Puailiggoubat Edisi 236 by Puailiggoubat Mentawai

MENTAWAI NEWS

MANIVEST KM NADE RATA-RATA 43 ORANG

MENTAWAI NEWS

TAK SESUAI BESTEK, ASRAMA SISWI SMP SIOBAN DOBONGKAR MENTAWAI NEWS 11

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

No .

-3 Ta 23 1 h M un 6 ar X et 20 12

HARGA ECERAN RP 3000

KABINET BARU YURI, 148 PEJABAT DIMUTASI

Puailiggoubat NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Uggla Ta’a n mauju momoi pasibukakat Perkebunan sawit lionia 74 ngaribu hektar ka Mentawai sibailiu akek masyarakat seedda ruanga rubeijat, samba tak masanang. Sia leu bulat matonem bagadda kalulut sawit masibara akek lek pagolukat sipasisaila sangamberi purimanuaijatda. Nene tek sitiboira samasyarakat ka Puailiggoubat katelu desa sibara katelu kecamatan. – 3 Teret kalaggo telu nene’ sia ka Pamarintah Kecamatan Siberut Utara tak pei ara lelek akek pagalaijat sakid Bensin kelek Premium sisaliu akek HET(harga eceran tertinggi) ka agen samba kapengecer . Kalulut sia ka Pamarintah Kecamatan tak pei arasilok SK sibailiu siparon sia masilelek akek nenda ka lapangan. – 7 Kalulut onu sabeu bailiu abak sipasiabbit 11 sirimanua siei pangabli ka Pantai Barat Siberut, ka kecamatan Siberut Barat Sumatera Barat malukkek. Epat sia arakua malimai. – 10 YCM(Yayasan Citra Mandiri) Mentawai masironakek pupaatuananda pasamba MA(Masyarakat Adat) Mentawai, kele tuitcok samba tuarep pagalaijat masitataake polak ra siberikabaga siteuakenen pamarintah samba investor simaigi bulagat. – 14

Dari Re daksi

Sawit Lagi

ama tak terdengar aktivitasnya, ternyata investor perkebunan kelapa sawit makin serius mempersiapkan rencana mereka untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan kelompok atau personal yang berkepentingan sama upaya mewujudkan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Mentawai terus digulirkan. Baik oknum dari kalangan pejabat pemerintahan, DPRD, aparat kepolisian, tokoh masyarakat (pemuda, adat, agama, sosial), sampai preman yang hanya peduli keuntungan sesaat terus merapatkan barisan untuk menggolkan rencana yang sudah memakan banyak biaya

Bangun Tower Jangkauan Luas Yth. Bapak Bupati Mentawai di Tuapeijat. Koran Puailiggoubat, tanggal 15-29 Februari 2012, memuat tentang telkomsel mini di Sipora Selatan yang katanya mengecewakan (hal 9). Jika Telkomsel mini sudah mengecewakan bagaimana dengan kndisi tower telkomsel yang berskala besar? Di sipora

selatan bisa dibangun, sementara kecamatan lain bagaimana? Saran: Daripada menggunakan telkomsel mini, lebih baik dibangun saja tower yang bisa menjangkau semua pelosok agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mentawai dan wisatawan yang megunjungi Mentawai

tersebut. Reaksi dari masyarakat tak kalah hangat. Warga di Rogdok (Siberut Selatan), Saliguma,Saibi (Siberut Tengah) dan Peipei (Siberut Barat Daya) menyatakan siap dengan panah dan parang kalau sawit jadi mengangkangi tanah ulayat mereka. Apakah kasus Mesuji atau Maligi dan lainnya akan terulang di Mentawai? Waktu saja yang akan menjawab, yang pasti kami di redaksi harus siap-siap mempublikasikan perkembangan yang terjadi--apapun itu--untuk Anda para pembaca. Salam

Redaksi menerima tulisan berupa artikel untuk dimuat di kolom Masoppit. Kirimkan karya kamu ke redaksi Puailiggoubat Jalan Kampung Nias I No. 21 Padang atau melalui emai rus_akbar@yahoo.com dan syafriladriansyah@gmail.com. Setiap karya yang dimuat akan diberikan royaliti. Ayo kirimkan karyamu.

J. Samaloisa. 085264809865

COVER DEPAN: 1 FOTO:FATRIS/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140

PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Imran Rusli DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Imran Rusli REDAKTUR: Rus Akbar WARTAWANDAERAH: Gerson Merari Saleleubaja (Muara Siberut), Bambang Sagurung (Sikabaluan), Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap),

Tarif iklan Puailiggoubat

DISTRIBUTORDAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Gerson (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Catatan: Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Penaggung Jawab Iklan Rus Akbar

Puailiggoubat

Semakin dekat realisasi dibukanya perkebunan sawit seluas lebih kurang 74 ribu hektar di Mentawai membuat masyarakat setempat— yang kini telah terbelah— resah. Mereka yakin akan terjadi konflik terbuka yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Berikut gambaran sikap masyarakat yang Puailiggoubat dapatkan dari 3 desa di 3 kecamatan. Patrisius Sanene

Puailiggoubat

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

arga Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan misalnya, menolak

keras rencana akan dibukanya perke-

NO. 229, 15 - 31 Desember 2011

MASYARAKAT PATAH ARANG

SAWIT AKAN DIHADAPI DENGAN PANAH DAN PARANG bunan sawit di wilayah mereka. . “Kami warga di Rogdog seluruhnya sangat menolak perkebunan sawit yang akan masuk di dusun kami karena kami tidak ingin kehilangan tanah kami” Ujar Selester Saguruwjuw salah satu tokoh masyarakat di Dusun Rogdok Sabtu (10/3). Raimundus Samalelep (42), warga lainnya menambahkan, “Kami mengkhawatirkan jika sawit masuk sesama kami pasti akan saling membunuh karena mempertahankan tanah.” “Tak hanya itu, lanjut Raimundus, kalau sawit masuk kami akan kesulitan untuk mencari obat-obat tradisonal, kemudian ternak-ternak kami akan musnah, “ ungkapnya. “Dan kami tidak mau kasus pem-

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DEMO - Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Mentawai Gugat Sawit (GEMMAGUS) berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat meyuarakan penolakan dibukanya lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Warga Puro Siap Sambut Investor Sawit dengan Panah PURO - Warga Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan bersikeras menolak rencana dibukanya perkebunan sawit di wilayahnya. Tak hanya menolak tapi warga Puro juga siap menyambut investor sawit dengan panah dan tombak. Heronimus Tatebburuk, Kepala Dusun Puro I mengatakan. “Kami siap

menyambut sawit dengan panah dan tombak untuk mempertahankan tanah dan tanaman kami, karena tidak ada jalan lain.” “Kami sangat-sangat tidak setuju dan tidak sedikit tertarik dengan sawit meskipun itu masih rencana” katanya. “Karena,” lanjut Heronimus, “sawit itu malah akan menimbulkan

Surat Panolakan Sawit Warga Rogdog Tak Dihiraukan Bupati ROGDOK - Surat Penolakan Sawit yang berasal dari beberapa suku di Dusun Rogdog Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan yang ditujukan kepada Bupati Mentawai, baik waktu masih dijabat Edison Salelelubaja, maupun putra Madobag Yudas Sabaggalet, tak direspon. Surat penolakan sawit yang dilayangkan 11 suku sejak 2010 lalu dianggap angin lewat saja oleh bupati. “Kami ada beberapa suku yang pernah mengirimkan kepada bupati yakni suku Sarogdog, Sailuluni, Saguruwjuw, Tasiguru’, Samalelet, Saibokklo, Sakulok, Sauddeinu’, Samanggea’, Sasiriottoi, dan Salakkoba’. Dan sampai sekarang belum direspon,” kata Raimundus warga Rogdog. Raimundus juga menceritakan kepada Puailiggoubat tentang pengalamannya ketika bekerja di perusahaan sawit, “ Saya pernah kerja di sebuah perusahaan tahun 80-an, waktu itu ada kawan saya hampir dimatikan sama orang perusahaan karena rebutan lahan plasma dan ini yang sangat saya kwatirkan jika terjadi di Mentawai, kalau bupati belum juga mencabut izin,” katanya Sabtu (10/3) di Dusun Rogdog. Hingga saat ini Raimundus menilai sikap Bupati Yudas Sabaggalet belum jelas tentang penolakannya di pemerintahan maupu secara pribadi. “Kita menilai sikap Bupati masih tanda tanya besar karena belum kami dengar dia menolak atau menerima, kalau dia menolak kenapa belum ada berita pencabutan izinnya sampai sekarang?” tambahnya. “Kalau Bupati mendahulukan rakyat pasti dia sudah cabut izin jadi tidak tidak sekedar buat slogan ketika berkampanye kemarin” tutup Raimudus (42). trs

terjadinya perampasan tanah, kemudian akan banyak terjadi konflik, lebih baik kami menanam tanaman yang ramah lingkungan, karena kami sudah tahu setiap sosialisai mereka hanya paparkan hal yang baik-baiknya saja.” Selain itu Heronimus (30) mengkwatirkan banyak hal jika sawit tetap masuk. “Saya mengkwatirkan masa depan anak-anak kami karena jika sawit sudah masuk kami akan kehilangan tanah dan kami tidak bisa berikan makan kepada keluarga kami,” ungkapnya. Tak hanya masalah tanah. “Budaya juga akan hilang kemudian makanan tradisional juga seperti sagu, pisang, keladi, akan musnah, kemudian juga obat-obatan akan sangat jauh lagi didapatkan bahkan pencemaran air untuk air minum warga pun akan terjadi” tambah Heronimus Lanjut Heronimus, “Kami sudah kirim 5 kali surat penolakan kepada bupati tapi tak digubris, bahkan kami surati presiden” katanya pada Puailiggoubat Minggu (11/3) di rumahnya. Heronimus menilai pemerintah memberikan opsi yang salah dan terkesan memaksakan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. “Kalau pemerintah ingin mensejahterakan kami kenapa pemerintah memaksa masyarakat untuk menyerhakan tanah dan kenapa sawit satu-satunya opsi yang diberikan pemerintah,” ungkapnya. “Keliru jika pemerintah tidak mengakui tanah adat karena bupati sendiri orang Mentawai” tambah Heronimus.

Farizal Satoutou anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai mengatakan sikap Bupati Yudas Sabaggalet belum jelas terhadap rencana masuknya perkebunan sawit yang menerima atau menolak. “Sampai sekarang belum tahu Sikap jelas Bupati Mentawai terhadap rencana masuknya sawit dan terkesan diam saja” “Kami sudah siap perang kalau sawit itu masuk,” tutup Farizal. Bentuk Tim Kepala Dusun Puro I Heronimus mengaku dia dan warga sudah membentuk tim penolakan sawit. “Saya dan warga telah membentuk tim

bantaian yang sangat brutal di Mesuji terulang di Men-tawai.” lanjutnya lagi. “Sekarang saja untuk mencari kayu sudah sedikit jauh, apa lagi kalau sudah masuk kelapa sawit yang jelas kami menolak sawit jika pun itu terjadi kami akan sambut mereka dengan panah’’ tutup Raimundus yang di wawancarai Sabtu (10/3).***

untuk melakukan penolakan sawit,” katanya. Ia mengaku kecewa terhadap pemerintah karena surat penolakan yang disampaikan masyarakat ternyata tak digubris, perusahaan sawit tak mengurungkan niatnya beroperasi di Siberut. Ia berharap masyarakat adat di daerah lain di Siberut tetap kukuh mempertahankan tanah adatnya dari eksploitasi perusahaan perkebunan sawit. “Saya berharap, rekan-rekan sesama orang Mentawai tak membiarkan tanahnya diambil begitu saja oleh perusahaan perkebunan sawit, kalau di Puro, kami sudah bulat mempertahankan tanah kami” tegasnya. trs, gsn FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DEMO - Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Mentawai Gugat Sawit (GEMMAGUS) Longmarch menolak dibukanya lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

SAJIANUTAMA Penolakan terhadap rencana akan dibukanya perkebunan sawit di Mentawai juga menguat di Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Warga Gotap bahkan akan menerapkan hukum rimba kalau rencana itu dilanjutkan, tapi di Peipei warga yakin bisa dapat Rp5 miliar dari sawit.

Patrisius Sanene’

arga desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah tolak keras rencana perkebunan

sawit yang akan masuk di kawasan tersebut.

Puailiggoubat

WARGA SAIBI JUGA TOLAK SAWIT FOTO:INT/PUAILIGGOUBAT

Melki Sanene’ warga Desa Saibi Samukop yang di wawancarai Puailiggobat Senin (12/3 di rumahnya mengatakan sawit bukanlah opsi yang cocok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sawit malah akan menuai konflik antar keluarga. “Masuknya sawit bukanlah hal yang mudah karena persoalan tanah suku, karena kalau di Mentawai kepemilikan tanah tidak perorangan, “ katanya. “Jika tanah sudah di tangan perusahaan maka tanah itu tidak akan kembali, lalu apa yang akan kita berikan untuk menghidupi anak-anak cucu kita” tambahnya Vincensius Ndraha, warga Muara Siberut yang sedang berada di Saibi menambahkan, “Aneh kalau pemerintah tidak tahu tentang tanah adat karena pemerintah orang Mentawai sendiri, jadi saya rasa mereka pura-pura tidak

Jika Sawit Ngotot Masuk Warga Gotab Berlakukan Hukum Rimba GOTAB - Warga Dusun Gotab, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah tolak keras rencana perkebunan sawit yang akan masuk ke Mentawai. Demi mempertahankan tanah adatnya masyarakat Gotap mengancam jika sawit tetap masuk maka akan berlaku hukum rimba. “Kalau perkebunan sawit akan tetap masuk maka kami akan sambut dengan hukum rimba karena tidak ada jalan lain” ungkap Salomo warga dusun Gotab Senin (12/3) di rumahnya. Lanjut Salomo, “Kami tidak mau tanah kami dirampas oleh orang yang tidak pernah ada hak atas tanah kami karena jika sawit masuk di mana lagi tumpuan hidup kami? Apalagi tanaman kami sudah digusur,” katanya. “Yang jelas kami sudah siap sambut dengan panah dan tombak kami” tutup Salomo. trs

mau dike manakan sama pemerintah, inilah bukti pemerintah mau merampas tanah adat,” tegasnya. Melki Sanene menambahkan, “Kalau di Mentawai itu tidak ada batas tanah secara tertulis tapi bukan berarti orang Mentawai tidak tahu batas tanahnya masingmasing, batas-batas tanah tersebut biasanya berupa sungai atau tumbuhan seperti durian, dan orang Mentawai LIMBAH - Limbah dari pabrik sawit juga sangat mematikan dan merusak ekosistem sungai mengakui batas tanah di mana limbah itu dibuang seperti itu, kemudian secara tertulis itulah yang tahu saja,” katanya “tanah, air udara dikuasai oleh negara, tidak diperjuangkan oleh pemerintah “Ada UU yang berbunyi,” lanjut kalau begitu pemilik tanah yang sudah padahal bupatinya orang Mentawai Vincensius yang akrab disapa Encu, ratusan tahun diwariskan turun temurun sendiri,” tutupnya***

Pro Kontra Sawit di Dusun Pei-pei PEI-PEI - Rencana masuknya perkebunan sawit di Dusun Peipei, Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Petrus Saleleusik, salah satu warga Pei-pei bercerita kepada Puailiggoubat Selasa (13/3) di rumahnya. Ia pernah di undang ke Palembang dan Pekanbaru untuk study banding tentang perkebunan sawit .”Saya salah satu yang pernah ke Palembang, cuma kami diajak ke tempat yang bagus-bagus bagusnya saja, itu pun kami sekedar lewat saja untuk melihat perkebunan sawit yang ada di sana,” katanya.

141 Korban Akibat Konflik Lahan Sawit di Riau PEKANBARU - Dua tahun terakhir, tercatat 141 korban akibat konflik agraria, khususnya antara warga tempatan dengan perusahaan kepala sawit di Riau. Dari jumlah itu, seorang petani tewas akibat mempertahankan lahan mereka yang dicaplok perusahaan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Demikian diungkapkan Koordinator Forum Nasional Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) Mansuetus Darto dalam diskusi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) di Pekanbaru, Rabu (22/2). Menurutnya, konflik agraria di perkebunan kelapa sawit seakan tidak pernah surut dari tahun ke tahun. Apalagi Riau merupakan wilayah yang memiliki posisi secara

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

nasional penghasil CPO (crude palm oil). Hampir 40 persen CPO nasional dipasok dari Riau, namun daerah ini juga tercatat sumber konflik paling besar dalam kebun sawit. “Kita menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/kota di Riau yang tidak segera merespon konflik agraria antara warga petani dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit,” tukasnya.Padahal, imbuh Darto, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menyurati Kepala Daerah untuk segera menyelesaikan konflik lahan perkebunan di daerahnya masingmasing. Hal senada diungkapkan Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut (JMG)

Riau, Irsyadul Halim. Dikatakannya, dalam kurun waktu Januari-Pebruari di Riau terjadi sebanyak 11 kasus konflik lahan perkebunan sawit.Kasus terakhir konflik antara puluhan sekuriti PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) dibantu puluhan BKO Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) dengan warga Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dari kejadian itu, enam warga mengalami luka tembak peluru karet oknum Brimobsu tersebut. ”Konflik lahan atau konflik agraria di Riau ini jika tidak segera ditangani akan menjadi “bom waktu”,” ungkap Halim lagi. Analisadaily.com, Kamis, 23 Februari 2012.

“Meskipun saya sudah melihat perkebunan sawit di Palembang dan Pekanbaru itu yang baik-baiknya saja tapi saya tetap menolak kedatangan kelapa sawit di Mentawai, karena kalau saya melihat tanah di Mentawai itu sawit tidak cocok,” katanya lagi. Kekwatiran yang ditakutkan oleh Petrus Saleleusik jika sawit masuk maka warga akan kehilangan tanah adat selamanya. “ Di Mentawai itu tidak cocok sawit karena mendapatkan tanah di Mentawai tidak segampang yang dipikirkan pemerintah, kemudian kita akan kehilangan tanaman, akan kesulitan mendaptkan obat tradisional, “ jelasnya.

Lanjut, Petrus, “Tanah di Mentawai itu punya tanah suku jadi tidak sembarangan caplok dan bikin peta oleh perusahaan atau pun pemerintah sekali pun. Jadi kalau dilihat pemerintah atau perusahaan itu tidak tahu malu membuat peta perkebunan sawit tanpa konfirmasi dulu kepada pemilik tanah padahal itu bukan tanahnya,” tambah Petrus Sementara salah satu warga Pei-pei yang tak maumenyebutkan namanya mengatakan, “Sawit itu menguntungkan untuk 5 hektar saja kita sudah dapat Rp 5 miliar” katanya pada Puailiggoubat tanpa menjelaskan hitungannya trs

Konflik Lahan Sawit di Riau Semakin Marak Terjadi di Tahun 2012 Pada Januari hingga pertengahan Februari ini, sudah terjadi 11 konflik antara masyarakat dan perusahaan di Riau. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Irsyadul Halim, Rabu (22/2) siang. Dikatakannya, dari total 11 konflik tersebut sembilan titik di antaranya terjadi di perkebunan sawit. Dan lima di antaranya terjadi di lahan gambut. Sementara, untuk tahun 2011 lalu, JMGR mencatat, sedikitnya, konflik yang terjadi di Riau tersebar di 20 titik. “Tersebar di beberapa kabupaten misalnya Bengkalis, Inhil, dan lainnya,” kata pria yang akrab disapa Halim ini. Ia memperkirakan, konflik antara masyarakat dan perusahaan, khususnya sawit masih akan terus terjadi pada 2012 ini. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2007 Tentang revitalisasi Perkebunan, kemungkinan perluasan kebun sawit akan terus berlangsung. Hal itu, lanjutnya, tentu saja akan memancing konflik dengan masyarakat lokal. Tribun Pekanbaru.com - Rabu, 22 Februari 2012

Puailiggoubat

SAJIANUTAMA

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Pembangunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat; pembangunan itu juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.

