N AV I G A S I B I S N I S T E R P E R C AYA
Tahun XXXII No. 10996 Terbit 20 halaman
Sabtu, 2 Desember 2017
DIRJEN PAJAK BARU
Kepastian Bagi Pelaku Usaha JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi. Tugas pertama Robert adalah mengamankan penerimaan pajak 2017, seraya memberikan kepastian perlakuan bagi pelaku usaha. Edi Suwiknyo & Dewi A. Zuhriyah redaksi@bisnis.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dirjen Pajak memegang tugas dan tanggung jawab sangat penting, yaitu mengumpulkan penerimaan pajak yang merupakan tanggung jawab utama dan tulang punggung tegaknya Republik Indonesia. “Saya meminta Pak Robert Pakpahan membangun kepemimpinan yang efektif, adil, jujur dan inklusif untuk dapat menggerakkan Direktorat Jenderal Pajak mencapai target penerimaan dan membangun kepercayaan para pembayar pajak dan dunia usaha,” ujar Menkeu dalam pesan yang ditulis sendiri olehnya dan diunggah di akun Instagram, Jumat (1/12). Adapun Robert yang ditemui usai pelantikan, menyatakan akan mengedepankan pelayanan dan membuat pengawasan terhadap wajib pajak (WP) lebih transparan. Tujuannya tentu selain memudahkan otoritas pajak, dua hal itu diyakini bisa memberi jaminan keadilan
bagi WP, termasuk pengusaha. “Itu sesuai perintah menteri, jadi kalau yang sudah patuh seharusnya tak terlalu khawatir, tetapi kalau yang belum patuh harus membayar,” kata Robert di Jakarta, Kamis (30/11). Sebagai strategi awal, mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu itu akan me-review kebijakan yang telah diimplementasikan. Apabila nanti ditemukan kelemahan, pihaknya akan mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu diperkuat maupun yang harus diperbaiki. Robert sendiri kendati tak menampik semua aspek perlu diperhatikan, tetapi dua hal yakni soal sistem informasi dan regulasi, memiliki fungsi strategis dalam menopang kinerja pelayanan dan pengawasan terhadap WP. Sistem informasi misalnya, peran sistem itu sangat sentral bagi Ditjen Pajak saat ini, terutama untuk menggenjot kepatuhan WP. Apalagi tahun depan sistem informasi yang mumpuni akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI). Dengan kata lain, sistem informasi yang kredibel akan membuat proses bisnis di otoritas pajak lebih efisien dan efektif. Implikasinya ke kepatuhan dan penerimaan pajak bakal lebih optimal. Robert juga telah berkomitmen untuk meneruskan proses revisi undang-undang yang sedang berlangsung saat ini. Salah satu regulasi yang masih dalam proses pembahasan adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Kami perbaiki bagaimana kantor pajak bekerja, sehingga WP lebih patuh karena proses yang ada lebih efisien dan efektif,” tutur Robert. Selain Robert, Menkeu juga melantik
Luky Alfirrman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR). “Tugas saudara Luky adalah harus terus memperkuat dan menjaga kredibilitas dari rating pengelolaan utang dan juga trust dari seluruh stakeholder terhadap instrumen surat berharga negara dan surat berharga syariah negara,” pesan Menkeu. Pada 2018, target pengelolaan pembiayaan mencapai Rp414 triliun atau lebih sedikit dari target tahun ini Rp427 triliun. Adapun pembiayaan dalam bentuk penanaman modal negara 2017 mencapai Rp59,7 triliun dan tahun depan Rp65,7 triliun.
DUKUNGAN PENGUSAHA Sementara itu, kalangan pengusaha ikut mendukung langkah perbaikan sistem informasi dan regulasi. Dua hal itu bagi mereka memberi harapan Dirjen Pajak baru bakal menciptakan keadilan bagi pelaku usaha. Suryadi Sasmita Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan figur Robert Pakpahan dianggap bisa memberi ketenangan bagi pelaku usaha. Kendati demikian, dia tetap berharap Robert lebih fokus untuk melakukan ekstensifikasi, terutama ke pengusaha yang belum menjadi wajib pajak. “Kalau bisa begitu, jadi negara ditopang ramai-ramai. Bukan pengusaha yang itu-itu saja,” kata Suryadi. Agar proses ekstensifikasi optimal, kata dia, sistem informasi harus berjalan paling tidak 6 bulan sebelum AEoI. Apindo sendiri siap menawarkan bantuan ke Ditjen Pajak untuk menjaring anggotanya yang belum menjadi WP. “Apindo itu kan banyak yang besar, kami bisa meminta perantara supaya didata semua. Jadi mesti menjelaskan bahwa mereka harus bayar biar atasnya enteng,” ungkap Suryadi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menambahkan Dirjen Pajak baru harus dapat memastikan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada aspek keadilan. Pemungutan pajak harus mengedepankan program dan tindakan yang moderat, terukur, profesional, dan melakukan konsolidasi internal. “Hal ini didasarkan pada fakta dibutuhkannya situasi yang kondusif bagi stabilitas dan pemulihan dan perekonomian, termasuk mengurangi gejolak dan tekanan politik,” kata Prastowo.
