Beranda
Profil Singkat
Rubrik
Info Kegiatan
Forum Diskusi
Pengunduhan
Multimedia
Kontak Kami
Selasa, 05 Februari 2013 - 20:45:34 WIB
PENCARIAN
Skenario Penghapusan Subsidi Energi Go
Diposting Oleh Pengurus: GEMA Pembebasan Wilayah Jabar Rubrik: Sorotan Aktual - Dibaca: 83 kali Setelah kemarin pemerintah membuat opini untuk menggiring masyarakat percaya terhadap opini yang pemerintah bangun dengan mengatakan bahwa subsidi BBM membebani APBN, kini pemerintah kembali melemparkan opini yang sama pada subsidi TDL dengan mengatakan bahwa subsidi listrik salah sasaran. Pemerintah melalui Dirjen Kelistrikan kementerian ESDM-nya, membenarkan bahwa subsidi listrik kelompok industri mencapai Rp. 19,9 Trilyun. Jumlah tersebut sekitar 25 persen dari total subsidi listrik APBN 2013 sebesar 78,63 Trilyun, dan itu dianggap mebebani
LOGIN USER Username : Password :
Login
RUBRIK • A fka r • Bu l et i n • Du n i a Ka m pu s • Idea l ogi ka • Per n y a t a a n Si ka p • Repor t a se Kegi a t a n • Sor ot a n A kt u a l
KOMENTAR pesan tricajus pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat pesan tricajus pada Sumpah Pemuda, Sumpah Usang Penebar Virus Nasionalisme dan Demokrasi obat tumor lambung alami pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat obat asam urat pada BEM STIKES Panakukang: Kami Ingin Buka Komisariat obat asam urat pada Sumpah Pemuda, Sumpah Usang Penebar Virus Nasionalisme dan Demokrasi
AGENDA • 31 Desember 2012
Aksi Damai - Indonesia Negara Gagal ! Saatnya Revolusi Total Menuju Tegaknya Syariah & Khilafah
APBN. (republika, 28/01/13) Hal yang sama juga sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah terhadap subsidi BBM. Awalnya pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM ini membebani APBN, kemudian pemerintah memunculkan opini ketengah-tengah masyarakat bahwa subsidi BBM ini justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu atau kaya. Dari situ kemudian pemerintah memberikan usulan untuk menaikan harga BBM dan akhir dari semua itu pemerintah kemudian mencoba membangun opini seakan-akan tidak cukup hanya dengan menaikkan harga BBM karena subsidi BBM ini tetap saja membebani APBN negara, sehingga pemerintah berkesimpulan perlunya untuk menghapus subsidi BBM tersebut, dan opini saat ini digiring untuk memaklumkan hal itu, dengan menggunakan kepanjangan tangan pemerintah seperti para menteri, akademisi, dan birokrat daerah-daerah agar masyarakat memaklumi penghapusan Subsidi ini BBM ini. Misalnya saja melalui Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang mengajukan usul kepada pemerintah untuk mengahpus subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dari pada menaikkan harga BBM. Bukan hanya KEN, Ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ini secara bertahap dan dialihkan ke sektor yang lainnya. (tribunjabar, 31/01/13) Kesimpulanya, pemerintah ingin mencoba membangun skenario yang sama atas perlakuan dua jenis energi ini, dengan cara mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk menghapus subsidi energi ini. Jika subsidi BBM ingin di hapuskan dengan alasan subsidi ini salah sasaran maka perlakuan yang sama akan di pakai oleh pemerintah terhadap subsidi listrik. Yang membedakan hanya pada objek, subsidi BBM ini salah karena di nikmati orang kaya sedangkan subsidi listrik salah karena di nikmati oleh perusahaan industri. Namun inti atau substansi yang ingin pemerintah sampaikan bahwa subsidi ini salah, jadi sebaiknya dihapuskan saja, apalagi frame dari awal pemerintah adalah subsidi itu pasti membebani APBN. Hal tersebut diakui langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro beliau mengatakan subsidi energi akan terus mengganggu karena sebagian APBN mengarah kesana, bahkan dia beranggapan kini APBN terancam dengan adanya subsidi ini. (republika, 28/01/13) Dalam sistem kapitaslime ‘murni’, negara hanya berperan untuk melindungi kebebasan individu untuk bersaing secara bebas menjalani hidup ini, negara tidak berkewajiban untuk memberikan subsidi kepada warganya untuk hidup, namun sekali lagi untuk menjaga agar sistem ini bisa bertahan maka tidak punya pilihan kecuali memberikan sedikit subsidi kepada rakyatnya, karena dengan begitu rakyat bisa tenang dan sistem ini bisa bertahan, tetapi yang umat ini harus pahami adalah sistem ini tidak akan mungkin akan diam dan tenang kecuali menampakan kembali jati dirinya sebagai sistem rakus, karenanya berbagai upaya akan dilakukan untuk melepaskan warga negaranya untuk bisa hidup sendiri tanpa peran negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghilangkan subsidi energi ini dengan berbagai macam alasan.
• 29 Desember 2012
Training Pembebasan Kampus Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumsel • 22 Desember 2012
TRAINING PEMBEBASAN 1 GEMA Pembebasan Komisariat Universitas Muslim Indonesia (MAKASSAR)
Alasan yang sering kali dilontarkan oleh pemerintah dan algojonya adalah subsidi energi tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Pertanyaannya adalah betulkah jika subsidi ini dialihkan untuk pembangunan maka akan terjadi perbaikan dan mampu mensejahteraankan rakyat? Dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Edi Suharto Ph.D., beliau mengatakan sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan (kapitalisme) itu menyesatkan, terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak jernih mengalir dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti
gemapembebasan.or.id/artikel-258-skenario-penghapusan-subsidi-energi.html
1/3