SEABAD PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA FOTO:INT/PUAILIGGOUBAT

posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, memperluas perkebunan kelapa sawit dan menjamin pasokan minyak sawit ke pasar internasional. Dari 10,25 juta hektar lahan tambahan yang ditujukan untuk pengembangan agrofuel hingga tahun 2015, 4 juta hektar akan ditujukan bagi kelapa sawit. Selain atas permintaan bahan bakar nabati, perluasan kebun sawit juga dipromosikan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu jawaban terhadap perubahan iklim. Kementerian Pertanian berencana untuk melakukan perluasan kebun sawit di lahan nonhutan seluas 868.675 hektar hingga tahun 2014, sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim (lihat tabel Pertambahan wilayah perkebunan kelapa sawit pada lahan non-hutan (APL)

Down to Earth

amun permintaan internasional yang terus menerus akan minyak sawit untuk makanan, kosmetik – dan sekarang industri energi – mengakibatkan dampak tersebut sepertinya akan tetap bertahan, karena Indonesia mendorong laju perluasan kebun kelapa sawit di seluruh nusantara. Setelahseratus tahun tanaman ini berada di Indonesia, jelas sekali mengapa perluasan perkebunan ini harus berhenti sekarang. Seabad sudah perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sejak pembukaan kebun komersial pertama di pantai timur Sumatera (Deli) dan Aceh pada tahun 1911. Indonesia kini menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia dengan kebun sawit seluas 8.036.431 hektar yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ledakan kelapa sawit benar-benar mulai terjadi pada tahun 1990-an, tetapi landasannya telah dipersiapkan satu dekade sebelumnya. Selama tahun 1980an, Bank Dunia dan ADB mendanai beberapa proyek perkebunan kelapa sawit, beriringan dengan dukungan untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia. Legislasi pendukungnya memastikan bahwa para keluarga miskin dari Jawa, Bali dan Madura dipindahkan ke Kalimantan, Sumatra dan ‘pulau-pulau luar’ yang dijadikan sasaran lainnya untuk membuka wilayah hutan dan menjadi sumber buruh murah bagi perusahaan industri perkebunan, sementara insentif finansial ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Pada akhir masa Suharto di tahun 1998, jumlah total area yang ditanami perkebunan kelapa sawit diperkirakan telah mencapai 2,5 juta hektar. Industri kelapa sawit menjadi semakin didominasi oleh konglomerat raksasa – beberapa di antaranya masih mendominasi dewasa ini. Empat kelompok Indonesia – Astra, Salim, Sinar Mas dan Raja Garuda Mas – mengendalikan dua pertiga perkebunan swasta pada tahun 1997. Pada abad yang baru perluasan

RAWA - Rawa seperti ini pun bisa kering kalau ditanami sawit pesat terus berlanjut dengan mengorbankan mata pencaharian masyarakat dan hutan. Keprihatinan atas dampaknya menyebabkan terbentuknya Meja Bundar Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) dan hanya setahun lalu Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia tetapi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang diincar oleh pengembang perkebunan, inisiatif-inisiatif ini belum menghasilkan perbaikan yang penting dan menyeluruh sebagaimana dibutuhkan untuk melindungi hak atas tanah dan mata pencaharian. Ekspor dan pasar Sebagian besar dari produksi minyak sawit Indonesia ditujukan untuk ekspor. Walau nilai ekspor tersebut naik turun, volumenya menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. India (33%), Cina (13%) dan Belanda (9%) merupakan negara tujuan utama minyak sawit Indonesia. Menurut data dari Bank Dunia, Cina dan India diperkirakan mengonsumsi sekitar 27% Tahun 2006 2007 2008 2009 2010*)

Volume (ton) 1.745.954 15.200.733 18.141.006 21.151.127 20.615.958

Sumber: Statistik Perkebunan2008-2010 dan meroketnya harga minyak ikut mendorong tingginya permintaan akan minyak sayur, selain untuk keperluan bahan dasar kebutuhan pangan dan kosmetik. Sekarang minyak sayur

sebagai bahan baku agrofuel mulai diminati sebagai pengganti bahan bakar fosil. Hal ini memberi sebuah insentif bagi Indonesia untuk mempertahankan

Nilai(dolar AS) 4.139.286 9.078.283 4.110.229 1.605.431 2.626.595

* Angka sementara Sumber: Biro Pusat Statistik

dari 47,26 juta ton minyak sawit dunia di tahun 2009/2010. Dibandingkan dengan minyak sayur lain seperti, kedelai, rapeseed dan biji bunga matahari, minyak sawit saat ini paling diminati. Di tahun 2009, minyak sawit memasok sekitar 32% dari 129,5 juta ton kebutuhan minyak sayur dunia. Kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil

Sumber: http://soystats.com/2010/page_35.htm

Konflik di Perkebunan Kelapa Sawit Cerita sukses Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia dengan perhitungan keuntungan besar yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit tidak diikuti oleh kisah sukses yang sama untuk masyarakat lokal, masyarakat adat serta petani sawit. Malah, pengembangan dan perluasan kebun berdasarkan sistem saat ini menyebabkan pemiskinan, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan konflik – terutama terkait lahan. Proses pengambilalihan lahan masyarakat biasanya dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kedua pendekatan ini: bujukan dan kekerasan. Pendekatan pertama menunjukkan perusahaan yang terkait mencoba membujuk masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka. Untuk melakukannya, perusahaan tersebut memberikan janji-janji tentang peningkatan kesejahteraan dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, tentang pemberian upah yang layak, menjadikan para petani sebagai petani plasma dengan hasil yang menguntungkan di kebun perusahaan, dan tentang pembangunan infrastruktur dan berbagai kemudahan yang diperlukan oleh desa, seperti sekolah, sarana kesehatan, dan jalan. Pada kenyataannya hampir semua janji tersebut tidak dipenuhi. Ketika bujukan ini tidak bisa membuat masyarakat bersedia menyerahkan lahannya, maka biasanya perusahaan akan menggunakan cara paksaan atau kekerasan, misalnya melakukan tekanan melalui aparat desa atau kepoKe halaman 6

SAJIANUTAMA

Puailiggoubat

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

FOTO:INT/PUAILIGGOUBAT

Pertambahan wilayah perkebunan kelapa sawit pada lahan non-hutan (APL) Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi dan sekitarnya Papua dan sekitarnya

2010 81.225 163.150 11.650 32.550

2011 45.725 69.350 9.650 20.300

2012 45.725 69.350 9.650 20.300

2013 45.725 69.350 9.650 20.300

2014 45.725 69.350 9.650 20.300

Sumber: Roadmap Strategi Pertanian Menghadapi perubahan iklim, 2010

lisan, atau menggunakan jasa preman untuk menakut-nakuti masyarakat. DTE telah menyoroti banyaknya kasus penyiksaan yang terkait dengan pengembangan kelapa sawit selama dua dekade terakhir. Masyarakat harus melarikan diri dari desa mereka untuk menghindari penangkapan oleh aparat kepolisian karena menolak menyerahkan lahannya sementara yang lainnya terjerumus ke dalam situasi yang memperlakukan mereka hanya sedikit lebih baik dari budak pekerja. Sebuah investigasi tahun 2007 oleh Kelompok Krisis Internasional mengungkapkan masalah kronis yang terjadi di perkebunan yang sudah ada di Boven Digul, Papua, terkait hak-hak lahan, akses ke sumber daya alam dan membanjirnya para pekerja non-Papua. Pada tahun yang sama Institusi Advokasi dan HAM Papua melaporkan bagaimana ketegangan meledak menjadi bentrok kekerasan di daerah yang sama. Tahun 2010 Sawit Watch mencatat lebih dari 663 masyarakat yang berkonflik dengan lebih dari 172 perusahaan dan 106 orang

Gelombang pertama deforestasi terjadi setelah dikeluarkannya UndangundangKehutanan tahun 1967 dan pemberian konsesi hutan (HPH) 20 tahun kepada perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Pada tahun 19691974, hampir 11 juta hektar konsesi HPH diberikan hanya di provinsi Kalimantan Timur saja. Pembukaan hutan untuk daerah transmigrasi, industri ekstraktif, pertanian dan, di daerah pesisir pantai, budi daya perairan, juga berdampak sangat buruk pada hutan. Kemudian muncullah kelapa sawit. Perkiraan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit bervariasi tapi tak diragukan bahwa tanaman ini, bersama dengan kayu pulp, bertanggung jawab atas sejumlah besar deforestasi selama dua abad terakhir. Sementara perkebunan kelapa sawit semakin bertambah luas, dari sekitar 3 juta hektar pada pergantian abad ini hingga seluas hari ini (lebih dari 8 juta hektar), perusahaan-perusahaan membuka lebih banyak hutan dan merebut lahan milik FOTO:INT/PUAILIGGOUBAT

DIBABAT - Hutan dibabat untuk perkebunan sawit, keragaman hayati hilang semua kini didominasi sawit ditangkap akibat konflik-konflik tersebut. Kebun Kelapa Sawit dan Deforestasi Tahun lalu Kementerian Kehutanan Indonesia mengakui bahwa hanya 48 juta hektar hutan negara berada dalam kondisi baik, dari total 130 juta hektar yang diklasifikasikan sebagai hutan. Perhitungan Forest Watch Indonesia (FWI) berdasarkan pencitraan satelit menyebutkan angka tutupan hutan (primer dan sekunder) sebesar 87.552.134,49 hektar pada tahun 2009 atau 31,13 persen dari luas daratan negara. Ini 46% lebih sedikit dari tahun 1950 ketika 162,29 juta hektar menutupi 84% area daratan.

masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pada 2006, penelitian yang dilakukan Aliansi Iklim Hutan Indonesia (IFCA) dan Kementerian Kehutanan memperkirakan bahwa 70% dari 6 juta hektar perkebunan kelapa sawit pada saat itu telah dikembangkan dengan cara membuka hutan. Penelitian independen oleh Sawit Watch dan FPP pada 2006 memberikan angka yang lebih tinggi: 18 juta hektar telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit – walau hanya sepertiga dari jumlah ini yang benarbenar telah ditanami. Pengembang perkebunan juga berada di balik bencana kebakaran hutan tahun 1997/1998. Pembakaran hutan dinilai sebagai pilihan paling murah untuk

BENTROK - Bentrok penjaga kebun sawit takbisa dihindari dalam setiap aksi anti sawit

membuka lahan hutan untuk membangun perkebunan berskala besar. Dari 176 perusahaan yang dituduh membakar hutan untuk membuka lahan pada saat itu, 133 di antaranya adalah perusahaan perkebunan. Hampir 4 juta hektar lahan pertanian, lebih dari 3 juta hektar hutan dataran rendah dan 1,5 juta hektar hutan gambut dan rawa dibakar pada 1997/1998. Diperkirakan 75 juta orang terkena dampaknya melalui asap, kabut, dan api itu sendiri. Kerugian ekonomi diperkirakan antara 4,5 miliar dolar AS hingga 10 miliar dolar AS. Perluasan kelapa sawit masih akan terus berlanjut. Menurut Sawit Watch dan FPP, tahun 2006 saja pemerintah daerah telah menargetkan 20 miliar hektar lagi hingga tahun 2020. Sejumlah besar kawasan hutan dan lahan gambut menjadi target untuk pengembangan dalam rencana-rencana di Papua, Riau, Kalimantan, Aceh dan daerah-daerah lainnya. Satu skema perkebunan raksasa yang direncanakan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat meliputi 1,8 juta hektar lahan, yang sebagian besarnya adalah hutan. Rencana perkebunan kelapa sawit menargetkan total 3,5 juta hektar di provinsi tersebut. Kalimantan Tengah juga memperlihatkan andilnya dalam deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Laporan FWI tahun 2007 menyebutkan bahwa dari 2.367.487 hektar yang dialokasikan, lebih dari sepertiganya masih tertutup hutan. Di sini, perkebunan dibuka di lahan gambut, dengan 14% dari 3 juta hektar lahan gambut provinsi tersebut sudah berubah menjadi kelapa sawit. Papua dan Aceh juga menjadi target untuk perluasan lebih lanjut. Pada 2006 Aceh memiliki lebih dari seperempat juta hektar tanaman tersebut dan pemerintah provinsi yang baru tengah merencanakan pada awalnya 185.000 hektar lagi di 17

kabupaten. Sementara itu, setahun sebelumnya, Jakarta telah menyatakan bahwa 454.468 hektar tersedia untuk pengembangan kelapa sawit baru di Aceh. Tahun 2007, diumumkan target antara 1 hingga 5 juta hektar untuk Papua yang sebagian besarnya diperkirakan akan dilakukan di 9,3 juta hektar wilayah Papua yang tergolong sebagai ’hutan konversi’. Emisi Karbon Selain dampak terhadap hak asasi manusia, kesehatan, mata pencaharian dan keanekaragaman hayati, dampak perubahan iklim dari pengembangan kelapa sawit sangatlah besar, khususnya karena banyak pengembangan kelapa sawit berlokasi di wilayah lahan gambut yang kaya karbon. Emisi dari deforestasi hutan dan pengurasan atau pengeringan lahan gambut bertanggung jawab atas peringkat Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Kebakaran hutan di tahun 1997/

1998 saja menghasilkan lebih dari 700 MT CO2, atau 40% dari total emisi dunia dari pembakaran bahan bakar fosil pada tahun tersebut. Pada 2006 IFCA memperkirakan emisi kelapa sawit dari pembukaan hutan antara tahun 1982 dan 2005 sebesar 2.117 Mt CO2 (emisi di atas permukaan saja), tapi mencatat bahwa emisi lebih lanjut telah disebabkan oleh ’pengembangan kelapa sawit gadungan’ yang digunakan untuk memperoleh izin penebangan kayu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patrick Anderson dan Torry Kuswardono pada tahun 2008, izin-izin telah dikeluarkan untuk konversi sekitar 4 juta hektar hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp di Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Papua dan Papua Barat. Konsekuensi dari pembukaan dan pengeringan hutanhutan ini adalah bertambahnya emisi tahunan CO2 Indonesia sebesar satu miliar ton lagi dan terus berlanjut pada tingkat tersebut untuk beberapa dekade. FOTO:INT/PUAILIGGOUBAT

DEMO - Kelompok anti sawit dalam salah satu aksi demo-int

Puailiggoubat NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Hingga Maret pihak Kecamatan Siberut Utara belum melakukan penertiban terkait dengan penjualan bensin jenis premium di luar dari HET (harga eceran tertinggi) di tingkat agen dan pengecer. Pasalnya pihak kecamatan belum menerima SK sebagai kekuatan hukum di lapangan.

Kecamatan Tunggu SK Penertiban BBM FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Asal Bisa Nonton TV, BBM Rp25 ribu per Liter Tak Masalah

Bambang Sagurung

al ini disampaikan Seminar Siritoitet, Camat Siberut Utara Selasa (6/3).

“Kita memang belum melakukan penertiban pedagang yang menjual bensin di luar dari HET yang ditentukan kabupaten karena kita masih menunggu SK dari bupati sebagai kekuatan hukum di lapangan,” katanya. Dikatakan Seminar, teknis di lapangan juga belum diketahui bagaimana bentuk penertiban bagi agen dan pengecer di lapangan nantinya sehingga untuk tidak melakukan tindakan gegabah, pihaknya menunggu SK dan teknis

BBM - Pekerja pangkalan BBM di Pokai, Siberut Utara, menurunkan drum BBM dari becak pengangkut di lapangan. “SK-nya sedang dibuatkan. Kalau ini sudah ada dan kita sudah tahu tugas kita maka kita akan jalan,” tegasnya . Untuk saat ini di Sikabaluan sebagai pusat kecamatan harga bensin masih berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per liternya. Namun untuk ditingkat agen

yang ada di Pokai harga masih Rp6 ribu per liternya. Namun penjualannya terbatas karena stok yang mereka terima saat turun dipangkalan langsung dijual kepada pedagang yang ada di Sikabaluan, Mongan Poula, Malancan, Pokai, dan daerah pantai barat.***

Diberitakan Puailiggoubat, Pengecer BBM Merajuk SAIBI-Gara-gara masuk pemberitaan Puailiggoubat, terkait masih mahalnya BBM di Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, salah satu pengecer minyak di Dusun Pangasaat, Hermanto Tobing berhenti menjual minyak. Hal ini terungkap ketika Puailiggoubat membeli minyak premium dua liter untuk mesin pong-pong, (7/3) ternyata

tidak jual minyak lagi. “Kita tidak jual minyak lagi, ini karena gara-gara kita masuk koran, sudah satu minggu kita tidak mau lagi jual minyak,” kata istri Hermanto Tobing. Karena tidak dapat membeli ke tempat Tobing, Puailiggoubat coba membeli ketempat pengecer di Muara

milik Mikael Sapojai dan ternyata masih jual minyak dengan harga Rp 12.000 perliter. Faktanya harga minyak Maret ini di Desa Saibi Samukop semakin tinggi dan bervariasi. Bensin murni dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 perliter, bensin campur dari Rp12. 000 peliter kini mencapai Rp13.000-Rp15000 perliter. rr

SK Bupati Tentang Pemerataan Harga BBM Tak Dianggap MUARA SIBERUT-Meskipun SK Bupati Mentawai 188-45-2 tahun 2012 dengan penetapan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan dalam rapat 21 Desember 2011 lalu tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6 ribu, tapi SK tersebut tak digubris oleh para pedagang BBM eceran maupun pemilik pangkalan. Pantauan Puailiggoubat Jumat (9/ 3) di Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan masih saja terjual mahal di setiap kios dengan kisaran harga berbeda-beda yakni di sekitar Muara dijual seharga Rp10 ribu sedangkan Dusun Puro II mencapai Rp12 ribu per liternya.

Benedik, salah satu pembeli BBM mengaku kecewa dengan SK Bupati Yudas Sabaggalet yang telah dikeluarkan beberapa bulan belakangan, “Saya sangat kecewa dengan SK Bupati itu, karena sama aja palsu, harga BBM aja tidak turun-turun,” katanya ketika membeli BBM di tempat yang sama. Ermi salah satu pemilik kios pedagang eceran yang berada di sekitar balai di Muara Siberut mengaku ia menjual BBM karena di pangkalan sendiri masih di jual mahal. “Kita jual harga seperti ini karena harga beli minyak di pangkalan masih mahal, jadi kita tidak mau rugi,” katanya Jumat (9/3) “Pangkalan yang ada di tempat

Zebua, kemudian di tempat Nuryati yang pemiliknya Rasyidin Saiful itu kita dapatkan saja masih harga mahal,” tambahnya. Bupati Yudas Sabaggalet yang dikonfirmasi Kamis (15/3) via handphone mengatakan “Masih adanya harga BBM yang masih mahal karena BBM yang dijual itu BBM yang non subsidi, jadi kita sudah suruh orang cek ke Siberut ternyata masih ada yang jual BBM yang non subsidi di pangkalan,” katanya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut kata Yudas akan dilakukan penambahan quota untuk BBM subsidi , “Kita akan lakukan penambahan quota jumlah BBM bersubsidi,” tutupnya. trs

MASABA-Warga Dusun Masaba, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat ternyata haus hiburan modern seperti nonton televisi, terbukti saat salah satu tukang yang mengerjakan proyek poskesdes membeli televisi warga berbondong menonton layar kaca tersebut. Namun setelah tukang itu habis kontrak televisi yang menjadi hiburan warga setempat dibawanya. Melihat kondisi tersebut Ruli, salah seorang warga, membeli alat elektronik tersebut lengkap dengan antena parabolanya. Tentu untuk menyalakan televisi tersebut harus memakai genset dan untuk menghidupkannya perlu premium. Tak masalah, Ruli membeli semuanya. Maklum uangnya banyak karena rajin menabung. Harga premium di Simatalu itu berkisar Rp20 ribu sampai Rp25 ribu perliter. “Kalau harga normalnya Rp20 ribu tapi kalau bensin langka harganya mencapai Rp25 ribu perliter, untuk bisa menonton saya harus mengeluarkan uang Rp40 ribu satu malam dan televisi bisa hidup selama lima jam,” katanya. Untunglah, banyak warga lainnya seperti Ruli. Jadi tak hanya Ruli yang melakukan pengorbanan soal minyak tersebut, Kornelius Lamek Saeppunuk juga ikut menyumbangkan bensin untuk hiburan masyarakat, tanpa menghiraukan harga bensin yang membumbung tinggi. “Saya menyumbangkan bensin bukan hanya untuk saya, melainkan untuk kita semua,” katanya. Selain Lamek, beberapa warga melakukan hal yang sama, bahkan mereka mengeluarkan bensin dari mesin pompong mereka yang dipakai untuk alat transportasi mereka demi menonton televisi. “Saya kalau kehabisan stak minyak dan yang lain tidak mau memberikan minyak, sisa pemakaian saya dalam tangki mesin pompong saya ambil untuk mesin genset,” kata Jeremias Tatoleuru. Maka warga Masaba bisa nonton televisi tiap malam dan yang paling mereka suka tentu saja sepak bola, sinetron, gossip artis dan berita. ds

Warga Minta Jembatan Maileppet Dibeton MAILEPPET-Jembatan di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan saat ini kondisinya makin rusak. Jembatan yang berjumlah 4 unit berlantai kayu itu kini sudah banyak bolong dan yang masih utuh sudah lapuk menunggu patah. Tahun lalu, warga telah berswadaya memperbaiki beberapa lantai jembatan yang telah patah, namun karena faktor cuaca dan beban jembatan sebagai jalur utama pelabuhan dari Maileppet ke Muara Siberut, Puro dan Muntei, lantai itu tak bertahan lama. Jembatan yang rusak itu sangat rawan kecelakaan, terbukti beberapa kendaraan sering terperosok dalam lubang jembatan. Idris Siregar, Kepala Desa Maileppet menyebutkan permintaan untuk segera melakukan perbaikan jembatan telah disampaikan kepada pemerintah berkali-kali. “ Bahkan kami sudah minta agar jembatan dibeton saja agar lebih tahan, namun belum ada realisasinya,” katanya. Terakhir, pada musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat desa maupun kecamatan, permintaan itu juga disampaikan. “Mudah-mudah kali ini ditanggapi” harapnya. gsn

MENTAWAINEWS Untuk kedua kalinya dalam tahun ini pemerintahan YURI (Yudas – Rijel), menggulirkan mutasi. Sebanyak 148 pejabat dimutasi. Rapot Pardomuan Simanjuntak

cara pelantikan 148 orang pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai

tersebut berlangsung di aula Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (14/3) pukul 15.30 -18.15 WIB, Pejabat yang dilantik Bupati Yudas Sabaggalet itu terdiri dari 25 orang eselon IIIa yang menjabat sebagai sekretaris, camat, kepala kantor, 44 orang eselon IIIb yang menjabat sebagai kepala bidang (Kabid) di berbagai instansi, serta72 orang eselon IVa dan 7 orang eselon IVb yang menjabat sebagai kepala sub bagian (Kasubag) dan kepala seksi (Kasi) di berbagai instansi. Pelantikan pejabat kali ini tergolong ramai. Puluhan staf dari berbagai kantor juga menyaksikan acara pelantikan ini dari luar gedung oleh karena ruang aula telah dipenuhi oleh pejabat yang akan dilantik serta kepala SKPD yang menghadirinya. Jajaran staf terlihat menguping pembacaan nama-nama pejabat yang dilantik dan ada juga yang menulis. Mereka juga ingin mengetahui siapa pejabat yang akan menjadi atasan mereka. Mutasi kali ini sepertinya peromba-

Puailiggoubat

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Kabinet Baru YURI, 148 Pejabat Dimutasi FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Camat Sipora Selatan menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD, Marlaeni Camat Siberut Barat Daya menjadi Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah raga. Elter Saleleubaja plt Camat Pagai Utara menjadi Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Asril Plt Camat Siberut Selatan menjadi Kabag BACAKAN SK - Kepala BKD Delau Lubis Sabelau membacakan SK Pelantikan dalam seremoni Publikasi dan Informasi pada Sekretariat DPRD. rotasi pejabat Mentawai 14 Maret di Tuapeijat Sementara itu kan besar-besaran dalam sejarah KabuDuddy Sinaga Kepala Kantor Seminar Siritoitet Camat Siberut Utara paten Kepulauan Mentawai. Di selur- Lingkungan Hidup menjadi Camat Pagai dimutasi menjadi Kabag Kesejahteraan uh badan, dinas, kantor serta bagian Utara dan dua orang yang berlatar Rakyat di Sekre-tariat Daerah, Daulat dilakukan pergantian pejabat. belakang Bidang Pendidikan diangkat Camat Sikakap menjadi Kepala Bidang Lima orang camat definitif diangkat juga menjadi Camat yani Pir Paulus Sumber Daya Masyarakat dan yakni Ren Yeni Kepala Bidang Pendi- sebelumnya adalah Sekretaris pada Teknologi Tepat Guna pada Badan dikan dan Pelatihan pada Badan Kepe- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Pemberdayaan Masyarakat Perempuan gawaian Daerah menjadi camat di Sipora dan Olah raga menjadi Camat di Siberut dan Keluarga Berencana (BPMP-KB). Utara, Hiram yang menjabat sebagai Barat Daya serta L. Lumban Raja yang Kepala kantor yang diangkat yaitu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logis- sebelumnya Kepala Cabang Dinas Mutiara Sitorus yang sebelumnya tik pada Badan Penanggulangan Ben- Pendidikan di Siberut Selatan menjadi menjabat sebagai Kabid Pariwisata pada cana Daerah (BPBD) menjadi Camat di Camat Siberut Selatan. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Sipora Selatan. Sementara itu Martauli yang dan Olahraga menjadi kepala Kantor sebelumnya plt Camat Sipora Utara Kepustakaan dan Kearsipan, sementara dimutasi menjadi Kabid Pendapatan Sri Harianto Kabid Pendidikan Anak pada DPPKAD, Hati Sama Hura plt Usia Dini pada Dinas Pendidikan

FKPD Sipora Selatan Ajukan Data Pembangunan ke Pemkab Mentawai

SIOBAN - Berdasarkan hasil diskusi FKPD (Forum Komunikasi Pembangunan Desa) yang berlangsung Jumat dan Sabtu tanggal 1718 Februari 2012 di Desa Nemnem Leleu akan mengajukan 44 jenis pembangunan untuk 7 desa di wilayah Kecamatan Sipora Selatan. Ketua Forum Komunikasi Pembangunan Desa Parulian Samalinggai pada Puailiggoubat mengatakan, surat Rekomendasi FKPD ini akan di antarkan Rabu (7/3), harapannya, bupati dapat mempertimbangkan hasil evaluasi program pembangunan desa tersebut. “Besok kami akan mengantarkan hasil evaluasi program desa ini langsung kepada bapak bupati agar menjadi data acuan pengambilan kebijakan pembangunan yang dirasa layak oleh masyarakat kami, khususnya di Kecamatan Sipora Selatan,” ungkapnya Senin (5/3). Di antara usulan yang disampaikan itu adalah pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Kepala Keluarga, Akta Kelahiran diserahkan di kecamatan sebagai perwakilan. Status huntara (hunian sementera) harus segera diperjelas sekaligus jaminan hidup selama di huntara, upah tukang di huntara segera diselesaikan baik tukang maupun bahan. Penambahan nilai bantuan di setiap desa, pemilihan penggantian Ketua UPK PNPM serta Fasilitator PNPM. Selanjutnya penerimaan putra-putri Mentawai untuk TNI dan polisi baik Catam (Calon Tamtama) Bintara setiap tahunnya. Poin berikutnya bantuan beasiswa bagi perguruan tinggi, penambahan tenaga guru agama SD, SMP, dan SMA diutamakan putra-putri Mentawai, pemekaran Desa Sioban menjadi dua desa dan juga pengusulan pemekaran Kecamatan Sipora Selatan menjadi dua kecamatan (kecamatan Sioban ibu kecamatannya Simatorai Monga, Kecamatan Subbulat ibu kotanya Subbulat). imj

Mentawai menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup. Empat orang pelaksana tugas juga ditunjuk yakni dr Warta menjadi plt Kepala Dinas Kesehatan, Sumadi plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum menggantikan Meijonter Limbong yang dimutasi menjadi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD, Maifrizal plt kepala DPPKAD menggantikan Roger Saleleubaja yang dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, serta Prita Wardhani plt Kepala Bappeda. Mutasi cukup membuat beberapa orang pejabat terlihat lesu, dan ada juga bermuka ceria. Banyak pejabat yang dimutasi kali ini yang turun eselon dan ada juga yang naik dan tetap. Tidak sedikit yang lesu karena telah memiliki eselon IIIa turun ke eselon IIIb, eselon IIIb turun ke eselon IVa dan juga sebaliknya serta dari jabatan sekretaris turun ke Kabid, dan jabatan Kabid turun ke Kasi atau Kasubag. Namun beberapa pejabat yang turun eselon yang tidak mau sebutkan nama mengatakan “Sebagai PNS harus siap menerima jabatan apapun walau turun eselon,” katanya. Pejabat yang biasa memakai mobil dinas, kini terlihat naik motor dan bahkan ada yang jalan kaki ke kantornya yang kebetulan dekat. Sebaliknya pejabat yang selama ini diojekkan oleh suami, kini memakai mobil dinas.***

Kecamatan Siberut Tengah Bina Aparatur Desa Saibi Samukop SAIBI - Pemerintah Kecamatan Siberut Tengah mengadakan Pembinaan Aparatur Desa Saibi Samukop di aula Kantor Camat Siberut Tengah Kamis, (23/2) Jamaludin staf Kecamatan Siberut Tengah yang memberikan pelatihan mengatakan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerinta Desa. Materi yang diberikan kepada peserta mengenai kop surat mengacu tentang peraturan tata Dinas No 3 tahun 2011, konsep surat, Poksi masingmasing Kaur pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 dan Perancangan Peraturan Desa. ”Ini kita terapkan supaya Kaur Pemerintahan Desa paham terhadap Poksinya dan segala administrasi di Desa, selama ini yang lebih mengetahui itu adalah Sekretaris dan Kepala Desa, jika mereka tidak di tempat tentunya ada Kaur Pemerintahan Desa, dan

mengenai Peraturan Desa, dalam 2 tahun belum ada Perdes yang dibuat dan itu kita terapkan dalam rancangan Peres,” terangnya. Pelatihan Aparatur Desa tersebut berlangsung satu hari diikuti seluruh

aparat Pemerintahan Desa Saibi Samukop,dan untuk Desa Saliguma pembinaan aparatur ini diadakan Maret ini sedangkan di Desa Cimpungan pada April mendatang. rr FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

PELANTIKAN - Suasana Pelantikan pejabat baru Mentawai di aula kantor bupati, Rabu (14 Maret 2012)

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Kini masyarakat Mentawai tak bisa sembarangan naik kapal antar pulau KM Nade, ada pegawasan ketat menyangkut jumlah penumpang dan pembayaran tiket.

Manivest KM Nade Rata-Rata 43 Orang FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

erbuntut dari pengecekan manivest penumpang KM. Nade yang dilakukan Wakil

Bupati Mentawai Rijel Samaloisa Senin (20/2) bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan jajaran Pemkab lainnya, Dinas Perhubungan Mentawai telah terlihat selalu melakukan penjualan dan pengecekan tiket penumpang sebelum kapal diberangkatkan. Ada juga selebaran yang dikeluarkan agar para calon penumpang membeli tiket jika mau menumpang di kapal Pemkab. Namun manivest penumpang sebelum pengecekan yang dilakukan Wabup, tidaklah lebih dari 50 orang setiap berlayar. Saat Wabup melakukan pengecekan, jumlah penumpang dalam manivest hanya 36 orang walau kapal telah dipenuhi oleh sekitar 150 orang calon penumpang saat itu. Temuan Wabup ini tidaklah jauh beda dengan kenyataan manivest penumpang selama tahun 2011. “Ratarata jumlah penumpang kapal Nade setiap berlayar selama tahun 2011 adalah 43 orang,” jelas Firman staf PT Asimi Cabang Mentawai di ruang kerjanya yang sekaligus tempat tinggalnya di sekitar dermaga Tuapejat (7/3). Kata Firman, kapasitas penumpang kapal Nade maksimal 53 orang sesuai izin berlayar. Oleh karenanya tidak boleh melebihi angka 53 itu. Namun oleh karena kebutuhan, maka pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa jika jumlah penumpang melebihi kapasitas. “Yang dilaporkan dalam manivest hanya ratarata 43 orang,” ungkapnya.

KM NADE - Penumpang di KM Nade yang berdiri karena basah tak terlindungi Ke Mana Uang Hasil Penjualan Tiket? Sementara itu petugas syahbandar di Tuapeijat yang dicoba konfirmasi sehari sebelumnya enggan memberikan keterangan. “Data manivest ada, tetapi saya tidak berani memberikan keterangan,” katanya mengelak. “Lebih baik ca-ri data dari yang lain saja,” katanya lagi. Kata Firman, PT Asimi terikat kontrak penjualan tiket dengan Dinas Perhubungan Mentawai. Oleh karenanya setiap kapal milik Pemkab melakukan pelayaran, maka pihaknyalah yang menjual tiket serta melaporkan penjualan tiket kepada dinas perhubungan untuk disetor ke kas daerah. Dari harga tiket yang dijual, tidak seluruhnya disetor ke kas daerah, akan tetapi masih ada potongan lain. Dari total Rp 42 ribu tiket dari Tuapeijat ke Sikakap, yang disetor ke kas daerah adalah Rp 36 ribu. “Setelah dikurangi potongan maka yang disetor Rp36 ribu,” ungkap Firman.

Sesuai penjelasan Firman sambil membuka arsip di dalam rak kantornya, bahwa kapal Nade pada bulan Januari dan Februari berlayar secara bergantian dengan Kapal Beriloga. Namun pada bulan Maret tidak berlayar membawa penumpang karena digunakan untuk mengantar bantuan dan kalaupun ada yang menumpang tetapi tiket tidak dijual. Kapal itu berlayar penuh setiap jadwalnya pada bulan Mei, Juni, Juli, November dan Desember. Sedangkan pada bulan April dan bulan Agustus hanya setengah bulan saja, dan pada bulan September dan Oktober tidak berlayar karena docking. Dengan manivest yang dilaporkan hanya rata-rata 43 orang, maka bisa ditaksir berapa uang tiket yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui ke mana menguapnya. Firman juga mengatakan bahwa manivest kapal Pulau Simasin adalah 110 orang, dan kapal ini digunakan untuk pelayaran dari Tuapeijat ke Padang dan

Penumpang Membludak Bikin Tak Nyaman PADANG - Saat ini pemerintah harus menambah satu armada lagi yang serupa dengan KMP Ambu-Ambu, karena kondisinya saat ini kapal milik ASDP tersebut sudah tidak sanggup lagi melayani penumpang yang sudah melebih kapasitas. Seperti pada hari Minggu (12/2) yang terjadi saat rute dari Padang menuju Tuapeijat, Sipora Utara, warga harus berdesakan mencari tempat tidur di dalam kapal. Saking tidak muatnya penumpang di dek kapal, warga yang menuju ke Padang terpaksa harus tidur

di kabin kapal. Ada yang tidur di samping kendaraan roda dua, bahkan ada yang tidur di bawah truk barang. Bahkan sebagian penumpang lainnya harus tidur di atas atap kapal ambu-ambu, kalau hujan turun penumpang terpaksa basah kuyup. Alpilus Samaloisa, salah satu penumpang, mengatakan kepadatan penumpang di kapal itu penumpang lebih nyaman dan aman dibanding kapal lain. “Saya merasa lebih aman menumpagi kapal ini, dan ongkosnya juga masih dapat dijangkau, sehingga saya menunggu

jadwal palayarannya. Namun belum ada tempat tidur yang belum layak,” ungkapnya. Pemkab Mentawai sudah menyadari hal ini, dalam beberapa kesempatan Wabup Rijel Samaloisa mengatakan Pemkab memang akan menambah armada kapal untuk melayani peningkatan jumlah penumpang Padang – Mentawai – Padang. “Kita memang akan segera menambah paling tidak satu kapal lagi untuk melayani peningkatan kebutuhan masyarakat,” katanya saat ke redaksi Puailiggoubat Januari lalu. imj

sebaliknya. Dalam seminggu kapal ini melayani pelayaran 2 trip atau 4 kali pelayaran, yakni Tuapeijat –Padang 1 trip dan Padang Sikabaluan 1 trip pulang pergi (PP). Namun ia tidak merinci berapa rata-rata manivest yang dilaporkan setiap berlayar dan apakah amprah barang juga dilaporkan atau tidak. Sedangkan kapal Subbulat sebelumnya bermanivest maksimal 80 orang namun setelah docking dan sebelum rusak awal April tahun lalu, manivest yang diizinkan hanya 45 orang. Hendri Dori Satoko Ketua DPRD Mentawai yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis (14/3) mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pengecekan yang dilakukan Pemkab Mentawai terhadap manivest penumpang. Dikatakannya bahwa dinas perhubungan telah melakukan penjualan dan

pengecekan tiket penumpang sebelum kapal berangkat. Namun ia katakan bahwa DPRD melalui komisi B akan melakukan follow up terhadap temuan manivest penumpang yang hanya 36 orang itu. Terkait manivest yang rata-rata 43 orang Hendri menegaskan akan mengecek kebenaran informasi itu. “Kami akan mengecek informasi itu,” katanya. Di sisi lain anggota DPRD lainnya mengatakan bahwa mereka telah mengagendakan akan mengadakan uji petik terkait kapal dan manivest penumpang pada akhir April mendatang sesuai agenda mereka. Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan dan pariwisata yang sangat kecil, menurut Hendri Dori disebabkan tidak adanya keseriusan penanganan. “PAD rendah dikarenakan ketidakseriusan penanganan dan menganggap tidak merupakan masalah,” katanya. Sektor pariwisata juga tidak banyak menyumbang PAD bagi daerah. Dari data yang diperoleh dari DPPKAD, pendapatan dari sumbangan pihak ketiga pemanfaatan selancar adalah Rp56.970.000 dan itu pun merupakan pendapatan tahun 2010 yang terlambat disetor ke kas daerah yang artinya PAD sektor pariwisata tahun 2011 nihil. Menanggapi PAD sektor pariwisata yang Rp 0, Hendri Dori mengatakan bahwa keadaan itu disebabkan adanya aturan yang tidak memperbolehkan daerah memungut PAD dalam bentuk sumbangan pihak ketiga. Untuk itu tahun ini dikatakannya DPRD akan menyelesaikan pembahasan Ranperda retribusi untuk peningkatan PAD Mentawai.***

Irigasi Tetes Sotboyak Tak Menetes SOTBOYAK-Irigasi Tetes yang ada yang dibangun tahun 2011 di Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara hingga Maret belum membantu masyarakat mengaliri sawah warga. Menurut keterangan yang dirangkum dari warga, penyebab tidak mengalirnya air karena beberapa titik persambungan pipa dalam tanah terputus, serta tidak baik sehingga tanah dan potongan kayu masuk dan menghambat saluran air. Berdasarkan pantauan Puailiggoubat di lokasi persawahan warga, di bak penampungan terlihat paralon untuk mengairi ke persawahan belum terpasang. Hanya ada belahan bambu yang dipasang oleh warga, begitu juga air dalam bak penampungan tidak ada. Persoalan tidak selesai pembangunan irigasi Tetes ini sempat mencuat dalam Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat Kecamatan Siberut Utara pada Jumat (24/2). Dimana Pemerintah Desa Sotboyak mengharapkan irigasi Tetes dapat diselesaikan dengan melanjutkan pembangunannya. Saat ini sawah warga di Desa Sotboyak saat ini hanya mengharapkan berkah dari hujan. bs

MENTAWAINEWS Gelombang besar membuat perahu yang membawa 11 orang nelayan yang sedang memancing di Pantai Barat Siberut, Kecamatan Siberut Barat Sumatera Barat terbalik. Empat orang sempat dinyatakan hilang.

Rus Akbar

enurut staf Camat Siberut Barat, Arsenius Sirirui, 11 orang yang tenggelam ini itu adalah warga Dusun Saikoan, Desa Simatalu,. Ada 11 orang sedang memancing di laut pada Rabu, (7/3) memakai sampan dayung pada malam hari, ketika mereka memancing tiba-tiba ombak besar datang dan membalikan mereka. “Beruntung saat itu ada kapal nelayan bernama Lintas Jaya Dua melintas menyelamatkan tujuh orang kawanan nelayan tersebut, sementara 4

Puailiggoubat

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

11 Nelayan Terhempas Badai, 4 Terdampar Kelaparan orang yang hilang di perairan barat Sumatera tersebut. “Keempat orang yang hilang itu adalah Domaik, Marce, Goleng dan Boni, kita belum mengetahui berapa usianya, tapi semuanya dari Dusun Saikoan,” katanya. Sementara kata Arse, Ketujuh nelayan yang diselamatkan dibawa kapal ke Malilimok Desa Katurei, Kecamatan NELAYAN - Nelayan Sikabaluan, Siberut Utara dengan hasil tangkapannya Siberut Barat Daya. “Karena tidak ada orang hilang terbawa arus laut yang Sulitnya komunikasi di daerah itu tempat bersandar kapal terpaksa merekuat,” katanya, Jumat (9/3) baru Jumat pagi diketahui ada empat ka di bawah ke Malilimok yang jaraknya FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

puluhan mil dari lokasi kejadian,” ungkapnya. Sementara Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tarminta Sakerebau mengatakan tim BPBD sudah dikerahkan ke arah Taileleu mencari korban tenggelam yang di duga sudah terseret ke arah Barat Daya pulau Siberut. “Kita mengerahkan satu unit kapal milik Pemkab Mentawai yaitu KM. Aloyta dan dua unit perahu boat untuk mencari korban yang hilang,” ujarnya. Namun keesokan harinya, empat nelayan yang dinyatakan hilang sejak Rabu pekan lalu akhirnya ditemukan selamat. Kini, mereka sudah berada di rumah masing-masing di Dusun Saikoat, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.***

PLN Tuapeijat Mulai ‘Nakal’

Siswa SMPN 2 Siberut Selatan Masih Menumpang di SDN 07 Madobag

TUAPEIJAT - Lagi-lagi pengguna jasa PLN di Tuapeijat mengeluh akibat pemadaman bergilir tiap hari, sehingga sejumlah aktivitas masyarakat pengguna listrik terganggu, bahkan sebagian kantor pemerintah yang belum ada mesin gengset tidak dapat bekerja maksimal. Berdasarkan informasi yang dirangkum Puailiggoubat, pemadaman bergilir ini sudah terjadi akhir bulan Februari. Pemadaman bergilir dijadwalkan, hari Selasa (21/2) dari Kilometer 4 hingga ke Kilometer 0 aliran listrik dimatikan pada pukul 16.00 WIB dan kembali menyala pukul 23.00 WIB. Rabunya (22/2) di sekitar Kilometer 4 gantian mati dari pada pagi hari sampai pukul 12.00 WIB. Pada hari yang sama di sekitar Kilometer 0 dimatikan pada pukul 15.00

MADOBAG - Siswa SMPN 2 Siberut Selatan (sebelumnya SMPN 3 Satu Atap Madobag) yang berada di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan masih menumpang di SDN 07 Desa Madobag karena gedung SMPN 2 lama tersebut masih rusak akibat gempa tektonik 30 Sepetember 2009 lalu. Kondisi gedung yang terdiri dari 3 ruangan tersebut sangat tidak layak pakai, namun 1 ruangan pada posisi tengah masih bisa digunakan meskipun siswa dan guru-guru yang mengajar di dalamnya harus waspada jika sewaktu-waktu plavon terjatuh. Arosokhi Mendrofa, Kepala SDN 07 Madobag ketika berbincang dengan Puailiggoubat Sabtu (10/3) di rumahnya mengatakan gedung SMPN 2 Siberut Selatan tersebut belum ada perbaikan sejak gempa 2009 lalu, “Karena gedung itu masih belum diperbaiki untuk sementara mereka melakukan proses PBM di sekolah kami,” katanya. Sistem penggunaan gedung SD tersebut dibagi menjadi 2 shift yang masuk pagi dan ada juga yang masuk siang, “Untuk pagi digunakan oleh murid SD kemudian siangnya baru SMP yang masuk,” ungkapnya. Sejak terjadi gempa hingga saat ini siswa SMPN tersebut masih menumpang di SDN 07 Madobag yang juga posisi kedua gedung tersebut masih bersebelahan. “ Kita lihat saja sampai sekarang masih belum ada perbaikan, kadang menggunakan ruangan yang satu itu masih trauma, tapi rencananya juga akan dibangun gedung baru tapi tempatnya terpisah” kata Arosoki. trs

WIB, baru hidup pada pukul 23.00 WIB, di jam yang sama di Kilometer 2 hingga Kilometer 4 dipadamkan. Listrik baru menyala keesokan harinya pada (23/2) pukul 07.00 WIB, sementara giliran di Kilometer 7 dipadamkan. Dampak pemadaman bergilir ini sejumlah usaha foto copy mengeluh, seperti usaha foto cofy Jelita di Kilometer 0 mereka tidak dapat menerima kondisi tersebut, sebab dengan mesin gengset yang tersedia tak mampu mengoperasikan mesin usahanya, warga yang ingin memfotokopikan surat-surat harus menunggu jadwal PLN hidup. Sedangkan beberapa instansi pemerintah Mentawai tidak dapat bekerja normal sebab peralatan di kantornya tidak dapat difungsikan.

