JURNAL PEMIKIRAN SKOLASTIK DPP IMM VOL. I NO. I PERIODE SEPTEMBER - DESEMBER 2015

Vol. 1 No. 1 September- Desember 2015

ISSN: 1907 8668

Jurnal Pemikiran

Skolastik Dewan Pakar Prof. Dr. Masri Mansoer, MA (UIN SYAHID Jakarta), Mustamin H Idris (Unmuh Mataram), Dr. H. Suryatmono, SH, M. Si (Institute Bisnis Muhammadiyah Bekasi) Prof. Dr. Suyatno, M.Pd (Uhamka Jakarta), Dr. H. Ahmad Badawi (Unmuh Tanggerang), Sudarnoto Abdul Hakim (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Mukhaer Pakkanna (STIEAD Jakarta) dan Sutia Budi (Ketua Harian Kornas Fokal) Pemimpin Umum Beni Pramula Pemimpin Redaksi Rusdianto Samawa Tarano Sagarino Redaktur Pelaksana Tito Siswanto Redaktur Ahli Syahril Syah (Dewan Tinggi Kornas Fokal), Endy Sjaiful Alim (UHAMKA) dan Muhammad Sukron (Sekretaris Kornas Fokal) Dewan Redaksi Rusdianto Samawa Tarano Sagarino, Tito Siswanto, Ukay Masduki, Rahman Manurung, Ayi Muhiddin, Taufan Putra Revolusi Korompot, Salahuddin Sekretaris Redaksi Ukay Masduki Tata Bahasa Ratih Novita Sari Sirkulasi Sekretariat Redaksi (Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat lt 4) Jurnal Skolastik (ISSN ....... ...... ....... ......) adalah jurnal skolastik diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dua kali dalam setahun sejak 2007. Redaksi mengundang para pakar dan peneliti untuk mengirim naskah karya tulis asli yang sesuai standar penulisan ilmiah dan belum pernah di publikasikan. Tulisan sebanyak 20.000 – 25.000 karakter di kirim melalui email redaksi jurnalskolastik@gmail. com. Semua artikel dalam jurnal ini tidak otomatis mencerminkan pendapat jurnal. Setiap tulisan yang masuk akan diseleksi dan yang di muat akan mendapat sertifikat ucapan terima kasih.

Alamat Redaksi: Kantor Dewan Pimpiann Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat

Jurnal Pemikiran

Skolastik Daftar Isi kata pembuka Beni Pramula (Ketum DPP IMM 2014-2016)

iii

salam REDAKSI

v

Telaah Utama Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015 Puspita Chairunnisa & Rusdianto Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pem足 berdayaan Masyarakat Sehat Indonesia Andi Erniati Muchtar Wacana Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Eko足 nomi Ummat Anwar Abbas

1

20

42

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad Kedua Wa Ode Asmawati

53

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesia (Suatu Pen足 dekatan Daya Dukung) Ilham Haikal

63

Riset Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme Sitti Nadirah Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama La足 mong Tradition As a Basic Character Education Indonesian Rusdianto Telaah Kritik Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda Karman BM Tafsir Bung Karno Sutia Budi

81

97

127 145

Kata Pembuka

S

egala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpah­ an dan rahmat-Nya Tim Redaksi Jurnal Skolastik mampu menyelesaikan jurnal ini guna mewarnai geliat intelektual dan upaya untuk pengembangan pemikiran dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ilmu pengetahuan dan nalar kritis sebagai kerangka telaah ilmiah dalam merespon kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. Berbagai problematika kebangsaan dan keummatan demikian menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti, baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Dalam penyusunan jurnal atau materi ini, tentu saja tidak sedikit hambatan yang dihadapi oleh Tim. Namun Tim menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan banyak pihak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi teratasi.

Jurnal ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang kehidupan berbangsa dalam rangka menghadapi tantangan Global seperti Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ), Bonus Demografi, kaitan Etos Kerja Bangsa dan sebagainya, yang disajikan oleh Tim dan para penulis didalamnya berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi, referensi, dan berita. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya Jurnal ini dapat terselesaikan.

Saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengapresiasi kerja keras para Tim Penyusun Jurnal ini dan memberikan penghargaan stinggi-tingginya pada para penulis yang telah menyumbangkan ide dan gagasannya Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

iii

Kata Pembuka

pada jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para Generasi Muda yang akan mengisi pembangunan dan memimpin bangsa ini kedepan. Tentu saja bahwa jurnal ini masih banyak kekurangan dan jau dari sempurna. Untuk itu, kepada semua pihak kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan jurnal ini di masa yang akan dating dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Jakarta, 2 Oktober 2015 Beni Pramula (Ketum DPP IMM)

iv

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Salam Redaksi

K

ondisi ekonomi Indonesia yang sudah lama terseok-seok.

Gejolak ekonomi Indonesia yang mudah terombang-ambing itu dimanfaatkan oleh esame-negara pemasok, ketika kondisi ekonomi esamec terpuruk. Kecemasan rakyat terhadap kelangkaan pangan memang bukan lagi bayangan, tapi sudah menjadi kenyataan.

Selama kuartal pertama 2015 saja telah terjadi kelangkaan beras pada medio Januari hingga Februari. Beras yang merupakan bahan pokok utama, hilang dari pasaran dengan tiba-tiba. Walau pemerintah telah berusaha dengan cara operasi pasar melalui distribusi beras Bulog, tetap saja tidak ada pengaruhnya terhadap harga yang sudah telanjur naik. Operasi pasar justru kadang dimanfaatkan oleh oknum pejabat sebagai peluang untuk membuang beras yang sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Tak pelak lagi, kondisi beras pun tak layak dikomsumsi masyarakat. Akhirnya masyarakat pun enggan untuk membeli beras yang berasal dari operasi pasar.

Sehingga menurut Rusdianto dan Puspita Chairun Nisa dalam tulisannya mengatakan pertautan antara bonus demografi dengan MEA sangat menentukan masa depan bangsa. Kedua momentum ini dalam suatu esame menentukan nasib masyarakatnya. Bonus demografi di prediksi berlangsung hingga puluhan tahun tentu kesempatan emas yang harus di bumbuhi oleh tenaga-tenaga produktif sehingga memiliki kekuatan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 ini agar tidak kaget dengan besarnya modal, arus valuta asing, investasi, komunikasi teknologi, politik maupun ekonomi yang akan mewarnai seluruh esame masyarakat. Maka usia produktif sebagai hadiah dari bonus demografi dalam pemberlakuan MEA merupakan alat untuk menggeser ekonomi lemah menjadi kekuatan yang luar biasa bagi bangsaitu sendiri sehingga cita-cita nasional dapat tercapai dengan baik.

Sementara artikel Wa Ode Asmawati menekankan pada peran dan tujuan organisasi Muhammadiyah ketika mendirikan amal usaha yang Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

v

Salam Redaksi

tidak terlepas dari misi mulia dalam mengusung nilai pembebasan dan keadilan bagi semua. Namun sudah semestinya, Muhammadiyah mulai bersinergy membangun gerakan bersama lingkungannya untuk peduli terhadap berbagai ketidakadilan disekitarnya Seiring hal tersebut, diungkapkan pula oleh Anwar Abbas dalam tulisannya yang meenekankan pada peran besar Majelis Ulama Indonesia dalam memberdayakan ekonomi umat. Karena menurutnya kemiskinan selalu menarik untuk dibicarakan, namun sulit untuk dientaskan. Berbagai faktor pemicu, terutama faktor struktural dan faktor kultural menjadi penghambat utama dalam agenda pengentasan kemiskinan. Faktor struktural, terjadi akibat sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat mampu mengakses berbagai sumber ekonomi. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok miskin itu sendiri sehingga terjadinya penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang dengan bentuk pasar yang monopoli maupun oligopoli, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pengusaha dan penguasa.

Di sisi lain penulis Andi Erniati Muchtar juga membicarakan masalah komitmen pemerintah yang sekiranya esa mengatur kawat pengaman pangan dengan regulasi yang ketat. Regulasi tersebut lebih bersifat proaktif pemerintah dalam melindungi sehingga masyarakat esa aman dalam mengkonsumsi dan jauh dari berbagai penyakit yang membuat masyarakat Indonesia resah selama ini. Kemudian, Ilham Haikal mengatakan lebih lanjut dalam tulisannya bahwa mengembangkan ekowisata bahari di Indonesia dengan pendekatan daya dukung sehingga dapat menjamin prinsip keberlanjutan yang merupakan suatu syarat mutlak untuk pengembangan dan pengelolaan potensi ekonomi umat yang berorientasi pada keberlanjutan sehingga nilai – nilai sumber daya alam dapat di gunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan dan psikologis pengunjung.

Sedangkan tulisan Karman BM menjamin kekuatan-kekuatan esame baru untuk berpartisipasi aktif dalam menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Demikian pula penulis lain seperti Siti Nadirah untuk mempertahankan peran dan fungsi, bagian penting adalah untuk menyesuaikan kurikulum dan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dalam konteks budaya dan vi

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Salam Redaksi

kearifan esam. Terakhir artikel Rusdianto senada juga menjelaskan dari persfektif local bahwa Indonesia merupakan esame sejuta kebudayaan dengan ribuan pulau, tentang diantara itu sala satunya budaya tama lamong yang bersifat esam, nasional bahkan global yang memiliki peran strategis dalam melakukan diplomasi negosiasi dan komunikasi kebudayaan dalam konteks memberikan rasa damai, aman dan nyaman kepada seluruh dunia. Tentu prosesnya melalui mengagas sekolah, kurikulum dan pertukaran budaya tama lamong sebagaimana sebelumnya telah di lakukan di beberapa tempat baik dalam negeri maupun luar negeri. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tama lamong esa di jadikan rujukan dalam implementasi pendidikan karakter secara global. Ditengah maraknya kekerasan terhadap wanita, konflik politik, pragmatis dan hedonis terhadap sesama.

Jakarta, 02 Oktober 2015 Rusdianto Samawa Tarano Sagarino

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

vii

viii

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015 Puspita Chairun Nisa & Rusdianto1Nisa2 Abstrak: Pertautan antara bonus demografi dengan MEA sangat menentukan masa depan bangsa. Kedua momentum ini dalam suatu negara menentukan nasib masyarakatnya. Bonus demografi di prediksi berlangsung hingga puluhan tahun tentu kesem足patan emas yang harus di bumbuhi oleh tenaga-tenaga produktif sehingga memiliki kekuatan meng足hadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 ini agar tidak kaget dengan besarnya modal, arus valuta asing, investasi, komunikasi teknologi, politik maupun ekonomi yang akan mewarnai seluruh sektor masyarakat. Maka usia produktif sebagai hadiah dari bonus demografi dalam pemberlakuan MEA merupakan alat untuk menggeser ekonomi lemah menjadi kekuatan yang luar biasa bagi bangsaitu sendiri sehingga cita-cita nasional dapat tercapai de足ngan baik.

Keyword: Indonesia

MEA,

Demografi,Kiamat

Pangan,

Jalan

Berat,

Abstract: Linkage between demographic bonus with AEC will determine the future of the nation. Both this momentum in a country determines the 1 Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta yantosagarino@ yahoo.co.id dan shaffan.sagarino@yahoo.co.id 2 Puspita Chairun Nisa adalah Dosen Institute Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi Jawa Barat

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

1

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

fate of society. The demographic bonus lasts for decades predictions of a golden opportunity to be in bumbuhi by the productive forces that have the strength to face the Asean Economic Community (AEC) in 2015 order not to be surprised by the amount of capital, the flow of foreign exchange, investment, communications technology, politics and economic, which colors all sectors of society. Then the productive age as a gift from the demographic bonus in the implementation of MEAs is a tool to shift the weak economy into extraordinary power for the nation itself so that national goals can be achieved with either.

Keyword: AEC, Demographics, Doomsday Food, Roads Weight, Indonesia

Pendahuluan emampuan pertanian Indonesia kini tak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat. Program ketahanan pangan semakin terancam. Selama dua dasa warsa terakhir lahan pertanian yang merupakan andalan untuk tercapainya swasembada pangan telah mengalami penurunan volume drastis. 3 Hantaman

K

Dengan kondisi seperti itu, Indonesia mau tak mau menjadi pasar pangan yang paling diincar oleh negara-negara produsen pangan dunia.

Apalagi  pemerintah Indonesia hingga kini belum punya “greenland� sebagai tumpuan upaya membenahi sektor pangan dalam negeri. Indonesia masih berkutat pada posisi sebagai negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi makin

cuaca ekstrim sepanjang tahun, kekeringan, dan banjir menjadi penyebab utamanya. Selain itu serangan hama yang tak pernah ada habisnya juga menambah parah kondisi. Akibatnya, hasil panen yang seharusnya bisa menguatkan ketahanan pangan kini jauh dari harapan. Alhasil penyediaan pangan kita selalu mengalami kekurangan dan semakin langka. Â Tentu hal ini sangat sulit bagi Indonesia untuk dapat mengatasi defisit pangan ini.

3

2

menambah runyamnya kondisi ketahanan pangan kita. Bahkan ketidakmampuan pemerintah telah membuat kondisi risiko produksi saat ini paling buruk untuk kurun waktu 30 tahun terakhir. Wajar bila banyak pengamat memprediksi, ke depan Indonesia selalu terjadi defisit pangan berkepanjangan, terutama beras. Lihat http://indonesianreview.com/ds-muftie/ kiamat-pangan-di-era-jokowi#sthash.

BioPF41Q.dp uf. Diakses pada tanggal 8 April 2015

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Kalaupun memiliki cukup banyak devisa untuk mengimpor beras, masalahnya beras itu tidak selalu tersedia di pasar internasional.

Harus di pahami bahwa pasar beras internasional bagian dari lingkaran politik global. Hal ini pula yang jadi salah satu alasan pemerintah mengejar swasembada beras. Kalaupun berasnya tersedia, bagaimana dengan harga yang bersandar pada mekanisme pasar global.

