POKOK-POKOK PIKIRAN SURADI YASIL: KALAU SAYA PELAYAN RAKYAT MAJENE

Hak Cipta

© Suradi Yasil POKOK-POKOK PIKIRAN SURADI YASIL: KALAU SAYA PELAYARAN RAKYAT MAJENE Terbitan I dalam bentuk buku elektronik.

Penulis: Suradi Yasil xiii + 220 halaman ISBN: ...

Editor: Muhammad Zulkifli (cetakan tahun 2000) dan Muhammad Ridwan Alimuddin Desain sampul & tata letak: Muhammad Ridwan Alimuddin Diterbitkan oleh Teluk Mandar Kreatif, Desember 2020 Jl. Haji Daeng No. 71 Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91354 Email: sandeqlopi@gmail.com, phone/WA: 081355432716 i

Pengatar Penerbit "Suradi Yasil menjiplak masa depan," kata Sdr. Zulkifli, editor awal buku ini saat mendiskusikan buku ini usai "tersimpan di rak" selama 20 tahun.

Ya, buku yang sekarang Anda baca ini adalah proses eksperimen politik (saya yang mengistilahkan demikian) yang dilakukan oleh paman saya, Bapak Suradi Yasil (beliau adik ibu saya). Meski dikenal sebagai budayawan, sastrawan dan aktivis lingkungan, sebagai "pengamat politik" tak banyak yang tahu. Dinamika politik bisa diketahui karena sejak beliau pindah dari Majene ke Makassar berlangganan media cetak Kompas, Fajar, Pedoman Rakyat dan majalah Tempo. Setidaknya ada dua buku yang bisa dianggap berasal dari melihat dunia politik Indonesia dan Sulawesi Selatan/Barat. Yakni buku puisi "Republik Korupsi" dan buku ini. Itu akan bertambah jika saya memasukkan naskahnya yang berisi kliping berita-berita pilkada pertama Sulawesi Barat.

Naskah asli buku ini berjudul Pokok-pokok Pikiran Kalau Saya Pelayan Rakyat Sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21: Impian Sadar Seorang Anak Bangsa dari Mandar. Sewaktu buku ini ditulis hingga terbitnya dalam bentuk fotokopian (untuk dibagikan ke semua anggota DPRD Majene), 1999 - 2000, saya masih masa menuntun ilmu di Yogyakarya (1997 - 2006). Kalau saya pulang kampung, selalu menyempatkan singgah ke rumah paman dan sempat membaca naskah awal buku ini. Meski tak membaca semua, beberapa hal tersimpan-tersembunyi di memori. Singkat cerita, di era berbeda, apa-apa yang saya baca itu (yang dulu adalah imajinasi, tepatnya harapan) terjadi! “Ah, ini pernah ditulis di puaq,� istilah “puaq� adalah sapaan kami dari para ponakan buat pamanda Suradi Yasil (untuk selanjutnya saya menulis Bapak Suradi Yasil). ii

Joko Widodo bisa menjadi presiden karena citranya yang suka "blusukan", hal yang sudah diwacanakan (dan sudah dilakukan, tapi karena bukan pejabat, jadi tak "dihitung") oleh penulis. Dalam buku ini ada rencana penulis kalau dipercaya jadi bupati akan ada program wajib, "Berumah di Rumah Rakyat�. Levelnya di atas blusukan! "Dengan alokasi waktu kerja yang berimbang 12:6:6:6, sekurang-kurangnya 18:4:4:4, saya akan bekerja dari ibukota kabupaten ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahankelurahan dan desa-desa, dan kembali lagi ke ibu kota kabupaten lalu balik lagi ke kecamatan, ke kelurahan dan desa sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan," tulis Suradi Yasil.

Berapa anggaran pendidikan saat ini di APBN/APBD? Ya, 20 persen. Kapan itu dimulai? Itu dimulai tahun 2009. Dalam buku ini, seandainya Bapak Suradi Yasil betul jadi bupati, maka Kabupaten Majene akan memulai anggaran pendidikan 20-25 persen sejak tahun 2000! Sembilan tahun lebih awal dibanding kebijakan nasional. Bapak Suradi Yasil dalam buku ini, "Mulai tahun ketiga sampai tahun kelima, antara seperlima– seperempat dari ABD akan dialokasikan kepada sektor pendidikan. Suatu kebijakan dan program yang tidak populer bagi peninjau atau mata “umum� karena hasilnya tidak-segera-nampak (kelihatan) seperti bangunan-bangunan pisik. Hasilnya baru akan dirasakan dan nampak pada dua tiga generasi berikutnya, asalkan kebijakan dan program tersebut berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Ini adalah upaya pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Keputusan menaikkan Anggaran Pendidikan menjadi sebesar antara 20-25 persen yang mudah-mudahan disetujui oleh DPRD, adalah lompatan yang besar dari rata-rata 8 persen naik menjadi 20-25 persen ..."

Pernah melihat baliho penggunaan anggaran Dana Desa di sudut-sudut kampung, praktik yang menjadi bagian transparansi anggaran? Bandingkan dengan apa yang diprogramkan oleh Bapak Suradi Yasil seandanya menjadi pelayan rakyat Kabupaten Majene, "Semua besaran/jumlah dan garis besar uraian penggunaan Anggaran Rutin/Pembangunan (dan anggaran apa pun namanya) Daerah Kabupaten Majene di bawah Departemen Dalam Negeri, dari mana pun sumbernya, ditempelkan di tempat-tempat umum di ibu kota kabupaten (Kota Majene) dan di semua ibu kota kecamatan. Begitu pula semua kantor/instansi/lembaga pemerintah masing-masing melakukan hal yang sama menempelkan di papan pengumuman kantor besaran/jumlah Anggaran Rutin/Pembangunan, dan anggaran apa pun namanya. Papan Pengumuman itu ditempatkan di pinggir jalan di depan kantor/ instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap saat, semua pegawai atau siapa saja yang iii

berkunjung ke kantor tersebut bisa membacanya. Setiap tiga bulan, atau tahap pencairan dana/ biaya, di tempat yang sama, disamping Pokok-Pokok dan Besaran/Jumlah Anggaran Rutin/ Pembangunan ditempelkan lagi semua biaya pengeluaran tahun anggaran berjalan, lengkap dengan pos-pos penggunaannya."

Masih ada beberapa yang dulunya dianggap angan-angan semata atau sesuatu yang mustahil belakangan betul-betul terwujud, misalnya kebijakan pemerintah yang baru menjabat jangan ada dulu mutasi-mutasian, pelaporan harta/kekayaan sebelum menjabat, terbentuknya perguruan tinggi di Majene dan kerjasama dengan perguruan tinggi di Ujung Pandang dan kota lain agar ada juga di Majene (belakangan sudah ada Universitas Sulawesi Barat, Universitas Terbuka, dan STAIN Majene), Majene dijadikan sebagai Kota Pendidikan dan tumbuh banyak perpustakaan, dan menumbuhkan gerakan-gerakan intelektual/kebudayaan di Majene.

Saya menginisiasi menarik naskah buku ini dari "rak" untuk kemudian diterbitkan (dalam bentuk elektronik) karena banyak hal yang bisa diambil darinya.

Kurang lebih dua pekan lalu saya menelpon Bapak Suradi Yasil, “Puaq, saya mau edit dan terbitkan naskah ‘Kalau Saya Jadi Bupati Majene,” yang dibalas oleh beliau, “Silahkan. Tapi anu lamami itu.” Untuk selanjutnya saya sampaikan bahwa karena itu kejadian lama, itu menjadi menarik sebab meski itu ditulis di masa belum ada Provinsi Sulawesi Barat, apa yang dituliskan di dalam banyak yang kekinian.

Terus terang, karena ada momentum. Pada Rabu 9 Desember 2020 akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene. Persis dua dekade umur tulisan ini. Tulisan ini bisa menjadi acuan bagi "stakeholder" perpolitikan baik di Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat secara umum. Ketika orang membaca buku ini pasti banyak tafsir atau persepsi yang muncul. Bagi calon pemilih (masyarakat), dia bisa menjadi acuan atau bahan tolak ukur ketika ada orang 'yang mau dipilih' menawarkan program, maka masyarakat akan bisa membandingkan. Demikian halnya kandidat, kalau dia mau buat program, dia tidak boleh main-main atau asal kopi paste. Tulisan ini bisa menjadi referensi/acuan, tapi yang bersangkutan harus menawarkan sesuatu yang otentik juga. Penulis buku ini mempersilahkan pihak lain untuk menuliskan programnya juga dan juga menyilahkan kalau ada program yang dia mau pakai, silahkan juga. iv

Buku ini bisa menjadi obyek kajian bagi peneliti (mahasiswa/dosen) tentang perpolitikan di Sulawesi Barat. Baik sejarah maupun bentuk partisipasi masyarakat dalam politik di bentuk yang tak sekeder mencoblos atau pelengkap saja. Bapak Suradi Yasil, sebagai publik, menggunakan hak politiknya dengan cara cerdas. Ini menjadi luar biasa sebab terjadi di daerah kita. Lain cerita kalau di Jakarta. Apa yang dilakukan Bapak Suradi Yasil sepertinya belum pernah dilakukan pihak lain, baik itu 20 tahun lalu (dan masa sebelumnya) maupun saat ini.

Ya, memang ada beberapa buku yang ditulis (dan dituliskan) yang mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan anggota dewan tapi tidak ada yang berani untuk 'memaksakan' program kerjanya yang bila itu tidak terwujud, dia akan meletakkan jabatan.

Antara buku ini dengan naskah tidak ada perbedaan esensial. Hanya penataan beberapa bagian. Misalnya Riwayat Hidup penulis, bila dibandingkan 20 tahun lalu, ada banyak pencapaian yang tidak dimasukkan ke dalam buku ini. Sewaktu menulis buku ini masih berstatus alumni S1. Sekarang beliau sudah doktor, menyelesaikan S3 di Universitash Hasanuddin (di usia lebih 70 tahun) 2018 silam. Juga sudah menenuaikan ibadah haji. Tapi itu bukan alasan untuk memasang gelargelar (yang kadang membuat orang marah kalau gelar itu tidak disematkan di namanya, meski itu di undangan pernikahan) itu di buku ini. Sekali lagi, keotentikan buku ini dipertahankan. Hal yang baru mungkin hanya pada foto sampul, yang didokumentasikan saat saya mewawancarai penulis tahun 2019 lalu.

Buku ini adalah "cetakan" pertama. Harapannya, setelah buku ini dibaca publik, akan ada tanggapan-tanggapan. Rencananya, respon itu, baik yang disampaikan langsung maupun lewat komentar di media sosial, akan dimasukkan ke edisi berikutnya. Buku ini sangat terbuka untuk dibedah dan dikritik.

Pambusuang, 8 Desember 2020 Penerbit, editor

Muhammad Ridwan Alimuddin v

Pengantar Penulis Alhamdulillah! Konsep awal Pokok-Pokok Pikiran ini mulai dipikirkan, dirancang dan dicatat/ditulis dalam bulan Oktober tahun 1993. Selanjutnya, antara tahun 1993 – 1997 konsep tersebut selalu dibicarakan dan disosialisasikan kepada orang lain (kawan terdekat), terutama Bapak H.Muhammad Alie, ketika membicarakan hal pemilihan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Konsep mulai diperkaya, bahan-bahan ditambah, bacaan difokuskan pada hal-hal yang relevan, dan masalah penting itu makin sering didiskusikan. Dan sejak awal Juni 1998 saya mulai mewawancarai secara intensif sejumlah nara sumber dari berbagai lapisan: pegawai pemerintah, anggota DPRD, pemerhati hukum, politisi, aktivis partai politik, rakyat/petani/nelayan, aktivis LSM, pemuda pelajar, mahasiswa, cendekiawan, pemimpin formal dan nonformal di dan dari luar Kab. Majene. Hal itu dilakukan menghadapi/mengantisipasi berakhirnya masa jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dua, tiga atau empat tahun berikutnya.

Di antara semua pekerjaan yang tersulit-tersukar-terberat yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia, juga di daerah Kabupaten Majene sekarang ini ialah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara.

Mengapa demikian? Karena kepercayaan tersebut telah hancur berantakan akibat merajalelanya KKNK dan lunturnya supermasi hukum dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara, proses pembangunan dan pengembangan mutu di segala bidang bisa berjalan dinamis menuju masyarakat madani/civil socieity apabila kepercayaan rakyat dimaksud bisa tegak kembali. ‘Resep sederhana yang dapat diharapkan, insya Allah’ untuk menegakkan kembali kepercayaan rakyat yang telah vi

hancur berantakan di daerah kita itu, menurut saya akan diuraikan di dalam Pokok-Pokok Pikiran ini.

Pemerintahan bersih (relatif bersih dari KKNK dan pelanggaran-pelanggaran lainnya), terbuka, demokratis, menghormati Hak Azasi Manusia, menegakkan supermasi hukum, peduli kepada rakyat k ecil, dan mengatasi tantangan kerusakan lingkungan hidup sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia supaya dihadirkan di bumi Nusantara tercinta ini. Dan untuk wilayah yang lebih kecil: hal yang sama sangat dirindukan oleh rakyat Mandar di Majene supaya dihadirkan di litaq pembolongang (tanah tumpah darah) Kabupaten Majene. Pemerintahan seperti dimaksud bisakah terwujud? Saya percaya bisa diwujudkan dengan syarat utama/ pertama: Sang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang lebih dahulu memberi contoh atau menjadi teladan pertama dan mendorong terciptanya suasana, dan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan hal-hal yang sangat dibutuhkan dan dirindukan oleh bangsa tersebut. Statemen ini saya lontarkan di sini karena saya bersumpah/berjanji akan melaksanakan misinya/isinya, kalau saya dipilih oleh DPRD Majene menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene pada periode yang akan datang.

Empat Modal Utama saya dalam hidup selama ini. Pertama, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya sungguh beruntung dan berbahagia beriman memeluk agama Islam. Kedua, berusaha selalu berlaku jujur. Itulah sebabnya saya mencantumkan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini: kalau kekayaan saya bertambah lebih dari 60 juta rupiah setelah saya sehari atau lima tahun menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (‘kalau’ dan ‘kalau’), saya harus diperiksa oleh polisi/jaksa dan sepantasnya diajukan ke pengadilan untuk diadili mempertanggungjawabkan asal usul kekayaan “yang lebih” dari 60juta rupiah itu. Menurut logika sehat saya, sejujurnya seorang Bupati hanya wajar/mampu menabung maksimal satu juta rupiah setiap bulan yang bersumber dari jabatan/kedudukannya. Ketiga, cinta dan kesetiaan saya kepada kaum yang lemah (duafa, grass-root = kaum serata rumput) yang belum pernah luntur. Jadi, wajar saja Pokok-Pokok Pikiran ini sangat memihak kepada rakyat kecil. Keempat, saya menganut cara berpikir positif yang berketuhanan sejak tahun 60-an.

vii

Pokok-Pokok Pikiran yang sederhana ini telah selesai disusun. AlhamdulilLah dari hamba-daif-fakir-Nya ini. Kemudian, dengan riang dan tulus saya menyampaikan ucapan terima kasih, kepada: Rekan-rekan yang secara khusus, salah seorang di antaranya ialah seorang Bapak dengan inisial HMA, yang ikut dan yang selalu ikut berdiskusi membicarakan masalah pemerintahan di tingkat kabupaten/kotamadya. Badulu Puaq Sunni dan kelompoknya yakni para Peladang Berpindah di Karakaq dan sekitarnya yang kami (dari Yayasan Pelestarian Hutan Lambeq Siapper) dampingi setahun lamanya di dekat perbatasan Kec. Tutallu, Kab. Polmas -- Kec. Sendana, Kab. Majene tahun 1990-1991 dan Kelompok Peladang Tilong Ratte Matama (sampai sekarang saya tetap mengadakan kontak dengan mereka).

Para tukang beca, penjual bakso, mbak penjual jamu gendong, buruh, pedagang kaki lima, penjual ikan, sayur, beras, tomat dan “dagangan kecil lainnya.”

Keluarga “Maisarah-Maisarah” yang hanya makan gadung dan singkong (undo anna lameayu) saja siang dan malam, anak-anak yatim piatu yang tak terurus, gelandangan di kota-kota, petani gurem dan nelayan yang harta mereka cuma gubuk dan sebuah sampan, penduduk asli hutan, pendeknya kepada para kaum grass-roots (rakyat jelata) yang mengisi angka-angka statistik kemiskinan; Para Guru yang penghasilannya pas-pasan; dan kawan-kawan di NGO’s atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di mana pun Anda berada di muka bumi.

Ucapan terima kasih spesial saya sampaikan kepada para Mahasiswa Indonesia yang kembali memperlihatkan militansi pemihakan kepada keadilan menumbangkan rezim orba.

Andalah semua yang saya sebut di atas yang mengilhami saya menyusun Pokok-Pokok Pikiran ini. Andalah mata air ilham saya, menyemangatiku dalam menawarkan gagasan, menyemangatiku untuk bersedia lahir batin menerima tanggung jawab dan amanah sebagai Pelayan Rakyat = Bupati Majene di awal abad ke-21, karena ingin membumikan tasauf sosial dalam pemerintahan, kalau amanah itu dipercayakan oleh Rakyat Kabupaten Majene (via DPRD) kepada saya .

viii

Pada sisi yang lain saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Anda yang bersedia membaca tulisan/gagasan ini, Anda yang mencaci, menolaknya, menerimanya sebagian, Anda yang mendukung atau Anda yang tidak mendukung, Anda yang berperanserta menyemarakkan pro dan kontra terhadap PokokPokok Pikiran ini. Itu artinya, Anda telah membaca dan memahami atau tidak memahami sebagian maksud saya. Apa pun reaksi Anda terhadapnya, saya telah memenangkan suatu tahap atau tingkat dalam upaya menyosialisasikan sistem/cara yang terbaik (digagas dalam kalangan terbatas sejak tahun 1993, sebelum pihak Depdagri menyatakannya secara formal) ketika menyeleksi kandidat/bakal calon/ calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Kab. Majene pada masa yang akan datang.

Sekali lagi terima kasih yang tulus dari saya kepada Anda.

Marilah kita memelihara, memupuk dan mengembangkan Cara Berpikir Positif yang Berketuhanan memasuki dan menapaki Abad ke-21 di Milenium III, mengambil bahagian sekecil apa pun dalam pembangunan demi kebaikan bersama, merasakan suka-duka bersama sebagai Bangsa Indonesia, sekaligus sebagai Umat Manusia, berusaha mencapai Kebahagiaan Lahir Batin di Sini dan di Sana!

Subhanallah. Pokok-Pokok Pikiran yang sederhana ini selesai ditulis. Lalu ditawarkan kepada para politisi, mahasiswa, aktivis reformasi, semua kalangan, ya kepada Rakyat di dan di luar Kabupaten Majene, dan kepada para yang terhormat anggota DPRD II Majene hasil Pemilu 1999. Demikianlah, dengan segala kerendahan hati Pokok-Pokok Pikiran ini dibuat dan dikemukakan kepada Anda untuk direnungkan dan dipertimbangkan isi dan misinya. Dengan Bismillahirrahmanirrahiim, menyambut Abad ke-21 Milenium III, gagasan dan impian sadar ini diluncurkan. Insya Allah ada manfaatnya.

Ujung Pandang, November 2000 Suradi Yasil

Perhatian tentang kata “akan” dalam buku ini: Sebagai orang beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, semua kata “akan” yang berasal dari penulis (Suradi Yasil) dalam tulisan ini sesungguhna bermuatan “Insya Allah: jika Allah mengizinkan”.

ix

Daftar Isi Pengantar Penerbit - i Pengantar Penulis - vi Daftar Isi - x

Pendahuluan - 11 Era Reformasi dan Pokok-pokok Pikiran - 11 Ini Keputusan Politik - 12 Daftar Kekayaan, Saya Patut Dicurigai - 15 "Kelemahan" Saya - 17 Tidak Populer - 18 Dekat dan Lekat dengan Orang-orang Lemah/Miskin - 19 Memperhatikan, Merasakan dan Berupaya Mengatasi Penderitaan Rakyat - 19 Masih Banyak, dan Pemihakan Saya dengan Hati yang Mengabdi - 21 Elan Vital (Jiwa Utama) - 22

Pelayan Rakyat Sebagai Bupati - 24 Tugas Utama/Mendasar Seorang Pelayan Rakyat Sebagai Bupati - 24 Bersungguh-sunggu Mau Menjadi Pelayayan Rakyat Sebagai Bupati Majene Tolak Ukurnya Apa? - 25 Tugas dan Kewajiban yang Berat: Tidak Menyederhanakan dan Meringan-ringankan Jabatan dan Tanggung Jawab Itu - 27

x

Agenda Kerja Utama - 29 Bidang Pemerintahan - 29 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - 54 Bidang Pertanian/Perkebunan/Peternakan - 68 Bidang Kehutanan - 86 Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata - 87 Bidang Informasi dan Komunikasi - 94 Bidang Telekomunikasi - 102 Bidang Penanaman Modal - 103 Bidang Keagamaan - 106 Bidang Kesehatan - 109 Bidang Hukum - 110 Bidang Pembinaan Generasi Muda - 110 Bidang Keolahragaan - 112 Bidang Kewanitaan dan Anak - 116 Bidang Ketenagakerjaan - 117 Bidang Pertanahan - 121 Bidang Perhubungan - 122 Bidang Pekerjaan Umum - 122 Bidang Eksplorasi Laut dan Perikanan - 123 Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah - 127 Proyek-proyek Kemanusiaan - 127

Visi - 130 Apa Potensi Luar Biasa di Kabupaten Majene? - 130 Ibarat Perahu Sandeq yang Belum Prima - 131 Kebaikan Hati "Ibunda" - 132 xi

Agenda Besar Bangsa di Abad ke-21 - 133 Tolak Ukur Kemiskinan Menurut BPS dan Kabupaten Majene - 134 Memberdayakan dan Membangkitkan Ekonomi Rakyat - 135 Kekuatan Besar Ekonomi Rakyat Kecil di Sektor Peternakan Ayam Bukan Ras - 136 Dua Kali Kata yang Mengandung Makna Adil dalam Pancasila - 137 Membangun Kembali Kepercayaan Rakyat Terhadap Penyelenggara Negara - 138 Rakyat dan Penyelenggara Pemerintahan Sederajat: Subyek Sekaligus Obyek Politik dan Pembangunan - 139 Menyikapi Gagasan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat - 140 Gagasan untuk Kemaslahatan Rakyat Lebih Berharga dari pada Jabatan - 141 Penguatan Diri/Rakyat/Potensi Lokal - 142

Kebijakan - 144 Kebijakan Hemat - 144 Pemberian Pengharagaan Kepada Orang-Orang yang Berprestasi Tinggi - 148 Lembaga Independen Pemantau Proyek, dan Jaringan Pengawas Jasa Konstruksi - 149 Malu Memakai Mobil ‘Pajero’ atau sekelasnya, dan Kendaraan Plat Merah Tabu Dipakai untuk Urusan Bukan Dinas - 150 Tegur Langsung Saya dan Keluarga Saya - 152 Rumah Jabatan Tempat Menerima Laporan/Pengaduan Rakyat atau Siapa Saja - 152 Bekerja Sama, Pengaruh dan Peran LSM - 153 Teknologi Tepat Guna di Pedesaan - 155 Dewan Penasehat Ekonomi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Daerah - 156 Dewan Penasihat Informal - 157 Meneruskan Program Kerja Pemerintahan yang Lalu - 157 Dengar Pendapat DPRD Langsung dengan Pelayan Rakyat Sebagai Bupati Majene 1 Kali Pertiga Bulan - 157 Kelompok Oposisi - 158 xii

]Mendayagunakan Pemuka Adat - 158 Mengajak Para Pengusaha Berpromosi Sambil Menggelar Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Kabupaten Majene - 159 Meninjau SK Bupati yang Mendapat Sorotan/Kritik - 160

Beberapa Catatan - 161 Mengundurkan Diri - 161 Sebuah Komitmen untuk Diri Sendiri - 164 Cara Baru di Abad Baru Milenium Baru - 165 Gagasan & Program yang Lebih Baik - 165 Pintu Rezki dan Berkah - 166 Siap Adu Gagasan, Siap Didebat - 167 Manfaat yang Bisa Diperoleh - 168 Mengharapkan Perubahan - 170 Terserah Kepada Rakyat Majene - 170

Ajakan - 172 Lembar Masukan - 174 Pengantar Kaset - 177 Penutup dan Doa - 179 Daftar Pustaka - 181 Lampiran - 183 Riwayat Hidup - 213

xiii

Pendahuluan ERA REFORMASI DAN POKOK-POKOK PIKIRAN Era Rezim Soeharto selama 32 tahun, era Orde Baru, era situasi politik yang mengekang, malah dirasakan membungkam aspirasi murni warga negara sampai menjelang dan mengikuti enam kali Pemilihan Umum, dan menabukan kritik terhadap suatu keputusan pemerintah, telah lewat. Era pemerintahan yang serba direkayasa telah menjadi sejarah yang buram. Era yang berujung dengan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat sekaligus krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya dan krisis kepercayaan internasional kepada Indonesia. Masalah serius itu masih mendera kita bangsa Indonesia sampai sekarang (2000).

Di masa lalu orang model saya (Suradi Yasil) adalah “tidak bisa” atau pemali menyatakan diri siap dicalonkan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati, sungguhpun tidak ada aturan resmi yang tertulis mengatakan demikian. Tapi situasi kenyataan politik masa itu “menabukannya.” Kalau jarum sejarah dapat diputar kembali ke masa lalu, maka tindakan saya ini pasti dicemooh dan akan dianggap gila.

Orang-orang akan menertawakannya. Itu, kalau di masa Orde Baru. Di era Reformasi atau di era Demokrasi tidak lagi demikian.

Menyikapi kondisi dan situasi yang sudah jauh berubah, dirampungkanlah Pokok-Pokok Pikiran Kalau Saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21 (selanjutnya disebut: Pokok-Pokok Pikiran) ini.

'Kalau' tersebut ditakdirkan Yang Maha Kuasa menjadi kenyataan maka periode pemerintahan di Kabupaten Majene itu akan diupayakan sekuat-kuatnya 14

menjadi Periode Pemerintahan Kedaulatan Hukum dan Rakyat menggantikan Periode Pemerintahan Kedaulatan Penguasa yang Ber-KKNK. Sejak beberapa tahun lalu, masih dalam era Soeharto, menurut pendapat kami (saya dan beberapa orang yang seringkali melaksanakan diskusi kecil) setiap orang yang merasa layak dan siap menjadi Bakal Calon Bupati/Walikota, idealnya yang bersangkutan menyusun pokok-pokok pikirannya yang pada bagian tertentu mengurainya agak lebih jauh apa yang akan dilakukannya apabila dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati/Walikota di sebuah kabupaten/kota. Mengapa? Supaya Rakyat, para anggota DPRD, pemimpin formal/nonformal, pelajar, pemuda, dan mahasiswa di dan dari daerah yang bersangkutan mengetahui apa dan bagaimana visi, pikiran-pikiran utama, apa obsesi, misi, dan apa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan apabila ia dipercaya oleh Rakyat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota. Semuanya itu, termasuk janjinya, bisa dipegang karena ditulis dalam bentuk buku yang sejak dini sudah dikomunikasikan dengan rakyat, disosialisasikan ke tengah masyarakat.

Dengan buku pokok-pokok pikiran dimaksud, setiap saat ada pegangan rakyat dan siapa pun juga: ia yang dipercaya rakyat menjadi Pelayan Mereka sebagai Bupati/Walikota itu sitinayai disingar (layak ditagih) berdasarkan/sesuai apa yang telah ditulis dan dikampanyekannya jauh hari sebelum memegang jabatan Amanah Rakyat tersebut. Bertolak dari pemikiran itu, dan karena saya bersedia menjadi bakal calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka Pokok-Pokok Pikiran ini disusun.

INI KEPUTUSAN POLITIK Saya mengambil keputusan: menyatakan siap dibakalcalonkan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21. Saya memahami keputusan ini sebagai keputusan politik, bukan keputusan profesional, karena jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati adalah jabatan politik, bukan jabatan profesional. Orang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati berdasarkan keputusan politik, mulai dari proses penjaringan, penyeleksian, pemilihan bakal calon/calon oleh DPRD setempat, semuanya berdasarkan pertimbangan dan keputusan politik. Sementara 15

DPRD adalah lembaga politik, karena diisi oleh orang-orang partai politik yang dipilih rakyat pemilih melalui mekanisme pemilihan umum (tapi ada juga yang diangkat berdasarkan pertimbangan politik yaitu TNI/POLRI), menjadi wakilwakil rakyat di dewan yang terhormat itu. Selanjutnya diproses sesuai prosedur.

Orang swasta, pegawai negeri, polisi, dan anggota TNI yang memenuhi syarat untuk jabatan itu dan dipilih oleh DPRD sah-sah saja menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati. Jabatan tersebut bukan jabatan karir pegawai negeri. Beda dengan jabatan Sekretaris Wilayah Daerah, Camat, Kepala Dinas, Kepala Kantor Departemen dan sebagainya, sekedar menyebut empat jabatan yang jabatan karir bagi seseorang pegawai negeri. Dengan memahami posisi, cara dan jalur-jalur pemilihan seseorang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati, saya mengambil keputusan politik: menyatakan diri siap menjadi bakal calon/calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, didahului dengan membuat Pokok-Pokok Pikiran ini.

Saya menyadari akan bermunculan cemoohan, sindiran “halus atau kasar” kepada saya ketika Pokok-Pokok Pikiran ini disodorkan ke tengah Masyarakat/ Rakyat di dan di luar Kabupaten Majene. Tapi mengapa saya tidak mengurungkan saja keinginan itu sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini Anda tidak membacanya.? Dengan demikian, Anda tidak akan mempertimbangkannya dan pasti Anda tidak akan mencemoohkannya.

Ada sejumlah alasan yang saya renungkan masak-masak berhari-hari lamanya yang mendorong saya memutuskan mengambil sikap politik ini. Alasan-alasan tersebut ialah sebagai berikut: • Ingin membuktikan kepada Masyarakat/Rakyat Indonesia di Kabupaten Majene bahwa siapa saja yang merasa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU/PP dan sebagainya di era kini sah-sah saja untuk menyatakan secara terbuka siap lahir batin menjadi Bakal Calon/Calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dengan konsep gagasan yang jelas tertulis. Konsep gagasan yang akan dilaksanakannya apabila ia dipilih menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Lalu konsep itu disebarluaskan, disosialisasikan (maksudnya supaya bisa diperdebatkan, disorot, dikupas, dianalisis, “dikuliti dan dibantai”, dicela dan dipuji, diterima/ditolak dengan catatan dan seterusnya oleh rakyat, para politisi, pemimpin partai, cendekiawan, mahasiswa, pemuda, seniman secara 16

perorangan/kelompok melalui atau tidak melalui partai politik, organisasi massa seperti LSM dan sebagainya, pendeknya semua pihak yang tertarik) jauh sebelum masa penjaringan Bakal Calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dimulai.

• Secara tidak langsung mengajak dan merangsang siapa saja untuk juga menuliskan visinya, obsesinya, misinya, gagasannya dan program kerja apa yang akan dilakukannya serta kebijakan apa yang akan diterapkannya kalau yang bersangkutan dengan izin Allah menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

Cukup banyak tokoh yang (kita anggap) layak menjadi bakal calon/calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Menuliskan visi, obsesi, misi, gagasan dan program kerja tersebut dimaksudkan supaya rakyat Kabupaten Majene dan wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat bisa mempertimbangkan cocok-tidak, layak-tidak Saudara “X” memangku jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati setelah mempelajari visi, obsesi, misi, gagasan, kebijakan yang akan diambil, program kerja, pikiran-pikiran, semangat, dan riwayat hidupnya melalui tulisan Pokok-Pokok Pikiran Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat Sebagai Bupati Majene (atau judul lain). Jadi, secara langsung Rakyat dan DPRD Majene sudah mengetahui sebagian besar apa yang menjadi visi, obsesi, misi, gagasan, dan program kerja seseorang yang siap menjadi Bakal Calon/Calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, dan sekalian apa jaminannya kalau dia tidak/gagal merealisasikan rencananya atau program kerjanya, atau dia melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Kronisme, pelanggaran hukum/ moral lainnya.

• Ingin membuktikan pendapat dan keyakinan yang saya pegang bahwa seseorang pejabat (pejabat tinggi sekali pun) itu tidak perlu menjadi arogan, birokratis dan tidak demokratis. Hal yang hanya bisa dibuktikan apabila jabatan dan tanggung jawab itu itu telah berada di atas pundak sebagai amanah.

• Ingin membuktikan bahwa seseorang yang menjabat Pelayan Rakyat sebagai Bupati tidak selalu “harus” menjadi kaya materi atau hidup mewah.

17

DAFTAR KEKAYAAN, SAYA PATUT DICURIGAI Sampai dengan bulan Agustus 2000 saya mempunyai kekayaan total bernilai Rp 70 juta saja. Daftar Kekayaan saya tersebut ialah sebagai berikut. • Sebuah rumah berukuran 9 x 15 meter (bahan bangunan batu dan kayu, satu lantai, di atas tanah pekarangan seluas 300 m2 dengan ukuran 15 x 20 meter) di Jl. Jenderal Sudirman No.., Kampung Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan fasilitas penerangan listrik, air ledeng dari PDAM Majene, dan sebuah pesawat telepon (0422-21831). Tanah bersertifikat (tanda bukti hak) milik an. Drs. Suradi Yasil No.309 Buku Tanah Desa Labuang, Surat Ukur (Sementara) No. 49 tahun 1977 No. seri 7384574 Kantor Agraria Kabupaten Majene, Departemen Dalam Negeri. Ditaksir bernilai Rp 15 juta (lima belas juta rupiah). • Sebuah rumah KPR BTN (tipe 54/180, bahan bangunan batu dan kayu, satu lantai ditempati sejak tahun 1985), milik an Drs. Suradi Yasil. Masih dalam status rumah tinggal cicilan kepada BTN Ujung Pandang (sampai tahun 2005).

Setelah dikembangkan bangunan rumah menjadi berukuran 9 x 12 meter di atas tanah seluas 180 m2 dengan ukuran 12 x 15 meter di Jalan Abdulah Dg Sirua, Komplek BTN CV Dewi, Blok E2 No.11, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang dengan fasilitas penerangan listrik, air ledeng dari PDAM Ujung Pandang, dan sebuah pesawat telepon (0411-441857). Ditaksir bernilai Rp 40 juta (empat puluh juta rupiah). Sertifikat (tanda bukti hak) milik tanah dan rumah masih ada pada BTN Ujung Pandang, Jl. Kajaolaliddo sebagai jaminan/borg. • Sebidang tanah/lahan kebun seluas 2023 m2 di pinggir jalan raya menuju Kampung Kaqloli dari arah Pintu Gerbang Masuk Kabupaten Majene poros Majene - Polewali, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Bersetifikat (Buku Tanah) Hak Milik an. Drs.Suradi Yasil No. M.149 tahun 1992 No. Seri AC 460010 dan 20.10.01.05.1.00149 Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Maret 1992 No. 115/92. Ditaksir bernilai Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

18

• Dua buah sepeda motor masing-masing merk Suzuki (bebek) tahun 1982 dan merk Honda Astrea (bebek) tahun 1993. Keduanya ditaksir bernilai Rp 5 juta (lima juta rupiah). • Barang-barang elektronik (tape recorder, komputer, dan lain-lain) dan perabotan rumah tangga seluruhnya ditaksir bernilai Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah daftar kekayaan saya yang nilai seluruhnya Rp 70 juta (tujuh puluh juta rupaih). Tapi kelak --pihak kejaksaan atau kepolisian dipersilahkan/bisa memeriksa saya-- kalau saya mempunyai kekayaan berupa uang, harta dan sebagainya yang kesemuanya bernilai lebih dari Rp 130 juta, termasuk harta kekayaan yang dimiliki sekarang, artinya terjadi penambahan kekayaan lebih dari Rp 60 juta ketika saya, andaikata menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sehari dua hari, setahun saja malah sampai lima tahun (satu periode pemerintahan) maka kekayaan di atas Rp 130 juta itu patut diduga adalah hasil korupsi, hasil kolusi, hasil suap (sogok) atau hasil dari cara-cara halus-kasar kotor lainnya selama memegang jabatan itu. Karena menurut pendapat saya pribadi, seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati/Walikota yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah dengan penghasilan sekian-sekian perbulan (seperti Suradi Yasil ini), yang bukan dari kalangan orang kaya sejak dahulu, bukan pewaris ratusan hektar tanah sawah/kebun/tambak, perusahaan, surat-surat berharga di bidang keuangan dan sebagainya, tidak pernah menang undian/lotere puluhan/ratusan juta rupiah, tidak pernah memperoleh hibah kekayaan yang jumlahnya besar dari suatu pihak, dan tidak pernah menjadi pengusaha kelas menengah/atas, lantas setelah menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati selama lima tahun bisa mempunyai harta benda/ uang tambahan lebih dari enam puluh juta rupiah (tidak termasuk harta benda/ uang yang telah dimiliki sebelum menjabat), maka (sekali lagi) saya sangat patut dicurigai dan diperiksa oleh polisi atau jaksa untuk mempertanggungjawabkan dari mana saja asal-usulnya harta kekayaan/uang di atas Rp 60 juta itu diperoleh.

Patut diduga dan besar kemungkinannya saya telah melakukan praktek kolusi, korupsi, dan menerima suap (sogok) nyata/terbuka, samar-samar atau sembunyisembunyi. Adapun tambahan Rp 60 juta itu wajar saja sebagai akumulasi tabungan selama lima tahun menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati.

19

(Catatan: (1) Mudah-mudahan segera lahir UU Pembuktian Terbalik atas kekayaan yang dimiliki seseorang seperti yang selama bertahun-tahun diperjuangkan antara lain oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Sudah lama saya mendukung hal itu. (2) Soal pembuktian terbalik, sebenarnya dalam UU No.3/1971 pun sudah diatur meskipun terbatas. Namun penerapannya masih perlu ditingkatkan, kata Menkeh Muladi, Kompas 5 Oktober 1998 . (3) Pembuktian terbalik untuk menjerat tersangka koruptor sesungguhnya telah lama menjadi harapan para penegak hukum sejati di tanah air. Untuk mengusut tersangka koruptor, tidak sulit.

Cukup melihat kekayaan mereka, tanya dari mana kekayaan itu diperoleh dan dengan cara apa, mana bukti pendukungnya yang syah. Dengan demikian tidak terlalu sulit membuktikan halal dan haramnya kekayaan tersebut. Enam bulan kemudian sesudah subjudul ini ditulis, alhamdulilLah, dalam bulan April 1999 pemerintah telah menyerahkan kepada dan disetujui DPR RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Anti KKN yang antara lain berisi beban pembuktian terbalik, salah satu cara mengusut dari mana saja kekayaan seseorang diperoleh).

“KELEMAHAN” SAYA Terus terang, sehubungan dengan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, dikemukakan sejumlah “kelemahan” saya untuk diketahui oleh rakyat di kabupaten ini. “Kelemahan” itu antara lain, saya: • Bukan alumni Fakultas/Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan.

• Sama sekali tidak pernah bekerja di bidang ketataprajaan, hanya membaca/ mempelajari beberapa buku dan sejumlah tulisan/uraian tentang pemerintahan.

(Saya hanya pernah bekerja sebagai tenaga edukasi, administrasi, dan sebagai peneliti di Departemen Pendidikan Nasional sampai sekarang).

• Berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan keturunan bangsawan.

• Belum dan sangat besar kemungkinan saya tidak bisa bersikap birokrat tulen, boleh jadi dikarenakan (1) bawaan sejak lahir, dan (2) sudah lama bergelut/ bekerja di lingkungan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang egaliter (bersifat sama dan sederajat). Dengan sifat demikian, kalau saya menjadi Pelayan Rak20

yat sebagai Bupati Majene, saya akan sangat jarang memakai baju/atribut jabatan itu. Simbol-simbol jabatan dan kebesaran itu, di samping berguna dalam arti positif, di sisi lain sebagai salah satu alat pembeda atau sebagai satu tanda jabatan, saya berpendapat bahwa atribut-atribut itu sekaligus secara tidak sadar juga menciptakan jurang/jarak psikologis antara kedua belah pihak, khususnya antara yang bersangkutan (si pejabat) dengan rakyat. Bagi saya simbol-simbol kebesaran itu hanya akan dipakai pada acara-acara yang menurut aturan protokoler resmi tidak bisa tidak harus dipakai.

Di samping “kelemahan-kelemahan” tersebut di atas dan kelemahan lainlainnya, “kelemahan” saya masih ada lagi yaitu saya bukan putera Majene (dalam arti orang yang berasal dari kabupaten ini) sementara wajar saja akan banyak orang di daerah kabupaten ini menginginkan agar yang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati mereka adalah putera dari Kabupaten Majene sendiri. (Saya berasal dan lahir di suatu kampung di Kabupaten Polmas, kurang lebih 15 km dari kota Majene).

TIDAK POPULER Saya sama sekali tidak populer di kalangan rakyat Kabupaten Majene, karena saya bukan Sekwilda, Kepala Dinas, Kepala Kandep, Camat dan sebagainya di Kabupaten Majene. Apa dasarnya untuk populer. Saya cuma seorang mantan Kepala Seksi Kebudayaan Kandepdikbud Kabupaten Majene (1982-1985), jabatan yang “tidak pernah populer” kecuali di kalangan tertentu/terbatas. Saya tidak dikenal sungguhpun saya memelopori mendirikan dan mengaktakan Yayasan Museum Mandar sekalian mendirikan MUSEUM MANDAR di Majene pada awal tahun delapan puluhan. Museum yang masih hidup sampai sekarang (dalam kondisi yang memprihatinkan). Walau meyadari bahwa saya sama sekali tidak populer di kalangan rakyat kabupaten ini, tetapi toh saya ingin memperoleh kepercayaan dari rakyat Kabupaten Majene agar saya dipercaya menjadi Pelayan Mereka, sekalian menjadi saudara, sahabat/kawan dalam suka dan duka, dan pembela bagi mereka yang wajar dibela (seperti rakyat yang lemah, miskin dan tak punya beking). Kemungkinan rakyat Kabupaten Majene via DPRD-nya tidak berkenan 21

memberi saya kesempatan menjadi Pelayan Mereka. Tidak mengapa! Itu adalah sesuatu yang wajar.

DEKAT DAN LEKAT DENGAN ORANG-ORANG LEMAH/MISKIN Dari pembicaraan dari hati ke hati saya dengan sejumlah orang sebagai sampel di kalangan rakyat Majene saya menyimpulkan (kesimpulan ini bisa saja tidak benar) bahwa Rakyat Mandar di Kabupaten Majene sudah lama sekali “tidak mempunyai Sahabat, Kawan, Saudara, Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, Paman” yaitu Pelayan di jajaran pemerintahan yang sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran memperhatikan dan memprihatinkan kehidupan mereka (rakyat). Saya tak berani mengatakan bahwa apabila saya ditakdirkan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene maka rakyat Kabupaten Majene “akan menemukan kembali Sahabat, Kawan, Saudara, Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan Paman yang mereka rindukan sejak lama. Tetapi saya berani mengatakan bahwa rakyat Kabupaten Majene akan mengenal lebih dekat dengan orang yang lekat dengan Orang-Orang Lemah/ Miskin, yang napasnya menggambarkan perhatian dan keberpihakan pada Rakyat Kecil. Orang yang sudah lebih sepuluh tahun aktif di LSM yang peduli terhadap kehidupan kaum grass roots (kaum serata rumput), rakyat jelata. Orang yang akan berusaha keras mendahulukan orang-orang yang “tak berdaya,” orangorang pada posisi marginal (terpinggirkan) untuk dilayani. Insya Allah, rakyat Kabupaten Majene akan mengenal lebih dekat orang yang lebih dahulu berbicara dengan bahasa hati kemudian bahasa pikiran ketika mendengarkan denyut dan detak jantung orang-orang yang menderita, dan ditindas.

MEMPERHATIKAN, MERASAKAN, DAN BERUPAYA MENGATASI PENDERITAAN RAKYAT Ketika memikirkan dan menulis tema besar ini saya menyadari juga bahwa kalimat “memperhatikan, merasakan, dan berusaha mengatasi penderitaan rakyat” 22

adalah ungkapan yang sudah menjadi klise. Rangkaian kata yang begitu gampang meluncur dari mulut seseorang pemimpin atau seseorang yang merasa sebagai pemimpin. Rangkaian kata penghias dan pemanis bibirnya yang sedang berkampanye berusaha meraup dukungan rakyat agar mereka berkenan memilihnya supaya ia dapat duduk di lembaga legislatif atau eksekutif (yang jabatan politik). Namun demikian saya hendak mengemukakan bahwa apa yang saya lakukan pada awal tahun 90-an ketika memutuskan meletakkan jabatan Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang supaya saya dapat hidup selama 12 bulan di tengah rakyat Peladang Berpindah di dekat perbatasan Kecamatan Tutallu Kabupaten Polmas-Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, tindakan nyata itu sama sekali jauh dari penghias atau pemanis bibir belaka. Saya berbahagia dan lega dengan keputusan itu.

Pada waktu itu saya semakin “larut� dalam realitas suka duka rakyat serata rumput suku bangsa Mandar tak jauh dari kaki dan lembah G.Tammedinging. Di suatu tempat yang hanya bisa dicapai dengan jalan kaki 7-8 jam dari Petoqosang ibu kota (sementara) Kecamatan Tutallu. Saya membuat gubuk di Saluq Lemo di tengah kelompok Peladang Berpindah. Pada malam hari hanya menggunakan paqjannangang (pelita), makan ikan asin sepanjang waktu, makan nasi padi gunung, undo (gadung) dan hasil hutan lainnya, mappeloq bakal (melinting tembakau) dan merokok, berhari raya di mesjid mereka, mandi di permandian mereka, bercanda berbincang dengan mereka, merasakan kesulitan mereka, berusaha memahami masalah keseharian mereka yang Peladang Berpindah itu. Saya melihat: anak-anak mereka yang memperoleh dan tidak memperoleh kesempatan masuk Sekolah Dasar, dan pada kesempatan tertentu waktu itu saya dan Sdr. Agussalim (seorang relawan) mengajar anak-anak yang tidak memperoleh kesempatan masuk SD itu, untuk mengenal aksara Latin, anak-anak yang saya duga keras sebagian besar kekurangan gizi dan mengidap penyakit cacing. Saya mengunjungi orang yang sakit, dan orang-orang yang masuk hutan meramu undo (gadung) ketika lillir (lumbung padi) mereka sudah kosong. Saya menyertai mereka pergi sumembaq (menebas/membersihkan semak belukar/gulma). Saya menyaksikan bahwa bekal mereka cuma nasi atau undo (gadung) bersama sepotong ikan kering padahal kerja keras telah mereka lakukan di musim paceklik di musim kemarau.

23

Saya menyaksikan mereka, kaum wanita (lebih banyak) yang menderita penyakit gondok. Saya telah biasa memandang kabut tebal dan berjalan kaki berkilometerkilometer dalam kabut tipis jauh ke dalam di wilayah pegunungan di daerah Mandar tercinta.

Mengapa saya tuliskan semua itu dalam Pokok-Pokok Pikiran ini? Karena saya secara dini hendak mengisyaratkan bahwa saya akan lebih memperhatikan, lebih memfokuskan kepada usaha-usaha nyata mengatasi kesulitan dan penderitaan rakyat kecil Manusia Indonesia yang berada di Kabupaten Majene, bukan mengedepankan proyek-proyek berbau mercu suar, membangun/membiayai proyek gengsi-gengsian, proyek-proyek yang sesungguhnya tidak produktif. Saya akan lebih memikirkan dan berupaya keras melaksanakan antara lain proyek pemberantasan hama babi, tikus, dan hama lainnya yang menjadi musuh utama para petani/peladang supaya produksi pangan dan tanaman lainnya sebagai hasil kerja mereka mencapai hasil maksimal, usaha pengembangan peternakan, pelatihan petani membuat pupuk kompos dan pupuk hijau, proyek-proyek kemanusiaan, kegiatan pengembangan usaha ekonomi rakyat, penerapan teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pelajar/ mahasiswa, pemuda, dan kaum grass roots (kaum serata rumput, rakyat jelata) di pantai dan di pegunungan, pelatihan-pelatihan keterampilan dan pemberian modal awal bagi para pencari kerja/penganggur, dan pemberdayaan sumber daya manusia lainnya dan sumber daya alam di Kabupaten Majene (Tapi itu tidak berarti bahwa saya tidak akan memperhatikan selain yang disebut di atas).

MASIH BANYAK, DAN PEMIHAKAN SAYA DENGAN HATI YANG MENGABDI Diakui bahwa sejak dahulu sampai sekarang ini sejumlah rakyat dan warga Kabupaten Majene telah menikmati kehidupan yang memadai atau lumayan. Tapi harus juga diakui kenyataan bahwa jumlah yang belum beruntung pisik itu masih jauh lebih banyak. Menyadari hal esensil itu saya berpendapat, saatnyalah perhatian Pelayan Rakyat sebagai Bupati dan jajarannya sungguh-sungguh difokuskan kepada peningkatan mutu kehidupan rakyat. Sungguh-sungguh diarahkan ke24

pada sesama manusia yang menderita, rakyat yang selalu kalah dan dikalahkan, mereka yang ditakdirkan berada pada lapisan bawah (kaum grass roots). Saya ingin sekali membela dan mendampingi mereka dengan aksi nyata, mencoba menjawab kesulitan mereka sebagai refleksi dari pemikiran dan renungan yang telah dimulai ketika saya menginjak usia dewasa sampai detik ini. (Pembelaan dan pemihakan di sini tentu saya maksudkan dalam konteks Undang-Undang, PeraturanPeraturan, dan Moral Masyarakat). Ini bisa dibaca dalam ungkapan dari hati nurani saya paling dalam dan jujur (demi langit dan bumi, dan terkutuklah saya apabila saya berbohong), antara lain dalam puisi Sepotong Ikan Kering (diilhami ketika saya hidup di tengah masyarakat Peladang Berpindah di Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas di dekat perbatasan dengan Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene), Anak-Anak Miskin Indian Peru (diilhami ketika saya berkunjung ke Peru, Amerika Selatan), dan Kucium Jejak-Jejak Kakimu Ibu Theresa (Ibu Theresa, pelayan utama orang-orang paling miskin dari yang miskin di Calcutta, India), karya-karya tulis yang telah dipublikasikan/diterbitkan. Membicarakan dengan serius masalah-masalah Rakyat Suku-Suku Asli yang tergusur dari hutanhutan tropika, diusir dan dihinakan, ketika saya mengikuti Konferensi Penduduk Asli Hutan Tropika Sedunia yang telah berlangsung di tiga negara: Pulau Pinang, Malaysia (1991), Iquitos, Peru, Amerika Selatan (1994), dan Nagpur, India (1997), dan Konferensi Hak-Hak Azasi Masyarakat Pribumi se-Asia di Chiang May, Thailand (1992). Pemihakan yang tidak tanggung-tanggung, polos dan jujur kepada rakyat kecil itu saya tidak buat-buat, tidak direkayasa. Ia muncul dengan sendirinya. Mengelola kehidupan, berhubungan dengan sesama manusia dan alam seyogianya selalu dengan bahasa hati dan pikiran. Memegang Amanah dan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene pun memang seharusnya dengan hati dan pikiran yang mengabdi.

ELAN VITAL (JIWA UTAMA) Pertanyaan serius: Mengapa semua itu dan Pokok-Pokok Pikiran ini dibuat, dan sedemikian mau mencantumkan Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sepihak di bawah judul Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri (di halaman lain) untuk 25

mundur dengan sendirinya dari satu jabatan yang begitu diinginkan orang, dengan tenggat tertentu, jika tidak berhasil mewujudkan program inti yang saya tawarkan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini dan sedemikian memihak kepada kepentingan rakyat kecil terutama? Saya jawab dengan tak kalah seriusnya: Karena Cinta dan Elan Vital atau Jiwa Utama yang menjadi modal dasar saya mengambil keputusan politik ‘melirik jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene’ ialah komitmen pengabdian lantaran cinta kepada rakyat secara umum dan terus terang secara khusus kepada kaum serata rumput (kaum grass roots). Bagi saya pribadi, begitu elan vital tersebut memudar dan hilang maka dengan sendirinya jabatan yang “dilirik� itu menjadi tak menarik.

26

Pelayan Rakyat Sebagai Bupati TUGAS UTAMA/MENDASAR SEORANG PELAYAN RAKYAT SEBAGAI BUPATI Seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati disamping kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43*) menurut pikiran dan hati nurani saya ia juga mempunyai tugas utama/mendasar sebagai berikut: • Menjalankan tugas-tugas/kewajiban formalnya sesuai aturan dan kaidah yang berlaku dalam negara dan masyarakat, sebagai Pelayan Rakyat.

• Menetapkan kebijakan-kebijakan pokok, penting dan sangat strategis untuk pembangunan dalam arti umum dan meningkatkan mutu kehidupan rakyat/ bangsa di wilayah tempatnya bekerja sebagai Pelayan Rakyat.

• Mengobarkan dan mengobarkan terus Cara Berpikir Positif, HarapanHarapan/Optimisme seluruh lapisan sosial dalam masyarakat untuk berjuang meraih hidup yang lebih bermutu di bawah bimbingan dan rida Allah swt.

• Ikut berperanan besar memantapkan Harga Diri dan Rasa Percaya Diri individu-individu dalam masyarakat (kalau berhasil maka dengan sendirinya akan memantapkan Harga Diri dan Rasa Percaya Diri masyarakat itu sendiri).

• Memperhatikan dengan serius kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan berupaya membantu mengatas+i/keluar dari kesulitan tersebut.

27

• Menjadi seorang inspirator masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan yang pelayan rakyat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada rakyat/ masyarakat dalam rangka peningkatan mutu kehidupan mereka.

• Memberdayakan dan mengembangkan semaksimalnya sumber daya manusia dan sumber daya alam berwawasan lingkungan di daerah kabupaten pelayanannya.

• Menghidupkan dalam dirinya sendiri (Pelayan Rakyat sebagai Bupati ) dan unsur pimpinan lainnya apa yang disebut imajinasi 'mengubah kondisi masyarakat dari satu tingkatan ke tingkatan-lebih.' Imajinasi seperti itu sangat penting karena menurut Yanni Hrisomallis, salah seorang pemikir abad ini bahwa “sukses memang ditentukan sebuah usaha, namun imajinasi jauh lebih penting bahkan lebih penting dari pada teknologi.”

• Berperan proaktif menghubungkan dan mengembangkan hubungan solidaritas kasih sayang yang dinamis antara dia (Pelayan Rakyat sebagai Bupati) dengan/dan aparat jajaran pemerintahan dengan rakyat.

• Menjadi tokoh panutan akhlak berdasarkan ajaran agama dan adat (melindolindo mapia).

• Menjadi tokoh pemersatu bangsa (khususnya di kabupaten) dalam situasi dan kondisi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun.

BERSUNGGUH-SUNGGUH MAU MENJADI PELAYAN RAKYAT SEBAGAI BUPATI MAJENE TOLOK UKURNYA APA? Saya yakin, kita semua berharap DPRD Majene hasil Pemilu 1999 akan memilih Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dalam tahun 2001 atau akan mempercayakan Amanah Rakyat yang diwakilinya kepada sosok pribadi yang bersungguhsungguh mau menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Tolok ukur sesosok

28

pribadi dapat diperkirakan dan diharapkan akan bersungguh-sungguh menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene menurut saya ialah sebagai berikut: 1. Menulis apa yang menjadi, visi, obsesi, gagasan, kebijakan, dan program kerjanya ke depan, apa yang ingin dicapainya di Kabupaten Majene selama ia menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati. Tulisan itu dibuat dalam bentuk pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok agenda-kerja, gagasan, obsesi, visi dan kebijakan yang kemudian disebarluaskan ke dalam masyarakat, ke tengahtengah rakyat Kabupaten Majene di dan di luar Kabupaten Majene sebelum atau selama penjaringan bakal calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dilaksanakan.

2. Mencantumkan dalam program kerja intinya, akan mengusahakan dan melaksanakan penerbitan yang dibiayai oleh Pemda Majene sesuai kemampuan, atau dibiayai oleh lembaga independen di luar pemerintahan, media pers bulanan/dwibulanan “Suara Oposisi” atau “Kritik dan Saran” atau “Suara Kami” atau namanya apa saja yang setiap terbit isinya 95% kritik, saran, laporan dan sebagainya dari rakyat/masyarakat Kabupaten Majene yang berada di dan di luar daerah ini, dan jawaban/tanggapan dari yang merasa perlu/ berkepentingan menjawab/menjelaskan atas laporan/pendapat/pernyataan/ kritik/pertanyaan yang di muat dalam terbitan tersebut. (Baca lebih lanjut Dwibulanan: “Suara Oposisi”/”Kritik dan Saran”/”Suara Kami” di bawah subjudul BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI dalam Pokok-Pokok Pikiran ini).

3. Berani mencantumkan Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sepihak Mengundurkan Diri/Meletakkan Jabatan atau berhenti dengan sendirinya sebagai Pelayan Rakyat=Bupati Majene kalau paling lambat selama waktu tertentu memundak Amanah Suci/Mulia itu tetapi apa yang menjadi program inti dalam Pokok-Pokok Pikiran-nya tidak juga terealisasikan. Tidak diterima apologi, alasan pembelaan atau pembenaran kegagalan merealisasikan apa-apa yang telah dijanjikan dan dicantumkan dalam Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sepihak Mengundurkan Diri/Meletakkan Jabatan. Surat Pernyataan Bersumpah/ Berjanji Sepihak itu adalah taruhan kunci bagi yang bersangkutan. Cuma ada

29

satu di antara dua pilihan: berhenti/turun atau jalan terus/tetap dipercaya menjalankan amanah rakyat sebagai pelayan mereka.

Tanpa (1), (2), dan (3) di atas, maka rakyat Kabupaten Majene akan berada lagi pada posisi yang sama pada masa pemerintahan Orde Baru: Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang terpilih akan “tak akan terjangkau” lagi, tidak ada komitmennya yang dapat ditagih oleh rakyat. Rakyat tak mempunyai media khusus untuk mengeritik dan mengontrol perlakuan aparat pemerintahan kecuali membuat Surat dari Pembaca lalu dikirim ke tabloid yang terbit di Majene, Polewali atau tabloid/harian di Makassar/Jakarta yang mengambil waktu lama dan belum tentu dimuat, atau mengirim Surat Laporan ke Kotak Pos Pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan sebagainya yang juga mengambil waktu lama, sementara rakyat menginginkan dimulainya dan segera dilaksanakannya praktek demokrasi yang bertanggung jawab menuju ke pemerintahan yang baik/bersih.

TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG BERAT: TIDAK MENYEDERHANAKAN DAN MERINGAN-RINGANKAN JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB ITU Dengan memaparkan Pokok-Pokok Pikiran yang sederhana ini, dengan rendah hati saya sadari bahwa jabatan, tugas dan kewajiban seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati sungguh amat-sangat berat. Kita mudah saja berteori, begini begitu, seharusnya demikian dan demikian dan seterusnya. Coba kalau saya atau Anda berada pada posisi tersebut! Kompleks masalah yang di luar atau tidak pernah diperhitungkan sebelumnya akan bermunculan sebagai kenyataan tantangan.

Saya atau Anda yang di luar lapangan sebagai penonton pertandingan sepakbola, dengan gampang dan enak berkomentar: “Ronaldo salah, mestinya bola itu dioper ke samping kiri. Dengan demikian Bebeto akan menyambar dan menyarangkan bola itu ke gawang lawan .......” “Wah, I Sipong cangngo-cangngopaia.

Ngapa anna naopor duai lao di solana. Sala kedomo kipper. Andiangmi tuqu masoq. ‘Wah, Si Sipong bodoh sekali. Mengapa ia masih mengoper kepada temannya. Kiper sudah salah langkah. Maka bola pun tak masuk (ke gawang lawan)’.

Mengambil contoh “penonton sepakbola yang lebih pintar main dari pada pe30

main itu sendiri,” suatu hal yang lumrah kita saksikan, saya hendak menggarisbawahi bahwa jabatan, tugas dan kewajiban Pelayan Rakyat sebagai Bupati berat, sukar dan pelik. Dapat “dipastikan” (khusus di Kabupaten Majene) masih menumpuk “segudang masalah, sekian-sekian nomor dalam daftar panjang problem” yang tidak disinggung dalam Pokok-Pokok Pikiran ini. Namun demikian, dengan perenungan dan pertimbangan tertentu, dengan mengukur kemampuan kira-kira yang dimiliki, memperhitungkan dan memperkirakan potensi/kemampuan daerah, seseorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati, sah-sah saja menuliskan visi (juga visi ke depan tak hanya sebatas lima tahun), obsesi, gagasan, dan program-programnya lima tahun ke depan, titik-titik-fokus perhatiannya membangun bangsa di Kabupaten Majene (atau kabupaten/kotamadya lainnya) kalau ia dipercaya mengemban tugas Pelayan Rakyat sebagai Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kotamadya dimaksud.

--------*) Kewajiban Kepala Daerah (Pasal 43 UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai berikut: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; b. memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. menghormati kedaulatan rakyat; d. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; e. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

31

Agenda Kerja Utama Kalau saya terpilih menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di abad awal ke-21, berikut ini adalah agenda kerja utama (dan dua bab berikut Visi dan Kebijakan) yang akan saya perjuangkan untuk dilaksanakan.

BIDANG PEMERINTAHAN Menyambut Otonomi Daerah Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Otonom menurut kamus: 1) berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah otonom; 2) kelompok sosial yang memiliki hak dan kekusaan menentukan arah tindakannya sendiri; otonomi, pemerintahan sendiri; otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; berotonomi, memerintah sendiri; mengatur kepentingan daerah (negeri) sendiri; KBBI, 1995, hal. 709.

Menyambut dan menyikapi otonomi daerah seluas-luasnya, --sungguhpun Kabupaten Majene termasuk salah satu daerah kabupaten yang “tidak diunggulkan” akan mampu dan berhasil menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Realisasi PAD-nya setiap tahun sekitar Rp 1 Milyar belum memadai untuk membiayai dirinya sebagai daerah otonom. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah akan membuat Kabupaten Majene yang terdiri atas empat kecamatan dan 35 desa/kelurahan (2000) ini diperkirakan akan “terseok-seok” karena sedikitnya/kurangnya sumber daya ekonomi untuk membiayai kegiatan rutin, kegiatan pembangunan, demi kelanjutan “hidupnya” sebagai daerah kabupaten bero32

tonomi seluas-luasnya. Abustan, SH anggota DPRD Sulsel berpendapat hanya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Gowa, Bone, Pinrang, Sidrap, dan Kodya Makassar yang akan mampu bertahan sebagai daerah otonom. Yang lainnya, seperti Kabupaten Majene harus bergabung dengan kabupaten lainnya. Malah lebih ketat lagi pendapat Muh. Syafri Abidin, juga anggota DPRD Sulsel. Ia mengatakan bahwa cuma Kabupaten Luwu yang bergabung kembali dengan Kabupaten Luwu Utara yang mampu menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya, karena jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) kedua kabupaten itu Rp 11 Milyar.

Menurut saya pendapat tersebut haruslah dihadapi dan dijawab dengan optimisme berketuhanan, dengan kebesaran jiwa oleh pemerintah dan rakyat Kabupaten Majene. Implementasinya, ia harus dijawab dengan kerja keras, menggali dan mengolah kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, meningkatkan pendapatan rakyat dan daerah untuk kemaslahatan bersama, dengan perilaku hemat, jujur dan adil oleh penyelenggara negara dan rakyat, dan praktek KKNK digempur sehebat-hebatnya (sehingga bisa ditekan seminimal mungkin).

Dengan demikian, dana yang telah disiapkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melanjutkan pembangunan dapat dimanfaatkan semaksimalnya.

Terus terang jujur dikemukakan, ketika pertama kali (22 Juni 1999) saya menelaah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (otomatis saya hubungkan dengan “Kabupaten Majene yang lagi saya pinang�) kontan “hati saya mengkerut� dibuatnya. Karena dengan status Kabupaten/Daerah Otonom, setiap kabupaten/kotamadya tidak bisa lagi bergantung banyak kepada pusat atau pihak-pihak lain. Bantuan/subsidi dari provinsi dan pusat, dibandingkan pada tahun-tahun lalu sebelum kedua undangundang tersebut di atas berlaku, dengan sendirinya berkurang. Maka untuk membiayai kelangsungan hidup kabupaten dan pembangunannya, Kabupaten Majene berkewajiban menggali dan mengembangkan potensinya sendiri semaksimalnya untuk membiayai pemerintahannya dan pembangunannya. Hasil penggalian potensi daerah sendiri itu tetap didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah (Penjelasan UU No. 22 Ta33

hun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, hal. 61).

Kalau sebuah daerah kabupaten/kota tidak mampu memikul tugas dan kewajibannya sebagai daerah otonom, ia akan kena penalti. Ayat (1) Pasal 6 UU No. 22 1999 tersebut di atas, menyatakan dengan jelas: Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain. Adalah harapan kita semua, Kabupaten Majene tidak kena degradasi dalam perjalanannya kelak sebagai daerah otonom. Sekaitan langsung dengan hal tersebut, Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene bertanggung jawab kepada DPRD Majene, dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melapor kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. (Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan hanya menerima tembusannya). Demikian, secara garis besar tergambar bagaimana status, peran dan kewajiban seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati mengemban tugasnya. Jabatan dan peran Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sungguh suatu jabatan yang menarik karena tantangannya yang luar biasa besar dan berat penuh risiko (Kabupate Majene yang nota bene potensi sumber daya ekonominya masih dipertanyakan apa sanggup menopang Otonomi Daerah dalam arti seluasluasnya. Minimal lima tahun ke depan sebagai tahun-tahun penuh ujian terhitung mulai tanggal efektif berlakunya UU No. 22 tahun 1999 itu yakni 7 Mei 2001).

Menghayati dan merenungkan peran dan tanggung jawab yang luar biasa tersebut di depan Allah dan di depan Rakyat Kabupaten Majene, menyebabkan “keringat dingin saya ke luar, dan hati saya mengkerut,� terlepas dari: saya dipercaya atau tidak menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di awal Abad ke-21 nanti. Itu hanya disebabkan lantaran rasa tanggung jawab dan rasa sayang saya kepada rakyat dan daerah ini. (Anda boleh percaya boleh tidak!). Berbeda dengan daerah-daerah yang kaya sumber ekonominya menghadapi berlakunya otonomi daerah seluas-luasnya, Daerah Kabupaten Majene (dan daerah-daerah yang potensinya sumber ekonominya kurang lebih sama dengan Daerah Majene) akan menghadap risiko tidak tanggung-tanggung. Kelak jika ternyata tidak mampu menjadi daerah otonom, seperti telah disebut di atas ia akan diganjal Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 1999 itu. Tapi, segala puji bagi Allah, karena sambil “keringat dingin keluar dan hati yang mengkerut� menghadapi, menghayati dan menyikapi kedua UU yang telah disebut di atas, saya merasa tegar kembali. Karena dengan optimisme berketuhanan sebagian besar langkah-langkah strategis menghadapinya 34

telah saya susun dalam Pokok-Pokok Pikian ini, justru sebelum kedua undangundang itu disyahkan.

Bidang Pemerintahan apakah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota dalam statusnya sebagai Daerah Otonom? Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Jadi, ada sebelas bidang pemerintahan. Dalam undang-undang ini ditekankan dan dijelaskan pemberdayaan sumber daya alam ekonomi dan sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan, serta hak-hak dan kewajiban pemerintahan desa. Jawaban masalah bagaimana cara pemberdayaan tersebut, menurut pendapat saya, alhamduliLlah garis besarnya telah ditulis dalam Pokok-Pokok Pikiran ini.

Periode Pemerintahan Kedaulatan Rakyat dan Hukum, dan Etika Kekuasaan Sungguh, suatu kenyataan yang menyesakkan dan menyedihkan bahwa selama lebih tiga puluh tahun (1966-1998) negara Indonesia yang secara teoritis menganut cara atau model pemerintahan yang demokratis berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan Hukum, dalam kenyataannya hampir setiap masalah yang timbul antara Rakyat dengan Pemerintah maka Rakyat selalu kalah dan dikalahkan. Dimana-mana Rakyat selalu salah dan disalahkan. Mengapa demikian? Karena etika kekuasaan (public ethic) yang seharusnya tegak, tidak diindahkan. Artinya, pada waktu yang lalu tidak jelas mana kepentingan individu/pribadi, kelompok, dan keluarga dan mana kepentingan publik/umum (Mar'ie Muhammad, Kompas, 28 Juni 1998).

Dengan menyatakan bahwa apabila saya dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat dengan jabatan Bupati Majene yang akan datang maka periode pemerintahan tersebut diupayakan dengan sungguh-sungguh menjadi Periode Pemerintahan Kedaulatan Rakyat dan Hukum. Pemerintahan yang akan menegakkan etika kekuasaan. Etika kekuasaan yang berpegang teguh kepada hukum/peraturan, membe35

dakan antara kepentingan pribadi/keluarga/kelompok dengan kepentingan publik/umum.

Alokasi Waktu Kerja yang Berimbang, Rakyat Adalah Majikan!

Saya akan mengalokasikan waktu kerja siang dan malam, dalam arti yang sesungguhnya, yang berimbang di keempat kecamatan (Banggae, Pamboang, Sendana, dan Malunda) tanpa mencampuri sama sekali tugas teknis dan kewajiban pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Normalnya, saya akan mengalokasikan pengaturan waktu kerja setiap bulan sebagai berikut: 40% (12 hari), di ibu kota kabupaten (Kota Majene) sekaligus Kecamatan Banggae, 20% (6 hari) atau paling kurang 4 hari di Kecamatan Pamboang, 20% (6 hari) atau paling kurang 4 hari dan di Kecamatan Sendana, dan 20% (6 hari) atau paling kurang 4 hari di Kecamatan Malunda. (Jadwal/alokasi waktu tersebut hanya bisa berubah kalau Pelayan Rakyat sebagai Bupati harus mengikuti suatu kegiatan/urusan yang tidak bisa tidak harus diikutinya, dan lain-lain hal yang terpaksa “menahannya/ memaksanya� sehingga jadwal bekerja/berada di luar Kecamatan Banggae di Kab Majene tertunda).

Keberadaan Pelayan Rakyat sebagai Bupati beberapa hari tertentu dengan jadwal yang relatif tetap di kecamatan terus menerus (tidak bersifat temporer/ sementara) selama periode pemerintahan yang dijalani akan berdampak positif kepada rakyat/masyarakat. Karena dengan demikian rakyat/masyarakat yang tinggal di kecamatan/kelurahan/desa pedalaman (jauh dari ibu kota kabupaten) merasa sungguh-sungguh memiliki Pelayan yang Sahabat, Kawan, Saudara, Anak, Kakak, Ayah, Ibu, Nenek/Kakek, dan sebagainya, (salah seorang yang Diberi Amanah) secara pisik (dan mudah-mudahan juga secara rohaniah/batin) berada di tengah-tengah mereka. Kalau ada keluhan atau masalah yang ingin disampaikan kepada pribadi pelayan mereka atau pejabat yang pelayan sebagai Bupati, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ribuan/puluhan ribu rupiah dan waktu yang banyak untuk ke kota Majene, karena pelayan mereka ada di dekat atau akan mendatangi mereka (di ibu kota kecamatan).

36

Saya berpendapat, “jarak pisik dan rohaniah/batin” antara Pelayan Rakyat sebagai Bupati dengan Rakyat (‘R’ besar) harus diupayakan menjadi seminimal mungkin. Saya kemukakan dan akan mempraktekkan hal itu (kalau diberi kesempatan) karena saya penganut paham egalitarian (paham kesetaraan) dalam hubungan vertikal kepada Yang Maha Kuasa dan hubungan horizontal yakni hubungan sosial, membangun persahabatan dan dinamika masyarakat. Hari-hari dan malam-malam di kecamatan/kelurahan/desa adalah hari-hari bersama rakyat saling memberi semangat, menghidupkan terus optimisme, membagi suka duka kehidupan. Hari-hari dan malam-malam yang bisa diisi dialog dengan semua unsur dalam masyarakat membicarakan masalah apa saja demi kemajuan bersama.

Cara seperti ini juga akan mengurangi laporan-laporan abs (asal bapak senang) ke tingkat kabupaten. Pelayan Rakyat sebagai Bupati (dan seluruh aparat pemerintahan yang memperoleh nafkah dari kas negara/rakyat termasuk anggota DPRD): memang mereka sesungguhnya adalah Pelayan Rakyat. Rakyatlah yang menjadi Majikan, bukan sebaliknya! Status dan peranan itu harus dibuktikan, tidak hanya diomongkan atau hanya menjadi jargon belaka. Salah satu bentuk implementasinya, menurut saya, ialah mengalokasikan waktu dan agenda kerja seperti yang telah diuraikan di atas dan uraian selanjutnya.

“Berumah di Rumah Rakyat” Dengan alokasi waktu kerja yang berimbang 12:6:6:6, sekurang-kurangnya 18:4:4:4, saya akan bekerja dari ibukota kabupaten ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa, dan kembali lagi ke ibu kota kabupaten lalu balik lagi ke kecamatan, ke kelurahan dan desa sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan. (Relatif demikianlah untuk selanjutnya, kecuali jika ada tugas dinas atau urusan pribadi ke luar kabupaten). Saya akan “berumah di rumah rakyat.”

Tugas pelayanan dan upaya pemberdayaan rakyat dan lingkungan alamnya akan saya usahakan semaksimalnya selama saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

37

Melayani Menyemangati-Disemangati oleh Rakyat di Desa/ Kelurahan Rakyat yang harus dilayani tersebar di kelurahan-kelurahan/desa-desa, mulai dari pusat pemerintahan di ibukota kabupaten, di ibukota kecamatan, dari wilayah pantai sampai ke wilayah pegunungan. Di masing-masing wilayah desa dan kelurahan, pelayan pertama dan utamanya ialah Kepala Desa/Lurah. Namun demikian, salah satu peran penting seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene terhadap rakyat dalam wilayah kabupaten, saya memahaminya lebih-dalamurusan-melayani-menyemangati-disemangati rakyat dan lingkungan alamnya (jadi, bukan urusan administrasi) di wilayah kecamatan/desa/kelurahan tersebut.

Menyemangati dan disemangati oleh rakyat di desa-desa/kelurahan-kelurahan bukanlah urusan Kepala Desa/Lurah dan pemimpin formal/informal lainnya di tingkat desa/kelurahan itu saja. Pelayan Rakyat sebagai Camat dan Pelayan Rakyat sebagai Bupati berkewajiban fisik dan rohnya sungguh-sungguh masuk desa/ kelurahan (di mana pun desa/kelurahan itu berada). Khusus sosok Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, menurut saya, dia seharusnya/sewajarnya dekat dan bersahabat dengan rakyat dan desa/kelurahan. Dengan demikian dia dapat/ diharapkan dapat menyemangati dan disemangati oleh desa/kelurahan (dalam arti rakyat dan lingkungan alamnya), yang pada giliran berikutnya ia berusaha dan berusaha terus membangkitkan, memberdayakan rakyat/sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa/kelurahan. Janganlah Pelayan Rakyat sebagai Bupati: ternyata “orang asing” bagi rakyat di desa-desa/kelurahan-kelurahan terutama di desa-desa yang jauh di wilayah pegunungan. (Pengertian jauh di sini hanyalah pengertian kita yang “orang kota”). Boleh jadi karena saya seorang pegawai negeri yang juga sudah lebih sepuluh tahun aktif di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang akrab dengan rakyat kecil, maka menurut pemahaman saya: adalah “kesalahan” yang berdampak tidak-menguntungkan apabila seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati menjadi “orang asing” bagi rakyat di desa-desa/ kelurahan yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, justru dalam wilayah pelayanan, wilayah kerja dan tanggung jawabnya sendiri. Singkatnya, karena kesibukan dan kelelahan yang mendekati ideal seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati: seyogianya kesehatan fisiknya haruslah tetap prima, karena ia dituntut untuk sibuk di 38

ibu kota pemerintahan dan sesekali ke luar daerah, sekaligus juga dituntut “selalu” berada (pisik dan rohnya) di tengah-tengah rakyat di desa-desa/kelurahankelurahan, di pelosok mana pun dalam wilayah kerja pelayanannya. Sepanjang waktu, yang menurut ungkapan lama tammatindo di bongi tarrare di allo ‘tak tidur di malam hari, gelisah tak tenang di siang hari’ mengimplementasikan kewajiban dan tanggung jawabnya yang besar sebagai Pelayan Rakyat. Itu adalah risiko sejati yang pantas diterima dan ditanggungkannya dengan ikhlas karena ia bersedia memikul Amanat sebagai Pelayan Mereka (Rakyat). Rakyat membutuhkan kehadiran pisik sekalian rohnya. Hanya dengan demikian dia dapat melayani, dan menyemangati-disemangati oleh rakyat dan lingkungan rakyat tersebut. Hanya dengan demikian ia diharapkan dapat menjalin keakraban, mengembangkan dan memarakkan optimisme, lebih menghidupkan keberdayaan yang dimiliki demi meningkatkan mutu kehidupan bersama. Kehidupan di abad ke-21 yang makin sarat persaingan dengan bangsa-bangsa lain memenuhi kebutuhan hidup seharihari.

Tentang selalu berkunjung dan tinggal di desa yang jauh terpencil di pegunungan (melayani-menyemangati-disemangati oleh rakyat dan lingkungan alam di desa-desa jauh tersebut) bagi saya bukanlah hal baru dan mengejutkan. Saya telah melakukannya, sejak tahun 1986. Kalau saya dipercayakan memikul amanat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, saya tidak akan hanya 'sekali' mengunjungi dan bermalam di desa-desa/kelurahan-kelurahan (juga desa yang terjauh di wilayah pegunungan) tetapi akan berkali-kali, berkali-kali, dan berkali-kali. Bagi saya berkunjung dan berdialog dengan rakyat kecil dan bermalam di desa-desa/ kelurahan-kelurahan pedalaman/pegunungan adalah suatu “kebutuhan rohani.”

Sampai saat ini, alhamduliLah, pisik dan kesehatan saya masih fit dan siap untuk sungguh-sungguh berjalan dari-desa-ke-desa, dari-kelurahan-ke-kelurahan di wilayah Kabupaten Majene. (Dengan demikian, sekaligus insya Allah, dalam rentang waktu yang ada, ketika masih menjabat Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (kalau), diupayakan saya bisa/pernah melaksanakan ibadah salat berjamaah sekurang-kurangnya tiga kali di setiap mesjid/mushallah di Kabupaten Majene yang menurut Majene Dalam Angka 1998 Jumlahnya 203 buah itu).

39

Seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati apabila ia berhasil menyemangati mengembangkan sumber daya manusia/orang-orang (dan sumber daya alam) di sekitarnya itu artinya dia berfungsi sebagai seorang leader yang baik. Apabila ia berhasil menata adminsitrasi pemerintahan dan mengoperasikannya dalam wilayah pemerintahannya menurut aturan yang berlaku itu artinya dia berfungsi sebagai seorang manajer yang baik. Dua fungsi itu yakni sebagai leader dan manager yang baik/lumayan seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin formal. Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan rakyat, memajukan kabupaten dalam arti umum, pastilah seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati dituntut berfungsi sebagai leader sekaligus sebagai manager. Menurut saya, kedua fungsi tersebut apabila dioperasikan “wujud nyatanya� pada umumnya akan selalu berupa pelayanan.

Pendelegasian Wewenang yang Luas dan Bertanggung Jawab Telah ditetapkan kebijakan Alokasi Waktu Kerja yang Berimbang, lantaran Rakyat adalah Majikan!, di keempat kecamatan dengan rumus 12:6:6:6, sekurangkurangnya 18:4:4:4. Itu artinya, Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sebagian waktu kerjanya di luar ibu kota kabupaten, tapi masih di dalam kabupaten itu sendiri. Sebelum kebijakan itu dilaksanakan, apalagi untuk jangka waktu satu periode pemerintahan (lima tahun) maka Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene akan mendelegasikan wewenang yang luas dan bertanggung jawab kepada mitra kerja lainnya dalam pemerintahan (Pelayan Rakyat sebagai: Wakil Bupati, Sekertaris Wilayah Daerah, dan pejabat lainnya). Itu dimaksudkan agar supaya pelayanan administrasi dan lain-lain tetap berjalan lancar, internal dan eksternal dari Kantor Bupati Majene yang berhubungan dengan tanda tangan dan lain-lain. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab Pelayan Rakyat sebagai Wakil Bupati Majene, Sekertaris Wilayah Daerah dan pejabat-pejabat lainnya menjadi sangat besar dan menentukan suksesnya rencana/program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Majene setiap tahun, Selama Lima Tahun (satu periode pemerintahan). Tentu saja akan ada hal-hal tertentu yang

40

tidak-bisa-tidak harus ditangani atau ditandatangani langsung oleh Pelayan Rakyat sebagai Bupati.

Menempelkan di Tempat-Tempat Umum dan di Papan Pengumuman Kantor, Transparansi Semua Anggaran dan Pertanggungjawabannya Kepada Rakyat Semua besaran/jumlah dan garis besar uraian penggunaan Anggaran Rutin/ Pembangunan (dan anggaran apa pun namanya) Daerah Kabupaten Majene di bawah Departemen Dalam Negeri, dari mana pun sumbernya, ditempelkan di tempat-tempat umum di ibu kota kabupaten (Kota Majene) dan di semua ibu kota kecamatan. Begitu pula semua kantor/instansi/lembaga pemerintah masingmasing melakukan hal yang sama menempelkan di papan pengumuman kantor besaran/jumlah Anggaran Rutin/Pembangunan, dan anggaran apa pun namanya. Papan Pengumuman itu ditempatkan di pinggir jalan di depan kantor/ instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap saat, semua pegawai atau siapa saja yang berkunjung ke kantor tersebut bisa membacanya. Setiap tiga bulan, atau tahap pencairan dana/biaya, di tempat yang sama, disamping PokokPokok dan Besaran/Jumlah Anggaran Rutin/Pembangunan ditempelkan lagi semua biaya pengeluaran tahun anggaran berjalan, lengkap dengan pos-pos penggunaannya.

Setiap orang (rakyat, wartawan dan seterusnya) berhak dan diberi waktu untuk menanyakan dan bisa melihat langsung bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran pengeluaran, dipersilakan menghubungi petugas (bendaharawan) yang telah ditunjuk untuk itu. Tidak satu pun pengeluaran yang bisa ditutup-tutupi dengan dalih rahasia jabatan. Inilah implementasi nyata menurut saya apa yang disebut Transparansi atau Keterbukaan dan Pengawasan Langsung oleh Rakyat terhadap penggunaan uang Mereka (Rakyat), sekaligus salah satu upaya menangkal dan memerangi praktek korupsi dan permainan “gelap-gelapan� dalam pengelolaan dana negara/rakyat. Dengan demikian, Pemda Kabupaten Majene dan semua kantor/instansi/lembaga pemerintah di wilayah ini setiap saat siap diperiksa oleh yang berwenang seperti Inspektur Jenderal, BPK, BPPK dan sebagainya tentang 41

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/rakyat. Sebelum pemeriksa dari pihak pemerintah itu melaksanaan tugas mereka, terlebih dahulu rakyat sendiri dan pers setiap saat bisa dan dipersilahkan untuk melihat secara langsung sejauh mana pengelolaan penggunaan uang rakyat/negara tersebut.

Hal dan cara tersebut di atas dicantumkan dalam agenda kerja utama ini menuruti saran seseorang dalam bentuk Surat dari Pembaca di salah satu harian Jakarta dua tiga tahun lalu. Saya sangat menyetujui/mendukung saran itu sebagai upaya nyata mempersempit ruang gerak kesempatan dan kemungkinan aparat penyelenggara pemerintahan melakukan praktek korupsi dan semacamnya.

Satu Tahun Pertama Tidak Akan Ada Mutasi Selama satu tahun pemerintahan, kalau saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, tidak akan ada mutasi yang berarti dalam jajaran pemerintahan di Kantor Bupati Majene sampai ke empat Kantor Camat, kecuali terjadi hal-hal yang dianggap luar biasa yang mengharuskan terjadi mutasi. Adapun rencana mutasi yang telah dalam proses sesuai kebijakan pejabat yang terdahulu, maka kebijakan itu diteruskan sambil menyesuaikannya dengan perkembangan. (Memasuki bulan ketujuh tahun pertama, penyatuan Kantor Dinas-Kantor Dinas, Bagian-Bagian dan sebagainya yang relevan, dan kemungkinan diadakannya instansi/lembaga yang baru sesuai kebutuhan daerah akan mulai dikonsultasikan kemungkinan pelaksanaannya (pada tahun kedua) dengan pihak DPRD, seperti yang telah diuraikan dalam Beberapa Kebijakan nomor 2) Segalanya akan berjalan menurut aturan yang berlaku. Tapi para Kepala Desa/Lurah akan diminta menuliskan agenda kerja inti operasional masing-masing serta cara dan jumlah biaya pendukung pelaksanannya selama satu tahun kerja berdasarkan program kerja yang disesuaikan dengan program kerja tingkat kabupaten dan program kerja lainnya yang menurut Kepala Desa/Lurah perlu dilaksanakan di wilayah pemerintahan masing-masing. Kreativitas para Kepala Desa/Lurah akan nampak dalam program kerja dan aplikasinya nanti di lapangan. Para Camat akan mengkordinasikan semua kegiatan di desa/kelurahan di wilayah kerja mereka.Tapi Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab langsung kepala Pelayan Rakyat sebagai Bupati.

42

Pada tahun kedua, diadakan evaluasi terhadap para Kepala Desa/Lurah apakah program yang telah ditetapkannya telah berjalan dan sejauh mana hasil yang diperoleh serta masalah dan hambatan yang timbul ketika mengoperasikan program-program masing-masing dimaksud. Begitu pula Camat akan dievaluasi apakah telah bekerja sebaik-baiknya dan sebagainya.

Berfungsi Sesuai Jabatan Masing-Masing Setiap pejabat di semua lini menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa ada yang merasa diintervensi oleh pihak mana pun. Pejabat di semua eselon akan didukung menjalankan dan memaksimalkan hak-hak jabatannya. Wibawa dan kekuatan seseorang pejabat akan mulai goyah dan mulai diremehkan ketika “dari atas mulai campur tangan yang tidak proporsional.� Sedini dan sejauh mungkin saya akan menghindari penyakit sok kuasa itu.

Pemangkasan Birokrasi Tanda Tangan Pelayan Rakyat Sebagai Bupati Kepala Daerah Melayani dan memperlancar pelayanan kepada publik adalah salah satu tugas utama Pelayan Rakyat sebagai Bupati. Berdasarkan hal tersebut maka dalam urusan menandatangani surat-surat perlu dilakukan pemangkasan birokrasi tanda tangan pejabat dimaksud. Sepanjang tidak ada PP/Aturan yang menetapkan bahwa surat/laporan/keterangan dan sebagainya harus/mutlak ditandatangani Pelayan Rakyat sebagai Bupati, ia tidak perlu menandatanganinya. Semuanya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti Pelayan Rakyat sebagai Wakil Bupati.

Menurut saya, Pelayan Rakyat sebagai Bupati itu seharusnya ia lebih banyak di lapangan dalam wilayah kerjanya dibandingkan dengan waktunya duduk di meja atau berada di rumah jabatan. (Baca kembali subjudul Alokasi Waktu Kerja yang Berimbang, Rakyat Adalah Majikan!, dan Melayani, Menyemangati-Disemangati oleh Rakyat di Desa/Kelurahan). Sesuatu urusan tidak-perlu-mandek karena belum ditandatangani olehnya yang sesungguhnya bisa saja ditandatangani oleh pe-

43

jabat lainnya yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Pada tanggal 22 Juli 1999 juga saya membaca dan menghayati Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sambil mengucapkan subhanalLah, saya tersenyum lega membaca pasal demi pasal bersama dengan penjelasannya. Undang-undang ini sangat mendukung misi pemberantasan KKNK yang hendak dioperasikan seperti yang telah dituliskan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, kalau saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21.

Menuju Pemerintahan Bersih (Clean Government), Terbuka, Demokratis, Menegakkan Supermasi Hukum, Peduli Kepada Rakyat Kecil, dan Mengatasi Tantangan Kerusakan Lingkungan Hidup Pemerintahan bersih (relatif bersih dari KKNK dan pelanggaran-pelanggaran lainnya), terbuka, demokratis, menghormati Hak Azasi Manusia, menegakkan supermasi hukum peduli kepada rakyat kecil, dan mengatasi tantangan kerusakan lingkungan hidup sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia supaya dihadirkan di bumi Nusantara tercinta ini. Dan untuk wilayah yang lebih kecil: hal yang sama sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia supaya dihadirkan di litaq pembolongang (tanah tumpah darah) Kabupaten Majene. Pemerintahan seperti dimaksud bisakah terwujud? Saya percaya bisa diwujudkan dengan syarat utama/pertama: Sang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang lebih dahulu memberi contoh atau menjadi teladan pertama dan mendorong terciptanya suasana, dan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan hal-hal yang sangat dibutuhkan dan dirindukan oleh bangsa tersebut. Statemen ini saya lontarkan di sini karena saya bersumpah/ berjanji akan melaksanakan misinya/isinya, kalau, dan kalau saya dipilih oleh 44

DPRD Majene menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene pada periode yang akan datang.

Bersikap Adil Terhadap Semua Pengusaha Pertanyaan: bisakah seorang pejabat bersikap adil terhadap semua pengusaha termasuk kontraktor? Jawabannya tergantung kepada pejabat yang bersangkutan. Sikap adil itu akan sulit dilaksanakan (artinya dapat dilaksanakan walaupun sulit).

Akan sulit dilaksanakan kalau pejabat, si penentu (dan yang berposisi dapat mempengaruhi panitia lelang dan sebagainya) terlibat apa yang populer disebut KKNK (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Koncoisme). Tetapi, akan dapat dilaksanakan (malah tanpa kesulitan berarti) kalau pejabat, si penentu (dan yang dapat mempengaruhi panitia lelang dan sebagainya) bersih dari KKNK tersebut. Dalam hal KKNK saya akan berupaya keras sambil bermohon kepada Allah, agar saya dijauhkan dari kejahatan KKNK yang berandil besar menghancurkan perekonomian dan moral bangsa dengan segala akibat jeleknya itu.

Ada resiko yang harus ditanggung apabila saya melakukan KKNK sebelum, dan lebih-lebih lagi ketika menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (kalau) yakni mengundurkan diri/meletakkan jabatan “menggiurkan� itu karena saya sendiri telah membuat Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (1) di bawah subjudul Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri dalam Pokok-Pokok Pikiran ini. (Belum lagi termasuk: akan kemanakah dipalingkan wajah dan hati anak cucu saya kelak, jika saya melakukan KKNK?).

Itulah komitmen dan jaminan saya bahwa dalam periode pemerintahan di Kabupaten Majene sesuai Pokok-Pokok Pikiran ini, akan diterapkan keadilan berdasarkan hukum/aturan yang berlaku terhadap semua pengusaha/kontraktor (dan siapa saja). Kadilan akan diterapkan terhadap siapa dan pihak mana pun, karena sejatinya seorang pelayan rakyat/publik sebagai aparat penyelenggara pemerintahan tidak boleh memilih-milih kepada siapa dan pihak mana ia memihak).

45

Disiplin Pegawai Negeri Tentang disiplin pegawai negeri di semua jajaran pemerintahan Pemda Kabupaten Majene, walaupun sudah klise kedengarannya, disini ditekankan kembali akan tetap dipertahankan tegaknya disiplin pegawai negeri berdasarkan UndangUndang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang telah ada sehubungan dengan hal tersebut.

Moralitas Pemimpin Sri Kuncoro mengutip bagian ideal pidato kenegaraan Abu Bakar Ash Shiddiq ketika ia dilantik menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah tentang moralitas pemimpin. Moralitas dimaksud ialah sebagai berikut. Pertama, bersifat tawadu (rendah hati). Kedua, tidak alergi terhadap kritik. Ketiga, amanah dan jujur.

Keempat, berlaku adil dan tidak memihak. Kelima, konsisten dalam perjuangan/ jihad. Keenam, terbuka dan demokratis. Ketujuh, berbakti kepada Allah swt. (Republika rubrik “Hikmah� 29 Agustus 1998).

Saya berdoa kepada Allah swt. semoga saya diberinya kesempatan dan kemampuan lebih meningkatkan mutu moralitas kepemimpinan dalam perilaku sehari-hari saya di rumah tangga dan di luar rumah tangga berusaha mendekati standar baku islami di atas, kapan pun dan di mana pun juga. Demikian pula, kalau saya dipercaya Rakyat Kabupaten Majene menjadi Pelayan Mereka sebagai Bupati di daerah ini. Memahami dan melaksanakan moral yang sangat ideal dan luhur di atas saya berpendapat itulah salah satu perwujudan apa yang disebut tasauf sosial.

Meningkatkan Mutu Pegawai Pemerintah Daerah Majene Mutu aparat Pemda Kabupaten Majene akan ditingkatkan pada setiap kesempatan (mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan sebagainya). Mereka yang mempunyai ijazah SLTA tapi belum mencapai jenjang pendidikan tingkat 46

S1 dianjurkan mengikuti kuliah di Majene atau mengambil kuliah jarak jauh Universitas Terbuka (universitas negeri ke-45). Bagi pegawai negeri yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan S1 dan berminat mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang S2 dipertimbangkan untuk menugasbelajarkan pada jurusan yang relevan dengan ijazah S1 yang dimiliki dengan biaya dari Pemda Kabupaten Majene, sekurang-kurangnya 10 orang selama lima tahun. Jumlah tersebut bisa bertambah jika ada bantuan dari luar untuk menugasbelajarkan mereka yang berminat melanjutkan pendidikannya ke tingkat S2 atau S3.

Meninjau Kembali dan Mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majene Meninjau dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah akan menjadi agenda kerja yang harus segera dilaksanakan. Peninjauan dan pengembangan itu berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang antara lain (1) Apakah pemungutan dan penyetoran pajak-pajak ke kas daerah sudah berjalan efisien, antara lain Pajak Rumah Makan, Pajak Perparkiran, Pajak Sempadan, dan sebagainya?, (2) Apakah masih ada sumber-sumber pendapatan untuk kas daerah lainnya yang dapat digali?, (3) Apakah manajemen administrasi yang berhubungan dengan PAD Majene sudah efisien dan efektif ?, (4) Apakah ada pajak/pungutan yang seharusnya diturunkan karena cukup berat bagi rakyat kecil?, dan (5) Apakah tidak sebaiknya, cara pemungutan Pajak Rumah Makan, Retribusi Pasar, dan Retribusi Terminal diserahkan kepada pengusaha swasta dengan cara ditenderkan? Dari jawaban-jawaban yang dicocokkan dengan kenyataan lapangan akan diambil langkah-langkah seperlunya meningkatkan hasil PAD Kabupaten Majene. PAD Majene haruslah ditingkatkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Sebagai contoh, (1) Pajak Rumah Makan. Menurut informasi, selama ini pajak RM yang dipungut langsung kurang lebih Rp.30.000/hari se Kabupaten Majene; kurang lebih Rp. 900.000/bulan; kurang lebih Rp 10.800.000/ tahun. Apakah itu sudah wajar? Apakah kalau ditenderkan secara terbuka tidak akan ada pengusaha yang berani menawar kurang lebih Rp 54.000.000/tahun?, dan (2) Restribusi Pasar, dan Retribusi Terminal apabila ditenderkan apakah tidak akan ada 47

pengusaha yang akan berani menawar empat lima kali lebih besar pertahun dari pada hasil yang masuk ke kas Pemda selama ini?

Syarat Menjadi Calon Kepala Desa/Lurah, Gaji/Tunjangan Kepala Desa Dinaikkan, dan Kebun Desa Syarat Menjadi Calon Kepala Desa/Lurah Lembaga kekepaladesaan dan kelurahan adalah lembaga resmi pemerintah terdepan dalam melayani, mengayomi (melindungi) dan memberdayakan sumber daya manusia (rakyat) dan sumber daya alam di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Karena itu, menurut saya, lembaga tersebut haruslah mendapat prioritas khusus dalam hal pengembangan dan penguatan pemerintahan daerah.

Tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa (yang jabatan politik) dan Lurah (yang jabatan karir) yang baru, di samping harus memenuhi syarat-syarat baku yang telah ada, menurut saya sebaiknya ditambah satu syarat lagi: setiap calon harus membuat Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang akan dilaksanakannya apabila yang bersangkutan terpilih/dipilih menjadi Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa/Lurah di desa/kelurahan yang “diliriknya.� Dengan cara demikian, diharapkan yang bersangkutan siap lahir batin menjadi Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa/Lurah yang komitmen terhadap tugasnya yang berat. Pasal 101 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merinci tugas dan kewajiban Kepala Desa Desa sebagai berikut. (1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Membina kehidupan masyarakat Desa, (3) Membina perekonomian Desa, (4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, (5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, dan (6) Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dari enam point tugas dan kewajiban yang berat di atas salah satunya ialah Membina Perekonomian Desa. Suatu fungsi yang memerlukan kapabilitas seseorang yang tidak ringan, bagaimana memajukan perekonoian rakyat di desa.

Gaji/Tunjangan Kepala Desa Dinaikkan 48

Sehubungan dengan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa yang begitu vital dan berat tanggung jawabnya perlu dikaji ulang besarnya gaji/tunjangannya sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterimanya setiap bulan selama ini (Sekdes Rp 50.000, dan Kaur Rp 30.000, setiap bulan). Gaji/ tunjangan itu mereka terima setiap triwulan. “Suatu ironi!,” saya membatin, “apakah itu sudah wajar?”. Menurut pendapat saya, gaji/tunjangan seorang Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa seyogiayanya tidak terpaut jauh di bawah tunjangan/pendapatan seorang anggota DPRD Kabupaten Majene. Karena berdasarkan kenyataan lapangan, seorang Kepala Desa/Lurah praktis bertugas “24 jam” sehari di daerah kerja pemerintahannya. Tidak sama dengan pegawai negeri yang bertugas 7–8 jam sehari. Ia (Kepala Desa/Lurah) berhadapan langsung dengan rakyat/penduduk di desanya/kelurahannya dengan segala permasalahannya.

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang berat di pundak Kepala Desa/Lurah itu itu sewajarnya diimbangi dengan gaji/tunjangan yang memadai setiap bulannya. Kalau saya yang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene maka gaji/ tunjangan Kepala Desa akan saya perjuangkan untuk dinaikkan ke tingkat maksimal yang dapat ditanggung oleh keuangan daerah. Kalau keuangan daerah belum mampu menanggungnya secara maksimal permanen, selama periode saya (kalau) saya berjanji akan berupaya sebisa-bisanya secara terbuka mengusahakan tambahan tunjangan setiap bulan bagi Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa (termasuk Sekertaris Desa dan Kepala Urusan). Saya menghayati beban yang berat, tanggung jawab yang besar seorang Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa/Lurah ketika saya melaksanakan tugas Kuliah Kerja Nyata di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas selama tiga bulan pada tahun 1975.

Kami (tiga orang mahasiswa) tinggal di rumah Bapak M.Hatta (waktu itu beliau sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Galung Lombok). “Siang malam” kami mengikuti kegiatan dan masalah yang ditangani Pak Hatta. (Menerima pengaduan sengketa antarwarga, menengahi perseteruan antarkelompok yang bisa meningkat menjadi “perang berdarah”, penagihan pajak, mengikuti rapat di Kantor Camat, membuat laporan ini laporan itu yang harus segera dikirim ke Kantor Camat, melayani polisi yang datang mencari dan akan menangkap seseorang yang diduga telah melakukakan tindak kriminal, menandatangani surat-surat, melayani semua meja/instansi tingkat kecamatan yang hampir seluruhnya berhubun49

gan dengan desa, menerima laporan dan diminta ikut turun tangan karena ada to sipaindongang mohon perlindungan di desa yang bersangkutan, melayani tamuresmi dan “tidak resmi” desa sekalian menjamu mereka mulai dari “makan ringan sampai berat,” yang semua biaya itu pada umumnya ditanggulangi oleh Kepala Desa/Lurah), serta seribu satu macam soal kecil dan besar, dan seterusnya).

Sejak menyaksikan dan menghayati semua itulah, sehingga saya berjanji, kalau saya yang dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka selama periode saya, Pelayan Rakyat sebagai Kepala Desa (dan perangkat desa lainnya) akan memperoleh tambahan tunjangan setiap bulan di samping gaji/ tunjangan yang telah diterima selama ini. Para Kepala Desa sudah bisa menagih janji ini, dalam tenggat waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (kalau).

Sumber tambahan tunjangan tersebut akan ditemukan/diperoleh karena hal itu tergantung (juga) kepada niat dan kemauan politik Pelayan Rakyat sebagai Bupati dan DPRD Majene. Jika sampai bulan keenam belum juga ditemukan sumber dana untuk menaikkan gaji/tunjangan Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur maka Lima Puluh sampai Enam Puluh Persen gaji/tunjangan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene siap/dapat dipakai untuk membayar kenaikan gaji/tunjangan mereka.

Gaji/tunjangan Kepala Desa, Sekdes dan Kaur yang sedemikian kecil, dibandingkan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya yang sungguh tidak ringan, terutama Kepala Desa, tidak bisa dipandang dan dipikirkan sekilas saja oleh Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sekarang dan yang akan datang. Masalah gaji/tunjangan Kepala Desa, Sekdes, dan Kaur tersebut adalah PR kita di Kabupaten Majene. Karena hal itu soal kesejahteraan hidup penyelenggara pemerintahan di desa dan sumber dana pembiayaan yang tidak terpisah dari kemauan politik Pemerintah Daerah bersama DPRD menaikkan gaji/tunjangan Kepala Desa, Sekdes dan Kaur tersebut.

Membangun Republik Indonesia dalam arti sebenarnya, dalam arti “luas,” sesungguhnya adalah membangun desa-desa dan kelurahan-kelurahan dalam arti “sempit” karena republik ini adalah kumpulan desa-desa/kelurahan-kelurahan di 50

seluruh Indonesia. Secara formal yang memimpin, mengurusi republik ini/itu ialah Kepala Desa/Lurah. Jadi, alasan apa yang mendasarinya sehingga gaji/ tunjangan mereka sedemikian kecil dan dibayar pula setiap tiga bulan sekali? Kenyataan itu telah berlangsung puluhan tahun sampai saat ini. Hal “menyedihkan dan praktek memandang enteng penggajian/pemberian tunjangan� terhadap jabatan Kepala Desa (dan perangkat desa lainnya) akan menjadi perhatian saya selayaknya, apabila saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

Kebun Desa/Kelurahan Meniru hal yang baik adalah perbuatan baik. Maka pada tanggal 20 Nov. 1999, setelah mempelajari buku GERBANGDES (Gerakan Bangun Desa) Kabupaten Luwu terbitan Pemda Tk. II Kabupaten Luwu, September 1999, (dikirim oleh Setwilda Pemda setempat lewat pos memenuhi permintaan saya beberapa hari sebelumnya), dan memikirkan-merenungkan upaya-upaya memajukan daerah Kabuputen Majene pada masa yang akan datang, saya masukkan dalam PokokPokok Pikiran ini tentang perlunya Kebun Desa/Kelurahan dimiliki oleh setiap desa/kelurahan di kabupaten kita ini, seperti di daerah Kabupaten Luwu itu.

Kebun Desa/Kelurahan dimaksud seluas 1 hektar akan diadakan bagi setiap desa/kelurahan di Kabupaten Majene, dengan biaya dari Pemda Majene. Kebun milik desa/kelurahan yang kelak akan menjadi salah satu sumber daya ekonomi membiayai kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan setempat. Merujuk pada perhitungan dalam Gerbangdes Kabupaten Luwu, 1999 (hal. 25-26), kalau yang disiapkan adalah kebun coklat seluas 1 hektar biaya keseluruhannya (land clearning, pemagaran, pembuatan 1250 lubang, penanaman 1.250 pohon, dan harga bibit) sebesar Rp 3.396.500. Diperkirakan hasil produksi tiga tahun kemudian Rp 7.500.000 (1500 kg x Rp 500).

Ada 35 desa/kelurahan di Kabupaten Majene (2000): 35 x Rp 3.396.500 = Rp 119.877.500. (belum termasuk harga tanahnya). Dalam lima tahun anggaran, diperkirakan semua desa/kelurahan masing-masing akan sudah dapat memiliki Kebun Desa/Kelurahan dimaksud.

51

Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene: Rp 5 Milyar Jika Kabupaten Majene memiliki dana abadi pembangunan sebesar Rp 5 Milyar yang didepositokan selama-lamanya pada bank milik negara maka kabupaten ini mendapatkan dana tetap sebesar kurang lebih Rp 1/2 Milyar setiap tahun. Sementara dana abadi pokok milik Kabupaten Majene itu tidak berkurang satu sen pun. Tetap aman di dalam bank milik negara. Dana tetap kurang lebih Rp 1/2 Milyar itu (bunga setiap tahun dari dana simpanan pokok Rp 5 Milyar) adalah seperdua Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Suatu jumlah yang lumayan banyaknya untuk ukuran Kabupaten Majene.

Masalahnya, bisakah daerah ini memiliki dana Rp 5 Milyar dan menyimpannya di bank milik negara? Bisa! Asalkan Pemda dan DPRD Majene mau. Kalau saya yang dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, saya akan mengajukan usul rancangan dan mengajak pihak DPRD Majene mendiskusikan/membahasnya: agar Rp 1 Milyar/tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene berturut-turut dua tahun anggaran disisihkan dan didepositokan selama-lamanya di salah satu bank milik pemerintah sebagai Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene.

Setelah dana Rp 2 Milyar itu mengendap di bank milik negara selama 5 tahun, tidak pernah diambil bunganya, dana abadi pembangunan tersebut akan membengkak menjadi sekitar Rp 4 - 5 Milyar. Maka pada tahun ke-6 sejak dimulainya penyimpanan/pendepositoan Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene tersebut sudah bisa “panen� bunganya sebesar Rp 1/2 Milyar setiap tahun untuk dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten Majene.

Pengamanan Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene pada bank milik negara itu akan diatur melalui Perda Kabupaten Majene, Akta Notaris, dan Perangkat Hukum lainnya. Salah satu pasal dalam Akta Notaris akan menyatakan bahwa Dana Abadi Pembagunan Kabupaten Mjene tersebut tidak dapat diambil/ diacairkan oleh siapa/pihak mana pun dan dengan alasan apa pun juga, kecuali bunganya setiap tahun pada waktu dana pokok abadi milik Pemda Kabupaten Majene yang disimpan/didepositokan selama-lamanya dalam bank milik negara itu mencapai nilai minimal Rp 5 Milyar.

52

Hanya pihak Pemda Kabupaten Majene yang berhak mengambil dan memanfaatkan bunga (sekali lagi: hanya bunga) Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene setiap tahun. Gagasan Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene yang bersumber dari daerah Majene sendiri di atas yang kelak akan bermanfaat terus menerus bagi pembangunan di daerah sendiri di atas, menurut pendapat saya layak didiskusikan lebih lanjut apa bisa atau tidak dan apa untung-ruginya.

(Catatan: (1) Sebagian Dana Pembangunan yang sumbernya dari APD Kabupaten sendiri yang “diubah� menjadi simpanan Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene sebesar Rp 2 milyar tersebut ialah dana-dana pembangunan yang bisa ditunda. Contoh, apabila dalam dua tahun yang bersangkutan akan dibangun “patung, tanda batas kecamatan, pintu gerbang, perbaikan dan pembelian barang untuk rumah-rumah dinas, dan lain-lain� yang sebenarnya bisa saja ditunda dahulu maka dana-dana itulah yang disimpan/dideposito menjadi Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene pada bank milik negara. (2) Secara formal/ resmi dengan persetujuan DPRD Majene dibuatkan pos khusus untuk Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene. (3) Ditempuh cara yang tidak melanggar UU, PP, dan sebagainya dalam hal pendepositoan Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene tersebut. (4) Bisa dibayangkan, apabila setiap periode pemerintahan seorang Bupati Majene bisa menyisihkan Dua Milyar Rupiah ke dalam Rekening Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene, maka dalam jangka waktu 25 tahun kabupaten ini sudah akan memiliki kekayaan/aset Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene yang jumlahnya puluhan milyar, bisa-bisa mendekati seratus milyar rupiah. (5) Sehubungan dengan angka (4) saya telah memikirkannya dan siap memulainya Kalau Saya dipilih menjadi Bupati Majene di Awal Abad ke-21, asalkan ada isyarat lampu hijau dari pihak DPRD Majene).

(6) Angka-angka atau hitung-hitungan mengunmpulkan/memperoleh Dana Abadi Pembangunan Kabupaten Majene itu bisa salah atau tidak tepat, tentu saja bisa direvisi/diperbaiki. Tetapi niat dan semangat agar Kabupaten Majene mempunyai Dana Abadi Pembangunan, berapa pun jumlahnya, sedikit atau banyak, haruslah tetap dipertahankan).

53

Bekerjasama dan Bersinergi dengan Daerah Kabupaten/Kota Lainnya di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur Tatanan dan praktek otonomi daerah menuntut kemandirian lokal daerah setempat. (Apakah berproses lambat atau cepat tergantung kepada berbagai faktor). Kemajuan suatu daerah, antara lain bisa juga karena diterapkannya kebijakan yang oleh Prof.Dr. Radi A. Gany disebut pola kerja interconnection. Pola kerja yang menurutnya sangat dibutuhkan dewasa ini: setiap daerah dapat berkembang dengan membangun hubungan dengan daerah lainnya. Daerah punya karakteristik dan potensi masing-masing yang bila dikerjakan dengan koneksitas akan membawa hasil yang lebh baik. Interconnection hendaknya dikemas dalam kemandirian lokal yang paling padanya paling tidak terdapat tiga aspek yakni community oriented, community based, dan community managed. (Pedoman Rakyat, 1 Desember 1999). Bertolak dari sudut pandang tersebut maka kabupaten kita ini hendaknya dibangun dan rakyatnya dilayani (dan melayani dirinya dan lingkungannya) berdasarkan kepada kebutuhan nyata yang disadari oleh masyarakat Kabupaten Majene, berdasarkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan serta nilai-nilai yang mendukungnya, semuanya berasal dari bumi Kabupaten Majene sendiri. Semuanya itu membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi ke depan yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan (dalam arti positif) dan menjawab tantangan abad ke-21. Menurut Radi A.Gany, saat ini diperlukan pemimpin yang memiliki relational leadership, bukan top down style. (ibid.). Apa yang dirancang dan telah dikemukakan dalam PokokPokok Pikiran ini, hemat saya signifikan dengan kebutuhan kita menjawab masalah-masalah mendasar setidaknya lima tahun ke depan di awal abad ke-21 ini.

Dengan pihak manakah interconnection disebut di atas hendak dijalin? Ya, dengan semua daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur umumnya, dengan dua saudara kandungnya yang lain yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polmas khususnya. Ke depan, jalinan kerja sama di semua bidang kehidupan dan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) antara ketiga kabupaten bersaudara kandung ( Majene, Mamuju, dan Polmas) akan lebih

54

diperkuat lagi dibandingkan dengan hari-hari yang lalu, terlepas dari Provinsi Sulawesi Barat belum atau sudah terbentuk.

Menjalin Persahabatan dan Kerja Sama dengan Pemerintahan Daerah Negara-Negara Sahabat Tertentu Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas di awal abad ke-21, hubungan antardaerah/wilayah di dalam dan di luar negeri sangat perlu dijalin erat sambil mencari peluang-peluang yang dapat meningkatkan pengembangan dan perkembangan perekonomian dan sosial budaya di daerah Kabupaten Majene. Bertolak dari pemikiran tersebut, kalau saya dipercaya menjadi Bupati Majene maka secara sistematis akan diusahakan mengadakan pendekatan dan kontak dengan pemerintahan daerah negara-negara sahabat, diantaranya Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. (Tentu saja melalui jalur resmi yakni jalur Dapartemen Luar Negeri RI). Hal itu akan dilaksanakan oleh Pemda Majene dalam rangka membina hubungan/kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Khusus di bidang ekonomi akan diupayakan sehingga ada investor asing dari negaranegara sahabat yang masuk ke daerah Kabupaten Majene menanamkan modalnya. Selain itu dicari juga peluang bagi pengembangan pendidikan (umum, kejuruan, dan agama) melalui sokongan pihak swasta atau pemerintah negaranegara sahabat dimaksud.

Korupsi, Maknanya, dan Tekad Memberantasnya Kata corruption (korupsi) dan kata yang berasal/seakar dengannya dalam bahasa Inggeris, mengandung beberapa pengertian yaitu kecurangan, perubahan, jahat, buruk, rusak, merusak, mengubah, dapat disuap (baca kembali John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggeris - Indonesia, Gramedia, Jakarta, cet. ke-23, Des. 1996). Sedang Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Depdikbud, cet. ke-5 Edisi II, 1995) tentang makna kata dan kata yang berasal/seakar dengan kata yang berkonotasi jelek itu menyatakan sebagai berikut: buruk; rusak; busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan; dapat disogok (melalui kekua55

saannya untuk kepentingan pribadi), aparatur negara harus bersih dan tidak korup; merusak; menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya; penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; korupsi waktu: cak penggunaaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi; mengorupsikan: menyelewengkan; menggelapkan (uang dsb.); koruptif: bersifat korupsi, sifat takut berkorban dan koruptif menyebabkan mereka mudah ditaklukkan musuh; koruptor: orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya. Demikian KBBI. Tentang pemahaman korupsi dan berbagai cara korupsi, Kompas 22 September 1998 mengutip liflet terbitan Indonesian Corruption Watch sebagai berikut.

Korupsi adalah upaya tidak sah yang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok di atas kepentingan umum. Korupsi bukan hanya sekedar kejahatan ekonomi melainkan sekaligus penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Cara-cara yang dikategorikan korupsi: Uang pelicin yaitu penarikan bayaran untuk sesuatu yang seharusnya gratis; Pemerasan yaitu menekan dan meminta bayaran lebih tinggi. Biasanya memanfaatkan ketidaktahuan atau kesalahan seseorang; Suap yaitu ongkos atau pemberian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan pelayanan; Penggelapan yaitu pemborosan dana, penyunatan atau pembesaran anggaran pemerintah atau swasta secara tidak wajar; Penyalahgunaan wewenang yaitu menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat yang merugikan kepentingan masyarakat; Menerima upeti yaitu menerima hadiah berupa uang, barang atau jasa untuk meringankan hukuman, meluluskan kredit, menyimpangkan hukum/aturan, memberi izin usaha atau proyek. Demikianlah arti/makna korupsi dan kata yang seakar dengannya, dan berbagai cara melakukan korupsi. Betapa jahat dan sangat berbahayanya praktek korupsi itu kita semua sudah memakluminya. Korupsi wajib diberantas.

Memberantas korupsi! Itulah tugas berat yang juga saya ingin pikul, kalau dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Saya bertekad melakukannya karena telah komit dengan hati nurani melaksanakannya kelak. "Membangun masyarakat yang berdasarkan tatanan baru merupakan langkah utama pemberantasan korupsi. Tatanan masyarakat baru itu berpijak pada penegakan nilai56

nilai keadilan dan aturan-aturan hukum dengan berlandaskan pada penegakan nilai-nilai moral. Kesadaran akan nilai-nilai HAM, Demokrasi, dan Moralitas harus dibangkitkan," demikian Prof. Sayed Hussein Alatas, ahli Sosiologi Korupsi dari National University of Malaysia dalam konfrensi yang bertema Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi (Kompas, 19 Sept. 1998). Apa tandanya bahwa saya bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi itu? Saya telah cantumkan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini bahwa apabila saya mempunyai tambahan kekayaan lebih dari pada Rp 60 juta (nilai tahun 1999) selama menjabat Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene maka saya patut dicurigai dan diperiksa oleh polisi/jaksa.

(Baca kembali Daftar Kekayaan, Saya Patut Dicurigai dan Diperiksa oleh Polisi/ Jaksa).

Memerangi habis-habisan "makhluk" yang bernama korupsi adalah salah satu amanah rakyat/bangsa yang wajib dilancarkan dalam periode Pemerintahan Kedaulatan Rakyat Kalau Saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Justru itulah mengapa saya mengajukan tawaran gagasan menerbitkan dwibulanan "Suara Oposisi" dan seterusnya antara lain untuk digunakan menghantam praktek korupsi jahanam yang sangat berbahaya itu. (Baca kembali Dwibulanan: "Suara Oposisi"/"Kritik dan Saran"/"Suara Kami"). Pada bagian lain Pokok-Pokok Pikiran ini dapat juga dibaca kembali Menempelkan di Tempat-Tempat Umum dan Papan Pengumuman Kantor, Lembaga Independen Pemantau Proyek, dan Jaringan Pemantau Jasa Konstruksi, dan Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri yang menunjukkan sebagai tanda bahwa saya sungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi.

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Meningkatkan Mutu SDM Pendidikan

Dunia pendidikan kita (nasional) menghadapi dua tantangan. Pertama, pengembangan kreativitas dan prakarsa peserta didik (siswa/mahasiswa). Kedua, pembentukan orientasi kerja yang sesuai dengan peluang dan tantangan pembangunan nasional itu sendiri. Dunia masa depan adalah dunia yang sangat dinamik dan amat kompepetitif yang bertumpu pada kreativitas dan prakarsa warga negara secara 57

perorangan. (B.J.Habibie, Presiden RI, Media Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Masa Depan No. 5 1998/1999). Dalam ungkapan lain tapi “maksudnya kurang lebih sama,” Ryaas Rasyid, Dirjen POUD Depdagri (sekarang Menneg Otonomi Daerah), dalam suatu kesempatan di bulan Juni 1999 menyatakan, ada dua agenda penting pemerintahan hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 ialah masalah (1) pendidikan, dan (2) mengatasi pengangguran. Kalau kebijaksanaan pemerintah baru tidak menyentuh dua agenda tersebut, maka sepuluh tahun mendatang bangsa Indonesia menjadi bangsa budak.

Menyadari tantangan berat itu, maka untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia kita, Pemda Majene harus mendorong, membantu, menyediakan, dan memberikan fasilitas maksimal yang bisa dicapai sesuai usaha dan kemampuan sebisa-bisanya oleh Pemda, melancarkan proses pengembangan mutu sumber daya manusia dimaksud. Langkah-langkah yang akan ditempuh di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut: 1. Akan diadakan kerjasama Pemda Majene melalui Kandepdiknas, Kandepag, dan Lembaga Pendidikan lainnya (Negeri/Swasta) dengan dengan Yayasan Amal Abadi Beasiswa ORBIT (Orang Tua Bimbing Terpadu) di bawah Naungan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi. Dengan kerja sama tersebut akan dilaksanakan antara lain Pelatihan Siswa Efektif meliputi Pelatihan Dasar “Bimbingan Belajar Efektif ” dan Pelatihan Tingkat Lanjutan “Bimbingan Pengembangan Keunggulan Siswa”, Pelatihan Guru Efektif, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah sekolah, dan Pelatihan Orang Tua Efektif.

2. Diupayakan/dicoba bekerja sama dengan LSM-LSM dalam dan luar negeri yang peduli terhadap pengembangan pendidikan agama/umum/ kejuruan demi kemajuan bangsa dan negara di Kabupaten Majene.

3. Mengadakan kerja sama dengan Universitas Negeri Makassar, IAIN Alauddin, Universitas Hasanuddin, dan Perguruan Tinggi lainnya (negeri dan swasta) di Ujung Pandang atau di kota-kota lainnya untuk menjajaki kemungkinan dapatnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut menjadi “pembimbing/ibu asuh” keilmuan bagi sekolah-sekolah tertentu di Kabu58

paten Majene. Contoh: SMK (dahulu SMEA) dibina Fakultas Ekonomi Unhas, Aliah dibina oleh IAIN, dan seterusnya.

4. Mengundang pengelola Universitas Terbuka Negeri agar berkunjung dan mengkampanyekan universitas tersebut ke tengah-tengah masyarakat Kabupaten Majene agar universitas negeri ke-45 di Indonesia itu semakin banyak mahasiswanya/pesertanya yang berdomisili di kabupaten ini.

5. Pemda bekerja sama dengan LSM/Institusi lainnya, secara reguler menyelenggarakan pelatihan khusus Mengembangkan Kreativitas yang diikuti oleh berbagai kalangan/lapisan masyarakat.

6. Menganjurkan kepada pihak pengelola pendidikan tingkat lanjutan atas negeri atau swasta mengusahakan menerapkan satu mata pelajaran “merangsang dan mengembangkan optimisme dan kreativitas,� disela-sela mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

7. Mengundang pihak Lembaga Pendidikan Bimbingan Belajar ternama di Makassar seperti GAMA COLLEGE, PRIMAGAMA, JILS dan lain-lain untuk membuka Kelas-Kelas Bimbingan Belajar Kelas III SMU yang akan menghadapi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UPTN). Pemda Majene membantu memberikan fasilitas secukupnya sehingga kegiatan ‘bimbel’ (bimbingan belajar) tersebut bisa berjalan dengan baik, selain biaya pembayaran penyelenggaraan kegiatan belajar ditanggung oleh para peserta yang besarnya sama dengan pembayaran siswa peserta di Makassar.

8. Mengikuti cara Pemda Soppeng menangani dan merangsang Kelas III Khusus SMU. Sampai bulan Oktober 1999 program tersebut telah sukses menamatkan enam angkatan (180 orang), semuanya lulus masuk UMPTN. (Angkatan ke-7 telah dibuka lagi dalam bulan Oktober 1999 oleh Bupati Soppeng).

9. Memberikan perhatian serius-plus dalam hal penyediaan dana seperti pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin), peningkatan kualitas asrama-asrama mahasiswa Majene di Makassar atau di kota lain (kalau ada), dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

59

10. Mengusahakan sumber ekonomi dan sumber lainnya yang sah untuk pos kesejahteraan guru.

11. Menyiapkan dana/biaya khusus penelitian setiap tahun bagi siswa SLTP/ SMU negeri/swasta yang mengikuti kegiatan Lomba Peneltian tingkat provinsi/nasional seperti Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) dan Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR).

Dengan upaya-upaya di bidang pendidikan tersebut di atas, berdampingan dengan penyelenggaraan pendidikan formal dan informal (negeri dan swasta) yang telah berjalan, diharapkan pada dua tiga dekade yang akan datang, daerah Majene menghasilkan lebih banyak lagi putera-puteri yang berprestasi tinggi di bidang akademis, dan bidang-bidang lainnya melalui pendidikan formal dan nonformal. Dengan demikian Majene “kembali kepada status dan perannya seperti dahulu� sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan di daerah Mandar.

Mulai Tahun Ketiga: 20-25 Persen Anggaran Belanja Daerah untuk Bidang Pendidikan Mulai tahun ketiga sampai tahun kelima, antara seperlima– seperempat dari ABD akan dialokasikan kepada sektor pendidikan. Suatu kebijakan dan program yang tidak populer bagi peninjau atau mata “umum� karena hasilnya tidaksegera-nampak (kelihatan) seperti bangunan-bangunan fisik. Hasilnya baru akan dirasakan dan nampak pada dua tiga generasi berikutnya, asalkan kebijakan dan program tersebut berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Ini adalah upaya pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Keputusan menaikkan Anggaran Pendidikan menjadi sebesar antara 20-25 persen yang mudah-mudahan disetujui oleh DPRD, adalah lompatan yang besar dari rata-rata 8 persen naik menjadi 20-25 persen. Kebijakan dan program ini didorong oleh visi saya tentang Manusia dan Pendidikan menjalani abad ke-21 di milenium III: betapa sangat mendesaknya memberikan perhatian penuh, termasuk pengalokasian anggaran yang maksimal menurut kemampuan daerah ber60

dasarkan kesadaran betapa sangat-pentingnya sektor pendidikan itu. Amat-sangatpentingnya bidang pendidikan diperjelas dan dipertegas oleh kutipan tulisan sebagai berikut. “Kita dapat mengambil contoh Jepang dalam membangun bangsa dan negaranya setelah mereka menderita kekalahan dalam Perang Dunia II. Dalam menghadapi kehancuran bangsanya, Kaisar Jepang mulai membangun dari sektor pendidikan. Pertanyaan Kaisar pada waktu itu adalah: berapa guru yang masih hidup? Bukan: berapa tank yang masih tersisa? Pertanyaan kaisar yang metaforik itu memiliki makna bahwa Jepang berangkat membangun bangsanya dari kehancuran Perang Dunia II dengan mendahulukan sektor pendidikan. Hasilnya, setelah memakan waktu kurang lebih tiga generasi, saat ini dapat kita lihat. Jepang yang dulu hancur, sekarang kaya raya, perdagangan internasionalnya selalu surplus dengan negara mana pun di dunia. Hasil ini terjadi karena tingginya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan juga terberdayakannya sistem pendidikan Jepang.� (Berdayakan Sektor Pendidikan, Suyanto, Kompas 9 Nov. 1999; cetak tebal kutipan oleh pen.).

Di sini, dalam Pokok-Pokok Pikiran ini diulangi bahwa pada tahun ketiga, keempat, dan kelima, asal disetujui oleh DPRD Majene, anggaran belanja untuk sektor pendidikan akan dinaikkan menjadi 20-25 persen dari ABD Kabupaten Majene pada setiap tahun kerja yang bersangkutan. (Bandingkan dengan ABD Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Majene th. Anggaran 1997-1998 yang kurang lebih 8 persen dari ABD tahun tersebut). Sejalan atau saya mendukung kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa: Kabupaten Majene tidak akan bangkrut apabila Anggaran Belanja untuk Bidang Pendidikan dinaikkan menjadi 20-25 persen (dalam skala makro Suyanto Phd, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah dikutip di atas menulis: “Pertanyaannya sekarang, akan bangkrutkah kita jika sektor pendidikan mendapatkan anggaran sebesar 25 persen dari APBN? Saya berani menjawab tidak akan bangkrut. Banyak contoh negara yang memiliki anggaran pendidikan tinggi justru melejit kemakmurannya.

Negara-negara bagian di Amerika selalu berlomba untuk memberdayakan sektor pendidikan yang dapat dicerminkan lewat sistem anggaran belanja. Bahkan ada negara bagian (Michigan) yang pernah memiliki anggaran belanja untuk pendidikan sampai sebesar 60 persen dari anggaran belanjanya. Negara bagian itu tidak 61

bangkrut, dan bahkan pertumbuhan ekonominya justru melaju. Jika presiden baru (maksudnya K.H.Abdurrahman Wahid, pen.) berani melakukan investasi di sektor pendidikan dengan menaikkan anggaran untuk pendidikan sampai sebesar 25 persen, niscaya tidak akan bangkrut republik ini.�).

Dalam Laporan UNDP berjudul Human Development Report (1999) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index (HDI) Indonesia berskor 0,681 hanyalah berhasil menempati peringkat 105 dari 174 negara, sementara Filipina (77), Malaysia (56), Brunei Darussalam (25), dan Singapura (22). Posisi negara kita Indonesia jauh di bawah. Mengenai Daya Saing atau Copetitiveness Index (CI), Laporan mutakhir World Economic Forum (WEF) menuliskan Indonesia dengan skor –0,39 hanya berhasil duduk pada peringkat 37 dari 69 negara. Bila dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Filipina (33), Thailand (30), dan Malaysia (16), maka posisi Indonesia juga berada di bawahmereka.

Singapura bahkan menduduki peringkat pertama.. Memang APBN Malaysia, Singapura, dan Thailand mengalokasikan dana pendidikan di atas 20 persen. Norwegia malah sekitar 30 persen. (Kompas, 6 Desember 1999) Sehubungan dengan pembicaraan ini, marilah, bukan sekali saja, tetapi berkali-kali mari kita renungkan ungkapan yang sedemikian sarat makna di bidang pendidikan dalam kandungan pertanyaan Kaisar Jepang di atas, dalam kehancuran mereka sehabis Perang Dunia II: Berapa Guru yang Masih Hidup?

Dan hasilnya kemudian, karena sektor pendidikan yang diberi perhatian pertama dan utama, dengan anggaran yang tinggi, maka dunia telah menyaksikan hasilnya yang menakjubkan!

Pemerintah Daerah Majene wajib memperioritaskan sektor pendidikan untuk ditangani, beriringan dengan masalah ekonomi dan sosial budaya. Di sini dinyatakan bahwa nanti pada tahun ketiga dimulai pemberian 20-25 persen untuk bidang pendidikan dari Anggaran Belanja Daerah Majene, karena tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun menegakkan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan meletakkan serta melaksanakan pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang demi kemajuan di daerah kabupaten kita ini pada masa yang akan datang.

62

Perpustakaan, dan Kota Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia tidak bisa dipisahkan dengan perpustakaan.

Apabila suatu perpustakaan umum berkembang di suatu daerah karena didukung oleh masyarakatnya, karena ‘membaca dan membaca’ telah menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, dapat dipastikan masyarakat itu sedang menuju atau sudah dalam tahapan maju/modern. Begitu pentingnya perpustakaan, sehingga ada kata-kata bijaksana dari seorang ahli pikir bahwa sesungguhnya yang dinamakan universitas ialah kumpulan buku-buku (perpustakaan). Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, dihubungkan dengan pengembangan sumber daya manusia di kabupaten ini menjalani abad ke-21, untuk jangka pendek dan lebih-lebih jangka panjang (visi ke depan), maka mutlak dilaksanakan pengadaan/penyediaan di Kabupaten Majene perpustakaan yang diharapkan kelak sungguh-sungguh memenuhi fungsi-fungsinya.

Letak dan desain gedung perpustakaan tersebut haruslah dirancang oleh ahlinya. ‘Kalau’ saya dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, saya programkan : penyediaan/pembebasan tanah 1,5-2 hektar, disain (gambar) gedung, dan penyelesaian fundasi bangunan akan berjalan dalam tahun ke-3, ke4, dan ke-5 (terakhir) periode saya. Periode baru berikutnya, dalam masa kerja lima tahun Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang baru (2006-2011), Gedung Perpustakaan diharapkan sudah berdiri dan sudah berisi ribuan koleksi bacaan dan personalia yang mengelola peyelenggaraan pelayan perpustakaan dimaksud. Dengan demikian, di pertengahan dekade pertama abad ke-21 nanti, di kota Majene sudah ada sebuah Perpustakaan representatif yang akan memenuhi sebagian kebutuhan bacaan masyarakat. Perpustakaan yang terkait dalam sebuah jaringan perpustakaan tingkat nasional dan tingkat internasional. Keberadaan sebuah perpustakaan yang memenuhi syarat di awal abad ke-21 dekade pertama di kota Majene adalah salah satu langkah strategis menjadikan kota Majene sebagai Kota Pendidikan dalam Wilayah Mandar. Serempak dengan itu langkah-langkah lainnya ialah memulai proses pengadaan Sekolah Unggulan Formal dan Nonformal (umum, agama, dan kejuruan), dimulainya proses (2001-2026) mendirikan Universitas/Perguruan Tinggi Mandar handal di atas areal kampus minimal 50 hektar di sekitar perbatasan Kecamatan Banggae-Kecamatan Pamboang (tentang 63

universitas/perguruan tinggi dimaksud, dibicarakan lebih lanjut pada subjudul Universitas/Perguruan Tinggi Mandar di bawah), dan sarana penunjang lainnya oleh Pemda bersama masyarakat Kabupaten Majene. (Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamuju dua saudara kembar Kabupaten Majene diprediksi akan mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi berdasarkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang sangat mendukung. Kabupaten Majene seharusnya sejak dini berbenah “mempersiapkan” sarana dan situasi yang kondusif untuk mengembangkan kota Majene menjadi Kota Pendidikan di wilayah barat Sulawesi). Terwujudnya “impian” tersebut banyak-banyak ditentukan oleh kemauan-politik (political will) Pemda (terutama) dan Rakyat Kabupaten Majene dari tahun ke tahun. Mewujudkan kota Majene menjadi Kota Pendidikan di daerah Mandar (wilayah barat Sulawesi) tentu tidak bisa dilakukan dalam satu periode pemerintahan (lima tahun). Itu harus dibangun selangkah-demi-selangkah tapi meyakinkan dalam beberapa periode pemerintahan yang berkelanjutan, dipandu oleh satu visi yang jelas. Ide/visi itu sudah harus dimulai : kini dan di sini (kota Majene). Saya siap lahir batin (melanjutkan atau) memulainya, apabila saya dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di awal abad ke21. Kota Majene, berdasarkan sejarah dan sumber daya manusianya sangat berpotensi mewujudkan impian vital di masa depan itu.

Universitas/Perguruan Tinggi Mandar di Kabupaten Majene, Cahaya dari Barat Sulawesi Di atas telah disinggung tentang dapatnya berdiri sebuah Universitas/ Perguruan tinggi di sekitar perbatasan Kabupaten Banggae – Kecamatan Pamboang. Diresmikan pada suatu hari di tahun 2026 di atas kampus minimal seluas 50 hektar.

Universitas dimaksud bukanlah “pseudo-universitas/perguruan tinggi”. Satu universitas/perguruan tinggi betulan yang memenuhi standar akreditasi dari Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mampu bersaing dengan universitas/perguruan tinggi bermutu di kota-kota lainnya di Indonesia.

Mungkinkah? Kalau akan berdiri “lengkap” dengan tenaga pengajar, administrasi dan lain-lain dalam tahun 2005-2010 akal sehat akan mengatakan ‘tidak!’ kecuali 64

kalau kita mau mendirikan apa yang disebut “pseudo-universitas/perguruan tinggi.” Sedang visi saya di bidang pendidikan buat kemajuan di masa depan di daerah ini ialah di samping adanya sekolah-sekolah unggulan dan sebuah perpustakaan daerah yang representatif juga hadirnya sebuah universitas/perguruan tinggi yang handal yang menjadi salah satu magnet Kota Pendidikan Majene di Kabupaten Majene. Itulah sebabnya pendirian universitas/perguruan tinggi itu harus diproses selama lima periode pemerintahan Pelayan Rakyat sebagai Bupati.

Kalau Saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abd ke21, maka akan ditawarkan ke DPRD suatu program jangka panjang dua puluh lima tahun Mendirikan Universitas/Perguruan Tinggi Mandar di Kabupaten Majene. Kalau pihak DPRD menyetujui usulan program tersebut maka dalam periode 2001-2006 Pemda Majene membebaskan/membeli tanah seluas 50 hektar (minimal). (Setiap tahun dibebaskan/dibeli dari pemiliknya 10 hektar, di sekitar perbatasan Kecamatan Banggae – Kecamatan Pamboang yang nanti menjadi Kampus Universitas/Perguruan Tinggi Mandar. Tentang ‘nama’ Mandar bisa saja diganti dengan ‘nama lain’). Periode berikutnya 2006-2011, di bawah kordinasi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang baru mulai membangun beberapa unit gedung berdasarkan gambar yang telah dibuat oleh arsitek Demikianlah, dalam periode demi periode pemerintahan berikutnya, 2011-2016, 20162021, dan 2021-2026, dilanjutkan terus menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh sebuah universitas/perguruan tinggi sampai peresmian berdiri dan siap menerima mahasiswa baru. Di sini kembali diulangi bahwa tentu saja program visi ke depan itu bisa terlaksana apabila mendapat persetujuan dari DPRD Majene, termasuk program jangka panjang mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pendirian gedung, penerimaan tenaga administrasi dan tenaga edukasi dan sebagainya. Dengan perencanaan yang matang, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain (perorangan/lembaga) di dalam dan di luar negeri, kebulatan tekad dari Pemda dan Rakyat Majene khususnya, maka pada tahun 2025 universitas/perguruan tinggi dimaksud bisa dioperasikan. Ini bukan proyek mercu suar dalam konotasi jeleknya itu. Tetapi ia suatu proyek besar dan vital yang menantang untuk disiapkan menerima luaran SLTA dari wilayah Mandar sendiri dan sekitarnya pada dekade duapuluhan di abad ke-21. Sekali Majene mempro65

gramkan dengan jelas dasar dan tujuan yang hendak dicapai, memulainya menyiapkan tanah 50 hektar lalu menyodorkan proposal permintaan anggaran/ dana ke pemerintahan tingkat provinsi dan pusat dari tahun ke tahun, saya yakin bahwa dalam tahun 2025 ‘peresmian berdirinya universitas atau perguruan tinggi tersebut’ dapat terwujud. Pada tahun yang “pasti” akan datang itu, Kota Majene sungguh-sungguh bisa/telah menjadi sebuah Kota Pendidikan dan pantas memperoleh “julukan” Cahaya dari Barat Sulawesi. Perkenankanlah ya Allah!

Kelompok Diskusi Ilmu Pengetahuan, Agama, Sosial Budaya, Politik, dan Sejarah Walaupun tidak formal (sebenarnya bisa juga formal), saya akan menyeponsori berdirinya suatu Kelompok Diskusi yang secara berkala (satu kali tiap tiga bulan) mengadakan diskusi membicarakan bidang ilmu pengetahuan, agama, sosial budaya, politik, dan sejarah. Anggotanya, siapa saja yang berminat tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, agama dan sebagainya. Keikutsertaan sebagai peserta tidak mengikat dalam arti yang luas. Pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi itu sekalian berfungsi wadah silaturrahmi antarpeminat. Dari diskusi-diskusi kelompok itu (juga kelompok di setiap ibu kota kecamatan, kalau ada yang berminat) diharapkan anggota/peserta terangsang untuk mengasah dan diasah berpikir dinamis mengantisipasi dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat bangsa di Kabupaten Majene sendiri dan di tempat-tempat lain. Tradisi diskusi perlu lebih dihidupkan/dimarakkan di kalangan rakyat dan lebih-lebih dikalanan yang merasa diri atau sedang berposisi pemimpin di Kabupaten Majene, memperbincangkan berbagai hal yang esensil dalam masyarakat. Telah disebut subjudul Meningkatkan Mutu SDM Pendidikan bahwa dahulu, Majene adalah salah satu pusat pendidikan dan keilmuan di daerah Mandar. Jadi, di samping mempertahanakn, mendorong dan mengembangkan sektor-sektor pendidikan formal/nonformal yang sudah ada dan sudah berjalan, perlu dimulai membangkitkan kembali tradisi yang menunjukkan tanda meningkatnya proses dinamika diskusi/dialog berbagai bidang ilmu dan masalah-masalah sosial di Kabupaten Majene.

66

Pengembangan Museum Mandar Sejak Museum Mandar didirikan di awal tahun 80-an sampai sekarang (2000) bolehlah dikatakan museum kita itu tidak mengalami pengembangan. Jalan di tempat. Salah satu sarana tempat menyimpan, memelihara, memamerkan bendabenda hasil kebudayaan Mandar dan mempelajari kebudayaan Mandar itu akan ditingkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatannya. Tenaga yang menangani Museum Mandar akan diarahkan untuk menjadi tenaga profesional di bidang permuseuman.

Cara untuk meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga pengelola Museum Mandar antara lain mengikutsertakan pada penataran/pelatihan permuseuman tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan “memindahtugaskan dua-tiga bulan� secara bergiliran ke Museum Negeri La Galigo di Makassar. (Diadakan kerja sama antara Museum Mandar dengan Museum La Galigo). Tujuannya, untuk memperoleh ilmu pengelolaan museum yang memadai sehingga pengelolaan Museum Mandar dari ke hari akan bertambah baik.

Kesenian Tradisional Kesenian tradisional harus didorong untuk tetap eksis. Cara mendorongnya, antara lain, dimulai oleh pribadi penjabat Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene untuk mengundang dan menanggap permainan/kesenian tradisional Mandar pada acara-acara tertentu baik acara keluarga maupun acara lainnya dengan imbalan yang memadai. Lalu diimbau kepada para pejabat dan pengusaha di daerah, apabila mengadakan acara keluarga dan berniat mengundang grup kesenian/musik kiranya juga mengundang/menghadirkan grup kesenian tradisional. Artinya, grup kesenian tradisional diberi suasana dan peluang yang kondusif untuk tetap hidup dalam masyarakat Mandar sendiri. Grup kesenian tradsional kita harus dihargai secara moral dan materi yang memadai sama dengan grup kesenian modern.

Apabila grup kesenian sudah mulai merasa dihargai dengan wajar, sudah merasa mempunyai martabat yang lebih tinggi dan dihrmati/dihargai dibanding67

kan pada waktu-waktu yang lalu, karena mereka diberi kesempatan memperlihatkan kepiawaian dengan penghargaan dan pembayaran honorarium yang tak di bawah dari jumlah yang diberikan kepada grup/organisasi kesenian modern dengan sendirinya diharapkan kesenian tradisional “hidup kembali.” Hanya dengan memberikan penghargaan dan tempat yang layak, bayaran yang layak, para seniman/ artis kesenian tradisional kita seperti pakkacaping, paccalong, parrawana dan sebagainya mudah-mudahan tidak lagi bernasib “nanti dibutuhkan oleh pemerintah peran serta mereka baru diingat.” Dengan langkah-langkah seperti itu, kesenian daerah diharapkan bisa berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

“Tradisi” Kepenulisan Kaum Muda Dimulai Salah satu cara dan teknik untuk lebih mencerdaskan dan menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat kita di Kabupaten Majene pada masa depan dalam abad ke-21 ialah: sekarang diupayakan menyemaikan para calon penulis dan pemikir dari daerah ini. Tempat pesemaian harus disediakan. Pemda bersama Kandepdikbud, Kandepag, dan instansi lainnya di Kabupaten Majene mengusahakan sebuah penerbitan Triwulanan Sastra Budaya yang akan diisi oleh para penulis pemula usia muda seusia siswa SD/SLTP/SLTA. Tradisi kepenulisan kaum muda di daerah in harus dimulai dan perlu dirangsang. Bagi kaum muda calon penulis/pengarang yang “pasti” ada di daerah Kabupaten Majene, disediakan wadah tempat berkreasi, diberikan kesempatan memulai untuk berkembang. Pada gilirannya kelak, mereka akan menjadi pemikir sekaligus penulis yang kreatif. Mereka itu kelak akan lebih mendinamiskan kehidupan intelektual dan kehidupan berdemokrasi di daerah sendiri atau di tempat lain di bumi Indonesia. Kalau Kabupaten Majene mau berkembang, kalau Mandar mau maju setaraf (dan malah bisa melampaui) daerah lain di Indonesia, salah satu hal yang harus dilakukannya ialah kabupaten ini (dan dua kabupaten saudaranya yaitu Polmas dan Mamuju) masing-masing harus “melahirkan 1000 pengarang handal, dan 1000 wartawan kawakan.” Saya sangat optimis akan berlangsungnya proses kemajuan yang “luar biasa” di daerah Majene apabila kabupaten ini pada masa sekitar sepuluh lima belas tahun yang akan datang melahirkan para penulis 68

“seribu Fakhruddin Kamil, seribu Freddy Balimalipu, seribu A. M. Mandra, seribu A. Syaiful Sinrang, seribu Alimuddin PS, seribu Ahmad Hasan, seribu Rusbi Hamid,” sekedar menyebut beberapa nama putera Mandar dari Majen, karena masih ada yang lain yang tidak sempat disebut di sini. Malah kalau bisa, dapat melampaui kepiawaian mereka dalam hal kepenulisan/kepengarangan. Untuk itulah para tunas atau calon penulis/pengarang dari daerah ini harus dibuatkan dahulu “lapangan kecil tempat berlatih pada taraf awal, tempat belajar “menendang-nendang bola”, tempat mencurahkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan prosa atau puisi/sajak.” Terbitan setiap tiga bulan berupa”lapangan/wadah” tempat berlatih menulis itu umpamanya bernama Kreasi Penulis Muda Mandar (KPPM). Nantilah, setelah ia/mereka mulai “merasa besar” untuk menulis “di lapangan kecil di Majene” ia/mereka pasti akan mulai mencoba dan akan bermain “pada lapangan yang lebih besar di Makassar, kota-kota metropolitan lainnya, termasuk Jakarta.” Untuk masalah vital visi ke depan itu Pemda, via Kandepdiknaskab, Kandepagkab Majene dan instansi lainnya secara formal menyediakan sarana, mendorong dan menyemangati kaum muda kita untuk menjadi pemikir/intelektual, penulis/pengarang/ wartawan (di samping pelaku-pelaku handal di bidang-bidang lainnya). Kalau hal sevital itu tidak pernah dimulai dan sungguh-sungguh dilaksanakan sekarang oleh Pemda dan instansi yang terkait di Kabupaten Majene, kapan dan siapa lagi yang diharapkan untuk memulai menyiapkan dan melaksanakannya?

Untuk perkembangan peradaban kita di negara Indonesia, di daerah ini, dibutuhkan orang-orang yang oleh Arnold J Toynbee disebut creative minority yakni ‘orang yang selalu berada di depan’ (Kuntowijoyo, 1999). Hadirnya mereka yang creative minority itu di setiap generasi, di samping bakat dan anugerah dari Tuhan, kita harus menyiapkan berbagai sarana dan situasi yang kondusif sehingga bibit/tunas muda kita bisa berkembang. Generasi muda yang akan datang diharapkan adalah generasi yang berpadu dengan media massa. Karena, “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui adanya korelasi yang kuat antara pengaruh media massa dan modernisasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, industrialisasi, serta kemampuan baca-tulis di suatu negara. Modernisasi bermula dengan komunikasi umum yaitu penyebaran gagasan dan informasi baru yang men69

dorong orang untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara yang baru.� (Dr. Floyd G. Arpan via Drs. Andi Baso Mappatotto, MA, 1992).

Betteng Adolang dan Perlawanan I Calo Ammana Wewang Topole di Balitung Dibuatkan Diorama Simbol perlawanan rakyat Kabupaten Majene terhadap penjajah Belanda yang antara lain dibuatnya Betteng Adolang di Pamboang dan dipertahankan sampai tetesan darah terakhir oleh Kacoq Puang Ammana Pattolawali (adik kandung Topole di Balitung) dan pasukan setianya, perlu dilestarikan dalam bentuk pisik berupa diorama (Untuk kepentingan pendidikan, diorama tersebut ditempatkan di ibu kota KecamatanPamboang, dengan keterangan/penjelasan bahwa Betteng Adolang itu terletak di Desa Adolang). Diorama yang menggambarkan keadaan benteng serta perlawanan mati-matian dari para pejuang kita di awal abad ke-20, hampir seratus tahun lalu.

Diorama itu dimaksudkan, sama dengan monumen-monumen sejarah perjuangan lainnya yang telah ada di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa tradisi melawan penindasan, melawan ketidakadilan sejak dahulu telah dimulai oleh leluhur orang Mandar di Majene (juga di Kabupaten Polmas, Kabupaten Mamuju, dan darah-daerah lainnya di Indonesia). Tradisi yang tak boleh putus dari generasi ke generasi berikutnya dan seterusnya. Supaya generasi muda di Kabupaten Majene dan orang luar kabupaten ini, tidak heran jika dari bumi Majene (dari bumi Mandar) lahir dan selalu lahir Pelawan Penindas dan Ketidakadilan. Leluhur mereka telah mewariskan nilai kepahlawanan. Raja-raja Sendana, Pamboang, dan Banggae pun telah membuktikannya dalam sejarah. Perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di masa Revolusi 45 di daerah ini kembali membuktikan bahwa warisan nilai kepahlawanan tetap dipegang teguh oleh putera-puteri Mandar di Kabupaten Majene. (Pada abad ke-16 Maraqdia Banggae meninggalkan jejak keberanian kebesarannya tatkala tewas dalam pertempuran melawan Bone dan sekutunya, ketika bahu membahu dengan Daeng Riosoq dan pasukannya dari Kerajaan Balanipa mengatasi serangan musuh tersebut).

70

Pelestarian dan Pemugaran Bangunan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Semua bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang sudah atau belum dicatat/ditangani oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan harus dilestarikan. Peninggalan hasil budaya bangsa tersebut tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang terlantar, dirusak atau dijarah oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab, dan musnah dimakan zaman. Secara bertahap bangunan-bangunan tersebut akan dipugar. Anggaran pemugaran diupayakan diperoleh dari bantuan sukarela pihak-pihak dari luar daerah Kabupaten Majene yang peduli lestarinya peninggalan budaya masa lampau kita di daerah ini.

Penerbitan Karya Tulis Karya tulis berbagai aspek tentang Mandar terutama yang berasal dari Kabupaten Majene akan dibantu penerbitannya. Bantuan tersebut akan mendorong/ merangsang para penulis untuk menulis lebih banyak mengenai berbagai hal dari daerah ini. Salah satu ciri kemajuan suatu bangsa: apabila informasi ilmu pengetahuan, kesenian, karya-karya fiksi dan nonfiksi semakin banyak dihasilkan sendiri atau berasal dari luar dan diserap oleh warga bangsa tersebut.

BIDANG PERTANIAN/PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

Mengatasi Hama Babi dan Mengapa Anti Babi?: Menjawab Masalah Utama Petani/Peladang Kemiskinan dan keterbelakangan para petani/peladang pada umumnya di Kabupaten Majene adalah masalah serius yang klasik. (Tentu ada sejumlah petani/ peladang yang tidak lagi berada pada tingkat kemiskinan. Tapi jumlah “yang mapan� sangat sedikit dibandingkan dengan yang masih di bawah atau berada pada 71

garis kemiskinan). Masalah tersebut sangat perlu diatasi. Salah satu penyebabnya ialah mereka tidak bisa mengoptimalkan/mencapai hasil pertanian/perladangan “maksimal� mereka. Penghambat utama, demikian mereka, merajalelanya babi hutan merusak/menghancurkan tanaman jangka pendek mereka. Itu masalahnya!

Menghadapi masalah itu pada umumnya mereka tidak mampu mengatasinya.

Maka sebuah pertanyaan: Langkah mendasar apa yang harus dilakukan menjawab tantangan berat itu? Menurut pendapat saya, langkah mendasar yang akan harus dilaksanakan oleh Pemda dan didukung oleh seluruh rakyat Kabupaten Majene, terutama mereka yang bermata pencaharian sebagai Petani/Peladang ialah Agenda Kerja Anti Hama Boe (Babi) mutlak dilaksanakan. Segera! Pada kesempatan pertama dan berkesinambungan. Mengapa?

Masalah pokok/utama yaitu merajalelanya babi menghancurkan tanaman petani/peladang di pedalaman tersebut sama sekali tidak bisa diatasi oleh petani/ peladang itu sendiri. Pembasmian hama babi di tingkat kampung/dusun dan kelurahan/desa saja, tidak mengatasi masalah secara maksimal, apabila tidak dilakukan secara serempak di seluruh pelosok kabupaten ini. Kalau usaha memerangi babi hanya dilaksanakan dengan model seperti yang berlangsung selama ini tidak akan berhasil. Sebuah wilayah desa, umpamanya Desa Ulidang yang telah bebas dari hama babi karena rakyatnya rajin memburu dan membunuh hewan perusak tanaman itu, tidak akan berlangsung lama karena babi-babi dari wilayah hutan Desa Seppong atau Desa Onang akan menyerbu tanaman milik penduduk Desa Ulidang. Itu sekedar perumpamaan. Hal seperti itu membuat petani/peladang frustrasi dan menjadi pesimis menghadapi serangan babi. Padahal kalau hama babi bisa ditanggulangi sebaik-baiknya maka hasil pertanian (jagung, kacangkacangan, ubi kayu, kelapa, dan sebagainya dan seterusnya) akan meningkat pesat. Tidak aman dari gangguan dan serangan babi, itulah keluhan para petani di pedalaman di seluruh Indonesia umumnya, khususnya di daerah Mandar seperti di Kabupaten Majene. (Tentang serangan babi terhadap usaha perkebunan, Mingguan Berita INTIM 25 Juli 1999 antara lain menulis: Akibat serangan babi tersebut, tidak hanya perusahaan mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah, namun petani juga menderita kerugian dengan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari hasil menggarap lahan kelapa sawit CPO (Crude Palm 72

Oil). Akibatnya, rencana BUMN itu membangun pabrik pengolahan CPO berkpasitas 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam di lokasi tersebut pada akhir tahun 2001 dipastikan gagal, demikian laporan salah sebuah media ibukota. Sementara itu petani yang berada di lokasi membenarkan kejadian tersebut.. Menurut mereka serangan babi hutan sangat sulit dikendalikan khususnya di Kabupaten Luwu, lantara serangan hama ini biasanya datang secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga sulit dihalau).

Beberapa tahun lalu ketika saya hidup di tengah-tengah para Peladang Berpindah di dekat perbatasan Kabupaten Polmas-Kabupaten Majene (1990/1991, setahun lamanya) keluhan minta ampun menghadapi babi hutan selalu saya dengar langsung dari mereka (petani/peladang). Di dalam sorotan perhatian saya baik secara pribadi dan kelak seandainya saya ditakdirkan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, tak ayal lagi masalah hama babi tersebut akan menjadi fokus perhatian utama Pemda Kabupaten Majene. Tantangan yang harus dilayani dan “ditaklukkan� setidaknya selama masa jabatan periode saya. Karena hal itu berhubungan langsung dengan keberadaan dan keamanan pangan, menyangkut urusan perut rakyat, gizi, energi dan kemakmuran kita semua sebagai negara agraris.

(Sejak saya menuliskan Pokok-Pokok Pikiran tentang sangat mendesaknya mengatasi hama babi di Kabupaten Majene, demi melipatgandakan hasil pertanian/ perladangan rakyat di pedalaman, maka dalam benak sadar dan tak-sadar saya ditanamkan gambaran besar dan jelas bahwa hama babi itu musuh yang populasinya harus ditekan ke titik paling rendah dan ancamannya harus dipatahkan dalam wilayah Kabupaten Majene, daerah geraknya harus sangat-dipersempit dan aktifitasnya harus diminimalkan. (Perhatian: babi tidak boleh juga dimusnahkan sama sekali, karena dalam jumlah tertentu babi berperanan menyeimbangkan lingkungan alam secara alamiah). Inilah salah satu jawaban sederhana tapi sangat sulit dan berat mengaplikasikannya di lapangan. Sementara hal tersebut, dalam kajian saya, berhubungan langsung dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat Majene yang sebagian besar (60 - 70%) adalah petani/peladang.

Apa yang harus ditempuh menghadapi dan mengatasi ancaman serta kerugian besar yang ditimbulkan oleh hama babi tersebut? Saya berpendapat, selama lima tahun beberapa cara yang dapat ditempuh: 73

1. Di dekat kantor Camat/Kepala Desa/Lurah dalam wilayah Kabupaten Majene dipasang baliho agak besar bergambar babi yang kena tombak, di bawahnya/di atasnya tertulis jelas Musuh ini Harus Dibasmi.

2. Membuat tembok beton ala “Tembok Cina” mengelilingi wilayah Kabupaten Majene (“tidak mungkin” dilaksanakan, hanya layak ada dalam pikiran dan angan-angan yang menunjukkan betapa perlunya masalah hama babi itu diatasi).

3. Menebar racun babi (yang direkomendasi oleh Departemen Pertanian atau Departemen Kehutanan dan Perkebunan) secara massal di seluruh pedalaman Kabupaten Majene, dikordinasi oleh Pemda Majenet dengan jadwal yang tetap. Kegiatan penyebaran ini dilaksanakan oleh Petani/Peladang, Kelompok Tani, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.

4. Perburuan babi dengan jadwal yang tetap, terencana oleh Rakyat/Petani setempat, dikordinasikan langsung oleh Pelayan Rakyat sebagai Bupati/ Camat/Kepala Desa/Lurah/Kepala Dusun setempat. Dalam kegiatan perburuan babi itu, Rakyat/Petani dibantu oleh Satuan Tugas (Sartgas) Anti Babi yang dibentuk Kelompok Tani, Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berhubungan langsung dengan masalah yang terkait dengan pertanian/ perladangan dan hama babi. Perburuan ini dipadukan dengan memasang “jaring khusus menjerat babi pada tempat penggiringan” seperti yang telah dipraktekkan oleh rakyat/petani di Desa Pao-Pao Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas.

5. Mengadakan kerja sama dengan Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) menghalau dan menembaki babi hutan tersebut.

6. Dan lain-lain cara tradisional memerangi babi seperti membuat parit mengelilingi atau memagar kebun.

7. Pada waktu-waktu tertentu dilancarkan penerangan/penjelasan (mengulangi dan menggarisbawahi) kepada rakyat di seluruh pelosok Kabupaten Majene tentang demikian pentingnya membasmi hama babi hutan sebagai musuh petani yang “paling” merugikan mereka.

74

Catatan untuk racun babi: Secara teratur dan terkordinasi penyaluran paket racun babi yang direkomendasi oleh Departemen Pertanian atau Departemen Kehutanan dan Perkebunan, atau instansi yang berwenang kepada kelompok petani/ peladang dengan harga yang cukup murah sehingga terjangkau oleh daya beli petani/peladang. Harga paket racun babi yang tiba di tangan petani adalah harga yang telah disubsidi oleh Pemda Kabupaten Majene. Tiada salahnya jika sekalisekali racun babi itu dibagi secara gratis kepada rakyat berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Akan lebih merangsang gairah memusnahkan hama babi jika dibarengi dengan hadiah yang memuaskan bagi Oknum/Kelompok Pembunuh Babi Terbanyak pertriwulan. Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Majene diyakinkan dan “disadarkan� bahwa wilayahnya tidak bebas dari serangan babi, kerja keras Pemberantasan Hama Babi harus disejajarkan dengan Pemeliharaan/Pelestarian Lingkungan Hidup, Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Penyuksesan Keluarga Berencana, Penerapan Wajib Belajar, Pelaksanaan Siskamling dan sebagainya. Kegiatan memberantas babi itu harus dipantau, dievaluasi oleh Bupati/Camat/Kepala Desa/Lurah. Agenda kerja pemberantasan hama babi di wilayah pemerintahan masing-masing itu tidak boleh/jangan menjadi nomor tambahan yang hanya bersifat temporer. Ia harus menempati nomor-nomor utama sesuai dengan skala prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat/petani yang jumlahnya mayoritas (60% - 70% dari semua penduduk di Kabupaten Majene). Laporan tetap dari Kepala Desa/Lurah kepada Bupati yang tembusannya kepada Camat dan instansi/lembaga yang terkait harus terus menerus dilakukan. Rakyat berkewajiban melapor kepada Kepala Desa/Lurah ada tidaknya kebun/tanaman mereka yang diganggu babi untuk mengantispasi pengendalian terus menerus atas perkembangan populasi musuh petani/peladang tersebut.

Mengatasi Serangan/Gangguan Tikus, Dou, dan Kera Di samping hama babi, gangguan/serangan hama tikus terhadap tanaman/hasil tanaman juga sangat merepotkan dan merugikan para petani/peladang di seluruh Indonesia, tak kecuali di Kabupaten Majene. (Siswono Yudohusodo Ketua HKTI 75

mengatakan bahwa dalam tahun 1998/1999 luas serangan hama tikus telah menghancurkan 160.657 hektar padi dengan nilai kerugian Rp 1 Trilyun. Lebih lanjut dikatakan, kalau satu desa memberantas tikus dan desa lainnya tidak, pengendalian hama tikus tidak akan efektif sebab tikus akan lari ke desa lainnya.

Di desa yang tidak melakukan pemberantasan, tikus cepat sekali berkembang biak sebab sekali beranak jumlahnya rata-rata 12 ekor. Pada hari ke-50 anak-anak tikus itu kawin dan pada hari ke-70 masing-masing melahirkan anak 12 ekor lagi.

Demikian KOMPAS 20 Desember 1999. Taksiran kerugian Rp 1 Trilyun itu hanya meliputi tanaman padi. Belum termasuk tanam jagung dan tanaman lainnya yang dimangsa oleh tikus). Dari petani/peladang di daerah ini saya menyerap keluhan mereka terhadap serangan hama tikus. Hama tikus, sama dengan hama babi membutuhkan perhatian serius untuk mengatasinya. Beberapa cara dapat ditempuh untuk mengatasi hama tikus yaitu memerangkap, meracun, mengempos, dan memburu dengan membongkar sarang dan membunuhnya. Cara mengempos hasil penemuan Ir. Amran yang diberinya nama 'Tiran' dan telah direkomendasi oleh Menteri Pertanian (Fajar, 15 November 1998) sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat petani/peladang di Kabupaten Majene. Di samping cara-cara mengatasi hama tikus seperti yang telah dikemukakan di atas perlu dikembangkan/dicari cara baru yang bersahabat dengan alam. Saya pernah membaca di sebuah media massa dan menyaksikannya di layar televisi beberapa tahun lalu (mungkin juga Anda) bahwa di satu desa di Prov. Sumatera Utara (mudahmudahan saya tidak salah ingat) rakyat setempat menernak burung hantu sebagai predator tikus yang ampuh. Dengan berkembangnya populasi burung hantu di desa tersebut serangan tikus dapat diredam dengan hasil memuaskan. Menurut hemat saya cara tersebut dapat dipikirkan untuk “ditiru.� Implementasinya di lapangan dapat ditempuh sebagai berikut. Pertama, Pemda Kabupaten Majene menghubungi pihak Pemda Prov. Sumatera Utara melalui surat untuk memperoleh informasi dimana letak desa yang penduduknya memelihara burung hantu itu. Kedua, setelah mengetahui dimana letak desa dimaksud, Pemda Kabupaten Majene mengutus/menugaskan dua orang pegawai dari Departemen/Dinas Pertanian/ Kehutanan ke desa dimaksud di Sumatera Utara meninjau dan mempelajari beberapa hari cara “memelihara� burung hantu predator handal terhadap tikus.

76

Pada waktu kembali ke Majene, keduanya “harus membawa� pulang sedikitnya 5 pasang jantan betina anak burung hantu. Ketiga, memelihara dan mengembangkan burung hantu tersebut di Kabupaten Majene mengikuti cara di tempat asalnya di Sumatera Utara. (Catatan: Di Sumatera Utara atau di provinsi lain tiada masalah). Saya cantumkan hal yang bisa dipastikan akan sulit diterapkan di daerah kita (mungkin ada hambatan psikologis budaya setempat, dan lain-lain) dalam Pokok-Pokok Pikiran ini menunjukkan bahwa pemberantasan tikus di Kabupaten Majene untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh di bidang pertanian/ peladangan/perkebunan menjadi perhatian utama saya. Begitu pula pemberantasan hama lainnya seperti dou (sejenis tupai), kera, dan hama tanaman lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap para petani/peladang di Kabupaten Majene.

Menjadi Lumbung Pangan: Mengapa Tidak! Apa pula Cosarella itu? Laqbuq Kandoraq Bisa Bersaing dengan Terigu Kalau serangan babi hutan (dan tikus) dapat ditekan serendah mungkin, dapat diprediksi bahwa Kabupaten Majene akan menjadi lumbung pangan di daerah Mandar. Jagung, singkong, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan tanaman/ tumbuhan lainnya akan aman tumbuhnya. Penduduk/Rakyat akan bergairah menanam tanaman jangka pendek tersebut di atas. Pemasaran hasil produksi akan diserap oleh konsumen di tingkat lokal, daerah-daerah/kota-kota lain di Sulawesi Selatan, Balikpapan dan sekitarnya (Hubungan laut antara Mamuju dan Balikpapan sudah lancar dengan feri tiga kali dalam satu minggu.

Sayur-sayuran dan sebagainya dari Wonomulyo (Polmas), Enrekang, Gowa, dan Bantaeng mengalir terus memasuki pasaran di Balikpapan dan sekitarnya.

Kalau saya yang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka “secara khusus� Pemda akan mengarahkan/membantu para petani/peladang di Kabupaten Majene untuk berupaya sekeras-kerasnya mengisi peluang dan kesempatan memasok hasil pertanian kebutuhan pasar di Balikpapan dan sekitarnya, demi meningkatkan pendapatan rakyat/petani kita). Hal itu akan memberikan keuntungan kepada para petani/peladang di Kabupaten Majene. Sedikit-banyak lapan77

gan pertanian/perladangan/perkebunan akan menyerap tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran yang makin meningkat (2000). Hasil pun, insya Allah melimpah berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan hasil pada puluhan tahun terakhir (ketika babi dan tikus masih merajalela memusnahkan bibit yang baru disebar dan tanaman yang segera akan dipanen).

Ketika krisis moneter dan krisis bahan makanan (beras) melanda bangsa kita dalam tahun 1998, sehingga pemerintah kita mengimpor beras, orang pun melirik bahan baku makanan pengganti beras bergizi tinggi. Dalam penelitian dan percobaan yang dilakukan oleh La Rose mencari pengganti beras itu, ia menemukan dan menamakan penemuannya itu Cosarella. (La Rose sudah mengajukan permohonan memiliki Hak Paten penemuannya ke Departemen Kehakiman, 1998).

Apa pula Cosarella itu? Co itu dari kata corn (jagung), sa diambil dari kata cassava (singkong). Co dan sa digabung menjadi Cosa, lalu ditambah rella, muncullah nama Cosarella. Bahan baku cosarella ialah bataq (jagung) dan lameayu (singkong, ubi kayu). Menurut La Rose, jagung dan singkong bisa diproses sedemikian rupa sehingga berbentuk pasta. Kemudian dari bentuk pasta itu bisa diolah menjadi roti. Dikatakannya bahwa makanan tersebut menyerupai roti canai (makanan khas daerah Aceh). Makanan ini biasanya dipadukan dengan berbagai lauk lainnya, misalnya disajikan dengan gulai atau kari. Makanan itu bisa dipadukan dengan berbagai macam lauk dan sayuran lainnya, layaknya nasi yang bisa dipadukan dengan makanan lain. Jenis makanan inilah yang diharapkan dapat menggantikan nasi/beras apabila Indonesia lagi krisis pangan beras. (Fajar, 20 Juli 1998). Bahan baku Cosarella seperti yang telah dikemukakan di muka, ialah jagung dan ubi kayu. Bahan baku yang (akan) cukup banyak di kabupaten ini.

Asalkan “tidak ada� gangguan babi hutan terutama, dan tikus! Membuat Kabupaten Majene lumbung pangan di daerah Mandar adalah impian yang bisa diwujudkan (Insya Allah) asalkan kita bertekad memerangi dan mengatasi serangan babi hutan terutama, (dan tikus). Mengapa tidak? Perhatikan prediksi atau perkiraan angka-angka hasil produksi jagung dan harganya (Juli 1998) berikut ini.

1 ha = 5 ton Rp 1150/kg Harga 5 ton = 5.000 x Rp 1150 = Rp 5.750.000, dalam waktu 100 hari (bibit unggul).

78

Setiap Rumah Tangga petani/peladang rata-rata berkemampuan mengolah lahan jagung seluas 1/5 ha = 2.000 m2, akan menghasilkan 1 ton.

Penghasilan rata-rata petani/peladang: 1/5 x Rp 5.750.000 = Rp 1.150.000 (dalam jangka waktu 100 hari).

Jumlah Rumah Tangga peladang/petani di Kabupaten Majene 16.000 RT. Kalau jumlah RT yang bertanam jagung 50% x14..000 = 8 000 RT, maka: Produksi jagung yang bisa dihasilkan = 8.000 x 1 ton = 8.000 ton Harga: 8.000 x Rp 1.150.000 = Rp 9.20.000.000 (Sumber Pengolahan: Pedoman Rakyat, 30 Juli 1998 dan Majene Dalam Angka 1998).

(Perhatikan: Menurut Majene Dalam Angka 1998, hasil produksi jagung tahun 1998 di Kabupaten Majene sebanyak 1.149 ton. Hasil tersebut diperoleh ketika hama babi hutan (dan tikus) masih merajalela hampir di semua daerah pertanian/ perladangan. Tapi kalau serangan hama babi hutan terutama (dan tikus) dapat ditekan ke tingkat yang sangat rendah maka hasil produksi jagung (saja) telah meningkat pesat dari 1.149 ton menjadi 8.000 ton (kurang lebih tujuh kali lipat).

Angka-angka tersebut di atas bisa diperdebatkan/didiskusikan lebih lanjut).

Kalkulasi di atas baru saja satu jenis tanaman. Kepada Petani/Peladang yang belum mengetahui harus dijelaskan bahwa jagung itu adalah tanaman ekspor.

Sampai tahun 1998, PT Bosowa telah 5 tahun mengekspor jagung di samping tanaman ekspor lainnya, (Pedoman Rakyat, 30 Juli 1998). Belum dihitung kacang kedelai yang untuk kebutuhan dalam negeri saja belum mencukupi sehingga setiap tahun kita harus mengimpornya dari negara lain. (Itulah antara lain sebabnya, sehingga digalakkan program nasional Gema Palagung 2001 = Gerakan Mandiri Padi Kedelai dan Jagung 2001, dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Grateks-2=Gerakan Peningkatan Ekspor dua kali lipat). Belum lagi tanaman-tanaman lainnya, antara lain ubi kayu/gaplek (pasaran ekspor gaplek dari Sulawesi Selatan ke Korea Selatan dan Eropah tahun 1998 dipasok oleh Bosowa Group (Fajar, 9 September 1998) baik untuk diekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri. Begitu pula tanaman ubi jalar (kandoraq). Menurut hasil penelitian Heriyanto dan A. Winarto yang diungkapkan dalam Lokakarya Nasional 79

'Pemberdayaan Tepung Ubi Jalar sebagai Bahan Substitusi Terigu' di Balitkabi Kandalprayak, Malang, Jawa Timur pada tgl. 12 Okt. 1998 bahwa tepung ubi jalar (laqbuq kandoraq) bisa menjadi pensubstitusi tepung terigu dalam industri pangan. Kandungan karbohidrat tepung ubi jalar tak kalah dengan tepung terigu.

Pembuatan tepung ubi jalar mudah saja dengan memakai alat sederhana yaitu penyawut dan penepung. Dengan alat sederhana secara manual itu ternyata hasil produksi cukup memadai. Balitkabi Kandalprayak, Malang telah mencoba menyosialisasikannya di daerah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Tepung ubi jalar dapat dihasilkan oleh industri kecil rumah tangga sampai ke industri besar dengan peralatan serba mekanis. Apakah harga tepung ubi jalar bisa bersaing dengan harga tepung terigu di pasaran? Bisa bersaing, dan malah mengalahkan terigu. Secara manual dan sederhana industri kecil rumah tangga akan menghasilkan harga tepung ubi jalar yang lebih murah dibandingkan dengan tepung terigu. Kalau harga ubi jalar segar (Oktober 1998) Rp 200/kg maka harga akhir untuk menjadi tepung ubi jalar sekitar Rp 1.580. Kalau pun harga ubi jalar segar Rp 500/ kg, harga tepung ubi jalar akan menjadi Rp 3.080/kg. Ini harga yang masih jauh di bawah harga tepung terigu. (Cara dan Proses Pembuatan Tepung Ubi Jalar dengan Alat Sederhana: (1) Disortasi, bagian busuk dan berhama dibuang, (2) Umbi dicuci, dikupas, dan diiris-iris tipis atau disawut secara manual, (3) Dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering dengan suhu 50 derajat C hingga kering (kadar air sekitar 8%), (4) Setelah kering irisan-irisan itu digiling dan dikemas dalam kantung plastik atau disimpan dalam toples atau kaleng yang ditutup rapat. Untuk menghasilkan tepung ubi jalar bagus, sawut atau irisan umbi sebelum dijemur/ dikeringkan sebaiknya direndam terlebih dahulu dengan menggunakan campuran Na metebisulfit supaya dapat disimpan selama enam bulan). (Republika, 25 Oktober 1998) Sekali lagi digarisbawahi, impian saya untuk menjadikan Kabupaten Majene sebagai lumbung pangan di daerah Mandar itulah yang menjadi alasan dasar, alasan kuat mencanangkan Gagasan Anti Hama Boe (Babi) dan Balao (Tikus) dalam buku ini. Bagi saya, menekan/mengurangi populasi babi (dan tikus) sampai batas minimum tertentu (jadi, demi pertimbangan lingkungan, babi dan tikus jangan juga dimusnahkan sama sekali) adalah tidak-bisa-tidak (mutlak) demi membangkitkan perekonomian dan kemajuan rakyat di Kabupaten Majene secara mendasar dan mengakar! Oleh karena sesuai dengan potensi dan kondisi 80

sumber daya manusia dan sumber daya alam, Kabupaten Majene harus tetap bertumpu pada sektor pertanian (dan peternakan), dan perikanan. (Untuk skala makro Indonesia, pakar ekonomi pertanian H.S. Dillon mengatakan ...”Tapi kalau dari awal sudah memandang enteng sektor pertanian, cepat atau lambat perekonomian kita akan porak-poranda.”, Tempo, 2 November 1998).

Di atas telah disebut istilah Gema Palagung 2001. Gema Palagung ialah upaya khusus gerakan mandiri meningkatkan produksi padi, kedelai dan jagung untuk meraih kembali swasembada ketiga komoditas pangan itu paling awal tahun 2001. Sasaran jangka pendeknya adalah meningkatkan produksi/mengurangi impor beras, kedelai dan jagung. Meningkatkan lapangan kerja bagi buruh tani dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. (Kompas, 23 Maret 1999).

Pengadaan Dana Pembelian/Pengaman Hasil Produksi Palagung Sehubungan dengan Gema Palagung 2001, menurut hemat saya Pemda/ Perusahaan Daerah Majene perlu menyiapkan Dana Pembelian/Pengaman Hasil Produksi Pertanian Rakyat khusus padi, jagung dan kedelai. Dana yang digunakan pada waktu harga padi–kedelai-jagung menurun drastis. Dana itu disediakan untuk menghindari peristiwa seperti yang menimpa para petani di Kabupaten Gowa pada bulan Maret 1999. Mereka menanam jagung secara besarbesaran sesuai anjuran/arahan dari Pemda Gowa. Di Kabupaten Gowa, ketika rakyat/petani dianjurkan menanam jagung harga jagung Rp 1600/kg. Tetapi setelah panen besar, pedagang hanya mau membeli Rp 350/kg. Harga tersebut jelas sangat merugikan para petani. Menyikapi hal demikian, menurut pendapat saya, tanpa bantuan yang diberikan oleh Pemda, tanpa jalan keluar yang tidak merugikan rakyat petani, maka selanjutnya rakyat/petani akan kehilangan gairah menanam tanaman yang dianjurkan oleh Pemda. Pada saat-saat demikian, Pemda/ Perusahaan Daerah harus membeli hasil produksi rakyat/petani tersebut dengan harga yang wajar/pantas. Momen mempertahankan dan mendorong rakyat kreatif berproduksi memang harus dipelihara dan kalau perlu “dibayar mahal” oleh 81

Pemda yang bersangkutan. Sebab kalau tidak, seperti yang telah disebut di atas, rakyat/petani bisa kehilangan gairah akibat pengalaman pahit yang mereka alami sementara beban hidup sangat berat menghimpit mereka dan keluarga mereka.

Lalu, apa yang bisa diharapkan/diperoleh dari rakyat/petani yang telah frustrasi, trauma, dan kehilangan gairah menanam apa yang dianjurkan oleh pemerintah (dengan dalih supaya pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat)? Sebelum kondisi jiwa seperti itu menimpa rakyat/petani, Pemda harus mengantisipasinya sejak dini. Itulah sebabnya saya berpendapat perlunya Pemda/Perusahaan Daerah Majene harus menyiapkan dana pembelian/pengaman hasil produksi padi-kedelai-jagung ini. Kalau Pemda/Perusahaan Daerah belum bisa menyiapkannya, maka Pemda berkewajiban sekuat-kuatnya mengurusi/menangani yaitu mencari pengusaha besar/menengah sebagai mitra yang akan membeli hasil produksi rakyat/petani tersebut dengan harga yang wajar. Pemda memang berkewajiban melindungi rakyat/petani yang berada pada posisi di bawah, rakyat/petani yang masih sangat lemah kondisi ekonomi serta aksesnya ke dunia luar.

Pemanfaatan Lahan Kering Secara Maksimal Dihubungkan dengan Program Contoh Pembuatan Teras dan Penanaman Pohon di Lahan Miring oleh Pelayan Rakyat Sebagai Bupati , Menjawab Masalah Utama Petani/Peladang: Mengatasi Hama Babi dan Mengapa Anti Hama Babi?, Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup, Perluasan Areal Pakan Ternak dan Penggunaan Kertas Daur Ulang seperti yang dikemukakan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, di samping untuk mencapai hasil maksimal, secara langsung menunjukkan pula upaya pemanfaatan lahan kering yang selama ini tidak produktif. Menurut saya, ini adalah langkah yang strategis mengembangkan usaha pertanian/perkebunan rakyat di Kabupaten Majene. Lahan kering cukup luas di kabupaten ini. Masalahnya, bagaimana memanfaatkan lahan kering yang seseungguhnya mengandung potensi hebat itu. Saya telah mengemukakan pendapat dan program kerja yang akan saya jalankan apabila saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene antara lain me-

82

manfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimalnya sumber daya alam lahan kering tersebut.