Marsaulina ibu rumah tangga di Kilometer, akibat jadwal PLN sering padam membuat pembayaran membengkak. “Kalau listrik sering tak teratur menyalakan memperkencang putaran meteran, sebab elektronik seperti kulkas yang lupa colokannya dicabut, saat lampu menyala,” ujarnya. (23/2) Kata Marsaulina, dengan kondisi itu meteran yang belum stabil saat lampu dihidupkan, meteran berputar dengan kencang mengisi arus elektronik yang belum sempat tercabut. Secara otomatis biaya pemakaian arus listrik meningkat. “Biasanya saya membayar rata-rata Rp70 ribu perbulan, namun kondisi saat ini ia bisa membayar Rp80 ribu sampai Rp100 ribu,” keluhnya. imj

Sidang Mantan Bupati Mentawai Masih Menunggu Pemberkasan Dakwaan PADANG - Terkait tindak lanjut dari dugaan korupsi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) di Dinas Kehutanan Mentawai tahun 2003-2004 yang merugikan negara Rp1,5 miliar yang melibatkan mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja serta sejumlah pejabat yang telah menerima aliran dana tersebut, kini sudah memasuki tahap persidangan. . Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang menerima aliran dana

tersebut, kemudian masuk pada tahap pemberkasan, kini proses hukum yang disuguhkan kepada Edison Saleleubaja mulai mengantarkan dirinya ke tahap persidangan. Ikwan Ratsudy, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumbar yang dikontak Puailiggoubat Kamis (15/3) menjelaskan rencana sebelumnya persidangan mantan Bupati Mentawai direncanakan akan dilaksanakan sekitar awal Maret namun Ikwan mengatakan masih dalam

tahapan pemberkasan surat dakwaan oleh JaksaPenuntut Umum (JPU) “Rencana awal memang bulan Maret ini tapi sekarang masih menunggu pemberkasan surat dakwaan oleh JPU (Tipikor)” ungkapnya. Lanjut, Ikwan, “ Untuk penemuan baru nanti kita akan dengarkan nanti di persidangan, persidangan akan tetap direncanakan pada bulan Maret ini juga,” katanya via handphone. trs

Gempa 5,3 SR Guncang Mentawai PADANG - Gempa berkekuatan 5,3 SR mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa (6/3/2012) pukul 18:36:23 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir, gempa berpusat di 0.83 LS - 100.11 BT, 24 kilometer Barat Daya Kota Pariaman dengan kedalaman 22 Kilometer. Gempa tidak berpotensi tsunami. Tidak ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut, namun membuat warga panik. “Meski getarannya kecil, warga juga panik, namun tak ada yang mengungsi, ujar Trilinda (32), warga Siberut Selatan. trs

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Satu unit asrama siswi SMP di Dusun Paddarai, Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan yang dibangun pertengahan November 2011, senilai Rp348.009.300 akan dibongkar oleh karena tidak sesuai bestek.

Irman Jhon

engan nomor kontrak SPPB 10/UPK/PNPM-MPd/SIPSEL/VI-2011, asrama siswi SMP ini seharusnya berukuran 14 X 13,22 meter tapi kenyataannya 13 X 14,22 meter,mengakibatkan kekurangan kekurangan volume bangunannya. Melihat kondisi itu aparat desa, TPK dan UPK serta pemenang tender melakukan rapat di kantor Desa Sioban, (15/ 2). Hasil rapat, menyetujui bangunan yang tidak sesuai gambar dalam bestek harus dibongkar oleh pemenang tender

Tak Sesuai Bestek, Asrama Siswi SMP Sioban Dibongkar FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

pembangunan ini diketahui setelah rangka-rangka bangunannya berdiri. Namun kata Kaspar kalau membongkar itu merepotkan. “Mengingat terlalu merepotkan, bisa jadi dana dan bentuk bangunan yang sudah terlanjur berdiri akan kita tetapkan dan sisa dananya akan kita alihkan ke mobiler seperti tempat tidur, meja dan kursi. Semua mobilernya kita isi untuk perlengkapan di bangunan itu juga,” katanya (5/3). Sementara itu Sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) M. Karis menga-takan rekanan sudah menanggapi melalui surat bahwa ASRAMA - Asrama putri SMPN Sioban, Sipora Utara yang sedang dalam proses ia tidak bersedia melanjut-kan pekerjaan disebabkan biaya tidak pembangunan terancam dibongkar lagi karena disinalir tak sesuai bestek ada. “Maka dari itu kita akan upah tukang selambat-lambatnya diKetua TPK Kaspar Aritonang pada menga-dakan rapat di tingkat desa lagi mulai 7 hari setelah rapat digelar. Puailiggoubat menjelaskan, kesalahan untuk membicarakan kelanjutan

kegiatan pembangunan asrama ini,”ungkapnya. M. Karis juga mengatakan kesalahan mengerjakan pembangunan, beliau tidak dapat mengikuti kegiatan PNPMMP selanjutnya dan kelanjutan pekerjaan asrama siswi SMP ini juga besar kemungkinan akan ditukar, namun itu melihat hasil musyawarah tersebut. Sedangkan Kepala Desa Sioban Parulian Samalinggai menjelaskan apapun persoalannya pembangunan ini harus diselesaikan sebab pembangunan ini adalah tempat penampungan para anak yang melanjutkan pendidikannya di tingkat SMP maupun SMA terutama dari tujuh desa wilayah Kecamatan Sipora Selatan. “Jadi jangan main-main,” tegasnya. Asrama itu sebenarnya dibangun dua unit, namun satu uni yang lari dari besteknya.***

Upah Tukang Pembangun Huntara Sipora Selatan Rp125 Juta Belum Dibayar PADANG-Irwandi, mandor pekerjaan pembangunan huntara (hunian sementara) Sipora Selatan dari PT. Waskita Karya belum membayarkan upah pekerja yang memborong senilai Rp 125 juta. Menurut Linton Munthe salah seorang tukang, sejak 24 Juli 2011 lalu Irwandi mandor pekerjaan huntara telah menerima uang senilai Rp514,5 juta dari Zunaidi, kepala proyek pembangunan huntara, uang itu dipakai biaya pekerjaan huntara sebanyak134 unit di Km 3-4 dengan nilai Rp3,8juta per unit. “Uang yang diterima Irwandi telah dipergunakannya sebanyak Rp346,2 juta untuk biaya beli bahan bangunan, itu di luar upah tukang,” katanya. (27/2) Bangunan huntara yang berukuran lebar 4 meter dan panjang 6 di meter ditambah teras depan sepanjang 1,2

meter dan lebar 3 meter diborongkan ke tukang Rp2,1 juta per unit (melenceng dari kontrak) kalau dikalikan dengan jumlah 134 unit, jumlahnya Rp281,4 juta. Namun upah yang dituntut para tukang hanya bernilai Rp168,3 juta. Sementara yang diterima para tukang Desember 2011 lalu baru senilai Rp43,31 juta dan sisanya sebanyak Rp125 juta akan dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening Bank Nagari Padang atas nama Guga Vawer Munthe, namun hingga Kamis (8/3) uang tersebut belum juga ditransfer. Dengan tertundanya pembayaran upah tukang, lima orang perwakilan para tukang yakni, Linton Munthe, Jeko Nia, Antonius, Janusman dan Sese Katet Baga, Kepala Desa Sagitcik mendatangi kantor PT. Waskita Karya di Jalan

Rehabilitasi 2 Lokal SMPN I Siberut Selatan Terlupakan MUARA SIBERUT - Rehabilitasi 2 lokal belajar SMPN I Siberut Selatan yang batal dilakukan pada 2010 terlupakan kelanjutannya. Muhammad Iksan, Plt.Kepala SMPN I Siberut Selatan menjelaskan rencana rehabilitasi gedung yang dirusak gempa itu harusnya sudah terlaksana 2010 namun karena keterlambatan aturan pelaksanaan pekerjaan, semua batal. “Dinas saat itu tak berani ambil risiko karena waktu yang sudah mepet, saat itu sudah November, jadi tak mungkin lagi,” ungkapnya. Hingga memasuki 2012, rehabilitasi 2 ruang belajar tak terealisasi. Untuk mengatasi kekurangan 2 lokal belajar, sekolah ini terpaksa mengalihfungsikan ruang pustaka dan labor menjadi ruang belajar. “Agar proses belajar lancar, pustaka dan labor untuk sementara dijadikan ruang belajar” ujarnya. gsn

Ahmad Yani No 19 Padang pada 25 Januari 2012 untuk menagih upah kerja yang belum dibayar Irwandi, setelah mendatangi kantor tersebut pihak perusahaan tidak membayarkan uang yang ditagih sebab uangnya sudah dibayarkan ke Irwandi. “Sisa upah tukang sebanyak Rp125 juta belum kami terima hingga saat ini, waktu kami mendatangi kantor pelaksana proyek, kami tidak mendapat apaapa malah menghabiskan uang pribadi

untuk biaya hidup selama pengurusan ini,” ungkap Linton Munthe, Senin (27/ 2). Pengiriman uang lewat rekening Bank Nagari yang di janjikan Irwandi melalui surat kuasa kepada Linton sisa upah tahap III belum dikirimkan Irwandi. “Sudah cukup lama uang upah tukang ini tertunda pembayarannya, jadi sekarang saya tinggal menunggu bagaimana tindakan ketua kelompok dan para anggota tukang lainnya, yang jelas

uang ini selalu kami tuntut,” katanya. Guga Vawer Munthe pemilik rekening Bang Nagari Padang juga merupakan anak Linton saat dihubungi puailiggoubat melalui via telepon Kamis (8/3) mengatakan, pihak perusahaan belum menghubunginya. “Rencana besok saya akan ke kantornya untuk menanyakan bagaimana dan kapan lagi akan di bayarkan,” katanya. Irwandi sendiri tak diketahui di mana keberadaannya. imj

Warga Bosua Bertumbangan di Bukit Tattanen MONGANBOSUA - Jalan di bukit Tattanen, Dusun Monganbosua, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan sering terjadi kecelakaan, sebab kondisi jalannya terlalu menanjak dan licin sehingga pada saat pengendara sepeda motor mau turun bisa hilang kontrol sehingga terjatuh. Di bukit tersebut sudah menelan korban nyawa dan cacat seumur hidup, meski demikian namun sikap pemerintah saat ini belum ada gelagat untuk membangun jalan yang lebih aman. Seperti yang dialami Reinal lima tahun silam ia harus kehilangan satu mata. Saat ia melewati jalan tersebut dari Monganbosua menuju Bosua dengan sepeda dayung tiba di bukit Tattanen ia terjatuh mata sebelah kiri tertusuk kayu hingga buta sebelah. Hal yang sama dialami Mentri warga yang sama, pernah terjatuh di

tempat yang sama akibatnya paha sebelah kanannya tertusuk bambu, kini kondisi kakinya sudah dapat beraktifitas namun tidak sekokoh sebelumnya. Ayub (23) warga Dusun Mongan Bosua juga senasib dengan mereka, ia terjatuh dengan sepeda motor ketika mau turun dari bukit yang sama, Ayub tergeletak di batang pisang sehingga ia pingsan tidak sadarkan diri, lalu Mertuanya Antonius yang semotor dengan dia langsung mengurusi dan membawanya pulang. “Saya hilang kontrol saat mau turun dari bukit, ketika saya terjatuh dunia ini langsung gelap saya tidak tahu bagaimana prosesnya saya di bawa kerumah, saya sadar setelah berada di rumah, paling terasa sakit di bagian dada sehingga saya susah bernapas,” jelasnya Minggu (26/2). Sementara korban nyawa menurut

Kepala Dusun Sao, Adi Tiawarman adalah warganya bernama Eni Sababalat (25) ia tewas di tempat itu ketika terjatuh pada awal Januari 2012 ini. Kata Adi, ia terkejut karena ramairamai warga Dusun Monganbosua mengantarkan Eni yang sudah tidak bernyawa lagi. “Kami sempat kaget waktu itu. mereka bertujuan berobat ke Poskesdes Bosua, eh tanpa disangka pulang sudah jadi mayat,” katanya. Warga Bosua tentunya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melirik hal ini dan secepatnya melakukan pembenahan. Permohonan yang di buat oleh masyarakat sudah dilayangkan sejak akhir Januari lalu. “Kami berharap pemerintah secepatnya mengambil tindakan agar jalannya menjadi agak landai karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia,” pungkasnya. imj

Puailiggoubat NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

ambatnya kemajuan Mentawai selama 12 tahun terakhir disinyalir salah satunya disebabkan oleh infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat tak memadai. APBD Mentawai yang mencapai Rp600 miliar setiap tahun sepertinya tak efektif digunakan, karena sekitar Rp400 miliarnya hanya jadi SILPA yang tesimpan di Bank Nagari. Rp200 miliar yang terpakai hanyahabis untuk gaji, tunjangan, SPPD dan biaya makan minum para pejabat dan PNS Mentawai. Kebudayaan sungai yang selama ini menjadi anutan hidup orang Mentawai, ternyata sekarang makin tidak cocok dengan dinamika perubahan yang melanda kabupaten ini. Sampan, pompon dan speedboat tidak selalu bisa diandalkan, terutama di musim

kemarau, begitupun pertimbangan waktu dan jarak yang habis terbuang untuk mengikuti kontur sungai-sungai tersebut yang tentu saja tak mempertimbangkan kepentingan manusia yang memanfaatkannya. Kini masyarakat berharap pemerintah baru di Mentawai lebih concern (manaruh perhatian) pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai lebih praktis dan hemat (biaya, tenaga, waktu, emosi, fisik). Mereka percaya jalan yang berkualitas akan membawa kemakmuran dan kemajuan lebih bagi anak cucu mereka kelak/

Teks: Imran Rusli. Foto: Irman Jhon, Rapot Pardomuan

Jalan Tattanen pemakan korban, di Dusun Mongabosua, Desa Bosua, Sipora Selatan, turunannya curam dengan jurang dalam di salah satu sisi jalan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Jalan dari Sioban menuju Silak Oinan, Sipora Selatan

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Jembatan dan gorong-gorong yang terbengkalai di Dusun Katiet, Desa Bosua, Sipora Selatan

Menyeberangi muara Rokot, Sipora Selatan, harus cermati pasang surut

Puailiggoubat NO. 236, 15 - 31 Maret 2012 FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Wartawan Puailiggoubat Irman Jhon berusaha lolos dari pagutan lumpur saat menuju Sagitci, Sipora Selatan

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Jalan di Rokot yang masih dalam pengerjaan terkait rehabilitasi Bandara Rokot

FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Tak ada jembatan penyeberangan di Rokot pengendara bergantian menggotong sepeda motor untuk menyeberang ke Sioban

Jembatan gantung penghubung Dusun Mongansibagau dengan Nemnemleleu, Sipora Selatan

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Sebagian jalan yang sudah dicor pada proyek jalan Sioban

MENTAWAINEWS YCM (Yayasan Citra Mandiri) Mentawai semakin memantapkan langkah untuk berjuang bersama MA (Masyarakat Adat) Mentawai, terutama dengan semakin kuatnya trend penggusuran tanah adat oleh pemerintah dan investor bermodal besar.

Puailiggoubat

YCMM Mantapkan Perjuangan Bersama Masyarakat Adat Mentawai FOTO:FATRIS/PUAILIGGOUBAT

Gerson Merari Saleleubaja

omitmen perjuangan YCM (Yayasan Citra Mandiri) Mentawai dalam menguatkan posisi tawar masyarakat adat Mentawai mampu mengawal proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta berhasil mengelola kekayaan alamnya secara adil dan berkelanjutan semakin dimantapkan dengan merumuskan program kerja dalam bentuk SP (Strategic Planning) 2013 hingga 2018 yang dilaksanakan di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar Senin (27/2) hingga Rabu (29/2). Kegiatan diikuti 28 orang peserta yang dibantu 2 fasilitator Lili Hasanudin dan Chalid Muhammad. Manfaat dari penyelenggaraan SP yakni membantu memperjelas masa depan organisasi, membantu mengembangkan dalam mengambil keputusan organisasi, dasar untuk pengembangan program secara efektif dan berkelanjutan, mempertimbangkan ketersediaan dan alokasi sumber daya dalam melaksanakan program dan membantu menentukan pencapaian program. SP bertujuan untuk merumuskan rencana strategis YCM 20132018. Perumusan SP dilakukan untuk menghitung segala kemungkinan perubahan orientasi organisasi yang disebabkan sejarah berdirinya yakni berkaitan waktu dan kondisi organisasi tersebut di

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

STRATEGIC PLANNING - Suasana sperumusan strategic planning YCM Mentawai di Kayu Tanam, Padang Pariaman bangun yang mungkin berbeda dengan waktu kekinian yang berdasarkan asumsi masa kini untuk prediksi masa depan. Selama ini telah banyak keberhasilan program YCMM yang telah dicapai yang didasarkan fakta-fakta dan detail berupa pengembangan AMA-PM (Aliansi Masayrakat Adat Peduli Mentawai) berhasil sampai tahun ke II, adanya anggota AMA-PM yang menjadi tokoh di kampung masing-masing dalam bentuk terpilih sebagai anggota komite sekolah, kepala desa, kepala dusun, angota BPD dan sebagainya. Selain itu, tekanan terhadap eksploitasi sumber daya alam berkurang. Puailiggoubat yang menjadi media kampanye YCM Mentawai berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan publik seperti anggaran APBD dengan

menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Program penguatan budaya Mentawai yang dilakukan YCM Mentawai mulai diadopsi oleh pemerintah walau baru sebatas seremonial. ”Kalau Mentawai sekarang ini sudah bisa dikatakan sudah mengenal YCM Mentawai, kalau ada masalah misalnya E-KTP, mereka datang mengadu ke Puailiggoubat untuk diberitakan. Dari sisi tekanan, kita bisa dikatakan sudah berhasil. Kalau di tingkat Pemda, melihat wartawan kita saja mereka sudah ‘takut’. Kemudian soal mulok, mereka berharap agar ini tidak muncul dari YCM Mentawai,” ujar Kortanius Sabeleake Namun dari sekian keberhasilan yang telah dicapai, YCM Mentawai sebagai FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

STRATEGIC PLANNING - Suasana sperumusan strategic planning YCM Mentawai di Kayu Tanam, Padang Pariaman

lembaga masih mengalami beberapa program yang terhambat berupa mandegnya pengembangan AMA-PM pada tahun ke III, penguatan ekonomi AMAPM belum maksimal, mulok tentang budaya Mentawai belum diterapkan dalam kurikulum ajar di sekolah-sekolah di Mentawai, gagal dalam membangun ekonomi kerakyatan guna kemandirian masyarakat adat. Tak tercapainya beberapa hasil yang ingin diraih disebabkan beberapa faktor yakni sumber daya manusia atau staf di YCM Mentawai tersedot oleh program tambahan sehingga menjadi hambatan untuk mencapai tujuan utama. Kurangnya kunjungan pengurus AMA-PM ke basis-basis menjadi faktor yang memperlambat penguatan masyarakat adat Mentawai. “Kalau saya berpendapat, masyarakat kita itu tidak lagi percaya dengan kita, apa yang kita pikirkan untuk program jangka panjang, mereka berpikir itu tidak masuk akal. Sehingga advokasi yang dilakukan YCM Mentawai kurang berdampak pada masyarakat Mentawai” tambah Korta. Pilihan Prioritas Menambahkan kata Korta, Indra Gunawan Sanenek, staf YCM Mentawai, menyebutkan pilihan-pilihan prioritas selama ini tidak terkontrol dengan baik. Ia berharap ke depan YCM Mentawai harus mampu melihat melihat sumber daya yang ada. “Kelemahan kita adalah, program yang kita buat selama ini kurang mempertimbangkan sumber daya,” katanya. Misal soal pendidikan, kemudian dalam perjalanan proses, sering muncul tambahan-tambahan program yang tidak terprogram sebelumnya” ungkapnya.

Beberapa faktor eksternal juga ikut mempengaruhi, seperti anggapan pemerintah lokal yang memandang YCM Mentawai dengan ide-idenya sebagai ancaman keberlangsungan kekuasaan politik segelintir elit bermasalah di Mentawai yang rakus dan bobrok. Padahal hanya menjadi lawan pada ketidakbenaran bukan melawan pemerintah. Harapan dan sekaligus tantangan ke depan yang akan diperjuangkan YCM Mentawai agar masyarakat adat Mentawai terlibat dalam penentuan pengambilan kebijakan di daerah menyangkut aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang adil dan berkelanjutan yakni menjadikan mulok sebagai media bagi siswa untuk mengenal dan bangga dengan budayanya. Menyelaraskan antara Puailiggoubat sebagai mata dan Radio Sura FM sebagai telinga dan program YCM Mentawai sebagai kaki dan tangan dalam penguatan penguatan masyarakat adat. Memperdalam analisis infiltrasi budaya eksternal, apa dasar pemikiran yang menjadikan capaian program kebijakan berakhir pada perda, perumusan strategi pengorganisasian AMA-PM agar makin berkualitas dengan memberikan percontohan lang-sung yang nampak bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai alat bukan tujuan. Puailiggoubat Menghambat? Namun dari beberapa diskusi yang terjadi dalam SP tersebut muncul tanggapan bahwa kritikan yang dituangkan dalam Puailiggoubat menjadi penghambat kerja-kerja di lapangan. “Pemerintah tak mau terima agenda kita karena tersinggung perbuatan busuknya diekspos oleh Puailiggoubat” kata Selester Saguruwjuw, anggota dewan pembina YCM Mentawai. Lalu bagaimana? “Yang kita beritakan hanya kebijakan pemerintah saja, tak ada yang ditambah atau dikurangi, kalau memamng bijak kebijakan itu tentu bagus keluarnya, sebaliknya kalau jelek menurut ukuran kepantasan publik ya buruklah keluarnya, tergantung aksi pemerintah saja, kita tak punya masalah dengan pemerintah, apalagi kalau dikatakan bermusuhan, tak mungkin seperti itu karena pers adalah mitra pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat,” kata Imran Rusli, Pemimpin Redaksi Puailiggoubat.

