Buku Pendahuluan Studio Proses Perencanaan Kampung Sewu by Rahman Hilmy Nugroho

2018 BUKU I PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Berdasarkan UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Bencana terbagi menjadi dua bagian yaitu bencana alam dan bencana non alam. Bencana Alam adalah bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, gunung meletus dan kekeringan dan bencana non alam adalah bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa non alam seperti epidemi dan wabah penyakit, gagal modernisasi, dan kegagalan teknologi. Salah satu bencana yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia adalah Banjir. Menurut (Yulaelawati, 2008) banjir adalah peristiwa meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Menurut data statistik yang diambil dari situs resmi BNPB mengenai distribusi tipe bencana dan korban jiwa pada tahun 2018, banjir menempati urutan kedua setelah angin puting beliung dengan 374 peristiwa dan peringkat pertama dengan jumlah korban terdampak banjir sebesar lebih dari 660.000 orang. Solo merupakan salah satu kota yang sering terkena bencana banjir. Solo mendapatkan suplai air yang melimpah dari Kali Samin dan Kali Dengkeng. Kemungkinan tanggul di Samin ada yang jebol sampai Jembatan Mojo tidak bisa dilewati. Pada tahun 2017 Kota Solo mengalami hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Kelurahan Sewu merupakan salah satu kawasan yang sering terkena banjir, karena di Kelurahan Sewu ini berdekatan dengan sungai Bengawan Solo, Kali Pepe dan Kali Basonto. Pada tahun 2017 Kelurahan Sewu mengalami banjir yang cukup parah, ketinggian air Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

di Kelurahan Sewu telah mencapai selutut orang dewasa. Sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Sewu yang tempat tinggalnya terdampak banjir luapan Bengawan Solo. Kelurahan Sewu adalah salah satu wilayah yang sering terkena bencana banjir ini berada di wilayah Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kelurahan Sewu berada di bagian timur Kota Surakarta. Berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo yang memisahkan Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo. Kelurahan ini dialiri oleh dua sungai yang bermuara ke Bengawan Solo, yakni Kali Basonto (dari arah Kelurahan Jagalan) dan Kali Pepe. Daerah ini kerap dilanda banjir yang seringkali disebabkan oleh luapan air kedua sungai tersebut dan genangan air yang tidak leluasa masuk sungai. curah hujan yang tinggi terutama di puncak musim hujan kerap membuat Kelurahan Sewu menjadi langgganan daerah terjadinya banjir tahunan. Selain itu, kawasan ini tidak didukung dengan penyediaan

infrastruktur

yang

mampu

untuk

melayani

kebutuhan

masyarakat sehingga Kelurahan Sewu menjadi daerah yang rentan akan terjadinya bencana banjir. Selain berbatasan dengan Bengawan Solo, kawasan perencanaan Kelurahan Sewu dibatasi oleh Jalan RE. Martadinata disebelah utara, berhimpitan dengan Kelurahan Gandekan di bagian barat, serta dibatasi Kali Pepe dan sebagian Kelurahan Sangkrah di bagian selatan. Perencanaan kelurahan ini memiliki luas wilayah 36 hektar, yang terbagi menjadi 6 RW dan 26 RT. Kelurahan Sewu dihuni oleh 7.302 (2017) jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.648 jiwa dan perempuan sebanyak 3.654 jiwa. Data monografi kelurahan tahun 2017, menyebutkan jumlah kepala keluarga di Kelurahan Sewu ada 2.308 KK. Menurut RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 Kelurahan Sewu ditetapkan sebagai kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah penduduk serta rumah yang ada di Kelurahan Sewu sehingga memicu masyarakat untuk membangun rumah pada tempat yang tidak semestinya dan cenderung sporadis. Seperti contoh daerah sempadan sungai yang dilarang untuk didirikan bangunan. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Masalah-masalah yang terjadi sebagaimana telah disebutkan diatas tidak bisa terus dibiarkan terjadi karena akan mempengaruhi berbagai sektor pembangunan yang ada terutama dalam perkembangan kawasan itu

sendiri. Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif

dengan meninjau berbagai aspek yang ada untuk mengoptimalkan Kelurahan Sewu dalam penyediaan infrastruktur permukiman yang berbasis bencana. 1.2

Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran pada studio proses perencanaan ini adalah : 1.2.1

Tujuan Menyusun rencana pengoptimalan perencanaan infrastruktur permukiman

Kawasan

Sewu

yang berbasis

bencana

untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai sektor tahun 2019-2039. 1.2.2 Sasaran Sasaran untuk pencapaian tujuan dapat dipaparkan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1. Menentukan deliniasi kawasan rawan bencana secara makro dengan wilayah Subosukawonosraten. 2. Menentukan deliniasi kawasan rawan bencana banjir dengan metode penyusunan teori pada tabel variabel. 3. Mengidentifikasi isu-isu sektoral awal melalui impresi kawasan SWOT berdasarkan : a. Identifikasi sektor kebijakan, meliputi kebijakan di dalam dan di luar kawasan. b. Identifikasi sektor kelembagaan, meliputi tugas pokok dan fungsi lembaga / instansi formal di kawasan perencanaan. c. Identifikasi sektor pembiayaan pembangunan, meliputi anggaran yang digunakan dalam pengembangan kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

d. Identifikasi sektor fisik dasar, meliputi SKL kemampuan lahan, analisa kemampuan lahan, dan indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi. e. Identifikasi sektor demografi, meliputi struktur penduduk, karakteristik penduduk, dan partisipasi masyarakat. f. Identifikasi sektor sosial budaya, meliputi karakteristik sosial dan budaya di masyarakat g. Identifikasi sektor ekonomi, meliputi jenis pekerjaan penduduk, retribusi industri, perdagangan, maupun kegiatan komersial lainnya h. Identifikasi sektor sarana, meliputi fasilitas publik yang umum digunakan masyarakat di kawasan perencanaan . i. Identifikasi sektor prasarana, meliputi infrastruktur jaringan yang umum digunakan masyarakat di kawasan perencanaan. j. Identifikasi sektor transportasi, meliputi sarana prasarana yang berkaitan dengan sistem transportasi . k. Identifikasi sektor tata guna lahan, meliputi kesesuaian lahan terhadap kondisi eksisting. l. Identifikasi sektor pembiayaan pembangunan, 4. Menyusun isu sektoral yang saling berhubungan menjadi sub isu yakni: a. Isu-isu sektoral dikelompokkan setelah diidentifikasi. b. Kelompok isu sektoral tersebut dicari penyebabnya. c. Didapatkan sub-sub isu yang spesifik. d. Semuanya dilakukan dengan pohon isu menggunakan teknik penyusunan berdasarkan sebab akibat 5. Merumuskan isu strategis belum optimalnya perencanaan infrastruktur permukiman Kawasan Sewu yang berbasis bencana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 6. Menentukan

tujuan

dan

sasaran

perencanaan

penataan

permukiman berbasis kawasan rawan bencana banjir di kawasan perencanaan. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

7. Menyusun desain survei sebagai persiapan awal sebelum melakukan survei lapangan sebagai berikut : a. Identifikasi kebutuhan data baik data sekunder maupun primer b. Penyusunan metode survei c. Penyusunan manajemen survei d. Penyusunan instrumen survei 8. Melakukan survei lapangan dan pengumpulan data di kawasan perencanaan 9. Mengompilasi data dari masing-masing sektor yang didapatkan ketika survei. 10. Menganalisis data pada masing-masing sektor. 11. Menyusun hasil analisis menjadi karakteristik spesifik kawasan perencanaan.

1.3

Ruang Lingkup 1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah adalah batasan atau cakupan wilayah perencaanaan yang menjadi objek studi mata kuliah studio proses perencanaan. Ruang lingkup wilayah ini berfungsi sebagai batasan dalam melihat kawasan perencanan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang terdapat didalamnya. Lingkup wilayah yang dijadikan objek studi studio proses adalah kawasan rawan bencana di Subosukawonosraten. Untuk menentukan ruang lingkup wilayah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, adalah menentukan

delineasi

kawasan

rawan

bencana

Subosukawonosraten, yang kedua lalu menentukan delineasi kawasan rawan bencana banjir di Subosukawonosraten. Penentuan delineasi pertama yaitu kawasan rawan bencana di Subosukawonosraten menggunakan 5 kriteria kawasan rawan bencana Subosukawonosraten. Kriteria terpilih untuk kawasan rawan bencana Subosukawonosraten yaitu : Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

1. Kawasan rawan bencana banjir di Subosukawonosraten 2. Kawasan rawan tanah longsor di Subosukawonosraten 3. Kawasan rawan gunung api di Subosukawonosraten 4. Kawasan rawan kebakaran di Subosukawonosraten 5. Kawasan rawan kekeringan di Subosukawonosraten

Kriteria terpilih ini kemudian dipetakan untuk mendapatkan lingkup kawasan rawan bencana Subosukawonosraten. Berikut adalah peta tematik dari kriteria perkotaan :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.1 Peta Kriteria 1 : Peta Rawan Bencana Banjir di Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.2 Peta Kriteria 2 : Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.3 Peta Kriteria 3 : Peta Rawan Bencana Gunung Api di Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.4 Peta Kriteria 4 : Peta Rawan Bencana Kebakaran di Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.5 Peta Kriteria 5 : Peta Rawan Bencana Kekeringan di Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

â&#x20AC;&#x2DC; Gambar 1.6 Peta Perencanaan Makro Kawasan Rawan Bencana Subosukawonosraten Sumber : inarisk.bnpb.go.id

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Setelah semua kriteria dipetakan, kemudian didapatkan lingkup kawasan rawan bencana seperti pada gambar (Gambar 1.6). Kawasan rawan

bencana

ini

melingkup

kabupaten-kabupaten

Subosukawonosraten. Lingkup kawasan rawan bencana yang digunakan bukan merupakan batasan administratif melainkan batasan fugsional sesuai dengan kriteria dari kawasan rawan bencana. Setelah

mendapatkan

lingkup

kawasan

rawan

bencana

Subosukawonosraten langkah selanjutnya adalah melakukan delineasi kawasan rawan bencana banjir, guna mendapatkan wilayah delineasi di kawasan rawan bencana Subosukawonosraten yang sesuai dengan kriteria kawasan rawan bencana. Proses delineasi kawasan perencanaan menggunakan 6 kriteria kawasan rawan bencana banjir. Kriteria terpilih untuk kawasan rawan bencana banjir : 1. Kawasan yang berada di dataran rendah 2. Kawasan yang curah hujan tinggi 3. Kawasan yang daya serap tanah rendah 4. Kawasan yang berada di dekat sungai 5. Kawasan yang kepadatan bangunan tinggi

Kriteria terpilih ini kemudian dipetakan untuk mendapatkan lingkup kawasan rawan bencana banjir Subosukawonosraten. Berikut adalah peta tematik dari kriteria kawasan rawan bencana banjir :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.7 Peta Kriteria 1 : Kawasan Dataran Rendah di Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.8 Peta Kriteria 2 : Kawasan yang Memiliki Curah Hujan Tinggi di Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.9 Peta Kriteria 3 : Kawasan Daya Serap Tanah di Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.10 Peta Kriteria 4 : Kawasan Terdampak Banjir di Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.11 Peta Kriteria 5 : Kawasan yang Memiliki Kepadatan Bangunan Tinggi di Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.12 Peta Overlay Kawasan Rawan Bencana Banjir Subosukawonosraten Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Setelah semua kriteria kawasan rawan bencana dipetakan, kemudian dilakukan overlay semua kriteria, maka didapatkan lingkup wilayah yang akan dijadikan perencanaan. Terdapat 14 kawasan rawan bencana banjir yang tersebar di Subosukawonosraten. Kawasan tersebut tersebar di 4 kabupaten, meliputi 5 kawasan di Kota Surakarta, 5 kawasan di Kabupaten Sukoharjo, 2 kawasan di Kabupaten Wonogiri, 1 kawasan di Kabupaten Klaten, dan 1 kawasan di Kabupaten Sragen. Untuk mendapatkan kawasan delineasi terpilih digunakan variabel urgensi. Variabel tersebut menggunakan data track record jumlah kejadian banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan penelusuran dokumen RTRW berdasarkan peta RTRW Kabupaten terkait tahun 20112031.Berikut adalah tabel track record jumlah kejadian banjir di kawasan rawan bencana banjir Subosukawonosraten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tabel 1.1 track record jumlah kejadian banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Desa/Kelurahan Sewu Pucangsawit Sangkrah Semanggi Gadingan Palur Cawas Baturetno Wonogiri Pranan Laban Sragen Telukan

Jumlah Kejadian 6 5 5 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0

Keterangan Banjir Tahunan Banjir Tahunan Banjir Tahunan -

Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Menurut data Track Reccord, jumlah kejadian banjir paling banyak berada di Kelurahan Sewu, dengan jumlah kejadian banjir sebanyak 6 kali dengan keterangan banjir tahunan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Selanjutnya, variabel urgensi menggunakan penelusuran dokumen RTRW berdasarkan Peta RTRW Kabupaten terkait tahun 2011-2031. Variabel urgensi tersebut digunakan untuk melihat penggunaan lahan di kawasan perencanaan. Berikut adalah tabel penggunaan lahan kawasan rawan bencana banjir berdasarkan RTRW. Tabel 1.2 Penggunaan Lahan berdasarkan RTRW kabupaten terkait tahun 20112031 Desa / Kelurahan Palur

Peruntukan Permukiman Permukiman Perdesaan

Keterangan

Sarana

Sawah

Pucangsawit Permukiman Perkotaan

Perumahan Kepadatan Sedang

Industri

Sewu

Permukiman Perkotaan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Pendidikan, Kepadatan dan Jasa

Sangkrah

Permukiman Perkotaan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Semanggi 1

Permukiman Perkotaan

Perumahan Kepadatan Tinggi

RTH

Semanggi 2

Permukiman Perkotaan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perdagangan dan Jasa

Gadingan

Permukiman Perdesaan

Sawah

Laban

Permukiman Perdesaan

Sawah

Telukan

Permukiman Perdesaan

Sawah

Pranan

Permukiman Perdesaan

Sawah

Cawas

Permukiman Perdesaan

Sawah

Wonogiri

Permukiman Perkotaan

Baturetno

Permukiman Perkotaan

Sragen

Permukiman Perkotaan

Sumber:RTRW Kabupaten Sukoharjo,Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-3031 Setelah dilakukan pemilihan kawasan melalui variabel urgensi, kawasan delineasi terpilih adalah kawasan rawan bencana banjir Sewu dengan kriteria: memiliki jumlah track record terbesar, dilanda banjir tahunan, perumahan dengan kepadatan tinggi, serta terdapat sarana pendidikan, perdagangan, dan jasa.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.13 : Peta Perencanaan Teripilih : Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018 Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Kawasan delineasi terpilih adalah kawasan rawan bencana banjir Sewu yang terletak di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (Gambar 1.12). Perencanaan kawasan rawan bencana banjir menggunakan batasan fungsional sebagai lingkup wilayah bukan menggunakan batasan administratif. Secara geografis batasan wilayah kawasan perencanaan adalah sebagai berikut : 

Batas Utara

: Jl. RE. Martadinata



Batas Selatan

: Sungai Pepe, Kelurahan Sangkrah



Batas Timur

: Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Sukoharjo



Batas Barat

: Jl. Tanggul, Kelurahan Gandekan

1.3.2. Ruang Lingkup Substansi Dalam mata kuliah studio perencanaan ini akan disusun rencana yang menganut prinsip perencanaan yaitu perencanaan kawasan strategis. Prinsip perencanaan kawasan strategis ini berarti rencana untuk mengembangkan kawasan untuk peruntukan tertentu. Ruang lingkup substansi ini menyangkut beberapa aspek: a. Aspek kebijakan, meliputi kebijakan di dalam dan di luar kawasan. b. Aspek kelembagaan, meliputi beserta tugas pokok dan fungsi lembaga/instansi formal di kawasan perencanaan c. Aspek pembiayaan pembangunan, meliputi meliputi anggaran yang digunakan dalam pengembangan kawasan perencanaan. d. Aspek fisik dasar, meliputi keadaan fisik dasar dan indikasi pencemaran di kawasan perencanaan. e. Aspek demografi, meliputi karakteristik penduduk dan partisipasi masyarakat. f. Aspek sosial budaya, meliputi karakteristik sosial dan budaya di masyarakat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN g. Aspek ekonomi, meliputi aktivitas ekonomi penunjang kawasan rawan bencana banjir dengan dominasi peruntukan permukiman h. Aspek sarana, meliputi fasilitas yang menunjang kawasan rawan bencana banjir. i. Aspek prasarana, meliputi jaringan listrik, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan air limbah, dan jaringan telekomunikasi, j. Aspek transportasi, meliputi sarana prasarana yang berkaitan dengan sistem transportasi k. Aspek tata guna lahan, meliputi kesesuaian lahan terhadap kondisi eksisting

1.3.3. Ruang Lingkup Waktu Dalam dokumen RDTRK Kota Surakarta yang berjangka waktu 2011-2031 maka lingkup waktu tersebut kami jadikan untuk lingkup waktu dokumen perencanaan dalam studio proses ini. Dalam dokumen RDTRK Kota Surakarta Tahun 2011-2031 berjangka waktu selama 20 tahun, maka dokumen perencanaan dalam studio proses ini yakni Tahun 2019-2039. 1.4

Isu Wilayah Perencanaan Untuk mengidentifikasi isu di wilayah perencanaan, kami membuat impresi awal kawasan perencanaan dari beberapa sektor dan masing-masing sektor memiliki Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threat (ancaman).

Tabel 1.3 Impresi Kawasan SWOT

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

KEBIJAKAN Strength Terdapat program relokasi rumah warga di bantaran Sungai Bengawan Solo untuk mengatasi permukiman liar

Weakness

Opportunity

Threat

Kawasan perencanaan merupakan wilayah permukiman dan perumahan di Kota Surakarta yang potensial berada dalam kondisi tertinggal atau terisolasi

Terdapat program penataan Kali Pepe di kawasan perencanaan

Kelurahan Sewu ditetapkan sebagai daerah rawan banjir

Kawasan perencanaan diperuntukkan sebagai kawasan permukiman menurut RDTR Surakarta KELEMBAGAAN Strength

Weakness

Terdapat banyak lembaga yang menaungi kegiatan masyarakat

Opportunity

Threat

Adanya kelembagaan (BPBD) dalam menjalankan tugas sebagai relawan

Terdapat SIBAT di kawasan perencanaan PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Strength

Weakness

Adanya alokasi dana dari swadaya masyarakat untuk pembangunan di bidang sosial

Opportunity

Threat

Adanya alokasi dana dari APBD/APBN untuk pembangunan infrastruktur FISIK DASAR

Strength

Weakness

Kondisi lereng memiliki kestabilan tinggi

Terletak di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo

Opportunity

Threat Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di kawasan perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Memiliki topografi yang relatif datar

Dilanda banjir tahunan sebagai akibat dari curah hujan tinggi

Kualitas air tanah memenuhi standar

Dialiri dua sungai yang kerap meluap ketika hujan Jenis tanah di kawasan perencanaan merupakan tanah alluvial sehingga sulit menyerap air Terdapat indikasi polusi air di Sungai Pepe karena banyak warga yang masih membuang sampah di sungai DEMOGRAFI

Strength

Weakness

Opportunity

Mayoritas penduduk kawasan perencanaan merupakan penduduk dengan usia produktif Tidak terdapat penduduk yang buta huruf Tingkat pendidikan mayoritas penduduk tamat SLTA / sederajat

Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh

Threat

SOSIAL BUDAYA Strength Adanya program siskamling yang dilakukan secara rutin

Weakness

Opportunity

Masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai

Event-event budaya yang ada di Kelurahan Sewu dapat menaikkan perekonomian rakyat

Threat

Adanya ragam kegiatan sosial di masyarakat EKONOMI Strength

Weakness

Opportunity

Threat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Terdapat ragam kegiatan ekonomi di dalam kawasan perencanaan Strength Adanya sarana peribadatan berupa gereja dan masjid

Beragam kegiatan ekonomi di kawasan perencanaan kurang berkembang SARANA Weakness Tidak adanya proteksi kebakaran

Ketersediaan sarana kesehatan berupa puskesmas dan apotek di kawasan perencanaan Terdapat sarana perdagangan dan jasa berupa pasar tanggul , koperasi keuangan syariah dan pertokoan Terdapat sarana pelayanan umum berupa PT. Network Indonesia Terdapat pos pengamanan berupa poskamling

Opportunity

Threat

Terdapat sarana perdagangan dan jasa berupa ATM Adanya pos pemantauan banjir

Terdapat Ruang Hijau berupa lapangan dan lahan kosong Ketersediaan sarana pendidikan berupa SD,SMP Terdapat titik kumpul guna evakuasi bencana banjir Terdapat sarana pemerintahan dan pelayanan umum PRASARANA Strength

Weakness

Opportunity

Threat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jaringan listrik di kawasan perencanaan memadai

Prasarana air limbah di kawasan perencanaan kurang memadai

Terdapat jalur evakuasi di kawasan perencanaan

Tidak tersedianya jaringan proteksi kebakaran

Tercukupinya kebutuhan air bersih di kawasan perencanaan Terdapat BTS di kawasan perencanaan

Tidak adanya tempat pembuangan sampah di kawasan perencanaan Saluran drainase kurang memadai

Terdapat pintu air sebagai bentuk mitigasi bencana banjir

Terdapat tanggul sebagai bentuk mitigasi bencana banjir TRANSPORTASI Strength

Weakness Beberapa jalan lingkungan memiliki lebar yang tergolong sempit

Opportunity

Threat

Jalan Ir.Juanda merupakan jalan lokal primer yang dilalui angkutan umum

Tidak ada angkutan umum yang melintas di kawasan perencanaan Tidak adanya jalur pedestrian di kawasan perencanaan Sebagian jalan lingkungan belum beraspal Sebagian jalan tanggul rusak TATA GUNA LAHAN Strength

Weakness

Ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perencanaan

Kawasan perencanaan tergolong dalam kawasan perumahan

Opportunity

Threat

Pemanfaatan sempadan sungai menjadi kawasan budidaya ruang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

berkepadatan tinggi menurut RTRW Kota Surakarta Penyalahgunaan pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai sebagai perumahan Kurang tertatanya pembangunan perumahan

terbuka hijau di luar kawasan perencanaan

Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Berdasarkan identifikasi karakteristik awal kawasan kemudian ditarik isu-isu penting yang terdapat di kawasan perencanaan dari masing-masing sektor, kemudian dibuat pohon isu dengan pendekatan sebab-akibat. Setelah mencari hubungan keterkaitan antar berbagai isu sektoral kemudian dikelompokkan menjadi empat sub isu yang menonjol, yakni : 1. Masih

rendahnya

kondisi

sosial

ekonomi

pada

kawasan

perencanaan. 2. Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah bencana banjir. 3. Menurunnnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan. 4. Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan. Dari berbagai masalah dan isu sektor yang terdapat di kawasan perencanaan ditemukan isu strategis yaitu â&#x20AC;&#x153;Belum optimalnya penataan infrastruktur berbasis bencana banjir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perencanaanâ&#x20AC;?. Berikut adalah pohon isu yang telah disusun menggunakan pendekatan sebab-akibat :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Gambar 1.14 Pohon Isu

Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

1.5

Alur Pekerjaan Proses penyusunan dokumen perencanaan kawasan rawan bencana Banjir di Kelurahan Sewu dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Alur pekerjaan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Kawasan Perencanaan Tahapan awal dari proses perencanaan adalah mendeliniasi kawasan perencanaan. Tujuan dari deliniasi adalah untuk memilih kawasan

studi

yang sesuai dengan tema

yang ditetapkan

kawasan rawan bencana di daerah Sobosukawonosraten. melakukan

perencanaan kawasan

rawan bencana banjir,

yaitu

Sebelum langkah

pertama yaitu menentukan perencanaan kawasan rawan bencana di daerah Sobosukawonosraten.

Kriteria terpilih untuk kawasan rawan

bencana Subosukawonosraten yaitu : 1. Kawasan rawan bencana banjir di Subosukawonosraten. 2. Kawasan rawan tanah longsor di Subosukawonosraten. 3. Kawasan rawan gunung api di Subosukawonosraten. 4. Kawasan rawan kebakaran di Subosukawonosraten. 5. Kawasan rawan kekeringan di Subosukawonosraten Kemudian

kriteria

tersebut

diaplikasikan

Sobosukawonosraten. Setelah mendapatkan

pada

perencanaan

daerah kawasan

rawan bencana selanjutnya melakukan perencanaan kawasan rawan bencana banjir sebagai kawasan perancanaan. Kawasan rawan bencana ini melingkupi kabupaten-kabupaten di kawasan rawan bencana Subosukawonosraten yang sesuai dengan kriteria kawasan rawan bencana. Kriteria yang terpilih untuk kawasan rawan bencana banjir : 1. Kawasan yang berada di dataran rendah. 2. Kawasan yang curah hujan tinggi. 3. Kawasan yang daya serap tanah rendah. 4. Kawasan yang berada di dekat sungai. 5. Kawasan yang kepadatan bangunan tinggi Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Kemudian kriteria tersebut diaplikasikan pada kawasan rawan bencana banjir daerah Sobosukawonosraten.

Kawasan

yang

sesuai

dengan kriteria-kriteria kawasan rawan banjir di Sobosukawonosraten kemudian dipilih kembali menggunakan variabel urgensi menggunakan data track record jumlah kejadian banjir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan penelusuran dokumen RTRW berdasarkan peta RTRW Kabupaten terkait tahun 2011-2031. Kawasan yang memiliki track record dengan jumlah tertinggi serta kesesuaian RTRW untuk permukiman kepadatan tinggi maka kawasan tersebut yang menjadi kawasan perencanaan. 2. Mengidentifikasi Isu awal dan Isu strategis Setelah

menentukan

kawasan

perencanaan

kemudian

mengidentifikasi isu-isu awal kawasan. Isu-isu kawasan dapat berupa potensi, peluang, tantangan, ancaman, dan limitasi yang mencakup keseluruhan dari objek yang dikaji. Dari isu-isu awal yang didapatkan melalui impresi kawasan kemudian dikaitkan

satu

sama

lain.

Keterkaitan isu satu dengan yang lainnya akan membentuk sub isu yang memperlihatkan keterkaitan dari beberapa aspek. Sub isu tersebut kemudian akan mengerucut pada suatu isu yang bersifat komprehensif, yaitu isu strategis. 3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Awal Tujuan awal adalah kondisi ideal yang akan dicapai berdasarkan isu strategis yang telah diperoleh berdasarkan impresi kawasan. Sasaran awal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat melalui beberapa kegiatan. Tujuan dan sasaran awal ini disusun berdasarkan informasi awal kondisi kawasan perencanaan. 4. Menyusun Desain Survei Desain Survei merupakan persiapan sebelum melakukan survei. Persiapan tersebut terdiri masing-masing

sektor,

dari

menyiapkan

kebutuhan

data

instrumen survei, dan manajemen

dari

survei.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN Kebutuhan data berupa tabel kebutuhan data yang berisi 1) data, 2) jenis data, 3) bentuk data, 4) Unit data, 5)

teknik pengumpulan data, 6)

sumber, 7) tahun data. Instrument survei berisi kuisioner, wawancara, peta, borang ketersedian data (survei literatur). Manajemen survei berisi kegiatan yang dilakukan beserta jadwalnya 5. Mengumpulkan dan Mengkompilasi Data Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk perencanaan kawasan sesuai dengan tujuannya. Pengumpulan data terdiri dari data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data

yang

didapatkan

secara

langsung

lapangan

melalui

wawancara, observasi, angket dan kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain

dan

tidak

dipersiapkan untuk kegiatan penelitian, tetapi dapat digunakan untuk tujuan penelitian, misalnya studi dokumen dari instansi terkait. Setelah dilakukan

pengumpulan

data,

kemudian

dilakukan kompilasi.

Kompilasi merupakan tahap pengolahan data awal sebelum masuk analisis

data. Kompilasi

data

dilakukan

agar

data

siap

untuk

dilakukan analisis. 6. Menganalisis data Tahap ini merupakan tahap analisis data yang diperoleh dari hasil pengkompilasian data menurut data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari pengkompilasian dan analisis data ini adalah untuk memverifikasi isu awal guna mendapatkan isu strategis. 7. Menyusun Karakteristik Spesifik Kawasan Karakteristik kawasan

didapatkan dari hasil

analisis

data.

