Radar pekalongan 25 januari 2014

Page 1

16 HALAMAN

SABTU, 25 JANUARI 2014

Rp 2.500

RADAR KUDUS/JPNN

PENCARIAN - Tim gabungan melakukan pencarian korban longsor yang masih tertimbun tanah.

RADAR KUDUS/JPNN

EVAKUASI - Jenasah ibu dan anak yang ditemukan meninggal dalam posisi berpelukan dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi longsor.

Ibu-Anak Tewas Berpelukan Enam Orang Korban Longsor Ditemukan KUDUS – Setelah Tarmudji dan Lasmi (korban longsor di Desa Kambangan) berhasil ditemukan, kini enam orang lagi ditemukan. Keenamnya

ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi itu, sejumlah kejadian mengharukan sempat terjadi. Dua orang ibu ditemukan dalam posisi memeluk putranya. Seakanakan hendak melindungi anak kesayangannya itu. Namun sayang, tidak satupun pasangan ibu dan anak itu yang

selamat. Dua orang ibu itu, Yanti, istri dari Asrori. Saat ditemukan ibu itu mendekap erat Ulfa, putrinya yang masih berusia delapan tahun. Namun, saat itu tubuh perempuan itu tertimpa dinding rumahnya. Sedang seorang lagi korban terkahir yang ditemukan kemarin, yakni Ismawati, 37, dan

putranya Muh Iwan, 12. Mereka berdua ditemukan di balik reruntuhan beton dan batu besar berdiamater sekitar satu meter dan panjang sekitar tiga meter. Bayu, salah seorang relawan dari karang taruna Desa Menawan mengatakan, proses evakuasi kemarin dilakukan ke hal 7 kol 5

BANDUNG Soal Jalan Rusak, Warga Menangi Gugatan atas Pemkot BANDUNG - Gugatan warga citizen lawsuit (CLS/gugatan hukum warga negara) terhadap Wali Kota Bandung soal jalan rusak dimenangi warga. Sedikitnya ada 48 jalan di Kota Bandung yang dilaporkan rusak. Gugatan dilayangkan sebelum Ridwan Kamil dilantik menjadi wali kota. Gugatan dilayangkan pada 25 Juni atau dua hari setelah Pilkada Kota Bandung digelar oleh 14 warga Bandung. Bukan hanya wali kota, warga juga menggugat Dinas Bina Marga Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, Bina Marga Jabar, dan Kementrian PU sebagai pihak pengawas jalan rusak ke hal 7 kol 1

KUDUS

DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS

MENGULAR - Antrean BBM di SPBU Peganjaran mengular. Di SPBU Jalan Ahmad Yani, antrean diperkirakan hingga 1 kilometer.

Antrean BBM Capai 1 Kilometer KUDUS – Tujuh SPBU di Kabupaten Kudus kemarin (24/1) mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina. Di antaranya, SPBU di Desa Prambatan, di Jalan Ahmad Yani (depan RSUD Kudus), di Kecamatan Undaan, di Desa Peganjaran dan Desa Papringan, Kaliwungu, Klaling. Untuk SPBU di Desa Prambatan dan Jalan A Yani telah diberi pasokan sejak kemarin siang. Sedangkan lima sisanya mendapat pasokan pukul 18.00. Armada dari PT Pertamina tersebut terpaksa mengambil jalur alternatif dari Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, supaya sampai di Kabupaten Kudus. Kendaraan distribusi BBM itu, dikawal pihak kepolisian agar bisa lebih cepat di SPBU. ”Ada tujuh armada PT Pertamina yang masuk di Kudus. Dua armada siang ini (kemarin siang, Red), sisanya nanti pukul 18.00 (kemarin petang, Red),” kata Kasi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Sofyan Dhuhri kemarin

Lima SPBU Dapat Pasokan

ke hal 7 kol 5

Pemilu 2014 Bisa Inkonstitusional Yusril Anggap Putusan MK Blunder JAKARTA - Mantan menteri Kehakiman yang juga mengajukan uji materi soal UU Pilpres, Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan MK soal UU serempak di 2019 blunder. Putusan itu menjadi tanda tanya besar. Pemilu 2014 bisa saja dilaksanakan tanpa dasar UU, lantaran pasal-pasalnya sudah dianulir MK karena dianggap inkonstitusional. “Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi bikin putusan blunder. Di satu pihak nyatakan beberapa pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, setelah itu menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MERDEKA

SIDANG - Yusril mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak.

