251

MENTAWAI NEWS

PNPM SIPORA SELATAN BANYAK BERMASALAH

7

MENTAWAI NEWS

8

DESEMBER PENCAIRAN BANTUAN MAHASISWA PENDIDIKAN

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

18 114

No .

No Ta 25 h ve un 1

m X be r2 01 2

HARGA ECERAN RP 3000

LIMA DESA DI MENTAWAI SEGERA “BERDERING”

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Uggla Sitagok, ka tanggal 17 Oktober Bupati Yudas Sabaggalet masiukkak maigi saaleinia ka Dusun Terekan Hulu, dusun simareu situguguruk ka Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai - 3 Purimanuaiyatda si orak tsunami sikuddu ka huntara bulat tak at amaeruk kalulut kudduatda amakataiat, mareugak siak a bakkat purimanuaiyatda samba lalepda amaragatnan. Kineneiget sia toili ka lalepda simakakatai - 4 Simamatei itambah samba pulaggajat siorak gajau mei iali ka Siberut Tengah samba Siberut Barat Daya - 5 Program masibaraakek tower Telkomsel iate program Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk daerah terpencil - 7

Dari Re daksi

Dua Tahun Tsunami Mentawai

M

iris jika melihat kondisi para korban gempa dan tsunami Mentawai belum mendapatkan rumah yang nyaman untuk mereka berteduh, dua tahun malapetaka ini namun sampai saat ini pemerintah masih sibuk mengurus lahan, tukar guling, serta izin-izin yang selalu lambat di keluarkan.

Dampak yang terjadi masyarakat sudah jenuh dan bahkan masyarakat sudah bebal dengan kata rapat dan diskusi,

PLN di Pasipuat Saya atas nama masyarakat Pasibuat Sikakap ingin menyampaikan kepada kepala PLN, camat Sikakap untuk melaksanakan pemasangan PLN di Pasibuat, kami sudah bosan dengan janji pemerintah yang tidak pernah merealisasikan pemasangan PLN di dusun kami

2

masyarakat hanya ingin melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mereka. Mereka hanya butuh rumah untuk bertahan, dengan adanya rumah ini maka masyarakat sendiri bisa mencari kebutuhan hidup mereka kembali. Entah kapan keinginan masyarakat ini terpenuhi.

Redaksi

081374783441

Gambar Tidak Sesuai Kepada Puailiggoubat, Awalnya saya cukup senang membaca Puailiggoubat, tapi sekarang niat baca saya berkurang karena antara berita dan gambar tidak sesuai 081363866068

Pasiluluiat bulagat sarat pasieggeat lek ra verifikasi nia proposal sai Dinas Sosial Kabupaten Mentawai - 18 Guru simabeili tak raakek tunjangan daerah - 20 COVER DEPAN: 1 FOTO: BAMBANG/PUAILIGGOUBAT 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdog PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya)

Tarif Iklan Puailiggoubat

DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

CATATAN: Biaya Iklan sudah termasuk PPn 10 persen sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

3

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Siang itu, 17 Oktober Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet membawa rombongan cukup banyak ke Dusun Terekan Hulu, dusun terpencil yang terletak di Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tim Redaksi

engan bersepatu boat, kaos garis dan jaket, Yudas ditemani Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko dan anggota dewan lainnya serta sejumlah pejabat Mentawai. Menempuh waktu hampir tiga jam dengan kondisi jalannya sangat licin, di kiri kanan ditumbuhi semak belukar, sesekali rombongan terpaksa meniti kayu kelapa yang dijadikan jalan.

Memang itulah satu-satunya akses jalan ke Terekan Hulu, dusun kecil yang terletak di kawasan hutan produksi bekas konsensi HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Di kawasan tersebut hidup puluhan keluarga. Ketiadaan akses jalan membuat per-kembangan ekonomi di dusun kecil itu sangat lambat.

Kondisi di Terekan Hulu merupakan kondisi sebagian besar dusun di Menta-wai. Daerah kepulauan ini memang minim akses jalan. Meskipun lebih dari lima tahun terakhir sudah pemerintah berupaya menggenjot pembangunan jalan melalui program P2D mandiri dan PNPM, ketersediaan jalan belum memadai kebutuhan masyarakat untuk mengakses pusat-pusat kecamatan.

Karena itu membangun trans Mentawai atau jalan poros sepanjang kurang lebih 400 kilometer yang menghubungkan antar daerah dengan biaya diperkirakan Rp600 Miliar menjadi mimpi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. Baginya, cara untuk mempercepat pembangunan dan mendorong ekonomi adalah membuat jalan penghubung antar desa.

“Kalau tidak ada jalan jangan bicara percepatan pembangunan di Mentawai,” kata Yudas saat Puailiggoubat mengikuti kunjungannya ke Dusun Terekan Hulu, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, 17 Oktober lalu.

Lalu dimulailah membuat rencana induk jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang menghubungkan Mentawai secara keseluruhan mulai dari Kecamatan Pagai Selatan hingga Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sipora Utara hingga Kecamatan Sipora Selatan serta dari Kecamatan Siberut Barat Daya hingga Kecamatan Siberut Barat dengan melewati Kecamatan Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara.

D

KUNJUNGAN KERJA - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (kanan) dan rombongan berjalan ke Terekan Hulu Desa Malancan, 17 Oktober lalu.

MIMPI TRANS MENTAWAI Menurut Yudas, sudah 13 tahun Mentawai berdiri sebagai kabupaten sendiri namun belum begitu terlihat kemajuan pembangunan yang ada. “Kita selama ini mengandalkan laut dan sungai dengan biaya yang mahal. Juga tergantung soal cuaca. Ini salah satu faktor yang membuat Mentawai tidak majumaju,” katanya.

Yudas menambahkan, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh mobilitas manusia. Misalnya dari Sikabaluan, Siberut Utara dalam hitungan jam bisa sampai di Desa Saibi. “Tapi sekarang tidak bisa. Ada produk yang mau dibeli di Saibi, sementara butuh waktu lama dan biaya besar. Coba kalau ada jalan,” jelasnya.

Trans Mentawai adalah jalan poros seluruh Mentawai mulai dari Kecamatan Pagai Selatan hingga ke Kecamatan Pagai Utara. Sejauh ini, pembuatan trans Mentawai ini sudah mulai dicicil. Dari Kecamatan Sipora tepatnya di Sagitcik hingga Kecamatan Sipora Utara yaitu di Tuapeijat. “Sekarang kalau kita dari Tuapeijat ke Sioban sudah bisa naik mobil. Belum sampai setahun menjabat sudah lancar jalan. Tinggal dari Sioban ke Sagitcik, masih melalui naik motor,” katanya.

Sementara untuk di Pulau Siberut,

pembangunan trans Mentawai dimulai dari Babukkuk, Peipei Kecamatan Siberut Barat Daya terus bergerak arah Puro Kecamatan Siberut Selatan. Dari arah Puro akan dibangun jalan ke arah pelabuhan Maileppet. Nantinya dari pelabuhan Maileppet ada jalan ke Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, dari Saliguma menuju Sirisurak, dari Sirisurak menuju Subelen dan terpotong menuju Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara. Dari Desa Sotboyak turun ke Desa Monganpoula, dari Monganpoula menuju Sikabaluan, yang nantinya dari Sikabaluan menuju pelabuhan Pokai.

Dari Pokai Desa Sikabaluan menuju Dusun Sirilanggai Desa Malancan, dari Sirilanggai menuju Terekan Hulu dan nantinya dari Terekan Hulu menuju Lobajau Kecamatan Siberut Barat hingga ke Sigapokna. “Pembangunan ini tentunya tidak lepas dari dukungan DPRD Mentawai sebagai penentu anggaran,” jelasnya.

Diakui Yudas, dalam pelaksanaan pembangunan trans Mentawai ini nantinya akan terbentur berbagai kendala di lapangan, misalnya pembangunan trans Mentawai di Pulau Siberut yang masuk dalam kawasan hutan produksi, seperti halnya di Terekan

Hulu, Sigapokna hingga Simalegi dan Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

Sementara sejumlah lokasi juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Siberut seperti di Simatalu dan Simalegi.

“Kita akan buat surat permohonan pinjam pakai kawasan ke Kementrian Kehutanan terkait dengan hal ini, tentunya bila semua perencanaan dari Dinas PU selesai,” jelasnya.

Dikatakan Yudas, kalaupun dalam masa kepemimpinannya pembangunan jalan trans Mentawai ini tidak rampung, paling tidak untuk pengurusan izin pinjam pakai kawasan yang masih dalam kawasan hutan produksi selesai.

“Jadi nantinya tinggal melaksanakan dan melanjutkan pembangunan yang ada lagi karena semuanya sudah selesai diurus,” katanya.

Yudas memperkirakan, selama jabatannya jalan untuk di Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan serta kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan rampung. “Hanya saja di Pulau Siberut sekitar 25-30 persen selesai karena harus menyelesaikan izin pembangunan jalan yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Kalau izin ini sudah selesai semuanya akan cepat karena pada dasarnya badan jalan sudah ada,” katanya.

Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Kebijakan YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai) Rifai Lubis mengatakan, ada baiknya bupati mengurus izin tukar guling kawasan dari pada pinjam pakai kawasan hutan, karena untuk pinjam pakai kawasan hutan pada dasarnya mempu-nyai batasan waktu serta ketentuan yang harus dijaga. “Pinjam pakai kawasan hutan itu izinnya hingga 20 tahun dan bisa dilanjutkan 20 tahun lagi, namun bila dalam pemberian izin tersebut ada kawasan yang digunakan tidak sesuai dengan perizinannya maka itu bisa dicabut. Kalau tukar guling kawasan lebih permanen,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Mentawai Asmen Simajorang mengatakan, pembangunan jalan trans Mentawai merupakan salah satu target pembangunan yang diselesaikan oleh bupati dan wakil bupati sehingga memper-mudah proses tersebut akan dibentuk tim untuk merencana pembangunan jalan. “Kita sudah mulai turun ke lapangan untuk bertanya kepada masyarakat dan juga melihat langsung jalur-jalur yang ada, baik jalan setapak yang dibuat masyarakat maupun jalan bekas perusahaan kayu,” jelasnya. (bs/rus/o)

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Kondisi korban tsunami yang tinggal di huntara memprihatinkan karena sanitasi sudah tak layak, jauh dari akses ekonomi dan bangunannya yang mulai hancur. Kini banyak korban memilih tinggal di rumahnya yang rusak.

DUA TAHUN GEMPA DAN TSUNAMI MENTAWAI

Jangan Biarkan Kekecewaan Itu Berlarut....

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Horas Marohatta Tasilipet Patrisius Sanene’

enap dua tahun pasca gempa dan tsunami melanda empat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, selama itu pulalah kekecewaan masih dirasakan masyarakat yang kini tinggal di huntara (hunian sementara).

Leisa Saogo, Kepala Dusun Sabeuguggung KM 10 menilai ada unsur ketidakseriusan dari Pemkab Mentawai kepada korban tsunami. PNS datang karena adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lalu kepala dusun disuruh melayani untuk menandatangani SPPD tersebut, sementara yang diharapkan masyarakat tidak ada. “Masyarakat sudah sangat dimiskinkan, untuk kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit dijangkau,” katanya pada Puailiggoubat 20 Oktober lalu, Jamardin, warga yang tinggal di pengungsian Kilometer 8 Pagai Utrara, mengatakan mereka sudah kenyang dan bosan mendengar janji pemerintah. Tiap datang ke sini rapat-rapat sementara hasilnya tidak ada. “Tsunami yang telah menghancurkan keluarga kami lalu apa yang kami harapkan, kalau hanya sekedar rapat-rapat, kami masyarakat tidak akan melayani kecuali jika alat berat datang untuk pembangunan huntap barulah kami menghadirinya,” katanya.

Sementara Juara, warga Rua Monga Desa Taikako mengatakan, saat ini sangat merindukan tinggal di posisi semula yaitu di tepi pantai sebab ratarata kehidupan sehari-hari mereka melaut bahkan sampai saat ini mereka tidak terlalu mengharapkan lagi bantuan huntap dari pemerintah karena itu semua bohong. “Apa lagi saya sudah tua, kami saja dibohongi apalagi generasi muda sekarang,” katanya.

Anggota DPRD Mentawai Yan Winnen Sipayung pada rapat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kepulauan Mentawai di Gubernuran Sumatra Barat, Selasa 16 Oktober lalu mengatakan, kondisi warga korban tsunami yang tinggal di huntara sudah sangat memprihatinkan.

“Setiap kita ke lokasi mereka selalu menanyakan kapan rumah mereka di

4

G

RAPAT KOORDINASI - Rakor RR pasca gempa tsunami Mentawai 2010 di Gubernuran yang dihadiri BNPB, DPRD Mentawai, Sekda Mentawai dan BPBD bangun, di mana lokasi, apa tipe rumahnya, kini sudah dua tahun kondisi rumah mereka sudah rusak,” ujarnya di hadapan Dinas Kehutanan Sumbar, Kepala BPBD, Deputi Bidang Rehap dan Rekontruksi BNPB serta anggota DPRD Mentawai dan Sekda Mentawai.

Kata Payung, saat ini sudah banyak kriminal di sana. Sudah banyak ancam mengancam, soal pemukiman ini.

Sedangkan pemerintah kabupaten tidak bisa memberikan jawaban tegas, karena tidak ada penjelasan dari pemerintah provinsi. “Kini surat-surat dari saudarasaudara kita yang tinggal di huntara datang silih berganti datang ke kantor DPRD. Terus terang isi surat itu membuat hati saya terenyuh,” katanya.

Jimer Munthe, anggota DPRD Mentawai lainnya, mengakui kondisi huntara tidak layak huni. Karena itu, banyak warga yang tinggal di rumah mereka yang rusak berat. Tak heran, mereka menyebut hunian sementara menjadi hunian belantara. “Untuk apa dikirim 171 fasilitator ke sana, padahal kegiatan rehab rekon dan pembangunan huntap belum dimulai. Toh fasilitator itu sampai hari ini belum melakukan apaapa,” ucapnya.

Kata Jimmer, kalau sulit melakukan penanganan di tingkat kementerian, ada baiknya informasi itu disampaikan kepada presiden atau dibawa di tingkat

kabinet. “Apa mereka tetap kita biarkan di sana hanya karena persoalan tukar kawasan hutan yang tak kunjung tuntas di Kementerian Kehutanan,” katanya.

Melki Sapolenggu, anggota DPRD Mentawai lainnya, juga menyesalkan alasan pemerintah soal aturan yang menghambat pembangunan huntap dan kegiatan rehab rekon di Mentawai.

“Untuk bencana, sudah tak tepat bicara soal aturan main, karena persoalan ini adalah persoalan bencana, bukan proyek atau program pembangunan. Saudarasaudara kita itu butuh perhatian kita semua. Harus ada upaya konkret membantu mereka,” tegasnya.

Kepala BPBD Mentawai, Tarminta mengakui kondisi huntara sudah tak layak. Sebab, banyak dinding dan lantai huntara terkelupas. “Dinding dan lantai huntara itu hanya terbuat dari triplek.

Kondisinya sekarang sudah banyak yang terkelupas,” ungkapnya. “Sebaiknya kita melakukan format ulang sosialisasi pada masyarakat terhadap lambatnya proses kegiatan pembangunan huntap agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap ada,” jelasnya.

Saat pembukaan rakor yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mendesak pihak terkait dapat menyelesaikan huntap Mentawai.

“Mohon dukungannya kepada pihak terkait untuk secepatnya menyelesaikan

huntap Mentawai,” katanya singkat dihadapan peserta Rakor yang hadir.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Oktavia mengatakan, sesuai aturan main, tukar menukar kawasan hutan harus melalui beberapa tahapan, termasuk permohonan land clearing untuk pembangunan huntap. Sedikitnya, 4.105 hektare lahan yang diusulkan Pemkab Kepulauan Mentawai untuk rehab rekon Mentawai, termasuk pembangunan huntap. “Kami bukannya tidak bekerja keras mempercepat proses itu, kami juga sudah sering mendatangi Kementerian Kehutanan membicarakan hal ini. Tapi, realisasinya masih jauh dari harapan. Memang dibutuhkan penanganan khusus untuk bisa memangkas prosedural ini,” katanya.

Hendri mengakui selama ini pembicaraan terhadap persoalan yang dihadapi Pemprov Sumbar hanya dibahas di tingkat Dirjen. Karena itu, perlu pembahasan di tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk surat keputusan menteri secara bersama.

Deputi Rehab Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Sulistianto mengatakan, pihaknya akan berupaya mempercepat proses pelaksa-naan kegiatan rehab rekon. Sembari tim provinsi Sumbar dan tim Pemkab Mentawai mengirim surat ke presiden, pihaknya akan

mengagendakan pertemuan antara Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif.

“Sanitasi di huntara sudah tak layak untuk manusia. Saya tak bisa bayangkan bagaimana mereka hidup dengan sanitasi seperti sekarang. Tentu, kami juga punya tanggung jawab mengurangi penderitaan korban gempa dan tsunami di Mentawai,” tuturnya.

Menurut Bambang, sebenarnya hambatan persoalan hunian tetap ini terletak izin ahli fungsi hutan, tapi saat ini ada lokasi yang tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan. “Rencananya kita akan membangun huntap, yang tidak masuk kawasan areal yang membutuhkan izin dari Menhut,” ungkapnya.

Setelah itu, dia akan ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan persoalan ini, sebab izin dari Kemenhut ini yang membuat lama. “Gubernur dan Menteri Kehutanan sudah sering membahas masalah ini. Tapi turun ke bawah seperti dirjen dan direkturnya semuanya menggunakan prosedur normatif.

Sedangkan ini adalah masyarakat yang sudah kena bencana dua tahun tinggal di Huntara, bagaimana yang normatifnormatif ini di pangkas, mana yang boleh, mana yang tidak, mengeluarkan izin yang tidak lama, ini bencana,” terangnya.

Mengenai dana pembangunan huntap ini yang akhir tahun ini akan ditarik, menurutnya Menteri Keuangan akan menahan dulu. Memang anggaran ini anggaran tahun 2011 sebentar lagi 2013.

“Kalau normatif tentu tidak boleh, tapi ini manusia, jangan sampai orang mati di lumbung padi, uangnya ada kok dikembalikan orangnya mati kelaparan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Yazid Fadhli mengatakan, saat ini ada 312 hektar lahan yang tersebar di lokasi huntara yang tidak masuk kawasan hutan produksi, rencananya yang 312 hektar akan di olah, lahan tersebut tidak perlu izin dari Kementerian Kehutanan harus disegerakan.

“Setelah rapat ini, harus ada tindak lanjutnya sesegera mungkin melakukan land clearing. Kita berencana lahan 200 hektar itu akan kita jadikan huntap dan selebihnya itu akan dijadikan fasilitas umum, sambil menunggu izin huntap lain keluar, jadi yang 312 itu tidak perlu izin dari menteri kehutanan,” katanya. (rus)

5

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Korban tewas terus bertambah dan wilayah penyebaran penyakit meluas hingga Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya.

Wabah Muntaber Meluas di Tiga Kecamatan di Siberut

Tim Redaksi

ajah lesu dan pucat tampak dari raut muka Julianus Liktek Salemurat, 56 tahun, warga Dusun Muntei, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama empat hari dia tak bisa berbuat apa-apa, makanan yang dimakan keluar berupa cairan yang tak henti-hentinya. “Satu jam saja saya harus buang air dua sampai tiga kali,” ungkapnya kepada Puailiggoubat, 29 Oktober lalu.

Penyakit itu menyerangnya 29 September lalu. Awalnya tubuhnya meriang dan pegal-pegal, bagian punggungnya begitu sakit lalu menjalar ke bagian perutnya. “Perut saya melilit dan mengeluarkan bunyi, saya langsung terkapar di tempat tidur,” kata Julianus.

Liktek beranggapan sakitnya ini hal biasa karena tidak muntah. Baru setelah berobat ke petrugas medis, sakit Julianus berangsur sembuh. Ternyata Liktek terkena penyakit muntaber yang juga menyerang 100 lebih warga Siberut sejak 20 September ini. Dimulai dari Dusun Muntei, wabah ini menyebar ke Rogdok, Madobag, Bekkeiluk, Buttui, Gotab hingga Katurei. Sebanyak 12 orang

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

W

PUSESMAS - Puskemas Muara Siberut, tempat sejumlah pasien terserang muntaber dirawat meninggal hingga data terakhir, 29 Oktober 2012. ”Wabah ini muncul dari Desa Muntei. Di daerah ini telah meninggal empat orang kemudian muntaber mewabah ke Desa Madobag, khususnya Dusun Ugai dan Buttui, di lokasi ini sejak 10 Oktober lalu telah meninggal delapan orang,” kata Kepala Puskemas Muara Siberut, Dokter Tony Ruslim

PNS Banyak Pindah, Bupati Berdayakan Masyarakat Mentawai SIKABALUAN - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet merasa prihatin ketika banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Pemda Mentawai yang minta keluar dari Mentawai karena berbagai persoalan, diantaranya soal geografis Mentawai yang sulit. ”Kita belum sampai setahun menjabat sebagai bupati sudah ada sekitar 90 PNS yang pindah karena tidak mampu bertugas di Mentawai. Ini merupakan suatu persoalan,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu, 17 Oktober lalu.

Diakui Yudas, geografis Mentawai yang sulit memang membutuhkan kesabaran dan kesetiaan dalam mengemban tugas.

“Secara kemanusiaan kita tidak bisa larang dan paksakan. Memang kondisi Mentawai seperti itu,” katanya.

Melihat hal ini membuat ia mencari strategi dalam memajukan sumber daya manusia. Ada dua strategi yang dilakukan Yudas, diantaranya mempersiapkan basis dasar mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kemudian menyekolahkan orang Mentawai keluar.

Untuk tahun 2012 ini dikatakan Yudas hampir 320 orang putraputri Mentawai yang dikuliahkan, yang paling banyak di bidang kesehatan sekitar 130 orang, selebihnya untuk pendidikan guru.

“Yang kita sekolahkan ini bukan orang Mentawai asli tapi termasuk orang yang tinggal di Mentawai dan mau mengabdi di Mentawai,” katanya.

Melakukan kerjasama dengan berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia pun tak luput dilakukan agar putra-putri Mentawai yang dikuliahkan tidak kesulitan. “Kita lakukan ini sampai masa jabatan saya itu habis karena ini sangat penting. Sehingga 20 tahun yang akan datang Mentawai tidak sulit mencari kepala Dinas Pendidikan dan lainnya,” katanya. (bs)

Selasa, 23 Oktober lalu.

Menurut Tony, delapan orang dari dinas kesehatan telah diturunkan ke Rogdok, Madobag, dan Ugai untuk memberikan pengobatan kepada warga yang terserang muntaber. “Laporan dari tim medis saat ini penyakit sudah berangsur pulih dan jumlah penderita sudah berkurang. Tim yang turun ini mengambil peralatan dan obat-obatan,” katanya.

Untuk saat ini yang dilakukan puskesmas adalah pengobatan kepada warga yang terserang wabah baik di setiap puskemas pembantu, polindes tetap disiagakan sambil koordinasi

dengan Dinas Kesehatan Mentawai.

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Warta Siritoitet mengatakan, pihaknya telah menetapkan kejadian luar biasa (KLB), dan telah menyurati kepala puskemas dan camat serta pemerintah setempat untuk memberikan penanggulangan wabah ini.

“Hasil penelitian tim di lapangan penyebab wabah ini akibat warga kurang menjaga kebersihan, terutama air minum, misalnya konsumsi air yang kurang matang, ada juga warga yang makan makanan mentah seperti toek (ulat kayu) yang kadang dimakan secara mentah itu

juga dapat memicu muntaber. Air yang mereka konsumsi banyak mengandung bakteri e-coli,” terannya. Bakteri itu berasal dari kotoran manusia dan hewan.

Ditambahkan dr. Toni, kebiasaan masyarakat yang menggunakan air yang tidak bersih apalagi di daerah hulu itu sangat sering menggunakan air sungai untuk cuci piring, bisa menjadi pemicu.

Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet awal kejadian telah menginstruksikan seluruh jajaran kesehatan di lingkup kabupaten untuk memberikan pertolongan kepada korban wabah ini, baik tim medis maupun obat-obatan.

Menanggapi muntaber yang mewabah di Siberut Selatan, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko yang dihubungi via telepon, Senin 29 Oktober menyebutkan, pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat dan Dinas Kesehatan Mentawai.

“Kami sudah mendesak dinas kesehatan untuk menangani ini dengan mengirimkan dokter dan petugas sekaligus obat-obatan” katanya.

Indra Gunawan Senenek, Fasilitator Yayasan Citra Mandiri Mentawai di wilayah Siberut Selatan Senin (29/10) yang berkunjung ke Gotap mengatakan, warga mulai panik karena meluasnya penyebaran penyakit itu. Di Salappak dan Magosi, warga sudah menyiagakan bot dan bensinnya untuk mengantisipasi jika ada penderita yang mesti di bawah ke Puskesmas Muara Siberut. (trs/gsn/rus)

PKK Mentawai Raih Penghargaan Simulasi Mengatasi KDRT PADANG - Setelah sukses meraih prestasi pada Jambore PKK tingkat provinsi di Kabupaten Solok bulan lalu, PKK Kabupaten Mentawai dipercaya mengikuti Jambore tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatra Barat.

Rombongan yang ikut serta berjumlah 15 orang termasuk pendamping dengan anggaran sekitar Rp200 juta. Selain dari Mentawai juga ada utusan dari PKK kabupaten dan kota lainnya.

Acara Jambore tersebut dilaksanakan di halaman Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 16-19 Oktober lalu, ditandai dengan parade dari masing-masing kontingen peserta Jambore yang dibuka resmi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga didampingi Ketua Umum TP PKK Pusat, Vita Gamawan Fauzi.

“PKK Mentawai mewakili Sumbar karena pada Jambore PKK di

Solok kita memperoleh penghargaan sebagai juara satu dari cabang lomba Simulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), debat KB dan pertunjukan seni daerah, dan prestasi inilah kita bisa mewakili Sumbar. Kita tak menyangka akan mewakili Sumbar dan ini pengalaman pertama kali,” kata Ermila Berisigep, istri Ketua DPRD Mentawai yang menjadi pengurus PKK Mentawai pada Puailiggoubat di kediamannya di Padang Selasa, 23 Okotber lalu.

Pada kegiatan tersebut PKK Mentawai mempersembahkan tari Budaya Mentawai yang bertema Pugettekat dan dengan tari tersebut PKK Mentawai meraih juara II, juara I diraih tim Provinsi Jambi, selain itu PKK Mentawai juga meraih juara III pada penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara dan juara harapan I pada kegiatan parade gabungan dengan

Kabupaten Sawahlunto.

Dengan raihan juara untuk penampilan tari budaya, tim PKK Mentawai mendapatkan laptop, sedang penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara mendapatkan hadiah berupa iPad begitu juga pada parade mendapatkan iPad. Ermila mengatakan sangat bangga mengikuti kegiatan ini apalagi dapat mewakili Sumbar.”Kita sangat bangga dengan prestasi ini dapat meperkenalkan Mentawai juga di tingkat nasional.

Di sana banyak yang tidak tahu dengan Mentawai namun ketika kita berada di sana kita juga mempromosikan Mentawai tentang pariwisatanya seperti surfing yang saat ini lebih banyak dikenal,” katanya.

Kegiatan ini juga dapat mengenalkan budaya lain, dan kesempatan untuk memiliki banyak relasi dengan peserta yang hadir.(trs)

MENTAWAINEWS Hanya 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi KPU sedang 18 lainnya tidak.

Gerson Merari Saleleubaja Rus Akbar

Puailiggoubat

6

Parpol Gagal Verifikasi, Anggota DPRD Pasrah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ejumlah anggota DPRD Mentawai yang tengah menjabat saat ini hanya bisa pasrah karena partainya tidak lolos dalam verifikasi administrasi tahap II Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mereka tidak bisa lagi maju dalam Pemilu Legislatif 2014 dari partainya sekarang.

Kelimanya yakni Isar Taileleu, Nikanor Saguruk, Pdt. Er Sapalakkai dari Partai Damai Sejahtera, Richard dari Partai Buruh dan Bruno Guimek dari RepublikaN. Sebelumnya, pada 28 Oktober lalu, KPU telah menetapkan 16 partai politik (parpol) lolos dan 18 lainnya tidak.

Parpol yang lolos yakni Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Nasdem, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara 18 parpol yang tidak lolos yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi

NO. 251, 1 - 14 November 2012

S

TINJAU SEKOLAH - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko (dua dari kiri) saat melihat kondisi sekolah SDN 01 Malancan dengan pustu Sirilanggai, Siberut Utara Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republika Nusantara (Republikan), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan

Tidak Ada Tenaga Medis, Pustu Dibongkar TEREKANHULU-Gara-gara petugas medisnya tidak kunjung ada, puskesmas pembantu di Dusun Terekan Hulu, Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara dibongkar warga hingga bangunannya hilang tak berbekas.

Hilangnya bangunan pustu tersebut karena dibongkar paksa oleh oknum masyarakat, dengan alasan tidak ada petugas kesehatan yang ditempatkan di dusun tersebut. “Alasannya karena tenaga medis tidak ditempatkan sehingga bangunan mereka bongkar,” kata Petrus Kurung Ogok, Kepala SDN 20 Malancan.

Kata Petrus, tahun 2008 bangunan tersebut masih ada beberapa bagian seperti atap dan beberapa bagian perkayuan. “Saya rencananya waktu itu mau ambil sengnya untuk buat rumah guru.

Tahu-tahunya besok paginya seng itu hilang saja,” kisahnya pada Puailiggoubat, Rabu, 17 Oktober lalu.

Sikap masyarakat yang membongkar bangunan pemerintah dikeluhkan Zainal bagian pelaporan dan perencanaan Kecamatan Siberut Utara yang ikut rombongan bupati. “Masyarakat seharusnya tidak melakukan hal seperti, malah seharusnya yang mereka lakukan yaitu menjaga bangunan pemerintah yang ada,” katanya.

Belum ditempatkannya tenaga medis saat itu karena kurangnya tenaga medis yang ada di Puskesmas Sikabaluan. “Tenaga medis masih kurang, namun pihak kesehatan selalu melakukan kunjungan setiap bulannya. Karena tidak ada Pustu terpaksa mereka menunpang di rumah masyarakat untuk melakukan pengobatan,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Zairin, mewakili Dinas Kesehatan Mentawai. “Ini sangat disayangkan. Baru di dusun ini saya temukan bangunan bisa hilang tak berbekas,” katanya. (bs)

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Richard, salah satu anggota DPRD Mentawai dari Partai Buruh mengatakan, dirinya sudah mendengar keputusan itu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Untuk saat ini ia belum bisa mengambil sikap terkait keputusan itu.

“Itu tergantung keputusan DPP nantinya, karena saat ini mereka tengah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas keputusan KPU tersebut,” katanya yang dihubungi Puailiggoubat, Selasa 30 Oktober.

Menurutnya, DPP Partai Buruh meminta para kadernya menunggu hasil dari gugatan itu paling lama sebulan sejak hal itu dilakukan.

Secara pribadi, Richard mengaku tidak terlalu heran dengan hasil verifikasi

tersebut karena selama ini ia melihat pembenahan partai kurang maksimal.

“Kendala paling utama di partai adalah anggaran dari pusat sangat kurang sehingga pengorganisasian kader minim,” ujarnya.

Senada dengan Richard, Bruno Guimek mengatakan, DPP Partai RepublikaN belum menginformasikan sikap apa yang mesti diambil terkait dari keputusan itu.

“Kalau partai lain menggugat, tapi dari kami sepertinya belum ada informasi, jadi untuk saat ini hanya menunggu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada rencana menyeberang ke partai lain untuk bisa mencalonkan diri pada Pemilu legislatif 2014, Richard dan Bruno mengaku akan melihat perkembangan ke depan.

“Untuk saat ini kita konsisten dengan

partai kita,” ujar mereka.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mentawai Yosep Sarogdok mengatakan, pihaknya belum menerima permohonan keanggotaan baru dari orang-orang yang partainya tidak lolos verifikasi.

“Hingga saat ini kita belum menerima, hanya saja jikalau nanti ada yang pindah parpol, untuk pencalonan dalam pemilu legislative nanti tentu harus mengikuti mekanisme internal partai seperti ikut penjaringan untuk masuk daftar calon,” kata Yosep kepada Puailiggoubat, 30 Oktober lalu.

Sementara dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 57 ayat 2 mensyaratkan pengajuan daftar calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemilihan umum dilaksanakan.

Artinya jika ada anggota DPRD yang saat ini tidak lolos verifikasi KPU dan ingin pindah ke partai lain dan mencalonkan dalam Pileg nanti, harus keluar dari partai sebelum masa jabatannya habis. Konsekuensinya yang bersangkutan tentu harus berhenti menjadi anggota dewan.

Komisioner KPU Sumbar Ardyan mengatakan, anggota legislatif yang saat ini partainya tidak lolos verifikasi KPU jabatannya tetap legal dan masa jabatannya berakhir sesuai periodenya.

“Kecuali jika anggota legislatif tersebut pindah ke partai lain maka tentu akan ada penggantian antar waktu, namun itu tentu harus melalui internal partai,” kata Ardyan kepada Puailiggoubat, 30 Oktober lalu. (o)

Sepi Peminat, Pelamar Calon Panwaslu Mentawai Hanya 2 Orang PADANG - Peminat yang mendaftar menjadi calon Panitia Pengawas Pemilu untuk Kabupaten Mentawai sepi. Hingga ditutup 25 Oktober lalu, hanya dua pelamar yang mendaftar, padahal anggota Panwaslu yang akan diterima enam orang.

Karena sepinya peminat dari Mentawai, panitia seleksi sampai memperpanjang waktu pendaftaran hingga lima hari.”Kemaren sampai kita perpanjang karena kuota pendaftar sebagaimana ditentukan dalam peraturan Banwaslu nomor 10 tahun 2012 belum terpenuhi di beberapa daerah termasuk Mentawai dan saat ini hanya 2 orang yang mendaftar dari

Mentawai dan kita tetap lakukan tahapan seleksi selanjutnya,” kata Ketua Tim Seleksi Panwaslu Sumbar, Khairul Fahmi, 29 Oktober lalu.

Proses seleksi calon Panwaslu Mentawai akan dilakukan tim yang telah dibentuk bersamaan dengan 17 kabupaten dan kota lainnya di Sumatra Barat, proses seleksi tertulis dilaksanakan pada 31 Oktober sedangkan pengumuman dari hasil seleksi dilakukan 2 November.

Untuk tes wawancara kata Khairul, dilaksanakaan 4-5 November 2012, dan jumlah Panwas yang dibutuhkan untuk setiap kabupaten/ kota sebanyak 6 orang “Jumlah

Panwas yang dibutuhkan enam orang untuk setiap kabupaten/kota dan kita umumkan di Sekretariat Panwaslu dan Website Bawaslu,” Katanya.

Dikatakan Khairul, partisipasi masyarakat untuk mengawasi rekam jejak calon panwaslu itu juga sangat dibutuhkan sehingga calon yang terpilih nantinya betul-betul independen, kredibel dan profesional dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

“Kalau masyarakat mengetahui ada rekam jejak calon yang kurang baik di masyarakat segera laporkan kepada tim seleksi, untuk diproses dan dicari tahu kebenarannya, identitas pelapor akan dirahasiakan,”katanya. (trs)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Program pengadaan pembangunan tower Telkomsel tersebut merupakan program Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk daerah terpencil

Lima Desa di Mentawai Segera “Berdering” FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Patrisius Sanene’

ementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Infokom Mentawai akan membangun lima unit Base Transceiver Station (BTS) di lima Desa di Kepulauan Mentawai, ditargetkan BTS tersebut akan selesai pada awal November 2012.

“Program pembangunan tower direncanakan di lima titik desa di Mentawai dan saat ini sedang berjalan, diperkirakan awal November ini sudah siap,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan dan Infokom Mentawai, Sermon Sakerebau pada Puailiggoubat, Senin, 22 Oktober lalu.

Program pengadaan pembangunan tower telkomsel tersebut merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk daerah terpencil. “Ini atas usulan kita kepada Kominfo untuk pengadaan pembangunan tower dan direspon oleh mereka yang terdapat di lima titik di Mentawai,” katanya.

Lima titik daerah pembangunan tower tersebut yakni di Desa Simalegi

K

TOWER - Tower Telkomsel di Tuapeijat, Sipora Utara Kecamatan Siberut Barat, Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan, Desa Peipei Kecamatan Siberut Barat Daya, dan Desa Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara.

Terkait lokasi pembangunan tower tersebut kata Sermon tidak ada masalah dengan warga pemilik tanah.”Kalau masalah tanah untuk lokasi pembangunan tower tersebut tidak ada kendala,” katanya.

Sanggar Manai Sikerei Turut Menggalang Dana Tsunami “Hands For Mentawai” PADANG- Sanggar Manai Sikerei dari Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai ikut menggalang dana untuk korban gempa dan tsunami Mentawai dalam peringatan 2 tahun tsunami Mentawai dalam acara “Hands For Mentawai” yang dilaksanakan satu hari di Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta pada 25 Oktober lalu.

Tim sebanyak 15 orang dari Sanggar Manai Sikerei menampilkan tarian kolosal peristiwa bencana tsunami Mentawai 2010. Acara yang diselenggarakan Yayasan Kasih Abadi Untuk Mentawai (KAUM) dihadiri sekitar 500 orang diantaranya para pengusaha, pejabat. Pejabat dari Mentawai dihadiri Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko dan Kepala Dinas Parawisata Mentawai Desti Seminora yang sekaligus yang membawa para peserta Sanggar Manai Sikerei.

“Tamu undangan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan banyak mendapat dukungan, Sanggar Manai Sikerei yang mengisi acara Hands For Mentawai kita tampilkan berupa tari kolosal yang menggambarkan kronologis peristiwa tsunami Mentawai tahun 2010, selain itu ada juga dari anak asuh Yayasan KAUM yang tampil dalam acara fashion show menampilkan pakaian adat Mentawai,” kata Yosep Sagari, peserta Sanggar Manai Sikerei.

Tujuan acara tersebut untuk mendukung pembangunan dan pengembangan asrama panti asuhan, sekolah, gedung serba guna, gedung olah raga, peternakan, perkebunan dan pertanian, dan prasarana lainnya untuk membantu meningkatkan kemandirian dan pendidikan dari anak-anak yatim piatu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai yang dikelola oleh Yayasan KAUM. (trs)

Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko menyambut pembangunan lima menara BTS Telkomsel tersebut.” Saat ini di Desa Saibi sedang pelangsiran material, sedangkan di Desa Simalegi material sudah siap tinggal menunggu pembangunannya saja,” tambah Hendri.

Untuk pemasangan BTS, menurut Sermon pihaknya menunggu tenaga teknis dari Telkomsel. “Saat ini kita menunggu tim dari telkomsel untuk mendirikan tower terserbut,”Katanya.

Hingga saat ini 13 tahun usia Kabupaten Mentawai, baru 6 BTS Telkomsel yang ada di Mentawai yakni masing-masing satu unit BTS Siberut

Utara dan Siberut Selatan, di Pulau Sipora terdapat 2 unit, 1 BTS di Kecamatan Sikakap dan di Desa Malakkopa 1 BTS yang belum bisa difungsikan karena antena belum dipasang sejak 2008.

Saat ini rencana pembangunan BTS di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat tepatnya di Dusun Betaet tengah bermasalah. Hal ini dikatakan Kepala Desa Simalegi Gunawan saat dikonfirmasi Puailiggoubat, Senin 22 Oktober lalu melalui telepon selular. “Ada persoalan lokasi pembangunan di lapangan,” katanya.

Dijelaskan Gunawan, oleh pihak Telkomsel saat mencari titik sinyal

untuk menentukan lokasi pembangunan tower terdapat tiga titik lokasi yaitu di tanah suku Tasiripapari satu titik dan di tanah suku Sabakkat dua titik. Saat peralatan pembangunan tower masuk, Elieser Tasiripapari meminta pihak pekerja ke lokasi tanah sukunya.

“Alasannya titik yang dia tahu hanya titik yang ada di suku Tasiripapari,” jelas Gunawan.

Sementara berdasarkan surat keputusan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Mentawai, lahan yang digunakan untuk pembangunan tower di lahan suku Sabakkat tepatnya di dekat lapangan sepak bola. “Pihak suku ini tidak menuntut ganti rugi. Mereka siap memberikan lahan berapa yang diperlukan,” katanya.

Namun yang menjadi persoalan dikatakan kepala desa yaitu di lahan suku Tasiripapari pondasi pembangunan tower sudah dikerjakan, semua peralatan bangunan telah mereka angkut dan amankan di rumah salah seorang suku. “Mereka akan minta ganti rugi kerja mereka selama ini. Ini yang menjadi persoalan,” katanya.

Dikatakan Gunawan bila nantinya persoalan pembangunan jaringan komunikasi telepon selular ini terus bermasalah dan tidak diselesaikan akan berdampak pada tidak terlaksana pembangunan. “Masyarakat akan rugi kalau towernya tidak jadi dibangun, sementara salah satu sarana untuk memajukan daerah itu dengan adanya akses komunikasi,” katanya. (r)

Sapi untuk Kurban Terpaksa Ditembak SIKABALUAN - Seekor sapi yang akan disembelih untuk kurban di Hari Raya Idul Adha di Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara mengamuk.

“Ini tidak seperti biasanya,” kata Zubir Sakerebau, panitia kurban mesjid Al-falah Sikabaluan pada Puailiggoubat, Sabtu, 27 Oktober lalu.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB saat panitia mengumpulkan sapi kurban di dekat pintu muara sungai Sikabaluan. Tibatiba seekeor sapi meronta-ronta dan mencoba menanduk petugas yang sedang menggiringnya.

Awalnya petugas yang bernama Zakirman masih bertahan memegang tali sambil mengelak dari tandukan sapi, namun karena tarikan dan tandukan sapi semakin kuat tali sapi terpaksa dilepas, si sapi lari kencang.

Warga yang berkumpul di lokasi nyaris jadi tandukan sapi kurban tersebut, wargapun ikut panik dan

berlari menyelamatkan diri. Petugas mencoba menangkapnya. Awalnya sapi itu bisa ditangkap, namun ketika dibawa menuju tempat penyembelihan, sapi itu kembali memberontak dan menanduk petuga hingga tali pengikatnya lepas.

Melihat hal ini, panitia pembantaian meminta aparat kepolisian dan TNIU menembak sapi yang lepas tersebut, namun dari pihak kepolisian dan Koramil Sikabaluan mengaku tak memiliki senjata.

Pengejaranpun dilakukan secara beramai-ramai hingga ke dalam hutan Tamairang dan hilang. Karena waktu sudah siang, akhirnya panitia melanjutkan pemotongan sapi lainnya.

“Saat ini ada enam kelompok peserta kurban, dan ini dari kalangan guruguru, pedagang dan juga masyarakat biasa,” kata Zubir.

Kurban ini dibagikan kepada 189 kepala keluarga umat muslim yang ada

di Sikabaluan dan 13 kepala keluarga yang ada di Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara. “Kita gabung ke Sikabaluan, karena umat muslim yang ada di Sirilogui tidak banyak. Sambil menjalin silaturahmi dengan umat muslim di Sikabaluan,” kata Muhammad Abetnego, Kepala Desa Sirilogui.

Saat sedang memotong sapi, ada warga melaporkan sapi yang lepas tersebut terlihat di pantai SMAN 1 Siberut Utara. Panitia kurban pun mengejar dan mencoba menghalau sapi tersebut bersama-sama ke arah laut agar tidak kuat berlari. Sambil menghalau ke arah laut, Erwin Harahap petugas pelabuhan Pokai Desa Sikabaluan menembak sapi dengan senapan angin beberapa kali.

Karena terkena tembakan dan juga terkurung di laut, akhirnya sapi tersebut berhasil ditangkap dan disembelih. (bs)

MENTAWAINEWS Masalah yang dihadapi umumnya dana yang belum cair

Horas Marohatta Tasilipet

Puailiggoubat

NO. 251, 1 - 14 November 2012

8

PNPM Sipora Selatan Banyak Bermasalah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ebanyak sembilan jenis kegiatan PNPM di wilayah Desa Kecamatan Sipora Selatan rata-rata bermasalah.

Menurut Sekretaris TPK Kecamatan Sipora Selatan M. Kalis, PNPM yang bermasalah ini diantaranya Desa Nemnemleleu dengan program untuk pembangunan jalan rabat beton sepanjang 802 meter. “Yang baru selesai baru 250 meter pekerjaan terhenti karena anggaran belum cair, sementara material sudah menumpuk,” katanya 25 Oktober lalu.

Sementara proyek jembatan gantung di Beriulou sepanjang 58 meter bahannya dirakit langsung dari Padang, tetapi untuk membawanya pulang belum ada anggaran.

Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Rokot Desa Matobe, bangunannya sudah berdiri namun dari upah yang diatur direncana anggaran biaya Rp59 juta baru disetorkan Rp11 juta. “Jalan rabat beton di Desa Mara pembayaran baru dilakukan dua tahap level material dan upah, pekerjaan terhenti karena anggaran belum cair,” tambah M. Kalis.

Sementara di Dusun Sao, Desa Bosua pembangunan jalan rabat beton, realisasi pembayaran baru dua tahap

S

PEMBANGUNAN JALAN Sejumlah pekerja mengerjakan proyek jalan SikabaluanPokai, Siberut Utara

sudah terhenti, sedang di Mongan Bosua jalan rabat beton baru terealisasi tiga tahap. Hal yang sama juga dialami Desa Saureinu pembangunan jalan rabat beton baru terealisasi dua tahap.

Di Sioban pembangunan rabat beton sepanjang 600 meter sudah selesai 100 persen, namun TPK masih terhutang untuk upah pekerja sebesar

Rp20 Juta lebih karena anggaran belum cair.

Menurut M. Kalis, persoalan anggaran muncul karena adanya pembagian sharing anggaran antara APBN dan APBD. Ada sekitar Rp1,2 Miliar dana yang belum cair.”Maka terkendala pembayaran upah dan material pekerja, namun kita sudah

KM. Simatalu Akan Layani Rute Pantai Barat Siberut SIKABALUAN - Warga bagian Siberut Barat akan mendapat layanan transportasi umum berupa kapal kayu dari Pemkab Mentawai dalam waktu dekat. Kapal yang diberi nama KM Simatalu akan membuka rute Sikabaluan-Siberut Barat.

Beberapa daerah yang dilayaninya Desa Simalegi dan Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat. “Sekarang sedang berlangsung pembuatannya di Cilacap. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga masyarakat dari pantai barat bisa terlayani dengan kapal ini yang nantinya dari pantai barat hingga pelabuhan Pokai akses mereka lancar,” kata Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pada Puailiggoubat, Kamis, 18 Oktober lalu.

Kepala Desa Simalegi Gunawan menyambut baik adanya kapal yang melayani masyarakat di bagian pantai barat hingga Siberut Utara, sehingga akses masyarakat dari pantai barat menuju Siberut Utara atau sebaliknya jadi lancar. “Kita sangat berharap dengan adanya layanan kapal ini,” katanya.

Dengan adanya kapal, masyarakat dan pelajar tidak lagi mengeluarkan biaya ekstra atau tertahan lama di

pantai barat atau Siberut Utara ketika “Masyarakat juga bisa membawa komoditinya ke Siberut Utara. Namun kita berharap layanan ini tidak terlaksana sesaat saja,” katanya.

Sementara KM Beriloga yang beberapa waktu lalu sudah mulai melayani penumpang belakangan kembali tidak jalan karena mengalami kebocoran. “Ini sedang sedang diperbaiki,” kata Sekretaris Dishub Kominfo Mentawai, Sermon Sakerebau, Rabu 24 Oktober lalu.

Setelah diperbaiki, lagi-lagi KM Beriloga tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Kapal Padang-Mentawai milik pemda ini sementara akan melayani rute antar pulau menggantikan KM Nade yang akan memasuki masa perbaikan. Tapi di Tuapeijat, penumpang yang hendak berangkat tujuan Sioban, Pasapuat dan Sikakap batal berangkat pada pukul 08.30 WIB, 29 Oktober lalu.

“Kami beritahukan kepada seluruh penumpang tujan Sioban, Pasapuat dan Sikakap hari ini KM Beriloga tidak jadi diberangkatkan dan kami mohon maaf sebesar-besarnya,” kata Krisman Hulu petugas kapal

Beriloga di pelabuhan Tuapeijat.

Mendengar hal tersebut semua penumpang langsung disambut teriakan kecewa disertai emosional sambil keluar satu-persatu dari atas kapal dengan mengangkat barang-barang yang sudah terlanjur dimasukan ke atas kapal. Denny, Kapten kapal Beriloga mengatakan kapal tidak diberangkatkan karena tidak ada BBM. Ketika menghubungi Sermon Sakerebau Sekretaris membenarkan bahwa BBM tidak ada karena agen pengangkut BBM ke Tuapeijat sampai 29 Oktober tersebut belum masuk, padahal itu sudah jadwalnya. “Tidak masalah soal keuangan, BBM sendiri yang tidak ada,” ujarnya.

Mendengar persoalan tersebut Camat Sipora Selatan, Hiram memfasilitasi masyarakatnya dengan naik boat dan sebagian dengan mobil.

Sementara penumpang menuju ke Sikakap terpaksa harus mengeluarkan anggaran banyak untuk carter boat.

Sementara penumpang lainnya terpaksa berangkat dengan KM Tanjung Burang menuju Padang kemudian dilanjutkan dari Padang ke Sikakap. (trs/hrs/bs/r)

melaporkan hal ini kepada fasilitator kabupaten dan penanggugjawab operasional dan mereka meminta SK

UPK serta laporan kegiatan sebagai syarat pencairan dana, itupun sudah kami penuhi,” pungkasnya. (r)

45 Imigran Srilanka Dipindahkan ke Pekanbaru PADANG - Sebanyak 45 imigran asal Srilanka yang terdampar di Sikakap, Kabupaten Mentawai sejak 31 Agustus lalu diberangkatkan ke Padang Rabu, 17 Oktober dengan KMP. Tanjung Burang.

Rencananya para imigran akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

Fritz Todung Aritonang, Kepala Rudenim Pekanbaru pada wartawan mengatakan, para imigran tersebut akan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. “Mereka juga akan diproses dan setelah itu menunggu koordinasi dari pihak yang berwenang,” katanya di Pelabuhan Bungus Padang.

Terkait pemulangan para imigran ke negaranya akan berkoordinasi dengan pihak Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR, International Organization for Migration (IOM), Dirjen Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM Riau, Kedutaan Besar Indonesia di Srilanka serta Kementerian Luar Negeri.

Rombongan imigran tersebut merupakan bagian dari 96 imigran yang terdampar pesisir Mentawai saat hendak mencari suaka ke Australia. Dari 45 Imigran yang datang dari Mentawai seorang wanita di antaranya menderita sakit. “Memang ada satu imigran yang sakit dan dia dehidrasi kemungkinan disebabkan karena stres,” kata Fritz.

Sebelumnya, 43 orang telah dipindahkan ke tempat yang sama pada 13 September lalu, dan 8 orang kabur saat berada di Mentawai.

Sedangkan delapan orang yang melarikan diri yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. “Sebelumnya jumlah jumlah imigran terakhir di Sikakap sebanyak 53 orang, kabur 8 orang hingga sat ini belum diketahui bersisa 45,” ujarnya.

Dari jumlah yang kirim itu terdiri 38 pria dewasa, empat wanita, dan tiga orang anak-anak tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus ANS bernomor polisi BM 7212 RO. “Kita bersama lembaga-lembaga tersebut akan membahas tindak lanjut terhadap imigran ini, karena pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mendeportasinya apalagi mereka tidak melakukan tindak kejahatan, jika hendak pulang ke negara mereka, harus ada pernyataan tertulis dari mereka sendiri,” katanya.

Kapasitas penampungan para imigran yang berada di Pekanbaru dikatakan sudah melebihi kapasitas “Kapasitas normalnya hanya bisa menampung 90 orang dan yang saat ini ada sekitar 191 orang,” katanya. (trs/r)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Tahun ini genap 13 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai lepas dari Kabupaten Padangpariaman dan menjadi daerah otonom, namun kepastian hari jadinya hingga kini belum ditetapkan.

Mencari Hari Jadi Mentawai FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

aat ini DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Inisiatif ini berkembang karena sampai saat ini belum ada peraturan setingkat peraturan daerah yang mengatur tentang hari jadi kabupaten. Dalam perda ini mesti ada klausul yang menyebutkan tentang hari yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Kepulauan Mentawai,” kata Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Mentawai, Yan Winnen Sipayung pada Puailiggoubat, 30 Oktober lalu.

Kata Yan Winnen, saat ini pemerintah hanya berpatokan hari jadi pada 12 Oktober sebagai resminya Mentawai menjadi kabupaten otonomi. Saat itu dikeluarkan UU pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu UU No 49 tahun 1999. “Itu kan hanya sebuah alternatif, bisa kita menggali sejarah Mentawai di berbagai daerah sebagai sejarah hari jadinya Mentawai,” ulasnya.

Bisa saja seperti kisah perlawanan masyarakat Mentawai kepada penjajah

S

PAWAI BUDAYA - Sejumlah siswa mengikuti pawai festival budaya Mentawai yang diselenggarakan BTNS di Desa Maileppet baik itu Jepang maupun itu Belanda. “Ini tujuannya muncul semangat heroik sebagai masyarakat Mentawai, seperti Kota Padang, hari jadinya sudah 343 tahun. Jakarta tahun ini merayakan hari jadi yang ke 485. Di Kota Padang yang menjadi patokan adalah ketika wali kota Padang pada saat itu Bagindo Aziz Chan melakukan perlawanan dan kemudian gugur di situlah ditetapkan hari jadinya kota Padang,” katanya.

Melihat kondisi itu dapat disimpulkan hari jadi yang diambil bukanlah hari jadi legal formal kota-kota tersebut disahkan sebagai daerah otonom. Sebab jika berdasarkan

ketentuan legal formal, maka bisa dipastikan kabupaten dan kota-kota otonom di Indonesia belum akan ada yang merayakan hari jadinya melebihi usia kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia juga mengatakan niat untuk mencari alternatif hari lain berangkat dari kesadaran, bahwa jauh sebelum ditetapkan sebagai sebuah daerah otonom Mentawai sebenarnya telah berproses dan melewati berbagai momentum lain. “Penetapan hari jadi mestilah merefleksikan dan semangat yang dapat secara terus-menerus dieksplorasi untuk membangun nilai dan etos bagi pencapaian kesejahteraan dan

Capil Mentawai ’Jemput Bola’ Rekam e-KTP Hingga ke Padang PADANG - Masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) membuat petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjemput bola sampai ke Padang, 30-31 Oktober 2012.

Kepala Bidang Catatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mentawai Gabriel Sakeru mengatakan, mengingat masih banyak warga Mentawai yang tidak bisa merekam KTP di Mentawai, membuat Capil membuka proses perekaman eKTP di Padang.

“Target utama kita adalah mahasiswa berasal dari Mentawai yang sedang kuliah di Padang, selain itu warga Mentawai yang merantau tidak bisa pulang,” ujarnya di sela-sela rekam e-KTP di kantor Penghubung Pemkab Mentawai di jalan Azizi,

Padang, Sumatera Barat, Selasa 30 Oktober lalu.

Rencana rekam KTP ini dilakukan dua hari tapi kalau masih banyak lagi yang belum terekam maka akan ditambah menjadi tiga hari. “Tak hanya itu saja, dua hari lalu kita juga melakukan rekam KTP di Yogyakarta dan Jakarta. Tempat perekaman eKTP ini dilakukan di tempat yang memiliki komunitas mahasiswa Mentawai,” katanya.

Sementara untuk di Padang diperkirakan ada sebanyak 600-an lebih mahasiswa dan masyarakat yang belum rekam e-KTP, sementara di Yogyakarta dan Jakarta ada 150 orang lebih.

“Untuk wajib KTP sebenarnya ada sebanyak 54 ribu orang sementara target Kementerian Dalam Negeri

hanya 44.483 orang, jadi kalau agendanya ditutup sampai hari ini, tapi karena masih ada yang belum terdata akan terus dilakukan rekam eKTP,” katanya.

Sementara bagi warga yang belum terdaftar sampai akhir bulan Oktober ini, rekam e-KTP masih terus dilakukan hingga 2013 sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Evilanti, mahasiswa Univesitas Bung Hatta Padang sangat terbantu dengan pengurusan e-KTP di kantor perwakilan Mentawai. “Kalau kita pulang kampung ke Desa Beriulou, Sipora Selatan itu membutuhkan dana Rp500 Ribu, itu sangat mahal bagi kami mahasiswa, tapi dengan ada rekam e-KTP di Padang kami sangat terbantu,” katanya. (rus)

keadilan dalam derap pembangunan kabupaten,” kata Ketua Pansus Raperda Inisiatif ini.

Dengan kondisi itu, rencananya

pada 26 November mendatang DPRD akan melakukan seminar dan workshop untuk menemukan hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih komprehensif dari berbagai persfektif untuk dijadikan sebagai subtansi Ranperda Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Dalam seminar itu akan hadir narasumber guru besar antropologi Universitas Andalas, Prof.

Dr Nursyirwan Effendi, guru besar sejarah Universitas Negeri Padang, Prof Mestika Zed MA, budawan dan seni rupa Ady Rosa juga akan terlibat termasuk pendeta Panulis Sagutung, S Th, MSi,” ujarnya.

Selain itu acara akan dihadiri dari tokoh agama, adat, pemuda, mahasiswa, aparat desa dan dari lembaga swadaya masyarakat. “Disini akan dibahas sejarah-sejarah Mentawai dulu, selain itu kita juga mengharapkan kepada masyarakat luas di Mentawai yang tidak bisa hadir dalam seminar tersebut untuk mengirim surat tentang sejarah Mentawai ke panitia acara di DPRD Mentawai. Target kita akhir tahun ini sudah ada perda hari jadi Mentawai,” katanya. (rus)

Bupati dan Ketua DPRD Keluhkan Kerja Kontraktor SIKABALUAN-Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengeluhkan hasil kerja kontraktor pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan yang menjadi jalan utama kecamatan Siberut Utara karena saat kunjungannya ke Siberut Utara pada Selasa, 16 Oktober lalu terlihat pekerjaan jalan utama kecamatan masih sekitar 15-20 persen.

“Kontrak mereka sudah mulai pada Juni lalu, tapi mereka bekerja baru dua minggu yang lalu. Ini sangat mengecewakan,” katanya.

Pembangunan jalan utama kecamatan ini dipegang oleh PT. Nabil Surya Persada dengan kontrak Nomor 600.20/SP.03/PPK15.09/DPU-KKM/VI-2012, mulai 28 Juni 2012 dengan masa kerja 165 hari kalender. Nilai kontrak pembangunan jalan Rp4.949.947.000. Konsultan pengawas pembangunan jalan CV.Prima Seni Alambina.

Kata Yudas, yang menjadi salah satu penghambat jalannya pembangunan di Mentawai dengan tidak adanya keseriusan pihak kontraktor di lapangan. “Masyarakat sudah mendukung pembangunan, sementara kontraktor yang bekerja di lapangan yang tidak serius,” katanya.

Selain mengeluhkan hasil pembangunan jalan Pokai-Sikabaluan, bupati juga mengeluhkan pihak kontraktor yang mengambil tender pembangunan jalan Pokai Desa Sikabaluan menuju Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara. “Mulai kontrak kerja mereka sama dengan pembangunan jalan PokaiSikabaluan, namun hasil belum ada apa-apanya,” katanya.

Pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan Pokai-Sirilanggai diambil oleh PT.Revanza Graha Prakarsa dengan nomor kontrak 600.20/SP-07/PPK-15.10/DP4-KKM/VII-2012, dengan nilai kontrak Rp2.952.438.900. jadwal pelaksanaan 150 hari kerja dengan konsultan pengawas CV.Prima Seni Alam Bina.

Hal yang sama disampaikan ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko. pelaksanaan pembangunan di lapangan harus dikontrol masyarakat bersama dengan pemerintah. “Perlu kontrol bersama dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya. (bs)

Puailiggoubat 249, - 14 Oktober 2012 2012 NO.NO. 251, 1 -114 November

10

Rosmaida Sagurung:

Tinggalkan Budaya Hidup Pasrah P

restasi yang diraih Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga tingkat nasional bagi Rosmaida Sagurung adalah salah satu cara memperkenalkan budaya dan keindahan Mentawai kepada daerah lain.

Bagi Ketua Tim Penggerak PKK Mentawai ini, keindahan budaya, keelokan alam dan kekayaan hayati yang dimiliki Mentawai merupakan potensi yang bisa mengantarkan masyarakat Mentawai hidup lebih sejahtera.

