Selasa
HARGA Rp4.000 BERLANGGANAN
17 Oktober 2023
1 rabiul akhir 1445 H
Rp90.000
Terbit 12 halaman
Karpet Merah
Gibran Hakim Saldi: Peristiwa Aneh, Jauh Dari Batas Penalaran Yang Wajar Wacana untuk mendorong putra presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden kian terbuka. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi alternatif syarat bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun. KARPET MERAH...Baca Hal 9
Hakim Konstitusi
Arief Hidayat
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Saldi Isra
Keanehan Putusan MK
Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar,”
Soal Batas Usia Capres dan Cawapres Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat,”
Rekap Tujuh Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres
N A K L U B IKA
D
Nomor 90/PUU-XXI/2023
Penguji Almas Tsaqibbirru
Amar Putusan Lengkap Mengadili permohonan 1 Mengabulkan pemohon untuk sebagian
2
Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
3
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Ingin MK mengecualikan batas usia minimal usia 40 tahun dengan memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.
Saldi mengaku dirinya bingung karena putusan MK dinilai berubah-ubah dalam waktu dekat. Kebingungan yang dimaksud oleh Saldi adalah mulanya putusan MK menolak permohonan PSI yang meminta batasan usia capres-cawapres turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU- XXI/2023), Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.
Namun, setelah putusan itu, MK memutuskan menerima sebagian atas permohonan Almas Tsaqibbiru Re A, mahasiswa UNS yang mengajukan minimal usia capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah.
Dengan adanya putusan itu, sadar atau tidak, gugatan yang diajukan PSI, Partai Garuda, Wagub Jawa Timur Emil Dardak Dkk menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
MK Disebut Lampaui Kewenangan
JAKARTA–Partai Gerindra angkat bicara terkait putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, putusan MK final dan mengikat. Sehingga harus diterima apapun putusannya.
MK...Baca Hal 9
Dikabulkan sebagian
Alasan Berbeda (concurring opinion)
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih setuju dengan dua alasan berbeda.
Pada putusan perkara gugatan gelombang pertama Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. Menurut wakil ketua, ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan Ketidakhadiran Anwar Usman kala itu berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi enam hakim menolak dan dua hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Namun, pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutus perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya, perkara nomor 90 dikabulkan sebagian. Arief pun sempat menanyakan Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim alasannya tidak ikut memutus perkara gelombang pertama. Setelah dikonfirmasi ketua menyampaikan ketidakhadiran (gelombang pertama) karena alasan kesehatan dan bukan menghindari konflik kepentingan Selain itu, Arief juga mengalami pengalaman baru saat memutus perkara nomor 90 ini. Karena diputus dengan komposisi tiga hakim mengabulkan sebagian, dua orang hakim mengabulkan sebagian dengan alasan berbeda, dan empat lainnya menyatakan berbeda pendapat.
Hakim Yang Setuju Hakim Konstitusi Anwar Usman Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah Hakim Konstitusi Manahan Sitompul
Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi satu hingga dua bulan.
FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
PRO-KONTRA : Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta, Senin (16/10).
1 Minimal
35 tahun
Pendapat Berbeda
Nomor 29/PUU-XXI/2023
Penguji PSI Ingin MK mengubah batas usia minimal jadi 35 tahun
2 Mengecualikan minimal 40 tahun + penyelenggara negara
Ditolak
Nomor 51/PUU-XXI/2023
Penguji Partai Garuda Ingin MK mengecualikan batas usia minimal usia 40 tahun dengan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
Perkara 90/PUU-XXI/2023 sebetulnya sudah dicabut oleh pemohon melalui kuasa hukumnya.
3 Mengecualikan minimal 40 tahun + penyelenggara negara
Ditolak
Nomor 55/PUU-XXI/2023
Diuji Emil Dardak cs Ingin MK mengecualikan batas usia minimal usia 40 tahun dengan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Ditolak
(dissenting opinion)
Sebanyak empat hakim MK tak setuju atau berbeda pendapat. Yakni,
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Hakim Konstitusi Saldi Isra Hakim Konstitusi Arief Hidayat Hakim Konstitusi Suhartoyo
4 Minimal
21
tahun
Nomor 91/PUU-XXI/2023
Penguji Arkaan Wahyu Ingin MK mengubah batas usia minimal caprescawapres menjadi 21 tahun Ditolak
5 Minimal
25 tahun
Nomor 92/PUU-XXI/2023
Penguji Melisa Mylitiachristi Ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun. Ditolak
SUBUH 04.17 DZUHUR 11.43 ASHAR 14.45 MAGRIB 17.54 ISYA 18.59
6 Minimal
30 tahun
Nomor 105/PUU-XXI/2023
Penguji Soefianto Soetono dan Imam Hermanda Ingin MK mengubah batas usia minimal jadi 30 tahun Permohonan dicabut