Kebijakan impor jutaan ton beras oleh pemerintahan Indonesia saat ini memicu terjadinya kenaikan harga beras sangat tajam. Sehingga Kedaulatan pangan terusik oleh krisis pembangunan pertanian yang setengah hati dilakukan. Program swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang jalan berat bagi pemerintah. Hitungan realisasi hanya di atas kertas namun lemah diimplementasi.

Banyak faktor pengaruhi agenda swasembada pangan, salasatunya panjangnya sistem distribusi bahan pokok. Hampir 10 tahun pemerintah menggulirkan program revi­talisasi pangan, pertanian, perikanan dan perkebunan dengan maksud supaya negara mampu swasembada.

Tolak ukur swasembada pada banyak komoditas, ialah beras, jagung, gula, padi, kedelai, jagung, daging dan gula, Realitas berkata lain, semua faktor penentu pangan

ditingkat petani belum maksimal pembenahan sistem perbenihan padi varitas unggul yang sesuai dengan perubahan iklim, tahan kekeringan, banjir, dan hama. Lagi pula, penyediaan infrastruktur penyaluran pupuk bersubsidi, antisipasi hama, teknologi budi daya hingga paska panen dan tata niaga hasil panen. Hal ini belum diatur sepenuhnya pemerintah.

Alih-alih mimpi swasembada, kebijakan makro dan mikro belum menentukan arah swasembada.

Padahal pangan Indonesia sedang darurat stadium empat.

Seharusnya pemerintah menentukan terlebih dahulu program jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek perbaiki sistem dan mekanisme distribusi kebutuhan pangan. Sementara jangka menengah lebih urgen perbaiki irigasi yang tidak berfungsi dan membangun bendungan baru.

Sehingga mayoritas masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah selalu tidak mampu untuk membelinya. Program swasembada pangan tentu tidak mudah diwujudkan. Saat ini segundang masalah di sektor pertanian, peternakan dan ekonomi belum tuntas. Kurun waktu 4 bulan ini, jalan setapak dan terjal menimpa berbagai sektor kebutuhan pangan,tentu menghambat program swasemdaba.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

3

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Apa pun logika pemerintah, suatu hal yang sudah dapat di­ prediksi adalah kegagalan pro­ duksi pangan, terutama beras, akan selalu menjadi ancaman serius bagi kebanyakan penduduk negeri ini di masa datang. Maka kiamat pangan pun akan segera tiba dan menjelang kebangkrutan social masyarakat. Hal ini, harus ada sinergitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan daerah sehingga dapat di atasi secara kolektif.

Pada sisi lain, ketahanan pa­ ngan selalu berada pada situasi mengkhawatirkan karena besarnya laju impor. Nilai impor tanaman pangan dalam kurun 2010-2015 sudah tembus 13 miliar dolar AS. Sementara laju impor yang besar menempatkan negara lain berkuasa dalam konteks pangan dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan petani Indone­ sia. Implikasinya, kenaikan harga beras hingga 30 porsen merupakan masalah berat bagi pemerintah.

Beras masuk maksimal memenuhi kebutuhan pasar penyangga adalah 1.000 - 2.000 ton per hari, misalnya kebutuhan Jakarta saja mencapai 3.000 ton/hari belum daerah lain yang membutuhkan.

Kalau diamati dan hitungan dilapangan bahwa jenis beras IR 2 yang biasa dipasarkan dengan harga Rp 8.500/kg kini dijual Rp 11.000/ 4

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

kg. Kemudian, beras IR I dari Rp 9.500/kg kini dijual Rp 12.000/ kg. Sementara harga jenis beras premium dibanderol Rp 10.000/ kg naik menjadi Rp 13.000/kg.

Hal ini sangat menakutkan bagi rakyat Indonesia dan ditambah lagi, rencana penghapusan program beras miskin (raskin). Rupanya kanker (kedaulatan kering) pangan hinggapi keadaan darurat pangan stadium empat, yakni tidak stabil stabilitas ekonomi, melemahnya keuangan rupiah, tingginya harga sandang, papan, pangan dan naiknya harga kebutuhan perdagangan impor.

Antisipasi kanker pangan stadium empat, perlu dilakukan terobosan kebijakan agar dapat menstabilkan dan mengembalikan ketahanan pangan guna tercapainya swasembada. Tero­bosan tersebut yakni pertama, mengembalikan tata niaga pangan ke bulog untuk mengamankan penyaluran dan distribusi pangan. Kedua, melakukan optimalisasi peran dan fungsi pasar dibawah mekanisme BUMN bidang pangan sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Ketiga, memberikan jaminan sarana infrastruktur dan sarana produksi seperti pupuk, benih, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Keempat, meningkatkan luas areal tanam

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

yang nyata dan permanen.

Antisipasi lonjakan harga dimasa akan datang yang bisa saja tingginya permintaan sehing­ ga darurat pangan bisa teratasi dengan baik dan benar. Untuk mencapai hal itu perlu penguatan penyuluhan, perbaikan infrastruktur dan penggunaan tenologi unggul pada input produksi (benih unggul hibrida, pupuk) dilakukan. Upaya membangkitkan sektor pertanian pangan merupakan langkah tepat bagi pemerintah dalam mengawal kegiatan revitalisasi pangan se­ hingga dapat memberi efek ke­ sejahteraan petani. Konstitusi jelas amanatkan capaian ke­d aulatan pangan yang telah menjadi pondasi membangun pertanian pangan dan petani sejahtera. Hal ini bisa tercapai ketika Indonesia keluar dari jeratan impor.

Hal itu nampak pada pen­ dekatan peningkatan produksi padi. Produksi yang didorong dengan menggunakan input luar yang tinggi (pupuk kimia sintetis, pestisida, benih hibrida) menjadikan situasi rentan akan munculnya ledakan hama penyakit.

Sepanjang tahun 2013 telah terjadi spot-spot serangan hama terutama wereng disentra produksi padi, maka diyakini akan terjadi ledakan hama dan gagal panen secara luas dan pasti membuat situasi akan sama dengan tahun 2010 - 2011,

terjadi gagal panen dan impor akan kembali meningkat.

Pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di sektor pertanian pangan sangat diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan darurat pangan yang sudah berstadium empat ini dan minimnya produksi lahan pertanian petani akan sulit diatasi.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan harus di tangani secara terpadu.

Tentu, mengatasi persoalan krisis pangan dengan paket kebijakan penyelamatan terhadap petani dan keluar dari ancaman krisis pangan.

Untuk terhindar dari situasi penuh ancaman ledakan krisis pangan segera berbuat menyelamatkan petani dari kerugian sekaligus menyelamatkan negara dari krisis pangan.

Ketahanan Pangan Indonesia Me­respon Ancaman Menjadi Peluang Dalam Bonus Demografi Ketergantungan kepada negara pengekspor pangan berimbas pada kondisi ekonomi Indonesia yang sudah lama terseok-seok.

Gejolak ekonomi Indonesia yang mudah terombang-ambing itu dimanfaatkan oleh negara-negara pemasok, ketika kondisi ekonomi domestik terpuruk. Kecemasan rakyat terhadap kelangkaan pangan memang bukan lagi bayangan,

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

5

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

tapi sudah menjadi kenyataan.

Selama kuartal pertama 2015 saja telah terjadi kelangkaan beras pada medio Januari hingga Februari. Beras yang merupakan bahan pokok utama, hilang dari pasaran dengan tiba-tiba. Walau pemerintah telah berusaha dengan cara operasi pasar melalui distribusi beras Bulog, tetap saja tidak ada pengaruhnya terhadap harga yang sudah telanjur naik. Operasi pasar justru kadang dimanfaatkan oleh oknum pejabat sebagai peluang untuk membuang beras yang sudah terlalu lama tersimpan di gudang.

Tak pelak lagi, kondisi beras pun tak layak dikomsumsi masyarakat.

Akhirnya masya足rakat pun enggan untuk membeli beras yang berasal dari operasi pasar.

Sementara itu, sebagian besar beras yang diimpor hanya berasal dari Thailand, India, dan Vietnam, tiga negara dengan kondisi politik pangan yang belum begitu mapan.

Sering terjadi naiknya harga beras di pasar domestik setempat secara politis mempengaruhi pesanan negara seperti Indonesia. Negara pemasok beras tersebut terkadang sengaja mengontrol harga beras international guna melindungi stabilitas persediaannya di dalam negeri mereka. Hal ini menjadikan harga beras sebagai isu politik yang sangat sensitif di tingkat regional. Sekali waktu bisa terjadi 6

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

negara tersebut secara sepihak dan mendadak menghentikan pasokannya terhadap Indonesia.

Hubungan Bonus demografi dengan ketahanan pangan Indonesia sangat berkaitan langsung untuk pengaruhi potensi ekonomi dan menggali kekuatan arus perdagangan secara langsung yang tetap memiliki keterkaitan dengan pasar global internasional.

Kendati demikian, pemerintah harus memberikan suplay jumlah bahan ekonomis yang bersifat terjangkau untuk menambah kebutuhan ma足syarakat. Sehingga proses dinamika usia produktif dapat di manfaatkan sebagaimana mestinya, walaupun sangat berat dalam konteks penyediaan bahan pokok ketahanan pangan. Namun hal ini harus di lakukan menginggat kebutuhan masyarakat dalam pasar lokal di dominasi oleh imporisasi pangan dari negara luar. Maka sebab itu, pemerintah harus menyiapkan intrumentasi kebijakan yang bersifat distributif untuk meng足antisipasi kelemahankelemahan ekonomi yang terjadi pada saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang di mulai tahun 2015 ini.Hubungan Bonus demografi, ketahanan pangan dan MEA di lihat dari kekuatan produktif, kebutuhan, pemasaran dan produktifitas produksi kebutuhan pokok

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

makanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, populasi pen­d uduk Indonesia saat ini 250 juta jiwa.

Dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai angka 270 juta jiwa.

Jika ledakan penduduk ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi pertanian dan lahan pertanian yang baik, maka bukan tak mungkin akan ada krisis pangan setiap tahunnya. Banyak hal yang menyebabkan krisis pangan terjadi.

Selain pertambahan penduduk yang semakin banyak, juga kerusakan lingkungan yang terjadi di manamana, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, perubahan pola konsumsi, serta kebijakan lembaga keuangan internasional dan negara maju.

Sementara, dinamika kependudukan menjadi hot issue yang tak kalah menarik berkaitan dengan kekuatan ketersedian pangan Indonesia sebagai negara berkembang. Menariknya, ketika ketahanan pangan melemah di saat bonus demografi (demographic opportunity) atau momentum usia produktif dengan kebutuhan yang sangat tinggi. Di sinilah menarik seiring membincangkan masa depan pembangunan ketahanan pangan Indonesia.

Bonus demografi merupakan gambaran mengenai jumlah pen­

duduk produktif sebagai aset Indo­ nesia untuk menjadi negara maju secara ekonomi.4 Dari tahun 2010 berbagai ka­langan membicarakan, apalagi Indonesia diperkirakan mendapat peluangtinggi tenaga produktif sekitar tahun 2020-2030 akan datang yang tentunya me­ nguntungkan pembangunan dan ketahanan pangan disegala aspek.

Fenomena prediksi jumlah pen­ duduk usia produktif yang diang­ gap besar dan usia muda semakin kecil maupun lansia menurun.

Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (2010) menunjukkan komposisi pen­duduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia anak-anak 0-9 tahun sekitar 45,93 juta.Sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Sehingga dari sini dapat diproyeksikan pada rentang tahun 2020-2030 Indonesia akan dipenuhi dengan usia produktif, inilah yang disebut peluang demografi.

Berbagai spekulasi pun muncul dari para ahli kependudukan dan ekonom terkait masa depan Indonesia saat mengalami bonus demografi kelak.

Di Indonesia fenomena ini terjadi karena proses transisi penduduk yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat oleh keberhasilan menurunkan Republika, Bonus Demografi, 15/04/2012. h. 2 4

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

7

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program pem­bangunan pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan maupun pertanian.

Utamanya lahan penyiapan produksi produk ketahanan pangan sangat penting. Kendatinya terjadi masalah pada aspek konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian Indonesia. Adanya konversi lahan beralih ke lahan perumahan dan industri, membuat luas lahan pertanian di Indoensia kian menyusut. Bahkan luas lahan pertanian Indonesia kini kalah luas dengan negeri Thailand, yang penduduknya lebih sedikit. Maka dengan adanya bonus demografi tentu mempengaruhi penyediaan pangan.

Di sisi lain potensi peman­ faatan lahan sebagai bahan baku energi alternatif semakin membuat pangan dalam negeri kian terancam.

Menurut para peneliti di bidang pertanian, ada beberapa indikator yang menunjukkan rawan pangan akut yang mengarah kepada kondisi terancam kiamat pangan lebih cepat dari yang diperkirakan. Prediksi peneliti sebelumnya kiamat pangan yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yang memiliki potensi usia produktif sangat besar.

Namun dengan indikator baru itu, bukan tak mungkin kiamat pangan terjadi di negeri disebabkan 8

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

oleh kecilnya pasokan pangan di banding besarnya usia produktif dengan tingkat konsumsi dan kelahiran sangat tinggi.

Kita bisa lihat saat ini jumlah usia produktif Indonesia mencapai sekitar 180 juta, nonproduktif sekitar 60 juta. Proporsi tersebut, usia produktif menanggung beban nonproduktif sangat rendah, yakni 44 per 100 penduduk produktif pada 2020-2030. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 20202030 akan mencapai 70 persen, sedangkan nonproduktifberkisar 30 persen. Hal ini merupakan harapan agar dapat menopang tumbuhnya penguatan ekonomi pangan.

Namun, meskipun Indonesia diprediksi mendapat bonus demografi tidak akan tercapai jika tidak disertai peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi, utama ketahanan pangan. Jumlah pen­ duduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 271,4 juta jiwa. Dengan be­s arnya penduduk, maka harus disiapkan untuk hadapi peluang demografi sehingga tidak menimbulkan banyak ma­ salah, terutama maksimalisasi pembangunan jangka panjang dan mencegah meningkatnya angka peng­angguran agar tidak terjadi pembebanan terhadap negara.

