Bentangan RCT kasus IUP Ilegal KKPA PT Adei Plantation by Senarai ID

PAPER BENTANGAN PAPER BENTANGAN RCT JELANG PUTUSAN HAKIM:

MENGHUKUM KETIGA TERDAKWA: Pidana penjara 5 tahun, denda Rp 5 Miliar Dalam kasus IUP Illegal PT Adei KKPA Desa Batang Nilo Kecil PENDAHULUAN PT Adei Plantation and Industry adalah perusahaan perkebunan yang modalnya berasal dari PMA (penanaman modal asing) negara Malaysia. Ia masuk dalam grup KLK (Kuala Lumpur Kepong). Luas kebun inti 12.800 hektar, terletak di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, Desa Batang Nilo Kecil dan Desa Telayap Kecamatan Pelalawan, Desa Sungai Buluh dan Desa Sering Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau yang beroperasi sejak tahun 1996. Pembangunan kebun KKPA diawali dengan adanya kesepakatan antara masyarakat Desa Batang Nilo Kecil dengan PT Adei Plantation melalui Koperasi Petani Sejahtera. Kesepakatan mulai dibahas pada tahun 1999. Masyarakat mendesak PT Adei untuk dibuatkan kebun dengan pola KKPA. Penyebabnya masyarakat tidak mau menerima ganti rugi atas lahan kebun PT Adei yang bersengketa dengan masyarakat Desa Batang Nilo Kecil. Di tahun yang sama, masyarakat Desa Batang Nilo Kecil membentuk sebuah Koperasi Petani Sejahtera dan terdaftar pada Dinas Koperasi di Kabupaten Kampar. Pengurusan koperasi dilakukan setelah Kepala Desa Batang Nilo Kecil mendapat informasi cara membuat koperasi dari pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan bernama Asmil Pasaribu. Untuk membangun kebun KKPA, masyarakat diminta membuat koperasi. Segala pengurusan terkait surat-menyurat dan hal teknis lainnya dibantu oleh PT Adei diwakili Humas Riza Adami Nasution. Tahun 2001, lahan yang akan dijadikan kebun KKPA diukur dengan melibatkan pihak Bupati Pelalawan. Didapatlah luas lahan KKPA 540 hektar. Kemudian tahun 2003 Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan kelapa sawit pola KKPA. Terhadap lahan yang telah disepakati untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA tersebut, PT Adei meminta penyerahan dilakukan tertulis. PT Adei meminta masyarakat untuk membuat surat penyerahan tanah ulayat dari ninik mamak kepada pengurus Koperasi Petani Sejahtera. Surat ditanda tangani Juli 2002. Inti surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat Desa Batang Nilo Kecil menyerahkan satu hamparan tanah ulayat seluas 600 hektar kepada Koperasi Petani Sejahtera untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA yang dilaksanakan oleh PT Adei. Kemudian dibuat pula surat pernyataan dari Koperasi Petani Sejahtera kepada PT Adei Plantation and Industry. Isinya seluruh masyarakat Koperasi Petani Sejahtera menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kebun kelapa sawit pola KKPA kepada PT Adei Plantation and Industry, baik teknis

PAPER BENTANGAN pembangunan kebun, manajemen dan perizinan dengan biaya yang ditanggung sebagai hutang (kredit). Surat pernyataan juga ditanda tangani pada Juli 2002. Setelah tanah diserahkan, pihak PT Adei meminta Koperasi Petani Sejahtera untuk mengurus perizinan terkait. Semua dipandu oleh Humas PT Adei bernama Riza Adami Nasution. Antara lain surat izin prinsip, persetujuan pencadangan lahan, izin lokasi. Semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2003-2005. Tahun 2006 PT Adei Plantation and Industry mulai melakukan pembukaan lahan dengan cara land clearing. Penanaman kelapa sawit mulai akhir 2006 hingga tahun 2010. Menurut keterangan Danesuvaran, General Manager KKPA PT Adei, hingga kini luas lahan KKPA yang ditanam yakni 488 hektar. Tanaman kelapa sawit mulai panen sejak tahun 2010. Pemanenan dilakukan pihak PT Adei dan hasilnya dibawa ke pabrik kelapa sawit (TBS) kebun Nilo Barat PT Adei. Dari hasil panen tersebut, sampai Juni 2013 hak koperasi tidak diberikan. Hak mereka baru diberikan setelah PT Adei terlibat perkara kebakaran lahan tahun 2013. Itu saat kasus kebakaran lahan naik ke meja hijau. Kegiatan usaha budidaya perkebunan yang dilakukan PT Adei Plantation pada lahan atas nama Koperasi Petani Sejahtera tanpa Izin Usaha Perkebunan. Menurut Ahli Perizinan Perkebunan, usaha budidaya perkebunan apabila sudah mencapai luas areal 25 hektar ke atas diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Selain itu, dari surat izin lokasi dan izin prinsip yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Pelalawan, termuat diktum agar dilakukan pengurusan izin usaha perkebunan. Lahan KKPA dikerjakan oleh PT Adei tanpa adanya surat perjanjian kerjasama antara PT Adei dengan Koperasi Petani Sejahtera. Surat perjanjian baru dibuat pada 17 Desember 2012 dan ditandatangani oleh pengurus kedua belah pihak.

PROFIL TERDAKWA 1.

Goh Tee Meng. Usia 63 tahun. Warga negara Malaysia, lahir di Melaka. Saat pembangunan kebun KKPA tahun 2006, ia menjabat sebagai Regional Direktur. Sebelumnya (tahun 2005Maret 2006) ia menjabat Senior General Manager PT Adei. Tahun 2010 ia jabat Presiden Direktur dan Agustus 2013 pensiun dan tinggal di Malaysia. Pada kasus ini, ia ditahan di Rumah Tahanan Kulim Pekanbaru. Masa penahanan hingga 27 Juli 2014. 2. Tan Kei Yoong. Usia 53 tahun. Warga negara Malaysia, lahir di Selangor, Malaysia. Saat pembangunan kebun KKPA tahun 2006, ia belum di Indonesia. Ia mulai bekerja di Indonesia tahun 2010 sebagai Regional Direktur hingga kini. Pada kasus ini, ia ditahan di Rumah Tahanan Kulim Pekanbaru. Masa penahanan hingga 27 Juli 2014. 3. Danesuvaran KR Singam. Usia 52 tahun. Warga negara Malaysia, lahir di Negeri Sembilan, Malaysia. Saat pembangunan kebun KKPA tahun 2006, ia menjabat sebagai Estate Manager Kebun Nilo Barat I yang membawahi KKPA. Tahun 2007-2010 menjabat Senior Manager di Kebun Nilo Timur PT Adei Pelalawan. Tahun 2011-2012 Asisten General Manager KKPA. Tahun 2012 hingga kini sebagai General Manager KKPA di Desa Batang Nilo Kecil Pelalawan. Pada kasus kebakaran hutan dan lahan PT Adei Plantation, Danesuvaran menyandang status tahanan kota sehingga pada kasus usaha perkebunan ilegal ini ia tidak ditahan.

PAPER BENTANGAN PENUNTUT UMUM Penuntut Umum ketiga terdakwa yaitu: 1. Banu Laksmana 2. Sobrani Binzar 3. M. Amin

MAJELIS HAKIM Ketiga terdakwa Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR Singam diperiksa oleh hakim yang sama. Khusus pemeriksaan saksi ketiga terdakwa sidangnya disatukan. Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili ketiga terdakwa tersebut: 1. Rico Sitanggang (Ketua Majeis Hakim) 2. Ria Ayu Rosalyn (Hakim Anggota) 3. Sagita Rambey (Hakim Anggota)

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA Penasehat Hukum ketiga terdakwa berasal dari Law Firm Adnan Buyung Nasution. Para penasehat hukum yaitu: 1. Pia AR Akbar Nasution 2. Widat 3. Handarbeni Imam Arioso 4. Indra Nathan Kusnady 5. Wijaya Suhendra

DAKWAAN Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 46 (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat ( 1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 17 (1): Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pasal 55 (1) ke-1: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

