BUKU SAKU INSTRUKSI KERJA (BISIK) SEKSI GEDUNG PEMERINTAH DAERAH by Robbi Ardi

BUKUSAKU I NST RUKSIKERJ A ( BI SI K) SEKSIGEDUNG PEMERI NT AHDAERAH SUKUDI NASCI PT AKARYAT AT ARUANG DANPERT ANAHAN KOT AADMI NI ST RASIJ AKART AUT ARA

KONSUL T ASI P E R E N C A N A A NP E R A W A T A N B A N G U N A NG E D U N G

F ASI L I T ASI P E M B U A T A ND O K U M E N T E K N I SK E G I A T A N

MONI T ORI NG P E N G A WA S A NK E G I A T A NP E R A WA T A N B A N G U N A NG E D U N G

E V AL UASI P E M E R I K S A A ND O K U M E NP E R E N C A N A A N P E R A WA T A NB A N G U N A NG E D U N G

DI NASCI PT AKARYA,T AT ARUANG DANPERT ANAHANPROVI NSIDKIJAKART A

DAFTAR ISI

BAB 1 KONSULTASI

BAB 2 FASILITASI

BAB 3 MONITORING

BAB 4 EVALUASI

DAFTARÂ PUSTAKA

DAFTAR ISI

Merujuk kepada Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Dinas Cipta Karya, TataÂ Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Seksi Gedung Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok fungsi sebagai pelaksana kegiatan perencana perawatan dan pemeliharan bangunan gedung pemerintah daerah. Seiring dengan semangat peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Seksi Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, TataÂ Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Buku Saku Instruksi Kerja (BISIK) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perencanaan perawatan dan pemeliharan bangunan gedung pemerintah daerah. Buku saku ini diterbitkan khususnya sebagai pegangan, rujukan, pedoman praktis untuk para pegawai Seksi Gedung Pemerintah Daerah Suku Dinas Cipta Karya, TataÂ Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kinerjanya. Diharapkan dengan membaca buku ini khususnya pegawai Seksi Gedung Pemerintah dan pada umumnya SKPD yang terkait pelaksanaan tugas dapat memahami, menjalani dan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan perawatan dan pemeliharan bangunan gedung pemerintah daerah. Semoga Buku Saku ini memberi manfaat, baik bagi pegawai Seksi Gedung Pemerintah Daerah khususnya, maupun SKPD yang terkait pelaksanaan tugas pada umumnya. Terimakasih Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

KONSULTASI

BAB 1

-KONSULTASIPERENCANAAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH

KONSULTASI

KONSULTASI Nama Pekerjaan Bimbingan

Perencanaan

Perawatan

Bangunan

Gedung

Pemerintah Daerah Tujuan Sebagai prosedur untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran kegiatan SKPD terkait untuk dapat dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Referensi a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan c. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Konsultasi

Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasiÂ dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu informasi terkhusus dalam kegiatan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah

Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah

Proses yang mendefinisikan tujuan dari SKPD, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah, serta mengembangkan dan mencakup pertimbangan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik

UKPD

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

KONSULTASI

Definisi dan singkatan

Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (SDCKTRP JU)

Suku Dinas Kota merupakan unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas (SDCKTRP JU)

Kepala Suku Dinas adalah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dibawah Kepala Suku Dinas bersama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi.

Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota. Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan ruang, pertanahan, bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Administrasi.

KONSULTASI

Definisi dan singkatan

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD)

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD) merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan dan perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah.

Kepala Seksi (SGPD)

Kepala Seksi adalah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dibawah Kepala Suku Dinas bersama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Administrasi (SGPD)

Staf Administrasi adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi pelaksanaan kegiatan adminstrasi

Tenaga Sub Profesional (TSP)

Tenaga Sub Profesional adalah pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) dengan tugas membantu Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

KONSULTASI

Definisi dan singkatan

Dokumen Teknis

Dokumen Teknis adalah seperangkat dokumen yang berisi informasi dan petunjuk tentang acuan serta ketentuan atau peraturan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi supaya para pihak yang terkait saling mengetahui, memahami dan mematuhi pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan baik, serta mengetahui hak atau kewajiban dalam pelaksanaan kontrak.

Disposisi

Disposisi adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut dari penyelesaian surat

Notulen Rapat

Notulen Rapat adalah cacatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat dan hal yang dibicarakan serta diputuskan.

Peninjauan Lapangan

Peninjauan Lapangan adalah kegiatan praperencaan yang berfungsi untuk pengumpulan data perencaan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan

Berita Acara Peninjauan Lapangan

Berita acara Peninjauan Lapangan adalah catatan pelaksanaan kegiatan lapangan yang berisi informasi mengenai lokasi kegiatan, temuan pengamatan lapangan, hasil pengukuran dan wawancara dengan pengguna bangunan serta informasi lain yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan. 6

KONSULTASI

Definisi dan singkatan

Proses Permohonan Konsultasi Bimbingan perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. SKPD/UKPD terkait membuat surat permohonan kegiatan permohonan konsultasi bimbingan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Surat permohonan permohonan kegiatan Permohonan Konsultasi Bimbingan Perencanaan Perawatan

ADMINISTRASI

Bangunan Gedung Pemerintah Daerah melampirkan DPA kegiatan, lokasi kegiatan. 3. Untuk kegiatan perencanaan yang belum memiliki DPA, SKPD terkait dapat menginfokan rencana kegiatan yang akan dianggarkan beserta lokasi kegiatan.

KONSULTASI

PEMOHON

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. Surat permohonan kemudian diserahkan kepada Kepala Suku Dinas untuk dilakukan disposisi menindaklanjuti permohonan dalam surat tersebut (dalam hal ini dilakukan disposisi kepada SGPD) 4. Surat permohonan disertai oleh disposisi Kepala Suku Dinas diterima oleh Staf Adminstrasi, kemudian surat masuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk kemudian dilakukan disposisi kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah.

TEKNIS

*setelah disposisi diberikan surat masuk diserahkan kembali kepada Staf Administrasi untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengarsipan

Proses Pengkajian Surat Permohonan Konsultasi Bimbingan Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menerima Surat permohonan disertai disposisi untuk dilakukan tindak lanjut permohonan 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan kajian surat permohonan kegiatan Konsultasi

KONSULTASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. Pengkajian permohonan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan identifikasi kegiatan yang dimohon oleh SKPD terkait untuk dilakukan pemilihan tindak lanjut untuk kegiatan yang dimohon tersebut Melakukan verifikasi dan pengecekan kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan permohonan Melakukan pengecekan kesesuaian dan keseragaman Kode Rekening yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran *Pembuatan Produk Dokumen Teknis hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang memiliki Kode RekeningÂ yang sama / seragam, apabila terdapat dua Kode Rekening berbeda untuk satu kegiatan maka SKPD harus membuat dua surat permohonan, untuk kemudian dibuatkan dua produk dokumen teknis untuk masing-masing Kode Rekening

Melakukan pengecekan dokumen internal (peta dasar, data intensitas bangunan, gambar perencanaan arsitektur) terkait data bangunan yang dimohon untuk dilakukan pengambilan data / informasi perencanaan. Staf SGPD membuat laporan identifikasi permohonan Konsultasi berisikan data informasi perencanaan kegiatan dari dokumen internal Staf SGPDÂ melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait laporan identifikasi awal untuk mendapatkan arahan lebih lanjut 9

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Surat Balasan Permohonan Konsultasi 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Staf Administrasi untuk membuat draft surat balasan permohonan konsultasi. 2. Surat balasan permohonan konsultasi melampirkan persyaratan konsultasi sebagai berikut: Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa lingkup pelaksanaan kegiatan konsultasi perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah yang dapat dilakukan Sudin Wilayah Kota adalah sebatas kegiatan rehab dengan katagori rehab ringan, dan sedang. Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Instruksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, untuk kegiatan rehab katagori berat akan dialihkan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Membuat jadwal konsultasi dengan SKPD terkait pelaksanaan kegiatan konsultasi. Menginfokan kepada SKPD terkait untuk dapat menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, foto lokasi eksisting dan daftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai informasi awal dalam proses konsultasi. Menginfokan kepada SKPD terkait untuk dapat menyiapkan foto lokasi eksisting dan daftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai informasi awal dalam proses konsultasi untuk kegiatan yang belum memiliki dokumen pelaksanaan anggaran. 10

KONSULTASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

TEKNIS

Proses Pembuatan Surat Balasan Permohonan Konsultasi 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan surat balasan permohonan konsultasi sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan surat balasan permohonan konsultasi yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala SDCKTRPJUÂ untuk disetujui. 3. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala SDCKTRPJUÂ untuk disetujui kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen. 4. Staf Subbag Tata Usaha melakukan pengiriman dokumen kepada SKPD terkait. Proses Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Bimbingan Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan Konsultasi bersama SKPD terkait berdasarkan jadwal kegiatan yang tercantum dalam surat balasan permohonan kegiatan konsultasi.

KONSULTASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah meminta penjelasan awal mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait. 3. SKPD terkait menjelaskan perihal kegiatan yang akan dilaksanakan berikut dengan data lokasi eksisting tempat kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 4. Untuk Bangunan Gedung Pemda yang memerlukan proses rehabilitasi dilanjutkan pada tahapan persiapan perawatan. 5. Tahapan persiapan perawatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal poin (4) Â terdiri atas penyusunan: Rencana Kebutuhan Pembangunan; Rencana Pendanaan; Rencana Penyediaan dana. 6. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat berita acara konsultasi kegiatan Rapat Koordinasi yang berisikan notulen rapat sebagai data awal pelaksanaan kegiatan monitoring dengan diketahui dan disetujui oleh SKPD terkait. 7. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait kegiatan rapat koordinasi pra-pelaksanaan kegiatan monitoring untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 8. Berita acara konsultasi diserahkan kepada Administrasi untuk dilakukan pengarsipan.

Staf

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Peninjauan Lapangan dan Pengumpulan Data Awal 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah mengundang SKPD terkait untuk meminta paparan mengenai kegiatan yang dimohon untuk dilakukan kegiatan Konsultasi pembuatan dokumen teknis 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan paparan dengan SKPD terkait Kegiatan konsultasi dan paparan dicatat dan dibuatkan notulen rapat, daftar hadir dan daftar rekomendasi tindak lanjut / arahan untuk kegiatan yang dimohon Notulen rapat, daftar hadir dan daftar rekomendasi diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan Melakukan penjadwalan kegiatan Peninjauan Lapangan Lapangan dan berkoordinasi terkait kegiatan Peninjauan Lapangan lokasi dengan SKPD terkait 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan Peninjauan Lapangan Lapangan untuk mengecek kondisi lapangan sekaligus melakukan pengukuran sebagai pemutakhiran data perencanaan Kegiatan Peninjauan LapanganLapangan mencakup pengukuran lapangan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen teknis Dalam kegiatan Peninjauan Lapangan Lapangan juga dilakukan pengamatan dan identifkasi awal kelayakan pelaksanan kegiatan sebagai dasar pembuatan dokumen teknis 13

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat penilaian kelayakan bangunan gedung dalam kegiatan penjauan lapangan untukÂ SKPD yang melakukan kegiatan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah. 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan paparan dengan SKPD terkait Kondisi arsitektur, Struktur Utilitas dan Kebutuhan Ruang Rencana 6. Hasil penilaian teknis kondisi existing bangunan yang berada pada lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bangunan gedungÂ sebagaimana dimaksud pada poin (5) berupa rekomendasi : Renovasi Restorasi Rehabilitasi Demolisi 7. Hasil penilaian kondisi existing bangunan sebagaimana dimaksud dalam poin (6) : Dalam hal Renovasi, Restorasi, dan Rehabilitasi maka akan diteruskan kedalam tahapan Pemeliharaan dan Perawatan Banguan Gedung Pemda DKIÂ Jakarta Dalam hal Demolisi maka harus dilakukan penghapusan aset terlebih dahulu

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

8. Kegiatan Peninjauan Lapangan Lapangan dibuatkan laporan lapangan berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan mencantumkan data lokasi, permasalahan lapangan dan arahan awal yang diketahui dan disetujui oleh SKPD terkait atau yang mewakili. *Berita Acara Peninjauan Lapangan Lapangan ditanda tangani dan dicap sebagai tanda persetujuan SKPD terkait mengenai temuan permasalahan lapangan beserta arahan awal masing-masing Kode Rekening

9. Berita Acara Peninjauan Lapangan Lapangan diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan. 10. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat laporan Peninjauan Lapangan Lapangan sebagai data awal dalam perencanaan kegiatan. 11. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi, terkait laporan Peninjauan Lapangan Lapangan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Rekomendasi Teknis Berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat draft Surat Rekomendasi Teknis terkait penilaian kelayakan bangunan gedung olehÂ SKPD yang melakukan kegiatan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk Rekomendasi Teknis sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen Rekomendasi Teknis yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 4. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen. 5. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah produk dokumen teknis final. 16

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

6. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

7. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil. 8. SKPD terkait mengambil produk dokumen final melalui staf administrasi.

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

9. Apabila penyerahan dokumen final dilakukan dengan cara pengiriman surat kedinasan, maka berkas dikirim melalui Subbag Tata Usaha bagian dokumen keluar. *Pengiriman dokumen kepada SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengiriman dokumen

KONSULTASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

1. Untuk permohonan kegiatan Konsultasi pembuatan dokumen teknis yang dimohon oleh lembaga non-SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap dibuatkan dokumen sesuai dengan permohonan lembaga terkait dengan mengacu kepada prosedur yang tercantum pada instruksi kerja ini. 2. Untuk permohonan kegiatan Konsultasi yang ditujukan sebagai acuan

dalam

penyusunan

nilai

Pagu

Anggaran

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan konsultas mengacu kepada prosedur yang tercantum pada instruksi kerja ini. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan peninjauan lapangan Staf Teknis Seksi dibantu oleh TSP dengan fungsi sebagai pembantu penilaian teknis dan sebagai notulis kegiatan.