Karena itu menurutnya, menjadikan perempuan Mentawai berdaya agar bisa menjadikan keluarga yang sehat dan sejahtera sangat penting. Dia menilai, saat ini kondisi kehidupan keluarga di Mentawai masih cepat menyerah dengan keadaan, padahal banyak hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi keluarga. Berikut wawancara Puailiggoubat dengan Ketua Tim Penggerak PKK Mentawai Rosmaida Sagurung.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Apa saja yang sudah dilakukan PKK untuk memperkenalkan Mentawai ke ajang nasional, event apa saja yang sudah diikuti?

Untuk saat ini tentunya dengan mengikuti beberapa kegiatan PKK kemarin seperti di Solok, kita sudah mempromosikan

nama Mentawai, terakhir kita mengikuti PKK tingkat nasional dengan event yang kita ikuti kita juga memperkenalkan Mentawai dengan kegiatan yang kita ikuti.

Sejauh ini bagaimana tanggapan orang luar terhadap Mentawai dari kegiatan yang pernah diikuti PKK? Kalau bicara tanggapan orang luar dengan Mentawai memang banyak yang belum begitu mengenal, namun dengan kegiatan PKK yang kita ikuti di Solok, hingga tingkat nasional di Jakarta tentunya dengan peran kita di sana mengikuti beberapa kegiatan, orang luar disana akhirnya kenal dengan budaya Mentawai.

Berbagai kegiatan yang diikuti PKK di luar Mentawai apakah bagian dari cara memperkenalkan Mentawai atau ada tujuan lainnya?

Dengan kita mengikuti kegiatan di luar Mentawai otomatis kita juga memperkenalkan Mentawai kepada orang luar, selain itu juga kita menjalin hubungan silahturami antar PKK baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

Untuk di Mentawai, apa

kegiatan PKK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga?

Meningkatkan ekonomi, dengan pendapatan masyarakat yang berbeda tentu juga menjadi peran kita juga di PKK sebagai penyambung tangan pemda, untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, untuk saat ini kita ada empat Pokja yang kita optimalkan yakni, Pokja I itu menangani bidang gotong royong, dan penghayatan dan pengamalan pancasila, Pokja II itu menangani bidang pendidikan dan ko-perasi, Pokja III menangani sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga kemudian Pokja IV menangani kesehatan.

Bagaimana anda melihat kehidupan keluarga di Mentawai saat ini, Hal apa saja yang masih perlu

ROSMAIDA SAGURUNG Lahir: Sikabaluan, 22 Juli 1979 Jabatan: Ketua PKK Mentawai Pendidikan: S1 Ekonomi Manajemen Suami : Yudas Sabaggalet Anak: 1.Virgilius Ansgario Sabaggalet 2.Eulogius Sabaggalet Riwayat Kegiatan - Wakil Ketua PKK (2007-2011) - Ketua GOW (2007-2011) - Wakil Penasehat Darma Wanita (2007-2011) - Ketua PKK (2012-2016) - Ketua Dekranasda (2012-2016) - Penasehat GOW (2012-2016) - Penasehat Darma Wanita (2012-2016) - Ketua Porikan Mentawai (2012-2016)

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

diperbaiki selain soal peningkatan ekonomi keluarga?

Bercerita kehidupan keluarga di Mentawai saat ini kita melihat para keluarga masih ada yang pasrah dengan keadaan, artinya potensi yang ada juga belum maksimal untuk dapat dikembangkan, padahal di Mentawai sendiri banyak komoditi yang cepat menumbuhkan ekonomi dan masih adanya budaya hidup yang pasrah dengan keadaan itu perlu ditinggalkan. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah meninggalkan cara hidup yang tidak mau berusaha dan harapan kita keluarga juga kreatif untuk peningkatan ekonomi dengan komoditi yang bisa diolah.

Bicara Soal keluarga tak lepas peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, Apa sesungguhnya peran PKK dalam memajukan peran perempuan di Mentawai?

Peran PKK sendiri terkait memajukan peran perempuan ada banyak kegiatan seperti pembersihan lingkungan baik di tingkat dusun, desa hingga kecamatan, kemudian juga kita melakukan pelatihan peningkatan ekonomi rumah tangga kepada para ibu lewat PKK di tingkat kecamatan hingga dusun supaya terus berperan aktif dalam membangun keluarga, dapat mengurus kesehatan anak, pendidikan, gizi anak dan juga keharmonisan keluarga.

Bagaimana Anda melihat peran dan posisi perempuan Mentawai dalam keluarga dan dalam lingkungan sosial?

Kalau kita mau katakan peran perempuan di Mentawai dalam keluarga boleh kita katakan masih terbawa kebiasaan yang kurang memperhatikan kesehatan anak, gizi juga pendidikan, nah makanya kita tetap tegaskan kepada seluruh PKK di Mentawai, memperbaiki keluarga harusnya kita mulai dari diri kita setelah itu baru kita memperbaiki orang lain.

Saat ini sudah banyak perempuan di Mentawai yang menjadi pemimpin seperti camat, kepala dinas, apa tanggapan anda?

Kita tentu sambut baik dengan sudah adanya peran perempuan menjadi pemimpin di Mentawai, artinya ada penyetaraan gender, jadi dengan peran itu perempuan tidak selalu mengurus dapur, tidak selalu yang ngurus anak kemudian tidak selalu di bawah karena peran perempuan juga dapat menjadi pemimpin, dan kita sangat bangga dengan adanya perempuan jadi camat dan ada yang kepala dinas.

Apa pesan Anda kepada keluarga dan para perempuan di Mentawai?

Kita berharap para keluarga yang ada di Mentawai dapat berperan membangun keluarga yang harmonis, tetap memperhatikan pendidikan anak, kesehatan anak, gizi anak, dan orang tua menjadi pelaku utama dalam membina keluarga, dan berharap kegiatan kita terus dirasakan para keluarga di kecamatan, desa hingga dusun. (trs)

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

D

ipercaya menjadi salah seorang perwakilan Pramuka Mentawai bersama tim Pramuka Mentawai lainnya untuk mewakili Sumatera Barat dalam acara Raimuna Nasional di Kota Jayapura, Papua merupakan pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya bagi Karunia Perlindungan, siswa SMAN 1 Siberut Utara. “Ini merupakan pengalaman dan kenangan yang tidak saya lupakan,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu 24 Oktober lalu.

Dalam acara yang dilaksanakan selama 8-10 Oktober itu, digelar berbagai kegiatan di juga ada pentas seni yang menunjukkan budaya masing-masing daerah.

Budaya

“Saya bawakan turuk laggai sebagai budaya Mentawai dalam pentas seni bersama dengan teman-teman dari Mentawai lainnya. Kendati saya tidak tahu namun saya berani tampilkan agar mereka tahu Mentawai itu seperti itu dan berani tampil,” katanya.

Perlindungan yang lahir di Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara, 12 April 1995 dalam acara pentas seni tersebut menampilkan pakaian adat Mentawai.

“Kami tampil dengan pakaian adat dan muturu’. Sambutannya luar biasa.

Merupakan suatu kebanggaan,” katanya.

Selain acara pentas seni, juga pengalaman yang didapatnya yaitu keterampilan memperbaiki jam tangan.

“Ini sesinya bagian teknologi dimana saya mendapat bagian membongkar

bagian jam dan melihat isi dan memperbaiki serta memasangnya,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, siswa yang duduk dibangku XI IPA2 ini juga berkesempatan menginjakkan kaki dan melihat secara langsung museum yang ada di Papua. “Mulai dari patung, batu-batu yang bernilai tinggi hingga benda-benda purba ada disana. Pokoknya hebat,” katanya.

Sambutan masyarakat Papua juga ramah-ramah. “Kami disambut bak pejabat. Mulai sambutan dari bandara hingga dalam kegiatan perkemahan maupun saat pulang.

Pokaknya Indonesia jaya, Mentawai jaya,” katanya. (bs)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

11

Kapurut Sagu, dari Alam Diramu Menjadi Penganan Lezat

PADANG - Panjang 40 centimeter dengan ukuran ibu jari orang dewasa, bagian luar dilapisi daun sagu warna hitam hangus setelah dibakar, setelah dibuka di dalamnya terkandung tepung sagu yang mulai keras warna coklat muda.

Itulah kapurut (bungkus) sagu masakan khas dari Mentawai, Sumatera Barat.

Kapurut sagu ini sudah menjadi makanan pokok bagi sebagian warga Siberut yang tinggal di pedalaman. Rasa gurih seketika terasa saat kapurut dimasukkan ke dalam mulut.

Membuat kapurut tergolong mudah dan murah sebab umumnya orang Mentawai bertanam sagu.

Semua perlengkapanya mulai dari daun sagu sampai tepung sagu. Ada dua macam makan khas kapurut sagu ini, pertama kapurut sagu tanpa dicampur dengan bahan lain dan kapurut sagu yang dicampur dengan bahan lain, seperti kelapa dan garam.

Kapurut campur biasanya disajikan sebagai hidangan

sarapan pagi. Sementara yang hanya sagu saja biasanya dijadikan sebagai makanan pokok, biasanya digandeng dengan ikan yang direbus.

Cara membuat kapurut ini kata Carolina Samaileppet, 45 tahun, warga Desa Maileppet, Siberut Selatan Mentawai, pertama mencari daun sagu

yang bersih, tidak mudah dan tidak tua sekali. Kemudian sebagian daunya itu dirobek yang digunakan untuk melilit bungkus sagu.

Lalu tepung sagu yang sudah ada disaring dengan alat penyaring khas Mentawai dinamakan gogotjai agar tepung sagu agar tidak gumpal.

Kelapa yang akan dijadikan

campuran dikukur dengan gigiok yang terbuat dari dahan ruyung yang durinya sudah potong-potong.

“Kemudian tepung sagu mentah ini dikasih garam sesuai dengan ukuran banyak tepung sagu, lalu sagu yang telah dicampur kemudian mengambil satu helai daun sagu lalu diletakkan sagu yang dicampur ke daun sagu yang utuh lalu setelah itu daun sagu itu dilipat untuk jadi bungkusnya. Agar tidak lepas, daun sagu yang telah di robek itu dililitkan ke daun sagu yang dibungkus jadilah dia kapurut,” katanya.

Kapurut selanjutnya dibakar dengan kayu bakar.

Lama membakar agar menjadi matang itu membutuhkan waktu 30 menit kalau melebihi dari itu bungkusnya bisa terbakar.

Setelah itu matang baru siap untuk dimakan. “Semua peralatannya dan bahanbahan sagu ini tidak perlu dibeli semuanya tersedia di sini, kita tinggal cari tepung sagu saja yang sudah diolah,” ujarnya. (rus)

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

T

eh (Camelia sinensis) dikenal sejak sekitar 2.737 tahun sebelum Masehi (SM) pada masa kekaisaran Sheh Nong di China. Dari negeri China, teh kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan sampai kini tradisi minum teh masih lestari di berbagai Negara.

Kuning Telur Dapat Rusak Pembuluh Darah

P

enyuka telur perlu berhati-hati.

Asupan tinggi kolesterol dalam kuning telur akan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular.

Kuning telur yang kaya akan nutrisi, ternyata jika dikonsumsi secara rutin mempunyai efek buruk bagi kesehatan jantung. Peneliti menemukan bahwa mengonsumsi kuning telur dapat mempercepat penyakit arteri koroner atau aterosklerosis.

Dalam sebuah penelitian di London Health Science Center University Hospital, dijelaskan, kuning telur pada akhirnya merusak pembuluh darah. Karena kolesterol pada kuning telur dapat menyumbat arteri karotis yang menyuplai darah ke area leher dan kepala.

Menurut David Spence, ahli neurologi dari Western Ontario University, Kanada, yang merupakan bagian dari tim peneliti, ini bisa Calon penumpang susah meningkatkan risiko terjadinya payah naik kapal dan dari timnya boat stroke.

Riset Spence Saibi mengumpulkan sekitar di 1.200 responden, perempuan dan laki-laki dengan usia rata-rata 61,5 tahun, yang terkait penyakit jantung.

Peneliti menggunakan ultrasound untuk mendeteksi jumlah plak di dalam arteri responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi satu butir kuning telur per hari sudah melebihi batas asupan kolesterol harian yang dianjurkan. “Maka orang yang mengonsumsi lebih dari tiga butir telur atau lebih dalam seminggu menumpuk kolesterol dalam pembuluh darahnya, sementara tingginya asupan kolesterol meningkatkan pula risiko gangguan kardiovaskular,� ungkap Spence.

Ia menambahkan, efek konsumsi kuning telur dari waktu ke waktu pada peningkatan plak di arteri tidak tergantung dari jenis kelamin, kolesterol, tekanan darah, kebiasaan Kapal KM Simasin dan merokok, Beriloga indeks massa tubuh, tertambat di serta Pelabuhan Muaro, Padang apakah seseorang penyandang karena rusak diabetes. (HealthDay, Dailymail)

CHINA Orang China sangat memerhatikan rasa dan aroma teh.

Mereka juga senang membandingbandingkan satu jenis teh dengan teh yang lainnya. Di China, penyajian minum teh tidak disertai dengan hidangan makanan. Dalam teradisi minu teh di China, ada dua wadah yang digunakan. Sebuah gelas dan sebuah mangkuk. Gelas berfungsi untuk menghirup aroma teh, sedangkan mangkuk berfungsi untuk meminum air teh.

Orang China membuat teh secara bersama-sama. Daun teh dimasukkan hingga menutupi lingkaran dasar poci. Poci terbuat dari tanah liat merah yang berpori rapat sehingga ketika dituangi air, lambat laun poci akan menjadi kering kembali.

Poci ditaruh di atas mangkuk yang lebih besar, lalu dituangi air mendidih hingga luber. Air yang luber akan tertampuh di mangkuk besar itu. Kemudian poci ditutup sekitar dua menit. Air teh dituang ke dalam gelas lalu dipindahkan ke mangkuk.

Seusai memindahkan air teh, tamu menghirup aroma teh dari gelas sebagai tanda penghormatan pada tuan rumah yang telah menyajikan teh. Setelah itu, barulah teh bisa diminum.

Proses ini dilakukan berulangulang dengan jenis teh yang berbeda.

12 Puailiggoubat, NO. 251, 1 - 14 November 2012

JEPANG Teh dikenal di Jepang sekitar abad ke12. Teh yang dikenal di sana adalah teh matcha yang terbuat dari bubuk teh hijau. Sementara upacara minum teh diperkenalkan Sen No Rikyu pada abad ke-16. Upacara teh masih berlangsung hingga kini.

Tradisi upacara minum teh ini berlangsung sekitar empat jam.

Pertama-tama tamu datang dan diantar keruang tunggu. Mereka akan disuguhi air panas dari ketel di sebuah cangkir. Diruang ini, tamu diharapkan memuji tuan rumah.

Lalu, bersama-sama mereka menuju taman. Tamu berhenti untuk mencuci tangan dan mulut di air pancuran di taman. Lalu, tamu melepaskan sepatu dan beberapa barang bawaan sebelum masuk ke ruang penyuguhan teh.

Disini tamu menikmati dekorasi dan rangkaian bunga sambil minum sake. Tamu kemudian kembali ke taman sambil menunggu tuan rumah menyiapkan teh kental.

Setelah selesai, tuan rumah akan membunyikan gong yang menandakan tamu segera kembali ke ruang penyuguhan teh. Di ruang penyuguhan, tamu dipersilahkan minum teh kental dengan beberapa makanan.

Teh panas disajikan dengan wiski.

Para tamu hendaknya cermat mengagumi taman, perkakas, dekorasi, arsitektur, keramik, dan bungabunga yang ada di ruangan.

RUSIA Orang Rusia mengenal teh sejak abad ke-17. mereka minum the sambil berdiri, mengikuti tradisi orang Barat. Orang Rusia

menggunakan ketel samovar, mirip ketel orang Mongol.

Samovar dulu dikenal untuk membuat minuman madu berempah. Air dididihkan di ketel samovar dengan tungku dan arang. Di musim panas, samovar ditempatkan di meja di sebuah taman sehingga asap dari air mendidih bisa keluar dengan leluasa.

Sementara di musim dingin, samovar ditempatkan di dalam ruangan. Leher ketel disambungkan dengan pipa menuju cerobong asap agar asap dari air mendidih bisa langsung dilepas ke luar rumah. Sambil menunggu air mendidih, zavarka atau poci teh dipanaskan.

Setelah itu, uap yang menempel di zavarka dilap dengan serbet. Daun teh dimasukkan sampai hangat dan layu dalam zavarka yang ditutup hingga aroma teh keluar. Lalu air mendidih dituangkan pada zavarka hingga daun tenggelam. Air teh dituangkan dalam gelas-gelas perak.

Untuk menikmati teh, dimasukkan satu sendok selai atau gula putih kedalam mulut, lalu teh yang biasanya telah ditetesi lemon diminum. Biasanya teh disajikan dengan kue-kue manis.

INGGRIS Teh dikenalkan di Inggris sekitar tahun 1652. Harganya sangat tinggi karena dianggap sebagai minuman bangsawan.

Salah satu bangsawan yang menggemari teh adalah pangeran Charles II dan

istrinya, Catherine de Braganza. Dari bangsawan-bangsawan Inggris, teh dikenal sampai ke beberapa Negara.

Teh yang bisa disajikan saat sarapan dan makan malam diperkenalkan seorang bangsawan Inggris sebagai minuman pergaulan. Mereka menikmati teh sambil jalan-jalan di halaman rumah. Gaya hidup para bangsawan ini ditiru oleh para keluarga Inggris.

Kebiasaan minum teh di Inggris masih berlangsung hingga kini. Ada dua jenis upacara teh di inggris. Teh cair biasanya disajikan pada siang hari dalam pertemuan keluarga. Dihidangkan dengan roti berselai,sandwich, atau makanan kecil lainnya.

IRAK Bagaimana pun sibuknya, orang Irak selalu menyempatkan diri untuk berkumpul pada sore hari sambil menikmati teh. Tiap orang duduk melingkar diruang tamu sambil menanti sajian teh.

Apresiasi orang Irak pada penyajian teh sangat tinggi. Jadi, menyuguhkan teh celup sangat tidak dianjurkan karena bisa dicemooh.

Setiap keluarga memiliki tradisi sendiri dalam membuat teh, tetapi proses intinya sama.

Air dididihkan dalam ketel. Daun the dimasukkan ke dalam poci dan dituangi air mendidih hingga daunnya naik ke atas. Poci ditaruh di atas ketel agar tetap panas hingga daun teh tenggelam.

INDONESIA Sedangkan di Indonesia sendiri, budaya ini masih sangat minim dan terhitung masih rendah konsumennya.

Padahal, Indonesia merupakan penghasilan teh kelima terbesar di dunia setelah India, China, Sri Lanka, dan Kenya. Diduga penyebab rendahnya tingkat konsumsi teh di Indonesia karena masyarakat belum banyak yang tahu tentang khasiat teh bagi kesehatan. (int)

Masopp!t F O R U M P E L A J A R M E N TAWA I

J

epang merupakan salah satu negara termaju di dunia dari segi ekonomi, pendidikan dan teknologi. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan ciri khas bangsa Jepang, sehingga terkenal dengan tingkat gila kerja yang tinggi. Semua itu sepadan jika melihat bagaimana kondisi negara dan masyarakatnya yang maju dan sejahtera seperti sekarang.

Namun tahukah kalian jika di Jepang ada suatu masalah diskriminasi yang masih tersisa dan mendarah daging dalam masyarakatnya, bahkan hingga saat ini? Walau sekarang tidak mencolok tapi pembedaan terutama dalam pernikahan dan pekerjaan masih ada terutama di luar wilayah Kansai.

Sejarah Kaum Eta Kaum Eta dalam masyarakat feodal Jepang adalah kaum yang menempati strata paling rendah dalam masyarakat. Bahkan mereka dianggap tidak layak menempati salah satu kasta yang ada.

Pekerjaan kaum Eta adalah segala yang berkaitan dengan penyembelihan hewan dan urusan kematian. Penyembelih hewan, pengurus pemakaman, algojo,

penyamakan kulit adalah pekerjaan umum dari kaum Eta. Karena dalam agama Buddha dan Shinto (di Jepang) pekerjaan mereka termasuk dalam pekerjaan yang menjijikkan / rendahan. Maksudnya adalah pekerjaan seperti menyembelih hewan, algojo sebaiknya harus dihindari, karena akan berkakibat kurang baik bagi diri kita sendiri.

Eta secara harafiah berarti “orangorang kotor / menjijikkan” (filthy mass, abundance of filth). Ini dikaitkan dengan pekerjaan mereka tadi. Karenanya kaum Eta tidak boleh hidup bersama dengan “orang normal” dan harus tinggal didaerah terbuang.

Diskriminasi Terhadap Kaum Eta - Tidak boleh hidup berdampingan dengan kasta lain, jadi tinggal di daerah buangan.

- Pekerjaan hanya seperti yang disebut diatas, urusan kematian, algojo, hewan sembelihan, penyamakan kulit.

Positifnya, profesi-profesi ini menjadi monopoli kaum Eta hingga banyak yang jadi berkecukupan dari sini.

- Tidak berhak memiliki sawah.

Positifnya, karena pajak berdasar kepemilikan lahan pertanian (beras) maka kaum Eta bebas pajak.

- Tidak berhak beribadah di kuil yang umum. Hanya di kuil yang disediakan khusus untuk mereka.

- Penamaan dalam agama Buddha (di Jepang) acapkali dengan kata binatang, rendah hati, hina, hamba, dan ekspresi menghina lainnya

13 Puailiggoubat, NO. 251, 1 - 14 November 2012

dalam huruf kanji.

- Bila dihadapan orang berkasta harus sopan dan merendahkan diri.

Pada tahun 1869 bahkan dikatakan nilai orang Eta adalah 1/7 orang umum di Jepang.

- Tidak boleh menikahi orang berkasta.

Kaum Buangan Selain Eta 1. Kaum Hinin (bukan manusia) Definisi hinin, serta status sosial mereka dan pekerjaan khas bervariasi dari waktu ke waktu, tetapi biasanya termasuk mantan narapidana dan gelandangan yang bekerja sebagai penjaga kota, pembersih jalan atau penghibur 2. Kaum Kawaramono (kering, orang sungai) Beberapa orang buangan juga disebut kawaramono (kering, orang sungai) karena mereka tinggal di sepanjang tepi sungai yang tidak bisa diubah menjadi sawah.

3. Kaum Burakumin (orang-orang pemukiman kecil) Burakumin adalah sebutan untuk orang Jepang yang merupakan keturunan kaum terbuang, terutama Eta, Hinin dan Kawaramono. Secara harafiah Burakumin berarti “Orangorang pemukiman kecil” dimana hal ini merujuk pada pemukiman kaum Eta yang terpisah dari kasta lain dalam masyarakat feodal.

Istilah Burakumin ini secara de jure (legal) ada hingga

dihapuskannya sistem kasta di tahun 1871 seiring semangat persamaan di Era Restorasi Meiji (mulai 1869), namun secara de facto hingga sekarang diskriminasi terhadap Burakumin masih ada.

Diskriminasi terhadap Burakumin masih berlaku hingga sekarang walau tersamar : - Dalam daftar warga ditulis kyu-eta (mantan eta), lalu diganti shin-heimin (warga baru) dan terakhir pada 1900an tokushu-buraku (pemukiman khusus). Sekarang sudah tidak dipakai lagi.

- Diskriminasi dalam pekerjaan.

Walau saat ini keturunan burakumin bisa bekerja dimana saja, namun posisi jabatan yang tinggi tidak bisa mereka duduki.

- Diskriminasi dalam pernikahan.

Yang paling toleran adalah wilayah Kansai (kecuali Osaka, Kyoto, Hyogo.

Dan di Hiroshima). Keluarga kolot tidak memperbolehkan anak mereka menikah dengan keturunan burakumin.

Menyewa jasa penyelidikan asal-usul adalah hal biasa di Jepang, walau sekarang adalah hal ilegal. Di Kansai saat ini 60%-80% keturunan burakumin menikah dengan nonburakumin. Pada tahun 1960-an hanya 10%.

- Tetapi di Osaka, Kyoto, Hyogo dan Hiroshima, stigma masih ada.

Burakumin dianggap biang kemelaratan, pengangguran dan kriminal.

- Anggota Yakuza, 60% adalah Burakumin menurut pengakuan seorang mantan anggota intelijen jepang Mitsuhiro Sugnuma. Anggota Yamaguchi-gumi (Yakuza terbesar) 70% nya adalah Burakumin, menurut David E. Kaplan dan Alec Dubro dalam bukunya Yakuza: The Explosive Account of Japan’s

Criminal Underworld (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1986.

Penyebab diskriminasi Burakumin yang sampai saat ini masih digunakan adalah registri keluarga Jepang (koseki). Hukum Jepang mengharuskan semua rumah tangga Jepang untuk melaporkan kelahiran, pengakuan dari ayah, adopsi, gangguan dari adopsi, kematian, pernikahan dan perceraian warga Jepang ke otoritas lokal mereka, yang mengkompilasi catatan tersebut mencakup semua warga negara Jepang dalam yurisdiksi mereka.

Pernikahan, adopsi dan pengakuan dari ayah menjadi hukum yang efektif hanya bila peristiwa tersebut dicatat di koseki tersebut. Kelahiran dan kematian secara hukum menjadi efektif karena terjadi, tetapi peristiwa tersebut harus diajukan oleh anggota keluarga.

Nah dalam Koseki ini tercantum juga asal usul warga negara hingga ke jaman feodal dulu. Sehingga setiap orang bisa dirunut berasal dari garis keturunan kasta apa sebenarnya.

Hukum Jepang sekarang melarang orang selain empunya dan pemerintah untuk mengakses data ini.

Ditahun 1975, sempat beredar daftar dalam buku Tokushu Buraku Chimei Soukan (Daftar Komprehensif Nama Daerah Buraku) dan dijual dengan harga antara 5.000 hingga 50.000 yen. Umumnya, pembelinya adalah keluarga kolot dan perusahaan-perusahaan.

Kabarnya termasuk perusahaan besar seperti Toyota, Nissan, Honda dan Daihatsu. Sekarang sudah dilarang beredar.

Karena penyelidikan melalui Kouseki dan Buku Tokushu tadi sudah dilarang, sekarang keluarga dan perusahaan yang masih kolot diamdiam menyewa jasa penyelidikan asal-usul (walau ini juga kegiatan ilegal) dengan biaya yang mahal demi menghindari memilih buraku menjadi menantu keluarga atau pejabat perusahaan. (int)

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Mahasiswa menilai SBYBoediono gagal memenuhi janjinya saat kampanye Pilpres 2009.

BEM Kota Padang Peduli Rakyat Tuntut Janji SBY-Boediono FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

uluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Padang Peduli Rakyat mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Barat dan Kantor DPRD Sumbar guna menuntut janji masa kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono - Boediono yang dinilai gagal.

Dalam orasinya BEM Kota Padang Peduli Rakyat yang terdiri BEM-UPI, BEM-KM Unand, BEM-Politeknik Unand dan BEM UNP, menilai sejak kampanye 2009 SBY-Boediono menjanjikan 15 prioritas yang hendak dikerjakannya, namun dalam Kabinet jilid 2 tidak menjalankan prioritas tersebut.

Kegagalan SBY diantaranya terkait permasalahan agraria perampasan tanah, minimnya kesejahteraan bagi buruh, sulitnya akses pendidikan karena biaya masih tinggi, akses kesehatan, masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran,UU pemanfaatan migas dinilai berdampak pada kenaikan BBM karena dikontrol oleh orang asing, masih maraknya pelanggaran HAM, Lemahnya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

P

DEMO - BEM Kota Padang Peduli Rakyat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar tuntut 3 tahun janji masa kepemimpinan SBY-Boediono BEM Kota Padang Peduli Rakyat menyatakan sikap bahwa pemerintahan SBY-Boediono gagal dalam menyejahterakan rakyat indonesia, selain itu meminta tolak perampasan tanah, mendesak SBY-Boediono menindak tegas KKN dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya mendesak meningkatkan kemampuan pertahanan dan kedaulatan indonesia, selain itu BEM juga meminta SBY-Boediono menghentikan represifitas aparat keamanan untuk demokrasi dan penghormatan HAM, kemudian meminta SBY-Boediono

KWAK Kutuk Tindakan Oknum TNI-AU Penganiaya Wartawan PADANG-Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) Sumatera Barat mengutuk tindakan pelaku penganiayaan dan perampasan kamera wartawan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) saat melakukan peliputan berita jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Pasir Putih, Pandau Pekanbaru, Riau pada Selasa 16 Oktober lalu.

Empat orang wartawan yang menjadi korban kekerasan Letkol Robert Simanjuntak, yakni Didik Herwanto (fotografer Riau Pos), Robi (kameramen RTV), Ari (jurnalis TV One), dan Rian (jurnalis Antara Biro Riau) Ratusan jurnalis yang tergabung dalam KWAK melakukan aksi demonstrasi di Tugu Api Simpang Haru Padang, Rabu 17 Oktober menuntut agar panglima TNI dan kepala staf TNI AU menindak pelaku kekarasan terhadap wartawan selain itu koalisi KWAK juga menuntut POM TNI AU untuk menerapkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

Selain itu KWAK juga menuntut

14

panglima TNI, Oditur Militer Padang dan Peradilan Militer untuk segera melakukan proses persidangan terhadap para tersangka dari Marinir TNI AL Padang yang telah melakukan penganiayaan menghalang-halangi wartawan 6 wartawan sedang melakukanm peliputan penggusuran di Bungus Padang pada Selasa 29 Mei 2012.

Pada orasinya KWAK menyerukan dengan pengancaman pemboikotan terhadap berita terkait TNI. KWAK Sumatera Barat menganggap tindak kekerasan Oknum TNI AU tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum yang diatur dalam pasal 2 KUHP JO Pasal 351 ayat 2, Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP serta melanggar keras ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan tersebut dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999.

Setelah 30 menit melakukan orasi, setiap jurnalis membubuhkan tanda

tangan, peletakan kamera dan ID card di tugu Simpang Haru Padang sebagai salah satu monumen perjuangan, kemudian aksi selanjutnya para jurnalis melakukan konvoi menggunakan sepeda motor ke Lanud Padang.

Di depan gerbang masuk Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI Angkatan Udara Padang, ratusan wartawan disambut baik oleh Letdasus Agus Riyanto, Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Padang, mewakili Danlanud Padang. Dan terjadi penyerahan tanda tangan kepada Agus Riyanto.

Letdasus Agus Riyanto berjanji akan menyampaikan semua aspirasi dan tuntutan dari wartawan serta mendukung penuh upaya hukum untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut.

Tak hanya jurnalis di Kota Padang, aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah di tanah air seperti Jakarta, Pekanbaru dan beberapa kota lainnya. (trs)

meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional.

Para demonstran juga menuntut pemerintah memperbaiki sistem, fasilitas dan sarana pendidikan serta mewujudkan pendidikan gratis guna memeratakan pendidikan di Indonesia.

Mereka juga meminta pemerintah membuat kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat, membentuk reformasi birokrasi, dan menasionalisasikan asetaset asing.

Di kantor gubernur tak ada yang menyambut para demonstran tersebut dan akhirnya para mahasiswa menuju Kantor DPRD Sumbar menggunakan sepeda motor dan bus kampus.

Budi Pratama, kordinator lapangan menyerukan melakukan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia, “Kami ingin pemerintah segera menangkap, mengadili serta menghukum para koruptor juga menegakkan supremasi hukum di Indonesia, pemerintah harus memenuhi janji untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk rakyat serta melindungi keberlangsungan UMKM dan menghidupkan perekonomian rakyat,” kata Budi.

Aksi unjuk rasa di kantor gubernur dan DPRD pun berlangsung tertib, yang mulai pukul 09.30 hingga 10.30. Zulkifli Jaelani anggota komisi 4 DPRD Sumbar menyatakan dukungannya kepada para demontran,” Kami sangat mengapresiasi tuntutan adek-adek dan disilahkan kepada adek-adek datang ke DPRD Sumbar untuk melakukan dialog dengan kami,” kata Zulkifli. (trs)

Pria Penjual Nasi Goreng Gantung Diri PADANG-Warga Kelurahan Gantiang Parak Gadang di gegerkan Sartono, 50 tahun ditemukan dalam kondisi tergantung di kamar kontrakannya pada pukul 09.30 WIB 20 Oktober lalu.

Kata Nurmawati, 41 tahun, pemilik rumah kontrakan, Sartono yang akrab dipanggil Tono sehari-hari ia dan istrinya bekerja menjual nasi goreng. “Tapi sudah 9 tahun pak Tono ini tidak lagi bekerja, sehari-hari yang bekerja istri dan dibantu dua orang anaknya,” kata Nurmawati kepada Puailiggoubat di lokasi kejadian, di Gantiang 9, No 4, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat.

Penyebab tidak lagi bekerja, Tono menderita penyakit komplikasi yang sudah menahun. Saat kejadian itu, istri Tono pergi jualan nasi goreng di luar dan saat itu yang dirumah hanya Nurmawati. Saat itu pemilik rumah kontrakan ini sedang makan nangka di dapurnya yang bersebelahan dengan kamar korban.

“Tadi ada tetangga datang minta tolong pak Tono untuk di lihat di kamarnya karena ia sedang sakit, ketika saya melihat ke kamarnya pak Tono dalam keadan berdiri di lehernya ada kain panjang warna coklar dengan motif batik,” jelasnya.

Nurmawati langsung panik dan berlarian ke luar rumah minta tolong, biasanya Tono ini tidak berdiri, tapi dalam pikiran Nurmawati aneh korban dalam posisi berdiri dan ada kain panjang di atas kepalanya. “Saya tidak tahu lagi, pak Tono biasanya susah berdiri, tapi ketika saya lihat pak Tono dalam kondisi berdiri saya langsung ketakutan,” ujarnya.

Kata Nurmawati diduga penyebab Tono gantung diri karena putus asa dengan penyakitnya yang sudah menahun. Pada pukul 10.05 WIB tadi polisi langsung membawa Tono ke RSUP DR. M. Djamil Padang di jalan Perintis Kemerdekaan untuk di otopsi. “Tidak ada bekas kekerasan atau penganiayan di tubuh korban, dugaan sementara Tono murni gantung diri,” kata petugas kepolisian dari Polsek Padang Timur yang tidak mau menyebutkan namanya. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Hukuman yang harus dijalani Edison akhirnya sama dengan mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai Samuel Panggabean 4,5 tahun.

Kalah Banding, Hukuman Edison Saleleubaja Bertambah 6 Bulan FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Patrisius Sanene’

ukuman mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja bertambah enam bulan setelah kalah dalam gugatan banding di Pengadilan Tinggi Sumatra Barat, 4 Oktober lalu.

Edison yang sebelumnya mendapat hukuman empat tahun penjara dari Pengadilan Negeri Padang dalam sidang 30 Juli 2012 lalu, hukumannya bertambah menjadi 4,5 tahun. Dengan demikian, hukuman Edison sama dengan hukuman Samuel Panggabean, mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai yang juga divonis dalam kasus yang sama, korupsi dana PSDH Mentawai 2005 di Dinas Kehutanan Mentawai senilai Rp1,3 Miliar.

Keputusan itu disampaikan berdasarkan pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Nomor 24/ TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 4 Oktober 2012 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang, Budi Setiawan, SH yang kemudian

H

SIDANG - Mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja (kanan) bersama Mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Samuel Pangabean saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tinda Pidana Korupsi, Padang diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuapeijat, Atmariadi, SH dengan Nomor Surat 08/Pid.B/TPK/ 2012/PN.PDG tanggal 23 Oktober 2012.

Dalam amar putusan Pengadilan

Tinggi Padang dinyatakan terdakwa Edison Saleleubaja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dakwaan subsidair.

Karena itu PT Sumbar menghukum

terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan, memberikan pidana denda sebesar Rp50 Juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya menghukum terdakwa untuk mengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp66,8 Juta, dengan ketentuan jika tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding Rp5.000.

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Padang 23/TIPIKOR/2012/ PT.PDG kepada terdakwa Samuel Panggabean, mantan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai 2005 tetap menjalani hukuman selama 4,5 tahun. (o)

Terbukti Lakukan Kekerasan, Enam Polisi Dibui BUKITTINGGI - Enam anggota Polsekta Bukittinggi, Sumatra Barat divonis Pengadilan Negeri Bukittinggi mulai dari 10 bulan sampai 1 tahun penjara atas kematian Erik Alamsyah (21) saat berada di tahanan 30 Maret 2012.

Keenam anggota polisi tersebut yang diganjar 10 bulan penjara A.M Mutarizal, (37), Riwanto Manurung (38), Fitria Yohanda (28), Boby Hertanto (43). Sementara yang dihukum

satu tahun penjara bernama Dodi Haryadi (32), Deky Masriko (37).

“Keenam terdakwa ini telah melakukan perbuatan pemukulan kepada korban,” kata Hakim Ketua Fetriyanti di PN Bukittinggi, jalan Veteran, Senin 22 Oktober.

Menurut hakim, terdakwa tersebut dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke I KUH, penganiayaan ringan.

Putusan hakim tersebut lebih ringan FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

AKSI DOLIDARITAS - KWAK lakukan aksi damai di Simpang Aru Padang menuntut tuntaskan kasus kekerasan wartawan di Pekanbaru

dari tuntutan jaksa Ahmad Hasurungan Harahap, Jarod Faisal dan Yetti Su-santi. Jaksa tersebut menuntut keena-m terdakwa dengan Pasal 351 ayat 1, jo Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP. Terdakwa AM Muntarizal, Riwanto Manurung, Fitra Yohanda dan Boby Hertanto masing-masing dituntut satu tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Sementara itu, terdakwa Deky Masriko dan Dodi Hariandi dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Putusan hakim tersebut sangat janggal, sebab menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vino Oktavia, mereka divonis dengan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korban tewas.

Sesuai dengan hasil investigasi LBH dan Komnas HAM, Erik murni tewas akibat penganiayaan. “Hasil investigasi kita, Erik meninggal murni akibat penganiayaan, sebab saat dibawa ke Polsek kondisi Erik tidak dalam keadaan baik-baik saja,” ungkapnya.

Kemudian kata Vino, ada indikasi kejanggalan dimana saksi kunci Nasution rekan Erik yang mencabut kete-

rangan BAP. Padahal, Nasution mengetahui bagaimana proses penangkapan hingga pemeriksaan di Mapolsek Kota Bukittinggi. “Kita mencurigai Nasution mendapat tekanan, sebab dia satu LP dengan terdakwa dan beberapa kali satu mobil. Bisa saja di sana dia ditekan oleh terdakwa. Dan itu tak dijaga oleh jaksa,” terangnya.

Dengan kondisi ini LBH Padang akan melaporkan kasus ini ke Mahkamah Agung dan mendesak Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk memberikan upaya hukum. Jika memang serius dalam menangani kasus ini, kejaksaan harus melakukan banding.

Hal yang sama disayangkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Divisi Advokasi Hukum, Andi Muttaqien mengatakan dicabutnya BAP-nya Nasution. Dalam kasus ini majelis hakim tidak mengeksplorasi persidangan. Ada beberapa poinyang tidak diungkapkan. Seperti, penyebab lebamnya mulut Erik, pelipis mata dan dagunya.

Dalam persidangan tadi, hanya terbukti enam orang terdakwa melakukan pemukulan di kaki, lengan, punggung dan menampar pipinya. “Lalu, pelipis matanya yang robek dan mulutnya lebam itu siapa yang melaku-

kan dan kenapa?. Itu yang tidak dibuktikan,” ujarnya.

Kejanggalan juga terjadi, saat meje-lis hakim memberikan pertimbangan meringankan.

Disebutkan, terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri dalam mengungkap maraknya kasus curanmor. “Ini lucu. Majelis hakim mewajarkan melakukan tindakan kekerasan dalam penyidikan.

Ini salah satu poin kita nantinya untuk mengadukan hakim tersebut ke KY,” ujar.