PAPER BENTANGAN TUNTUTAN Tuntutan untuk Terdakwa Goh Tee Meng: 1. Menyatakan Terdakwa GOH TEE MENG secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan Pidana penjara Kepada Terdakwa GOH TEE MENG selama 1 (satu) tahun dan Membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah untuk ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : Areal perkebunan KKPA Koptan Sejahtera seluas + 530 Ha (lima ratus tiga puluh hektar) yang terletak di Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang berada pada :  Titik koordinat 101º57’30,7” BT - 00º22’36,9” LU, Blok 20/07 B.  Titik koordinat 101º58’09,6” BT - 00º22’55,5. LU, Blok 24/07 B.  Titik koordinat 101º57’42,6” BT - 00º23’26,8” LU, Blok 24b.  Titik koordinat 101º57’28,2” BT - 00º23’18,2” LU, Blok 22b.  Titik koordinat 101º57’26,6” BT - 00º22’26,2” LU, Blok 17/18.  Titik koordinat 101º57’26,4” BT - 00º22’38,4” LU, Blok 18/19.  Titik koordinat 101º57’26,2” BT - 00º22’50,8” LU, Blok 19/20.  Titik koordinat 101º57’25,1” BT - 00º23’04,1” LU, Blok 20/21.  Titik koordinat 101º57’21,8” BT - 00º23’23,2” LU, Blok 21b Ujung.  Titik koordinat 101º57’04,1” BT - 00º23’10,7” LU, Collection Road CR 18 (Blok 18/19 b).  Titik koordinat 101º55’40,4” BT - 00º22’11,8” LU, Collection Road CR 3 (Blok 3/4).  Titik koordinat 101º56’11,8” BT - 00º21’50,3” LU, Blok 5 ( 5/6 ). o Ttitik koordinat 101º55’58,8” BT - 00º21’48,1” LU, Batas tanam Colletion Road CR 3 Blok 3/4). o Titik koordinat 101º55’44,9” BT - 00º21’46,7” LU, titik BPN 129/ Collection Road Pertengahan Blok 2.  Titik koordinat 101º55’20,1” BT - 00º21’57,7” LU, titik sudut pintu air / Collection Road Zero / CR 0. DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI PETANI SEJAHTERA UNTUK DILANJUTKAN PENGURUSAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 4.

Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Tuntutan untuk Terdakwa Tan Kei Yoong 1. Menyatakan Terdakwa TAN KEI YOONG secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan Pidana penjara Kepada Terdakwa TAN KEI YOONG selama 1 (satu) tahun dan Membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah untuk tetap ditahan;

PAPER BENTANGAN 3. Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) Tuntutan untuk Terdakwa Tan Kei Yoong 1. Menyatakan Terdakwa DANESUVARAN KR SINGAM secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan Pidana penjara Kepada Terdakwa DANESUVARAN KR SINGAM selama 1 (satu) tahun dan Membayar Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah untuk ditahan; 3. Membayar Biaya Perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

PLEDOOI Tim penasehat hukum terdakwa yang terdiri dari Pia AR Akbar Nasution, Indra Nathan Kusnadi, Hendarbeni Imam Sarioso, dan Widat membacakan nota pembelaan secara bergantian. Pada bab pendahuluan, tim penasehat hukum sepakat menolak semua surat tuntutan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum minggu lalu. “Kenapa tidak ada IUP, yang disalahkan harus PT Adei, padahal lahannya milik masyarakat?” ujar Pia membaca nota pembelaan. Alasan penolakan lainnya yakni lahan KKPA PT Adei sudah ada dari tahun 2006, mengapa IUP baru dipermasalahkan sekarang? Berdasarkan fakta persidangan, yang mengurus IUP harusnya pemilik lahan yakni Koperasi Petani Sejahtera, mengapa hanya PT Adei yang disalahkan? Alasan terakhir, tim penasehat hukum menyalahkan pemerintah daerah. “Kegiatan di KKPA sudah mendapat izin lokasi dari pemerintah daerah setempat, dan masih berjalan sampai sekarang. Kalau memang bermasalah, mengapa pemerintah membiarkan saja? Hingga kini juga tidak ada teguran dari Dinas Koperasi,” kata Pia. Sementara itu, dari fakta persidangan, tim penasehat hukum menyatakan bahwa ketiga terdakwa tidak bersalah. Satu-satunya saksi ahli dari jaksa yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketiga terdakwa bisa dikenakan sanksi pidana adalah Prof. Omar Syarief Hiariej, ahli pidana korporasi dari Universitas Gadjah Mada. Ia tidak hadir di persidangan, namun tim jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan Prof. Omar di depan persidangan. “BAP Prof. Omar tidak bisa digunakan. Berdasarkan pasal 120 ayat 2 KUHAP, keterangan ahli bisa diterima kalau ahli disumpah sebelum pemeriksaan. Kenyataannya ahli Prof. Omar disumpah penyidik setelah ia memberikan keterangan,” kata Indra Nathan membacakan nota pembelaan. Giliran Hendarbeni Imam Sarioso bacakan nota pembelaan bagian analisa yuridis. Menurut tim penasehat hukum, pasal 46 ayat 1 Undang-undang Perkebunan tidak bisa diterapkan pada ketiga

PAPER BENTANGAN terdakwa. Alasannya ketiga terdakwa tidak turut campur secara langsung terkait perkara yang dipersoalkan. Mereka menggunakan keterangan Chairul Huda, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. “Berdasarkan keterangan Chairul Huda, UU Perkebunan tidak mengenal badan hukum, hanya orang per orang. Jadi harus dibuktikan secara langsung keterlibatan terdakwa dalam perkara ini,” kata Hendarbeni. Alasan lainnya, ketiga terdakwa bukan pucuk pimpinan PT Adei yang mengeluarkan kebijakan secara langsung terkait pembukaan kebun KKPA. “Mereka hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemimpin sebelumnya. Tim penasehat hukum juga menyinggung keterlibatan Lee Khik Tiong, General Manajer kebun KKPA PT Adei tahun 2006. “Ia yang bertanggung jawab sebagai general manager saat kebun KKPA dibuka,” lanjut Hendarbeni. Status ketiga terdakwa sebagai warga negara asing juga dijadikan pembelaan tim panasehat hukum untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah. Menurut mereka, UU Perkebunan hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, bukan warga asing. Hingga kini pemerintah daerah tidak melarang kegiatan perkebunan di lahan KKPA PT Adei. Ini dijadikan alasan pembenar tim penasehat hukum terdakwa. “Pemda punya kewenangan untuk membina dan mengawasi kegiatan perkebunan ini dan Pemda terlibat memberikan izin lokasi serta mengetahui bahwa kebun KKPA PT Adei tidak punya IUP,” kata Hendarbeni. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP soal yang melakukan atau turut serta melakukan, menurut tim penasehat hukum tidak bisa dikenakan pada terdakwa. “Tidak ada peran terdakwa terungkap berasarkan keterangan saksi dan bukti di persidangan,” tambahnya. Tim penasehat hukum menyimpulkan bahwa yang harus mengurus IUP adalah pemilik lahan, dalam hal ini Koperasi Petani Sejahtera. Tim mengacu pada keterangan ahli yang dihadirkan jaksa Sri Ambar Kusumawati dan ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum Prof. Erman Raja Gukguk. Poin kedua yakni keputusan pembukaan lahan KKPA berada pada komisaris PT Adei di Malaysia. Ketiga terdakwa hanya menjalankan perintah dan meneruskan pengerjaan kebun KKPA. Pembukaan lahan KKPA tahun 2006 menjadi tanggung jawab Lee Khik Tiong selaku General Manager Kebun KKPA saat itu, bukan ketiga terdakwa. Poin terakhir kesimpulan pada nota pembelaan adalah status kewarganegaraan ketiga terdakwa sebagai warga negara asing, sedangkan UU Perkebunan hanya untuk warga negara Indonesia. Tim Penasehat hukum memohon kepada majelis hakim agar memutus ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Mereka juga meminta nama baik ketiga terdakwa dipulihkan. Usai pembacaan nota pembelaan dari tim penasehat hukum, masing-masing terdakwa menyampaikan pembelaan secara pribadi. Danesuvaran menceritakan bahwa ia merupakan tulang punggung keluarga sebagai anak pertama. Ia juga punya istri dan dua anak yang masih kecil. Karyawan KKPA serta masyarakat di Desa Batang Nilo Kecil bergantung pada kepemimpinannya.

PAPER BENTANGAN Tan Kei Yoong menyampaikan secara lisan bahwa ia hanya karyawan di PT Adei. Ia setuju bahwa koperasi sebagai pemilik lahan harus mengurus IUP. “Saya tidak tahu tentang IUP ini, kalau saya tahu, maka saya akan suruh koperasi urus,” katanya. Begitu pun dengan terdakwa Goh Tee Meng. Ia sampaikan pembelaan secara lisan. Ia nyatakan kesedihannya tidak bisa pulang ke Malaysia sejak 10 bulan terakhir karena dicekal terkait kasus ini. “Saya sudah pensiun. Saya datang ke Indonesia awalnya memenuhi panggilan sebagai saksi untuk kasus kebakaran hutan. Saya patuh pada aturan hukum di Indonesia. Tidak mengerti bagaimana saya bisa dijadikan tersangka, ditahan, dicekal, tidak bisa pulang sampai sekarang,” katanya sedikit terisak. Ketiga terdakwa meminta majelis hakim agar memberikan putusan seadil-adilnya.

