16 HALAMAN
KAMIS, 7 MEI 2015
Rp 3.000
Anggaran Pilkada Tembus Rp25M Pembahasan Dilakukan Banggar dan TPAPD Tadi Malam KAJEN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pekalongan telah membahas anggaran Pilkada bersama Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TPAPD) Pemkab Pekalongan Rabu malam (6/5) kemarin. Pembahasan yang dilakukan di Gedung Dewan itu dilaksanakan menyusul penanda-
tanganan rencana anggaran Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 25.871.109.000, Selasa (5/5) lalu. Bupati Pekalongan H Amat Antono sebelumnya sempat mengakui kepada sejumlah wartawan bahwa dirinya telah menandatangani surat ke DPRD terkait anggaran pilkada. Anggaran itu direncanakan akan mendahului perubahan anggaran. “Anggaran sudah siap. Hari ini (Selasa, red) sudah saya tandatangani. Diharapkan, pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember
2015 di Kabupaten Pekalongan bisa berjalan dengan lancar,” kata Antono. Antono membeberkan, total anggaran pilkada sebesar Rp 25 miliar itu lebih dan murni berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan. Untuk sumbernya diperoleh dari optimalisasi pendapatan daerah, sisa tender atau lelang, dan penundaan pekerjaan yang tidak mempengaruhi pelayanan publik. Penundaan kegiatan itu seperti penundaan pembangunan gedung dan alat berat
Estimasi Anggaran Pilkada 2015 Kab. Pekalongan : KPU
: Rp 19.500.000.000
Panwaslu
: Rp 3.558.742.000
Desk Pilkada : Rp 180.000.000 Pengamanan: Polres Kodim Linmas Satpol
ke hal 7 kol 1
: : : :
Rp 1.958.247.000 Rp 234.720.000 Rp 394.000.000 PP Rp 45.400.000
Total Anggaran: Rp 25.871.109.000
GALIAN C Disidak Gubernur, Tambang Ilegal Ditutup Polisi GROBOGAN - Inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo di tempat galian C di Kecamatan Klambu, Kabupaten Groboban langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian setempat. Polisi mengaku telah memeriksa pemilik alat berat di lokasi penambangan yang disidak. “Sudah. Pak Bandi, pemilik alat berat sudah kami periksa. Tadi juga langsung kami pasangi garis polisi,” kata Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan, di lokasi sidak, Rabu (6/5/ 2015) ke hal 7 kol 1
DOK ISTIMEWA
PAPARAN - Menteri Marwan Jafar saat memberikan paparan dihadapan seratusan kepala daerah terkait pencairan dana desa di Jakarta.
Anggaran Pilkada bersumber dari APBD, Meliputi:
Bupati Diinstruksikan Percepat Dana Desa
KOMPAS
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta bupati/wali kota mempercepat menerbitkan peraturan tentang penetapan dana desa dan Perda APBD 2015 yang
diminta Kementerian Keuangan sebagai syarat pencairan dana desa. “Informasi terakhir dari Ditjen Perimbangan Keuangan per tanggal 30 April 2015, baru 100 kabupaten ke hal 7 kol 5
SELEBRITIS Tak Pakai Stuntman Saat Jadi Superhero DI tengah-tengah membanjirnya film superhero keluaran dua studio terbesar Hollywood, Marvel dan DC, Skylar Pictures rupanya tak mau kalah. Bersama bintang BAND OF BROTHERS, Matthew Settle, Skylar tengah memproduksi film superhero terbaru Inke hal 7 kol 1
DOK
Estelle Linden
Sisa tender atau lelang
3.
Penundaan pekerjaan yang tidak mempengaruhi pelayanan publik. Diantaranya: Penundaan pembangunan gedung dan alat berat.
Awal April 2015: Kebutuhan Pilkada untuk KPU dipastikan naik hingga Rp 20,245 miliar, sesuai Draft Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) Tentang Kampanye. April 2015: Pemkab nyatakan siap menganggaran Pilkada 2015 dengan mencermati beberapa pos anggaran yang bakal ditunda untuk Pilkada. Diantaranya pembangunan gedung DKPP senilai Rp 4,5 miliar dan gedung BPBD sebesar Rp 1,2 miliar. Mei 2015, Banggar DPRD Kabupaten Pekalongan dan TPAPD Pemkab Pekalongan telah membahas anggaran Pilkada serentak yang direncanakan sebesar Rp 25,8 miliar di Gedung Dewan.
Ganjar Banyak Terima Tudingan Sogokan
ke hal 7 kol 5
2.
Maret 2015, perencanaan anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan 2015 turun menjadi Rp 17,7 miliar, setelah ada optimalisasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemda bersama KPU setempat.
LELANG JABA JABATTAN
Terkait Pelantikan Eselon IV
Optimalisasi pendapatan daerah
Februari 2015, KPU Ajukan Anggaran ke Pemkab Pekalongan Rp 20 miliar.
SIDAK - Gubernur Ganjar sidak di lokasi galian C ilegal di Kabupaten Grobogan. Puluhan titik di lokasi tambang tidak mengantongi izin.
SEMARANG - Meski telah diterapkan sistem lelang jabatan secara terbuka, promosi di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituding masih tidak lepas dari praktik sogok menyogok alias suap menyuap. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku dia mendapat banyak laporan dan aduan terkait persoalan sogokan menjelang acara sumpah
1.
GRAFIS: RONY COY
Batang Kembali Gagal Peroleh Predikat WTP
cal Indotama (TPPI) kepada SKK Migas. Kasus yang merugikan negara hingga triliunan ini rupanya mulai mengusik para penyidik, termasuk Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor E Simanjuntak
SEMARANG – Untuk ketiga kalinya dibawah kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014. Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014
ke hal 7 kol 5
ke hal 7 kol 1
RICARDO/JPNN.COM
GELEDAH - Penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (5/5).
Brigjen Diancam Didepak dari Bareskim Yang Usut SKK Migas JAKARTA - Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan PT Trans Pacific Petrochemi-
DOK ISTIMEWA
LHP - Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo menyerahkan LHP kepada Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.
Keluarnya Sabdorojo Timbulkan Kisruh di Ngayogyakarto dan Pemda DIY
Sultan Tidak Lagi Diakui sebagai Gubernur dan Ngarso Dalem RAJA Keraton Yogyakarta mengeluarkan Sabdaraja di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta pada Kamis (30/4) dan juga Selasa (5/5). Seperti biasanya, sabda raja digelar tertutup, hanya internal keraton yang diundang. Namun, sabdorojo tersebut kini mulai menimbulkan polemik diinternal keluarga besar Keraton Ngayogjokarto Hadiningrat. Keluarga Keraton Ngayogyokarto tidak lagi mengakui Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai Ngarso Dalem dan juga Gubernur DIY. Karena Ngarso Dalem Ngayogyakarto menggunakan gelar Khalifatulloh dan Hamengku Buwono, bukan yang Hamengku Bawono. Mereka tidak mengakuinya karena menyebabkan kekisruhan di tubuh Kera-
Anggaran Pilkada Tembus Rp25M
Pesta rakyat yang sangat mahal biayanya...
SABDOROJO Raja Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X meninggalkan Siti Hinggil di kompleks Keraton Jogja, sesuai menyampaikan Sabda Raja, Selasa (5/5).
Brigjen Diancam Didepak dari Bareskim
Sesekali biar merasakan rasanya diancam saat menjalankan tugas...
MERDEKA
ton Ngayogyakarto dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Adik Sri Sultan HB X GPPH Yudhaningrat mengatakan,
Alamat : Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
karena tidak mengakui lagi, maka mereka tidak akan pernah menghadiri undangan atau panggilan dari Sri Sultan HB X
selama masih menghilangkan sebutan Khalifatulloh dan juga memakai Hamengku Bawono. ke hal 7 kol 1 Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY