Event

APVI dan Kemenperin Bicarakan SNI Liquid Vaping

Beberapa waktu yang lalu muncul kekhawatiran dari beberapa produsen liquid vape di Indonesia mengenai rencana pemberlakuan standarisasi pada tahun 2021. Mereka khawatir standarisasi ini akan memberatkan bagi sebagian produsen yang kebanyakan masih berupa

usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) dan akan ada pihak yang memonopoli sehingga melemahkan para produsen kecil. Oleh karena itu, perwakilan dari

Asosiasi Personal Vaporizer

Indonesia (APVI) berkunjung

Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai rencana standarisasi tersebut.

Ketua Umum APVI, Aryo Andriyanto bersama dengan Sekretaris Umum

Garindra Kartasasmita

bertemu dengan Direktur

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dari Ditjen Industri

Agro Kemenperin, Edy Sutopo. Dalam pembicaraan antara kedua belah pihak yang berlangsung pada hari tanggal 2 November 2010 tersebut, Edy Sutopo meyakinkan bahwa standarisasi nasional atau SNI atas liquid vape tidak akan memberatkan para pelaku industri. “Untuk para pelaku bisnis tidak perlu khawatir, yang perlu dikhawatirkan itu adalah ketika tidak ada SNI,” tutur Edy.

Penerapan SNI terhadap industri produk vaping bukanlah cara untuk memberatkan industri, tetapi agar meningkatkan kualitas produk dan memastikan agar produk yang diterima oleh konsumen selalu terjaga kualitas dan keamanannya. “SNI juga diterapkan di berbagai industri besar,

(APVI) Ketua Umum APVI, Aryo Andriyanto dan Sekretaris Umum APVI, Garindra Kartasasmita menemui Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakai dan Bahan Penyegar dari Ditjen Industri Agro Kemenperin, Edy Sutopo untuk memastikan SNI produk vaping di Indonesia dapat menguntungkan bagi semua pihak terkait.

seperti rokok misalnya, yang justri standarisasinya bisa dibilang cukup tinggi,” Edy menjelaskan.

Walaupun begitu, Edy mengatakan bahwa SNI terhadap liquid vape tidak akan diterapkan bagi semua pelaku industri. “Penerapannya adalah SNI Sukarela yang bersifat sukarela. Memang SNI ini dianjurkan agar semua produk memiliki standar kualitas yang sama, tetapi karena industri ini masih merupakan industri yang baru berkembang, kami juga akan memberi ruang

Menurut Garindra, dirinya mengungkapkan nilai pembelian cukai HPTL pada akhir 2020 masih bisa melesat hingga 110,97 persen menyentuh angka IDR 900 miliar. Sayangnya akibat pandemi ini, para pelaku usaha harus menerima kenyataan bahwa permintaan likuid kian bulan kian menurun pada kuartal untuk berkembang terlebih dahulu,” ucap Edy.

Sedangkan Ketua Umum APVI, Aryo Andriyanto mengatakan bahwa APVI akan bekerja sama dengan Kemenperin dan para pihak yang berkepentingan lain untuk memastikan bahwa SNI liquid vape akan dapat menguntungkan segala pihak terkait. “Kami (APVI) akan mengawal proses penerapan standarisasi ini mulai dari rancangan hingga penetapan nantinya,” ujar Aryo.

Pandemi Covid-19, Pembelian Cukai HPTL Kian Menurun

Pandemi Covid-19 telah menghantam segala industri tanah air tak terkecuali usai, para pelaku usaha banyak tetap optimis bisa bertahan. “Industri ini kami masih optimistis tumbuh, setidaknya hampir dua kali lipat tahun lalu,” kata industri likuid lokal. Garindra Kartasasmita, Walaupun pandemi belum Sekretaris Umum APVI.

(Sigid Kurniawan / Antara Foto ) Nilai pembelian cukai ini kemungkinan akan bertambah buruk seiring pergantian tahun 2021 mendatang, bila pandemi ini enggan menurun.

(APVI/Vapemagz Indonesia) II/2020 sebesar 50 persen.

Bila menengok cukai HPTL pada tahun 2019 lalu, Indonesia berhasil menebus angka IDR 426,6 miliar dengan level produksi sekitar 2,5 juta botol per bulan. Pembelian kian menurun ini diakibatkan, karena sekarang vaper Indonesia cenderung lebih memilih kemasan likuid dengan volume lebih besar yakni 100ml.

Pada kesempatan lain, Aliansi Pengusaha Pengantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo) meminta agar pemerintah membuat kebijakan cukai yang berkeadilan. Asosiasi ini menekankan pada struktur dan beban cukai bagi produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). (Via Bisnis)