Pembuatan/Pengadaan Pupuk Di daerah pertanian/perkebunan yang kurang subur, berbatu-batu, tanah/ lahannya keras dan liat-- ialah masalah pengadaan pupuk. Para petani/peladang pada umumnya masih belum mampu membeli pupuk yang harganya cukup mahal. Belum termasuk biaya pengangkutannya dari tempat membeli (dari kota Majene, Wonomulyo Kabupaten Polmas, Pare-Pare, dan Makassar umpamanya) ke lokasi lahan atau tanaman yang membutuhkan pemupukan. Harga pupuk sampai 22 Maret 2000 perzak: UREA Rp 45.000, TSP Rp 85.000, ZA Rp 45.000, KCL Rp 70.000 dan RISTEK Rp 50.000/botol; sumber Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Terpadu (YP3T), HP 081656057. (Sesubur-subur lahan yang di atasnya tumbuh tanaman yang berproduksi sejak puluhan tahun/sudah lama sekali, apabila tidak pernah diberi pupuk yang memadai dengan cara yang benar maka produksinya akan menurun. Tetapi, apabila diberi pupuk yang memadai dengan cara yang benar, produksinya akan meningkat). Untuk mengatasi sebagian masalah pupuk tersebut menurut pendapat saya, pihak Dinas Pertanian/ Perkebunan dan instansi terkait lainnya harus lebih proaktif dibandingkan pada waktu lalu. Para petani melalui Kelompok-Kelompok Tani/Kelompok Swadaya Masyarakat harus diajak dan diajar membuat pupuk hijau dan pupuk kompos. Bahan pembuat pupuk alam dimaksud melimpah ruah di lokasi pertanian/ perkebunan rakyat.

Menyadari pentingnya pupuk bagi petani/peladang, maka kalau saya Pelayan Rakyat sebagai Buati Majene akan diprogramkan: Setiap desa/kelurahan harus mempunyai sekurang-kurangnya empat tempat percontohan Cara Membuat Pupuk Hijau dan Pupuk Kompos (dalam wilayah Kabupaten Majene : 35 x 4 = 140 tempat percontohan, 2000) di bawah arahan dan kordinasi Dinas Pertanian, dan, Kehutanan dan Perkebunan, Subbalai Rehabilitasi dan Konservasi Tanah. Dengan upaya sendiri, dengan bahan baku di kebun sendiri dan sekitarnya (termasuk kotoran ternak), dan dengan pengetahuan praktis sendiri yang mudah diperoleh 83

dari Petugas Penyuluh Pertanian/Perkebunan, rakyat petani/peladang bisa memproduksi pupuk yang berkualitas tinggi untuk menyuburkan dan lebih menyuburkan tanah pertanian/perkebunan/perladangan mereka di seluruh pelosok Kabupaten Majene. Selama ini, menurut informasi yang saya peroleh dari petani/ peladang (sejumlah sampel), contoh-contoh Cara Pembuatan Pupuk Hijau dan Pupuk Kompos belum merata dan meluas di semua desa/kelurahan. Contoh-contoh dan pelatihan membuat pupuk yang berkualitas tinggi, praktek pelaksanaannya gampang, biayanya murah sekali. Kegiatan tersebut akan diprogramkan dan dilaksanakan secara terpadu dikordinasikan/diarahkan oleh lembaga instansi yang terkait bersama rakyat setempat. Begitu pula mendorong dan mengharapkan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat supaya mengadakan pelatihan-pelatihan membuat pupuk organik tersebut. Pelayan Rakyat sebagai Bupati /Camat/Lurah/Kepala Desa, dan pejabat instansi yang terkait akan memantau secara kontinu (berkesinambungan) kegiatan tersebut.

Mengembangkan Usaha Peternakan Ternak Kambing

Menurut Majene Dalam Angka 1998, jumlah kambing yang ada di daerah ini sebanyak 58.119 ekor. Kambing sebanyak itu apabila dinilai dengan uang dengan harga rata-rata Rp 150.000/ekor maka harga selurunya Rp 8.717.850.000 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tentang Ternak Kambing di daerah ini, saya mendukung sepenuhnya (malah termasuk pendukung berat) ide/pendapat yang mengatakan bahwa di Kabupaten Majene sangat perlu intensifikasi (peningkatan kegiatan yang lebih hebat) Peternakan Kambing supaya hasil produksi ternak tersebut bisa berlipatganda dibandingkan dengan hasil yang dicapai selama ini. Hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemda/Dinas Peternakan dan Rakyat Kabupaten Majene. Tetapi menurut saya, usaha ini belum mencapai hasil maksimal karena ekstensifikasi (perluasan, pertambahan) areal pakan ternak seperti ayu ranniq (lamtoro) biasa dan yang anti kutu loncat, ayu bunga, (dikenal dengan nama gamal=ganyang mati alang-alang), samaq (turi), rumput gajah, rumput hermada dan ramin dan sebagainya belum memadai. (Catatan: (1) Gamal (ayu bunga) bagus ditanam di lahan yang penuh den84

gan alang-alang, karena sesuai dengan julukannya, tumbuhan peneduh yang bagus juga menjadi pakan ternak kambing dan sapi tersebut akan membasmi alangalang di sekitarnya. Rupanya, akar tumbuhan gamal mengandung zat anti akar alang-alang, (2) Buah rumput hermada bisa jadi pangan pengganti beras, masuk ke Indonesia 1997 dan sekarang dibudidayakan di Gunung Kidul, Yogyakarta; demikian SCTV Liputan 6 siang minggu ke-2 bulan Oktober 1998, (3) Ramin bisa dijadikan tanaman sela yang batangnya bisa dijadikan pulp, dan daunnya bisa dimanfaatkan untuk penggemukan ternak. Ramin akan ditanam di atas lahan 18.845 ha menurut ramin akan ditanam di atas lahan 18.845 ha di Sulawesi Selatan, demikian Pedoman Rakyat 21 April 1999). Bila kita ingin mengembangkan ternak kambing dalam jumlah yang besar maka mutlak pula dikembangkan penanaman dan pemeliharaan pakan ternak yang berlipat-lipat ganda banyaknya/luasnya dibandingkan dengan jumlah ternak yang diprogramkan.

Cara yang saya tawarkan untuk melipatgandakan/meluaskan lahan dan memperbanyak pakan ternak dapat dibaca pada subjudul Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup, Perluasan Areal Pakan Ternak, dan Penggunaan Kertas Daur Ulang. Dapat diperkirakan , jika program Perluasan Areal Pakan Ternak itu berhasil baik, maka produksi ternak kambing khususnya akan meningkat. Peningkatan 25% saja dari jumlah ternak kambing dalam tahun 1998 sudah akan menambah aset kekayaan rakyat petani/peternak di daerah ini seluruhnya lebih Rp 2 Milyar, dari Rp 8 Milyar lebih menjadi Rp 10 Milyar. Kalau peningkatannya mencapai 50% maka aset itu menjadi lebih Rp 12 Milyar Sehubungan dengan peternakan tingkat nasional dikenal istilah Proyek Putkati (Pengembangan Usaha Ternak Kawasan Timur Indonesia). Tujuan Putkati bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan daging nasional tapi merupakan proyek pembangunan pertanian terpadu yang melibatkan subsektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sasaran utamanya, meningkatkan pendapatan petani berpenghasilan rendah serta meningkatkan pemanfaatan lahan secara berdaya guna dan berhasil guna. (Kompas, 23 Maret 1999). Melihat potensi dan reputasi Kabupaten Majene selama ini, tentulah ia masuk sebagai salah satu sentra daerah pengembangan ternak Proyek Putkati tersebut.

85

Ternak Ayam dan Itik Umur kehadiran upaya beternak ayam bagi penduduk di Kabupaten Majene “kurang lebih sama tuanya� keberadaan penduduk/manusia di wilayah itu sendiri. Beternak ayam sudah membudaya di seluruh dunia. Hasil budi daya beternak ayam cukup membantu kehidupan rakyat, terutama di pedesaan. Tapi ada masalah-abadi yang sangat mencemaskan dan ditakuti oleh penduduk yang memelihara ayam, juga di kabupaten ini yaitu sai manuq (penyakit sampar ayam). Coba kita lihat angka-angka berikut ini.

Dalam tahun 1996 terdapat 94.996 ekor ayam kampung (buras=bukan ras) di Kabupaten Majene. Yang disuntik dengan vaksin ND sebanyak 30.000 ekor dan tidak disuntik 64.996 ekor. (Majene Dalam Angka 1996). Ketika sai manuq datang (2000) “dianggap� saja di antara 64.996 ekor yang tidak disuntik itu yang mati seperempat saja atau 16.249 ekor. Jika harga rata-rata setiap ekor Rp 12.500 maka rakyat Kabupaten Majene kehilangan uang: 16.249 x Rp 12.500 = Rp 203.212.500 (dua ratus tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Itu baru seperempatnya dari ayam-ayam yang tidak divaksin. Kalau yang mati disambar sai setengah dari yang tidak divaksin? Jumlahnya: 2 x Rp 203.212.500 = Rp 406.413.000. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang ditimbulkannya! (Dengan suara datar seorang anak muda dari Kampung Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae mengatakan kepada saya bahwa menjelang Idil Fitri 1999 ada tujuh puluh ekor ayam milik keluarganya yang mati dikena sai manuq (sampar).

Tak seekor pun ayamnya yang pernah divaksin NCD. Itu artinya, keluarga petani tersebut menderita kerugian: 70 x Rp 12.500 = Rp 875.000. Kalaulah yang mati disambar sampar 7 ekor saja, karena ayam-ayam itu sudah divaksin, maka kerugiannya cuma Rp 87.500, tidak Rp 875. 000, dengan selisih Rp 787.500).

Lebih memprihatinkan lagi angka-angka statistik tentang ayam kampung yang tidak divaksin dalam tahun 1998 yaitu sebanyak 118.746 ekor. (Majene Dalam Angka 1998). Mengikuti perkiraan dan perhitungan seperti sebelumnya (1996) di atas maka kalau yang disambar sai manuq seperempat dari yang tidak divaksin, kerugian rakyat sebesar Rp 371.081.250. Kalau setengahnya yang mati, kerugian rakyat melonjak menjadi Rp 742.162.500. Menyimak angka-angka di atas, kita dapat menduga/memperkirakan berapa besarnya kerugian yang menimpa rakyat 86

pemelihara ayam di daerah ini setiap tahun. Bukan hal yang mustahil, mengadaada, kalau dikatakan rata-rata kerugian pertahun akan berkisar antara duaratusan sampai tigaratusan juta rupiah, malah mungkin pernah jauh lebih banyak dari pada jumlah perkiraan di atas. Suatu jumlah kerugian yang sangat banyak bagi ekonomi rakyat di kabupaten kita ini. Kerugian tersebut idealnya bisa tidak sebanyak itu, asalkan secara berkala diadakan vaksinasi anti sampar terhadap ayam milik penduduk/rakyat. Di bidang peternakan ayam, penyakit sampar yang “ditakuti� dan mengambil korban demikian besar sungguh-sungguh menjadi masalah.

Masalah besar sepanjang tahun yang tidak pernah berakhir sejak dahulu, bukan saja di Kabupaten Majene tetapi di seluruh Indonesia. Tetapi Dinas Peternakan Kabupaten Majene telah bekerja keras selama ini. Namun demikian untuk mengurangi atau menekan tingkat kerugian yang diperkirakan di atas dibutuhkan perhatian Pemda Kabupaten Majene lebih serius lagi menangani masalah tersebut dibandingkan pada tahun-tahun lalu. (Di Kecamatan Malunda, menurut Majene Dalam Angka 1996 dan Majene Dalam Angka 1998, tidak ada vaksinasi NCD terhadap ternak ayam dalam tahun 1996 dan tahun 1998. Tiadanya vaksinasi itu boleh jadi disebabkan kurangnya dana/biaya transportasi dinas yang bersangkutan menangani hal tersebut dan lain-lain untuk menjangkau Kecamatan Malunda, atau mungkin juga karena tidak adanya laporan dari Kecamatan Malunda tentang hal itu). Dinas Peternakan dan jajarannya harus lebih proaktif menyuluh dan menyuntik ayam-ayam penduduk secara berkala dan menyeluruh di Kabupaten Majene (Kecamatan Malunda tidak boleh “diabaikan�), terus menerus dengan interval waktu yang telah diprogramkan. Kerjasama terpadu dengan semua Kepala Desa/Lurah dan rakyat peternak/pemilik ayam di pantai dan pegunungan harus lebih ditingkatkan semaksimalnya.

Kegiatan penyuluhan dan vaksinasi ayam milik rakyat dengan vaksin NCD dan sebagainya (begitu pula terhadap ternak lainya) secara kontinyu akan menjadi salah satu fokus perhatian dan pemantauan saya kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati di daerah ini, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan ekonomi/penghasilan/aset rakyat kecil (mayoritas di Kabupaten Majene).

Tanpa aktivitas yang lebih proaktif terencana berlangsung berkesinambungan di semuakecamatan/kelurahan/desa di bawah pelaksanaan kordinasi Dinas Peter87

nakan dan dipantau terus pelaksanaannya di lapangan oleh Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dalam hal mengatasi penyakit sampai (sai manuq) maka kerugian yang sangat besar yang menimpa rakyat kecil (tapi tidak terlihat dan tidak tercatat) setiap tahun “hampir mustahil� dielakkan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut secara berkala harus dilaksanakan penyuluhan , diskusi, pelatihan cara memelihara ternak ayam kampung (ayam buras, ayam sayur) yang baik, dan vaksinasi massal terus menerus dengan interval waktu yang relatif bisa diatur/ ditetapkan jadwalnya. Pengaturan dan pelaksanaan vaksinasi massal di seluruh Kabupaten Majene secara berkala, Dinas Peternakan dapat dibantu dan bekerja sama dengan anggota Gugus Depan Pramuka dan (Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di masing-masing kecamatan/kelurahan/desa sebagai salah satu bentuk bakti sosial. Anggota Pramuka dan KSM dapat dilatih-likat cara menyuntik ayam dan ternak lainnya. Praktik menyuntik ayam mudah dikerjakan oleh kaum remaja/dewasa.

Tentang ternak itik. Jumlah ternak itik di Kabupaten Majene dalam tahun 1998 sebanyak 6253 ekor. Sepanjang “pemantauan saya selama ini� di kabupaten kita ini, tidak sama dengan penyakit sampar yang menimpa ternak ayam, penyakit itik yang mewabah dan mengambil korban dalam bentuk massal belum pernah menimpa para pemilik/peternak itik. Artinya masalah yang dialami rakyat para pemilik/peternak itik setiap tahun tidak seserius yang dialami oleh para pemilik/ peternak ayam. Sama dengan peternakan ayam peternakan itik masih berpeluang dikembangkan di Kabupaten Majene dengan berbagai cara, antara lain Pemda Majene/Instansi terkait memberikan hadiah/bonus Tabanas Rp 500.000 setiap tahun kepada penduduk/rakyat yang memiliki ituik dewasa minimal seratus ekor.

Ternak Sapi, Kerbau, Kuda, dan Sebagainya Sapi, kerbau, dan kuda yang ada di daerah ini dalam tahun 1998 masing-masing 7.365, 1.068, dan 503 ekor. (Majene Dalam Angka 1998). Menurut hemat saya salah satu masalah utama pengembangan peternakan kambing, sapi, kerbau, kuda dan sebagainya di kabupaten ini ialah belum tersedianya pakan yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan jenis ternak tersebut di atas. Sebagian lagi boleh jadi karena tiadanya modal usaha untuk membeli ternak piaraan yang akan dikembangkan oleh rakyat. (Masalah modal usaha itu bisa dipikirkan/ 88

diprogramkan oleh Pemda untuk membantu rakyat yang membutuhkan). Adapun masalah pelipatgandaan pengadaan pakan ternak, alternatif jawaban yang ditawarkan oleh Pokok-Pokok Pikiran yang Anda baca ini bisa dilihat pada subjudul Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene Menjawab Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perluasan Areal Pakan Ternak, dan Penggunaan Kertas Daur Ulang, Menjawab Masalah Utama Petani/Peladang: Mengatasi Hama Babi dan Mengapa Anti Hama Babi? dan Memanfaatkan Lahan Terlantar Menjadi Produktif.

Saran Kepala Dinas Peternakan Sulawesi Selatan bahwa masalah peternakan tersebut di atas harus benar-benar dicermati, ketika berbicara tentang Proyek Putkati (Pengembangan Usaha Ternak Kawasan Timur Indonesia) (Fajar, 27 Juli 1998), kembali digarisbawahi di sini.Tapi jangan hanya menjadi permainan kata-kata dalam pidato atau dalam tulisan “keprihatinan” para pejabat yang menangani dan bertanggungjawab masalah peternakan dimaksud lebih-lebih penulis/penggagas Pokok-Pokok Pikiran ini kalau dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21.

BIDANG KEHUTANAN Peladang Berpindah

Masalah Peladang Berpindah akan ditangani dengan cara persuasif: “Pemukiman/resettlemen” di wilayah/daerah perladangan sendiri dengan bantuan dan binaan lembaga sosial dan Pemda (tidak dipindahkan/ditempatkan ke lokasi di luar wilayah/daerah perladangan mereka). Berbarengan dengan upaya itu, di wilayah setiap rumpun atau kelompok Peladang Berpindah dibuat dan dibina Kebun Contoh yang diteras-teras di bawah kordinasi oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, mengingat bahwa Kelompok-Kelompok Peladang Berpindah itu tersebar luas di pedalaman di wilayah pegunungan. Sejumlah pemuda dari masyarakat Peladang Berpindah akan dilatih yang diharapkan menjadi kader Petani Menetap. Mereka akan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah dan LSMLSM. Dengan upaya-upaya tersebut dan upaya persuasif lainnya, maka masalah Peladang Berpindah akan dapat diatasi sungguhpun hasilnya tidak akan bisa dili89

hat dalam tempo singkat. Tapi lama kelamaan, asalkan dari tahun ke tahun makin banyak kader Petani Menetap dari warga Peladang Berpindah itu sendiri, maka masalah Peladang Berpindah di daerah ini dengan sendirinya akan teratasi.

Hutan Bakau (Mangrove) Di sepanjang pantai kabupaten ini, dari Kecamatan Banggae di selatan sampai ke Kecamatan Malunda di utara, areal hutan bakau makin menyusut. Hal demikian sangat membahayakan keseimbangan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan/membahayakan kehidupan rakyat/masyarakat pantai itu sendiri (sekalian secara tidak langsung membahayakan kehidupan masyarakat umum lainnya).

Mengantisipasi masalah kerusakan hutan bakau di kabupaten ini langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain sebagai berikut: 1. Penyuluhan yang intensif ke segenap penduduk wilayah pantai dan aparat pemerintah setempat tentang penting dan perlunya memelihara/melestarikan hutan bakau yang masih ada..

2. Reboisasi hutan bakau. Swadaya dan peran serta aktif masyarakat dikembangkan. Lomba Berhadiah yang jumlah nilai rupiahnya lumayan dipertimbangkan diadakan untuk merangsang rakyat/penduduk menanam dan memelihara hutan bakau.

Hutan bakau demikian vital sebagai tanggul alam dari bahaya abrasi laut, tempat perkembangbiakan ikan dan berbagai jenis biota laut secara alamiah, serta manfaat lainnya bagi kepentingan manusia dan mahluk lainnya.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PARIWISATA Contoh Pembuatan Teras dan Penanaman Pohon di Lahan Miring oleh Pribadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Masalah kerusakan lingkungan hidup, antara lain makin meluasnya lahan kritis, hutan makin menyusut (akibatnya: banjir makin sering terjadi, erosi besar-besaran 90

menguruskan perladangan/pertanian di lahan miring dan mendangkalkan muara sungai dan pantai di sekitar muara sungai; ingat Tragedi Banjir Desember 1987 di Sulsel, dan terakhir Banjir Besar Akhir Januari 1999, dan kerusakan/kerugian lainnya), juga berlangsung di Kabupaten Majene. Masalah kerusakan lingkungan hidup yang serius dan sangat mencemaskan itu bukanlah masalah lokal atau masalah nasional belaka. Masalah yang telah mengancam kelangsungan umat manusia ini adalah Masalah Dunia. Masalah lingkungan hidup tetap akan menjadi masalah serius dalam abad ke-21. Kabupaten Majene adalah ‘Bagian yang Nyata dari Bumi yang Cuma Satu ini Juga Mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup.’ Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Kabupaten Majene, menurut Majene Dalam Angka 1996, seluas 26.677,50 ha. Entah dalam tahun 2000-an nanti berapa ha pertambahan/pengurangan lahan kritis di kabupaten kita ini. Kita/ manusia berkewajiban menjawab dan mengatasinya sesuai kemampuan masingmasing. Menyadari bahwa status seseorang sangat berperanan menentukan diikuti atau tidak oleh orang lain, maka dalam agenda kerja mengatasi kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja pelayanannya, seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati haruslah/dituntut memberi contoh, menjadi teladan. Itulah sebabnya, kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, Insya Allah tidak lebih akan dari dua bulan setelah pelantikan, saya sudah akan memulai membuat teras-teras dan menanam 100 pohon di atas lahan miring seluas 2 ha, masingmasing setengah ha di masing-masing kecamatan dengan biaya pribadi. (Di atas lahan milik siapa, tidak menjadi masalah! Dijamin tidak akan merugikan pemilik atau pihak mana pun juga). Supaya saya mempunyai nilai-plus mengharapkan “ke arah samping” dan terutama kepada Pak Camat/Pak Lurah/Pak Kades membuat hal yang sama. Dengan demikian, pihak Pemda Majene akan “lebih mudah dan lebih didengar” oleh rakyat ketika rakyat diajak membuat teras-teras dan menanam pohon di lahan miring. Karena Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Kepala Desa telah memberi teladan nyata, bukan hanya menyerukan!

Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene untuk Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup, Perluasan Areal Pakan Ternak, dan Penggunaan Kertas Daur Ulang

91

Beberapa tahun lalu, Prof. Dr. Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa di Indonesia kesadaran lingkungan hidup meningkat tetapi mutu lingkungan hidup merosot.

Pernyataan yang mengandung paradoks yang ironi. Kalau kita mengamati kesimpulan Guru Besar Universitas Pajajaran Bandung yang pakar lingkungan hidup itu, lalu kita mengamati keadaan dan kondisi lingkungan hidup kita di Kabupaten Majene, maka pernyataan tersebut “nampaknya� benar adanya. Tragedi Banjir Desember 1987 (enam jiwa korban di Kabupaten Majene, di antara 116 orang meninggal di Sulawesi Selatan), Banjir Januari 1999, dan banjir demi banjir yang lebih sering dibandingkan pada waktu lampau, pendangkalan muara dan sungaisungai, “keringnya� Sungai Abaga di musim kemarau dan seterusnya merupakan bukti tak terbantahkan lagi bahwa kerusakan lingkungan hidup juga berlangsung di kabupaten kita ini. Suatu kenyataan yang wajib diatasi sekuat dan semampu kita, lebih-lebih oleh Pemda, kemudian diikuti masyarakat/rakyat Kabupaten Majene. Menjawab dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup di Kabuaten Majene, antara lain saya programkan sebagai berikut.

Lomba Membuat Teras seluas 2500 m2 di Lahan Miring dan Menanam 25 Pohon (seperti turi, ayu bunga, lamtoro biasa (ayu ranniq), lamtoro yang anti kutu loncat, dan sebagainya) bagi setiap peserta (perorangan/kelompok) dengan Hadiah yang menarik (Hadiah I Rp 3 juta, Hadiah II Rp 2 juta, dan Hadiah III Rp 1 juta) setiap kelurahan/desa pertahun se Kabupaten Majene. Bagi peserta yang memenuhi syarat, namanya dimasukkan ke dalam kotak undian. Pada saat yang ditentukan oleh Panitia Lomba, dengan disaksikan oleh wakil pemerintah dan para peserta, undian dilaksanakan. Lomba Berhadiah menarik bagi Petani/ Peladang itu dilaksanakan setiap tahun untuk mempercepat penghijauan lahanlahan kritis di Kabupaten Majene (sekaligus perluasan areal pakan ternak) dengan biaya yang murah. Lagi pula yang mendapat hadiah uang ialah Rakyat/Petani/ Peladang yang memang wong cilik. Rakyat akan tertarik mengikuti lomba tersebut. Tidak ada seorang pun yang dirugikan atau sia-sia mengikuti kegiatan lomba dimaksud. Bagi yang ikut lomba walaupun tidak memperoleh hadiah, ia/mereka tidaklah rugi karena lahan/pohon yang ia/mereka garap/tanam itu hasilnya akan ia/mereka nikmati juga kelak. Kegiatan Pembuatan Teras di Lahan Miring, Penghijauan dan Reboisasi dengan cara memberikan Hadiah Sayang Bumi Kabu92

paten Majene kepada peserta (Rakyat/Petani/Peladang) biayanya jauh lebih kecil tapi lebih berpotensi berhasil mencapai sasaran dibandingkan dengan biaya/dana Proyek Reboisasi (dan semacamnya) yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dengan biaya/dana yang sangat-sangat besar, sementara hasilnya, sesuai kenyataan sangat minim. Adapun cara Lomba Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene dan besar/jumlah hadiah bagi yang beruntung namanya muncul melalui undian bisa dibicarakan kembali dengan melibatkan instansi yang terkait. Asalkan lomba ini dilaksanakan terus menerus setiap tahun di seluruh wilayah Kabupaten Majene, dengan hadiah uang yang lumayan menggiurkan bagi peserta (yang beruntung), maka masalah erosi, lahan kritis, penghijauan, reboisasi, perluasan/ pengembangan pakan ternak kambing dan sebagainya, sebagiannya bisa diatasi/ dijawab. Menurut saya, jika lomba tersebut sukses dilaksanakan di Kabupaten Majene untuk jangka waktu beberapa tahun, mutu lingkungan hidup kita akan meningkat. Peningkatan mutu sumber daya alam lingkungan hidup akan meningkatkan pula kesejahteraan rakyat secara umum. (Catatan Penting: Jika cara memberi hadiah melalui undian bagi para peserta yang memenuhi syarat lomba memperebutkan Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene ini dikategorikan haram oleh Majelis Ulama Indonesia Majene, dengan sendirinya cara tersebut tidak akan dilaksanakan! Tapi harus ditemukan cara lain yang menggantikan cara memberikan hadiah menarik di atas).

Masih dalam hubungannya dengan masalah lingkungan hidup, Pemda Majene sebaiknya memelopori Pemakaian Kertas Daur Ulang di kabupaten ini. Ada dua cara yang bisa ditempuh. Pertama, membeli kertas daur ulang yang tersedia di pasar untuk keperluan administrasi Kantor Bupati Majene dan instansi/kantor lainnya di Kabupaten Majene. Kedua, Perusahaan Daerah Majene membentuk satu unit usaha yang memproduksi kertas daur ulang yang bahan utamanya berasal dari limbah kertas di Kabupaten Majene, Kabupaten Polmas, dan Kabupaten Mamuju. Mesin Produksi Kertas Daur Ulang dapat diperoleh di pasaran atau memesannya kepada penemu mesin seperti itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Kedua cara di atas memberikan andil yang menguntungkan bagi perbaikan mutu lingkungan hidup kita di Indonesia secara umum. Sedang cara yang kedua, di samping ikut meningkatkan mutu lingkungan 93

hidup di Kabupaten Majene, juga bisa menyerap sejumlah tenaga kerja yang selama ini menganggur. Apabila Mesin Produksi Kertas Daur Ulang dioperasikan di Kabupaten Majene, limbah kertas yang selama ini terbuang percuma (menjadi sampah) akan mempunyai nilai ekonomi. Jadi ada keuntungan berupa perbaikan/melestarikan lingkungan hidup, penyerapan tenaga kerja penganggur, dan keuntungan ekonomi dari limbah kertas yang selama ini terbuang sia-sia. Selain itu, fungsi atau keuntungan nonmaterinya ialah bahwa kepada generasi muda diperlihatkan perilaku nyata salah satu cara memelihara lingkungan hidup kita dan memanfaatkan limbah kertas yang selama ini terbuang sia-sia. (Penggunaan dan pengelolaan kertas daur ulang tersebut, sebelum dilaksanakan tentu saja terlebih dahulu dibicarakan/didiskusikan secara matang ditinjau dari berbagai aspek terutama aspek biaya ekonominya, apa menguntungkan atau tidak).

Penghijauan/Reboisasi dan Pengembangan Daerah Resapan Air di Wilayah Hulu S. Abaga, dan Daerah Kritis Lainnya Melestarikan dan mengembangan penghijauan untuk menjadi tempat resapan air di sepanjang daerah hulu S. Abaga adalah tugas dan pekerjaan yang tidak bisa tidak harus segera ditangani oleh Pemda dan Masyarakat Majene. Kalau hal itu sudah direncanakan atau sudah dimulai pelaksanaannya, syukurlah. Pekerjaan itu harus dilanjutkan sehingga apa yang diharapkan tercapai. Sungai Abaga (sama dengan sungai-sungai lainnya) adalah sumber mata air yang amat vital bagi penduduk dan makhluk lainnya di sepanjang aliran sungai itu. Sungai Abaga salah satu sumber air minum dan keperluan lainnya bagi penduduk/rakyat di kota Majene dan sekitarnya. (Sejak beberapa waktu yang lalu S. Abaga sudah “kering� di musim kemarau. Dahulu tidak demikian). Tanpa sumber mata air yang lestari, maka masalah air bagi penduduk/rakyat yang selama ini bergantung padanya akan menemui masalah besar: kekurangan/ketiadaan air minum yang bersih. Hal seperti itu harus dicegah oleh Pemda dan Rakyat Majene (khususnya yang membutuhkan dan berhubungan langsung dengan sumber mata air/air S. Abaga). Dengan demikian, maka penghijauan/reboasasi dan pengembangan daerah resapan air di wilayah hulu S. Abaga mutlak dilaksanakan.

Hal yang sama akan dilaksanakan juga pada tempat-tempat/daerah-daerah yang kondisinya sudah kritis. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah mem94

buat “sumur-sumur”dan “palung-palung” penangkap/penadah dan “pemerangkap” air hujan pada sejumlah tempat. Dengan demikian, lambat laun tempat tersebut akan mulai ditumbuhi lagi oleh tanaman/pepohonan.

Mengumpulkan Dana Abadi Satu Milyar Rupiah bagi Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Majene Telah dikemukan pada subjudul Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup dan Perluasan Areal Pakan Ternak dan Penggunaan Kertas Daur Ulang bahwa menurut pengamatan Prof. Dr. Otto Soemarwoto, Guru Besar Universitas Pajajaran, Bandung yang pakar Lingkungan Hidup, kesadaran lingkungan hidup di kalangan bangsa Indonesia meningkat, tetapi mutu lingkungan hidup merosot. Tentu saja kenyataan itu mengkhawatirkan bagi kelangsungan pembangunan di negara kita. Untuk mendorong masyarakat Kabupaten Majene, sekurang-kurangnya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup kita yang masih baik dan sekalian membangkitkan semangat memperbaiki dan meningkatkan mutu lingkungan hidup yang sudah mulai rusak, dibutuhkan berbagai aksi/kegiatan. Setiap aksi/kegiatan membutuhkan dana.

Mempertahankan/melestarikan lingkungan hidup dan memperbaiki mutu lingkungan hidup yang sudah rusak memang membutuhkan dana yang banyak terus menerus. Dari mana dana akan diperoleh untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka saya akan mendorong Pemda Majene mendirikan sebuah yayasan khusus lingkungan hidup milik Pemda Majene. Yayasan itulah (kelak setelah saya lepas dari jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, kalau) yang setiap tahun menyiapkan/memberikan dana penunjang kegiatan-kegiatan khusus lingkungan hidup. Caranya memperoleh dana tetap setiap tahun itu ialah sebagai berikut. Yayasan milik Pemda Majene yang didirikan di depan notaris itu diberi nama Yayasan Dana Abadi Lingkungan Hidup Kabupaten Majene (YDALHKM), atau nama lain. Yayasan tersebut antara lain bertugas mengumpulkan Dana Abadi minimal satu milyar rupiah selama lima tahun dengan menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh hukum/peraturan. Sumber-sumber dana yang digali bukan di daerah Majene tetapi di Jakarta dan di luar negeri, kecuali biaya pendirian yayasan sekitar tiga ratus ribu rupiah (1999) dan dana pengalas yang disiapkan oleh 95

Pemda Majene. Pengumpulan dana itu harus dikelola oleh pengurus secara terbuka. Setiap rupiah yang diterima oleh dan menjadi milik yayasan langsung didepositokan di sebuah bank milik negara sampai terkumpul dana minimal satu milyar rupiah atas nama dan nomor rekening yayasan (yang milik Pemda Kabupaten Majene itu) yang tidak bisa lagi diambil/dicairkan oleh pengurus atau pihak mana pun dan dengan alasan apa pun juga. (Ada salah satu pasal dalam Akta Pendirian yayasan yang jelas-jelas menyatakan bahwa dana pokok simpanan abadi milik yayasan tidak bisa diambil/dikeluarkan/dicairkan oleh pihak mana pun dan dengan alasan apa pun juga). (Ada salah satu pasal dalam Akta Pendirian yayasan yang jelas-jelas menyatakan bahwa dana pokok simpanan abadi milik yayasan tidak bisa diambil/dikeluarkan/dicairkan oleh pihak mana pun dan dengan alasan apa pun juga). Yang bisa diambil/dikeluarkan/dicairkan oleh pengurus yayasan hanyalah bunganya setiap tahun. Bisa dibayangkan: apabila yayasan tersebut selama lima tahun bisa mengumpulkan dana simpanan abadi minimal sebesar Satu Milyar Rupiah, itu artinya setiap tahun tahun bunganya minimal seratus juta rupiah. Dana sebesar seratus juta rupiah itulah yang dipakai membiayai kegiatankegiatan di bidang lingkungan hidup setiap tahun terus menerus (abadi), karena di bank milik pemerintah telah tersimpan dana pokok abadi (“sampai dunia kiamat�), “mendampingi� dana yang telah dianggarkan dalam APBD Majene atau bantuan lainnya dari luar setiap tahun.

Di atas telah dikemukakan bahwa sumber dana untuk mengumpulkan Dana Abadi tersebut, kecuali dana pengalas disiapkan oleh Pemda Majene, akan digali di Jakarta dan di luar negeri. Saya mengetahui bahwa sejumlah instansi pemerintah dan swasta, sponsor dan LSM di sejumlah negara bisa dimintai bantuan/ sumbangan untuk mengisi Rekening Yayasan Dana Abadi Lingkungan Hidup Kabupaten Majene seberapa yang mereka bisa berikan. Dalam hal pengumpulan Dana Abadi minimal satu milyar rupiah untuk yayasan dimaksud saya berjanji akan bekerja keras menghubungi kawan-kawan saya di LSM di dalam dan di luar negeri agar membantu mencapai target dana yang dibutuhkan sehingga kelak saya dapat meninggalkan Dana Abadi Lingkungan Kabupaten Majene minimal sebesar Satu Milyar Rupiah milik YDALHKM seperti yang telah dipaparkan di muka. Insya Allah.

96

Pariwisata Obyek-obyek tempat rekreasi untuk kegiatan pariwisata domestik (dan mancanegara) yang ada dan telah dikembangkan selama ini tetap dipelihara dan akan dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan “pasar.” Begitu pula tempat-tempat rekreasi baru untuk kebutuhan domestik lokal setempat akan ditata. Di tempattempat rekreasi yang “padat” pengunjung sebaiknya didirikan/disediakan mushalla kecil tempat shalat. Nilai keagamaan harus dinampakkan yang sekurang-kurangnya dapat mengingatkan kepada pengunjung agar tidak berbuat yang tidak-tidak (berbuat melanggar aturan agama dan adat) di tempat terebut.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dwibulanan:”Suara Oposisi”/”Kritik dan Saran”/”Suara Kami” Selama masa jabatan saya ada satu Lembaga Independen (sama sekali di luar jalur birokrasi) yang diberi biaya penerbitan oleh Pemda Kabupaten Majene untuk menerbitkan dwibulanan “Suara Oposisi.”(“SO”) atau namanya “Kritik dan Saran”(“KdS”), atau “Suara Kami”(“SK”) atau nama lain). Isinya 95% kritik/ saran terhadap praktek pemerintahan yang dianggap tidak cocok atau merugikan rakyat/negara dan tanggapan/jawaban dari yang merasa perlu menanggapi/ menjawabnya. Dalam kolom Surat dari Pembaca isinya bisa saja (contoh) antara lain menanyakan/mengatakan “dalam bulan ini sudah berapa kali Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene melakukan perjalanan dinas ke luar Kabupaten Majene, sudah berapa dana/uang negara yang digunakan, dan apa saja hasilnya, sudah berapa kali DPRD Majene bersidang dan apa-apa saja yang dibicarakan”, “Kepala Desa kami selalu tidak berada di desa kami karena ia bertempat tinggal di desa lain,” dan sebagainya. Pokoknya, media pers itu berisi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pemecahan jalan keluarnya. Pelayan Rakyat sebagai. Bupati Majene dan pihak yang berhubungan dengan masalah yang ditanyakan, dikritik dan sebagainya itu berkewajiban moral menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui “SO”/”KdS”/”SK” tersebut. Kalau “SO”/”KdS”/”SK” memuat berita, atau Surat dari Pembaca yang berisi fitnah atau sesuatu yang tidak mempunyai bukti, menyerang atau mengung97

kap urusan pribadi seseorang yang sama sekali tidak berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan, maka Penanggung Jawab “SO”/”KdS”/”SK” dan Si Pengirim Surat/ Berita dapat digugat dan diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan/dicemarkan nama baiknya. Walaupun Penanggung Jawabnya atau Si Pengirim Surat/Berita diajukan ke pengadilan tetapi “SO”/ ”KdS”/”SK” terbit terus menjalankan misinya sebagai salah satu alat kontrol terhadap eksekutif, legislatif, yudikatif dan pihak lainnya tanpa dicampuri oleh pihak mana pun. Siapa saja dan pihak mana saja dipersilahkan mengemukakan pendapat, kritik, dan sarannya melalui media tersebut. Cara ini diterapkan, berangkat dari niat baik yang ditopang keberanian menetapkan dan melaksanakannya untuk menjawab, menuju dan menciptakan pemerintahan bersih (clean government), meminimalkan praktek KKNK dan praktek curang lainnya oleh oknum aparat Pemda/Instansi Negara di Kabupaten Majene.

Dalam kaitan dengan alat kontrol langsung dari rakyat/masyarakat Kabupaten Majene yang harus diwujudkan dan dibudayakan, saya sependapat dengan Emha yang mengatakan bahwa yang menjadi PR utama bangsa kita justru adalah belum adanya budaya kontrol dan politik kontrol atas kekuasaan. Sebenarnya, menurut Emha, penguasanya siapa saja, silahkan, yang penting rakyat mampu mengontrolnya (1997). Bagi saya, “SO”/”KdS”/”SK” dan semacamnya sangat penting dan mutlak hadir di dalam masyarakat Kabupaten Majene. Lembaga pers itu berdampingan dengan DPRD setempat, dan kelompok-kelompok opososi mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Majene.

Gagasan yang ditawarkan ini adalah salah satu aksi nyata, action plan menuju terciptanya pemerintahan Kabupaten Majene yang baik/bersih dan berwibawa.

Ungkapan pemerintah siap dan terbuka dikritik/dikontrol oleh rakyat, pemerintah sedang menciptakan pemerintahan yang bersih, mari menegakkan demokrasi dan sebagainya, bukan lagi jargon-jargon yang kosong cuma penghias bibir para pejabat, apabila ada media yang disediakan untuk rakyat tempat mereka menyatakan unek-unek, isi hati, kritik, saran, dan kontrol mereka terhadap perlakuan atau praktek oknum aparat pemerintah yang diduga/dianggap melanggar hukum/aturan.

98

Gagasan menerbitkan atau mendukung penerbitan khusus tersebut di atas menunjukkan upaya keras atau keseriusan/kesungguhan saya menuju pemerintahan Indonesia Baru di Kabupaten Majene yang demokratis, yang baik/bersih, dan mendengarkan detak jantung rakyatnya.

Lebih Mencairkan Komunikasi Melalui Dialog Saya tidak berani mengatakan bahwa komunikasi antara pemerintah/aparat pemerintah dengan rakyat selama ini tidak lancar. Hubungan Masyarakat Kantor Bupati Majene, Kantor Departemen Penerangan (sebelum dilikwidasi) dan kantor-kantor pemerintah yang lain, baik melalui Mobil Keliling atau media lainnya lancar-lancar saja menyampaikan/memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai hal untuk pembangunan. Pengumuman/Seruan Pemerintah kepada masyarakat biasa dibacakan di masjid-masjid sebelum salat Jumat dilaksanakan. Begitu pula para pejabat pada berbagai kesempatan menyampaikan pidato/pengarahan kepada masyarakat. Jelas ada komunikasi. Tapi, menurut pengamatan saya, komunikasi tersebut lebih berat sebelah datangnya.

Jauh lebih banyak datang dari pihak pemerintah.

Komunikasi yang berlangsung selama ini belum seimbang. Artinya, baru komunikasi monolog. “Satu pihak yang bicara.� Dialog langsung antara pemerintah dengan rakyat belum berkembang. Padahal kita sepakat sesuai ajaran pendidikan, bahwa dalam kehidupan sosial dialog itu sangat perlu. Dengan dialog banyak hal yang bisa diperoleh. Dengan dialog, “sebagian masalah� telah diselesaikan, kata ahli komunikasi. Menyadari pentingnya dialog, maka Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, suasana dialog (lisan dan tulisan) antara pemerintah dengan rakyat akan lebih digairahkan. Sarana-sarana dan suasana dialog akan diadakan dan diupayakan terwujud tanpa tekanan. Sehubungan dengan hal tersebut diprogramkan (1) waktu dan kesempatan khusus/tertentu berdialog langsung (tanpa perantara) antara Bupati sebagai Pelayan dengan Rakyat sebagai Majikan, (2) disediakannya dwibulan seperti yang telah dikemukakan pada subjudul yang lalu, (3) pemda membentuk suasana dan ruang yang kondusif sehingga KSM/LSM-KSM/LSM (Kelompok Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya 99

Masyarakat) bisa tumbuh dan berkiprah dalam masyarakat, (4) dilaksanakannya rumus 12:6:6:6, sekurang-kurangnya 18:4:4:4 (sesuai subjudul Alokasi Waktu Kerja yang Berimbang. Rkyat adalah Majikan!). Dalam proses dan suasana demikian itulah (diharapkan) akan berlangsung dialog antara Rakyat dengan Pemerintah/Aparat Pemerintah. Rakyat dididik supaya berani menyampaikan pendapat. Supaya berani mengatakan ‘tidak’ jika menurut kata hati mereka seharusnya mengatakan ‘tidak’. Supaya berani mengatakan ‘tunggu dulu’ jika menurut mereka seharusnya berpikir dahulu untuk memilih di antara beberapa jawaban/ tanggapan. Supaya berani mengatakan ‘ya’ jika menurut kata hati mereka seharusnya mengatakan ‘ya’. ‘Ya’ yang murni. Bukan ‘ya-ya’ karena takut atau terpaksa mengatakannya. Dengan demikian, komunikasi timbal balik yang seimbang tercipta secara wajar dalam masyarakat, antara sesama rakyat, antara rakyat dengan pemerintah/aparat pemerintah, dan wakil-wakil mereka di DPRD. Adalah sebagian kewajiban Pemda, dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa/kampung/dusun membangun suasana dan menyiapkan sarana semampunya sedemikian rupa, sehingga komunikasi dan dialog-dialog dalam masyarakat berlangsung terus menerus.

Dialog dan Kerja Sama dengan Partai-Partai Politik Dialog dan Kerja Sama Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dengan Para Pemimpin Partai Politik di daerah ini sangatlah perlu diintensifkan. Jangan hanya berlangsung di forum resmi yang penuh dengan tata krama protokoler. Para pemimpin partai politik “berkewajiban” menggunakan otoritas partainya selalu bicara blak-blakan (tidak mengapa keras asal tidak kasar) dengan pihak Pemda. Seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati sekalipun, apalagi jajaran Pemda lainnya, seyogianya mendengarkan secara bersungguh-sungguh apa isi/maksud keputusan, kritik dan saran dari Partai-Partai Politik. Tak ada lagi tempat bagi arogansi kekuasaan pihak eksekutif (wong pemimpin eksekutif di kabupaten dipilih oleh partaipartai politik dan wakil-wakil TNI/Polri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten) di Era Reformasi/Demokrasi. Kekuasaan yang arogan di era

100

Reformasi/Demokrasi akan menjadi tertawaan dan hujatan rakyat. Dia pasti diserang oleh berbagai kekuatan dari masyarakat, salah satunya ialah Partai Politik.

Kritik konstruktif terbuka dari satu pihak kepada pihak lainnya, menurut saya harus dipahami sebagai salah satu wajah/bentuk kerja sama dalam alam demokrasi yang akan menguntungkan rakyat/bangsa/negara. Diharapkan salah satu dari sekian-sekian hasil dialog, partai-partai politik di kabupaten ini menyelenggarakan Kursus-Kursus Pendidikan Politik Rakyat membangun demokrasi, kekeluargaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan politik yang sebaiknya dilaksanakan tidak hanya pada bulan-bulan/hari-hari menjelang pemilihan umum, tetapi “sejak sehari sesudah pencoblosan tanda gambar di hari pemilihan umum itu sendiri.� Pendewasaan kehidupan berpolitik/berdemokrasi dalam masyarakat negara-bangsa memerlukan proses pendidikan yang panjang dan berkesinambungan secara bersama-sama oleh Pemda, Partai-Partai Politik, dan Rakyat menuju masyarakat madani. (Saya akan lebih leluasa mengambil inisiatif dan berperan menghidupkan dialog-dialog tersebut karena saya dalam posisi person yang nonpartai. Dengan demikian akan bisa lebih jernih memandang kepada semua pihak/partai politik yang ada di Kabupaten Majene, kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene 20001-2006 yang akan datang).

Dialog dengan Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Menyadari bahwa berkomunikasi dan saling memberi informasi merupakan kebutuhan mendasar makhluk hidup khususnya manusia (A.Muis, 6-8-1998), maka secara berkala/rutin setiap enam bulan antara Pemda Kabupaten Majene dengan Pengurus Organisasi Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Majene akan diadakan dialog terbuka di tempat yang telah disetujui bersama. (Dialog berkala/rutin ini tidak termasuk dialog yang dilaksanakan karena keadaan tertentu membutuhkan perlunya segera diadakan dialog). Saya masukkan dialog dengan mahasiswa/pelajar dan pemuda ini sebagai salah satu agenda kerja yang penting pada urutan skala prioritas utama karena Mahasiswa/Pelajar, Pemuda dan Pemda saling membutuhkan. Ungkapan saling membutuhkan ini bukanlah sekedar basa-basi saya untuk memperoleh dukungan dari Mahasiswa/Pelajar, dan Pemuda Kabupaten Majene.

101

Bukan! Para penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Majene pada umumnya dapat dikategorikan sebagai generasi tua dan generasi “setengah tua” (sebagian kecil generasi muda) sementara para mahasiswa/pelajar dan pemuda Kabupaten Majene adalah semuanya generasi muda. Dialog jujur dan terbuka antar generasi itu perlu berlangsung terus.

Dialog, sekali lagi dialog, jadi bukan monolog, akan menghasilkan “jawaban atau solusi masalah untuk kebaikan kita semua yang dibicarakan dalam dialog.”

Perbedaan pendapat dapat dijembatani oleh dialog yang intensif. Demikian juga ide-ide baru meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat diharapkan muncul ketika dan sesudah dialog berlangsung. Dikatakan di atas, pelaksanaan dialog dimaksud berada pada urutan skala prioritas utama karena Mahasiswa/Pelajar, dan Pemuda lebih agresif, lebih berani, lebih terbuka, dan diperkirakan akan lebih jujur (belum mempunyai bermacam-macam kepentingan kecuali satu, idealnya lurus saja: demi kepentingan umum/rakyat). Pada Periode Awal Reformasi dan Demokrasi ini, seharusnya oknum/aparat pemerintah “dilatih supaya terbiasa dan pada giliran berikutnya tidak alergi” menerima sorotan, kritikan langsung, bermuka-muka atau tidak, melalui tulisan dan lain-lain dari dalam dan dari luar pemerintahan.

Bermitra dengan Kalangan Pers Menjalin kerja sama dalam hubungan setara antara Pemda Majene dengan kalangan pers/wartawan/media massa merupakan suatu ‘keharusan’ dalam dunia modern. Era komunikasi dan globalisasi dengan sendirinya harus disikapi terbuka, dengan pikiran jernih, jujur, dan jiwa besar. Informasi dan komuknikasi yang dijalin oleh kedua belah pihak dengan berpegang pada kaidah/etika profesi masingmasing akan menghasilkan suasana dan semangat yang dinamis. Hal demikian akan menguntungkan masyarakat. Pemda Majene tidak akan tertutup, akan memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan/dicari oleh kalangan media massa.

Lebih dari itu, Pemda Majene harus mendorong terbitnya selebaran/siaran/ buletin dari instansi resmi/swasta, partai politik, dan organisasi massa. Rakyat dan lapisan-lapisan masyarakat harus didorong untuk berani mengemukakan penda102

pat, mengatakan ya atau tidak atau ungkapan lain sebagai tanggapan atas sesuatu.

Rakyat harus dididik dalam praktek hidup keseharian supaya berperilaku kritis, tidak hanya “terbungkuk-bungkuk mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh orang lain, bahkan oleh pemerintah/penguasa sekalipun.”

Menghargai Kritik dan Perbedaan Pendapat Menghargai kritik dan perbedaan pendapat adalah ciri masyarakat yang akan/ sudah maju. Adalah sikap yang tidak populer dan tidak lucu seorang pelayan rakyat, seorang yang dipercayai memimpin suatu daerah/wilayah tidak bersikap sebagai seorang demokrat. Seorang yang tidak demokratis tidak akan menghargai kritik dan perbedaan pendapat. Orang yang demikian sikapnya cenderung otoriter dan biasanya selalu menggunakan pendekatan kekuasaan. Dia mau menang sendiri.

Suasana menghargai kritik dan perbedaan pendapat akan saya kembangkan di kabupaten ini apabila saya dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Silahkan partai-partai politik, organisasi-oraganisasi massa, LSM-LSM dan sebagainya bersuara menyampaikan pendapat dan kritik demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Gagasan dan tekad saya mendorong terbitnya dwibulanan “Suara Oposisi” atau “Kritik dan Saran” atau “Suara Kami” atau nama apa saja di Kabupaten Majene untuk mengontrol kegiatan pemerintah yang dijalankan oleh aparatnya, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah, menunjukkan bahwa saya menghargai kritik dan perbedaan pendapat.

Papan Informasi di Tempat-Tempat Umum Di setiap ibu kota kecamatan, di tempat umum yang dekat dengan komplek sekolah dibuat permanen sebuah ‘Papan Informasi’ terbuat dari kaca tembus pandang sebelah menyebelah. (Papan Informasi ini tidak ditempatkan di dalam komplek/ pekarangan Kantor Camat atau instansi lainnya). Setiap hari terus menerus pada “papan informasi” itu dipasang koran terbitan Makassar dan Jakarta yang telah 103

dilanggani oleh Pemda Majene. Tiap halaman bisa dibaca oleh siapa pun juga. (ditempatkan sedemikian rupa sehingga anak usia sekolah tingkat Sekolah Dasar pun bisa membacanya dengan leluasa, akan dipasang agak rendah). Fasilitas untuk membaca koran setiap hari untuk umum/masyarakat yang dibiayai/ dilanggani oleh Pemda Majene adalah salah satu upaya pemerintah menjadi agen informasi, membantu pihak yang lemah ekonomi memperoleh informasi dari media massa. (Informasi bagi msyarakat yang menuju kepada masyarakat modern merupakan salah satu kebutuhan pokok). Cara seperti ini, pada awalnya (satu dua bulan) tidak akan mendapat respon dari masyarakat umum. Tapi lambat laun, asalkan secara teratur dan kontinu setiap hari koran/berita disiapkan/dipasang oleh petugas yang menanganinya, tempat itu akan selalu didatangi oleh beberapa/sekelompok orang untuk mendapatkan informasi/berita. Sungguhpun, atau andaikata “satu orang saja dari kalangan rakyat kalangan ekonomi lemah” yang secara tetap datang membaca/mengikuti tulisan dan berita yang difasilitasi oleh Pemda itu, dari sudut pandang pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia jangka panjang kita sudah tidak rugi. (Cara ini telah diterapkan dibeberapa desa/kelurahan di Provinsi D.I. Yogyakarta, demikian diinformasikan oleh seseorang mahasiswa yang lagi kuliah di sana). Ini salah satu cara mendidik rakyat berwawasan luas dan berpandangan kritis. Suatu hal yang membutuhkan proses panjang. Ketika rakyat kecil/biasa belum mampu membeli atau berlangganan koran, Pemda berkewajiban membantu mereka sungguhpun sangat terbatas karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. ’Papan Informasi’ di setiap ibu kota kecamatan tersebut juga akan berfungsi sebagai tempat mendapatkan informasi lowongan kerja, dan informasi lainnya yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat umum. Pengadaan/penyediaan informasi dimaksud akan ditangani oleh pihak atau dinas/instansi yang ditunjuk untuk itu bekerja sama dengan instansi/kantor/pihak yang relevan. (Saya bertambah yakin perlunya penyediaan ‘Papan Informasi’ yang memuat berita/info lowongan kerja dan informasi lainnya ini ketika saya melihat/membaca tulisan besar-besar Lowongan Kerja Tukang Menjahit di Johor Baru, Malaysia di dinding depan BLKI pada suatu hari di akhir Maret 1999 di Jalan Taman Makam Pahlawan, Ujung Pandang. (BLKI, satu unit kerja di bawah Departemen Tenaga Kerja).

104

Lalu, pada saat itu saya berpikir dan bertanya dalam hati, “Apakah info tersebut terpampang juga di keempat ibukota kecamatan di Kabupaten Majene?” Kalau dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, info itu juga sudah terbaca di ‘Papan Informasi’ di Banggae, Pamboang, Sendana, dan Malunda (ibukota-ibukota kecamatan) itu sudah bagus sekali. Soal ada yang mendaftar ke Depnaker/BLKI itu soal lain lagi. Yang penting, masyarakat Kabupaten Majene (sekurang-kurangnya di ibukota kecamatan) mengetahui bahwa ada informasi resmi seperti tersebut di atas. Kalau tidak ada yang menangani supaya arus informasi ‘lowongan kerja dan sebagainya’ dengan segera/cepat sampai ke tengah masyarakat di Kabupaten Majene, maka peluang-peluang kerja dan sebagainya (seperti beasiswa) selalu tidak akan diketahui oleh rakyat/masyarakat, selalu akan lewat. Sementara, di tengah masyarakat Kabupaten Majene sejumlah orang sebenarnya bisa saja diserap oleh lapangan kerja yang lagi lowong itu, dan memperleh beasiswa. Masalahnya, informasi tidak sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Pemda bekerja sama dengan instansi terkait seharusnya turun tangan membuka dan melancarkan arus informasi yang sangat dibutuhkan oleh rakyat/masyarakat seperti lowongan kerja, bea siswa, dan sebagainya. Kantor/Instansi yang relevan di Kabupaten Majene diharapkan proaktif memikirkan dan menangani hal itu di samping tugas-tugas rutin lainnya.

BIDANG TELEKOMUNIKASI

Membuka Jaringan Telepon Umum ke Ibu Kota Kecamatan Di awal abad ke-21 masyarakat semakin membutuhkan kehadiran telepon di tengah-tengah mereka. Telepon pribadi atau telepon umum. Mengikuti gerak mobilitas masyarakat modern, berdasarkan kebutuhan, dituntut informasi dari mana dan ke mana pun secepatnya bisa diterima/dikirim via telepon (dan sarana telekomunikasi lainnya). Mengantisipasi kebutuhan tersebut, akan diupayakan membuka jalur telepon umum ke ibu kota Kecamatan Pamboang, Sendana, dan Malunda. Pemerintah Daerah Majene di masa depan haruslah memperioritaskan pengadaan jalur-jalur telepon ke ibu-kota-ibu kota kecamatan tersebut di atas.

Makin banyak sambungan telepon di daerah ini makin mendorong mobilitas ke105

hidupan sosial masyarakat pisik dan nonpisik, dan masyarakat semakin berpeluang mendapatkan akses ke dunia luar yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan.

BIDANG PENANAMAN MODAL

Proaktif Melobi, Buklet Info Potensi Ekonomi Kabupaten Majene, dan Pelayanan yang Baik dan Menyenangkan Gerak dan dinamika kemajuan ekonomi yang lebih hidup akan dirasakan dan mempengaruhi kehidupan perekonomian daerah apabila sejumlah investor menanamkan modalnya di kabupaten kita ini. Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dan Pejabat lainnya proaktif melobi dan mengajak para investor untuk melirik potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bidang ekonomi dan menanam modal mereka di daerah ini. (Saya menyadari betul perlu dan pentingnya kehadiran investor di Kabupaten Majene. Itulah sebabnya maka saya akan proaktif “membujuk� dan mengajak investor masuk ke daerah ini. Sama dengan masalah yang lainlainnya dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, saya bisa diingatkan dan ditagih tentang hal itu kelak, kalau saya dipercayakan oleh rakyat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21 satu dua tahun yang akan datang).

2. Pemda Kabupaten Majene (dalam waktu 100 hari awal pemerintahan) segera melengkapi Buklet/Brosur yang sudah ada tentang informasi yang akurat potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bidang ekonomi khususnya yang bisa diintensifkan dan dikembangkan di Kabupaten Majene.

Buklet/Brosur itu disebarluaskan ke Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi di kotakota besar di Indonesia, Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat, dan terutama kepada para pemilik modal dan pelaku ekonomi menengah ke atas. Begitu pula rekaman informasi melalui VCD dibuat untuk kepentingan promosi menarik perhatian para pengusaha masuk ke daerah Majene.

106

3. Menggunakan berbagai cara selain yang disebut dalam angka (2) di atas melalui berbagai media menggencarkan Promosi Potensi Ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Majene.

4. Melayani para calon investor dengan baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Malah, mereka akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan dan sebagainya (kalau perlu dinyatakan dengan Peraturan Daerah Khusus) sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/aturan-aturan yang lebih tinggi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan urusan itu ditetapkan sedemikian ringan/sedikit, tidak memberatkan calon investor. Begitu pula urusan administrasi disusun sederhana, tidak berbelit-belit, supaya calon investor merasa lapang dan puas memikirkan/merencanakan usahanya di Kabupaten Majene.

5. Selalu mengadakan kontak dan lobi dengan pihak BKPMD (Badan Kordinasi Penana man Modal Daerah) Sulawesi Selatan dan badan-badan yang sama tingkat pusat/nasional bentukan pemerintah dan swasta.

