Radar Sulbar

RABU 3 OKTOBER 2012 ECERAN: Rp. 3.000 LANGGANAN: Rp. 65.000 TELEPON: 0426-22138 HP: 085299200290

RADAR SULBAR Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Epaper RADAR SULBAR

Angie Diberhentikan Sementara JAKARTA — Badan Kehormatan (BK) DPR RI memutuskan untuk memberhentikan sementara anggota Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Ini karena Angie sapaan akrab mantan putri Indonesia itu, telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus. Wakil Ketua BK DPR RI Siswono Yudho Husodo mengatakan keputusan ini dituangkan dengan merujuk pasal 129 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Aturan ini berbunyi, ‘Anggota DPR diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam

Siswono Yudo Husodo

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

“Kami melaporkan keputusan BK yang memutuskan Pemberhentian Sementara kepada anggota DPR RI karena telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Angelina Sondakh untuk mendapat penetapan dalam rapat paripurna ini,” ujar Wakil Ketua BK, Siswono Yudo Husodo dalam rapat paripurna di DPR RI Senayan, Jakarta, kemarin.

Atas keputusan etik BK ini, pimpinan sidang, Ketua DPR RI Marzuki Alie langsung meminta persetujuan peserta sidang terhadap keputusan etik Badan Kehormatan tersebut.

RADAR SULBAR/CHAERUL MARFAN

Baca HALAMAN 7

DICEGAT WARTAWAN. Angelina Sondakh, dicegat puluhan wartawan.

HASIL AUDIT

Budi Santoso: Hasil Observasi Dibahas dalam Sidang

BPK Catat 13.105 Kasus Penyimpangan Keuangan

Sidang DPOD Penentu Nasib Mateng EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU — Sekjen Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD), Budi Santoso, menyampaikan, upaya pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) tinggal menunggu satu tahapan lagi.

Tahapan yang dimaksud adalah Sidang DPOD yang berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam sidang nanti, yang dibahas yakni hasil observasi yang dilakukan Budi Santoso di semua wilayah Mateng.

Hari ini, 3 Oktober, Budi dan beberapa orang tim dari DPOD melakukan observasi lapangan mulai dari Kecamatan Pangale, Budong-budong, Tobadak, Topoyo, hingga Karossa.

Ia menjelaskan, hasil observasi lapangan sangat vital artinya bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab hal itu menjadi rujukan untuk memberikan pesertujuan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

“Sidang DPOD adalah proses final di Kemendagri. Kalau semua anggota

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui ketuanya, Hadi Poernomo menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (IHPS I) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa, 2 Oktober.

Dalam laporan tersebut, BPK RI mendapati sebanyak 13.105 kasus yang senilai Rp12,48 triliun berpotensi merugikan negara.

Dari jumlah tersebut diatas, sebanyak 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Baca HALAMAN 7

EVENT NASIONAL

ABM Minta Kemah Budaya Nusantara Diundur

IST

BERJABAT TANGAN. Ketua KAPP Mateng Aruchul Thahir bersama Kepala Biro Pemenrintahan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas, menyambut Sekjen DPOD Budi Santoso, Selasa, 2 Oktober 2012.

POLEWALI — Pelaksanaan Kemah Budaya Nusantara yang direncanakan 29 Oktober, bakal diundur.

Bupati Polewali Mandar (Polman), Ali Baal Masdar (ABM), menyampaikan, sebagai tuan rumah pelaksana kemah budaya yang akan menghadirkan 33 provinsi, perlu persiapan yang lebih Ali Baal Masdar matang. Apalagi sejumlah menteri akan dihadirkan dalam kegiatan tersebut, termasuk Mendiknas Mohammad Noh yang dijadwal membuka Kemah Budaya.

Itu disampaikan Ali Baal saat saat memimpiun pertemuan dengan panitia kemah budaya nusantara yang berlangsung di ruangan kerjanya, Senin, 1 Oktober.

Menurut Ali Baal, dalam penyelenggaraan event nasional tersebut, pihaknya ingin menya-

Baca HALAMAN 7

SDK: Saya Siap Beri Penjelasan

DPP Dalami Internal Demokrat Sulbar JAKARTA — Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat (PD) melakukan klarifikasi dan pendalaman atas laporan dari sejumlah kader PD Sulbar terkait masalah internal mereka.

Suhardi Duka Pemanggilan ini dilakukan melalui surat Komwas nomor: 67/KP.PD/VII/2012, tertanggal 27 September 2012 dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Komwas, Suadi Marambessy. Disini, Komwas memanggil salah satu pelapor, yakni Ketua DPC PD Matra Dimisioner, Andi Adiaman Indra.

Pemeriksaan terhadap Adiaman, Senin, 1 Oktober lalu

Baca HALAMAN 7

dipimpin oleh Suaidi M. Selama 3,5 jam yang bersangkutan memberikan keterangan di hadapan 11 orang anggota Komwas PD. Usai diperiksa, ia mengaku banyak memberi penjelasan terkait masalah Musda II DPD PD Sulbar dan Muscab DPC PD Matra, sesuai permintaan Komwas dalam suratnya. “Ditanya apakah pelaksanaan Musda dan Muscab sesuai AD/ART. Saya jawab tidak sepenuhnya sejalan dengan AD/ART,” sebut Adiaman Senin malam lalu.

Proses klarifikasi ini berlangsung di sekretariat Komwas PD, Gedung Menara Sudirman lantai 9 jalan Jendral Sudirman, Kav 60 Jakarta.

Komisi pengawas, kata dia, tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih. Hanya saja,

menurutnya, internal Demokrat sangat mengutamakan tahapan-tahapan dalam proses tersebut.

Di hari yang sama, Komwas Demokrat juga melakukan klarifikasi maraton terkait masalah internal partai di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

“Mereka (anggota Komwas,red) hanya gelenggeleng dengar penjelasan kami,” ucap Adiaman menambahkan.

Suryadi Wahid juga hadir mendampingi Adiaman. “Kita datang karena undangan dari komisi pengawas,” ujar wakil ketua Demokrat Sulbar dimisioner itu kepada wartawan di Jakarta.

Komwas Demokrat, sam Baca HALAMAN 7

Potensi Pelanggaran Pemilu 2014

Sulbar Dianggap Paling Rawan Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknya Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

♦10 Juni 2004

www.pln.co.id

Baca HALAMAN 7

MAMUJU — Provinsi Sulbar merupakan daerah paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilu 2014. Ini berdasarkan analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat yang disampaikan kepada Bawaslu Sulbar. Ketua Bawaslu Sulbar Busrang Riandi, mengungkapkan, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pengamatan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada sebelumnya. Tingginya laporan pelanggaran,

RADAR SULBAR/SUDIRMAN SAMUAL

KUNJUNGAN MEDIA. Anggota Bawaslu Sulbar Busrang Riandi, Muhammad Saleh, dan Muhammad Yunus, berkunjung ke redaksi Radar Sulbar, Selasa, 2 Oktober 2012.

website: www.radar-sulbar.com | email: radarsulbar01@gmail.com | facebook: portal radar sulbar

baik yang bersifat administratif maupun pidana pemilu, memperkuat penilaian tersebut.

“Sulbar berada pada urutan atas daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran pemilu,” beber Busrang, saat bertandang ke redaksi Radar Sulbar, Selasa, 2 Oktober.

Dengan adanya analisis tersebut, baik KPU maupun Bawaslu Sulbar dapat menjadikannya sebagai pembanding untuk lebih mem-

perbaiki penyelenggaraan dan pengawasan pemilu ke depan. “Makanya, kami (anggota Bawaslu Sulbar, red) melakukan komunikasi dengan KPU Sulbar guna memperkuat komitmen penegakan dan penyelenggaran pemilu yang bersih,” tuturnya.

Bentuk Panwaslu Kabupaten Baca HALAMAN 7 10 Juni 2012 ♦

2

EKONOMI

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

DPD: Transfer Dana Bagi Hasil Ke Daerah tak Adil JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dana Bagi Hasil (DBH) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), John Pieris mengatakan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penyebab utama ketidakadilan perekonomian di Indonesia. Padahal, semua sumber dana bagi hasil itu berasal dari daerah.

Pada sektor minyak dan gas yang dieksploitasi dari Kalimantan Timur misalnya. Menurut John Pieris, dari minyak dan gas itu Provinsi Kalimantan Timur memberikan sekitar Rp750 triliun ke pusat. Sementara dana yang kembali ke Kalimantan Timur berkisar Rp1 triliun saja. Sementara hutan yang rusak akibat kegiatan penambangan minyak dan gas itu menjadi tanggung jawab daerah. Demikian juga halnya pada sektor kehutanan, pertambangan umum, pertambangan panas bumi, perikanan dan perkebunan, menurut John Pieris, semuanya mendatangkan ketidakadilan bagi daerah.

"Pansus Dana Bagi Hasil DPD ini bekerja untuk mendorong keadilan ekonomi yang sumber pendapatannya dari daerah guna memperkuat fiskal ke daerah dan memecah sentralisasi keuangan yang terlalu terpusat," kata John Pieris, kepada wartawan, di press room DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (2/10).

Pansus Dana Bagi Hasil DPD lanjutnya, sudah mendatangi sejumlah daerah penghasil tambang, perikanan, dan perkebunan di Indonesia. Semua daerah mengeluhkan ketidakadilan transfer dana bagi hasil yang mereka terima karena tidak seimbang dengan kerusakan lingkungan dan kebutuhan riil dana yang mereka terima.

Daerah Sumatera Utara kata John Pieris, menyumbang sekitar Rp50 triliun dana ke pusat dari hasil perkebunan. "Sementara Sumatera Utara tidak dapat apa-apa karena pajak ekspor hasil perkebunan sebesar Rp28,3 triliun dikuasai pemerintah pusat," ungkapnya.

Fakta serupa juga terjadi di Kota Tual Maluku sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Dari ekspor ikan dan pemasaran dalam negeri, Kota Tual hanya memperoleh Dana Bagi Hasil dari pusat hanya Rp85 juta per tahun. "Demikian juga di Jambi dan Sorong, ratusan kilometer pipa minyak berseleweran di daerah itu, sementara masyarakatnya tetap miskin dan tidak dialiri listrik kebutuhan rumah tangga," ujar John Pieris. (jpnn)

BERITA KEHILANGAN Telah Hilang 1 (satu) buah BPKB Mobil Kijang.

Merk/Type Toyota/KF50/SP/Long Atas Nama : FRANS SALIM KALALO No. Polisi Lama : DD 231 RB No. Polisi Baru : DD 1236 OB No. Chasis : MHF 21KF5001152004 No. Mesin : 5K-9192269 BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI AN MUBARAK AMIN NO. HP 081 354 909 954

INFO SULBAR

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DISPENDA Prov. Sulbar

Tambang Emas Martabe Tutup

MEDAN- Tambang Emas Martabe resmi tak beroperasi lagi alias tutup. Hal ini dipastikan melalui siaran pers yang diterima Sumut Pos. Alasan pihak PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, penutupan sementara karena belum tuntasnya masalah pemasangan pipa pembuangan sisa tambang emas ke Sungai Batangtoru.

“Kami sangat menyesal karena kami harus menghentikan aktivitas operasional tambang. Ini tentunya sangat berdampak pada persepsi investor asing terhadap Indonesia, serta pada konsekuensi hilangnya peluang pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bisa

dipetik oleh masyarakat di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara dan Indonesia dari kehadiran investasi tambang terbesar di Sumatra Utara,” ungkap Peter Albert Presiden Direktur Tambang Emas Martabe, Senin (1/10).

Sebelumnya, pada 19 September lalu pihak PT Agincourt Resources menginformasikan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), bahwa pipa air sisa proses ke Sungai Batangtoru harus terpasang selambat-lambatnya akhir bulan September. Jika tidak, perusahaan terpaksa menghentikan pabrik pengo-

BERITA KEHILANGAN Telah hilang 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota.

Merk/Type Toyota Kijang Standart KF 40 SHORT Atas Nama : DRS. H. ANDI RIDWAN DAUDA No. BPKB :49381399Y103.9513 No. Polisi : DD 1094 AZ No. Chasis : MHF 21KF4000188236 No. Mesin : 5K-9272709

BAGI YANG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI AN HJ. HASNAWATI NO. HP 085 242 536 871

lahan bijih di Tambang Emas Martabe, yang kemudian berlanjut pada penghentian kegiatan operasional. Dan, masalah itu belum juga terpecahkan. Tak pelak, perusahaan tidak punya pilihan selain menghentikan seluruh operasi tambang dan aktivitas pendukung terkait secara bertahap.

Humas Tambang Emas Martabe, Katarina Siburian, pun menyatakan tambang sudah tidak beroperasi selama sepuluh hari terakhir. “Perusahaan tentu tidak memiliki sumber dana tidak terbatas dan karenanya tentu tidak dapat terus menanggung biaya tenaga kerja, kegiatan operasional, dan program-program lain tanpa jalannya tambang. Kami tidak punya pilihan, selain menyelamatkan setiap dolar yang kami miliki untuk melindungi perusahaan guna memampukan kami memulai kembali operasi tambang segera setelah masalah ini diselesaikan,” ujarnya.

Sejatinya, masalah pemasangan pipa dan masalah lain di Tambang Emas Martabe sudah akan ditangani pihak Pemprovsu. Namun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Tapsel malah meminta Pemprovsu, untuk tidak ikut turun langsung dalam penan-

ganan masalah tambang emas Martabe. Pasalnya, Pemkab Tapsel beserta FKPD Kabupaten Tapsel yakin permasalahan masih bisa diatasi dengan pendekatan persuasif. “Kita (Pemprovsu) sudah mau turun tapi nggak usah. Katanya biar mereka (Tapsel) dulu yang selesaikan,” terang Kepala Kesbangpol Linmas Provsu, Eddy Sofyan, yang juga sebagai koordinator tim advance FKPD Sumut.

Mantan Kadiskominfo Sumut ini, menerangkan pihak Polres Tapsel tidak ingin melakukan upaya paksa hingga bentrok fisik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pihaknya, masih terus mencoba meyakinkan sebagian warga yang menolak. Apalagi, sambung Eddy, hanya sebagian kecil warga yang masih melakukan penolakan.

Dia pun merasa yakin, itu semua karena masih ada provokasi dari oknum LSM di sana.

Penolakan tersebut dipastikannya tidak murni dari warga secara keseluruhan. Ada beberapa orang yang dianggap terus mencoba memperkeruh keadaan. Padahal dari aspek hukum dan legalitas perusahaan semua telah terpenuhi.

“Tidak murni itu. Karena ada kelompok-kelompok LSM yang mencoba mempengaruhi dan satu dua memprovokasi ibu-ibu di situ,” ungkap Eddy.

Dikatakannya, pihaknya sudah mengetahui hingga saat ini separuh pegawai perusahaan yang sebagian adalah putera daerah telah dirumahkan akibat tidak bisa operasional.

Untuk itu, diharapkan penyelesaiannya bisa cepat dilakukan. Karena ini merupakan proyek nasional yang melibatkan investor luar negeri.

Di sisi lain, penutupan sementara Tambang Emas Martabe dianggap ekonom USU, Jhon Tafbu Ritonga, secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap dunia investasi Sumatera Utara. “Kalau untuk sementara paling berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Tetapi kalau permanen Indonesia

akan kena pinalti. Dengan kata lain, ini bukan masalah Tapsel dan Sumut, melainkan Indonesia,” ungkapnya.

Walau saat ini masih pemberhentian sementara, kalau masalah tidak diselesaikan juga, akan membuat persuhaan tambang ini mengambil keputusan untuk berhenti operasional selamanya. Dan ini yang akan menjadi momok menakutkan, mengingat nama baik Sumut dalam bidang investasi menjadi jaminannya.

“Semoga pemerintah kita bijak. Jangan sampai segelintir orang bisa mempermainkan nasib negara. Kan sudah ada kontrak karya oleh presiden, sudah ada izin plt Gubsu dan Bupati Tapsel, sudah ada kontrak bisnis dengan BUMN Aneka Tambang (Antam), dan sebagainya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Hervian Taher menyatakan polemik yang dihadapi saat ini seutuhnya belum memberikan dampak pada dunia investasi di Sumut. Karena penghentian operasional ini masih bersifat sementara.

“Kalau keputusannya pasti tutup, baru sangat berdampak pada dunia investasi di Sumut.

Bahkan, bisa dikatakan nama baik Sumut akan tercemar,” lanjutnya. Hervian menyatakan bahwa masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemprovsu, Pemkab Tapsel, dan perusahaan pengelolah hanyalah masalah tekhnis. “Saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah negosiasi dan menyelesaikan masalah tekhnis. Tapi, untuk menyelesaikan masalah tersebut jangan digabung ya. Kalau digabung bukan menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah,” ungkapnya.

Dari Jakarta, gonjang-ganjing Tambang Emas Martabe membuat Komisi VII DPR RI gerah. Melalui ketuanya, Sutan Bathoegana, pihak yang ‘bermasalah’ akan segra dipanggil.

“Jadi untuk itu saya pikir Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait,” ungkapnya kemarin. (jpnn)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR

SAMBUT TIM KEMENDAGRI. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas, Ketua KAPP Mateng Aruchul Thahir menyambut kedatangan Tim Observasi lapangan dari Kemendagri, Selasa 2 Oktober 2012 di Bandara Tampapadang

OPINI

RADAR SULBAR

Tajuk

Kerusakan Moral Remaja

Keluarga Hingga Negara Bertanggung Jawab

KPK Dilemahkan, Presiden Diam UPAYA pelumpuhan KPK kembali terjadi. Terangterangan. Kehebatan KPK meringkus tikus dan rayap negara bakal dipereteli kewenangan menyadap dan menuntutnya. Lebih menjengkelkan lagi, upaya pelumpuhan KPK ini terjadi di depan hidung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelaku pelemahan KPK ini juga termasuk pimpinan instansi di bawah komando presiden, seperti kepolisian. Atau, kalau lewat DPR, juga berasal dari legislator partai tempat SBY jadi ketua dewan pembina. Setidaknya, antusiasme mereka dalam membela KPK tidak didorong. Lebih menggemaskan lagi, SBY seperti lupa janji untuk memimpin pemberantasan korupsi.

Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, juga mengklaim: KPK saya yang bikin. Fine, KPK memang lahir 2003 di zaman Mega presiden. Tetapi, mengapa beliau tak menginstruksikan para legislator PDIP agar makin memperkuatnya? Mengapa justru mengeluhkan orang-orang partainya banyak yang terjerat KPK? Bukankah KPK juga menangkapi orangorang dari berbagai partai lain? Kalau orang PDIP korup tidak ditangkap KPK bukankah justru KPK akan jadi alat politik, bukan alat hukum?

Begitulah. Sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi juga karena absennya kenegarawanan. Para ”pemimpin” masih memikirkan kepentingan orang-orangnya. Mereka seakan lupa kebajikan agung bahwa: ketika kepentingan negara dimulai, pada saat itu kepentingan partai berakhir.

Baiklah, coba kita menagih satu retorika (janji lagi!) dari Presiden SBY ketika menanggapi rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU lalu (17/9). ”Rekomendasi Munas NU sama persis dengan pemikiran pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah satu hati dengan NU,” katanya.

Di lanjutan sambutannya, SBY juga mengatakan, ”Kepada semua lembaga negara, baik MPR, DPR, DPD, Kementerian, dan lainnya, termasuk lembaga penegak hukum, agar merespons hasil rekomendasi Munas dan Konbes NU ini.” Pernyataan ini sudah pas. Problemnya selalu pada bukti pelaksanaannya.

Rakyat sudah memberikan kekuasaan kepada presiden untuk bertindak. Kenyataannya, setelah mengusut para jenderal polisi yang diduga korupsi simulator SIM, KPK –sebagai simbol terpenting pemberantasan korupsi– terus diperlemah.

Sebagai pengingat, di sini dikutipkan lengkap dari situs resmi NU, www.nu.or.id, rekomendasi yang presiden mengaku ”sehati” dengannya itu: ”Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan.

Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.

Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi. (rp)

RADAR SULBAR

3

RABU 3 OKTOBER 2012

Oleh: KRUBIAH LENRANG (Muslimah Hizbut Tahrir Sulawesi Barat)

APAKAH kita harus bilang “wow!!! gitu” saat menyaksikan tawuran remaja yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini? Atau berkata,”ya wajarlah, mereka kan masih remaja!” Sementara kita tahu bahwa remaja adalah aset yang akan meneruskan cita-cita suatu bangsa, negara bahkan dunia.

Komisi Perlindungan Anak (KPA) mencatat, enam bulan pertama tahun 2012 ini saja ditemukan 139 kasus tawuran antar pelajar. Sebanyak 12 pelajar tewas dan sisanya luka berat dan ringan. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sama pada tahun 2011, yaitu 128 kasus tawuran. Kasus paling akhir adalah tawuran antar siswa SMU 6 dan SMU 70 Jakarta yang menewaskan Alawy siswa SMAN 6 Jakarta pada 24 September lalu. Anggota Komisi X DPR Rohmani menilai, maraknya tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswa merupakan bukti gagalnya kebijakan pendidikan selama ini. Menurut dia, kebijakan pendidikan yang selama ini dibangun pemerintah terlalu berorientasi pada nilai atau akademik semata. Semua potensi pendidikan diarahkan untuk mengejar nilai ujian.

Ia mengatakan, anak didik yang lemah secara akademik akan termarjinalkan oleh sistem. Anak yang gagal ujian nasional dicap sebagai siswa yang bodoh. Seharusnya pendidikan tidak memberikan stempel pintar atau bodoh. Kesuksesan pendidikan tidak sebatas nilai akademik.

Kekerasan oleh anak-anak dan remaja juga produk dari buruknya lingkungan sosial. Di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, seolah berlaku pemeo ‘senggol-bacok’. Remaja mudah marah hanya karena

perkara yang sepele. Hal ini dikarenakan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat demokrasi-kapitalis miskin nilai-nilai kasih sayang.

Konsep kebebasan yang dibawa demokrasi justru melahirkan prinsip survival of the fittest, hanya yang kuat yang akan bertahan. Maraknya bullying, praktik menggertak dan memeras yang dilakukan oleh pelajar, baik secara perorangan maupun berkelompok di sekolah-sekolah adalah gambaran dari berlakunya prinsip tersebut.

Siswa atau anak yang lebih kuat dan berani akan menguasai kawan-kawannya. Dalam tingkat pergaulan orang dewasa hal ini melahirkan perilaku premanisme. Baik premanisme oleh kawanan gang maupun premanisme dalam dunia politik dan ekonomi.

Keadaan ini diperburuk dengan kondisi keluarga dalam tatanan masyarakat kapitalis, dimana kesulitan ekonomi yang menghimpit banyak keluarga di tanah air membuat orang tua mengalihkan perhatian mereka untuk mencari nafkah ketimbang mencurahkan waktu dan kasih sayang untuk anak-anak mereka.

Dalam keluarga yang memiliki ekonomi mapan hal ini pun terjadi ketika banyak ibu yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan di sektor publik baik di dunia kerja atau sosialita. Rusaknya sistem sosial juga

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

membuat perceraian mudah terjadi.

Tingginya tingkat perceraian di tanah air otomatis membuat pola pengasuhan anak menjadi rusak. Dirjen Bimas Departemen Agama menyebutkan perceraian di Indonesia meningkat hingga 300 persen pascareformasi.

Ironinya 70 persen perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama adalah cerai gugat. Selain itu, rendahnya tingkat hukuman dan minimnya jaminan keamanan juga membuat tindak kekerasan oleh dan kepada anak-anak serta remaja meningkat.

Keluarga Pendidik Pertama Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan gerbang utama dan pertama yang membukakan pengetahuan atas segala sesuatu yang dipahami oleh anak-anak. Keluarga-lah yang memiliki andil besar dalam menanamkan prinsip-prinsip keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi si anak untuk menjalani aktivitas hidupnya. Berikutnya, mengantarkan dan mendampingi anak meraih dan mengamalkan ilmu setingggi-tingginya dalam koridor taqwa.

Jadi keluarga harus menyadari memiliki beban tanggung jawab yang pertama untuk membentuk pola akal dan jiwa yang Islami bagi anak. Singkatnya, keluarga sebagai cermin keteladanan bagi generasi baru.

Dalam tataran keluarga, maka orang tua muslim harus terlibat aktif dalam sejumlah hal; Memberikan pemahaman yang benar sesuai syariat Islam, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak khususnya dari ibu sehingga anak tidak mengalami kekacauan kepribadian (disorder personality), mau mendengar-

kan curhat anak dan memberikan motivasi serta jalan keluar atas setiap permasalahan sehingga anak tidak mencarinya dari kawan-kawan sepermainan yang tidak jelas.

Pendidikan Berbasis Islam Kekerasan bukanlah tabiat dasar manusia sejak lahir. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan hanif (lurus). Allah SWT berfirman dalam hadits qudsy: Sesungguhnya Aku ciptakan hambahambaKu seluruhnya dalam keadaan lurus (HR. Muslim) Salah satu yang dapat mengubah dan membentuk karakter generasi muda adalah dunia pendidikan. Fatalnya saat ini dunia pendidikan di tanah air justru berbasis sekulerisme.

Memisahkan agama dari kehidupan. Pengajaran agama sejak SD hingga kuliah sangat minim. Materi ajarnya pun jauh dari pembahasan yang dibutuhkan para pelajar agar mereka mampu menjawab persoalan hidup yang dihadapi.

Yang diukur dari mata pelajaran agama pun lagi-lagi kemampuan akademis, bukan aplikasi dalam kehidupan. Sementara itu para pelajar miskin pemahaman agama; standar halal dan haram, hukumhukum Islam, dan akhlakul karimah.

Dunia pendidikan lebih fokus mengejar kemampuan akademik, bukan membangun karakter yang berkepribadian Islam. Banyak aktor dunia pendidikan justru melakukan tindakan tidak terpuji. Berulangnya kebocoran jawaban setiap ujian nasional (UN) digelar menandakan para pendidik dan pelajar sudah tidak lagi mengindahkan lagi kejujuran.

Halal dan haram tidak penting, yang penting lulus.

Sedangkan, dalam Sistem Pendidikan Islam mengarah-

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

kan dan membentuk para pelajar agar memiliki kepribadian Islam dan juga trampil dalam sains dan teknologi. Landasan pendidikan Islam adalah penanaman akidah Islamiyyah dan ketakwaan. Dengan modal awal ini maka seorang pelajar akan paham tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Dia juga yakin akan adanya penghisaban atas segala amal perbuatan di dunia. Sehingga dia tidak akan gegabah apalagi berbuat kemungkaran selama hidupnya.

Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang meningkatkan kepribadian islam siswa seperti Rohis perlu terus dipupuk dan diberi semangat untuk lebih gencar melakukan dakwah di lingkungan sekolah.

Kontrol Masyarakat Pendidikan generasi merupakan aktivitas yang berkelanjutan tanpa akhir dan sepanjang hayat manusia. Oleh karena itu, pola pendidikan Islam tidak berhenti dan terbatas pada pendidikan formal (sekolah), namun justru pendidikan generasi Islami yang bersifat non formal di tengah masyarakat harus beratmosfer Islam pula. Kajian tsaqofah islam serta ilmu pengetahuan dan sarana penunjangnya menuntut peran aktif dari masyarakat pula. Amar ma’ruf nahyi mungkar musti tegak di tengah-tengah masyarakat.

Negara Sebagai Pelaksana Hukum Kesalahan lain yang menyebabkan banyaknya remaja melakukan tindak kriminal adalah adanya pemakluman. Kebut-kebutan di jalan, tawuran, perilaku seks bebas, sering dikategorikan sebagai Baca HAL 7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

DIBUTUHKAN SEGERA

HAKASIMA MEDIA TV Membutuhkan KARYAWAN/KARYAWATI

UNTUK STAFF * Adm. Marketing * Bagian Gudang * Collector * Pasilitas Gaji * Mess *Uang Makan LAMARAN DIANTAR LANGSUNG ke Jl. kurungan Bassi No. 3, dekat RSUD Mamuju Telp. (0426) 21702

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang Iklan Atau Tidak Terima Koran Hubungi: Sirkulasi : Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene : Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin) Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin) Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/ HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/

Bulan

4

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

Komisi III DPRD Sulbar akan Tinjau TPO Pajala POLEWALI — Dalam rangka mencari solusi atas pro kontra penempatan Tanggul Pemecah Ombak (TPO) berupa bronjong pesisir, di Kampung Pajala, Takatidung, Polewali Mandar. Komisi III DPRD Sulbar dalam waktu dekat akan segera turun melihat langsung kondisi lapangan agar dapat ditemukan solusinya.

Rencana turunnya Komisi III DPRD Sulbar, diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III, Ajbar Abdul Kadir, ketika dihubungi. Agendanya dipastikan setelah rapat Komisi III DPRD Sulbar.

“Yang jelas kami sangat prihatin atas pro kontra terhadap bronjong pesisir. Olehnya kami sudah sepakat akan melakukan peninjauan lapangan, dengan melihat posisi persoalan yang sebenarnya,” ungkap Ajbar.

Menurutnya, pihaknya juga sangat tidak setuju jika sebuah proyek yang dibiayai pemerintah, kemudian justru menimbulkan konflik diantara masyarakat.

Olehnya Komisi III secara moral sudah semestinya segera kelapangan untuk melihat langsung kondisi dibawah.

“Seandainya awal pekan ini sejumlah anggota Komisi III tidak sedang ada kegiatan, mungkin kami sudah rencanakan turun awal pekan ini, hanya saja sejumlah rekan rekan sedang sibuk, maka kami ulur hingga anggota Komisi III DPRD Sulbar usai rapat internal,” tutur Ajbar. (k1/mkb)

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

BERKAS PARTAI POLITIK. Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Mubarak Amin menerima berkas salah satu partai politik.

Sidik Jari Anggota DPR Direkam

Hanya 24 Parpol Setor KTA REPORTER: M SOLIHIN EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU — Pelaksanaan verfikasi berkas partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014, telah usai. Salah satu syarat yang diminta pengelenggara pemilu adalah Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol.

KPU Mamuju mengumumkan, hingga berakhirnya masa verfikasi berkas pada

si berkas tersebut datanya sama dengan parpol yang juga dinyatakan lulus oleh KPU Polman.

“Jika di Mamuju kami menerima berkas KTA dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), di KPU Polman partai tersebut tidak menyarahkan KTA. Kemudian Partai Demokrasi Pembaruan (PDP, red) telah menyerahkan daftar KTA di KPU Polman, sedangkan kami

29 September lalu, tercatat hanya 24 parpol yang menyerahkan KTA. Kondisi ini juga terjadi KPU Polman. Di daerah itu hanya terdapat 24 parpol yang menyetor KTA ke KPU. Ketua KPU Kabupaten Mamuju Mubarak Amin, mengatakan, parpol yang telah dinyatakan lulus verifika-

tidak menerima berkas KTAnya,” ungkap Mubarak Amin, Selasa, 2 Oktober.

Ia menambahkan, dari 24 parpol yang menyerahkan KTA, Partai Nasdem menempati urutan pertama KTA terbanyak, yaitu 2.717 KTA. Sedangkan terbanyak kedua Partai Golkar sebanyak 2.197 KTA dan terbanyak ketiga Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Mubarak menegaskan,

hingga saat ini pihaknya telah melakukan verifikasi berkas parpol dengan maksimal.

Hal ini dilakakuan agar pesta demokrasi tidak diwarnai protes.

“Buktinya kami telah menolak berkas salah satu parpol yang hanya sepuluh menit terlambat. Ini sebagai salah satu upaya kami untuk berkomitmen dalam menyelenggarakan pemilu,” imbuhnya. (**)

Siswono Yudhohusodo

JAKARTA - Sidik jari Anggota DPR direkam dengan menggunakan finger print sebelum rapat paripurna, Selasa (2/10). Perekaman itu dilakukan di dalam ruang rapat paripurna Nusantara II. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Siswono Yudhohusodo, mengatakan, pemberlakukan absen sidik jari dilakukan pada masa sidang berikutnya.

"Hari ini perekaman sidik jari. Pemberlakuan pada masa sidang yang akan datang," kata Siswono, kepada wartawan, sebelum rapat paripurna, Selasa 2 Oktober.

Dijelaskan Siswono, penggunaan finger print itu memang sudah diatur di dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang memerintakan setiap anggota wajib menandatangani absen serta menggunakan finger print.

Dia tidak memermasalahkan kendati rencana penerapan finger print itu mendapat protes dari beberapa anggota DPR. Namun, menurut dia, semua ini dilakukan karena selama ini terkadang absennya saja ada, orangnya tidak ada. "Ada yang nitip absen, ada yang ditandatangani tenaga ahli. Walau dilakukan segelintir orang saja, tapi ini mencoreng keseluruhan (lembaga DPR)," kata politisi Partai Golkar itu. (jpnn)

PARLEMENTARIA

DPRD Majene Minta Bantuan Pemprov Sulbar MAJENE — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar untuk melakukan intervensi kepada sejumlah perusahaan yang melakukan pekerjaan di Kabupaten Majene. Ini lantaran belum menyelesaikan kewajibannya membayar retribusi tambang galian C. Menurut Ketua Komisi II DPRD Majene, Rusbi Hamid, Selasa 2 Oktober, daerah ini memiliki hak ekonomi ketika ada pengerjaan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang galian C yang

masuk dalam wilayahnya.

“Walaupun pelaksanaan pekerjaan yang dijalankan oleh perusahaan berhubungan langsung dengan Pemprov Sulbar dengan tidak melibatkan kabupaten. Namun pemkab memiliki hak dan aturan yang mengikat. Sehingga siapa pun yang melaksanakan pengerjaan di dalam wilayah suatu kabupaten, maka kabupaten tersebut berhak mendapatkan hak ekonominya,” ungkap Rusbi Hamid, dalam pertemuan Pemkab Majene dan Dinas PU Sulbar, di ruang rapat Wakil Bupati Majene.

Hingga saat ini sejumlah perusahaan belum menyelesaikan kewajiban mereka.

Termasuk hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh kabupaten ini.

Rusbi mengaku Komisi II DPRD Majene telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Termasuk Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar, namun realisasi pelunasan tunggakan perusahaan hingga saat ini belum ada.

Menurutnya Pemkab Majene, punya hak dari sejumlah kelengkapan yang harus dimiliki oleh perusahaan tambang galian C.

Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan atau Hinder Ordonansi (HO), serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) dari BLHP, serta izin yang dikeluarkan oleh Dintamben.

“Semuanya sudah diatur melalui peraturan daerah dan dalam volume tertentu.

Pemkab Majene berhak atas haknya tersebut, namun kenyataan sampai saat ini Pemkab Majene belum mendapatkan haknya,” tukasnya.

Menaggapi Hal ini,

Kadis PU Sulbar, Idham Hasib, mengaku akan menindak lanjuti masukan tersbut, namun yang paling penting adalah informasi yang lebih jelas terkait masalah itu. Rincian seputar tunggakan yang harus diselesaikan oleh sejumlah perusahaan.

“Kami berharap Kadispendanya memberikan informasi sedetail mungkin berapa jumlah tunggakan yang mesti diselesaikan. Jika semuanya jelas, saya rasa perusahaan pasti bersedia untuk melakukan pembayaran,” singkatnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus DPRD Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR/SAIFUL

RAPAT KOMISI. Anggota DPRD Sulbar Marigun Rasyid, H Hamid, HM Yamin Saleh, mengikuti rapat komisi di DPRD Sulbar.

RADAR SULBAR

PEMILUKADA

RABU 3 OKTOBER 2012

5

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

ABM : Kami akan Surati KPU

KPU Diminta Rilis PNS Terlibat Parpol EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polewali Mandar diminta merilis nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota Partai Politik (Parpol). Karena dalam aturan PNS dilarang terlibat dalam Parpol.

Bahkan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar ketika dikonfirmasi, Selasa 2 Oktober sangat menyangkan adanya PNS menjadi anggota Parpol.

Sehingga Ia akan menyurat ke KPU Polewali Mandar daftar PNS yang terlibat namanya dalam Parpol. "Saya akan surati KPU untuk meminta nama-nama PNS yang menjadi anggota Parpol. Kemudian saya panggil mereka untuk dimintai keterangannya apa alasannya sehingga namanya di masukkan parpol

sebagai anggota," ujar Ali Baal. yak dari mereka hanya dicaSelain itu, Jika mereka bet- plok KTP-nya. Alasannya kareul masuk salah na mereka tidak satu anggota Partahu kalau KTPnya dimasukkan pol maka akan diminta apakah tepengurus Parpol tap jadi PNS atau menjadi persyamenjadi penguratan KTA verifikasi parpol. rus Parpol.

Karena dalam "Tidak betul kalau saya penguaturan kepegawaian PP No 53 soal rus Parpol. Saya kedisiplinan PNS. akan menuntut Parpol yang meSerta tiap PNS di- Ali Baal Masdar masukkan nama larang menjadi pengurus Partai Politik. Bah- saya termasuk melampirkan kan juga ditegaskan dalam PP KTP saya. Karena itu tidak No 34 tahun 2004 tentang pernah saya lakukan," ujar larangan PNS menjadi anggo- salah seorang PNS yang ta parpol. dikonfimasi terkait namanya Dalam aturan ini PNS masuk sebagai salah satu angtanpa terlebih dahulu men- gota Parpol. gundurkan diri maka akan Menjadi keheranannya diberhentikan secara tidak karena darimana fotocopy hormat. Informasi yang dida- KTP-nya bisa dilampirkan patkan sejumlah PNS yang salah satu Parpol dicatat sememiliki KTA Parpol keban- bagai kader. (*)

Tifatul : PKS Tak Mungkin Kembalikan Misbakhun ke DPR Lagi JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengisyaratkan bahwa salah satu kadernya, Mohammad Misbakhun, tak mungkin bisa dikembalikan lagi ke DPR. Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa proses untuk mengembalikan Misbakhun yang sudah terlanjur dicopot dari DPR bukanlah perkara mudah.

"Sangat tidak mungkin kembali ke DPR. Kecuali PAW (Pergantian Antar-Waktu) itu perkara mudah, pasti akan dilakukan," kata Tifatul saat dihubungi, Selasa (2/1), menanggapi kemungkinan posisi Misbakhun di DPR direhabilitasi pascaputusan Penin-

jauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung yang menyatakan mantan terpidana dokumen fiktif di Bank Century itu tidak bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Tifatul, PAW di DPR dilakukan dengan proses yang panjang. "Saya kira sulit bagi beliau (Misbakhun) untuk kembali sebagai anggota DPR. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya," katanya.

Meski demikian Tifatul menegaskan bahwa nama baik Misbakhun harus direhabilitasi. Alasannya, karena ternyata Misbakhun tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.

"Yang mencemooh juga harus

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

diklarifikasi," cetusnya. Lebih lanjut Tifatul mengatakan, persoalan Misbakhun tinggal dikomunikasikan saja. Hanya saja Tifatul yang menjadi pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu menyebut persoalan Misbakhun perlu dibahas hingga Majelis Syuro PKS. Sementara Misbakhun yang dikonfirmasi secara terpisah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak menuntut untuk dikembalikan ke DPR. Misbakhun hanya ingin statusnya sebagai kader partai diperjelas.

"Saya ikhlas kok tidak di DPR lagi. Tapi mohon ada eksekusi atas putusan PK Mahkamah Agung itu. (jpnn)

NET

KOTAK SUARA. Seorang staf KPU sementara memriksa kotak suara.

Timses Foke Siapkan Gugatan, Kubu Jokowi Menantang JAKARTA -- Tim sukses Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dinilai masih memiliki semangat rivalitas yang tinggi.

Tim sukses Foke-Nara dianggap belum bisa menerima kekalahan di pilkada DKI 2012. "Semangat rivalitas ternyata masih melekat ke tim Foke-Nara. Setahu saya Bang Foke sudah legowo.

Menjadi hak dari teman-teman tim advokasi FokeNara untuk mengajukan gugatan, dan kami hormati hal itu, sebagaimana pula kami hargai sikap gentle Bang Foke," kata anggota tim advokasi Jokowi-Ahok, Denny Iskandar saat dihubungi, Selasa (2/10).

Menurut Denny, rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi upaya terakhir yang dilakukan tim sukses Foke-Nara. Ia mengatakan bahwa tim kampanye Jokowi-Ahok menghormati upaya gugatan hukum itu. "Kami sebagai tim kampanye Jokowi-Basuki bersikap menghormati hak

gugatan tersebut, dan bersiap menghadapinya, karena kami meyakini bahwa rakyat Jakarta sudah menjatuhkan pilihannya, sehingga semangat rivalitas di tim kami sudah berubah menjadi semangat perjuangan 5 tahun ke depan," papar Denny.

Meski begitu, Denny mengingatkan bahwa pihaknya juga mencatat sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh tim Foke-Nara. Misalnya intimidasi dan ketidaknetralan birokrat pada pemungutan suara putaran kedua. Denny juga mengingatkan agar gugatan tim sukses Foke-Nara ke MK, jika jadi mengajukan, memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Jika tidak berdasar, maka gugatan itu hanya akan merusak citra Foke yang legowo dan gentle menerima hasil pilkada DKI 2012.

"Sayang kan bila citra positif Bang Foke yang terakhir dicemari semangat rivalitas

yang belum berhenti di benak dan sanubari anggota tim kampanye FokeNara," pungkas Denny.

Seperti diketahui, Foke kalah dari Jokowi dalam pemungutan suara pilkada DKI 2012.

Berdasarkan perhitungan resmi KPU DKI, pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama mendapat suara terbanyak dengan perole-

han 2.472.130 suara atau 53,82% dari suara sah.

Sedangkan Fauzi BowoNachrowi Ramli mendapat suara sebanyak 2.120.815.

Jika hingga tanggal 3 Oktober mendatang hasil pilkada DKI tidak digugat ke MK, maka Jokowi akan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta ke-16 pada tanggal 7 Oktober mendatang. (jpnn)

NET

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Chalid Mawardi, Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Endra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

RAPAT. Tiga orang Anggota DPRD Polewali Mandar, Muh Said Sidar dan Fariduddin Wahid serta Amiruddin, saat mengikuti rapat warga disejumlah dusun di Kecamatan Luyo, untuk menyerap aspirasi

RDP. Sekertaris Dewan, Rahmadi bersama salah seorang anggota Komisi I, Syamsul Samad, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Randis Rental.

6

HEALTH & EDUCATION

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Sekretaris Pemkab Matra

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Suasana Belajar Picu Kekerasan JAKARTA-Tahukah Anda bahwa suasana belajar di kelas yang diciptakan guru ikut memicu perilaku kekerasan pada anak muridnya? Kurikulum yang menjenuhkan, proses belajar yang membosankan, dan sedikitnya waktu bagi anak

untuk mengaktualisasikan diri ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.

Demikian diungkapkan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Arief Rahman.

Menurut dia, manajemen sekolah seharusnya dapat

Suara TV yang Tidak Ditonton Bisa Bikin Anak Hiperaktif

JAKARTA - Demi perkembangan mental anak, sebaiknya jangan cuma membatasi kesempatan anak nonton TV. Batasi juga kesempatan orangtua nonton TV di dekat anak meski anaknya tidak ikut menonton, sebab suaranya tetap bisa bikin anak jadi hiperaktif.

Meski tidak menonton TV, anak tetap bisa mendengar suaranya jika ada orangtua atau kakaknya yang sedang menonton. Suara dari TV yang tidak ditonton secara langsung ini dalam istilah medis disebut background-TV dan diyakini sangat mempengaruhi kesehatan mental.

Gara-gara mendengarkan bacground-TV inilah, banyak anak-anak dalam pertumbuhannya mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH). Ciri-cirinya antara lain jadi lebih hiperaktif dan susah menjaga pikiran tetap fokus pada satu kegiatan saja.

Penelitian terbaru di University of Amsterdam menegaskan hal itu lewat sebuah eksperimen pada anak. Saat diperdengarkan sebuah tayangan TV di ruang sebelah, anak-anak cenderung lebih cepat bosan lalu beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain.

Oleh karena itu para peneliti menyarankan, sebaiknya bukan hanya anak yang harus dibatasi aktivitas menonton TV-nya. Orangtua dan anggota keluarga lain yang lebih dewasa, sebaiknya juga tidak sembarangan menyetel TV keras-keras kalau ada anak-anak di sekitarnya.

"Langkah pertama, jika ada TV menyala tetapi tidak ditonton maka sebaiknya dimatikan saja," kata Jessica Taylor Piotrowski, PhD yang melakukan penelitian ini seperti dikutip dari Medicinenet, Selasa (2/10/2012).

Dampak background-TV terhadap perkembangan mental anak sebenarnya bukan kali ini saja diungkap. Sebelumnya, penelitian di University of New Mexico juga menyimpulkan hal yang sama dan yang lebih mengejutkan menurut penelitian itu, anak-anak terpapar background-TV selama ratarata 4 jam/hari. (net)

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak mencekam. ’’Tapi, faktanya proses belajar sekarang melenceng dari UU no 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Guru lebih mementingkan keunggulan akademik saja,’’ ungkap Arief di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, 8 standar pendidikan sekarang ini sudah tidak mampu lagi memberikan pengetahuan akademik dan sosial kepada anak didiknya. Seharusnya, ditambah satu poin lagi, yaitu pembentukan karakter. ’’Saya prihatin, sekolah hanya mengejar ranking, sementara keunggulan yang leb-

ih komprehensif seperti kepribadian dan budaya damai antar sekolah tidak diciptakan,’’ kecam Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini. Krominolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, perilaku kekerasan sudah dimulai sebelum siswa belajar di sekolah. Tepatnya saat masa orientasi sekolah atau sejenisnya. Contohnya praktik peloncoan yang dilakukan senior terhadap junior. ’’Sekolah harus mengantisipasi fenomena yang terjadi. Semestinya pendampingan ke anak-anak baru harus diintensifkan pada masa-masa seperti sekarang ini,’’ paparnya.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui, hasil evaluasi yang dilakukan Kemdikbud mengungkapkan dunia pendidikan di Indonesia sudah sangat membosankan.

Salah satu tolak ukurnya dilihat dari materi kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. ’’Selama ini kurikulum pendidikan kita sangat membosankan,’’ katanya. Kondisi itulah yang mendorong Kemdikbud menilai tepat waktunya untuk mengevaluasi dan mengubah kurikulum pendidikan nasional. ’’Selama ini pendidikan kita membosan-

kan. Indikator sederhananya, anak-anak gembira jika gurunya tidak datang.

Itu karena pola pendidikan kita masih memberatkan anak,’’ paparnya. Saat ini pemerintah tengah mengevaluasi dan mematangkan rencana perombakan kurikulum pendidikan nasional secara menyeluruh.

Meski masih berlangsung, tetapi ia berani mengatakan jika kurikulum pendidikan nasional yang baru akan selesai dibahas dan mulai berlaku pada ajaran 2013-2014.

Sementara itu, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari menekankan pentingnya pendidikan karak-

ter bagi anak. Pendidikan karakter ini tidak hanya ditanamkan di sekolah, melainkan juga yang terutama diajarkan sejak dini di dalam keluarga. ’’Kalau karakter positif sudah ditancapkan sejak kecil kepada anak, mereka tidak akan terjerumus kepada hal-hal negatif,’’ kata Linda kepada wartawan kemarin.

Salah satu yang bisa dikembangkan untuk pendidikan karakter ini adalah dengan mengajarkan olahraga. ’’Olahraga apa saja, karena di dalam olahraga itu ada sportivitas, kejujuran. Kesenian juga cara yang baik untuk menanamkan karakter kepada anak,’’ ungkap dia. (jpnn)

Guru Protes Gajinya Dipotong MAJALENGKA - Para guru di Kabupaten Majalengka meradang. Mereka mempertanyakan potongan dana sebesar Rp10 ribu dari gajinya bulan Oktober 2012, yang konon untuk dana Palang Merah Indonesia (PMI). Mereka protes, karena merasa gajinya “disunat” tanpa ada pemberitahuan resmi, baik melalui surat atau sosialisasi dari instansi terkait.

Ketua Forum Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (FPPTK) Kabupaten Majalengka, Momon Lentuk SPd MPd mengatakan,

dirinya mendapat pertanyaan dari para guru yang ada di Majalengka, terkait pemotongan uang gajinya Rp10 ribu untuk PMI. Para guru merasa kaget dengan adanya potongan tersebut, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan secara resmi atau sosialisasi dari instansi terkait mengenai akan adanya pemotongan dana tersebut.

“Para guru mempertanyakan soal potongan dana Rp10 ribu tersebut, karena sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya, baik dalam bentuk surat ataupun

sosialisasi. Seharusnya, sebelum melakukan pemotongan dana terlebih dulu ada surat edaran resmi, sehingga para guru tidak merasa kaget dan tidak akan bertanya-tanya.

Bagi kami para guru, bukan persoalan besar kecilnya potongan dana tersebut, tapi caranya yang sama sekali tidak baik dan seolah-olah tidak menghargai Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan para guru yang haknya langsung dipotong,” jelas Momon seperti diberitakan Radar Cirebon (Grup JPNN).

Dikatakan Momon, jika

rencana pemotongan dana untuk bantuan sosial atau apa saja peruntukannya diberitahukan secara resmi, tidak mungkin ada komplain dari para guru. Bahkan kalau memang pemotongan itu untuk dana sosial dan secara resmi ada surat pemberitahuan, mungkin saja ada yang memberikannya lebih besar dari potongan saat ini.

Menurutnya, di era perubahan seperti ini, jangan dibiasakan cara-cara lama diterapkan untuk hal-hal yang sifatnya pemotongan dana sekecil apapun nilainya.

Sebab, yang namanya pemotongan harus ada kesepakatan dari pihak yang akan dipotong terlebih dahulu, atau paling tidak ada pemberitahuan untuk apa dan berapa besar potongannya. Terkait potongan dana tersebut, sambung Momon, bila perlu instansi terkait yang mengelola dananya melakukan akuntabilitas publik dengan mengumumkan hasil dan penggunaan dananya. Dengan adanya dana bantuan tersebut, harus ada peningkatan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. (jpnn)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Aplikasi Wisn Mengantar Dokumen Perencanaan Nakes Polman Menjadi Lebih Baik MAMUJU - Kecamatan Kalumpang berada di lembah yang dikelilingi gunung tinggi berjarak sekitar 125 km dari ibukota Mamuju atau sekitar 94 km dari Le’beng kecamatan Kalukku. Dibagian timur Kecamatan Kalumpang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini juga merupakan daerah potensi dengan pertambangan Emas dan Batu Bara.

Sebagai realisasi seperti pada kegiatan kegiatan sebelumnya ,Tim Flying Healt Care (FHC) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bertolak dari Mamuju menuju Kalumpang Pada tanggal 29 September 2012 pukul 15.00 Sore hari. Tim FHC akan melaksanakan Pelayanan Kesehatan dan On The Job Training di Desa Kecamatan

Kalumpang. Adapun narasumber yakni dr. H. Achmad Azis, M.Kes (Kadinkes prov.

Sulbar), dr. H. Daniel Uisal(Dokter spesial Bedah) dan dr. Fitria, SpA (Dokter ahli anak). Dalam arahannya, Kepala Puskesmas Kalumpang menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan berterima kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang programnya banyak bersentuhan langsung kepada Masyarakat. Lanjut beliau katakan kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan secara Maksimal.

Masyarakat maupun pemerintah Kalumpang merespon baik kedatang tim Flying Heath care (FHC) Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) terbukti Camat kalumpang Oktavianus TP, SE.MM mengarahkan

masyakatnya untuk mendatangi tempat pelayanan Kesehatan yang dilakukan dari Pagi Hingga sore hari pada hari minggu 30 September 2012 dengan jumlah pasien tercatat 250 orang. Selain itu dilakukan penyuluhan TB, Malaria dan HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat guna memberikan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Kesehatan.

Baik Pencegahan penyakit, mengenali gejalanya dan membawa ke Fasilitas Kesehatan apabila ada yang sakit.

Pada Kesempatan itu Camat Kalumpang Oktavianus TP, SE,MM mengatakan bahwa Kegiatan ini sangat dirindukan oleh masyarakatKalumpang merupakan bukti nyata pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak azasi manusia untuk mendapatkan kesehatan yang

layak. Waktu pelaksanaan sangat sempit sehingga tidak dapat melayani seluruh masyarakat kecamatan Kalumpang. Jadi kegiatan yang serupa akan datang supaya waktunya lebih lama, Pinta Oktavianus TP, SE,MM. Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling banyak ditemukan penyakit gatal-gatal dan dan batukbatuk. Hal ini dipicu kurang-

nya pemahaman masyarakat tentang pencegahan penyakit, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Kesehatan Lingkungan. Penyuluhan Kesehatan sangat penting di Daerah terpencil karena mereka masih sangat minim pengetahuan tentang kesehatan. Selanjutnya, Tim FHC memberikan bahan kontak berupa sikat gigi, sabun Mandi dan Pasta gigi kepada

masyarakat guna memberikan stimulan atau rangsangan untuk berperilaku Hidup Bersih dan sehat.

Perjalanan dan Kegiatan FHC DTPK Kalumpang Tim FHC Meninggalkan Kecamatan Kalumpang kembali ke Mamuju pada malam hari sekitar pukul 20.30 setelah melakukan On the Job

Training (OJT) dengan petugas kesehatan wilayah Puskesmas kalumpang. waktu perjalanan ke Mamuju sekitar 6 jam karena dari empat unit mobil ada dua diantaranya tidak mampu melewati medan yang licin dan terjal diperparah lagi dengan turunnya hujan sehingga mobil harus ditarik dengan mobil yang lebih besar . (*)

SAMBUNGAN BPK Catat 13.105 Kasus Penyimpangan Keuangan LANJUTAN HALAMAN 1

Sisanya, sebanyak 9.129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Selain itu, dari hasil pemeriksaan keuangan dilingkungan pemda, BPK RI telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemda dan 4 LKPD tahun 2010. Dimana secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan yang dapat dilihat dengan meningkatkan daerah penerima WTP. Dari 34 daerah pada tahun 2010 meningkat menjadi 67 daerah di tahun 2011. Meskipun jumlahnya meningkat, lanjut Hadi, angka ini masih relatif kecil yakni baru sekira 16 persen.

Dikatakannya, IHPS Semester I Tahun 2012 memuat hasil emeriksaan BPK untuk Semester I Tahun 2012 serta hasil pemantauan pelaksanaan yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, dipaparkan pula, hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara atau daerah, termasuk didalamnya hasil pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana. Yang kemudian disampaikan kepada instansi berwenang (aparat penegak hukum).

“Objek pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/ BLU yang mengelola keuangan negara, seluruhnya berjumlah 622 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 527 objek keuangan, 14 objek kinerja, dan 81 PDTT,” jelas Hadi.

Dijelaskannya, hasil pemeriksaan siginifikan semester I tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain, mengenai perjalan dinas. Dimana hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kerugian negara akibat perjalanan dinas fiktif yang dilakukan pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar. Dari total kerugian negara tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar adalah perjalanan fiktif dan 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas melebihi standar.

Selain perjalan dinas, BPK juga menemukan adanya kejanggalan dalam kinerja program penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan penerapan e-KTP. BPK menemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6,03 miliar, ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp605,84 juta, ketidakpatuhan yang merugikan negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36,41 miliar, dan potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28,9 miliar.

“Permasalahan tersebut disebabkan karena konsorsium perusahaan kontraktor e-KTP tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP elektronik tahun 2011 yang ditetapkan dalam kontrak,” papar Hadi.

Korupsi

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

Pemeriksaan Kepala Daerah

Kejagung Siapkan Edaran JAKARTA - Kejaksaan Agung akan memberikan surat edaran kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan aparat penegak hukum memeriksa kepala daerah tanpa izin dari Presiden. Langkah Kejagung itu sebagai respon atas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan judicial review pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Putusan MK wajib kita laksana-

kan untuk penyidikan terutama dalam penyelesaian kasus korupsi.

Putusan ini sedang dipelajari dan akan dibuat surat edarannya ke daerah-daerah," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman saat menghadiri jumpa pers Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta Selatan, Selasa, 2 Oktober.

Dalam acara itu Adi membeber sejumlah kasus kepala daerah yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut Adi, di antara beberapa kasus yang mengalami kendala perizinan Presiden adalah pemeriksaan terhadap Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Buhari Matta. " Selama ini pemeriksaan kepala daerah, yang kami tunggu izin pemeriksaannya cuma satu kepala daerah yaitu Bupati Kolaka, Buhari Matta.

Kami sedang menunggu turunnya izin. Tapi ini berarti lebih mudah karena ada putusan MK," ujarnya. (jpnn)

7

Angie Diberhentikan Sementara LANJUTAN HALAMAN 1

Setelah mendapat persetujuan, ia pun mengetukkan palu.

Seperti diketahui, Angie yang juga pernah menjadi anggota Komisi X DPR, menjadi terdakwa kasus suap pembahasan anggaran pengadaan alat laboratorium 17 perguruan tinggi negeri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia juga diduga terlibat dalam kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta Selatan, Angie didakwa menerima suap Rp6 miliar. (rul)

Sidang DPOD Penentu Nasib Mateng LANJUTAN HALAMAN 1

DPOD setuju dengan hasil observasi, maka Mateng akan terbentuk. Sebab DPR sudah lama menganggap layak daerah,” ungkap Budi kepada wartawan saat konferensi pers di VIP Room Bandara Tampa Padang, Selasa, 2 Oktober.

“Tetapi, kami harus berhati-hati. Karena di Indonesia sudah terlalu banyak daerah pemekaran yang gagal

menyejahterakan rakyatnya,” sambungnya.

Ia mengukapkan, hal-hal yang akan ditinjau adalah kondisi wilayah, kesiapan masyarakat, ketersediaan fasilitas, batas wilayah, penetapan ibukota, hingga dukungan anggaran dari Kabupaten Mamuju sebagai kabupaten induk Mateng. Namun Budi belum bisa memastikan seperti apa gambaran hasil observasinya.

“Itu belum bisa saya gam-

ABM Minta Kemah Budaya Nusantara Diundur LANJUTAN HALAMAN 1

jikan hal terbaik kepada para tamu. Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk pembenahan, utamanya terhadap pemenuhan sarana dan prasarana.

“Kami akan mengadakan rapat di Jakarta 5 Oktober, dan sebagai penanggung jawab di tingkat kabupaten, kami akan meminta agar pelaksanaannya bisa diundur. Kami tidak mau asal-asalan. Biasanya pelaksanaan kegiatan nasional diberikan waktu kepada panitia jauh hari sebelumnya.

Sementara untuk Polman hanya diberi waktu kurang lebih sebulan,” kata ABM. Ia juga menyampaikan, permintaan waktu agar pelaksan-

aan untuk diundur, bukan cuma untuk mematangkan sarana dan prasaran kegatan.

Tetapi pada saat kegiatan itu digelar, ia tengah melaksanakan ibadah haji pada 10 Oktober.

Namun, jika memang pelaksanaannya tidak bisa diundur, Polman tetap siap dan akan bekerja maksimal dan memberikan yang terbaik.

Disampaikan pula, untuk persiapan pelaksanaan Kemah Budaya Nusantara, panitia sudah bekerja dan berbagai hal telah dilengkapi di Lokasi Pusdiklat Perkemahan HM Masdar Pasmar, termasuk penataan jalan, dan pembangunan WC yang akan digunakan oleh peserta. (afr/mkb)

barkan mas, saya kan baru mau observasi. Saya tidak mau menerka-nerka,” jawab Budi.

Di tempat sama, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas menyampaikan kedatangan Tim Observasi DPOD merupakan langkah maju dalam proses pembentukan Kabupaten Mateng. Hasil observasi ini akan menjadi pembanding terhadap data-data yang

sudah diserahkan beberapa waktu lalu ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI. “Dan saya yakin hasilnya sakan sejalan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya,” sebut Khaeruddin.

Demikian juga dikatakan Ketua Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Mateng, Aruchul Thahir. Disampaikan, kondisi wilayah Mateng sudah sejak lama lay-

ak untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru. Karena potensi pendapatan asli daerahnya cukup besar. Kemudian mengenai penentuan batas sudah tuntas sejak lama.

Begitu pula dengan penetapan wilayah calon Ibukota Mateng. “Semoga hasil observasi itu dalam menyupport pembentukan Mateng menjadi satu daerah baru di Sulbar,” harap Ruhul. (**)

DPP Dalami Internal Demokrat Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1

bungnya, kemungkinan akan mengundang pihak-pihak terkait pemeriksaan Senin lalu, termasuk memanggil pihak DPP PD untuk memberi penjelasan.

Hargai Proses Demokrasi Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar terpilih, Suhardi Duka (SDK) yang dikonfirmasi kemarin menyebutkan, proses demokrasi di kubu partai berlambang bintang kejora itu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme di Demokrat.

Menurutnya, ketidakpuasan dalam proses tersebut adalah hal yang wajar. Hasil itu, kata SDK, adalah proses demokrasi.

Terkait laporan atas pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) Mamasa dan Mamuju Utara (Matra) yang dilakukan serentak di Mamuju beberapa waktu lalu, pihaknya siap memberi penjelasan ke DPP. “Ya saya siap hadir jika mendapat undangan dari DPP Demokrat, tapi sampai hari ini (kemarin), belum ada undangan tentang itu,” kata Suhardi Duka kepada wartawan, sore kemarin.

Saat ini, Demokrat Sulbar telah menggelar muscab di lima kabupaten di Sulbar.

Rencananya, pelantikan ketua dan pengurus di lima kabupaten akan dilakukan serentak bersama dengan Ketua Demokrat Sulbar terpilih pada 6 Oktober mendatang.

“Saat ini kami mulai kon-

solidasi di tingkat kecamatan dan desa, rencananya pelantikan akan dilakukan serentak dan akan dihadiri oleh pengurus DPP, kami usahakan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum,” paparnya.

Sebelumnya, Pengurus DPP Demokrat, Salim S Mengga menyampaikan bahwa berbagai polemik internal Demokrat Sulbar, tidak lepas dari intervensi-intervensi pihak luar. “Muscab Matra di Mamuju, ada intervensi-intervensi. Itulah ditarik ke Mamuju,” kata Anggota DPR RI Fraksi Demokrat itu.

Berbagai bentuk gangguan dari luar Demokrat, ujarnya, telah sampai ke Jakarta. “DPP tau bahwa ini mau dikendalikan oleh pihak luar,” tandas Salim yang juga berasal dari Sulbar. (rul)

Guna menunjang operasional Bawaslu Sulbar, untuk sementara anggaran lembaga ini masih melekat di Bawaslu pusat. Menurut Anggota Bawaslu Sulbar, Muhammad Yunus, pembebanan anggaran tersebut ke Bawaslu pusat disebabkan Bawaslu Sulbar terbentuk di akhir triwulan tiga 2012.

“Sehingga untuk operasional kami mulai Oktober hingga Desember 2012, masih menjadi tanggungjawan Bawaslu pusat,” sebut-

nya.

Tetap, mulai tahun 2013, Bawaslu Sulbar juga sudah memiliki rencana penganggaran sendiri. Seluruhnya akan dibebankan pada APBN. Pengelolannya akan diatur oleh Kepal Sekretariat Bawaslu Sulbar. “Hanya saja pejabat sekretariat yang kami minta ke Pemprov Sulbar, belum ada.

Karena masih berproses. Tapi sepuluh orang staf sudah ada untuk membantu kepala sekretariat nantinya,” sebut Yunus. (ham)

Sulbar Dianggap Paling Rawan

Dari penjelasan tersebut diatas, BPK dalam penyelesaian kerugian negara atau daerah menunjukkan sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4,64 triliun pada akhir tahun 2003 sampai dengan Semester I tahun 2012.

Dimana telah dilakukan penyelesaian angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,8 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,6 miliar serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,44 miliar.

Tersisa kerugian negara hingga Semester I tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3,32 triliun. Sedangkan indikasi korupsi yang disampaikan ke pihak berwenang hingga Semester I tahun 2012 sebanyak 319 kasus senilai Rp34,06 triliun.

Dimana kepada kepolisian sebanyak 37 temuan, kejaksaan 174 temuan, dan KPK sebanyak 108 temuan. Tersisa 133 temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjut dari instansi berwenang. (fmc)

LANJUTAN HALAMAN 1

Demi memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014, Bawaslu Sulbar segera membentuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten.

Anggota Bawaslu Sulbar Muhammad Saleh menyampaikan, proses pembentukan panwaslu kabupaten mulai dirancang. Pihak akademisi akan digandeng untuk menyeleksi calon anggota panwaslu kabupaten. “Proses seleksinya tidak akan kami campuri. Sepenuhnya itu menjadi tanggungjawab tim seleksi dan merekomendasi-

kan enam nama kepada kami untuk dipilih tiga orang anggota panwaslu kabupaten,” sebutnya lagi.

Pihaknya menargetkan, paling lambat pada November 2012, panwaslu kabupaten se Sulbar sudah terbentuk dan mulai bekerja. Proses ini harus cepat, karena tahapan pemilu sudah dijalankan KPU provinsi dan kabupaten.

Sembari menunggu terbentuknya panwaslu kabupaten, pengawasan terhadap tahapan pemilu di tiap kabu-

Penyakit maag terkadang dianggap ringan oleh penderitanya.

Padahal jika sakitnya sudah kronis, dapat meningkatkan risiko kanker lambung dan jika dibiarkan tidak terawat dapat menyebabkan peptic ulcers dan pendarahan pada lambung. Kita perlu mengetahui cara mengatur kebiasaan makan dan mengerti mengenai peranan posisi tubuh kita.

Cara lainnya adalah dengan mengkonsumsi Gentong Mas, minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu yang berbahan dasar Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda). Pengalaman Saharang, 48 tahun, penderita asam lambung patut kita simak.

Telah 5 tahun lamanya, ayah 2 orang anak tersebut menderita sakit maag. Ia mengeluhkan, seringkali merasakan mual ketika penyakit itu datang menyerang, “Mungkin karena kebiasaan yang kurang sehat, saya menderita sakit maag. Rasanya mengganggu sekali... saya sering mual karenanya. Tapi sejak minum Gentong Mas, Alhamdulillah sekarang badan jadi sehat, keluhan karena sakit maag sudah

tidak terasa lagi. Stamina jadi fit, tidak mudah capek.” Jelas Saharang yang telah mengkonsumsi Gentong Mas secara rutin selama 1, 5 tahun.

Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari bahasa Yunani yaitu Gastro, yang berarti perut/lambung dan Itis yang berarti inflamasi/peradangan dengan gejala-gejala seperti perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, mual, muntah, kehilangan selera, kembung, terasa penuh pada perut bagian atas setelah makan, kehilangan berat badan.

Pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta itu pun kini ingin sekali membagi pengalaman baiknya tersebut dengan orang lain, “Semoga pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi orang lain.” Harap warga Perum Bosawa, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.

Habbatussauda dalam Gentong Mas bermanfaat untuk memelihara pembuluh darah, perbaikan sistem saraf, optimalisasi aktifitas hormon, meningkatkan proses penyembuhan dinding lambung, meningkatkan daya tahan tubuh dan bersifat anti bakteri. Selain itu juga, Habbatussauda dapat mengatasi gangguan tidur dan relaksasi. Cabe Jamu yang terdapat dalam Gentong Mas bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan mukosa lambung. Sedangkan kandungan

yang terdapat dalam Kayu Manis bersifat anti kembung dan mules. Kapulaga dalam Gentong Mas bermanfaat sebagai anti muntah serta radang lambung. Dan Gula Aren bermanfaat untuk menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf.

Untuk hasil cepat dan maksimal dianjurkan untuk makan teratur, hindari alkohol, rokok, kendalikan stress, dan jika memungkinkan hindari obat penghilang nyeri.

Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma Depkes: P-IRT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com

Gunakan APBN

Keluarga Hingga Negara Bertanggung Jawab LANJUTAN HALAMAN 6

JANGAN REMEHKAN SAKIT MAAG!

paten untuk sementara ditangani Bawaslu Sulbar.

Ketua Bawaslu Sulbar Busrang Riandi mengkoordinir pengawasan di Kabupaten Mamasa. Kemudian Anggota Bawaslu Sulbar Muhammad Yunus mengkoordinir pengawasan di Kabupaten Polman dan Majene. “Dan saya mengawasi tahapan pemilu di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara,” papar Saleh.

‘kenakalan’ dan bukan tindak kriminal. Merasa dapat pemakluman, banyak remaja yang kemudian tidak jera mengulangi perbuatan antisosial. Padahal bila dilihat dari hukum Islam, bisa jadi sebagian besar remaja yang melakukan perbuatan antisosial itu sudah terkategori baligh atau dewasa. Begitu seorang anak sudah baligh maka ia secara syar’i harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Nabi saw. bersabda: Pena (hisab) diangkat dari tiga golongan; dari orang tidur hingga ia bangun, dari anakanak hingga ihtilam…(HR. Abu Daud, Ibnu Majah) Pelaku kekerasan atau gangguan keamanan yang terbukti sudah akil baligh maka kepada mereka ditetapkan sanksi pidana secara penuh, karena status mereka adalah orang dewasa bukan lagi anakanak. Karena itu menyebut tindakan kriminal para remaja yang sudah baligh sebagai “kenakalan remaja” adalah kekeliruan besar.

Islam memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan sesuai kejahatannya. Sanksi tegas itu akan menjadi zawâjir (pencegah)

yang bisa mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan mencegah orang lain meakukan kejahatan serupa. Dengan itu keamanan dan ketertiban masyarakat akan terwujud.

Disamping itu, aparat keamanan juga berkewajiban mengingatkan siapa saja yang berkerumun di pinggir jalan agar tidak mengganggu ketertiban serta menjaga keamanan. Sebab Rasul pernah bersabda: “Hindarilah duduk-duduk dipinggir jalan!‘ Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk mengobrol di sana.”

Nabi bersabda, “Jika kamu tidak bisa meninggalkan, maka berilah hak jalan.” Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?” Nabi bersabda: “Menahan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, serta amar makruf dan nahi mungkar.” (HR. Bukhari & Muslim) Negara sebagai pilar penopang bisa mewujudkan pola pendidikan Islami akan lebih optimal, efektif dan sempurna jika didukung dengan semua kebijakan yang dikeluarkan terhadap aspek kehidupan ini berlandaskan syari’at Islam.

Peran yang bisa diambil oleh Negara dalam mewujudkan pola pendidikan Islami diant-

aranya : Menyusun kurikulum berdasarkan aqidah islam untuk semua institusi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi). Filterisasi terhadap paham-paham sesat dan menyesatkan bisa dijalankan melalui standar kurikulum Islami. Sehingga harapannya tidak lagi masuk di materi sekolah tentang teori Darwin, ekonomi ribawi, serta filsafat liberalsekuler dan lainnya yang tidak sesuai dengan Aqidah Islam.

Seleksi dan kontrol ketat terhadap para tenaga pendidik. Penetapan kualifikasi berupa ketinggian syakhsiyah islamiyah dan kapabilitas mengajar. Jika sudah didapatkan tenaga pendidikan yang sesuai kualifikasi, negara harus menjamin kesejahteraan hidup para tenaga pendidik agar mereka bisa fokus dalam penelitian dan pengembangan ilmu bagi anak didik dan tidak disibukkan aktivitas mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menyajikan content pendidikan dengan prinsip al Fikru lil Amal (Link and Match / ilmu yang bisa diamalkan).

Artinya jangan sampai isi materi pendidikan tidak membumi (tidak bisa diterapkan) sehingga tidak berpengaruh dan tidak memotivasi anak didik

untuk mendalaminya.

Tidak membatasi proses pendidikan dengan batasan usia dan lamanya belajar. Karena hakekat pendidikan adalah hak setiap manusia yang harus dipenuhi oleh Negara.

Allah mengamanahkan penguasa negara untuk benar-benar memenuhi kebutuhan umat tanpa syarat termasuk pendidikan. ”Seorang imam (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Ahmad, Syaikhan, Tirmidzi, Abu Dawud, dari Ibnu Umar) Hancurnya generasi muda Islam adalah buah kerusakan sistem demokrasi sekuler.

Sudah saatnya menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman sistem yang rusak ini. Satu-satunya cara menyelamatkan generasi muda kita adalah menjaga mereka dari kerusakan melalui penerapan syariah Islam.

Apakah kita harus menunggu hingga generasi muda kita binasa? Pastinya tidak. Karena itu, saatnya kita lipatgandakan dakwah dan perjuangan demi tegaknya syariah Islam dalam bingkai sistem Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. (**)

8

RADAR SULBAR

RADAR POLEWALI

RABU 3 OKTOBER 2012

Pemberlakuan BBM Non Subsidi Bertahap POLEWALI -- Pemberlakuan BBM non subsidi sesuai aturan dari pemerintah mengenai penghematan energi nasional akan dilakukan secara bertahap.

Sementara pemberlakuan ini telah dilakukan di Pulau Jawa terhitung mulai 1 Juni 2012 (di Jawa dan Bali) dan tanggal 1 Agustus 2012 (diluar Jawa dan Bali).

Dimana dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa bensin (Gasoline) RON 88. Asisten Ekbang Polman, Hartini Azis dalam pertemuan yang berlangsung dengan Bupati Polman, Ali Baal Masdar dan unsur Forum Pimpinan Daerah, Senin, 1 Oktober.

"Untuk pemberlakuan secara optimal akan dilakukan secara bertahap karena kendala saat ini adalah tidak tersedianya tangki pertamax di SPBU," kata Hartini Azis. Ia menyampaikan, untuk saat ini dari lima SPBU yang ada hanya satu SPBU yang menyiapkan tangki pertamax.

Sehingga diharapkan kepada pertamina untuk menyiapkan tangki pertamax. Hanya saja, sesuai yang disampaikan oleh SPBU mereka mengeluhkan jangan sampai sudah menyiapkan tangki pertamax namun tidak ada yang menggunakan sehingga nantinya akan tersimpan percuma. Untuk itulah, diharapkan untuk pemberlakukan BBM non subsidi segera bisa diberlakukan pada pejabat dan pengusaha. (afr/mkb)

Penerbitan AK 2007 Keatas

PN Rencanakan Sidang Keliling POLEWALI -- Dalam rangka mengupayakan percepatan penerbitan akte kelahiran bagi anak yang lahir pada tahun 2006 ke atas (lahir setelah Penerbitan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sudah harus lewat proses Pengadilan Negeri (PN). Pihak PN merencanakan melakukan jemput bola dengan melakukan sidang keliling.

Hal inu sebagai tindak lanjut dari Surat Mahkamah Agung tentang penerbitan akte kelahiran yang diterbitkan setelah melalui proses di PN. Ketua PN Polewali, Kadarisman, Senin, 1 Oktober.

Kadarisman menyampaikan, sesuari surat yang diterima dari Mahkamah Agung tentang upaya percepatan penerbitan akte kelahiran yang diterbitkan setelah melewati proses di PN. Nantinya akan diupayakan bisa melaksanakan sidang di masyarakat.

"Dengan demikian masyarakat tidak perlu bolak balik lagi ke PN melakukan pengurusan. Akan tetapi untuk biaya tetap akan ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tetap akan diupayakan bisa seminimal mungkin,"kata Kadarisman.

Pengurusan akte kelahiran bagi anak yang lahir pada tahun 2006 ke atas (lahir setelah Penerbitan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sudah harus lewat proses Pengadilan Negeri (PN) sudah disosialisasikan oleh pemkab sejak diterbitkannya Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan. (afr/mkb)

Eksekutif

Bupati Siap Tindaklanjuti Rekomendasi

LKM Amanah Tanggapi Rekomendasi Dewan REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Amanah yang mengelolah dana Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga (P2KBRT) menanggapi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Polewali Mandar. Menurut Ketua LKM Amanah, Awaluddin Yakub, menepis isu selama ini bahwa lembaganya mengelola dana hingga Rp16 miliar lebih. Padahal itu tidak betul karena yang dikelolah hanya mencapai Rp5 miliar. Sementara pihaknya juga melakukan penandatangan MoU dengan

bupati menagih tunggakan P2KBRT tahun 2007 yang disalurkan sejumlah SKPD. "Terkait adanya tudingan dari SKPD pihaknya telah menagambil uang hasil penagihan yang mencapai ratusan juta itu tidak betul. Ungkapan beberapa SKPD saat RDP dengan tim LKPj DPRD Polewali Mandar mencerai lembaga kami.

Karena kami tidak pernah mengambil uang tagihan tersebut," ujarnya.

Selain itu, untuk memperjelas masalah ini, pihaknya meminta DPRD untuk mempertemukan

dengan SKPD menjelaskan duduk persoalan pengelolaan dana P2KBRT. Pihaknya menghargai hasil rekomendasi dewan terhadapa pengelolaan P2KBRT oleh LKM Amanah.

Awal mengaku persoalan penanganan dana P2KBRT pihaknya telah diperiksa beberapa kali oleh pihak Inspektorat termasuk BPK. "Kami menghargai rekomendasi dewan, tetapi meminta dipertemukan sejumlah SKPD terkait dengan LKM Amanah untuk menjelaskan mekanisme proses penahihan tunggakan yang dipercayakan kepada LKM Amanah," terangnya.

Awal menambahkan LKM

Amanah saat ini tetap berjalan bahkan beberapa unit sudah berhasil dan mengelolah dana hingga Rp1 miliar.

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar telah membentuk tim khusus yang melakukan kajian secara mendalam terkait pengelolaan dana di LKM Amanah. Sehingga dari tim itu nanti akan diketahui mana yang benar tinggal dimasyarakat mana yang tinggal dipengelola dan mana laba anggaran yang telah dikembalikan oleh masya-rakat.

Bupati Ali Baal menyampaikan bahwa meskipun pihaknya secara menyakinkan siap melak-

sanakan rekomendasi Tim LKPj. Namun tentu harus melihat aspek lain berupa penyebab tidak berjalannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat itu beberapa waktu lalu. Sesuai perencanaan dikarenakan pengelola programnya yang bermasalah atau memang kemampuan manajerial masyarakat penerima bantuannya yang memang belum ada saat itu.

"Sebab jangan sampai kemudian kita melaporkan orang yang tidak seharusnya bersalah, hanya karena memang kegagalan program ini berada ditingkat masyarakat" ujar Ali Baal Masdar. (*)

Panitia Lelang Kemenag Dituding Langgar Perpres 2012 POLEWALI -- Lembaga Pemberantasan Penyakit Pejabat Sulbar (LP3S) mengeluarkan rilis terkait dugaan pelanggaran Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012. Hal ini terjadi dalam lelang barang dan jasa pembangunan Kantor Kementeria Agama (Kemenag) Polewali Mandar.

Menurut Direktur LP3S, Muhamin Faisal, pihak panitia lelang barang dan jasa pembangunan kantor Kemenag Polewali Mandar, telah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya kelompok dan kroninya. Karena bersangkutan juga adalah panitia lelang di Kemenag Sulbar dalam waktu yang sama.

"Untuk itu kami dari LP3S akan terus mengawal persoalan ini dan berencana melaporkan kepihak yang berwenang. Sebab aroma korupsi didalamnya sangat kental," tutur Muhaimin. Kata Muhaimin, dari proses investigasi LP3S sementara ditemukan indikasi pelanggaran sangat jelas menabrak aturan lelang yang diatur dalam Peppres 70 tahun 2012 adalah soal waktu pelaksanaan lelang. Tidak sesuai aturan yang mengikat tata kelola pelelangan.

"Sebab apapun alasannya, pengumuman lelang tidak bisa berakhir dihari minggu. Namun kenyataannya pada proses lelang rencana pembangunan Kantor Agama Polman, panitia melakukan akhir proses dihari libur," tutur Muhaimin.

Olehnya Muhaimin menegaskan, pihaknya saat ini sedang

melakukan proses investigasi pengumpulan sejumlah data. Bila data pelanggaran lelang pada kantor Kemenag Polewali Mandar, sudah lengkap LP3S akan segera melaporkan kepihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

"Sebab aroma pelanggarannya saat ini sudah sangat nyata, maka

di Kemenag Sulbar tepatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pihak Kemanag Polewali Mandar hanya sebagi user.

"Jadi kami ini hanya menerima hasil lelang, soal teknis lelang ranahnya ada di ULP," sanggah Mahmudi.

Ia menambahkan kejelasan

proses teknis semua dihandel oleh ULP di Kemenag, sehingga pihaknya tidak bisa memberikan banyak penjelasan.

"Makanya silahkan konfirmasinya ke ULP di Kemenag Sulbar, sebab disana panitianya, kami hanya pengguna hasil lelang," kunci Mahmudin. (k1/mkb)

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

DIPUGAR. Kantor Kemenag Polewali Mandar di Jalan Andi Depu Pekkabata akan dipugar. Hanya saja proses tender pembangunan Kantor Kemenag Polewali dituding melanggar Perpres.

PNS akan Dilatih PBB POLEWALI -- Dalam rangka meingkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dalam bekerja.

Pemkab Polman akan menyelenggarakan pelatihan baris ber-

kami tinggal proses pelengkapan berkas, untuk pelaporan," imbuh Muhaimin.

Terpisah Kepala Kemenag Polman, Mahmudin, menyatakan jika persoalan tender pada proyek pembangunan tidak diketahuinya sama sekali. Sebab urusan tender proyek ranahnya ada

baris (PBB) untuk PNS. Kabid Diklat BKDD Polewali Mandar, Senjawati menyampaikan, untuk pelaksanaan baris berbaris pada PNS tersebut akan dilakukan se-

cara bertahap. "Untuk latihan baris berbaris tersebut, BKDD akan meminta kepada pihak TNI untuk melatih dalam baris berbaris," kata Senjawati. Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh BKDD, baris berbaris tersebut

akan dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Polman mulai tanggal 12 Oktober hingga 9 Nopember secara bergelombang.

Setiap gelombang akan dilatih 180 orang. Gelombang I akan dilaksanakan 12 Oktober,

gelombang II tanggal 19 Oktober, gelombang III akan dilaksanakan 9 Nopember, dan gelombang IV akan dilaksanakan 9 Nopember.

Senjawati mengatakan, pelatihan baris berbaris tersebut sudah lama direncanakan. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

PARIPURNA. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato ketika menghadiri paripurna penyerahan hasil rekomendasi LKPj Bupati 2011.

ACARA. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar bersama sejumlah kepala SKPD menghadiri acara di aula Kantor Kecamatan Matakali, Selasa 2 Oktober 2012.

METROPOLIS

RABU 3 OKTOBER 2012

KESEHATAN

RSUD Mamuju Kekurangan Anggaran

Capaian Dispenda Tembus 73,90 % Per Septemer 2012

Capaian

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Minerba Pajak BPHTB Pajak Air Bawah Tanah Retribusi Ketatausahaan Sumbangan Pihak Ketiga

Rp 422.142.000 Rp 172.285.700 Rp 51.550.000 Rp 384.499.500 Rp 2.946.965.447 Rp 806.988.952 Rp 2.232.839.153 Rp 3.664.375 Rp 28.085.000 Rp 5.725.000

TOTAL Rp 7.054.745.127

RADAR SULBAR REPORTER: JASMAN RANTEDODA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

Capaian Kinerja Dispenda Jenis PAD

9

RADAR SULBAR/ SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Keputusan Pemkab Mamuju menitikberatkan realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju, ternyata membuahkan hasil.

Dinas yang baru efektif bekerja sekira delapan bulan tersebut, telah merealisasikan pungutan pajak dan retribusi daerah sampai akhir September sebesar Rp 7.054.745.127 atau 73,90 % dari target Dispenda Mamuju pada APBD Pokok tahun 2012 yang totalnya Rp 9.546.289.423.

Hasil tersebut jauh melampaui realisasi PAD pada tahun anggaran 2011 yang hanya mencapai Rp 5.682.989.580. Angka ini menggambarkan ada kenaikan 24,13 persen pada kinerja SKPD yang menjadi penyangga capaian total realisasi PAD di Mamuju itu.

SUMBER PAD. Salah satu hotel di Mamuju yang menjadi sumber PAD. Sumber: Dispenda Mamuju

Baca HALAMAN 15

RADAR SULBAR/ JASMAN RANTEDODA

ALKES. Salah satu alat kesehatan yaitu kimia analiser yang berada di RSUD Mamuju.

MAMUJU -- Perhatian terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten ini masih dipertanyakan. Sebab, setiap tahun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju selalu mengalami kekurangan anggaran sehingga tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Berbagai kebutuhan rumah sakit seperti alat kesehatan (alkes), serta Bahan Habis Pakai (BHP) berupa obat-obatan tak dapat terpenuhi secara maksimal. Akibatnya, warga yang berobat di RSUD Mamuju selalu mengeluh karena tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan.

Direktur RSUD Mamuju, dr Titin Hayati, mengaku mengalami kekurangan obat-obatan, alkes, dan BHP. Namun masalah tersebut bukan disebabkan oleh kacaunya manjemen rumah sakit atau ada unsur kesengajaan pengelola RSUD Mamuju, melainkan disebabkan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada APBD Pokok tahun anggaran 2012 untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Baca HALAMAN 15

TRANSMIGRASI

Tak Sesuai Bestek, Transmigran Protes Proyek Jalan MAMUJU -- Proyek peningkatan jalan di kompleks transmigrasi Botteng II hingga Botteng Kecamatan Simboro Mamuju dinilai tak sesuai dengan perencanaan atau bestek. Seharusnya, panjang jalan tersebut mencapai lima kilometer namun yang diselesaikan oleh kontraktor hanya sekira empat kilometer.

Kondisi ini memicu emosi transmigran, sehingga mereka melancarkan protes, Selasa 2 Oktober. Kepada Radar Sulbar, para transmigran ini menyebutkan jalan pengerasan itu tak sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan.

"Tentu kami sangat kecewa, sebab jalan poros kompleks transmigrasi itu merupakan akses untuk kelancaran aktivitas transmigran, terutama untuk mengangkut dan memasarkan hasil bumi yang dipanen. Kondisi ini sama saja dengan memperlambat bahkan menghalangi peningkatan ekonomi para transmigran," ketus seorang warga transmigrasi Botteng yang enggan diungkapkan identitasnya.

Baca HALAMAN 15

RADAR SULBAR/ JASMAN RANTEDODA

RABAT BETON. Jalan Diponegoro Mamuju mulai yang sedang dikerjakan, ditarget selesai akhir tahun ini.

Tender Proyek APBD Tuntas

Tanggul Karossa Dikerjakan Tahun Ini

MAMUJU -- Terkait proses tender proyek pada APBD Pokok Mamuju tahun 2012 yang sempat menuai polemik beberapa waktu lalu, akhirnya memeroleh angin segar.

Pada September ini, proses tender telah terealisasi 100 persen.

"Dari sekira 114 proyek yang akan dipihakketigakan, proses tendernya telah rampung semua. Sekarang tinggal sekira 40 paket proyek penunjukan langsung yang sementara dalam proses," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju, Zulkifli Rachman, di ruang kerjanya, Selasa 2 September.

Pihaknya mengaku, peker-

MAMUJU -- Abrasi di beberapa wilayah pesisir Mamuju kian mengkhawatirkan warga yang bermukim di pantai. Pengikisan tanah yang umumnya terjadi pada musim ombak tidak jarang merusak rumah warga.

jaan proyek tersebut akan rampung hingga Desember nanti dan dipastikan tidak akan menyeberang ke tahun anggaran 2013.

Sebab, pekerjaan proyek itu efektifnya hanya memakan waktu sekira dua sampai tiga bulan terhitung mulai awal pekerjaan.

"Khusus untuk penunjukan langsung, paling hanya dalam hitungan minggu saja pekerjaannya sudah rampung.

Masa anggaran yang di bawah Rp 100 juta dikerja sampai berbulan-bulan, itu tidak masuk akal," imbuhnya.

Baca HALAMAN 15

Seperti halnya di wilayah Desa Karossa Kecamatan Karossa Mamuju. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sedikitnya tujuh rumah warga yang rusak setelah dihantam ombak. Sementara sekira 31 rumah lain, kini dalam

kondisi terancam hilang disapu air laut karena sangat dekat dengan tepi laut. Terlebih lagi, rumah warga tersebut tidak dibatasi dengan tanggul atau pemecah ombak.

Baca HALAMAN 15

RADAR SULBAR/ JASMAN RANTEDODA

TANGGUL. Salah satu tanggul di Mamuju yang telah dibenahi pascabencana abrasi beberapa waktu lalu.

10

RADAR MAMUJU

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas Generasi Muda, Keolahragaan dan Pengarusutamaan Gender SASARAN Terciptanya peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan Terciptanya Ketahanan Generasi muda dalam permasalahan social Terwujudnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan Tersedianya infrastruktur ruang public pemuda untuk berekspresi Tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan Pembentukan dan Pembinaan KB/KS Ketersedian alkon (alat kontrasepsi)

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Abaikan Perda, Dishutbun Diberondong Pertanyaan REPORTER: JASMAN RANTEDODA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

Sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemkab Mamuju saat mengukiti Rapat Dengar Pendapat di ruang sidang DPRD Mamuju.

MAMUJU -- Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mamuju diberondong beragam pertanyaan. Itu terjadi karena DPRD Mamuju menilai Dishutbun telah melakukan pembatalan atau tindakan ingkar terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi Tandan Buah Segar (TBS) hasil kelapa sawit.

Dalam Perda tersebut ditetapkan, nilai retribusi set-

Belum Ada Konsep Penanggulangan Bencana

PLN: Pemasangan Baru,

MAMUJU -- Pada dasarnya, Kabupaten Mamuju sangat rawan terjadinya bencana alam. Apalagi wilayah ini mayoritas adalah pesisir pantai, sehingga sangat rawan bencana abrasi maupun tsunami.

Namun hingga saat ini Pemkab Mamuju belum menangkap hal tersebut dengan upaya membuat konsep penanggulangan bencana, terutama terhadap abrasi pantai. Hal ini diakui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, saat kegiatan workshop sosialisasi dan internalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Hotel Mamuju Beach kemarin. "Kalau kita melihat, Mamuju memang rawan bencana. Sehingga kami dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan workshop RPB ini," ungkap Habsi.

Dalam penyusunan RPB ini, lanjut Habsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Mamuju sebaiknya merujuk pada tata ruang daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemetaan yang natinya akan tertuang dalam RPB tepat sasaran.

Di tempat yang sama, konsultan penyusunan RPB BNPB Pusat, Supriyanto mengatakan hasil RPB nantinya merupakan milik pemerintah daerah. Sehingga pihaknya menyarankan agar RPB yang telah dikonsep nanti diperkuat dengan Perturan Bupati (Perbup).

"Apalagi jika konsep tersebut nantinya memiliki keterkaitan yang besar dengan pendanaan. Agar RPB bukan konsep mati, maka perlu dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," cetus Supriyanto. (mg6/dir)

MAMUJU -- Modus operandi penipuan di daerah ini makin berkembang. Segala hal dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Termasuk pemasangan jaringan instalasi baru PLN di rumah warga, juga menjadi salah satu modus yang sedang berkembang.

Bagian Pelayanan Kantor PLN Area Mamuju, Agung Wicaksono, saat disambangi di ruang kerjanya mengatakan, banyak oknum tertentu yang menyatakan mampu membantu pengurusan pemasangan baru maupun penyelesaian masalah kelistrikan lainnya.

Pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terpedaya oleh oknum manapun dalam pengurusan serta permasalahan kelistrikan maupun pemasangan baru.

Agung meminta agar masyarakat menghubungi pihak PLN terdekat sehingga

EKSEKUTIF MAMUJU

iap tandan sebesar Rp 5. Namun, yang terjadi justru perusahaan semaunya menentukan besaran retribusi TBS. Sampai September, retribusi dari TBS baru sekira Rp 63 juta. "Kalau kita rata-ratakan 10 ribu ton TBS per bulan, berarti retribusinya sekira Rp 40 juta setiap bulan. Namun, menurut kami tidak logis kalau hanya sebanyak itu. Pasti lebih dari 10 ribu ton," ujar Sekretaris Komisi II DPRD Mamuju, Bahri AR Siga, Selasa 2 Oktober.

Abainya Dishutbun Ma-

muju terhadap perda, sangat berefek terhadap perolehan PAD. Padahal, kalau Perda direalisasikan maka sangat berpotensi mengangkat PAD Mamuju.

"Tindakan tersebut kami anggap sebagai sikap kurang loyal, karena telah dengan berani mengabaikan Perda, sementara belum pernah digelar rapat paripurna untuk pencabutan atau pembatalan perda tersebut," sebut Bahri.

Sementara itu, kepada Dishutbun Mamuju Abraham Lati mengatakan, kebijakan

tersebut dilakukan karena Perda yang dimaksud telah dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), karena dinilai melampaui peraturan yang lebih tinggi.

Meski begitu, saat diminta untuk memperlihatkan bukti tertulis tentang penghapusan Perda tersebut, Abraham tak bisa memperlihatkannya. Atas tindakan itu, Komisi II DPRD Mamuju bakal memanggil pihak perusahaan, dan SKPD terkait untuk kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). (*)

Jangan Terpedaya Oknum tidak tertipu.

Agung mengatakan untuk pemasangan baru, PLN hanya memberikan tarif sebesar Rp 750 per satu VA dengan maksimal pemasangan daya listrik hingga 2200 VA. Sehingga, maksimal pemasangan baru maksimal untuk daya di bawah 2200 VA hanya sebanyak Rp 1.650.000.

Sedangkan untuk pemasangan baru dengan daya di atas 2200 VA, PT PLN hanya memberikan tarif Rp 775 per satu VA. "Rata-rata pasangan baru untuk masyarakat di bawah daya 2200 VA. Jadi, jika dikenakan biaya lebih dari harga dari kami, silahkan datang ke kantor PLN yang paling dekat untuk melapor. Namun perlu juga diketahui, pemasangan baru instalasinya ditanggung sendiri yang bersangkutan," kuncinya. (mg6/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR SULBAR/M SHOLIHIN

PASANG VIDEO METER. Petugas PLN Area Mamuju memasang video meter listrik di salah satu rumah warga Mamuju.

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju

LEGISLATIF MAMUJU

IKUTI RAPAT. Anggota DPRD Mamuju Ando Dodi Saat Mengiikuti Rapat di ruang Komisi DPRD Mamuju.

BAKTI TOUR. Bupati Mamuju Suhardi Duka, berdialog dengan tokoh masyarakat ketika melakukan Bakti Tour Sehari di Kecamatan (BAUR SDK) di Kecamatan Karossa Mamuju akhir pekan lalu. Dalam kesempatan ini, sebagian perangkat kerja di SKPD dibawa serta untuk melayani masyarakat.

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

FOTO BERSAMA. Lalu Syamsul Rijal dan Hasanuddin Sailong di Sekretariat DPRD Mamuju

RADAR SULBAR

RADAR MAJENE

RABU 3 OKTOBER 2012

11

PU Sulbar Diminta Tingkatkan Koordinasi

Kontraktor Bandel Bayar Pajak

jaannya Dinas PU Kabupaten tidak dilibatkan. "Sejumlah warga sering mendatangi kami dan mengeluhkan jika di tempatnya terdapat proyek yang baru saja dikerjakan sudah mengalami kerusakan. Padahal dampak positifnya belum begitu banyak dirasakan oleh warga," ungkap Adham.

Dicontohkan sejumlah proyek yang dinilai bermasalah adalah di depan gedung Assamalewuang dan pembangunan bendungan di Pua-wang. Namun demikian Ad-ham mengaku dengan masuknya sejumlah proyek Dinas PU Provinsi ke kabupaten ini, warga tetap diuntungkan, tapi koordinasinya yang perlu ditingkatkan.

"Sebab jika model pengerjaan yang dilaksanakan selama ini yang hanya datang tanpa permisi dan pulang tanpa pamit. Dinas PU kabupaten yang akan kena getahnya," tukasnya. Sementara itu Bupati Majene, Kalma Katta, meminta agar Dinas PU Provinsi memberikan gambaran awal terkait

Pemkab Majene Menyurat ke Gubernur

MAJENE -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar diminta untuk meningkatkan koordinasi ke kabupaten.

Hal ini terkait pelaksanaan sejumlah program yang dijalankan di Majene.

Selama ini sejumlah pengerjaan proyek dari Dinas PU Sulbar dianggap tanpa koordinasi dan cenderung lepas tangan.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dengan Dinas PU Sulbar, Selasa 2 Oktober, di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Majene, Kalma Katta, Wakil Ketua DPRD Majene, Lukman, Ketua Komisi II DPRD Majene, Rusbi Hamid dan Sejumlah Kepala SKPD serta Camat.

Menurut Kepala Dinas PU Majene, Adham Yahya, selama ini proyek yang dikerjakan oleh Dinas PU Sulbar, baru diketahui ketika sudah bermasalah.

Padahal pada tahap penger-

sejumlah program yang akan dijalankan di Majene. Supaya program tersebut tidak berbenturan dengan program yang akan di jalankan oleh sejumlah SKPD. "Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sulbar. Khususnya terkait lambatnya pengerjaan jalan Trans Sulawesi.

Gubernur mengaku telah menegur pelaksana yang mengerjakan jalan tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi, Idham Hasib, mengaku jika selama ini dirinya selalu menekankan kepada semua anggotanya yang akan melaksanakan proyek ditiap kabupaten terkait pentingya koordinasi kepada SKPD terkait.

Namun Ia berjanji akan menjadikan semua masukan tersebut sebagai referansi untuk melaksanakan berbagai proyek di daerah ini nantinya. Sebab semua ini bertujuan untuk kepantingan masyarakat. (mg4/mkb)

Simulasi Bencana

Gempa Guncang SDN 4 Tanjung Batu MAJENE -- Gempa berkekuatan 5,0 Skala Richter, Selasa pagi kemarin menguncang SDN 4 Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur .

Ratusan siswa di sekolah itu langsung menyelamatkan diri dan tiarap dibawa kolom meja untuk menghindari reruntuhan bangunan gedung.

Setelah gempa berhenti seluruh siswa langsung berhamburan keluar dari ruang kelas untuk menyelamatkan diri dan berkumpul di halaman sekolah. Seorang siswa meninggal dalam peristiwa ini. Dan dua siswa mengalami patah tulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance untuk mendapat perwatan.

Sedangkan 4 siswa lainnya mengalami luka ringan dan mereka hanya mendapat perotolongan dari petugas KSR Palang Merah Indonesai. "Jangan panik berdasarkan informasi dari BMKG gempa tidak berpotensi tsunami kekuatannya hanya 5,0 skala richter,"

kata Gunawan simulator BPBD Majene saat simulasi siaga bencana di SDN 4 Kampung Baru, Selasa 2 Oktober kemarin.

Selain SDN 4 Tanjung Batu Kecamatan Banggae Timur, simulasi siaga bencana yang dilaksanakan BPBD Majene juga dilakukan di SMP Negeri 3 Pamboang dan SMA Negeri 1 Pamboang. Ketiga sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah siaga bencana di Kabupaten Majene.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Majene, Abdul Jalil, yang ikut menyaksikan simulasi siaga bencana mengaku sangat mengaprasiasi kegiatan ini.

Menurutnya simulasi tersebut sangat bermanfaat. Karena adegan dalam simulasi tidak akan terlupakan oleh siswa, hingga kapan waktu. "Saya sangat terharu menyaksikan simulasi ini sepertinya benar benar terjadi gempa. Siswa sangat serius mengikuti simulasi hampir tidak bisa dibedakan apakah simulasi atau gempa betulan,"kata Abdul Jalil.

Ia menyarakan agar kegiatan tersebut ditingkatkan."Kita harapkan simulasi ini dilaksanakan disemua sekolah biar semua siswa di Majene tanggap terhadap resiko bencana.

Saya yakin sekolah bisa menggunakan dana Bos untuk kegiatan seperti ini," ujarnya.

Sosialisasi siaga bencana terlaksana atas kerjasama antara BPBD Majene dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Koordinator sekolah siaga bencana dari LIPI, Triono menyebutkan bahwa BPBD Majene termasuk salah satu BPBD yang progresif menyampaikan ke pusat untuk melaksanakan simulasi siaga bencana. Triono mengatakan, sosialisasi siaga bencana kepada siswa perlu dilakukan mengingat Majene sebelumnya perna terjadi tsunami. "Majene dulu katanya pernah terjadi tsunami dan setiap ada tsunami pasti didahalui gempa. Untuk itu perlu sejak dini siswa diberikan pendidikan akan bahaya bencana," cetus Triono. (k3/mkb)

Trans Sulawesi Sudah Capai 90 Persen MAJENE -- Perbaikan jalan Trans Sulawesi di Sulbar dengan panjang hingga 572 kilometer. Pengerjaannya telah memasuki tahap 90 persen. Hal tersebut dapat dilihat dari selesainya pengerjaan jalan Trans Sulawesi di Mamuju, Mamuju Utara, Serta Polewali Mandar.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar, Idham Hasib, Selasa 2 Oktober,

mengatakan sampai saat ini hanya jalan trans Sulawesi di Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju yang masih sementara dalam tahap pengerjaan. "Awalnya kami menargetkan pengerjaan jalan trans Sulawesi ini akan selesai pada 2014 nanti. Namun kemungkinan penyelesaiannya dapat lebih cepat, jika dikerjakan secara terus-menerus," ungkap Idham. Pengerjaan

EKSEKUTIF

jalan di Majene belum selesai karena selain melakukan pelebaran badan jalan. Selain itu juga dilakukan pengerjaan jembatan dan sejumlah goronggorong yang ada.

Idham berharap pengguna jalan dapat mengerti, sebab pengerjaan jalan trans Sulawesi merupakan bukti keseriusan pemerintah agar menjadi pendorong majunya pembangunan di Sulbar. (mg4/mkb)

REPORTER : SYAMSUDDIN MAUPA EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE--Dalam rangka mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menyurat ke Gubernur Sulbar dan Balai Satker Jalan dan Jembatan di Mamuju.

Ini terkait sejumlah perusahaan yang beraktifitas di Majene hingga kini masih bandel membayar pajak tambang Galian C. Bupati Ma-

jene Kalma Katta ditemui mengaku telah menyurat ke provinsi dan Satker Balai Jalan dan Jembatan. Kalma berharap melaui surat tersebut Gubernur dapat menjembatani agar sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek APBN di Majene menyelesaikan tunggakan pajaknya. "Umumnya belum bayar pajak, rekanan yang mengerjakan proyek jalan

dan jembatan di Majene serta beberapa lagi perusahaan yang melakukan aktifitas penambangan lainnya," sebut Kalma usai mena-ndatangi KUA dan PPAS 2013, Senin kemarin di Gedung DPRD Majene Hingga kini Kalma juga belum paham seperti apa mekanisme penyelesaian pajak tersebut. Apakah diselesaikan setelah pekerjaan rampung atau dibayar berdasarkan termin pencairan. "Makanya Distemben kita minta

untuk mencari tau dan bisa menyelesaikan ini," ungkap Kalma. Mengenai keinginan beberapa pihak agar memerintahkan Satpol PP menghentikan aktifitas perusahaan sebelum para rekanan menyelesaikan pajaknya. Kalma menyatakan, belum mengarah kesana. Ia mengaku masih akan terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada rekanan hingga mereka mau menyelesaikan tunggakannya. (*)

Jalan Setapak Bermasalah, PU Provinsi Ganti Satker MAJENE -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulbar, mengaku telah mengganti Satker yang menangani pembangunan jalan setapak di Kabupaten Majene.

Hal tersebut dilakukan mengingat banyaknya aduan yang disampaikan masyarakat. "Kami mengakui jika sejumlah pengerjaan jalan

setapak di Majene mengalami kerusakan. Walaupun baru dikerjakan tahun lalu.

Sehingga kami berinisiatif untuk segera melakukan penggantian terhapap satkernya," ungkap Idham Hasib, Kepala Dinas PU Sulbar, Selasa 2 Oktober, disela-sela rapat koordinasi PU Provinsi dan Pemkab Majene.Ia men-

jelaskan, Dinas PU ada Satker yang menangani sejumlah kegiatan. Sementara setiap Satker memiliki PPK dan konsultan pengawasan.

Sehingga saat menerima sejumlah aduan terkait masalah yang timbul pada beberapa proyek pengerjaan, langsung ditindak lanjuti dangan mengganti Satkernya. Sebel-

umnya, sejumlah warga mengaku sangat kece-wa dengan proyek pengerjaan jalan setapak yang dikerjakan di lingkungan mereka.

Karena baru satu tahun di kerjakan sudah mengalami kerusakan.

Padahal akses jalan setapak tersebut sangat dibutuhkan warga. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR SYAMSUDDIN MAUPA

SIMULASI. Sejumlah siswa SD Negeri 4 Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur pada simulasi siaga bencana dilarikan keluar gedung untuk mendapatkan pertolongan.

Baurung Masuk Kawasan Pemukiman Prioritas MAJENE -- Tahun 2014 mendatang Kelurahan Barung Kecamatan Banggae Timur bakal menjadi sasaran pembangunan di Sulawesi Barat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Seluruh lingkungan di Kelurahan Baurung telah masuk Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) dari Direktorat Pengembangan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013-2017.

Dari seluruh lingkungan di Kelurahan Baurung, Lingkungan Barane memiliki skoring tertinggi dan

ditetapkan menjadi kawasan pembangunan tahap pertama.

Muh Ahdar konsultan RPKPP menyebutkan, tidak serta merta Kelurahan Baurung ditetapkan sebagai RPKPP. Namun ada beberapa indikator penilaian dari Kelompok Kerja Tekhnis (Pokjanis) yang terbentuk. "Sebelumnya tahun 2011 kemarin ada dikatakan strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP). Ini meliputi dua kecamatan yakni Banggae dan Banggae Timur setelah

itu baru dipilih kelurahan yang benar benar layak masuk sebagai kawasan prioritas," sebut Ahdar pada Focus Group Discusion (FGD) 3 di Kantor Kelurahan Baurung.

Muh Ahdar mengaku progam dari Kementerian PU ini hanya ada di Kabupaten Polman dan Majene, namun tahun ini Polman baru berada pada tahap SPPIP. "Nanti tahun depan Polman juga masuk RPKPP. Majene juga tahun 2011 masuk tahap SPPIP," terang Ahdar Pengembangan kawasan pemukiman di Kelurahan

Burung katanya, bakal menjadi pilot project di Kabupaten Majene bahkan Sulbar.

Beberapa sasaran pembangunan dalam program ini diantaranya adalah penanganan Prasarana Permukiman, Air Bersih, Persampahan, Drainase, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Sektor Ekonomi, Sektor Sosial, Air Limbah termasuk pembuatan kolam resapan air yang berpotensi sebagai objek wisata memancing. "Makanya kita butuh komitmen dari Pemkab Majene sebab harus ditoprang dana APBD," ujarnya. (k3/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR SULBAR/JUNIARDI RADAR SULBAR/JUNIARDI

DUDUK dari kiri Kepala SDN 4 Tanjung Batu Nurhaeda dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Majene Abdul Jalil berfoto bersama usai menggelar simulasi siaga bencana di SDN 4 Tanjung Batu Selasa kemarin.

DARI KANAN Sekkab Majene Syamsiar Muchtar bersama Kadis DPKPAD Ramli Puloo saat rapat pembahasan KUA dan PPAS 2013 anatara Banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di Gedung DPRD Majene Senin kemarin.

12

RADAR SULBAR

RADAR MAMASA

RABU 3 OKTOBER 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi

Benhard Buntutiboyong

Bupati Mamasa

Sekkab Mamasa

Kabut Asap Kacaukan Jadwal Penerbangan Polri dan Kejagung

NET

SMB II -- Kabut asap, yang semakin pekat menyelimuti Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mulai subuh hingga Senin (1/10), membuat jarak pandang hanya berkisar 800 meter. Hal ini membuat penerbangan di Bandara SMB II sedikit terganggu. Setidaknya, ada tujuh maskapai penerbangan yang mengalami penundaan penerbangan (delay), khususnya maskapai Lion Air dan Sriwijaya.

Dari data yang dihimpun Sumatera Ekspres (Grup JPNN), ada tujuh pesawat yang mengalami delay, baik yang berangkat maupun yang datang. Pesawat yang datang tujuan Jakarta – Palembang, yakni Lion Air JT 340 berdasarkan jadwal, landing pukul 08.00 WIB harus take off

pukul 09.34 WIB. Lalu, pesawat Lion Air JT 1340 berdasarkan jadwal, landing pukul 06.25 WIB harus take off pukul 09.30 WIB. Kemudian, pesawat Sriwijaya Air SJ 082, jadwal landing pukul 07.50 WIB harus take off pukul 09.23 WIB. Selain itu, Lion Air JT 344, jadwal landing pukul 12.40 WIB dan diperkirakan landing pukul 15.45 WIB. Namun untuk Lion Air JT 344 tersebut, belum pasti karena sampai sekarang belum landing.

Sedangkan yang berangkat tujuan Palembang – Jakarta, yaitu Lion Air JT 341, berdasarkan jadwal take off pukul 08.35 WIB harus take off pukul 10.50 WIB. Pesawat Lion Air JT 111, jadwal take off pukul 10.45 WIB harus take off pukul 11.37 WIB,

dan terakhir Lion Air 1341, berdasarkan jadwal take off pukul 07.10 WIB harus take off pukul 10.46 WIB. Sementara, Agus Maulana, manajer Operasional Bandara SMB II, membenarkan telah terjadi penundaan keberangkatan (delay,red) pagi kemarin untuk dua maskapai, yakni Sriwijaya Air dan Lion Air. “Mayoritas pesawat yang delay adalah Lion Air,” ungkapnya.

Penyebabnya, kata Agus, karena jarak pandang pada pagi hari kemarin hanya 800 meter.

Nah kenapa mayoritas Lion Air, karena pesawat Lion Air dari Jakarta mengalami keterlambatan. “Pesawat Lion Air datang pukul 07.00 WIB kurang sehingga penerbangan berikutnya ikut mengalami keterlambatan,” tukasnya. (jpnn)

24 Camat Di Lampung Diperiksa Terkait Kasus Korupsi BANDARLAMPUNG -- Penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) fiktif sebesar Rp3,2 miliar tahun anggaran 2011 di Lampung Timur terus dikebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Senin (1/10), untuk memastikan alur penyimpangan dana, penyidik memfokuskan pemeriksaan kepada 24 camat di kabupaten tersebut. Alhasil, ke-24 camat itu harus berkantor di Kejati Lampung. ’’Pemeriksaan ini hanya sebatas saksi, karena mereka yang mengetahui, melihat, dan menerima dana bansos dari KONI,’’ ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko saat ditemui di ruangannya.

Dia melanjutkan, sejauh ini belum ada tersangka. Sebab, pemeriksaan masih berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan. ’’Kalau dua alat buktinya sudah ada, dalam waktu dekat ditentukan tersangkanya,” ujar Heru.

Diketahui, penyidikan kasus itu didasari pengaduan warga yang menerima dana tidak sesuai dengan yang diberikan, ada penyerahan uang tidak sesuai dengan yang diterima, bahkan ada penerima fiktif.

Penyelidikan dilakukan sejak April 2012. Selain camat, kejati juga sudah memeriksa bendahara kas daerah Lamtim dan sekretaris umum KONI Lamtim yang diduga mengetahui penyaluran dana bansos tersebut.

Bila memang bansos 2010 dan 2011 terdapat indikasi diselewengkan, pihaknya akan meminta setiap kejaksaan negeri (kejari) di daerah ini untuk melakukan penyelidikan. Namun tetap diawasi Kejati Lampung.

Bansos Lamtim tahun 2010-2011 yang anggarannya sekitar Rp3,2 miliar ini sendiri digunakan untuk bidang olahraga, kebudayaan, dekranasda, dan lainlain. Diindikasikan penerima dana bansos yang berasal dari APBD tersebut tidak sesuai dengan yang diberikan alias penerimanya fiktif/tidak jelas. (jpnn)

NET

Pemanasan Global Ancam Stok Ikan Dunia LONDON -- Pemanasan global bakal berdampak serius pada sejumlah spesies, termasuk ikan. Menurut para ilmuwan spesies ikan bakal memiliki ukuran lebih kecil hingga 24 persen karena pemanasan global yang tengah melanda planet Bumi. Hasil penelitian model dampak kenaikan suhu pada lebih dari 600 spesies antara 2001 sampai 2050 mendapati menghangatnya perairan dapat mengurangi kadar oksigen laut. Hal ini secara signifikan mengurangi berat badan ikan.

"Kegagalan kontrol emisi gas rumah kaca akan me-

miliki dampak yang lebih besar pada ekosistem laut daripada yang diperkirakan sebelumnya," ujar Dr William Cheung, dari University of British Columbia seperti dikutip BBC. Penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa perubahan temperatur samudera akan berdampak atas distribusi dan kemampuan reproduksi banyak spesies ikan. Hasil terbaru justru menunjukkan bahwa ukuran ikan juga bakal terpengaruh.

Sebelumnya, para peneliti membangun sebuah model untuk melihat bagaimana ikan bereaksi terhadap

rendahnya kadar oksigen dalam air. Mereka menggunakan data dari salah satu skenario emisi yang lebih tinggi yang dikembangkan oleh Panel Antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) PBB. Meskipun data proyek ini relatif atas perubahan kecil pada suhu di bawah lautan, namundampak yang dihasilkan pada ukuran tubuh ikan sangat besar.

"Tingkat oksigen dalam air adalah kunci. Naiknya suhu langsung meningkatkan laju metabolisme fungsi tubuh ikan," sambungnya.

Para peneliti juga membandingkan dua studi kasus

spesies ikan cod Atlantik Utara dan haddock. Mereka menemukan rekaman data pada ikan ini yang menunjukkan penurunan ukuran tubuh lebih besar daripada model-model yang diperkirakan.

Ilmuwan percaya hal itu bisa memiliki implikasi negatif bagi hasil Perikanan. Dan itu dapat juga memberikan dampak serius kemampuan ikan untuk melakukan reproduksi.

"Ukuran tubuh yangkecil mempengaruhi kemampuan ikan bertelur dan berakibat pada jumlah stok ikan di laut," pungkasnya. (jpnn)

Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Kepala Daerah JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Kejaksaan Agung dan Markas Besar Polri segera menyelesaikan kasus pidana umum maupun kasus korupsi yang melibatkan pejabat setingkat kepala daerah.

Desakan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan kepala daerah oleh penyidik dua institusi itu tak lagi membutuhkan izin Presiden RI. Masalah perizinan itu dipatahkan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan judicial review Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terhadap pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Aturan itu dulunya dianggap sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi.

Dengan adanya putusan MK maka ini angin segar untuk kejaksaan dan kepolisian. Jangan lagi ada alasan terhambat perizinan Presiden," kata praktisi hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Alfon Kurnia Palma dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (2/10). Ia termasuk dalam tim yang menggugat pasal tersebut di MK. Selain mendesak dua institusi lembaga penegak hukum ini, Alfon juga meminta Mahkamah Konstitusi segera memasukkan putusan itu ke dalam lembaga negara agar disejajarkan dengan Undang-Undang. Ia juga menyatakan, seharusnya pasal 36 ayat 3 tentang penahanan kepala daerah juga tidak membutuhkan izin Presiden. Namun, pasal itu tidak ikut dikabulkan oleh MK. "Tidak mungkin ada kekosongan jabatan jika ada pemeriksaan atau penahanan kepala daerah, karena setiap kepala daerah ada wakilnya yang bisa menggantikan sementara.

Jadi sekarang akan lebih mudah pemeriksaan," papar Alfon.

Seperti yang diketahui, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan sepanjang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dapat langsung memeriksa kepala daerah tanpa perlu izin Presiden. MK juga beralasan bahwa izin Presiden pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menghambat proses hukum.

Selain itu, dapat secara tak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.

MK juga berpendapat persetujuan tertulis Presiden tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup. Pasalnya, sebagai subyek hukum kepala daerah pun harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

MK hanya tidak mengabulkan gugatan pasal 36 ayat 3 tentang penahanan kepala daerah yang membutuhkan izin presiden. Alasannya penahanan dikhawatirkan menghambat roda pemerintahan daerah. (jpnn)

NET

Ilustrasi

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR SULBAR/ANDI SUMARYADI

RADAR SULBAR/ANDI SUMARYADI

JALAN. Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi bersama Ketua TP PKK Mamasa, Ny Ratna Ramlan berjalan menuju Lapangan Sepak Bola Mamasa untuk mengikuti upacara HUT RI.

UPACARA. Sejumlah pejabat muspida dan Pemkab Mamasa ketika mengikuti upacara HUT RI di Lapangan Sepak Bola Mamasa.

RADAR PASANGKAYU Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Inilah 5 Jenis Pekerjaan Outsourcing yang Dibolehkan Draft Aturan Outsourcing Sampai Tahap Kesimpulan JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pembahasan aturan mengenai sistem kerja alih daya (outsourcing) telah sampai pada tahap kesimpulan. Isi pokok kesimpulan tersebut adalah pelaksanaan outsourcing harus diterapkan sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Hasil pembicaraan kita dengan tripartit (perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah) sudah pada hampir pada kesimpulan.

Kesimpulan pokoknya adalah semua pekerjaan outsourcing harus diterapkan seperti undang-undang 13,” ungkap Muhaimin usai sidak Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 2 Oktober.

Muhaimin menyebutkan, di dalam UU Ketenagakerjaan tersebut telah ditetapkan bahwa perusahaan ataupun badan usaha dibolehkan menggunakan sistem outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan, yaitu cleaning service, keamanan, transportasi, catering dan Jasa Migas Pertambangan.

"Undang-undang 13 ini membolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang menggunakan sistem outsourching. Namun, kelima jenis pekerjaan tersebut yang diterapkan di perusahaan harus tetap di evaluasi dan dihentikan jika melanggar aturan," jelasnya.

Lantas bagaimana dengan perusahaan yang hingga saat ini masih bermasalah dengan sistem outsourcing tersebut? Muhaimin menjawab, perusahaan yang masih bermasalah sedang berada dalam amsa transisi.

“Jika ingin melakukan penambahan, maka harus mengajukan usulan. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan dan memaksa, maka pemeirntah tinggal mencabut izinnya saja,” tutur Muhaimin. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

13

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Sebulan, Dinkes Tangani 22 Kasus DBD

DBD Mewabah di Matra REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

PASANGKAYU -- Demam Berdarah Deongue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), mewabah.

Selama periode September, penyakit yang timbul akibat gigitan nyamuk aedes aegyti ini sudah menimbulkan 22 korban, satu diantaranya meninggal dunia.

Sekertaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Matra, Amalia Anwar, mengungkapkan, guna meminimalisir meminimalisir penularan DBD, pihaknya telah melakukan sejumlah program, seperti fogging atau penyemprotan. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan kepada masyarakat agar membudayakan perilaku hidup bersih.

"Upaya yang kami lakukan selain pengasapan atau fogging

di kantong-kantong yang endemik DBD. Kami juga menggelar penyuluhan," terang Amalia, Selasa, 2 Oktober.

Amali mengurai, selama periode September, daerah-daerah yang ditemukan terdapat kasus DBD, yakni; Kecamatan Pedongga sebanyak tujuh kasus, Kecamatan Tikke tiga kasus, Kecamatan Pasangkayu enam kasus dan satu meninggal dunia, serta di Kecamatan Sarjo sebanyak lima kasus.

"Penyemprotan yang dilakukan sifatnya hanya singkat.

Karena itu hanya membunuh nyamuk besar dan tidak pada jentik-jentik nyamuk. Kami berharap agar Diskes Sulbar memberikan perhatian, minimal memberikan bantuan abate," harapnya.

Pihaknya mengimbau, setiap kepala keluarga harus melakukan pemeriksaan kesehatan jika ada anggota keluarganya yang terseram demam.

Ini untuk memudahkan dilakukannya tindakan medis jika ternyata demam yang dialami merupakan gejala DBD. Masyarakat juga diminta segera melakukan pembersihan pada tempat-tempat yang rawan menjadi tempat berkembangbiaknya jentik nyamuk. Cara ini merupakan salah satu upaya memangkas penyebaran dan perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti. (**)

NET

Honorer K1 Segera Punya NIP PASANGKAYU -- Honorer kategori satu (K1) di Kabupaten Mamuju Utara (Matra), segera naik status menjadi pengawai negeri sipil (PNS).

Tidak lama lagi, mereka akan mengantoni Nomor Induk Pegawai (NIP).

Honorer K1 yang telah me-

menuhi kriteria untuk diangkat menjadi PNS, akan diminta melengkapi syarat administrasi untuk diusulkan ke Nadan Kepegawaian Negara (BKN) agar diterbitkan NIPnya.

Kepala BKDD Matra Yunus Alsam menuturkan, untuk

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

penetapan honorer K1 harus sesuai mekanisme dan proses resmi penjadwalan MenPAN dan BKN, karena masih ada beberapa kabupaten dan kota serta propinsi di Indonesia yang dinilai masih bermasalah honorer K1-nya.

"Setelah semuanya rampung,

maka pejabat pembuat komitmen akan memanggil honorer yang memenuhi kriteria untuk melengkapi syarat administrasinya. Ditarget itu rampung tahun ini juga," tutur Yunus, Selasa, 2 Oktober.

Ditambahkan Yunus, usai penetapan NIP bagi K1 maka

LEGISLATIF MATRA

untuk honorer K2 yang berjumlah 2.511 orang baru akan diproses. Saat ini data atau daftar honorer K2 telah disampaikan ke BKN. Dari 2.511 orang tersebut, kuota Matra untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS hanya 200 orang. (sym/ham)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

HUMAS PEMPROV SULBAR/ASRUL

BUKA PELATIHAN. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga membuka kegiatan Advokasi dan Pelatihan Pelatih Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif kerja sama Pemprov Sulbar dengan UNICEF.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

ISTIRAHAT. Ketua Komisi III DPRD Matra Amir Hamzah bersama Kabag persidangan Nemis istirahat di restoran Hotel Mutiara Pasangkayu.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

SALAMAN. Kepala Inspektorat Matra Hj Sukmawati bersalaman dengan Kepala Lapas Pasangkayu Kabupaten Matra di ruang pola kantor Bupati Matra.

14

TOTAL SPORT

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

Jelang Ajax vs Madrid

Mourinho Soal Dirinya Jadi Pengganti Fergie

Benzema: Lawan Ajax Takkan Mudah AMSTERDAM - Ajax Amsterdam bukanlah lawan asing untuk Real Madrid karena kedua tim cukup sering bertemu dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Karim Benzema, Ajax akan tetap menyulitkan.

Madrid akan menghadapi Ajax di Amsterdam Arena, Kamis (4/10/2012) dinihari WIB. Di matchday pertama Grup D, Los Blancos mengalahkan Manchester City 3-2, sedangkan de Amsterdammers kalah 0-1 dari Borussia Dortmund.

Ini adalah musim ketiga secara berturutturut Madrid dan Ajax bertemu di fase grup Liga Champions. Di empat partai sebelumnya, Madrid selalu menang dan tak pernah kebobolan.

Meski timnya punya rekor bagus atas Ajax, Benzema tetap waspada. Dia memprediksi laga di markas Ajax tetap tak akan berjalan mudah.

"Setiap tahun tim berubah, tapi mentalitas tidak, masih sama saja," ungkap Benzema yang dikutip Football Espana.

"Kami tahu ini akan sulit karena semua tim ingin mengalahkan Real Madrid. Itu selalu terjadi, kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan dan menunjukkan level kami yang sebenarnya," tambahnya.

"Kami mengenal Ajax.

Kami sering menghadapi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ini tak akan mudah karena setiap pertandingan sulit, tapi kami harus memenangi pertandingan yang sangat penting ini," tegas penyerang asal Prancis ini. (net)

MADRID - Sejak meraih sukses bersama FC Porto dan Chelsea, Jose Mourinho disebut bakal jadi pengganti Sir Alex Ferguson di Manchester United. Padahal The Special One berharap masih bisa bertemu Fergie saat dirinya kembali ke Inggris nanti.

Dengan segala kontroversi dan sukses yang sudah diraihnya, Mourinho dinilai sebagai sosok yang paling tepat untuk menggantikan dinasti yang sudah dibangun Ferguson.

Pelatih asal Skotlandia itu hingga kini memang sama sekali belum berencana pensiun, tapi itu tak menghalangi kabar soal kedatangan Mourinho ke Old Trafford.

Dalam wawancara terbarunya dengan CNN, Mourinho menolak ide dirinya menggantikan Fergie di The Red Devils. Selain kontrak yang masih panjang bersama El Real, saat kembali ke Inggris suatu saat nanti dia malah berharap bisa kembali berhadapan dengan Ferguson.

"Saya tidak memikirkan soal hal itu, terutama dengan kontrak empat tahun yang masih saya punya dengan Madrid. Saya menandatanganinya (kontrak dengan Madrid) karena saya ingin berada di Madrid pada periode karier saya saat ini dan tidak memikirkan klub lain," papar Mourinho.

Meski saat masih membesut Chelsea kedua pelatih kerap terlibat perang komentar pedas melalui media, sejatinya Mourinho dan Fegie sangat akrab di luar lapangan. Keduanya dikabarkan beberapa kali minum anggur bersama, Mourinho malah secara khusus memanggil Fergie dengan sebutan 'Bos'.

"Saya memanggilnya bos karena dia adalah bos dari para pelatih dan saya harap saat saya kembali ke sepakbola Inggris dia masih menjadi manajer Manchester United."

"Saya sudah mengatakan secara terbuka dengan beberapa alasan kalau setelah Madrid, Inter, Spanyol, Chelsea, Inggris, Porto, setelah semua proyek tersebut, langkah selanjutnya adalah Inggris. Untuk berbagai alasan, saya belum tahu kapan. Saya belum punya rencana dan saya sangat senang saat ini sebagai manajer klub terbaik di dunia," tuntas Mourinho. (net)

Khan Cari Jalan Juara Lagi LONDON - Dua kekalahan beruntun mewarnai pertarungan terakhir Amir Khan di kelas welter ringan. Petinju Inggris berdarah Pakistan itu bahkan memilih berpisah dengan pelatih yang membawanya menjadi juara dunia, Freddie Roach. Kini, Khan dilatih Virgil Hunter untuk mengembalikan kejayaannya yang hilang dalam setahun terakhir.

Dalam perjalanannya menuju gelar juara dunia lagi, Khan seperti harus memulai dari awal. Untuk pertarungan terdekatnya, dia memilih melawan petinju kurang terkenal untuk menandai kerjasamanya dengan Hunter. Kubu Khan memilih melawan petinju Amerika Serikat (AS) Carlos Molina.

Pertarungan antara Khan melawan Molina sudah disepakati.

Namun, tenggal pasti dan lokasi pertarungan belum ditentukan.

Untuk sementara, duel disepakati berlangsung pada Desember dan berlokasi di AS. "Carlos petinju yang licin, dia memiliki kecepatan alami yang

baik.Saya selalu ingin berhadapan dengan petinju muda yang lapar kemenangan dan pada diri Carlos saya menemukan gambaran ambisi petinju yang ingin meraih gelar juara dunia," tutur Khan.

Dalam 18 kali pertarungannya di ring profesional, Molina belum sekali pun tersentuh kekalahan. Dia menang 17 kali dan sekali draw.

Meski begitu, petinju yang dihadapinya tak satu pun yang memiliki nama besar di ring tinju dunia.

"Dia belum pernah menghadapai petinju seperti saya, tapi itu justru berbahaya. Kami tahu itu dan melakukan persiapan dengan baik untuk Desember," beber Khan.

Khan kehilangan dua sabuk juara kelas welter ringan, versi WBA dan IBF. Pada Desember 2011 dia kalah angka tipis dari Lamont Peterson (AS). Namun, setelah melakukan gugatan, dia tak kehilangan dua gelarnya. Lalu, pada Juli lalu dia kalah lagi dari Danny Garcia (AS). Kali ini, dia mengalami kekalahan TKO (technical knockout) pada ronde keempat. (jpnn)

HUBUNGI

HOT LINE:

RADAR SULBAR

BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. H. A. DEPU NO. 39 ,TLP. 0428-23203.

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222 H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428 ANDA Butuh Dana Tunai? atau untuk lebaran? Jaminkan BPKB Motor Anda di NSC FINANCE .

Hub. No : 0821 9037 5101 ( Dibutuhkan Karyawan/ Karyawati untuk menjadi Marketing, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD) BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988 NUSANTARA TEKHNIK Jl. Andi Makasau, Melayani : Las panggil, Terali kanupi, Pintu Ruko Balkon, disesuaikan Model Rumah Hub : Yusman (Hp. 081 342 086 507-085 340 617 777) ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Tanpa perantara lokasi siap bangun ukuran 10 x 20. Di sikboro Mamuju Sulawesi Barat Dekat Dari kantor kanwil DEPAG Harga Rp 70 jutah Masih Bisa NEGO. HUB. 082 192 900 558 / 082 197 314663

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888 DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889 JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975 DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912 Jual Tanah Kaplingan siap Ba-ngun Uk. 10 X 20 Dirangas-Mamuju.

Kurang Lebih 500 M dari Kantor Gubernur Sulbar Harga 26 juta, tanpa perantara Hub : 081241200073

Dijual tanah ukuran 5650 M2 di Tahaya Haya Jln. Poros Air Panas Mamuju Harga Rp. 60 Juta bisa Nego. Hub. Hp. 082 188 101 225

Dijual Rumah Dioper cicilan rumah tipe 36 di BTN Griya Marwah Residence Sarampu, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang blok B nomor 1 dgn harga 50 juta. Harga bisa nego.

Hubungi: 085214476078 DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju DI JUAL rumah permanen, fasilitas lengkap: PLN 2300 wat, AC, AIR PAM, SUMUR BOR, TEL RMH, 4 KMR TIDUR. STRATEGIS, DEPAN KANTOR BUPATI POLMAN, LUAS 171 M2. ADA KELEBIHAN TANAH 1 KAPLING. HUB. 082188775060.

HARGA DAMAI.

Dijual Rumah Baru Jl. Diponegoro (Dekat Pasar Baru Mamuju) Tipe 80, Luas Tanah 122 M2, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi Sertifikat Hak Milik Harga : rp. 370.

Juta (nego) Hub : Hp. 0812 4141 Dijual Tanah dengan luas 2.400 m2 8818/0813 9990 7885 Depan Instalasi I PDAM Kurang Lebih 500 Meter dari Persimpangan Lima DIJUAL RUMAH: Di Cerbon Belaarah ke Kali Mamuju kang Kantor Camat Wonomulyo Tanpa Perantara Hubungi: 081241501981 HUB : 081 354 683 755

DI JUAL rumah di Bukit Asri Lestari Tipe 90/117. A2. No. 4 & A2 No. 6 (2 Unit) lengkap sumur bor, mesin air, tandon air, terali besi (pintu dan jendela), canopi garasi mobil. Listrik 1300 watt, gudang, bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat, dekat kantor Bupati Mamuju dan Pasar Regional. Harga 335 juta/345 juta. Tanpa perantara Hub. Hidayat 085255902634. Bisa KPR & CASH.

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 2 petak, 2 lantai di sudut, ukuran 9 x 14 Jln. Poros Sentral Tasiu /Kompleks Pasar Hub : 082 189 917 971

Dijual Motor 1 buah Sepeda Motor Suzuki FL 125 RCD, Tahun 2008 Warna Hitam mulus Alamat Rumah di BTN Passokorang, Blok J. No. 14 Mamuju-Sulbar Dijual Ruko 2 Lantai Uk. 5 X 15 Komples Launa Graha Kalukku Hub : 082 189 917 971

Dijual Mobil Dijual Mobil Kijang LGX Solar Tahun 2001 Warna Biru Hub : 082 191 939 711 / 081 355 223 271 Di Jual Mobil Suzuki X over warna hitam dengan kondisi mulus harga 170 Juta bisa nego, Yang berminat hubungi: 081328238181-085395428181.

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688 Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Mamuju Hub : 085 255 801 557 DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774 Dikontrakkan/Dijual Rumah tinggal Dijalan RE Martadinata Belakang Wisma Babana Mamuju Hub: 081 355 942 684 081 944 200 477

Lowongan PT. TALENTA Tourism Internasional Cab.Mamuju Menerima karyawati Berpenampilan menarik, min diploma akuntansi. Surat lamaran diantar ke alamat Jl.Petterani No. 39 Mamuju (secepatnya)

Rental Mobil CV. Jaya Bersama Menyediakan Jasa Rental Avanza, Zenia, Apv, Rush, Pick Up. Jl. Pattana Bone No. 9 Mamuju Hp. 085 399 333 536085 298 301 045

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439 Saatnya uang bekerja untuk Anda.

Nikmati hasil 12% per bulan dari Virgin Gold Mining Corp. Terbukti sejak 2010. Gratis BB/LCD, TV/Sepeda hanya di bulan Juni Info Irawan 081 342 954 305. BB 29553809. www.vgmc.com

Lowongan Kerja Butuh Karyawan Pengawas Jalanan minimal pengalaman kerja 2 tahun Hub : CV. Anugerah Cipta Dimensi, Hp : 081141 362, Jalan Stadion C8 -Samping N3 Karaoke Mamuju.

Butuh cepat karyawan/ti dengan penempatan Kantor Cabang Baru Polman. Posisi : Receptionist, Administrasi, Sekretaris, Kepala Cabang. Persyaratan: Pria / wanita, usia Max 28 tahun Lulusan SMU/ SMK, Diploma, & Sarjana Tidak sedang Kuliah / kerja / kursus Berpenampilan Menarik Belum Berkeluarga Surat Lamaran di lengkapi dengan FC Ijasah terakhir,FC KTP / KK,Daftar Riwayat Hidup, Pas Photo 3x4 (warna) 2 lbr. Info lebih lanjut hubungi: CP. 0823 4683 8055 – 0819 9831 0039 LPM Jl. Budi Utomo No. 05 (Belakang Salon Agita) PEKKABATA -POLMAN

SAMBUNGAN Capaian Dispenda Tembus 73,90 % LANJUTAN HALAMAN 9

"Dengan capaian tersebut, kami berhasil meningkatkan jumlah pungutan PAD Mamuju secara keseluruhan yang sampai September sudah sebesar Rp 20.470.030.960 atau 56,80 persen dari target Rp 36.040.048.199. Dan, jika dibandingkan total realisasi PAD pada tahun 2011 sebesar Rp16.932.113.265, telah terjadi kenaikan 21,01 persen," beber Kepala Dispenda Mamuju, Hamzah Sula, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 2 September.

Hamzah juga mengatakan, pada APBD Perubahan Tahun 2012 ini target Dispenda Mamuju dinaikkan menjadi Rp 11.876.752.216, dan diharapkan pada tiga bulan yang tersisa akan mampu menetralisir minimal Rp 7,5 miliar. Ini akan didukung potensi pajak hotel, reklame, baliho atau billboard, penerangan jalan, minerba atau tambang galian C dan BPHTB dari kalangan ekonomi menengah ke atas yag masih menyisakan potensi sekira Rp 8 miliar.

Dispenda Mamuju bertekad mencapai realisasi minimal Rp 14,5 miliar sekaligus menjadi panyangga tercapainya target PAD Mamuju, dengan syarat SKPD pengelola PAD lain mampu merealisasikan minimal 85 persen dari target yang telah dirasionalisasikan atau diturunkan. "Karena target SKPD sudah diturunkan sesuai dengan potensinya, kita harap mereka bisa merealisasikan minimal 85 persen. Kalau itu bisa, dipastikan target PAD Mamuju untuk tahun 2012 akan tercapai. Dispenda sudah siap menopang kekurangannya. Hanya saja, tidak logis kalau Dispenda harus bekerja sendiri," sindir Hamzah. (*)

RSUD Mamuju Kekurangan Anggaran LANJUTAN HALAMAN 9

"Oleh karena kekurangan tersebut, kami kembali mengusulkan tambahan dalam APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp 900 juta. Itupun dalam kalkulasi kami masih kurang. Sedangkan dalam APBD Pokok yang nilainya Rp 1 miliar sekarang sudah hampir habis," jelas dr Titin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 2 Oktober.

Sementara itu, terkait kondisi Air Conditioning (AC) di ruang perawatan VIP RSUD Mamuju, Ia juga tidak membantah tudingan itu. Atas kerusakan itu, pihaknya telah mengusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 113 juta untuk pembelian AC baru.

"Tahun ini, kami targetkan semua AC di ruang VIP harus baru. Begitu pun dengan pengadaan kipas angin.

Mengenai beberapa AC yang masih bisa diperbaiki, akan ditempatkan di ruang perawatan lain," jelasnya.

Olehnya, dr Titin berharap agar pada APBD Pokok 2013, anggaran untuk BHP RSUD Mamuju dapat ditingkatkan, mengingat peningkatan pasien setiap tahunnya juga bertambah.

"Kalau bisa, anggaran khusus untuk BHP pada tahun 2013 capai Rp 5 miliar. Dengan begitu, kami juga bisa menjamin ketersediaannya," tutup Titin.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Mamuju, Malik Ballako, menyoroti masalah tak lengkapnya alkes, fasilitas ruang VIP dan kurangnya Bahan Habis Pakai (BHP) seperti obat-obatan di apotek RSUD Mamuju.

Obat di apotek RSUD Mamuju juga sangat terbatas.

Sehingga rata-rata pasien harus beli di apotik luar. Padahal untuk pengadaan obat, sudah dianggarkan dalam APBD Mamuju.

"Saya jadi berpikir, untuk apa bangun rumah sakit yang megah kalau isinya kosong. Meskipun ada dokter kalau alkes tak tersedia, mereka juga tidak bakalan bisa apa-apa," sorotnya. (mg3/dir)

Tak Sesuai Bestek, Transmigran Protes Proyek Jalan

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

15

Jakarta Tuan Rumah Kongres UCLG ASPAC 2012 JAKARTA -- Kongres ke4 United Cities Local Government Asia Pacific (UCLGAspac) resmi dibuka, Selasa 2 Oktober. Kongres tahun ini mengambil tema utama "Resilient Cities: Rethink, Rebuild, Revitalize".

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan Jakarta dapat mengambil peran yang sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan kota di Indonesia dengan kota lain di dunia. Gubernur yang masa jabatannya akan segera berakhir ini percaya Jakarta bisa berperan aktif untuk membantu pertumbuhan kota di Tanah Air. "Tentu komunikasi langsung bisa dibangun, saya yakin dan percaya role model Jakarta itu bisa sangat berperan aktif dan mempengaruhi per-

tumbuhan kota di Tanah Air," kata Foke dalam acara pembukaan Kongres UCLG-Aspac di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 2 Oktober.

Kongres diikuti 500 partisipan dari negara-negara Asia Pasifik, perwakilan dari UCLG Regional Afrika, EuroAsia, Eropa, Amerika Latin, North Amerika, dan Metropoli.

Foke berpesan agar para peserta kongres dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan pesan dan harapan bahwa Jakarta ke depan harus menjadi salah satu kota utama di Asia, lebih baik, nyaman dan lebih sejahtera.

"Oleh karena itu saya berharap, kerjasama kota-kota di Indonesia maupun mancanegara akan lebih intensif lagi dan saling memberikan man-

faat," ujarnya.

Visi dan misi UCLG ASPAC dibangun atas kesepakatan untuk mengembangkan kerja sama mutualistik antar pemerintah daerah dalam komunitas internasional. Tujuannya untuk mendukung pemerintah daerah yang kuat dan efektif di kawasan AsiaPasific, serta mendukung ker-

ja sama antar anggota dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, berkesinambungan, dan mengikutsertakan masyarakat.

Selain itu juga mendukung kesetaraan ras dan gender serta memerangi segala bentuk

diskriminasi.

Pada Kongres ke-4 UCLG ASPAC akan diselenggarakan Rapat Umum Anggota dan Pemilihan Anggota Council, Executive Bureau, Presiden dan Co-President UCLG ASPAC untuk masa jabatan 2012 – 2014, Rapat akan digelar pada tanggal 4 Oktober 2012. (jpnn)

Ulah Geng Motor Makin tak Terkendali KOTA -- Keresahan yang diakibatkan aksi kekerasan geng motor semakin menjadi-jadi dan tak terkendali. Selang tiga jam dari razia besarbesaran yang digelar Polresta Pekanbaru, Sabtu 29 September, ratusan orang anggota geng motor membikin onar di beberapa tempat. Tak kurang dari lima pengguna jalan menjadi korban dan mengalami luka parah.

Pantauan Riau Pos (Grup JPNN) akhir pekan lalu, gerombolan geng motor ini tampak melintasi Jalan Sudirman menuju Purna MTQ sekitar pukul 02.30 WIB. Dengan kecepatan tinggi, ratusan orang dalam gerombolan ini tampak beringas dan membawa berbagai senjata seperti balok kayu, besi dan samurai. Selang 15 menit kemudian, gerombolan ini kembali melintas, namun kali ini dari arah bandara menuju kota.

Dari informasi yang dihimpun, gerombolan geng motor ini berkeliaran membabi buta karena ada permasalahan diantara geng motor yang ada. Beberapa tempat yang diketahui menjadi lokasi terjadinya aksi kekerasan oleh kelompok geng motor ini adalah Jalan Diponegoro depan MAN 2 Model, di depan Purna MTQ Jalan Sudirman, dan Terminal AKAP. Salah satunya seperti yang dituturkan Jasman, seorang security yang melihat keributan yang terjadi di depan Purna MTQ."Sekitar pukul 03.00 WIB. Mereka ada sekitar 200 an orang. Pengendara yang

lewat dilempari pakai balok, setelah jatuh, dibacok," kata Jasman.

Ia menjelaskan, saat itu ketika keluar mencari makan, ia melihat ratusan orang yang menggunakan sepeda motor itu seperti mencari-cari lawan."Mereka itu dari XTC. Saya dengar dari percakapan diantara mereka, yang dicari itu Astek. Jadi kalau ada yang lewat dan dikira lawannya, dikejar dan dianiaya," lanjutnya.

Jasman beserta adiknya yang berkendara saat itu juga nyaris jadi korban. Anggota geng motor yang tidak senang melihat ia menolong dan menyuruh. pergi salah satu korban yang dibacok, melemparinya dengan balok besi.

"Melayang di depan kepala saya baloknya," imbuhnya.

Setelah berhasil lari dari kejaran geng motor ini, Jasman beserta sang adik langsung bergegas ke Polda Riau untuk melaporkan apa yang dilihatnya."Kami ke Polda, dari Polda disuruh melapor ke Polresta," lanjutnya lagi.

Korban yang menderita luka serius di depan Purna MTQ ini diketahui bernama Febriandi (20) dan Ivan (21) warga Jalan Simpang Kualu.

Mereka menderita luka bacokan pada bagian kepala dan jari salah satu jarinya putus.

Saat itu, keduanya yang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Beat tiba-tiba diberhentika oleh kelompok geng motor. Mereka ditanya apakah mereka anak Kualu.

"Kalian anak kualu," oleh salah satu anggota geng mo-

tor. Ketika mengiyakan pertanyaan itu mereka lalu dianiaya."Setelah kami jawab, kami langsung dibacok," ujar Ivan. Setelah dianiaya itu, keduanya lalu dilarikan ke rumah sakit. Ivan dirawat di Rs Bhayangkara dan Febriandi di Rs Eka Hospital untuk mendapatkan perawatan.

Sementara di depan MAN 2 Model Jalan Diponegoro, keributan terjadi saat geng motor sedang melintas di sana. Di sini, anggota geng motor yang melihat beberapa orang sedang duduk-duduk langsung berhenti dan membacok. Menurut informasi, di sini terdapat dua orang yang menjadi korban dan dilarikan ke RSUD Arifin Ahmad.

Di terminal AKAP keributan yang dilakukan geng motor terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu datang sekelompok geng motor menyerang sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong menonton balap liar. Seorang yang menjadi korban di sini adalah Dani (21), warga Jalan Garuda Sakti.

Ia langsung diserang begitu penonton balap liar yang ada di sana lari berhamburan.

Akibat penyerangan ini, Dani menderita luka bacokan samurai di bagian kepalanya."Dia ditanya dulu, apakah dia anak Kualu, begitu dijawab dia langsung dibacok pakai samurai," ujar rekan korban, Boy Purba (20) saat ditemui di Rs Bhayangkara.

Diduga, ratusan geng motor ini menyisir beberapa jalan protokol yang ada di Pe-

kanbaru untuk mencari pihak yang dianggap musuh. Terpantau, keresahan ini sudah tampak sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, warga sudah ada yang melihat kelompok geng motor berkonvoi membawa berbagai senjata. Sekitar pukul 01.30 WIB, kelompok ini juga tampak berkonvoi di Jalan Kaharuddin Nasution.

Razia besar-besaran sebenarnya sudah digelar Polresta Pekanbaru untuk mengantisipasi gerak geng motor. Bahkan, tiga jam sebelum pecahnya keributan yang dilakukan geng motor ini, Polresta beserta jajaran melakukan razia di beberapa titik.

Di sekitar Purna MTQ, Polresta Pekanbaru beserta Polsek Bukitraya mengamankan sekitar 28 sepeda motor.

Di sini, razia digelar dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB dengan menyisir jalur-jalur yang diduga menjadi lokasi berkumpulnya geng motor seperti, Jalan Parit Indah, Jalan Sudirman, hingga ke jalan masuk Bandara SSK II. Beberapa kelompok pemuda yang nongkrong-nongkrong disergap. Mereka yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan langsung diamankan beserta kendaraannya."Sasaran kita geng motor. Kita berterimakasih kepada masyarakat atas bantuannya. Kita teteap himbau pada masyarakat agar menginformasikan jika mengetahui keberadaan geng motor," ujar Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Drs R Adang melalui Kasat Reskrim,

AKP Arief Fajar Satria SH SIK sesaat usai razia.

Razia serupa juga dilakukan jajaran Polsek Tampan di Jalan Naga Sakti disekitar Main Stadium (Stadion Utama) Riau. Disini, razia digelar sejak pukul 22.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Sekitar 27 sepeda motor diamankan dari pengendara yang melintas dan tak memiliki kelengkapan kendaraan.

Tampak mayoritas dari mereka yang diamankan adalah pelajar dan anak dibawah umur, bahkan tiga orang pelajar selokah dasar juga terjaring.

Beberapa pengendara yang takut terhadap razia ada yang mencoba menghindar dengan membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

Salah satunya dilakukan oleh Aldi (20), warga Jalan Lobak.

Ia yang mengendarai sepeda motor Jupiter nekat memutar dan menabrak anggota yang menghentikannya. Setelah diamankan, ia mengaku takut karena baru saja selesai minum tuak."Takut lihat razia, karena tadi habis minum tuak," ujarnya tertunduk.

Kapolsek Tampan, Kompol M Idris SAg kepada wartawan mengatakan, bahwa razia ini digelar dalam rangka menertibkan anggota geng motor serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat.

"Sepeda motor tersebut jika sudah dilengkapi bisa di ambil pada hari Senin. Dan jika tidak bisa menunjukkan akan ditahan hingga sidang," ujarnya. (jpnn)

LANJUTAN HALAMAN 9

Selain tidak cukupnya panjang jalan sesuai bestek, juga ditemukan beberapa titik jalan yang telah terbongkar dan sulit dilalui. Padahal kegiatan pengerasan atau peningkatan jalan itu baru saja dimulai beberapa waktu lalu.

"Bagaimana kami bisa berkembang kalau jalan poros yang menjadi akses andalan kami seperti itu modelnya?

Ada yang baru beberapa hari dikerja sudah terbongkar, sehingga jalan tersebut sangat sulit dilalui. Begitu pun dengan jembatan yang dibangun, sudah tidak lagi maksimal untuk dilalui," imbuh warga lain yang juga meminta namanya tidak dikorankan.

Menurut warga, proyek peningkatan jalan ini ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulbar.

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBN tahun 2012.

Keluhan lain yang disampaikan warga transmigran adalah pembagian pohon bibit durian untuk 300 Kepala Keluarga. Dalam format tertera jelas seharusnya masing-masing KK mendapatkan 25 pohon tetapi yang diterima sekira 15 hingga 20 pohon saja. (dir)

BPPT: Pengolahan LJK tak Ada Kecurangan JAKARTA -- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan A Iskandar membantah kabar tentang adanya dugaan kecurangan dalam proses pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Menurut Marzan, secara keseluruhan proses pengolahan LJK tidak ditemukan kesalahan apalagi potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

"Saya menyatakan keseluruhan proses pengolahan LJK telah sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan kesalahan apalagi potensi kecurangan dalam pelaksanaannya," tegas

Tender Proyek APBD Tuntas

ingga hanya petugas dan perangkat yang telah divalidasi saja yang berada di dalam ruang pengolahan LJK," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, pengawasan berkesinambungan melalui sistem monitoring CCTV 16 chanel guna memantau pelaksanaan proses penerimaan berkas LJK sampai pengolahan yang direkam 24 jam guna menjamin datanya aman, valid dan mampu telusur (traceable).

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menyampaikan formasi yang akan dii-

si tahun ini ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.

Selain itu, formasi tersebut juga diajukan instansi daerah yang beban belanja pegawai belum mencapai 50 persen dari total APBD serta merupakan tenaga yang kebutuhan dipandang mendesak. Sehingga tidak bertentangan dengan moratorium pengadaan CPNS. Selanjutnya instansi pusat dan daerah yang disetujui formasinya berdasarkan skala instansi nasional jumlahnya tidak besar. "Untuk pusat han-

ya 15 persen dan daerah hanya empat persen dari total instansi yang ada," ungkap Eko. Ditambahkannya, sangat memungkinkan ada formasi yang tidak terisi. Hal tersebut dapat terjadi karena standar kelulusan sesuai peraturan MenPAN&RB tidak terpenuhi.

"Untuk menjamin kerahasiaan, pengumuman hasil tes seleksi tidak diumumkan secara terbuka, melainkan dapat dilihat menggunakan password yang dimiliki masingmasing peserta tes," pungkasnya. (jpnn)

Tanggul Karossa Dikerjakan Tahun Ini

LANJUTAN HALAMAN 9

Meski begitu, Zulkifli menegaskan cepat dan lambatnya perampungan suatu proyek atau pekerjaan sangat ditentukan oleh kontraktor yang menangani. Jika kontraktor tersebut memiliki niatan bagus dan mau bekerja keras, maka tidak akan ada bengkalai dalam pekerjaannya. Namun jika kontraktor hanya beroriantasi pencairan dan tidak peduli terhadap output pekerjaannya, maka dapat dipastikan bengkalai akan terjadi.

"Karenanya, kami juga telah menyiapkan tenaga pengawas untuk terjun langsung ke lapangan nanti guna meninjau hasil pekerjaan proyek, agar kontraktor tidak ada yang main-main dengan pekerjaannya," tegas Zulkifli. (mg3/dir)

Marzan selaku pengarah tim audit dan pengawas pengolahan LJK seleksi nasional CPNS 2012, dalam keterangan persnya, Selasa 2 Oktober.

BPPT diberi kepercayaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) sebagai pemantau pelaksanaan pengolahan 165 ribu lebih LJK TKD yang tersebar di 33 provinsi.

"Dalam melaksanakan pemantauan BPPT melakukan sterilisasi petugas, sarana dan tempat pengolahan LJK melalui presensi sidik jari dan penyegelan perangkat. Seh-

LANJUTAN HALAMAN 9

Kondisi ini memaksa Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju untuk segera melanjutkan pembangunan tanggul di wilayah tersebut. Proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mamuju telah selesai dan saat ini hanya menunggu kontraktor untuk memulai pekerjaan itu.

"Besaran anggaran yang di-

alokasikan dalam APBD Pokok 2012 untuk pembangunan tanggul itu sekira Rp 325 juta.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun sekira 100 meter," ujar Kepala Dinas PU Mamuju, Zulkifli Rachman, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 2 Oktober.

Perampungan tanggul tersebut akan dipercepat, mengingat kondisi tanggul Karossa bukan saja mempri-

hatinkan tetapi juga rawan bencana. Olehnya, dinilai sudah sangat mendesak karena dapat mengancam keamanan dan keselamatan warga Karossa yang bermukin di wilayah pantai.

"Kami juga berharap agar kontraktor yang memenangkan tender segera mempercepat pekerjaan itu, mengingat sekarang sudah memasuki bulan September. Sisa tiga bulan

lagi waktu untuk merampungkan itu, agar tidak menyebrang ke tahun 2013," tuturnya.

Zulkifli juga mengaku siap memasukkan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prirotas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Pokok 2013 jika dinilai masih perlu dianggarkan untuk tahun 2013. "Tentunya anggarannya tidak jauh beda dengan yang sekarang, bahkan

mungkin sama," tutupnya.

Tanggul yang telah dibangun melalui APBD Mamuju beberapa tahun sebelumnya hanya sepanjang 170 meter.

Tanggul itu hanya mampu mengamankan sebagian rumah di wilayah tersebut. Saat ini, kebutuhan tanggul untuk mengamankan 31 rumah warga dan puluhan kuburan tua di sekitarnya ditaksir lebih dari 700 meter. (mg3/dir)

16

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

RABU 3 OKTOBER 2012

Anang Larang Ashanty Nyanyi Lipsing

JAKARTA -- Ashanty memulai peruntungannya sebagai penyanyi solo. Meski tak berduet dengan suami, Anang Hermansyah, Ashanty tetap mendapat bimbingan dari juri Indonesian Idol tersebut.

"Dia (Anang) bawelnya mengkritik juga, tapi apa yang dia sarankan itu baik buat aku," kata Ashanty saat ditemui di Studio RCTI Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa 2 Oktober.

Anang selalu menyarankan agar Ashanty tidak membiasakan diri menyanyi lipsing. "Jangan sampai lipsing, biar masyarakat tahu nyanyi pagi itu bagaimana," kata Anang.

Ia menyebutkan, tingkat kesulitan menyanyi pagi memang cukup tinggi. Kemungkinan salahnya juga cukup besar, bisa 5 sampai 10 persen. "Yang terpenting bagaimana dia bertanggungjawab dan bisa menampilkan karyanya," tegas Anang.

Ashanty sendiri mengaku cukup grogi nyanyi solo.

Apalagi dengan persyaratan Anang yang tidak membolehkannya bernyanyi lipsing, meski di pagi hari.

"Nyanyi pagi itu enggak seenak malam. Mas Anang enggak ngebolehin, kalau aku live harus diperjuangkan, orang nonton enggak rugi. Pas pertama nyanyi, aku ada kesalahan kecil, over all semua bagus," ujar perempuan blasteran Jawa-Arab-Prancis tersebut. (jpnn)

Justin Timberlake Tak Pernah Menyerah Ajak Jessica Biel Kencan JUSTIN Timberlake mengakui tidak pernah mengekang tunangannya, Jessica Biel. Ia selalu memberikan kebebasan kepada Jessica untuk meentukan jalannya sendiri.

Pasangan Hollywood yang sudah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dan tengah mempersiapkan pernikahannya ini, mengalami pasang surut selama menjalani hubungannya hingga saat ini. Tetapi, Justin selalu berusaha untuk membiarkan Jessica melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginannya dan selalu membuat keputusan bersama.

“Kami punya aturan sendiri dalam hubungan kami berdua. Aturan pertama, aku selalu berusaha untuk membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan aku merasa itu semua berhasil,” ungkap Justin seperti dikutip Ximsn, Senin 1 Oktober.

Bintang ‘Bad Teacher’ yang sebelumnya pernah berpacaran dengan Britney Spears dan Cameron Diaz ini selalu bersikap sopan kepada pasangannya dan mengajak ekncan pertamanya dengan gaya kuno, yakni melalui telepon.

“Sebenarnya waktu pertama kali mengajak kencan, tidak ada yang special. Aku menghubungi temanku untuk mengajak Jessia, dan Jesscia mengayakan Ya. Ya sudah, aku lalu menghubungi Jessica. Ya, aku memang menggunakan cara kuno. Tapi itu aku pelajari dari ayah tiriku dan kakekkku, dan aku rascara itu tidak akan musnah meskipun sekarang sudah lahir internet,” kata Justin.

Namun, itu tidak mudah baginya untuk meyakinkan Jessica agar mau berkencan dengannya. ""Aku harus berusaha keras untuk bisa mengajak Jessica kencan dan mengatakan ya. Tapi aku memiliki keuletan dan aku terus mentaatinya.

Akhirnya, dia setuju,” papar Justin. (jpnn)

One Direction

Sewa Pengawal Michael Jackson ONE DIRECTION memutuskan untuk menyewa pengawal yang pernah menyelematkan Michael Jackson sesaat sebelum meninggal dunia.

Alberto Alvarez, yang berusia 36 tahun tersebut bekerja untuk pelantun Thriller tersebut dan juga hadir di rumah tempat

Jackson meninggal dunia pada tahun 2009 lalu.

Bahkan, Alvarez juga memberikan kesaksian pada saat persidangan Dr Conrad Murray, yang dihukum karena pembunuhan disengaja.

Alvarez sempat merasa terkejut ketika menerima tawaran pekerjaan baru

untuk bintang pop yang sejenis boyband dan bertugas untuk melindungi mereka, setelah ia tak lagi bertugas di keluarga Jackson.

“Aku sangat terkejut sekali. Mereka group boyband anak muda terbaik dan sangat bertalenta. Aku bangga bisa bekerja dengan

mereka. Pekerjaan ini sangat membantuku untuk bisa melupakan kejadian tragis yang menimpa Michael Jackson. Kejadian 3 tahun lalu itu memang cukup berat buatku. Tapi aku sudah memutuskan untuk kembali menjadi pengawal pada akhir tahun lalu,” ungkap Alvarez seperti

dikutip Star Magazine, Senin 1 Oktober. “Sekarang ini, aku bekerja untuk One Direction, yang merupakan boyband terkenal di seluruh dunia. Aku senang sekali.

Aku sudah sempat mengawal mereka di California akhir tahun lalu dan mereka menyukaiku,” ujarnya. (jpnn)

Jessie J Sedang Mencari Cinta JESSIE J mengakui saat ini sedang mencari cintanya. Namun, penyanyi biseksual ini mengatakan tidak akan pernah mendefinisikan hal seksualitasnya.

Ia hanya berharap menemukan seseorang yang bisa membuat dirinya bahagia, meskipun pasangannya nanti seorang pria maupun wanita.

“Itu adalah satu hal yang bisa aku tentukan dalam mencari pasangan. Seksualitas tidak akan bisa mendefinisikan siapapun, dan juga tidak bisa mendefinisikan aku sendiri,” ungkap Jessie seperti dikutip Xinmsn, Senin 1 Oktober.

“Cinta seharusnya bisa menjadi tujuan utama apa yang kita lakukan. Aku tertarik

untuk mencari cinta itu sekarang,” katanya.

Penyanyi berusia 24 tahun ini juga mengakui bahwa dirinya saat ini mejadi lebih bersikap feminin karena dia telah menemuka sisi seorang wanita dalam hidupnya.

“Itu benar-benar menakutkan dan lucu ketika harus melihat kehidupanku 2 sampai 3 tahun yang lalu.

Saat ini, aku sudah bisa meSdiri sebagai seorang wanita dan seksualitas menjadi sedikit lebih feminin,” tuturnya.

Penyanyi lagu "Do It Like a Dude" ini terlhat lebih bisa bersikap dan mencerminkan bagaimana dirinya menjadi seorang bintang. Bahkan, ia pun rela mengubah dirinya ketika dia memulai kariernya agar bisa lebih meningkat. (jpnn)