KETERANGAN SAKSI DAN TERDAKWA I. Saksi Fakta dan Ahli dari Penuntut Umum Sidang kasus usaha perkebunan ilegal KKPA PT Adei dengan terdakwa Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong, dan Danesuvaran KR Singam berlangsung sebanyak 24 kali (sidang terakhir berupa pembacaan duplik). Ada 19 saksi fakta dan 2 saksi ahli dari tim Penuntut Umum serta 7 saksi meringankan (a de charge) dan 2 saksi ahli dari tim Penasehat Hukum ketiga terdakwa. Agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian dimulai pada sidang ke-5 tanggal 5 Juni 2014. Berikut rinciannya:

No 1

Nama Saksi Abdul Hakim (Sidang 5, 5 Juni 2014)

Pekerjaan Mamak Adat Desa Batang Nilo Kecil dari Suku Melayu

Inti Keterangan Abdul Hakim katakan kebun KKPA mulai dibangun tahun 2006. Lahannya milik masyarakat dan diserahkan ke PT Adei untuk ditanami sawit. Diserahkan karena ada lahan masyarakat yang sengketa dengan PT Adei. “Masyarakat yang lahannya bersengketa tidak mau diganti rugi oleh PT Adei. Kami sudah ke Gubernur, Bupati. Akhirnya disarankan oleh Kades Pak Dirman untuk dibuat pola kemitraan saja,” kata Abdul. Lahan pun diserahkan. Abdul Hakim sebagai salah satu mamak adat membuat surat, diserahkan ke Kades. Kades serahkan ke Arifin, Ketua Koperasi Petani Sejahtera. Koperasi serahkan lahan ke PT Adei untuk dibangunkan kebun sawit. Abdul Hakim hanya tahu menyerahkan lahan saja. Yang urus lahannya koperasi, ia tidak ada mengerjakan apapun. Tahun 2013 ia dapat hasilnya, pertama dapat Rp 2 juta. Setelah itu per tiga bulan dapat Rp 600 ribu. Ia pun tidak ada memegang

Link Berita Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 91-utang-masyarakat-rp-34-miliarke-pt-adei-plantation-andindustry Video: https://www.youtube.com/watch ?v=m0z-ug0k4rE Audio: http://www.4shared.com/mp3/C g_Ks_pSce/Sidang_5_5_Juni_201 4__Abdul_Ha.html

PAPER BENTANGAN 2

Labora Bancin (Sidang 5, 5 Juni 2014)

Ketua Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil

Sutrisno (Sidang 5, 5 Juni 2014)

Karyawan PT Adei, Asisten Lapangan KKPA Desa Batang Nilo Kecil

Amir (sidang 6, 12 Juni 2014)

Ninik Mamak dari suku Suku Piliang Desa Batang Nilo Kecil

surat bukti apapun terkait penyerahan maupun kepemilikan lahan tersebut. Labora bekerja sebagai karyawan PT Adei tahun 2000 hingga 2012. Setelah mengundurkan diri, ia diangkat sebagai pengurus koperasi dan menjabat ketua pada tahun 2013. Labora tidak tahu sama sekali soal IUP. Baru tahu setelah ada kasus ini. Dari MoU, yang ia tahu semua pengelolaan kebun KKPA dikerjakan oleh PT Adei. Ia tahu soal pembagian hasil: 85 persen untuk perusahaan dan 15 persen untuk masyarakat. Selain itu, dari MoU ia juga tahu masyarakat memiliki utang Rp 34 miliar kepada PT Adei. Utang dihitung dari hasil kerja operasional kebun KKPA. Rincian utangnya ia tidak tahu. Kapan lunasnya juga tidak tahu. “Koperasi ini hanya seperti alat saja,” katanya. Mengenai izin, yang ia tahu yang ada hanya SKT tanah. “IUP tidak ada, setelah ada kasus ini baru diurus. Pegurusan izin dibantu perusahaan, dananya dari perusahaan yang kemudian dimasukkan ke dalam bon hutang masyarakat,” katanya. Labora katakan yang mengkonsep surat perusahaan, kopnya pakai koperasi. “Saya juga sudah berulang kali minta rincian utangnya,” katanya lagi. Mengenai perizinan Sutrisno tidak tahu sama sekali. Kalau ada masalah, biasanya koperasi langsung yang berhubungan dengan Humas PT Adei. Terkait laporan pengerjaan KKPA, menurut Sutrisno pihak perusahaan ada memberikan laporan kepada koperasi. “Dalam bentuk e-con,” katanya. Namun Labora Bancin, Ketua Koperasi Petani Sejahtera mengatakan tidak tahu sama sekali mengenai perkembangan kegiatan KKPA karena tidak pernah menerima laporan. Amir cerita awal penyerahan lahan milik masyarakat kepada PT Adei. Lahan diserahkan oleh tiga suku: Piliang, Pelabi dan Melayu melalui Koperasi Petani Sejahtera kepada PT Adei. “Seluruh pengolahan lahan dikerjakan oleh PT Adei.

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 91-utang-masyarakat-rp-34-miliarke-pt-adei-plantation-andindustry Video: https://www.youtube.com/watch ?v=m0z-ug0k4rE Audio: http://www.4shared.com/mp3/s8 u2Te0cce/Sidang_5_5_Juni_2014 __sambunga.html Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 95-masyarakat-berhutang-rp-34m-ke-pt-adei-plantation-andindustry Video:

PAPER BENTANGAN Kami hanya tahu hasilnya saja,” katanya. Amir mengaku memiliki lahan di kebun KKPA itu. Namun ia tidak tahu lahannya yang mana. “Lahannya belum milik saya, masih punya PT Adei, yang buat kaplingan juga PT Adei. Satu nama dapat satu kapling, luasnya 1,75 hektar,” katanya. Ditanam tahun 2006, Amir mengaku baru terima hasil tahun 2013. “Mengenai perizinan saya tidak tahu menahu. Kita serahkan semua ke perusahaan,” ujarnya. Dari MoU, Adi Firdaus tahu hutang masyarakat dengan PT Adei terkait lahan KKPA sebesar Rp 34 miliar. Ia tidak tahu kapan lunasnya. “Kalau masih operasional ya hutang terus,” katanya. Mengenai izin, Adi bilang lahan KKPA tidak punya izin. Sedang dalam masa pengurusan. Yang mengurus koperasi, uangnya dari PT Adei Rp 138 juta. “Saya yang membuat suratnya. Sudah ada contohnya dari Dinas Koperasi. Ide membuat izin dari Pak Heri,” katanya.

https://www.youtube.com/watch ?v=EkREDVVtoTQ Audio: http://www.4shared.com/mp3/N EISCgwEba/Sidang_6_12_Juni_20 14__Amir__A.html

Adi Firdaus (sidang 6, 12 Juni 2014)

Karyawan PT Adei, Supir Humas PT Adei, Sekretaris Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 95-masyarakat-berhutang-rp-34m-ke-pt-adei-plantation-andindustry Video: https://www.youtube.com/watch ?v=EkREDVVtoTQ Audio: http://www.4shared.com/mp3/N EISCgwEba/Sidang_6_12_Juni_20 14__Amir__A.html

Syafarudin HS (sidang 6, 12 Juni 2014)

Bendahara Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil tahun 2003-2012

Syafarudin tahu mengenai hutang masyarakat dengan PT Adei terkait pengurusan lahan KKPA. Ia bilang punya lahan di KKPA tapi tidak tahu yang mana. “Masyarakat malas kerja, makanya lahannya diserahkan ke PT Adei,” katanya. Penyerahan lahan dilakukan melalui ninik mamak tiga suku kepada koperasi dan koperasi diwakili Arifin menyerahkan lahan ke PT Adei di rumah Arifin.

Mashuddin (sidang 6, 12 Juni 2014)

Sekretaris Koperasi Petani Sejahtera tahun 2000

Saat menjabat sekretaris koperasi, Mashuddin yang buat kesepakatan penyerahan lahan dari ninik mamak ke koperasi, kemudian ke PT Adei. Mengenai surat penyerahan lahannya, ia tidak tahu. “Saya hanya tanda tangan saja di surat itu, Arifin yang mengerjakan semua,” katanya. Mashuddin terima hasil dari pengerjaan kebun KKPA tersebut.

PAPER BENTANGAN 81gce/Sidang_6_12_Juni_2014__ Masyudi.html

Asmil Pasaribu (sidang 6, 12 Juni 2014)

Riza Adami Nasution (sidang 7, 13 Juni 2014)

PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Penyuluh dari Dinas Kehutanan Pelalawan di Desa Batang Nilo Kecil, Sekretaris Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil tahun 1999 Senior Humas PT Adei

Asmil Pasaribu membantu Kepala Desa Batang Nilo Kecil untuk mengurus izin pembentukan Koperasi Petani Sejahtera. Koperasi ini didirikan tahun 1999 dan terdaftar di Kabupaten Kampar (saat itu Desa Batang Nilo Kecil masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar). Karena membantu mengurus koperasi, Kades mengangkat Asmil sebagai sekretaris koperasi. “Tapi saya tidak tahu menahu soal koperasi. Saya hanya bantu mencarikan informasi bagaimana mengurus izin koperasi. Setelah itu saya tidak pernah lagi ke desa itu,” kata Asmil.