Ke halaman 15

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Program Untuk menuju sasaran program, YCM Mentawai telah merumuskan kerja-kerja yang akan dilakukan mulai 2013-2018 yang dimulai dengan membenahi kelembagaan agar memiliki tata kelola kelembagaan, kapasitas SDM, sumber pendanaan dan saran kerja yang baik untuk mampu menjalankan program secara inovatif dan akuntable yang diukur dalam bentuk meningkatnya kapasitas serta tersedianya SDM dalam pengelolaan program dan jaringan, di sertifikasi sumber-sumber pendanaan dan meningkatnya akuntabilitas, berfungsinya aturan kelembagaan, mekanisme pengambilan kebijakan dan pengaturan kewenangan sesuai SOP. Hal-hal yang akan dilakukan berupa penyusunan mekanisme rekrutmen dan penempatan staf, pelatihan, review dan perbaikan struktur kelembagaan, evaluasi kinerja staf, perencanaan, monitoring dan evaluasi (PME), penggalangan dana publik dan donor, membangun unit usaha dan audit internal, reward dan punishment. Pada tujuan peningkatan intensitas dan kualitas keterlibatan MA untuk memanfaatkan ruang yang tersedia dalam proses pembuatan pelaksanaan

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

STRATEGIC PLANNING - Suasana sperumusan strategic planning YCM Mentawai di Kayu Tanam, Padang Pariaman kebijakan publik agar berkembangnya relasi dan dialog yang intens dengan berbagai pihak terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, meningkatnya kapasitas MA untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta berkembangnya penghargaan dan dukungan dari berbagai

pihak terhadap nilai-nilai budaya dan perjuangan hak-hak MA perlu dilakukan riset kebijakan, workshop, dialog, lobby kebijakan, kampanye, lobby. Pelatihan perencanaan desa, pendidikan politik, pembuatan modul-modul pelatihan, pengorganisasian, penguatan kelembagaan adat, pelatihan kader, membangun FOTO:FATRIS/PUAILIGGOUBAT

STRATEGIC PLANNING - Suasana sperumusan strategic planning YCM Mentawai di Kayu Tanam, Padang Pariaman

dan memperkuat aliansi taktis dan strategis. Selain itu, goal yang mau dicapai yakni berkembangnya konsep dan model pengelolaan yang berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal serta memperoleh dukungan dari pemerintah dengan adanya konsep PSDA yang berdasarkan nilainilai adat dan kearifan lokal, MA memiliki kapasitas dalam PSDA yang berdasarkan nilai adat dan kearifan lokal, MA menerapkan model PSDA yang berkelanjutan dan tersedianya pasar alternatif bagi MA . YCM Mentawai juga perlu melakukan beberapa harus aktif mengomunikasikan gagasan-gagasan perjuangan hak masyarakat adat pada parlemen di Mentawai dan juga membangun komunikasi dengan individu-individu parlemen dan pemerintah. Menempatkan orangorang yang berkomitmen pada posisi politik dengan mekanisme yang kuat buat organisasi agar mendapatkan dukungan penuh. YCM perlu melakukan kajian-kajian menyeluruh terhadap situasi geo politik Mentawai secara reguler dan memperbesar tekanantekanan politik baik melalui media

maupun kekuatan massa. “Kalau kita lihat di APBD (sekwan), keterlibatan MA itu memang masih kurang. Kalau partisipasinya yang kita dorong, maka skema rancangan program itu mungkin yang perlu kita perbaiki. Justru tanpa perda” ujar Rifai Lubis, Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCM Mentawai. Dari sisi ekonomi, YCM Mentawai perlu membangkitkan optimisme rakyat untuk menguatkan ekonomi lokal dan spirit kedaulatan pangan, mendorong pemanfaatan ruang yang dikuasai rakyat dengan tanaman-tanaman produktif yang ramah lingkungan dan ramah sosial termasuk memfasilitasi rakyat untuk mendapat akses bibit dan konsultan pertanian, membuat demplot percontohan untuk pertanian berkelanjutan, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dengan program ekonomi rakyat yang didanai pemerintah. Dan yang paling penting yakni menghadang laju kerusakan Mentawai dari dari model ekonomi yang merusak dan eksploitatif. Pada perjuangan di sisi budaya,YCM Mentawai harus mengambil peran mendorong Bumen masuk dalam Mulok, mendorong mekanisme penyelesaian konflik-konflik masyarakat adat melalui mekanisme adat dan harus ada kajian hukum tentang hak-hak masyarakat adat. Dari sisi internal lembaga, keputusan yang diambil harus melalui kontrol yang ketat agar pelaksanaan program berjalan maksimal. Dalam SP juga keluar mandat yakni YCM Mentawai sebagai lembaga tidak boleh mendukung parpol namun tetap memberikan dukungan kepada kader terbaik YCM Mentawai yang mau bergabung dalam parpol. Pada nilai-nilai fundamental yang dianut yakni demokratis yakni prosesproses pengambilan keputusan dilakukan dengan menghargai kesetaraan semua komponen organisasi yang ada dengan tetap menghormati hak-hak dan wewenang dan kewajiban masingmasing komponen.***

Puailiggoubat Tolak Tawaran Rp 1 Miliar PADANG - Tabloid Alternatif Puailiigoubat mendapat nilai plus sebagai program yang sukses mengampanyekan seluruh kegiatan dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak berpihak terhadap publik, demikian terungkap dalam refleksi capaian program yang disampaikan staf YCMM pada SP (Strategic Planning) 2013 hingga 2018 yang dilaksanakan di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar Senin (27/2) hingga Rabu (29/2). Kortanius Sabeleake, Ketua Dewan Pengurus YCMM mengatakan Puailig-goubat selama ini

Kortanius Sabeleake

menjadi tempat pengaduan masyarakat terkait masalah sosial, politik dan kebijakan yang mereka alami. “Masyarakat telah menjadikan Tabloid Puailiggoubat sebagai media untuk menyampaikan aspirasi mereka,” ujarnya. Lanjutnya, dari sisi tekanan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tak berpihak terhadap kepentingan masyarakat, Puailiggoubat dipandang sudah memainkan perannya sebagai media publik. “Oknum pemerintah yang melakukan penyelewengan takut jika berhadapan dengan wartawan Puailiggoubat” tambahnya. Kini ‘gangguan’ itu bertambah pula

dengan kehadiran Radio Sura FM yang tak kalah kritisnya. Roberta Sarokdok, Direktur YCMM bahkan menyebutkan bahwa ada pihak tertentu yang pernah menawarkan uang Rp1 miliar agar Puailiggoubat ditutup. “Mereka merasa kepentingannya terganggu dan penyelewengannya terhadap uang rakyat diekspos” ungkapnya. Sayang Puailiggoubat tak semurah itu. Kewajiban kepada masyarakat Mentawai itu tak ternilai, masa mau ditukar dengan Rp1 miliar saja,” tegas Imran Rusli, Pemimpin Redaksi Puailiggoubat. gsn

Roberta Sarokdok

MENTAWAINEWS Proyek pembangunan dermaga di Dusun Sao, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan ternyata tidak pada lokasi yang disurvei pada tahun sebelumnya, akibatnya dermaga yang dibangun sepanjang 76 meter berada di daerah yang dangkal.

Puailiggoubat

Ternyata Dermaga Sao Dibangun Tidak di Lokasi Survei FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon - Patrisius Sanene’

epala Dusun Sao Adi Tiawarman Saumanuk mengatakan, ketika tim dari pusat turun melakukan survei dan uji kelayakan lokasi pembangunan derma-ga, memakai alat yang maka dapatlah lokasinya. “Menurut tim survei lokasi dermaga yang baru itu adalah pada lurusan jalan gedung GKLM (Gereja Kristen Kuteran Mentawai) atau di depan kampung Sao,” katanya. (26/2) Lanjut Adi, saat survei ia ikut mendampingi, dari keterangan mereka, memastikan lokasi pembangunan dermaga itu di depan perkampungan, sebab selain kondisi dasar tanahnya mendukung, pemutaran kapal ketika mau keluar masuk pun cukup aman. Namun Adi tidak tahu penyebab pembangunan dermaga tersebut dilakukan tidak pada lokasi yang sudah disepakati warga setempat. “Linton Munteh Kepala Dusun sebelumnya, tidak pernah mengumpulkan masyara-

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

DERMAGA:Dermaga Sao, Sipora Selatan yang salah tempat, dibangun di perairan dangkal kat untuk membincangkan hal peralihan lokasi dermaga ini, sehingga saya juga kaget, kok dermaga dibangun di lokasi tanahnya Linton, sementara yang disurvei dan yang disepakati masyarakat bukan di situ,” terang Adi. Kata Adi, sudah unit pembangunan dermaga di wilayah Desa Bosua yakni dermaga kayu di Dusun Monganbosua dibangun dua tahun lalu kini kondisinya sudah mulai hancur dan dermaga beton di Dusun Sao yang dibangun di perairan dangkal pada November 2011 lalu, kedua pembangunan dermaga tersebut sa-

ngat disayangkan oleh karena dibangun tidak sesuai pada lokasi yang telah disurvei. “Padahal dermaga kayu di Dusun Monganbosua seharusnya dibangun pada lokasi survei ini, akibat dari pengalihan yang tidak jelas menjadi bangunan mubazir,” tambah Adi Sementara Linton Munte mantan Kepala Dusun Sao, pada Puailiggoubat, Senin (7/2) di rumahnya mengatakan tahun lalu salah satu staf Kecamatan Sipora Selatan Sergius datang membawa surat penghibahan lokasi yang harus ditandatangani pemilik tanah, Karena

lokasi di muka perkampungan lagi bermasalah, ia menawarkan tanahnya yang tidak jauh dari lokasi rumahnya dan surat penghibahan tanah pun ia tanda tangani. “Memang pengalihan lokasi dermaga ini tidak saya bawa ke forum sebab situasinya sudah mendesak. Dari pada pembangunannya tidak jadi atau dialihkan ke dusun lain terpaksa saya menghibahkan tanah saya, yang jelas pembangunan ini sudah masuk, dan saya juga tidak menerima apa-apa dari perusahaan yang membangun dermaga

ini,” jelasnya. Linton juga menilai pembangunan dermaga ini belum bisa dimanfaatkan karena panjangnya hanya 76 meter kapal atau apapun jenisnya belum aman buat menyandar akibat dangkalnya lokasi. “Tapi yang saya dengar-dengar masih ada lanjutannya untuk menyambung sekitar 20 hingga 30 meter lagi agar sampai di kedalaman yang aman buat kapal,” pungkasnya. Sementara Romi pengawas proyek saat dikonfirmasikan ia memberikan keterangan berbelit-belit, ia hanya menyebutkan 2 nama perusahaan yang mengerjakan pembangunan dermaga dangkal yaitu CV. Makaroni dan CV. Areu Primata dan nama kontraktor yang disebutkannya Sudir dan Ucok. Kalau masa kontraknya sudah habis sejak akhir Januari lalu, untung dua kali di adendum dengan waktu 4 Minggu sehingga masih dapat melanjutkan pekerjaan hingga sekarang. Sementara Kadis Perhubungan Mentawai Eliza Murti yang dihubungi Puailiggoubat Kamis (23/2) mengatakan dermaga Sao itu akan diperbaiki. “Dermaga Sao itu kita akan kita perbaiki lagi, dan rencananya kita juga akan monitoring di sana, dan ini juga demi lancarnya hubungan transportasi di sana” katanya, tapi tak dijelaskan akan diperbaiki bagaimana, apakah akan dipindahkan lokasinya atau bagaimana.***

Upah Tak Dibayar, Tukang Ancam Bongkar Bangunan SAIBI - Puskemas di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah terancam tak berpintu, pasalnya tukang mengancam akan mengangkat pintu tersebut karena kontraktor PT. Tuah Sakato dan CV. Awali Mandiri tidak memberikan gaji tukang sebanyak Rp6,5 juta. Tirus Sauddeinuk (37) tukang yang mengerjakan pintu Puskesmas pada Puailiggoubat (2/3) mengatakan sampai saat ini sebanyak 13 pintu Puskesmas yang selesai di kerjakan dengan harga Rp500 ribu per lembar atau total Rp6,5 juta belum dibayar sama sekal ”Saat ini belum di bayar sama sekali padahal pintunya sudah siap dan terpasang karena ini sudah lama, kalau tidak di bayar juga tidak ada kata lain saya akan bongkar pintu Puskesmas itu,” geramnya. Lanjut Tirus, uang sebanyak itu bukan hanya miliknya tetapi pekerja dan upah pengadaan kayu untuk bahan pintu. “Semuanya itu bukan uang saya seluruhnya tetapi masih ada uang kayu

tukang sinso untung saja tukang sinso itu masih keluarga saya, kalau tidak saya juga akan di tuntutnya,” katanya. Menurut Tirus, awal kejadiannya pada tahun 2010, dimana PT. Tuah Sakato sebagai kontraktor, memberikan tender pembuatan pintu kepada Tirus sebanyak 13 buah, setelah selesai dikerjakan dan terpasang, PT. Tuah Sakato putus kontrak dan pergi begitu saja tanpa membayar upah pintu itu. ”Saat putus kontrak, saya ada di Padang, saya baru tahu setelah anggota saya memberi kabar lewat telepon, bahwa upah tukang mereka belum PT Tuah Sakato, rencananya akan kita sita barang-barang mereka, tapi ternyata semua barangnya sudah keburu di bawa,” jelas Tirus. Ketika, Tirus menghubungi pihak PT. Tuah Sakato lewat telepon, Budi pelaksana harian dari mereka berjanji akan datang membayar upah mereka. “Namun setelah saya tunggu-tunggu dia tidak datang dan saya pun balik ke Saibi tanpa ada yang membayar upah itu,”

jelas tirus. Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten datang ke Saibi Samukop untuk melihat kondisi bangunan Puskesmas belum selesai. “CV. Awali Mandiri melanjutkan pembangunan Puskemas, Germin dari Dinas Kesehatan mengatakan upah pengerjaan pintu itu akan di bayar nanti oleh CV. Awali Mandiri,” ungkap Tirus. Sementara CV. Awali Mandiri pihak kedua yang melanjutkan pembangunan Puskesmas hingga tahun 2012 ini, ketika puailiggoubat konfirmasi, Jolly Sanenek pelaksana harian kerja mengatakan mengenai upah pengerjaan pintu Puskesmas bukanlah tanggung jawab tim mereka. “Upah tukang pintu itu bukan urusan kami,waktu kami melanjutkan pembangunan Puskesmas ini tidak ada dari dinas kesehatan itu memberi kami uang untuk membayar upah ini,” katanya. “Lain pasal jika Iwan-Tuah Sakato—memberi upah itu ke kita dan kemudian tidak kita bayar baru kita bisa

dituntut,” katanya. Terkait ada ancaman dari tukang akan membongkar pintu itu CV. Awali Mandiri menurut Jolly itu terserah

tukang. “Kalau mereka ngotot untuk membongkar silakan saja yang jelas kita tidak punya utang sama tukang,” tutup Jolly. rr

PU Segera Wujudkan Air Bersih di Siberut Utara SIKABALUAN - Untuk tahun 2012 ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Mentawai akan melakukan perencanaan pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari air terjun Sinungunung yang terletak di Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara. Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet pada Puailiggoubat, Selasa (6/3) mengatakan tahun ini pihak PU akan melakukan perencanaan air bersih tersebut. “Kita berharap dengan adanya perencanaan ini ada tindak lanjut untuk pembangunannnya ke depan sehingga air bersih di Siberut Utara khususnya di Sikabaluan tidak sulit lagi,” katanya. Seminar menambahkan, salah satu faktor tidak banyaknya pengunjung datang ke Siberut Utara karena sulitnya mendapatkan air bersih, baik untuk mandi maupun untuk air minum. “Jadi dengan adanya pembangunan ini ke depan tidak ada alasan lagi. Memang kalau kita lihat untuk air minum dan mandi masyarakat hanya mengharapkan dari hujan saja karena air yang ada di Sikabaluan asin dan berwarna merah seperti teh,” katanya. bs

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Meski sudah selesai dibangun sejak 2011, pustaka SDN 01 Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, belum bisa dipakai. Kuncinya ditahan tukang karena upah mereka belum dibayar kontraktor.

Upah Tak Dibayar Tukang Tahan Kunci Pustaka SDN 01 Saibi FOTO:RINTOPUAILIGGOUBAT FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertius Sanene’

amun identitas kontraktor pustaka tersebut tidak diketahui, sebab plang proyek tak dipasang. Hasil penelusuran Puailiggoubat penanggung jawab bangunan itu bernama Cap, tapi tak diketahui nama panjangnya. Tirus Sauddeinuk (37), kepala tukang bangunan pustaka pada Puailiggoubat, Jumat (2/3) sejak selesainya pengerjaan pustaka tahun 2012 ini upah para pekerja belum dilunasi pemborong. “Si Cap belum ada bayar upah kita sampai Maret, padahal pustaka sudah selesai, namun ia tidak datang-datang ke Saibi sampai sekarang,” ujarnya. Ia juga mengatakan ada beberapa upah yang belum di bayar di antaranya, papan satu kubik senilai Rp1,5 juta, papan les 3 lembar seharga Rp90 ribu,

PUSTAKA - Pustaka SDN 01 Saibi yang belum bisa dipakasi karena upah tukang belum dibayar kontraktor kemudian pasir 6,5 kubik Rp 1,3 juta, lobrik 600 petak senilai Rp1,2 juta, selanjutnya papan lobrik sebanyak 15 lembar dengan harga Rp225 ribu, kemudian pintu 1 unit seharga Rp500

ribu, lalu jendela 7 unit seharga Rp700 ribu. Upah buruh angkut semen sebanyak 40 sak sebanyak Rp300 ribu dan biaya penjemputan Cap untuk 20 liter

minyak tanah senilai Rp160 ribu dan 10 liter bensin campur Rp150 ribu. “Total upah keseluruhan yang belum terbayar Rp7.625.000,” terangnya. Lanjut Tirus, upah bahan-bahan

belum dibayar, dan bahannya milinya, soal upah tukang yang ia datangkan dari Padang belum dibayar si Cap, solusinya ia terpaksa menjual emas saya,” katanya. Akibat tak dibayarnya upah, Tirus nekad untuk menahan kunci pustaka. “Kalau belum dibayar, kunci pustaka saya tahan, sampai si Cap bayar upah ini,” ungkapnya. Kepala SDN 01 Parmenas Sakeru mengatakan setelah selesai dibangun pustaka ini belum dipakai sama sekali, selain persoalan upah, serah terima juga belum dilakukan. “Serah terima juga belum dari si pemborong, pustaka ini belum bisa di pakai padahal anak-anak butuh sekali membaca,” katanya. Untuk penyelesaian tersebut pihak sekolah telah melapor Cabang Dinas Pendidikan. “Kita sudah sampaikan ke Dinas Cabang Pendidikan dan sempat juga ke BPK tapi sampai saat ini belum ada penyelesaiannya,” kata Parmenas. Padahal isi pustaka sudah lengkap, kemudian mobilernya dan buku serta 1 unit komputer dan 1 unit laptop serta dokumennya sudah ditandatangani bersama Bappeda.***

CV Awali Mandiri Putus Kontrak, SMP Siberut Tengah Terbengkalai SAIBI - CV Awali Mandiri kontraktor pembangunan SMP Siberut Tengah yang dikerjakan tahun 2011 dengan volume 10 x 36 meter diputuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jolly Sanenek, Pelaksana Kerja Harian CV. Awali Mandiri mengatakan pengerjaan bangunan SMP tidak bisa di lanjutkan karena kontrak diputus sehingga tidak bisa di selesaikan 100 persen. “Penyelesaian tidak bisa dilakukan, sampai Maret ini, bangunan sekolah yang tidak selesai satu lokal, belum

terpasang keramik, pengecatan untuk 3 lokal tuntas,” katanya pada Puailiggoubat. (3/3) Kata Jolly, penyebab putus kontrak lantaran tidak selesai sesuai dengan perjanjian salah satunya timbunan tanah di lokal, kami harus menunggu supaya tanah benar-benar keras dan jika di paksakan pemasangan keramik itu beresiko. “Kalau dipaksakan tanah akan turun dan keramik akan pecah, hanya itu saja yang menyulitkan kami,” kata Jolly.