Tetapi, menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya,” ujar Yusril menjelaskan argu-

mennya dalam siaran pers ke detikcom, Jumat (24/1/2014). Yusril memandang, putusan ke hal 7 kol 1

TERASJAKARTA

PUTUSAN - Hakim konstitusi Harjono (kiri) bersama majelis hakim lainnya pada sidang di MK dengan agenda pembacaan putusan dalam sidang pemohon peninjauan ulang undang undang pemilihan umum presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (23/1).

RPH 2013 Belum Tentukan Pelaksanaan Pemilu Serempak JAKARTA - Aroma judicial corruption dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak 2019 sedikit demi sedikit mulai tercium dari mana datangnya. MK pada 26 Maret 2013 hanya menyetujui pemilu serentak. Lalu siapa yang memasukkan kata ‘pemilu serentak untuk 2019’ saat dibacakan pada Kamis, 22 Januari 2014? Dalam putusan No 14/PUU-IX/ 2013, tertulis ‘demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yaitu Mahfud MD,

selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing- masing sebagai anggota pada hari Selasa, 26 Maret 2013’. “Diputuskan mengenai itu kan Maret (2013). Kalau Pak Hamdan pun udah jadi seperti itu (setuju serentak-red). Pasti hakim yang lain pun juga setuju untuk pemilu serentak,” ujar hakim konstitusi Harjono di Gedung MK, Jl Medan Merdeka ke hal 7 kol 5

PPATK Punya Bukti Anas Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

RICARDO/JPNN.COM

BERSAKSI - Anas Urbaningrum bersaksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar di Pengadilan Tipikor.

JAKARTA - Pusat Penelusuran Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri transaksi keuangan Anas Urbaningrum. Berdasarkan hasil analisis, Anas terindikasi telah melakukan pencucian uang. “Semua tersangka sudah ditelusuri PPATK. Dalam si tersangka (Anas) yang sedang dalam masa penahanan, maka permintaan inquiry KPK tentu akan diprioritaskan,” ujar wakil ketua PPATK, Agus Santoso, seperti dilansir detik.com. Setelah melakukan penelusuran, PPATK menemukan beberapa transaksi mencuke hal 7 kol 1

Kontroversi Saksi Pemilu Tanggungan Negara

Dianggap Perampokan Uang Rakyat PEMILIHAN umum 2014 tinggal hitungan bulan. Namun masih ada beberapa kendala teknis terkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu. Salah satunya adalah bagaimana membiayai para saksi di tempattempat pemungutan suara (TPS). Pada pemilu-pemilu sebelumnya mereka dibiayai oleh para partai politik, sehingga menimbulkan pro dan kontra karena hanya “partaipartai kaya” yang mampu membiayai para saksi di banyak tempat. Persoalan ini sebenarnya telah dicari solusinya oleh Badan Pengawas Pemilu. Demi azas keadilan dan obyektivitas, Bawaslu mengusulkan agar para saksi di TPS ini dibiayai oleh negara. Usul itu mendapat sambutan positif dari pemerintah. Kementerian Keuangan telah setuju dan sudah siapkan Rp700 miliar untuk

DOK

PENGHITUNGAN SUARA - Petugas mencatat perolehan suara sementara saat penghitungan suara kepada saksi pada Pilpres 2009 lalu. Dan pada pemilu 2014 ini seluruh saksi dari setiap parpol akan dibiayai oleh negara.

ongkos para saksi, yang akan masuk sebagai salah satu mata anggaran untuk Bawaslu.

Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262

Namun, solusi itu masih mengundang polemik. Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Pemilu 2014 Bisa Inkonstitusional

menilai alokasi anggaran baru tersebut perampokan uang rakyat, sementara kalangan partai politik masih belum solid. Ada yang mendukung, namun ada yang memperingatkan bahwa pembiayaan untuk para saksi itu akan jadi prahara di kemudian hari. Partai Persatuan Pembangunan mendukung wacana Badan Pengawas Pemilu yang mengusulkan negara membiayai saksi dalam Pemilu 2014. Menurut Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy, Kamis 23 Januari 2014, jika saksi dibiayai oleh negara maka pertanda Pemilu makin baik. “Ini bertanda Pemilu semakin jujur dan adil, serta mempersempit ruang penyalahgunaan suara parpol yang lemah dari sisi pembiayaan saksi di TPS,” kata Romi, Romahurmuziy, di Jakarta

Takut kalah sebelum bertarung atau murni dari kajian... PPATK Punya Bukti Anas Terindikasi Lakukan Pencucian Uang

Kalau korupsi siap digantung, pencucian uang siap diapakan lagi...

ke hal 7 kol 1

E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com

CKMY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.