JUMAT 13 JANUARI 2017
Rp 3.000
16 HALAMAN
Pemuda Suku Dayak Kalbar Tolak Kedatangan Wasekjend MUI
PENOLAKAN - Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi.
Polri: Ditolak Bukan Karena Lembaganya
PERUMAHAN Pengembang Perumahan Wajib Sediakan Lahan Pemakaman
JAKARTA - Polemik kasus dugaan penistaan agama merembet. Kemarin (12/01) terjadi aksi penolakan dari Pemuda Dayak pada Wasekjend Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain yang akan tiba di Bandara Susilo Sintang, Kalimantan Barat. Polri memastikan penolakan tersebut bukan karena lembaga MUI. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, penolakan itu dipastikan bukan menolak ke hal 7 kol 1
KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten Karanganyar mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk menyediakan lahan pemakaman. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perebutan makam yang bakal terjadi di kemudian hari. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar sundoro, mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Karanganyar pengembang wajib menyediakan hal tersebut. Menurutnya besaran lahan pemakaman yang harus disiapkan sekitar dua persen dari luas lahan yang dikembangkan menjadi pemukiman. Menurutnya aturan itu mutlak ditaati oleh seluruh pengembang yang ada. Jika tidak menaati hal tersebut maka izin untuk mengembangkan pemukiman baru tidak akan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. ke hal 7 kol 1
AKSI TWITTER.COM/BORNEO_W
Mendikbud Izinkan Pungutan Sekolah SINDONEWS
AKSI - Mahasiswa Yogya saat menggelar aksi 121 terkait berbagai kebijakan pemerintah.
Aksi 121, Mahasiswa Sebut Kebijakan JokowiJK Mencekik Rakyat YOGYAKARTA - Tiga elemen mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi turun ke jalan melalui gerakan bela rakyat 121. Ketiga elemen mahasiswa itu mulai dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan, kemudian dari BEM SI Jateng-DIY, dan terakhir dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Aksi yang dilakukan ini mengkritik berbagai kebijakan pemerintah era JokowiJK yang dinilai mencekik rakyat banyak. Bahkan, janji-janji yang disampaikan jauh dari target dan yang diimpikan. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM, penghilangan subsidi listrik, kebutuhan hidup, hingga yang terbaru kenaikan biaya pajak kendaran yang diterapkan pada 6 Januari 2017. Begitu juga kebijakan terkait legalitas pekerja asing yang didominasi dari China. “Kebijakan Jokowi-JK tidak pro rakyat, masyarakat merasakan begitu sulit di era sekarang. Ini kado pahit diawal tahun,” kata Ricky Fattamazaya, koordinator Akai Gerakan Mahasiswa Pembebasan DIY di DPRD DIY, Kamis (12/1). Pemerintahan Jokowi-JK belum genap berjalan tiga tahun. Banyak kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, seperti ke hal 7 kol 5
SELEBRITIS Merasa Lega karena Putus Cinta PENYANYI dangdut Cita Citata membenarkan bahwa ia sudah tidak lagi menjalin kasih dengan Amri Tuasikal. Hal itu diungkapkan Cita usai mengisi acara Konser Raya 22 Tahun Indosiar “Semesta Cinta Indonesia” di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (12/1). “Aku lagi cari yang terbaik, ini sudah lama. Kalau terus nyimpan selamanya kapan bisa cari yang terbaik. Aku bukan simpanan, aku bukan pacaran sama yang punya istri. Menke hal 7 kol 5
JAKARTA “Menteri Pendidikan dan Budaya Muhadjir Effendy memberikan lampu hijau kepada sekolah untuk melakukan pungutan. Alasannya, sekolah tak akan maju jika hanya mengandalkan aliran dana dari pemerintah. Namun, keputusan dari mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut dinilai kembali membuka lebar pintu pungli yang berusaha keras dicegah. Muhadjir mengatakan, pihaknya terus berusaha untuk mencegah praktek
pungli terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Selain membentuk unit pemberantasan pungutan liar wilayah Kemendikbud, dia juga merancang agar akses pembayaran terkait fasilitas pendidikan bersistem elektronik. Sehingga, semua transaksi yang terjadi di lingkup pendidikan bisa tercatat. “Mulai pengadaan barang hingga pembelian buku akan akan kami terapkan dengan sistem transaksi online. Sehingga, kasuske hal 7 kol 5
VIVANEWS
WAWANCARA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat melakukan wawancara dengan sejumlah wartawan.
Kualitas Seleksi Jabatan Rendah Kepala Daerah Masih Intervensi Pansel
AKHMAD SAEFUDIN
DISAMBANGI – Tak hanya menyambangi, Calon Wakil Bupati Batang, Acara Ariani juga kerap disambangi kaumnya. Seperti terrekam saat usai melaksanakan shalat jamaah di sebuah masjid di Deles, Kecamatan Bawang, sejumlah jamaah langsung mengerubunginya.
Ariani: Perempuan Adalah Manager Handal BATANG – Calon Wakil Bupati Batang yang satu ini masih saja rajin blusukan menyambangi kantongkantong kelompok masyarakat pe-
rempuan. Sebagai figur perempuan , Acara Ariani SPsi tidak hanya berkepentingan mendulang suara, tetapi proses interaksi dengan
kaumnya yang telah berlangsung jauh sebelum kontestasi pilkada itupun diakuinya menjadi ruang ke hal 7 kol 1
JAKARTA - Kepatuhan daerah terhadap sistem pengisian jabatan belum menyeluruh. Hasil pengawasan komisi aparatur sipil negara (KASN), kualitas pelaksanaan seleksi terbuka (lelang) jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota belum merata. Pemerintah kabupaten/kota yang paling mencolok. Diantara 73 persen dari 514 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan seleksi pejabat tinggi, banyak ditemukan celah terjadinya perilaku koruptif. Celah-celah itu ada di tingkat panitia seleksi (pansel) hingga kepala daerah selaku pengambil keputusan akhir hasil rekrutmen terbuka tersebut. ke hal 7 kol 5
Buka Peluang Kabupaten/Kota Bantu Biaya SMA dan SMK
Ditegaskan dalam Permendagri 109/2016
Cita Citata
HARAPAN siswa mengeyam pendidikan gratis di SMA dan SMK masih terbuka. Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) membuat aturan yang memungkinkan kabupaten/kota untuk bisa membantu pembiayaan sekolah yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan sudah membuat Permendagri yang memungkinkan bantuan pembiayaan untuk SMA dan SMK tersebut. Kabupaten/kota yang ingin pendidikan di jenjang tersebut tetap gratis bisa mengucurkan APBDnya untuk membantu pemprov. Silahkan saja (membantu ke hal 7 kol 1
Mendikbud Izinkan Pungutan Sekolah
Lampu hijau sekolah untuk
“Memeras” orang tua siswa Kualitas Seleksi Jabatan Rendah
Seleksi hanya formalitas, yang penting kedekatan
HARYADI/PONTIANAKPOST
ALIH KEWENANGAN - Pelajar SMAN 1 Kota Pontianak pulang sekolah usai mengikuti pelajaran di sekolahnya,Senin(9/1). Pengalihan SMA/SMK kabupaten/kota ke tangan provinsi yang sudah berlaku sejak Januari 2017 perlu menjadi perhatian serius agar dunia pendidikan tetap lebih baik dalam pelaksanaannya.
Alamat : Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
Website: www.radarpekalongan.com
CKMY