Pemerintah seolah tidak mau belajar dari pemerintah

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

yang sukses sebelumnya da­ lam melakukan swasembada pangan. Jika kondisi pangan ini terus dibiarkan dalam keadaan kekurangan, maka bangsa ini sangat berat menata perekonomian nasionalnya. Apalagi bila negaranegara pemasok pangan mengalami terjadi bencana dan perubahan iklim gejolak politik, yang memungkinkan negeri pengimpor itu akan menolak permintaan impor beras oleh Indonesia. Jika sudah begitu, mau ke mana lagi bangsa kita akan mencari beras ? Kiamat pangan memang terus mengancam bangsa kita.

Konspirasi kiamat pa­n gan ini merupakan faktor utama se­ bagai ancaman terbesar peluang demografi ketika ketahanan pangan tak terkendali yang disebabkan oleh ketidaktepatan pemerintah merespon pele­dakan jumlah pen­ duduk Indonesia, indikator tersebut adalah pertama,masih besarnya kesenjangan pembangunan sek­ tor pertanian yang tidak didukung oleh modal maupun teknologi pangan. Kedua,tingkat pengang­ guran di usia muda sangat tinggi dengan konsumsi pangan rata-rata di atas 40 porsen. Ketiga,belum terbuka arus industrialisasi kerja dalam aspek sumberdaya manu­ sia, ekonomi, budaya dan poli­ tik. Keempat,masyarakat masih memiliki rasa malas dan kurang motivasi kerja yang menyebabkan

terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga berdampak pada pemiskinan pertanian petani (tidak ada yang urus).

Ancaman diatas, termasuk faktor penentu yang harus dibenahi oleh pemerintah.Karena durasi puncak peluang demografi terjadi pada tahun 2030 – 2040.5Kalau kesempatan ini tidak digunakan sebaik mungkin maka potensi Indonesia menjadi negara gagal diserta kiamat pangan. Hal ini sangat mungkin terjadi kedepannya, apabila pemerintah bersifat abai terhadap alarm demografi dan peluang MEA yang dimulai tahun 2015 ini.

Sejatinya peluang demografi sedang berjalan, telah dimulai dari tahun 2010hingga tahun 2015 ini, jumlah usia produktif tanggung beban kerja nonproduktif di bawah 50%. Diprediksi, tahun 2040 komposisi penduduk produktif dan nonproduktif seimbang, yakni 50 banding 50. Puncak peluang demografi, yaitu 100 produktif menanggung 44 nonproduktif prediksi terjadi pada tahun 2030.

Maka sebab itu, pemerintah sebaiknya cepat perhatikan kualitas utama perkembangan sum­berdaya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan penyediaan pangan agar tingkat ekses kesejahteraan tercapai.

5

Fasli, Republika 25/8

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

9

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Walaupun selama ini, bel­ um adanya proteksi terhadap kebijakan impor pangan dan tidak ada insentif bagi produsen pangan dalam negeri. Ini masih di tambah kebijakan perdagangan agribisnis yang lebih memihak kepentingan pemodal dan impor, ketimbang berorientasi ekspor dalam negeri.

Hal itulah yang menjadi posisi petani dalam negeri selalu hanya dijadikan tumbal. Intervensi pemerintah pun tidak bertujuan untuk mengendalikan komoditas pangan dalam negeri agar tetap tersedia sehingga upaya-upaya usia produktif dapat menggunakan kesempatan bonus demografi dan MEA secara maksimal dalam menyedia proses ketahanan pa­ ngan Indonesia. Namun lebih fokus kepada pengendalian pasar semata. Tentu juga akan bercampur banyak kepentingan pemodal yang selama ini memang sudah mahir bermain mata dengan okum pejabat pemerintah.

Intervensi yang dilakukan pe­merintah selama ini lebih ber­ sifat reaktif sebagai pemadam kebakaran, ketimbang tindakan preventif dan terencana yang bersifat mengendalikan komoditas pertanian. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukan untuk bertujuan mengendalikan suatu komoditas sehingga terjamin ketersediaannya, melainkan hanya 10

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

subsidi pada beberapa komponen yang terkait pangan. Di sisi lain tidak ada proteksi terhadap kebijakan impor pangan dan tidak ada insentif bagi produsen pangan dalam negeri. Ini masih ditambah dengan kebijakan perdagangan agribisnis yang lebih memihak kepentingan pemodal dan impor, ketimbang berorientasi ekspor.

Dari ancaman di atas, pe­me­ rintah sebaiknya segera mung­ kin mengambil langkah-lang­ kah strategis dan cerdas untuk memanfaatkan momentum bo­ nus demografi dan MEA yang sangat langka dalam jangka wak­tu seabad sekali ini lamanya.

Karena kalau tidak, maka akan kehilangan peluang yang luar biasa. Ketahanan pangan dan pemanfaatan peluang demografi menjadi pilar peningkatan produktivitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya produktif.

Ketika angka nonproduktif dan lansia menurun, tentu pertum­ buhan pendapatan perkapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dan lansia da­pat dialihkan pada program pening­ katan mutu pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan.Sementara data lain BPS hasil sensus pen­ duduk tahun 2010 angka rasio ke­ tergantungan adalah 51,3%. Bo­

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

nus demografi tertinggi biasanya didapatkan angka ketergantungan berada di rentang antara 40-50%, yang berarti bahwa 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif.

Meningkatnya jumlah usia pro­ duktif tentu saja menjadi dambaan suatu negara. Pasalnya, peningkatan produktivitas ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Apakah Indonesia mampu mengambil keuntungan dari bonus demografi dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini ?. Tentu, disikapi dengan bijak dan tegas, bahwa pemerintah dari sekarang menyusun langkah agar optimal sehingga kedepan tidak mengalami turbulensi keadaan.

Menurut Endang Srihadi, Peneliti Bidang Sosial The Indo­ nesian Institute (2010) dalam Lailatul Maniroh (2012), untuk meraih keuntungan peluang demografi, ada empat prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, penduduk usia muda yang meledak jumlahnya itu harus mempunyai pekerjaan produktif dan bisa menabung. Kedua, tabungan rumah tangga dapat diinvestasikan untuk menciptakan lapangan kerja produktif. Ketiga, ada investasi untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang yang akan datang. Keempat, menciptakan lingkungan yang memungkinkan

perempuan masuk pasar kerja.6 Faktor penentu lain adalah, seperti penanganan anak di usia sekolah, peningkatan etos kerja, pendidikan kewirausahaan, dan penekanan kompetensi soft skills, peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan perempuan, perbaikan regulasi pendidikan.

Peluang ini secara otomatis dapat menurunkan angka lansia, apabila pemerintah mampu pergunakan kesempatan ini secara optimal.

Masih menurut Lailatul Maniroh (10/12/2012) bahwa pe­ merintah telah menetapkan konsep bagus yang akan menginte­g­rasikan tiga elemen utama, yaitu pertama, mengembangkan potensi ekonomi.

Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global.

Ketiga, memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan komunikasi teknolo­ gi nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.Keempat, pemerintah memantapkan strategi “full participation” dalam rang­ ka me­ningkatkan produktivitas penduduk usia produktif. Tentu saja harapan besar bagi kemajuan bangsa berpeluang mendapatkan bonus demografi yang akan men­ 6 Endang Srihadi, (2010) dalam Lailatul Maniroh (2012), Peluang Bonus Demografi, Jurnal Demografi, Vol. I No. 2 Tahun 2012

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

11

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

gantarkannya menjadi negara adi足 daya (big state).7 M e m b a ca harapan dan kenyataan bonus demografi dan MEA sangat berkaitan dan keduanya paling penting mengingat perencanaan kebijakan strategis belum maksimal. Asumsi dasar memahami komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2045 nantinya.Idealnya, pemerintah harus terus melakukan kajian, survei dan pendekatan kebijakan agar dapat mendorong potensi yang dimiliki oleh penduduk usia produktif secara optimal.

Harapan munculnya kesadaran peran strategis usia produktif, terutama kaum muda sebagai kereta pembangunan dalam ketahanan pangan Indonesia sehingga terwujudnya peluang demografi dan MEA yang dimulai tahun 2015 ini, menjadi titik fokus utama pemerintah agar mampu perhatikan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, etos kerja berdaya saing, kreatif dan inovatif dalam menciptakan karya cipta yang bernilai ekonomis secara maksimal.

Menjamin hal ini faktor dukungan ialah konektivitas infrastruktur komunikasi dan partisipasi sebagai 7

12

Ibid, Lailatul Maniroh (2012:33)

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

penentu final peluang demografi untuk memberikan dampak pada ketahanan pangan Indonesia.

Mengukur tingkat bonus demografi dengan ketersediaan pangan, terlebih dahulu mengetahui indikatornya, yakni pertama, Indikator proyeksi rasio bonus demografi sebagai ancaman atau peluang dari perkiraan meleset dan kenyataan. Pada hakekatnya tahun 2015 sudah memiliki angka produktif sebesar 49,6% yang akan terus naik hingga tahun 2035 sebesar 70%. Kedua, Indikator jumlah angka ketergantungan antara produktif dan nonproduktif.

Argumentasi Sonny Harry B Harmad (Kompas, 16/01/14), menilai potensi bonus demografi meleset dari perkiraan atau kenyataan bagi Indonesia.

Sementara, rasio ketergantungan akan mencapai titik terendah sebesar 44 per 100 penduduk usia produktif selama periode tahun 2020 hingga 2030. Proyeksi tersebut, mengalami perubahan sebagaimana hasil sensus penduduk oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) tahun 2010 menunjukkan perbedaan hasil, setiap 100 orang usia produktif akan menanggung 46 orang usia nonprodukif (terdiri atas 35 penduduk muda berusia 0-14 tahun dan 11 penduduk lansia).8 Sonny Harry B Harmad, Peluang Indonesia Hadapi Bonus Demokrafi, 8

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Angka rasio ketergantungan akan naik kembali yang berdampak pada meningkatnya proporsi penduduk lansia. Tentunya manfaat ekonomi yang diperoleh dari perubahan struktur umur tidak sebesar yang diharapkan. Setelah tahun 2025, rasio ketergantungan akan naik terus dan kembali mencapai angka 51 % pada tahun 2050 (sama dengan 2010).9 Ketiga, identifikasi fak­ tor usia produktif dengan non­ produktif. Prediksi besarnya pro­porsi usia produktif (rentang usia 15-64 tahun) mendorong ber­kembangnya aset sumberda­ ya yang produktivitas tinggi sehingga kemampuan finansial dapat mensuplai nonproduktif, investasi maupun modal usaha ekonomi. Pemerintah sebaiknya segera identifikasi jumlah usia produktif dan nonproduktif melalui berbagai riset, penelitian, kebijakan strategis dan partisipasi.

Keempat, Indikator implikasi bonus demografi dihitung dari angka kelahiran dan kematian.Seharusnya ada upaya meningkatkan kesehatan ibu, dengan target menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4 dari tahun 2015 hingga 2025. Data AKI pada tahun 2015 ini adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran (Kompas, 16/01/14) 9 Ibid, Sonny Harry B Harmad 16/01/14

hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 bahwa angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015 dan mudah – mudahan menurun.

Kelima, Indikator prediksi porsentase lansia atas tingkat keberhasilan penggunaan kesem­ patan bonus demografi. Bisa dilihat tingkat lansia dari persfektif perkembangan usia produktif yang berhubungan dengan penggunaan kesempatan bonus demografi. Hal ini tergantung pada pola kebijakan sosial yang dilakukan. Selama ini, tahapan kebijakan hanya bersifat sempit dengan distribusi kesejahteraan terbatas. Maka, penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Kar­tu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus berdasarkan data valid berapa jumlah lansia, tua, dan muda. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2015 dengan sumber dana pada tarif gaji tenaga kerja yang dibayarkan oleh pekerja.

Tarif tersebut merupakan asu­ ransi sosial yang dimiliki oleh usia produktit, bisa jadi angka lansia menurun dengan tanggungan usia produktif lebih tinggi. Beban pem­ biayaan jaminan sosial yang harus

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

13

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

ditanggung akan terus meningkat setelah tahun 2025, terutama aki­ bat meningkatnya proporsi lansia.

Tahun 2050, diperkirakan lebih dari 40 persen penduduk usia nonproduktif termasuk dalam kategori lansia.

Keenam, Indikator meng­ antisipasi bonus demografi dari ancaman menjadi peluang pem­ bangunan ekonomi pada mo­ mentum MEA. Pemerintah harus proaktif mendorong ekonomi nasional dan lokal agar kese­ jahteraan sosial, pengembangan industri dan pembangunan dapat dimak­simalkan. Pemberdayaan ma­ syarakat di tingkat pedesaan sangat penting dalam mendorong aktivitas sosial yang berdaya saing sebagai antitesa bonus demografi.

Pemerintah saat ini, perlu terobosan strategi kebijakan yang bisa mengantisipasi ancaman bonus demografi. Ancaman itu, berbentuk tidak terkendalinya kelahiran, besarnya pertumbuhan lansia dan melemahnya struktur ekonomi.

Tanpa komitmen kebijakan dan strategi pembangunan yang kuat, maka, bisa saja peluang dari bonus demografi akan terlewatkan begitu saja.

Ketujuh, indikator pem­ basisan pemberdayaan sosial.

Memanfaatkan bonus demografi dengan menata piranti sosial pemberdayaan masyarakat adalah 14

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

kewajiban pemerintah. Betapa tidak, pemberdayaan sosial dapat menggerakkan usia produktif dalam memasarkan usahanyasehingga otomatis penguatan basis sosial ter­capai.

Kedelapan, Indikator pe­ luang pemerintah meng­gunakan perkembangan teknologi dan komunikasi. Tampaknya membawa perubahan struktur sosial dan pelayanan publik melalui penciptaan tenaga produktif melalui teknologi dan komunikasi yang berpeluang menciptakan “the real state; economic communication and tecnology” berbasis ekonomis.

Pada level ini, bisa me­ngurangi dampak depresi sosial dengan asumsi rasio ketergantungan indi­ vidu dengan kebutuhan konsumtif.

Apalagi, tenaga produktif kreatif Indonesia cukup mumpuni dalam menggunakan teknologi saat transaksi ekonomi, maka harus dibuat regulasi dalam rangka melindungan produk dalam negeri yang dihasilkan warga Negara.

Kesembilan, Indikator ke­ berpihakan kebijakan po­l itik (political will) dalam menopang regulasi hadapi bonus demografi.

Sala satu faktor penting memanfaatkan bonus demografi adalah adanya dukungan political will seluruh komponen pemerintah dalam melahirkan kebijakandalam mensiasati bonus demografi.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Karena tak mungkin bagi Indonesia apabila tidak ada political will dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan lansia perbaikan basis ekonomi. Lain daripada itu, aspek keamanan, pertahanan dan pertanian sebagai penopang keberhasilan menggunakan kesempatan peluang demografi.

Bonus demografi sangat menarik dianggap dapat mening­ katkan perekonomian negara berkembang yang melukiskan pergeseran penduduk, mulai dari potensi ancaman menjadi peluang. Indonesia termasuk negara yang mengalami pem­ bengkakan penduduk produktif yang berpotensi menjadi engine of growth bagi perekonomian nasional.

Potensi demografi men­jadi peluang percepatan pem­bangunan untuk me­nguranggi angka keter­ gantungan non­produktif. Indikator diatas tolak ukur kebijakan strategis pemberdayaan, pembangunan dan penguatan penduduk produktif.

Mengingat tahun 2015 seterusnya merupakan tahun menantang dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah diambang pintu. MEA tentu membawa implikasi, yakni derasnya arus kebebasan perdagangan, investasi, dan tenaga kerja asing sehingga pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja yang

dibuka seluas-luasnya untuk warga negara sendiri.

Strategi Triple P: Bonus Demografi Hadapi MEA 2015 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia Menghadapi bonus de­mografi dan masuknya arus Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), butuh strategi super agar bisa mengambil manfaat dari hikmah datangnya kesempatan besar antara besarnya usia produktif dengan pemberlakuan MEA 2015 harus menjadi prioritas sehingga dapat mengguranggi tenaga nonproduktif. Misi utama pemerintah, ialah mengenjot besarnya porsentase penduduk lansia yang bergantungan pada usia produktif sehingga kondisi demikian dapat diatasi pada saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Ma ka me r e spon bonus demografi maupun Masyarakat Ekonomi Asean sangat perlu sebuah cara jitu untuk mensukseskan dua agenda pekerjaan rumah tersebut, yakni strategi politik pemberdayaan pembangunan (Triple p)yang sangat perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi segala sektor yang dapat menghalangi momentum bonus demografi maupun MEA 2015. Definisi Triple P lebih pada kebijakan yang berhubungan dengan politik, pemberdayaan dan pembangunan.

Pertama,Triple P bidang

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

15

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

politik, selama ini wajah politik Indonesia lebih pada nature faksional diberbagai lembaga negara, seperti DPR, kementerian, dan partai politik. Nampaknya, pemerintah lupa bahwa bonus demografi dan MEA 2015 sedang berjalan dan dipersiapkan yang perlu direspon secara bersama.

Konteks politik, Indonesia harus keluar dari dinamika politik yang tak menguntungkan, seperti konflik partai, perbaikan komunikasi legislatif eksekutif dan problem penegakan hokum yang masih serampangan.

Keluar dari masalah (problem exit) ini, penting untuk menghadirkan kekuatan negara dalam menggunakan kesem足 patan bonus demografi dan MEA 2015 sebagai momentum pemberdayaan kaum produktif.

Apabila terjebak pada patsun konflik politik, maka dipastikan Indonesia tak bisa memanfaatkan peluang demografi maupun MEA karena pasti akan mempengaruhi seluruh sektor sumberdaya yang ada. Dengan demikian, sangat adanya harmonisasi negara untuk memberi dampak pada pencapaian kesejahteraan dibidang pendidikan, ekonomi, pangan maupun kesehatan. Aspek ini tentu membutuhkan political will antara pemerintah, partai politik, lembaga negara dan masyarakat.

16

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

Mengingat, usia produktif Indonesia mulai melonjak dengan menanggung beban ketergantungan lansia mau足pun anak-anak. Artinya, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean sebagai penrjanjian antar negara dengan ekses yang sangat bebas maka usia produktif perlu dorongan pemerintah dengan menciptakan situasi kondisi politik yang aman damai agar pergerakan totalitas ekonomi fundamental Indonesia menjadi besar sesuai yang di harapkan. Selain itu, bonus demografi dan MEA 2015 ini tentu bagi usia produktif memerlukan kebijakan politik yang mengarah pada perbaikan sarana prasana, infrastruktur ekonomi dan pemurnian konstitusi.

Triple p bidang politik akan menentukan regulasi total selama bonus demografi dan MEA berjalan karena penduduk Indonesia butuh kepastian konstitusi yang bersifat ekstra ketat dalam rang足 ka melindungi melindungi dan menjamin hak-hak ekonomi sosial politik (ekosop) masyarakat sehingga penduduk produktif dapat memegang peran maksimal dalam investasi, pekerjaan maupun pemberdayaan pembangunan selama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kedua,Triple P bidang pemberdayaan, perlu diapresiasi gerakan pemberdayaan yang

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

dilakukan pemerintah saat ini yang sudah menunjukkan geliat baik melahirkan tenaga produktif pemuda mahasiswa pelajar Indonesia menjadi pengusaha, walaupun masih sebatas koperasi, distribusi khas kebutuhan lokal, barang antik, pedagang bakulan, dan sejenisnya. Usaha tersebut tentu lambat laun pasti menjadi besar dengan syarat pemerintah mendorong kebijakan insentif pemberdayaan melalui dana kreatif, jaminan subsidi ekonomi, pendirian usaha bertaraf kecil dan menengah.

Pidato dan MoU (kerja足sama) Bung Karno dalam Deklarasi Ekonomi, 28 Maret 1963 di jakarta mengatakan tahap pertama memang harus menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis yang bersih dari sisa imprealis dan feodalis.

Artinya, kualitas pemberdayaan usaha ekonomi, manufaktur, jasa dan industri rumahan perlu ditingkatkan dan penyebarannya keseluruh masyarakat sehingga terserap potensi penduduk produktif dengan baik. Karena seringkali ada pembatasan usaha kecil serta penghambatan terhadap potensi semangat penduduk nonproduktif.

Maka, pemerintah menjemput dengan memberikan jaringan modal usaha ekonomi yang menunjang bagi masyarakat.

Dalam buku Adi Sasono, Menuju Rakyat Berdaulat (2013:81) bahwa cara hadapi bonus demografi yang penting adanya alokasi kredit usaha. Namun, pembiayaan sangat timpang baik antar golongan, sektor, wilayah, dan desa-kota.

Apalagi hambatan birokrasi yang tidak bisa di hadapi oleh pengusaha kecil dalam memperoleh kredit untuk berkembang.

Pemerintah memiliki ke足mauan perbaiki mekanisme birokrasi agar kredit usaha kecil dapat diperpendek dan bersifat langsung sebagai bentuk politik pemberdayaan hadapi bonus demografi. Kalau saja terhambat bisa saja produk industri kecil tidak akan mampu bersaing, apalagi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata.

Ketiga, Triple p bidang pem足 bangunan, mekanisme kinerja pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan diantara faktor lain dalam masa berjalannya bonus demografi. Pasalnya, usia produktif dengan usia nonproduktif saling bergantung ditambah dengan usia lansia. Tentu, ketergantungan ini harus dikurangi dengan model pembangunan nasional yang kuat dan seimbang, baik pusat, daerah dan desa-perkotaan.

Ketergantungan itu terjadi

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

17

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

karena kemiskinan sebagai realitas.

Namun, harus memahami bahwa kemiskinan itu terjadi karena rendahnya kesejahteraan yang tidak terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Apalagi ditambah dengan rendahnya akses sumber daya, kurang kesadaran kritis, partisipasi dan posisi tawar secara ekonomi. Tentu masalah demikian adanya, tetapi pe足merintah mensiasati bonus demografi sangat penting untuk digelorakan dalam pembangunan dan penyedian kebutuhan masyarakat.

Dari ketiga strategi diatas, dapat menganalisis peristiwa demografi yang hanya sekali itu.

Pendekatan strategi Triple p tampak sederhana karena ketiga saling kait-mengait. Nilai kontribusi demografi akan semakin besar dan membawa Indonesia pada level negara pertama secara geopolitik dan global. Menggunakan strategi politik pemberdayaan pembangunan (Triple p) diseluruh sektor sungguh akan meningkatkan Indonesia pada tingkat negara maju di dunia.

Untuk mengatasi bonus demografi, bukan dalam arti meng足 alirkan uang kepada masya足rakat.

Tetapi lebih kepada kebijakan nasional yang berkait dengan politik pemberdayaan dan pembangunan yang diatur melalui konstitusi yang mengikat. Karena skema demografi 18

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

ada kaitan erat dengan kebijakan makro maupun mikro sehingga keterkaitan aktivitas produktif dan nonproduktif sepenuhnya mendukung potensi yang ada.

Catatan akhir, bahwa apabila bonus demografi memakai pendekatan kebijakan yang salah maka akan tercipta konflik sosial yang massif. Karena memang disertai melonjaknya usia lansia di mulai dari tahun 2015 hingga 2040 mendatang. Tugas pemerintah sebagai penyedia dan fasilitator yang memungkinkan seluruh usia produktif Indonesia mendapat peluang usaha secara maksimal.

Terutama penyiapan infrastruktur dan kesiapan partisipasi sehingga kegiatan ekonomi menjadi aktif.

Penutup Kiamat pangan merupakan sebuah kekhawatiran bagi bangsa Indonesia mengingat kondisi selalu mengalami fluktuatif terhadap perekonomian negara, utamanya dalam hal pangan yang tidak merata distribusi karena disebabkan oleh faktor yang tidak menentu seperti pelemahan rupiah, imporisasi dan kebijakan ekonomi luar negeri serta kekurangan kesiapan pasokan pangan dalam negeri. Sejumlah masalah tersebut, dapatlah di prediski dalam waktu yang tidak lama akan terjadi krisis pangan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto dan Puspita Chairun

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

yang sangat luar biasa.

Namun, hal ini masih prediksi, tidak menutup kemungkinan ada muncul kekuatan baru dalam ekonomi Indonesia sebagai repon positif terhadap perkembangan kesiapan hadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Bonus Demografi. Sangat penting melihat keduanya karena memiliki korelasi antara keduanya. Bonus Demografi fokus pada pengembangan usia produktif sementara MEA fokus pada penguatan ekonomi di bawah kendali ekonomi negara-negara ASEAN yang patut di respon secara baik dan positif.

Tentu hal itu membutuhkan strategi yang kuat dan menarik agar Indonesia bisa bangkit sebagai The Big Economic ASEAN melampaui negara lain. Hal ini merupakan harapan besar sebagai spirit menentukan arah kedaulatan bangsa. Walaupun begitu, harapan tersebut tidak akan tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilahirkan menafikan kondisi dan realitas perkembangan masyarakat.

Kendati demikian, sangat sulit di lakukan dan bagaimanapun tantangan yang di lalui. Maka sebaiknya pemerintah segera mematok kebijakan yang bersifat kongkrit dan definitif untuk merespon bonus demografi dan MEA. Arah keberhasilan bonus

demografi dengan pemberdayaan pada momentum pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan sebuah keniscayaan bagi usia produktif dalam suatu negara. Mengingat usia produktif alat perubahan dan senjata menjadi “The Big State�, waktu bonus demografi dan MEA adalah peluang emas yang harus di gunakan bagi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi krisis pangan dan anjloknya ekonomi negara.

Daftar Pustaka Rusdianto, Kiamat Pangan Era pemerintahan Jokowi – JK, http://indonesianreview.com/ ds-muftie/kiamat-pangan-diera-jokowi#sthash.BioPF41Q. dp.uf. Diakses pada tanggal 8 April 2015 __________Editorial, Republika, Bonus Demografi, 15/04/2012 Fasli, Membaca Arah Demografi, Republika 25/8/2012 Endang Srihadi, (2010) dalam Lailatul Maniroh (2012), Peluang Bonus Demografi, Jurnal Demografi, Vol. I No. 2 Tahun 2012 Sonny Harry B Harmad, Peluang Indonesia Hadapi Bonus Demokrafi, Kompas, 16/01/14

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

19

Jalan Berat Ketahanan Pangan Indonesia: Ancaman Bonus Demografi Menjadi Peluang Menuju MEA 2015

Puspita Chairun Nisa & Rusdianto

Menjaga Ketahanan Pangan Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia Andi Erniati Muchtar1 Abstrak: Pemerintah sekiranya bisa mengatur kawat pengaman pangan dengan regulasi yang ketat. Regulasi tersebut lebih bersifat proaktif pemerintah dalam melindungi sehingga masyarakat bisa aman dalam mengkonsumsi dan jauh dari berbagai penyakit yang membuat masyarakat Indonesia resah selama ini.

Kata Kunci: Keamanan, Pemberdayaan Ketahanan Pangan Abstract: If only the government can regulate food safety wire with strict regulation. The regulation is more proactive in protecting the government so that people can safely consume and away from various diseases that make the Indonesian people fret over the years.

