Rp 2.500
16 HALAMAN
JUMAT, 7 FEBRUARI 2014
Oknum TNI dan Polri Jual Peluru Gubernur Tuding di Jual ke Warga Sipil
NURUL FATAH
ROBOH - Jembatan yang belum lama selesai diperbaiki dan belum diresmikan ini, sudah roboh terlebih dahulu. Akibatnya akses dua pedukuhan terputus.
Belum Diresmikan, Jembatan Roboh Akibat Diterjang Banjir
Sidelek Lor, Desa Selokarto dan juga menuju Desa Siguci, Kecamatan Pecalungan, roboh akibat dihantam derasnya air sungai serta kayu dan bambu saat banjir Senin lalu (3/2). Padahal jembatan itu
PECALUNGAN - Jembatan yang menghubungkan Dukuh Siwarak dengan Dukuh
BANJIR Kerugian Akibat Banjir Sekitar Rp1 Triliun SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperkirakan nilai total kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di provinsi ini mencapai Rp1 triliun. “Berkaitan dengan perkiraan nilai kerugian itu, Pemprov Jateng akan mengajukan permintaan bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk penanganan pascabencana serta rekonstruksi,” katanya di Semarang, Kamis. Hal tersebut disampaikan Ganjar usai DOK memimpin rapat koGanjar Pranowo ordinasi penanggulangan bencana di ruang rapat kantor Gubernur Jateng yang dihadiri para pimpinan satuan kerja perangkat daerah setempat. Terkait dengan pengajuan bantuan dana ke pemerintah pusat tersebut, Ganjar mengaku ke hal 7 kol 1
P AHLA W AN AHLAW
THE STRAITS TIMES
PAHLAWAN - Usman dan Harun (ketiga dan keempat dari kiri) dengan tangan terborgol. Keduanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1968.
Mengenal Sepak Terjang Pahlawan Nasional Usman dan Harun JAKARTA - Nama Usman Harun tiba-tiba saja menjadi polemik antara Indonesia dan Singapura. Penyebabnya, sikap Singapura yang memprotes nama tersebut dilekatkan pada kapal perang RI (KRI) yang baru dibeli TNI dari Inggris. Siapakah sebenarnya Usman Harun? Tidak banyak yang tahu nama Usman Harun sebenarnya berasal dari dua orang berbeda yang menjadi pahlawan nasional. Bahkan nama Usman Harun menjadi nama kompleks perumahan TNI AL di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikom dari sejumlah literatur, Kamis (6/2/ 2014), nama Usman dan Harun terkait ketegangan hubungan politik-militer antara ke hal 7 kol 5
sendiri merupakan proyek PNPM tahun 2013 dan belum diresmikan. Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa robohnya jembatan tersebut berawal dari hujan deras yang
terjadi pada Minggu (2/2) lalu hingga menyebabkan banjir. Namun pada saat itu kondisi jembatan masih utuh, meskipun sawah yang ada di sekelilingnya sudah banyak yang tergenang.
Kemudian pada Senin (3/ 2) malam sekira pukul 22.00 WIB, hujan deras kembali turun disertai angin kencang, bahkan air sudah setinggi jembatan. Pada saat ke hal 7 kol 5
Revisi KUHAP Rugikan KPK
JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe mengadu ke DPR soal kondisi terkini yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu. Salah satu yang disoroti adalah soal seringnya terjadi kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan di Papua. Lukas menegaskan, bahwa penembakan itu terjadi karena ulah aparat yang justru datang ke Papua dengan menjual amunisi ke masyarakat lokal. Karena itu, dia meminta Kapolri dan Panglima TNI menertibkan para prajuritnya yang kerap kali menjual amunisi ke warga Papua. “Kapolri, Panglima tertib-
kan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri,” kata Lukas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2). Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, dia yakin hal ini terjadi karena kelompok bersenjata tak pernah kehabisan peluru saat baku tembak. Soal pembelian secara ilegal, dia menegaskan, bahwa keamanan di Papua sangat ketat sehingga sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua kecuali membeli dari aparat yang bertugas di Papua. Senada dengan Lukas, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai mengatakan, kejanggalan juga terjadi saat para aparat yang datang dari luar Papua membawa penuh amunisi, namun setelah pulang amunisi tak bersisa. Sehingga dia juga yakin, kelompok bersenjata di ke hal 7 kol 1
Secara Sengaja dan Sistematis Hapus Kewenangan KPK DPR dan Pemerintah Tetap Ngotot
DRP.GO
DRAFF - Menkuham menyerahkan draff revisi KUHAP kepada Ketua Komisi III DPR RI. Beberapa ketentuan dalam revisi KUHAP itulah yang dipersoalkan KPK karena akan mengebiri kewenangannya.