Riza Adami Nasution diutus oleh PT Adei untuk mengurus penyerahan lahan dari masyarakat kepada PT Adei. Penyerahan dilakukan tahun 2002 melalui Koperasi Petani Sejahtera. Koperasi ini sudah ada sejak tahun 1999. Riza juga mengaku membantu pengurusan izin koperasi ini. “Dasar penyerahan lahan dari masyarakat kepada PT Adei tidak ada. Masyarakat menyerahkan begitu saja melalui koperasi,” katanya. Riza mengaku ada keterlibatan PT Adei dalam pembangunan KKPA, namun ia tidak mau menyebutkan detailnya. “Koperasi membantu merekomendasikan masyarakat untuk bekerja di PT Adei,” ujarnya. Mengenai MoU, Riza mengaku sudah ada pembicaraan sejak tahun 2005. Mengapa MoU baru ditandatangani tahun 2012? “Koperasi mempelajarinya selama 7 tahun,” kata Riza. “Mengapa PT Adei berani membangun lahan walaupun tidak ada perjanjian kerjasama? Mengapa berani membangun dengan tidak ada izin?” tanya JPU. “Karena dari pembicaraan tahun 1999, masyarakat minta dibangunkan KKPA, bupati menyuruh membangun. Waktu itu kami koordinasi dengan BPN. Karena lahan milik pribadi jadi tidak usah pakai IUP,” jawab Riza. “Kalau begitu kenapa

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 96-jpu-apa-dasar-kkpa-tidakmemiliki-iup-kebun-inti-memilikiizin Video: https://www.youtube.com/watch ?v=8s_kf37OCFE Audio: http://www.4shared.com/mp3/M m_UD2wba/Sidang_7_13_Juni_2014__ Riza_Ad.html dan www.4shared.com/mp3/CT5HHiJ _ba/Sidang_7_13_Juni_2014__Riz a_Ad.html

PAPER BENTANGAN

Hery Hadisyah Putra (sidang 7, 13 Juni 2014)

PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Jafri (sidang 7, 13 Juni 2014)

PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Evi Zulfian (sidang 8, 16 Juni 2014)

Humas PT Adei

Maryatul Qubtiah

PNS Dinas

sekarang diurus izinnya?” tanya JPU lagi. “Ya masa dulu dan sekarang berbeda. Yang mengurus izin koperasi, silahkan tanya ke koperasi,” kelit Riza. “Kalau koperasi yang mengurus, mengapa PT Adei menyurati Dirjen Perkebunan?” kejar JPU lagi. “Kita hanya minta konfirmasi,” jawab Riza. Hery menjelaskan usaha perkebunan dengan luas lebih dari 25 ribu hektar harus punya IUP. “Bagaimana jika diolah tapi izinnya belum ada?” tanya JPU. “Pengolahannya tidak sah,” kata Hery. Ia menambahkan, di dalam izin prinsip dan izin lokasi ada diktum mengharuskan pengurusan izin usaha perkebunan. “Siapa yang berhak mengajukan IUP,” tanya JPU. “Pelaku usaha budidaya tanaman. Di Pelalawan ini belum pernah IUP KKPA terbit,” kata Hery. Tahun 2003 Jafri melakukan peninjauan lokasi KKPA di Desa Batang Nilo Kecil. Ia turun ke lapangan mengecek lokasi perencanaan KKPA seluas 600 hektar. “Permohonan perkebunan lahan 600 hektar itu statusnya bagaimana?” tanya JPU. “Hutan produksi yang dapat dikonversi. Lahan 600 hektar itu masuk ke dalam daerah pelepasan hutan seluas 15 ribu hektar dari Menteri Kehutanan untuk PT Adei,” jawab Jafri. “Jadi apakah lahan 600 hektar itu milik masyarakat?” tanya JPU. “Lahan itu dilepaskan untuk PT Adei. Karena masyarakat minta dibuat kebun, maka dibuatkanlah kebun dengan pola KKPA,” kata Jafri lagi. Evi menjelaskan Koperasi Petani Sejahtera berfungsi sebagai pengontrol kegiatan KKPA oleh PT Adei, mengawasi kerja perusahaan. Menurutnya, PT Adei mau membangun kebun KKPA karena didesak oleh masyarakat. “Apakah KKPA punya IUP?” tanya JPU. “Tidak ada karena lahannya kan milik perorangan. Dimana-mana KKPA tidak ada IUP,” jawab Evi. Namun dari izin lokasi yang dikeluarkan Bupati Pelalawan, tambah Evi, ada disebutkan untuk mengurus IUP. Saat menjabat Plt Kadis Perkebunan,

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 96-jpu-apa-dasar-kkpa-tidakmemiliki-iup-kebun-inti-memilikiizin Video: https://www.youtube.com/watch ?v=8s_kf37OCFE Audio: http://www.4shared.com/mp3/7s HEgEYyba/Sidang_7_13_Juni_201 4__Heri_Ha.html Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 96-jpu-apa-dasar-kkpa-tidakmemiliki-iup-kebun-inti-memilikiizin Video: https://www.youtube.com/watch ?v=8s_kf37OCFE Audio: www.4shared.com/mp3/ur96IH5 pba/Sidang_7_13_Juni_2014__Sid ang_.html

Rilis:

PAPER BENTANGAN (sidang 8, 16 Juni 2014)

Perikanan Propinsi Riau, pernah menjabat Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan

AH Makmur (sidang 8, 16 Juni 2014)

PNS Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan

Chong Choong Khim alias Trevor (sidang 8, 16 Juni 2014)

Finance Manager PT Adei

Maryatul pernah mengeluarkan surat rekomendasi dukungan untuk pembuatan MoU pada KKPA Desa Batang Nilo Kecil. “Tidak ada turun ke lapangan sebelum mengeluarkan surat,” katanya. Dalam poin 9 pada surat rekomendasi disebutkan, surat hanya berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. Apabila tidak ada perkembangan atau kegiatan dalam hal pengurusan MoU selama 12 bulan sejak dikeluarkan , surat akan dicabut. “Apakah Saudara ada mendapat laporan lagi setelah mengeluarkan surat ini?” tanya JPU. “Saya tidak tahu lagi karena hanya 2 bulan menjabat Plt,” ujar Maryatul. Makmur bertugas membuat draft izin lokasi untuk kebun KKPA yang akan ditanda tangani Bupati Pelalawan. “Izin lokasi diberikan kepada koperasi atau PT Adei?” tanya JPU. “Kepada PT Adei,” jawab Makmur. “Setelah ada izin lokasi, apa lagi?” lanjut JPU. “Harus ada IUP,” jawab Makmur. “Kalau ada pelepasan lahan dari Menhut untuk PT Adei dan izin lokasinya ditujukan kepada PT Adei, apakah IUPnya bisa diperuntukkan kepada pihak lain?” tanya JPU. “Dalam ketentuan, bila tidak ada pelepasan lahan lagi, yang harus mengurus IUP adalah PT Adei. “Kalau pelepasan lahan oleh Menhut untuk PT Adei 15 ribu hektar, tapi yang dikelola dan punya izin hanya 12 ribu hektar, sisanya bagaimana?” tanya JPU. “Lahannya kembali kepada Pemda,” jawab Makmur. Sebagai Finance Manager, Trevor menyerahkan laporan keuangan PT Adei, termasuk kebun KKPA, kepada Regional Direktur Tan Kei Yoong dan Presiden Direktur Goh Tee Meng. Danesuvaran tidak menerima laporan keuangan PT Adei secara keseluruhan karena ia khusus mengurusi kegiatan operasional KKPA. Mengenai utang masyarakat Desa Batang Nilo Kecil kepada PT Adei sebesar Rp 34 miliar, Trevor mengetahuinya. Utang dihitung dari awal pembangunan kebun KKPA tahun 2006, walaupun perjanjiannya baru ditanda tangani tahun 2012. “Kapan lunasnya?” tanya hakim. “Tidak bisa ditentukan, makin meningkat produksi

http://rct.or.id/index.php/berita/1 97-saksi-evi-zulvian-karenadimana-mana-kkpa-tidak-ada-iup Video: http://www.youtube.com/watch? v=Fl-lvLIGz-s Audio: http://www.4shared.com/mp3/1ai kWSwdce/Sidang_8_16_Juni_201 4__Maryatu.html

PAPER BENTANGAN

Sardiman Saragih (sidang 8, 16 Juni 2014)

Karyawan PT Adei

Arifin (sidang 9, 19 Juni 2014)

Ketua Koperasi Petani Sejahtera tahun 2002-2012, Bendahara Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013-sekarang

Goh Tee Meng (sidang 10, 23 Juni 2014)

Mantan Presiden Direktur PT Adei

dan bagus penjualan, makin cepat lunasnya,” jawab Trevor. “Sekarang utangnya berapa?” tanya hakim. “Ditambah bunga 8 persen setiap bulan, jumlah utang sekarang tinggal Rp 33,75 miliar,” jawab Trevor. Sehari-hari Sardiman bertugas membagi tugas untuk para mandor yang bekerja di kebun KKPA. Mengenai IUP, ia tidak tahu sama sekali. Ia bilang kebun KKPA mulai ditanam tahun 2007.