Revisi 1. Instruksi Kerja ini ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 25 November 2019. 2. Instruksi Kerja ini dapat direvisi sewaktu-waktu bila dianggap perlu untuk perbaikan dan penyempurnaan. 3. Semua perubahan yang dilakukan dalam keigatan revisi harus dibuatkan catatan dan diberikan remarks pada konten terevisi.

Pelatihan 1. Pelatihan dan Sosialisasi harus dilaksanakan oleh seksi terkait (dalam hal ini Seksi Gedung Pemerintah Daerah) 2. Setiap revisi atau perubahan akan dilakukan pelatihan dan sosialisasi ulang 3. Semua catatan pelatihan harus disimpan

KONSULTASI

Ketentuan khusus

FASILITASI

BAB 2

-FASILITASIPEMBUATAN DOKUMEN TEKNIS KEGIATAN

Nama Pekerjaan Pembuatan Dokumen Teknis Tujuan Sebagai prosedur untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka merealisasikan kegiatan SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Referensi a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan c. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

FASILITASI

Fasilitasi

Fasilitasi adalah pendampingan, pedukungan atau bantuan dalam lingkup pekerjaan teknis dalam rangka upaya memberikan kemudahan, kepada SKPD agar mampu mengerahkan potensi dan sumber daya untuk memecahkan masalah yang timbul dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD terkait

Dokumen Teknis

SKPD

UKPD

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 21

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (SDCKTRP JU)

Suku Dinas Kota merupakan unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas (SDCKTRP JU)

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi.

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD)

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD) merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan dan perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah.

Kepala Seksi (SGPD)

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Administrasi (SGPD)

Staf Administrasi adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi pelaksanaan kegiatan adminstrasi

Tenaga Sub Profesional (TSP)

Tenaga Sub Profesional adalah pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) dengan tugas membantu Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Disposisi

Disposisi adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut dari penyelesaian surat

Notulen Rapat

Notulen Rapat adalah cacatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat dan hal yang dibicarakan serta diputuskan.

Peninjauan Lapangan

Peninjauan Lapangan adalah kegiatan praperencaan yang berfungsi untuk pengumpulan data perencaan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan

Berita Acara Peninjauan Lapangan

PPK

Pejabat pembuat komitment (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Disposisi

Disposisi adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut dari penyelesaian surat

PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Konsultan

Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah.

Pelaksana / Kontraktor

Pelaksana/ Kontraktor adalah suatu badan hukum atau badan usaha yang di kontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi / lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi berikut aturan-aturan penunjukan, dan target proyekataupun order/pekerjaan yang di maksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek (SKPD/UKPD) dengan kontraktor pelaksana 25

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)

Gambar perencanaan merupakan informasi perencanaan bangunan yang berfungsi sebagai panduan pelaksana pekerjaan sekaligus acuan dalam mengetahui sejauh mana bangunan yang direncanakan tersebut memenuhi keinginan dan kebutuhan perancangan.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya adalah suatu rencana yang disusun untuk mengetahui tentang perkiraan (estimasi) anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan suatu bangunan.

Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)

Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang bersikan nama proyek berikut penjelasaannya berupa jenis, besar dan lokasihnya, serta tata cara pelaksnaan, syaratsyarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan dan keterangan â&#x20AC;&#x201C; keterangan lain yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan

FASILITASI

Definisi dan singkatan

Proses Permohonan Konsultasi Bimbingan perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. SKPD/UKPD

terkait

membuat

surat

permohonan

kegiatan permohonan Fasilitasi untuk pembuatan dokumen teknis ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Surat permohonan permohonan kegiatan fasilitasi untuk pembuatan dokumen teknis melampirkan DPA

ADMINISTRASI

kegiatan, lokasi kegiatan, struktur organisasi pelaksana kegiatan.

Proses Penerimaan Permohonan Konsultasi Bimbingan Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. SDCKTRP JU menerima surat permohonan dari SKPD terkait. 2. Surat permohonan diarahkan kepada Subbagian Tata Usaha untuk dilakukan pencatatan surat masuk dan pengarsipan 3. Surat permohonan kemudian diserahkan kepada Kepala Suku Dinas untuk dilakukan disposisi menindaklanjuti permohonan dalam surat tersebut (dalam hal ini dilakukan disposisi kepada SGPD)

FASILITASI

PEMOHON

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pengkajian Surat Permohonan Pembuatan Dokumen Teknis

*setelah disposisi diberikan surat masuk diserahkan kembali kepada Staf Administrasi untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengarsipan

1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menerima Surat permohonan disertai disposisi untuk dilakukan tindak lanjut permohonan 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan kajian surat permohonan kegiatan Konsultasi 3. Pengkajian permohonan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan identifikasi kegiatan yang dimohon oleh SKPD terkait untuk dilakukan pemilihan tindak lanjut untuk kegiatan yang dimohon tersebut Melakukan verifikasi dan pengecekan kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan permohonan. Melakkan pengecekan kesesuaian dan keseragaman Kode Rekening yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

FASILITASI

ADMINISTRASI

4. Surat permohonan disertai oleh disposisi Kepala Suku Dinas diterima oleh Staf Adminstrasi, kemudian surat masuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk kemudian dilakukan disposisi kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah.

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

*Pembuatan Produk Dokumen Teknis hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang memiliki Kode RekeningÂ yang sama / seragam, apabila terdapat dua Kode Rekening berbeda untuk satu kegiatan maka SKPD harus membuat dua surat permohonan, untuk kemudian dibuatkan dua produk dokumen teknis untuk masing-masing Kode Rekening

Melakukan pengecekan dokumen internal (peta dasar, data intensitas bangunan, gambar perencanaan arsitektur) terkait data bangunan yang dimohon untuk dilakukan pengambilan data / informasi perencanaan 4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat laporan identifikasi permohonan fasilitasi kegiatan berisikan data informasi perencanaan kegiatan dari dokumen internal 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait laporan identifikasi awal untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Konsultasi dan Pengumpulan Data Awal Pembuatan Dokumen Teknis 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah mengundang SKPD terkait untuk meminta paparan mengenai kegiatan yang dimohon untuk dilakukan kegiatan fasilitasi pembuatan dokumen teknis. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan wawancara dengan SKPD terkait data perencanaan bangunan gedung pemerintah daerah Kegiatan konsultasi dan paparan dicatat dan dibuatkan notulen rapat, daftar hadir dan daftar rekomendasi tindak lanjut / arahan untuk kegiatan yang dimohon Notulen rapat, daftar hadir dan daftar rekomendasi diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan danpengarsipan 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan Survey Lapangan untuk mengecek kondisi lapangan sekaligus melakukan pengukuran sebagai pemutakhiran data perencanaan. Sebelum melakukan Survey Lapangan, Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait kegiatan survey lokasi dengan SKPD terkait Kegiatan Survey Lapangan mencakup pengukuran lapangan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen teknis Dalam kegiatan Survey Lapangan juga dilakukan pengamatan dan identifkasi awal kelayakan pelaksanan kegiatan sebagai dasar pembuatan dokumen teknis. 30

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Kegiatan Survey Lapangan dibuatkan laporan lapangan berupa Berita Acara Survey Lapangan dengan mencantumkan data lokasi, permasalahan lapangan dan arahan awal yang diketahui dan disetujui oleh SKPD terkait atau yang mewakili. *Berita Acara Survey Lapangan ditanda tangani dan dicap sebagai tanda persetujuan SKPD terkait mengenai temuan permasalahan lapangan beserta arahan awal

Berita Acara Survey Lapangan diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan

4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat laporan Survey Lapangan sebagai data awal dalam perencanaan kegiatan 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait laporan Survey Lapangan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

TEKNIS

Proses Pembuatan Produk Dokumen Teknis 1. Pembuatan produk dokumen teknis terbagi menjadi tiga katagori, yaitu Pembuatan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kegiatan dan Syarat-syarat (RKS). 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pemilahan katagori produk yang dibutuhkan berdasarkan tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat merealisasikan kegiatan SKPD terkait 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Proses Pembuatan Produk Dokumen Teknis : Gambar Perencanaan Arsitektur 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pendataan jenis kegiatan yang membutuhkan pembuatan gambar perencanaan arsitektur berdasarkan DPA kegiatan SKPD terkait. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat sketsa dasar pembuatan gambar perencanaan arsitektur berdasarkan hasil data survey awal *Apabila data yang didapat dari survey awal tidak mencukupi sebagai dasar pembuatan gambar perencanaan arsitektur, dapat dilakukan survey kembali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan hasil survey dicatat di Berita Acara Survey dan diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan 32

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat gambar perencanaan arsitektur menggunakan aplikasi bantu Autocad dengan mengacu pada kaidah pembuatan gambar perencanaan arsitektur yang dimiliki Seksi Gedung Pemerintah Daerah *Format KOP gambar, Notasi, Lining, Layer dan format penyusunan gambar terlampir pada halaman lampiran

5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah juga dapat membuat gambar perencanaan tiga dimensi (3D) sebagai alternatif model peraga untuk membantu menjelaskan bentuk desain kepada kontraktor pelaksana *Pembuatan gambar perencanaan arsitektur tiga dimensi (3D) dapat menggunakan aplikasi bantu Sketchup & Lumion

6. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk dokumen teknis gambar perencanaan arsitektur sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 7. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen gambar perencanaan arsitektur yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui.

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

8. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah produk dokumen teknis final. 9. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

10. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil. 11. SKPD terkait mengambil produk dokumen final melalui staf administrasi.

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Produk Dokumen Teknis : Rencana Anggaran Biaya 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pendataan jenis kegiatan yang membutuhkan pembuatan dokumen rencana anggaran biaya berdasarkan DPA kegiatan SKPD terkait. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat gambar teknis pekerjaan sebagai acuan volume dan luasan pekerjaan untuk pembuatan dokumen rencana anggaran biaya berdasarkan hasil data survey awal *Apabila data yang didapat dari survey awal tidak mencukupi sebagai dasar pembuatan gambar perencanaan arsitektur, dapat dilakukan survey kembali dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan hasil survey dicatat di Berita Acara Survey dan diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan

3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat dokumen rencana anggaran biaya menggunakan aplikasi bantu Microsoft Excel dengan mengacu pada kaidah pembuatan rencana anggaran biaya yang dimiliki Seksi Gedung Pemerintah Daerah *Format pembuatan dokumen Rencana Anggaran Biaya terlampir pada halaman lampiran *Pembuatan spesifikasi tiap material diwajibkan mencantumkan merk dan type detail untuk setiap produk (khusus retail)

4. Rencana anggaran biaya disusun mengacu kepada harga satuan yang tertera pada E-Budgeting.

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

5. Untuk item pekerjaan yang tidak menggunakan harga satuan dengan berdasarkan harga satuan yang tertera pada E-Budgeting, analisis harga satuan wajib dicantumkan dengan membuat analisis harga satuan yang berdasarkan harga pasar yang terupdate (bukan barang discontinue) dan analisis jasa pengerjaan yang berdasarkan dari Buku Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan Kontruksi dan Interior yang dikeluarkan Kementrian Pekerjaan Umum sesuai dengan tahun pengerjaan konstruksi. 6. Rencana anggaran biaya wajib mencantumkan analisis volume untuk setiap satuan pekerjaan yang dicantumkan didalam tabel analisis volume pekerjaan 7. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk dokumen teknis rencana anggaran biaya sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 8. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen rencana anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui.

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

9. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen. 10. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah produk dokumen teknis final. dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen. 11. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

12. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil. 13. SKPD terkait mengambil produk dokumen final melalui staf administrasi.

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Produk Dokumen Teknis : Rencana Kegiatan dan Syarat-syarat 1. Rencana Kegiatan dan Syarat-syarat adalah dokumen penunjang dari dokumen teknis rencana anggaran biaya, Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat dokumen rencana kegiatan dan syarat-syarat hanya ketika item yang disebutkan dalam rencana anggaran biaya membutuhkan pekerjaan khusus pada tahap pengerjaannya ataupun item yang disebutkan memiliki spesifikasi khusus. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pendataan jenis kegiatan yangmembutuhkan pembuatan dokumen rencana kegiatan dan syaratsyarat berdasarkan DPA kegiatan SKPD terkait. 3. Dokumen rencana kegiatan dan syarat-syarat dibuat dengan melampirkan keterangan teknis pelaksanaan kegiatan konstruksi, mulai dari metode pelaksanaan kegiatan konstruksi, keterangan khusus pelaksanaan kegiatan konstruksi dan penjelasan spesifikasi material yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. 4. Dalam penyusunan dokumen rencana kegiatan dan syarat-syarat, staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah dapat mengundang vendor, distributor dan supplier material terkait untuk melakukan pemaparan dalam rangka melengkapi informasi yang akan dicantumkan dalam dokumen rencana kegiatan dan syarat-syarat.

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

*Undangan penjelasan dibuat oleh Staf Administrasi dengan diketahui oleh Kepala Seksi Gedung Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Kota dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Kegiatan paparan oleh vendor, distributor dan supplier terkait dicatat dan dibuatkan notulen kemudian diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan.

5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk dokumen teknis rencana kegiatan dan syarat-syarat sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 6. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen rencana kerja dan syarat-syarat yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 7. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen.

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

dan

10. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil. 10. SKPD terkait mengambil produk dokumen final melalui staf administrasi.

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat idalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Rekomendasi Teknis Pengantar Pembuatan Dokumen Teknis 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat draft Surat Rekomendasi Teknis Pengantar Pembuatan Dokumen Teknis untuk SKPD yang melakukan kegiatan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk Rekomendasi Teknis sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen Rekomendasi Teknis yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 4. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen. 5. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah produk dokumen teknis final. 41

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

6. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

FASILITASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

FASILITASI

Ketentuan khusus 1. Untuk permohonan kegiatan fasilitasi pembuatan dokumen teknis yang

dimohon

oleh

lembaga

non-SKPD/UKPD

Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, tetap dibuatkan dokumen sesuai dengan permohonan lembaga terkait dengan mengacu kepada prosedur yang tercantum pada instruksi kerja ini. 2. Untuk permohonan pembuatan Dokumen Teknis yang ditujukan sebagai acuan dalam penyusunan nilai Pagu Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembuatan Dokumen Teknis mengacu kepada prosedur yang tercantum pada instruksi kerja ini. 3. Apabila terjadi perbedaan/selisih nilai anggaran yang terdapat pada Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Seksi Gedung Pemerintah Daerah agar mengundang SKPD/UKPD yang dapat diwakilkan oleh PPK/PPTK kegiatan terkait untuk melakukan konsultasi untuk menentukan langkah selanjutnya dengan dibuatkan notulen rapat dan diarsipkan oleh Staf Administrasi.

Revisi

1. Instruksi Kerja ini ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 25 November 2019. 2. Instruksi Kerja ini dapat direvisi sewaktu-waktu bila dianggap perlu untuk perbaikan dan penyempurnaan. 3. Semua perubahan yang dilakukan dalam keigatan revisi harus dibuatkan catatan dan diberikan remarks pada konten terevisi.

MONITORING

BAB 3

-MONITORINGPengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

MONITORING

MONITORING Nama Pekerjaan Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Tujuan Untuk menjaga tercapainya tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi baik fisik maupun non fisik meliputi aspek perencanaan konstruksi, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang Lingkup Prosedur

ini

berlaku

untuk

Pekerjaan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Referensi a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan c. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.6 Tahun 2008, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi e. Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Monitoring

Monitoring adalah kegiatan mengamati / meninjau kembali kembali mempelajari mempelajari secara terus menerus menerus atau berkala berkala dan kegiatan mengawasi, yang dilakukan oleh pengelola proyek di setiap tingkatan pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan input, jadwal kerja, hasil yg ditargetkan dan tindakan lainnya yang diperlukan berjalan sesuai rencana

Pengawasan Penyelenggar -aan Pekerjaan Konstruksi

SKPD

UKPD

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

MONITORING

Definisi dan singkatan

Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (SDCKTRP JU)

Suku Dinas Kota merupakan unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas (SDCKTRP JU)

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi.

MONITORING

Definisi dan singkatan

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD)

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD) merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan dan perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah.

Kepala Seksi (SGPD)

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Administrasi (SGPD)

Staf Administrasi adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi pelaksanaan kegiatan adminstrasi

Tenaga Sub Profesional (TSP)

Tenaga Sub Profesional adalah pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) dengan tugas membantu Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

MONITORING

Definisi dan singkatan

PPK

PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Konsultan

Pelaksana / Kontraktor

MONITORING

Definisi dan singkatan

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Disposisi

Disposisi adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut dari penyelesaian surat

Notulen Rapat

Notulen Rapat adalah cacatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat dan hal yang dibicarakan serta diputuskan.

Peninjauan Lapangan

Peninjauan Lapangan adalah kegiatan praperencaan yang berfungsi untuk pengumpulan data perencaan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan

Berita Acara Peninjauan Lapangan

MONITORING

Definisi dan singkatan

Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya adalah suatu rencana yang disusun untuk mengetahui tentang perkiraan (estimasi) anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan suatu bangunan.

Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

MONITORING

Definisi dan singkatan

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak

Dokumen kontrak

Dokumen kontrak adalah dokumen perikatan antara pengguna barang / jasa dengan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Dalam dokumen kontrak berisikan pasal-pasal mengenai perjanjian yang di lakukan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.

Mock up produk

Mock up produk adalah sempel produk konstruksi yang akan digunakan dalam kegiatan konstruksi. Tujuan dari mock up produk ini adalah untuk memberikan bayangan pada owner tentang contoh produk yang telah direncanakan.

PreConstruction Meeting (PCM)

Rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (pre construction meeting) merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian,

MONITORING

Definisi dan singkatan

Proses Permohonan Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 1. SKPD terkait membuat surat permohonan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Surat permohonan permohonan kegiatan fasilitasi untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi melampirkan DPA kegiatan, lokasi kegiatan,

ADMINISTRASI

struktur organisasi pelaksana kegiatan.

Proses Penerimaan Permintaan Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 1. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerima surat permohonan dari SKPD terkait. 2. Surat permohonan diarahkan kepada Subbagian Tata Usaha untuk dilakukan pencatatan surat masuk dan pengarsipan 3. Surat permohonan kemudian diserahkan kepada Kepala Suku Dinas untuk dilakukan disposisi menindaklanjuti permohonan dalam surat tersebut (dalam hal ini dilakukan disposisi kepada SGPD)

MONITORING

PEMOHON

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pengkajian Surat Permohonan Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

*setelah disposisi diberikan surat masuk diserahkan kembali kepada Staf Administrasi untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengarsipan

1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menerima Surat permohonan disertai disposisi untuk dilakukan tindak lanjut permohonan 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan kajian surat permohonan kegiatan Monitoring 3. Pengkajian permohonan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan identifikasi kegiatan yang dimohon oleh SKPD terkait untuk dilakukan pemilihan tindak lanjut untuk kegiatan yang dimohon tersebut. Melakukan pengecekan dokumen internal (gambar perencanaan arsitektur, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat, dan surat rekomendasi teknis) terkait data bangunan yang dimohon untuk dilakukan penyiapan data / informasi pelaksanaan kegiatan konstruksi

MONITORING

ADMINISTRASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat laporan pengkajian surat permohonan monitoring kegiatan berisikan data informasi pelaksanaan kegiatan dari dokumen internal 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait laporan pengkajian surat permohonan monitoring untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Surat Balasan Permohonan Konsultasi 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Staf Administrasi untuk membuat draft surat balasan permohonan monitoring. 2. Surat balasan permohonan monitoring melampirkan persyaratan konsultasi sebagai berikut: Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Instruksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan bahwa kegiatan monitoring yang dapat dilakukan baik oleh Dinas maupun Sudin Wilayah Kota adalah sebatas pendampingan pengawasan. Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PPK kegiatan terkait dapat membentuk tim pengawas yang beranggotakan pegawai lingkungan SKPD/UKPD terkait didampingi oleh tim teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam hal ini Sudin Wilayah Kota. PPK kegiatan terkait wajib menyajikan/menyiapkan dokumen teknis berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam hal ini Sudin Wilayah Kota, berupa Gambar Perencanaan Arsitektur, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Kerja dan Syaratsyarat.