Erik yang meninggal di sel ini ditangkap bersama rekannya Nasution di dekat rumah kontrakannya di Bukittinggi pada 30 Maret 2012 sekitar pukul 12.55 WIB. Penangkapan terhadap keduanya didasarkan atas informasi dari rekannya Marjoni yang telah ditangkap terlebih dahulu. Saat penangkapan dilakukan terjadi kejarkejaran Erik dan Nasution jatuh dan ditangkap, saat dilakukan interogasi sekitar pukul 15.00 WIB Erik lemas lalu dibawa ke rumah sakit Ahmad Mochtar Bukittinggi, namun sebelum sampai Erik meninggal, kemudian divisum lalu Polda sumbar meminta untuk di autopsi di RSUP DR. M. Djamil Padang. (o)

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

8

Beleid Baru Izin Usaha Perkebunan

Suara Puailiggoubat Menemukan Hari Jadi Mentawai

B

elum adanya penetapan hari jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup mengejutkan.

Sebab tahun-tahun sebelumnya hari jadi Mentawai selalu dirayakan pada 12 Oktober. Itu dibuktikan iklan ucapan selamat di media massa maupun karangan bunga di kantor pemerintah.

Entah dari mana asal usul tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi, sebab jika merujuk pada penetapan Kabupaten Mentawai sebagai daerah otonom maka UU No. 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai disahkan 4 Oktober 1999. Jika merujuk kepada penunjukkan kepala daerah, maka penunjukkan pelaksana harian bupati setelah UU No. 49 tahun 1999 keluar adalah tanggal 8 Oktober 1999 yakni Badril Bakar. Sementara pemilihan kepala daerah definitif pertama baru dilakukan dua tahun kemudian yakni 2001 yang mendudukkan Edison saleleubaja sebagai bupati Mentawai.

Karena itu seminar dan workshop yang akan diselenggarakan DPRD Mentawai untuk menjaring aspirasi masyarakat, tokoh adat, ahli sejarah, lembaga non pemerintah untuk menemukan hari jadi Mentawai patut kita tunggu. Sebab hasil seminar dan workshop ini akan menjadi rujukan DPRD dalam menyusun dan menetapkan Perda Hari Jadi Mentawai.

Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar karena menandai suatu daerah itu berpemerintah. Penentuan hari jadi bisa dilakukan dari rekam jejak sejarah suatu daerah, mungkin saat perlawanan pemimpin daerah tersebut kepada kolonial Belanda ataupun penjajahan Jepang.

Penelusuran rekam jejak sejarah ini tentu penting bagi Mentawai, selain untuk menemukan jati diri Mentawai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu bisa menumbuhkan semangat dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Mentawai. Sebab dengan mengenali masa lalu maka kita bisa membekali masa mendatang dengan lebih baik.

16

M

ukti Sardjono (Sekretaris Dirjen Perkebunan Kemtan): �Tujuan revisi aturan ijin usaha perkebunan adalah untuk mengantisipasi tumpang tindih perizinan lahan. Banyak pemerintah daerah sembrono mengumbar ijin perkebunan�(Koran Kontan, Edisi Jumat 19 Oktober 2012).

Pernyataan Mukti Sardjono di atas dilakukan ketika dia mengomentari salah satu poin revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman IUP (Ijin Usaha Perkebunan). Poin penting dari revisi ini adalah bahwa dalam mengurus ijin usaha perkebunan tidak menjadi domain mutlak kepala daerah lagi akan tetapi harus mengurusnya sampai ke pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan).

Akibatnya, apabila rekomendasi dari Dirjen belum keluar maka pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan IUP. Ada hal yang menarik dari penggodokan Permentan ini yaitu diaturnya secara tegas ketentuan tentang batas maksimal luas lahan perkebunan yaitu maksimal 100.000 hektare. Kemudian, perusahaan perkebunan juga wajib(mandatory)membuat kebun plasma maksimal dua tahun.

Pemicu dari revisi permentan ini adalah tidak tertibnya pemerintah daerah dalam menerbitkan IUP(Ijin Usaha Perkebunan).

Banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan saling tumpang tindih(overlap)dengan izin-izin yang lain dalam lokasi perkebunan yang sama. Kebijakan ini tidak berlaku surut demi lancarnya penerapan aturan baru ini.

Perlu diperhatikan bahwa peraturan baru ini tidak dimaksudkan untuk memangkas

oleh: Rinto W. Samaloisa Advokat&Konsultan Hukum di Gracia Lawfirm, Jakarta

kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkait perizinan.

Kewenangan penerbitan izin tetap berada di tangan kepala daerah, akan tetapi perlunya merujuk dan mendapat rekomendasi dari Dirjen Kemtan dilakukan dalam rangka untuk membangun kontrol berlapis supaya tidak timbul masalah-masalah.

budaya hukum).

Keresahan Friedman tidak didasarkan pada alasan yang dangkal.

Keresahan itu dibangun diatas dasar bahwa dalam penegakan suatu aturan hukum seringkali yang menyebabkan ke-gagalan itu adalah sikap apa-rat dan budaya hukum yang tidak mendukung.

Tidak ada manfaatnya suatu aturan dibuat bagus-bagus se-

Elemen Pengaman Ada anggapan yang mengatakan bahwa sebaik apapun suatu aturan (substansi hukum) apabila tidak dibarengi dengan budaya hukum yang baik maka aturan itu tidak akan maksimal penerapannya.

Ditambah lagi mental pejabat (struktur hukum) yang tidak taat asas, akan menambah carut marut penerapan suatu aturan. Jauhjauh sebelumnya, seorang filosof Barat Lawrence M. Friedman berupaya menyinergikan ketiga unsur ini (Substansi hukum dalam hal ini aturan, Struktur Hukum (dalam hal ini aparaturnya dan

mentara tujuannya tidak tercapai.

Buntutnya, membanjirnya peraturan-peraturan yang tidak bertaring. Dalam kondisi seperti ini, 3(tiga)unsur yang ditawarkan oleh Friedman-pun belum cukup “menggigit� jika tidak didukung oleh masyarakat madani sebagai katup penekan. Sehingga kontrol lebih maksimal.

Akibat Lebih Lanjut Atas rekomendasi yang diberikan oleh Dirjen Kemtan terhadap penerbitan IUP maka muncul dua potensi akibat, yaitu: Pertama. Bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus

bersikap aktif dalam menerbitkan IUP. Hal ini disebabkan untuk menerbitkan rekomendasi, Dirjen Kemtan akan melakukan penelitian dan menilai layak atau tidaknya diterbitkan suatu IUP. Pihak Dirjen Kemtan akan meminta masukan dari pemda dan juga masukan dari katup-katup penekan dalam hal ini LSM sebagai perwujudan dari masyarakat madani. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan Dirjen Kemtan akan lebih berimbang.

Kedua. Bagi LSM atau Masyarakat Madani. Dengan harus keluarnya rekomendasi lewat dirjen Kemtan, maka pihak LSM atau masyarakat madani memiliki akses lebih netral dalam mengkritisi bahkan menolak penerbitan suatu IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah karena lewat Dirjen Kemtan, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam menerbitkan izin.

Disamping itu, dengan dikeluarkannya rekomendasi oleh Dirjen Kemtan maka LSM atau masyarakat madani juga akan memiliki hak yang sama dengan Pemda untuk mendukung atau menolak dikeluarkannya rekomendasi tersebut.

Tentunya dengan didasari oleh buktibukti pendukung apakah rekomendasi itu patut diterbitkan atau tidak.

Diharapkan, aturan baru ini dapat menjadi pemecah persoalan (problem solver) atas karut marut dalam penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kemudian lewat aturan baru ini juga masyarakat memiliki posisi tawar dalam berpartisipasi untuk mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal penerbitan izin-izin dibidang usaha perkebunan sehingga hak-hak mereka semakin dijamin dan terlindungi.

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Harga BBM di Mentawai Tak Sebanding dengan Keberadaannya

P

emandangan yang sering kita jumpai beberapa waktu lalu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, adalah panjangnya antrean dan jauhnya pembelian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) sebagai suatu pemenuhan kebutahan masyarakat, kelangkaan bahan bakar minyak sering melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyebab utamanya adalah tersendatnya arus distribusi dari produsen ke distributor sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan warga, BBM merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Minyak sebagai sumber energi untuk melakukan kegiatan rutin merupakan kebutuhan primer.

Tanpa adanya minyak, kegiatan akan terganggu dan ekonomi akan lumpuh, imbasnya kepada seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah, Minyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai aktivitasnya. Petani menggunakan minyak untuk kegiatan sehari-hari yaitu mengeluarkan hasil taninya untuk sampai ke pasar dengan menggunakan kendaraan, yang pastinya membutuhkan BBM, serta untuk kegiatan masak-memasak sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sementara nelayan menggunakannya untuk menghidupkan mesin perahu dan kapal agar bisa melaut. Karena jika tidak melaut maka akan tehambat pemenuhan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan meningkatnya angka pengangguran serta tidak terpenuhi pasokan Ikan di pasar Mentawai.

Kelangkaan BBM adalah fenomena yang cukup membuat masyarakat menjadi khawatir dan resah. Imbasnya yang luar biasa pada berbagai sektor aktifitas yang akan dijalankan oleh para lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen akhir juga sangat menderita dengan ketiadaan minyak.

Kelangkaan BBM yang terjadi membuat mereka tak bisa menggunakan kendaraan mereka untuk

menjalankan aktngaruhi harga-harga oleh: Rohmadi ivitas keseharian. sembako yang mePeneliti Pro PPKn FKIP Universitas Bung Hatta Padang Kendaraan yang lonjak tinggi dan dampaknya terhadap masyarakat menggunakan Bahan Bakar Minyak me-nengah kebawah.

(BBM) tentu saja tak akan sanggup Kelangkaan ini dirasakan oleh untuk beroperasi tanpa adanya para pengguna kendaraan di antaminyak sebagai sumber energi jika ranya pedagang, siswa dan pemilik kelangkaan BBM terus menerus kendaraan pribadi maupun umum terjadi. yang menggunakan kendaraan Hal inilah yang selalu terjadi di sebagai sarana utama untuk melamasyarakat Mentawai, seperti di kukan aktifitasnya.

Sikakap, Siberut dan Sipora. Pulau Kelangkaan BBM ini seakanSipora sebagai pusat kota atau akan menjadi background yang kabupaten yang mulai banyak selalu bergulir, meskipun saat ini dipenuhi oleh kendaraan pribadi kelangkaan dan antrian sudah maupun pemerintah, bahkan setiap hilang, namun tetap saja harga masih minggunya mengalami penambahan jumlah kendaraan. Alangkah menye- 15.000 / liter di pedagang eceran, itu tinggi, dan mempengaruhi biaya dihkan apabila pasokan BBM ke pun sangat sulit untuk menda- operasional yang dibutuhkan juga masih tinggi, kabupaten, selalu mengalami keku- patkannya.

Salah satu prinsip ekonomi rangan. Padahal BBM merupakan Bukan hanya di Sipora saja, dalam keadaan barang suatu kebutuhan yang pokok bagi masyarakat untuk menjalankan seluruh aktivitasnya, b a i k

swastaa maupun negeri.

Hal tersebut seringkali dimanfaatkan pedagang yang mengambil keuntungan di kala BBM langka.

Pedagang menaikkan harga setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, dengan alasan biaya transportasi yang tinggi.

Harga rata-rata BBM untuk bensin biasanya Rp. 5.000 hingga Rp. 6.000 / liter di pangkalan minyak, namun disaat terjadi kelangkaan harga bisa mencapai Rp. 10.000 hingga Rp.

tetapi di Siberut juga mengalami hal yang sama, seperti di Siberut Utara dan Siberut Selatan sangat sulit untuk mendapatkan BBM, meskipun ada tapi harganya mencapai Rp. 15.000/ liter, bahkan ada di daerah Siberut untuk mendapatkan BBM warga harus menyeberangi pulau, karena tanpa menyeberangi pulau, BBM yang dibutuh sangat sulit untuk didapatkan.

Tentu saja hal ini sangat memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan aktifitas masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta mempe-

yang sedikit sementara permintaan meningkat maka adalah hal yang lumrah jika harga menjadi naik. Kenaikan harga ini akan berdampak teramat luas. Harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya juga akan ikut naik guna mengimbangi biaya produksi dan juga pengeluaran lainnya.

Inilah pentingnya untuk menjaga agar pasokan BBM benar-benar lancar dan tanpa ada kendala apapun.

Coba kita bayangkan, seminggu saja pasokan BBM ter-kendala,

maka sektor ekonomi, pariwisata, perdagangan, agrobisnis dan hampir seluruhnya akan ikut menanggung beban. Akibat dari betapa pentingnya BBM tersebut.

Sejauh ini memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai yaitu dengan mengeluarkan PERBUP tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) namun perbup tersebut tidak berjalan optimal, karena masih adanya pedagang eceran yang tidak menindak lanjuti.

Untuk itu diharapkan kepada Badan Pengawas yang sudah di SK kan oleh bupati benar-benar mengawasi jalannya HET tesebut, agar peraturan tersebut tidak hanya menjadi wacana yang pelaksanaannya entah kemana?

Seharusnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengupayakan didirikannya SPBU untuk mengentaskan masalah tersebut.

Seyogyanya untuk sebuah kabupaten harus memiliki SPBU sendiri sehingga kebutuhan masyarakat akan BBM bisa terpenuhi, dan perbup yang telah dikeluarkan harus di jalankan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada Pedagang Eceran yang melakukan Penimbu-nan BBM dan menjual dengan harga yang tidak sesuai sehingga dapat merugikan masyarakat.

Jadi apabila Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serius untuk mengentaskan masalah seringnya kekurangan pasokan BBM ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan melakukan Kontroling terhadap Suplai pasokan minyak yang masuk, serta berupaya untuk mendirikan SPBU di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar tidak ada lagi fenomena kekurangan BBM. Dan apabila ini bisa di wujudkan oleh pemerintah.

Maka, sektor perekonomian mentawai akan membaik dan mempermudah Transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Pencairan dana menunggu verifikasi proposal oleh Dinas Sosial Kabupaten Mentawai.

18

Pencairan Dana Bantuan Pendidikan Mahasiswa Paling Lambat Desember

Patrisius Sanene’ FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

ana bantuan pendidikan untuk mahasiswa Mentawai sebesar Rp2,5 Miliar telah disahkan oleh DPRD Mentawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2012 pada Oktober. Pencairan dana tersebut menurut Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko kepada Puailiggoubat via telepon Rabu 24 Oktober, tinggal menunggu verifikasi proposal di Dinas Sosial Mentawai.

“Ditargetkan paling lambat dana itu telah dibagikan kepada mahasiswa pada Desember tahun ini,” ujarnya.

Hendri mengatakan, banyak mekanisme yang mesti dilalui sebelum penyaluran dana dilakukan di antaranya penyaluran bantuan sosial harus sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) “Jadi tidak bisa langsung dicairkan seperti dulu yang hanya cukup tanda tangan Bupati tetapi sekarang harus masuk dalam APBD dulu setelah itu dilakukan verifikasi kemudian baru

D

EKTP MOBILE - Mahasiswa Mentawai di Padang melakukan rekam data e-KTP di kantor Penghubung Pemkab Mentawai, jalan Azizi Padang, petugas catatan sipil melayani masyarakat Mentawai hingga ke Padang dicairkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dari sekitar 2.000 mahasiswa yang mengajukan proposal tahun ini belum tentu semua bisa menerima. Menurutnya, itu tergantung kelengkapan data, kemudian apakah dia

STIM Buka Jurusan Manajemen dan Sastra Inggris di Siberut Selatan MAILEPPET - Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) membuka jurusan ilmu ekonomi manajemen dan Sastra Inggris di Siberut Selatan sejak Juli 2012.

Bendahara STIM Dominika kepada Puailiggoubat Selasa 23 Oktober menyebutkan, kuliah perdana ini diikuti 64 orang mahasiswa, yang terbagi dalam dua kelompok yakni program reguler dan non reguler.

Untuk program reguler, kata Dominika, perkuliahan dimulai pukul 14.00 WIB sampai 18.00 WIB yang dilakukan setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Sedangkan program non reguler, kuliah dilakukan setiap akhir bulan selama 2 hari penuh yakni dimulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Dominika mengatakan, jurusan ekonomi manajemen membuka program hingga strata 1 (S1) sedangkan untuk sastra inggris hingga Diploma III (D III).

“Dosen pengajar untuk saat ini ada 10 orang, delapan orang dosen jurusan manajemen dan dua orang dosen sastra inggris,” katanya.

Untuk biaya perkuliahan, lanjut Dominika, setiap mahasiswa dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu, biaya semester Rp1,2 juta, biaya almamater Rp200 ribu dan uang pembangunan Rp1,2 juta.

Untuk sementara ruang perkuliahan menggunakan ruang kelas SDN 15 Maileppet. “Rencana ke depan akan membangun kampus di Desa Maileppet,” ujarnya.

Menurut Dominika, tujuan pembukaan program studi tersebut untuk mempermudah akses bagi masyarakat Mentawai terutama di Siberut untuk belajar di perguruan tinggi. (gsn)

benar aktif kuliah atau tidak karena bantuan ini diberikan kepada mahasiswa yang betul-betul membutuhkan.

Untuk tahun ini, lanjut Hendri, dana bantuan pendidikan bertambah Rp500 juta dengan jumlah total Rp2,5 Miliar

dengan pemohon 2.000 mahasiswa dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah Rp2 Miliar dengan jumlah pemohon 1.500 mahasiswa.

Hendri Dori berharap, Dinas Sosial dapat bekerja maksimal dalam verifikasi

sehingga bantuan tersebut diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

“Kepada mahasiswa kita berharap dana yang nanti diberikan digunakan ke hal yang tepat,” ujarnya.

Menanggapi lambatnya pengucuran bantuan, Syafrizal Sanene, salah satu calon penerima bantuan pendidikan mahasiswa Mentawai Semester 7 STKIP PGRI Padang berharap, pemerintah tidak mengundur lagi jadwal pengucuran dana karena mereka telah menunggu cukup lama.

“Kami sangat berharap pengucuran dana terealisasi pada Desember, beberapa rekan mahasiswa yang ekonominya pas-pasan sangat terkendala ketika akan mengurus Kartu Rencana Studi (KRS) secara on line karena tak punya uang, kami terpaksa memohon ke kampus agar diberi dispensasi penundaan pembayaran, itu pun sudah disertai denda” ujarnya, Kamis 25 Oktober.

Jika Desember nanti dana belum cair, ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) akan ke Tuapeijat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah penyebab keterlambatan dana.

“Kita semua sepakat kalau pengucuran dana diundur lagi,” katanya. (g)

SLH Mentawai Gelar Lomba Peringati Bulan Bahasa PADANG - Sekolah Lentera Harapan (SLH) Mentawai yang terdiri dari SD dan SMP di Dusun Tetei Sinabak, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, menggelar berbagai lomba untuk memperingati bulan bahasa yang bertempat di wilayah GBI Siberut, Rabu, 24 Oktober lalu.

Perlombaan yang dilakukan berupa solo song, membuat dan membaca puisi, melukis dan bazar alat-alat tradisional Mentawai.

Kepala SLH Mentawai Suko Prasetyo yang dihubungi Puailigoubat Rabu 24 Oktober menyebutkan, perlombaan itu bertujuan menggali dan mengasa potensi siswa SD dan SMP. “Dengan kegiatan ini, siswa makin kreatif mengembangkan talenta yang dimilikinya,” katanya.

Dikatakan Suko Prasetyo, kegiatan yang dibuka langsung oleh Camat Siberut Selatan Tambunan Lumban Raja ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. “Kegiatan kali ini masuk yang ke tiga kali kami adakan,” ujarnya.

Kali ini, lanjut Suko, tema yang

diusung berupa Dari Mentawai Untuk Indonesia yang bermakna harapan kepada siswa sebagai generasi penerus dengan kemampuan yang dimilikinya bisa bermanfaat buat membangun Indonesia.

Peserta lomba diikuti SD dan SMP di Siberut Selatan yakni SDN 09 Puro, SDN 13 Muara Siberut, SDN 15 Maileppet, SDN 12 Muntei dan SD Lentera Harapan. Sedangkan untuk tingkat SMP diikuti oleh SMPN 1 Siberut Selatan dan SMP Lentera Harapan.

Dari hasil lomba tersebut, pemenang lomba solo song tingkat SD, juara I diraih oleh Rolani Aritonang dari SD Lentera Harapan, juara II diraih Mentari Sabaggalet dari SDN 09 Puro dan juara III dimenangkan Elsa Trimilenia dari SDN 13 Muara Siberut. Sedangkan pada tingkat SMP, juara I diraih Emil Salim, juara II Lismaya Sari keduanya dari SMP Lentera Harapan dan juara III diraih Marselina Sabailaket dari SMPN 1 Siberut Selatan.