Setiap sektor memiliki karakteristik kawasan yang menjadi isu-isu sektoral kawasan. 8. Memverifikasi Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Perencanaan Tahap

ini merupakan pembuatan kembali dari

isu

strategis,

tujuan, dan sasaran dengan memverifikasi isu strategis, tujuan, dan Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN sasaran awal. Setelah diverifikasi maka akan didapatkan kembali isu strategis,

tujuan,

dan

sasaran

perencanaan yang nantinya akan

digunakan untuk memperoleh karakteristik yang spesifik dari objek perencanaan. Sehingga dalam perumusan ini digunakan pernyataan kualitatif yang lebih spesifik dan lebih mendetail dari objek perencanaan.

Gambar 1.15 Diagram Alur Pekerjaan

Perencanaan Kawasan Perencanaan

Mengidentifikasi Isu Awal dan Merumuskan Isu Strategis

Merumuskan Tujuan dan Sasaran Awal

Menyusun Desain Survei

Mengumpulkan dan Mengkompilasi Data

Menganalisis Data

Menyusun Karakteristik Spesifik Kawasan

Memverifikasi Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Perencanaan

Sumber : Tim Kelompok 4 Studio Proses Perencanaan Tahun 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

1.6

Sistematika Pelaporan Sistematika pelaporan pada mata kuliah Studio Proses Perencanaan terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Isu Wilayah Perencanaan, Alur Pekerjaan, dan Sistematika Pelaporan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dari Kawasan Sewu sebagai daerah rawan bencana banjir yang berbasis permukiman.



BAB II PROSES PERENCANAAN DALAM TEORI Berisi tentang teori urgensi dan proses perencanaan serta teori aspek perencanaan dari setiap sektor. Tujuan bab ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada gambaran umum yang diselesaikan dengan teori-teori perencanaan.



BAB III METODE PERENCANAAN Berisi tentang Pendekatan Perencanaan, Prinsip Perencanaan, Asumsi Perencanaan, Data Dasar, Proses Perencanaan, Proses dan Teknik Analisis, dan Kerangka Analisis. Tujuan bab ini adalah mengumpulkan metode-metode yang dilakukan dalam proses penyusunan rencana.



BAB IV DESAIN SURVEI Berisi tentang Kebutuhan Data, Pendekatan Survei, Instrumen Survei dan Jadwal Survei. Tujuan dari bab ini adalah untuk mempersiapkan hal yang terkait dengan survei yang akan dilakukan sebagai arahan untuk mempermudah dalam mencari data.



BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN JADWAL PEKERJAAN Berisi tentang Struktur Organisasi dan Jadwal Pekerjaan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui pembagian tugas setiap anggota kelompok dan mengetahui jadwal pekerjaan untuk melakukan tahapan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN

BAB 2 PROSES PERENCANAAN DALAM TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang literatur yang menerangkan teori urgensi dan proses perencanaan beserta aspek-aspeknya. Penjelasan ini seterusnya digunakan sebagai dasar analisis pada laporan analisis. 2.1

Urgensi dan Proses Perencanaan Berikut adalah urgensi dan proses perencanaan yang berkaitan dengan strategis awal Kawasan Sewu. 2.1.1 Urgensi Perencanaan Urgensi perencanaan adalah teori yang menguatkan dalam suatu kondisi untuk dilakukan perencanaan. Dengan kata lain teori urgensi menguatkan isu yang ada, menjadi layak atau perlu untuk direncanakan. Dalam urgensi perencanaan akan dibahas mengenai pentingnya perencanaan. 2.1.1.1 Pentingnya Perencanaan Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Dalam mencapai tujuan dibutuhkan perencanaan matang yang menghasilkan rencana yang sistematis dan logis. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan (Conyer, 1984). Perencanaan juga bersifat strategis, baik tempat maupun waktu, pelaksanaannya bersifat rasional dan menghasilkan suatu tindakan nyata

yang

menyangkut

perencanaan

tentang

pemenuhan

kebutuhan pelayanan yang sifatnya mendasar dan berdampak luas. Widodo (2006: 9-10) berpendapat bahwa diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan memiliki beberapa alasan, antara lain : 1.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Cepatnya perubahan yang dialami masyarakat akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki dampak tersembunyi yang bisa sangat merusak tatanan yang dimiliki masyarakat. Pesatnya perkembangan ini dapat dilihat dari indikator semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah.

Dengan kata lain, mobilisasi

penduduk dari daerah ke daerah lain menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat berakibat buruk bagi sebuah daerah dimana penduduknya memilih untuk bekerja di daerah lain namun memilih bertempat tinggal di daerah tersebut. Hal ini

berarti

daerah

tersebut

tidak

akan

mengalami

perkembangan ekonomi yang berarti dibandingkan dengan daerah dimana para penduduk tersebut bekerja. Potensi Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN kemunduran yang demikianlah yang patut menjadi perhatian dalam sebuah proses perencanaan. 2.

Dampak Suatu pembangunan pasti akan memiliki dampak yang akan muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dari sebuah proses pembangunan sering kali menjadi sesuatu hal yang sulit diperbaiki mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Untuk itulah proses perencanaan pembangunan yang tepat diperlukan sehingga

dampak

negatif

dari

pembangunan

bisa

diminimalisir. 3.

Waktu Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup

pelaksanaannya.

Tanpa

adanya

perencanaan

pembangunan yang akurat, pembangunan mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama meskipun sebenarnya pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor pihak-pihak terkait tidak terkecuali masyarakat luas. Menurut Arsyad (2004:117-118) perencanaan diperlukan untuk : 1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensipotensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. 4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi tujuan. 5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi. 2.1.1.2 Perencanaan permukiman berbasis mitigasi bencana banjir di Surakarta Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapantahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. (Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339)). Sedangkan Mitigasi bencana, menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Perencanaan berbasis mitigasi bencana alam merupakan sebuah konsep yang harus betul-betul dipahami oleh para pembuat kebijakan. Alam tempat kita tinggal merupakan merupakan hasil ciptaan-Nya melalui proses geologi yang sangat panjang. Ketika kita ingin membuat sebuah perencanaan untuk pembangunan dan kemasalahan umat manusia, kita harus pintar-pintar melihat dan memahami proses alam. Apabila kita pintar memahami proses alam dan lingkungan sekitarnya maka apa yang ada di alam akan menjadi sumber daya namun apabila gagal, maka apa yang di alam akan menjadi sumber bencana. Kota Surakarta merupakan satu dari banyak kota di Indonesia yang daerah atau kawasannya beresiko terkena bencana Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018 BUKU I PENDAHULUAN alam. Bencana alam terutama banjir menjadi sebuah bencana yang hampir setiap tahun terjadi terutama saat puncak musim hujan. Morfologi kota Surakarta yang mendukung dan adanya sungai yang melintasi kota Surakarta membuat resiko banjir semakin tinggi. Alasan inilah yang menjadikan suatu perencanaan terutama di daerah permukiman di kota Surakarta terkait mitigasi bencana perlu untuk dilakukan. Banyak ahli mendefinisikan kawasan rawan bencana terutama banjir secara spesifik dengan ciri tertentu. Berikut definisi dan bahasan terkait permukiman dan kawasan rawan bencana banjir menurut para ahli : Tabel 2.1 Tabel Sintesa Teori Mengenai Rawan Bencana Banjir

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Perka BNBP,â&#x20AC;?Pedoman penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana,â&#x20AC;? No.4 tahun 2008,hal.9.,

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat Ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah1

Siswoko, 1996

Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan RI Jakarta, 2007

IDEP, 2007

Sintesis

faktor yang menyebabkan terjadinya banjir akibat dari aktivitas manusia, yaitu: Aktivitas tata guna lahan dengan tanpa memperhatikan kaidahkaidah konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan hutan rusak dan pemadatan tanah sehingga berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam meloloskan air (infiltrasi) sehingga mempercepat proses terjadinya banjir, pemakaian air tanah yang berlebihan, Pembendungan daerah aliran air tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan, Pembangunan pemukiman dan pengolahan lahan pertanian di daerah dataran banjir, dan Kesalahan perencanaan dan implementasi pembangunan kawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir

Terjadinya banjir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama, terjadinya hambatan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncaknya volume air yang mengalir di sungai, perubahan kondisi lahan pada daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah dan hilir akibat adanya penebangan hutan, pengembangan pemukiman, industri dan lain-lain, terjadinya penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan, perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.

Pembangunan tempat pemukiman dimana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya serap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap tinggi.

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu pengembangan permukiman secara ekstensif sehingga mengurangi daerah resapan air dan berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam meloloskan air (infiltrasi)

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Ligal, 2008

Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul /bendungan yang bobol, pencair an salju yang cepat,terhambatny a aliran air di tempat lain

Undang-Undang No.24 Tahun 2007

Dibyosaputro, 1984

Kodoatie dan Sugiyanto (2002)

Sintesis

Bencana banjir biasanya terjadi curah hujan yang tinggi diatas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampungakumulasi air hujan tersebut meluap.

Penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan olehmeluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi mukaair laut khususnya dataran aluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerahrawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan sungai dengan dataran aluvial merupakan tempattempat rentan banjir

Adapun penyebab banjir yang bersifat alamiah antara lain Curah hujan; pengaruh fisiografi, fisiografi sungai, kemiringan sungai, geometri hidrolik; erosi dan sedimentasi; kapasitas sungai; pasang air laut

Bencana banjir secara alamiah dapat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang berlebihan di suatu tempat

Buku Dinas PU DKI

Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, 2007)

( Pengarahan banjir Uni Eropa)

Sintesis

banjir adalah keadaan aliran air dan atau elevasimuka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi darinormal. Genangan yang timbul di daerah rendah sebagai akibat yang ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian ini.

banjir adalah aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai.

banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air.

Banjir mengakibatkan munculnya genangan di daerah dataran rendah

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Sartohadi, 2003

Ketebalan lapisan material tanah pada setiap perlapisan tanah Fluvents menunjukkan lama kejadian banjir

Marco Kusuma Wijaya

Sapoetra, 1987

Sampah bukan faktor utama, struktur tanah dan jenis tanah di Jakarta yang sulit menyerap air juga menjadi penyebab banjir di Jakarta

Bahaya banjir sangat dirasakan akibatnya, misalnya di daerah perkotaan sering dilanda banjir ki riman karena struktur lingkungannya dan pesatnya pengembangan kota menyebabkan penyerapan air huj an kedalam tanah menjadi berkurang, sehingga penga liran air hujan kedalam sungai-sungai akan menjadi tambah besar bahkan mencapai diluar kemampuan sungai untuk menampungnya, disebut juga dengan koefisien limpasan yang besar

Luknanto, 2002

BPBD Kabupaten Bantul

Peraturan Dirjen RLPS No.04 Tahun 2009

Karakteristik DAS sangat dipengaruhi pula oleh letaknya di dalam DAS itu sendiri. Untuk daerah hulu dengan alur sungai yang relatif curam dan bukit-bukit terjal, maka banjir dengan waktu datang sangat singkat sering terjadi. Namun di daerah ini banjir akan datang dengan waktu yang singkat, demikian pula dengan waktu berakhirnya, karena elevasi daerah yang relatif lebih tinggi sehingga air banjir dengan mudah mencari alur keluar. Untuk daerah tengah banjir yang terjadi datangnya tidak secepat pada daerah hulu, demikian pula air banjir biasanya masih mudah untuk diatuskan keluar daerah dengan gaya beratnya sendiri. Pada derah hilir, kemiringan dasar sungai maupun kemiringan tanah di kawasan ini biasanya sangat kecil dan relatif datar. Biasanya waktu datang banjir cukup lama, namun pengatusan air genangan juga mengalami kesulitan.

Penyebab Banjir Permukaan tanah lebih rendah di bandingkan permukaan air laut, Terletak pada suatu cekungan yang di kelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit, Curah hujan tinggi, Banyak pemukiman yang di bangun pada dataran sepanjang sungai, Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah, dan Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai.

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung

Sintesis

Lama kejadian banjir dapat diidentifikasi salah satunya dengan mengetahui struktur dan jenis tanah di suatu lokasi

Sintesis

Tempat yang permukaan tanahnya relatif rendah memiliki potensi dan resiko terpapar banjir lebih besar dibandingkan tempat yang permukaan tanahnya relatif tinggi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Windy J. Mononimbar dalam Jurnal Penanganan Permukiman Rawan Banjir Di Bantaran Sungai Permukiman bantaran sungai rawan banjir adalah permukiman yang terletak di area sempadan sungai dengan jarak sekitar 0-10 meter dan memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami banjir yang genangannya melebihi 1m dan lama genangan minimal 24 jam dengan frekuensi kejadian minimal setahun satu sekali.

Keppres Nomor 32 Tahun 1990 dan PP No. 47 Tahun 1997 Lebar sempadan pada sungai besar diluar permukiman minimal 100 meter (m) dan pada anak sungai besar minimal 50 m di kedua sisinya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Adapun batas area sungai dan daerah manfaat sungai adalah sungai bertanggul di wilayah garis sempadan sungai yang ditentukan berjarak 3 (tiga) meter dari tepi tanggul luar dan di wilayah luar kota : 5 (lima) meter dari tepi tanggul luar. Sempadan sungai tak bertanggul di wilayah kota berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi tanggul dan di wilayah luar kota : 15 (lima belas) meter dari tepi tanggul luar

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaana berjarak 10 m dengan kedalaman sungai < 3 m, berjarak 15 m dengan kedalaman 3m20m, berjarak 30 m dengan kedalaman > 20 m.

Amirul Muâ&#x20AC;&#x2122;minin Sambas dalam skripsi Kajian Kawasan Berpotensi Banjir Dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Sub Daerah Aliran Sungai (Das) Walanae Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Windy J. Mononimbar dalam Jurnal Penanganan Permukiman Rawan Banjir Di Bantaran Sungai

Adhe Reza Rachmat dan Adjie Pamungkas dalam Jurnal Faktor-Faktor Kerentanan yang Berpengaruh Terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar

wilayah yang memiliki tingkat kepadatan bangunan semakin bertambah tanpa adanya ruang terbuka yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sehingga kawasan penyerapan semakin berkurang, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah limpasan air hujan dan semakin tinggi pula tingkat kerentanan banjir pada wilayah tersebut.

dampak banjir juga diperparah oleh tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dengan jarak antar bangunan sekitar 0-1 meter. Kepadatan bangunan menyebabkan hilangnya area resapan air dan ruang-ruang terbuka hijau pada kawasan serta tidak adanya jalur-jalur evakuasi bencana banjir.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat kepadatan bangunan semakin tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya laju konversi lahan hijau menjadi lahan perkerasan, sehingga daerah-daerah resapan menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan daya infiltrasi tanah yang mengalami degradasi kemampuan dalam meresap air hujan yang jatuh ke permukaan.

Sintesis

Permukiman yang beresiko terkena bencana banjir adalah permukiman yang dekat dengan sempadan sungai

Sintesis

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat kepadatan bangunan semakin tinggi dan kurangnya daerah resapan air maka kian rentan wilayah tersebut terhadap banjir

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.1.2 Proses Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan dan melakukan intervensi terhadap kondisi yang ada (Pontoh dkk, 2009). Sebagai suatu proses yang kontinu, proses perencanaan mempunyai karakteristik

utama:

bersifat

siklis;

kesatuan

dalam

ragam

kegiatan/tahapannya; serta tiap tahapan tidak selalu dilakukan secara sekuensial. Hal ini perlu dipahami karena akan mempunyai berbagai implikasi penting yang berkaitan dengan rencana sebagai produknya, sifat kontinuitasnya, serta peranan perencana yang terlibat di dalamnya. Dalam kepustakaan tentang perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan pembangunan secara umum, terdapat banyak model yang mengungkapkan bagaimana proses perencanaan dilakukan, dengan mengungkapkan bagaimana proses perencanaan dilakukan dengan menjabarkannya menurut tahapan-tahapan yang lebih rinci dan spesifik. Salah satunya adalah model proses perencanaan oleh Larz.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Gambar 2.1 Proses Perencanaan menurut Larz Sumber: (Pontoh dkk, 2009) Tahapan rinci proses perencanaan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: (Pontoh dkk, 2009) 1) Pendefinisian persoalan, merupakan titik mula dari siklus dalam proses perencanaan. Berdasarkan pendefinisian persoalan secara benarlah kemudian tujuan dan sasaran dapat dirumuskan. Persoalan adalah suatu kebutuhan yang dipilih untuk dipenuhi atau kesenjangan yang akan ditiadakan. Dalam perumusan persoalan setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu: latar belakang, identifikasi, pembatasan dan perumusan persoalan. 2) Perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dalam pengertian umum merupakan ekspresi prioritas yang ingin dicapai dari kegiatan

perencanaan

yang

dilakukan,

yang

formulasinya

dilakukan pada tahap awal dari siklus perencanaan. Kegiatan perumusan tujuan diarahkan untuk menghasilkan suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan dengan pencapaian yang diinginkan

dari

hasil

perencanaan/kebijaksanaan

dan/atau

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

keputusan, yang dapat menjadi pedoman nyata dalam menentukan tindakan yang sesuai untuk mencapainya. Kegiatan perumusan sasaran dalam perencanaan wilayah dan kota dihaarpkan akan menghasilkan

suatu

pernyataan

spesifik

yang

menyangkut

pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya. 3) Pengumpulan data, merupakan suatu proses yang penting, karena dalam perencanaan pengambilan keputusan yang tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh informasi yang memadai. 4)

Analisis data, merupakan pendekatan, metode prosedur atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan. Kegiatan analisis mencakup: (Pontoh dkk, 2009) i.

Analisis data dasar, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai keadaan atau kondisi masa lalu dan masa sekarang sehingga persoalan yang ditemukan didukung oleh data informasi yang relevan.

ii. Analisis prakiraan, dimaksudkan pada tujuan prediktif (memperkirakan perubahan

yang akan terjadi) dengan

menggunakan data time-series (minimal 5 tahun). iii. Analisis penyusunan skenario di masa datang, untum menilai alternatif yang dapat dilakukan atau prediksi terhadap hasil yang mungkin terjadi di masa depan. 5) Identifikasi dan evaluasi alternatif. Manakala terdapat serangkaian tindakan yang mungkin dapat diidentifikasi, tugas perencana selanjutnya adalah membandingkan secara rinci kekurangan dan kelebihan antar alternatif sehingga dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk memilih alternatif terbaik. (Pontoh dkk, 2009) i.

Identifikasi alternatif, pada tahap ini dikemukakan berbagai alternatif rencana, kebijakan atau pemecahan persoalan yang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

mungkin beserta variasi dan kombinasi antara alternatif utamanya. ii. Evaluasi alternatif, proses menganalisis sejumlah alternatif dengan maksud untuk menunjukkan keuntungan dan kerugian secara komparatif serta meletakkannya dalam suatu kerangka yang logis. Dalam tahapan evaluasi ini perlu dilakukan penentuan kriteria evaluasi. Kriteria pada dasarnya adalah pernyataan spesifik, aturan atau standar tentang dimensidimensi sasaran yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Kriteria ini misalnya saja menyangkut biaya dan manfaat,

efektifitas,

efisiensi,

pemerataan,

kemudahan

administratif, dan legalitas atau akseptabilitas secara politis. 6) Implementasi. Tahapan pelaksanaan merupakan suatu proses penerjemahan atau perwujudan tujuan dan sasaran kebijaksanaan dalam bentuk program, atau proyek spesifik 7) Pemantauan dan Evaluasi, merupakan dua tahap terakhir dari proses perencanaan sebelum memulai siklus proses perencanaan yang baru. Pemantauan pada dasarnya mengacu pada aktivitas untuk mengukur pencapaian dalam suatu rencana. Pemantauan memberikan masukan bagi sistem pelaporan internal, yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, mengantisipasi persoalan atau mendiagnosanya secara lebih dini sehingga tindakan koreksi jika diperlukan dapat dilakukan. Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (pada akhir atau pada tahap tertentu di dari pelaksanaan rencana). Evaluasi dimaksudkan untuk belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga hal-hal yang direncanakan untuk masa depan adalah sesuatu yang lebih baik.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2. Aspek Perencanaan 2.2.1 Analisis Sektoral 2.2.1.1

Kebijakan Menurut Mustopadidjaja, Kebijakan adalah keputusan suatu

organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Kebijakan adalah aspek yang vital dalam aspek perencanaan. Karena kebijakan adalah produk dari perencanaan itu sendiri. 2.2.1.1.1 Analisis program penyediaan fasilitas perekonomian di kawasan perencanaan Analisis pertama ialah analisis mengenai program penyediaan

fasilitas

perekonomian

kawasan

perencanaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui program penyediaan fasilitas perekonomian di kawasan perencanaan

dan

realisasi

dari

program-program

tersebut. Data yang diperlukan dalam analisis ini adalah data sekunder yakni data Program Penyediaan Fasilitas Perekonomian

yang ada

dalam

Renja

Dinas

Perdagangan serta data dari instansi kelurahan. Hasil dari analisis ini digunakan untuk analisis program penyediaan sarana ekonomi bersama aspek ekonomi sebagai analisis multisektoral.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.1.2 Analisis

program

pemberdayaan

pemerintah

masyarakat

dan untuk

swasta

terkait

meningkatkan

perekonomian Analisis

selanjutnya

ialah

analisis

program

pemerintah dan swasta terkait pemberdayaan masyarakat untuk

meningkatkan

perekonomian.

Analisis

ini

dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan realisasi program-program pemberdayaan

pemerintah masyarakat

dan untuk

swasta

terkait

meningkatkan

perekonomian. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data program terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang terdapat di dalam dokumen dari instansi kelurahan, Renja Dinas Perdagangan serta Renja Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sebagai analisis multisektoral bersama dengan aspek sosial budaya. 2.2.1.1.3 Analisis kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Analisis selanjutnya adalah analisis kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arahan tata ruang yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi eksisting atau belum. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yakni data aturan terkait arahan tata ruang yang terdapat dalam dokumen RTRW Kota Surakarta dan RDTR Kota Surakarta. 2.2.1.1.4 Analisis program penanggulangan bencana banjir

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Analisis selanjutnya ialah analisis program penanggulangan bencana banjir. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan realisasi program penanggulangan banjir dalam kawasan perencanaan. Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah Data program penanggulangan banjir yang terdapat di dalam dokumen RTRW Kota Surakarta, RPJMD Kota Surakarta, RDTR Kawasan I Kota Surakarta, Renja DPU, dan Renja DLH. Hasil dari analisis ini digunakan untuk analisis tingkat kerawanan banjir sebagai analisis multisektoral. 2.2.1.1.5 Analisis

kesesuaian

pemanfaatan

lahan

terkait

penanggulangan bencana banjir Analisis

selanjutnya

ialah

kesesuaian

pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir.

Analisis

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

kesesuaian pemanfaatan lahan di kawasan perencanaan yang merupakan kawasan rawan banjir apakah sudah sesuai arahan yang berlaku. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yakni data pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir yang bersumber dari RTRW Kota Surakarta dan RDTR Kawasan I Kota Surakarta. 2.2.1.1.6 Analisis program terkait perencanaan dan penataan permukiman Analisis selanjutnya adalah analisis program terkait perencanaan dan penataan permukiman. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan serta realisasi dari program-program perencanaan serta penataan permukiman yang sudah direncanakan. Data yang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yaitu data program perencanaan dan penataan permukiman yang

bersumber

dari

Renja

Dinas

Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan, RTRW dan RDTR Kota Surakarta. 2.2.1.1.7 Analisis realisasi/kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana Analisis

selanjutnya

kesesuaian/realisasi

program

ialah

analisis

mengenai

penyediaan

sarana dan prasarana dalam kawasan perencanaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan realisasi/kesesuaian

program-program

mengenai

penyediaan sarana dan prasarana dalam kawasan perencanaan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yakni data program penyediaan sarana prasarana yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Surakarta, Renja DPU Kota Surakarta, RDTR Kawasan I Kota Surakarta dan RTRW Kota Surakarta. 2.2.1.1.8 Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi Analisis selanjutnya ialah kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan realisasi program-program

terkait

penyelenggaraan

sistem

transportasi. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yakni data program terkait penyelenggaraan sistem transportasi yang terdapat dalam dokumen Renja DPU, Renja Dinas Perhubungan Kota Surakarta, RPJMD Kota Surakarta dan RTRW Kota Surakarta.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.2. Kelembagaan Menurut Ensiklopedia Sosiologi. â&#x20AC;&#x153;Institusiâ&#x20AC;? sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan, adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Selain pengertian lembaga menurut para ahli di atas, kelembagaan juga memiliki tupoksi nya masing-masing. Tupoksi atau Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Aspek kelembagaan dalam perencanaan

membahas

mengenai

eksistensi

dan

kinerja

kelembagaan, baik formal maupun non formal yang ada di kawasan perencanaan dan perannya dalam pengembangan kawasan tersebut. Aspek kelembagaan menjadi penting karena lembaga menjadi salah satu pelaksana rencana yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu rencana pengembangan kawasan. Untuk itu analisis mengenai aspek ini perlu dilakukan untuk melihat peran lembaga formal dan non formal, sehingga dapat diketahui kesesuaian peran yang dilakukan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. 2.2.1.2.1. Analisis keberadaan dan fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal, sehingga dapat diketahui apakah peran suatu lembaga bidang sosial di kawasan perencanaan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum. Data yang dibutuhkan adalah data tugas, fungsi dan kinerja lembaga di kawasan perencanaan terkait bidang sosial yang didapatkan dari instansi kelurahan kawasan perencanaan dan Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. Hasil analisis ini akan digunakan untuk Analisis program terkait kegiatan sosial kemasyarakatan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

baik lembaga formal maupun nonformal sebagai analisis multisektor. 2.2.1.2.2. Analisis lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Analisis

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

keberadaan dan fungsi lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana, sehingga dapat diketahui apakah peran suatu lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana di kawasan perencanaan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum. Data yang dibutuhkan adalah Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga di kawasan perencanaan terkait mitigasi bencana yang didapatkan dari instansi kelurahan kawasan perencanaan dan Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. Hasil analisis ini digunakan untuk analisis tingkat kerawanan bencana sebagai analisis multisektoral. 2.2.1.2.3 Analisis

lembaga

yang

mengatur

perencanaan

permukiman Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan fungsi

lembaga

yang mengatur perencanaan

permukiman, sehingga dapat diketahui apakah peran suatu lembaga yang mengatur perencanaan permukiman di kawasan perencanaan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum. Data yang dibutuhkan adalah Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah yang didapatkan dari Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. 2.2.1.2.4 Analisis terkait peran lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana Analisis

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

keberadaan dan fungsi lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana, sehingga dapat diketahui apakah peran suatu lembaga yang terlibat dalam

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

pembangunan sarana prasarana di kawasan perencanaan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum. Data yang dibutuhkan adalah Data Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah lembaga di

kawasan perencanaan

terkait

pembangunan sarana prasarana yang didapatkan dari instansi instansi kelurahan kawasan perencanaan dan Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. 2.2.1.2.5 Analisis

kesesuaian

peran

lembaga

yang

terkait

penyelenggaraan sistem transportasi Analisis

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

keberadaan dan fungsi lembaga lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi, sehingga dapat diketahui apakah peran suatu lembaga yang terkait penyelenggaraan

sistem

transportasi

kawasan

perencanaan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum. Data yang dibutuhkan adalah Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPU

lembaga

kawasan

perencanaan

terkait

penyelenggaraan transportasi yang didapatkan dari Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. 2.2.1.2.6 Analisis lembaga terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peran lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tugas, pokok dan fungsinya. Analisis ini mengunakan

data

sekunder

yaitu

data

susunan

organisasi, tupoksi dan tata kerja lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat dari Peraturan Walikota No. 27-c Tahun 2016. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menganalisis program pemerintah dan swasta terkait

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai analisis multisektoral.

2.2.1.3 Pembiayaan Pembangunan Dalam situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pengertian pembiayaan pembanguan dapat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai sebagai berikut: a. Pembiayaan pembangunan dalam arti sempit yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan cara menutup defisit anggaran b. Pembiayaan pembangunan dalam arti luas yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Aspek pembiayaan merupakan sesuatu yang sangat penting hal ini disebabkan karena pembiayaan turut berperan dalam membatasi program-program yang akan dilakukan serta menentukan keberlangsungan dan kelencaran pembangunan di suatu

wilayah.

Rencana

pembangunan

akan

terjamin

pelaksanaannya apabila terdapat dukungan anggaran yang jelas dari peran serta masyarakat, industri atau pihak swasta dan juga pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di kawasan perencanaan. 2.2.1.11.1

Analisis

alokasi

dana

atau anggaran

terkait

pemeliharaan dan penyediaan sarana ekonomi Pada

aspek

pembiayaan

pembangunan

dilakukan analisis anggaran terkait penyediaan sarana ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

alokasi dana atau anggaran terkait penyediaan sarana ekonomi. Analisis alokasi anggaran tersebut termasuk dalam pembangunan sarana Ekonomi. Data yang digunakan berasal dari pemerintah Kota Surakarta seperti Dinas Perdagangan dan Jasa. 2.2.1.11.2

Analisis

anggaran

alokasi

dana

untuk

pengembangan masyarakat di bidang sosial Pada

aspek

pembiayaan

pembangunan

dilakukan analisis anggaran terkait pengembangan masyarakat di bidang sosial yang bertujuan untuk mengetahui alokasi dana atau anggaran terkait pengembangan masyarakat di bidang sosial. Data yang

digunakan

adalah

data

pengembangan

masyarakat di bidang sosial. Dan juga data yang dibutuhkan berasal dari pemerintah Kota Surakarta. 2.2.1.11.3. Analisis

anggaran

dan

alokasi

dana

untuk

penanggulangan bencana Pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui anggaran dan alokasi dana terkait penanggulangan bencana. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Data besaran alokasi dana penanggulangan bencana

pada

keterlibatan

kawasan

masyarakat

perencanaan,

Data

dalam

dana

hal

penanggulangan bencana dan data dana relokasi masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo. Data yang digunakan berasal dari pemerintah kota Surakarta, wawancara dan observasi pada kawasan perencanaan. 2.2.1.11.4 Analisis pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman Pada analisis ini bertujuan untuk Mengetahui pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

dan penataan permukiman. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data alokasi dana pembangunan permukiman. Data yang dibutuhkan berasal dari pemerintah kota Surakarta. 2.2.1.11.5 Analisis anggaran alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur permukiman Selain itu, terdapat analisis anggaran dana alokasi dana terkait pembangunan infrastruktur permukiman yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran dalam pembangunan inrastruktur permukiman. Data yang digunakan dalam analisis yaitu data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur permukiman

pada

kawasan perencanaan yang berasal dari BAPPPEDA Kota Surakarta dan data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur gabungan oleh swadaya masyarakat (kas masyarakat) dan pemerintah yang berasal dari wawancara dan survei data sekunder.

2.2.1.4. Fisik Dasar Lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Banyak contoh kasus kerugian ataupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penggunaan lahan yang melampaui kapasitasnya. Untuk itulah perlu dikenali sedini mungkin karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alamnya maupun kerawanan bencana yang dikandungnya, yang kemudian diterjemahkan sebagai potensi dan kendala pengembangan wilayah atau kawasan. Mengetahui aspek fisik dasar dilakukan untuk memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah serta batasan dan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

potensi alam wilayah perencanaan. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan lahan dalam pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ekosistem dan meminimalkan kerugian akibat bencana. Analisis aspek fisik dasar dan lingkungan meliputi analisis kondisi geografis dengan data batasan administratif Kawasan Perencanaan Sewu, kondisi morfologi dan kondisi morfologi, serta analisis kemampuan lahan dengan tahapan analisis SKL Morfologi, SKL Kemudahan dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKL untuk Drainase, SKL terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, dan SKL terhadap Bencana Alam dengan jenis data yang digunakan berupa: data klimatologi, data topografi, data geologi, data hidrologi, data sumber daya mineral/bahan galian, potensi terjadinya bencana alam, data penggunaan lahan, dan data kebijakan pemerintah. (Peraturan Menteri PU Nomor: 20/PRT/M/2011). Pada sektor fisik dasar terdapat analisis kondisi geografis, analisis satuan kemampuan lahan, dan analisis kemampuan lahan 2.2.1.4.1 Analisis Kondisi Geografis Analisis kondisi geografis adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi geografis kawasan perencanaan

yang

kemudian

akan

berdampak

pada

karakteristik fisik kawasan. 2.2.1.4.1.1 Klimatologi Data klimatologi adalah data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan/atau daerah sekitarnya, meliputi: 1) Curah hujan, 2) Hari hujan, 3) Intensitas hujan, 4) Temperatur rata-rata, 5) Kelembaban relatif, 6) Kecepatan dan arah angin,

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

7) Lama penyinaran (durasi) matahari. Data klimatologi ini dapat diperoleh pada stasiun meteorologi dan geofisika di wilayah dan/atau kawasan atau daerah sekitarnya yang terdekat, atau pada kabupaten dalam bentuk laporan, atau dapat juga diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. 2.2.1.4.1.2 Topografi Data topografi berupa peta topografi dengan skala terbesar yang tersedia, yang dapat diperoleh pada instansi: Badan

Koordinasi

Survei

dan

Pemetaan

Nasional

(BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Topografi - TNI Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait lainnya. 2.2.1.4.1.3 Geologi Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah dan/atau kawasan perencanaan dan daerah sekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah yang lebih luas. Fisiografi ini akan memperlihatkan gambaran umum kondisi fisik secara

regional

baik

menyangkut

morfologi,

pola

pembentuknya, pola aliran sungai, serta kondisi litologi dan struktur geologi secara umum. Gambaran umum kondisi geologi atau fisiografi ini dapat dilihat pada Peta Geologi Indonesia. Data geologi yang diperlukan dalam analisis aspek fisik dan lingkungan terdiri dari tiga bagian, yakni data geologi umum, geologi wilayah, dan data geologi permukaan. 2.2.1.4.1.3 Hidrologi Data hidrologi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

maupun air tanah. Untuk itu penyajian data hidrologi ini dibedakan atas air permukaan dan air tanah. 2.2.1.4.2 Analisis Satuan Kemampuan Lahan 2.2.1.4.2.1 Analisis SKL Morfologi Analisis SKL morfologi mengidentifikasi bentuk bentang alam di kawasan perencanaan sehingga dapat diketahui potensi pengembangan kawasan tersebut. Dalam kasus ini, analisis SKL morfologi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman di kawasan perencanaan Sewu. Tabel 2.2. Analisis SKL Morfologi Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Melakukan pemilahan bentuk bentang  Peta morfologi  Peta SKL alam/ morfologi pada wilayah dan/atau  Peta kemiringan lahan Morfologi kawasan perencanaan yang mampu  Pengamatan lapangan  Potensi dan untuk dikembangkan sesuai dengan kendala untuk tiap fungsinya. kelas morfologi Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL morfologi adalah sebagai berikut : 1) Hitung kemiringan lereng wilayah perencanaan secara terinci dari peta topografi, dan sesuaikan/pertajam dengan

hasil

pengamatan

lapangan,

dengan

pembagian seperti yang disyaratkan pada kompilasi data. 2) Dalam kasus tidak tersedia peta topografi yang memadai, kemiringan lereng ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan plotting pada peta dasar (peta ini adalah merupakan peta sketsa kemiringan lereng). 3) Tentukan satuan-satuan morfologi yang membentuk wilayah perencanaan berdasarkan peta topografi dan atau peta kemiringan lereng tersebut. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

4) Tentukan tingkatan kemampuan lahan morfologi berdasarkan peta-peta hasil analisis di atas, dan persyaratan atau batasan yang diharapkan pada pengembangan kawasan. Tabel 2.3 Skoring SKL Morfologi Morfologi Lereng Gunung/Pegunungan >40% dan Bukit/Perbukitan Gunung/Pegunungan 25-40% dan Bukit/Perbukitan Bukit/Perbukitan

15-25%

Datar

2-15%

Datar

0-2%

Morfologi Hasil pengamatan Survei Lapangan

SKL Morfologi Kemampuan lahan morfologi tinggi Kemampuan lahan morfologi cukup Kemampuan lahan morfologi sedang Kemampuan lahan morfologi kurang Kemampuan lahan morfologi rendah

Nilai dari dari dari dari dari

1 2 3 4 5

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.2 Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan Selanjutnya analisis SKL kemudahan dikerjakan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan kawasan perencanaan guna dimanfaatkan dan digali potensi yang ada untuk proses pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut. Tabel 2.4 Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Melakukan analisis guna  Peta morfologi  Peta SKL Kemudahan mengetahui tingkat Dikerjakan  Peta kemiringan lahan kemudahan lahan di wilayah  Peta Topografi  Potensi dan kendala dan/atau kawasan untuk pengerjaan untuk tiap SKL  Peta Geologi digali/ dimatangkan dalam  Peta Geologi Permukaan  Metode pengerjaaan yang proses pembangunan/ sesuai untuk tiap SKL  Peta Penggunaan lahan pengembangan kawasan. saat ini Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah

dalam

analisis

SKL

kemudahan

dikerjakan adalah sebagai berikut :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

1) Tentukan tingkat kekerasan batuan berdasarkan peta topografi, peta geologi, peta penggunaan lahan yang ada saat ini, dan sesuaikan dengan data geologi permukaan

yang

merupakan

hasil

pengamatan

langsung di lapangan. 2) Tentukan kemudahan pencapaian berdasarkan peta morfologi, peta kemiringan lereng, dan penggunaan lahan yang ada saat ini. 3) Tentukan tingkat kemudahan dikerjakan berdasarkan kedua hal tersebut di atas, lengkap dengan deskripsi masing-masing tingkatan. 2.2.1.4.2.3 Analisis SKL Kestabilan Lereng Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisi lahannya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut

kestabilan

lerengnya

rendah,

maka

kondisi

wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk bangunan atau permukiman dan budidaya. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan, dan resapan air. Sebenarnya, satu SKL saja tidak bisa menentukan peruntukan lahan apakah itu untuk pertanian, permukiman, dll. Peruntukan lahan didapatkan setelah semua SKL ditampalkan (overlay) lagi.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.5 Analisis SKL Kestabilan Lereng Tujuan Analisis Untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah / kawasan pengembangan dalam menerima beban.

Data yang dibutuhkan 1. Peta-peta: • Topografi • Morfologi • Kemiringan Lereng • Geologi • Geologi Permukaan • Penggunaan Lahan saatini • Curah hujan 2. Karakteristik Air tanah dangkal 3. Data bencana alam

Keluaran  Peta SKL Kestabilan Lereng  Daerah lereng yang aman untuk dikembangkan sesuai dgn fungsi kawasan  Batasan pengembangan pada tiap tingkat kestabilan lereng

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL kestabilan lereng adalah sebagai berikut : 1) Tentukan

dahulu

daerah

yang

diperkirakan

mempunyai lereng tidak stabil dari peta topografi, morfologi, dan kemiringan lereng. 2) Pertajam perkiraan di atas dengan memperhatikan kondisi geologi daerah-daerah tersebut. 3) Kaitkan hasil analisis di atas dengan kondisi geologi permukaan serta pengamatan lapangan, dan karakteristik air tanah dangkalnya. 4) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini pada daerah tersebut apakah bersifat memperlemah lereng atau tidak. 5) Bila sudah ada hasil penelitian mengenai bencana gerakan tanah di wilayah ini, maka daerah yang rawan bencana adalah daerah yang mempunyai lereng tidak stabil, dan ini merupakan masukan langsung bagi SKL Kestabilan Lereng. 6) Amati kondisi kegempaan di wilayah ini, karena gempa akan memperlemah kestabilan lereng.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

7) Tentukan tingkat kestabilan lereng di wilayah ini serta deskripsi masing-masing tingkat tersebut berdasarkan tahapan-tahapan di atas.

Lereng

Tabel 2.6 Skoring Kestabilan Lereng Ketingg Geol Air Curah Penggu ian ogi Tanah Hujan naan Dangkal Lahan

Gunung/ Pegunungan dan Bukit / Perbukitan Gunung / Pegunungan dan Bukit / Perbukitan Bukit / Perbukitan

> 40 %

Tinggi

(sama)

25 - 40 %

Cukup Tinggi

(sama)

15 - 25 Sedang %

Datar Datar

2 - 15 % 0-2%

Morfologi

Rendah Sangat Rendah

SKL Kestabilan Lereng

Nilai

Semak, Belukar, Ladang

Kestabilan Lereng Rendah

Kestabilan Lereng Kurang

(sama)

Kebun, Hutan, Hutan Belukar Semua

(sama) (sama)

Semua Semua

Kestabilan Lereng Sedang Kestabilan Lereng Tinggi

4 5

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.4. Analisis SKL Kestabilan Pondasi Analisis SKL kestabilan pondasi untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung keberadaan bangunan berat dalam pengembangan kawasan perencanaan terutama

dalam

mendukung pengembangan

kawasan

permukiman. Dengan demikian, dapat dilakukan berbagai perlakuan sesuai dengan tingkat atau jenis pondasinya. Tabel 2.7 Analisis SKL Kestabilan Pondasi Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Melakukan analisis untuk  Peta Kestabilan Lereng  Peta SKL Kemudahan mengetahui tingkat Dikerjakan  Peta Geologi kemampuan lahan dalam  Gambaran daya dukung  Peta Geologi Permukaan mendukung bangunan berat  Peta Penggunaan lahan tanah dalam pengembangan  Deskripsi tingkat kestabilan saat ini perkotaan, serta jenis-jenis  Karakteristik Air Tanah pondasi pondasi yang sesuai untuk  Perkiraan jenis pondasi Dangkal masing-masing tingkatan untuk tiap tingkatan kestabilan pondasi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL kestabilan pondasi adalah sebagai berikut : 1) Pisahkan daerah-daerah yang berlereng tidak stabil, karena daerah ini merupakan juga daerah yang memiliki kestabilan pondasi rendah. 2) Perhatikan kondisi geologi yang akan memperlemah daya dukung tanah,seperti: struktur geologi, dan bantuan yang mempunyai daya dukung lemah(gambut, batu gamping, dan lain-lain). 3) Kaitkan dengan kondisi geologi permukaan, yang memperlihatkan sifatfisik dan nilai konus/daya dukung masing-masing jenis tanah. 4) Perhatikan karakteristik air tanah dangkal, terutama kedalaman muka airtanah, dan pengaruh penyusupan air laut (terjadi salinasi). 5) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini, apakah ada yang bersifat memperlemah daya dukung tanah, seperti penggalian bahan galian C yangtidak beraturan. SKL Kestabilan lereng Kestabilan Lereng Rendah Kestabilan Lereng Kurang Kestabilan Lereng Sedang Kestabilan Lereng Tinggi

Tabel 2.8 Skoring SKL Kestabilan Pondasi Air Penggunaan Geologi Tanah SKS Kestabilan Pondasi Nilai Lahan Dangkal Semak, Belukar, Daya Dukung dan Kestabilan 1 Ladang Pondasi Rendah Kebun, Hutan, Daya Dukung dan Kestabilan 2 Hutan Belukar Pondasi Kurang Semua 3 Semua Semua

Daya Dukung dan Kestabilan 4 Pondasi Tinggi 5

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.5 Analisis SKL Ketersediaan Air Kemudian analisis SKL ketersediaan air ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan air di kawasan perencanaan. Dengan demikian, dapat diketahui kapasitas air untuk pengembangan kawasan serta sumber – sumber air yang dapat dimanfaatakan sehingga dapat dilakukan tindakan dalam memanfaatakan ketersediaan air yang ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tabel 2.9 Analisis SKL Ketersediaan Air Tujuan Analisis Mengetahui tingkat ketersediaan air guna pengembangan kawasan, dan kemampuan penyediaan air masing - masing tingkatan.

       

Data yang dibutuhkan Peta Morfologi Peta Kemiringan Lereng Peta Geologi Peta Geologi Permukaan Peta Penggunaan lahan saat ini Curah Hujan Data Hidrologi Data Klimatologi

   

Keluaran Peta SKL Ketersediaan air dan deskripsi tiap tingkatan Perkiraan kapasitas air permukaan dan air tanah Metode pengolahan sederhana untuk air yang mutunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan Sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL ketersediaan air adalah sebagai berikut : 1) Tentukan tingkatan ketersediaan air berdasarkan data hidrologi. 2) Pertajam analisis tersebut dengan melihat kondisi geologi serta geologi permukaan. 3) Hitung kapasitas air berdasarkan data klimatologi dan morfologi, kemiringan lereng, dengan memperhatikan juga tingkat peresapan berdasarkan kondisi geologi, geologi permukaan, serta penggunaan lahan yang ada saat ini.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

4) Perhatikan pemanfaatan air yang ada saat ini sehingga kapasitas air hasil perhitungan pada butir 3 dapat diperluas lagi. 5) Uraikan kendala dan potensi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air

Datar

Tabel 2.10 Skoring SKL Ketersediaan Air Hidrologi Geologi / Penggunaan Lereng dan Geohidrologi Lahan Klimatologi >40% Semak, Belukar, Ladang 25Kebun, 40% Hutan, Hutan Belukar 15Semua 25% 2-15% Semua

Datar

0-2%

Morfologi Gunung / Pegunungan dan Bukit / Perbukitan Gunung / Pegunungan dan Bukit / Perbukitan Bukit / Perbukitan

Semua

SKL Morfologi

Ketersediaan air sangat 1 rendah Ketersediaan air rendah 2 Ketersediaan 3 air sedang Ketersediaan 4 air tinggi 5

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.6 Analisis SKL Drainase Berikutnya adalah analisis SKL drainase diperlukan untuk

mengetahui tingkat

kemampuan lahan dalam

mematuskan air hujan secara alami sehingga dapat dilakukan

tindakan

dalam

mengantisipasi

terjadinya

genangan air. Tabel 2.11 Analisis SKL Drainase Tujuan Analisis Melakukan analisis untuk engetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari

       

Nilai

Data yang dibutuhkan Keluaran Peta Morfologi  Peta SKL Drainase dan deskripsi tiap tingkatannya Peta Kemiringan Lereng  Tingkat kemampuan lahan Peta Geologi dalam proses pematusan Peta Geologi Permukaan yang Peta Penggunaan lahan saat ini  Daerah-daerah cenderung tergedang di Curah Hujan musim hujan Data Hidrologi Data Klimatologi

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Langkah-langkah dalam analisis SKL drainase adalah sebagai berikut : 1) Tentukan tingkat kemudahan pematusan berdasarkan peta morfologi, kemiringan lereng, dan topografi. 2) Pertajam penentuan pada butir 1 dengan melihat kemampuan batuan/ tanah dalam menyerap air guna mempercepat proses pematusan berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan. 3) Perhatikan kondisi hidrologi yang berpengaruh dalam proses pematusan ini seperti: kedalaman muka air tanah, pola aliran sungai, dan lainnya. 4) Kaitkan juga analisis kemampuan drainase ini dengan kondisi klimatologi setempat. 5) Perhitungkan berpengaruh

juga pada

penggunaan proses

lahan

pematusan,

yang seperti

pengupasan bukit, kepadatan bangunan yang tinggi, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya. 6) Deskripsikan masing-masing tingkatan kemampuan drainase setelah memperhatikan semua hal tersebut di atas.

Morfologi

Tabel 2.12 Skoring SKL Drainase Topogra Hidrolo Leren fi/ Geolo gi dan Penggunaan g Ketingga gi Klimato Lahan in logi

Gunung/Pegunun gan dan >40% Bukit/Perbukitan Gunung/Pegunun 25gan dan 40% Bukit/Perbukitan 15Bukit/Perbukitan 25% Datar 2-15% Datar

0-2%

Tinggi

Semak, Belukar, Ladang

Cukup Tinggi

Kebun, Hutan, Hutan Belukar

Sedang

Semua

Rendah Sangat Rendah

Semua Semua

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

SKL Morfolo gi

Nila i

1 Drainas e tinggi 2 Drainas e cukup Drainas e kurang

3 4 5

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.7 Analisis SKL terhadap Erosi Erosi berarti mudah atau tidaknya lapisan tanah terbawa air atau angin. Erosi tinggi berarti lapisan tanah mudah terkelupas dan terbawa oleh angin dan air. Erosi rendah berarti lapisan tanah sedikit terbawa oleh angin dan air. Tidak ada erosi berarti tidak ada pengelupasan lapisan tanah. Tabel 2.13 Analisis SKL terhadap Erosi Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Mengetahui daerah daerah 1. Peta-peta:  yang mengalami • Morfologi  keterkikisan tanah, • Kemiringan Lahan sehingga dapat diketahui • Geologi tingkat ketahanan lahan • Geologi Permukaan  terhadap erosi serta • Penggunaan Lahan saat ini antisipasi dampaknya • Curah hujan pada daerah yang lebih 2. Data-data: hilir. • Hidrologi • Klimatologi

Keluaran Peta SKL terhadap Erosi Deskripsi / Gambaran batasan pada tiap tingkat kemampuan lahan terhadap erosi. Daerah yang pekaterhadap erosi dan perkiraan arah pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilirnya.

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL terhadap erosi adalah sebagai berikut : 1) Tentukan tingkat keterkikisan berdasarkan peta geologi permukaan, peta geologi, petamorfologi, dan peta kemiringan lereng. 2) Pertajam batasan tersebut dengan memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologiseperti: pola aliran dan karakteristik sungai, debit sungai, curah hujan, kecepatan dan arahangin. 3) Perhatikan juga penggunaan lahan yang mempengaruhi aktivitas

erosi

tersebut

seperti:pengupasan

lahan

terutama pada perbukitan, penggalian bahan galian Golongan C yangtidak tersistem, dan lainnya.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

4) Tentukan tingkat ketahanan terhadap pengikisan ini setelah diperoleh tingkat keterkikisandi atas. Tabel 2.14 Skoring SKL terhadap Erosi Hidrologi Penggu Leren dan Geol Morfologi naan g Klimatolog ogi Lahan i Semak, Gunung/Pegunungan >40% Belukar, dan Bukit / Perbukitan Ladang Kebun, Gunung / Pegunungan 25Hutan, dan Bukit / Perbukitan 40% Hutan Belukar 15Bukit /Perbukitan Semua 25% Datar

2-15%

Semua

Datar

0-2%

Semua

SKL Erosi

Nilai

Erosi Tinggi

Erosi Cukup Tinggi

Erosi Sedang Erosi Sangat Rendah Tidak Ada Erosi

3 4

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.8 Analisis SKL Pembuangan Limbah SKL pembuangan limbah adalah tingkatan untuk memperlihatkan wilayah tersebut cocok atautidak sebagai lokasi

pembuangan.

Analisa

ini

menggunakan

peta

hidrologi dan klimatologi.Kedua peta ini penting, tetapi biasanya tidak ada data rinci yanng tersedia. SKL pembuanganlimbah

kurang

berarti

wilayah

tersebut

kurang/tidak mendukung sebagai tempat pembuangan limbah. Tabel 2.15 Analisis SKL Pembuangan Limbah Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Mengetahui daerah- 1. Peta-peta: • Peta SKLPembuangan daerah yang mampu • Morfologi Limbah untuk ditempati sebagai • Kemiringan Lahan • Prioritas lokasi lokasi penampungan • Topografi penampungan akhir akhir dan pengolahan • Geologi sampah dan pengelolaan limbah, baik limbah • Geologi Permukaan limbah serta daya padat maupun limbah • Penggunaan Lahan saat ini tampungnya, termasuk cair • Curah hujan pengamanan lokasinya. 2. Data-data: Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

â&#x20AC;˘ Hidrologi â&#x20AC;˘ Klimatologi Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL pembuangan limbah adalah sebagai berikut : 1) Menentukan daerah yang mampu sebagai tempat pembuangan akhir sampah berdasarkan morfologi, kemiringan lereng, dan topografinya. 2) Mempertajam batasan daerah yang relatif kedap air berdasarkan kondisi geologi dangeologi permukaan. 3) Memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi, yakni: curah hujan, pola aliran air baikpermukaan maupun air tanah, dan kedalaman muka air tanah dangkal. 4) Memperhalus limbah

ini

analisis dengan

kemampuan

pembuangan

mempertimbangkan

kondisi

penggunaan lahan yang ada saat ini, yakni jarak pencapaian, jenis penggunaan lahan di sekitar daerah yang diusulkan, dan kemungkinan jenis limbah yang akan dihasilkan.

Morfologi

Tabel 2.16 Skoring SKL Pembuangan Limbah Hidrolo Penggun Topografi/ Geol gi dan Lereng aan Ketinggian ogi Klimato Lahan logi

Gunung /Pegunungan >40% dan Bukit /Perbukitan Gunung /Pegunungan 25-40% dan bukit /Perbukitan Bukit /Perbukitan

15-25%

Tinggi

Semak, Belukar, Ladang

Cukup Tinggi

Kebun, Hutan, Hutan Belukar

Sedang

Semua

SKL Morfologi

Nilai

Kemampuan 1 lahan untuk pembuangan limbah kurang 2 Kemampuan lahan untuk pembuangan 3 limbah sedang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Datar

2-15%

Rendah

Semua

Datar

0-2%

Sangat Rendah

Semua

Kemampuan lahan untuk 4 pembuangan limbah 5 cukup

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.2.9 Analisis SKL Terhadap Bencana Alam Analisis yang terakhir adalah analisis SKL terhadap bencana alam. Analisis tersebut untuk mengidentifikasi potensi bencana alam yang ada di kawasan perencanaan sehingga dapat dilakukan perencanaan terkait tindakan antisipasi bencana alam. Tabel 2.17 Analisis SKL Terhadap Bencana Alam Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Melakukan analisis  Peta Morfologi  Peta SKL terhadap bencana untuk mengetahui alam  Peta Kemiringan Lereng tingkat kemampuan  Peta Topografi  Deskripsi tiap tingkat lahan dalam kemampuan lahan terhadap  Peta Geologi menerima bencana bencana alam ( daerah rawan  Peta Geologi Permukaan alam khususnya dari  Peta Penggunaan lahan dan kecenderungan serta sisi geologi, untuk bahaya ikutan dan bencana tsb saat ini menghindari /  Batasan pengembangan (pola  Curah Hujan mengurangi kerugian dan pengamanan) pada tiap  Data Hidrologi dan korban akibat tingkat kemampuan lahan  Data Klimatologi bencana tersebut. terhadap bencana alam  Bencana Alam Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis SKL terhadap bencana alam adalah sebagai berikut : 1) Menentukan

tingkat

kemampuan

lahan

terhadap

bencana alam berdasarkan data bencana alam. 2) Mempertajam memperhitungkan bencana

penentuan

kecenderungan

berdasarkan

peta

atas

dengan

untuk

terkena

topografi,

morfologi,

kemiringan lereng, kondisi geologi, geologi permukaan dan data hidrologi serta klimatologi.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3) Menganalisis penggunaan lahan yang ada saat ini yang memperbesar mkemungkinan terkena bencana alam, seperti penggalian sumber mineral atau bahan galian golongan C, peningkatan aktivitas perkotaan pada daerah-daerah rawan bencana, pengupasan hutan/bukit, gangguan pada keseimbangan tata air baik air permukaan maupun tanah. 4) Menentukan batasan pengembangan pada masingmasing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut, yang merupakan deskripsi lengkap setiap tingkatan. Tabel 2.18 Skoring SKL Terhadap Bencana Alam Hidrologi Penggun Topografi/ dan Morfologi Lereng Geologi aan Ketinggain Klimatolo Lahan gi Gunung Semak, /Pegunungan dan >40% Tinggi Belukar, Bukit /Perbukitan Ladang Kebun, Gunung Cukup Hutan, /Pegunungan dan 25-40% Tinggi Hutan Bukit /Perbukitan Belukar Bukit /Perbukitan

15-25%

Sedang

Semua

Datar

2-15%

Semua

Datar

0-2%

Rendah Sangat Rendah

Semua

SKL Morfologi

Nilai

1 Potensi Bencana Alam tinggi

Potensi Bencana Alam cukup Potensi Bencana Alam kurang

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2.2.1.4.3 Analisis Kemampuan Lahan Tabel 2.19 Analisis Kemampuan Lahan Tujuan Analisis Data yang dibutuhkan Keluaran Untuk memperoleh 1. Peta-peta hasilanalisis SKL • Peta Klasifikasi gambaran tingkat 2. Data-data: kemampuan lahan kemampuan lahan untuk • Topografi untuk pengembangan dikembangkan sebagai • Geologi kawasan perkotaan, sebagai • Hidrologi • Kelas kemampuan acuan bagiarahan• Klimatologi lahan untuk arahan kesesuaian lahan • Sumberdaya mineral/ dikembangkan sesuai pada tahap analisis bahan galian fungsi kawasan. berikutnya. • Bencana Alam • Potensi dan kendala Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

3 4 5

2018

BUKU I PENDAHULUAN

â&#x20AC;˘ Penggunaan Lahan â&#x20AC;˘ Studi yang ada

fisik pengembangan lahan

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Langkah-langkah dalam analisis kemampuan lahan adalah sebagai berikut : 1) Melakukan analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan. 2) Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah. 3) Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masingmasing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan hingga saat ini adalah sepertiterlihat pada Tabel 2.10. 4) Superimpose-kan semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan. 5) Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai tertentu yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini, dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan tata ruang.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot ini ada dua cara, yakni: a. Men-superimpose-kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalian nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif. b. Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama.

Bobot x Nilai

Tabel 2.20 Bobot Analisis Kemampuan Lahan SKL SKL Kemu Morfo dahan logi Dikerj akan

SKL Kesta bilan Leren g

SKL Kest abila n Pond asi

SKL Kete rsedi aan Air

SKL untuk Drain ase

Bobot: Bobot: 5 1

Bobot: 5

Bobo t:3

Bobo t:5

Bobot: 3

SKL terhad ap erosi

SKL Pemb uanga n Limba h

SKL terh adap Benc ana Ala m

Kemamp uan Lahan

Bobot: 5

Bobot: 0

Bobo t:5

Tota l Nilai

Ke las

Sumber : PerMen PU No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Dari

total

nilai,

dibuat

beberapa

kelas

yang

memperhatikan nilai minimum dan maksimum total nilai. Dari angka di atas, nilai minimum yang mungkin didapat adalah 32, sedangkan nilai maksimum yang mungkin didapat adalah 160. Dengan begitu, pengkelasan dari total nilai ini adalah:

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Potensi Pengem bangan

2018

BUKU I PENDAHULUAN  Kelas a dengan nilai 32-58  Kelas b dengan nilai 59-83  Kelas c dengan nilai 84-109  Kelas d dengan nilai 110-134  Kelas e dengan nilai 135-160 Setiap kelas lahan memiliki kemampuan yang berbedabeda seperti terlihat pada tabel berikut  Kelas A  kemampuan pengembangan sangat rendah  Lindung, Budidaya non-manusia  Kelas B  kemampuan pengembangan rendah  Budidaya terbatas  Kelas C  kemampuan pengembangan sedang  Budidaya terbatas  Kelas D  kemampuan pengembangan agak tinggi  Budidaya  Kelas E  kemampuan pengembangan tinggi  Budidaya 2.2.1.4.4 Analisis Pencemaran Lingkungan 2.2.1.4.4.1 Analisis sumber pencemaran air

Tabel 2.21 Klasifikasi Sumber pencemar air Karakteristik Sumber Tertentu Sumber Tak Tentu Limbah (Point Sources) (Diffuse Sources) Limbah Domestik Aliran limbah urban dalam sistem Aliran limbah daerah saluran dan sistem pembuangan pemukiman di Indonesia pada limbah domestik terpadu umumnya Limbah NonAliran limbah industri, Aliran limbah pertanian, domestik Pertambangan peternakan, dan kegiatan usaha kecil-menengah Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Semua dalam

sumber

wilayah

pencemar

inventarisasi

air

kemudian

yang

berada

diidentifikasi

berdasarkan jenis pencemar dan sumbernya. Jenis pencemar yang berasal dari limbah domestik akan berbeda dengan jenis pencemar dari limbah non-domestik. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.22. Karakteristik Air Limbah Domestik Yang Belum Diolah Konsentrasi Rendah Sedang 350 720 250 500 100 220 5 10 110 220 80 160 250 500 20 40 8 15 12 25 0 0 0 0 4 8 1 3 3 5 30 50 20 30 50 100 50 100

Jenis Pencemar Unit Padatan total (TS) mg/L Padatan terlarut (TDS) mg/L Padatan tersuspensi (TSS) mg/L Settleable solids mg/L BOD5 mg/L Organik karbon total (TOC) mg/L COD mg/L mg/L Nitrogen total (N) mg/L Organik mg/L Amonia bebas mg/L Nitrit Nitrat mg/L Fosfor total (P) mg/L Organik mg/L Inorganik mg/L Klorida Mg/L Sulfat Mg/L Alkanitas, CaCo3 Mg/L Lemak Mg/L No./100 Koliform total mL 106 – 107 VOCs g/L <100

Tinggi 1200 850 350 20 400 290 1000 85 35 50 0 0 15 5 10 100 50 200 150

107 – 109 107 – 109 100 - 400 >400

Sumber : Karakteristik Air Limbah Domestik di Amerika Serikat (Canter, 1996)

Sedangkan

parameter

dominan

dari

kegiatan

pemanfaatan lahan disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.23 Jenis Pencemar Yang Berasal Dari Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan lahan Pencemar Utama Agrikultur Sedimen, N, P, Pestisida, BOD, logam berat Aliran Irigasi / Pengairan TDS Peternakan Sedimen, N, P, BOD Sedimen, N, P, BOD, Pestisida, TDS, Logam berat, Urban runoff koliform Jalan raya Sedimen, N, P, BOD, TDS, Logam berat Konstruksi Sedimen, logam berat Terrestrial disposal N, P, TDS, logam berat, pencemar lainnya Pertambangan Sedimen, logam berat, keasaman

Sumber : Canter, 1996

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Karakteristik limbah yang diidentifikasi ditentukan berdasarkan tingkat bahaya dan toksisitasnya, semakin tinggi tingkat bahaya dan toksisitasnya menjadi prioritas inventarisasi. Hal ini menjadi isu penting dalam identifikasi jenis pencemar mengingat adanya beberapa pencemar yang bersifat toksik/berbahaya walaupun dalam jumlah yang relatif

kecil.

Selain

itu,

karakteristik

limbah

juga

diidentifikasi berdasarkan jenis pencemar spesifik untuk masing-masing

kegiatan.

Oleh

karena

itu

perlu

mengelompokkan jenis pencemar spesifik untuk masingmasing kegiatan. Jenis pencemar spesifik untuk setiap usaha dan/atau kegiatan didasarkan pada parameter kunci yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu air limbah untuk setiap kegiatan. Kelompok jenis pencemar yang telah diidentifikasi ini kemudian menjadi jenis pencemar minimum yang diprioritaskan dalam inventarisasi. Tabel 2.24 Jenis Pencemar Minimum Prioritas Inventarisasi Berdasarkan Jenis Kegiatan Jenis Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas Pengilangan Minyak Bumi Pengilangan LNG dan LPG Terpadu Instalasi, depot dan terminal minyak Industri Soda Kaustik Industri Pelapisan Logam (Cu, Cr, Ni, Zn) Industri Penyamakan Kulit Industri Minyak Sawit

Jenis Pencemar/ Parameter COD, M&L, H2S, NH3-N, Fenol, T, Ph BOD5, COD, M&L, Sulfida terlarut, Amonia terlarut, Fenol, T, pH M&L, Air pendingin (Residual Chlorine), T, pH M&L, pH COD, SS, Hg, Cu, Pb, Zn, pH

SS, Cd, CN, Cu, Ni, Cr, Zn, pH, Logam total BOD5, COD, SS, H2S, Cr, Minyak dan Lemak, NH3-N, pH BOD5, COD, SS, Minyak dan Lemak, NH3-N, pH Industri Pulp dan Kertas BOD5, COD, SS, pH (pulp, kertas, pulp dan kertas) BOD5, COD, SS, NH3-N, pH Industri Karet

Terdapat dalam Lampiran II Kepmen LH 42/1996 Lampiran V Kepmen LH 42/1996 Lampiran VI Kepmen LH 42/1996 Lampiran VII Kepmen LH 42/1996 Lampiran B-I Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-II Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-III Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-IV Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-V Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-VI Kepmen LH 51/1995

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Industri Gula

BOD5, COD, SS, H2S, pH

Industri Tapioka

BOD5, COD, SS, pH, CN

Industri Tekstil

BOD5, COD, SS, pH, Fenol total, Cr, Minyak dan Lemak BOD5, COD, SS, pH, CN, NH3-N, Minyak dan Lemak BOD5, SS, pH

Industri Pupuk Urea Industri Etanol Industri Mono Sodium Glutamat (MSG) Industri Kayu Lapis

BOD5, SS, pH

Industri Susu dan Produk Susu Industri Minuman Ringan Industri Sabun, Diterjen dan Minyak Nabati Industri Bir

BOD5, COD, TSS, pH

Jenis Kegiatan Industri Baterai Kering

Industri Cat Industri Farmasi Industri Pestisida Hotel

Rumah Sakit Domestik Kegiatan Penambangan/ Pengolahan Batubara

BOD5, SS, pH, Fenol total

BOD5, TSS, M&L, pH BOD5, COD, TSS, M&L, fosfat, MBAS, pH BOD5, COD, TSS, pH Jenis Pencemar/ Parameter BOD5, TSS, NH3 total, M&L , Zn, Hg, Mn, Cr, Ni, pH BOD5, TSS, Hg, Zn, Pb, Cu, Cr+6, Ti, Cd, Fenol, M&L, pH BOD5, COD, TSS, Total N, Fenol, pH BOD5, COD, TSS, Cu, Fenol, pH BOD5, COD, TSS, pH T, BOD5, COD, TSS, pH, NH3 bebas, PO4, MPN- kuman Gol.Coli, Radioaktivitas BOD, TSS, pH, minyak dan Lemak pH, residu tersuspensi, besi total, Mangan total

Lampiran B-VII Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-VIII Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-IX Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-X Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XI Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XII Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XIII Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XIV Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XV Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XVI Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XVII Kepmen LH 51/1995 Terdapat dalam Lampiran B-XVIII Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XIX Kepmen LH 51/1995 Lampiran B-XX Kepmen LH 51/1995 Lampiran B Kepmen LH 51/1995 Lampiran B Kepmen LH 52/1995 Lampiran B Kepmen LH 58/1995 Lampiran Kepmen LH 112/2003 Lampiran Kepmen LH 113/2003

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kegiatan usaha kecil dan menengah dapat dibagi ke dalam 2 kategori untuk tujuan perkiraan pencemar: 1) Kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak termasuk dalam industri berkategori sumber pencemar air tertentu. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2) Kegiatan usaha

yang aktivitasnya berhubungan

dengan kepadatan populasi dalam area tertent seperti bakery, dry cleaner, dan pasar. Kegiatan industri kecil menjadi sumber pencemar yang dibuang ke sistem saluran air umum. Kegiatan usaha skala kecil biasanya berhubungan dengan pemrosesan makanan,

minuman,

pendistribusian

bahan

tekstil,

pengemasan

makanan,

yang

dan

diantaranya

merupakan sumber dari limbah organik dan padatan tersuspensi (SS). Ditambah lagi, kegiatan-kegiatan seperti penyamakan kulit, tekstil, dan industri pencelupan biasanya membuang minyak, Fenol, Cr, dan Sulfida sebagai air limbah. Kegiatan lain yang melibatkan pelapisan logam dan elektroplating menghasilkan logam berat seperti Fe, Zn, Cu, Ni, Al, juga minyak, Sulfat, NaOH, dan Sianida yang bergantung pada pekerjaan logam dan jenis proses kimia yang digunakan. Kegiatan pencucian yang melibatkan pelarut, minyak, dan deterjen juga memberikan kontribusi pada

pencemaran

air

dalam

saluran.

Seperti

yang

dideskripsikan dalam daftar di atas, cakupan polutan yang dibuang oleh kegiatan usaha kecil dan menengah sangat luas, dan mempengaruhi keadaan lingkungan. Fakta bahwa kegiatan usaha kecil dan menengah cenderung merupakan sektor informal, dan jumlahnya yang terlalu banyak, serta kesulitan untuk mengawasi dan mengendalikan sebagai sumber pencemar air tertentu, merupakan alasan utama mengkategorikannya sebagai sumber pencemar air tak tentu.Dalam prakteknya, tidak terdapat acuan di negara lain untuk memutuskan skala kegiatan usaha yang masuk kelompok sumber pencemar air tertentu dan tak tentu untuk tujuan inventarisasi. Kriteria kunci biasanya berdasarkan jumlah maksimum kegiatan Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

usaha yang dikategorikan sebagai sumber tertentu yang dapat ditangani oleh pihak berwenang secara individual, dengan memilih industri yang lebih besar untuk laporan pencemar individual dan sisa pencemar lainnya dari sektor industri diperkirakan sebagai sumber pencemar air tak tentu. Di banyak negara, kegiatan usaha kecil dan menengah, biasanya sering beroperasi secara informal, yang mungkin menghasilkan sumber pencemar air gabungan yang cukup berarti. Situasi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa kegiatan ini cenderung berada di sekitar daerah pemukiman dan karenanya merupakan sumber pencemar air bagi penduduk. Secara umum, kontribusi pencemar dari kegiatan usaha

kecil

dan

menengah

bervariasi

berdasarkan

kekhususan aktivitasnya atau proses produksinya. Untuk sub-sektor seperti industri kimia dimana produksi ruah mengambil tempat dalam industri besar, kontribusi dari kegiatan kecil menengah pada total pencemar kecil. Untuk kategori seperti usaha pencetakan dan desain grafis, jumlah industri kecil melampaui jumlah industri besar dan karenanya industri kecil menengah akan memberikan kontribusi pada pencemar ruah. Pencemar air dari kegiatan UKM yang berhubungan dengan jasa umumnya kecil, tetapi terdapat pengecualian untuk usaha dry cleaning. Contoh ini menggambarkan bahwa besar kontribusi oleh UKM bergantung pada jenis dan kelaziman UKM di suatu daerah. 2.2.1.4.4.2 Analisis daya tampung beban pencemaran Faktor-faktor yang menentukan daya tampung beban pencemar sumber air (sungai,muara, situ, danau dan waduk) secara umum adalah sebagai berikut: a.

Kondisi hidrologi, dan morfologi sumber air termasuk kualitas air sumber air yang ditetapkan DTBP-nya

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Kondisi klimatologi sumber air seperti suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban udara

Baku mutu air atau kelas air untuk sungai dan muara atau baku mutu air dan kriteria status tropik air bagi situ, danau dan waduk.

Beban pencemar sumber tertentu/point source

Beban pencemar sumber tak tentu/non-point source

Karakteristik dan perilaku zat pencemar yang dihasilkan sumber pencemar

Pemanfaatan atau penggunaan sumber air

Faktor pengaman (margin of safety) yang merupakan nilai ketidakpastian dalam perhitungan. Ketidakpastian tersebut bersumber dari tidak memadainya data dan informasi tentang hidrolika dan morfologi sumber air, selain kurangnya pengetahuan mengenai karakteristik dan perilaku zat pencemar. Berikut ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam

perhitungan DTBP dan penerapan DTBP di dalam perizinan serta penyusunan program pengendalian pencemaran air: 1.

Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditentukan DTBP-nya yang didasarkan pada: Hasil kajian status mutu air dan status tropik air, yaitu: 1). Sungai dan muara yang memiliki status mutu air paling tercemar. 2). Danau, waduk dan situ yang memiliki status mutu air paling tercemar dan kadar unsur hara paling tinggi. a.

Sumber air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum.

Tingkat potensi sumber pencemar yang berpotensi

menerima

jumlah

beban

pencemar yang terbesar.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Melakukan

inventarisasi

dan

identifikasi

kondisi

hidrologi, morfologi dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi sumber air yang akan ditentukan DTBP-nya yang meliputi paling sedikit: a. Peta dasar (peta rupa bumi atau peta topografi). b. Data klimatologi dan meteorologi, antara lain: radiasi sinar matahari, curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban udara. c. Data hidrolik sumber air yang meliputi: debit, volume, panjang, lebar, kedalaman, kemiringan hidrolis, kecepatan air. d. Data kualitas air sumber air 3.

Melakukan identifikasi baku mutu air untuk sungai dan muara atau baku mutu air dan kriteria status tropik air bagi situ, danau dan waduk yang akan ditentukan DTBP-nya. Apabila baku mutu air atau kriteria tropik air belum ditetapkan, dapat digunakan kualitas air kelas II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Melakukan inventarisasi dan identifikasi jenis, jumlah beban (debit dan konsentrasi) dan karakteristik sumber pencemar yang meliputi: a. Sumber pencemar tertentu (point source): saluran irigasi, drainase, anak sungai, oulet limbah industri atau domestik (IPAL rumah tangga terpadu, hotel, dan rumah sakit) b. Sumber pencemar tak tentu (non-point/diffuse source) : rumah tangga tanpa IPAL, pertanian, peternakan dan pertambangan.

Melakukan identifikasi pemanfaatan sumber air.

Melakukan perhitungan DTBP sumber air dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut: a. Perhitungan kesetimbangan (neraca) masa.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

b. Pemodelan metematika

analitis yang

menggunakan secara

ilmiah

persamaan telah

teruji

misalnya: metode streeter-phelps. c. pemodelan

numerik

terkomputerisasi

(computerized numerical modeling) d. Metode lain yang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan penetapan daya tampung beban pencemaran air disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Penetapan Daya Tampung Pencemaran Air

Penerapan DTBP Dalam Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Menghitung kontribusi beban pencemar dari masingmasing sumber pencemar terhadap DTBP sumber air.

Mendapatkan informasi alokasi jumlah beban pencemar yang diperbolehkan untuk dibuang ke sumber air dari masing-masing sumber pencemar pada saat ini dan prediksi dimasa yang akan datang ( 5 tahun yang akan datang)

Apabila hasil perhitungan menunjukan bahwa beban pencemar telah melewati DTBP sumber air, perlu diperhitungkan jumlah beban pencemar yang harus dikurangi dari masing-masing sumber pencemar.

Penerapan berbagai pilihan kebijakan untuk menurunkan beban pencemaran beserta dampaknya

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air didasarkan kontribusi beban pencemar terhadap DTBP agar mutu air sasaran 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dipenuhi. Diagram alur penerapan daya tampung dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air disajikan pada gambar berikut.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Gambar 2.3 Diagram Alur Penerapan Daya Tampung dalam Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

2.2.1.5. Analisis Demografi 2.2.1.5.1 Analisis ketenagakerjaan Analisis ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memiliki usia produktif sehingga dapat dikembangkan dalam hal pemenuhan kebutuhan di bidang sosial ekonomi serta mengetahui persentase banyaknya penduduk berusia produktif yang mampu menunjang penduduk dengan usia non produktif.

Analisis

ini

juga

bertujuan

untuk

mengetahui mayoritas jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk di kawasan perencanaan. Untuk menghitung ketenagakerjaan teknik yang dilakukan adalah dengan menghitung persentase Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

penduduk dengan usia produktif / jenis mata pencaharian

tertentu

terhadap

jumlah

seluruh

penduduk di kawasan. 2.2.1.5.2 Analisis tingkat pendidikan masyarakat Analisis ini bertujuan untuk mengetahui mayoritas tingkat pendidikan terakhir penduduk kawasan serta mengetahui banyaknya penduduk yang sudah bebas buta huruf. Perhitungan dilakukan degan menghitung persentase banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf atau penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir tertentu dengan jumlah total penduduk di kawasan tersebut. 2.2.1.5.3 Analisis kondisi masyarakat terkait masyarakat berkebutuhan khusus Analisis ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memiliki kebutuhan khusus (mengalami kondisi cacat fisik, mengalami penyakit kronis, usia lanjut) . Analisis ini dapat digunakan untuk keperluan peningkatan fasilitas difabel serta peningkatan penyelamatan saat bencana bagi

penduduk

Perhitungaan

yang

mengalami

dilakukan

cacat

adalah

fisik. dengan

menghitung persentase jumlah penduduk dengan cacat fisik tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk di kawasan tersebut. 2.2.1.5.4 Analisis klasifikasi penduduk berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.5.4.1 Usia Analisis komposisi

ini

bertujuan

penduduk

untuk

berdasarkan

mengetahui umur

dari

penduduk dan mayoritas usia penduduk di Kawasan perencanaan. 2.2.1.5.4.2 Agama Analisis ini bertujuan untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan keyakinan atau kepercayaan

yang

dianut.

Struktur

penduduk

menurut jumlah penganut agama berguna untuk berbagai keperluan mengenai integrasi di bidang sosial budaya , ekonomi, serta pemenuhan sarana peribadatan.

Perhitungan

dilakukan

dengan

menghitung persentase pemeluk agama tertentu terhadap jumlah seluruh penganut agama di kawasan tersebut. 2.2.1.5.4.3 Jenis kelamin Analisis ini bertujuan untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dibagi

menjadi

Perhitungan

perempuan

dilakukan

dan

dengan

laki-laki. menghitung

persentase antara satu jenis kelamin dengan jumlah keseluruhan penduduk. 2.2.1.5.5 Analisis distribusi penduduk Analisis

distribusi

penduduk

merupakan

identifikasi jumlah sekaligus lokasi penduduk yang berada di kawasan perencanaan. Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui

persebaran

penduduk

dalam

Kawasan. Hasil dari analisis ini kemudian dipetakan sehingga akan nampak jelas bagaimana persebaran penduduk serta kepadatan penduduk di kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.5.6 Analisis proyeksi penduduk Proyeksi Penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang menurut komposisi umur, agama serta jenis kelamin. Hasil dari proyeksi penduduk digunakan guna perencanaan terkait ketersediaan, kebutuhan, serta kapasitas sarana dan prasarana. Berikut rumus yang kami gunakan untuk menghitung proyeksi penduduk: Pn = Po (1+r)^n Dimana : Po = Jumlah penduduk awal. Pn = Jumlah pada tahun ke-n r = Tingkat pertumbuhan penuduk (%) n = banyak perubahan tahun

2.2.1.6 Sosial Budaya Dalam upaya untuk mencapai kawasan rawan bencana banjir, perlu dilakukan analisis aspek social budaya di wilayah atau kawasan. Analisis aspek social budaya dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indicator social. Tujuan analisis aspek social budaya adalah mengkaji kondisi social budaya terkait kawasan bencana banjir. 2.2.1.6.1 Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Infrastruktur Analisis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan infratruktur. Hal ini perlu dilakukan karena kesadaran masyarakat terkait pengelolaan insfrastruktur berpengaruh dalam mengoptimalkan pembangunan insfrastruktur di kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.6.2 Analisis Kesadaran Masyarakat Terkait Peraturan Penanggulangan Bencana Analisis

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

seberapa besar kesadaran masyarakat terkait peraturan penanggulangan bencana. Hal ini diperlukan karena kesadaran masyarakat berpengaruh besar dalam penanggulangan bencana, agar perencanaan suatu kawasan berjalan dengan lancar. 2.2.1.6.3 Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian lingkungan Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan

kelestarian

lingkungan.

diperlukan pengkajian

Hal

lebih lanjut

ini

karena

adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelestarian

lingkungan

terciptanya

kawasan

dapat

yang

mendukung

aman

terhadap

bencana banjir 2.2.1.6.4 Analisis Peran Lembaga Terhadap Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Analisis

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

program lembaga dalam penanggulangan bencana yang memberikan dampak kepada sosial dan budaya masyarakat dikawasan perencanaan agar menciptakan masyarakat yang siap tanggap terhadapa bencana banjir. 2.2.1.6.5 Analisis Adanya Ragam Aktivitas Sosial Di Kawasan Perencanaan Analisis keberagaman

ini

dilakukan

aktivitas

yang

untuk

mengetahui

ada

dikawasan

perencanaan. Hal ini perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui akivitas sosial masyarakat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

dikawasan perencanaan untuk menciptakan kawasan aman terhadap bencana banjir. 2.2.1.7 Ekonomi Aspek ekonomi meluputi aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi suatu barang dan jasa. Aspek ekonomi juga membahas kegiatan ekonomi yang berkembang pada kawasan perencanaan. Dalam proses perencanaan, aspek ekonomi merupakan aspek yang penting karena mempengaruhi pendapatan masyarakat, sektor basis ekonomi dalam kawasan, serta peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan untuk kemajuan kawasan dan

menunjang

kesejahteraan

masyarakat

kawasan

perencanaan. 2.2.1.7.1 Analisis kegiatan ekonomi Analisis sebaran kegiatan ekonomi di dalam kawasan

bertujuan

untuk

mengetahui

dominasi

kagiatan ekonomi di kawasan perencanaan, sehingga dapat diketahui potensi-potensi yang mungkin dapat dikembangkan. 2.2.1.7.2 Analisis proyeksi kegiatan ekonomi Untuk mengetahui peluang dimasa depan yang dapat

meningkatkan

perekonomian

masyarakat,

sehingga masyarakat dapat merencanakan apa yang bisa dikembangkan atau peluang besar di daerah kawasan perencanaan tersebut. 2.2.1.7.3 Analisis ketersediaan kegiatan ekonomi Untuk mengetahui sebaran kegiatan ekonomi di kawasan perencanaan, sehingga dapat mengetahui daerah bagian mana yang masih mempunyai peluang untuk mengembangkan suatu kegiatan ekonomi. Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.8 Sarana Sarana dikatakan memenuhi apabila jumlah yang ada sesuai dengan penduduk yang ada. Jadi, penduduk telah terlayani oleh sarana yang ada. Analisis terkait sarana penunjang fungsi permukiman terdapat dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 20/PRT/M/2011. Dalam perencanaan sarana harus memperhatikan beberapa hal antara lain adalah jangkauan pelayanan, ketersediaan sarana, kapasitas penduduk, serta kondisi bangunan di wilayah tersebut. Dengan demikian digunakan analisis persebaran sarana, analisis kapasitas sarana, serta analisis jumlah, kondisi dan jangkauan sarana. Analisis persebaran sarana dilakukan dengan melihat secara langsung untuk mengetahui ketersediaan sarana sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Analisis kapasitas sarana memperkirakan kondisi yang ada apakah dapat dikembangkan atau dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan sarana yang ada serta untuk daya tampung. Terakhir analisis jumlah, kondisi dan jangkauan sarana guna untuk mengetahui jumlah sarana apakah sudah sesuai standar atau belum, kondisi guna untuk melihat apakah sudah baik atau buruk dan jangkauan sarana untuk mengetahui ketersediaan dan persebaran sarana dalam wilayah perencanaan SNI 03-1733-2004 sebagai pedoman. 2.2.1.8.1 Analisis ketersediaan, kebutuhan dan kapasitas sarana perdagangan dan jasa Pada

analisis

ketersediaan,

kebutuhan

dan

kapasitas sarana perdagangan dan jasa memerlukan data persebaran sarana eksisting yang ada di lapangan dengan jumlah sarana yang seharusnya ada sesuai standar pada SNI 03-1733-2004.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.25 Tabel jenis perdagangan dan jasa

Jenis Sarana

Toko / Warung

Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)

250

Pertokoan

6.000

Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan

30.000

Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)

120.000

Kebutuhan Per Satuan Sarana Luas Lantai Min. (m2)

Luas Lahan Min. (m2)

50 (termasuk gudang)

100 (bila berdiri sendiri)

Kriteria Standard (m2 / Radius Lokasi dan jiwa) pencapaian Penyelesaian

0.4

300 mâ&#x20AC;&#x2122;

Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain

Di pusat kegiatan sub lingkungan. 1.200 3.000 0.5 2.000 mâ&#x20AC;&#x2122; KDB 40% Dapat berbentuk P&D Dapat dijangkau 13.500 10.000 0.33 dengan kendaraan umum Terletak di jalan utama. Termasuk 36.000 36.000 0.3 sarana parkir sesuai ketentuan setempat Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Sarana Perdagangan dan Jasa

2.2.1.8.2 Analisis Ketersediaan, Jangkauan, Kapasitas dan Kebutuhan Sarana Permukiman Pada

analisis

ketersediaan,

jangkauan,

kapasitas dan kebutuhan sarana memerlukan data jumlah penduduk pendukung dan radius pencapaian sarana yang terdapat di wilayah perencanaan. Berikut adalah tabel kebutuhan sarana :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.26 Tabel Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran No.

Jenis Sarana

Jumlah Pendudu k penduku ng (jiwa)

Kebutuhan per Satuan Sarana Luas Luas lantai lahan min min (m2) (m2) 216 500 (termasu k rmah penjaga 36 m2)

1250

1600

633

3 4

SLTP SMU

4800 4800

2282 3835

Standa rt (m2/ji wa)

Kriteria Radius Pencapa ian (m2)

0,28

500

2000

1,25

1000

9000 12500

1,88 2,6

1000 3000

Lokasi dan Penyelesaian

Keteranga n

Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.

2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain Kebutuhan harus Berdasarka n perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu komplek

Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan. 5 Taman 2500 72 150 0,09 1000 Di tengah Bacaan kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 2.27 Tabel Kebutuhan Sarana Kesehatan

No.

Jenis Sarana

Posyandu

Jumla h Pendu duk pendu kung (jiwa) 1250

Kebutuhan per Satuan Sarana Luas Luas lant lahan ai min. min. (m2) (m2) 36 60

Kriteria Stand art (m2/j iwa)

0,048

Radius Pencap aian (m2)

Lokasi dan Penyelesaian

500

Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.

Keterangan

Dapat bergbung Dalam lokasi kantor kelurahan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Balai Pengobatan Warga

2500

Kebutuhan per Satuan Sarana Luas Luas lant lahan ai min. min. (m2) (m2) 150 300

BKIA /Klinik Bersalin

30000

1500

3000

0,1

4000

Puskesmas pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan

30000

150

3000

0,006

1500

Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan

Puskesmas dan Balai Pengibatan

12000 0

420

1000

0,008

3000

Tempat Praktek Dokter

5000

Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan Dapat bersatu dengan rumah tinggal / tempat usaha / apotik

Apotik / 30000 120 250 0,025 1500 Rumah Obat Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

No.

Jenis Sarana

Jumla h Pendu duk pendu kung (jiwa)

Kriteria Stand art (m2/j iwa)

Radius Pencap aian (m2)

Lokasi dan Penyelesaian

0,12

1000

Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat dijangkau Dengan kendaraan umum

15000

Keterangan

Dapat bergabung dalam lokasi balai warga

Tabel 2.28 Tabel Kebutuhan Sarana Peribadatan Kebutuhan per Satuan Sarana N o.

Jumlah Pendudu k penduku ng (jiwa)

Jenis Sarana

Musholla Langgar

250

Luas lantai min. (m2) 45

Luas lahan min. (m2) 100 (apabila bangunan tesendiri)

Kriteria Stand art (m2/ji wa)

0,36

Radius Pencapa ian (m2) 100

Lokasi dan Penyelesaian

Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Kebutuhan per Satuan Sarana N o.

Jumlah Pendudu k penduku ng (jiwa)

Jenis Sarana

Luas lantai min. (m2)

Luas lahan min. (m2)

Kriteria Stand art (m2/ji wa)

Masjid Warga

2500

300

600

0,12

Masjid Lingkungan (Kelurahan) Sarana ibadah agama lain

30000

1800

3600

0,03

Radius Pencapa ian (m2) 1000

Lokasi dan Penyelesaian

Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Tergantun Tergantu Tergantun g sistem ng g kekerabat kebiasaa kebiasaan an/hirarki n setempa lembaga setempat Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 2.29 Tabel Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Balai Warga/Balai Pertemuan

2500

Kebutuhan per Satuan Sarana Luas Lua lant s ai laha min. n (m2) min. (m2) 150 300

Balau Serbaguna/ Balai Karang Taruna Gedung Serbaguna

30000

250

500

0,017

100

Di pusat lingkungan

120000

1500

3000

0,025

100

Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

Gedung Bioskop

120000

1000

2000

0,017

100

Terletak di jalan utama termasuk meruoakan bagian dari pusat perbelanjaan

No .

3 4

Jumlah Pendudu k penduku ng (jiwa)

Jenis Sarana

Kriteria Standar t (m2/jiw a)

Radius Pencapai an (m2)

Lokasi dan Penyelesaian

0,12

100

Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 2.30 Tabel Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olah raga

1 2 3

4 5 6

Jenis Sarana

Taman / Taman Main Taman / Taman Main Taman dan Lapngan Olah raga

Jumlah Pendud uk penduk ung (jiwa)

Luas lantai min. (m2)

Standar t (m2/jiw a)

Radius Pencapaia n (m2)

Lokasi dan Penyelesaian

250

100

Di tengah kelompok tetangga

2500

1250

0,5

1000

Di pusat kegiatan lingkungan

Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan Terletak di jalan utama. Taman dan Sedapat mungkin Lapangan 120000 24000 0,2 berkelompok dengan sarana Olahraga pendidikan Jalur Hijau 15 Terletak menyebar Kuburan Mempertimbangkan radius Pemakaman 12000 pencapaian dan area yang Umum dilayani Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan 30000

2.2.1.8.3

9000

0,3

Analisis Keterpenuhan Mitigasi Bencana Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting untuk mengetahui ketersediaan, jumlah, kondisi dan jangkauan mitigasi bencana. Output data dari analisis ini adalah ketersediaan, jumlah, kondisi dan jangkauan

mitigasi

bencana

kawasan

perencanaan. 2.2.1.8.4

Analisis Kebutuhan Sarana Penunjang Permukiman Dalam analisis ini dibutuhkan data dari proyeksi penduduk kawasan perencanaan Kelurahan Sewu. Output data dari analisis ini adalah data proyeksi penduduk di kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.9 Prasarana Dalam proses perencanaan, aspek prasarana berfungsi sebagai pendukung agar fungsi dalam suatu lingkungan dapat berjalan

sebagaimana

semestinya.

Prasarana

dikatakan

memenuhi apabila jumlah yang ada sesuai dengan penduduk yang ada. Jadi, penduduk telah terlayani oleh prasarana yang ada. Analisis terkait prasarana fungsi permukiman terdapat dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 20/PRT/M/2011 Sama seperti perencanaan sarana, dalam perencanaan prasarana harus memperhatikan beberapa hal antara lain adalah jumlah penduduk yang wadahi, jangkauan pelayanan, serta ketersediaan serana di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, perlu digunakan analisis ketersediaan, analisis kapasitas, serta analisis kebutuhan.

Analisis

ketersediaan

dilakukan

dengan

membandingkan ketersediaan serta kondisi prasarana yang ada pada saat ini dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Analisis kapasitas memperkirakan kondisi yang ada apakah dapat dikembangkan atau dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan prasarana yang ada. Kemudian analisis kebutuhan yaitu membandingkan

kapasitas

prasarana

yang

ada

dengan

kebutuhan hingga akhir tahun perencanaan. 2.2.1.9.1 Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting jenis dan jaringan listrik. Output data adalah persebaran dan kondisi prasarana mitigasi bencana di kawasan perencanaan meliputi persebaran jalur evakuasi, tanggul, dan pintu air 2.2.1.9.2 Analisis ketersediaan jaringan listrik Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting jenis dan jaringan

listrik.

Output

data

adalah

informasi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2018

BUKU I PENDAHULUAN

mengenai persebaran jaringan listrik di kawasan perencanaan. 2.2.1.9.3 Analisis ketersediaan jaringan drainase Dalam analisis ketersediaan jaringan drainase, dibutuhkan data eksisting jaringan drainase. Output data adalah persebaran dan kondisi jaringan drainase di kawasan perencanaan. 2.2.1.9.4 Analisis ketersediaan jaringan air bersih Dalam analisis ketersediaan jaringan air bersih dilakukan

dengan

mengobservasi

kawasan

perencanaan apakah jaringan air bersih tersebut berupa perpipaan atau bukan. Output data adalah informasi mengenai ketersediaan air bersih. 2.2.1.9.5 Analisis ketersediaan jaringan persampahan Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting titik-titik persampahan. Output data adalah informasi mengenai

persebaran

jaringan

persampahan

kawasan perencanaan. 2.2.1.9.6 Analisis ketersediaan jaringan air limbah Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting jaringan air limbah. Output data adalah informasi mengenai ketersediaan jaringan air limbah di kawasan perencanaan. 2.2.1.9.7 Analisis ketersediaan jaringan telekomunikasi Dalam analisis ini dibutuhkan data eksisting BTS dan jaringan telepon kabel. Output data adalah informasi mengenai ketersediaan BTS dan jaringan telepon kabel di kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

100

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.9.8 Analisis kapasitas jaringan listrik Berdasarkan

Kepmen

Kimpraswil

No.534/KPTS/M/2001 tentang Penentuan Standar Pelayanan

Minimal

Bidang

Penataan

Ruang,

menyebutkan kebutuhan listrik yaitu : (a) = Jumlah penduduk pada tahun awal (2015); (b) = Pemakaian listrik rata-rata per orang adalah 90 watt/hari; (c) = Pemakain listrik rata-rata penduduk = (a) x (b); (d) = Kebutuhan penerangan umum adalah 10% kebutuhan penduduk = 10% x (c); (e) = Industri fasilitas sosial 20% kebutuhan listrik penduduk = 20% x (c); (f) = Total kebutuhan listrik merupakan penjumlahan dari pemakaian listrik penduduk, kebutuhan listrik untuk penerangan umum dan kebutuhan listrik untuk industri dan fasilitas sosial; dan (g) = Daya eksisting merupakan daya listrik pada gardu induk Dalam kebutuhan

suatu

jaringan

perkotaan, listrik

perlu

penyediaan diperhatikan

persyaratan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan yaitu: a) Penyediaan kebutuhan daya listrik 1. Setiap

lingkungan

perumahan

harus

mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain; dan 2. Setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

101

2018

BUKU I PENDAHULUAN

untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. b) Penyediaan jaringan listrik 1. Disediakan jaringan listrik lingkungan dengan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun; 2. Disediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan yang ditempatkan pada area damija (daerah milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar (lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan); 3. Disediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum; 4. Adapun penerangan jalan dengan memiliki kuat penerangan 500 lux dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah; 5. Sedangkan untuk daerah di bawah tegangan tinggi sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau kegiatan lain yang bersifat permanen

karena

akan

membahayakan

keselamatan; 2.2.1.9.9 Analisis kapasitas jaringan drainase Jaringan

drainase

berfungsi

mengalirkan

air

permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dari jaringan drainase menurut SNI 03-1733-2004 tentang

Tata

Cara

Perencanaan

Lingkungan

Perumahan yaitu: Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

102

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.31. Syarat Jaringan Drainase Sarana

Prasarana

Badan Penerima Air

Sumber air di permukaan tanah Sumber air dibawah permukaan tanah

Bangunan Pelengkap

Gorong-gorong Pertemuan saluran Bangunan terjunan Jembatan Pompa Pintu Air

Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Dalam analisis kapasitas jaringan drainase dibutuhkan data debit air yang melewati jaringan drainase serta ketersediaan

jaringan

drainsane

kawasan

perencanaan. Dalam menghitung debit air pada jaringan drainase dapat digunakan rumus sebagai berikut :

A = Luas Penampang (m) R = Jari-jari hidrolis (m) S = kemiringan dasar saluran (m) Karena sistem jaringan drainase termasuk saluran air limbah maka debit limpasan dapat dihitung dengan rumus:

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

103

2018

BUKU I PENDAHULUAN

1. Akibat air hujan Q = 0,0027778 CIA C

: koefisien limpasan (run off) yang ditentukan oleh dominasi

pemanfaatan

ruang ,permukiman= 0,4 I

: Intensitas curah hujan

: Luas lahan atau area (area dengan guna lahan yang sama)

2. Akibat air limbah Q = 0,75 x jumlah air rata-rata yang disalurkan x jumlah penduduk x faktor puncak Q limpasan total = Qhujan+Qlimbah Jika:

Qtotal<Qsaluran,

maka

tidak

terjadi

genangan. 2.2.1.9.10 Analisis kapasitas jaringan persampahan Dalam analisis kapasitas jaringan persampahan, digunakan standar laju timbulan sampah tiap dominasi

penggunaan

lahan

(liter/orang/hari),

jumlah dan dimensi box TPS, dan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Berikut adalah tabel kebutuhan prasarana persampahan. Tabel 2.32 Tabel Kebutuhan Prasarana Persampahan Lingkup

Prasarana

Sarana

Keterangan Status

Dimensi

pelengkap Rumah jiwa)

(5 Tong sampah

Pribadi

RW (2.500) Gerobak sampah Bak

TPS

2 m3 6 m3

Jarak bebas Gerobak TPS

mengangkut

dengan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

104

2018

BUKU I PENDAHULUAN

sampah

lingkungan

kecil

hunian

Kelurahan

Gerobak

(30.000)

sampah Bak

2 m3

seminggu

minimal

Gerobak

30 m

mengangkut 3x

TPS

sampah

seminggu

12 m3

besar Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan Dasar

perhitungan

proyeksi

timbulan

sampah

merujuk pada Kepmen PU No.21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Persampahan adalah sebagai berikut: ď&#x201A;ˇ Sumber timbulan sampah yang dihitung adalah : domestik, pasar, industri, perkantoran dan jalan serta taman. ď&#x201A;ˇ Laju timbulan sampah wilayah perkotaan adalah 2 liter/orang/hari untuk domestik, laju timbulan sampah untuk pasar dengan konversi terhadap jumlah

penduduk

adalah

sebesar

0,3

liter/orang/hari, laju timbulan sampah daerah komersial sebesar 0,06 liter/orang/hari konversi terhadap jumlah penduduk, laju timbulan sampah industri adalah 0,12 liter/orang/hari konversi terhadap jumlah penduduk dan laju timbulan sampah jalan dan taman adalah sebesar 0,08 liter/orang/hari

konversi

terhadap

jumlah

penduduk. ď&#x201A;ˇ Target pencapaian pelayanan di masing-masing sumber

timbulan

sampah

untuk

wilayah

perkotaan adalah 80% dan perdesaan adalah 60%.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

105

2018

BUKU I PENDAHULUAN

2.2.1.9.11. Analisis kebutuhan jaringan listrik Dilakukan wawancara terhadap ketua RT/RW untuk mengetahui

perkiraan

kebutuhan

listrik

tiap

rumah/orang yang kemudian akan dikombinasikan dengan hasil proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang akan dibagi menjadi empat periode dimana masing â&#x20AC;&#x201C; masing terdiri dari lima tahun perencanaan maka akan diketahui kebutuhan daya listrik di kawasan perencanaan. 2.2.1.9.12. Analisis kebutuhan jaringan drainase Analisis kebutuhan jaringan drainase memerlukan hasil analisis ketersediaan jaringan drainase yang kemudian

akan

dikombinasikan

dengan

hasil

proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang akan dibagi menjadi empat periode dimana masing

â&#x20AC;&#x201C;

masing

terdiri

dari

lima

tahun

perencanaan. Dalam perhitungannya rumus yang digunakan

sama

dengan

analisis

ketersediaan

drainase. 2.2.1.9.13. Analisis kebutuhan jaringan air bersih Analisis

kebutuhan

prasarana

air

bersih

memerlukan data jangkauan pelayanan jaringan air bersih dan ketersediaan / kapasitas reservoir air eksisting, serta jumlah penduduk di tahun tersebut. Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 tentang Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, menentukan standar cakupan air bersih adalah 55-75% dari penduduk harus terlayani air bersih serta menyebutkan kebutuhan air bersih Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

106

2018

BUKU I PENDAHULUAN

per orang yaitu 60-220 lt/orang/hari. Selain itu digunakan asumsi-asumsi guna menetapkan proporsi angka

persentase

pendistribusian

volume

air

bersih/minum yang diproduksi, yaitu: a. Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan rata-rata minimum 60 liter/hari/kapita

dan

optimum

120

liter/hari/kapita; b. Kebutuhan untuk pelayanan sosial/pelayanan umum yaitu 5% - 10% dari kebutuhan total rumah tangga; c. Kebutuhan untuk komersil yaitu 10% - 20% dari kebutuhan total rumah tangga; d. Kebutuhan cadangan air minum minimal 10% dari kebutuhan total (rumah tangga dan fasilitas); dan e. Kebutuhan

untuk

menanggulangi

kebocoran

dalam pendistribusian pada instalasi air yaitu 15% - 25% dari kebutuhan total (rumah tangga + fasilitas + cadangan). Dalam suatu perkotaan, adapun penyediaan kebutuhan air bersih menurut SNI nomor 03-17332004 yaitu: a. Lingkungan perumahan harus harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau system penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat sambungan rumah atau sambungan halaman; dan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

107

2018

BUKU I PENDAHULUAN

c. Untuk ketersediaan jaringan air bersih suatu perkotaan, maka harus tersedia jaringan air bersih sampai pada sambungan tiap rumah. 2.2.1.9.14. Analisis kebutuhan jaringan persampahan Pada

analisis

kebutuhan

jaringan

persampahan terdapat standar â&#x20AC;&#x201C; standar sarana pelengkap prasarana persampahan yang terdapat di Tabel Kebutuhan Prasarana Persampahan. Hasil analisis tersebut dikombinasikan dengan hasil proyeksi penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang akan dibagi menjadi empat periode dimana masing â&#x20AC;&#x201C; masing terdiri dari lima tahun perencanaan 2.2.1.9.15. Analisis kebutuhan jaringan air limbah Analisis ini memproyeksikan kebutuhan jaringan air limbah yang ada dengan input ketersediaan jaringan air limbah dan kapasitas jaringan air limbah sehingga menghasilkan output jumlah kebutuhan jaringan air limbah. Jaringan air limbah / limbah menurut Permen PU No.1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. â&#x2014;? Target capaian SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60% â&#x2014;? Cara mengukur

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah presentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septic / MCK komunal / system pengolahan air limbah terpusat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

108

2018

BUKU I PENDAHULUAN

pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Dirumuskan sebagai berikut :

2.2.1.8.16. Analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi Analisis ini memproyeksikan kebutuhan jaringan telekomunikasi yang ada dengan input ketersediaan jaringan telekomunikasi dan kapasitas jaringan telekomunikasi sehingga menghasilkan output jumlah kebutuhan jaringan telekomunikasi.

2.2.1.10 Transportasi Transportasi merupakan salah satu aspek dasar yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manusia. Transportasi diartikan

sebagai

usaha

memindahkan,

mengerakkan,

mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro,2005).

Atau

mempermudah

dengan

manusia

kata

dalam

lain,

transportasi

melakukan

mobilitasnya

menuju ke berbagai tempat. 2.2.1.10.1. Analisis Kondisi dan Kualitas Jalan 2.2.1.10.1.1. Analisis Kondisi Jalan Analisis

Kondisi

jalan

merupakan

teknik

analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja jalan/lalu lintas pada ruas jalan suatu kawasan perencanaan

yang

dihitung

dari

banyaknya

kendaraan yang melewati jalan tertentu dalam kawasan

dengan

waktu

tertentu

guna

menggambarkan kepadatan jalan pada kawasan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

109

2018

BUKU I PENDAHULUAN

perencanaan. Berikut merupakan klasifikasi jenis kendaraan menurut MKJI (1997) : Tabel 2.33 Klasifikasi Jenis Kendaraan Jenis Kendaraan LV (Kendaraan Ringan) HV (Kendaraan Berat) MC (Sepeda Motor) UM (Kendaraan tak bermotor)

Keterangan Kendaraan bermotor ber as dua dengan 4 roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi: mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up dan truk kecil sesuai sistim klasifikasi Bina Marga) Kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda (meliputi bis, truk 2 as, truk 3 as dan truk kombinasi sesuai sistim klasifikasi Bina Marga). Kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3 sesuai sistim klasifikasi Bina Marga). Kendaraan dengan roda yang digerakkan oleh orang atau hewan ( meliputi : sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistim klasitikasi Bina Marga). Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

Cara

menganalisis Kondisi Jalan

adalah

dengan menggunakan rasio volume per kapasitas atau yang lebih dikenal dengan analisis VCR. Rasio volume per kapasitas merupakan perbandingan antara volume yang melintas (smp/jam) dengan kapasitas

pada

suatu

ruas

jalan

tertentu

(smp/jam). Untuk

menghitung

lalu

lintas

menggunakan teknik Traffic Counting,

yaitu

menghitung

kendaraan

volume

yang melewati jalan

tersebut. Menurut Sukirman (1994), volume lalu lintas menunjukan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, volume

jam, menit). Berikut

hasil

dari pengekuevalensian

perhitungan jumlah

jenis

kendaraan ke dalam Satuan Mobil Penumpang (smp) dengan nilai sebagai berikut :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

110

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.34 Satuan Mobil Penumpang (smp) Jenis Kendaraan

Ukuran Satuan Mobil Penumpang

Kendaraan Ringan (LV)

1,0

Kendaraan Berat (HV)

1,3

Sepeda Motor (MC)

0,5

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

Sehubungan dengan penentuan

jumlah dan

lebar jalur, satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan adalah lalu lintas harian rata-rata, volume jam perencanaan dan kapasitas. Selanjutnya dihitung berdasarkan model yang di kembangkan oleh

Manual Kapasitas Jalan Indonesia

(MKJI

1997). Adapun tingkat rasio volume per kapasitas dilakukan dengan persamaan sebagai berikut: VCR = V/C Keterangan : VCR : Rasio volume per kapasitas V : Volume lalu lintas (smp/jam) C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam) Sedangkan

standar

berdasarkan MKJI

nilai VCR

ditetapkan

(Manual Kapasitas Jalan

Indonesia) adalah sebagai berikut : Tabel 2.35 Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan Nilai VCR 0,00-0,20

0,20-0,44

0,45-0,74

0,75-0,84

Tingkat Klasifikasi Tingkat Pelayanan Pelayanan A Kondisi pelayanan sangat baik, dimana kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah. B Kondisi pelayanan baik, dimana arus lalu lintas stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. C Kondisi pelayanan cukup baik, dimana arus lalu lintas stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. D Kondisi pelayanan kurang baik, dimana arus lalu lintas mendekati stabil,

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

111

2018

BUKU I PENDAHULUAN

kecepatan masih dapat dikendalikan, VCR masih dapat ditolerir. E Kondisi pelayanan buruk, dimana arus lalu lintas tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas. F Kondisi pelayanan sangat buruk, dimana arus lalu lintas dipaksakan, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, mengakibatkan macet Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

0,85-1,00

â&#x2030;Ľ 1,00

2.2.1.10.1.2. Analisis Kualitas Jalan Analisis Kelas jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi secara fisik jaringan jalan yang ada di dalam kawasan perencanaan apakah tergolong baik atau buruk.

Analisis

dilakukan

dengan

melakukan

observasi secara langsung pada setiap ruas jalan yang nantinya akan diperoleh deskripsi secara garis besar

kondisi

fisik

jaringan

dalam

kawasan

perencanaan. 2.2.1.10.2. Analisis Kapasitas Jalan Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arus maksimum yang melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Berdasarkan rumus perhitungan

yang

sudah ada berikut rumus yang akan digunakan untuk menghitung kapasitas jalan: C = C0xFCWxFCSPxFCSFxFCCS (smp/jam) di mana: C

= Kapasitas

= Kapasitas dasar (smp/jam)

FCW

= Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-

lintas FCSP = Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah (tidak berlaku untuk jalan satu arah)

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

112

2018

BUKU I PENDAHULUAN

FCSF = Faktor penyesuaian akibat hambatan samping FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota (jumlah penduduk kota) ď&#x201A;ˇ Kapasitas Dasar (C) Ditentukan berdasarkan tipe jalan sesuai dengan nilai yang tertera pada tabel berikut : Tabel 2.36 Kapasitas Dasar Kapasitas dasar Catatan (smp/jam) Empat-lajur terbagi atau 1650 Per lajur Jalan satu-arah Empat-lajur tak-terbagi 1500 Per lajur Tipe jalan

Dua-lajur tak-terbagi

2900

Total dua arah

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

ď&#x201A;ˇ

Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-lintas (FCW) Ditentukan berdasarkan berdasarkan lebar jalur lalu-lintas efektif (Wc) dengan nilai yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.37 Faktor penyesuaian akibat lebar jalur lalu-lintas Tipe jalan Lebar jalur lalu-lintas FCw efektif (Wc) (m) Empat-lajur Per lajur Per lajur terbagi atau 3,00 0,92 Jalan satu-arah 3,25 0,96 3,50 1,00 3,75 1,04 4,00 1,08 Empat-lajur tak-terbagi

Per lajur 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

Dua-lajur takterbagi

Total dua arah 5 6

Per lajur 0,91 0,95 1,00 1,05 1,09 Total dua arah 0,56 0,87

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

113

2018

BUKU I PENDAHULUAN

7 1,00 1,14 8 1,25 9 1,29 10 1,34 11 Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

ď&#x201A;ˇ Faktor

penyesuaian

akibat

pemisahan

arah

(FCSP) Untuk pembagian arah berdasarkan kondisi arus lalu lintas yang berasal dari kedua arah untuk jalan yang tak terbagi (tanpa median) dan tidak belaku untuk jalan yang searah dan jalan yang terbagi. Tabel 2.38 Faktor penyesuaian akibat pemisahan arah Pemisahan arah (%-%) 50-50 55-45 60-40 65-35 70-30 FCSP

Jalan dua jalur 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 dua arah tak terbagi (2/2 UD) Jalan empat 1,00 0,975 0,95 0,925 0,90 lajur dua arah tak terbagi (4/2 UD) Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

ď&#x201A;ˇ Faktor penyesuaian akibat hambatan samping (FCSF) Faktor

penyesuaian

akibat

hambatan

samping untuk ruas jalan dibedakan menjadi 2. Pertama, mempunyai bahu jalan yang ditentukan berdasarkan lebar bahu efektif Ws serta kedua, mempunyai jarak kereb dan pengahalang. Berikut tabel

mengenai

gangguan

samping

yang

diklasifikasikan seperti tabel berikut :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

114

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Kelas Gangguan Samping Sangat Rendah

Tabel 2.39 Klasifikasi Gangguan Samping Jumlah gangguan Kondisi tipikal per 200 meter per jam (dua arah) <100 Permukiman

Rendah

100-299

Permukiman, beberapa transportasi umum

Sedang

300-499

Daerah industri dengan beberapa toko di pinggir jalan

Tinggi

500-899

Daerah komersial, aktivitas pinggir jalan tinggi

Sangat Tinggi

> 900

Daerah komersial dengan aktivitas perbelanjaan pinggir jalan Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

Tabel 2.40 Faktor penyesuaian akibat hambatan samping Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu FCSF Kelas hambatan Tipe Jalan Lebar bahu efektif Ws samping â&#x2030;¤ 0,5 Jalan empat lajur dua arah terbagi (4/2 D)

1,5

â&#x2030;Ľ2,0

Sangat Rendah

0,96

0,98

1,01

1,03

Rendah

0,94

0,97

1,00

1,02

Sedang

0,92

0,95

0,98

1,00

Tinggi

0,88

0,92

0,95

0,98

Sangat Tinggi

0,84

0,88

0,92

0,96

0,99

1,01

1,03

0,94

0,97

1,00

1,02

0,92

0,95

0,98

1,00

Tinggi

0,87

0,91

0,94

0,98

Sangat Tinggi

0,80

0,88

0,90

0,95

Sangat Rendah

0,94

0,96

0,99

1,01

Rendah

0,92

0,94

0,97

1,00

Sedang

0,89

0,92

0,95

0,98

Tinggi

0,82

0,86

0,90

0,95

Sangat Tinggi

0,73

0,79

0,85

0,91

Jalan empat Sangat Rendah lajur dua arah tak terbagi (4/2 Rendah UD) Sedang

Jalan dua jalur dua arah tak terbagi (2/2 UD) atau Jalan satuarah

1,0

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

115

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.41 Faktor penyesuaian akibat hambatan samping berdasasrkan jarak kereb-penghalang Tipe Jalan

Kelas hambatan samping

Jalan empat lajur dua arah terbagi (4/2 D)

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

Jalan empat lajur dua arah tak terbagi (4/2 UD)

Jalan dua jalur dua arah tak terbagi (2/2 UD) atau Jalan satuarah

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan jarak kereb-penghalang FCSF Jarak : kereb- penghalang Wk â&#x2030;¤ 0,5 1,0 1,5 â&#x2030;Ľ2,0 0,95 0,97 0,99 1,01 0,94 0,91 0,86 0,81

0,96 0,93 0,89 0,85

0,98 0,95 0,92 0,88

1,00 0,98 0,95 0,92

0,95

0,97

0,99

1,01

0,93 0,90 0,84 0,77

0,95 0,92 0,87 0,81

0,97 0,95 0,90 0,85

1,00 0,97 0,93 0,90

0,93

0,95

0,97

0,99

0,90 0,86 0,78 0,68

0,90 0,88 0,81 0,72

0,95 0,91 0,84 0,77

0,97 0,94 0,88 0,82

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

ď&#x201A;ˇ

Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FCCS) Ditentukan dengan jumlah penduduk perkotaan yang kemudian akan diklasifikasikan menurut Faktor penyesuaian ukuran kota pada jalan perkotaan seperti tabel berikut : Tabel 2.42 Faktor penyesuaian untuk ukuran kota Ukuran kota (Juta Faktor penyesuaian untuk penduduk) ukuran kota < 0,1

0,86

0,1-0,5

0,90

0,5-1,0

0,94

1,0-3,0

1,00

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

116

2018

BUKU I PENDAHULUAN

>3,0

1,04

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

2.2.1.10.3 Analisis Ketersediaan Moda transportasi Analisis

ketersediaan

moda

transportasi

dilakukan untuk mengetahui jenis moda transportasi yang melintas di dalam kawasan perencanaan, baik transportasi

itu

merupakan

kendaraan

pribadi

maupun angkutan umum. Dengan dilakukannya analisis

ini

diharapkan

kita

mampu

untuk

mengetahui akan tercukupinya kebutuhan moda transportasi dalam suatu kawasan perencanaan. 2.2.1.10.4. Analisis Keterjangkauan moda transportasi Analisis

Keterjangkauan

moda

transportasi

dilakukan untuk mengetahui jangkauan pelayanan moda transportasi baik yang berada di dalam dan sekitar kawasan perencanaan. Dengan begitu dapat diketahui apakah dalam kawasan perencanaan tersebut pelayanan mengenai moda transportasi sudahkah mencakup seluruh kawasan perencanaan atau belum. 2.2.1.10.5.

Analisis Kelas Jalan dan Perkerasan Jalan

2.2.1.10.5.1. Analisis Kelas Jalan Analisis Kelas Jalan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi jaringan jalan menurut fungsi jalan yang terdapat di kawasan perencanaan. Dasar dari pembagian klasifikasi jaringan jalan yang digunakan mengacu pada UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Berikut merupakan tabel mengenai klasifikasi jaringan jalan menurut fungsinya :

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

117

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 2.43 Kelas Jalan Fungsi Jalan

Jenis Jalan Jalan Arteri

berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat,dan kecepatan rata-rata rendah

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Jalan Lingkungan

Sumber : UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

2.2.1.10.5.2. Analisis Perkerasan Jalan Analisis Perkerasan Jalan dilakukan untuk mengetahui material perkerasan jaringan jalan yang ada di kawasan perencanaan berasal dari aspal, semen atau cor, paving block atau masih tanah.

Analisis

ini

dilakukan

dengan

mengobservasi perkerasan pada setiap ruas jalan yang selanjutnya akan dipetakan menurut material pembuat jalan.

2.2.1.11 Tata Guna Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya dan komponen utama dalam pengembangan wilayah. Namun demikian, lahan sebagai bagian dari alam juga memiliki keterbatasan dalam menampung

kegiatan

manusia

dalam

memenuhi

kebutuhannya. Suatu pengembangan wilayah hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan kapasitas lahan yang

akan

dikembangkan,

sehingga

dapat

tercapai

keseimbangan dengan lingkungan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan

analisis

mengenai

tata

guna

lahan

untuk

mengidentifikasi ada atau tidaknya pemanfaatan lahan yang

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

118

2018

BUKU I PENDAHULUAN

menyimpang/tidak kemampuan

sesuai

lahan

dengan

tersebut.

fungsi

Karena

utama

dengan

suatu adanya

ketidaksesuaian penggunaan lahan atau penggunaan lahan yang melebihi kapasitasnya, dapat berakibat pada tidak optimalnya fungsi lahan di kawasan tersebut baik keberadaan maupun untuk pengembangan dan juga menurunkan kualitas lingkungan.

2.2.1.11.1 Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Dalam proses perencanaan perlu dilakukan analisis

penggunaan

lahan

untuk

mengetahui

penggunaan lahan yang ada pada saat ini sehingga dapat dipetakan menjadi peta penggunaan lahan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar arahan peruntukan lahan untuk masa yang akan datang sesuai dengan penggunaan lahan yang ada. Penggunaan lahan di perkotaan memiliki jenis-jenis yang berbeda. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari perumahan,

industri,

perdagangan,

jasa

dan

perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam) (Chapin dan Kaiser,

1979).

Penggunaan

Sedangkan

Lahan

menurut

bentuk

klasifikasi Sutanto

(1981) dibagi menjadi 10 jenis penggunaan lahan antara lain : 1.

Permukiman

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

119

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Perdagangan

Industri

Transportasi

Jasa

Rekreasi

Tempat ibadah

Pertanian

Hutan

10. Lain-lain(kuburan, Lahan kosong, lahan sedang dibangun) 2.2.1.11.2 Analisis Intensitas Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Permen No. 06 tahun 2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum terhadap lahan/tapak

peruntukannya.

Manfaat

informasi

tentang intensitas pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan adalah untuk mendapatkan distribusi berbagai elemen intensitas pemanfaatan lahan. Komponen penataan intensitas pemanfaatan lahan antara lain : Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Yaitu angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Rumus KDB KDB = Luas Lantai Dasar Bangunan/Luas Lahan

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Yaitu angka presentasi perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

120

2018

BUKU I PENDAHULUAN

dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Rumus KLB KDB = Luas Seluruh Lantai Bangunan/Luas Lahan

Berdasarkan PP No. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung klasifikasi pemanfaatan diatas adalah sebagai berikut : Klasifikasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) • KDB tinggi (> 60% - 100%) • KDB sedang (30% - 60%) • KDB rendah (< 30%) Klasifikasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) • Bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai) • Bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai) • Bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan gedung lebih dari 8 lantai) 2.2.1.11.3 Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui

kebutuhan

suatu

wilayah

dalam

penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan sebagai peruntukan lahan yang penting dan harus ada di suatu kawasan. Pengukuran besar kebutuhan dan kesesuaian luas lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan didapatkan melalui perhitungan Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

121

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Koefisien Daerah Hijau (KDH) Yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka

luar

bangunan

gedung

yang

diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai. Klasifikasi Koefisien Dasar Hijau (KDH) antara lain : â&#x20AC;˘ KDH tinggi (80% - 100%) â&#x20AC;˘ KDH sedang (40% - 80%) â&#x20AC;˘ KDH rendah (< 40%) 2.2.1.10.4 Analisis ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana Analisis ketersediaan lahan bertujuan untuk mengetahui status lahan yang sesuai apakah masih tersedia untuk suatu pengembangan sektor unggulan. Lahan tersedia ini merupakan bagian penting dalam arahan pengembangan sektor karena menyangkut ketersediaan akan suatu sumberdaya alam. Lahan yang dikategorikan tidak tersedia pada peta RTRW adalah lahan yang berada dalam kawasan lindung seperti kawasan hutan lindung, sempadan pantai, hutan mangrove/bakau dan suaka margasatwa. Lahan tersedia, lahan yang berada dalam kawasan budidaya seperti kawasan hutan produksi (hutan produksi konversi) dan kawasan pertanian. Lahan yang berada dalam kawasan yang telah terdaftar untuk kegiatan tertentu (kawasan pengembangan perkotaan, pemukiman, industri dan pertambangan) Ketersediaan

dikategorikan lahan

untuk

tidak

penyediaan

tersedia. sarana-

prasarana di suatu kawasan merupakan sebuah sektor kebutuhan yang penting untuk dikembangkan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

122

2018

BUKU I PENDAHULUAN

dan diperhatikan dalam mendukung sebuah fokus pemanfaatan lahan di kawasan supaya aktivitas di kawasan dapat berjalan. Penyediaan sarana â&#x20AC;&#x201C; prasarana disesuaikan dengan kesesuaian peruntukan lahan yang ada dan sudah ditetapkan di RTRW serta sarana

â&#x20AC;&#x201C;

prasarana

penting

bagi

penunjang

peruntukan lahan tersebut untuk dapat berjalan. 2.2.1.11.5 Analisis penataan dan kepadatan bangunan Analisis penataan dan kepadatan Bangunan atau dalam Permen PU no 6 tahun 2007 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan yaitu tata bangunan, adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannyasebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk

pembentukan

citra/karakter

fisik

lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemenelemen: blok, kaveling/petak lahan,bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

123

2018

BUKU I PENDAHULUAN

BAB 3 METODE PERENCANAAN 3.1 Pendekatan Perencanaan Perencanaan yang digunakan adalah pendekatan rasional komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah secara menyeluruh. Pendekatan perencanaan ini memiliki karakteristik yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan semua kegiatan fungsional, memiliki sifat umum, berjangka panjang, logis dan teratur, dan berkaitan dengan persoalan sistem. Pendekatan rasional komprehensif ini dapat dilihat dari awal impresi kawasan hingga akhir perencanaan dengan menggunakan semua sektor dalam perencanaan dan agar memiliki berbagai alternatif rencana yang bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan dengan melihat pada potensi dan kendala yang ada di wilayah perencanaan. 3.2 Prinsip Perencanaan Prinsip yang digunkan dalam perencanaan kawasan rawan bencana banjir di Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta yaitu komprehensif, perspektif, dan rasional. Prinsip Komprehensif digunakan untuk mempertimbangkan kepentingan banyak orang dan menyangkut berbagai aspek secara keseluruhan. Prinsip perspektif digunakan karena perencanaan yang dibuat berorientasi ke masa depan. 3.3 Asumsi Perencanaan 3.3.1 Kebijakan Diasumsikan tidak ada perubahan kebijakan pemerintah yang saat ini digunakan sebagai pertimbangan. Sehingga pola kebijakan tetap dapat diterapkan 3.3.2 Kelembagaan Diasumsikan kelembagaan dalam kawasan berjalan baik dan optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

124

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.3.3 Pembiayaan Pembangunan Diasumsikan terdapat alokasi-alokasi pembiayaan pembangunan untuk

pengembangan

kawasan

perencanaan

serta

peran

serta

masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. 3.3.4 Fisik Dasar Diasumsikan tidak terjadi bencana alam skala besar yang dapat mempengaruhi pemanfaatan ruang selama masa penerapan rencana. Sehingga tidak perlu dilakukan analisis ulang pada aspek fisik dasar. 3.3.5 Demografi Diasumsikan pertumbuhan penduduk di kawasan perencanaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sehingga jumlah penduduk, komposisi penduduk serta persebaran penduduk sesuai dengan perkiraan dan relevan dengan analisis yang telah dilakukan. 3.3.6 Sosial Budaya Diasumsikan terdapat kegiatan sosial budaya yang dilakukan di kawasan perencanaan, serta adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. 3.3.7 Ekonomi Diasumsikan perekonomian kawasan perencanaan Sewu dalam 20 tahun ke depan terus berkembang dan berkelanjutan serta mampu menjadi

sektor

unggulan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. 3.3.8 Sarana Diasumsikan mengenai sarana mitigasi bencana banjir dan permukiman yang ada masih memiliki kualitas dan kuantitas seperti yang ada saat ini dalam 20 tahun mendatang, sehingga untuk sarana dibutuhkan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

125

2018

BUKU I PENDAHULUAN

sesuai dengan proyeksi penduduk dalam hal ini dapat berupa penambahan kuantitas maupun kualitas. 3.3.9 Prasarana Diasumsikan prasarana yang ada masih memiliki kualitas dan kuantitas seperti yang ada saat ini dalam 20 tahun mendatang, sehingga untuk prasarana dibutuhkan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan proyeksi penduduk dalam hal ini dapat berupa penambahan kuantitas maupun kualitas. Prasarana yang dihitung adalah prasarana penunjang permukiman dan mitigasi bencana banjir 3.3.10 Transportasi Diasumsikan tidak ada penambahan jaringan jalan pada kawasan dalam 20 tahun mendatang, akan tetapi untuk ketersediaan sarana dan prasarana transportasi belum mampu menunjang kebutuhan masyarakat yang berada di kawasan perencanaan. 3.3.11 Tata Guna Lahan Diasumsikan wilayah perencanaan tidak mengalami perubahan yang sangat drastis seperti luas kawasan yang tetap serta kesesuaian dengan peraturan dan acuan yang berlaku dalam peruntukan lahan dikawasan dengan kurun waktu 20 tahun atau sampai tahun akhir rencana.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

126

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.4 Proses Perencanaan Proses perencanaan merupakan suatu metode sistematis yang berulang yang merupakan suatu kesatuan. Proses perencanaan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Proses perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan itu sendiri. Secara umum, tujuan perencanaan adalah untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. (1)

Persiapan Perencanaan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal pentingyang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

(2)

ď&#x201A;ˇ

Identifikasi isu sektoral (Impresi SWOT)

ď&#x201A;ˇ

Perumusan isu strategis dengan pohon isu

ď&#x201A;ˇ

Perumusan tujuan dan sasaran

ď&#x201A;ˇ

Identifikasi kebutuhan data

Survei dan Kompilasi Data Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei. Survei yang dilakukan dibagimenjadi survei primer dan survei sekunder. Survei primer yaitu metodepencarian data dan

informasi yang

dilakukan secara langsung melalui respondendi lapangan. Survei primer dapat dilakukan dengan cara observasi ataupengamatan langsung dan pengadaan kuisioner serta wawancara. Sedangkansurvei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi terkait dan studi literature.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

127

2018

(3)

BUKU I PENDAHULUAN

Analisis Karakter Spesifik Wilayah Setelah

mendapatkan

data

yang

diperlukan

kemudian

dilanjutkan dengan proses analisis. Analisis karakter spesifik wilayah merupakan tahap lanjutan setelah pengumpulan dan pengolahan data.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

128

2018 BUKU I PENDAHULUAN

3.5 Proses Analisis Tabel 3.1 Tabel Proses Analisis Sub Isu 1 Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

Analisis Analisis ketersediaan sarana perdagangan dan jasa

Ketersediaan sarana ekonomi di kawasan perencanaan

Sarana

Analisis kapasitas dan jangkauan sarana perdagangan dan jasa Analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Meningkatnya bidang sosial ekonomi di kawasan perencanaan

Macam kegiatan ekonomi yang terdapat pada kawasan perencanaan

Ekonomi

Analisis macam kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan perencanaan

Peluang terjadinya kegiatan ekonomi

Ekonomi

Analisis proyeksi kegiatan ekonomi meliputi analisis PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan analisis LQ sektor basis

Swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian

Demografi

Kelembagaan terkait bidang sosial

Kelembagaan

Analisis keberadaan dan kesesuaian peran/fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal

Anggaran alokasi dana untuk pengembangan masyarakat di bidang sosial

Pembiayaan Pembangunan

Analisis anggaran alokasi dana untuk pengembangan masyarakat di bidang sosial

Analisis ketenagakerjaan Analisis tingkat pendidikan masyarakat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

129

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.2 Proses Analisis Sub Isu 2 Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

Analisis Analisis program penanggulangan bencana banjir

Kebijakan Analisis aturan penanggulangan banjir Kebijakan penanggulangan bencana banjir

Sosial Budaya

Analisis kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana

Pembiayaan Pembangunan

Analisis anggaran dan alokasi dana untuk penanggulangan bencana Analisa dampak bencana terhadap masyarakat

Adanya peluang penanggulang an dalam mengatasi masalah banjir

Demografi Berjalannya peluang penanggulanga n banjir

Kondisi lingkungan rawan bencana banjir

Infrastruktur pendukung mitigasi bencana

Kelembagaan yang mengkoordinir mitigasi bencana Penataan pemanfaatan lahan

Analisa keberadaan masyarakat berkebutuhan khusus terhadap evakuasi bencana

Tata Guna Lahan

Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau

Fisik Dasar

Analisis kondisi geografis kawasan perencanaan

Prasarana

Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana, meliputi : - Analisis ketersediaan dan kebutuhan jalur evakuasi - Analisis ketersediaan tanggul - Analisis ketersediaan pintu air

Sarana

Analisis keterpenuhan mitigasi bencana

Kelembagaan Kebijakan

Analisis keberadaan dan peran/fungsi lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Analisis kesesuaian pemanfaatan lahan terkait

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

130

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

berbasis penanggulangan bencana banjir

Analisis penanggulangan bencana banjir

Tabel 3.3 Proses Analisis Sub Isu 3 Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu Kebijakan pemanfaatan lahan terkait penataan permukiman

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Karakteristik masyarakat di permukiman

Kesesuaian fungsi permukiman di Peruntukan lahan terkait untuk kawasan permukiman perencanaan

Sektor Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Demografi Tata Guna Lahan

Analisis Analisis kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Analisis sumber pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman Analisis klasifikasi penduduk berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin Analisis penataan dan kepadatan bangunan Analisis intensitas pemanfaatan lahan Analisis kesesuaian penggunaan lahan

Fisik dasar

Analisis kemampuan lahan terkait perencanaan permukiman dan pengembangan lahan

Kelembagaan terkait Pemukiman

Kelembagaan

Analisis lembaga yang mengatur perencanaan permukiman

Kebutuhan sarana penunjang permukiman

Sarana

Analisis kebutuhan sarana penunjang permukiman

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

131

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.4 Proses Analisis Sub Isu 4 Sub Isu

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Kondisi yang diharapkan

Optimalnya pembangunan infrastruktur di kawasan perencanaan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

Sebaran penduduk

Demografi

Proyeksi penduduk tahun 2039

Demografi

Lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana Program mengenai penyedian sarana prasarana dalam kawasan perencanaan Ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana Karakteristik masyarakat Perencanaan Kondisi dan kualitas jalan Kapasitas jalan Ketersediaan moda transportasi Kelas jalan dan perkerasan jalan Program terkait penyelenggaraan sistem transportasi Lembaga terkait penyelenggaraan sistem transportasi Anggaran alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur permukiman Kemampuan lahan

Analisis Analisis distribusi penduduk di kawasan perencanaan Analisis proyeksi penduduk tahun 2039

Kelembagaan

Analisis kesesuaian peran dan fungsi lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Kebijakan

Analisis realisasi/kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana

Tata Guna Lahan Sosial Budaya Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Kebijakan Kelembagaan

Analisis ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana Analisis kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur Analisis kondisi dan kualitas jalan Analisis kapasitas jalan Analisis ketersediaan dan keterjangkauan moda transportasi Analisis kelas dan perkerasan jalan Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi Analisis kesesuaian peran lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Pembiayaan pembangunan

Analisis anggaran alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur permukiman

Fisik dasar

Analisis SKL kestabilan pondasi Analisis SKL morfologi Analisis SKL kestabilan lereng

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

132

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

Analisis Analisis SKL ketersediaan air bersih Analisis SKL untuk drainase Analisis SKL terhadap erosi Analisis SKL pembuangan limbah Analisis ketahanan lahan terhadap bencana Analisis kemudahan dikerjakan Analisis indikasi pencemaran lingkungan

Ketersediaan sarana permukiman kawasan perencanaan

Kapasitas sarana permukiman kawasan perencanaan

Kebutuhan sarana permukiman kawasan perencanaan

Sarana

Analisis ketersediaan pelayanan sarana pemerintahan dan pelayanan umum Analisis ketersediaan pelayanan sarana peribadatan Analisis ketersediaan pelayanan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan Analisis ketersediaan sarana rekreasi Analisis ketersediaan pelayanan sarana kesehatan Analisis ketersediaan pelayanan sarana pendidikan Analisis kapasitas sarana pemerintahan dan pelayanan umum Analisis kapasitas sarana peribadatan Analisis kapasitas sarana ruang terbuka, taman dan lapangan Analisis kapasitas sarana rekreasi Analisis kapasitas sarana kesehatan Analisis kapasitas sarana pendidikan Analisis kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum Analisis kebutuhan sarana peribadatan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

133

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Sub Isu

Kondisi yang diharapkan

Aspek Penunjang Isu

Sektor

Analisis Analisis kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan Analisis kebutuhan sarana rekreasi Analisis kebutuhan sarana kesehatan Analisis kebutuhan sarana pendidikan Analisis ketersediaan jaringan listrik Analisis ketersediaan jaringan drainase

Ketersediaan prasarana kawasan perencanaan

Prasarana

Analisis ketersediaan jaringan air bersih Analisis ketersediaan jaringan persampahan Analisis ketersediaan jaringan air limbah Analisis ketersediaan jaringan telekomunikasi Analisis kapasitas jaringan listrik

Kapasitas prasarana kawasan perencanaan

Prasarana

Analisis kapasitas jaringan drainase Analisis kapasitas jaringan persampahan Analisis kebutuhan jaringan listrik Analisis kebutuhan jaringan drainase

Kebutuhan prasarana kawasan perencanaan

Prasarana

Analisis kebutuhan jaringan air bersih Analisis kebutuhan jaringan persampahan Analisis kebutuhan jaringan air limbah Analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

134

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6 Kerangka Analisis 3.6.1 Kebijakan Gambar 3.1 Bagan Kebijakan

KEBIJAKAN

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisis program pemberdayaan sosial masyarakat

Analisis program pemberdayaan ekonomi masyarakat Analisis program penyediaan fasilitas ekonomi

Analisis program penanggulangan bencana banjir

Analisis aturan penanggulangan banjir

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Analisis kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting perencanaan

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis realisasi/kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana

Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Analisis kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

135

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.5 Input, Proses dan Output Kebijakan INPUT

PROSES

Data program pemberdayaan sosial masyarakat

Analisis program pemberdayaan sosial masyarakat

Data program pemberdayaan ekonomi masyarakat

Analisis program pemberdayaan ekonomi masyarakat

Data program penyediaan fasilitas ekonomi

Analisis program penyediaan fasilitas ekonomi

Data program penanggulangan bencana banjir

Analisis program penanggulangan bencana banjir

Data peraturan penanggulangan banjir

Analisis aturan penanggulangan banjir

Data pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir

Analisis kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir

Data arahan tata ruang

Data program penyediaan sarana prasarana

Data program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Analisa kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Analisis realisasi/kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

OUTPUT Persentase realisasi program pemberdayaan sosial masyarakat Presentase realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat Presentase realisasi program penyediaan fasilitas ekonomi mengetahui realisasi program penanggulangan banjir dalam kawasan perencanaan mengetahui kesesuaian aturan penanggulangan banjir dalam kawasan perencanaan Mengetahui kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan banjir Untuk mengetahui kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Untuk mengetahui realisasi/ kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana mengetahui kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

TEKNIK ANALISIS kualitatif

Kualitatif

kualitatif

Kualitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

136

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.2 Kelembagaan Gambar 3.2 Bagan Kelembagaan

KELEMBAGAAN

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisis keberadaan dan fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal Analisis lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat

Analisis lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Analisis lembaga yang mengatur perencanaan permukiman

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis terkait peran lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Analisis kesesuaian peran lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

137

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.6 Input, Proses dan Output Kelembagaan INPUT Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga bidang sosial di kawasan perencanaan Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga mitigasi bencana di kawasan perencanaan Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah/lembaga yang mengatur perencanaan permukiman Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dpu

PROSES

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Analisis keberadaan dan fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal

Kualitatif

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kualitatif

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana

Kualitatif

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga mengatur perencanaan permukiman

Kualitatif

Analisis terkait peran lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Kualitatif

Analisis kesesuaian peran lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Mengetahui kesesuaian peran dan tupoksi lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Kualitatif

Analisis keberadaan dan fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat Analisis lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana

Analisis lembaga yang mengatur perencanaan permukiman

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

138

2018

3.6.3

BUKU I PENDAHULUAN

Pembiayaan Pembangunan Gambar 3.3 Bagan Pembiayaan Pembangunan PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Adanya peluang penanggulang an dalam mengatasi masalah banjir

Analisis Analisis alokasi dana anggaran dan atau anggaran terkait alokasi dana pemeliharaan dan untuk penyediaan sarana penanggulangan ekonomi bencana

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis Analisis pembiayaan dan anggaran alokasi dana alokasi dana terkait untuk perencanaan dan pembangunan penataan infrastruktur permukiman permukiman

Analisis anggaran dan alokasi dana untuk program atau kebijakan peningkatan kualitas masyarakat terkait ekonomi baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

139

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.7 Input, Proses dan Output Pembiayaan Pembangunan INPUT

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Anggaran penyediaan sarana ekonomi dari Pemerintah

Kuantitatif

Anggaran dana terkait pengembangan masyarakat di Bidang Sosial

Kuantitatif

Sumber anggaran dana penanggulangan bencana

Kuantitatif

Analisis pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman

Anggaran dana terkait perencanaan dan penataan permukiman

Kuantitatif

Analisis peluang pendanaan untuk pembangunan infrastruktur permukiman

Anggaran dana pembangunan inftasttuktur permukiman

Kuantitatif

PROSES

Data Anggaran pembiayaan penyediaan sarana Ekonomi dari pemerintah Data anggaran alokasi dana terkait pengembangan masyarakat di Bidang Sosial Data besaran alokasi dana penanggulangan bencana pada kawasan perencanaan oleh pemerintah Data keterlibatan masyarakat dalam hal dana penanggulangan bencana Dana relokasi masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo Data alokasi dana pembangunan permukiman Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur permukiman pada kawasan perencanaan oleh pemerintah Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur oleh swadaya masyarakat

Analisis alokasi dana atau anggaran terkait penyediaan sarana ekonomi dari Pemerintah Analisis anggaran alokasi dana untuk pengembangan masyarakat di Bidang Sosial

Analisis anggaran dan alokasi dana untuk penanggulangan bencana

Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur oleh sumber lain

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

140

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.4 Fisik Dasar Gambar 3.4 Bagan Fisik Dasar FISIK DASAR

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Analisis kondisi geografis kawasan perencanaan

Analisis kemampuan lahan terkait perencanaan permukiman

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis indikasi pencemaran lingkungan Analisis SKL morfologi Analisis SKL kestabilan lereng Analisis SKL kestabilan pondasi Analisis SKL ketersediaan air bersih Analisis SKL untuk drainase Analisis SKL terhadap erosi Analisis SKL pembuangan limbah Analisis ketahanan lahan terhadap bencana Analisis kemudahan dikerjakan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

141

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.8 Input, Proses dan Output Fisik Dasar INPUT

PROSES

OUTPUT

 Data morfologi  Data topografi  Data kemiringan lereng  Data geologi  Data rawan bencana banjir  Data curah hujan  Data penggunaan lahan eksisting  Data hidrologi

Analisis kondisi geografis

 Peta morfologi  Peta topografi  Peta kemiringan lereng  Peta geologi  Peta rawan bencana banjir  Peta curah hujan  Peta penggunaan lahan eksisting  Peta hidrologi

Analisis satuan kemampuan lahan, meliputi:  SKL morfologi  SKL kemudahan dikerjakan  SKL kestabilan lereng  SKL kestabilan pondasi  SKL ketersediaan air  SKL untuk drainase  SKL terhadap erosi  SKL pembuangan limbah  SKL bencana banjir  SKL kesesuaian lahan

Klasifikasi faktorfaktor kemampuan lahan sebagai data dalam analisis kemampuan lahan pada tahap selanjutnya

 Hasil analisis SKL morfologi  Hasil analisis SKL kemudahan dikerjakan  Hasil analisis SKL kestabilan lereng  Hasil analisis SKL kestabilan pondasi  Hasil analisis SKL ketersediaan air  Hasil analisis SKL untuk drainase  Hasil analisis SKL terhadap erosi  Hasil analisis SKL pembuangan limbah  Hasil analisis SKL Kesesuaian Lahan

Analisis kemampuan lahan terkait pembangunan dan pengembangan lahan

TEKNIK ANALISIS

Kualitatifkuantitatif

Klasifikasi kemampuan lahan sebagai salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan maupun pengembangan lahan di Kawasan Perencanaan Sewu

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

142

2018

BUKU I PENDAHULUAN

 Titik pencemaran lingkungan  Kondisi lingkungan sebelum tercemar  Kondisi lingkungan setelah tercemar  Dampak pencemaran lingkungan terhadap kelestarian dan sustainabilitas lingkungan Klasifikasi kemampuan lahan sebagai salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan maupun pengembangan lahan di Kawasan Perencanaan Sewu

Analisis indikasi dan tingkat pencemaran lingkungan

Penanganan pencemaran lingkungan sebagai upaya mencegah adanya degradasi lingkungan

Analisis daya dukung lingkungan

Kemampuan daya dukung lingkungan terkait perencanaan pengembangan permukiman dan perdagangan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

143

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.5 Demografi Gambar 3.5 Bagan Demografi

DEMOGRAFI

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisi ketenagakerjaan

Analisis tingkat pendidikan masyarakat

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Analisis kondisi masyarakat berkebutuhan khusus

Analisis dampak bencana terhadap masyarakat

Analisis klasifikasi penduduk berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis distribusi penduduk di kawasan perencanaan

Analisis proyeksi penduduk tahun 2038

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

144

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.9 Input, Proses dan Output Demografi INPUT

PROSES

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan usia produktif dan mata pencaharian Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Analisis ketenagakerjaan

Analisis tingkat pendidikan masyarakat

Data penduduk terdampak bencana banjir

Analisis dampak bencana terhadap masyarakat

Data penduduk yang berkebutuhan khusus

Analisis kondisi masyarakat berkebutuhan khusus

Data jumlah penduduk berdasarkan Usia, Agama, Jenis Kelamin Data jumlah, kepadatan dan persebaran penduduk Data Jumlah penduduk tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Tabel dan deskripsi mengenai data kependudukan berdasarkan usia produktif dan mata pencaharian masyarakat

Kuantitatif

Tabel dan deskripsi mengenai tingkat pendidikan masyarakat

Kuantitatif

Deskripsi mengenai masyarakat yang terkena dampak dari bencana banjir Tabel dan deskripsi mengenai data kependudukan yang memiliki kebutuhan khusus

Analisis klasifikasi Tabel dan Deskripsi penduduk mengenai klasifikasi berdasarkan usia, kependudukan agama, dan jenis berdasarkan usia, agama, kelamin dan jenis kelamin Analisis distribusi penduduk di kawasan perencanaan Analisis proyeksi penduduk tahun 2038

Kualitatif

Kuantitatif

Peta dan deskripsi kepadatan serta persebaran penduduk

Kualitatif

Perhitungan proyeksi penduduk tahun 2038

Kuantitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

145

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.6 Sosial Budaya Gambar 3.6 Bagan Sosial Budaya SOSIAL BUDAYA

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisis Adanya Ragam Aktivitas Sosial Di Kawasan Perencanaan

Analisis kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana

Analisis peran lembaga terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan insfrastruktur

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

146

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.10 Input, Proses dan Output Sosial Budaya INPUT

Adanya kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana

Keikutsertaan masyarakat terkait kelestarian lingkungan

PROSES

OUTPUT

Analisis kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana

Tingkat kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana

Analisis kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

Keberadaan lembaga terhadap masyarakat

Analisis dampak keberadaan lembaga terhadap masyarakat terkait social budaya

TEKNIK ANALISIS

Kualitatif

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

Kualitatif

Program lembaga dalam penanggulangan bencana yang memberikan dampak kepada sosialbudaya

Kualitatif

Aktivitas sosial budaya yang ada dikawasan perencanaan

Analisis Adanya Ragam Aktivitas Sosial Di Kawasan Perencanaan

Keberagaman aktivitas sosial budaya dikawasan perencanaan

Kualitatif

Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur

Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Infrastruktur

Jenis kegiatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastruktur

Kualitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

147

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.7 Ekonomi Gambar 3.7 Bagan Ekonomi

EKONOMI

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan

Analisis macam kegiatan ekonomi baik yang diselengarakan oleh swadaya masyarakat, bimbingan pemerintah, dan kegiatan swasta

Analisis program pemerintah dan swasta terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian

Analisis proyeksi kegiatan ekonomi meliputi analisis PDRB, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan analisis LQ

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

148

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.11 Input, Proses dan Output Ekonomi INPUT

PROSES

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Data dominasi aktivitas ekonomi

Analisis dominasi kegiatan ekonomi

Deskripsi dominasi aktivitas ekonomi di kawasan perencanaan

Kuantitatif

Data macam kegiatan ekonomi di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan kegiatan ekonomi

Peta mengenai macam kegiatan ekonomi di kawasan perencanaan

Kuantitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

149

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.8 Sarana Gambar 3.8 Bagan Sarana

SARANA

Masih rendahnya kondisi sosial ekonomi pada kawasan perencanaan Analisis ketersediaan sarana perdagangan dan jasa

Analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

Analisis kapasitas sarana perdagangan dan jasa

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisis keterpenuhan sarana mitigasi bencana

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan Analisis kebutuhan sarana penunjang permukiman

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis jangkauan pelayanan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis kebutuhan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis kapasitas sarana permukiman pada kawasan perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

150

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.12 Input, Proses dan Output Sarana INPUT

PROSES

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Persebaran dan kondisi sarana eksisting

Analisis ketersediaan sarana perdagangan dan jasa

Tingkat ketersediaan dan persebaran sarana perdagangan dan jasa

Kualitatif

Standar mengenai kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

Analisis kebutuhan pelayanan sarana perdagangan dan jasa

Kebutuhan sarana perdagangan dan jasa pada kawasan perencanaan

Kualitatif

SNI mengenai kapasitas sarana perdagangan dan jasa

Analisis kapasitas sarana perdagangan dan jasa

Memenuhi daya tampung sarana perdagangan dan jasa

Kualitatif

Analisis keterpenuhan sarana mitigasi bencana

Tingkat keterpenuhinya sarana dan peta persebaran sarana serta jangkauan sarana mitigasi bencana (titik kumpul dan pos mitigasi bencana) di kawasan perencanaan

Kualitatif

Persebaran dan kondisi sarana permukiman

Analisis ketersediaan sarana permukiman pada kawasan perencanaan

tingkat ketersediaan dan persebaran pada sarana permukiman

Kuantitatif

Standar mengenai jangkauan pelayanan sarana permukiman

Analisis jangkauan pelayanan sarana permukiman pada kawasan perencanaan

Mengidentifikasi jangkauan pelayanan sarana permukiman

Kualitatif

SNI mengenai kapasitas sarana permukiman

Analisis kapasitas sarana permukiman pada kawasan perencanaan

Memenuhi daya tampung sarana pada permukiman kawasan perencanaan

Kualitatif

SNI mengenai kebutuhan sarana

Analisis kebutuhan sarana permukiman

Kebutuhan sarana permukiman pada

Kuantitatif

Ketersediaan sarana mitigasi bencana Jumlah sarana mitigasi bencana Jangkauan sarana mitigasi bencana Kondisi sarana mitigasi bencana

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

151

2018

BUKU I PENDAHULUAN

permukiman Data proyeksi penduduk di kawasan perencanaan

pada kawasan perencanaan Analisis kebutuhan sarana penunjang permukiman

kawasan perencanaan Ketersediaan jumlah sarana yang dibutuhkan berdasarkan proyeksi penduduk

Kuantitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

152

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.9 Prasarana Gambar 3.9 Bagan Prasarana

PRASARANA Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan Analisis ketersediaan jaringan listrik Analisis ketersediaan jaringan drainase Analisis ketersediaan jaringan air bersih Analisis ketersediaan jaringan persampahan Analisis ketersediaan jaringan air limbah Analisis ketersediaan jaringan telekomunikasi Analisis kapasitas jaringan listrik Analisis kapasitas jaringan drainase Analisis kapasitas jaringan air bersih Analisis kapasitas jaringan persampahan Analisis kebutuhan jaringan listrik Analisis kebutuhan jaringan drainase Analisis kebutuhan jaringan air bersih Analisis kebutuhan jaringan persampahan Analisis kebutuhan jaringan air limbah Analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

153

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.13 Input, Proses dan Output Prasarana INPUT Data pesebaran jalur evakuasi Data persebaran dan kondisi tanggul Data persebaran dan kondisi fisik pintu air

Data persebaran jaringan listrik

Data standar jaringan listrik Data besaran daya listrik di kawasan perencanaan Data persebaran jaringan drainase Data kondisi fisik dan dimensi jaringan drainase Data standar jaringan drainase Data persebaran jaringan air bersih Data kualitas air bersih

PROSES

OUPUT

Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana

Tercukupinya penyediaan prasarana mitigasi banjir di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan jaringan listrik

Tercukupinya ketersediaan jaringan listrik di kawasan perencanaan

Analisis kapasitas jaringan listrik

Tercukupinya kapasitas jaringan listrik di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan jaringan drainase

Tercukupinya ketersediaan jaringan drainase di kawasan perencanaan

Analisis kapasitas jaringan drainase

Tercukupinya kapasitas jaringan drainase di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan jaringan air bersih

Tercukupinya ketersediaan jaringan air bersih di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan jaringan persampahan

Tercukupinya ketersediaan jaringan persampahan di kawasan perencanaan

Analisis kapasitas jaringan persampahan

Tercukupinya kapasitas jaringan persampahan di kawasan

Data Persebaran TPS Data frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Data standar jaringan persampahan

TEKNIK ANALISIS Kuantitatif Kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif

Kuantitatif Kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif dan kualitatif

Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif

Kuantitatif

Kuantitatif dan kualitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

154

2018

BUKU I PENDAHULUAN

perencanaan

Data persebaran jaringan air limbah

Data jangkauan BTS Data standar prasarana jaringan telekomunikasi Data standar jaringan listrik Data besaran daya listrik di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan jaringan air limbah

Tercukupinya ketersediaan jaringan persampahan di kawasan perencanaan

Kuantitatif

Analisis kapasitas jaringan telekomunikasi

Tercukupinya kapasitas jaringan telekomunikasi di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Analisis kebutuhan jaringan listrik

Pemenuhan kebutuhan jaringan listrik

Data jumlah penduduk Data standar jaringan drainase Data jumlah penduduk Data standar jaringan air bersih Data jumlah penduduk Data standar jaringan persampahan Data jumlah penduduk Data standar jaringan air limbah Data jumlah penduduk Data standar prasarana jaringan telekomunikasi Data jumlah penduduk

Kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif Kuantitatif

Analisis kebutuhan jaringan drainase

Pemenuhan kebutuhan jaringan drainase di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Analisis kebutuhan jaringan air bersih

Pemenuhan kebutuhan jaringan air bersih di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Analisis kebutuhan jaringan persampahan

Pemenuhan kebutuhan jaringan persampahan di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Analisis kebutuhan jaringan air limbah

Pemenuhan kebutuhan jaringan air limbah di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi

Pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi di kawasan perencanaan

Kuantitatif dan kualitatif

Kuantitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

155

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.10

Transportasi Gambar 3.10 Bagan Transportasi Transportasi Peluang peningkatan infrastruktur di kawasan perencanaan Analisis kondisi dan kualitas jalan Analisis kapasitas jalan Analisis ketersediaan moda transportasi Analisis keterjangkauan moda transportasi Analisis kelas dan perkerasan jalan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

156

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.14 Input, Proses dan Output Transportasi INPUT

PROSES

Banyaknya kendaraan yang melewati jalan utama dalam kawasan dengan waktu tertentu

Analisis kondisi dan kualitas jalan

Data kualitas jalan Geometri jalan Jumlah penduduk Kota Surakarta

Analisis kapasitas jalan

Hambatan samping Data jenis transportasi yang melintas di dalam kawasan Rute angkutan umum yang melintas pada kawasan sewu Data kelas jaringan jalan Data perkerasan jalan

Analisis ketersediaan moda transportasi Analisis keterjangkauan moda transportasi

Analisis kelas dan perkerasan jalan

OUTPUT

TEKNIK ANALISIS

Kinerja jalan/ lalu lintas pada suatu ruas jalan pada kawasan perencanaan

Kuantitatif

Kondisi secara fisik jaringan jalan kawasan Arus maksimum yang Melalui suatu titik di jalan Yang dapat dipertahankan Per-satuan jam dalam Kondisi tertentu Tercukupinya moda transportasi yang melintas dalam kawasan Jangkauan pelayanan dari angkutan umum terhadap kawasan perencanaan Pengklasifikasian jaringan jalan menurut fungsi jaringan jalan yang ada pada kawasan Material pembuat perkerasan jaringan jalan

Kualitatif

Kuantitatif dan kualitatif

Kualitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

157

2018

BUKU I PENDAHULUAN

3.6.11 Tata Guna Lahan Gambar 3.11 Bagan Tata Guna Lahan

TATA GUNA LAHAN

Adanya peluang penanggulangan dalam mengatasi masalah banjir

Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau

Menurunnya fungsi permukiman di kawasan perencanaan karena adanya konflik lahan

Analisis penataan dan kepadatan bangunan

Analisis kesesuaian penggunaan lahan

Masih rendahnya kondisi infrastruktur di kawasan perencanaan

Analisis ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana Analisis intensitas penggunaan lahan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

158

2018

BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 3.15 Input, Proses dan Output Tata Guna Lahan INPUT

PROSES

Data penggunaan lahan eksisting Standar Jarak Antar Bangunan Luasan dan persentase penggunaan lahan di kawasan Luasan dan persentase ruang terbuka hijau melalui KDH

TEKNIK ANALISIS Kuantitatif

Analisis kesesuaian penggunaan lahan

Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau

Data persebaran bangunan di kawasan perencanaan Luasan dan proyeksi penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perencanaan Luas Lahan Terbangun dan Tidak Terbangun Data koefisien lantai bangunan Data koefisien dasar bangunan

OUTPUT

Analisis penataan dan kepadatan bangunan Analisis ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana

Analisis intensitas pemanfaatan lahan

Kesesuaian penggunaan lahan dan jenis aktivitas di Kawasan Perencanaan Ketersediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perencanaan Klasifikasi kepadatan bangunan di kawasan perencanaan Ketersediaan serta luas lahan yang digunakan untuk sarana dan prasarana di permukiman Intensitas penggunaan lahan di kawasan perencanaan

Kualitatif

Kuantitatif

Kualitatif dan Kuantitatif

Kuantitatif

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

159

2018

BUKU I PENDAHULUAN

BAB 4 KERANGKA SURVEI 4.1 Kebutuhan Data Dalam kehidupan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Menurut Nuzulla Agustina Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sedah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data biasanya disusun untuk memperoleh tujuan-tujuan menjadi susunan data dan untuk meggali informasi pada suatu kejadian tertentu. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai sumber analisis pada isu-isu sektoral di kawasan perencanaan. Jenis-jenis data dapat dibagi sebagai berikut : 4.1.1. Jenis data menurut sifatnya Menurut sifatnya data dibagi menjadi: a. Data Kualitatif Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Data kualitatif berbentuk pernyataan verbal, simbol atau gambar. b. Data Kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, atau data kualitatif yang diangkakan 4.1.2. Jenis data menurut cara memperolehnya a. Data Primer Data primer adalah data

yang dikumpulkan sendiri oleh

perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

160

2018

BUKU I PENDAHULUAN

b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 4.1.3. Jenis data menurut sumbernya a. Data Internal Data intenal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. b. Data Eksternal Data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. 4.1.4. Jenis data menurut waktu pengumpulannya a. Data Cross Section yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. b. Data Time Series / Berkala data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian/kegiatan selama periode tersebut.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

161

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 4.1 Kebutuhan Data Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

KEBIJAKAN Analisis program penanggulangan bencana banjir

Analisis aturan

Untuk mengetahui realisasi program penanggulangan banjir dalam kawasan perencanaan

Untuk mengetahui

Data program penanggulangan bencana banjir 

Wawancara dengan BPBD Surakarta terkait program penanggulangan bencana banjir Wawancara dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo terkait program penanggulangan bencana banjir Data peraturan



Kota, kecamatan, kelurahan, kawasan perencanaan.

Survei data sekunder

Survei data primer (wawanca ra) survei data primer (wawanca ra) Survei

RTRW Kota Surakarta, RPJMD Kota Surakarta, RDTR Kota Surakarta, BPBD, BBWS Bengawan Solo, Renja DPU BPBD Kota Surakarta

Terbaru

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

RDTR Kota

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

terbaru 162

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

penanggulangan banjir

kesesuaian aturan penanggulangan banjir

penanggulangan banjir

data sekunder

Analisa kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Analisis kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir Analisis aturan terkait pendirian permukiman, penataan dan pengembangan kawasan permukiman

Untuk mengetahui kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting

Data kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting

Survei data sekunder

Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan banjir Untuk mengetahui kesesuaian aturan program terkait pendirian dan penataan permukiman dalam kawasan perencaan

Data pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir

Data aturan terkait pendirian permukiman, penataan dan pengembangan kawasan permukiman



Sumber

Surakarta, RPJMD, BBWS Bengawan Solo, BPBD Kota Surakarta RDTRK Kota Surakarta

Tahun Data

terbaru

Survei data sekunder

RTRW Kota Surakarta, RDTR Kota Surakarta, BPBD

terbaru

Survei data sekunder

RDTR Kota Surakarta, RTRW Kota Surakarta

terbaru

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

163

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Untuk mengetahui kesesuaian program terkait penyediaan sarana dan prasarana

Data kesesuaian program terkait penyediaan sarana dan prasarana

Untuk mengetahui kesesuaian dan realisasi program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Rencana Program terkait penyelenggaraan transportasi

Analisis keberadaan dan peran/fungsi

Mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga

Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga di kawasan



KELEMBAGAAN  

Deskripsi

Data program terkait pendirian, pengembangan, dan penataan permukiman

Tabel

Untuk mengetahui program terkait pendirian dan penataan permukiman dalam kawasan perencaan

Foto

Analisis program terkait pendirian, pengembangan, dan penataan permukiman kawasan perencanaan Analisis realisasi/kesesuai an program penyediaan sarana dan prasarana Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

RDTR Kota Surakarta, RTRW Kota Surakarta, Renja DPU

terbaru

Survei data sekunder dan wawancar a Survei data sekunder

Bapppeda Kota Surakarta dan Kelurahan Sewu

terbaru

Renja DPU, RPJMD Kota Surakarta, RTRW Kota Surakarta, renja DISHUBKOMI NFO

terbaru

Survei data sekunder

Kelurahan

Terbaru



Kawasan Perencanaan

Tahun Data

Survei data sekunder 



Sumber

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

164

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Sekunder

Primer

bidang sosial baik lembaga formal dan non formal

perencanaan

Mengetahui lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Untuk mengetahui lembaga yang mengatur perencanaan permukiman Untuk mengetahui kesesuaian peran lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana

Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga di kawasan perencanaan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah



Kecamatan

Survei data Sekunder

Kelurahan



Kota Surakarta

Survei data Sekunder

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah



Kota Surakarta

Survei data Sekunder

Pemerintah Kabupaten/Kota (Bidang Organisasi) dan Dinas terkait Pemerintah Kabupaten/Kota (Bidang Organisasi) dan Dinas terkait

Untuk mengetahui kesesuaian peran lembaga dalam penyelenggaraan

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan



Kota Surakarta

Survei data Sekunder

Tabel

lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal Analisis lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Analisis lembaga yang mengatur perencanaan permukiman

Foto

Tujuan

Peta

Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Analisis

Analisis kesesuaian peran dan fungsi lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana Analisis kesesuaian peran lembaga yang terkait

Data

Bentuk Data Sumber

Tahun Data

Dinas Perhubungan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

165

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

sistem transportasi

Peta

penyelenggaraan sistem transportasi

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN    Kawasan Anggaran perencanaan pembiayaan

Analisis alokasi dana atau anggaran terkait penyediaan sarana ekonomi dari pemerintah

Mengetahui alokasi dana atau anggaran terkait penyediaan sarana penyediaan sarana Ekonomi dari ekonomi dari pemerintah pemerintah

Analisis anggaran alokasi dana untuk pengembangan masyarakat di Bidang Sosial

Untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat di Bidang Sosial

Data anggaran alokasi dana terkait pengembangan masyarakat di Bidang Sosial



Analisis anggaran dan alokasi dana untuk

Mengetahui seberapa besar anggaran yang

Data besaran alokasi dana penanggulangan



Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

Survei data sekunder

Dinas perdagangan dan jasa

Terbaru

Kawasan perencanaan

Survei data sekunder

Kelurahan

2018

Kawasan perencanaan

Survei Data Sekunder

Kelurahan

Terbaru

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

166

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Kawasan perencanaan

Wawanca ra

RT/RW

Terbaru

Survei data sekunder

Dinas permukiman, DPU-PR

Terbaru

Tahun Data

Deskripsi

Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur

Teknik Pengump ulan Data

Tabel

Untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang

Unit Data



Kawasan Perencanaan

Survei Data Sekunder

Kelurahan Sewu

2018



Kawasan perencanaan

Survei Data Sekunder

Kelurahan Sewu

Terbaru



Foto

Mengetahui pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman

bencana pada kawasan perencanaan oleh pemerintah Data keterlibatan masyarakat dalam hal dana penanggulangan bencana Dana relokasi masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo Data alokasi dana pembangunan permukiman

Peta

Analisis sumber pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman Analisis anggaran alokasi dana untuk

dialokasikan untuk penanggulangan bencana

Data

Sekunder

penanggulangan bencana

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Sumber

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

167

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Tabel

Deskripsi



Foto

Mengidentifikasi keadaan fisik Kawasan Perencanaan Kelurahan Sewu



Peta

Analisis satuan kemampuan lahan - SKL morfologi - SKL

dialokasikan pemerintah dalam pembangunan inrastruktur permukiman

Data

Sekunder

pembangunan infrastruktur permukiman

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

permukiman pada kawasan perencanaan oleh pemerintah

Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur gabungan oleh swadaya masyarakat Data besaran alokasi dana pembangunan infrastruktur gabungan oleh sumber lain  Data morfologi  Data penggunaan lahan eksisting  Data ketinggian

FISIK DASAR  



Kawasan perencanaan

Survei data primer

Wawancara

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Observasi - Survei data sekunde

- BPS - BPN -masyarakat - renstramas Kelurahan Sewu

Terbaru

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

168

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Mengkombinasikan hasil semua SKL dan mengklasifikasikan

 Data morfologi  Data penggunan lahan eksisting  Data ketinggian

Analisis kemampuan lahan

Deskripsi

lereng  Data kestabilan lereng  Data kestabilan pondasi  Data jenis air tanah  Data rawan bencana banjir  Data saluran drainase  Data saluran sanitasi

Tabel

dan mengklasifikasikan nya ke dalam tingkatan

Foto

kemudahan dikerjakan - SKL kestabilan lereng - SKL kestabilan pondasi - SKL ketersediaan air - SKL untuk drainase - SKL terhadap erosi - SKL pembuangan limbah - SKL bencana banjir - SKL Kesesuaian Lahan

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

r Wawanca ra



Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder

Sumber

Tahun Data

- DPU - Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTA NAL) -Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat -Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral -Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral - BNPB - BPBD - Balai besar

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

169

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Mengetahui kondisi

Deskripsi

Analisis kondisi

Tabel

Mengetahui titik lokasi pencemaran lingkungan dan tingkat pencemaran lingkungan

Foto

Analisis indikasi dan tingkat pencemaran lingkungan

lereng  Data kestabilan lereng  Data kestabilan pondasi  Data jenis air tanah  Data rawan bencana banjir  Data saluran drainase  Data saluran sanitasi  Titik pencemaran lingkungan  Kondisi lingkungan sebelum tercemar  Kondisi lingkungan setelah tercemar  Dampak pencemaran lingkungan terhadap aspek lain  Data morfologi

Peta

ke dalam kelas pengembangan setiap kawasan

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

Sungai Bengawan Solo



Kawasan Perencanaan

Observasi Wawanca ra - Survei data sekunde r



Kawasan

Survei

Bapppeda

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Terbaru

170

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

geografis kawasan perencanaan

Data

Sekunder

geografis kawasan perencanaan

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

 Data penggunaan lahan eksisting  Data ketinggian lereng  Data kestabilan lereng  Data kestabilan pondasi  Data jenis air tanah  Data rawan bencana banjir  Data saluran drainase Data saluran sanitasi

Unit Data

perencanaan

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

data sekunder

DEMOGRAFI Analisis komposisi kependudukan mengenai usia produktif dan mata pencaharian masyarakat

Mengetahui komposisi kependudukan mengenai usia produktif dan mata pencaharian masyarakat

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan usia produktif dan mata pencaharian penduduk



Analisis

Mengetahui

Data Jumlah



Kawasan Perencanaan

Wawanca ra dan Survei data sekunder

Kelurahan Sewu, Dispendukcapil

2014, 2015, 2016, 2017



Kawasan

Wawanca

Kelurahan

2014,

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

171

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Analisis klasifikasi

Mengetahui kondisi masyarakat terkait ada atau tidaknya masyarakat yang berkebutuhan khusus Mengetahui komposisi

Tabel

Analisis kondisi masyarakat berkebutuhan khusus

Mengetahui tingkat pendidikan terakhir mayoritas penduduk

Foto

Analisis tingkat pendidikan masyarakat

Peta

Analisis dampak bencana terhadap masyarakat

komposisi kependudukan yang dapat diberdayakan menjadi tenaga kerja Mengetahui kerugian material dan korban jiwa akibat terkena dampak bencana banjir

Data

Sekunder

ketenagakerjaan

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

Penduduk Berdasarkan usia produktif dan mata pencaharian penduduk

Data korban jiwa dan kerugian material

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Unit Data

Perencanaan



Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

ra dan Survei data sekunder

Sewu, Dispendukcapil

Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder

Sibat PMI Kelurahan Kampung Sewi

terbaru

Kawasan Perencanaan

Wawanca ra dan Survei data sekunder

Kelurahan Sewu, Dispendukcapil

2014, 2015, 2016, 2017

Wawanca ra dan Survei data sekunder

Kelurahan Sewu, Dispendukcapil

2014, 2015, 2016, 2017

Survei data

Kelurahan Sewu,

2014, 2015,

Data penduduk yang berkebutuhan khusus



Kawasan Perencanaan

Data jumlah penduduk



Kawasan Perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2015, 2016, 2017

172

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

penduduk berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin Analisis distribusi penduduk di kawasan perencanaan Analisis proyeksi penduduk tahun 2039

penduduk di kawasan menurut usia, agama dan jenis kelamin

berdasarkan:  Usia  Agama  Jenis Kelamin

sekunder

Dispendukcapil

Mengetahui data persebaran penduduk

Data jumlah, kepadatan dan persebaran penduduk

Kelurahan Sewu, Dispendukcapil

Mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2039

Data Jumlah penduduk tahun 2014, 2015, 2016, 2017

Analisis kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Analisis kesadaran

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Untuk mengetahui kesadaran

Data tingkat kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Data kesadaran dan partisipasi



SOSIAL BUDAYA 



Tahun Data

2016, 2017

2014, 2015, 2016, 2017



Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder



Kawasan Perencanaan

Analisis kuantitatif

Kelurahan Sewu, Dispendukcapil

2014, 2015, 2016, 2017



Kawasan Perencanaan

Survei data primer

wawancara

Terbaru



Kawasan Perencanaan

Survei data

wawancara

Terbaru

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

173

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Bentuk Data Deskripsi

Sekunder

Primer

masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur Data bentuk partisipasi masyarakat terkait kelestarian lingkungan



Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

wawancara

Terbaru

Untuk mengetahui ragam aktivitas sosial budaya dikawasan perencanaan Untuk mengetahui peran lembaga yang berdampak pada sosial budaya masyarakat

Data ragam aktivitas sosial budaya

✓

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

wawancara

Terbaru

Data program lembaga terhadap masyarakat

✓

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

wawancara

Terbaru

Untuk mengetahui

Data aktivitas dan



Kawasan

Survei

Observasi

Terbaru/

Tabel

masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

Foto

masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur Analisis kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan Analisis adanya ragam aktivitas sosial di kawasan perencanaan

Peta

Data

Analisis macam

Sumber

Tahun Data

Tujuan

Analisis Peran Lembaga Terhadap Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Analisis

primer

EKONOMI 



Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

174

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Untuk mengetahui proyeksi kegiatan ekonomi meliputi analisis PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan analisis LQ sektor basis