Keywords: Security, Empowerment Food Security Pendahuluan elama dekade terakhir, masalah keamanan pangan telah menyita banyak kekha足 watiran dan dampak terhadap

S

buruknya mekanisme penjagaan pangan Indonesia. Sehingga ha itu menyebabkan banyak orang sakit. Padahal penting terhadap penjagaan kebutuhan pangan

Dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan Sedang menempuh Doktoral Pendidikan (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar Sulawesi Selatan 1

20

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

nasional, apalagi makanan seperti bayam, daging sapi, beras dan melon telah ditarik, atau dikirim kembali ke produsen, karena mereka ditemukan mengandung kuman dan bakteri yang menyebabkan penyakit.

Di antara masalah yang paling umum adalah salmonella danecoli yang merupakan bakteri berbahaya yang menyebabkan sakit perut dan keracunan makanan pada masyarakat luas. Meskipun tidak semua penyakit dilaporkan diidap oleh bahan pangan Indonesia, Federal Development Aliancy (2014) memperkirakan bahwa hampir 130.000 orang Indonesia tahun 2014 – 2015 dirawat di rumah sakit mendapat perawatan atas masalah yang berhubungan dengan makanan pangan yang di konsumsi setiap hari.

Mengatur kebersihan tanah tumbuh akan menghasilkan sayuran sehat. Mengatur kebersihan tanah tumbuh akan menghasilkan sayuran sehat. Dua aturan baru yang diusulkan oleh FDA disebut Kontrol Pencegahan Pangan Manusia dan Standar Keselamatan Produce.

Setiap aturan dijelaskan secara rinci di website FDA. Pembaca dapat mengirimkan komentar, yang FDA akan digunakan sebagai umpan balik untuk melakukan penyesuaian masa depan untuk proposal.

Pemerintah sekiranya bisa mengatur kawat pengaman pangan dengan regulasi yang ketat. Regulasi tersebut lebih bersifat proaktif pemerintah dalam melindungi sehingga masyarakat bisa aman dalam mengkonsumsi dan jauh dari berbagai penyakit yang membuat masyarakat Indonesia resah selama ini.2 Regulasi itu yakni pertama, mengatur agar produsen yang menjual makanan di Indonesia harus memiliki rencana formal untuk mencegah kontaminasi dan memperbaiki masalah yang terjadi pada produsen itu sendiri. Peraturan ini berlaku untuk makanan yang diproduksi di Indonesia dan luar negeri, utamanya makanan pangan yang merupakan basis impor Indonesia, seperti thailand, china, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, dan lain sebagainya.

Regulasikedua adalah khusus untuk makanan yang dimakan mentah, seperti salad sayuran 2 Jeffrey Heit dan David Zieve, (2015), Internis Dengan Penekanan Khusus Pada Kesehatan Preventif, Kebugaran Dan Nutrisi, Philadelphia VA M e d ic al C e n t er, Ve r i M ed Healthcare Network ADAM Ebix, Inc. diakreditasi oleh URAC sebagai Amerika Komisi Akreditasi HealthCare.

Keamanan Pangan, http://umm.edu/ health/medical/ency/articles/foodsafety#ixzz3Yfz6OpSp. University of Maryland Medical Center, 14 April, 2014. Di akses pada tanggal 29 April 2015

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

21

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

dan buah. Hal ini membutuhkan standar yang ketat untuk tumbuh, panen, pengepakan dan memegang buah-buahan dan sayuran. Pekerja harus berhati-hati dengan mencuci produk dan memastikan bahan yang digunakan dalam tanah tumbuh, seperti pupuk dan pupuk kandang, aman dan bebas dari kontaminan.

Pengolahan dan pertanian peralatan yang digunakan untuk produksi pangan juga harus dibersihkan dengan benar.

Dengan demikian, percaya pada regulasi (aturan)yang ditetapkan pemerintah karena dapat berefek pada meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan kesejahteraanya. Selain itu temtu akan membuat dampak ekonomi yang positif. Peraturan bisa mengakibatkan penghematan besar dalam biaya medis untuk orang-orang yang sakit dari makan makanan yang terkontaminasi.

Mereka juga bisa mengurangi jumlah uang yang dihabiskan untuk penarikan kembali produk yang terkontaminasi.

Jika produsen dapat mem足 perbaiki masalah pada sumbernya, berarti mereka juga ikut memikirkan masa depan bangsa sendiri. Department of Keamanan Pangan Inspeksi Layanan Pertanian Amerikat SerikatFSIS AS, (2015) mengingatkan konsumen untuk menyimpan 22

Andi Erniati Muchtar

makanan kedalam penyimpanan yang aman sehingga terjada kualitas dan tidak menyebabkan penyakit pada bahan pangan.

Begitu juga, di ungkapkan oleh Badan Pangan Nasional Indonesia (BPNI), (2015) bahwa keamanan pangan mengacu pada kondisi dan praktek-praktek yang melestarikan kualitas makanan sebagai bahan pangan pokok yang di konsumsi untuk mencegah kontaminasi dan bawaan penyakit.

Makanan dapat terkontaminasi dengan berbagai cara. Beberapa produk makanan pangan di Indonesia mungkin sudah mengandung bakteri atau parasit karena penyimpanan yang lama.

Kuman dapat menyebar selama proses pengemasan jika produk makanan yang tidak ditangani dengan baik.3 Kegagalan untuk memasak atau menyimpan makanan dengan benar dapat menyebabkan kontaminasi lebih lanjut.

Benar menangani dan menyiapkan makanan sangat mengurangi risiko mendapatkan penyakit bawaan makanan.4Semua 3 Anderson JB, Shuster TA, Hansen KE, Levy AS, Volk A. A view kamera perilaku penanganan makanan konsumen. J Am Diet Assoc. 2004. h.

186 4 Medeiros LC, Hillers VN, Chen G, Bergmann V, Kendall P, Schroeder M. Desain dan pengembangan pengetahuan dan sikap skala keamanan pangan untuk pendidikan keamanan pangan konsumen.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

makanan bisa terkontaminasi dan berisiko tinggi termasuk daging merah, unggas, telur, keju, produk susu, kecambah mentah, dan ikan mentah atau kerang.Penanganan makanan yang minus dari keamanan pangan yang tidak memadai dapat menyebabkan infeksi (foodborne sakit). Gejala penyakit bawaan makanan bervariasi, tetapi biasanya termasuk masalah perut.5 Penyakit bawaan makanan bisa berat dan mengancam jiwa, terutama pada anak-anak, orang dewasa yang lebih tua, wanita hamil, dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah.

Menjaga Ketahanan Pangan The World Food Summit 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai ada “ketika semua orang setiap saat memiliki akses ke yang cukup, aman, makanan bergizi untuk menjaga hidup sehat dan aktif�. Umumnya, konsep ketahanan pangan didefinisikan sebagai termasuk baik akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang memenuhi kebutuhan makanan rakyat serta preferensi makanan mereka. Di banyak negara, masalah kesehatan yang J Am Diet Association. 2004. h. 104 5 Redmond EC, Griffith CJ. Penanganan makanan konsumen di rumah: review penelitian keamanan pangan. J Food Prot. 2003. h. 66.

berhubungan dengan kelebihan makanan merupakan ancaman yang semakin meningkat, Bahkan, kekurangan gizi dan diare bawaan makanan yang menjadi beban ganda.6 Ketahanan pangan dibangun di atas tiga pilar, yakni pertama, ketersediaan pangan: jumlah yang cukup dari makanan yang tersedia secara konsisten. Kedua, akses makanan: memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan 6 Isu yang terkait meliputi apa dampak bersih dari liberalisasi pangan dan perdagangan pertanian, mengingat situasi yang sangat berbeda di negaranegara berkembang?. Sampai sejauh mana kebijakan ekonomi dan sosial dalam negeri tentang perlindungan keamanan ketahanan pangan berupa makanan, pembangunan pertanian dan pedesaan dalam mengimbangi beragam (dan mungkin negatif) dampak kebijakan internasional, seperti yang berkaitan langsung dengan imporisasi bahan pangan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bagaimana keuntungan ekonomi secara keseluruhan dari perdagangan dapat menguntungkan orang-orang yang paling mungkin menderita rawan pangan?.

Apakah keuntungan “menetes ke bawah� untuk meningkatkan akses ekonomi untuk makanan untuk orang miskin?.

Bagaimana makanan dan produksi pertanian dan perdagangan dikendalikan dari atas-eksploitasi sumber daya alam yang dapat membahayakan keamanan pangan domestik dalam jangka panjang?.

Bagaimana untuk memastikan bahwa produk makanan impor yang berkualitas dapat diterima dan aman dikonsumsi?

Lihat Anonim, Food Security WHO, (2015), http://www.who.int/trade/ glossary/story028/en/. Di akses pada tanggal 29 April 2015

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

23

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

makanan yang tepat untuk diet bergizi. Ketiga, penggunaan makanan: penggunaan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar dan perawatan, serta air yang cukup dan sanitasi.

Ketahanan pangan merupakan isu pembangunan berkelanjutan yang kompleks, terkait dengan kesehatan melalui gizi buruk, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan ekonomi, ling­ kungan, dan perdagangan.

Ada banyak perdebatan sekitar ketahanan pangan dengan beberapa alasan bahwa pertama, Ada cu­ kup makanan di dunia untuk memberi makan orang memadai; masalahnya adalah distribusi.

Kedua, Kebutuhan pangan masa depan dapat - atau tidak bisa dipenuhi oleh tingkat produksi saat ini. Ketahanan pangan nasional adalah yang terpenting - atau tidak lagi diperlukan karena perdagangan global. Ketiga, Globalisasi mungkin - atau mungkin tidak - mengarah pada kegigihan kerawanan pangan dan kemiskinan di masyarakat pedesaan.

Pertanian merupakan sektor ketenagakerjaan terbesar di keba­ nyakan negara berkembang dan perjanjian pertanian internasional sangat penting untuk ketahanan pangan suatu negara. Beberapa kritikus berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan dapat 24

Andi Erniati Muchtar

mengurangi ketahanan pangan suatu negara dengan mengurangi tingkat pekerjaan pertanian.

Kekhawatiran tentang ini telah menyebabkan sekelompok Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) negara-negara anggota untuk merekomendasikan bahwa perundingan saat ini pada perjanjian pertanian memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengevaluasi kembali dan menaikkan tarif pada produk kunci untuk melindungi keamanan pangan nasional dan lapangan kerja. Mereka berpendapat bahwa perjanjian WTO, dengan mendorong untuk liberalisasi pasar penting, mengancam ketahanan pangan masyarakat secara kese­ luruhan.

Ketahanan pangan global melalui pembangunan kapasitas dalam negeri sangat penting di amankan, berdasarkan hasil pene­ litian United States Department of Agricultural-USDA (2015) bahwa sebesar 870 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses ke pasokan yang cukup dari maka­ nan bergizi dan aman, membangun keamanan pangan global ini sa­ ngat penting untuk mengentaskan ratusan juta orang lapar, pertum­ buhan ekonomiberkelanjutan dan kemakmuran jangka panjang.7 Anonim, (2015), Food Scurity, Building Locjal Capacity, Increasing 7

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Masyarakatjuga, harus mem­ bantu negara menjadi lebih aman dan meningkatkan pendapatan ma­ kanan dengan memperluas pasar melalui proses menjadi produsen produktif. Imporisasibahan perta­ nian Indonesiadari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Asia Tenggara dan Sub-Sahara Af­ rika telah tumbuh lebih dari dua kali lipat pertahun dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang ada di kawasan Asia. Meng­ ingat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pendapatan, diper­ kirakan bahwa permintaan untuk makanan akan naik 70 sampai 100 persen pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan ini, PBB memperkirakan bahwa produksi di negara-negara berkembang perlu hampir dua kali lipat.

Pada tahun 2011 yang lalu, pengkajian keamanan pangan tahunan diperluas untuk mencakup 77 negara. Penilaian berdasarkan statistik pertanian dan pangan untuk mengetahui kelemahan agar bisamelakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kapasitas sistem pertahanan dan keamanan pangan suatu negara.Pemerintahharus melakukan upaya yang signifikan

untuk membangun kapasitas lokal dalam negeri untuk menghadapi ketahanan pangan, termasuk: 1. Pelatihan petani kecil khusus bergerak di sektor tanaman dan sistem analisis risiko menghindari kerugian pasca panen; 2. Membuat penilaian tentang perubahan iklim di Indone­ sia sendiri; 3. Meningkatkan produktivitas pertanian nasional sebagai basis ketahanan pangan.

Pada tahun 2009 lalu, negaranegara G8 berkomitmen untuk “bertindak dalam skala luas dan urgensi yang diperlukan melalui tahapan regulasi nasional sehingga mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.Selain itu, pemerintah ikut bertanggung jawab dan peran koordinatifsesuai rencana pembangunan nasional sebagai acuan sfesifik dalam merealisasikan kebijakan ketahanan pangan. Dalam tiga tahun berikutnya nanti, Indonesia harus menginvestasikan lebih dari $370.000.000 anggaran untuk menangani keamanan pangan global, melebihi komitmen Productivity, and Improving Markets presiden atas janjinya, dan and Trade, United States Department harus diluncurkannya dalam o f A g r i c u l t u r a l - U S D A h t t p : / / bentuk “Pakan Initiative Masa w w w. u s d a . g o v / w p s / p o r t a l / u s d a / usdahome?navid=food-security. Di akses Depan”.

Pada tahun 2015 hingga 2050, pada tanggal 29 April 2015 Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

25

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Pemerintah Indonesia harus melun­ curkan program na­tional pertanian dan keamanan pangan seba­g ai link internal yang membutuhkan dana sekitar $ 100.000.000 un­tuk membiayai rencana pembangunan nasional dalam konteks pangan sehingga masyarakat indonesia terjamin kualitas hidupnya, mulai dari berpenghasilan rendah hingga kelas menengah.

Environmental Health – ensures that food production and procurement do not compromise the land, air, or water now or for future generations. Economic Vitality – ensures that the people who are producing our food are able to earn a decent living wage doing so. This ensures that producers can continue to produce our food.