MONITORING

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

PPK kegiatan terkait wajib menyajikan/menyiapkan dokumen kontrak dengan pelaksana kegiatan konstruksi dan dokumen pelaksanaan kegiatan tersebut berupa Gambar Shop Drawing/For Construction, Dokumen Manajemen Konstruksi, Metode Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi, dan struktur organisasi pelaksana kegiatan konstruksi. Mengundang kepada SKPD terkait untuk melakukan konsolidasi awal berupa rapat koordinasi prapelaksanaan kegiatan monitoring 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan surat balasan permohonan monitoring sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan surat balasan permohonan monitoring yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 5. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen.

MONITORING

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah surat balasan permohonan monitoring final. 4. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

5. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil.

TEKNIS

5. Staf Administrasi melakukan pengiriman dokumen kepada SKPD terkait.

Proses Koordinasi Pra-Pelaksananaan Kegiatan Monitoring 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan Rapat Koordinasi bersama SKPD terkait berdasarkan surat balasan permohonan kegiatan monitoring. 2. Dokumen yang dipersyaratkan di dalam surat balasan permohonan kegiatan diserahkan dalam agenda rapat koordinasi tersebut. 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah meminta penjelasan awal mengenai struktur organisasi kontraktor pemenang lelang pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait.

MONITORING

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah meminta penjelasan awal mengenai dokumen manajemen konstruksi yang sudah dibuat oleh kontraktor pemenang lelang pekerjaan konstruksi kepada SKPD terkait. Dokumen manajemen konstruksi yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah sebagai berikut: Struktur organisasi pelaksana kegiatan konstruksi. Dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Dokumen jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan konstruksi beserta dengan Kurva S pelaksanaan kegiatan. Estimasi kemajuan kerja dan pembobotan awal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan konstruksi. Metode pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan konstruksi. 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat rencan jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring untuk disetujui oleh SKPD terkait. 6. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat berita acara konsultasi kegiatan Rapat Koordinasi yang berisikan notulen rapat sebagai data awal pelaksanaan kegiatan monitoring dengan diketahui dan disetujui oleh SKPD terkait. 7. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait kegiatan rapat koordinasi pra-pelaksanaan kegiatan monitoring untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 57

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pelaksananaan Kegiatan Monitoring 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat pemberitahuan dan perjanjian untuk pelaksanaan kegiatan monitoring lapangan kepada SKPD terkait berdasarkan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring yang sudah disetujui di dalam rapat koordinasi pra-pelaksanaan kegiatan monitoring. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan kegiatan monitoring lapangan ke lokasi kegiatan konstruksi. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan monitoring atau dapat disebut PreConstruction Meeting (PCM) adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Proyek; Pendelegasian wewenang; Alur komunikasi dan persetujuan; Mekanisme pengawasan; Jadwal pelaksanaan; Mobilisasi; Metode Pelaksanaan; Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); Rencana Pemeriksaan bersama lapangan; Informasi yang dibutuhkan; Dukungan fasilitas; dan/atau Lain-lain.

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. RMPK sebagaimana dimaksud pada Poin (2) merupakan dokumen yang perlu dibahas dan disahkan terdiri dari: Struktur organisasi proyek; Jadwal pelaksanaan pekerjaan; Gambar DED dan spesifikasi teknis; Rencana pelaksanaan pekerjaan (mencakup pengendalian K3); Rencana pemeriksaan dan pengujian; Pengendalian sub penyedia. 4. RKK sebagaimana dimaksud pada poin (3) terdiri dari; Identifikasi Bahaya; Penilaian Risiko; dan Penetapan Pengendalian Risiko K3. 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan briefing lapangan bersama dengan Direksi Kontraktor, Manajer Lapangan, Mandor, dan Pengawas Harian (dari lingkungan SKPD terkait). *Didalam agenda briefing dijelaskan tahapan kegiatan monitoring dan permohonan kerjasama selama kegiatan monitoring

6. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan verifikasi data Direksi kontraktor dengan data Struktur Organisasi Kontraktor Pemenang Tender dalam dokumen kontrak. *Untuk pelaksanaan kegiatan monitoring pertama kali, Direksi kontraktor wajib hadir. *Untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, Direksi Kontraktor diwajibkan untuk hadir minimal staf administrasi kontraktor tersebut.

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

7. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pengecekan terhadap laporan harian dan mingguan yang dibuat oleh pengawas harian. Dokumen yang direkap kedalam laporan harian adalah sebagai berikut: Tabel rekapitulasi jumlah pekerja lapangan Tabel laporan cuaca Tabelrencana kegiatan harian Tabel kendala lapangan berikut arahan Tabel rekapitulasi estimasi kemajuan kerja harian Dokumen yang direkap kedalam laporan harian adalah sebagai berikut: Tabel laporan cuaca Tabel rencana kegiatan harian Tabel kendala lapangan berikut arahan Tabel rekapitulasi estimasi kemajuan kerja harian dalam lingkup seminggu kebelakang, dilengkapi dengan bagan kurva S kemajuan kerja aktual digabungkan dengan kurva S rencana 8. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pengecekan data dokumen jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan konstruksi dan estimasi kemajuan kerja yang dibuat oleh pengawas harian.

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

9. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pengecekan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui inspeksi kegiatan konstruksi. Evaluasi pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan mencocokan Dokumen Teknis Kegiatan (Gambar Shop Drawing, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dengan mock up produk dan material terpasang. Evaluasi pelaksanaan kegiatan konstruksi juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kualitas dan kuantitas pemasangan material. Apabila terdapat temuan ketidaksesuaian terhadap kualitas dan kuantitas material terpasang, Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi pembongkaran dan pemasangan ulang kepada PPK kegiatan terkait untuk diteruskan kepada pelaksana. *Temuan inspeksi dicatat didalam notulen rapat monitoring.

10. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan pendataan permasalahan yang timbul selama pengerjaan kegiatan konstruksi yang muncul dalam laporan harian dan laporan mingguan serta membandingkan progres estimasi kemajuan kerja aktualÂ yang dibuat oleh pengawas harian dengan estimasi kemajuan kerja rencana yang dibuat kontraktor.

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

11. Apabila terjadi perbedaan ataupun kendala lapangan dimusyawarahkan di dalam rapat monitoring dan dicarikan solusinya dengan diketahui dan disetujui oleh perwakilan pelaksana/kontraktor dan perwakilan SKPD terkait dalam hal ini diwakilkan oleh PPK/minimum PPTK kegiatan terkait. Hasil rapat monitoring dibuatkan notulen rapat monitoring dengan ditanda tangani oleh perwakilan pelaksana/kontraktor dan perwakilan SKPD terkait serta pengawas harian dan Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah sebagai pendamping pengawas. *Notulen rapat diserahkan kepada Staf Administrasi untuk dilakukan pencatatan dan pengarsipan.

12. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pelaksanaan kegiatan monitoring untuk mendapatkan arahan lebih lanjut 13. Notulen rapat monitoring diserahkan kepada Administrasi untuk dilakukan pengarsipan.

Staf

MONITORING

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

1. Merujuk kepada Instruksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan bahwa kegiatan monitoring yang dapat dilakukan baik oleh Dinas maupun Sudin Wilayah Kota adalah sebatas pendampingan pengawasan. 2. Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PPK kegiatan terkait dapat membentuk

tim

pengawas

yang

beranggotakan

pegawai

lingkungan SKPD/UKPD terkait didampingi oleh tim teknis dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam hal ini Sudin Wilayah Kota. 3. Kegiatan monitoring dilakukan sesuai dengan perjanjian awal dengan SKPD/UKPD terkait dalam kegiatan rapat koordinasi prapelaksanaan kegiatan hingga selesainya pekerjaan konstruksi.

MONITORING

Ketentuan khusus

EVALUASI

BAB 4

-EVALUASIEVALUASI PERENCANAAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

EVALUASI

EVALUASI Nama Pekerjaan Evaluasi Perencanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Tujuan Untuk

menjaga

tercapainya

tertib

Perencanaan

aspek

perencanaan konstruksi, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku untuk pekerjaan Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Referensi a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan c. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan mengamati/meninjau kembali kembali mempelajari mempelajari secara terus menerus menerus atau berkala berkala dan kegiatan mengawasi, yang dilakukan oleh pengelola proyek di setiap tingkatan pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan input, jadwal kerja, hasil yg ditargetkan dan tindakan lainnya yang diperlukan berjalan sesuai rencana

Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah

Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang berisikian proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia dengan kaitannya terhadap pelaksanaan kegiatan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.

SKPD

UKPD

Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 66

EVALUASI

Definisi dan singkatan

Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (SDCKTRP JU)

Suku Dinas Kota merupakan unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada Kota Administrasi.

Kepala Suku Dinas (SDCKTRP JU)

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi.

EVALUASI

Definisi dan singkatan

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD)

Seksi Gedung Pemerintah Daerah (SGPD) merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan dan perawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah daerah.

Kepala Seksi (SGPD)

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

Staf Administrasi (SGPD)

Staf Administrasi adalah staf dengan tugas melakukan pekerjaan dalam fungsi pelaksanaan kegiatan adminstrasi

Tenaga Sub Profesional (TSP)

Tenaga Sub Profesional adalah pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT) dengan tugas membantu Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Gedung Pemerintah Daerah

EVALUASI

Definisi dan singkatan

Disposisi

Dokumen Teknis

Disposisi adalah catatan berupa tanggapan, saran, atau instruksi setelah surat tersebut dibaca oleh pimpinan. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut dari penyelesaian surat Dokumen Teknis adalah seperangkat dokumen yang berisi informasi dan petunjuk tentang acuan serta ketentuan atau peraturan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi supaya para pihak yang terkait saling mengetahui, memahami dan mematuhi pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan baik, serta mengetahui hak atau kewajiban dalam pelaksanaan kontrak.

Notulen Rapat

Notulen Rapat adalah cacatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat dan hal yang dibicarakan serta diputuskan.

PPK

PPTK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

EVALUASI

Definisi dan singkatan

Konsultan

Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya adalah suatu rencana yang disusun untuk mengetahui tentang perkiraan (estimasi) anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan suatu bangunan.

Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)

EVALUASI

Definisi dan singkatan

Proses Permohonan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. SKPD terkait membuat surat permohonan kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah ditujukan kepada Suku

ADMINISTRASI

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. 2. Surat permohonan permohonan kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah melampirkan DPA kegiatan, lokasi kegiatan, struktur organisasi pelaksana kegiatan.

Proses Penerimaan Permintaan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menerima surat permohonan dari SKPD terkait 2. Surat permohonan diarahkan kepada Subbagian Tata Usaha untuk dilakukan pencatatan surat masuk dan pengarsipan

EVALUASI

PEMOHON

Prosedur Pelaksanaan Tugas

TEKNIS

*setelah disposisi diberikan surat masuk diserahkan kembali kepada Staf Administrasi untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pengarsipan

EVALUASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. Pengkajian permohonan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan identifikasi kegiatan yang dimohon oleh SKPD terkait untuk dilakukan pemilihan tindak lanjut untuk kegiatan yang dimohon tersebut Melakukan verifikasi dan pengecekan kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan permohonan. Melakukan pengecekan kesesuaian dan keseragaman Kode Rekening yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat laporan pengkajian surat permohonan Evaluasi kegiatan berisikan data informasi pelaksanaan kegiatan dari dokumen yang dilampirkan SKPD terkait. 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait laporan pengkajian surat permohonan Evaluasi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Surat Balasan Permohonan Evaluasi 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Staf Administrasi untuk membuat draft surat balasan permohonan Evaluasi. 2. Surat balasan permohonan Evaluasi melampirkan persyaratan Evaluasi sebagai berikut: Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Instruksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan bahwa kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan baik oleh Dinas maupun Sudin Wilayah Kota adalah sebatas pemeriksaan teknis kelayakan hasil perencanaan terhadap kebutuhan perencanaan. PPK kegiatan terkait wajib menyajikan/menyiapkan dokumen teknis yang telah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh SKPD terkait, berupa Gambar Perencanaan Arsitektur, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat. PPK kegiatan terkait wajib menyajikan/menyiapkan dokumen kontrak dengan konsultan perencana dan dokumen pelaksanaan kegiatan tersebut berupa Gambar Perencanaan Arsitektur, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, dan struktur organisasi konsultan perencana. Mengundang kepada SKPD terkait untuk melakukan Rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dengan turut mengundang konsultan yang telah dipilih oleh SKPD terkait. 74

EVALUASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan surat balasan permohonan Evaluasi sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan surat balasan permohonan Evaluasi yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 5. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan surat balasan permohonan Evaluasi yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 6. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah surat balasan permohonan Evaluasi final. 7. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

EVALUASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

TEKNIS

8. Staf Administrasi menginfokan kepada Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah bahwa Dokumen final sudah siap, kemudian Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menginfokan kepada SKPD terkait bahwa dokumen final sudah selesai dan siap untuk diambil. 9. Staf Administrasi melakukan pengiriman dokumen kepada SKPD terkait. Proses Rapat Koordinasi Pelaksananaan Kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan Rapat Koordinasi bersama SKPD terkait berdasarkan surat balasan permohonan kegiatan Evaluasi. 2. Dokumen yang dipersyaratkan di dalam surat balasan permohonan kegiatan diserahkan dalam agenda rapat koordinasi tersebut. 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah meminta penjelasan awal mengenai struktur organisasi konsultasi perencana pemenang seleksi pekerjaan perencanaan kepada SKPD terkait/tertuju langsung kepada konsultan perencana. 4. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah meminta penjelasan awal mengenai kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perawatan bangunan gedung pemerintah daerah.