Tabel

Analisis proyeksi kegiatan ekonomi meliputi analisis PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan analisis LQ sektor basis

Foto

macam kegiatan ekonomi baik yang diselengarakan oleh swadaya masyarakat, bimbingan pemerintah, dan kegiatan swasta

Peta

kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan perencanaan

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

macam kegiatan ekonomi



Data PDRB, PDB, sektor basis, sektor unggulan, sektor non unggulan, pendapatan per kapita,LQ sektor basis

Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

perencanaan

Data Primer

Langsung

2018

Kawasan perencanaan

Survei Data sekunder

BPS, Renstramas

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

Observasi langsung

Terbaru

Kawasan

Survei

SNI 03-1733-

Terbaru

SARANA Analisis ketersediaan sarana perdagangan dan jasa Analisis

Untuk mengetahui ketersediaan sarana perdagangan dan jasa

Persebaran dan kondisi sarana eksisting

Untuk mengetahui

Standar mengenai



 



 

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

175

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Bentuk Data Deskripsi

Sekunder

Primer

kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

Perencanaan

Data Sekunder

2004

SNI mengenai kapasitas sarana perdagangan dan jasa

Kawasan Perencanaan

Survei Data Sekunder

SNI 03-17332004

Terbaru

Survei Data Primer Survei Data Primer

Observasi langsung

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

Observasi langsung

Terbaru

Kawasan

Survei

SNI 03-1733-

Terbaru

Analisis ketersediaan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis

Untuk mengetahui ketersediaan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Untuk mengetahui

Ketersediaan sarana mitigasi bencana Jumlah sarana mitigasi bencana Jangkauan sarana mitigasi bencana Kondisi sarana mitigasi bencana Persebaran dan kondisi sarana permukiman

Standar mengenai

Tabel

pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan jasa Untuk mengetahui standar kapasitas sarana perdangan dan jasa Untuk mengetahui keterpenuhan sarana mitigasi bencana di kawasan perencanaan

Foto

kebutuhan sarana perdagangan dan jasa

Peta

Data



Kawasan Perencanaan



Kawasan Perencanaan



Sumber

Tahun Data

Tujuan

Analisis kapasitas sarana perdagangan dan jasa Analisis keterpenuhan mitigasi bencana

Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Analisis

Observasi langsung



Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

176

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Data

Sekunder

jangkauan pelayanan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis kapasitas sarana permukiman pada kawasan perencanaan Analisis kebutuhan sarana permukiman pada kawasan perencanaan

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

jangkauan pelayanan sarana permukiman

Perencanaan

Data Sekunder

2004

Untuk mengetahui kapasitas sarana permukiman

SNI mengenai kapasitas sarana permukiman

Kawasan Perencanaan

Survei Data Sekunder

SNI 03-17332004

Terbaru

Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan sarana permukiman

SNI mengenai kebutuhan sarana permukiman

Kawasan Perencanaan

Survei Data Sekunder

SNI 03-17332004

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer Survei data sekunder Survei

Observasi

Terbaru

BPBD

Terbaru

Observasi,

Terbaru



PRASARANA Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana

Mengetahui ketersediaan prasarana mitigasi bencana

Data persebaran jalur evakuasi



Data penyediaan jalur evakuasi Data persebaran dan



Kota  



Kawasan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

177

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Data

Sekunder

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

kondisi fisik tanggul

Analisis ketersediaan jaringan listrik Analisis kapasitas jaringan listrik

Mengetahui ketersediaan jaringan listrik Mengetahui kapasitas jaringan listrik

Analisis kebutuhan jaringan listrik

Mengetahui pemenuhan kebutuhan jaringan listrik

Perencanaan

Data persebaran dan kondisi fisik pintu air



Data ketersediaan jaringan listrik



Kawasan Perencanaan 

Data standar jaringan listrik

Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan

Data standar jaringan listrik

Data besaran daya listrik di kawasan perencanaan Data penyediaan jaringan listrik

Unit Data



Kawasan Perencanaan

  



Kota Surakarta

 

Kawasan Perencanaan

Teknik Pengump ulan Data

Data Primer Survei Data Primer Survei Data Primer Survei data sekunder

Survei Data Primer Survei data sekunder Survei data sekunder

Sumber

Tahun Data

Wawancara Observasi, Wawancara

Terbaru

Obsevasi

Terbaru

SNI 03-17332004 Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/ M/2001 Wawancara

2004

PLN

Terbaru

Kepmen Kimpraswil No.534/KPTS/ M/2001

2001

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

2001

Terbaru

178

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Analisis ketersediaan jaringan air bersih

Mengetahui pemenuhan kebutuhan jaringan drainase Mengetahui ketersediaan jaringan air bersih

Foto

Analisis kebutuhan jaringan drainase

Mengetahui kapasitas jaringan drainase

Peta

Analisis kapasitas jaringan drainase

Mengetahui ketersediaan jaringan drainase

Data

Sekunder

Analisis ketersediaan jaringan drainase

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

  Data besaran daya listrik di kawasan perencanaan Hasil analisis proyeksi penduduk

Kawasan Perencanaan

Data persebaran jaringan drainase Data kondisi fisik dan dimensi jaringan drainase Data standar jaringan drainase Data penyediaan jaringan drainase Data standar jaringan drainase Data jumlah penduduk Data persebaran jaringan air bersih Data kualitas air bersih Data penyediaan jaringan air bersih

Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan



  

 



 



 



 



 

Kawasan Perencanaan Kota Surakarta Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan Kota Surakarta

Teknik Pengump ulan Data

Survei Data Primer

Survei Data Primer Survei data sekunder Survei data sekunder Survei Data Primer

Sumber

Tahun Data

Wawancara

Terbaru

Observasi, Wawancara Observasi

Terbaru

SNI 03-17332004

2004

DPU SNI 03-17332004 Renstramas

Terbaru

Terbaru 2004 Terbaru Terbaru

Observasi, Wawancara DPU / PDAM

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Terbaru Terbaru

179

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Mengetahui kapasitas jaringan persampahan



Deskripsi

Analisis kapasitas jaringan persampahan

Tabel

Mengetahui ketersediaan jaringan persampahan

Foto



Data jumlah penduduk Data standar jaringan air bersih

Data penyediaan jaringan air bersih

Analisis ketersediaan jaringan persampahan

Peta

Mengetahui pemenuhan kebutuhan jaringan air bersih

Data

Sekunder

Analisis kebutuhan jaringan air bersih

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data



Hasil Analisis Proyeksi Penduduk Data Persebaran TPS   Data frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Data standar jaringan persampahan

Data penyediaan



 



Unit Data

Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan

Teknik Pengump ulan Data

Survei data sekunder

Sumber

Tahun Data

Renstramas

Terbaru

SNI 03-17332004 Kepmen Kimpraswil No. 534/KPTS/M/20 01 DPU/PDAM

2004 2001

Kota Surakarta

Survei data sekunder

Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

Observasi

Terbaru

Observasi, Wawancara

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder

SNI 03-17332004 Kepmen PU No. 21 Th 2006 DKP

2004

Kota

Survei

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Terbaru

2006 Terbaru

180

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data



Deskripsi

Mengetahui ketersediaan jaringan telekomunikasi

Tabel

Mengetahui kebutuhan jaringan air limbah

Foto

Mengetahui ketersediaan jaringan air limbah

jaringan persampahan Data standar jaringan persampahan

Peta

Analisis ketersediaan jaringan telekomunikasi

Mengetahui kebutuhan jaringan persampahan

Data

Sekunder

Analisis kebutuhan jaringan persampahan Analisis ketersediaan jaringan air limbah Analisis kebutuhan jaringan air limbah

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data



Hasil Analisis Proyeksi Penduduk Data persebaran jaringan air limbah   

Data standar jaringan air limbah



  Data penyediaan jaringan air limbah Hasil analisis proyeksi penduduk Data persebaran BTS   Data persebaran jaringan telepon kabel



Unit Data

Kawasan Perencanaan

Teknik Pengump ulan Data

data sekunder Survei data sekunder

Sumber

Tahun Data

SNI 03-17332004

2004

Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer

Observasi, Wawancara

Terbaru

Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder

SNI 03-17332004 Permen PU No. 1 tahun 2004 Renstramas

2004

Observasi

Terbaru

Observasi

Terbaru

Kota Surakarta Kawasan Perencanaan Kawasan Perencanaan

Survei Data Primer Survei Data Primer

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Terbaru Terbaru

181

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

 



Unit Data

Kawasan Perencanaan

Geometri Jalan 

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

Survei data sekunder Survei data primer Survei data sekunder

SNI 03-17332004

Terbaru

Observasi

Terbaru

Dishubkominfo

Terbaru

Kawasan perencanaan

Survei Data Primer

Observasi

Terbaru

Kawasan perencanaan

Survei Data Primer

Observasi

Terbaru



   Data penyediaan jaringan telekomunikasi Hasil analisis proyeksi penduduk TRANSPORTASI Data banyaknya kendaraan yang melewati jalan utama     dalam kawasan dengan waktu tertentu Data kualitas jalan   

Deskripsi

Untuk mengetahui keadaan aktivitas jalan kawasan perencanaan dan kualitas jalan yang ada dalam kawasan Untuk mengetahui kapasitas jalan

Tabel

Data standar prasarana jaringan telekomunikasi Data jangkauan BTS

Foto

Analisis kapasitas jalan

Mengetahui pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi

Peta

Analisis kondisi dan kualitas jalan

Data

Sekunder

Analisis kebutuhan jaringan telekomunikasi

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

Kota Surakarta



Hambatan samping Jumlah penduduk Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

182

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data



Deskripsi

Tabel



Foto

Analisis kelas dan perkerasan jalan

Kota Surakarta Data jenis transportasi yang melintas di dalam kawasan

Peta

Analisis keterjangkauan moda transportasi

Untuk mengetahui jenis moda transportasi yang melintas di dalam kawasan perencanaan Untuk mengetahui jangkauan pelayanan moda transportasi baik yang berada di dalam dan sekitar kawasan perencanaan Untuk mengetahui pengelompokan fungsi jalan dan perkerasan jalan

Data

Sekunder

Analisis ketersediaan moda transportasi

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data



Data kelas jalan

Sumber

Tahun Data

Survei Data Primer

Observasi

Terbaru

Kelurahan Sewu

Survei Data Sekunder

Dinas Perhubungan Kota Surakarta

2018

Kawasan perencanaan

Survei Data Sekunder Survei Data Primer

DPU Kota Surakarta

Terbaru

Survei

Observasi

Data perkerasan jalan 

Teknik Pengump ulan Data

Kawasan perencanaan 

Data rute angkutan umum yang berada di kawasan Sewu 

Unit Data



Observasi Langsung

TATA GUNA LAHAN Analisis

Untuk mengetahui

Luasan dan



Kawasan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

Terbaru 183

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Analisis ketersediaan lahan untuk

Mengetahui jenis aktivitas kawasan perencanaan melalui penggunaan lahan eksisting Mengidentifikasi ketersediaan serta luas lahan yang

Foto

Analisis kesesuaian penggunaan lahan di kawasan perencanaan

Peta

Analisis Penataan bangunan dan pemanfaatan lahan

luasan serta fungsi ruang terbuka hijau dan kesesuaian standar penyediaan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan keselamatan bangunan di kawasan perencanaan

Data

Sekunder

keberadaan dan fungsi ruang terbuka hijau

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data

persentase Ruang Terbuka Hijau melalui KDH

Standar Jarak Antar Bangunan



Data Penggunaan Lahan Eksisting



Luasan dan persentase penggunaan lahan Luasan dan persentase penggunaan lahan di kawasan

Luasan dan proyeksi penyediaan sarana dan prasarana di



 



Unit Data



Kawasan Perencanaan

Survei data sekunder Survei data primer Survei data primer Survei data primer

PU PR No. 20/PRT/M/

2011

Observasi

Terbaru

Observasi

Terbaru

Observasi

Terbaru

Survei Data Primer

Observasi

Terbaru



Kawasan Perencanaan



Kawasan Perencanaan



Tahun Data

data Primer



Sumber

perencanaan

Kawasan perencanaan 

Teknik Pengump ulan Data

Kawasan perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

184

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Jenis Data

Deskripsi

Tabel

Foto

Peta

Analisis intensitas penggunaan lahan

digunakan untuk sarana dan prasarana di permukiman Untuk mengetahui tingkat kejenuhan bangunan di kawasan perencanaan

Data

Sekunder

penyediaan sarana prasarana

Tujuan

Primer

Analisis

Bentuk Data Unit Data

Teknik Pengump ulan Data

Sumber

Tahun Data

kawasan perencanaan

Luas Lahan Terbangun dan Tidak Terbangun Data Tinggi bangunan (KLB) Koefisien dasar bangunan



Kawasan Perencanaan

  

Kawasan Perencanaan Kawasan perencanaan

Survei data primer Survei data primer Survei data primer

Observasi

Terbaru

Observasi

Terbaru

Observasi

Terbaru

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

185

2018 BUKU I PENDAHULUAN

4.2 Pendekatan Survei Pendekatan survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pemngumpulan data yang luas dan banyak. Menurut Mubyanto dan Suratno ( 1981 ) survei merupakan satu cara yang utama untuk mengumpulkan data primer bila data sekunder dianggap belum cukp lengkap utuk menjawab sesuatu pertanyaan. Dalam mengumpulkan data, dilakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder, yaitu dengan cara : 4.2.1. Survei Data Primer Survei data primer dilakukan secara langsung ke lapangan dengan melihat keadaan yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan data primer melalui : a. Wawancara Merupakan aktifitas dialog antara dua pihak ataupun lebih untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. b. Borang Observasi Merupakan form yang harus di isi oleh peneliti atau surveior untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai apa yang dilihat atau diobservasi di wilayah penelitian. c. Angket atau Kuisioner Angket adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. 4.2.2. Survei Data Sekunder Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer berupa tabel, peta, foto, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Oleh karena itu tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pengumpulan data.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

186

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Tabel 4.2 Pendekatan Survei No 1

Metode survei Primer

wawan cara

Objek survei masyara kat

Ketua RT, Ketua RW

Informasi yang dibutuhkan Data program terkait kegiatan sosial kemasyarakatan Persebaran sumur air tanah, kondisi air tanah, penggunaan air tanah, jenis sanitasi, kondisi sanitasi umum (jika ada), persebaran sanitasi umum (jika ada), dan kondisi geografis lingkungan perencanaan Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan mata pencaharian per RT/RW Data Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan per RT/RW Data penduduk yang mengalami penyakit fisik RT/RW Data penduduk berdasarkan usia, agama, jenis kelamin per RT/RW Data jumlah, kepadatan dan persebaran penduduk per RT/RW

Teknik survei Wawancara semistructured

Kerangka Wawancara yang akan dilakukan adalah semistuctured yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan, namun pertanyaan masih bisa berkembang tergantung

Keberadaan lembaga sosial terhadap masyarakat Kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Tingkat kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Bentuk partisipasi masyarakat terkait kelestarian lingkungan Data program pemerintah dan swasta terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

187

2018 BUKU I PENDAHULUAN

perekonomian Data keberhasilan program pemerintah dan swasta terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Peranan lembaga terhadap sosial budaya masyarakat Data ketersediaan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Besaran daya listrik di kawasan perencanaan Kualitas air bersih di kawasan perencanaan Frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Data besaran alokasi dana pembangunan infrastuktur gabungan oleh swadaya masyarakat dan sumber lain Data keterlibatan masyarakat dalam hal dana penanggulangan bencana Data kebutuhan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Data jangkauan sarana permukiman pada kawasan perencanaan Data lokasi pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar BBWS Observ asi

Kawasan Perencanaan

Data program penanggulangan bencana banjir Penggunaan lahan eksisting, titik pencemaran lingkungan, dan kondisi pencemaran lingkungan

Pengamata Pengamatan langsung n langsung dilakukan dengan melihat

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

188

2018 BUKU I PENDAHULUAN

pada kawasan

Geometri Jalan Hambatan Samping

FENOMENA

Jenis transportasi yang melintas di dalam kawasan Masyara kar

Masyarakat Umum

Peta mengenai dominasi aktivitas ekonomi dikawasan perencanaan

Observasi Lapangan

Peta mengenai persebaran kegiatan ekonomi di kawasan perencanaan

Fenome na

Prasarana

Ketersediaan jaringan listrik Ketersediaan jaringan drainase

Observasi Kawasan

Ketersediaan jaringan air bersih Ketersediaan jaringan persampahan Ketersediaan jaringan air limbah Ketersediaan jaringan telekomunikasi Tata Lahan

Ketersediaan prasarana mitigasi bencana Guna Luasan dan persentase penggunaan lahan Luasan dan proyeksi penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perencanaan Lahan terbangun dan non terbangun KDB per RT kawasan perencanaan

kondisi geografi lingkungan di kawasan perencanaan, output yang dihasilkan dapat berupa peta maupun deskripsi Observasi dilakukan menggunakan borang observasi untuk memperoleh keterangan secara pengamatan terkait persebaran kegiatan ekonomi yang ada di kawasan. Observasi dilakukan menggunakan borang observasi untuk menandai memperoleh keterangan secara pengamatan terkait sektor masing-masing yang ada di kawasan perencanaan

Survei Data Primer

KLB per RT kawasan perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

189

2018 BUKU I PENDAHULUAN

KDH per RT kawasan perencanaan Data banyaknya kendaraan yang melewati jalan utama dalam kawasan dengan waktu tertentu FENOMENA

Data kualitas jalan Data perkerasan jalan Banyaknya kendaraan yang melintas pada ruas jalan tertentu

Sekun der

Memin ta data

Lembag BAPEDDA a/instans Surakarta i

RTRW Surakarta RPJMD Kota Surakarta RDTR Kawasan I Kota Surakarta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dalam pembangunan sarpras Data peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu

Survei data Survei sekunder dilakukan sekunder dengan mencari atau meminta data di masingmasing instansi/lembaga yang telah ditentukan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa peta, tabel, foto, maupun deskripsi

Data morfologi dan jenis tanah Dinas Lingkungan Hidup BPBD Surakarta

Data kedalaman muka air tanah Rancangan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Surakarta Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Daerah rawan banjir

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

190

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Data mengenai jalur evakuasi bencana banjir Penyediaan jalur evakuasi DPU Surakarta

Renja DPU 2018 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPU Dana relokasi masyarakat di bantaran Sungai Bengawan Solo Jenis drainase, air tanah, dan sanitasi Penyediaan jaringan listrik Penyediaan jaringan drainase Penyediaan jaringan air limbah

Data kelas jalan DISHUBKOMI Renja Dishubkominfo 2018 NFO Kota Penyediaan jaringan telekomunikasi Surakarta Data rute angkutan umum Kelurahan Data program dari swasta dan masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Data program lembaga formal & informal terkait program sosial kemasyarakatan Data tugas, fungsi dan kinerja lembaga sosial Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan mata pencaharian

Studi literatur, survei data sekunder Survei Data Sekunder

Data Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

191

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Data penduduk yang mengalami penyakit fisik Data penduduk berdasarkan usia, agama, jenis kelamin Data jumlah, kepadatan dan persebaran penduduk Data anggaran alokasi dana terkait pengembangan masyarakat di bidang sosial Besaran alokasi dana penanggulangan bencana Data alokasi dana pembangunan permukiman Dana pembangunan infrastruktur permukiman Dinas perdagangan dan jasa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Data pembiayaan penyediaan sarana ekonomi

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah yang mengatur perencanaan permukiman

BPS

Curah hujan, hari hujan, dan intensitas hujan

PLN

Penyediaan jaringan listrik Penyediaan jaringan air bersih

PDAM DKP Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Penyediaan jaringan air limbah Penyediaan jaringan persampahan Data rute angkutan umum yang berada di kawasan perencanaan Sewu

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

192

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Citra Google satelit Earth Survei Acuan Data Sekund er

Kawasan Perundang undangan

Letak persebaran sarana pada kawasan perencanaan Jarak Antar Bangunan

Survei dilakukan dengan melakukan analisis kecocokan suatu bangunan dengan aturan atau acuan yang ada untuk mengetahui kesesuaian jarak antar bangunan di kawasan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

193

2018 BUKU I PENDAHULUAN

4.3 Instrumen Survei Mengidentifikasi macam-macam instrumen survei yang digunakan, ditujukan kepada siapa atau instansi apa, serta data apa saja yang dibutuhkan dengan adanya instrumen tersebut.

4.3.1 Instrumen Survei Data Primer a. Form Wawancara Kumpulan pertanyaan yang ditanyakan kepada pihak atau instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. b. Borang Observasi Borang Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu obyek atau kegiatan yang ada di kawasan perencanaan. c. Form Kuisioner Form Kuisioner merupakan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberi serangkaian pertanyaan tertulis kepada instansi atau masyarakat di kawasan perencanaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 4.3.2 Instrumen Survei Data Sekunder Dalam proses survei data sekunder, digunakan form kebutuhan data dimana form kebutuhan data adalah kumpulan dari data yang dibutuhkan sebagai sumber analisis isu-isu sektoral di kawasan perencanaan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

194

2018 BUKU I PENDAHULUAN

BAB 5 MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN JADWAL PEKERJAAN

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara komprehensif di seluruh sektor sehingga dibutuhkan adanya organisir sumber daya manusia dengan memberikan job description. Pemberian job description didasarkan pada 11 aspek antara lain kebijakan, kelembagaan, pembiayaan pembangunan, fisik dasar, demografi, sosial budaya, ekonomi, sarana, prasarana, transportasi dan tata guna lahan. 5.1.

Struktur Organisasi Perencanaan yang ada membutuhkan pembahasan yang lengkap dan mendalam dari tiap sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan penanggungjawab untuk

sektor-sektor

yang

dibahas.

Dalam

penyusunan

rencana

pendahuluan ini diikuti 10 orang mahasiswa yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Dibawah ini adalah penyusun laporan ini :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 5.1 Struktur Organisasi Nama NIM Arista Kurniawan I0617011 Sabila Almas Andina I0617036 Mei Ayu Ristiyani I0617026 Annisa Intan Wijayanti I0617010 Estrelita Adriana Prima I0617019 Ragazza Parithustha Mahayati I0617029 Rahman Hilmy Nugroho I0617033 Rifqy Sasongko I0617035 Suci Astin Kurniati I0617042 Rekzy Vernando I0616029

Kedudukan Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Sumber : Kelompok Studio Proses Perencanaan Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu, 2018

Berdasarkan personel yang ada, maka dibuatlah pembagian tugas mengenai sektor yang dibahas. Berikut adalah pembagian tugas dan fungsi personel dari penyusun laporan pendahuluan.

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

195

2018 BUKU I PENDAHULUAN Tabel 5.2 Pembagian Tugas No 1

Nama Annisa Intan Wijayanti

Sektor Kebijakan

Kelembagaan

Sabila Andina

Almas Pembiayaan Pembangunan

Analisis Analisis program penanggulangan bencana banjir Analisis aturan penanggulangan banjir Analisis kesesuaian pemanfaatan lahan terkait penanggulangan bencana banjir Analisis kesesuaian arahan tata ruang dengan kondisi eksisting Analisis realisasi/kesesuaian program penyediaan sarana dan prasarana Analisis kesesuaian program terkait penyelenggaraan sistem transportasi Analisis keberadaan dan kesesuaian peran/fungsi lembaga bidang sosial baik lembaga formal dan non formal Analisis keberadaan dan peran/fungsi lembaga yang mengkoordinir mitigasi bencana Analisis lembaga yang mengatur perencanaan permukiman Analisis kesesuaian peran dan fungsi lembaga yang terlibat dalam pembangunan sarana prasarana Analisis kesesuaian peran lembaga yang terkait penyelenggaraan sistem transportasi Analisis anggaran alokasi dana untuk pengembangan masyarakat di bidang sosial Analisis anggaran dan alokasi dana untuk penanggulangan bencana Analisis sumber pembiayaan dan alokasi dana terkait perencanaan dan penataan permukiman Analisis anggaran alokasi dana pembangunan infrastruktur permukiman

Suci Kurniati

Astin Fisik Dasar

untuk

Analisis kondisi geografis kawasan perencanaan Analisis kemampuan lahan terkait perencanaan permukiman Analisis SKL Morfologi Analisis SKL kestabilan lereng Analisis SKL kestabilan pondasi Analisis SKL ketersediaan air Analisis SKL untuk drainase Analisis SKL terhadap erosi Analisis SKL pembuangan limbah Analisis SKL rawan bencana Analisis SKL kemudahan dikerjakan Analisis indikasi pencemaran lingkungan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

196

2018 BUKU I PENDAHULUAN

No 4

Nama

Sektor

Estrelita Adriana Prima Ragazza

Demografi

Analisis Analisis ketenagakerjaan Analisis tingkat pendidikan masyarakat Analisa dampak bencana terhadap masyarakat Analisis keberadaan masyarakat berkebutuhan khusus terkait evakuasi bencana Analisis klasifikasi penduduk berdasarkan usia, agama, dan jenis kelamin

Rekzy Vernando

Sosial Budaya

Mei Ayu Ristiyani

Ekonomi

Rifqy Sasongko

Sarana

Rahman Hilmy Nugroho

Prasarana

Analisis distribusi penduduk di kawasan perencanaan Analisis proyeksi penduduk tahun 2039 Analisis kesadaran masyarakat terkait kebijakan atau peraturan penanggulangan bencana Analisis kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur Analisis macam kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan perencanaan Analisis proyeksi kegiatan ekonomi meliputi analisis PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan analisis LQ sektor basis Analisis ketersediaan, kapasitas, jangkauan, dan kebutuhan sarana perdagangan dan jasa Analisis keterpenuhan sarana mitigasi bencana Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana pemerintahan dan pelayanan umum Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana peribadatan Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan, lapangan Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana rekreasi Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana kesehatan Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan sarana pendidikan Analisis ketersediaan prasarana mitigasi bencana, meliputi : analisis ketersediaan dan kebutuhan jalur evakuasi, analisis ketersediaan tanggul, dan analisis ketersediaan pintu air Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan jaringan listrik Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan jaringan drainase Analisis ketersediaan dan kebutuhan jaringan air bersih Analisis ketersediaan, kapasitas, dan kebutuhan jaringan persampahan Analisis ketersediaan dan kebutuhan jaringan air limbah

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

197

2018 BUKU I PENDAHULUAN

Nama

Parithustha Mahayati

Arista Kurniawan

Sektor

Analisis

Analisis ketersediaan dan kebutuhan jaringan telekomunikasi Transportasi Analisis kondisi dan kualitas jalan Analisis kapasitas jalan Analisis ketersediaan dan keterjangkauan moda transportasi Analisis kelas dan perkerasan jalan Tata Guna Analisis keberadaan dan fungsi ruang terbuka Lahan hijau Analisis penataan dan kepadatan bangunan Analisis intensitas penggunaan lahan Analisis kesesuaian penggunaan lahan Analisis ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana prasarana

Sumber : Kelompok Studio Proses Perencanaan Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu, 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

198

2018 BUKU I PENDAHULUAN

5.2.

No 1.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

15.

Jadwal Pekerjaan Tabel 5.3 Jadwal Pekerjaan Sept 2018 Okt 2018 II III IV I II III IV

Kegiatan

Nov 2018 I II III IV

Des 2018 I II III

Melakukan sintesa teori terkait tema rawan bencana Proses delineasi kawasan makro dan mikro Mengidentifikasi isu strategis kawasan /wilayah Menyusun tujuan perencanaan berdasarkan isu kawasan/wilayah Menyusun metode analisis (kerangka dan teknik analisis) untuk mendapatkan fakta sektoral kawasan Menyusun instrumen survei berdasarkan kebutuhan data Menyusun target dan jadwal survei Menyusun Buku 1 Pendahuluan Presentasi Buku 1 Menjalankan survei berdasarkan desain survei Mengkompilasi data hasil survei Menyusun Buku 2 Kompilasi Data Presentasi hasil survei Menganalisis data yang telah dikompilasi berdasarkan metode analisis yang telah disusun Mensintesa karakteristik spesifik kawasan perencanaan

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

199

2018 BUKU I PENDAHULUAN

16.

17.

Menyusun Buku 3 Rencana Pengembangan Kawasan Presentasi akhir Buku 3 Sumber : Kelompok Studio Proses Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu, 2018

Kelompok 4 | Kawasan Rawan Bencana Banjir Sewu

200