Human Health & Social Equity – ensures that particular importance is placed on community development and the health of the community, making sure that healthy foods are available economically and physically to the community and that people are able to access these foods in a dignified manner.8 Pengukuran berbagai aspek ketahanan pangan masyarakat dalam mendapatkan sumber makanan, keamanan kebutuhan pasokan rumah tangga, aksesibilitas 8 Anonim, What is Food Security, http://www.foodsecuritynews.com/ What-is-food-security.htm. Di akses pada 29 April 2015

26

Andi Erniati Muchtar

sumber daya pangan, ketersediaan jangkauan pangan dan sumber daya produksi pangan.9 Banyak keluarga di indonesia berjuang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dengan tingkat perkembangan ekonomi rendah, meskipun mencoba untuk ekspansif.

Apalagi kebutuhan gizi nasional harus kuat dan seimbang.

Departemen pertanian Indonesia baru-baru ini melakukan studi kelayakan terhadap ketahanan pangan nasional dengan memperkirakan bahwa 10,1 persen atau sekitar 9 juta rumah tangga selama tahun 2010-2015 dikategorikan rawan pangan; yaitu, mereka tidak memiliki akses setiap saat butuh makanan yang cukup untuk hidup aktif dan sehat, dengan tidak perlu jalan lain untuk makanan darurat sumber atau koping luar biasa lainnya perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan mereka.

Termasuk di antara mereka adalah 2,8 persen rumah tangga di mana kerawanan pangan mencapai tingkat keparahan besar cukup bahwa satu atau anggota rumah 9 Barbara Cohen, Margaret Andrews, Linda Scott, (2002), Komunitas Toolkit Ketahanan Pangan Penilaian,http:// ers.usda.gov/media/327639/ efan02013fm_1_.pdf. Publikasi elektronik dari Food Assistance & Nutrition Research Program No. (Efan02-013) 166 pp, Juli 2002. Di akses pada tanggal 29 April 2015

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

tangga lebih lapar di setidaknya beberapa waktu sepanjang tahun karena sumber yang tidak memadai untuk makanan.

Di luar pertimbangan moral yang jelas, makanan keti­d ak­ amanan dan proses kelaparan akibat kekurangan pangansangat menyiratkan bahwa kesehatan dan biaya ekonomi masyarakat sedang anjlok dan meruyak pengurangan kapasitas potensi pendapatan masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak pelajar.

Asupan rendah energi ma­ kanan dan nutrisi bagi masyarakat Indonesia tentuk membawa dampak buruk pada sistem sosial negara.

Maka penting,bagi pemerintah untuk mengarah peningkatan kebutuhan pangan, biaya medis, perlindungan cacat, dan kematian dini akibat penyakit berhubungan dengan diet atau penambah berat badan.

Saat ini indonesia sendiri sedang menghadapi sosial eko­ nomi yang rendah dan demografi sebagai faktor ukuran rumah tangga, kepemilikan, pencapaian pendidikan, tingkat tabungan, dan akses kredit dan asuransi kesehatan.

Sektor ini termasuk kategori pokok penentu ketahanan pangan. Karena semakin tinggi pendapatan rumah tangga seperti, makanan dan lain sebagainya. Kebutuhan ini juga, di pengaruhi oleh tingkat belanja

fleksibel dalam anggaran keluarga dan berharap mendapat diskon dari berbagai tokoh adalah perubahan tak terduga dalam pendapatan keluarga yang terjadi. Apalagi kondisi di tambah faktor penyebab kehilangan pekerjaan atau biaya pengobatan lebih tinggi, tentu akan mengundang depresi sosial.10 Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti, pembuat kebijakan, dan pendukung bagi masyarakat miskin telah menyarankan peme­ rintah Indonesia bahwa kerawanan pangan dan kelaparan masyarakat saat ini termasuk faktor yang sudah meluas pada struktur sosial, ekonomi, dan karakteristik kelembagaan masyarakat belum bisa di andalkan.

Perubahan legislatif barubaru ini terkait dengan reformasi kesejahteraan dan pergeseran dramatis harus mendukung kementerian pertanian Republik indonesia yang telah menciptakan kebijakan pendanaan untuk proyek-proyek pangan masyarakat termasuk mengembangkan alat 10 Dari perhatian khusus adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan makanan, seperti ukuran dan Kedekatan toko ritel makanan, berbagai, kualitas, dan harga makanan yang tersedia untuk pembelian, ketersediaan dan kecukupan sistem transportasi publik yang mendukung akses pangan, dan kelangsungan hidup dan keberlanjutan produksi pangan lokal dan infrastruktur pemasaran.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

27

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

yang dapat digunakan untuk menilai komponen pengamanan pangan makanan masyarakat.

Komprehensifitas pengukuran ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dan status gizi populasi masyarakat Indonesia.

Pengukuran ketahanan pangan dan Instrumen dikembangkan selama beberapa tahun sebagai bagian dari keamanan pangan nasional.

Ketahanan pangan masyarakat adalah relatif baru konsep tanpa diterima secara universal yang dilihat sebagai perluasan dari konsep kebutuhan pangan rumah tangga dan mendasarinya pada konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat yang pengaruhi kuantitas dan kualitas makanan yang tersedia, keterjangkauan dan harga relatif kecukupan sumber daya keuangan untuk memperolehnya.

Program Keamanan Pangan Meningkatkan akses, “Food Re­ view, 2001. Komunitas dapat di­ anggap rawan pangan jika 1. Ada sumber daya yang tidak memadai dan sulit menda­ patkan makanan.

2. Sumber daya yang tersedia beli makanan tidak dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

3. Makanan yang tersedia tidak cukup dalam kuantitas atau 28

Andi Erniati Muchtar

berbagai makanan yang tersedia sangat mahal har­ganya dan kompetitif sehing­ga tidak terjangkau untuk kebutuhan rumah tangga.

4. Ada sumber yang tidak memadai dalam sektor pangan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat membeli makan­an di pasar ritel.

5. Kelemahan sumber daya pro­ duksi pangan makan­an lokal yang dihasilkan tidak tersedia untuk anggota masyarakat karena cende­r ung sangat mahal.

6. Tidak ada dukungan makan­ an lokal sebagai sumber daya produksi secara signifikan sehingga menyebabkan keti­ dakamanan pangan dalam masyarakat.

Kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat untuk mengatasi berbagai macam masalah, termasuk partisipasi dalam mengakses bantuan pangan, peluang ekonomi dan keamanan kerja, pengembangan masyarakat dan kohesi sosial, berkelanjutan secara ekologis yang di minta kepada pemerintah. Maka hal-hal yang harus di ketahui adalah :11 Ketahanan Pangan berarti bahwa semua orang setiap saat memiliki akses 11

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

1. P r o g r a m p e n j a n g k a u a n 4. Program pembangunan asset ma­­kanan yang membantu pangan berbasis rumah tangga me­­ningkatkan jumlah ke­ tentu berimplikasi pada sejahteraan masyarakat proses pembantuan terhadap yangberumah tangga. keluarga yang berpenghasilan 2. Pasar petani di berbagai rendah untuk menabung buat de­s a harus meningkatkan mendapatkan pendidikan, pen­dapatanpetani lokal dan membeli rumah, atau memulai peningkatan akses konsumen bisnis. untuk produk pangan segar. 5. Koperasi makanan yang mem­ 3. Kebun masyarakat yang bantu keluarga meng­­hemat membantu masyarakat warga uang dengan mengumpulkan perumahan dan berpenghasilan bahan pangan sebagai kebu­ rendah lainnya. tuhan sehari-hari. fisik dan ekonomi untuk jumlah yang cukup bergizi, aman, dan sesuai dengan budaya makanan yang diproduksi secara ramah lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, dan bahwa orang dapat membuat keputusan tentang mereka pilihan makanan. Keamanan pangan juga berarti bahwa orangorang yang memproduksi makanan kita mampu untuk mendapatkan yang layak, hidup tumbuh upah, penangkapan, produksi, pengolahan, pengangkutan, ritel, dan menyajikan makanan. Pada inti dari ketahanan pangan adalah akses ke makanan sehat dan gizi yang optimal untuk semua. Akses makanan berhubungan erat dengan pasokan makanan, sehingga ketahanan pangan tergantung pada sistem makanan sehat dan berkelanjutan. Sistem pangan meliputi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, akuisisi, dan konsumsi makanan. Penting pengembangan pertanian dan kesehatan masyarakat, memastikan bahwa makanan sehat tersedia secara ekonomi dan fisik kepada masyarakat dan bahwa orang dapat mengakses makanan ini dengan cara yang bermartabat. Sebagai provinsi geografis terisolasi, Newfoundland dan Labrador menghadapi serangkaian tantangan yang unik ketahanan pangan.

Pertanian Komunitas yang didukung program-program yang dapat membantu memberikan kecil petani dengan stabilitas ekonomi dan konsumen dengan kualitas tinggi menghasilkan, sering di bawah harga eceran.

Sistem pangan berkelanjutan yang sehat adalah memastikan produksi pangan dan pengadaan bahan kebutuhan untuk generasi mendatang.Vitalitas ekonomi nasional harus memastikan bahwa orang-orang yang mem­ produksi makanan akan mampu mendapatkan upah hidup layak.

Hal ini memastikan bahwa produsen dapat terus menghasilkan makanan.

Saat ini, Indonesia mem­ produksi hanya 10% dari sayuran segar yang tersedia di grosir besar dan bertahan sekitar 2-3

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

29

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

hari pasokan sayuran segar itu.

Namun, apabila terjadi krisis, maka konsekwensi mengakami keku­ rangan bahkan tidak ada dipasar sehingga mengganggu rantai pasokan, misal krisis pasokan pangan di beberapa kota besar seluruh Indonesia kemaren.

Ada juga tantangan yang kita hadapi dalam hal memperluas produksi. Tingkat pedesaan usia lansia petani bertambah dengan rata-rata adalah umur 55 – 60 tahun dan terus meningkatdengan resiko pensiun kerja tampa ada hasil. Dan petani baru menghadapi rintangan dengan sulitnya akses lahan, modal, dan ketersediaan tenaga kerja.Saat ini sebagian besar produk pangan yang diimpor.Banyak masyarakat pedesaan dan terpencil tidak memiliki populasi yang cukup besar untuk mendukung penuh sehingga masyarakat bergantung pada impor dan dalam negeri sendiri infrastruktur transportasi jarak jauh untuk membeli makanan sehat saja susah.Sementara tingkat tertinggi penggunaan makanan baik per kapita di Indonesiacapai 6,6% dari populasi pada tahun 2014.

Berbagai provinsi di Indonesia memiliki tingkat tertinggi orang kelebihan berat badan dan obesitas sekitar 63,2% dan diabetes sekitar 8,3%.Meski demikian, memiliki tradisi yang kuat di Indonesia bahwa individu tumbuh, berburu, 30

Andi Erniati Muchtar

memancing, mempersiapkan, dan melestarikan makanan lokal.

Warisan pertanian yang unik dan potensial saat ini untuk me­n ingkatkan swasembada pangan di dalamnya membantu untuk menggambarkan komp­ leksitas ketahanan pangan dan berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa tantangan ketahanan pangan yang kita hadapi. Keamanan pangan harus digeraki dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui mekanisme sistem kebijakan, yakni pertama,kontinuitas bantuan jangka pendek atau bekerja pada saat darurat pangan yang fokus pada metode mengatasi rawan pangan, misalnya dapur umum, bank makanan, program makan siang di sekolah, dan program lain yang membutuhkan tanpa memerlukan jenis komitmen imbalan. Inisiatif ini memberikan bantuan jangka pendek untuk masalah penanganan kelaparan, tetapi tidak berurusan dengan masalah yang mendasari penyebab kerawanan pangan, seperti kemiskinan, akses jangka panjang untuk makanan, dan keterampilan makanan.

Kedua, strategi membangun kapasitas keterampilan individu dan masyarakat mencakup pen­ didikan dan pengembangan kapasitas berkebun, panen, me­ masak, menjaga makanan, dan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

dukungan sosial pembangunan jaringan.Program individu untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan untuk tumbuh, mengumpulkan, menangkap, menghasilkan, mempersiapkan, melestarikan bahan pangan makanani, misalnya kompos dan berkebun sayur.

Program bagi pemerintah dalam mengatasi masa pangan, yakni kesadaran untuk berkebun, dapur masyarakat, pasar petani, koperasi makanan “Beli Lokal”.

Solidaritas Pemberdayaan Pangan Pemberdayaan didefinisikan sebagai kelompok atau kapasitas individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu, mengubah pili­ han-pilihan dalam tindakan yang diinginkan dan hasilkan. (Alsop et al, 2006:10) Pemberdayaan meli­ batkan perubahan kualitatifyang di dilakukan individu atau kelompok untuk mengontrol hubungan antara satu dengan lainnya.

Proses pemberdayaan pa­ ngan merupakan transisi dari ketidakberdayaan atas nasib dan lingkungan. (Sadan, 2004:13) Sehingga pemberdayaan menjadi alat transformatif energik yang memungkinkan kesadaran untuk mengubah lingkungan, peningkatan taraf hidup, pema­ haman dan kebebasan. Kita belajar

untuk melepaskan beban tak berguna, menyederhanakan dan memperjelas kebingungan, dan menyelesaikan masalah yang di hadapi dalam sistem bernegara.

Dengan begitu, dapat membantu melepaskan emosi kemiskinan dan ketidaknyamanan fisik akibat konstraksi yang mengganggu kesehatan, lingkungan dan pola pangan yang di konsumsi.

Soliditas pemberdayaan pa­ ngan harus terciptadalam kapasitas yang efektif, yaitu mem­buat pilihan tindakan untuk mem­b erikan keamanan pangan sehingga dapat menghapus kemiskinan dan krisis kebutuhan makanan pangan pada masyarakat. Bank Dunia telah mengusulkan bahwa pemberdayaan pangan adalah salah satu dari tiga “pilar penting” dari masalah pengurangan kemiskinan.

Pada akhirnya nanti, bisa dilihat antusiasme baru untuk pengelolaan pertanian dan penanaman bahan kebutuhan pangan yang sehat dan nyaman sebagai kunci pengurangan kemiskinan dan penghapusan kelaparan.Harus mengakui bahwa pentingnya memberdayakan pangan untuk masyarakat miskin merupakan kewajiban hak-hak universal masyarakat untuk mendapatkannya berupa aset, pasar dan jasa, terutama tanah

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

31

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

perkebunan.12Jika pemberdayaan pangan sering disalahpahami13maka konsepnya telah berkembang dalam wacana pembangunan yang minus naluri dan kesadaran humanisnya sebagai tanggungjawab bersama dalam merealisasikan kesejahteraan pangan dan makanan sehat.

Tentu kalau menilai penge足 lolaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) pada 2014 lalu kurang memuaskan. Beras yang kualitasnya kurang baik harus diberikan kepada orang yang berpendapatannya rendah (miskin).

Berasnya ada yang bau apek dan jelek. Hal ini membuat orang miskin kecewa terhadap masalah mekanisme penanganan pangan.

Hal itu merupakan contoh kongkrit bahwa kualitas orang miskin dianggap sampah dan tak pernah di hargai hingga harus di berikan pangan yang jelek dan tak nyaman di konsumsi.

Pemerintah terkesan tidak serius dalam menyalurkan raskin.

Program subsidi raskin dikelola tim koordinasi yang merupakan gabungan dari beberapa instansi Weber, M. (1946). From Max Weber. H.H. Gerth & C.W. Mills (Eds.).

New York: Oxford University Press. h.

22 13 Wilson, P. (1996). Empowerment: Community economic development from the inside out. Urban Studies. h. 617630 12

32

Andi Erniati Muchtar

yang terdiri atas unsur pusat dan daerah, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bulog, serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Namun apa koordinasi antar lembaga masih tumpang tindih. Sebab pembentukan tim antar kementerian saja belum disertai dengan penetapan tugas pokok dan fungsi setiap instansi.

Sehingga terjadi ketidakjelasan tanggung jawab dan uraian tugas dalam pengelolaan program.

Artinya, problem penanganan pa足n gan beras saja sudah tidak menghargai partisipasimasyarakat dalam menentukan haknya.

Padahal pemberdayaan pangan menjadi unsur soliditas dalam mensukseskan swasembada pangan agar pemberdayaan itu menjadi mode trending dalam menanggapi situasi di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk memutuskan isu-isu krisis pangan. Namun, pemberdayaan pangan tampaknya belum menggeliat dan tidak begitu berarti di hati nurani masyarakat karena disebabkan oleh mekanisme kerja yang panjang.

Keberdayaan pangan memberi pengaruh dan perhatian secara

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

aktual dalam sistem sosial, ke­ kuasaan politik dan hak-hak hukum.14Masyarakat laiknya dapat mengambil keputusan kolektif karena mereka menanggung konsekuensi dari keputusanke­p u­t usan yang dibuat oleh pemerintah.15 Pada 1990-an, telah terjadi per­geseran paradigma baru dalam pemikiran pembangunan keta­ hanan pangan. Dimana upaya pembangunan ketahanan pangan itu meningkat ke arah perubahan lebih baik yang ditandai oleh swasembada pangan.Tentu, faktor keberhasilan itu tidak terlepas dari adanya campur tangan penguasa dan para petani di pedesaan dengan model afirmatif mereka dalam melakukan pengembangan strategi untuk pengentasan kemiskinan, buta huruf dan perbaikan gizi kesehatan di daerah pedesaan.

Sejalan dengan pemikiran ini, harusnya sekarang pemerintah sudah mulai perbarui strategi pemenuhan pangan nasional

agar masyarakat tidak merasa terzalimi oleh kekurangan pangan dan tentu menjadi kebaruan pada tataran taraf hidup masyarakat dan lingkungannya. Laporan pembangunan manusia [UNDP 1993:1] menyatakan pembangunan harus harus memberdayakan individu dan kelompok, bukan dis-memberdayakan mereka.

Pemikiran kebaruan pe­nga­ manan dan ketahanan pangan dalam bentuk makanan, lingkungan dan sektor kebutuhan primer se­ kunder masyarakat harus bisa membawa perubahan lebih baik.

Faktanya bahwa meskipun bantuan pembangunan selama ini disertai pertumbuhan dalam berbagai kasus kekerasan, orang hilang, korupsi dan penyakit sosial lainnya yang membuat kemiskinan absolut terus meningkat.

Kebanyakan perspektif ten­t ang pemberdayaan mene­ kankan kapasitas kebutuhan dalam membangun masyarakat untuk menanggapi perubahan lingkungan ekonomi dan politik.16 Pemberdayaan ekonomi pangan 14 Chavis, D., & Wandersman, A. (1990). Sense of community in the urban dan pengamanan makanan sehat environment: A catalyst for participation sempurna merupakan pekerjaan and community development. American terpadu dan koheren, yang Journal of Community Psychology. h.

55-81

15 Zimmerman, M.A. (1984). Taking aim on empowerment research: On the distinction between individual and psychological conceptions. American Journal of Community Psychology. h.

169-177

16 Rusdianto, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pembangunan Pedesaan dan Industrialisasi local Market Menuju Kemandirian Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah Vol. II Edisi 4 Tahun 2014. h. 4

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

33

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Andi Erniati Muchtar

harus terus bertransformasi secara nasional sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai secara baik dan bisa menebus ketidakseimbangan dari masa lalu.17 Dengan demikian, keti足 dakseimbangan itu malah mudah di rasuki oleh arus liberalisasi pasar perdagangan dan tenaga kerja sehingga belum dapat diantisipasi.

Laiknya pemerintah memastikan bahwa produk lokal pangan nasional Indonesia harus mampu bersaing. Masalahnya sekarang adalah tingkat penganguran yang tinggi, sementara kualitas kebutuhan masyarakat semakin tinggi juga, tenaga kerja rendah dan belum optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya inisiatif yang tranformatif dan efektif untuk menciptakan kondisi yang siap untuk menghadapi kekurangan energi kebutuhan pangan In足 donesia, terutama hadapi MEA akan datang dengan tingkat kesulitan lebih rumit.18 Penopang ketahanan pangan adalah meluasnya daerah inovatif perekonomian seperti Lembaga

Jasa Keuangan Pedesaan yang membantu masyarakat menengah ke bawah agar daya saing secara global dapat dilakukan dengan menyediakan kawasan potensial ekonominya sehingga bisa mendorong kedaulatan bangsa yang dimulai dari pembangunan pedesaan dengan agenda pe足 ngamanan seluruh bahan pangan, papan dan sandang. Maksudnya, adalah masyarakat pedesaan itu harus inklusi karena menopang perekonomian dari bawah. Artinya mengetahui tantangan ke depan, bisa menjangkau sampai ke daerah terpencil untuk bisa membantu mengelola masalah kebutuhan makanan pangan dipedesaan untuk menjamin kesejahteraan sosial.19 Sekali lagi ingat, bahwa komunitas, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus saling menopang dan memberdayakan antar sesama, terutama mencari solusi bagi orang-orang miskin agar mereka dapat melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial dan politik juga. Karena hak tersebut penting bagi mereka, mengingat keputusan baik buruknya pangan 17 Nicola-McLaughlin, A., & nasional tergantung keputusan Chandler, Z. (1984). Urban politics in the higher education of black women: A politik dan situasi ekonomi global. case study. In Bookmen & Morgen (Eds.). Sebaiknya keputusan kendali di Women and the politics of empowerment. pegang oleh masyarakat itu sendiri Philadelphia: Temple University Press.h.

180-201 18 Ibid, Rusdianto, Vol. II Edisi 4 Tahun 2014. h. 4 34

Ibid, Rusdianto, Vol. II Edisi 4 Tahun 2014. h. 5 19

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

untuk mempengaruhi kehidupan, misalnya menabung, pembagian beras, ekspresi aspirasi, sampai pada identifikasi masalah atas kebutuhan pangan mereka.

itu dilakukan, melainkan berkelanjutan. Orang atau sekelompok orang itu pasti tidak lepas dari struktur dan sistem sosial budaya. Suatu definisi yang sangat relevan dari John Jacques Rosseau (2000) bahwapemberdayaan dan kontrak sosial sangat di pengaruhi oleh struktur sosial budaya dan kebijakan negara yang menunjuk pada aturan dan sumber daya yang ada.20 John Jacques Rosseau meru­ pakan acuan analisis dan dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan ini. Kata John Jacques Rosseau, selain struktur sosial itu membatasi gerak orang, dia juga memampukan orang untuk lebih efisien dan efektif dalam tindakannya. Jadi, walaupun orang atau sekelompok orang yang diberdayakan, yang membuat pemberdayaan itu berkelanjutan (sustainable) adalah struktur dan ssstem sosialnya. Karena itu, pemberdayaan diartikan secara luas dan tidak terbatas pada usahausaha pelatihan di dalam kelas yang artifisial.

Ketiga; apa yang diber­ dayakan dari orang atau kelompok sosial ? kategori sosial yang sudah dikemukakan sebelumnya (yang terabaikan dan terpilih), dapat

Siapa yang Harus Diberdayakan Secara spesifik menunjuk pada siapa yang diberdayakan, apa yang diberdayakan, bagaimana memberdayakan, dan siapa yang memberdayakan. Pertama, Siapa yang diberdayakan?, atau mengapa orang mengambil keputusan untuk melakukan pemberdayaan atau tidak melakukannya ?. Semua orang sepakat, bahwa yang diberdayakan adalah yang tidak berdaya hidup sehingga menjadi kurang mampu dan miskin atau sebaliknya.

Dengan demikian, keti­dak­ berdayaan orang atau kelompok tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang kurang responsif atau tidak memiliki kemampuan gagasan untuk mengembangkannya. Begitu pula konsep pemberdayaan yang nampak sudah jelas bahwa potensi sangat banyak sumber bahan pokok namun tidak memiliki kemampuan mengelolaanya dengan baik.

Kedua, apa itu pemberdayaan? pemberdayaan merupakan proses membuat orang atau sekelompok orang menjadi lebih berdaya lagi, 20 John Jacques Rosseau (2000), tidak saja pada saat pemberdayaan Du Social Contract, (Jakarta: Penerbit; LKiS). h. 44

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

35

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Andi Erniati Muchtar

membantu untuk memahami asumsipembangunan yang diwakili oleh siapa yang memberdayakan.

Kelompok sosial yang absolute pantas terabaikan, karena mereka tidak memiliki kemampuan dasar untuk diberdayakan, sehingga tidak bisa merumuskan apa yang harus digunakan dalam proses pemberdayaan.21Kecenderungan untuk mengabaikan mereka dari usaha pemberdayaan seringkali merupakan keputusan politik dan sosial yang didasarkan pada konstitusi, dimana orang-orang seperti itu cukup ditangani secara amal saja.

Sebagian dari kita juga ber­ pendapat bahwa tanggungjawab Negara dan pemerintah terhadap adalah sah, karena mereka adalah struktur sosial yang mengalami ketidak berdayaan.22Pada tingkat apapun pantas untuk diberdayakan karena potensi keunggulan sumber daya alam dan kekuatan semangat kerja masyarakat yang di dorrong oleh kemampuan entrepreneurship, keterbukaan, kebebasan, dan memiliki tanggungjawab, oritentasi mobilitas, meniti usaha secara

tekun, perencanaan jangka panjang, aktif dalam kegiatan sosial.

Keempat, Bagaimana pem­ berdayaan pemberdaya bekerja?

Hampir semua pemberdayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan kelompok atau komu­ nitas dengan memanfaatkan organisasi yang sengaja dibentuk.

Ada sejumlah pemberdaya yang karena pengalamannya yang lama, relatif berhasil mempertahankan pendekatannya secara konsisten.

Ada yang berhasil mencapai tujuan akhir, tetapi caranya dimodifikasi.

Melakukan proses pember­ dayaan yang “tidak ilmiah” tetapi berhasil, hanya dengan memberi contoh, melakukan semacam “on the job training”, dan jadilah orang atau kelompok itu mandiri dan berkembang terus. Kelima, siapa yang memberdayakan? pemerintah melalui beberapa departemen seperti kementerian Pertaniandan kementerian Desa dengan macammacam program pemberdayaan komunitas petani ternakdan lain sebagainya.

Pemberdayaan memiliki unsur-unsur yang umum dalam 21 Kreisberg, S. (1992). Transforming konsep-konsep seperti rasa hargapower: Domination, empowerment, and education. Albany, NY: State University diri (self-esteem) dan kemanjuranof New York Press.h. 44 diri (self-efficacy), tetapi konsepRusdianto, (2008), Kepemimpinan Dan Gerakan Kaum Muda untuk Mewujudkan Welfare State, kibar Press kerjsama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. h. 81 22

36

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

konsep ini tidak sepenuhnya menangkap dengan jelas tentang pemberdayaan. Pemberdayaan memiliki seperangkat karakteristik sebagai berikut:23 a. Memiliki daya membuatkeputusan. b. Memiliki akses terhadap informasi dan sumber. c. Memiliki rentangan pilihan dari mana untuk membuat pilihan-pilihan (bukan hanya ya/tidak, baik/buruk). d. Ketegasan. e. Suatu perasaan bahwa indi­ vidu dapat membuat suatu perbedaan (penuh harapan). f. Belajar berpikir kritis; tidak belajar pengkondisian; melihat hal-hal secara berbeda, misalnya: 1. Belajar mendefinsikan kembali siapa kita (berbicara dengan suara kita sendiri).

2. Belajar mendefinisikan kembali apa yang dapat kita lakukan.

3. Belajar mendefinisikan kembali hubungan-hubungan ki­ta dengan kekuatan yang me­ lembaga.

4. Belajar tentang dan meng­ ekspresikan amarah.

5. Tidak merasa sendiri; me­ra­ sa bagian dari suatu ke­lom­ Friere, P. (1970). Pedagogy Of The Oppressed. Translated by M.B. Ramos. New York: Seabury Press. h.

