hewan di Mentawai

B

ulan lalu terjadi kelangkaan babi di Siberut khususnya di Kecamatan Siberut Selatan, praktis perayaan Natal dan tahun baru yang biasanya diisi dengan pembagian otcai (berbagi makanan) di gereja hilang.

Tak banyak yang tahu termasuk peternak penyebab penyakit ini, yang mereka tahu penyakit tersebut datang pada musim tertentu kemudian menyebar cepat merenggut nyawa ratusan ekor babi.

Gaut (jimat) dan ritual lain yang dilakukan di tempat pemeliharaan babi tradisional tak mampu meredam penyakit ternak yang dinamakan oiluk ini. Berbagai mantera dibaca dan beberapa roh dipanggil untuk mengatasi hal itu, nihil.

Kejadian serupa juga pernah terjadi sekitar tahun 2010, yang juga menimbulkan ratusan juta dikalangan peternak babi.

Tapi dari beberapa kejadian yang telah terjadi, belum ada penanganan dari instansi pemerintah terkait .

Selain babi, ayam yang juga dipelihara warga ikut mati secara besar dalam waktu yang hampir bersamaan.

Tak terhitung mungkin mencapai ribuan jika di data secara pasti, namun sayang belum ada penanganan yang maksimal.

Penjelasan apakah babi yang terkena penyakit aman dikonsumsi atau tidak juga tidak diterima warga atau peternak, pengetahuan yang mereka dapat dari pengalaman.

Beberapa peternak di daerah Maileppet hanya pasrah sembari berharap beberapa ekor babinya luput dari wabah penyakit itu. Mereka juga tak tahu betul bagaimana bentuk koordinasi dengan dinas peternakan atau apalah namanya mengatasi penyakit ini. “Paling berharap tersisa 5 ekor atau lebih untuk kembali dikembangkan, obat tradisional yang kami berikan tak mempan,� kata salah seorang peternak babi sendu sembari menghitung babinya yang telah mati.

Kebijakan dan kesehatan hewan bukan sekedar memenuhi swasembada daging yang menyasar sapi dan kerbau namun termasuk kesehatan hewan secara menyeluruh. Pendekatan kesehatan ternak tidak hanya aspek produksi atau ekonomi , tetapi perlu orientasi yang bertumpu kepada aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Ini perlu diseriusi pemerintah denag membangun pusat kesehatan hewan di Mentawai, bicara soal babi tidak sekedar hitungan nilai ekonomi namun ada nilai sosio kultural yang sangat erat. z

Potret

Puailiggoubat NO. 304, 15 - 31 Januari 2015

24

Banjir kedua setelah tahun 2012 kembali menerjang tiga kecamatan di Siberut pada akhir tahun 2014. Banjir ini disebabkan pembabatan pohon sagu untuk kebun coklat Pemukiman warga di Dusun Bat Simaonai Baga, Desa Maileppet tergenang banjir

Warga terpaksa menggunakan sampan untuk melintasi banjir yang dalamnya mencapai satu meter di Desa Muntei, SIberut Selatan

Teks dan foto: Rus Akbar

Anak-anak di Desa Muntei memanfaatkan banjir untuk bermain

Sejumlah anak bermain di tengah banjir yang melanda Dusun Bat Joja Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan IKLAN