Eksepsi PH Bupati Pelalawan Terhadap Guagatan CLS warga Teluk Meranti. by Senarai ID

zul,t{nAtnr. srr 6k

l,l'l'l(;Asl, N()N l,l'l'lC,\st, l(oN't'tu\ri, t,l':tttlsAil..\AN, Pt,:tul,\]..K,\){ It E ll K,\\\' I li r\ N/l' FlIt C U I{,\ l,\ \. P I I)A N.\ & P E R Di\.t.\

ASSOCTATIS

Nomor:

azrlz{firl2lr2

Lamp.

Hal

i Eksepsl

Pelalawan, Rabu,8 Pebruari 2012

dan Jawaban dalam Perkara Perdata

Nomor : 15/PdUG/20L1/Pfrl. PLW.

Antara

MENTERI KEHUTAT{Ail R.r. ...r...r.....rr!.r.....r.............t...r........ TERGUGAT

BUPATT PELALAWAN.,,..,....,.,rrr.r..,.rr....rr.rr.r.....r...rrrr.r..r.r....

Lawan

TERGUGAT

EFENDI,dKK

KEPADA

PARA PENGGUGAT

YTH:

KETUp/ANGGOTA MAJ EUS HAKrM

PERKAM PERDATA NOMOR : LSlpDTlGl20lUpN.pLW. JL. Hang Tuah, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Felalawan

DIPELALAWAN. Dengan hormat,

lGmi yang bertanda tangan dibawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati pelalawan Nomor: LBolHWzlL2lZl.a tediii:rtgal 30 Januari 20L2, bertindak untuk dan atas nama Tergugat

lI,

dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atai; Gugatan dari Para Penggugat dalam

Perkara Perdata Nomor

: tSlpDTlGf?01l/pN.pLW

sebaE.,,

5erikut

TENTAI|g krr.$EPSr: Ekseosi Komoetensi Absplirs

Offirv ' "\angka/Tuanku TarnbusaiNo. 348 F Lt. II Pekanbaru - Riau. Inclorresia ll

Point

Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya, Fddd Pokok Perkara Petitum Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan berkenan memberikan pufusan

untuk Menyatakan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kaputumnfi Msntsrl Kshutflnan Ropubtlk Indonosla Nomor : 327/Menhut-Il/2009

lang{lal I"l )unl ?000 i------------

Penggugat diatas untuk Membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia Nomor

: 327l{enhut-Il/2009

tanggal 12 Juni 2009, dan oleh

karena

Pembatalan Keputusan merupakan kewenangan Putusan Tata Usaha Negara, untuk ifu

Tergugat

menyatakan Disclaimer terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan atau tegasnya

Demi Hukum Tergugat

rrrenyatakan tidak mengakui kewenangan Pengadilan Negeri

Pelalawan untuk memer,iksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang membatalkan

atau menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu beschikking/keputusan i.c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

: 327lMenhut-Il/2009 adalah

Putusan Tata

Usaha Negara, bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri pelalawan melainkan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-------

Bahwa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-undang

No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47

menyebutkan

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Bahwa yang dimakud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

dalam bidang Tata Usaha Negara baik

di Pusat maupun di Daerah sebagai

akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang bersifat konkrit, individual, dan final,

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

yang

;---:---

menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dan dalam sengketa ia quo Pengadilan Negeri Pelalawan wajib memutus

terlebih dahulu tentang wewenang mengadili absolute (kompetensi absolute) jikapun para

pihak 'tidak menyinggungnya Hakim karena jabatannya harus menyatakan benvenang;

diri

tidak

Exceotie Error In Persona ( Pihak vano ditarik sebaoai Terquoat Keliru )

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kemampuan membedakan kapasitas Tergugat

dengan jelas dan tegas, sehingga gugatan dltujukan kepada Tergugat

perkara a quo Tergugat

II. Dalam

II tldak mempunyai hubungan hukum (handeling bevoegde)

dengan

II sama sekali tidak mempunyai Para Penggugat, dan Tergugat II sama sekali tidak ada sangkut

Para Penggugat (aan legger). Dengan kata lain Tergugat sengketa hukum dengan

pautnya (on afhangelikheijde) dengan perkara ini. lGpasitas Tergugat

adalah berada

sebagai posisi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan' atas permohonan pihak berkepentingan

i.c. PT. RAPP dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengeluarkan Surat Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) hanya untuk PT. Riau Andalan Pulp and Paper

(MPP), bukan dikeluarkan untuk Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan hukum (hijk de blot waarheid) serta dinyatakan batal demi hukum (niet aan vankelijke verklaard)

;-------

Ekseptio Obscuur Libel (Tidak lelas Dasar hukum Dalil Gugatan Penggugat).