Untuk perlombaan menggambar rumah adat Mentawai (uma) tingkat

SD, juara I diraih Handersa Koresi dari SDN 15 Maileppet, Juara II Kosmas Ririugai dari SDN 09 Puro dan juara III Raja Syaputra Yanlee dari SDN 12 Muntei. Untuk tingkat SMP, juara I Arsenius Tatebburuk dari SMPN 1 Siberut Selatan, Juara II Buaken dari SMP Lentera Harapan dan juara III Ranggana Samangok dari SMPN 1 Siberut Selatan.

Suko mengatakan, hal yang paling penting dalam penilaian gambar uma yakni perspektif rumah dan kelengkapan simbol dalam rumah adat Mentawai.

Perlombaan menulis dan membaca puisi tingkat SD juara I diraih Nabila Ramadhani dari SDN 13 Muara Siberut dan Juara II Tio Rita dari SDN 12 Muntei. Untuk tingkat SMP, juara I diraih Resti Nofrima dari SMPN 1 Siberut Selatan, juara II Pamungkas Gogolek dan juara III Isa Dora dari SMP Lentera Harapan.

Selain lomba, peringatan bulan bahasa ini juga diisi dengan kegiatan bazar yang mempromosikan alat tradisional Mentawai merupakan kerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia(HPI). (trs)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Selain belum ada guru tetap, sarana dan fasilitas sekolah yang baru beroperasi tiga bulan lalu ini masih minim.

SMPN 2 Sikakap Belum Punya Guru Tetap

Horas Marohatta Tasilipet FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ejak beroperasi pada Juli tahun ini, SMPN 2 Sikakap yang berlokasi di Kilometer 6 Desa Taikako belum memiliki seorang guru definitif yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), SK penunjukkan kepala sekolah pun belum ada.

Justinus, salah seorang guru sukarela yang ditemui Puailiggoubat Sabtu 20 Oktober menyebutkan, selain tak memiliki guru PNS, sekolah ini juga masih kekurangan guru bidang studi untuk mengajar siswa yang berjumlah 48 orang. Beberapa guru terpaksa mengerjakan pekerjaan rangkap agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.

“Contohnya seorang penjaga sekolah dan dua orang tata usaha serta penjaga perpustakaan diminta mengajar karena tenaga guru yang sangat kurang,” katanya.

Terkadang, lanjut Justinus, beberapa guru mesti mengajar ekstra jika guru bidang studi yang mengajar saat itu tidak masuk. “Kami mesti gantikan dari pada murid disuruh pulang,” ujarnya.

S

PERINGATI SUMPAH PEMUDA Siswa SMAN 1 Siberut Utara menggelar loma lari karung mengisi hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2012

Selain beban mengajar yang tumpang tindih, Justinus juga mengeluhkan perihal honor mereka yang belum dibayarkan hingga Oktober ini. “Pembelian konsumsi seperti gula dan kopi di

sekolah kadang dilakukan secara patungan jika punya uang, jika tidak ya tak ada konsumsi,” jelasnya.

Kepala sementara SMPN 2 Sikakap Jonedi yang dikonfirmasi di hari yang

sama tak menampik apa yang disampaikan oleh guru-guru. Ia menyebutkan, untuk saat ini pihaknya tengah menunggu realisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai peri-

hal kebutuhan guru PNS di sekolahnya.

“Ia mengatakan saat ini ada dua orang guru PNS yakni Marinda dan Novi namun SK mereka itu di SMP Saumanganyak Kecamatan Pagai Utara, mereka mengajar di sini hanya untuk memenuhi persyaratan naik pangkat yang mengharuskan mengajar selama 18 jam,” jelasnya.

Dikatakan Jonedi, selain kekurangan guru, buku paket siswa juga masih kurang, beberapa yang ada didapat dengan ngutang dulu kepada pihak ke tiga atas nama kepala sekolah. Mebeler sekolah seperti kursi dan meja untuk satu lokal dipinjam dari SD Filial 26 Bulak Moga.

“WC guru dan siswa tidak berfungsi karena tidak ada air, semuanya ini berangkat dari keberanian saja,” keluhnya.

Ia mengaku khawatir dengan kelangsungan belajar apalagi sudah dekat jadwal ujian semester karena sarana dan prasarana belajar sangat minim, bahkan kurang. “Saya bingung bagaimana mengakalinya,” ujarnya. (g)

Pelajar Salappa dan Gotap Terima Beasiswa Pendidikan PADANG - Sebagai wujud kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di kampungnya, perantau Salappa yang kini bermukim di Belanda, Herman Satoinong memberikan beasiswa kepada 30 pelajar yang berasal dari Salappak dan Gotap yang tinggal di pondokan Silugai Koat di Desa Maileppet, Selasa 23 Oktober.

Beasiswa pendidikan dari Herman Satoinong dan keluarga di Belanda tersebut diberikan langsung kepada anak-anak melalui Gerson Merari Saleleubaja, penanggung jawab umum Pondok Silugai Koat.

“Masing-masing anak yang terdiri dari SMP dan SMA mendapat dana sebesar Rp300 Ribu,” katanya.

Pelajar Siberut Utara Gelar Lomba Memperingati Sumpah Pemuda SIKABALUAN - Pelajar di Kecamatan Siberut Utara baik SMPN 1 maupun SMAN 1 Siberut Utara menggelar berbagai perlombaan antar kelas untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun ini 2012.

Di SMAN 1 Siberut Utara perlombaan yang dilaksanakan yakni bola voli, pacu karung, jalan di tali, puisi, mencari koin dalam air dan futsal. “Kegiatan ini untuk menumbuhkan dan mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa-siswi ,” kata Hendrianus Samalinggai, salah seorang guru SMAN 1 Siberut Utara pada Puailiggoubat Rabu 24 Oktober.

Menurut Hendrianus, kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu (24/10) hingga Kamis (25/10) berlangsung meriah karena pelajar sangat antusias. “Cuaca lagi hujan dalam beberapa kegiatan perlombaan tak menyurutkan pelajar, namun malah menambah semangat,” ujarnya.

Tak kalah dengan SMAN I Siberut Utara, semarak lomba juga terasa di SMPN 1 Siberut Utara. Pertandingan antar kelas berlangsung sengit, masing-masing kelas berusaha sebaik mungkin untuk meraih juara agar nama kelas dan wali kelas yang mereka bawa ikut harum. (bs)

Gerson mengatakan, beasiswa ini hanya diberikan untuk pelajar yang tinggal di pondok Silugai Koat yang orang tuanya terlibat dalam pembangunan pondok tersebut. Beasiswa diberikan untuk memotivasi anak semakin bersemangat bersekolah. Dengan adanya beasiswa ini, orang tua makin gigih mendorong anaknya bersekolah meski mereka berasal dari kampung pedalaman.

“Kita berharap uang ini bisa membantu kebutuhan anak dalam belajar seperti pembelian buku tulis dan beberapa bahan makanan jika kiriman orang tua terlambat, dan tentunya penggunaan dana ini harus dipertanggung jawabkan kepada pengawasnya,” jelasnya.

Selain beasiswa, Herman juga telah membangunan pondokan bersama orang tua murid sejak 2009 dan beroperasi pada 2010 lalu. Kata Gerson, pelajar yang tinggal di Pondok tersebut mengaku senang karena mereka dan orang tuanya sangat terbantu perihal tempat yang susah di dapat di pusat kecamatan jika melanjut di sana.

“Anak-anak belajar teratur karena kami menerapkan aturan yang tegas, tiga anak sudah tamat, dua di antaranya melanjut ke perguruan tinggi,” katanya.

Pondokan sendiri, lanjut Gerson, hanya dapat menampung 30 orang,

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

ASRAMA - Asrama pelajar di Salappa hasil sumbangan dari perantau Mentawai dari Belanda dan seleksinya pun sangat ketat. Ia menyebutkan, bagi anak yang orang tuanya tidak terlibat dalam pembangunan asrama, pihaknya tak mau menampung.

“Ini sudah menjadi keputusan musyawarah di kampung dengan orang tua murid, gunanya agar orang tua peduli terhadap perkembangan pendidikan anak, tidak hanya sekedar tempatkan anak di Muara Siberut lalu tak dikontrol, ini merupakan salah satu penyebab kegagalan pendidikan anak, orang tua hanya berhitung materi tapi hal yang lain tidak diperhatikan,” katanya.

Gerson mengatakan, pondokan ini

tidak memungut bayaran kepada anakanak yang tujuannya memberi kesempatan kepada orang tua untuk menabung demi kelanjutan pendidikan setelah keluar dari Mentawai. ”Biaya operasional ditanggung Herman dan kawan-kawan di Belanda, bantuan beras juga diberikan tiap bulan kepada siswa,” jelasnya.

Selain itu, Gerson berharap, anakanak yang tinggal di pondokan bisa belajar hidup mandiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang tuanya. Anak-anak juga diharapkan mampu bersosialisasi dengan orang luar di sekitarnya. (trs)

PENDIDIKAN Guru yang sering mangkir mengajar terancam tidak mendapatkan tunjangan daerah.

Puailiggoubat

NO. 251, 1 - 14 November 2012

20

Guru SDN 08 Makalo Sering Bolos FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

Ferdinand Salamananang

ejak dua tahun belakangan, proses belajar mengajar di SDN 08 Makalo Kecamatan Pagai Selatan sangat memprihatinkan.

Dari tujuh guru yang ada hanya dua yang aktif, itu pun guru sukarela, selebihnya lebih sering bolos.

Warga yang berharap anak-anaknya mendapat pendidikan yang layak mengaku kecewa melihat kondisi tersebut. “Saya sudah berkali-kali berkoordinasi dengan kepala cabang dinas pendidikan Pagai Utara Selatan untuk memecahkan masalah yang kami hadapi ini, namun belum ada hasil yang memuaskan. Tidak hanya itu, surat pernyataan dari seluruh warga terkait keprihatinan kami soal pendidikan anakanak kami sudah kami sampaikan ke dinas cabang. Namun itu juga tidak ada tanggapan,” kata Resman Saogo, Kepala Dusun Makalo yang juga menjadi Komite SDN 08 Makalo kepada Puailiggoubat, Rabu 10 Oktober.

Menurut Resman dan warga yang ada di tempat itu, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak tiga orang termasuk kepala sekolah jarang mengajar, kadang mereka bolos sampai satu bulan. “Kami bingung, cara apa lagi yang ampuh untuk membuat proses belajar di sekolah kami dapat berjalan

S

BELAJAR SENDIRI Tak ada guru, murid SD 08 Makalo belajar sendiri dengan temannya di ruang kelas

dengan baik,” keluh Resman.

Dari pantauan Puailiggoubat hari itu, guru PNS yang terdiri dari Beresman Siritoitet, Kepala SDN 08 Makalo, Zulkifli Ven, guru olah raga dan Tianar Nauli Saleleubaja’ guru agama Kristen

Protestan, dua-duanya juga merangkap guru kelas tapi jarang mengajar.

“Mereka sudah lama tidak datang, kami juga tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu lagi kapan mereka datang kembali,” ujar Tarsan Berisigep, salah

SDN 20 Malancan Tak Punya Rumah Guru TEREKAN HULU - Sejak pengelolaannya berpindah tangan dari pastoran ke pemerintah pada 2008 lalu, SDN 20 Malancan yang berlokasi di Dusun Terekan Hulu, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara belum memiliki rumah dinas guru.

Kepala SDN 20 Malancan Petrus Kurung Ogok kepada Puailiggoubat

Rabu 17 Oktober menyebutkan, guruguru dari tanah tepi atau dari daerah lain terpaksa membuat ponok sederhana.

“Kita kasihan melihat kondisi guru kita yang tinggal di pondok seadanya,” katanya.

Meski kondisi sekolah masih paspasan, tetapi semangat dan cita-cita FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

RUMAH SENDIRI - Kepala sekolah SDN 20 Malancan bersama kepala cabang dinas pendidikan Siberut Utara dan staf camat serta Dinkes berfoto di rumah salah seorang guru yang dibangun secara pribadi

murid di SD itu tidak meredup. Rohin Saguguran, salah satu murid kelas I sekolah itu berkata kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet bahwa ia ingin jadi bupati nanti saat acara pengalungan bunga yang turut dihadiri Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko bersama rombongan.

Andris Sapatandekan, murid lain, kepada Ketua DPRD Mentawai mengatakan akan menjadi kepala Dinas Kesehatan. Fransiskus Sapatandekan juga menyampaikan cita-citanya yang ingin menjadi kepala dinas pendidikan kepada Sermon Sakerebau, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Mentawai.

Dalam dialog dengan masyarakat, Hendri Dori mengatakan, pihaknya akan mengusahakan pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya di Terekan Hulu.

“Yang jelas jangan ada persoalan tanah dalam pembangunan nantinya, kalau itu terbentur maka tidak akan ada pembangunan,” ujarnya. (bs)

seorang warga Parak Batu Dusun Makalo.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pagai Utara Selatan Fransiskus Sakeletuk yang dikonfirmasi terkait persoalan ini, menyebutkan sudah tahu dan telah melaporkan persoalan ini ke Dinas Pendidikan di Tuapeijat.

“Saya bukan pengambil kebijakan terhadap persoalan yang menyangkut PBM di setiap sekolah yang ada di lingkungan Pagai Utara Selatan ini, tapi laporan secara tertulis dan lisan sudah sampai ke dinas di Tuapeijat. Hanya saja, keluhan masyarakat terkait

malasnya para guru untuk datang di lokasi tugasnya belum ada tindakan,” katanya.

Fransiskus mengatakan, secara dinas sanksi sudah ada diberikan.

“Absen para guru yang mangkir dari tugas saya coret karena direkayasa.

Konsekwensi yang akan mereka terima adalah tidak akan mendapatkan tunjangan daerah (tunda). Untuk saat ini baru sebatas itu kewenangan yang diberikan kepada kami,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Beresman, Kepala SDN 08 Makalo belum bisa dikonfirmasi karena sedang berada di kampungnya di Betumonga. (g)

Pelestarian Budaya Nusantara Butuh Sinergi Lintas Sektor JAKARTA - Kekayaan budaya nusantara yang melimpah bukan hanya untuk disyukuri, tetapi mesti dilestarikan segenap wujud dan ekspresi budaya yang ada, demikian sambutan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, ketika membuka Gelar Budaya Nusantara 2012 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu 27 Oktober 2012.

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi terhadap kebijakankebijakan yang terkait, yaitu koordinasi dan sinkronisasi terhadap implementasi program-program strategis yang terkait, baik secara lintas sektor maupun antar pemangku kepentingan.

Menuru Wiendu, kegiatan yang berlangsung pada 27 – 29 Oktober adalah salah satu upaya untuk melestarikan segenap wujud dan ekspresi kebudayaan nusantara melalui gelar nasional apresiasi terhadap keseluruhan karya cipta anak bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai adat istiadat dan kekayaan seni serta berbagai sistem kehidupan masyarakat tradisional yang menyebar di seluruh wilayah nusantara. (g)

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012

Pemerintah Mentawai berjanji akan mengupayakan adanya BBM khusus bagi nelayan.

21

NELAYAN MENGELUH

BBM Mahal, Pasar Ikan Tak Ada

Bambang Sagurung FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

ahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Mentawai yang disebabkan minimnya pasokan sejak dua tahun terakhir, ditambah pasar ikan yang tidak ada semakin menghimpit kehidupan ekonomi nelayan di Desa Sikabaluan dan Malancan Kecamatan Siberut Utara.

Keluhan tersebut disampaikan nelayan saat acara penyerahan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang juga dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni dan 100 nelayan dari 10 kelompok yang ada di Madrasah Tsanawiyah Desa Sikabaluan, Selasa 16 Oktober lalu.

Jamin Sapotuk, salah satu nelayan Langgi-langgi Dusun Bose mengatakan, kegiatan melaut jadi seret karena sulitnya mendapatkan BBM. Dalam sehari, kata dia, seorang nelayan menghabiskan 3-4 liter bensin, terkadang pasokan BBM sering putus karena jumlah nelayan cukup banyak sekitar 40 orang “Karena banyaknya pemakai, harga sering melambung hingga Rp10 Ribu sampai Rp12 Ribu per liter dari harga normal yang hanya berkisar Rp7 Ribu sampai Rp8 Ribu. Kadang hasil yang kami dapat tidak bisa menutupi biaya BBM,” ujarnya.

Di Sikabaluan, menurut Ketua Kelompok Nelayan Kato Saiyo, Ahmad Husein, setiap jadwal masuk BBM di pangkalan dalam dua Minggu sekali , kelompoknya selalu mendapat jatah dua hingga tiga drum yang dijual rp7 ribu per liter. Namun karena aktivitas melaut yang tinggi, jatah dari BBM bersubsidi terkadang tidak mencukupi.

“Anggota nelayan terpaksa beli kepada kios pengecer BBM yang memasang tarif tinggi yang berkisar Rp12 Ribu per liter, yang membuat modal membengkak,” katanya.

Dengan kondisi ini, para nelayan berharap kepada pemerintah untuk memberikan jatah BBM khusus kepada nelayan agar mereka bisa melaut dengan lancar.

Selain masalah BBM, para nelayan juga mengeluhkan tempat penampungan ikan yang belum ada di Mentawai.

Menurut mereka hasil tangkapan selama ini belum mampu mendongkrak kehidupan ekonomi keluarga karena ikan yang tak terjual hanya mereka konsumsi sendiri dan hanya dijual di pasar lokal dengan harga yang rendah.

“Kalau ada penampungan sekaligus

M

SOSIALISASI - Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (tengah) menyerahkan bantuan untuk kelompok nelayan di Siberut Utara (Berita Terkait: bawah) pengolahan ikan di Mentawai mungkin harga akan lebih tinggi jika di pasarkan di luar Mentawai,” kata Fernando, satu satu anggota Kelompok Nelayan Sigeugeban Dusun Nangnang Desa Sikabaluan.

Nando mengatakan, harga jual ikan pada umumnya di Sikabaluan Rp20 ribu per ikat, “Namun saat banjir ikan, harga anjlok hingga Rp10 ribu per ikat, kadang tidak habis terjual. Sementara biaya yang

kami keluarkan melaut tidak berkurang,” ujarnya.

Sementara di Dusun Bose yang rata-rata penduduknya berprofesi nelayan, telah memulai usaha pengeringan ikan sebagai langkah alternatif mengakali kelimpahan ikan.

“Dalam satu bulan kalau rutin melaut dan proses pengeringan tidak diganggu oleh hujan minimal satu

anggota nelayan menghasilkan 50 kg ikan kering,” kata Jamin Sapotuk, Namun Jamin mengakui, terbatasnya ruang pasar selama ini membuat harga jual ikan kering rendah yang berkisar Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram di Sikabaluan.

“Ikan kering kita cukup terkenal di Tuapeijat, namun pengemasan dan penampungan tidak ada membuat hal

Kelompok Nelayan Siberut Utara Terima Bantuan Rp1 Miliar SIKABALUAN - Sepuluh kelompok nelayan di Kecamatan Siberut Utara menerima bantuan uang tunai masing-masing Rp100 Juta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Men-tawai, Selasa 16 Oktober di Madrasah Tsanawiyah Desa Sikabaluan.

Penerima bantuan itu yakni kelom-pok nelayan Dusun Nangnang, Pokai, Puran, Muara, Bose Desa Sikabaluan dan juga dari Dusun Malancan Desa Malancan.

Bantuan diserahkan secara simbo-lis oleh Bupati Mentawai Yudas Sa-baggalet melalui Kepala Desa Sikabaluan Samuel Sabebegen mewakili Desa Sikabaluan dan Jecky mewakili nelayan Desa Malancan.

Kepada nelayan, Yudas berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan ekonomi keluarga nelayan. “Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk keper-luan dalam melaksanakan aktifitas melaut, membeli peralatan pancing, transportasi dan keperluan lainnya,” ujarnya.

Yudas menegaskan, nelayan yang menerima bantuan dari Kementerian Kelautan ini harus benar-benar yang berprofesi sebagai nelayan. “Bantuan bukan untuk nelayan musiman atau nelayan sambilan, apalagi nelayan baru jadi ketika mengetahui adanya bantuan,” katanya.

Menurut Yudas, dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan ke depan, jika nelayan yang menerima bantuan tersebut tidak mengalami

peningkatan ekonomi, berarti penerima itu bukan-lah nelayan sungguhan.

“Meski hanya lima kelompok, tapi saya berharap itu betul-betul nelayan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar masyarakat memanfaatkan bantuan yang diterima dengan baik, karena pihak penegak hukum akan melakukan kontrol terhadap bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, apakah bantuan tersebut benrbenar terealisasi dan tepat sasaran atau tidak.

“Kita tidak ingin bantuan bernasib sama dengan bantuan coremap di Sikakap, meski sedikit namun pertanggungjawabannya berat,” katanya. (bs)

ini tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi kami,” katanya.

Zulkisman, mantan Ketua Kelompok Nelayan Kato Saiyo Dusun Muara Desa Sikabaluan mengatakan, hasil tangkapannya bisa di jual ke penampung kenalannya di Padang yang dikemas dalam kotak fiber. Rata-rata setiap trip kapal dalam sekali seminggu bisa mengirim 50-100 kg.

“Tapi kendalanya terkadang es untuk mengawetkan ikan tidak ada, ditambah ongkos transportasi ke Padang yang sangat mahal,” katanya.

Zul menyebutkan, untuk mengangkut satu kotak fiber ikan dari Sikabaluan ke Pokai mengeluarkan ongkos Rp100 Ribu. Ongkos itu menurutnya belum termasuk upah buruh pelabuhan Pokai, ongkos kapal dan buruh di Muara dan sewa mobil Padang.

“Sekali kirim modal yang mesti dikeluarkan Rp200 Ribu-250 Ribu untuk satu kotak fiber,” jelasnya.

Namun ia tidak merinci berapa yang dia dapat dari penjualan ikan yang dibawanya ke Padang, ia hanya mengaku hasilnya bisa dijadikan modal beroperasi berikutnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Yudas Sabaggalet memberi respons yang positif, ia mengatakan nelayan mestinya diberi BBM khusus. “Nelayan mesti dapat (BBM khusus) agar kegiatan melaut tidak terganggu,” katanya.

Menambahkan kata Yudas, Edi Sikarni mengatakan, nelayan mesti membuat sebuah koperasi nelayan untuk mendapatkan pasokan BBM khusus.

“Kita akan bicarakan ini ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Mentawai dan juga koperasi nelayan,” ujar Edi. Terkait penampungan dan pasar ikan, Edi menjawab saat ini pihaknya belum dapat memfasilitasi soal pengawetan ikan karena pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapeijat belum selesai.

“Jika sudah sudah selesai, es bisa dikirimkan dari Tuapeijat menggunakan kapal antar pulau setiap minggunya,” katanya.

Untuk penampungan ikan, Edi menjanjikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM untuk memberikan bantuan permodalan bagi penampung ikan. “Kita akan bicarakan soal pemberian bantuan dana untuk penampungan ikan nelayan,” katanya***

EKOKER Petani dianjurkan membentuk asosiasi untuk menghadapi tekanan harga tengkulak.

Ferdinand Salamanang

Puailiggoubat

S

STUDI BANDING - Sejumlah petani asal Mentawai tudi banding ke kebun kakao Inang Sari, Lubuk Basung, Agam adalah tanaman yang manja, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan dan putus asa,” katanya.

Manahan Taileleu, salah satu peserta dari Malakopa mengatakan selama ini persoalan kakao warga adalah

penyakit busuk buah. “Kami sudah kehabisan akal mengatasi penyakit ini tapi belum berhasil,” katanya.

Herman Zaini menjawab, persoalan ini telah menjadi masalah global yang belum ditemukan cara pemberanta-

Herman Zaini: Untung Besar dari Sawit Hanya Gombal LUBUKBASUNG - Rencana masuknya perkebunan sawit di Mentawai, khususnya daerah Sikakap dan Sipora dinilai pimpinan PT.Inang Sari Herman Zaini, perkebunan kakao terbesar di Sumatra akan merugikan masyarakat lokal, pernyataan itu disampaikannya saat diskusi dengan 22 orang perwakilan kelompok tani kakao dari Pulau Pagai yang melakukan studi banding ditempat itu Senin 29 Oktober.

“Kalau bapak-bapak tidak selektif, bapak akan menyesal seumur hidup, apalagi kalau tanah bapak statusnya beralih menjadi HGU (Hak Guna

22

Kelompok Tani Kakao Studi Banding ke PT Inang Sari FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

ebanyak 22 petani yang mewakili kelompok tani kakao dari Desa Silabu, Malakopa, Taikako, Matobe, Sikakap dan Saumanganyak melakukan studi banding di pusat pengembangan tanaman kakao terbesar di Sumatra milik PT.Inang Sari selama dua hari, 25-29 Oktober di Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Studi banding tersebut difasilitasi Center for Disaster Risk Management and Community Development Study (CDRM-CDS).

Studi banding yang dilakukan berupa teknik pemilihan bibit unggul kakao, cara penyambungan tunas (okulasi), penyambungan samping, pemangkasan tanaman, penyakit kakao hingga fermentasi biji kakao yang selanjutnya dijemur untuk dijual.

Pimpinan PT. Inang Sari, Herman Zaini dalam diskusi dengan petani mengatakan, keberhasilan seorang petani kakao berawal pemahamannya mengenali seperti apa tanaman ini diperlakukan.

“Kalau seorang petani tidak paham cara bertani, pengelolaan hingga budi daya, sementara tanaman kakao ini

NO. 251, 1 - 14 November 2012

Usaha). Tanah bapak tidak akan kembali yang membuat bapak dan keturunan menjadi budak di tanah sendiri,” katanya.

Menurutnya, iming-iming perusahaan yang mengatakan petani akan dapat penghasilan Rp4 Juta tiap bulan jika sawit umur 0-6 tahun dan Rp4-6 Juta jika sawit berumur enam tahun ke atas hanya bualan.

“Sangat bohong kalau pengusaha mengatakan seperti itu, kami saja yang perusahaan tidak mampu menggaji karyawan kami seperti itu. Apalagi sekarang harga tandan buah segar (TBS) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SEBERANG SUNGAI - Sejumlah warga menyeberang sungai menuju Dusun Terekan Hulu, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, akibat tidak adanya jembatan penyeberangan.

sawit hanya berkisar Rp500 hingga Rp700 per kilonya, akan jauh ceritanya kesejahteraan itu. Perlu bapak-bapak ingat, strategi memberi janji manis kepada masyarakat adalah bentuk gombal perusahaan untuk mendapatkan lahan.” kata Herman yang perusahaannya juga mengembangkan sawit.

Herman mengatakan, secara secara logika, dari mana petani mendapat uang sementara tanaman belum berbuah.

“Kalau biaya produksi yang kita keluarkan mencapai Rp 4 Juta, itu bahkan kurang, itu pasti tapi keuntungan tidak,” ujarnya.

Untuk mendapat hasil yang memuaskan, lanjut dia, para petani sawit harus mengeluarkan biaya untuk bibit dengan harga Rp 30 Ribu per batang, kalau biji Rp12 Ribu per biji. Selain itu masih ada biaya untuk perawatan rutin yang tidak sedikit, mulai dari gaji pekerja hingga pupuk dan pestisida.

“Kalau itu yang dilakukan, para petani sawit tidak akan merugi, karena enam tahun ke depan sudah pasti akan menikmati hasil yang sepadan, itu kalau sawit pribadi. Kalau perusahaan yang mengelola, semuanya memang ditanggung mereka, tapi tetap akan menjadi hutang yang saat sawit sudah berbuah akan dicicil oleh petani kepada perusahaan,” jelasnya. (fs)

sannya, namun dapat dikurangi. Menurutnya, pencegahan efektif dengan merawat tanaman dengan benar dalam bentuk pemangkasan rutin dan sanitasi kebun yang teratur.

“Yakinlah semua jenis hama bisa

dikurangi kalau bapak sudah fokus di sana,” ujarnya.

Selain teknik budi daya kakao, petani juga mengeluhkan harga kakao yang anjlok di pasar Mentawai karena permainan para tengkulak.

Damianus Yanuar, peserta diskusi menyebutkan, hasil panen petani kurang memuaskan bukan karena jumlahnya tapi harganya yang rendah. “Para tengkulak menekan harga di tempat kami,” ujarnya.

Herman menganjurkan agar petani bersatu. Untuk Sumatra Barat, sudah ada wadah petani kakao yang dinamakan Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APEKI) Sumbar. “Nah hal yang sama bisa bapak lakukan di tempat bapak.

Malah saya anjurkan itu mesti di bentuk. Kalau tidak, nilai produk pertanian bapak-bapak akan selalu rendah karena di permainkan tengkulak,” katanya.

Usulan Herman tersebut disambut baik petani, Parsiun Tasirilelu, mengatakan petani mesti serius, “hal ini mesti dilakukan agar kita punya posisi tawar yang kuat dengan tengkulak, bila perlu mencari pasar baru,” ujarnya. (g)

Ekonomi Lamban Karena Jalan Tak Memadai TEREKANHULU - Minimnya fasilitas jalan di Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara menjadi salah satu faktor ekonomi warga setempat susah berkembang.

Dari pengamatan Puailiggoubat Rabu 17 Oktober, penjualan komoditi warga seperti manau ke Sirilanggai mesti dibawa dengan berjalan kaki selama 1,5 jam. Dalam seikat manau, warga hanya mampu mengangkut 10 batang.

Harga sebatang manau di Sirilanggai berkisar Rp2.500 hingga Rp5.000, tergantung ukurannya. Menurut warga setempat, hasil yang didapat dari penjualan manau tak sebanding dengan jarak tempuh melalu medan berat karena jalan berupa tanah liat yang becek dan licin. Hasilnya hanya Rp25.000 hingga Rp50.000.

Warga yang membuka warung kecil-kecilan, harus menyewa orang untuk membawa barang dagangan. Barang jualan yang dibeli di Sikabaluan dimasukkan dalam karung, kardus atau keranjang rotan kemudian dipikul. Bayarannya tergantung negosiasi pemilik barang dengan pengantar.

Dengan kondisi itu, harga kebutuhan di Terekan Hulu jadi mahal, harga sebungkus mie instan di Sikabaluan rata-rata Rp2.000, naik menjadi Rp3.000 per bungkusnya.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet yang berkunjung di Terekan Hulu, Rabu 17 Oktober lalu berencana memindahkan warga Terekan Hulu ke Sirilanggai. “Sulit melakukan pembangunan di sana, selain jauh mereka juga tinggal di kawasan hutan produksi,” ujarnya di selasela perjalanan ke daerah itu bersama rombongan.

Namun saat melihat kondisi masyarakat setempat, Yudas Sabaggalet menarik kembali ucapannya yang ingin memindahkan warga ke Sirilanggai. Ia menyebutkan, lokasi itu merupakan salah satu jalur jalan pembangunan trans Mentawai.

“Nanti kita akan urus izin pinjam pakai kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan terkait dengan hal ini,” kata Yudas.

Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko yang turut dalam kunjungan itu, dalam dialog dengan masyarakat berjanji anggaran P2D Mandiri akan diberikan sebesar Rp1,5 Miliar untuk pembangunan jalan Sirilanggai-Terekan pada 2013. (bs)

23

Puailiggoubat NO. 251, 1 - 14 November 2012 FOTO:RACHMADI/YCMM

Suara Daun Roberta Sarogdok

Muntaber dan Minimnya Pelayanan Kesehatan

S

Ritual Saat Beternak Babi di Salappak

B

eternak babi bagi warga Salappa Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai memiliki cara tersendiri.

Banyak ritual yang dijalankan. Diawali dengan pemilihan lokasi, biasanya dipilih dekat sungai tapi tidak rawan banjir dan banyak pohon sagu. Seperti umumnya di Siberut, sagu merupakan makanan tambahan hewan ternak. Tidak hanya babi, juga ayam dan sapi. Jika di sekitar lokasi sudah ada orang yang membuat kandang babi maka harus diberi pasaksak (mantra).

Setelah menentukan lokasi selanjutnya dilakukan panaki, yaitu ritual untuk meminta izin pada rohroh penghuni tempat itu agar babi bisa berkembang. Benda-benda yang digunakan dalam ritual ini adalah katsaila, terbuat dari pucuk poula, yang diberi secarik kain dan bungabunga lalu dipancangkan di tanah.

Setelah melakukan panaki, calon lokasi beternak babi dirambah dan dibersihkan. Jika saat merambah hutan ada burung kuilak atau burung hantu yang berbunyi, pekerjaan harus dihentikan sehari atau dicari lokasi yang lain. Begitu juga ketika ada ular yang lewat, lokasi itu harus ditinggalkan. Orang Salappa’ percaya, pelanggaran terhadap hal diatas dapat mengakibatkan ternak tidak berkembang, penyakit, bahkan kebakaran.

Selesai merambah mulai dikumpulkan bahan-bahan untuk membuat rumah yang disebut sapou saina’. Setelah itu rumah tersebut disingini dengan daun-daun simaeru’ dan sikatai’. Tujuannya untuk mengusir hal-hal yang buruk dan mendatangkan hal-hal yang baik

di rumah itu. Pohon-pohon yang tumbuh setelah pembuatan sapou saina’ selesai tidak boleh ditebang, sebab babi bisa hilang karena tidak mengenali tempat itu lagi.

Bersamaan dengan pembuatan sapou saina’ dibuat pula panusukat. Panusukat adalah tempat khusus untuk mempersembahkan sebagian hasil ternak kepada roh. Panusukat dibuat di halaman depan sebelah kanan sapou saina’ dan dipagari dengan batang kayu atau bambu. Di panusukat ditanam pohon simakainau’, sura’, boblo, ailelepet, mumunen, pangasele, dan lainnya.

Ada kepercayaan roh di sekitar lokasi juga ikut menjaga ternak, karena babi dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Roh di hutan menjaga babi agar tidak hilang, dimakan ular atau kena penyakit.

Tahap berikutnya mengumpulkan babi yang akan diternakkan. Jika babi dibeli dari orang lain, saat diambil dari kandangnya segenggam tanah dari kandang itu juga dibawa. Tanah tersebut diletakkan di kandang baru agar babi itu tidak kembali ke kandangnya semula. Masa penjinakkan di kandang yang disebut luluplup memakan waktu sekitar 2 bulan.

Ada beberapa pantangan yang harus dijalani selama masa penjinakan babi (pasiuggu saina’).

Pantangan ini biasanya dijalankan selama lebih kurang dua minggu yaitu, tidak boleh berhubungan suami istri, supaya babi tidak dimakan ular. Istri tidak boleh pergi pali’ gagra (menangkap

ikan di sungai), sebab menangkap ikan sama seperti ular yang memangsa babi. Tidak boleh makan udang (siloloinan) mentah, sebab babi bisa memakan anaknya sendiri, anak ayam atau anak babi milik orang lain. Apabila hendak makan suami-istri harus makan bersama di dalam rumah, agar babi juga selalu berkumpul. Tidak boleh pergi terlalu jauh, karena babi bisa pergi jauh dari lokasi.

Sebelum babi dikeluarkan dari luluplup diadakan ritual yang disebut pasibelake’ saina’. Si pemilik meletakkan getah pohon gaharu (angu) dan taipali dalam luluplup. Tujuannya agar babi tidak mendapat gangguan dan agar babi cepat tanggap terhadap bahaya.

Selain itu diletakkan esit gette’ (keong air) di pintu luluplup.

Tujuannya agar babi tidak pergi jauh dari kandangnya seperti keong yang selalu berada di dekat air.

Setelah itu babi sudah dapat dikeluarkan dan bebas mencari makan di hutan.

Setelah babi mulai berkembang diadakan pesta rumah yang disebut pasikomi uma. Si pemilik memotong seekor dari babi agar ternak itu lebih dahulu digunakan untuk peristiwa gembira sebelum digunakan untuk pengobatan atau peristiwa sedih lainnya. Selain itu agar ternak babi semakin berkembang dan pemiliknya terhindar dari penyakit.

Setiap kali hendak memotong babi, sedikit dari ujung telinga kiri babi diambil dan diletakkan di dalam panusukat. Ini dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada roh yang sudah membantu menjaga babi dan

agar babi yang lain bisa terus berkembang.

Apabila jumlah babi semakin banyak dan sagu di sekitar lokasi sudah semakin habis maka sebagian dari babi akan dipindahkan. Lokasi baru biasanya yang sering didatangi oleh babi. Si pemilik memberi makan babi di tempat itu agar babi semakin sering datang ke sana. Kemudian akan dibuat kandang yang disebut patpat. Kandang ini perlu dibuat untuk tempat menjinakkan babi dan tempat untuk memberi makan babi.

Sebelum babi dipindahkan pemiliknya mengadakan upacara yang disebut disingini. Sehelai daun taipot sala diletakkan ke arah matahari terbenam yang bermakna agar roh-roh jahat, penyakit dan musuh babi tidak mengganggu babi. Juga diletakkan sehelai daun mumunen ke arah matahari terbit dengan harapan babi dapat berkembang.

Jika ada ternak babi orang lain masuk ke lokasi, pemiliknya hanya bisa membiarkan saja babi itu tinggal di sana. Apabila kelak babi itu berkembang biak maka anak babi itu akan dibagi rata antara pemiliknya dengan pemilik lokasi yang dimasuki babi itu.

Apabila babi yang masuk adalah babi jantan maka ketika akan dijual, uang hasil penjualan harus dibagi rata. Tetapi kalau babi itu dipotong maka dagingnya harus dibagi rata.

(Sumber: Buku Salappa’ Antara Alam, Kehidupan dan Jiwa, terbitan YCMM)

ejak September lalu di Siberut Selatan, ratusan warga di Desa Muntei dan dua dusun di Desa Madobag di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, terkena wabah muntaber. Dari wabah penyakit itu , 12 orang di antaranya meninggal dunia karena tidak tertangani oleh medis akibat kosongnya petugas di daerah tersebut.

Padahal petugas puskesmas pembantu didaerah-daerah telah ada termasuk daerah yang terkena wabah.

Penyakit muntaber ini dalam waktu sekejab akan mencabut nyawa jika tidak ditangani langsung oleh petugas puskesmas pembantu atau polindes yang ada.

Namun kenyataan yang ada hampir semua petugas lebih banyak istirahat ditempat dari pada tinggal di daerah pelayanannya di masyarakat, sehingga warga yang mengalami sakit apapun terkadang harus mengejar ke puskesmas di kecamatan, kondisi ini sering menyebabkan warga tidak sempat lagi ditolong secara medis.

Kecuali ada pejabat tinggi dari bumi sikerei barulah semua petugas pustu atau polindes di daerah-daerah kembali dan ada ditempat. Padahal sudah jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dokter Warta mengatakan pihaknya menetapkan bahwa wabah muntaber di Desa Muntei dan Desa Madobag tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Dinas Kesehatan telah menurunkan tim untuk menangani pasien agar wabah tidak meluas, meski demikian wabah penyakit ini telah merenggut 12 korban jiwa. Padahal wabah muntaber ini sejak September yang lalu, dari hulu sungai ke muara sungai dan dari muara sungai kembali ke hulu sungai yang ada di aliran sungai Silakoinan dan aliran sungai Rereiket penyakit ini menjalar.

Anehnya saat itu pun masih sempatsempatnya para petugas puskesmas pembantu mengosongkan rumah medis untuk keluyuran di pusat kecamatan, sementara wabah muntaber belum habis total karena masih ada 2 dan 3 orang mengalaminya.

Kondisi minimnya pelayanan medis tidak hanya dialami warga saat terjadi wabah muntaber ini saja namun sering terjadi sejak dulu. Padahal warga sangat membutuhkan tenaga medis yang terus siaga termasuk penyuluhan kebersihan dan kesehatan sehingga terhindar dari penyakit...

Peyuluhan kesehatan sangat penting dilakukan sehingga untuk member kesadaran kepada warga tentang penyakit dan kesehatan. Kesiapsiagaan tenaga medis diperlukan terutama saat timbul wabah penyakit dimana masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan ditangani secara cepat sehingga wabah tidak meluas.

Pelayanan itu masih sangat dirindukan oleh masyarakat Mentawai Kita berharap pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan. Jangan sampai kejadian seperti terulang lagi.

Potret

M

enggunakan pakaian adat serta atraksi budaya Mentawai merupakan salah satu cara untuk mewariskan budaya Mentawai kepada generasi Mentawai. Dengan mengenali budaya, akan memperkuat identitas dan jati diri serta kebanggaan orang Mentawai.

(Teks dan Foto: Rus Akbar)

Puailiggoubat 24 No. 251, 1 - 14 November 2012