Pada tahun 2002, Arifin katakan masyarakat diwakili ninik mamak menyerahkan lahannya kepada koperasi, kemudian ke PT Adei. Ada surat penyerahan lahan yang ditanda tangani ninik mamak, kepala desa, pengurus koperasi dan perusahaan. Di depan persidangan, Arifin mengakui bahwa yang mengkonsep surat, mengetik surat, dan menyuruh menanda tangani adalah pihak perusahaan diwakili Humas Riza Adami Nasution. Sampai mengurus ke dinas koperasi, semua Humas. Ia sebagai perwakilan koperasi hanya disuruh dan mematuhi semua perintah Humas. Begitu pula dengan pengurusan MoU tahun 2013. Arifin menyatakan bahwa yang mengkonsep surat perjanjian kerjasama adalah Humas PT Adei. Ia hanya tanda tangan saja. “Yang ngerti Pak Labora lah itu, ketua koperasi. Ketua tanda tangan, saya ikut saja,” katanya. Saat pembangunan kebun KKPA tahun 2006, Goh Tee Meng menjabat sebagai Regional Direktur PT Adei. Ia membawahi semua perusahaan PT Adei untuk wilayah Riau, termasuk kebun KKPA PT Adei di Desa Batang Nilo Kecil. Meski begitu, ia mengaku tidak terlibat dalam pembangunan KKPA tersebut. “Tahun 2006 itu pembangunan KKPA telah disetujui GM dan Presdir, saya tidak terlibat,” katanya. GM PT Adei saat itu

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 97-saksi-evi-zulvian-karenadimana-mana-kkpa-tidak-ada-iup Video: http://www.youtube.com/watch? v=Fl-lvLIGz-s Audio: http://www.4shared.com/mp3/U ZTqisyzba/Sidang_8_16_Juni_201 4__Sardima.html Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/2 00-kerja-atas-perintah-humas-ptadei-plantation-and-industry Video: http://www.youtube.com/watch? v=LcMywlyNZQ0 Audio: http://www.4shared.com/mp3/Qr NhbDKhce/Sidang_9_19_Juni_20 14__Arifin_.html

PAPER BENTANGAN

Tan Kei Yoong (sidang 10, 23 Juni 2014)

Regional Direktur PT Adei

adalah Lee Khik Tiong dan Presdir Lim Ong Jun. “Masalah perizinan bagaimana?” tanya JPU. “Ngerti sedikit, bukan tugas saya. So saya nggak mau jawab. Izin tanggung jawab kedua belah pihak. Saya sudah ingati, saya sudah dudukkan semua,” jelasnya. Goh Tee Meng jabat Regional Direktur sampai tahun 2010. Kemudian ia diangkat sebagai Presiden Direktur, mengawasi kebun PT Adei untuk seluruh Indonesia. Yang menggantikannya di posisi Regional Direktur adalah Tan Kei Yoong, dari tahun 2010 hingga kini. Mengenai kewenangan Regional Direktur di KKPA, Goh Tee Meng menyatakan bahwa RD ada menerima laporan terkait KKPA. Hanya laporan standar saja. Terkait pengambilan keputusan di KKPA, semua tergantung RD. “Kalau mau menangani boleh-boleh saja,” katanya. “Kalau mau membatalkan biaya pupuk, apa bisa RD?” tanya hakim. “Bisa. Tak payah sampai Presdir, RD saja cukup,” katanya. Ia juga menyatakan tanggung jawab tertinggi kebun KKPA Batang Nilo Kecil ada pada General Manager yang dijabat Danesuvaran KR Singam. Tan Kei Yoong mulai bekerja di Indonesia tahun 2010 di PT Adei sebagai Regional Direktur, wilayah KKPA Desa Batang Nilo Kecil termasuk tanggung jawabnya. Namun terkait pembangunan dan perizinan KKPA, ia mengaku tidak tahu. “Waktu saya datang, kebun sudah dibangun, sawit sudah ditanam, KKPA sudah berjalan,” katanya. MoU antara PT Adei dan Koperasi Petani Sejahtera ditanda tangani semasa Tan Kei Yoong menjabat Regional Direktur. Namun ia mengaku tidak paham terkait isi MoU. “Saya tidak mengerti. English nya pun bicara hukum semua. Tidak paham,” katanya. Ia diberi penjelasan oleh Humas Riza Adami Nasution. “Itu memang keahlian dia,” kata Tan Kei Yoong. “Mengapa MoU baru ada tahun 2012?” tanya JPU. “Awalnya saya tidak tahu. Saya orang

_2014__Saksi_.html dan http://www.4shared.com/mp3/U 5R00ejeba/Sidang_10_23_Juni_2 014__Saksi_.html

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/2 01-tan-kei-yoong-pembangunankkpa-tanggung-jawab-pimpinanmalaysia Video: http://www.youtube.com/watch? v=dkTGBlOQb9g Audio: http://www.4shared.com/mp3/7 MQb9sCMce/Sidang_10_23_Juni _2014__Saksi_.html dan http://www.4shared.com/mp3/s3 mYhz4iba/Sidang_10_23_Juni_20 14__Saksi_.html

PAPER BENTANGAN

Danesuvaran KR Singam (sidang 11, 24 Juni 2014)

General Manager PT Adei

Ir. Sri Ambar Kusumawati, M.Si— saksi ahli (sidang 11, 24 Juni 2014)

Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan di Dinas Perkebunan Propinsi Riau

baru. Saya tanya ke Danes dan Nasution, kenapa terlambat? Katanya karena ada masalah dengan keanggotaan koperasi,” jawabnya. “Pembukaan KKPA tanggung jawab siapa?” tanya hakim. “Malaysia melalui Presdir. Karena butuh biaya besar jadi keputusan ada di Malaysia. Kita hanya menjalankan saja,” kata Tan Kei Yoong. Tahun 2006 saat pembangunan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil, Danesuvaran sudah bekerja di Kebun Nilo Kompleks. Ia mengetahui cerita awal pembangunan kebun KKPA. “Setahu saya lokasi saat ini adalah lokasi ketiga. Lokasi sebelumnya yang diajukan di lahan Arara Abadi, susah pelepasan lahannya. Kemudian dapat lahan kedua, tapi banjir, tidak bisa ditanami. Barulah ketiga dapat lahan di sini,” kata Danes. Danesuvaran mengatakan pembangunan lahan KKPA dikerjakannya karena mendapat perintah dari atasannya selaku General Manager PT Adei bernama Lee Khik Tiong. “GM mendapat perintah dari Malaysia,” katanya. “Dalam BAP Anda ada menyebutkan dapat perintah dari Tan Kei Yoong selaku Regional Direktur?” tanya JPU. “Saya silap karena tak ada waktu berpikir. Waktu itu belum ada Regional Direktur. GM dapat perintah dari Presdir Lim Ong Jun. Tapi ke atasnya lagi saya tidak tahu siapa,” kata Danes. Ia menyewa PT Logoh Mandiri untuk membuka lahan. “Yang mengurus teknis KKPA siapa?” tanya JPU. “Sutrisno selaku Asisten Lapangan,” jawab Danes. “Apa peran Tan Kei Yoong di KKPA?” tanya hakim. “Memonitor kelancaran di KKPA,” jawab Danes.“Kalau peran Goh Tee Meng?” tanya hakim lagi. “Estimasi anggaran KKPA setiap tahun ada sama beliau,” jawab Danes. Sri Ambar menjelaskan berdasarkan UU Perkebunan, usaha perkebunan yang luasnya melebihi 25 hektar harus memiliki Izin Usaha Perkebunan. “KKPA PT Adei luasnya 540 hektar jadi wajib memiliki IUP,” katanya. Sri juga menjelaskan bahwa

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/2 02-danesuvaran-kr-singam-sudahpada-mr-tan-kei-yoong Video: http://www.youtube.com/watch? v=P2vE5Hv_1HQ Audio: www.4shared.com/mp3/GYHricp zba/Sidang_11_24_Juni_2014__Sa ksi_.html dan www.4shared.com/mp3/kSISfUv yba/Sidang_11_24_Juni_2014__Sa ksi_.html