Mereka yang menjadi sasaran lobi-lobi intensif dan promosi yakni para pengusaha atau konglomerat pemilik modal pada umumnya berada di kota-kota besar di Indonesia dan di negara-negara sahabat kawasan ASEAN (Makassar, Surabaya, Jakarta, Medan, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan, Singapura, Darwin, dan sebagainya). Buklet/brosur khusus Potensi SDM dan SDA Bidang Ekonomi Kabupaten Majene disusun oleh sebuah tim ahli Bappeda Kabupaten Majene bekerja sama dengan universitas/perguruan tinggi lengkap dengan foto-foto dan filmnya.

Di samping bahasa Indonesia, buklet tersebut menggunakan beberapa bahasa dunia seperti, bahasa Inggeris, Arab, dan Jepang. (Harus disadari, abad kini adalah Abad Informasi. Siapa yang kuat di bidang ini maka dia akan berpeluang besar memperoleh manfaat/keuntungan dalam persaingan dan pengembangan).

Data Informasi tersebut harus selalu diperbaharui persemester/tahun sesuai keadaan lapangan. ‘Buklet/Brosur Info Potensi tersebut menjadi alat atau “jembatan� melobi (mengadakan pendekatan) dengan pemilik modal/konglomerat dan pelaku ekonomi lainnya agar mereka mau melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majene.

107

Sehubungan dengan upaya “membujuk” dan mengajak investor masuk ke daerah Kabupaten Majene maka hanya dengan informasi yang akurat dan pendekatan yang intensif proaktif dari pihak Pemda Kabupaten Majene (dan dibarengi dengan pelayanan birokrasi yang sederhana efisien tanpa pungutan liar serta jaminan keamanan berusaha dari pihak Pemda Majene kepada mereka) diharapkan sejumlah investor mau menanamkan modalnya di daerah ini. Terserah kepada investornya, apakah memilih kegiatan/usaha di daratan atau di lautan, atau keduanya, atau di bidang lainnya. Dengan masuknya investor ke daerah ini laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi akan bertambah baik dan akan mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat yang dengan sendirinya akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Majene.

Saya menyadari betul perlu dan pentingnya kehadiran investor di Kabupaten Majene. Itulah sebabnya, sekali lagi, saya dan para pejabat yang terkait akan proaktif “membujuk” dan mengajak investor masuk ke daerah ini.

Sama dengan masalah yang lain-lainnya dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, saya bisa diingatkan dan ditagih tentang hal itu kelak, kalau saya dipercayakan oleh rakyat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21 satu tahun yang akan datang.

(Catatan: Sehubungan dengan investasi modal asing di Indonesia, khususnya dari Arab Saudi, cukup menimbulkan optimisme mengikuti pernyataan Duta Besar Arab Saudi berikut ini. “Kami bisa tegaskan, baik pemerintah maupun rakyat Saudi selalu terbuka untuk membantu Indonesia termasuk di dalam menanamkan investasi di Indonesia… Hubungan Indonesia-Saudi akan semakin meningkat di bidang politik, ekonomi dan perdagangan. Hubungan antara kedua negara merupakan hubungan yang sangat istimewa. Insya Allah mereka (investor, S.Y.) akan berdatangan ke sini … tapi yang pasti akan ada banyak pengusaha Saudi yang menanamkan investasinya di Indonesia..” Menurut Duta Besar Arab Saudi di Indonesia saat ini (2000) hubungan Indonesia-Saudi bagaikan jantung dengan darah dengan penjelasannya, ”Kami di negara-negara Islam bagaikan satu tubuh, jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh anggota lainnya juga ikut merasakan sakit… Kami di Arab Saudi merasa bahwa Indonesia sebagai jangkaun negaranegara Arab yang muslim. Khususnya di Arab Saudi kami merasa Kerajaan 108

Arab Saudi itu jantungnya dan Indonesia adalah darah yang mengalir di dalamnya. Jantung tanpa darah, akan berhentilah gerak jantung tersebut. Begitu juga darah tanpa jantung tak akan berfungsi. Yang saya maksudkan dengan ungkapan ini adanya keterikatan antara dua negara. Begitu jua kedua rakyatnya mulai dari pimpinan hingga rakyat yang paling bawah. Tidak bisa ada yang mengganggu hubungan bersifat agama, sejarah, ideologi dan hubungan satu nasib, juga hubungan kepentingan bersama. Bagaikan satu umat.� Demikian Republika, 10 Maret 2000).

BIDANG KEAGAMAAN

Sertifikasi Tanah-Tanah Wakaf Sertifikasi tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan seperti mesjid/mushallah, pesantren dan sebagainya (kalau masih ada yang belum memiliki sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional) dalam wilayah Kabupaten Majene akan diselesaikan dalam waktu paling lambat dua tahun. Akan diusahakan lebih cepat dari waktu tersebut.

Pengadaan Sumber Dana Tetap Honor Imam Mesjid Desa/ Kelurahan Setiap mesjid yang berstatus sebagai Mesjid Desa/Kelurahan (di Kabupaten Majene seluruhnya 35 buah) diupayakan memiliki saham/investasi modal dengan jumlah tertentu pada Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia yang memungkinkan setiap mesjid desa/kelurahan dimaksud memperoleh “dana tetap� minimum Rp 100.000/bulan (tahun 2000). Dana tetap tersebut khusus menjadi honor tetap Imam Mesjid Desa/Kelurahan. Sumber dana pembelian/pemilikan saham akan diusahakan diperoleh di luar daerah Kabupaten Majene. Untuk memperoleh sumber dana dimaksud akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

109

Pertama, dibentuk sebuah lembaga yang “mempersatukan� semua mesjid/ mushallah se Kabupaten Majene. (Kalau selama ini lembaga dimaksud sudah ada, lembaga itu yang lebih diaktifkan).

Kedua, Lembaga Ikatan Mesjid dan Mushalla Kabupaten Majene tersebut menyusun proposal permintaan dana/saham yang dibutuhkan sebesar Rp 2 milyar untuk menjadi dana/saham tetap milik Mesjid Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene. Proposal tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

Ketiga, proposal tersebut dikirim ke negara-negara Islam dan LSM-LSM /sponsor besar di Timur Tengah, dan negara-negara lainnya.

Keempat, apabila Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene mengadakan perjalanan dinas ke Jakarta, salah satu agenda kerjanya ialah berusaha menemui Duta Besar (juga perwakilan LSM) negara yang negaranya dimintai bantuan pembelian saham bagi Ikatan Mesjid dan Mushalla Kabupaten Majene tersebut menanyakan/ membicarakan proposal dimaksud. Saya yakin proposal tersebut akan memperoleh tanggapan positif dari calon sponsor. Paling lama tiga tahun dana sebesar Rp 2 milyar dalam bentuk saham di Bank Muamalat Indonesia, insya Allah sudah akan dimiliki oleh Ikatan Mesjid dan Mushalla se Kabupaten Majene.

Ketika saham senilai Rp 2 milyar tersebut sudah ada di Bank Muamalat Indonesia, maka honorarium tetap masing-masing Imam Mejid Desa/Kelurahan se Kabupaten Majene Rp 100.000/bulan tidak akan menjadi masalah lagi. Dengan demikian, Sang Imam diharapkan dapat lebih memusatkan perhatiannya terhadap tugas/kewajiban mulia keagamaan (pembinaan rohani umat) yang diembannya.

Meningkatkan bantuan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Di bidang pendidikan keagamaan, terutama yang berstatus swasta, Pemda akan memberikan porsi perhatian dan bantuan lebih meningkat lagi. Bantuan dimaksud berupa bantuan pisik/alat kelengkapan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran seperti buku-buku pelajaran, dan bantuan meningkatkan mutu personil 110

pengajar/tata usaha pengelola sekolah/pesantren. Di samping itu Pemda akan memfasilitasi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan swasta untuk mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga donor dan pendidikan di dalam dan luar negeri (terutama ke negera-negara Islam), asalkan dengan syarat-syarat yang tidak mengikat yang bisa merugikan bangsa. Meningkatkan mutu sekolah-sekolah agama swasta/pesantren yang sudah sekian lama ada di tengah-tengah umat, adalah tantangan yang harus dijawab dengan ikhlas sebagai suatu kewajiban Pemda/Instansi yang terkait bersama rakyat di Kabupaten Majene.

Membantu para Annangguru Pangayi Khusus kepada Annagguru Pangayi (Guru Mengaji) yang masih aktif, Pemda/ Kandepag akan berusaha membantu mereka di bidang kesejahteraan. Cara memperoleh dana yakni menggali sumber keuangan secara transparan dan legal di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Majene. Walaupun para Anangguru Pangayi itu dengan ikhlas melaksanakan Tugas Mulia Keagamaan, mengajar dan mendidik generasi muda Islam mengenal/membaca Kitab Suci Al Quran tanpa gaji tetap, hanya mengharapkan rida dan rahmat Allah semata, secara moral menjadi tugas/kewajiban Pemda dan kita semua membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga mereka.

Keteladanan yang Terpuji Dalam arti dan cakupan umum keagamaan, keteladanan dari “atas” adalah pola dan metode pendidikan yang paling ampuh untuk membumikan amal yang baik dalam praktek hidup sehari-hari. “Pastilah” tidak ampuh, hambar dan hampa anjuran seorang Orang Tua yang perokok kepada anaknya agar si anak tidak merokok, anjuran seorang Orang Tua yang tidak menegakkan salat kepada anaknya agar si anak rajin menegakkan salat, dan seterusnya, dan anjuran/pidato seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya, kepada rakyat, kepada siswa/ mahasiswa, kepada anak didik agar mereka tidak mempraktekkan KKNK (Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Koncoisme) sementara ia sendiri mempraktekkan KKNK itu. Pendidikan dalam bentuk keteladanan yang terpuji dari “atas” berdasarkan perintah dan larangan Allah swt., UU/Peraturan-Peraturan negara, dan 111

ajaran moral warisan leluhur Orang Mandar, dalil-dalilnya gampang diucapkan tapi tidak gampang dipraktekkan. Dan itulah, dari sudut pandang pendidikan dan keagamaan, antara lain saya tuliskan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini bahwa Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abd ke-21, maka perang melawan dan mencegah KKNK dan perilaku curang lainnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dicanangkan dan harus dilaksanakan, apa pun risikonya. Praktik bebas dan bersih dari KKNK harus dimulai dari Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

BIDANG KESEHATAN Menurut Prof. Johan S Masjhur Johan, Sp Pd dan dr Benjamin, Sp Pd, keduanya spesialis Penyakit Dalam dari Universitas Padjadjaran Bandung bahwa 40 juta penduduk di antara 200 juta (20%) penduduk Indonesia diperkirakan berkurang IQ (Intelegence Quotient) mereka karena kekurangan iodium (Kompas, 30/81999). Di antara yang 40 juta orang itu kurang lebih sekian-sekian adalah penduduk Kabupaten Majene. Pada waktu saya tinggal di tengah masyarakat Peladang Berpindah di wilayah pegunungan Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas yang berbatasan dengan Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene banyak di antara mereka yang berpenyakit gondok (umumnya dari kalangan wanita) akibat kurangnya mereka mengonsumsi garam beriodium. Saya menduga kuat bahwa penyakit yang sama juga banyak menimpa penduduk Kabupaten Majene terutama yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan. Hal ini akan menjadi salah satu perhatian utama saya di bidang kesehatan di samping masalah gizi. Kekurangan iodium (apalagi kalau bersamaan dengan kekurangan gizi) salah satu akibat negatifnya ialah apa yang telah dikatakan oleh kedua pakar kesehatan tersebut di atas yaitu mengakibatkan berkurangnya IQ. Kewajiban kita berupaya mencegahnya. Sebab, bagaimana mereka yang kurang gizi dan rendah IQ akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang cukup gizi dan tinggi IQ di masa depan? Menyadari hal itu, secara berkala di bawah kordinasi Dinas Kesehatan kegiatan penyuluhan dan pendistribusian garam beriodium dan sebagainya akan digalakkan ke tengah-tengah masyarakat pedalaman/pegunungan di Kabupaten Majene.

112

BIDANG HUKUM

Perwakilan LBH: Rakyat yang Tidak Mampu Sepanjang yang saya tahu, di Majene belum ada yang berdiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bagi Rakyat yang Tidak Mampu secara ekonomi. Itulah sebabnya, saya akan mendorong dan membantu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang hukum dan pembelaan/pendampingan rakyat, bekerja sama untuk membuka praktek atau, setidaknya mempunyai perwakilan di Majene tempat pendaftaran perkara bagi Rakyat yang Tidak Mampu Ekonomi.

Saya yakin LBH di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya bisa diajak kerja sama untuk membuka perwakilannya di Majene. Bagi rakyat yang tidak mampu dan buta hukum yang lagi berperkara yang membutuhkan pengacara/pembela akan didampingi pengacara/ pembela tanpa pungutan biaya (gratis). Dengan demikian rakyat kecil/miskin/ tidak mampu dan buta hukum tidak akan lagi seenaknya ditekan dan dirugikan atau dirampas haknya oleh pihak mana pun juga.

BIDANG PEMBINAAN GENERASI MUDA

Pemberantasan Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (Narkoba), dan Kupon Putih Mencermati pemakaian narkoba di kalangan generasi muda Indonesia yang sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan kelangsungan sumber daya manusia harapan masa depan, maka perang terhadap narkoba akan dikobarkan di Kabupaten Majene, sebelum peredarannya meluas di daerah ini. Cara yang akan ditempuh ialah menggalakkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, dan di rumah-rumah ibadah.

Para ulama, da’i, ustaz, pemimpin informal akan dilibatkan mengarahkan masyarakat umumnya, generasi muda khususnya, untuk melawan narkoba. Polisi, jaksa dan aparat pemerintah lainnya yang terkait akan diminta bekerja keras memberantas peredaran narkoba tersebut.

113

Informasi: salah seorang siswa salah satu SMU di Majene menyatakan bahwa dalam tahun 1998 sudah ada siswa di Majene yang tertangkap basah memakai shabu-shabu; ada siswa di salah satu SMU di Polewali juga telah memakai narkoba.

Harian Pedoman Rakyat pernah memberitakan bahwa Tinambung, Kabupaten Polmas (sekitar 7 km dari ibu kota Majene diduga menjadi pusat peredaran narkoba jalur Kali Jodoh, Jakarta; setidaknya 24 orang siswa di dua SDN di Daerah Khusus Ibu Jakarta telah mengonsumsi narkoba; pemakai narkoba di Jakarta diperkirakan berjumlah 1,3 juta orang, 700.000 orang pemakai di luar Jakarta (Kompas 4 Desember 1999).

Kenyataan tersebut mendorong Pemda DKI Jakarta dan LSM menyatakan perang tehadap narkoba, demikian Laporan Pemda DKI Jakarta; Kapolda Jateng Mayor Jenderal (Pol) Drs.Nurfaizi dalam seminar nasional “Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan di Kalangan Remaja Akibat dan Antisipasinya� di Kampus Univ. Muhammadiyah Surakarta menyatakan bahwa jumlah pemakai narkoba di Jateng tidak menurun malah cenderung meningkat. Kedua informasi terakhir di muka dapat dibaca dalam Republika, 11 Oktober 1999).

Berita setiap hari maraknya pemakaian dan peredaran narkoba di Indonesia adalah sinyal lampu merah bagi bangsa Indonesia, tak kecuali yang berada di Kabupaten Majene. Generasi Muda pemakai narkoba di Indonesia yang terdeteksi boleh jadi hanyalah sebuah puncak gunung es. Pemerintah, orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat luas wajib bahu membahu melawan dan memberantas peredaran dan pemakaian narkoba haram laknat berbahaya itu.

Begitu pula kegiatan haram perjudian massal “jarak jauh� yang populer disebut Kupon Putih yang merusak mental dan produktivitas generasi muda di daerah kita, kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene akan diperangi habis-habisan. Memerangi kegiatan peredaran Kupon Putih, sama dengan memberantas narkoba, akan ditempuh dua cara. Pertama, pendekatan secara persuasif. Kedua, penanganan secara hukum.

114

BIDANG KEOLAHRAGAAN Sepakbola

Di masa kecil saya di Tinambung, Kabupaten Polmas sampai di usia SLP di Majene (pertengahan sampai akhir tahun limapuluhan) telinga saya selalu mendengar nama GASMAN (Gabungan Sepakbola Mandar) Majene. Mata saya juga masih menyaksikan kepiawaian pemain-pemain Gasman Majene (generasi akhir lima puluhan dan awal enampuluhan) mengolah, mengoper dan menendang keras bola dan terarah yang, kata orang, itu hanya “sisa-sisa” dari kehebatan tim A. Wahab Anas dan kawan-kawannya. Dan pada waktu saya menjadi siswa SMA (sekarang SMU1) Negeri Majene (1961-1964, waktu itu Pak Abdullah Noor kepala sekolah) ketika saya ikut bermain sepakbola di Lapangan Gasman Majene (sekarang Lapangan Prasamya) masih merasakan, “sisa-sisa” kemampuan pemuda-pemuda Majene mendribel si kulit bundar itu. Masyarakat Majene, sama dengan masyarakat Polmas mempunyai tradisi sepakbola sebelum dan sesudah perang.

Saya yakin potensi menghasilkan pemain-pemain sepakbola yang handal tetap ada dan tersimpan di Kabupaten Majene. Hanya tidak berkembang maju. Tugas kita semua lebih mengembangkan lagi permainan sepakbola tersebut. Adapun cara lebih menggairahkan dan lebih memajukan olah raga murah merakyat dan mendunia itu saya tawarkan dan akan dilaksanakan Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, langkah-langkah sebagai berikut.

1. Secara bertahap lapangan sepakbola-lapangan sepakbola kecamatan diperbaiki (ditingkatkan kualitasnya). Lapangan diratakan, dan dipagar secara permanen. Tiang gawang dilengkapi dengan jaring/jala yang kuat. Tentu saja karena dana yang terbatas, pembenahan/perbaikan kualitas lapangan sepakbola-lapangan sepakbola kecamatan akan dilakukan dengan sistim gilir.

Supaya adil sebaiknya ditempuh cara undian menetapkan/memilih lapangan sepakbola kecamatan mana yang mendapat anggaran pembiayaan dari Pemda Kabupaten Majene pada tahun anggaran “X/Y” umpamanya.

2. Di ibu kota kecamatan yang lapangan sepakbolanya sudah dibenahi (ditingkatkan kualitasnya) itu, diharapkan Penilik Olah Raga, Penilik Pembinaan Generasi Muda di bawah kordinasi Camat setempat menjadi sponsor pemben115

tukan sekurang-kurangnya dua kesebelasan remaja/pemuda, masing-masing mempunyai nama dan bendera kesebelasan. Perlengkapan pakaian (baju dan celana) dan bola disiapkan/diberikan oleh Pemda. Sedang sepatu diadakan/ disiapkan oleh masing-masing pemain. Dengan demikian, para pemain akan terangsang berlatih/bermain pada jadwal yang telah ditentukan oleh masingmasing pengurus organisasi sepakbola tersebut. Cara seperti itu (Pemda Kabupaten Majene memperhatikan dan menyiapkan sarana sepak bola) pada tahun-tahun berikutnya diterapkan juga di kecamatan lainnya. Maka dalam waktu yang tidak lama, denyut dan gairah anak-anak muda/remaja, siswa SD/SLP dan pemuda bermain sepakbola akan lebih nampak dalam masyarakat. Dua tiga klub sepakbola “praprofesional” yang ada akan lebih menata organisasi dan latihan mereka. Saya percaya, asalkan perhatian Pemda, instansi terkait, dan masyarakat terhadap perkembangan sepakbola tetap berproses (antara lain bergulirnya pertandingan-pertandingan mulai dari pertandingan antarkampung/desa/kelurahan sampai antarkecamatan dengan perhatian dan hadiah-hadiah yang memadai; akan ada perusahaan yang bersedia menjadi sponsor pertandingan antarkecamatan sebagai ajang promosi), dari Kabupaten Majene pada tahun-tahun yang akan datang akan bermunculan para pesebakbola yang handal. Pesepakbola yang bisa penjadi pemain regional dan nasional.

Setiap Desa/Kelurahan memiliki lapangan sepak bola minimal berukuran 60 x 70 m. Biaya pembebasan lahan yang menjadi Lapangan Sepak Bola Desa/ Kelurahan dibebankan kepada mata anggaran dalam APBD setiap tahun. Lapangan itu diratakan secara bergotong royong rakyat setempat (dan dibantu Pemda Majene) sehingga tidak “berlubang-lubang dan berbukit-bukit.” Dengan demikian, secara leluasa dan aman anak-anak/siswa/pemuda dapat menggunakan lapangan tersebut melaksanakan berbagai kegiatan olah raga. Untuk point (3) ini, saya programkan selama lima tahun, minimal 10 desa/kelurahan telah memiliki lapangan sepak bola desa/kelurahan “representatif ” (milik daerah/negara). (Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene berikutnya diharapkan dapat pula menyiapkan 10 lapangan sepak bola desa/kelurahan lainnya. Dalam kurun waktu 15 tahun, maka semua desa/kelurahan telah mempunyai sarana olah raga yang mu116

rah, merakyat dan mendunia itu. Dengan langkah-langkah terencana, praktis dan jelas seperti di atas saya yakin pada masa yang akan datang olah raga sepak bola akan marak dan maju di Kabupaten Majene. Kalau program pembinaan dan pengembangan sepak bola di kabupaten ini konsiten berlanjut, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, ketika masyarakat sendiri sudah mulai menangani dinamika kemajuan persepakbolaan di daerah masing-masing, maka di sekitar tahun 2010-an Kesebelasan Majene akan menjadi satu kesebelasan yang disegani dan diperhitungkan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada masa depan, bisnis sepak bola di Indonesia dan di Asia akan menjadi industri jasa yang akan banyak menyerap tenaga kerja, dan menjadi salah satu mata rantai kegiatan ekonomi masyarakat mengikuti model pengelolaan ‘industri sepak bola’ di Eropah terutama, dan di belahan dunia lainnya. Kalau kita berwawasan ke depan, kita harus membentuk suasana yang kondusif untuk menyiapkan juga sumber daya manusia bidang persepakbolaan tersebut).

Atletik : Lari Olah raga lari adalah olah raga yang sangat-sangat murah. Dengan mudah dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat. Para remaja dan pemuda peminat olah raga lari di kabupaten Majene ini akan diarahkan menjadi pelari-pelari tangguh yang kelak bisa bersaing dengan para pelari andalan Sulawesi Selatan. Pembinaan dan pelatihan atlit-atlit lari akan ditangani oleh Seksi yang relevan. Lomba Lari pada hari-hari tertentu (antara lain Lomba Lari 10 K Majene) akan diselenggarakan oleh Seksi yang bersangkutan dengan Hadiah yang menarik dari Pemda Majene bekerja sama dengan sponsor swasta yang berminat.

Tenis, Bulu Tangkis, dan Takraw Ada pun olah raga tenis Kabupaten Majene telah dan tetap menempati peringkat yang lumayan dan disegani di Sulawesi Selatan, di luar Kotamadya Makassar.

Tinggal mempertahankan dan meningkatkan peringkat saja.

117

Di bidang tenis, kalau saya yang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, pada tahun ke-2 atau ke-3 akan dibangun sebuah lapangan tenis di Malunda, ibukota Kecamatan Malunda. Terkandung berbagai maksud dengan disiapkannya sarana lapangan tenis di kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten tersebut. Pertama, tempat berolah raga tenis bagi peminat (sejumlah orang di Malunda, terutama dari kalangan guru/pegwai negeri.

Kedua, fasiltas sarana olah raga tenis ini bisa “menahan satu dua hari” para bakal calon/calon penanaman modal (terutama) untuk tidak terlalu cepat mau meninggalkan Kecamatan Malunda dalam kunjungan-nya/mereka. (Salah satu fasilitas sarana penarik kalangan kelas menengah ke atas supaya mau “tinggal beberapa hari di Malunda” terutama bagi kalangan atas). Sarana dan suasana pengembangan dinamika ekonomi yang kondusif di kecamatan yang cuma berjarak sekitar 50 km dari Mamuju ibu kota Kabupaten Mamuju ini akan diupayakan menarik para penanam modal (terutama), para aparat pemerintahan (dokter, guru, TNI, Polri) untuk betah tinggal bekerja dan berusaha di wilayah ini (Pelabuhan Samudera Belang-Belang yang relatif dekat ke Kecmatan Malunda, Kabupaten Majene dari sudut pandang ekonomi merupakan aset dan fasilitas yang luar biasa bagi Kabupaten Majene.

Pemda dan Rakyat Kabupaten Majene harus jeli dan memanfaatkan ibu kota Mamuju (dan Pelabuhan Penyeberangan Feri Balikpapan-Mamuju, dan Pelabuhan Samudera Belang-Belang) sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial dan ekonomi. Dalam posisi geografi, Kecamatan Malunda yang paling dekat ke fasilitas dimaksud.

Beda dengan tenis, bulu tangkis yang juga dahulu diperhitungkan, memiliki pebulutangkis-pebulutangkis yang tangguh, sudah lama surut pamornya di daerah ini. (Syukurlah, sartu dua tahun terakhir ‘redi papan’ digemari dan berkembang di daerah Majene sampai ke daerah Polmas, terutama di Tinambung dan sekitarnya). Demikian pula sepak takraw “tidak sehebat” beberapa tahun lalu. Kesemuanya memerlukan perhatian Pemda bersama masyarakat Kabupaten Majene untuk dikembangkan/dimarakkan kembali.

118

BIDANG KEWANITAAN DAN ANAK Potensi, Peran Perempuan, dan Siwali Parriq

Sampai dengan tahun 1998, jumlah penduduk berjenis kelamin wanita di kabupaten ini sebanyak 70.109 jiwa. Laki-laki 65.673 jiwa. (Majene Dalam Angka 1998). Wanita lebih banyak 4.436 jiwa dibandingkan dengan laki-laki. Angkaangka tersebut menyatakan potensi wanita yang besar “tak terukur.� Terlepas dari kwantitas kaum ibu/perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum bapak/laki-laki, peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangatlah menentukan. (Ini pernyataan dan pengakuan umum yang klasik yang tak terbantahkan kebenarannya sejak dahulu sampai kini dan yang akan datang). Perempuan, sesuai kodratnya, di samping melahirkan dan mengasuh anak, juga bekerja keras mendampingi suami/laki-laki.

Dengan jelas sejak dahulu sampai kini, di daerah kita dikenal konsep budaya siwali parriq (sama-sama memikul dan menanggung suka duka menjawab dan mengatasi masalah kehidupan) antara suami-istri (dan anak mereka), atau antara sesama bersaudara, dan sebagainya. Itulah sebabnya di daerah Mandar kita menyaksikan kaum ibu/perempuan sejak dahulu ikut aktif menjual di pasar, menanam dan menuai padi sampai menjadi nasi untuk dimakan, menyiangi kebun, mengangkut hasil kebun atau ikan hasil tangkapan suami dan seterusnya.

Di sini hanya mengulangi menggambarkan sekedarnya saja status dan peran mereka. Maka dengan mencantumkannya sebagai satu subjudul itu menunjukkan bahwa potensi dan peran perempuan menjadi perhatian saya yang besar. Dalam hal ini beberapa program dan tindakan yang akan diambil ialah: 1. Menetapkan satu Urusan yang menangani masalah Keperempuanan dan Anak di bawah Bidang Kemasyarakatan dalam jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Majene.

2. Mendorong kaum perempuan di Kabupaten Majene mendirikan satu atau beberapa organisasi LSM/KSM Perempuan.

3. Mendorong LSM/KSM Perempuan dan organisasi-organisasi kaum sejenis lainnya di Kabupaten Majene bergabung atau bekerja sama dengan 119

organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan di Indonesia sampai ke manca negara.

4. Mendorong kaum perempuan agar lebih banyak yang mengambil bagian dalam kegiatan politik melalui partai politik yang sah di negara kta.

5. Mengikutsertakan kaum perempuan pada latihan-latihan keterampilan dan pengembangan ilmu lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi fisik dan jiwa mereka.

6. Menguatkan posisi kaum perempuan sehingga mampu membela diri terhadap pelanggaran HAM yang sewaktu-waktu bisa menimpa mereka.

Dengan demikian, peran, potensi, dan posisi tawar mereka semakin menentukan dalam upaya-upaya pemberdayaan sumber daya manusia umumnya (khususnya perempuan), sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi di Kabupaten Majene.

BIDANG TENAGA KERJA

Upaya-Upaya Mengatasi Pengangguran Masalah pengangguran adalah salah satu di antara sekian masalah besar dan berat dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara miskin/berkembang di awal milenium III atau di awal abad ke-21 (dua-tiga tahun di depan), demikian pendapat para ahli ketenagakerjaan dan kependudukan. Laju pertambahan penduduk usia tenaga kerja lebih cepat dengan laju ketersediaan lapangan-lapangan kerja. Beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang statistik jumlah pencari kerja menunjukkan grafik menaik Dalam hubungan langsung dengan menjawab dan mengatasi masalah pengangguran di kabupaten ini saya mengemukakan program dan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sekaligus sedikit banyak dapat menyerap tenaga kerja.

Ektensifikasi Pertanian/Perkebunan 120

Jika upaya memerangi hama babi berhasil/sukses, memerangi hama tanaman yang sangat ditakuti dan sangat merugikan petani/peladang dan merupakan kendala besar terhadap pertumbuhan/perkembangan pertanian/perladang di Kabupaten Majene itu (lihat kembali subjudul Menjawab Masalah Utama Petani/ Peladang: Mengatasi Hama Babi dan Mengapa Anti Hama Babi?) maka sebagian masalah pengangguran dapat diatasi. Kondisi “relatif aman dari serbuan hama babi dan tikus� tentu saja sangat menjanjikan di bidang pertanian/perladangan.

Berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan sendiri/dalam negeri dan ekspor, seperti sayur-sayuran, jagung, kedelai, dan ubi kayu dan sebagainya dapat dilipatgandakan produksinya. Bidang yang menjanjikan itu akan menyerap banyak tenaga kerja yang lagi menganggur penuh atau menganggur terselubung.

Kursus Keterampilan, dan Peternakan Lebah Madu Di samping mengharapkan bidang pertanian/perladangan (termasuk peternakan) dapat menyerap banyak tenaga kerja asalkan program Anti Hama Babi berhasil/ sukses, saya programkan juga kegiatan sebagai berikut.

Pemda, Kepala Dinas Naker dengan dukungan masyarakat daerah Kabupaten Majene didorong supaya proaktif mengatasi pengangguran, antara lain dengan cara lebih menggalakkan pelatihan-pelatihan bagi pemuda-pemudi di bidang keterampilan praktis (seperti servis motor/mobil, komputer, menjahit, dan sebagainya). Dengan keterampilan yang telah diperoleh dari Balai Latihan Kerja (BLK)/ Kursus lainnya yang sejenis, mereka bisa memasuki pasaran kerja di kota-kota/ desa-desa yang mulai berkembang. Saya berpendapat sebanyak 25 orang pemudapemudi penganggur dari Kabupaten Majene setiap bulan (300 orang/tahun) bisa dilatih di BLK/Kursus lainnya yang sejenis dengan dana proyek yang relevan serta dana dukungan dari LSM nasional/internasional.

Adapun kurus-kursus keterampilan yang dapat diikuti (diperkirakan “cepat� diserap pasar kerja) ialah Kursus Pramuwisata & Tehnik Guiding yang diselenggarakan oleh LPCC, Jl. Mesjid Raya 176, Makassar; Kursus Montir Mobil/Motor (Lulusannnya: Ahli memperbaiki motor dan mobil), Kursus Mengemudi Mobil 121

(Lulusannya: Terampil mengemudi dan teknik berlalu lintas), Kursus Menjahit (Lulusannya: Terampil membuat pola dan menjahit pakaian), Kursus Elektronika (Lulusannya: Ahli memperbaiki radio, tape, tv, video, dsb.), Kursus Komputer (Lulusannya: Operator dan Programmer), dan Teknisi Mikro Komputer (Lulusannya: Ahli/Teknisi software dan hardware), Kursus Akuntasi (Lulusannya: Mampu membuat laporan keuangan), dan lain-lain di kota Makassar. Berdasarkan informasi yang akurat dari Pusat Pendidikan Profesi YPA-HANDAYANI Ujung Pandang, setiap orang/siswa peserta rata-rata membutuhkan dana (1) Uang Pendafataran Masuk Rp 20.000, (2) Uang Kartu Siswa Rp 5.000, da (3) Uang Kursus Rp 300.000. Jumlah dana : Rp 325.000. (Sumber: Brosur YPA-Handayani, 12 April 1999). Kalau dalam satu tahun jumlah siswa/peserta yang diikutkan dalam program pendidikan keterampilan ini sebanyak 300 orang, maka dana yang dibutuhkan : 300 x Rp 325.000 = Rp 67.500.000; dan Kursus Intensif Bahasa Jepang 60 Jam (bisa menjadi modal mencari lowongan kerja pada perusahaan yang banyak berhubungan dengan orang Jepang.

Berdasarkan tinjauan ekonomis dan nonekonomis (meredam kegelisahan akibat akumulasi para penganggur yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat dan sebagainya), apabila 75 orang (25%) saja dari peserta kuruskursus tersebut di atas selepas mengikuti kursus dapat diserap pasar kerja (bekerja = berpenghasilan minimal Rp10.000/hari) maka dana Rp 67.500.000 yang dikeluarkan keluar daerah/negara tersebut di atas tidak sia-sia, malah sudah beruntung banyak. Karena : 75 x Rp 10.000 x 30 hari = Rp 22.500.000/bulan. Jadi, dalam waktu tiga-empat bulan dana yang dikeluarkan oleh daerah/negara/LSM itu sudah impas. Ini baru perhitungan ekonomis. Belum dihitung keuntungan nonekonomisnya. (Kerusuhan/keonaran dalam masyarakat yang timbul akibat banyaknya pemuda/pemudi/orang yang menganggur maka ongkos ekonomi dan ongkos sosialnyanya menjadi sangat-jauh-lebih mahal). Masalah pengangguran dan mengatasinya adalah tanggung jawab kita semua, mau atau tidak mau. Dalam posisi sebagai “Orang Tua, Ayah dan Ibu, Kakek, Nenek, Pemimpin dan sebagainya� maka sebagai Pelayan Rakyat=Bupati dituntut selalu dan selalu memikirkan, membantu, memberi peluang dan mencari jalan keluar sehingga para penganggur dalam wilayah kerjanya bisa memperoleh pekerjaan yang halal.

122

Pemda/Deptan/Dephut proaktif mendorong masyarakat untuk memulai usaha Peternakan Lebah untuk memproduksi madu dan hasil ikutan lainnya. Kita bisa mencontoh pada Kecamatan Paru, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur .

Di kecamatan tersebut, sampai dengan bulan September 1998 terdapat 53 unit peternakan lebah aktif milik rakyat. Setiap unit menyerap tenaga kerja 10-12 orang.

Artinya, peternakan lebah madu di sana mempekerjakan 53 x 11 = 581 orang.

Usaha peternakan lebah dengan cara menggembala itu menghasilkan madu yang cukup banyak. Pasarannya ialah masyarakat Provinsi Jawa Timur sendiri. Tapi, karena keberhasilan usaha memproduksi madu tersebut, malah Amerika Serikat sudah dilirik sebagai tempat memasarkan madu hasil produksi mereka, karena setiap tahun Amerika Serikat membutuhkan 650 ton madu. (Sumber: Tayangan INDOSIAR, Horison, 22 dan 23 September 1998). Menggalakkan Usaha Peternakan Lebah dapat dimulai oleh salah satu departemen/dinas yang relevan dengan melaksanakan/membuat lima sampai sepuluh unit percontohan Peternakan Lebah Madu (turunan unggulan yang bibitnya bisa dibeli pada peternakan berpengalaman dan sudah berhasil) di setiap kecamatan. Biayanya dapat diperoleh dari pos-pos yang relevan dan dari proyek yang dirancang/diusulkan untuk kegiatan tersebut.

Upaya menjawab/menanggulangi masalah pengangguran yang terus membengkak di tanah air kita (termasuk di Kabupaten Majene) dari segi pemerintahan tergantung kepada kemauan politik Pemda/Rakyat Kabupaten Majene sendiri.

Suka atau tidak, masalah serius yang bernama pengangguran generasi muda itu kita harus menjawab dan mengatasinya, sekuat dan semampu kita. Bukankah yang menganggur itu anak-anak kita, cucu-cucu kita, anggota keluarga/famili kita, rakyat dan bangsa kita, sesama kita sebagai manusia? Sementara yang bernama pengangguran dalam jumlah banyak dan terakumulasi dalam suatu ruang lingkup masyarakat tertentu, secara umum relatif membahayakan keseimbangan (harmoni) dalam masyarakat tersebut. Dalam hubungan dengan salah satu masalah besar bangsa di awal abad ke-21 ini, khusus kepada para sarjana yang berasal dari Kabupaten Majene yang belum mempunyai pekerjaan tetap (masih menganggur), Pemda Mejene akan mengajak mereka (kelompok atau perorangan) untuk mendialogkan/membicarakan cara mengatasi masalah yang sedang dihadapi 123

itu. Saya yakin sejumlah kendala yang dialami oleh mereka sebagian akan dapat ditemukan jalan keluarnya. Karena Pemda Majene berkewajiban proaktif membantu mengatasi masalah pengangguran dalam wilayah kerjanya, maka hal tersebut akan masuk dalam program kerja Pemda.

BIDANG PERTANAHAN

Memanfaatkan Lahan Terlantar Menjadi Produktif Dimana-mana, di seluruh dunia masalah pertanahan selalu mencuat-tanpa-henti, sejak dahulu. Tidak jarang menimbulkan persengketaan sampai menimbulkan peperangan mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat negara. Memperhatikan rumitnya masalah tersebut, masalah yang menyangkut hidup mati rakyat yang menjadi salah satu sumber kerusuhan dan kegoncangan tatanan masyarakat, untuk menangani masalah penting dimaksud, dalam struktur pemerintahan negara Indonesia ada satu lembaga khusus menanganinya. (Departemen/Badan Agraria/ Pertanahan dan sebagainya). Pada tingkat kabupaten sekarang ini (2000) ada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene dengan segala tugasnya menangani masalah pertanahan, antara lain melayani masyarakat memeroses dan menerbitkan sertifikat tanah bagi yang berhak sesuai undang-undang/peraturanperaturan.

Relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya di Indonesia, di Kabupaten Majene juga terdapat tanah yang tidak produktif sebagai tanah/lahan terlantar dengan berbagai status. Sementara pada sisi lain, cukup banyak jumlahnya anggota masyarakat/rakyat yang mau bertani/berkebun/beternak tetapi tidak mempunyai tanah/lahan. Antara kedua masalah ini perlu ada yang menjembatani dan menanganinya secara arif bijaksana berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan, dan adat istiadat o diadaq o dibiasa.

Menjawab masalah ‘ada tanah/lahan terlantar--rakyat mau bertani tapi tak punya tanah’ tersebut akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Pada tahun kedua, setelah pemerintahan daerah Kabupaten Majene memperoleh kepercayaan dari Rohani Rakyat (lebih meningkat dari legitimasi formal via DPRD 124

saja) mereka yakin/percaya bahwa sungguh-sungguh tidak ada niat gelap dari aparat penyelenggara pemerintahan yang menanganinya, para pemilik (atau yang merasa memiliki) tanah/lahan terlantar diundang bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana cara atau jalan apa yang akan ditempuh memanfaatkan tanah/lahan terlantar tersebut. Setelah ada kesepakatan dengan segala syarat dan kewajiban pihak-pihak yang terkait yang dinyatakan secara tertulis di depan notaris (ada akta yang mengikat secara hukum), barulah tanah/lahan terlantar tersebut bisa digarap/dimanfaatkan oleh rakyat yang mau bertani/berkebun/beternak dan sebagainya. Lahan terlantar di daerah kita ini harus diupayakan menjadi lahan produktif untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

BIDANG PERHUBUNGAN Keamanan dan perlindungan terhadap hak-hak publik pengguna di bidang ini akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan menjawab pertanyaan apakah kendaraan di laut/darat sudah laik layar menurut standar baku di bidang perhubungan. Laporan dari rakyat pengguna jasa perhubungan dan pemantauan dari instansi yang berwenang di bidang perhubungan akan diperhatikan untuk mendekati/memakai ukuran standar yang sebaiknya atau seharusnya.

BIDANG PEKERJAAN UMUM Di samping pemeliharaan dan peningkatan sarana pembangunan yang ditangani oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum selama ini, prioritas utama selanjutnya ialah pelayanan pembangunan sarana jalan umum dan jembatan di wilayah pedalaman pegunungan poros ekonomi dan poros antardesa. Jalan dan jembatan yang ukuran dan disinnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat demi kelancaran perhubungan yang akan lebih meningkatan mobilitas sosial dan ekonomi rakyat di wilayah yang bersangkutan. Akan diprioritaskan penguatan secara teknologi ruas-ruas Jalan Setapak yang rawan longsor dan rawan dilewati oleh manusia, lebih-lebih saeyyang pattekeq (kuda beban). Begitu pula pembuatan jem125

batan gantung-jembatan gantung dengan menerapkan teknologi tepat guna yang sederhana yang konstruksi ketahanan dan keamanannnya untuk jangka waktu tertentu dijamin oleh pihak yang berkompeten menanganinya, seperti Jembatan Gantung di Desa Tandeallo, Kecamatan Malunda yang dibangun dalam tahun kerja 1999-2000. Menurut pengamatan saya selama ini, pembuatan/pembangunan sarana pisik dan lain-lain alokasinya lebih banyak di dan di sekitar pusat-pusat kekuasan atau ibu kota kabupaten/kecamatan (walaupun harus diakui sesuai kenyataan bahwa penduduk lebih banyak berkonsentrasi di daerah-daerah tersebut, dan saya kira bukan karena perhatian kepada penduduk di wilayah pedalaman pegunungan memang kurang). Pelayanan terhadap pisik dan rohani masyarakat/ rakyat kini harus diseimbangkan antara mereka yang tinggal di wilayah pantai dengan yang tinggal di wilayah pedalaman/pegunungan, antara yang dekat dan jauh dengan ibu kota kabupaten.

BIDANG EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN Langkah pertama yang segera dilakukan oleh Pemda/Dinas yang terkait ialah bekerja sama dengan pakar/peneliti mengumpulkan dan menyiapkan data yang akurat (akurasi kebenarannya dipertanggungjawabkan secara ilmiah) yang berhubungan dengan pantai, laut, desa pantai, nelayan, sumber daya manusia dan sumber daya alam dan sebagainya dalam wilayah daerah Kabupaten Majene.

Data akurat tersebut, disamping dikirim kepada Menteri Eksplorasi Kelautan, Universitas Hasanuddin, dan Lembaga yang relevan dengan masalah kelautan dan masyarakat pantai, dijadikan dasar utama membuat proposal rencana pengembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pantai di Kabupaten Majene. Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat pantai seperti penanaman rumput laut, pengingkatan penangkapan ikan, budi daya ikan dan flora laut yang bernilai ekonomi tinggi, pemroduksian perahu sandeq dan jenis-jenis lainnya, dan sebagainya.

Menjawab dan Mengatasi Masalah Nelayan Miskin 126

Masalah kemiskinan dan ketertinggalan kaum nelayan dalam masyarakat Indonesia tak terkecuali di daerah Majene adalah masalah klasik. Desa-desa/kelurahankelurahan pantai di kabupaten ini sebagian dihuni oleh kaum nelayan. Mulai dari Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae di ujung selatan ke Desa Mekkatta Kecamatan Malunda di ujung utara Kabupaten Majene. Di sepanjang pantai kabupaten ini dalam wilayah Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Malunda masih banyak nelayan kita bersama keluarga mereka yang kehidupan mereka masih sangat memprihatinkan. “Begitu mereka tidak melaut, maka dapur pun tidak akan berasap.� (“Muaq andiammi base calana, yaq andiang tomi tuqu na perumbu lapurang�). Menyaksikan kenyataan hidup sehari-hari kaun nelayan tersebut tanpa menghubungkan langsung dengan proses pembangunan di Kabupaten Majene, tanpa pemberdayaan mereka semaksimalnya, tanpa menjadikan mereka salah satu titik fokus sebagai obyek dan subyek kemajuan, sama dengan para petani/peladang, yang masih sangat ketinggalan dalam menggapai kesejahteraan hidup, model pembangunan apa pun namanya menurut saya itu adalah pembangunan yang tidak-berprikemanusiaan.

Melanjutkan dan mengevaluasi program kerja dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemda selama ini menangani masalah nelayan, sebagian rintisan solusi menjawab masalah ketertinggalan/kemiskinan nelayan di Kabupaten Majene, menurut saya antara lain: 1. Mengikuti cara Kabupaten Selayar yang telah menjalin kerjasama dengan Kelompok Pengkajian Industri Maritim yang diketuai oleh Dr.Ing.Imam Pragnyono,MBA di Jakarta. Kelompok ini di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Telah lahir kesepakatan antara Pemda Selayar dengan BPPT cq Direktorat Pengkajian Industri Mesin dan Elektronika.

Pemda Selayar bertugas melaksanakan Penerapan Teknologi yang diperlukan.

2. Menetapkan Empat Kelompok Nelayan Miskin di masing-masing Kecamatan, Kabupaten Majene bermitra kerja dengan LSM yang bergerak di bidang Pengembangan Masyarakat Pantai. LSM yang bersangkutan diminta dan tanggung jawab membuat perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan menjawab/mengatasi masalah-masalah Kelompok-Kelompok Nelayan Miskin 127

tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mutu sumber daya manusia mereka. Dana proyek dibebankan kepada APBD dan ditambah dengan dana dari sponsor selain Pemda Majene. LSM yang bersangkutan diminta mengajukan proposal Pemberdayaan Nelayan Miskin Kabupaten Majene yakni Kelompok-Kelompok Nelayan Miskin yang telah ditetapkan kepada calon sponsor/penyandang dana tingkat nasional dan tingkat internasional. Apabila Kelompok-Kelompok Nelayan Miskin Peserta yang ditanganinya menunjukkan hasil yang menggembirakan yakni meningkatkan kesejahteraan mereka maka model tersebut bisa dikembangkan ke KelompokKelompok Nelayan Miskin lainnya di kabupaten ini.

3. Secara intensif dan terarah Kelompok Keluarga Nelayan Miskin diajak berdialog dan menanyakan kepada mereka orang perorang usaha apa atau usaha sampingan apa yang ingin dijalankan. (Jadi menurut keinginan mereka, bukan keinginan dari luar). Pemda berkewajiban membantu dan memfasilitasi pelaksanaan usaha yang mereka inginkan.

4. Membantu/mengarahkan Keluarga Nelayan Miskin mengintensifkan dan memaksimalkan produksi hasil pertanian mereka. (Sebagian dari mereka juga bertani/berkebun).

5. Melobi/mengajak proaktif investor menanamkan modalnya dan membuka usaha di bidang kelautan di Kabupaten Majene. Bidang usaha yang akan menyerap banyak tenaga kerja dari kalangan nelayan.

Tambak Ikan Tawar (Ikan Mas, Mujair dan sebagainya) Saya pernah hidup di tengah masyarakat Peladang Berpindah di KarakaqPuppuquring, Kabupaten Polmas, di dekat perbatasan Kecamatan Tutallu Kabupaten Polmas dengan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, setahun lamanya (1990-1991). Di tempat tinggal yang begitu jauh dari pantai (dari Petoqosang ibu kota (sementara) Kecamatan Tutallu saja ke Karakaq-Puppuquring membutuhkan 6-7 jam berjalan kaki), saya berpengalaman nyata (yang kemungkinan besar Anda belum pernah mengalaminya untuk jangka waktu yang relatif lama seperti yang 128

saya alami): makanan/santapan sehari-hari siang dan malam pendamping nasi dan undo (gadung) ialah ikan kering (temba-tembang, layang, laya-layang, peja, tui-tuing, toppaq, dan sebagainya). Bagi orang yang berasal dari pantai menikmati bau waru (ikan basah yang masih baru) adalah hal yang dikategorikan istimewa.

Dalam kondisi-abadi di pedalaman pegunungan seperti itu juga di pedalaman pegunungan Kabupaten Majene yang belum terjangkau sepeda motor/mobil), intensifiksi dan ekstensifikasi pertambakan ikan tawar perlu dikembangkan. Program yang diikuti oleh perorangan atau perkelompok. Hal itu perlu digalakkan untuk meningkatkan mutu gizi makanan penduduk setempat.

Sehubungan dengan pengembangan tambak ikan tawar bagi masyarakat pedalaman/pegunungan di Kabupaten Majene, kalau saya yang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, saya akan menawarkan kepada Dinas Pertanian/ Dinas Perikanan/Dinas Peternakan supaya memagangkan sejumlah pemuda warga/rakyat/penduduk dari desa-desa pegunungan di Kabupaten Majene ke desa-desa di luar Kabupaten Majene dalam atau di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang penduduknya sukses tambak ikan tawar mereka dengan biaya proyek Kantor Dinas yang bersangkutan dibantu oleh Pemda Majene. Dengan demikian ilmu/keterampilan memelihara ikan tawar di tambak-tambak kecil milik rakyat setempat dapat diperoleh, ditiru dan dipraktekkan langsung oleh rakyat kita yang tinggal di pedalaman/pegunungan Kabupaten Majene.

Tambak Udang, Bandeng, dan lain-lain Proses intensifikasi dan ekstensifikasi tambak udang dan bandeng milik rakyat akan dibantu dengan mendorong kemudahan menerima kredit dari bank melalui Koperasi Usaha Tani. Begitu pula penyuluhan dan pemagangan para petani tambak ke tempat/lokasi tambak yang sukses seperti di Kabupaten Pangkep secara proaktif diupayakan oleh Dinas Pertanian/Perikanan Kabupaten Majene. Pengembangan usaha perekonomian rakyat di bidang pertambakan yang berorientasi pasar di dalam dan luar negeri ini (jadi bukan lagi produksi yang berorientasi subsisen) sangat perlu dipikirkan dan diberikan kemudahan-kemudahan berusaha kepada rakyat oleh Pemda Majene. Hal tersebut juga mendesak ditangani sama den129

gan bidang-bidang perekonomian lainnya untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Artinya meningkatan kesejahteraan mereka.

BIDANG KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH BENANG-HIJAU DI ANTARA ENAM TITIK BERAT PROGRAM UNGGULAN

Mempelajari delapan belas bidang program pokok (belum termasuk sub-sub bidang masing-masing yang telah dikemukakan di atas), visi, kebijakan, dan lampiran-lampiran dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, ada benang-hijau yang menghubungkan antara enam titik berat bidang program yang akan dikembangkan dan dibumikan di Kabupaten Majene, Kalau Saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati di daerah ini, yaitu (1) Penegakan Kedaulatan Rakyat, dan Pengawasan dari Rakyat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (3) Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia, (4) Pemberantasan KKNK, (5) Penegakan Supermasi Hukum dan Nilai Budaya, dan (6) Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup.

PROYEK-PROYEK KEMANUSIAAN Proyek Kemanusiaan ialah proyek yang menurut perhitungan ekonomi (langsung) tidak layak tetapi menurut pertimbangan kemanusiaan harus dilaksanakan.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mini Sehubungan dengan proyek kemanusiaan saya berpendapat bahwa perlu dan mendesak dibangun/dibuat PLTA-PLTA Mini di lokasi-lokasi yang secara teknis dapat menghasilkan tenaga listrik. PLTA Mini dimaksud menggunakan tenaga air terjun untuk membangkitkan/menghasilkan tenaga listrik (sistim kincir atau sistim apa pun namanya) supaya sebagian Rakyat kecil di wilayah itu dapat menikmati penerangan listrik yang sangat murah (terjangkau). PLTA Mini tanpa bahan bakar 130

minyak ini boleh jadi melayani sekitar 50 - 200 Rumah Tangga masing-masing 100 Watt dengan biaya semurah-murahnya di sekitar proyek PLTA Mini itu di bangun. Ini adalah fasilitas yang lebih memudahkan sebagian rakyat kecil di wilayah pedalaman pegunungan (yang hampir “dipastikan� tidak akan dapat dijangkau oleh aliran listrik PLN). Menurut hemat saya pembuatan PLTA-PLTA Mini itu menguntungkan Rakyat yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan tingkat kabupaten dan kecamatan. Membangun PLTA-PLTA Mini di Kabupaten Majene yang ramah lingkungan, murah dan sederhana bagi kesejahteraan Rakyat kecil di pedalaman, menurut pendapat saya, tidaklah sulit bagi Pemda Kabupaten Majene.

Pembuatan PLTA-PLTA Mini dimaksud tentu saja akan disurvei, dirancang, dan dilaksanakan oleh ahlinya di bidang tersebut. PLTA Mini dimaksud, sebagai contoh dapat dibangun dengan memanfaatkan Air Terjun Lombang dan Air Terjun Urekang di Kecamatan Malunda. Hal yang sama memanfaatkan air terjun di kecamatan lainnya di Kabupaten Majene memperoleh tenaga listrik bagi rakyat/ penduduk di wilayah pedalaman pegunungan. Dengan demikian penduduk di sekitar air terjun tersebut dapat juga menikmati penerangan listrik yang murah, buykan hanya kita yang tinggal di ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan.

Membangun PLTA Mini adalah sebagian kecil dari keadilan pemerataan pelayanan kepada rakyat Indonesia di kabupaten ini. (Kita di Kabupaten Majene sudah sangat jauh ketinggalan di bidang kelistrikan tenaga air ukuran mini tersebut.

Tempo, 16 Juli 1983 menulis bahwa sejak tahun 1980, sebagian rakyat di Tepi Kali Nogo, Desa Gayam dilereng Gunung Lawu, Jawa Timur sudah menikmatinya. Bayangkan, ternyata rakyat kecil di lereng gunung sana sudah dua puluh tahun memperoleh penerangan listrik tenaga air pada skala mini). Kalau rakyat kecil yang jauh terpencil di sana bisa memnikmatinya, mengapa rakyat kecil yang jauh terpencil di daerah kita tidak?

Pemberian Obat Cacing untuk Rakyat Miskin Peningkatan mutu kesehatan rakyat pastilah diinginkan oleh setiap pemimpin atau setiap pemerintahan yang baik. Terbentuknya kesehatan yang baik dibangun 131

di atas “suatu sistem yang prosesnya yang tidak sederhana di dalam dan di luar diri seseorang.� Dalam kondisi rakyat yang masih jauh dari kemampuan yang cukup memelihara kesehatan secara maksimal karena kemampuan ekonomi yang masih sangat rendah (terutama) saya memprogramkan membantu rakyat prasejahtera berupa pembagian obat cacing secara berkala di bawah pengaturan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene kepada keluarga-keluarga miskin. Walaupun Program Jaring Pengaman Soisial (JPS) dari pusat sudah tidak ada, Pemda Majene akan tetap berusaha keras membantu dan memberi fasilitasi peningkatan kesejahteraan antara lain di bidang kesehatan masyarakat/rakyat kelas akar rumput. Itu adalah amanah mulia dari Undang-Undang Dasar kita.

Meningkatkan Kesejahteraan Penderita Kusta Bantuan dan pembinaan dari Departemen Sosial (sebelum dilikwidasi) dan Pemda Majene kepada para penderita kusta yang telah dimukimkan di Paccambuang akan ditingkatkan. Sumber daya manusia penderita kusta ditingkatkan kualitas dan pemberdayaannya. Pemasaran hasil-hasil produksi mereka harus dibantu/ difasilitasi oleh suatu badan tertentu yang memperoleh rekomendasi dari Pemda Majene dan isntansi/lembaga yang menanganinya.

132

Visi Apa Potensi Luar Biasa di Kabupaten Majene?
 Ketika menyebut kata atau istilah potensi di kabupaten ini, apa-apa saja yang Anda bayangkan dan pikirkan? Biasanya, karena itulah yang dilihat oleh indera mata, maka kekayaan benda-benda pisik yang pertama muncul dalam pikiran kita yang ada hubungannya dengan apa dinamakan potensi itu. Sesudah itu barulah menyusul hal-hal abstrak, seperti sejarah, kebudayaan dan lain-lain.

Dalam KBBI, 1995 dinyatakan bahwa potensi: kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kemampuan; kesanggupan; daya.

Dengan pemahaman seperti itu, tanpa ragu-ragu sedikit pun saya mengatakan Kabupaten Majene memiliki potensi hebat, banyak, dan menjanjikan. Ini bukan pernyataan bombastis. Perhatikan saja kekayaannnya di bidang sumber daya manusia yang 135.782 jiwa berdiam/bekerja di kabupaten Majene (Majene Dalam Angka 1998) dan ribuan/puluhan ribu yang bermukim/bekerja di luar kabupaten ini, dan sumber daya alam (hutan, tanah, air, udara darat, laut, sungai, dan seterusnya). Maha Suci dan Maha Kaya Allah. Demikian pula di bidang keagamaan, sejarah dan kebudayaan, kekayaan yang tak ternilai banyak dan mutunya dimiliki oleh Kabupaten Majene. Alhasil, di Majene kita memiliki modal yang lumayan hebat besarnya dan kekuatannya. Adalah tantangan yang menarik bagi kita, bagi putera puteri bangsa di kabupaten ini untuk menggali dan memanfaatkan potensi luar biasa tersebut demi kebahagiaan lahir batin kita sekarang, bagi anak cucu kita, berkelanjutan.

133

Tugas dan kewajiban yang menantang bagi yang merasa diri pemimpin, orang tua, senior: mengobarkan kesadaran rakyat (lebih-lebih kesadaran di kalangan generasi muda putera dan puteri di dalam dan di luar wilayah Majene), bahwa mereka dan sumber daya alam mereka hebat dan sangat potensial. Sebab dengan kesadaran yang berkobar demikian, sedikit banyak akan mempengaruhi produktifitas di bidang kerja masing-masing.

Ibarat Perahu Sandeq yang Belum Prima Tak seorang pun orang Mandar yang tinggal di bagian dataran dan pantai yang tidak mengenal apa itu perahu Sandeq. Sandeq yang memperoleh kehormatan menjadi maskot pameran bahari tingkat dunia di Eropah: satua-satunya perahu yang tampil utuh apa adanya pada Pameran dari Pulau ke Pulau di Museum Nasional Perancis di Paris, 1997-1998, dengan peran serta dan bantuan penuh Pemda Kabupaten Majene bekerja sama dengan sponsor pameran tersebut.

Dalam hubungannya dengan Sandeq yang jenis perahu tradisional warisan dan kebanggaan rakyat Mandar, Sandeq tipe Olang Mesa (ada juga yang mengatakan Uluang Mesa) yang telah “diabadikan” dalam Lambang Daerah Kabupaten Majene, saya berpendapat bahwa ibarat perahu kebanggaan dari kebudayaan bahari suku bangsa Mandar itu, selama ini Kabupaten Majene belum pernah mencapai “formnya yang sesungguhnya, yang prima.” Kabupaten Majene, ibarat perahu Sandeq, “daya muat, kelincahan dan kecepatannya yang kita lihat selama ini,” saya menduga kebanyakan dari kita menganggapnya: hanya demikianlah kemampuan Kabupaten Majene. Padahal kemampuan dan kehebatannya masih bisa ditingkatkan berlipat-lipat kali dengan syarat-syarat yang ketat: para pemimpin formal/nonformal terutama Pelayan Rakyat sebagai Bupati sungguhsungguh menjalankan tasauf sosial dan tasauf pribadi mengemban amanah yang dipundaknya, KKNK diberantas, Kebijakan Hemat dipegang teguh. Suasana dan keadaan yang kondusif dibangun agar produksi pertanian/perkebunan/ peternakan dan laut dapat ditingkatkan berlipat-lipat kali, Ekonomi Rakyat sungguh diperhatikan dan dibangkitkan, Hukum ditegakkan tegak lurus, Hak-Hak Azasi Manusia dihormato, dan Demokratisasi Politik berjalan. Masalahnya, 134

apakah kita mau dan siap menjalankan perilaku melayani Rakyat dan Lingkungan Alam dengan ikhlas, adil dan jujur memenuh kewajiban-kewajiban kita?. Begitu pula sebaliknya apakah Rakyat ikhlas, adil dan jujur memenuhi kewajibankewajiban mereka?. Apakah kita bersedia sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut di atas? Ini pendapat saya pribadi.