Setelah putus kontrak, CV. Awali Mandiri didenda dan semuanya sudah dibayar. “ Putus kontrak dan di denda 100 juta lebih sudah kita bayar kepada perpajakan,yang jelas kita tidak punya hutang lagi, tukang juga tidak ada masalah upahnya sudah kita bayar,” ungkap Jolly lagi. Untuk penyelesaian pembangunan sekolah tersebut rencananya diselesaikan tahun ini, “Rencananya penyelesaiannya sekolah tersebut akan direncanakan tahun ini dan kita belum tahu pasti

Pemborong Larang Puskemas Saibi Dipakai SAIBI - CV. Awali Mandiri melarang Dinas Kesehatan mengoperasionalkan fasilitas Puskesmas di Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah pada Maret ini karena masih dalam proses finishing dan pemeliharaan hingga Juni mendatang. Jolly Senenek, Pelaksana Harian Kerja CV Awali Mandiri, Maret ini pada tahap finishing dan pemeliharaan, masa pemeliharaan tesebut dalam kontrak selama 6 bulan dari tanggal 18 Desember 2011 sampai 3 Juni 2012. “Kalau dioperasionalkan Maret ini tentu tidak akan bolehkan Dinas Kesehatan mem-

buka Puskesmas itu,” tersebut. Alasan Jolly, karena segala isi di dalam Puskesmas masih dalam tanggung jawab CV. wali Mandiri. “Isi di dalam Puskesmas itu tanggung jawab kita, kalau nanti di pakai dan di dalamnya ada yang rusak atau pecah itu harus kami jaga, kita tidak mau rugi, karena ada upah pemeliharaan, dan kita tidak akan biarkan itu terjadi, puskesmas tidak boleh di pakai dulu,” tegasnya. Tapi kalau Dinas Kesehatan tetap akan memakai Puskesmas ini harus ada kesepakatan yang kuat. “Boleh dipakai tetapi dinas kesehatan harus berko-

mitmen dulu dengan kita, tentang pertanggung jawaban isi didalam Puskesmas, bila perlu kita buat berita acaranya untuk soal ini,” ujar Jolly. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan akan dioperasionalkan Maret ini, hal itu terungkap saat Dinas Kesehatan datang untuk pembersihan Puskesmas tersebut pada (10/2), saat itu CV. Awali Mandiri tidak memperbolehkan Dinas Kesehatan masuk membersihkan di dalam Puskesmas, pihak kontraktor tidak memberi kunci karena status pengerjaannya sedang tahap finishing dan pemeliharaan.rr

apakah kita juga yang akan dilibatkan dalam kelanjutan pembangunan ini,” katanya. Putusnya kontrak CV awali Mandiri berdampak pada gaji tukang yang terpotong. Tirus Sauddeinuk(37) pekerja bangunan sekolah SMP mengatakan, akibat putus kontrak ini upah pekerja juga terpotong.”Kesepakatan upah kami awalnya Rp53.500.000

setelah putus kontrak, upah kami dipotong Rp9,000,000, padahal putus kontrak bukan urusan kami,” kesalnya. Akan tetapi tukang tidak bisa berbuat apa-apa karena upah tersebut sudah dipotong “Karena sudah dipotong bagaimana lagi, tidak bisa kami tuntut karena tidak mau bermasalah saja” tutupnya. rr

Malancan Sambut Pembangunan Dengan Goro Desa MALANCAN - Masyarakat Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara menyambut pembangunan yang masuk diwilayahnya dengan melakukan gotong-royong bersama, baik pembersihan jalan maupun lingkungan. Kata Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen, ia mau pembangunan maka caranya harus lakukan gotong-royong agar pemerintah memberikan perhatian. “Kalau jalan dan lingkungan tidak bersih maka pemerintah akan punya pikiran bahwa masyarakat tidak mau dan tidak mendukung pembangunan yang ada,” katanya. (10/3) Hal yang sama juga disampaikan Ligi Loer salah seorang staf Desa Malancan. “Gotong-royong itu perlu, terlebih untuk memelihara bangunan dan lingkungan yang ada sehingga nantinya lingkungan terlihat bersih dan sehat,” katanya. Seperti halnya di Dusun Sirilanggai, gotong-royong diarahkan pada pembersihan lingkungan dusun terutama Bandar dan badan jalan serta juga pembersihan badan jalan penghubung SirilanggaiMalancan. bs

Puailiggoubat NO. 236, 15 - 31 April 201 2

Suara Puailiggoubat Konflik Sawit Segera Terjadi?

eskipun pemerintahan baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum pernah terdengar menyatakan persetujuannya terhadap rencana akan masuknya perkebunan kelapa sawit segala besar, lengkap dengan pabrik pengolahan dan pelabuhan untuk pengapalannya, tapi masyarakay Mentawai juga belum pernah mendengar penolakan mereka terhadap rencana tersebut. Sementara izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh bupati sebelumnya masih berlaku sampai 22 Maret 2012 dan sepertinya akan diperpanjang lagi untuk memberi kesempatan negosiasi kepada kedua belah pihak. Dari dua indikator ini saja besar kemungkinan rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan total luas 74.000 hektar yang melibatkan perusahaan raksasa sawit seperti Gozco Plantation dan lainnya akan segera terwujud di Mentawai. Sesuai tradisi investasi bisnis perkebunan skala besar di mana-mana, investor dan pemerintah—pusat maupun daerah—memainkan pola kemitraan yang sangat intens dengan cirri-ciri sangat telengas kepada masyarakat adat penghuni bakal lahan perkebunan tersebut. Masyarakat akan dilemahkan dengan berbagai legalitas seperti sertifikat tanah, HGU (Hak Guna Usaha), UU Perkebunan yang akan didukung dan dijaga sepenuhnya secara langsung oleh isntitusi kepolisian dario Polsek setempat sampai ke markas besar Polri di Jakarta. Langkah pertama adalah memecahbelah masyarakat. Segala unsur yang bisa membuat kohesifitas masyarakat terburai akan dilaksanakan tanpa peduli akan dampak kerusakan jangka panjangnya. Kalau perlu ayah dibuat membenci anak, dan anak dibikin mengurangajari ibunya. Begitu seterusnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Investor dan pihak-pihak yang akan mendapat keuntungan dari dibukanya perkebunan kelapa sawit ini tak akan segansegan mengadu domba siapa saja atas dasar apa saja, asal tujuannya mewujudkan sebuah perkebunan kelapa sawit skala besar yang akan mengalirkan miliaran rupiah ke koceknya tercapai. Masyarakat harus waspada dan tidak gampang terbujuk rayuan manis pihak investor dan kaki tangan mereka. Perspektif jangka panjang harus dipakai untuk melihat perbandingan manfaat dan mudarat dari pembukaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit tersebut. Hitung-hitungannya harus tepat dan proyektif. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Uang memang sangat menggoda hasrat, tapi masa depan anak cucu harus dipertimbangkan dengan seksama. Uang tak bertahan lama, sumber daya tak berkeputusan yang dihasilkan oleh lahan sekecil apapun akan bertahan sampai akhir hayat, bahkan sampai cucu buyut terakhir. Tak ada yang melarang orang Mentawai melepas lahannya untuk perkebunan kelapa sawit, itu hak mereka, tapi pertimbangan perlu disampaikan, karena kita peduli pada generasi Mentawai berikutnya, yang akan terseok-seok dalam kehinaan dan penderitaan selamanya sebagai buruh harian di kebun sawit milik orang lain.***

Penyiksaan di Perkebunan Kelapa Sawit Kisah Seorang Pekerja Kebun Sawit Di Kalimantan: “Semakin lama kami bekerja, semakin kami menambah hutang.”Itulah keluhan yang diucapkan oleh pak Suroso yang merasakan bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur selama 4,5 bulan. Wawancara ini dilakukan di kantor Sawit Watch pada awal Nopember 2010. Pada saat yang bersamaan Sawit Watch dan masyarakat korban perkebunan kelapa sawit tengah mempersiapkan laporan ke Komnas HAM atas masalah yang mereka hadapi. Berawal dari keinginan untuk merubah nasib, Suroso warga desa Mlarang, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah memutuskan untuk mencoba mendaftar menjadi pekerja kebun sawit melalui seorang “kontraktor”. Kontraktor ini adalah warga desa tetangga yang ditugasi oleh bos (demikian mereka memanggil pemilik kebun) untuk mencari orang sebanyak-banyaknya Keinginan untuk menjadi pekerja kebun sawit timbul karena tergiur dengan ucapan yang disampaikan oleh bos, bahwa di Kalimantan itu mudah untuk mendapatkan uang. Kalau cuma Rp100.000 per hari pasti bisa didapat dengan mudah dan itu hanya berlaku untuk mereka yang malas bekerja, kalau rajin pasti bisa mendapatkan lebih dari itu. Pertimbangan lain yang membuatnya ingin berangkat adalah karena anaknya yang pertama akan masuk sekolah lanjutan atas (SLTA) tentunya akan perlu biaya yang banyak. Selain itu, mereka juga dijanjikan bahwa akan mendapatkan upah kerja borongan sebesar Rp400.000/ha, naik pesawat udara ke tempat tujuan, disediakan fasilitas sekolah, rumah ibadah dan tempat tinggal yang nyaman.

Down to Earth 87, Desember 2010 Pekerjaan yang dilakukan sebagai perintis di perkebunan juga tidak berat, mereka hanya diminta untuk membabat kayu-kayu yang hanya sebesar ibu jari. Ada13 orang dari desa Su-

berangkat ke Surabaya dengan menggunakan bus, terus naik kapal laut menuju Samarinda. Sepanjang perjalanan dari Purworejo ke Surabaya mereka tidak mendapatkan makanan ataupun

roso yang mendaftarkan diri ke kontraktor, ditambah 7 orang kerabat kontraktor yang ikut serta menjadi pekerja kebun. Keberadaan kerabat kontraktor meyakinkan mereka bahwa pekerjaan ini baik untuk mereka. Dari Purworejo mereka

minuman. Mereka baru mendapatkan makanan ketika di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setibanya di Samarinda, mereka naik mobil menuju pelabuhan ke Bulungan terus naik speed boat ke Sekatak. Disana sudah menunggu mo-

bil perusahaan. Mereka dibawa naik mobil ke kebun, dan jaraknya terasa jauh sekali, sepertinya disengaja agar mereka tidak tahu jalan keluar dari kebun. Kenyataan tidaklah seperti yang diceritakan. Lahan perkebunan masih gundul, hanya ada sisa tebangan pohon. Mereka juga harus membuat tempat tinggal mereka sendiri (biasanya disebut camp). Untuk penyediaan kebutuhan tempat tinggal dan peralatan bekerja, seperti terpal (untuk tenda), lampu tempel, lampu petromax, tikar untuk tidur, sarung tangan, parang, dsb disediakan oleh perusahaan tapi dihitung sebagai hutang yang akan dipotong ketika pembayaran hasil borongan nanti. Baru tiga hari kerja di kebun Suroso sudah ingin berhenti karena tahu dibohongi. Sayangnya ia belum bisa keluar karena jarak kebun ke jalan besar cukup jauh. Pihak perusahaan melakukan pengamanan di setiap pos untuk memastikan tidak ada pekerja yang melarikan diri, karena ternyata seringkali pekerja di perkebunan ini melarikan diri. Ada yang berhasil dan ada yang harus kembali lagi ke kebun karena tertangkap oleh pihak perusahaan. Pekerjaan pertama mereka adalah merintis kebun, yaitu membersihkan lahan dari semak dan rumput sebelum ditanami kelapa sawit. Satu kelompok mereka terdiri dari 13 orang yang berangkat bersamasama dari kampung. Mereka mengerjakan 1 blok lahan seluas 60 ha selama ±48 hari dengan upah Rp12 juta. Berarti pekerjaan mereka hanya dihargai Rp200.000 per hektare. Dari jumlah tersebut Rp10 juta dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran hutang dan sisanya barulah dibagi di antara mereka. Jadi masing-masing mereka hanya mendapatkan ±Rp150.000.

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Menyoal Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan S ebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa ’’fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara’’. Dalam pasal 27 ayat 2 juga disebutkan ’’tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak’’. Namun, penerapan konstitusi tersebut ternyata belum maksimal bila kita lihat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, demi mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, secara progresif pemerintah harus mengambil langkah penanggulangan dalam jangka panjang. Mengingat, daerah-daerah yang dipenuhi oleh masyarakat miskin masih menyebar di seluruh wilayah Indonesia dari dusundusun, tepian hutan, sampai pinggiran pantai yang jauh dari akses informasi. Padahal jika kita perhatikan, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Namun, banyaknya SDA tidak lantas membuat sejahtera. Tapi sebaliknya, fenomena kemiskinan yang menghiasi setiap kehidupan masyarakat Indonesia. SUDAH begitu banyak program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti, bantuan operasional sekolah (BOS), beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan langsung tunai (BLT), rumah tangga sangat miskin (RTSM), PNPMM, serta penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan bantuan modal atau pembiayaan. Kenyataannya, masalah kemiskinan tidak juga sirna dari negeri ini. Bahkan, Presiden SBY memerintahkan kepada seluruh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II; lembaga pemerintah non kementerian; serta gubernur, bupati dan wali kota melalui Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan meliputi: (1) Program Pro Rakyat, (2) Keadilan untuk semua (Justice for All), (3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs). Program-program tersebut digulirkan pemerintah karena harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada 2025. Akan tetapi, apa yang ditargetkan pemerintah sepertinya jauh dari panggang api dengan melihat angka kemiskinan masih tercatat cukup fantastis hingga saat ini. Menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tingkat setengah pengangguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta 2010. Pada 2011, jumlah setengah pengangguran diproyeksi LIPI meningkat menjadi 34,32 juta orang. Sementara itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada akhir Oktober 2011 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia versi Badan

Pusat Statistik (BPS) 2007 tercatat 16,58 juta, 15,42 juta (2008), 14,15 juta (2009), 13,30 juta (2010) dan 12,49 juta (2011).

Program PNPMMP Siapa pun maklum bahwa pemerintah telah berupaya keras menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu diwujudkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga negara. Salah satunya adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPMMP). Cara yang gunakan PNPMMP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, dengan pemberian bantuan PNPMMP kiranya dapat berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan keluarga. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Pada 2011 lokasi dan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPMMP mencakup 32 provinsi, 393 kabupaten/kota, dan 5.020 kecamatan dengan total BLM Rp8,2 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah akan mengalokasikan dana PNPMMP Rp10 triliun dan ditambah dana pendukungnya Rp1 miliar. Upaya keras pemerintah hingga menaikkan alokasi anggaran tersebut memang sebuah acungan jempol. Namun, apakah anggaran besar sudah maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Bila melihat data dari LIPI, tentu masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menelaah kembali apakah bantuan yang diberikan selama ini telah sesuai dengan sasaran atau malah menghamburkan anggaran negara tanpa ada hasil yang signifikan. Penulis mengkaji. ketidakefektifan penyaluran dana PNPMMP ini karena pengalokasian dana lebih besar untuk infrastruktur (80%) dari pada untuk pemberdayaan masyarakat (20%). Padahal ketika dana PNPMMP lebih besar digunakan untuk infrastruktur seperti membangun jalan, gorong-gorong, dan talut tidak secara otomatis pendapatan masyarakat bertambah melainkan hanya akses masyarakat menjual hasil panennya saja yang lebih mudah, dengan kata lain efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat. Padahal, visi PNPMMP yakni tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin

diterapkan seperti yang penulis ungkapkan di atas. Anggota Komisi II DPR RI Dapil Lampung Memberi ’’ikan’’ perdesaan. Kemandirian berarti mampu bukanlah satu-satunya cara untuk mengorganisir diri untuk memobilisasi mengatasi kemiskinan yang sudah sumber daya yang ada di lingkungannya, sangat sistemik. Mengingat program mampu mengakses sumber daya di luar PNPMMP bukan sekadar membagilingkungannya, serta mengelola sumber bagikan dana, tetapi di dalamnya daya tersebut untuk mengatasi masalah terkandung pembelajaran tentang kemiskinan. demokratisasi pada akar rumput, Melihat anggaran yang akan diku- membangun dan membudayakan securkan pada 2012 tidaklah sedikit, maka mangat kemitraan, serta berupaya penulis berharap kiranya dalam penga- meningkatkan keberdayaan dan kelokasiannya perlu dirubah, minimal mandirian masyarakat sebagai modal 60% atau bahkan bisa mencapai 80% sosial bangsa untuk keluar dari kemelut untuk pemberdayaan masyarakat kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu miskin dan sisanya untuk infrastruktur. sebuah arahan yang konkret dalam Hal ini perlu dilakukan, dengan landasan penyaluran anggaran dana PNPMMP. sampai saat ini jumlah penduduk miskin Misalnya, pertama, bila pekerjaan di Indonesia masih cukup menonjol. masyarakat seorang nelayan, maka dana Karena selama ini dengan hanya dialo- PNPMMP dapat digunakan untuk membeli perahu dan kasikannya 20% untuk pemberdayaan membangun rumpun masyarakat miskin, ternyata upaya sebagai tempat berprogram penanggulangan kemiskinan kembangnya ikan masih bersifat top down, temporal dengan kedalaman 8 (jangka pendek) dan dilakukan hingga 15 meter sesecara parsial serta tidak bisa cara permanen. Deberkelanjutan sehingga ngan adanya perahu efektivitasnya untuk dan rumpun tersebut penangnelayan akan lebih efektif dan optimal untuk mendapatkan ikan. Sehingga usaha di sektor perikanan mampu menopang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga nelayan , sedangkan pemerintah akan mampu mengukur sejauh mana proses modernisasi perikanan mempengaruhi terjadinya polarisasi sosial-ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Kedua, mengarahkan dana PNPMMP untuk menyulap kawasan pesisir pantai sebagai desa wisata, dari progam desa gulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Karenanya perlu adanya wisata ini, tentunya akan berdampak metodologi pengambilan kebi-jakan besar terhadap ekonomi masyarakat dengan menjadikan anggaran yang ada di sekitar lokasi kawasan desa penanggulangan kemiskinan lebih besar wisata, sebab dari desa wisata yang di dari infrastruktur, sehingga kebijakan ini bentuk tersebut, masyarakat akan bisa lebih partisipatif dan berkelanjutan. berperan langsung menjadi pelaku usaha Dengan menjadikan masyarakat miskin dalam bidang pariwisata. Pengalokasian turut serta secara langsung dalam minimal 60% atau 80% untuk meromberbagai aktivitas pengurangan kemis- bak rumah masyarakat menjadi tempat kinan sesuai dengan keahlian dan sumber penginapan (home stay), dan dengan daya alam yang ada. Karena itu menyediakan dua kamar bagi para pemerintah harus berpijak pada pengem- wisatawan lokal maupun mancanegara. bangan kearifan lokal, sehingga pember- Masyarakat yang memiliki tempat dayaan masyarakat akan benar-benar penginapan juga bisa langsung menyemengarah pada konsep pembangunan diakan menu makanan yang dibutuhkan ekonomi yang merangkum nilai-nilai para wisatawan. Selain itu, desa wisata sosial yang mencerminkan ’’people yang dibentuk ini, tentunya akan lebih centered, participatory, empowering, mudah mendongkrak pendapatan pelaku and sustainable’’ (Chambers, 1995. usaha kecil menengah (UKM) yang Dalam Surabi, 2004:26) yang melihat berada di daerah tersebut. Karena beberapa peluang alternatif untuk masyarakat desa wisata bisa melakukan memberikan kesempatan kepada masya- pengembangan diversifikasi usaha baik rakat untuk mengembangkan SDA yang itu home industry, warung makanan, ada dalam membantu perekonomian menyediakan counter HP, warung mereka sendiri. Dan hal itu bisa terlak- sembako dan lain-lain. Dengan pengembangan diversifikasi sana manakala pembagian anggaran oleh:

Drs. Hi. Fauzan Syai’e

usaha tersebut maka semua yang dibutuhkan para wisatawan sudah bisa dipenuhi oleh masyarakat desa wisata. Selanjutnya dana 40% atau 20% diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan untuk menuju kawasan desa wisata. Ketiga, mengoptimalkan kawasan perkebunan dan persawahan untuk mendongkrak dana tambahan, mengingat kedua kawasan tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat setiap harinya. Oleh sebab itu, dana PNPMMP kiranya dapat dipergunakan masyarakat untuk membeli ternak kambing atau mengembangkan usaha tawon/lebah madu di kawasan perkebunan. Karena dengan memelihara ternak kambing selain bisa dirasakan dagingnya, kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Begitu juga tawon/lebah, karena besarnya manfaat madu terhadap kesehatan, sudah dapat dipastikan masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual madu hasil budi daya. Sedangkan kawasan persawahan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memelihara bebek. Dengan begitu, setiap harinya masyarakat mampu menghasilkan telur, bahkan bisa dibuat menjadi telur asin dengan pengolahan secara home industry. Jika metode penggunaan dana PNPMMP bersentuhan langsung dengan SDA yang ada seperti contoh tersebut, maka otomatis mampu berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development. Di mana, hal ini sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Pada akhirnya, harus disadari bahwa keberhasilan PNPMMP perlu adanya kerja sama dari semua stakeholder. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Karena itu, diperlukan sebuah pola kemitraan seperti membangun kawasan desa wisata dengan dinas pariwisata, pengoptimalan kawasan perkebunan dan persawahan dengan dinas peternakan. Begitu juga untuk infrastruktur dapat bermitra dengan dinas pekerjaan umum. Sungguh membahagiakan jika kebijakan pengalokasian dana PNPMMP dapat diterapkan dengan metode pembagian 80% atau minimal 60% untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan 20% untuk infrastruktur. Sehingga, langkah tersebut dijadikan awal yang baik untuk mewujudkan citacita dan amanah para pendiri negara dan bapak bangsa yaitu menyejahterakan rakyat. Semoga melalui kebijakan dan berdasarkan sumber daya alam serta keahlian masyarakat tersebut, proses pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Semoga.***