PEMBERANTASAN KORUPSI
Politainment, Koruptor, dan Maling Ilman A. Sudarwan redaksi@bisnis.com
B
erita mengenai kasus korupsi para pejabat yang marak di beragam pemberitaan media massa terutama media online seringkali tidak dapat berdampak luas dan membuat publik bereaksi atas ulah tidak terpuji tersebut. Kondisi ini membuat geram pengelola Pusat Studi Komunikasi dan Media Remotivi. Mereka membuat surat terbuka yang ditujukan kepada para awak media pada 21 November 2017. Mereka menawarkan pendekatan
baru terhadap pemberitaan korupsi untuk mengganti kata koruptor dengan kata maling. “Perlu upaya yang bisa membangkitkan kemuakan dan kemarahan orang pada korupsi dan koruptor. Di titik ini, kami ingin mengajukan sesuatu; mengapa tidak kita panggil mereka maling saja?” Demikian salah satu kutipan dari surat terbuka tersebut. Ketua Remotivi Roy Thaniago mengatakan bahwa pemilihan kata maling dianggap berkonotasi yang lebih buruk dan rendah dalam pandangan masyarakat. Menurutnya, penggunaan kata ini
dapat mengembalikan esensi kejahatan koruptor yang sebenarnya, yakni mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. “Apa bedanya koruptor dengan maling? Dengan garong?” tuturnya. Dia menjelaskan bahwa penggunaan kata koruptor oleh media massa selama ini justru membuat kejahatan tersebut hanya terkesan sebagai sesuatu yang bersifat fantasi dan jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya, korupsi tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan menyangkut kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemberitaan media saat
ini seperti mengajak masyarakat untuk semakin apatis terhadap persoalan korupsi di negeri ini. “Korupsi jadi suatu fantasi yang jauh dari kehidupan masyarakat karena terkesan hanya dilakukan oleh elite politik dan tidak berdampak pada mereka,” katanya. Dia mengatakan, kasus maling duit negara selama ini memang belum pernah membuat khalayak sampai mengutuk para koruptor atau bahkan memaksanya meletakkan jabatan. Roy membandingkan kondisi di Tanah Air dengan kasus korupsi yang terjadi di Korea Selatan beberapa
Editor's Choice
Cairo International Film Festival Artis Tunisia Dorra Zarrouk berpose saat melintas di atas karpet merah, ketika menghadiri pembukaan 39th Cairo International Film Festival, di Kairo, Mesir, belum lama ini. Dorra merupakan artis kelahiran tahun 1980, yang memulai kariernya sebagai model. Reuters/Amr Abdallah Dalsh
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menjanjikan semua penerbangan kembali normal pada Minggu (3/12) tanpa penundaan dampak Gunung Agung.
Provinsi Kalimantan Utara menjadi tuan rumah penyelengaraan pertemuan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA).
waktu lalu. “Kita bisa melihat di Korea Selatan bagaimana rakyat sampai turun ke jalanan, menggelar demonstrasi secara sistematis untuk memaksa mundur presiden mereka [Park Geun-hye],” jelasnya. Roy menegaskan bahwa harus ada keberanian lebih dari media massa untuk memilih kata seperti maling, atau garong untuk para koruptor. “Dengan cara itu, masyarakat akan tergerak untuk bersama-sama mengutuk para pencuri uang rakyat,” tegasnya. • Bersambung 12
Pemerintah Tutup Defisit Rp3,6 Triliun
3
DBS Group Optimalkan Inovasi Layanan Digital
4
Medco Energi Internasional Bidik Rp2,64 Triliun
5
Produksi Mobil Ditargetkan Capai 9 1,5 Juta Unit pada 2020 Dewan Setujui dan Kritisi Anggaran DKI 2018
12
Harga eceran Rp9.000/eks Untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia Rp10.000/eks