Di sini diulangi dan digarisbawahi pendapat saya: selama ini Kabupaten Majene belum pernah mencapai “formnya yang sesungguhnya, form yang prima.”

Maka melalui Pokok-Pokok Pikiran ini saya berimajinasi, mau dan bersedia “mencoba” memulai proses Kabupaten Majene relatif berproses ‘mendekatikemampuan-terbaiknya.’ Mutu/kadar niat baik/suci saya dalam hal ini hanya Allah swt. yang mengetahuinya. (Secara pisik dan nonpisik dalam Pokok-Pokok Pikiran ini Anda dapat “berkesimpulan” serendah mana niat baik/suci saya tersebut).

Kebaikan Hati “Ibunda” Sejak ribuan tahun lalu sampai saat ini, “Ibunda” kita yakni wilayah yang bernama Kabupaten Majene (sekarang ini) telah memberikan apa yang bisa diberikannya kepada “anak-anaknya” yang disebut To Mandar atau siapa saja yang berada di atas pangkuannya. Ia memberikan kepada kita makanan, minuman, buah-buahan, keindahan, udara, ramuan kayu, sungai, rawa, ikan, laut. Tugas kita berikutnya ialah memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada semaksimalnya dengan berjuang sekaras-kerasnya dengan meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan Kabupaten Majene.

Berimajinasi: Kabupaten Majene Menjadi Kuda Hitam di Sulawesi Selatan, dan Semboyan ‘Majene Alhamdulillah’ Tak seorang pun yang berhak atau bisa melarang Anda atau saya untuk berimajinasi, “bermimpi”: suatu saat kabupaten kita ini, dua tiga periode kepemimpinan pemerintahan, oleh dua-tiga figur Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang melaksanakan tasauf sosial (dan tasauf pribadi) melayani rakyat dan lingkungan alam, berproses dinamis sedemikian intens sehingga kabupaten kita ini menjadi salah satu kabupaten ‘kuda hitam’ di Sulawesi Selatan, dalam makna: Kabu135

paten yang diperhitungkan, “disegani” karena kemajuan yang dicapainya, jauh melampaui dari pada apa yang bisa dibayangkan sekarang ini. Pada ahun-tahun “meratanya’ Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjawab tantangan keras dan berat di dekade-dekade awal abad ke-21.(Peringkat seperti itu hanya akan bisa dicapai apabila Bidang Sumber Daya Pendidikan menjadi pusat perhatian dan memperoleh bobot dalam pembiayaan dan pengelolaan yang mantap. Itulah sebabnya, dalam programkerja Bidang Pendidikan dicantumkan rencana mulai tahun ke-3 dan seterusnya 20-25 persen ABD dialokasikan kepada sektor pendidikan. Inilah inti visi saya tentang daerah/bangsa ini ke depan). Suatu imajinasi atau “mimpi” yang bisa terwujud asalkan kita berniat baik ke arah sana, dengan kerja keras di bidang masing-masing, disertai kejujuran semua pihak. Itu hanya bisa tercipta apabila para pelayan rakyat yaitu aparat penyelenggara pemerintahan terutama Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene menjadi teladan-baik di dalam jajaran pemerintahan dan masyarakat, dan kita sepakati serta konsekwen akan meningkatkan mutu SDM dan SDA di daerah kita ini pada periode-periode pemerintahan yang akan datang, sekurang-kurangnya sampai tahun 2025.

Sembari mengimpikan mengharapkan menyongsong kemajuan yang lumayan maju di daerah Kabupaten Majene yang diridai oleh Allah swt. pada masa yang akan datang disandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, di sini saya mengajak kita mulai populerkan semboyan: ‘Majene Alhamdulillah’.

Agenda Besar Bangsa di Abad ke-21 Bangsa Indonesia di Kabupaten Majene “pasti” tidak bisa menghindari pergulatan besar bangsa-bangsa di Asia Pasifik di abad ke-21, memasuki era perdagangan bebas AFTA (Asean Free Trade Agremeent) tahun 2002, dan serbuan informasi yang makin gencar-cepat di dedake-dekade awal milenium III umat manusia di bumi ini. Suatu abad yang penuh dengan persaingan keras antarkelompok, antarsuku dan antar bangsa untuk mempertahankan eksistensi masing-masing.

136

Agenda besar bangsa kita memasuki abad ke-21 yang harus dilaksanakan agar kita tetap eksis dapat bersaing dalam pergulatan dengan bangsa-bangsa lain ialah (1) pengadaan/penyiapan pangan yang cukup, (2) mengatasi pengangguran, (3) demokratisasi, (4) menghormati dan menegakkan hukum, (5) menghormati Hakhak Azasi Manusia, (6) lebih memperdalam, menghayati dan mengamalkan ajaran agama, (7) lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, (8) mengatasi kerusakan moral bangsa, dan (9) mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Agenda besar tersebut harus dikerjakan secara serempak. Menyadari masalah-masalah mendasar tersebut, sejumlah gagasan sederhana dan pragmatis, kebijakan dan visi telah dituliskan dan ditawarkan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini sebagai jawaban yang relevan dengan agenda besar bangsa tersebut dalam waktu tertentu.

Tolok Ukur Kemiskinan Menurut BPS dan Kabupaten Majene Kategorisasi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik: kemampuan mengkonsumsi 2.100 kalori per kapita per hari, plus pengeluaran non makanan lainnya.

Jadi kalau seseorang mempunyai suatu pengeluaran lebih kecil dari pada ambang batas, dianggap sebagai kategori masyarakat yang belum beruntung alias masyarakat miskin (Kepala BPS Sulsel, Fajar, 26 Juli l998). Dalam tahun 1998 (dikenal dengan nama Tahun Krismon) sampai 2000 dimanakah posisi kemiskinan Rakyat Kabupaten Majene (rakyat yang miskin tentunya) yang masuk kategori di atas? Sampai dengan bulan Juli 1998 angka rata-rata kemiskinan nasional 39,1%. (ibid.) Dengan demikian, menurut dugaan saya, tingkat kemiskinan Rakyat Majene mungkin tidak akan jauh dari angka rata-rata nasional tersebut. Suatu tantangan besar dan berat yang harus dijawab dan diatasi Pemda dan Rakyat Majene. (Informasi terakhir Berita RCTI 20 Desember 1999: menurut Erna Witular Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, tolok ukur kategori miskin untuk kawasan kota ialah apabila satu keluarga dengan sepasang suami istri dengan tanggungan anak 4 orang tidak berpenghasilan Rp 250.000/bulan).

137

Memberdayakan dan Membangkitkan Ekonomi Rakyat Saya yakin, kita sependapat bahwa kebijakan Pemda Kabupaten Majene sekarang dan yang akan datang di bidang perekonomian haruslah diarahkan kepada sasaran lebih memberdayakan dan membangkitkan ekonomi rakyat Majene sehingga meningkatkan pendapatan/penghasilan mereka berlipat ganda sebagai target ideal. Karena saya bukan ekonom atau alumni Fakultas/Sekolah Tinggi Ekonomi, maka saya awam pada teori-teori ekonomi. Tapi saya memahami dan menangkap faham ekonomi rakyat sebagai “rakyat kelas bawah (terutama) dan kelas menengah memperoleh kesempatan yang luas serta kemudahan sehingga bisa dinamis aktif berusaha dan memproduksi jasa dan barang/komoditas bukan saja untuk dikonsumsi sendiri tetapi juga untuk dipasarkan.� Beberapa hari kemudian setelah menuliskan pemahaman tersebut, saya membaca batasan sektor ekonomi rakyat: “Sektor ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi, baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat rakyat banyak, pemilikan dan penilikan oleh rakyat banyak.� (Dr. M.Idris Arief, MS, Fajar, 24 Agustus 1998).

Dengan bergeraknya/dinamisnya ekonomi rakyat dalam arti luas, diharapkan rakyat mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya bukan saja di bidang sembako (sembilan bahan pokok) dan kecukupan pangan, tetapi juga bidang lainnya seperti menyekolahkan anak, menabung, memelihara kesehatan, menunaikan ibadah haji bagi yang beragama Islam, berekreasi, dan sebagainya. Untuk mencapai tingkatan seperti itu memerlukan proses dan waktu yang berkesinambungan bertahun-tahun. Dasar-dasar yang kokoh memberdayakan dan membangkitkan ekonomi rakyat untuk tahap sekarang ini hanya bisa dicapai, menurut saya, apabila Pemda Kabupaten Majene secara konsisten bersungguh-sungguh mendorong dan menciptakan suasana lahir batin yang kondusif bagi perkembangan ekonomi rakyat tersebut. Saya menyikapinya dengan langkah-langkah pragmatis, jiwa/ semangat kejujuran, dan keadilan seperti yang telah dikemukakan dalam PokokPokok Pikiran ini. (Sedang istilah Ekonomi Kerakyatan, menurut Prof. Dr. Mubyarto adalah subsistem dari Ekonomi Pancasila. Kata kerakyatan diambil 138

dari sila ke-4 Pancasila. Kita tidak mengenal kata demokrasi. Jadi kerakyatan is democracy. Kerakyatan adalah kata Indonesia dari demokrasi. (Kompas, Desember1998) Dalam upaya-upaya memberdayakan dan membangkitkan ekonomi rakyat maka kelompok-kelompok ekonomi rakyat didorong supaya berhubungan pusatpusat informasi usaha, konsultasi, bimbingan usaha, pendidikan pelatihan dan temu usaha, promosi produk, advokasi usaha, alih teknologi, forum komunikasi dan fasilitasi internet untuk pengembangan ekonomi mereka. Instansi/Kantor yang relevan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas harus proaktif menangani/mengurusinya demi kebangkitan/kemajuan ekonomi rakyat di Kabupaten Majene. Pada tingkat dan kemampuan tertentu (maksimal) Pemda akan membantu upaya memberdayakan dan membangkitkan ekonomi rakyat dengan cara memasukkan anggaran pembiayaannya ke dalam APBD setiap tahun.

Kekuatan Besar Ekonomi Rakyat Kecil di Sektor Peternakan Ayam Bukan Ras Menurut buku Majene Dalam Angka 1996 jumlah ayam bukan ras milik rakyat Kabupaten Majene sebanyak 94.996 ekor (tidak ada data ayam bukan ras dalam Majene Dalam Angka 1998). Harga pasar perekor ayam dewasa k.l. Rp 12.500,00 (1999). Maka dalam hitungan ekonomi tok harga semua ayam milik rakyat itu: 94.996 x Rp 10.000,00 = Rp 1.187.450.000,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Angka ini Lebih Satu Milyar Rupiah.

Dalam posisi sebagai orang yang mau menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, melihat angka yang potensil milik rakyat daerah kabupaten ini dan merenungkan makna dan pesannya, sungguh sesuatu yang mengundang dan menggugah pikiran bahwa dari satu sektor saja yakni Sektor Peternakan Ayam Bukan Ras, sudah bisa dikembangkan dan dinikmati/dimanfaatkan hasilnya oleh rakyat pemilik/peternak ayam kampung itu. Masalahnya, bisakah jumlah 94.996 ekor itu (contoh perhitungan) dalam waktu satu tahun ditingkatkan dua kali lipat se139

hingga menjadi 189.992 ekor? Suatu jumlah ayam yang nilai ekonomi pasarnya milik rakyat itu sebesar Rp 2.374.900.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Mewujudkannya: Secara teori bisa, secara praktek juga bisa (tapi sulit). Salah satu kesulitannya yang paling besar ialah mengatasi penyakit sampar ayam yang hampir setiap tahun menyerang ayam-ayam milik rakyat kecil yang tersebar di seluruh wilayah daerah kabupaten Majene. Mengatasi masalah merajalelanya penyakit sampar ayam setiap tahun tersebut tidak bisa diatasi oleh rakyat sendiri. Perhatian dan keseriusan Pemda mengatasi masalah yang selalu merugikan rakyat dalam jumlah besar itu sangat diharapkan oleh rakyat. Menurut saya, upaya mengatasi kerugian demi kerugian setiap tahun yang menimpa rakyat tersebut, tergantung kepada bagaimana visi dan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap “sejauh mana dan sebesar apa� potensi ternak ayam bukan ras atau ayam kampung dalam kaitan perekonomian rakyat petani (umumnya). Bagi saya, sudah jelas bahwa potensi aset milik rakyat berupa ternak ayam itu sangat besar dan mempengaruhi tingkat pendapatan dan tingkat gizi/kesehatan rakyat. Justru dengan pemahaman seperti itulah maka kegiatan penyuluhan dan penyuntikan/vaksinasi NCD dan sebagainya (begitu pula ternak lainnya), secara berkala berlanjut akan menjadi salah satu fokus perhatian/ pemantauan saya kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati di daerah ini.

Kebijakan itu diambil karena peternakan ayam kampung itu adalah kegiatan ekonomi sampingan yang berarti, salah satu sumber penghasilan dan aset rakyat kecil, seperti yang tertulis pada subjudul Mengembangkan Usaha Peternakan dalam membicarakan Ternak Ayam dan Itik.

Dua Kali Kata yang Mengandung Makna Adil dalam Pancasila Dalam teks Pancasila, kata yang mengandung makna ‘adil’ dijumpai dalam sila kedua dan kelima. Hanya kata adil, dan kata Indonesia sebagai kata inti yang dicantumkan dua kali dalam falsafah negara kita itu. Kata inti yang lain masing-masing cuma satu kali. Jutaan bibir pegawai negeri, anggota TNI, polisi, siswa SD dan SLTP/SLTA secara rutin mengucapkannya di Indonesia setiap bulan tanggal 17.

140

Dalam hubungannya dengan pelayanan kepada rakyat/masyarakat, oleh pegawai negeri, TNI, dan polisi, apakah makna yang dikandung oleh kata adil itu telah dirasakan dan memuaskan rakyat kecil atau sebagian besar bangsa kita, juga yang berada di Kabupaten Majene? Jawabannya terpulang kepada kita masing-masing apakah dirasakan dan memuaskan rakyat kecil atau tidak. Bagi saya, makna kata adil adalah sesuatu yang sangat agung, sangat dibutuhkan oleh manusia dan segala makhluk lainnya di alam semesta ini. Makna yang sangat esensil. Karena ia esensil dan agung maka sebagian manusia sangat sukar melaksanakannya. Itulah sebabnya kejahatan terhadap orang lain, terhadap negara, terhadap diri sendiri, dan terhadap lingkungan dengan segala isinya masih terjadi di mana-mana. Namun demikian saya berjanji akan berusaha dengan sungguh-sungguh mengambil dan mengamalkan makna adil dalam hidup keseharian sebagai pribadi atau nonpribadi. Insya Allah, akan saya tegakkan dengan segala risiko tantangannya dari nafsu diri sendiri, dari keluarga dan lingkungan kerabat, dan dari lingkungan dalam arti luas, apabila saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

Membangun Kembali Kepercayaan Rakyat Terhadap Penyelenggara Negara Di antara semua pekerjaan yang tersulit/tersukar/terberat yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia juga di daerah Kabupaten Majene sekarang ini ialah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan. Mengapa demikian? Karena kepercayaan tersebut telah hancur berantakan akibat merajalelanya KKNK dan lunturnya supermasi hukum dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka tidak heran apabila kerusuhan-kerusuhan terjadi di mana-mana dinegara kita, dan tampak kecenderungan rakyat main hakim sendiri. Sementara, proses pembangunan di segala bidang bisa berjalan dinamis menuju masyarakat madani/civil society apabila kepercayaan rakyat dimaksud bisa tegak kembali. ‘Resep sederhana yang dapat diharapkan, insya Allah’ untuk menegakkan kembali kepercayaan rakyat yang telah hancur berantakan di daerah kita itu, menurut saya telah diuraikan di dalam Pokok-Pokok Pikiran ini.

141

Rakyat dan Penyelenggara Pemerintahan Sederajat: Subyek Sekaligus Obyek Politik dan Pembangunan Cara pandang yang mengatakan bahwa rakyat adalah obyek politik dan pembangunan di satu pihak dan penyelenggara negara adalah subyeknya perlu segera direvisi. Cara pandang di atas mendidik dan menjadikan rakyat pasif, merasa dan berpikir berada pada posisi “di bawah sebagai penerima,” hanya bersikap menerima apa saja yang dari pihak pemerintah. Bersamaan dengan itu penyelenggara negara merasa dan berpikir berada pada posisi “di atas sebagai pemberi dan pengatur.” Tak ada dialog. Tidak ada kritik dari pihak rakyat. Biasanya, yang ada ialah pengarahan-pengarahan dan “tekanan-tekanan” kepada rakyat (penerima) dari pihak penyelenggara pemerintahan (pemberi) yang sudah meningkat menjadi penguasa. Setelah berlangsung puluhan tahun, begiti rezim orba tumbang, terlihatlah akibatnya dirasakan dan dilihat kebobrokan dan kejahatan yang luar biasa yang melibatkan para penyelengara pemerintahan. Mulai dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah: dalam cara pandang dan proses seperti itu berlangsung dengan hebatnya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Koncoisme (KKNK).

Cara pandang seperti yang telah dikemukakan di atas harus diubah menjadi: Rakyat dan Penyelenggara Pemerintahan sederajat sebagai subyek dan obyek politik dan pembangunan. Kalau cara pandang ini diterapkan maka yang akan ditemukan dalam masyarakat sekurang-kurangnya dua hal.

Tidak akan ada lagi aparat penyelenggara pemerintahan yang mengatakan dalam pidatonya di depan rakyat: “Rakyat harus berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah telah membangun jalan poros ini (sebagai contoh saja, pen.).

Oleh sebab karena itu (ini kesalahan berbahasa dalam pidato/sambutan resmi, pen.) rakyat diminta jangan macam-macam,” dan: 1. Rakyat akan mulai berani mengeritik secara terbuka apa yang tidak disetujuinya yang berasal dari pemerintah, karena merasa dan menyadari posisinya yang meningkat. Selanjutnya, dialog akan mulai jalan. Ketika tidak ada lagi pihak yang merasa ditindas atau menindas, diberi atau memberi (karena semuanya adalah kewajiban), di atas atau dibawah, akan mendorong keterbu142

kaan. Apabila keterbukaan ini ditopang oleh media yang bebas dan bertanggung jawab, maka akan sedikit sekali terjadi praktik KKNK dan praktikpraktik lainnya yang melanggar hukum/aturan.

2. Dengan cara pandang ini pula, penyelenggara negara tidak akan merasa “super apalagi angkuh� di depan atau di belakang rakyat. Dia akan mulai belajar rendah hati dan berhati-hati bertindak menangani dan menyelenggarakan tugasnya. Seharusnya penyelenggara pemerintahan yang selalu berterima kasih kepada rakyat. Karena gaji, tunjangan dan lain-lain yang dinikmatinya sebagian besar berasal dari rakyat.

Menyikapi Gagasan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Diketahui bersama bahwa gagasan Provinsi Sulawesi Barat secara geografis meliputi tiga daerah kabupaten sekarang yaitu Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju.

Gagasan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat bukanlah gagasan baru yang baru muncul di tahun 1999 di era Reformasi. Gagasan itu sudah lama. Mulai diekspose lebih empat puluh tahun lalu di awal tahun 50-an. Suatu ide dan visi yang cemerlang. Dalam tahun 1999 gagasan itu mengemuka kembali dan gencar dikampanyekan ke dalam dan ke luar masyarakat Mandar.

Saya menyikapinya dengan optimis: suatu waktu gagasan itu akan terwujud.

Menurut pandangan saya, sambil berjalan memperjuangkannya sesuai dengan undang-undang dan peratruran-peraturan yang berlaku di negara kita, sekarang ini kita di tiga kabupaten tersebut harus menyiapkan sumber daya manusia yang handal (praktik dan pengamalan ajaran agamanya, dan ilmu pengetahuan) untuk diterapkan di semua bidang kehidupan, dan sumber daya ekonomi yang tangguh menopang otonomi daerah. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal bukan hanya di bidang pemerintahan saja, tetapi juga di bidang-bidang sosial ekonomi, politik, budaya, hukum dan ilmu pengetahuan.

143

Gagasan untuk Kemaslahatan Rakyat Lebih Berharga dari pada Jabatan Saya harap Anda tidak terkejut dengan cara dan pola berpikir saya berikut ini. Andaikata ada visi, obsesi, misi, gagasan, kebijakan, dan program agenda kerja yang saya tawarkan/tuliskan dalam Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri dalam Pokok-Pokok Pikiran ini ditolak oleh DPRD Majene dan harus dihapus, sebagai syarat “supaya saya dapat masuk nominasi dipertimbangkan menjadi salah seorang calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene periode 2001-2006, maka dengan lurus saya nyatakan tidak bersedia menjadi bakal calon/calon.

Apa betul? Ya, sungguh! Karena bagi saya semuanya itu harus dibumikan, dipraktikkan, gagasan, kebijakan dan program agenda kerja yang saya anggap baik untuk kepentingan rakyat/umum/negara di kabupaten ini lebih saya hargai dibandingkan dengan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati.

Ibarat sebuah tulisan/kumpulan tulisan bagi seorang pengarang/penulis yang bisa/akan diterbitkan oleh sebuah penerbit atau sponsor dengan syarat ada satu tulisan/artikel atau pernyataan yang harus dihapus, bagi pengarang yang berkepribadian kuat dan bersungguh-sungguh dengan apa yang diyakininya, tidak akan mau menghapus salah satu hasil karyanya itu, pasti tidak bersedia tulisannya/ kumpulan tulisannya itu diterbitkan sebagai buku. Ia akan menolak.

Biarlah karya tulisnya itu tetap menjadi naskah yang utuh, tidak tersebar yang menghalangi popularitasnya dan penghasilannya, dari pada terbit dan populer serta memperoleh penghasilan yang lumayan tapi kumpulan itu tidak utuh lagi.

Dalam hubungan gagasan, visi, misi, kebijakan, dan program agenda kerja yag ditawarkan/dituliskan dalam Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, itulah yang saya maksud: bagi saya pribadi lebih berharga dari pada jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati itu. Begitu salah satu gagasan, kebijakan, dan program itu tersebut ditolak oleh DPRD Majene, maka sudah sangat jelas dimana dan bagaimana posisi saya.

144

Penguatan Diri/Rakyat/Potensi Lokal Karena Cinta, dan Lebih dari pada itu, Siapa pun yang Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati, Sistem yang Lebih Penting!

Demi hidup yang singkat terbatas, sudah beberapa tahun ini saya mengamati dan meneliti, merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikannya dengan sejumlah tokoh (dikenal dan rtidak dikenal), khususnya masalah bangsa kita di daerah Mandar. Sama dengan dua saudaranya yang lain (Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamuju), Kabupaten Majene yang bagian “tubuh dan roh” Mandar litaq pembolongatta (tanah tumpah darah kita), juga memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sejarah dan kebudayaan yang hebat. Anda bertanya: “Apa leqbadi sawaqna anna mupikkirri tendi?” (“Gerangan apa sebabnya sehingga Anda (Suradi Yasil) memikirkannya habis-habisan?”). Dengan jujur terus terang saya jawab sedikit panjang: “Karena Cinta! Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, dengan jabatan sepenting sestrategis itu memberi peluang untuk merealisasikan, menyatakan, melaksanakan, dan membumikan sejumlah obsesi saya ikut membantu meningkatkan mutu kehidupan Rakyat, meningkatkan mutu sumber daya manusia pisik dan nonpisik dan sumber daya alam, memerangi dan memberantas KKNK, dan memperbaiki lingkungan hidup yang mulai rusak di daerah ini. Tanpa cinta saya tak akan bisa merindukan, memikirkan dan memberikan tenaga semampu pisik dan rohani saya untuk rakyat dan daerah kabupaten kita ini. Saya pahami betul, ditilik dari sudut politik praktis, dipikir-pikir Suradi Yasil peluangnya sedikit sekali untuk dipilih menjadi Bupati Majene. Paling banter hanya pada peringkat bakal calon dari pinggir jalan. Tapi toh saya tak memikirkan peringkat itu. Saya menekuni referensi, memikirkan, merenungkan, dan berupaya sekeras-kerasnya, siang dan malam, berbulan-bulan menyusun/ mengetik konsep (konsep awal sejak tahun 1993, masih ditulis tangan) dan mengedit kembali buku Pokok-Pokok Pikiran ini. Bagaimana itu terlaksana, sementara menyadari peluang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sangat sedikit, lalu buku ini terwujud juga, kalau bukan lantaran dorongan Cinta? Kemungkinan besar, sedetik dan detik-detik berikutnya untuk jangka waktu tertentu, sesudah pemilihan di gedung DPRD Majene di tahun 2001, apa yang dikatakan sebaris 145

larik lagu India saya merasakannya: Cinta membangkitkan kepedihan yang manis.�

Tapi, lebih dari pada itu siapa pun orangnya yang menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, apakah ia dari kalangan swasta sipil atau kader partai, apakah ia pegawai negeri, apakah ia anggota militer atau Polri, menurut hemat saya tidak-begitu-penting. Dalam hal ini yang penting ialah sistem dan cara merekrut Pelayan Rakyat sebagai Bupati tersebut, yaitu dengan cara demokrasi, murni, dan jujur sesuai aturan yang berlaku dengan Ketentuan sebagai Kewajiban: beberapa bulan sebelum acara pemilihan, yang bersangkutan mengajukan atau menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat/rakyat Kabupaten Majene Pokok-Pokok Pikiran berupa program kerja yang jelas tertulis dan diuraikan apa, mengapa, dan cara melaksanakannya, gagasan, obsesi dan visi ke depan, kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya, kalau yang bersangkutan terpilih menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati; terbuka dikontrol/diawasi bukan saja oleh DPRD, tetapi juga oleh Rakyat secara langsung melalui media-khusus-kontrol yang disiapkan untuk itu; yang bersangkutan berjanji secara tertulis akan mengundurkan diri/meletakkan jabatan apabila tidak berhasil/gagal melaksanakan program kerja dan kebijakan yang telah ditawarkannya secara tertulis kepada rakyat dan DPRD Majene, apabila ia terlibat KKNK dan mencemarkan nama baik dan martabat Kabupaten Majene. Apabila hal-hal tersebut di atas dapat diterapkan dan dibiasakan/ditradisikan di kabupaten kita ini pada waktu menyeleksi/ memilih seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (begitu pula jabatan Kepala Desa/Lurah), saya yakin kemajuan yang mengesankan akan dialami oleh Kabupaten Majene. Sistemlah yang lebih penting. Sebagai pemula untuk Kabupaten Majene, saya “mendaftarkan� diri dan batin saya kepada DPRD Majene, jauhjauh sebelum jadwal formal pendaftaran dibuka, dengan menyusun dan menawarkan Pokok-Pokok Pikiran ini.

146

Kebijakan Kebijakan Hemat “Berhati-hati memakai uang milik, dan sebagainya; tidak boros; cermat,” demikian arti pertama kata hemat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995 hal.

346). Jiwa dan semangat berhati-hati memakai uang milik rakyat/negara akan merupakan kebijakan Pemda kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Dengan demikian, Pos Pengeluaran/Belanja Kepala Daerah antara lain, perlu ditinjau kembali untuk dikurangi ialah pos ‘Biaya Rumah Tangga, Pembelian Inventaris Rumah Jabatan (tidak perlu setiap tahun), Biaya Pakaian Dinas (tidak perlu setiap tahun, bagi saya sudah cukup satu kali saja selama satu periode jabatan). Yang juga bisa dihemat ialah biaya-biaya perjalanan dinas Pemda Majene.

Contoh, biaya Kelas VIP atau Kelas A yang selama ini dipakai oleh Bupati. Dengan Kebijakan Hemat, pada periode saya (kalau), pada perjalanan dinas Bupati cukup dengan biaya Kelas C (kalau naik pesawat di Kelas Ekonomi, Kapal Motor di Kelas III, masuk RS di Kelas Melati; renungan contoh yang ekstrim, ketika naik kereta api, Gandhi selalu mengambil Kelas Ekonomi berbaur berdesakan dengan rakyat kecil India, pada suatu saat ditanya, “Mahatma, mengapa selalu memilih kelas terendah,” dijawabnya dengan santun dan agung,”karena tidak ada lagi kelas yang di bawahnya.”).

Selain pos-pos pengeluaran tersebut di atas, sejumlah pos pengeluaran selain Pos Kepala Daerah tersebut, menurut pendapat saya, masih bisa dihemat tanpa mengurangi efektifitas kegunaannya. Dari penghematan sub-subsektor yang telah disebut di atas saja sebagai contoh, sudah banyak uang rakyat atau PAD yang bisa dimanfaatkan ke subsektor lainnya yang sangat perlu dibiayai. Bisa diperkirakan, 147

akan jauh lebih besar lagi dana yang bisa dihemat yang dapat dipindahkan ke sub-subsektor lain yang jauh lebih urgen dibiayai, apabila Kebijakan Hemat tersebut diterapkan ke semua bidang yang selama ini dibiayai oleh PAD/Pemda Majene. (Sumber rujukan pos-pos pembiayaan: Keputusan Bupati Tingkat II Majene No. 04I/1997 Tgl. 30-01-1997 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996-1997, dan Peraturan Daerah Kabupaen Daerah Tingkat II Majene No. 5 Tahun 1997 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Tahun Anggaran 1997-1998). Menghemat apa yang bisa dihemat, tanpa mengurangi efektivitasnya, belum menggapai makna ‘berkorban untuk rakyat.’ Karena berkorban mengandung pengertian: pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; menjadi korban; menderita (rugi, dan sebagainya). Hidup hemat (bukan kikir), menghemat uang rakyat/negara adalah kewajiban, adalah kemestian, dan sama sekali jauh dari pengertian berkorban demi rakyat/negara.

Dalam masa makmur sekalipun, uang hasil keringat rakyat dan uang pinjaman atas nama rakyat dari mana pun sumbernya semestinya digunakan dengan berpedoman pada Kebijakan Hemat, apalagi di masa sulit seperti sekarang dan yang akan datang menerapkan otonomi daerah ini, ketika rakyat/negara Indonesia begitu banyak-sangat-banyak utangnya kepada pihak luar negeri. Ketika pendapatan rata-rata rakyat masih jauh di bawah dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rakyat di negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Jepang umpamanya. Kebiasaan pada masa lampau, yakni hanya membicarakan/mempidatokan perlu dan pentingnya kita menghemat uang rakyat/negara sudah waktunya (walaupun terlambat dari pada tidak sama sekali) sekarang sungguh-sungguh dibuktikan dalam praktek menjalankan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah/ negara. Merujuk kepada pendapat dan saran Otto Soemawoto (yang ditujukan kepada Menneg Lingkungan Hidup), saya “membelokkannya� menjadi : Bupati Majene dapat memulai mengaudit material dan energi di kantornya dan di rumah jabatan. Dari audit ini akan tampak berapa banyak pemborosan penggunaan material dan energi. Pemborosan itu berarti inefisiensi yang harus diatasi. Banyak yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, amplop untuk 148

komunikasi intern dapat diguna-ulang (re-use). Hal ini banyka dilakukan instansi di negara maju, seperti Imperial College di London dan Nederlandse Lucht and Ruimtevaart Laboratorium (NLRL) di Belanda. Dengan adanya komputer dan printer dengan sangat mudah kita membuang kertas. Kertas itu dapat didaurguna, misalnya untuk membuat draft surat atau makalah di sisi lainnya. Ini dilakukan antara lain oleh ADB di Manila. Energi dapat dihemat dengan mematikan komputer yang tidak digunakan, AC dan lampu di ruang yang kosong serta mengatur AC tidak terlalu dingin. (KOMPAS, 21 Desember 1999). Penghematan pemakaian air ledeng, tidak dibiarkan mengalir tanpa guna juga perlu diterapkan , dan lainlain yang bisa dihemat. Sense of crisis dari para penyelenggara pemerintahan daerah/negara, lebih-lebih dari pejabat (pemegang eselon) sangatlah dibutuhkan, lebih-lebih lagi dewasa ini dan pada tahun-tahun ke depan, sesuai dengan kondisi keuangan negara yang “pada hakikatnya selalu minus� karena utang kita bertumpuk-tumpuk kepada pihak luar negeri. Khusus untuk daerah Kabupaten Majene sungguh-sungguh harus menghitung dan ‘mengirit’ biaya yang digunakannya di dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang pembiayaannya lebih banyak bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Sementara kita ketahui bahwa PAD Majene sangat minim dibandingkan dengan apa yang harus dibiayainya (biaya telepon, listrik, air ledeng pada rumah-rumah jabatan, bahan bakar minyak para pemegang eselon, dan lain-lain kegiatan rutin, dan pembangunan yang dibiayai oleh PAD) setiap tahun.

Kebijakan Hemat tersebut harus disosialisasikan kepada semua jajaran pemerintahan di Kabupaten Majene, sehingga menjadi satu kebijakan yang dipahami berdasarkan alasan-alasan atau argumentasi yang jelas dan masuk akal.

Saya berani katakan Kebijakan Hemat tersebut di atas akan mendapat dukungan penuh dari rakyat/masyarakat, DPRD Majene, dan para pemikir yang hidup sederhana seperti Otto Soemarwoto, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran Bandung, Mochtar Lubis Sang Watawan Jihad, dan Sarwono Kusumaatmadja, Menneg Ekplorasi Laut dan Perikanan itu.

Penggabungan Beberapa Dinas/Instansi/Bagian, dan Diadakannya Instansi yang Baru

149

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Hemat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Majene, pada awal tahun kedua pemerintahan, DPRD dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten akan diajak mendiskusikan kemungkinan digabungkannya beberapa Dinas/Instansi menjadi satu, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas PKT, dan BRLKT disatukan menjadi Dinas Pertanian dan Kehutanan (atau nama lain); Dinas Perikanan dan Eksplorasi Laut menjadi Dinas Ekplorasi Laut dan Perikanan; Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kebersihan disatukan menjadi Dinas PU saja (atau nama lain). Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa disatukan menjadi Bagian Tata Pemerintahan (atau nama lain). Demikian pula dinas-dinas/instansi-instansi lainnya yang dapat disatukan. Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Penyusunan Program dan Tata Laksana disatukan menjadi Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana. Bagian Ekonomi dan Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah disatukan menjadi Bagian Ekonomi dan Keuangan. Sementara, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Sosial, Bidang Kewanitaan, Anak dan Masalah Kemasyarakatan menjadi Dinas/Bagian/Urusan Kemasyarakatan. Bagian Kepegawaian, Kantor Sosial Politik, Mawil Hansip, Bagian Umum. Bagian Perlengkapan Inspektorat Daerah, Bappeda, dan lain-lain apakah tetap menjadi satu bagian/dinas atau digabungkan dengan bagian/dinas akan didiskusikan “untung rugi, efektif atau tidaknya� dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan efektivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Resutrukturasi Dinas/Bidang/Urusan tersebut di atas tidak akan ditetapkan begitu saja secara sepihak oleh Pemda tetapi akan didiskusikan dengan pihak-pihak yang relevan dan berkompeten terutama dengan DPRD Kabupaten Majene (seperti yang telah dikemukan di atas). Ada tiga pertimbangan pokok restrukturasi ini yaitu (1) kebijakan hemat, (2) efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, dan (3) kordinasi pekerjaan dan pengawasan yang lebih mantap. Di sini akan diulangi bahwa di samping efisiensi, efektivitas, kordinasi dan pengawasan pekerjaan diusahakan lebih mantap, sekaligus sebagian biaya rutin penyelenggaraan pemerintahan dapat dihemat. Kebiasaan lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang antara lain “tidak memikirkan dan memperdulikan dana yang berasal dari rakyat atau sumbernya dari utang negara ke pi150

hak donor, “pokoknya dipakai atau dihabiskan atas nama dinas dan pembangunan padahal kepentingan pribadi yang mendompleng,” sudah harus dihentikan.

Tapi Kebijakan Hemat jangan diartikan “pokoknya hemat” yang menyebabkan dikesampingkannya efisiensi, efektivitas kerja dan produktivitas dalam arti umum.

Pemberian Pengharagaan Kepada Orang-Orang yang Berprestasi Tinggi Manusia di mana pun sesungguhnya membutuhkan pengakuan berupa penghargaan dari orang lain atas karya yang telah dihasilkannya. Penghargaan itu akan menimbulkan kebahagiaan dari dalam hatinya yang pada gilirannya akan mendorongnya mempertahankan dan malah akan memacunya menghasilkan karyakarya bermutu lainnya. Perhatian dan pemberian penghargaan tersebut juga akan merangsang orang lain untuk berprestasi tinggi. Pemberian penghargaan dimaksud (di semua bidang) akan saya perhatikan kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Memberikan perhatian dan penghargaan yang tulus kepada seseorang/kelompok yang berprestasi tinggi di suatu bidang kegiatan adalah salah satu upaya menjaga dinamika kehidupan yang bermartabat, secara tidak langsung mendidik generasi muda (terutama) bahwa kepada orang yang berprestasi tinggi itu diberikan penghargaan/penghormatan. Orang yang berprestasi tinggi itu memperoleh ‘tempat duduk dan status lebih’ dibandingkan dengan orang berprestasi biasa-biasa saja. Pada sisi yang khusus orang memperoleh penghargaan/ penghormatan sesuai dengan hasil karya/presatasinya, bukan yang lainnya.

Penetapan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapat penghargaan tersebut seyogianya melalui suatu seleksi yang ketat sekali dengan syarat-syarat yang berat oleh suatu Dewan Pemberian Penghargaan Kabupaten Majene berdasarkan kriteria baku yang disusun oleh suatu tim independen. Penghargaan tersebut tidak hanya terdiri dari Piagam Penghargaan thok tetapi juga sesuatu yang bernilai ekonomi. Biaya penyelenggaraan dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi tinggi di bidangnya masing-masing bisa saja ditanggung oleh Pemda Kabupaten Majene, instansi/lembaga resmi yang terkait, LSM nasional/ international, dan perorangan yang tidak mengikat.

151

Lembaga Independen Pemantau Proyek, dan Jaringan Pengawas Jasa Konstruksi “Suatu oraganisasi independen yang menamakan dirinya “Lembaga Independen Pemantau Pelelangan Proyek dan Pelaksanaan Pisik Proyek (LIP6) terbentuk di Palopo, 3 April 1999 berdasarkan Akta Notaris Zirmayanto,SH, yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Pendiri oraganisasi yang bernaung dalam LSM John Noble kepada “PR” mengemukakan pokok pikirannya mendirikan LP6 adalah untuk memantau praktek Korupsi, Kolusi, Nepotoisme yang berbentuk ‘pelelangan arisan’ (pelelangan yang diatur), pelelangan yang dikuasai satu kekuatan pemilik modal, kerja sama antara pejabat pimpro atau pelelangan dengan rekanan tertentu, kebocoran nilai proyek (OE) yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara, dan kontraktor ‘plat merah’ yang ikut pelelangan. Hasil pemantauan LIP6 disampaikan kepada instansi penegak hukum.

Organisasi LSM yang pendirinya terdiri atas sejumlah pengacara di Sulsel ini dalam Anggaran Dasarnya berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan bertujuan mengembangkan cita-cita tercapainya pembangunan fisik proyek yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan keuangan negara. Mendukung pelaksanaan reformasi untuk menghapuskan KKN dalam pelaksanaan pelelangan dan fisik proyek milik pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka LIP6 akan memantau dan mendata tata cara pelaksanaan pelelangan proyek milik pemerintah, memantau pelaksanaan proyek yang dilakukakn oleh kontraktor dan melaporkan hasil temuan itu kepada instansi terkait.” (Kutipan berita Pedoman Rakyat, 22 April 1999). Sebelas bulan kemudian, menjelang diberlakukannya UU No.18 tahun 1999, dengan maksud yang kurang lebih sama, sebuah ide dilontarkan oleh Yopi Yahya, SH Kordinator WAC (Watampone Anti Corruption) bahwa segera akan dibentuk Jaringan Pemantau Jasa Konstruksi di setiap kecamatan di Kabupaten Bone. Penyebabnya, karena bestek proyek belum diakses ke masyarakat luas. “Bestek itu terlalu disakralkan. Hanya boleh dilihat oleh orang proyek dan kalangan terbatas. Jaksa saja kesulitan, apalagi kita yang yang cuma pekerja sosial,” kata Yopi Yahya ynag juga pengacara itu. Lebih lanjut dikatakannya bahwa sebuah penyimpangan proyek konstruksi baru diketahui khalayak, bias152

anya setelah ada orang dalam ‘bernyanyi.’ Makanya, penglibatan masyarakat dalam proses pengawasan sebuah proyek merupakan pilihan yang tidak dapat ditunda lagi. Walaupun ada pengawas, tapi kredibilitasnya kadang masih dipertanyakan. (Fajar, 13 Maret 2000).

Saya mendukung kehadiran LIP6 dan ide pembentukan Jaringan Pemantau Jasa Konstruksi tersebut di atas. Adalah bermanfaat jika sekelompok warga masyarakat Kabupaten Majene mengadakan kerja sama dengan kedua LSM itu.

Karena senafas dengan komitmen dan tekad saya ikut memerangi KKNK di Indonesia, kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene maka terbuka peluang cabang LIP6 hadir di Kabupaten Majene. (Alamat sementara LIP6: Jalan Batara 75, Palopo, Sulawesi Selatan). Dalam hal Jaringan Pemantau Jasa Konstruksi saya akan menyarankan, mendorong dan mendukung hadirnya di Kabupaten Majene satu LSM yang sama dengan WAC itu.

Malu Memakai Mobil ‘Pajero’ atau sekelasnya, dan Kendaraan Plat Merah Tabu Dipakai untuk Urusan Bukan Dinas Kita mengetahui bahwa mobil yang dikenal dengan nama ‘Pajero’ itu atau sekelasnya, sudah tergolong mobil yang “wah” (mewah/mahal). Mobil itulah yang kini menjadi mobil dinas para Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan (2000). Mobil seperti atau sekelas dengannya, apalagi di atasnya, sama sekali belum pantas bagi saya (kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene). Alasan saya sederhana saja: seorang Pelayan Rakyat seharusnya malu memakai mobil mewah di tengah Majikannya yang bernama Rakyat yang masih hidup berkekurangan.

Kalau dia memakainya, menurut saya pribadi, itu merendahkan sikap hidupnya yang seharusnya diteladani. Di tengah rakyat yang masih hidup prihatin, sebaiknya ia memakai mobil yang “paling murah”.

Jadi, kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka mobil ‘Pajero’ tersebut segera diusulkan dan minta disetujui oleh DPRD untuk dijual kemudian diganti dengan mobil yang harganya paling tinggi seperdua dari harga 153

‘Pajero’ itu. Selisih penjualan dan pembelian mobil dinas tersebut (berapa pun besarnya) bisa menjadi modal kerja usaha beberapa kelompok masyarakat bawah ekonomi sangat lemah di Kabupaten Majene atau dipakai membiayai upayaupaya yang strategis meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Majene (antara lain untuk mengatasi pengangguran).

Apakah “bukti” keprihatinan-hidup-bersama dengan Rakyat Kabupaten Majene hanya akan menghiasi bibir ketika berpidato atau ketika berkampanye mencari dukungan politik? Bagi saya, Tidak! Hidup sederhana dan hemat bersuka duka bersama bangsa/rakyat harus dibuktikan dalam praktek nyata perilaku hidup sehari-hari. Tidak dalam pidato atau ucapan, atau berhenti pada tingkat kata-kata saja. Boleh jadi di tahun 2020, ketika “tidak ada” lagi rakyat Kabupaten Majene yang miskin (menurut standar minimal kebutuhan hidup manusia), seorang Pelayan Rakyat sebagai Bupati di daerah ini sudah wajar memakai mobil mewah sekelas atau melebihi ‘Pajero’ itu.

Kendaraan Plat Merah. Kendaraan plat merah milik negara, tanpa kecuali (tanpa kecuali, ditegaskan di sini: termasuk kendaraan dinas Bupati Majene) sungguh-sungguh hanya akan digunakan untuk urusan dinas. Tidak dibenarkan kendaraan plat merah dipakai seenaknya mengurusi kepentingan pribadi/ organisasi nonpemerintah, seperti ke acara perkawinan, rekreasi, belanja, dan sebagainya (kecuali dalam keadaan darurat, seperti mengantar orang sakit payah, menangani/menolong orang yang ditimpa kecelakaan/musibah, dan sebagainya).

Begitu pula barang/peralatan dinas lainnya hanya bisa digunakan untuk kepentingan dinas.

Kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu implementasi Kebijakan Hemat.

(Dengan kebijakan tersebut sekurang-kurangnya dua keuntungan diperoleh. Pertama, mengurangi/mencegah pemborosan uang rakyat/negara. Kedua, menunjukkan kepada rakyat praktik azas keadilan pengelolaan uang negara. Keuntungan pertama dan kedua, diharapan menjadi nilai tambah kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara bahwa pemerintah sungguh-sungguh berupaya memberantas berbagai penyakit dalam tubuh pemerintahan).

154

Tegur Langsung Saya dan Keluarga Saya Sehubungan dengan kebijakan seperti yang diuraikan dalam nomor 5 di atas, maka akibat logisnya ialah apabila saya atau keluarga saya pernah suatu waktu menggunakan kendaraan dinas (plat merah) atau barang-barang inventaris lainnya milik negara/rakyat bukan untuk kepentingan dinas (kecuali dalam keadaan darurat), saya harap Siapa Saja, terutama Rakyat Kabupaten Majene berhak dan berkewajiban menegur langsung saya atau keluarga saya bahwa perbuatan itu tergolong perbuatan korupsi.

Kalau segan menegur karena alasan tertentu, di sini saya tekankan, saya mohon supaya hal itu segera dilaporkan/disampaikan secara lisan atau tulisan kepada saya. Percayalah, saya tidak akan tersinggung, malah akan berterima kasih kepada yang melaporkan itu atas peran sertanya menyelamatkan uang negara/ rakyat, mencegah perbuatan yang tidak benar, dan saya jamin saya akan memperingati keras diri saya sendiri atau keluarga saya yang telah berbuat salah/korupsi tersebut. (Catatan: Tidak benar dan tidak ada jalan bagi saya untuk tersinggung, apalagi marah atas teguran atau laporan rakyat tersebut, karena saya sendiri dengan jelas-jelas memohon, menuliskannnya dalam Pokok-Pokok Pikiran ini sebagai salah satu kebijakan Kalau Saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene).

Rumah Jabatan Tempat Menerima Laporan/ Pengaduan Rakyat atau Siapa Saja Selama ini, disamping berfungsi sebagai rumah tinggal Bupati Majene, tempat menerima tamu dalam hubungan urusan dinas atau pribadi, juga tempat menerima rakyat biasa yang datang mengadukan masalahnya kepada Pelayan Mereka.

Fungsi-fungsi itu tentu saja akan tetap dilanjutkan keberadaannya. Malah, khusus untuk menerima rakyat biasa akan ditingkatkan intensitasnya, sesuai dengan program kerja Alokasi Waktu Kerja yang Berimbang, Rakyat adalah Majikan itu.

Sungguh menjadi suatu permainan/pertunjukan yang sungguh-tidak-lucu, malah memalukan, kalau Suradi Yasil dipercaya/dipilih menjadi Pelayan Rakyat se155

bagai Bupati Majene tidak akan berusaha memaksimalkan fungsi Rumah Jabatan yang lumayan mahal itu (dibandingkan dengan rumah tempat tinggal sebagian besar rakyat Majene) melayani Rakyat Kabupaten Majene sementara dalam PokokPokok Pikiran yang ditulisnya ini jelas-jelas sangat peduli terhadap kehidupan rakyat kecil dan akan membangun dialog dengan Rakyat.

Bekerja Sama, Pengaruh dan Peran LSM LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dalam dunia internasional dikenal dengan sebutan NGO (Non Goverment Organization) adalah kekuatan yang luar biasa. Pada umumnya LSM menjalin jaringan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Solidaritas antarLSM (NGO) sangat besar dan kental sekali di semua tingkat. Demikian kenyataannya. Sebagai seorang aktivis LSM Bidang Lingkungan Hidup, dan Penduduk Asli/Masyarakat Adat sejak tahun 1985 sampai kini, solidaritas itu saya saksikan dan mengalaminya.

Menyadari kekuatan dan kegunaan LSM dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan menguntungkan apabila Pemda Majene menjalin kerjasama dengan LSM-LSM sekaligus Pemda mendorong berdirinya LSM-LSM di wilayah pemerintahannya. Sebagai aplikasinya, kalau saya yang dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, dalam hubungannya dengan LSM akan mengagendakan kebijakan seperti uraian berikut.

Mendorong LSM-LSM dari dalam/luar Kabupaten Majene mengadakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh anggota masyarakat yang bisa menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, rasa pecaya diri, keberanian dan tekad yang positif, membuka cakrawala-cakrawala baru terutama para remaja/pemuda untuk mengambil peranan meningkatkan mutu hidupnya dan orang di sekitarnya, memperjuangkan tegaknya HAM, hukum, dan demokrasi.

Pelatihan-pelatihan tersebut direncanakan dan diselenggarakan oleh LSM, bukan instansi pemerintah. Instansi/lembaga pemerintah/dinas menyelenggarakan sendiri pelatihan atau kegiatan berdasarkan program sendiri. LSM menjadi mitra yang sejajar mendinamiskan dan menjadikan masyarakat kritis terhadap dirinya 156

sendiri, terhadap lingkungannya, dan terhadap pemerintahnya, dalam koridor kritis yang bertanggung jawab demi kebaikan bersama. Mendinamiskan dan memberdayakan masyarakat tentu saja dibutuhkan peranan para pemimpin masyarakat itu sendiri. Para pemimpin formal dan nonformal, sebagai tokoh panutan rakyat, dengan sendirinya dituntut berfikiran kritis dinamis dan berwawasan global tetapi bertindak lokal sesuai potensi, fungsi dan posisi masing-masing. Kehadiran dan peran LSM dalam msyarakat Majene hendaknya “tidak dicurigai sebagai pengancam dan pengacau masyarakat,” anggapan yang pernah mendominasi pemikiran para eksekutif kita di era pemerintahan Orde Baru.

Memang tidak ada maksud saya untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan. Dinyatakan atau tidak, akan nampak visi, obsesi, misi, gagasan, dan program kerja dalam Pokok-Pokok Pikiran ini “dipengaruhi” oleh ruh dan semangat Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu dan lebih banyak memihak kepada rakyat kecil atau pihak yang lemah. Itu wajar saja. Seperti yang telah dikemukakan sejak tahun 1985 sampai saat ini (dan Insya Allah juga pada masa yang akan datang) saya berkiprah dengan teman-teman bersama rakyat di dan di jaringan LSM yang mendunia. Mulai tingkat lokal sampai internasional.

Kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene adalah wajar saja jika sejumlah LSM mengambil bagian berperanserta, bermitra dengan Pemda dan Rakyat berupaya meningkatkan mutu kehidupan rakyat/masyarakat Kabupaten Majene. Akan tidak menjadi berita kelak bisa saja puluhan/ratusan juta dana sponsor nonpemerintah masuk ke Kabupaten Majene digunakan antara lain untuk meningkatkan pendidikan/kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan hidup, peningkatan peran wanita, dan sebagainya. Seperti, untuk membiayai penerbitan dwibulanan “Suara Oposisi”/”Kritik dan Saran”/”Suara Kami” (lihat kembali subjudul Dwibulanan “Suara Oposisi”/”Kritik dan Saran”/ ”Suara Kami” apabila Pemda Kabupaten Majene tidak bersedia mendanai penerbitan yang khusus bertugas sebagai alat kritik dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Majene maka saya akan tetap mengusahakan semaksimalnya mendorong penerbitan media khusus tersebut.

Media itu dibutuhkan untuk memerangi praktek curang/jahat (antara lain korupsi, kolusi, nepotisme, koncoisme, suap, pemborosan uang negara/rakyat, pele157

cehan HAM dan demokrasi) oleh oknum pejabat dalam peyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat menuju kepada pemerintahan bersih (ada pendapat yang mengatakan: bukan pemerintahan yang bersih tetapi pemerintahan yang baik). LSM bisa memegang peranan menerbitkan dan mendanai “Suara Oposisi”/”Kritik dan Saran”/”Suara Kami” atau nama lain tersebut.

Menurut saya, penerbitan dwibulan itu sangat penting/perlu apabila kita betul-betul menginginkan kontrol dan kritik, pendapat/suara dan peran serta rakyat sebagai bagian implementasi Kedaulatan Rakyat menuju pemerintahan yang demokratis dan bersih dalam tatanan masyarakat madani/civil society.

Kita tidak perlu khawatir atas kehadiran LSM-LSM mengambil bahagian dalam proses pembangunan di Kabupaten Majene kelak. Apabila ada yang melanggar aturan/hukum/undang-undang pasti ditindaki oleh yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita.

Teknologi Tepat Guna di Pedesaan Mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kegiatan yang bergerak cepat serta kebutuhan yang semakin meningkat di bidang kesejahteraan, diperlukan hadirnya teknologi tepat guna di Kabupaten Majene seperti teknologi tepat guna kelautan, dan pertanian, dan lain-lain. Teknologi tepat guna memberikan efesiensi dan hasil yang lebih. Teknologi tepat guna dimaksud antara lain teknologi sederhana antara lain (1) Alat Pengering untuk Fermentasi Kakao, (2) Menaikkan air ke tempat yang lebih tinggi dari sumber mata air dengan tidak menggunakan energi listrik, untuk keperluan pengairan/penyiraman tanaman para petani di musim kemarau, dan (3) Tungku hemat energi.

Alat Pengering untuk Fermentasi Kakao secara berkelompok dapat diadakan oleh petani kakao dalam rangka meningkatkan mutu mencapai mutu ekspor sehingga nilai jual bertambah yang akan meningkatkan pendapatan rakyat petani kakao. Sedang apabila air dapat dinaikkan pada ketinggian tertentu di daerah pertanian rakyat yang butuh pengairan/penyiraman di musim kering akan meningkatkan hasil produksi petani kita. Tungku hemat energi perlupula diterapkan di 158

tengah masyarakat Kabupaten Majene agar penggunaan kayu bakar dapat dihemat sementara hasil yang diperoleh tidak berkurang. Tungku hemat energi sudah lama diproduksi di daerah lain. Tungku yang sama dapat diproduksi di daerah ini.

Demikian pula teknologi tepat guna lainnya yang sudah banyak diterapkan di tempat lain di Indonesia yang sebenarnya kita di Kabupaten Majene juga membutuhkannya, semua itu diarahkan pada peningkatan hasil produksi rakyat kita dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dewan Penasehat Ekonomi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Daerah Menangani masalah ekonomi, pertanian, kelautan dan perikanan daerah Kabupaten Majene (skala mikro) yang bagian integral ekonomi Indonesia (skala makro) sekaligus bagian dari ekonomi dunia (skala global) di awal abad ke-21 milenium III, maka Kalau Saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (2001-2006) akan membentuk Dewan Penasihat Ekonomi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Majene (DEPEKPDKA MAJENE, atau akronim lain yang lebih “pas�).

Sebagai Dewan Penasihat Bupati Majene dibidang-bidang tersebut. Dewan inilah yang menghasilkan pemikiran dan kebijakan ekonomi yang direkomendasi untuk dipertimbangkan oleh Pemda Majene membuat keputusan mendasar/penting pada bidang-bidang tersebut di atas, bagaimana cara lebih mendinamiskan, mengembangkan dan menggali potensi sumber daya alam daerah dan sebagainya.

Nama-nama yang direncanakan/diminta duduk di dalam Lembaga ini salah seorang di antaranya ialah Prof.Dr.H. Halide, Drs. S. Razak, MBA. General Manager PT. Sucofindo Divisi Master List, DR. Ir. Jamaluddin, MS, APU di Balitjas Maros (ini baru rencana atau pemikiran) dan nama-nama lain yang representatif di bidangnya tanpa melihat apa partai politiknya. Nasihat/rekomendasi lembaga ini akan didiskusikan/dimasak oleh Bappeda Majene untuk diimplementasikan.

159

Dewan Penasihat Informal Sebuah Dewan Penasihat informal secara pribadi akan memberi masukan kepada saya untuk dipertimbangkan ketika menjalankan tugas Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Dewan ini akan terdiri dari beberapa orang pakar di bidang keahlian masing-masing (agama, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum) dari Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Masyarakat Formal dan Informal.

Meneruskan Program Kerja Pemerintahan yang Lalu Salah satu kebijakan yang saya akan pegang ialah meneruskan program kerja pemerintahan yang lalu asalkan masih di dalam koridor kebijakan pemerintah di Era Reformasi/Demokrasi. Kalau ada Rencana atau Program yang tidak sesuai lagi dengan semangat Reformasi, Demokrasi, dan Kebijakan Hemat tentu saja akan ditinjau dan dikaji ulang bersama dengan pihak DPRD.

Dengar Pendapat DPRD Langsung dengan Pelayan Rakyat Sebagai Bupati Majene 1 Kali Pertiga Bulan Sehubungan dengan kegiatan dengar pendapat tersebut di atas disarankan kepada DPRD Majene supaya memanggil dan menanyakan langsung kepada Pelayan Rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majene tentang berbagai pelaksanaan kebijakan dan ketetapan yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak atau amanah dari DPRD, sekurang-kurangnya 1 kali setiap tiga bulan. Kegiatan ini tidak termasuk dengar pendapat Dinas-Dinas/Instansi-Instansi dengan DPRD Majene.

Kewenangan dan fungsi pengawsan DPRD terhadap eksekutif harus nampak aktif dan dirasakan oleh eksekutif. Sikap DPRD era sekarang harus berbeda dengan sikap DPRD masa lalu. DPRD periode Orba sangat segan terhadap Pelayan Rakyat sebagai Bupati. Di zaman Reformasi/Demokrasi, “dominasi dan pengawa160

san rakyat via DPRD” harus nyata dalam wujud implementasinya sehingga senang-tidak-senang Pelayan Rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati merasakan bahwa pada tingkat dan tahap tertentu keduanya bisa di-impeachment oleh DPRD. Adalah juga kewajiban Pelayan Rakyat Bupati dan Wakil Bupati ikut menegakkan dan menjaga wibawa DPRD di jajaran pemerintahan dan masyarakat.