MENTAWAINEWS Warga Desa Bukit Pamewa (SP III) Sipora Utara mendapatkan bantuan dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2011 sebanyak 50 unit. Perumahan ini adalah pembangunan baru dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tapi sampai sekarang pembangunannya belum rampung. Rapot Pardomuan Simanjuntak

eperti halnya dengan bantuan pembangunan perumahan bagi masyarakat di Desa Goiso Oinan tahun 2007 lalu, kejadiannya sepertinya mirip dengan apa yang terjadi di desa Bukit Pamewa ini. Kalau di Goiso Oinan hanya 40 unit rumah yang dibangun kala itu dan tidak selesai yang akhirnya diselesaikan dengan dinding bambu, begitu juga halnya dengan yang terjadi di Desa Bukit Pamewa ini masih juga belum selesai dikerjakan. Sementara masyarakat calon penerima bantuan ini telah menambah bahan bangunan rumah untuk bisa ditempati. Menurut Suparman Sekretaris Desa Bukit Pamewa yang ditemui di kantornya Rabu (14/3) bantuan rumah ini adalah anggaran APBN. Sebelumnya

Puailiggoubat

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Rumah Bantuan Kemenpera di Bukit Pamewa Terbengkalai FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Mereka mengatakan kloset 1 buah, dan pipa paralon 1 bahwa bahan bangunan batang. Dikatakan Sugeng bahwa semen yang mereka terima melalui kepala desanya sangatlah maksimal adalah 10 sak per unit rumah minim dan jika ditaksir dan semua bahan diambil di rumah tidaklah mencapai Rp 15 kepala desa. “Kami mengambil bahan juta. Salah satu sumber bangunan di rumah kepala desa,” yang tidak mau sebut nama terangnya. Dari 50 unit rumah yang dibantu, mengatakan, “Paling hanya Rp12 juta,” taksirnya. sesuai keterangan dari Sekdes masih ada Perkiraannya itu pun dika- yang belum dikerjakan sama sekali takannya sudah maksimal. sebanyak 7 unit. Kondisi bangunan yang Sugeng salah seorang ada di lokasi terlihat ada yang sudah calon penerima bantuan berdinding tapi tak punya jendela, ada perumahan itu merinci yang masih rangka, dan ada juga yang bahan bangunan yang telah baru pondasi saja. Untuk pembangunan perumahan ia terima yaitu kayu ukuran 5x10 panjang 4 meter yang dilakukan Sugeng, ia terpaksa RUMAH BANTUAN - Kondisi rumah bantuan stimulan perumahan swadaya Kementerian sebanyak 40 batang, tiang menambah bahan seperti papan Perumahan Rakyat di SP III (Desa Bukit Pamewa, Sipora Utara) 10 x 10 panjang 3 meter 11 setengah kubik, kayu pecahan 1 kubik, batang, 5 x5 panjang 4 seng 5 lembar, perkayuan untuk pintu pada bulan September tahun lalu telah Oktober 2011 dan selanjutnya mulai meter 24 batang, papan 2x25 panjang 3 dan jendela setengah kubik serta diadakan rapat dan sosialisasi pemba- dikerjakan dengan perataan lokasi meter 1,5 meter kubik, seng 2,5 kodi, beberapa kilogram paku. Sementara itu ngunan perumahan itu di desa itu. Lahan perumahan dengan alat berat. seng plat 1,5 lembar, paku seng 1,5 kepala desa Bukit Pamewa Maudin yang digunakan untuk pembangunan Bentuk rumah adalah semi perma- kotak, paku panjang 4" dan 2" masing- Nababan yang dicoba konfirmasi ke rumah itu adalah dari Tanah Kas Desa nen ukuran 6 x 6 meter, beratap seng masing 2 kg, holowbrick 240 buah, kantornya serta rumahnya Rabu (14/3) (TKD) seluas 1,5 hektar yang sebelum- lengkap dengan jaringan listrik dan WC. semen 5 sak, pasir 2 kubik, batu 3 kubik, tidak berada ditempat.*** nya di plot seperti biasa di daerah “Kementerian perumahan rakyat hanya transmigrasi. membantu pengadaan bahan bangunan Jalan Pokai- Sirilanggai Diperbaiki Tahun Ini Sepengetahuannya pelaksana pem- senilai Rp 15 juta/ unit, pekerjaan bangunan ini adalah KSMPP namun ia pembangunannya dilakukan oleh calon POKAI - Jalan dari Dusun Pokai Desa Sikabaluan menuju Dusun tidak tahu apa kepanjangannya, hanya penerima bantuan. “Rumah bantuan ini Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara sepanjang 7 saja ia katakan KSMPP adalah sejenis stengah swadaya” kata salah seorang kilometer yang mulai retak dan berlubang hasi karya PT.Arupadhatu koperasi. Pembersihan Lokasi sesuai warga yang ditemui di lokasi perumahan Adisesanti dari tahun 2008 – 2011, kini kembali dilakukan data di kantornya dimulai pada 22 Rabu (14/3). peningkatan badan jalannya. Hal ini disampaikan Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet pada Puailiggoubat, Selasa (6/3). ”Untuk tahun ini ada dianggarkan peningkatan jalan dari Pokai menuju Sirilanggai. Kita belum tahu berapa besar anggaran peningkatan badan jalan tersebut, namun kita berharap hasilnya lebih baik dari pembangunan sebelumnya,” katanya. ditempatkan agar nantinya Poskeswan bati penyakit ternak warga, seperti Untuk mendapatakan hasil yang baik menurut Seminar tersebut tidak menjadi kantor mati, serta kejadian di Desa Malancan tahun 2011, pembangunan tersebut tidak hanya sekedar tender pada pemborong. dikhawatirkan menjadi tempat maksiat. dimana ratusan ayam dan bibi mereka “Pemborongnya jangan hanya asal-asalan karena akan berdampak “Kita mengharapkan pada Dinas Perta- mati terserang penyakit. “Poskeswan pada hasil pembangunannya ke depan,” katanya. nian Peternakan dan perkebunan Menta- itu dibangun bukan sekedar bangunan Sementara Barnabas Saerejen Kepala Desa Malancan wai agar menyikapi hal ini,” kata Sugeng kemudian ditinggalkan. Kalau hanya mengatakan bahwa untuk peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Kepala desa Mongan Poula pada seperti itu lebih baik tidak usah membakedepan pengawasannya dilapangan lebih diperketat lagi. “Kita akan Puailiggoubat, Selasa (6/3). ngun karena merugikan uang rakyat awasi pembangunannya nanti, karena kalau hasilnya tidak bagus Kata Sugeng, petugas kesehatan saja,” tegasnya. kita juga yang tak akan bisa menikmati hasilnya,” katanya. bs hewan sangat diperlukan untuk mengobs

Poskeswan Mongan Poula Tanpa Petugas MONGAN POULA - Poskeswan (Pos Kesehatan Hewan) di Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara sejak dibangun 2011 hingga saat ini belum ditempati petugas kesehatan hewan. Sehingga bangunan tersebut masih terlihat sepi dan belum memberikan manfaat bagi warga Mongan Poula. Padahal warga Mongan Poula mengharapkan petugas secepatnya

Sotboyak-Bojakan Tembus Tahun Ini SOTBOYAK - Pembangunan jalan darat di wilayah Kecamatan Siberut Utara terus dipacu, baik melalui program P2D Mandiri maupun melalui program PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Seperti halnya pembangunan jalan dari Desa Sotboyak menuju Dusun Bojakan Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara yang belum terhubung sejak 2010 lalu, kini kembali dilanjutkan pembangunannya. Hal ini disampaikan Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet

pada Puailiggoubat Selasa (6/3). ”Untuk tahun ini kita akan lanjutkan pembangunannya agar terhubung nantinya sehingga masyarakat dari Desa Bojakan yang mau ke Sikabaluan lebih mudah dan cepat. Demikian juga sebaliknya,” katanya. Katanya, untuk merampungkan pembangunan jalan itu pihak kecamatan mengalokasikan di Desa Sotboyak sebanyak 20 paket OMS (Organisasi masyarakat setempat) dan di Desa Bojakan 10 paket OMS. “Kita berharap

dengan 30 paket OMS kedua desa yang kita berikan bisa menghubungkan jalan tersebut,” harapnya. Hal yang sama juga disampaikan Viktor, PPTK P2D Mandiri Kecamatan Siberut Utara. “Target kita semua wilayah Kecamatan Siberut Utara yang bisa dibangun jalur darat, agar tersambung secara pertahap. Dengan rampungnya jalur darat ini nantinya kita berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya. bs

Jalan Sikabaluan-Pokai Dilanjutkan SIKABALUAN - Jalan utama kecamatan Siberut Utara dari Sikabaluan menuju Pokai yang tidak rampung diselesaikan pembangunannya PT.Macaroni Laggei Simeru kembali dilanjutkan pembangunnya tahun 2012 ini. Menurut Seminar Siritoitet pada Puailiggoubat, untuk tahun ini pembangunan jalan utama kecamatan kembali dilanjutkan. “Kita berharap nasibnya tidak seperti yang terjadi pada tahun lalu. Karena jalan utama ini merupakan potret jalan kecamatan,” kata Seminar. Selasa (6/3) Sementara untuk kelanjutan pembangunan jalan dan talud tersebut akan dilakukan tender ulang bagi kontraktor. “Nilai kontraknya kita belum tahu. Yang jelas sisa dari anggaran yang sudah terpakai. Pemegang tendernya juga belum tahu. Kita berharap kedepan pembangunannya lebih baik lagi,” harapnya.bs

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Pembangunan jalan, jembatan dan goronggorong di Dusun Katiet, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan yang menelan dana PNPM-MP 2011 sebanyak Rp318 juta, ternyata tidak rampung semuanya, karena volume pekerjaan lebih besar daripada yang direncanakan.

Dana PNPM Habis, Jembatan dan Gorong-gorong Tak Dibangun FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

Irman Jhon

i mana jembatan sepanjang 7 meter dan gorong-gorong sebanyak 1 meter termasuk

dalam anggaran itu tidak tuntas di kerjakan. Padahal targetnya tahun lalu selesai, namun uang keburu habis. Menurut Kepala Dusun Katiet, Bicar, penyebab tidak diselesaikan jembatan dan gorong-gorong tersebut adalah upah pekerja untuk membangun dua unit penghubung itu sebanyak Rp 8 juta sudah habis.

RAPAT - Rapat usulan PNPM-MP Desa Maileppet, Siberut Selatan “Bagai mana pekerjaanya bisa selesai sementara upah pekerja sudah tidak ada lagi, saya tidak mau menghukum warga saya dengan cara menyuruh mereka menyelesaikan pekerjaannya, sementara upahnya belum jelas,”

katanya Minggu (26/2). Bahkan Bicar pada 23 Februari lalu sudah menyurati Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Jeko Nia mengenai kelanjutan pembangunan jembatan dan gorong-gorong tersebut. Ia bahkan

menawarkan pekerjaan pembangunan ini dilanjutkan, sementara untuk upah pekerja akan diganti dengan semen yang sudah menumpuk di belakang gedung gereja Mongan Bosua. “Nanti gajinya diganti dengan ukuran per sak semen,” ungkapnya. Setelah dua hari surat dilayangkan, Jeko Nia pun mendatangi rumah kepala dusun untuk menjawab tawaran tersebut. “Ketua datang dengan menyetujui apa yang saya tawarkan, kini saya tinggal membicarakannya kemasyarakat kalau mereka bersedia maka pekerjaan kami lanjutkan,” ungkapnya. Sementara Adi Tiawarman, Sekretaris TPK mengatakan saat ini TPK sedang terlilit utang sama penyuplai semen sebanyak Rp26 juta. Namun ia juga menjelaskan koordinasi Ketua TPK dengan sekretaris tidak lancar. Di tempat terpisah, M.Karis, Sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) menjelaskan penyebab tidak

tuntasnya program tersebut dikarenakan kelebihan volume jalan yang di bangun di Dusun Sao. “Seharusnya jalan itu dibangun sepanjang 1.017 meter namun berubah menjadi 1.236 meter, ada kelebihan 219 meter, itulah penyebab tidak dibangunnya jembatan dan goronggorong, dananya sudah terserap ke jalan itu, ini juga kelalaian Ketua TPK tidak mempedomani kontrak yang sudah kita berikan,” terangnya. Ia memperkirakan, dana yang terserap di jalan 219 meter itu mencapai Rp60 juta sampai Rp70 juta. Lanjut Karis, untuk tahun 2011 lalu Desa Bosua mendapat dua program PNPM yaitu jalan di Sao sepanjang 1.017 meter dan jalan di Dusun Katiet mengarah ke Mongan Bosua sepanjang 1. 000 meter di jalan tersebut sudah masuk pembuatan jembatan dan gorong-gorong. “Masing-masing program tersebut per paketnya senilai Rp318 juta dan total keduanya Rp 636,” tutupnya.***

PNPM-MP 2011 Siberut Utara Terancam Langgar Deadline SIKABALUAN - Junaidi Sakerebau Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Kecamatan Siberut Utara menyurati pihak TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang ada di tingkat desa terkait dengan batas penyelesaian program kegiatan tahun 2011 lalu.

”Sebenarnya batas dari program PNPM-MP tingkat kabupaten 30 Maret. Namun kita dari UPK melayangkan surat batas penyelesaiannnya 28 Maret agar ada tenggat waktu,” katanya pada Puailiggoubat, Jumat (9/ 3). Lanjut Junaidi, dari hasil monitoring di lapangan hanya Desa Sikabaluan

Kecewa, Camat Tak Beri Nang-nang P2D SIKABALUAN - Untuk tahun 2012 ini, Dusun Nang-nang Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara tak mendapat alokasi anggaran P2D Mandiri, arena pada pelaksaan kegiatan P2D Mandiri tahun 2011 lalu yaitu pembangunan jalan lingkar kecamatan dan jalan peningkatan jalur evakuasi menuju Tamairang lambat diselesaikan, hasilnya juga tak memuaskan. ”Jujur saja, tahun kemarin kita memang kecewa pada pihak OMS yang mengerjakan P2D Mandiri di Dusun Nang-nang. Untuk tahun ini kita tidak alokasikan dulu anggaran pembangunannya. Kita lihat dulu untuk tahun yang akan datang,” kata Seminar Siritoitet Camat Siberut Utara pada Puailiggoubat, Selasa (6/3). Kata Seminar, tahun 2012 ini di Desa Sikabaluan ada alokasi P2D Mandiri selain di Dusun Nang-nang. Yaitu di Dusun Muara sebanyak 4 paket, Dusun Bose 3 Paket dan Dusun Pokai 3 paket. “Di Dusun Muara nantinya untuk melanjutkan badan jalan, didusun Bose juga badan jalan serta di Dusun Pokai peningkatan badan jalan dari Resort GKPM Pokai hingga jalur pelabihan karena kita lihat selama ini masyarakat lebih banyak jalur disana,” katanya Sedangkan Jalan dari Desa Mongan Poula menuju Desa Sikabaluan sebagai pusat Kecamatan sulit dilalui karena badan jalan yang sudah berlobang dan mengecil akibat ditutupi rumput yang ada dikiri-kanan badan jalan. bila melewati badan jalan saat hujan maka banyak air yang tergenang. Ini juga diakibatkan karena Bandar jalan yang ada dikiri-kanan badan jalan tidak mengalir lagi sehingga saat hujan turun dengan mudah air meluap diatas jalan. bs

yang belum merampungkan kegiatan tahun 2011. “Ada dua kegiatannya belum rampung yaitu jalan pengungsian Tamairang dan tambatan perahu. Untuk di Desa Mongan Poula seperti air bersih hampir rampung. Sementara desa lainnya sudah serah terima,” katanya. Ia juga mengatakan, sebenarnya keterlambatan pembangunan jalan di Tamairang tersebut tidak memiliki alasan yang jelas, persoalannya tidak ada faktor alam yang begitu berarti. “Kondisi

geografisnya tidak begitu mengganggu. Kita melihat karena kelalaian TPK saja di lapangan yang tidak cepat melakukan pembangunan,” katanya. Sementara untuk di Dusun Bose yaitu pembangunan tambatan perahu cukup dimaklumi karena pekerja dapat dilakukan saat pasang surut saja. “Terkait dengan keterlambatan pembangunan tambatan perahu ini kita sudah sampaikan pada tingkat fasilitator kabupaten, dan ini pembangunannya

sampai rampung,” katanya. Sementara Camat Siberut Utara Seminar Siritoitet mengatakan bila nantinya akhir Maret ini pembangunan tahun 2011 belum rampung maka anggaran pembangunnya akan dikembali ke kas daerah. “Sudah ada surat penegasannya. Kita tidak mau tahu apakah ada ketekoran atau hal lainnya, yang jelasnya sisa anggaran yang ada harus dikembalikan pada akhir bulan Maret ini,” tegasnya. bs

Siberut Utara Dapat Jatah P2D Rp5 Miliar SIKABALUAN-Tahun ini, Kecamatan Siberut Utara mendapat alokasi anggaran program P2D Mandiri sebanyak 100 paket senilai Rp5 miliar, kalau dibanding tahun lalu hanya mendapatkan Rp3-4 miliar. Dengan alokasi anggaran yang ada ini kecamatan Siberut Utara mencoba merampungkan jalan antar desa yang belum terhubung dan peningkatan badan jalan. Untuk di Desa Mongan Poula dialokasikan sebanyak 10 paket OMS (Organisasi masyarakat setempat). “Masyarakatnya meminta untuk peningkatan jalan lingkar dusun, namun untuk sementara kita gunakan untuk peningkatan jalan dari SikabaluanMongan Poula saja dulu untuk melanjutkan badan jalan jalur evakuasi yang dibangun tahun 2011 sepanjang 3,5

kilomete. Untuk kekurangannya nanti kita lihat pada perubahan anggaran,” jelas Seminar Siritoitet Camat Siberut Utara saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Selasa (6/3) diruang kerjanya. Sedangkan di Desa Malancan dianggarkan sebanyak 30 paket OMS. Rencananya untuk peningkatan jalan Dusun Sirilanggai serta menghubungkan jalan dari Dusun Sirilanggai ke Dusun Malancan. “Dengan terhubungnya jalan ini secara otomatis warga dari Dusun Malancan bisa ke pusat kecamatan dengan lewat jalur darat,” jelas Seminar. Sementara untuk Desa Sotboyak dan Desa Bojakan dianggarkan 30 paket OMS. Terbagi 20 paket di Desa Sotboyak dan 10 paket di Desa Bojakan, pemerintah menargetkan jalur itu sudah bisa menjadi penghubung kedua desa

tersebut. ”Dengan akses jalan ini jarak tempuh masyarakat lebih cepat dan singkat, karena kalau lewat jalur sungai bisa memakan waktu 1 hari dari Bojakan menuju pusat kecamatan. Banyak jatah Desa Malancan karena ada tambahan usulan DPRD Mentawai ujarnya. Sementara di Desa Sirilogui disiapkan 20 paket OMS untuk pembangunan dan peningkatan badan jalan. Namun di Desa Sikabaluan untuk tahun ini hanya diberikan 10 paket, untuk di Dusun Bose 3 paket, Dusun Muara 4 paket dan di Dusun Pokai 3 paket. “Untuk Dusun Nang-nang tahun ini tidak kita berikan karena melihat hasil kerja mereka pada tahun 2011 lalu sangat mengecewakan,” katanya. bs

MENTAWAINEWS OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) yang mengerjakan proyek P2D ternyata tidak luput juga dari aksi tipu menipu dan palsu memalsukan. OMS Remaja Mushola Arrahman di Desa Bukit Pamewa atau yang sering disebut SP III memalsukan keanggotaan OMS serta tanda tangan penerimaan upah.

Puailiggoubat

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

Material pembangunan P2D Mandiri di Sikabaluan, Siberut Utara, yang akan dikerjakan oileh OMS yang telah ditunjuk

Pelaksanaan Kegiatan) yang dibuat tanggal 13 Desember menyatakan pekerjaan telah 100 persen dengan serapan dana mencapai Rp 44.974.800 dibuat oleh ketua Sa’ban Sinaga dan ditandatangani oleh Frangky PPTK di Kantor Camat Sipora Utara beserta persetujuan Pengguna Anggaran Martauli. Sugeng yang ditemui di kediamannya di SP III Selasa (13/3) mengatakan bahwa ia tidak pernah menerakan tanda tangannya pada amprah pene-

rimaan upah yang dibuat oleh ketua, bahkan ia mengatakan semua anggota yang terdaftar dalam amprah itu adalah palsu. “Semua tanda tangan anggota dan bahkan bendahara dipalsukan oleh ketua,” ungkapnya. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun anggota yang tercatat bekerja pada OMS itu mengerjakan proyek rabat beton itu. Dikatakannya setelah mereka mendapatkan copian amprah penerimaan upah serta BASPK itu, mereka menga-

ABG Perkosa Balita di Kulumen KULUMEN - Seorang ABG (anak baru gede) Bujang, 12 tahun (bukan nama sebenarnya) memerkosa balita berusia 4 tahun, Bunga (nama samaran), di Dusun Kuluman, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kamis (23/ 2). Menurut Bujang, kejadian itu berawal saat ia hendak pulang, di tengah jalan ia bertemu Bunga. Niat buruknya pun muncul. Ia mengajak Bunga ke rumahnya dengan iming-iming makanan. “Saya membohongi Bunga agar mau ikut, saya mengatakan, Bunga ayolah kita ke rumah saya ada makanan enak di sana,” kata pelaku pada Puailiggoubat, Sabtu (25/2). Sesampai di rumah, korban diperkosanya, Bunga kesakitan dan menangis, usai melampiaskan nafsu bejatnya, Bujang mengancam korban agar tidak memberitahukan pada orang lain. “Kalau kamu kasih tahu sama orang, kamu akan saya pukuli dan saya bacok,” kata Bujang menirukan ancamannya. Sesampai Bunga di rumah, ibunya melihat jalan anaknya agak pincang. Bunga mengatakan dia jatuh di sungai.

Ketua OMS Bukit Pamewa Palsukan Tandatangan Anggota

MATERIAL BANGUNAN

MS ini mengerjakan proyek jalan rabat beton sepanjang 110 meter dengan lebar 3 meter tahun 2011. Akan tetapi daftar anggota yang berjumlah 14 orang dan juga tanda tangan bendahara OMS-nya dipalsukan oleh Ketuanya Sa’ban Sinaga. Mereka yang dipalsukan keanggotaan dan tanda tangannya itu adalah Purnomo sebagai kepala tukang, Sugeng Riyanto sebagai mandor, Sanir bendahara OMS serta 12 orang anggota yakni Keken, Nasib, Supriyanto, Mustafa, Munadi, Mawardi Lase, Utoyo, Rasum, Nasikun, Teguh, Saiman dan Slamat. Tanda tangan mereka dipalsukan pada amprah penerimaan upah pada termin terakhir pada tanggal 10 Desember 2011. BASPK (Berita Acara Status

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Tak percaya cerita Bunga, ibunya memukuli yang kemudian diikuti bapaknya Mardona. Terakhir Bunga dilempar ke bawah rumah.Karena takut di pukuli lagi Bunga menceritakan kejadian sebenarnya. Mardona memanggil Bujang, tapi dia tak mengaku, keluarga Bunga lalu menenangan diri di Masaba, dusun tetangga. Minggu pagi (26/2), Mardona turun ke Kuluman bersama Filemon seorang guru SD Masaba, guna menyelesaikan persoalan itu. Bujang mengaku dan ditulou (denda) berupa 7 jenis, dua batang kelapa, dua long ayam, satu ekor babi betina dengan berat 50 kg, dua helai kain panjang, dua bidang sagu, dua buah periuk dan dua buah parang. Keluarga pelaku setuju, namun minta waktu, lalu mangkir dengan alasan pelaku masih remaja. “Kami tidak akan membayar denda sebesar itu karena pelaku masih anak-anak,” jelas Taimareddet Saubaisagu ketika dikonfirmasi di rumahnya, Selasa (28/2). Mardona menyikapi hal itu dengan berkata. “Saya mau terima apapun keputusan kalian, tapi halnya ini belum selesai,” katanya.

Keluarga pelaku takut lalu membayar denda berupa 1 batang kelapa, 1 long ayam, 1 ekor babi kecil, 1 helai kain panjang, dan satu bidang sagu. Tetap ke Polisi Mardona menegaskan semua denda itu takkan cukup membayar penderitaan anaknya. Dia akan tetap membawa persoalan ini ke ranah hukum. ”Soal denda, kami menyatakan tidak cukup membayar penderitaan anak kami, oleh karena itu kami berharap pemerintah serta aparat kepolisian dapat menjalankan hukum sesuai dengan yang sebenarnya,” ungkap Sunta ibu korban pada Puailiggoubat. Kepala Desa Simatalu, Robertus Siribere juga tak akan tinggal diam dalam persoalan ini, dirinya akan berusaha untuk melanjutkan kasus ini ke kecamatan untuk diteruskan ke kepolisian. “Sebagai kepala desa, saya tidak akan tinggal diam, persoalan ini akan kita bawa kepada aparat berwajib,” pungkasnya. ds

dakan rapat kecil dan melaporkan ke Camat Sipora Utara. Mereka juga mempertanyakan kepada kepala desanya, akan tetapi karena tidak ada tanggapan, mereka akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Kepulauan Mentawai Senin (5/3). Supratman Sekretaris Desa Bukit Pamewa yang ditemui di kantornya Rabu (14/3) menjelaskan bahwa dirinya sebagai Sekdes tidak mengetahui persoalan itu. Ia mengatakan bahwa urusan proyek itu bagusnya ditanya kepada Kades. Namun dua kali kepala desa yang dicoba dikonfirmasi ke kantornya tidak pernah masuk walau masih jam kantor. Purnomo kepala tukang yang kebetulan berada di kantor desa itu

mengakui bahwa tanda tangannya juga dipalsukan. Sudah 3 bulan ia berada di Padang, namun dinyatakan menerima dan menandatangani amprah upah. Bersama dengan Sekdes, Purnomo menjelaskan bahwa nama Keken sesuai daftar tidak mereka ketahui siapa orang itu, Mawardi Lase telah 4 tahun tidak ada di desa itu karena sudah kembali ke kampungnya di Nias, demikian juga Saiman sudah di Jambi, sedangkan Mustofa adalah warga Tuapeijat serta Utoyo adalah mahasiswa di Padang. Teguh adalah anaknya Purnomo, Munadi adalah anak Nasikun, Nasib anak Sanir sang bendahara serta Utoyo anak Sa’ban sang Ketua OMS. Sa’ban yang ditemui di kediamannya Jumat (16/3) mengatakan bahwa persoalan itu sudah selesai. “Persoalan sudah selesai,” katanya. Ia menambahkan bahwa penggugat telah berdamai dengan pihaknya di kantor Polres Mentawai Rabu (13/3). Ia juga menambahkan persoalan itu hanyalah kesalahpahaman saja. “Tidak ada yang dirugikan” tegasnya. Pencantuman nama mereka dalam daftar adalah pelengkap administrasi dan mengikuti model administrasi yang mengharuskan adanya tabel HOK (Hari Orang Kerja). Sa’ban juga tidak mengakui adanya pemalsuan yang dilakukannya. “Ini hanya kesalahpahaman saja,” elaknya. Ada 4 OMS yang mengerjakan proyek jalan menuju perumahan bantuan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Sugeng dan warga lainnya mensinyalir bahwa OMS lainnya juga ada kemungkinan dipalsukan.***

Tiga ABG Sibudda Oinan Curi Celana Dalam SAIBI - Tiga pelajar di Siberut Tengah asal Sibudda Oinan, Desa Saibi Samukop, ketahuan mencuri pakaian siswa SMP Siberut Tengah Selasa (6/3). Menurut Saiful Sagargara, salah satu guru SMP Siberut Tengah yang menginterogasi, ketiga ABG tersebut adalah AS (15), BS (17) dan AS (16) setelah warga menemukan barang bukti tiga tas berisi pakaian warga di kosnya di Dusun Masoggunei. “Anak saya si Tia merengek-rengek tidak pergi ke sekolah karena bajunya dicuri dan ternyata merekalah pelakunya,” ujar seorang warga. Kata Saiful setelah mereka diinterogasi akhirnya ketiga ABG itu mengaku. “Pakaian yang mereka curi itu milik warga Dusun Pangasaat dan sebagian lagi milik guru-guru SMP, pakaian yang mereka curi itu berupa baju dalam dan luar, celana juga dari celana luar dan dalam dan sebagian ada alat-alat untuk mandi dan semua itu sudah di kembalikan kepada pemiliknya,” ujarnya. Para pencuri ini mengaku mereka beraksi malam hari. Pihak sekolah belum bisa memastikan hukuman apa yang akan dijatuhkan. “Karena mereka siswa kita, hukuman atau sanksi yang akan kita berikan belum kita putuskan, apakah siswa tersebut di skor atau di keluarkan, kepala sekolah tidak ada, tapi kita akan panggil orang tua masing-masing untuk menyelesaikan hal ini,” kata Syaiful. rr

23 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 236, 15 - 31 Maret 2012

Kisruh Pilkades Simatalu Senin (23/1) akhirnya tuntas, Renatus Sirisokut ditetapkan sebagai pemenang. Daud Siribere

al itu tercapai setelah Camat Siberut Barat, Aban Barnabas Sikaraja melakukan rapat dan mempertemukan seluruh aparat pemerintah Dusun se Desa Simatalu di Kantor Camat Siberut Barat Rabu (22/2). Aban Barnabas Sikaraja, menghimbau agar demokrasi Pilkades Simatalu tetap ditegakkan. “Saya berharap siapapun yang menang harus diterima dengan lapang dada, jangan menimbulkan masalah,” ujarnya. Ia juga menjelaskan apapun yang terjadi harus sesuai dengan kemauan masyarakat dan berharap agar tidak melakukan pemilihan ulang. Kepala desa terpilih Renatus Sirisokut saat dimintai keterangan mengatakan akan menjalankan perannya sebagai kepala desa usai dilantik nanti. “Walaupun panitia melakukan kecurangan dan tidak menerima kemenangan saya. Saya tetap berjalan sebagaimana peran saya, yang saya pimpin nantikan

Kemelut Pilkades Simatalu Selesai lain, panitia dicurigai ada unsur permainan, sebab kalau ada warga yang memilih bukan yang didukung panitia mereka bisa saja menggantinya karena tidak ada orang lain mengawasi,” kata Tak Oileu tokoh masyarakat di Dusun Masaba. Dan hal ini terbukti ada kejadian di TPS 7 Bojo, karena yang menang bukan calon yang di dukung panitia, KEBAKTIAN - Warga Masaba, Simatalu, Siberut Barat sedang mengikuti kebaktian maka oknum panitia di gereja melakukan kecurangan untuk memenangkan bukan panitia tapi masyarakat,” pemilih bila terlambat serta calon yang di dukung-nya. “Bagi katanya. penyusunan kepanitiaan yang tidak panitia itulah caranya untuk Kemelut ini muncul usai melibatkan dusun lain seperti Dusun memenangkan dukungannya, tapi Pilkades Simatalu di mana terjadi Masaba, Suruan, Limu, dan Dusun saya bersedia menjadi saksi atas dugaan penggelembungan hasil Saikoat oleh Sekdes Benediktus perolehan suara di TPS 7 tersebut, perolehan suara di TPS 7 Dusun Saurei. karena saya tahu persis dan yang Bojo, untuk kandidat nomor urut 5 Panitia pemilihan Kepala Desa menghitung perole-han suara itu atas nama Zakaria dari 5 suara menjadi ini mayoritas orang dari Dusun saya,” tegas Ojjak Kerei. 30 suara, terjadinya pembatasan Paipaijet, warga mencurigai ada unsur Namun semuanya kini tak perlu pemilih Pilkades di TPS 4 Masaba politis. “Saya pikir dengan tidak lagi, karena Camat tegas dan cepat oleh panita yang tidak melayani adanya keterlibatan panitia dari dusun bertindak.*** FOTO:IMRAN/PUAILIGGOUBAT

Dusun Rogdog Dambakan Rumah Dinas Guru ROGDOG - Warga Dusun Rogdog, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan dambakan rumah dinas untuk tenaga pengajar di daerah tersebut. Karena di Dusun Rogdog belum ada perumahan tetap untuk para guru.

“Saat ini tempat tinggal guruguru di sini masih belum tetap dan masih tinggal di rumah sendiri, ada satu rumah dinas tapi hanya nemuat 2 orang saja sedangkan guru yang ada lebih dari itu.” ujar Damianus Sailuluni anggota BPD Madobag.

Selain itu Mario sebagai Kepala SDN Rogdog menurut pengakuan warga Rogdog jarang mengunjungi sekolah tersebut, “Kepala sekolah itu jarang datang kesini, datang paling cuma PP (Pulang Pergi) aja,” ujar Selester Saguruwjuw.

“Bagusnya kepala sekolah tersebut diganti sajalahh kalau hanya datang tidak lama kemudian pergi lagi sama tidak ada artinya, guruguru juga disini kecewa dengan kepala sekolah yang jarang kunjungi mereka” tambah Selester. trs

Warga Rogdog Minta Jalan Disemen ROGDOG - Selama 8 tahun terakhir, Dusun Rogdog, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan belum tersentuh pembangunan jalan baru. Mayoritas jalan di Dusun Rogdog telihat tak rata, penuh benjolan bebatuan dan berlumut.

“Sejak 2004 hingga saat ini belum ada pembangunan jalan baru, badan jalan yang terlihat sekarang ini masih pembangunan sejak 2004,” ujar Damianus Sailuluni anggota Badan Permusyawaran Desa Madobag Minggu (11/3) di Rogdog.

Selain itu jalan di Dusun Rogdog tersebut sering membuat warga Rogdog terjatuh karena licin apalagi pada saat hujan saat sedang mengendarai kendaraan bermotor. “Ada juga yang jatuh karena jalan buruk dan licin,” tambah dia.

“Kami berharap jalan yang sudah rusak di dusun Rogdog ini untuk segera diperbaiki lagi, kemudian jalan yang masih terbengkalai sepanjang 3 Km segera disambung lagi,” tutup Selester Saguruwjuw warga Rogdog. trs

Warga Puro Dambakan Sertifikat Tanah PURO - Sertifikat tanah yang pernah dijanjikan pemerintah untuk warga Dusun Puro Desa Muara Siberut hingga saat ini belum dimiliki warga Puro meskipun Mentawai sudah hampir 3 periode dipimpin oleh Putra Daerah Mentawai. Akibatnya warga pindahan dari Luppa, Salappa, ini tak bisa hidup tenang. “Sertifikat tanah yang dulu

dijanjikan pemerintah sejak pembukaan lahan 1983 hingga masyarakat menghuni daerah Puro 1984 hingga saat ini belum juga diberikan” ungkap Bruno Tatebburuk sebagai Kepala Suku Tatebburuk Minggu (11/3) di Puro Farizal Satoutou, anggota AMAN Mentawai wilayah Dusun Puro mengatakan Bupati Yudas Sabaggalet pernah menjanjikan

kepada masyarakat Puro mengenai persolan tanah di pemukiman mereka, “Waktu kampanye berpasangan dengan Edison dia pernah janji untuk tuntaskan masalah tanah di Puro tapi sampai sekarang tidak jelas janjinya,” katanya minggu (11/3). Selain itu tambah Heronimus Kepala Dusun Puro I, “Sejak 1984 pemerintah pernah menjanjikan

tanah 2 Ha untuk setiap keluarga di Dusun Puro tapi itu cuma bohong dan tidak pernah diberkan,” tambah dia. Warga Puro berharap Yudas Sabaggalet yang kini telah menjadi Bupati Kepulauan Mentawai merealisasikan janjinya. Bupati yang dikontak 2 kali Senin (19/3) tak menjawab panggilan telepon. trs

Suara Daun Roberta Sarogdog

Suksesnya Pendidikan karena Guru

endidikan adalah kunci segalanya, Suksesnya pendidikan itu berada ditangan Guru, jika Pendidikan itu buruk itu karena guru. Seperti kutipan kalimat inisiator sekaligus Ketua Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan bahwa kunci pendidikan ada pada sosok guru yang mampu memberikan inspirasi dan pemberdayaan bagi para siswa didiknya. “Indonesia mengajar gagasannya sederhana, pendidikan itu kuncinya guru, infrastruktur buruk masih bisa diatasi tetapi jika gurunya baik apapun infrastrukturnya pasti bisa menginspirasi,” kata Anies dalam acara penandatanganan dengan produsen komputer Acer. Jika kita kaitkan dengan Pelosok Mentawai dan potret pendidikan yang kita miliki saat ini, itulah gambaran guru kita. Guru-guru mentawai yang sedang bertugas, tidak semua mengatakan bahwa mengajar adalah pengabdian seumur hidup, mandiri dan tidak meminta dan tergantung kepemerintah, dan Pemerintah juga bekerjasama karena solusi terbesar soal pendidikan dari dilapangan atau pelosok daerah serta guru. Soal pendidikan yang seharusnya jadi sorotan kita juga ada dilapangan yang jauh dari Pusat Pemerintahann. Yang juga perlu dan sangat penting untuk diperhatikan. Menyikapi soal pendidikan di wilayah daerah harus dibangun adalah kesadaran dan investasi SDMnya juga adalah penting diperhatikan. Tetapi pada kenyataannya di Mentawai saat ini adalah perhatian kita malah lebih dihal korupsi, mengajarkan murid untuk berbohong, dan bertindak sewenang-wenang, hak murid diselewengkan. Dan jangan salah bahwa inilah bukti ketidak suksesan pendidikan kita di Mentawai karena Gurunya yang belum sukses. Penerimaan Guru juga ternyata sangat penting untuk diseleksi, jika tidak berprinsip bahwa mengajar adalah pengorbanan seumur hidup, dan guru sukses juga adalah suksesnya murid, maka jangan biarkan guru itu mengajar. Disiplin tinggi yang sangat penting harus dipegang oleh Guru, karena murid lebih sukses jika melihat dari gurunya setiap hari. Jika pembohongan dan korupsi yang di contohkan kepada anak didiknya, maka anak didik pun akan mengikuti jejak gurunya. Murid Sukses juga itu karena suksesnya guru. Perhatian besar buat Pendidikan di Mentawai, tindakan apapun yang dilakukan oleh guru jangan dibiarkan oleh Dinas yang berkaitan untuk bertindak. Karena kesuksesan pendidikan itu ada di tangan guru-guru.***

Lingkungan

Puailiggoubat 24 No. 236, 15 - 31 Maret 2012

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Penampung burung beo dan murai batu di Kecamatan Siberut Utara kian merajalela melakukan penjualan binatang yang dilindungi Undangundang Republik Indonesia. Ini dipicu kurang tegasnya aparat penegak hukum dan instansi terkait menindak mereka. Bambang Sagurung

eberapa keterangan dari masyarakat bahwa pihak penampung burung beo dan burung murai batu yang ada di Kecamatan Siberut Utara tak lagi menunggu masyarakat pencari beo dan burung murai datang ke Sikabaluan untuk menjual, namun

pihak penampung yang langsung turun. “Biasanya mereka menjemput beo dimasyarakat itu sehari menjelang keberangkatan mereka mau ke Padang,” kata salah seorang sumber Puailiggoubat yang tidak mau dituliskan namanya. Katanya, bila ada warga pencari burung beo yang mau menjual langsung ke Sikabaluan mereka menggunakan strategi baru berdasarkan pesan dari pihak penampung. “Mereka tak lagi menentengnya dengan sangkar, namun kini bibuatkan sangkar kecil yang muat dalam tas yang nantinya dapat mereka bawa dengan mudah tanpa diketahui oleh orang lain,” tambahnya. Sementara pihak penampung yang ada di Sikabaluan membawa burung beo dan murai batu tak lagi dengan kapal penumpang. “Mereka menggunakan kapal barang atau dengan speedboat langsung dan sandar di bagian lokasi aman yang juga telah berkoordinasi dengan pihak penampung yang ada di Padang,” katanya. Jaringan handphone juga menjadi patokan mereka untuk mengelabui petugas yang ada di Sikabauan. Seperti

akhir Februari lalu saat jaringan handphone di Sikabaluan mati, itu menjadi peluang penampung beo dan murai batu untuk bergerak lebih leluasa menyelundupkan beo itu ke ke Padang dengan speedboat. ”Petugas atau masyarakat yang mau melaporkannya ke pihak petugas Padang tidak bisa karena tak ada jaringan komunikasi. Itupun mereka bergerak waktu itu dengan membawa ratusan burung beo pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Pihak staf BTNS wilayah II pun seakan tidak mau tahu akan persoalan ini untuk melakukan pelarangan dan pelaporan,” katanya. Kusmiadi staf BTNS wilayah II mengatakan pihaknya selalu memberikan penegasan pada masyarakat akan larangan menangkap burung beo dan murai batu tersebut namun dalam batas wilayah desa tempat tinggalnya. “Untuk bagian kita Desa Mongan Poula kita tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak berburu beo dan murai karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Namun untuk penampung yang ada di Sikabaluan kita tidak begitu tahu informasinya karena pergerakan

mereka lebih rapi. “Kita mengharapkan rekan-rekan yang tinggal di Sikabaluan yang mengetahui ada indikasi atau laporan terkait hal ini untuk tidak menyembunyikan dan mengabaikan untuk secepatnya dilaporkan ke Padang agar ditindak,” katanya. Camat Siberut Utara, Seminar Siritoitet mengakui akan lemahnya pengawasan terkait hal tersebut. “Sam-

pai saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak berwajib akan pencari dan penampung burung beo dan murai. Kita berharap tindakan tegas dari pihak Polhut dan kepo-lisian. Namun yang menjadi perta-nyaan kita kenapa pihak kepolisian tak kunjung bertindak?” katanya, Selasa (6/3) di ruang kerjanya.***

Ancaman Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp200 juta

atwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No. 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya. Didalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) . Bunyi Pasal 21 (1) Setiap orang dilarang untuk : a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. Bunyi Pasal 40 (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. 2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya. 3. Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb. rus

Beo Makan Korban

araknya perburuan beo di Kecamatan Siberut Utara juga telah menimbulkan korban jiwa. Sebut saja Bajak (nama samaran), seorang warga Desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara tewas karena terjatuh saat menjerat hewan dilindungi tersebut, Selasa (6/3). Bajak baru ditemukan warga pada Kamis (8/3) dan menghembuskan nafas terakhirnya, Jumat (9/3). Perburuan beo cukup menggiurkan karena harganya Rp150-Rp300 ribu per ekor. Sekali menjerat, warga bisa mendapat 2-5 ekor. “Warga memang banyak melakukan perburuan itu. Paling gencar mulai awal tahun 2011 ini. Sebelumnya hanya burung murai batu, namun sekarang beo jadi primadona, “ kata Sugeng Kepala Desa Mongan Poula pada Puailiggoubat, Sabtu (10/3). Kata Sugeng, pihak desa tak punya kekuatan untuk menghentikan aksi warga karena tak punya kekuatan hukum. “Kita malah mengharapkan peran dari pihak BTNS (Balai Taman Nasional Siberut) dan kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya sosialisasi dan larangan tegas akan perburuan burung beo dan murai tersebut,” katanya. bs