EVALUASI

ADMINISTRASI

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Dokumen Perencanaan yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah sebagai berikut: Penyelesaian pelaksanaan bangunan gedung Konsepsi Perencanaan Pola, Gubahan, dan Bentuk Arsitektur Aspek Kualitatif serta Aspek Kuantitatif Perencanaan Rancangan Detail Perencanaan 5. Waktu Penyelesaian pelaksanaan bangunan gedung terbagi atas : Single Years/ 1 (satu) tahun anggaran Multi Years/ Tahun Jamak 6. Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam poin (5) adalah Waktu penyelesaian pembangunan Bangunan Gedung Pemda DKI Jakarta yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kondisi tertentu. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud disebabkan karena: Kompleksitas Atau Spesifikasi Besaran Kegiatan; aan/atau Ketersediaan Anggaran. 7. Konsepsi perancangan yang sudah disetujui paling sedikit meliputi pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar konsep perancangan yaitu: Rencana tapak Denah Tampak bangunan gedung; dan Potongan bangunan gedung 78

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

8. Pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar pra rancangan yaitu: Rencana Massa Bangunan Gedung; Rencana Tapak; Denah; Tampak Bangunan Gedung; Potongan Bangunan Gedung; Dan Visualisasi Desain Tiga Dimensi. 9. Aspek kualitatif serta aspek kuantitatif perencanaan, baik dalam bentuk laporan tertulis dan gambar seperti: Perkiraan Luas Lantai; Informasi Penggunaan Bahan; Sistem Konstruksi; Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pembangunan; Dan Penerapan Prinsip Bangunan Gedung Hijau. 10.Rancangan Detail Perencanaan disusun berdasarkan pengembangan rancangan yang telah disetujui paling sedikit meliputi: Gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas dan lansekap; Rencana Kerja dan Syarat (RKS); Rincian volume pelaksanaan pekerjaan; Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate); beserta analisa harga satuannya Laporan perencanaan.

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

11. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebagaimana dimaksud pada poin (10) meliputi: Persyaratan Umum; Persyaratan Administratif; Dan Persyaratan Teknis Termasuk Spesifikasi Teknis. 12. Laporan perencanaan sebagaimana dimaksud pada pada poinÂ (10) meliputi: Laporan Arsitektur; Laporan Perhitungan Struktur Termasuk Laporan Penyelidikan Tanah (Soil Test); Laporan Perhitungan Mekanikal, Elektrikal, Dan Sistem Pemipaan (Plumbing); Laporan Perhitungan Bangunan Gedung Hijau. Laporan Rencana Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 13. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat berita acara konsultasi kegiatan Rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang berisikan notulen rapat, masukan teknis dan penjelasan konsultan mengenai item perencanaan. 14. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait kegiatan Rapat Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah untuk mendapatkan arahan lebih lanjut 15. Berita acara evaluasi diserahkan kepada Administrasi untuk dilakukan pengarsipan.

Staf

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

Proses Pembuatan Rekomendasi Teknis Terkait HasilÂ Pelaksananaan Kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 1. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah membuat draft Surat Rekomendasi Teknis terkait HasilÂ Pelaksananaan Kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah. 2. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan melaporkan kepada Kepala Seksi terkait pembuatan produk Rekomendasi Teknis sebagai verifikasi akhir sebelum disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Staf Seksi Gedung Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen Rekomendasi Teknis yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi kepada Staf Administrasi untuk diserahkan kepada Subbag Tata Usaha dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk disetujui. 4. Berkas yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali diproses di Subbag Tata Usaha untuk dilakukan pemberian nomor berkas dan dilakukan pencatan serta pengarsipan dokumen.

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

5. Berkas yang memiliki nomor dokumen dan dikeluarkan oleh Subbag Tata Usaha diserahkan kepada staf administrasi. Dokumen tersebut adalah produk dokumen teknis final. 6. Staf Administrasi melakukan pengarsipan melakukan pencatatan dokumen keluar.

dan

*Pengambilan dokumen oleh SKPD terkait dicatat didalam buku surat keluar dan dibuatkan berita acara pengambilan dokumen

EVALUASI

TEKNIS

Prosedur Pelaksanaan Tugas

1. Menerangkan kepada SKPD terkait bahwa merujuk kepada Instruksi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan bahwa kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan baik oleh Dinas maupun Sudin Wilayah Kota adalah sebatas pemeriksaan teknis kelayakan hasil perencanaan terhadap kebutuhan perencencaan. 2. Untuk permohonan kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perawatan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang dimohon oleh lembaga non-SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetap dibuatkan dokumen sesuai dengan permohonan lembaga terkait dengan mengacu kepada prosedur yang tercantum pada instruksi kerja ini. 3. Apabila terjadi perbedaan/selisihÂ Nilai anggaran yang terdapat pada Rencana Anggaran Biaya dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Seksi Gedung Pemerintah Daerah agar mengundang SKPD/UKPD yang dapat diwakilkan oleh PPK/PPTK kegiatan terkait untuk melakukan konsultasi untuk menentukan langkah selanjutnya dengan dibuatkan notulen rapat dan diarsipkan oleh Staf Administrasi. 4. Dalam

pelaksanaan

kegiatan

evaluasi

Staf

Seksi

Gedung

Pemerintah Daerah dibantu oleh TSP dengan fungsi sebagai pembantu penilaian teknis dan sebagai notulis kegiatan.

EVALUASI

Ketentuan khusus

EVALUASI

Revisi

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 25. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No. 39. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Â tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 16. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2016. Peraturan Gubernur no. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 279. Sekretariat Negara. Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

DI NASCI PT AKARYA,T AT ARUANG DANPERT ANAHAN PROVI NSIDKIJAKART A G e d u n g D i n a s T e k n i s J a t i b a r u L a n t a i 1 6 J l . T a ma n J a t i B a r u , R T . 1 7 / R W . 1 , C i d e n g , K e c a ma t a n G a mb i r , K o t a J a k a r t a P u s a t , D a e r a h K h u s u s I b u k o t a J a k a r t a 1 0 1 5 0 T e l e p o n : 0 2 1 3 5 1 0 2 6 6 , F a x : 0 2 1 3 5 1 2 5 8 8 W e b s i t e : h t t p s : / / d c k t r p . j a k a r t a . g o . i d