Kelompok Oposisi Agar lebih mendinamiskan, menyegarkan dan mendorong Pelayan Rakyat sebagai Bupati Kepala Daerah beserta jajaran penyelenggara pemerintahan lainnya menjalankan tugas kewajiban mereka bersunguh-sunguh dan berhati-hati melayani masyarakat, saya akan mendorong berdirinya satu atau beberapa kelompok lembaga independen Kelompok Oposisi. Kelompok yang terdiri dari apakah orangorang yang mewakili partai politik, organisasi massa, LSM atau perorangan yang tidak terikat pada satu organisasi, terserah kepada mereka yang membentuknya.

Kelompok yang selalu “memata-matai” praktik penyelengaraan pemerintahan, kebijakan yang diambil oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pemantauan tersebut kelompok ini sangat diharapkan melancarkan kritik dan saran yang akan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Dwibulanan “Suara Oposisi” atau “Kritik dan Saran” atau “Suara Kami” dan media massa lainnya dapat menjadi wadah penyaluran pendapat/kritik kelompok tersebut. Dengan demikian pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak bisa berbuat semaunya saja menjalankan kewajiban mereka melayani rakyat dan kewajiban-kewajiban lainnya karena berbagai pihak mengawasi mereka.

Mendayagunakan Pemuka Adat Kenyataan hidup sehari-hari menunjukkan, para pemimpin tradisional (keturunan atau mantan maraqdia, paqbicara, tomakaka dan sebagainya), walau dalam pemerintahan republik sekarang ini (bukan lagi dalam sistem pemerintahan model ammaraqdiang ‘kerajaan’), pengaruh person mereka masih kuat. Para pemangku 161

adat atau mantan pejabat model tradisonal pada zaman dahulu dan sisa-sisa tata cara pemerintahan tradisional terutama di daerah pedalaman, masih berpengaruh dan ditaati oleh rakyat setempat. Bahkan juga di daerah perkotaan. Peran mereka dalam segmen kehidupan tertentu masih nampak berterima dalam masyarakat Mandar, juga di Kabupaten Majene. Maka untuk melancarkan sosialisasi peraturan, undang-undang, himbauan, harapan, dan lain-lain yang di anggap perlu untuk kemajuan dan kebaikan bersama, para mantan pemangku adat atau yang masih memangkujabatan pemerintahan model tradisional (seperti para Tomakaka) akan diajak dan diberi peran. Sesungguhnya, mereka adalah kekuatan yang besar dan laten. Cuma selama ini tidak begitu diperhatikan. Dalam periode 2001-2006, kalau saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, kekuatan besar dan laten itu akan dirangkul dan diajak berperan serta meningkatkan mutu kehidupan rakyat.

Mengajak Para Pengusaha Berpromosi Sambil Menggelar Kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan di Kabupaten Majene Dalam proses upaya meningkatkan apresiasi dan merangsang perhatian rakyat terutama kalangan generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di Kabupaten Majene perlu dilaksanakan pameran/kegiatan yang berhubungan dengan kedua tema tersebut seperti Pameran Buku dan Teknologi, Pameran Perkembangan Komputer, Baca Puisi Tingkat Regional/Nasional, dan sebagainya. Pameran/Kegiatan tersebut dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. Untuk membiayai Pameran/Kegiatan tersebut Pemda Kabupaten Majene akan mengadakan pendekatan dan pembicaraan dengan Kalangan/Kelompok Pengusaha, kiranya mereka dapat membiayai semua kegiatan tersebut sambil menjadikannya tempat promosi bidang usaha mereka kepada rakyat Kabupaten Majene dan sekitarnya (sebagian dari Kabupaten Polmas dan sebagian dari Kabupaten Mamuju). Kegiatan-kegiatan seperti itu akan berdampak positif terhadap perkembangan kemajuan di daerah ini.

162

Meninjau SK Bupati yang Mendapat Sorotan/Kritik Jalaluddin Rahman, salah seorang Pengurus ICMI Orwil Sulsel mengecam keras SK para Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan yang menetapkan dan memungut tarif angkutan transportasi jemaah haji 1999-2000 dari daerah masing-masing ke Bandara Hasanuddin Makassar yang dianggapnya telah melampaui batas toleransi yang wajar. Ditulisnya, “Informasinya dari jemaah langsung. Jamaah Mamuju, Majene (kalau tidak salah), Pinrang masing-masng dipungut pula Rp 150.000, 100.000,00, dan 75.000…. Ternyata besarnya biaya yang dipungut buat jemaah tersebut bisa berbanding 3-4 kali lipat dengan biaya yang sesungguhnya.

Hal itu amat patut disesalkan sebab dilakukan secara sah oleh seorang yang amat terhormat dan amat dihormati di suatu daerah, yakni Pak KDH. Pertanyaannya adalah mengapa harus jumlahnya begitu besar. Kalau jumlahnya hanya dua kali lipat, mungkin masih saja dapat dimengerti. Namun kalau sampai tiga atau empat kali, maka hal tersebut sudah merupakan pemerasan yang amat tidak pantas terjadi di era reformasi ini,” dan seterusnya. (“Kapan Jemaah Haji Berhenti Diperas”, Fajar, Februari 2000). Kritik terbuka seperti itu perlu didengar dan disikapi sebaik-baiknya.

Kalau kritik tersebut di atas benar adanya, bahwa pungutan itu telah melampaui kewajaran, maka Keputusan yang mengaturnya perlu direvisi. Kasus “pungutan transportasi jemaah haji” itu adalah satu contoh kasus yang akan mendorong saya, kalau saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene akan mengambil kebijakan meninjau berbagai ketentuan yang boleh jadi sudah tidak cocok diterapkan di era sekarang ini. Masukan dari pihak-pihak yang terkena peraturan dan sebagainya yang merasa "dirugikan" diberi kesempatan mengajukan protes dan usul yang saling menguntungkan untuk dimusyawarahkan.

163

Beberapa Catatan Mengundurkan Diri Hampir tanpa beban apa pun dengan bertanggung jawab saya cantumkan Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (I) pada salah satu halaman PokokPokok Pikiran ini. Surat pernyataan sebagai jaminan bahwa saya akan bekerja bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah ditetapkan secara khusus sebagai titik-titik fokus agenda-kerja kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Taruhannya, apabila gagal: tanpa diminta oleh siapa pun saya akan meletakkan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Pernyataan dimaksud ialah sebagai berikut.

SURAT PERNYATAAN BERSUMPAH/BERJANJI SENDIRI Wallahi, saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan meletakkan jabatan/ mengundurkan diri sebagai Pelayan Rakyat = Bupati Majene paling lambat sesuai Keterangan Waktu/Saat Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri*) apabila saya tidak melaksanakan hal-hal berikut di bawah ini: 1. Menerbitkan media khusus dwibulanan “Suara Oposisi” atau “Kritik dan Saran” atau “Suara Kami” atau apa pun namanya yang dibiayai Pemda Majene atau sponsor lain.

2. Melaksanakan agenda alokasi waktu kerja yang berimbang di empat kecamatan Kabupaten Majene.

3. Menempelkan semua nama proyek pembangunan dan (kegiatan) rutin yang menggunakan uang negara/rakyat (dari mana pun sumber dana proyek 164

dan kegiatan tersebut) lengkap dengan jumlah dananya/anggarannya di tempat umum di ibu kota kabupaten dan di semua ibu kota kecamatan pada awal bulan/tahun kerja kegiatan. Setiap tiga bulan dan setiap tahap/termin laporan pembayaran dana yang telah dicairkan untuk proyek/kegiatan yang bersangkutan ditempelkan lagi pada papan pengumuman yang sama dengan catatan siapa pun berhak dan bisa melihat bukti-bukti pengeluaran/pembiayaan proyek/kegiatan.

4. Menyerahkan/membagikan paket racun babi yang telah diproyekkan atau dijadikan agenda kerja Pemda Majene kepada rakyat petani/peladang (dua kali setahun dengan antar waktu enam bulan) sesuai tahun anggaran berjalan; Mendorong pembentukan Satuan Tugas Pemburu (Porangngang) Anti Hama Babi oleh Masyarakat; dan Melaksanakan perburuan babi yang teroraganisasi sesuai dengan program kegiatan Anti Hama Babi di Kabupaten Majene.

5. Saya pribadi (Suradi Yasil) membuat teras-teras dan menanam pohon di lahan miring seluas minimal 2 ha (pada empat lokasi) di masing-masing kecamatan setengah ha atau lebih dengan biaya pribadi, sebagai contoh bagi para pejabat arah ke samping, dan ke bawah (terutama bagi Camat dan Lurah/ Kepala Desa) di jajaran Pemda Kabupaten Majene.

6. Melaksanakan Lomba Membuat Teras dan Menanam Pohon di lahan miring se Kabupaten Majene untuk umum memperebutkan Hadiah Sayang Bumi Kabupaten Majene dalam rangka kegiatan upaya penghijauan dan reboisasi di Kabupaten Majene yang pemenangnya ditentukan dengan cara undian, asalkan tidak diharamkan oleh MUI Majene.

7. Merealisasikan rencana pembuatan PLTA Mini sekurang-kurangnya satu unit di satu air terjun yang ada dan secara teknis menurut ahlinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya listrik tenaga air mini yang tidak jauh dari tempat itu terdapat pemukiman penduduk (yang belum dijangkau penerangan listrik), untuk dinikmati oleh rakyat/masyarakat setempat.

8. Merealisasikan usaha-usaha meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan petani dan nelayan yang masih tergolong miskin dengan cara bekerja sama dengan pihak BLPPT, LSM Pengembangan Masyarakat Pantai, dan menga165

jak pihak nelayan peserta proaktif berusaha menambah penghasilan berdasarkan rencana dan keinginan mereka sendiri. Pemda membantu dan memfasilitasi pelaksanaannya.

9. Melaksanakan program Pokok-Pokok Pikiran Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21 (yang pada hal-hal tertentu sudah disetujui oleh DPRD Majene).

10. Selain hal-hal yang telah disebut di atas, saya bersumpah/berjanji akan segera meletakkan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, apabila: 11. Secara hukum saya terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Koncoisme dan melakukan pelanggaran terhadap UU dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene termasuk pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik pemerintah dan daerah Kabupaten Majene. *) Keterangan Waktu/Saat Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri sesuai nomor urut di atas sebagai berikut.

1. Paling lambat tiga bulan 2. Paling lambat dua bulan 3. Paling lambat tiga bulan 4. Paling lambat delapan bulan 5. Paling lambat dua bulan 6. Paling lambat delapan belas bulan 7. Paling lambat delapan belas bulan 8. Paling lambat dua belas bulan 9. Paling lambat dua belas bulan Nomor 1 sampai dengan nomor 9 di atas terhitung sejak tanggal pelantikan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene.

166

(10) Paling lambat tiga hari sesudah hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan vonisnya.

Makassar, Bulan Kemerdekaan RI 1999 Yang Membuat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (I) Suradi Yasil Demikianlah, apabila saya tidak melaksakanakan agenda-kerja-inti yang dikampanyekan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini dan/atau saya melakukan pelanggaran seperti yang disebut di atas maka otomatis/dengan sendirinya saya meletakkan jabatan/ mengundurkan diri sebagai Pelayan Rakyat = Bupati Majene. Dasar “hukum� dan “etika� jatuh/berhenti dengan sendirinya itu ialah Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sepihak (I) dan Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sepihak (II) (ada pada halaman lain di bawah judul Lembaran Masukan Masalah dari Masyarakat/Rakyat Kabupaten Majene dan Surat Pernyataan Bersumpah/ Berjanji Sendiri (II)) yang saya buat sendiri dan ditandatangani tanpa tekanan siapa pun juga.

Sudah lama saya berpendapat dan mengatakannya bahwa sungguh tidak etis seseorang pemimpin (yang sebenarnya pelayan) yang gagal masih mau dan mempertahankan kedudukan/jabatannya.

Sebuah Komitmen untuk Diri Sendiri Pada suatu hari yang lampau, entah hari dan tanggal berapa getar dan gema itu datang. Dan sejak itu terus bergetar bergema dalam hati, dan dalam pikiran. Getar dan gema sebuah komitmen (perjanjian) dengan hati nurani sendiri: kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, maka sungguh seluruh hari seluruh malam pelayanan pikiran/batin dan pelayanan perilaku/lahir kepada rakyat Kabupaten Majene akan saya berikan. Anda boleh percaya, setengah percaya atau tidak, itu hak Anda! Tapi komitmen untuk diri saya sendiri itu terus bergetar dan bergema. Perwujudan komitmen itu antara lain dalam bentuk buku

167

Pokok-Pokok Pikiran ini, dan pengamatan serta perhatian saya terus menerus terhadap kejadian dan perkembangan di Kabupaten Majene.

Cara Baru di Abad Baru Milenium Baru Mengantisipasi abad ke-21 yang baru di dalam milenium III yang juga baru memerlukan cara yang baru pula. Kalau abad baru milenium baru ini dihadapi atau dijalani dengan cara lama? Saya tidak berani mengatakan bahwa hasilnya tidak akan maksimal, apalagi akan mengatakan bahwa hasilnya “jalan ditempat.” Tapi yang jelas, dalam Pokok-Pokok Pikiran ini terdapat hal-hal, cara-cara atau gagasan-gagasan yang baru bila dibandingkan dengan apa yang selama ini berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Majene khususnya, di daerah kabupaten/kota umumnya di Indonesia.

Anda jangan salah tangkap, saya harap. Tidak semua yang lama itu tidak baik dipakai terus. Banyak sekali “barang dan cara yang lama” justru harus dipertahankan dan dilestarikan pemakaiannya. Tapi untuk hal-hal tertentu yang diyakini bahwa apabila ‘yang baru’ dipakai akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak, meminimalkan (kalau bisa meniadakan) yang buruk merugikan, mengapa tidak memilih menggunakan ‘yang baru’ tersebut.

Gagasan & Program yang Lebih Baik Saya yakin sejumlah visi, obsesi, gagasan, dan/atau program yang lebih rinci, lebih luas dan lebih mendalam, artinya lebih baik atau lebih bermutu dari pada Pokok-Pokok Pikiran ini akan dilontarkan, ditulis serta ditawarkan oleh bakal calon/calon lainnya yang layak dan berminat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Itu “pasti”! Maka sebagai anak bangsa yang mencintai republik ini, mencintai daerah ini, tanah tumpah darah kita semua, saya sungguh akan mulai merasa berbahagia/beruntung ketika salah seorang di antara mereka dipilih oleh rakyat melalui DPRD Kabupaten Majene.

168

Karena kita sudah bisa “berharap-pasti” bahwa visi, obsesi, gagasan, dan/atau program agenda-kerja-pokok yang telah ditulis, ditawarkan dan dikampanyekan (yang bukan hanya dalam bentuk mirip pernyataan secara umum belaka) akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Rakyat dan DPRD Kabupaten Majene akan mengawasi dan kelak akan menagih janji yang telah diucapkan dan dituliskan oleh yang bersangkutan Bisa diharapkan dengan kuat janji-janji tertulis itu akan terealisasikan.

Mengapa? Yang bersangkutan menghadapi risiko: mengundurkan diri/ meletakkan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene apabila tidak bisa atau tidak mampu merealisasikan agenda-kerja-pokok yang telah ditulisnya dan dipertaruhkannya (dipertebal: sesuai janji tertulisnya sendiri, bukan hanya janji lisan). Kalau yang bersangkutan berkilah dan berkelit supaya tetap menduduki jabatan tersebut mau-tidak-mau ia akan digempur pernyataan protes dari rakyat, organisasiorganisasi massa dan partai-partai politik.

Ia akan dituduh/dituding sebagai pemimpin yang tidak memegang sumpahnya/janjinya sendiri. Yang bersangkutan “pasti” menanggung malu.

Apakah dalam dirinya ada mengalir darah orang Mandar atau tidak, na masiriqmi tia (‘dia akan “pasti” merasa malu’, dia akan kehilangan harga/martabat diri). Ketika ia bertahan, karena ia bisa saja tidak mengundurkan diri/ meletakkkan jabatan, maka secara moral politik ia hancur. Pemerintahannya tidak akan efektif lagi! Karena ia telah kehilangan legitimasi kepercayaan.

Pintu Rezki dan Berkah Saya hakulyakin, percaya-sepenuh-penuh-percaya berdasarkan ajaran agama Islam yang saya anut, apabila para Pelayan Rakyat sebagai pemimpin di semua tingkatan, menjalankan tasauf pribadi dan tasauf sosial (dalam bentuk perilaku nyata memberikan pelayanan yang adil dan benar kepada “majikan” mereka yaitu Rakyat (dengan R besar), keduanya dengan ikhlas sebagai perwujudan takwa, maka sesuai janji-Nya, “pasti” pintu-pintu reski, berkah, bahagia, dan keselamatan akan

169

dibukakan oleh-Nya, dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya dari tempat/arah yang tidak diduga oleh manusia (Al Quran).

Harapan, tekad dan doa saya untuk menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang bermoral Islam dengan berupaya sekeras-kerasnya menjalankan tasauf sosial dan tasauf pribadi, lebih menguatkan optimisme berketuhanan saya bahwa dasar-dasar kuat menuju masyarakat yang dicita-citakan yakni masyarakat madani yang adil dan makmur di Kabupaten Majene dapat dimulai. (Ungkapan masyarakat adil dan makmur ini sudah klise, malah sudah terjerembab mengisyaratkan sinisme karena selama ini hanya dipakai sebagai jargon, slogan meninabobokkan rakyat). Sungguhpun masyarakat yang adil dan makmur sejati adalah utopia itu “harus diimpikan dan diperjuangkan� terus.

Siap Adu Gagasan, Siap Didebat Sebagai orang yang bersedia dibakalcalonkan/dicalonkan memundak Amanah atau bersedia menjadi Pelayan Rakyat dalam jabatan sebagai Bupati Majene di awal abad ke-21 periode 2001 - 2006, saya siap mempersandingkan pendapat/ gagasan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini secara terbuka dengan pendapat/gagasan bakal calon-bakal calon/calon-calon lainnya, memperbincangkan program yang telah disusun oleh masing-masing bakal calon.

Mempersandingkan pendapat antarbakal calon di depan publik/rakyat sebelum resmi menjadi calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. (Judul Siap Mempersandingkan Pendapat/Gagasan, dan Siap Didebat ini ditulis menjelang akhir Desember 1998. Empat bulan kemudian, yaitu pada tanggal 12 April 1999, seusai mengikuti peluncuran buku Menyambut Milenium III Menuju Indonesia Baru di Perpustakaan Nasional Jakarta, Mar’ie Muhammad yang dijuluki Mr. Clean ketika dan sesudah menjabat Menteri Keuangan mengatakan bahwa debat terbuka tidak hanya diperuntukkan bagi Capres. Calon anggota DPR, Gubernur dan Bupati, juga jabatan publik lainnya juga wajib debat publik. Maksudnya, agar masyarakat tahu apa program dan rencana yang akan diperbuat calon setelah jadi presiden, DPR, gubernur atau bupati.

170

Pokoknya masyarakat berhak tahu program calon. Dengan demikian rakyat bisa menagih jika para calon tidak bisa merealisasikan janjinya. Jadi, mereka tidak bisa berleha-leha. (Fajar, 13 April 1999).

Di samping siap mempersandingkan pendapat/gagasan dengan bakal calonbakal calon/calon-calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, dengan segala senang hati saya juga akan bersedia memenuhi undangan seminar atau dialog yang kurang lebih bertema Upaya Menuju Pemerintahan yang Baik/Bersih, pihak siapa saja yang menyelenggarakannya. Saya akan membawakan isi/pesan inti Pokok-Pokok Pikiran ini.

Manfaat yang Bisa Diperoleh Saya berpendapat bahwa membuat dan menyebarluaskan Pokok-Pokok Pikiran ini ke tengah-tengah masyarakat Kabupaten Majene sebelum/sementara penjaringan bakal calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene (2001-2006) ada manfaatnya, sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1. Jadi “bahan bacaan� mengisi waktu luang Anda yang begitu berharga.

2. Mengetahui apa yang dipikirkan oleh salah seorang yang menyiapkan diri lahir batin menjadi bakal calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene jauh sebelum penjaringan dan pemilihan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang baru (2001- 2006). Pokok-Pokok Pikiran yang dapat didebat, ditolak, didiskusikan, ditertawakan, atau diapakan apa saja boleh.

3. Dokumen dalam sejarah perjalanan perpolitikan dan pemerintahan di Kabupaten Majene bahwa (pernah ada) seseorang “dari pinggir jalan� yang ingin juga dibakalcalonkan, ingin menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene: sudah siap dengan visi, obsesi, gagasan, kebijakan, dan program yang jelas, serta bersumpah/berjanji meletakkan jabatan/mengundurkan diri jika yang diprogramkan itu gagal dilaksanakan, yang semuanya dibuat tertulis, tindakan-tindakan pokok yang dianggapnya fundamental dan strategis yang sudah sangat mendesak untuk dioperasikan (menurut yang bersangkutan) jika

171

ia dipercaya/dibebani amanah dan tanggung jawab oleh rakyat via DPRD Majene menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di awal abad ke-21.

4. Dengan beredarnya Pokok-Pokok Pikiran ini, mudah-mudahan/ diharapkan siapa saja yang merasa wajar/pantas menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene tertantang dan terangsang untuk juga menuliskan (dan menyebarluaskan) pokok-pokok pikiran, visi ke depan, gagasan, program inti, obsesi, dan kebijakan yang akan ditempuhnya apabila yang bersangkutan bersedia menjadi bakal calon, calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, sekalian membuat Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri akan meletakkan jabatan/ mengundurkan diri apabila program kerja dan kebijakan yang ditulisnya tidak dapat direalisasikannya. (Buku Pokok-Pokok Pikiran seperti itu akan merupakan alat kontrol dan penekan yang ampuh (berfungsi sebagai oposisi kuat) langsung dari publik/rakyat dan DPRD Majene untuk setiap saat menagih komitmen dan janji yang bersangkutan, supaya ia sebagai Bupati Majene bersungguh-sungguh bekerja sebagai Pelayan/Pengabdi Rakyat tingkat Kabupaten Majene apabila yang bersangkutan dipilih dipercayakan memundak jabatan tersebut).

5. Alat paling ampuh bagi Rakyat dan DPRD Majene mendesak, menekan, dan menggempur penulis/penggagas supaya segera mengundurkan diri/ meletakkan jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene dan saya tidak akan bisa mengelakkannya (kalau saya dipercaya memundaknya) apabila paling lambat dalam jangka waktu tertentu (yang jelas tertulis) tidak juga merealisasikan apa yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (I) dan Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (II). (Khusus Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (II) ini dibuat dan ditandatangani sesudah pelantikan, kalau saya dipercaya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene).

6. Menjadi salah satu wacana perbincangan/diskusi sistim menyeleksi dan memilih bakal calon/calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, sekalian masukan pemikiran kepada pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Majene.

172

Mengharapkan Perubahan Saya tidak mendapat mandat dari siapa dan pihak mana pun untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini.

Tapi nyatanya, Pokok-Pokok Pikiran ini menginginkan, menggambarkan dan mengkampanyekan perlunya terjadi perubahan-perubahan cara pada sebagian penyelenggaraan dan sikap para penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Majene. Itu dapat dilihat antara lain pada program kerja mengadakan/ menghadirkan pers yang mengontrol praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Majene yang justru dibiayai oleh Pemerintah Daerah sendiri atau bisa juga disponsori oleh pihak non pemerintah, mengalokasikan waktu kerja Bupati Kepala Daerah di ibukota kabupaten dan semua kecamatan dengan porsi 12:6:6:6, menempelkan semua anggaran rutin dan pembangunan di tempattempat umum (Transparansi Semua Anggaran dan Pertanggungjawabannya kepada Rakyat). Membuat Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri Meletakkan Jabatan/ Mengundurkan Diri jika gagal melaksanakan apa-apa yang telah diprogramkan, dan lain-lain.

Bagi sebuah masyarakat dan peradabannya yang menghendaki kemajuan memang membutuhkan perubahan-perubahan yang mendasar. Dan perubahanperubahan itu, dengan alasan-alasannya telah saya tawarkan kepada masyarakat/ rakyat daerah kabupaten.

Terserah Kepada Rakyat Majene Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penjabat jabatan politik seperti jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati dan Pelayan Rakyat sebagai Wakil Bupati (dalam teks baku tidak ada kata-kata ‘Pelayan Rakyat sebagai’) 'dihitamputihkan', maksud saya ditentukan penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan (jika Allah menghendakinya).

Bupati dan Wakil Bupati diseleksi dan dipilih oleh dewan yang terhormat itu. Demikianlah juga “nasib perancang/penulis/penggagas/'pemimpi' Pokok-Pokok Pikiran ini� (itu pun kalau ada organisasi atau parpol yang mengusulkan ke fraksi dan 173

DPRD, dan fraksi memrosesnya dilanjutkan ke dalam forum dewan). Dilirik atau tidak, dipertimbangkan atau tidak, ditertawai atau diejek, diterima atau ditolak, dan sebagainya dan seterusnya sepenuhnya hak mutlak DPRD Majene. Tapi ia, penulis/penggagas sebagai seorang anak bangsa dari Mandar, merasa lega karena ia telah merasa memenuhi salah satu kewajibannya yakni mengemukakan PokokPokok Pikiran ini.

174

Ajakan Kalau Anda/Rakyat Majene mendukung ide, visi, misi, program kerja, dan kebijakan yang ditawarkan ini, dan sungguh-sungguh ikhlas mendukung saya (Suradi Yasil) untuk menjadi Pelayan Anda/Rakyat sebagai Bupati Majene 2001-2006 melaksanakan program kerja dan kebijakan dan lain-lain dalam Pokok-Pokok Pikiran ini, harap Anda, baik perorangan ataupun berkelompok, menandatangani Surat Dukungan yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau berkelompok. Tidak akan ada Tim Sukses saya yang akan turut campur atas aspirasi dukungan Anda/ Rakyat tersebut, karena memang kami Tidak Membentuk Tim Sukses. Biarlah Rakyat bergerak sendiri, mengatur langkah dukungan kalau mereka menganggapnya perlu, pada saatnya nanti.

Untuk dipikirkan: Jika ‘50% Tambah 1’ jumlah wajib pilih di daerah kita ini menandatangani/memasukkan ke DPRD Majene berupa surat dukungan kepada Suradi Yasil atau bakal calon/calon lainnya, siapa pun (yang memenuhi syarat), maka wakil-wakil Anda/Rakyat yang terhormat di legislatif akan berpikir seribu kali untuk tidak mengikuti keinginan/dukungan tersebut.

Dukungan hendaklah disampaikan dengan sopan, damai, tidak melanggar hukum, tidak menyinggung/melecehkan orang perorang, kelompok, atau instansi/ dewan/partai politik lebih-lebih SARA. Atau Anda/Rakyat lebih okey kepada bakal calon/calon Bupati yang lain, silahkan mendukungnya dengan cara-cara yang simpatik, dengan cara-cara sipakatau.

175

Suara Dukungan Anda terhadap bakal calon/calon SIAPA PUN juga ikut menentukan Suara Wakil-Wakil Anda di DPRD, yang menentukan arah dan gaya penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan, karena betapa pun juga, ha itu tidak akan terpisahkan dengan person yang diberi amanah.

Surat Dukungan/Pena Anda/Rakyat dimaksud antara lain akan (1) menangkal permainan money politics dalam proses penyeleksian dan pemilihan Bupati 20012006, (2) menunjukkan kekuatan dan kedaulatan Rakyat secara langsung, (3) menjadi wacana dan praktik politik yang layak ditiru daerah lain, dan (4) ikut menetapkan Bupati yang dipilih langsung oleh Wakil-Wakil Rakyat di DPRD Marilah kita belajar berdemokrasi dalam perbedaan pandangan dan pendapat, dengan sehat, dengan jiwa persatuan sebagai bangsa, dan sebagai sesama saudara di litaq pembolongang.

Majene, pada suatu hari di tahun 2000 Salam Hangat dan Jabat Erat Hati, Suradi Yasil Bakal Calon Pelayan Anda/Rakyat di Daerah Majene

176

Lembar Masukan Sejumlah masalah yang termasuk masalah utama menurut pendapat warga masyarakat atau rakyat Majene yang belum dikemukakan dalam Pokok-Pokok Pikiran akan dijadikan bagian penting berupa kompilasi yang tak terpisahkan dari Pokok-Pokok Pikiran ini. Akan ada masalah yang disampaikan oleh masyarakat Majene kepada penulis yang akan menjadi lampu kuning bagi saya. Masalah lampu kuning tersebut akan menjadi “taruhan� jabatan saya sebagai Pelayan Rakyat = Bupati (untuk kesekian kalinya, kalau saya dipercayakan menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene oleh DPRD Majene). Apabila dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bobot dan tingkat kesulitan masalahnya (maksimal dua tahun) Pemda Kabupaten Majene tidak menanganinya atau tidak mampu menyelesaikannya, maka saya akan Meletakkan Jabatan/Mengundurkan Diri tanpa didesak atau diminta oleh pihak mana pun juga. (Tanggung jawab moral atau etika luhur seorang pemimpin, Insya Allah saya tegakkan. Saya tidak ingin mencederai elan vital mengapa mau dan ikhlas menjadi pelayan rakyat padahal tidak mau mundur dari jabatan ketika nyata-nyata tidak mampu menangani atau tidak mampu menyelesaikan suatu masalah yang atasnya saya telah berjanji/ bersumpah (lisan atau tulisan) akan menanganinya atau menyelesaikannya. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Tentang masalah “lampu kuning� itu akan menyusul. Saya akan menandatanganinya beberapa saat setelah pelantikan diangkat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, kalau saya dipercayai oleh Rakyat Majene via DPRD setempat di Era Reformasi/Demokrasi hasil Pemilu 1999.

177

Lembaran-lembaran berikut ini berisi masukan dari pembaca/rakyat Kabupaten Majene menanggapi Pokok-Pokok Pikiran ini. Masukan yang akan menjadi perhatian saya Kalau Saya Menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21. (Bagi yang tidak mau nama dan alamatnya dicantumkan, nama dan alamatnya ada pada Suradi Yasil). Masukan (dari nama-nama samaran) dimaksud ialah sebagai berikut.

Saudara “A”: Supaya data yang dilaporkan atau diberikan oleh instansi resmi di Kabupaten Majene dievaluasi benar tidaknya. Menurut saya: selama ini di Kabupaten Majene ada data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Saudara “B”: Untuk tetap lestarinya kekentalan kedekatan antara anggota DPRD Majene dengan rakyat yang diwakilinya bisa dilakukan dengan cara : Setiap anggota DPRD “menugasi dirinya sendiri menjadi pembina desa/kelurahan di satu desa/kelurahan tertentu. Akumulasi waktu berdiam/berada di desa/kelurahan “binaannya”, begitupun berapa bulan lamanya lalu berpindah lagi ke desa/kelurahan lainnya (dilakukan dengan sistim rotasi diantara semua anggota DPRD), diatur secara intern DPRD Majene. Dengan cara ini semua anggota DPRD akan mengerti betul, tahu persisi apa aspirasi, apa yang diinginkan oleh rakyat yang diwakilinya untuk diperjuangkan dan seterusnya dan seterusnya DPRD akan selalu sibuk mencatat, menyusun dan mendiskusikan sekain banyak temuan langsung anggota DPRD di desa/kelurahan “binaannya” serta menyusun laporan tentang temuan dan jalan keluar menurut anggota DPRD yang bersangkutan Cara yang diusulkan ini tanpa disadari akan merupakan Hindar Virus 5 D (gelar sinisme dari masyarakat kepada wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat). Juga akan merupakan Pengungkit Utama untuk menguak tabir yang menutupi potensi Kekuatan Raksasa yang Tak Terukur yang terpendam di dalam diri Kabupaten Majene. Sungguh suatu keajaiban jika hal itu dapat terwujud.

Perlu disadari (oleh penulis/penggagas) dan bahkan jangan terlupakan sesaat pun bahwasanya buku POKOK-POKOK PIKIRAN KALAU ini sarat dengan komitmen, janji, nazar.

Ingat, Nazar yang tidak ditunaikan hukumnya Haram=menjadi Dosa Besar sesuai dengan penggarisan Yang Maha Perkasa : MENGAPA KAMU MENGATAKAN YANG KAMU TIDAK PERBUAT? AMAT BESAR KEBENCIAN DI SISI ALLAH BAHWA KAMU MENGATAKAN APA-APA YANG TIADA KAMU KERJAKAN. SESUNGGUHNYA ALLAH MENYUKAI ORANG-ORANG YANG BERPERANG DI JALANNYA DALAM BARI-

178

SAN YANG TERATUR SEAKAN-AKAN MEREKA SEPERTI SUATU BANGUNAN YANG TERSUSUN KOKOH ( Q.S.61 ayat 2,3, dan 4 ).

Saudara “C”: Pada sektor tertentu, supaya Pelayan Rakyat sebagai Bupati melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene sebelumnya.

Saudara “D”: Disarankan supaya pengembangan tambak rakyat di sepanjang pantai Kabupaten Majene diperhatikan juga. Dalam buku ini tidak disinggung tentang hal tersebut. Agar hati-hati menerapkan soal undi-mengundi untuk menetapkan pemenang dalam Lomba Membuat Teras di Lahan Miring di Kabupaten Majene. Jangan sampai hal itu termasuk kategori judi.

Saudara “E”: Kesulitan/masalah mahasiswa Majene yang lagi kuliah di Ujung Pandang supaya diperhatikan. Perhatian serius dari Pemda Majene sangat dibutuhkan agar proses belajar mereka bisa berlangsung baik.

Catatan: Masukan di atas adalah tanggapan dari empat orang yang telah membaca naskah Pokok-Pokok Pikiran sebelum 25 Agustus 1999.

179

Pengantar Kaset KASET ini sama sekali bukan kaset subversi. Sama sekali bukan kaset yang yang berbahaya. Bukan kaset yang harus dihancurkan, sekurang-kurangnya dijauhi.

Malah, jika Anda mendengar apa yang diutarakannya, jelas sekali berisi visi, misi, gagasan, program kerja, kebijakan yang memihak Rakyat Majene. Pemihakan yang tulus.

KASET ini, jangan kaget , melancarkanakan “provokasi” kepada Rakyat Majene. Bahwa Anda, bahwa mereka, berhak mendengar isi hati dan isi pikiran seseorang yang mencintai dan menghormati Anda, mencintai dan menghormati mereka, mencintai dengan roh sampai ke tulang sumsum Rakyat. “Memprovokasi”, sungguh dalam makna yang baik. “Provokasi” pakai tanda petik. Bukan provokasi dalam arti menghasut, memancing kemarahan, dan arti jelek lainnya.

MASIH curiga? Kecurigaan yang sah. Bukan hanya sekarang, banyak penipu berkeliaran, malah sejak dahulu. Jangan-jangan kaset ini juga berisi tipuan-tipuan yang menyesatkan. Okey! Tapi jika Anda mau mendengar apa isi kaset ini, pada akhirnya hati nurani dan pikiran jernih Anda akan menilai. Apa pun penilaian akhir Anda, sesudah menyimaknya, perlu dihormati, saya hargai. Adalah cara berpikir dan sikap yang konyol apabila saya menyikapi apa pun penilaian Anda, dengan sikap kecewa apalagi sikap-tak-menjunjung tinggi hak penilaian Anda tersebut.

ISI kaset ini “kurang lebih” sama apa isi yang tertulis dalam buku bertajuk Pokok-Pokok Pikiran Kalau Saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abd ke-21, yang diiringi kalimat Keinginan Sadar Seorang Anak Bangsa dari

180

Mandar untuk Membumikan Tasauf Sosial dalam Pemerintahan dengan memberikan Pelayanan yang Tulus Kepada Rakyat Kabupaten Majene.

BUKU tersebut di atas telah beredar. Mengasetkan isi buku itu ditempuh, karena cukup banyak Orang/Rakyat Majene yang tidak mempunyai waktu untuk membaca bukunya setebal 200 halaman kwarto spasi tunggal dimaksud. Mendengarkan isi kaset, apalagi sesekali diselingi dengan petikan kecapi atau ketukan calong musik tradisional kita, diharapkan Anda rileks menyimak visi, misi, gagasan, program kerja, dan kebijakan yang ditawarkan kalau Suradi Yasil menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Lebih dari pada itu, buku tersebut dan kaset ini berisi Janji/Sumpah Sepihak Mengundurkan Diri apabila program inti dan lainlain yang dijanjikan tidak direalisasikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan SALAM selamat kepada Rakyat Kabupaten Majene, kepada Anda yang mendengarkan, atau yang sempat, yang tidak sempat atau tidak mau, yang pernah dan tidak pernah mendengarkan isi kaset ini. Semoga Allah swt. tetap membimbing dan merahmati kita semua.

Majene, pada suatu hari di tahun 2000 Salam Hangat dan Jabat Erat Hati, Suradi Yasil Bakal Calon Pelayan Anda/Rakyat di Daerah Majene

Catatan: Latar belakang atau musik pengiring sebelum/sesudah dibacakan ialah “ kacaping, calong, bunyi air terjun Lombang Malunda, debur ombak di pantai majene teluk mandar‌‌, keramaian/keributan aktivitas jual beli di pasar rakyat kecil/saeyyang pattekeq, saeyyang pattuqduq.

Catatan editor: Sewaktu buku ini ditulis, ada rencana penulis untuk dibarengi dengan pembuatan kaset yang berisi rekaman atau penyampaian lisan dari penulis tentang pokok-pokok pikirannya.

181

Penutup dan Doa Saya (Suradi Yasil) yang berniat, dan mau “juga” menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene apabila dipercaya oleh Rakyat via DPRD Majene hasil Pemilu 1999 Era Reformasi/Demokrasi, merasa berbahagia serta bersyukur kepada Allah karena dapat “merampungkan” Pokok-Pokok Pikiran ini. “Merampungkan” disertai catatan bahwa pastilah masih banyak masalah pokok yang belum dituliskan/ disinggung bersama program kerja dan kebijakan yang ditawarkan mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi masalah-masalah pokok yang menurut saya fundamental dan strategis menuju masyarakat madani, yang akan dilaksanakan Kalau Saya menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene di Awal Abad ke-21, saya telah memikirkan dan menuliskannya. Setidaknya semampu dan sekuat yang saya bisa pikirkan beberapa tahun terakhir. Dan untuk menutupi atau “melengkapi” kekurangan-kekurangan Pokok-Pokok Pikiran ini sengaja disediakan lembaran Masukan dari Pembaca/Rakyat Kabupaten Majene. Pendapat, kritik dan saran yang mengemuka pada waktu Anda membacanya atau pada waktu materi buku ini didiskusikan. Pendapat, kritik dan saran dan sebagainya yang saya akan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi ada masukan tersebut yang saya masukkan ke dalam Surat Pernyataan Bersumpah/Berjanji Sendiri (II). Itulah salah satu pertimbangan saya sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini digandakan dan disebarkan jauh sebelum masa penjaringan bakal calon Bupati Majene periode 2001-2006 berlangsung.

Saya berbahagia dan bersyukur kepada Allah swt. karena hamba-Nya ini telah diberi-Nya kesempatan menyumbangkan visi dan pikiran tentang pembangunan Kabupaten Majene pada umumnya, khususnya di bidang pendidikan politik: cara awal untuk “menduduki” jabatan politik Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene 182

dengan membuat Pokok-Pokok Pikiran ini. Pokok-Pokok Pikiran yang ikut menguatkan dasar dan pengembangan masyarakat madani/civil society serta bidangbidang lainnya yang telah disebut dalam buku ini.

Insya Allah saya akan tetap bahagia, walaupun tidak pernah menjadi calon apalagi menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene, asalkan Pokok-Pokok Pikiran ini memberikan sejumput sumbangan untuk kesejahteraan rakyat Majene serta memberi inspirasi bagi perbaikan mutu memilih/menyeleksi bakal calon/ calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Kepala Daerah yang saya ikut lebih populerkan dalam buku ini sebagai Pelayan Rakyat sesuai Misi Luhurnya. Jika Anda bertanya mengapa saya begitu antusias menuliskan visi, obsesi, gagasan, konsep, kebijakan, dan program kerja yang sederhana dalam Pokok-Pokok Pikiran ini dalam proses pembangunan bangsa pisik dan rohani di Kabupaten Majene di awal abad ke-21 milenium III, lalu menyebarkannya ke tengah-tengah masyarakat Kabupaten Majene (ada juga dalam bentuk kaset yangisinya dipadatkan), tanpa khawatir atas cemoohan dan kritikan, maka dengan jujur saya jawab sama dengan jawaban yang lalu: “Karena saya Cinta kepda Rakyat dan Daerah, dan saya ingin menjadi pelayan Mereka! Bukankah Cinta itu mengatasi segalanya?�

Dalam hening sepi atau hiruk pikuk, sendiri atau berjamaah, saya mengajak Anda berdoa bersama: BismilLahirrahmanirrahim. AlhamdulilLahi rabbilalamiin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nakbudu waiyyaka nastain. Ihdinashshiratalmustakiim.

Shirathalladina an-amta alaihim gairil magdhubi alaihim waladhaaalliiin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. WalhamdulilLahi rabbilalamiin.Amiin!

WalLahu aqlam bissawab. WabilLahi taufik wal hidayah.

183

Daftar Pustaka Anonim. Gerbangdes Kabupaten Luwu. Pemda Kabupaten Luwu. 1999. 3 Anonim. Hari Depan Kita Bersama, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, terjemahan dari Our Common Future, World Commission on Envrontment and Development 1987. penerjemah Bambang Sumantri. PT Gramedia, Jakarta. 1988 Anonim. Keputusan Bupati Tingkat II Majene No. 04/I/1997 Tgl. 30-01-1997 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997. Pemerintah Kabupaten Majene Anonim. Majene Dalam Angka 1996. Kantor Statistik Kabupaten Majene. 1997 Anonim. Majene Dalam Angka 1998. Kantor Satatistik Kabupaten Majene. 1998 Anonim. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene No. 5 Tahun 1997 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Tahun Anggran 1997-1998. Pemerintah Kabupaten Majene Anonim. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene Nomor 13 Tahun 1993 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene. Pemerintah Kabupaten Majene Anonim. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90 - 1993/1994 Kabuapten Daerah Tingkat II Majene. Pemerintah Kabupaten Majene Anonim. Undang-Uandang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Biro Bina Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

184

Anonim. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Otonomi Daerah Bagian Otonomi Daerah, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Anonim. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Biro Bina Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Baswir, Revrisond. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA. Yogyakarta. 1997 Carson, Rachel. Musim Bunga yang Bisu terjemahan dari Silent Spring penerjemah Budyi Kusworo. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1990 Mahasin, Aswab, dan Ismed Natsir (penyunting). Cendekiawan dan Politik. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. 1983.

Peale, Norman. Hasil Mengagumkan dari Cara Hidup dan Berpikir Positif. terjemahan dari The Amazing Results of Positive Thinking. penerjemah Wimandjaja K, MPE. Gunung Jati. Jakarta. 1977 Sejumlah Majalah, Surat Kabar, Brosur, dan lain-lain.

185

Lampiran Tulisan/berita yang dilampirkan di bawah menunjukkan penekanan kembali fokus dan arah program kerja, visi, dan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan usaha pertanian, masalah korupsi dan cara pemberantasannya, menciptakan sumber daya pendidikan yang bermutu tinggi, dan lain-lain melengkapi atau menggarisbawahi apa yang telah dikemukakan sebelumnya, serta saran/ masukan menanggapi naskah Pokok-Pokok Pikiran ini. Di tiap akhir tulisan saya tuliskan komentar saya.

PERTANIAN SISTEM ORGANIK Seorang petani organik yang menjadi pembicara dalam sarasehan dan diskusi panel (diselenggarakan oleh Kompas - Gerakan Pertanian Organik Magelang, 25 Maret 1999 di Wisma Salam, Magelang diikuti 60 petani organik dari kawasan Magelang, Yogyakarta, Garut, dan Malang) berbagi pengalaman. Lahan 3000 m persegi miliknya, dengan pupuk kandang 5 truk ditanami aneka tanaman yang masa tanam dan panennya berbeda-beda. Tanaman jenis panen dalam masa 23 hari, kubis (70 hari), kacang panjang (52 hari), lombok (90 hari), ketimun (52 hari), pepaya (8 bulan), pisang (360 hari), dan laos (1-1,5 tahun). Disela-selanya ditanami tanaman keras pohon sengon yang bisa dipetik dalam usia 5-10 tahun.

Lahan 3000 meter persegi itu mampu memberikan panen beruntun dengan total penghasilan selama 4 bulan Rp 10 juta lebih. Dari hasil itu seekor sapi bisa terbeli di samping sebagai usaha ternak, kotorannya bisa digunakan untuk pupuk

186

kandang. Dengan cara ini dia tak perlu dipusingkan oleh hama. (Kompas, 1 April 1999).

Komentar: Hasil tersebut di atas sangat menggoda: lahan seluas 3000 meter persegi yang diguyur 5 truk pupuk kandang (kotoran ternak) menghasilkan Rp 10 juta/4 bulan. Pertanyaan: apakah petani kita di Kabupaten Majene yang memiliki luas lahan yang sama dan mengguyurnya dengan 5 truk pupuk kandang tidak bisa menghasilkan Rp 5 juta/4 bulan? Dengan kerja keras dan perhatian yang penuh hasil itu bisa diperoleh. Tapi dengan catatan: aman dari gangguan hama babi. (Cara mengatasi hama babi saya telah kemukakan di bawah judul Menjawab Masalah Utama Petani/Peladang: Mengatasi Hama Babi dan Mengapa Anti Hama Babi?).

MEMBUAT GULA DARI NIRA KELAPA “Gula kelapa lebih menguntungkan,” kata Parsono, penduduk Desa Purbahayu, Pangandaran, Ciamis Selatan, Jawa Barat. Maksud Parsono bahwa gula kelapa yang dihasilkan setiap pohon kelapa miliknya lebih menguntungkan dibandingkan apabila buahnya yang dijual. Menurutnya, tiap pohon kelapa disadap dua kali sehari semalam. Dua puluh lima pohonnya menghasilkan 8 kg gula kelapa. Di Ciamis Selatan harga gula kelapa tiap kg saat ini rata-rata Rp 2.000. Diperkirakan puluhan atau mungkin ratusan ribu penduduk Ciamis Selatan mengandalkan hidup mereka dari usaha menyadap nira kelapa dan dibuat menjadi gula kelapa. (Kompas, 3 Mei 1999).

Komentar: Saya masukkan berita “Membuat Gula dari Nira Kelapa” di atas dalam lampiran ini, sebagai bahan berpikir bagi kita, apakah para petani di Kabupaten Majene yang mempunyai pohon kelapa tidak tertarik mencoba menerapkan cara Ciamis Selatan tersebut? Hitunghitung di atas kertas, dari penuturan Parsono di atas menunjukkan setiap 3 pohon kelapa menghasilkan 1 kg gula kelapa/hari. Tentang hal ini, saya berpendapat, sebaiknya dicoba dahulu 10 – 20 pohon kelapa disadap niranya, lalu diproses menjadi gula kelapa, selama enam bulan. Kemudian hasilnya dihitung. Hasil yang diperoleh (rupiah) dibandingkan dengan harga buah dari jumlah pohon yang sama. Begitu pula apabila buahnya diproses menjadi minyak kelapa atau dijadikan kopra. Dari percobaan itu dapat ditarik kesimpulan mana yang lebih menguntungkan. Tapi, 187

pada akhirnya petani atau pemilik pohon kelapa juga yang menentukan apa/mana yang hendak dipilihnya.

PUPUK KOMPOS, MENGUBAH PARADIGMA PERTANIAN Pupuk kompos atau pupuk organik, agaknya punya masa depan yang cerah.

Aplikasi penggunaan pupuk organik di lahan pertanian yang marak di berbagai wilayah belakanan ini terbukti telah meningkatkan produksi komoditas. Ini pada gilirannya meningkatkan hasil pendapatan dan kesejahteraan petani.

Menurut Kepala Puslitbang Peternakan Deptan Ir Kusuma Dwiyanto MS PhD, pupuk kompos terbukti memperbaikistruktur dan kesuburan tanah. Pupuk organik berhasil mengikat unsur organik dalam tanah yang di lahan pertanian di Indonesia umumnya tinggal sekitar satu persen. “Dengan aplikasi pupuk organik, perbaikan akan berlangsung. Dan bila bisa mengikat menjadi dua persen saja, sudah luar biasa,” katanya.

Menurut Ir Suharto MS dari UNS Solo, penggunaan pupuk kompos secara signifikan meningkatkan hasil perkebunan kakao, kelapa hibrida, dan kelapa sawit di Riau. Kompos itu dibuat dari limbah kulit kakao serta tanaman liar di sekitarnya ditambah bahan probiotik. Produksi kakao yang semula hanya 10 kg/ pohon menjadi 20 kg/pohon. “Dengan penggunaan pupuk kompos, ongkos akan lebih murah sedang bahannya cukup menggunakan sumber-sumber daya setempat (local resources),” katanya. Hasil serupa juga diaplikasikan dalam industri tapioka di Lampung dan Ponorogo. Penggunaan pupuk kompos telah meningkatkan produksi singkong dari 5 kg menjadi 10 kg per pohon.

Dalam aplikasi pupuk kompos pada tanaman tebu di Pabrik Gula Tasikmadu, Solo hasil penelitian acak pada 11 Mei 1999 lalu menunjukkan peningkatan rendemen; dari 6,07 persen menjadi 6,47 persen. Setiap peningkatan 0,10 persen, pendapatan petani bertambah Rp 210.000. (Kompas, 3 Juni 1999).

188

Komentar: Sejak dulu pupuk kompos/alamiah dianjurkan oleh para ahli pertanian untuk dipakai menyuburkan dan menaikkan hasil produksi pertanian.

PETANI AGAR KEMBANGKAN KOPI ARABIKA LEBIH INTENSIF Kopi Arabika yang dikenal dengan nama dagang Kalosi DP perlu terus dikembangkan oleh petani secara intensif, karena kopi tersebut memiliki yang spesifik khususnya yang diproduksi dari kawasan Madutora (Mandar, Duri, Toraja) dan memiliki pasar yang cukup besar di luar negeri. Dengan memiliki aroma dan rasa spesifik maka kopi Arabika dari Sulsel itu banyak diminati konsumen luar negeri, sehingga jenis kopi tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu komoditas yang perlu terus dikembangkan sebagai komoditas aset daerah yang akan memiliki prospek pasar yang cukup baik di masa datang. Karena dinilai memiliki prospek ekspor, maka petani sudah saatnya mengembangkan jenis kopi Arabika tersebut secara intensif pada lahan perkebunan yang hingga kini belum ditanami. Potensi untuk menanam kopi tersebut terbuka luas, karena kawasan Madutora relatif didukung oleh sumber daya alam yang cocok dengan budi daya tanaman kopi.

Rendahnya produktivitas tanaman kopi Arabika yang masih berkisar 300 hingga 800 kg./ha, itu disebabkan oleh sistem budi daya yang dilakukan petani masih bersifat tradisional. Selain itu, faktor pemeliharaan dan pemupukan tenaman juga masih diabaikan. Sudah saatnya petani menanam kopi Arabika denan menggunakan bibit unggul, melakukakn pemupukan, dan pemangkasan tanaman.

Upya untuk melakukan buda daya kopi secar intensif sudah dapat dilaksanakan petani melalui sarana Proyek SRADP (Samallholder Rainfall Area Developent Project) dan juga Program Grateks-2 yang dilaksanakan di kawasan Madutora. Diharapkan pula wadah koperasi primer dapat membantu petani untuk menyiapkan modal kerja yang dibutuhkan untuk membeli sarana produksi seperti pestisida dan pupuk.

Guna menunjang keberhasilan budi daya kopi Arabika, pemerintah daerah juga diharapkan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat mendorong pe189

tani, masyarakat dan petugas penyuluh perkebunan untuk melakukan kerj sama dan kordinasi yang baik. Kepada petugas perkebunan diminta lebih proaktif mendatangi petani dan memberikan pelayanan informasi atau penyuluhan, sehingga animo petani untuk mengembangkan kopi Arabika dapat meningkat. Jika ada petugas yang dinilai tidak dapat melaksanakan tugas atau melalaikan tanggung jawabnya, maka Dinas Perkebunan tak segan-segan akan memberikan sanki kepada petugas tersebut. (Ir.H.Makkarasang, Kepala Dinas Perkebunan Tk.I Sulsel kepada wartawan, “PR�19 Juni 1999).

Komentar: Pendapat dan saran yang layak menjadi perhatian kita di Kabupaten Majene.

HAMA BABI HUTAN MENGANCAM VOLUME EKSPOR CPO SULSEL PTPN GAGAL BUAT PABRIK CPO GARA-GARA HAMA BABI Meski peluang komoditi kelapa sawit terbuka lebar, lantaran dukungan lahan yang cukup potensil, namun hama babi masih merupakan kendala berat dunia usaha dalam mengamankan investasi mereka.

Kasus yang menimpa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Sulsel yang terpaksa harus menghentikan perluasan lahan kelapa sawit lantaran tidak tahan serangan hama babi yang menyerang kurang lebih 52 hektar, dari rencana seluas 5.000 hektar.

Akibat serangan babi tersebut, tidak hanya perusahaan mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah, namun petani juga menderita kerugian dengan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari hasil menggarap lahan kelapa sawit CPO (Crude Palm Oil). Akibatnya, rencana BUMN itu membangun pabrik pengolahan CPO berkapasitas 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam di lokasi tersebut pada akhir tahun 2001 dipastikan gagal, demikian laporan salah sebuah media ibukota.

Sementara itu petani yang berada di lokasi membenarkan kejadian tersebut.

Menurut mereka serangan babi hutan sangat sulit dikendalikan khususnya di Ka190

bupaten Luwu, lantaran serangan hama ini biasanya datang secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga sulit dihalau.

Salah satu cara yang cukup efektif mengurangi serangan hama babi, lewat kerjasama dengan Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia) yang pernah berhasil menghalau hama babi, dengan membentuk tim penembak. Namun sayangnya program ini terhenti. “Karena itu, program tersebut perlu ditumbuhkan kembali,” kata Ramli. (Mingguan Berita INTIM, 25 Juli 1999).

Komentar: Hama babi memang harus diberantas supaya hasil produksi pertanian rakyat meningkat pesat!

WASPADAI TIKUS DAN PENGGEREK BATANG Pengamat hama dari Kanwil Deptan Sulsel pada acara (Mattiro Laong Ruma di Bulukumba Musim Tanam 1999-2000, S.Y.) itu memberi gambaran secara luas bahwa, dimana-mana hama tikus tetap menjadi racun nomor satu bagi petani..

Dan tikus-tikus tersebut harus diupayakan untuk dibasmi.”Hama tikus dimanamana ada, baik di areal persawahan maupun di rumah. Dan hama tersebut sangat mengganggu dan merusak kantong petani. Artinya biaya yang dikeluarkan petani cukup besar mulai penyediaan benih hingga panen, namun kalau hama tikus tetap menyerang otomatis bukan profit yang didapatkan melainkan mengalami defisit,” kata pengamat itu. Namun lanjut dia, petani tidak perlu cemas karena semua hama yang ada di bumi ini pasti ada racunnya alias pembasminya. Yang jelas tikus itu adalah mahluk penakut. Buktinya dia memangsa padi bukan pada siang hari, selain itu padi yang dikuras bukan yang dipinggir-pinggir karena takut pada manusia”, katanya. “Nah, untuk itu saya sampaikan cara membasmi tikus antara lain, kita semua diharapkan berperan serta dengan cara mengganyang secara beramai-ramai. Kemudian jika kita tidak bisa, kita mencoba memberi makanan yang diberi prambosen kemudian diaduk dengan dedak yang dicampur semen (cetak tebal dari S.Y.), insya Allah tikus itu akan mati. Yang terpenting lagi,” katanya, sebelum turun sawah petani harus memperhatikan soal waktu atau musim sehinga pada saat itu hama tikus sudah berlalu. Yang pasti perkembangan tikus amat ce191

pat, yaitu dalam tempo delapan bulan dari 2 ekor bisa berkembang menjadi ribuan ekor dalam tempo yang singkat. Dan waktu berkembang biasanya hama tikus sebelum 3 saban bulan berjalan (maksudnya? S.Y.),� ucapnya di depan ratusan peserta Mattiro Laong Ruma (Pedoman Rakyat, 22 November 1999).

Komentar: Ternyata, makanan yang dicampur prambosen+dedak+semen dapat mematikan/membasmi tikus. Bagi petani perorangan dilapangan, yang akan menyulitkan ialah pengadaan prambosen dan semen. Tapi kesulitan itu akan dapat diatasi dengan cara bekerja sama/patungan antarpetani dan antarkelompok tani setempat.

HUTAN TROPIS JADI UNGGULAN MENGEMBANGKAN POTENSI MADU Pasar adalah lahan hidup setiap bisnis, oleh karena itu setiap usaha biasanya dirangsang kehadirannya oleh citra suatu pasar. Atau, menjadi alat teropong ke masa depan pasar yang diharapkan. Namun, masalah yang paling krusial yang sering dihadapi adalah persaingan pasar. Hal itu, dikemukakan oleh Prof.Drs.Burhamzah MBA dalam lokakarya Identifikasi Potensi dan Peluang Sutera dan Madu sebagai Lahan Usaha dan Komoditi Unggulan Daerah, di Hotel Sahid Makassar. Menurutnya, salah satu potensi pasar yang perlu dikembangkan di daerah ini adalah madu. Bahka, Indonesia pada umumnya sangat cocok untuk mengembangkan usaha madu, karena mempunyai keunggulan komparatif dunia. �Namun sangat disayangkan, justru potensi ini sangat sedikit disentuh masyarakat kita,� ungkapnya. Ditambahkan, potensi Indonesia mengembangkan usaha madu, karena adanya faktor hutan tropis yang menyimpan bio diversitas (sumber dari nadu yang terbaik, red.). Dalam hal hutan tropis, Indonesia hanya mempunyai satu saingan yakni Brasilia. Namun kenyataan yang ada, katanya, madu yang banyak dihasilkan sekarang dan diperdagangkan di dunia adalah madu yang berasal dari budidaya lebah pada hutan belahan dunia bagian utara, yang justru miskin bio diversitas. Dijelaskan, produk lebah buka hanya menghasilkan madu, sebagaimana yang kita kenal selama ini, tapi juga menghasilkan produk-produk yang langka. Akibatnya, produk tersebut mahal, seperti Royal Jelly dan Pollen yang semuanya adalah bahan baku industri kosmetika dan makanan 192

kesehatan yang semakin berkembang di dunia. Selain itu, jekasnya, dalam beberapa kegiatan percontohan usaha budidaya koloni lebah simbiosis dengan usaha pelestarian hutan dan perkebunan rakyat. Sebagaimana dicontohkan di desa Manipi Kabupaten Sinjai, masyarakat bergairah memelihara lebah madu, bukan hanya untuk memperoleh madunya. Akan tetapi, dengan adanya koloni lebah, maka penyerbukan bunga kopi terjadi sepanjang tahun.

Untuk itu, kata Guru Besar Unhas ini, seandainya konsep perlebahan dimasukkan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka kemungkinan besar diikuti oleh desa-desa di sekitar hutan tropis yang kaya akan bio diversitas.

Di samping itu, masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha ini, akan secepatnya mendapatkan manfaatnya. Dengan demikian, tambanya, Indonesia akan mempunyai keunggulan kompetitif dalam hal –hal produk madu di dunia. Namun, hal ini juga harus diikuti dengan industri pemrosesan bahan baku madu sehingga mencapai tingkat kemurnian yang disyaratkan oleh pasar dunia. (Fajar, 24 Agustus 1999).

Komentar: Di bawah bimbingan dinas/instansi yang relevan usaha perlebahan untuk memproduksi madu dapat digalakkan di Kabupaten Majene.

PRODUKSI SUTERA ALAM BELUM MAKSIMAL Prospek persuteraan alam cukup baik, namun produksinya di Indonesia masih rendah, karena belum semua potensi dimanfaatkan. Masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sutera alam. Demikian Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution dalam acara peresmian pabrik pemintalan benang sutera alam terpadu di Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Senin (30/8). Peresmian dilakukan Guibernur Sumatera Utara, T. Rizal Nurdin.

Pimpinan PT Ira Widya Utama Grup, Yopie Batubara menjelaskan, proyek inii disebut sebagai proyek persuteraan terpadu, hasil kerja sama Koperasi Karyawan (KOPKAR) PT Ira Widya Utama dengan Himpunan Alumni Organization for Industrial Spritual Cultural Advancement (OISCA) Indonesia. Pabrik ini berkapasitas 680 ton kokon per tahun atau 40 ton benang sutera. Menurut Batubara yang 193

juga Ketua KDIN Sumut, persetujuan kerja sama ditandatangani kedua belah pihak September 1998 yang melahirkan badan kerja sama North Sumatera Sericulture Development Centre (Nosdec). Mesin pabrik sutera ini merupakan hibah dari Jepang dengan kondisi 70 persen. Harganya sekitar Rp 60-70 milyar. Untuk bahan baku tahappertama disiapkan 400 hektar lahan di enam daerah di Sumut, yaitu Kabupaten Dairi, Karo, Deliserdang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. “Di samping menyerap tenaga kerja, proyek ini akan melibatkan 2.000 kepala keluarga petani,� katanya. Gubernur Sumut, T.Rizal Nurdin mengatakan, kebutuhan bahan sutera dunia sekitar 92.473 ton per tahun, sedangkan produksi hanya 83.939 ton. Kebutuhan dalam negeri sekitar 120 ton per tahun, sementara produksi hanya 40 ton sehingga kekurangannya 80 ton harus diimpor. (KOMPAS, 1 September 1999).

Komentar: Para petani kita di Kabupaten Majene dapat juga mengambil bahagian memproduksi sutera alam tersebut. Ternyata selama ini, kita masih mengimpor sutera sebanyak 80 ton per tahun. Pohon murbei yang daunnya sebagai pakan ulat sutera bagus juga dijadikan penguat teras-teras di lahan miring.

DISBUN CANANGKAN PENGENDALIAN PBK Soppeng, Fajar. Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) yang selama ini dianggap momok bagi petani tidak boleh dianggap sebagai musibah dan dibiarkan teus menerus menggerogoti buah kakao. . Hama itu dapat dikendalikan serta dimusnahkan. Cuma dalam pengendaliannya diperlukan adanya gerakan massal untuk mengantisipasinya. “Dinas Perkebunan (Disbun) pun telah gencar melakukan sosialisasi pengendalian hama PBK, terutama pada 12 daerah yang selama ini diketahui terdapat hama PBK tersebut,� kata Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, Ir.Makkarasang di depan para camat, lurah/kepala desa dan petani kakao di Kabupaten Soppeng, Selasa (14/3) lalu.

Pada kesempatan itu , Kadisbun Makkarasang mengiimbau seluruh instansi terkait dapat secara bersama-sama melakukan gerakan yang bisa mengendalikan perkembangan hama yang sangat merugikan tersebut. Tanpa kerja sama, katanya, 194

hama PBK akan terus menggerogoti buah kakao petani. “Dan kalau ini terjadi, maka petani akan terus mengalami kerugian,” tambahnya.

Ir. Makkarasang yang dikenal memiliki komitmen tinggi dalam memajukan perekonomian Sulsel melalui pembangunan perkebunan tidak pernah tinggal diam. Kadisbun Sulsel itu terus berusaha menggerakkan segala potensi seluruh jajaran Disbun dengan satu tujuan, petani bisa menikmati kesejahteraan yang diperolehnya.

Seluruh jajaran Disbun diiimbau untuk selalu dekat dengan petani sehingga mereka bisa mendapat masukan mengenai masalah yang dihadapi para petani.

Terobosan-terobosan yang digulirkan menurut Ir Makkarasang, tidak akan bermanfaat bila pihak terkait tidak ikut melaksanakannya. Selaku aparat pemerintah seluruh jajaran Disbun Sulsel harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparat pemerntah menurut Kadisbun yang putera Jeneponto itu, adalah pelayan masyarakat, terutama para petani. Karen saya selalu menyerukan agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan petani,“ tandas Makkarasang.

Kaitannya dengan hama PBK, Kadisbun yang didampingi Kasubdin Perlindungan Hama/Penyakit Disbun Sulsel, Ir.Syahrir A. Ramli menegaskan, dalam mengendalikan hama PBK tersebut dapat dilakukakn dengan, melaksanakan pemangkasan tanaman. Seluruih bagian tanaman yang tidak bermanfaat dipangkas sehingga semua bagian tanaman dapat menerima sinar matahari. Keadaan ini tidak memberi peluang bagi PBK untuk terus melakukan aktivitasnya yang cukup, tanaman akan lebih terangsang ke pertumbuhan generatif untuk pertumbuhan bunga pada batang dan cabang-cabang sekunder. (Fajar, 17 Maret 2000).

Komentar: Kalau bisa, diupayakan sekuat-kuatnya, setiap batang pohon apa saja dapat berproduksi maksimal (artinya tanaman itu antara lain harus sehat, subur, dan aman dari gangguan penyakit/hama). Tanaman milik rakyat, seperti pohon kakao (dalam bahasa daerah Mandar lebih dikenal dengan sebutan sikolaq; di pedalaman/pegunungan Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polmas dan mungkin juga di pedalaman Kecamatan Sendana, dan Malunda, Kabupaten Majene disebut puccoqlaq) adalah bagian dari milik rakyat yang laksana “tambang emas-perak kesejahteraan mereka dan kita” yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Dinamika hubungan kerja 195

sama antara petani/peladang/rakyat dengan petugas Dinas Perekebunan khususnya, Pemda Majene umumnya seharusnya berjalan lancar harmonis. Pelayanan penyelenggara pemerintahan kepada rakyat, dalam hal yang dibicarakan ini ialah petani/peladang, adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Hama PBK harus tetap diwaspadai yang apabila muncul harus segera ditasi/dimusnahkan.

CERAH, PROSPEK LOBSTER DI SINJAI Sinjai, (PR). Penduduk di Kelurahan Pulau-Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, mengembangkan budi daya lobster (udang laut).

Ruskimin, salah seorang penemu cara pembudidayaan lobster di Barang Lompo menytakan, awal dari penemuannya itu untuk menetaskan bibit lobster.

Padahal Dinas Perikanan tidak percaya bahwa ada yang dapat menetaskan lobster, karena belum didapati dalam literatur, karena betapa sulitnya menetaskan lobster.

Walaupun sulit menurut pihak Dinas Perikanan, Ruskimin dapat membuktikan lobster dapat ditetaskan dalam kerambahnya. Hal itu ditemukan dengan tidak sengaja. Tahun 1982, Ruskimin pada waktu itusebagai penampung yang hanya membesarkan lobster dalam kerambahnya (sedangkan bibitnya ditengkap di laut).

Lobster yang ada dalam kerambah telah dijual habis. Tetapi betapa kagetnya setelah tiga bulan kemudian,dia menjenguk kerambahnya. Ternayata keramba itu dipenuhi lobster berumur tiga bulan. Ruskimin pada waktu itu, berpikir bahwa isi kerambahnya ituadalah bibit lobster dari induknya yang telah dijual. Mulai saat itu, Ruskimin tertarik membibitkan sendiri lobster dalam kerambah.

Rata-rata produksi lobster miliknya 40 kilogram satu kali panen dengan harga sekarang Rp.85.000 per kilogram. Tahun 1995 Ruskimin menjual lobsternya dengan harga Rp 7 juta.

Menurut Kabag Humas Pemda Sinjai, Drs.Mulawangsa Mappakalu, belum ditemukan cara yang efektif untuk mencegah agar bibit tersebut tidak lolos keluar dari kerambah. Dari bibit yang ditetaskan dalam kerambah paling tinggi yang dapat bertahan hanya dua persen saja, selebihnya menghilang, mungkin karena jar196

ing yang digunakan masih kebesaran sehingga bibit lobster yang masih kecil bisa lolos keluar.

Menurut Mulawangsa bahwa Bupati Sinjai H.Moh.Roem,SH mempunyai obsesi mengembangkan budi daya lobster ini, karena di Kelurahan Pulau-Pulau Sembilan komoditas ini mempunyai prosepek yang baik untuk dikembangkan. Justru itu Bupati Sinjai akan meminta bantuan Menteri Ekplorasi Laut dan Perikanan untuk pengembangannya. (Pedoman Rakyat, 21 Maret 2000).

Komentar: Kalau saya Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene 2000-2001, maka Budi Daya Lobster (urang kalorang) juga akan dicoba pengembangannya di pantai/laut Kabupaten Majene, di Teluk Mandar. Lanmgkah yang akan ditempuh ialah (1) menugaskan kepada Dinas Eksplorasi Laut dan Perikanan mengadakan peninjauan ke tempat Pak Ruskimin di Kelurahan Pulau-Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan mengikutsertakan 510 nelayan dari Kabupaten Majene, dan (2) dari hasil kunjungan peninjauan tersebut akan dicoba membuat semacam ‘Pilot Proyek Mini’ Budi Daya Urang Kalorang di dua tempat di pantai yang dikelola oleh nelayan yang telah pergi meninjau itu dengan mendatangkan/mengundang Pak Ruskimin sebagai Instruktur.

Dari langkah (1) dan (2) di atas nelayan peserta dan pengelola “proyek percobaan” budi daya lobster tersebut akan memperoleh pelajaran dan pengalaman yang berharga sehingga suatu saat budi daya tersebut bisa dikembangkan di Teluk Mandar wilayah Kabupaten Majene. Dan jika hal itu berhasil dengan baik, terbuka lagi peluang nelayan kita memperoleh dan meperluas lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena lobster adalah jenis hasil laut kategori komoditi ekspor, sekalian mengatasi sebagian masalah pengangguran di kalangan kaum/warga nelayan.

KORUPSI Korupsi mirip dengan pelacuran. Sebagaimana pelacuran, korupsi juga sulit diberantas. Nyatanya, operasinya sudah, undang-undangnya ada, tapi masyrakat merasakan korupsi tetap marak. Mengapa?

Dulu, pada masyarakat tradisional, kelas sosial tertentu yang berkuasa dan memiliki privilese konon terbiasa menerima macam-macam upeti yang dipersem197

bahkan para kawula mereka dengan sukarela (Antloev, 1994). Tatkala masyarakat kemudian menjalani metamorfosis sebagai negara modern, biroratisasi fungsifungsi masyarakatnya ternyata tetap membiarkan tradisi upeti yang sudah ada (Klitgaard, 1991). Praktek korupsi mejadi sulit diberantas karena terkait dengan latar belakang sikap budaya.

Selain itu, ada perbedan penilaian di berbagai masyarakat tentang perilaku apa yang dapt dianggap termasuk korupsi dan apa yang bukan. Apa yang dipandang sebagai korupsi di suatu masyarakat, di tempat lain barangkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Barangkali karena perbedaan pandangan itulah larangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Silalahi empat tahun silam, agar tidak mengirimkan “karangan bunga” pada acara perkawinan pegawai negeri, tidak digubris orang. Pertanyaan orang, apanya yang salah dengan “mengirim bunga.”

Kenyataannya, pengirman karangan bunga, dan biasanya berikut dengan kiriman hadiah, tetap berlanjut. Yang menakutkan, dewasa ini ada gejala urusan kirim mengirim “hadiah” itu makin menggila. Jangan kaget bila kado “yang tak seberapa harganya” itu kadang bisa berwujud rumah, mobil, kartu kredit, atau apa saja. Tentu saja dalam dunia yang serba pamrih sekarang ini, orang boleh mempertanyakan, mana ada “makan siang gratis.”

Di kalangan orang bisnis, praktek seperti itu sulit dipahami kalau dikategorikan sebagai korupsi. Hadiah dan semacamnya adalah bagian tak terpisahkan dari saha manajemen “silaturrahmi.” Sogokan, uang pelicin, pungli, dan sebagainya, yang dihaluskan dengan eufimisme “tanda terim kasih,” acap dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengeluaran yangsah pos biaya manajemennya.

Tanpa uang pelicin, suatu urusan bisa tertunda, yang pada gilirannya akan menaikkan biaya produksi.

Uang pelicin dapat dianggap sebagai bagian dari usaha “efisiensi” produksi.

Anda barangkali pernah mengalami betapa menjengkelkan ketika berusaha mengurus sekadar surat bukti kelahiran di kantor kelurahan. Kalau urusan itu menyangkut tanah,kredit bank, izin suatu usaha, dan sebagainya, maka molornya waktu yang tidak menentu memang bisa membuat pusing kepala.

198

Tatkala seseorang memutuskan untuk melakukakn korupsi, ada kaidah ekonomi yang dianutnya. Korupsi hanya dilakukan seseorang selama keuntungan yang diraupnya jauh melebihi social and plitical costs yang mungkin dihadapinya.

Maka korupsi tidak lagi semat-mata karena keroposnya akhlak, sebagaimna yang disimpulkan oleh Ibnu Khaldun.

Korupsi terkait dengan kekuasaan, betapa pun kecilnya. Karena itu, ak salah bila Lord Acton menyatakan “power trends to corrupt.” Dan memberantas korupsi menjadi sia-siaselama kelompok yang berkuasa didera oleh nafsu dan cara hidup yang hedonistik (Syed Husein Alatas, 1989). Hedonisme yang dipayungi oleh kekuasaan, terlebih-lebih kekuasaan yang tak terawasi, akan membuat korupsi meruyak laksana api di musim kemarau. Dalam keadaan seperti itu, korupsi tidak lagi bernuansa moral, melainkan telah berubah menjadi masalah yang bersifat struktural. Itulah yang membuat alotnya korupsi diatasi. (Z.A.Maulani, GATRA, 28 Juni 1997).

Komentar: Tulisan/uraian di atas pantas menjadi renungan kita semua.

KORUPSI ATAWA MALING SAMA SAJA Korupsi atawa maling sama. Hanya maling terpaksa mencuri karena kebutuhan perut, sedangkan koruptor “terpaksa” mencuri karena rakus.

Sungguh amat menyedihkan. Indonesia yang dikenal sangat subur dan kaya ini ternyata memiliki catatan yang buruk. Laporan riset Transparensy Internasional (TI) tahun 1998 menyebutkan, Indonesia menduduki posisi keenam negara paling korup sedunia. Tiga tahun sebelumnya, TI menyebutkan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal korupsi. Sedangkan, lembaga Riset Political and Economic Risk Consultansy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, tahun 1998, menempatkan Indonesia sebangai negara paling korup di Asia.

Pada dasarnya korupsi sama dengan maling. Bedanya, maling memerlukan tenaga fisik khusus untuk mendapatkan uang, sedangkan korupsi cukup duduk di kursi empuk, di ruang ber-AC yang nyaman.

199

Selain itu, bila maling ketahuan sedang mencuri, akan segera lari karena dikejar massa. Kalau koruptor tercium perbuatannya, ia tak perlu lari cukup beli tiket pesawat, sangu paspor dan pergi entah kemana. Beda yang lain, maling mungkin terpaksa mencuri karena kebutuhan perut, sedangkan koruptor “mencuri�uang karena rakus.

Kerakusan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penyalahgunaan kekuasaan, dan tak punya moral, akhirnya mendorong merajalelanya korupsi. Korupsi kini tidak hanya dimonopoli orang-orang berpangkat, tetapi sudah merambah sampai ke masyarakat.

Tetapi, mengapa korupsi begitu merajalela di Indonesia? Salah satunya mungkin karena adanya perubahan paradigma di masyarakat. Seseorang kini lebih banyak dinilai berdasar meteri dan penampilan fisik, bukan kadar kemanusiannya.

Dengan mudah manusia mengalami dekadensi moral dan etika, hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi saja. (Info Aktual Muda, Suplemen Harian KOMPAS, 3 Juli 1999).

Komentar: Menurut saya, seharusnya judul di atas Koruptor Atawa Maling Sama Saja.

Tapi saya mengutip sesuai judul sumber. Nampak bahwa dalam kesamaan antara koruptor dengan maling itu sekaligus terdapat perbedaan.

DELAPAN CARA MEMERANGI KORUPSI Selama rezim kleptokrasi di bawah Soeharto, korupsi menemukan lahan subur. Sejak itu, korupsi merasuk sampai ke tingkat birokrasi, sistem politik, bahkan peradilan. Akibatnya, pertukaran jabatan atau kekuasaan publik dengan uang menjadi hgal lumrah dan biasa terjadi. Masyarakat harus meneukan pengayom dan menyediakan uang pelicin untuk mendapatkan pelayanan publik. Pegawai negeri sipil atau tentara harus memapu mengumpulkan uang untuk menaikkan pangkat.

Sedangkan pejabat-pejabat tinggi, untuk mempertahankan loyalitas bawahan dan jabatan, harus emperluas kroni guna mempertebal saku.

Saya tidk percaya mitos yang menyebutkan korupsi berakar pada budaya Indonesia. Tetapi, saya juga tidak menolak bila korupsi sudah membudaya dalam 200

masyarakat. Sebab, akar korupsi sesungguhnya bersumber dari sistem kekuasaan politik dan ekonomi yang lepas dari kontrol sosial.

Robert Klitgaard, dalam Combatting Corurption menyatakan, korupsi itu dimungkinkan adanya monopoli kekuasaan dan kewenangan (discreation), yang berlebihan dan tidak adanya accountability.

Untuk memerangi korupsi yang sudah endemik itu, bukanlah perkara enteng.

Ada beberapa cara. Pertama, mereformasi hukum ketatanegaraan, untuk memperkecil monopoli dan diskresi kekuasaan politik di tangan presiden.

Kedua, reformasi legislasi hukum, yang menjamin transpransi dan akuntabilitas pejabat publik. Ini meliputi, kewajiban melaporkan dan memeriksa kekayaan di saat awal dan akhir jabatan, diterapkannya azas pembuktian terbalik terhadap tuduhan korupsi, penyediaan Public Information Act, dan perlindungan hukum terhadap pemberi informasi korupsi. Ketiga, harus ada reformasi dalam prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi. Keempat, reformasi lembaga peradilan dalam perkara korupsi, yang memungkinkan terjadi independence of judiciary pemerintah.

Kelima, perang terhadap korupsi, yaitu tekjanan bersifat massal, untuk memompa kemauan politik pemerintah. Gerakan sosial ini harus dimulai dari keluarga dan didukung masyarakat. Keluarga yang dimulai dari anak (terutama anak muda), istri, harus mempertanyakan asal usul harta yang dimiliki seorang ayah. Kebencian terhadap koruptor harus diwujudkan, bukannya diagungkan, seperti koruptor justru dimintai sumbangan mesjid, gereja atau jalan.

Keenam, pemberdayaan masyarakat sipil agar tercapai pengawasan sistem politik. Proses pengambilan keputusan publik harus dibuat transparan dan memungkinkan partisipasi masyarakat sipil. Ketujuh, mengakhiri patronase politik dalam bisnis, yang selama ini dipelopori sanak keluarga Soeharto. Kedelapan, pengawasan korupsi secar kontinyu oleh semacam lembaga public enquiries dan Komisi Indpenden Anti Korupsi (Independence Commision Against Corruption), yang memiliki kewenangan subpoena dari sistem peradilan. (Teten Masduki, Kordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Info Aktual Muda, Suplemen Harian KOMPAS, 3 Juli 1999) 201

Komentar: Cukup rinci dan jelas bagaimana cara memerangi korupsi itu. Demikian pendapat ICW.

RAJA MALING Wahai saudara sebangsa Mengapa kita mau kalah pada kerakusan Kebengisan Mari kita belajar melek Mari kita belajar mikir Agar tak terkecoh mulut manis tapi berbisa Mari kita mulai kritis Jangan malu dibilang ceriwis Agar raja tidak keenakan ….

Kebablasan…..

Kemarukan…..

Kesetanan……

Anak cucunya berkilauan…..

Anak buahnya kegendutan…

Koleganya kekenyangan …

Dan rakyatnya keleleran…. (dari Album Lagu Raja Maling oleh Suriswanto, KOMPAS, 2 Juni 1999) Komentar: Syair lagu di atas sangat jelas bagi kita.

202

KESERAKAHAN BAWA NEGARA TERJEBAK Mendagri Benarkan Sinyalemen Politik Uang Manado, Kompas. Menteri Dalam Negeri Surjadi Soedirdja membenarkan sinyalemen mengenai politik uang dalam proses pemlihan kepala daerah/gubernur dan bupati di Tanah Air. Kombinasi uang dan keserakahan yang mengatasnamakan rakyat sangat berbahaya dalam proses demokratisasi bangsa, karena akan membawa negara terjebak pada sesuatu yang keliru.

Surjadi secara khusus meminta seluruh masyarakat, agar waspada terhadap pernyataan demi rakyat dan untuk rakyat, sebab kenyataannya pernyataan itu untuk keuntungan dan kepentingan kelompok.

“Semua ini kita tidak inginkan. Kita tidak ingin negara ini terjebak dalam proses demokratisasi yang keliru, seperti dahulu,” kata Surjadi dalam tanya jawab dengan wartawan usai melantik Gubernur Sulawesi Utara 2000-2005 Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang (53) di Manado, Rabu (15/ 3).

Ia menyebut tiga pilar demokrasi yang kerap terabaikan dalam proses pemilihan kepala daerah, yakni menghormati hukum, menghormati hak azasi manusia (HAM), dan adanya etika (moral) dalam berpolitik.

Dalam tatanan politik bangsa seiring dengan terjadinya perubahan, kata Surjadi, rakyat secara wajar menutut demokrasi yang berlandaskan unsur fairness.

Kenyataan di beberapa daerah menunjukkan proses pemilihan masih diwarnai oleh nsur politik uang. Hal itu terjadi karena adanya kesepakatan ataupun manuver politik yang mengabaikan tiga pilar demokrasi, terutama pilar yuridis.

“Sinyalemen (politik uang) itu saya rasa tepat. Untuk membenahi, kami serahkan kepada masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintahan. Dalam masa transisi sangat diperlukan kontrol terutama dari kalangan pers,” katanya.

Mengenai kasus pemilihan kepala daerah Mendagri menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. “Semuanya harus berdasarkan hukum. Masyarakat bisa menggugat terhadap proses pemilihan yang dirasa tidak benar,’ ujarnya.

203

“Code of Conduct” Di Jakarta, pengamat politik CSIS J Kristiadi mengemukakan, terjadinya praktik politik uang di tingkat daerah merupakan gejala menarik. Politik uang ternyata bukan hanya monopoli parlemen pusat, melainkan juga oleh parlemen lokal. Oleh karena itu, perlu suatu code of conduct yang mengatur etika berpolitik didaerah.

“Terlepas dari kekhawatiran dengan adanya otonomi daerah ada money politics, yang menarik, adalah bahwa money politics tidak lagi dimonopoli penguasa di pusat, tetapi oleh parlemen lokal,” kata Kristiadi.

Kristiadi setuju dengan pendapat Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah Affan Gaffar bahwa politik uang itu sulit dibuktikan, tetapi ada logika yang tidak masuk akal, misalnya partai yang menang di suatu daerah belum tentu bisa menggolkan calonnya. “Itu luar biasa. Dalam masa transisi ini banyak sekali masalah yang memang menjadi bahan untuk dikoreksi agar masa transisi kita lebih baik.

Sebab kalau tidak, hal ini menjadi putaran balik untuk terjadinya masyarakat yang otoriter,” ujar Kristiadi.

Ia menjelaskan, selama ini tidak pernah dibangun suatu etika politik dan pendidikan politik di daerah. Akibatnya etika politik tidak berkembang sama sekali.

“Selama ini yang kita tahu, dengan kekuasaan maka kekayaan akan diperoleh. Itulah yang kini menggejala di daerah. Sistem masyrakat kita sudah mengalami tingkat kehidupan politik yang amburadul,” paparnya.

Dinegara mana saja, kata Kristiadi, politik uang memang tidak bisa diatasi dengan undang-undang saja, tetapi ada etik semacam code of conduct seperti di Australia. “Kita tidak punya seperti itu. Akibatnya kekuasaan parlemen membuat orang bisa apa saja,” katanya.

Dalam code of conduct itu misalnya diatur agar setiap uang yang diterima anggota parlemen wajib diumumkan ke publik ke media massa. Orang yang bermental baik dia bisa mengatakan bahwa dia menerima dari siapa, sehingga memperpeka rasa malu. (Kompas 17 Maret 2000).

Komentar: Ada alasan pokok, mendasar sekali, sehingga saya tidak akan terlibat dalam money politics sehubungan dengan urusan pemilihan bakal calon/calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene yang akan datang, yaitu kalau saya menempuh cara terkutuk itu, berarti langsung 204

menghianati misi yang diemban seperti yang diterangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran ini. Andaikata saya mempunyai dana atau ada yang mau mendanai agar saya bermain politik uang, itu pun insya Allah saya tidak akan laksanakan. Ya, apalagi, saya tak punya uang untuk itu. Barangkali, saya bakal calon yang paling tidak berduit alias paling “kere” di antara bakal calonbakal calon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene periode 2001-2006 yang akan datang. (Lihat subjudul Daftar Keayaan, Saya Patut Dicurigai dan Diperiksa Polisi/Jaksa). Tapi Anda atau siapa pun juga berhak dan sah-sah saja berkata, “Andiappa dissang. Andiangdi tia diang doiqmu, Suradi, anna maquang nauangoqo ditingo!” ‘Kita belum tahu. Hanya karena tidak ada uangmu, Suradi, sehingga Anda berkata demikian itu.’ Mendengar kata-kata seperti atau senada dengan itu, saya akan menyikapinya dengan senyum.

KARAKTER IDEAL SEORANG PEMIMPIN Karakter ideal tidak sulit ditemukan pada masa awal berdirinya Negara RI. Elite politik yang menempati berbagai posisi birokrasi dalam pemerintahan RI seperti Bung Syahrir, Mr. Moh.Rum, Moh. Natsir, I.J.Kasimo, Agus Salim, Supomo, Sam Ratulangi, Andi Pangerang Petta Rani, dan sejumlah tokoh pejuang memiliki karakter ideal yang berbeda dengan latar belakang politik kepartaian pula. Bahkan Dwitunggal Bung Karno-Bung Hatta, yang selama hidupnya ditahan dari penjara ke penjara dan dibuang dari pulau ke pulau di tanah air tetap tabah dalam prinsip-prinsip yang kuat dan yang dengan subur berakar di dalam cinta mereka terhadap bangsa dan tanah air. Berbagai konflik antarpribadi dan antarkepentingan partai tidak mempan menjadi bahan peledak yang mengancam persatuan dan kesatuan.

Cinta mereka pada rakyat, bangsa dan tanah air serta pada persatuan dan kesatuan bangsa tercermin pada kehidupan mereka yang bersahaja, tidak korupsi, tidak mengejar harta, dan satunya retorika dengan sikap serta perilakunya, baik di depan mata rakyat, maupun di depan mata dunia internasional. Meskipun pada awal kemerdekaan rakyat miskin dalam berbagai hal namun kaya dalam martabat dan harga diri yang terjaga sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan yang ingin terus maju di bawah payung pelindung dan pemimpinnya. Kita benarbenar merdeka dalam arti tidak menggadaikan diri ataupun mengantungkan diri 205

tanpa rasa malu pada kekuatan dari luar. Ada kerjasama bilateral dan multilateral dengan berbagai bangsa maju yang saling memberi keuntungan namun bangsa kita tetap mandiri tanpa harus merasa rendah diri. Rakyat yang mencontohi para pemimpinnya menjadi kekuatan terdepan dan terakhir yang membentengi keutuhan bangsa dengan suatu kepribadian yang dihargai dan dihormati sesama bangsa di dunia. Bahkan Indonesia menjadi inspirator bagi bangsa-bangsa yang sedang berkembang atau yang berjuang merebut kemerdekaan dari bangsabangsa penjajah.

Pada saat seperti sekarang ini, masih amat relevan apa yang dicontohkan oleh para pemimpin kita di masa silam yang patut menjadi teladan bagi siap saja yang dianggap atau menganggap dirinya pemimpin pada saat ini di seluruh jenjang pemerintahan dan kekuasaan politik. Haruslah diakui bahwa setiap zaman hadir dengan tantangannya sendiri. Seorang yang tampilkan diri sungguh-sungguh sebagai pemimpin akan hadir di tengah tantangan yang mampu diatasinya tidak biarkan dirinya larut dan terseret oleh arus tantangan. Dengan mengatasi tantangan, rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya akan terbebas dari bahaya yang bersumber dari tantangan yang menjadi ancaman.

Ancaman kemiskinan dan kelaparan dihadapi pemimpin masa silam dengan tidak memperkaya diri lewat korupsi atau menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Mereka menjadi contoh bagaimana hidup jujur dalam kesederhanaan. Bahaya ancaman kebodohan dan ketertinggalan dihadapi pemimpin-pemimpin masa silam dengan gaya hidup yang dekat rakyat dan dengan usaha mencerdaskan pandngan, sikap dan perilaku masyarakat melalui bahasa yang benar yang dibenarkan di dalam sikap dan perilaku. Mereka hanya akan ucapkan kebenaran dan kebaikan yang dapat menyentuh hati masyarakat. Terkenanglah kita pada masa silam ketika para pemimpin terasa begitu dekat dengan rakyat yang dicintainya dan rakyat sangat dekat dengan pemimpin yang mereka cintai.

Cinta rakyat pada pemimpin mustahil bisa dibeli dengan uang suapan dan money politics, pungli, dan sogokan seperti penyimpangan dana JPS. Cinta rakyat tak akan terbeli dengan janji dan kata bersayap yang sarat dengan tipu daya atau pengibulan. Cinta rakyat tak akan pernah bisa terbeli dengan gertakan, teror, dan ancaman. Justru cinta yang tulus akan lahir dari hati rakyat terhadap pemimpin 206

yang dengan segala kekurangan dan kelebihannya memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat. Dia malu bila rakyatnya masih kelaparan. Dia tersinggung jika rakyatnya telanjang dan dia bisa hidup bermewah-mewah dalam kelimpahan dan keborosan.

Di masa krisis dan di tengah suhu politik yang tidak menentu sekarang ini, semakin dibutuhkan para pemimpin yang memiliki karakter ideal. Kita butuhkan pemimpin yang punya watak kejujuran seperti Kasimo di masa silam atau M.Jusuf dan Baharuddin Lopa di masa kini. Kita butuh pemimpin yang benarbenar populis seperti Andi Pangerang Petta Rani dan yang bersahaja seperti Syamsuddin Daeng Mangawing yang kaya. Kita butuh pemimpin arif dan cendekia seperti Agus Salim di masa silam dan Cak Nur di masa kini. Kita butuh pejuang dan pembela rakyat sejati seperti Romo Mangun atau para pemuda dan mahasiswa LSM yang mmpu mendengar dan menyimak rintihan suara hati nurani rakyat.

Tidak ada pemimpin yang memiliki seluruh karakter ideal seorang pemimpin.

Namun, bila setiap pemimpin punya karakter ideal yang paling mendasar, yaitu karakter jujur dan adil dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai dengan posisi dan kelebihannya masing-masing, maka secara bersama akan melahirkan suatu karakter kepemimpinan bangsa. Karakter yang demikian akan menjadi kekuatan inti yang menyangga gerakan dan arah reformasi menuju pencapaian tujuannya. Tujuan yang dicapai secara bertahap akan tampak pada berkembangnya cinta masyarakat pada para pemimpinnya. (Ishak Ngeljaratan, FAJAR, 10 Juli 1999).

Komentar: Tulisan yang sangat menyentuh dan patut kita renungkan.

Rp. 15 JUTA UNTUK KELAS III KHUSUS SMU SOPPENG Soppeng, (PR). Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng untuk sekyor pendidikan khususnya upaya peningkatan mutu luaran Sekolah Me-

207

nengah Umum (SMU), tahun 1999/2000 dialokasi anggaran Rp 15 juta untuk kelas III khusus SMU Program IPA dan IPS. Pembukaan kelas III khusus angkatan VII tersebut dilakukan Bupati Drs.H.Andi Paeruddin Saisal pekan lalu di SMU Negeri I Watansoppeng dihadiri Wakil Ketua DPRD H.Muhammad Akhmad,BA, Kakandepdikbud Drs.Buhari, Kepala SMUN I Drs.Muhammad Musa serta para Guru, siswa yang berhasil lulus test masuk didampingi para orang tua masing-masing.

Program kelas III khusus ini harus didukung sepenuhnya, ungkap Bupati Andi Paeruddiun dalam sambutannya. Ditekankan, semua pihak terkait diharap dengan penuh keikhlasan turut membenatuan sepenuhnya, termasuk kepada para orang tua agar memberikan pengertian pengerian dan pengawasannya. “Idi’ tomatowaE asengmi, ikotu ana’E matu’ lolongengngi” (kita orang tua hanya nama, tetapi anak itu sendiri yang akan merasakan hasilnya), uangkap Bupati yang berjiwa sosial ini mengutip pesan orang tua pendahulu, tokoh pendidik di daerah itu.

Selain mengalokasi anggaran setiap, bukti lain kepedulian Pemda adalah penyerahan pinjam pakai gedung eks BP-7 yang akan dijadikan kelas III khusus dan menyusul nantinya gedung Bappeda. Hal ini amat penting dalam menunjang dunia pendidikan karena mau tidak mau, senang tidak senang, persaingan mutu sumber Daya Manusia (SDM) akan semakin ketat.

Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Akhmad BA menyambut positif pembukaan Kelas III Khusus SMU karena sebagai salah satu upaya menggenjot mutu luaran SMU, apalagi Sumber Daya Alam (SDA) Soppeng sangat terbatas, jadi yang harus di angkat adalah SDM-nya. Anak-anak kita harus lebih dini menumbuhkan semangat bersaing di perguruan tinggi nanti. Tunjukkan jati diri orang Soppeng yang selama ini dikenal sudah memiliki kader-kader unggul ditingkat Nasional dan Propinsi Keberadaan kelas III khusus itu akan dievaluasi komisi DPRD yang membidangi Kesra.

Baik Kakandep Dikbud Drs. Buhari maupun Drs Kasniadi dalam laporannya menyebutkan kelas III khusus itu merupakan angkatan VII yang terdiri 30 orang yaitu 15 jurusan IPA dan 15 IPS yang sebelumnya diambil dari rangking ditiap sekolah kemudian diseleksi di Depdikbud Begitupula tenaga Guru untuk kelas III 208

khusus ini akan direkrut dari guru terbaik dan berkualitas ditiap SMU. Sampai enam angkatan, semua kelas III khusus lulus UMPTN. Kepada 30 siswa (wi) di SMU Andalan Malino masing-masing Rp. 3 juta per-anak atau seluruhnya Rp. 18 juta. Olehnya dukungan para orangtua sangat diharapkan karena pengalaman selama ini ada anak berprestasi justru tidak lanjut ke perguruan tinggi, tambah Drs. Buhari (Pedoman Rakyat, 1 November 1999) Komentar: Kalau Pemda Kabupaten Soppeng bisa melaksanakan hal yang sebaik itu, maka Pemda Kabupaten Majene juga bisa!

MENGECEWAKAN, EKPOSE BALON BUPATI “ANU” Makassar, (PR). Ekspose hari pertama yang menampilkan tiga bakal calon (balon) Bupati “Anu” periode 1999-2004 di kantor DPRD setempat, kemarin berlangsung monoton karena tanpa dialog dengan anggota dewan dan masyarakat. Puluhan anggota masyarakat yang datang sejak pagi, langsung pulang setelah balon pertama, “U” membacakan eksposenya. Mereka kecewa karena ingin lebih mengenal para balon melalui dialog atau tanya jawab.

Salah seorang anggota dewan dari fraksi Partai “V” sempat melakukan interupsi dan meminta Ketua DPRD Tk.II “Anu” menjelaskan mengapa acara dialog atau tanya jawab ditiadakan.

“Tidak ada interupsi dan tidak ada dialog, karena waktunya sangat sempit,” tandas Ketua DPRD, “W” yang memimpin sidang bersama dua wakilnya, “X” dan “Y”. Mendengar jawabn tersebut, puluhan anggota masyarakat yang menghadiri ekspose tersebut langsung pulang sesaat setelah "T” membacakan eksposenya dan turun dari mimbar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Sebuah Organisasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa’ ”Anu”, “Z” kepada “PR” mengatakan, proses ekspose balon bupati yang tanpa acara dialog tersebut menunjukkan bahwa belum ada perubahan watak dan

209

pola pemikiran dari para anggota DPRD setempat dari pendahulunya di jaman orde baru.

“Untuk menggali potensi dari para balon bupati, mestinya ada acara tanya jawab. Sekarang ini monoton sekali. Ekspose terkesan hanya formalitas belaka,” tutur “Z”. .. dst. (Pedoman Rakyat, 25 November 1999).

Komentar: Kejadian seperti di atas itulah yang seharusnya kita hindari di era sekarang ini, juga pada masa yang akan datang. Rakyat dan DPRD Kabupaten Majene jangan mau “membeli kucing dalam karung.” Visi, obsesi, program kerja dan kebijakan setiap balon/calon Bupati Majene yang akan datang harus jelas “terang benderang tertulis” dan disebarluaskan ke tengah-tengah rakyat daerah kita ini, jauh sebelum penjaringan dan penyeleksian para balon berlangsung walaupun Pasal 37 UU No. 22 tahun 1999 mengatakan, Pasal (2): “Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah,” dan Pasal (3): “Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.”

Cara yang saya tempuh dengan membuat Pokok-Pokok Pikiran ini dan menyeosialisasikannya ke tengah-tengah rakyat Majene jauh sebelum masa penjaringan balon Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene periode 2001-2006, berlandaskan niat baik, visi ke depan dan langkah maju (setidaknya menurut penulis), demi kebaikan dan kemajuan daerah kita. (Mudah-mudahan langkah ini terimbas baik kepada kabupaten saudara kandung/tetangga, yaitu daerah Kabupaten Polmas dalam rangka suksesi jabatan Pelayan Rakyat sebagai Bupati pada waktunya yang akan datang). Sebab, dengan cara seperti ini, secara langsung saya mengajak dan mengharapkan para balon/calon yang berminat menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene pasca Pak Tadjuddin Nur dan masa-masa selanjutnya: membuat makalah/buku yang disebarluaskan langsung ke tengah-tengah rakyat, yang berisi visi, misi, obsesi, program kerja dan kebijakan yang akan ditempuh apabila terpilih menjadi Pelayan Rakyat sebagai Bupati Majene. Dengan cara ini, semua partai politik, semua organisasi, lapisan masyarakat/rakyat, kelompok atau perorangan berkesempatan menyoal, bertanya, mengeritik, menerima, menolak, mendiskusikan, memberi masukan dan sebagainya, secara terbuka atau tertutup, dengan lisan, atau dengan tulisan melalui media yang ada kepada balon/calon atas semua apa yang telah digagas/ditulisnya itu.

Sungguh berharga dan bermutu, jika semua balon/calon yang bersungguh-sungguh dan siap lahir batin memikul amanah sebagai Pelayan Rakyat = Bupati Majene, semuanya kita ketahui 210

“sebagian besar isi hati dan pikiran mereka” menghadapi dan menyikapi kabupaten tercinta ini melangkah di Awal Abad ke-21 Milenium III. Catatan: Nama kabupaten, nama balon, nama organisasi, dan nama-nama person gaja disamarkan, nama sebenarnya sesuai berita ada pada penulis.

sen-

CALON WALIKOTA BERIKRAR ANTI SUAP Semarang (Kompas). Delapan bakal calon Walikota Semarang, Senin (13/12) menyepakati ikrar menjunjung tinggi nilai moral dalam perebutan Walikota periode 2000-2005. Delapan bakal calon itu bagian dari 14 bakal calon yang terdaftar.

Ikrar itu ditandatangani kedelapan bakal calon di atas kertas segel. Mereka adalah Ismangoen Noto Saputro (pengusaha), Djawahir Muhammad (seniman), Agus Sudarmadji (Pembantu Walikota), Oerip Lestari (Staf ahli BKPMD Jateng), Sutikno (wiraswasta), Farchani (PNS), Soendoro (Ketua KADIN Jateng), dan Soedarmanto. Isi ikrar berintikan kesiapan para Calon Walikota untuk tidak melakukakn praktik politik uang serta senantiasa berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pernyataan ditandatangani calon sebelum berlangsung dialog terbuka dengan masyarakat di Balai Kota Semarang. Surat Pernyataan kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Semarang.

Ketua DPRD Semarang Ismoyo mengemukakan dialog dengan rakyat diadakan sebelum mereka tampil mengemukakan visi dan misi di hadapan DPRD Semarang. “Melaluidialog ini rakyat langsung menilai calon walikota yang akan memimpin rakyat Semarang,” ujarnya.

Panitia dialog Novel Ali menemukakan, dialog ini direncanakan dua hari hingga Selasa ini. Jika ada bakal calon yang belum bersedia tampil, tetap diharuskan menyepakati dan menandatangani surat pernyataan bebas politik uang. “Kalau mereka menolak, berarti mereka harus mundur dari pencalonan,” katanya.

(KOMPAS, 14 Desember 1999).

Komentar: Suatu cara yang baik dan patut kita pertimbangkan untuk diikuti dalam rangka penjaringan/penyeleksian bakal calon Bupati Majene yang akan datang.

211

DATI II SULSEL PERLU DIMERGER Makassar. (PR). Memasuki pelaksanaan UU No.22/1999 tentang pemerinatah daerah awal tahun 2000, dari sekarang sudah perlu dipikirkan untuk melakukan merger Dati II. Sebab kalau tidak ditempuh cara demikian ada sejumlah Dati II di Sulsel yang tidak berotonomi. �Dengan PAD yang tidak cukup Rp 1 Milyar , akan membangun apa. Paling-paling hanya sepotong jalan yang dapat dibangun, belum lagi tuntutan pembangunan prasarana fisik dan nonfisik yang lain,� kata anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Amanat Umat , Abustan,Sh serta Alimuddin,Sh dari Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (KKI). Realita politik saat ini, tegas Abustan, cukup banyak Dati II mengeluh kalau betul-betul otonomi luas diberlakukan. Gambaran Sulsel tegasnya Dati II yang mampu berotonomi di Dati II seperti Luwu, Luwu Utara, Kodya Makassar, Gowa, Bone, Pinrang, Sidrap.

Sedang daerah yang lain apa boleh buat harus merger atau kalau tidak malah akan lebih menyengsarakan rakyat. Karena itu sejak dini atau mulai sekarang, daerah yang punya karakteristik budaya, adat istiadat, geografis, demografis sudah perlu memperhitungkan untuk melakukan penggabungan. Bila hal itu tidak dilakukan, berarti Dati II bersangkutan tidak mampu berbuat dan malah sebaliknya justru akan menyengsarakan rakyat. Temuan lapangan selama melakukan reses, banyak Dati II mengeluh dengan ketidakmampuan menjalani otoda, tegas Wakil Sekertaris DPW PAN Sulsel ini.

Alimuddin, SH juga menegaskan kalau otoda diberlakukan secara efektif, satu persatu Dati II Sulsel akan berguguran disebabkan tidak mampu meraih PAD yang menjadi modal dasar dalam proses pembangunan Dati II yang selama ini minus dan punya ketergantungan sangat tinggi ke pusat dipastikan tidak mampu mengolah sendiri sumber daya yang dimiliki. Alternatif terbaik harus ditempuh yakni dengan melakukan penggambungan dengan Dati II yang punya persamaan demografi, geografi dan latar belakang budaya dan tradisi. Ini penting, sebab kalau masing-masing Dati II itu tetap bertahan dengan PAD yang ada dan sangat minim itu berarti sama dengan sikap yang bertahan untuk gugur, tegasnya. (Pedoman Rakyat, 16 Desember 1999).

212

Komentar: Lontaran pendapat tersebut di atas perlu dicermati dan dipikirkan dengan kepala dingin, terutama oleh para penentu kebijakan dan pemerhati masalah otoda di daerahdaerah kabupaten/kota di Sulsel selain yang tujuh itu. Khusus daerah Kabupaten Majene yang atasnya Pokok-Pokok Pikiran ini disusun, bagaimana menanggapi pendapat “mencemaskan� itu? Penulis sendiri, sebagaimana yang tergambar dan ditulis dalam makalah/buku ini optimis daerah Kabupaten Majene akan mampu bertahan dengan syarat-syarat yang sangat ketat: para pemimpin formal/nonformal terutama Pelayan Rakyat sebagai Bupati sungguh-sungguh menjalankan tasauf sosial dan tasauf pribadi mengemban amanah yang dipundaknya, KKNK diberantas, Kebikajakan Hemat dipegang teguh, produksi pertanian/perkebunan/peternakan dan laut ditingkatan berlipat-lipat kali, ekonomi rakyat dibangkitkan, Hukum ditegakkan tegak lurus, dan demokrasi politik berjalan.

SARAN DR. M. M. AMIR 1.

Jangan menganggap Anda akan kebal terhadap KKN. Bujukan untuk melakukan KKN justru akan datang dari orang-orang yang dekat Anda. Sekali Anda terkena bujukan untuk melakukan KKN, maka Anda akan sukar melepaskan diri, malah mulai percaya pada kebohongan-kebohongan yang Anda ucapkan.

2. Jangan terlalu percaya pada laporan-laporan yang diberikan bawahan Anda. Ujilah apakah laporan-laporan tersebut dapat dipercaya, atau hanya laporan ABS. Ingat, belum lama ini Indonesia telah mendapat penghargaan internasional akan keberhasilannya dalam swasembada pangan dan mengentaskan kemiskinan. Tapi apa kenyataannya sekarang?

3. Bila Anda menemui masalah, lakukan analisis yang baik agar Anda dapat menyelesaikan masalah tersebut mulai dari akarnya. Jangan menyelesaikan suatu masalah dengan menciptakan masalah baru.

4. Ingat bahwa 200 juta rakyat Indonesia memerlukan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak, serta perasaan aman. Konsentrasikan agar program-program Anda dapat memenuhi kebutuhan pokok ini, sebelum meloncat jauh ke proyek-proyek mercu suar.

213

5. Hati-hati terhadap sanjungan dan pujian yang disajikan kepada Anda, karena hal ini akan membuat Anda lengah dan sombong. Ingat bahwa justru mereka yang menyanjung-nyanjung Andalah yang kelak akan mencaci maki, begitu Anda jatuh dari kekuasaan.

6. Jangan secara apriori menyalahkan mereka yang mengkritik Anda.

Mungkin apa yang mereka sampaikan mengandung kebenaran. Untuk mencegah timbulnya kritik-kritik, sekali-sekali lakukan pengkajian yang obyektif apakah langkah-langkah Anda masih pada jalur yang benar atau sudah mulai menyimpang. Ingatlah bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi, tapi hanya orang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahan tersebut dan memperbaikinya.

7. Ingat bahwa sebagai pemimpin, Anda harus sanggup menyampaikan gagasan-gagasan Anda dengan baik dan mudah dimengerti. Paling sedikit kuasailah penggunaan bahasa Indoesia dengan baik. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak pada tempatnya seperti, daripada, akhiran ken, perkataan kita bila yang dimaksud adalah kami, perkataan merubah bila yang dimaksud mengubah atau menggunakan peribahasa daerah yang belum tentu dimengerti rakyat Indonesia.

8. Jauhilah gaya hidup yang bermewah-mewahan, sementara sebagian besar rakyat masih sukar mencari sesuap nasi. Masih perlukah Anda atau wakilwakil rakyat Anda menginap di hotel-hotel berbintang bila sedang bersidang?

Hal-hal seperti itu hanya akan mempertajam kesenjangan sosial yang dapat memuncak pada tindakan-tindakan anarkis seperti yang kita saksikan pada kerusuhan-kerusuhan yang belum lama ini terjadi.

9. Bila Anda memilki pendapatan yang melebihi kebutuhan Anda, sisihkan sebagian untuk mereka yang memerlukan. Di samping akan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, saya yakin Tuhan akan menghargai tindakan Anda sebagai amal ibadah. Hal ini jauh lebih penting dan lebih bermanfaat daripada memperlihatkan pada rakyat bahwa Anda rajin dan teratur pergi ke tempat ibadah.

10. Ingat, bahwa memegang kekuasaan untuk waktu yang terlalu lama dapat memudarkan cita-cita suci yang awalnya Anda anut. Berikanlah kesempatan pada generasi berikut untuk meneruskan cita-cita Anda.

214

11. Bersikaplah jujur dan adil sepanjang masa.

Semoga saran-saran ini dapat membuat nama Anda dikenang dalam sejarah dan tindakan-tindakan Anda menjadi suri teladan bagi generasi-generasi berikutnya.

Komentar: Tulisan Dr. M. M. Amir, Jakarta melalui Rubrik Opini Reformasi, Harian Media Indonesia, 2 Juni 1998 ini akan saya perhatikan dan Insya Allah diikuti sebagai pelengkap pengamalan ajaran agama Islam yang saya anut.

215

Riwayat Penulis SURADI YASIL lahir di Limboro, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas 11 Mei 1945. Suku Bangsa: Mandar. Agama: Islam. Jenis Kelamin: Laki-laki. Alamat di Makassar Pandang: Jalan Abdullah Dg Sirua, Komp. BTN CV Dewi, E2/11; 90231, Telp. 0411-441857, E-mail: suradi@usa.net; Alamat di Kabupaten Majene: Jalan Coling No.1, Kampung Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Telp. 0422-21831.

Pendidikan Nonformal/Formal

Pertama kali belajar mengaji/membaca Al Quran dari orang tua sendiri (Yang Tercinta H.M. Yasil dan Hj.Maryama, semoga Allah menyayangi almarhum dan almarhumah di sisi-Nya), dan Annangguru Pangayi (Yang Mulia Abd. Rahman Guru Kaqdo, alm.) di Kampung Tinambung, Sekolah Rakyat (SR) 4 Tinambung (Kepala Sekolah: Yang Mulia Bapak H. Hasanuddin Djidda, alm.), Tahdiriah DDI di Tinambung, Kabupaten Polmas belajar sore hari antara lain diajar dan dididik oleh Yang Mulia Guru Al Ustaz H. Abd. Rasjid Sulaiman (alm), sekolah dasar dan tamat di SR 6 Majene (Kepala Sekolah: Yang Mulia Bapak H. M. Soenoesi), SMP Majene (sekarang SLTP No. 1, Kepala Sekolah: Yang Mulia Bapak Abd. Salam), SMP 5 Makassar (Kepala Sekolah: Yang Mulia Ny. Oei Tan Dien Nio), SMA 3 Makassar (Kepala Sekolah: Yang Mulia Bapak Prof.Dr. Mattulada) dan SMA Majene (sekarang SMU Neg. 1, Kepala Sekolah : Yang Mulia Bapak Abdullah Noor, BA, ikut “ngaji pondokan� sebagai peserta-pendengar-tetap paruh waktu di Tinambung di bawah bimbingan/arahan dari Yang saya hormati Almukarram K.H.Djalaluddin Kali Balanipa, alm.), Fakultas Sastra Jurusan Sastra Timur Univ. Hasanuddin (Sarjana Muda), Peserta Macassar English Institute, Fa216

kultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya Jurusan Sastra Indonesia Univ. Hasanuddin (S1), dan berbagai kursus/penataran/pelatihan bidang kebudayaan, dan bidang ke-LSM-an.

Pengalaman Pekerjaan

Koresponden/Pengasuh Ruangan Sastra Budaya Mingguan “LONTARA� Makassar (1965-1967), Menerbitkan dan menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Bulanan (stensilan) TELUK MANDAR terbit delapan nomor di Tinambung, Kabupaten Polmas (Januari 1970-April1973), nomor-nomor bukti masih tersimpan); Guru SMEAN (Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri) Tinambung, Kabupaten Polmas (1969-1977), Kepala Sekolah PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas) Tjokroaminoto Tinambung, Kabupaten Polmas (1970-1973), Staf Seksi Kebudayaan Kandepdikbudkab Gowa (1977-1980), Staf Seksi Kebudayaan Kandepdikbudkab Majene (1980-1982), Kepala Seksi Kebudayaan Kandepdikbudkab Majene (19821984), Staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang (19841988), Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang (1988-1990), Pembantu Pimpinan sebagai Staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang pada Seksi Pengamatan dan Analisa, Peneliti Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang (1995 sampai sekarang), dan dosen tidak tetap pada Fakultas Sastra Univ. Hasanuddin Juli-Desember 1999.

Organisasi

Anggota: CMSH (Corps Mahasiswa Sastra Hasanuddin) 1964- 1968, SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) 1964-1968, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 1968-1972, Anggota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) 19731977, Anggota KORPRI (Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia) 1974 sampai sekarang, dan Anggota GOLKAR 1974-1997. Sejak tahun 1998 sampai sekarang tidak menjadi anggota/pengurus partai politik (nonpartai). Pendiri dan Wakil Ketua YPH-LS (Yayasan Pelestarian Hutan Lambeq Siapper) 1980 sampai sekarang, Pendiri dan Ketua YSB (Yayasan Sayang Bumi) 1992 sampai sekarang.

217

Konferensi/Pertemuan

Mengikuti: Berbagai konferensi/pertemuan tingkat daerah, nasional dan internasional bidang Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Ujung Pandang, Palu, Denpasar, dan Jakarta, Konferensi Lingkungan Hidup seAsia Pasific di Puncak, Jawa Barat (1989), Konferensi Masyarakat Hutan Tropika se-Dunia di Penang, Malaysia (1991), Iquitos, Peru, Amerika Selatan (1994), Nagpur, India (1997), Konferensi Hak-Hak Azasi Rakyat se-Asia di Chiang May, Thailand (1992).

Karya Tulis/Publikasi

Sejumlah cerita pendek dan puisi di media massa di Makassar tahun 60-an. Lebih dari sepuluh hasil penelitian bidang Nilai-Nilai Tradisional dan Kesusasteraan daerah Sulawesi Selatan diterbitkan jadi buku. Cinta dan Kusta (naskah novel, 1966). Di Tengah Padang Ilalang (Kumpulan Puisi Lingkungan Hidup, WALHI, Jakarta, 1991; sebagian pernah dibacakan oleh Suradi Yasil sendiri di Penang, Malaysia (1991); dan di Rangas, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae ketika Temu Wicara dalam rangkaian kegiatan Pekan Penghijauan Nasional ke-32 dan SKKP V 1992 tingkat Kabupaten Majene), Perbandingan, dan Teras-Teras dua buah sajak terpilih mengisi Kumpulan Sajak-Sajak dari Makassar Ombak Losari (terbitan ke-42, Puisi Indonesia, Jakarta, Oktober 1992), Permata Warisan Leluhur (Cerita Bacaan Anak-Anak dan siswa SLTP, CV BOY HAVE, cetakan ke-1,Jakarta, 1996), Misteri Sihir Hutan (Kumpulan Puisi Lingkungan Hidup, sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh W.J.K.Liotohe dengan judul Mysterious of the Enchantment's Forests, beredar di kalangan LSM di dalam dan luar negeri).

Juga menulis artikel kebudayaan, sejarah, dan masalah sosial, sejarah dan budaya di tribulanan sejarah dan kebudayaan Bosara Balai Kajian Jarahnitra, Harian Fajar dan Pedoman Rakyat, di Makassar. Tulisan di koran antara lain Pesona Desa dan Sarjana (Fajar, 14 Maret 1990), Jabatan Kades itu Tak Menarik Lagi? (Pedoman Rakyat, 23 April 1990), Tahun 2040 Sulawesi Selatan Menjadi Gurun Pasir?

(Fajar, 19 April 1991), Nilai-Nilai yang Ada “Di Atas� Tragedi Desember 87 (Pedoman Rakyat, 3 dan April 1997), Ensiklopedia Mini Sejarah dan Kebudayaan Suku Bangsa Mandar (dimuat bersambung oleh Tabloid MANDAR POS), Puang Cadia, dan Akhir yang Disayangkan (Pedoman Rakyat, 3 dan 7 Januari 1999), 218

Sallessorang Belung-Belung dio di Manhattan (terjemahan cerpen Umar Kayam Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ke dalam Bahasa Mandar, dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh Fort Indonesia,1999 bersama 12 bahasa daerah lainnya, esai-esai Kejujuran di Tepi Sungai, “Nobel� dari Budaya yang Memalukan, Kawanku Berlatih Menahan Nafsu, Kehilangan dan Kesabaran yang Terluka, Tragedi, Optimis, Lempuq Award, Berbau Kutu Busuk Wujud Nyata dan Nilai Ideal, Kail Emas (berturut-turut pada Fajar, 15, 22, 29 Agustus 1999, 12, 26 September 1999, 17 Oktober 1999, 14, 21, 29 November 1999), dan artikel Ketika Sebuah Partai Politik Dominan pada Suatu Daerah, (Pedoman Rakyat, 25 September 1999). Anggota pentashih/editor Penerjemahan Al Quran ke dalam Bahasa Mandar terjemahan Moh.Idham Khalid (SK MUI Provinsi Sulawesi Selatan No /MUISS/SK/1998 tangal 22 Jum Awal 1420H/3 September 1999), Menjaring Kepala Daerah yang Layak (Fajar, 13 Januari 2000), dan Menyikapi Otonomi Daerah (Pedoman Rakyat, ..Februari 2000)

Penghargaan

Memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Jakarta, 1991, dalam upacara memperingati hari ulang tahun WALHI ke-11. (Penghargaan yang sama diberikan kepada Sayed Mudhahar Ahmad, Bupati Aceh Selatan (waktu itu), Prov. Aceh, juga kepada beberapa orang/ kelompok yang menurut pemantauan WALHI mereka diam-diam telah memperlihatkan kepedulian yang keras dan nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Republik Indonesia).

Keluarga

Menikah 10 Agustus 1973 di Tanjung Batu, Majene dengan Indahari binti Indarazak (sekarang mengajar di SMK Negeri 4 Ujung Pandang). Mempunyai empat orang anak. Anak pertama (puteri), Gita Indira, Sarjana Fak. Pertanian Unhas (1998). Anak kedua (putera), Azhari Sastranegara mahasiswa S-2 semester pertama (2000) di Tokyo Institute of Technology, Japan. Anak ketiga (putera), Pria Gautama, semester kedua Fak. Teknik Unhas (2000), dan anak keempat (putera), Barlianta Prawiranegara, siswa kelas tiga, SMU Negeri 17 Makassar, akan menempuh UMPTN tahun ini (2000).

219

Alhamdulillah

220