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Posita gugatannya tidak tervisualitas dengan jelas tentang objek perkara yang disengketakan. Antara posita dengan petitum tidak

saling berkaitan (miss leading/menyesatkan), dimana tidak jelas kapasitas Para Penggugat sebagai apa dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur terutama pada Point 2 dan 3 petitum gugatan Para Penggugat, dimana pada point 2

petitum gugatan Para Penggugat memin'ta amar putusan yang menyatakan Tergugat

Tergugat

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara dalam

I dan posita

gugatannya, Para Penggugat mempâ&#x201A;Źrmasalahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik trndonesia Nomor seperti babi

r{in

32TlMenhut-Il/2009 dan kerugian-kerugian yang tidak jelas,

masuk kampung, padahal babi itu sendiri yang dipelihara dikampung.

Bahwa, [egitu juga pada point

3 petitum gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat meminta agar amar putusan yang Membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

327l\enhutrIl/2009 tanggal 12 luni 2009, sementara

hal

ter.sebut tidak pernah diuralikan oleh Para Penggugat didalam posita gugatannya bahkan memerintahkan Majelis H,akim untuk menghentikan aktifitas kegiatan pemegang Izin Usaha Peman aatan Hasil Hutr:n Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HD tersebut, sangatlah tidak

patut dan wajar penzllrcntian kegiatan pemegang izin tersebut yang sejak awal mula telah memenuhi persyarri:l,an pengeluaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHI,'f-Ffn, oleh karena itu gugaian Para Penggugat haruslah dikesampingkan atau dinyatatqa,.', rir!$k, dapat diterima dan ditolak seluruhnya (niet aan vankelijke verklaard) ;-

rENTAtl9. POKOK PFRKARA I Bahwa apa yang'diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi kembali didalam pokok

lerkara dan Tergugat

dengan tegas-tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

)ara Penggugat didalam gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas-tegas <ebenarannya dibawah ini :

diakui

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 8

point 17 yang menyatakan bahwa Tergugat

II tidak melaksanakan

Perintah Undang-undang

adalah tidak benar, karena pada sedaktu sebelum mengeluarkan Surat Rekomendasi dimaksud, Tergugat

berlaku untuk

itu

telah melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang yakni dengan telah memeriksa persetujuan izin prinsip untuk

Penambahan/Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT) hanya untuk PT. Riau Andalan Pulp and Paper (MPP), lagi pula Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri

(Hn)

kepada PT. Riau Andalan Pulp

and Paper (MPP) merupakan kewenangan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Sehingga dalil Para Penggugat yang menghubungkan kewenangan Tergugat II dengan masalah babi rajin masuk kampung, hilangnya mata pencarian masyarakat memburuh nan membunuh satwa liar, engganhya lebah mengeluarkan madu, adalah tidak relevan dengan Pemberian Izin dan Rekomendasi yang merupakan hak dari pemohon

i.c.

PT. Riau Andalan

Pulp and Paper (MPP), sehingga dengan demikian terbulGi bahwa dalil gugatan Penggugat terbuKi tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sefta melawan hukum ;

Para

-----

;------------ Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 522.1/DISHU|/III/20051233 tanggal B Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor

522IDISHUT/801 tanggal 18 luni 2005 tentang

Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT. Riau Andalan Pulp and Paper (MPP) dikeluarkan berdasarkan atau dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor

KPTS.667|Y.|20O4 tanggal 11 Nopember 2004 tentang Kelayakan Ungkungan

Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan lGyu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-F|D di

Area tambahan pada Kabupaten Pelalawan, sehingga Tergugat

selaku Pemerintahan

Kabupaten menindak lanjuti Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut atas permohonan pihak

PT. Riau Andalan Pulp and paper (RAPP), sehingga apa yang dipersoalkan konkritnya menjadi objek sengketa oleh Para Penggugat adalah Keputusan Gubemur, Keputusan Bupati

sefta Keputusan Menteri Kehr.rtanan Republik trndonesia dimana objek dan subjek sengketa

ini adalah domain Tata Usaha Negara yang semestinya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan sebaliknya diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan yang tidak

berkompetensiuntukmemeriksadanmengadiliperkaraaquo;-------

3. ---*-*----- Bahwa terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh Para PengEugat dimana Para

Penggugat memsa dirugikan

atas dikeluarkan Surat

Rekomendasi Nomor

522.1/DISHUTlIIll2005l233 tanggal B Maret 2005 dan Surat Bupati Pelalawan Nomor

522/DISHW801 tanggal 18 Juni 2005 tentang Rekomendasi Penambahan/Perluasan Areat Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT. Riau Andalan Pulp and Paper (MPP) adalah tidak benar, karena Tergugat

secara

hukum tidak berwenang memaksa lebah harus mengeluarkan madunya, menghambathambat hak seseorang atau badan hukum untuk minta izin usaha pengelolaan hutan sefta

pemafaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, melainkan mesti mendukung pembangunan dalam segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak khususnya yang berada diwilayah kerja Tergugat

II. Oleh karena tidak ada fakta hukum

II merugikan

Para Penggugat dengan telah melakukan

yang membuKikan bahwa Tergugat

perbuatan melawan hukum dan tidak pula terbuld bahwa Tergugat

telah melanggar

Undang-undang, sehingga secara patLlt sepatutnya gugatan Para Fenggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bukan sengketa mengenai hak kepemilikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 160 Rbg I L34 HIR yang menyebutkan bahwa apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam

itu tinggal dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak benarenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena pemeriksaan perkara

jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

5. -----'-------

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa Tata

Usaha Negara yang merupakan jurisdiksi absolut lingkungan Peradilan TUN dan bukan mengenai sengketa hak kepemilikan maka secara absolute yang berwenang mengadili

perkara

ini adalah

Pengadilan

Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidak

benruenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Selanjutnya menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 tahun L947 yang berbunyi "Putusan dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk mengadili perkaranya,dianggapsebagaiPutusanPenghabisan,,;---------

memerintahkan pada Pemegang Izin PT. Riau Andalan Pulp and Paper (MPP) untuk menghentikan segala aktifitas dan kegiatan RAPP adalah sangat tidak patut dan melawan

hukum, karena PT, Riau Andalan Pulp and Paper (MPP) telah memegang Izin Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Area tambahan

pada Kabupaten Pelalawan sefta memiliki Izin Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (hfn)

sebagaimana Surat Keputusan ( S K ) Menteri Kehutanan Republik Indonesia -

Nomor

: 327lMenhut-Il/2009 tertanggal

12 Juni 2009, oleh karena itu apa yang didalilkan

oleh Para Penggugat adalah tldak dldasarl oleh ahrran hukum yang Jelas, sehlngga beralasan hukum untuk dltolak seluiuhnya

;--*-----

Bahwa berdasarkan alasan'alasan hukum tersebut di atas, jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta terbukti pula melawan hukum, oleh karena itu dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai

berikut

TENTANG EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan EksepsiTergugat

Menyatakan bahwa Pengadilan ltegeri Pelalawan tidak benvenang untuk memeriksa dan

II untuk

mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolute)

Menyatakan

TENTANG PQKOK PERI(ARA

;

gugatan Para Penggugat ditolak

dapat diterima (niet aanvankelijke verklaard)

seluruhnya ;

atau setidak-tidaknya menyatakan tidak

:----*-

Menolak Gugabn Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet aanvankelijke verklaard)

;--------"--

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 327lMenhut-

IIl2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya serta berkekuatan hukum

f---*-'-

Menyatakan Surat Rekomendasi Nomor : 522.1/DISHryfif/ZO Osl233tanggal B Maret 2005

dan Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522/DISHW801 tanggal 18 Juni 2005 adalah sah dan

berharga dengan segata akibat hukumnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

;---*

Menyatakan bahwa Tergugat

II tidak

melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk

apapun ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

;-----

Bilamana Pengadilan Negeri Pelalawan

/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et funo);

Demikianlah Eksepsi

dan Jawaban dalam Perkara

Perdata Nomor

tslPdVGlzO11/PN.PLW ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kasih

/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dihaturkan

;----

Hormat kami Kuasanya,

zuLKHArRr,SH

terima