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR dihentikan. Alasannya waktunya terlalu sempit. “Waktu kerja DPR periode ini tinggal 108 hari kerja, sementara (DIM) cukup banyak sekitar 1169 dan pasal yang dibahas sangat banyak,” kata Wakil ke hal 7 kol 5
MERDEKA
KETERANGAN - Gubernur Papua Lukas Enembe menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup di Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (20/5). Pertemuan yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung serta Kepala BIN tersebut membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua.
Peraturan Presiden SBY Nambah Beban Hidup Nelayan Larangan Penggunaan BBM Subsidi untuk Kapal 30 GT JAKARTA - Sejumlah pungutan dituding sangat memberatkan para nelayan. Paling tidak, saat ini, ada tiga pungutan yang menjadi beban bagi nelayan. Ketiga pungutan itu adalah retribusi daerah, pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan ukuran kapal, serta pajak pengusaha perikanan (PPP). Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, mengatakan, setelah pungutan-pungu-
tan tersebut, kini ditambah lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu yang menjadi dasar BPH Migas untuk mencabut solar bersubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT benar-benar menambah beban nelayan. Belum lagi saat ini, lanjut Dewi, sedang terjadi musim barat, cuaca buruk serta banjir. Hal itu membuat banyak nelayan yang saat ini menganggur dan banyak kapal yang melaut belum kembali pulang karena menghindari cuaca yang buruk. “Dapat kita bayangkan beratnya
KAPAL 30GT Kapal dengan ukuran 30 GT seperti ini oleh pemerintah dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi sebagai bahan bakarnya.
ke hal 7 kol 1
DOK
Melihat Kondisi Pengungsi Longsor di Kandangserang
Kehilangan Rumah dan Mata Pencaharian Penderitaan pengungsi korban longsor di Kandangserang cukup mengharukan. Rumah dan sawah mereka rusak akibat diterjang tumpukan material. Akibatnya, mereka tak bisa bekerja mengais nafkah. Seperti apa? M. HADIYAN, Kandangserang HUJAN terus mengguyur lokasi pengungsian yang berada di Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang, Siang (7/2) kemarin. Sebagian besar warga yang mengunggsi akibat longsor masih bertahan di tenda-tenda darurat. Tenda-tenda itu dibangun oleh warga di pinggir-pinggir jalan.
MUHAMMAD HADIYAN
MENANGIS - Sulastri (kanan) saat menceritakan penderitaannya akibat longsor kepada Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi. Tampak, ia tengah menangis di pundak Asip, sembari menceritakan kondisi rumah dan sawahnya.
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
Sementara, tenda bantuan dari BNPB yang baru didirikan itu masih tampak kosong. Mungkin karena hujan deras, perabotanperabotan di tenda darurat belum sempat dipindahkan. Berdasarkan info yang didapat, ada sekitar 111 warga yang terpaksa diungsikan akibat longsor. Bencana longsor yang terjadi di Kandangserang, telah membuat 37 rumah warga rata dengan tanah, 57 rumah rusak berat dan 34 rusak ringan. Sore itu, waktu baru menunjukkan pukul 2 Siang. Di dalam salah satu tenda, tampak anak dari pasangan Sanuri (70) dan Sulastri (55) masih mendekam kesakitan. Warga Bojongkoneng itu demam setelah dirinya sempat terperosok ke dalam kubangan longsor. Sanuri merupakan salah satu warga yang
Oknum TNI dan Polri Jual Peluru
Namanya juga oknum, manfaatkan kesempatan untuk cari keuntungan... Revisi KUHAP Rugikan KPK
Mumpung masih punya kewenangan, balas dendam kepada instansi yang ditakuti...
ke hal 7 kol 1
E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY