Rakyat Bengkulu RABU, 20 MARET TAHUN 2013
Kejutan Pelanggan Rakyat Bengkulu
HADIAH MOBIL
Harian Pagi Pertama dan Terbesar di Bengkulu
TERBIT 32
TarikJadi Ulur Seluma PilwagubKedua Kota Bisa
Ada Indikasi Gratifikasi Perda IMB BENGKULU – Masih ingat dengan kasus gratifikasi Perda Multiyears Seluma yang menyeret para petinggi eksekutif dan legislatif. Dalam kasus itu, untuk meloloskan Perda Multiyears, eksekutif memberikan gratifikasi (hadiah) berupa 2 lembar travel cek senilai Rp 100 juta. Dalam kasus ini, Bupati Seluma saat itu, Murman Effendi dan Kadis PU Seluma, Erwin Paman, sudah divonis masing-masing 2 tahun dan 4 tahun penjara. Kini kasus Seluma tersebut berpeluang terulang di Kota Bengkulu. Kali ini terkait Perda IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sempat tak kunjung disahkan DPRD Kota.
“Sebelum Perda tentang retribusi IMB ini terbit, walikota saat itu sempat menerbitkan Perwal, yang isinya larangan memungut retribusi.
Baca ADA ..Hal 11
MASRI/RB
AKAN USUT GRATIFIKASI: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Suryanto, SH dalam waktu dekat akan segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pungutan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah itu, Kajari sudah ditunggu untuk pengusutan dugaan gratifikasi untuk mempercepat pengesahan Perda IMB.
Majelis Tinggi Isyaratkan Cawagub Tetap 3 Nama
Asal Anda Tahu
BELI BBM: Antrean truk saat mengisi solar di SPBU Pagar Dewa, Kota Bengkulu.
Edaran Baru Gub Soal BBM Subsidi Bakal Sia-Sia
Jembatan Millau, Tertinggi di Dunia SEBUAH sensasi bisa berjalan menembus awan di angkasa hanya bisa Anda nikmati di jembatan tertinggi di dunia Le Viaduc De Millau yang berlokasi di Millau Perancis. Baca JEMBATAN ..Hal 11
bernur (cawagub) sepertinya bakal sia-sia. Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah mengisyaratkantidakakan merubah keputusannya atas 3 na ma cawagub tersebut.
Baca MAJELIS .. Hal 11
Peta Caleg Memanas, Kubu Firdaus Dijegal
Jika Tidak Diimbangi Sarana dan Fasilitas
BENGKULU – Pemda Provinsi (Pemrov) kembali membuat aturan untuk mengoptimalkan Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM subsidi. Aturan baru Berbentuk Surat Edaran Gubernur ini menegaskan larangan truk bermuatan batu bara dan sawit menggunakan BBM subsidi, namun masih memberi peluang untuk truk yang bermuatan kosong. Baca EDARAN ..Hal 11
EKI/RB
BENGKULU – Usaha Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah bertemu dan meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar melibatkan dirinya dalam penggodok a n calon MARZUKI ALIE wakil gu-
Irman Dapil Kepahiang, Simbolon Dapil Kota JUANDA
BENGKULU – Menjelang penyerahan DCS (Daftar Calon Sementara) ke KPU pada 9 April 2013, bursa caleg
di internal masing-masing Parpol mulai memanas. Informasi yang berhasil dihimpun RB, gesekan-gesekan tajam mulai terjadi di internal Parpol. Salah satunya Partai Demokrat. Baca PETA ..Hal 11
Setelah PBB Diterima, PKPI Ditolak jadi Peserta Pemilu
Bawaslu Adukan Lagi KPU ke DKPP
Bawaslu untuk kali kedua mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kali ini objek pengaduannya adalah sikap KPU yang tak kunjung menindaklanjuti keputusan Bawaslu yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai parpol peserta pemilu. Sementara di sisi lain, KPU menerima dan menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu.
Baca SEJARAH ..Hal 11 http://www.harianrakyatbengkulu.com
KETUA Bawaslu Muhammad langsung menemui pimpinan DKPP untuk mendaftarkan aduan pelanggaran kode etik tersebut kemarin (19/3) sekitar pukul 14.00. Muhammad didampingi dua komisioner Bawaslu, Nelson Si-
JPNN/RB
GUGAT KPU : Ketua Bawaslu RI, Muhammad (tengah) didampingi Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak (kiri) dan Nasrullah saat memberikan keterangan pers.
manjuntak dan Nasrullah. Muhammad menyatakan, Bawaslu mengapresiasi keputusan KPU melalui SK nomor 142/2013 yang menyatakan bahwa PBB sebagai peserta pemilu dan menetapkan nomor urut 14 kepada PBB melalui SK 143/2013. “Keputusan itu sesuai dengan aturan UU Pemilu pasal 269 ayat 11. Isinya, KPU wajib melaksanakan keputusan PTTUN atau MA,” ujarnya kemarin (19/3). Namun, dalam kasus PKPI, tindakan KPU dalam melaksanakan UU Pemilu dianggap masih tidak konsisten. KPU saat ini belum melaksanakan keputusan Bawaslu nomor 012 tanggal 5 Februari 2013 yang menyatakan PKPI sebagai peserta pemilu.
Baca BAWASLU ..Hal 11
Eceran Rp 4.000/eks, Langganan Rp 108.000, luar Kota tambah ongkos kirim