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/1 62-edi-kliwon-dan-erwinmengatakan-brigjen-simamoramembakar-lahan Video:

PAPER BENTANGAN

Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M. Hum—saksi ahli (sidang 16, 1 Juli 2014)

Ahli Hukum Pidana Korporasi, Dosen Universitas Gadjah Mada

sejauh ini setahunya KKPA belum punya IUP. “Siapa yang harus mengurus izinnya?” tanya JPU. “Yang punya lahan. Tapi kalau di Riau ini harus dilihat dulu sesuai perjanjian, siapa yang harusnya mengurus izin,” jawab Sri. “Kalau dalam perjanjian yang harus mengurus izin adalah perusahaan, bagaimana?” tanya hakim anggota. “Berarti perusahaan yang harus urus izinnya,” jawab Sri. “Siapa yang bertanggung jawab jika belum ada IUP tapi lahan sudah diolah?” tanya hakim. “Pihak pengelola yang harus bertanggung jawab terhadap lahan itu,” jawab Sri. “Yang mengurus izinnya?” tanya hakim. “Perusahaan,” jawab Sri. Saat diberikan ilustrasi berbeda, padahal maksudnya sama, jawaban Sri pun berbeda lagi. “Kalau pemilik lahan minta bantu mengurus izin, tapi tidak ada perjanjian, IUP dibebankan kepada siapa?” tanya hakim ketua. “Kepada pemilik lahan,” jawab Sri. “Maksud Ibu pemilik lahan yang bagaimana? Jika pemilik lahannya tidak punya SKT, SKGR, hanya bukti keanggotaan koperasi saja, bagaimana?” timpal JPU. “Lah pemilik lahan tidak punya bukti, ngomong apa sih kita ini, kok nggak nyambung,” ujar Sri bingung. JPU kemudian menunjukkan bukti surat perjanjian kerjasama antara Koperasi Petani Sejahtera dengan PT Adei. “Itu surat pernyataan masyarakat kepada PT, perizinan dan pembangunan tanggung jawab PT dan dijadikan sebagai hutang. Jadi kewenangan ada pada perusahaan atau PT,” ujar Sri.

http://www.youtube.com/watch? v=P2vE5Hv_1HQ Audio: www.4shared.com/mp3/0CvF9H swce/Sidang_11_24_Juni_2014__S ri_Am.html

Prof. Edward tidak hadir di persidangan. BAP nya dibacakan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam keterangannya, Prof Edward menyatakan bahwa Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran bisa bertanggung jawab terkait KKPA yang tidak memiliki izin, asal

Rilis: http://rct.or.id/index.php/berita/2 07-ahli-chairul-huda-wna-tidakdapat-dipidana-dalam-uuperkebunan Video: Audio:

PAPER BENTANGAN mereka menjabat dan mewakili perusahaan saat pembangunan kebun hingga selama kegiatan di KKPA berlangsung.

http://www.4shared.com/mp3/_ AEYed8Nce/Sidang_16_1_Juli_201 4__Chairul.html

II. Keterangan Terdakwa dan Saksi Ade Charge No

Nama

Pekerjaan

Keterangan Sebagai Senior Manager ia memiliki tanggungjawab menyeleksi buah di PT Adei termasuk buah dari KKPA, menurutnya buah dari kebun ini tidak baik karena kecil. Namun tetap diterima karena berasal dari masyarakat dengan catatan harganya dipotong. Ia jelaskan selama 4 tahun 2 bulan sudah menerima 600 ton buah KKPA.

Toto Pratikno

Senior Manager PT Adei Plantation & Industry Sejak 2004

Persoalan pencairan uang dari hasil kerjasama KKPA dengan PT Adei saksi tidak mengetahui sama sekali. Begitu juga soal izin usaha perkebunan. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/204-a-decharge-tidak-tahu-perizinan-kkpa-dengan-ptadei-plantation-and-industry Link audio: http://www.4shared.com/mp3/4Pg37g1Lba/Sida ng_13_26_Juni_2014__Toto_P.html

Samsul Bahri

Mantan Kepala Desa Sering, Ketua Koperasi Karya Mitra

Ia mengetuai koperasi hasil kerjasama dalam bentuk KKPA dengan PT Adei. Hal ini karena adanya tumpang tindih lahan masyarakat dengan HGU PT adei. Ia ceritakan bagaimana kerjasama bias terbentuk. Lahan 300 ha milik masyarakat sepakat untuk dikerjasamakan sebesar 100 ha terlebih dahulku sebagai sagu hati. Perjanjian dibuat bersama PT Adei, 3 bulan dipelajari masyarakat. Ada ketentuan 85% untuk perusahaan, 15%. Untuk masyarakat. Agar hutang cepat lunas diubah menjadi 90% dan 10 %. Di KKPA ini, jumlah hutang yang dimiliki koperasi Rp 7,8 miliar. Ketika ditanyakan apakah koperasi ini memiliki izin, Samsul menjawab bahwa mereka juga tak memiliki izin. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/204-a-decharge-tidak-tahu-perizinan-kkpa-dengan-pt-

PAPER BENTANGAN adei-plantation-and-industry Link audio: http://www.4shared.com/mp3/eNMtOsmHce/Si dang_13_26_Juni_2014__Samsul.html Gafur menjelaskan soal Koperasi Sumber Rezeki yang juga memiliki kerjasama model KKPA dengan PT Adei. Koperasi bersiri sejak tahun 2000 ini memiliki luasan 1200 ha.

Gafur

Mantan Kepala Desa Sungai Buluh, Mantan Sekretaris Koperasi Sumber Rezeki

Sejalan dengan koperasi lainnya, perjanjian kerjasamapun dikonsepkan oleh perusahaan dan dipelajari masyarakat selama sebulan. Dan dari masyarakat sedikit mengubah isi perjanjian terkait persentasi hasil panen, yang awalnya 90 â&#x20AC;&#x201C; 10. Menjadi 85 â&#x20AC;&#x201C; 15 persen untuk perusahaan dan masyarakat. Dari kerjasama ini, koperasi memiliki hutang sebanyak Rp 69 miliar. Terkait IUP, Gafur menjelaskan bahwa mereka tak ada memiliki izin, yang dimiliki hanya sertifikat dari Bupati dan BPN. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/205-tak-ada-iupdi-kkpa-binaan-pt-adei-plantation-and-industrylainnya Link video: http://www.youtube.com/watch?v=WBd4qNNKMQ Link audio: http://www.4shared.com/mp3/IjHL0AnKce/Sida ng_14_27_Juni_2014__Gafur_.html Daman menjelaskan berdasarkan penjelasan dari kepala desanya bahwa diperlukan sertifikat hak milik agar masyarakat bias membangun kerjasama KKPA dengan masyarakat. Diuruslah sertifikat tersebut pada 2005 ke BPN.

Damanka

Sekretaris Koperasi Sumber Rezeki 2007 2014

Setelah sertifikat dimiliki dilangsungkan pola kerjasama dengan membuat perjanjian. Perjanjian ini dibuat oleh Pemerintah daerah, koperasi dan PT Adei. Dipelajari selama 1 bulan, dari perjanjian ini masyarakat minta diubah kesepakatan pembagian hasil. Dimana awalnya 90% - 10% menjadi 85% perusahaan dan 15% masyarakat. Dari pola kerjasama ini masyarakat memiliki hutang kepada perusahaan lebih dari Rp 4,8 miliar. Ia jelaskan sudah 21 kali masyarakat menerima hasil dari kerjasama ini. Besarannya saat awal penerimaan Rp 90 ribu,

PAPER BENTANGAN kini menjadi Rp 2,4 juta. Ketika ditanya soal IUP, Daman menjelaskan mereka tidak memiliki izin dan tidak pernah mendengar soal perizinan ini. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/205-tak-ada-iupdi-kkpa-binaan-pt-adei-plantation-and-industrylainnya Link video: http://www.youtube.com/watch?v=WBd4qNNKMQ Link audio: http://www.4shared.com/mp3/iOsEWOba/Sidang_14_27_Juni_2014__Damank.html

Suryanto

Kepala Desa Batang Nilo Kecil periode 2008 - 2014

Suryanto yang juga sebagai Ketua Koperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil ini menjelaskan soal kerjasama pola KKPA dengan PT Adei. Ia menjelaskan bahwa ia mengetahui MoU KKPA ini dari Arifin. Terkait penandatanganan MoU baru terjadi pada 2012, Suryanto menjelaskan bahwa penandatanganan baru bias dilakukan ketika pengurus koperasi telah jelas. Ketika ditanyakan soal bagi hasil dari perusahaan kepada masyarakat, Suryanto menyatakan bahwa ia tak mengetahui hal tersebut. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/205-tak-ada-iupdi-kkpa-binaan-pt-adei-plantation-and-industrylainnya Link video: http://www.youtube.com/watch?v=WBd4qNNKMQ Link audio: http://www.4shared.com/mp3/oNAath0Rba/Sid ang_14_27_Juni_2014__Suryan.html

Iskandar

Ketua Kelompok Koperasi Sumber Rezeki

Sebagai ketua kelompok ia bertugas membagikan hasil dari lahan masyarakat setiap tiga bulan sekali. Pembagian hasil dilakukan tiga bulan sekali karena hasil tanaman yang belum maksimal. Ketika ditanyakan adakah manfaat PT Adei bagi masyarakat, ia menjawab bahwa masyarakat banyak terbantu karena jasa PT Adei. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/205-tak-ada-iup-

PAPER BENTANGAN di-kkpa-binaan-pt-adei-plantation-and-industrylainnya Link video: http://www.youtube.com/watch?v=WBd4qNNKMQ Link audio: http://www.4shared.com/mp3/wYSn1yxeba/Sid ang_14_27_Juni_2014__Iskand.html Ketika ia menjabat sebagai kepala desa, dari Ninik Mamak dan masyarakat mengajukan usulan pembentukan koperasi. Usulan direalisasikan dengan terbentuknya pengurus koperasi diketuai Arifin. Setelah ada koperasi, dibuat pola kerjasama KKPA dengan PT Adei. Segala dokumen kerjasama dan perizinan dibuat di PT Adei dengan dibantu Humas PT Adei, Nasution. Zulkifli menjelaskan hal ini dilakukan karena koperasi tidak memiliki SDM dan peralatan penunjang.

Zulkifli

Mantan Kepala Desa Batang Nilo Kecil Periode 2001 - 2003

Terkait perizinan, pengurus koperasi mengurusnya dengan bantuan dana dari perusahaan. Ia menjawab izin tetap saja atas nama koperasi. Namun ini masih sebatas izin lokasi. Setelah adanya izin ini terjadilah penyerahan lahan oleh masyarakat kepada PT Adei. Dengan syarat masyarakat menyerahkan lahan kepada perusahaan dan akan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/206-proferman-koperasi-yang-bertanggung-jawab-atasiup Link video: http://www.youtube.com/watch?v=4BTxRXLYx 2Q Link audio: http://www.4shared.com/mp3/CL2cvSr8 ba/Sidang_15_30_Juni_2014__Zulkif.html

Prof Erman Raja Gukguk, S SH, LLM, Ph.D

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Erman merupakan seketaris Kabinet yang mengusung penyusunan UU Perkebunan No 18 Tahun 2004. Dalam penjelasannya di persidangan, ia mengatakan koperasi dapat dimasukkan sebagai perusahaan perkebunan karena berbadan hukum. ketika koperasi bermitra dengan perusahaan diperbolehkan agar perusahaan dapat membangun kebun

PAPER BENTANGAN plasma. Ia jelaskan perihal pengurusan izin menurut pasal 46 UU No: 18 tahun 2004, yang berkewajiban adalah koperasi bukan perusahaan. Untuk persoalan dibuatnya perjanjian setelah adanya pembangunan lahan, Erman menjawab bahwa banyak kejadian seperti itu terjadi. Dan jika kepengurusan dari koperasi berganti-ganti, perjanjian tetaplah bisa dipakai, karena yang terikat dengan perjanjian bukanlah personal, melainkan institusi. Dalam penjelasannya untuk melakukan usaha perkebunan wajib memiliki IUP. Dan jika sebuah perusahaan tidak memiliki izin maka harus dihukum dengan ancaman denda. Ketika ditanyakan bahwa di Undang-Undang disebutkan adanya ancaman pidana badan, ia jelaskan penerapan dari aturan ini jika denda tidak dibayar maka cabut izin usahanya. Karena yang bergerak adalah perusahaan bukan perseorangan. Kalau tidak bayar denda, maka dibuat tuntutan baru. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/206-proferman-koperasi-yang-bertanggung-jawab-atasiup Link video: http://www.youtube.com/watch?v=4BTxRXLYx 2Q Link audio: http://www.4shared.com/mp3/YQNV6SLce/Sidang_15_30_Juni_2014__Erman_.html

Dr Chairul Huda Sh, MH

Ahli Bidang Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Chairul menjelaskan soal pidana korporasi, ia jelaskan bila ada koperasi meminta lahan untuk dikerjakan dan dikelola oleh pihak dan hasil panennya untuk masyarakat, maka untuk persoalan perizinan diterapkan pada yang berkewajiban memiliki izin. Dalam hal ini pihak yang memiliki lahan yang harus mengurus izin, sedangkan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan tidak memiliki kewajiban. Ketika penasehat hukum menanyakan bahwa dalam kenyataannya perusahaanlah yang dipidana, Chairul menjawab pertanggungjawaban harus dimintakan kepada pelaku perbuatan sesuai dengan kewajiban dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

PAPER BENTANGAN Dalam hal ini menjurus kepada koperasi selaku pemilik lahan yang tak memiliki izin. Terkait perkara dimana yang dipidana adalah direksi perusahaan yang merupakan warga Negara asing, Chairul menjelaskan bahwa ini tidak bias dikaitkan dengan Pasal 46 UU Perkebunan karena dalam UU Perkebunan disebut pekebun adalah Warga Negara Indonesia dan perusahaan maka tidak bisa dikenakan WNA, karena bukan merupakan sasaran norma. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/207ahli-chairul-huda-wna-tidak-dapat-dipidanadalam-uu-perkebunan Link audio: http://www.4shared.com/mp3/_AEYed8Nce/Sid ang_16_1_Juli_2014__Chairul.html

Tan Kei Yoong

Terdakwa, Regional Direktur PT Adei Plantation & Industry

Pada awalnya ia bekerja di grup KLK yang berada di Sabah, Malaysia. Juli 2010 dipindahkan ke Indonesia selaku Regional Direktur. Seluruh perusahaan grup KLK yang berada di daerah Riau merupakan tanggung jawabnya. Sebagai RD ia bertugas mengurusi operasi kebun, kordinasi pabrik dan memastikan budget sesuai dengan rancangan. Dalam hal kebijakan, ia nisa mengambil kebijakan tanpa harus melapor dahulu ke pimpinan terkait soal operasional. Ketika ditanya apakah ia memiliki kewenangan untuk membuat kontrak kerjasama, ia menjawab tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Terkait pengetahuannya soal adanya kerjasama dengan KKPA Batang Nilo Kecil, Tan Kei Yoong hanya tau ketika ia menjabat kegiatan tersebut telah berlangsung. Yang ia tahu kerjasama itu terjadi dimasa kepemimpinan sebelum dirinya. Ia menambahkan tidak hanya dengan KKPA Batang Nilo Kecil dilakukan kerjasama KKPA, namun ada juga dengan desa lainnya. Hanya saja ia mengaku kesulitan berurusan dengan KKPA ini karena pengurusan dari koperasi sering berubah-ubah. Ia menjelaskan ini akan mempersulit perusahaan karena adanya pembagian hasil tiap bulan, maka pengurus dari koperasi haruslah jelas. Ketika ditanya soal IUP, ia menjawab bahwa yang ia tahu KKPA memiliki

PAPER BENTANGAN izin lokasi, namun untuk IUP memang tidak ada. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/210pemeriksaan-terdakwa-tan-kei-yoong-danterdakwa-danesuvaran-kr-singam

Link video: http://www.youtube.com/watch?v=ryAHpOGh8Q Link audio: http://www.4shared.com/mp3/pr75Rl1ce/Sidang_17_3_Juli_2014__Pemerik.html Sejak tahun 2004 ia telah bekerja di PT Adei Indonesia. Oktober 2004-2006 ia menjadi GM di PT Adei Mandau, Senior Manager pada 2006, pada 2006-2010 sebagai Regional Direktur dan 2010-2013 sebagai Presiden Direktur yang membawahi seluruh Grup KLK di Indonesia.

Goh Tee Meng

Mantan Presiden Direktur PT Adei Plantation & Industry

Saat ia menjabat sebagai RD, seluruh Koperasi yang dikelola PT Adei dan Koperasi telah berjalan. Ia jelaskan skema hingga dikabulkannya pola kerjasama KKPA. Awalnya masyarakat mengajukan permohonan untuk membangun kebun plasma ke GM dan Humasâ&#x20AC;&#x201D;untuk kasus KKPA Batang Nilo Kecil terjadi pada 2006â&#x20AC;&#x201D; lalu disampaikan kepada Presdir dan Komisaris di Malaysi, setelah mendapatkan persetujuan, barulah dilakukan pembangunan lahan. Ia menekankan pada masa perjanjian itu terjadi, ia tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan. Ketika ia menjabat sebai presdirpun kegiatan pembangunan lahan telah berlangsung, dan pada saat pembuatan MoU, yang menjalankannya adalah RD pada saat itu, yaitu Tan Kei Yoong. Menurutnya pengelolaan kebun diatas Rp 10 M harus disetujui pihak IPOH, Malaysia, dan laporan pertanggung jawaban dari Manager lalu kepada GM dan RD. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/211-goh-teemeng-tak-ade-persetujuan-saye Link video: http://www.youtube.com/watch?v=DcOUourGr 1E

PAPER BENTANGAN Link audio: http://www.4shared.com/mp3/EFfEnHbkba/Sid ang_17_4_Juli_2014__Pemerik.html Ia bekerja di PT Adei Plantation & Industry berkedudukan diwilayah Indonesia pada 2003. Tahun 2003-2007 menjabat sebagai Estate Manager, sebagai Senior Manager pada 20072010, 2011-2012 sebagai Asisten General Manager, dan tahun 2013 menjadi General Manager di kebun Nilo, PT Adei. Awal terjadinya kerjasama dengan Koperasi Petani sejahtera. Pada awal pertengahan tahun 2006 ia diberi arahan oleh Lee Ki Tiong—GM sebelumnya— untuk membangun KKPA Desa Batang Nilo. Pengukuran dilakukan masyarakat dan BPN dan izin lokasi diberikan kepada Koptan S—Koperasi Petani Sejahtera— Setelah dapat instruksi ia perintahkan bawahannya untuk memberi tahu manager. Setelah itu dilakukanlah pembangunan lahan dimana untuk peralatan berat dibantu PT Logoh.

Danesuvaran KR Singam

General Manager PT Adei Plantation & Industry

Danes mengaku tidak mengetahui persoalan izin, karena seluruhnya diurus oleh Humas perusahaan. Sedangkan pertemuan membahas MoU, ia juga tak tahu. Terkait pengetahuannya soal IUP yang dimiliki koperasi, ia menjelaskan untuk persoalan teknis perizinan ia tidak paham dan menyerahkan seutuhnya kepada Humas. Dan ia menambahkan ketika ia menanyakan persoalan kelengkapan, humas menjawab bahwa semuanya lengkap. Terkait pelaporan soal KKPA, Danes menjelaskan memang segala laporan terkait KKPA dilaporkan kepada RD, yaitu Tan Kei Yoong. Namun perihal apakah laporan ditembuskan ke Presdir, ia kurang tahu. Link website: http://rct.or.id/index.php/berita/210pemeriksaan-terdakwa-tan-kei-yoong-danterdakwa-danesuvaran-kr-singam Link video: http://www.youtube.com/watch?v=ryAHpOGh8Q Link audio: http://www.4shared.com/mp3/W1RAgNsOce/Si dang_17_3_Juli_2014__Pemerik.html

PAPER BENTANGAN ANALISIS Dalam analisis ini kami tidak membahas unsur-unsur pasal yang didakwakan. Fokus analisis melihat peran ketiga terdakwa, perbuatan yang disengaja dan berat hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa karena dengan peran dan jabatannya di PT Adei Plantation and Industri tidak mematuhi aturan hukum dan perjanjian yang telah dibuat bersama Koperasi Petani Sejahtera. Dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk lainnya, bahwa terbentuknya kemitraan KKPA pada 1999, karena HGU PT. ADEI mengelola di Desa Batang Nilo Kecil, tumpang tindih dengan lahan masyarakat Desa Batang Nilo Kecil. Lantas terjadi kesepakatan secara lisan bahwa PT. ADEI bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yang tumpang tindih sebesar Rp.15.000 per batang. PT. ADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahan masyarakat. Karena lahan yang tumpang tindih dengan HGU PT. ADEI yang akan dijadikan lahan kemitraan dengan pola KKPA merupakan tanah milik tiga persukuan (Piliang, Melayu dan Pelabi); maka mamak adat yang ada di Desa Batang Nilo Kecil melalui Kepala Desa bernama ZULKIFLI menyerahkan lahan yang luasnya sekira 540 ha kepada Koperasi Petani Sejahtera. Pada 1999 sudah terdapat Koperasi Petani Sejahtera dengan jumlah anggota sebanyak 220 orang, sebagaimana akta pendiriannya No. : 339/BH/KDH.4/I/XII/1999 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dati II Kampar, tanggal 06 Desember 1999. Koperasi Petani Sejahtera melalui Surat Pernyataannya No. : 01/Koptan-S/BNK/VII/2002, tanggal 08 Juli 2002 yang ditanda-tangani oleh Pengurusnya, Kepala Desa dan Mamak Adat, menyerahkan lahan 540 ha kepada PT. ADEI tahun 2002 untuk dikelola secara kemitraan bersama Koperasi Petani Sejahtera. Pada pokoknya menyatakan seluruh anggota koperasi menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA kepada Bapak Angkat PT ADEI P & I baik teknis pembangunan kebun, manajemen dan perizinan dengan biaya yang ditanggung sebagai hutang. PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY selaku fasilitator dalam pengurusan izin-izin yang dibutuhkan Koperasi Petani Sejahtera dalam pembangunan kebun kelapa sawit KKPA Batang Nilo Kecil maka dalam perjalanannya Koperasi Petani Sejahtera telah memperoleh izin-izin sebagai berikut : a. Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor : 525.2/VI/2003/114 tanggal 18 Juni 2003 tentang Rekomendasi Pembangunan Kelapa Sawit Pola PIR kemitraan KKPA Koptan-Sejahtera; b. Surat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pelalawan Nomor : 190 / DISKOP/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Kebun Pola KKPA. c. Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.11/PEM/X/13 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan; d. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 400/BPD/2005/012 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an. Koperasi Petani Sejahtera dengan PT ADEI Plantation and Industry. Berdasarkan Pasal 46 (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat ( 1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan berdasarkan Pasal 17 (1): Setiap pelaku usaha budi daya

PAPER BENTANGAN tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. PT Adei seharusnya mengurus atau meminta kepada Koperasi Petani Sejahtera agar mengurus IUP seluas 540 ha. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal 6 disebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 ( dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin. Ketiga terdakwa yang mengetahui bahwa wajib IUP diatas 25 ha sengaja membiarkan dari tahun 2006 hingga 2013, bahkan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil sudah panen izin tersebut belum juga diurus oleh PT Adei yang berdasarkan perjanjian dengan koperasi Petani Sejahtera salah satunya mengurus izin. Perbuatan sengaja dilakukan ketiga terdakwa tersebut sejalan dengan Memorie van Tulichting menyebut bahwa â&#x20AC;&#x153;sengajaâ&#x20AC;? (opzetrlijk) adalah sama dengan â&#x20AC;&#x153;dikehendaki dan diketahuiâ&#x20AC;? (willen en wettens). Begitu juga Satochid Kartanegara menyebut yang dimaksud dengan willen en wettens adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu. Tentu saja yang perbuatan sengaja yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut diketahu oleh Presiden Direktur atau grup KLK di mana PT Adei salah satu anak usahanya. Bahkan areal KKPA PT. ADEI Desa Batang Nilo Kecil masuk dalam AMDAL PT Adei. Karena kesengajaan dilakukan sejak 2006 hingga 2013 seharusnya ketiga terdakwa dihukum berat berupa: Pidana Penjara 5 tahun, Denda Rp 2 Miliar. Selain itu hukuman kepada korporasi atau badan hukum juga harus dijatuhkan jika mengacu kepada Pasal 55 (1) ke-1: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa perbuatan ketiga terdakwa juga dibenarkan oleh komisaris dan presiden utama atau pemilik PT Adei yang bernaung dalam grup KLK di Malaysia.

REKOMENDASI Berdasarkan paparan di atas dan hasil pemantauan riau corruption trial. Kami merekomendasikan kepada majelis hakim yang akan mengadili dan memutus perkara ini: 1. Mengabulkan keseluruhan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain terkait dengan penjatuhan pidana kepada para terdakwa. Hal ini karena PT. Adei sudah terlibat dalam beberapa tindak pidana pembakaran lahan dan pencemaran udara, maka wajar kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan doktrin residivismes sebagai alasan pemberat pidana sehingga menjatuhkan pidana kepada para terdakwa Menghukum ketiga terdakwa: Pidana penjara 5 tahun, denda Rp 2 Miliar 2. Memberikan pertimbangan dalam putusan bahwa PT Adei dan Grup KLK sebagai perusahaan grup yang memperoleh keuntungan dari pengolahan perkebunaan KKPA tanpa IUP diperintahkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini untuk memperjelas konsep penyertaan yang dilakukan secara bersama oleh korporasi dan para terdakwa. Selanjutnya, pentingnya PT. Adei Plantation dimintakan pertanggungjawaban pidananya guna memenuhi keadilan subtantif, dimana peran-peran masing subjek hukum dalam suatu delik harus secara jelas dan terang dimintakan pertanggungjawabannya. ***selesai***

PAPER BENTANGAN