304 23

pok.

6. Memahami bahwa masya­rakat memiliki hak-hak.

7. Mempengaruhi perubahan dalam kehidupan seseorang dan kehidupan masyarakat.

8. Belajar keterampilan-kete­ rampilan (misalnya, ko­ munikasi) yang mana individu menentukan sebagai hal penting.

9. Mengubah persepsi orang lain tentang kompetensi dan kapasitasnya untuk bertindak.

10. Keluar dari rapat tertutup.

11. Pertumbuhan dan perubahan yang tidak pernah berakhir dan atas inisiatif sendiri.

12. Meningkatkan kesan-diri (self-image) yang positif dan mengatasi stigma.

Unsur-unsur kunci pem­ berdayaan adalah akses terhadap informasi, kemampuan membuat pilihan, ketegasan, dan rasaharga diri. Pemberdayaan memiliki dimensi individual dan kelompok.24Pada intinya bahwa konsep pemberdayaan itu adalah ide tentang kekuasaan. Kemungkinan pemberdayaan tergantung pada dua hal. Pertama, pemberdayaan Bailey, D. (1992). Using Participatory Research In Community Consortia Development And Evaluation: Lessons From The Beginning Of A Story.

American Sociologist. h. 71 24

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

37

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Andi Erniati Muchtar

memerlukan bahwa kekuasaan dapat berubah.25Jika kekuasaan tidak berubah, jika kekuasaan melekat dalam posisi atau masyarakat, maka pemberdayaan tidak mungkin, atau pemberdayaan itu tidak dapat dikonsepkan dalam cara apapun yang bermakna, jika kekuasaan itu berubah, kemudian pemberdayaan itu mungkin. Kedua, konsep pemberdayaan tergantung pada ide bahwa26kekuasaan dapat diperluas (expand). Poin kedua ini merefleksikan pengalaman lazim kita daripada bagaimana kita berpikir tentang kekuasaan.27Ada hubungan timbal balik antara aset dan kapabilitas indibidual dan kemampuan bertindak secara kolektif. Hubungan dua arah ini benar untuk semua kelompok dalam masyarakat, walaupun fokusnya adalah penduduk miskin. Penduduk miskin yang, terdidik, dan aman dapat berkontribusi secara lebih efektif pada tindakan kolektif, dan pada waktu yang sama, tindakan

kolektif dapat memperbaiki akses penduduk miskin pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Statistik Industri panganharus melalui pendekatan produk industri perdesaan. Hal itu dapat dikelompokkan dalam tingkatan dengan ciri-ciri sebagai berikut:28 1. Barang-barang konsumsi yang mudah rusak (perishable consumer goods): terutama adalah kelompok makanan, mempunyai ciri relative sederhana, harganya cukup murah, untuk pemakaian jangka pendek.

2. Barang-barang konsumsi yang lebih tahan lama (more durable consumer goods) terutama adalah produk-produk hasil pertanian non-pangan seperti kayu, kertas dan tekstil dan produk barang galian bukan metal seperti keramik dan gipsum, untuk kebutuhan rumahtangga, alat-alat, perabot dan furnitur rumahtangga, 25 Bookman, A., & Morgen, S. harga lebih mahal, untuk (Eds.). (1984). Women And The Politics penggunaan jangka menengah, Of Empowerment. Philadelphia: Temple University Press. h. 226 secara teknis lebih rumit dan 26 Florin, P., & Wandersman, membutuhkan waktu lebih A. (1990).An Introduction To Citizen Participation, Voluntary Organizations, And Community Development: Insights For Empowerment Through Research.

American Journal of Community Psychology. h. 41 27 Peter Puckland, Prepared From: Choices: The Human Development Magazine, UNDP 1997 – 1999. h. 108 38

28 Darwanto, Herry, (2002:39), dalam Rusdianto, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pembangunan Pedesaan dan Industrialisasi local Market Menuju Kemandirian Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah Vol. II Edisi 4 Tahun 2014. h. 12

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

lama pengerjaannya.

3. Barang-barang konsumsi tahan lama (durable consumer goods) secara teknis kompleks, lebih mahal, untuk penggunaan penggunaan jangka panjang, terutama kelompok logam.

4. Barang-barang modal dan bahan antara (intermediate & capital goods) bisa meliputi semua kategori kelompok industri di atas tetapi bukan untuk kepentingan konsumsi (nonconsumer goods) diproduksi untuk konsumsi perusahaan atau proses produksi mis. Alatalat transport, mesin industri, produk-produk jadi, bahan bangunan, dll.

bagi masyarakat itu sendiri.

Tentu keamanan pangan saling berkaitan dengan proses ketahanan pangan, di mana pemerintah harus berusaha memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat mulai dari makanan, asupan gizi dan kesejahteraannya.

Pemerintah harus memberi dampak kebijakan yang proaktif dan efektif terhadap pola pem足 berdayaan untuk menegakkan kedaulatan pangan secara utuh agar seluruh produk yang di konsumsi masyarakat dapat terjamin dengan baik dan bisa menghindari pangan impor yang demikian pesat serta terkadang membuat masyarakat mengalami kontraksi penyakit yang luar biasa. Tentu hal ini, pemerintah tidak ingin masyarakat Indonesia Dalam tahap-tahap awal mengalami depresi sopsial dalam perkembangannya, industri suatu sistem bernegara yang di yang dominan adalah kelompok- akibatkan oleh konsumsi pangan kelompok pengolahan produk yang kurang bergizi. Maka oleh pertanian khusus pangan. Atas sebab itu, partisipasi untuk dasar ini, komposisi industri pangan menjamin ketahanan pangan dan masyarakat di dominasi oleh unit- keamanan kedaulatan produksi unit usaha pengolahan makanan pangan nasional harus menjadi yang di lakukan masyarakat itu prioritas sebagai bentuk perpanjang sendiri. keberlangsungan hidup masyarakat Penutup Indonesia di dunia global dan dapat Proses menjaga keamanan bersaing penuh. pangan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat melalui berbagai model pemberdayaan Daftar Pustaka atas kekayaan produk lokal yang Jeffrey Heit dan David Zieve, (2015), Internis Dengan Penebisa menjadi pasar keuntungan Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

39

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

kanan Khusus Pada Kesehatan Preventif, Kebugaran Dan Nutrisi, Philadelphia VA Medical Center, Veri Med Healthcare Network ADAM Ebix, Inc. di足 akreditasi oleh URAC sebagai Amerika Komisi Akreditasi HealthCare. Keamanan Pa足 ngan, http://umm.edu/health/ medical/ency/articles/foodsafety#ixzz3Yfz6OpSp. Uni足 versity of Maryland Medical Center, 14 April, 2014. Di akses pada tanggal 29 April 2015 Anderson JB, Shuster TA, Hansen KE, Levy AS, Volk A. A view kamera perilaku penanganan makanan konsumen. J Am Diet Assoc. 2004.

Medeiros LC, Hillers VN, Chen G, Bergmann V, Kendall P, Schroeder M. Desain dan pengembangan pengetahuan dan sikap skala keamanan pangan untuk pendidikan keamanan pangan konsumen. J Am Diet Association. 2004.

Redmond EC, Griffith CJ. Penanganan makanan konsumen di rumah: review penelitian keamanan pangan.

J Food Prot. 2003.

Anonim, Food Security WHO, (2015), http://www.who.int/ trade/glossary/story028/en/.

Di akses pada tanggal 29 April 2015 40

Andi Erniati Muchtar

Anonim, (2015), Food Scurity, Building Locjal Capacity, Increasing Productivity, and Improving Markets and Trade, United States Department of Agricultural-USDA http:// www.usda.gov/wps/portal/ usda/usdahome?navid=foodsecurity. Di akses pada tanggal 29 April 2015 B a r b a r a C o h e n , M a rg a r e t Andrews, Linda Scott, (2002), Komunitas Toolkit Ketahanan Pangan Penilaian,http://ers. usda.gov/media/327639/ efan02013fm_1_.pdf.

Publikasi elektronik dari Food Assistance & Nutrition Research Program No. (Efan02-013) 166 pp, Juli 2002. Di akses pada tanggal 29 April 2015 Weber, M. (1946). From Max Weber. H.H. Gerth & C.W. Mills (Eds.). New York: Oxford University Press.

Wilson, P. (1996). Empowerment: Community economic development from the inside out. Urban Studies.

Chavis, D., & Wandersman, A. (1990). Sense of community in the urban environment: A catalyst for participation and community development.

American Journal of Community Psychology.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Andi Erniati Muchtar

Menjaga Ketahanan Pangan; Menumbuhkan Solidaritas Pemberdayaan Masyarakat Sehat Indonesia

Zimmerman, M.A. (1984). Taking aim on empowerment research: On the distinction between individual and psychological conceptions. American Journal of Community Psychology.

Rusdianto, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pembangunan Pedesaan dan Industrialisasi local Market Menuju Kemandirian Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah Vol. II Edisi 4 Tahun 2014.

Nicola-McLaughlin, A., & Chandler, Z. (1984). Urban politics in the higher education of black women: A case study.

In Bookmen & Morgen (Eds.).

Women and the politics of empowerment. Philadelphia: Temple University Press.h.

180-201 John Jacques Rosseau (2000), Du Social Contract, (Jakarta: Penerbit; LKiS).

Kreisberg, S. (1992). Transforming power: Domination, empowerment, and education.

Albany, NY: State University of New York Press.

Rusdianto, (2008), Kepemimpinan Dan Gerakan Kaum Muda untuk Mewujudkan Welfare State, kibar Press kerjsama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Friere, P. (1970). Pedagogy Of

The Oppressed. Translated

by M.B. Ramos. New York: Seabury Press.

B a i l e y, D . ( 1 9 9 2 ) . U s i n g Participatory Research In Community Consortia Development And Evaluation: Lessons From The Beginning Of A Story. Ame r ic a n Sociologist.

Bookman, A., & Morgen, S. (Eds.). (1984). Women And The Politics Of Empowerment.

P h i l a d e l p h i a : Te m p l e University Press.

Florin, P., & Wandersman, A. (1990).An Introduction To Citizen Participation, Voluntary Organizations, And Community Development: Insights For Empowerment Through Research. American Journal of Community Psychology.

Peter Puckland, Prepared From: Choices: The Human Development Magazine, UNDP 1997 – 1999.

Darwanto, Herry, (2002:39), dalam Rusdianto, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pembangunan Pedesaan dan Industrialisasi local Market Menuju Kemandirian Indonesia, Jurnal Pembangunan Daerah Vol. II Edisi 4 Tahun 2014.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

41

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Anwar Abbas

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat Anwar Abbas1 Abstrak: Kemiskinan selalu menarik untuk dibicarakan, namun sulit untuk dientaskan. Berbagai faktor pemicu, terutama faktor struktural dan faktor kultural menjadi penghambat utama dalam agenda pengentasan kemiskinan. Faktor struktural, terjadi akibat sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat mampu mengakses berbagai sumber ekonomi. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok miskin itu sendiri sehingga terjadinya penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang dengan bentuk pasar yang monopoli maupun oligopoli, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pengusaha dan penguasa.

Kata Kunci: Peran, Majelis Ulama Indonesia, Memberdayakan dan Ekonomi Ummat Abstract�

Poverty is always interesting to talk about, but it is difficult to raise.

Various trigger factors, particularly structural factors and cultural 1 Alumni DPP Ikatan Mahasiswa Muhammamdiyah Assabiqul Al Awwalun, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2010 - 2015 dan Dosen Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

42

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Anwar Abbas

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

factors become the main obstacle in the poverty alleviation agenda.

Structural factors, occur as a result of economic systems and policies that do not allow people able to access a variety of economic resources. This condition causes the uneven distribution of wealth and income in the community. In other words, structural poverty is poverty caused by policies that do not favor the poor people themselves so that the control of the factors of production by a handful of people with a form of monopoly or oligopoly market, collusion, corruption and nepotism (KKN) between employers and authorities.

Keywords: Role, the Indonesian Ulama Council, and the Economic Empowering Ummah

Pendahuluan iro Pusat Statistik (BPS) pada maret 2012, merilis angka kemiskinan di Indonesia masih sebesar 29,13 juta jiwa atau 11,96%, turun sebesar 4% dibandingkan bulan September 2012 yang mencapai mencapai 29,89 juta jiwa atau 12,36%. Namun demikian penduduk rawan miskin pada maret 2012 masih sebesar 27,12 juta jiwa atau 10,28%. Jika keduanya dijumlahkan, maka angka kemiskinan di Indonesia berkisar 56,25 juta jiwa dari total penduduk yang mencapai 244,57 juta jiwa. Angka kemiskinan di Indonesia akan semakin besar jika menggunakan perhitungan versi bank Dunia, yakni 117,39 juta jiwa atau 48%. Perbedaan yang mencolok ini terjadi karena metodologi yang diaplikasikan

B

oleh BPS melalui pendekatan konsumsi, sangat berbeda dengan yang diterapkan Bank Dunia. Bank Dunia mene足tapkan USD2 sebagai ukuran kemiskinan, sementara BPS hanya mematok USD1 sebagai ukuran kemiskinan.

Kemiskinan selalu menarik untuk dibicarakan, namun sulit untuk dientaskan. Berbagai faktor pemicu, terutama faktor struktural dan faktor kultural menjadi penghambat utama dalam agenda pengentasan kemiskinan.

Faktor struktural, terjadi akibat sistem dan kebijakan ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat mampu mengakses berbagai sumber ekonomi. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya distribusi kekayaan dan pen足dapatan di masyarakat. Dengan kata lain kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diaki足b atkan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

43

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok miskin itu sendiri sehingga ter­jadinya penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang dengan bentuk pasar yang monopoli maupun oligopoli, praktek kolusi, korupsi dan nepo­t isme (KKN) antara pengusaha dan penguasa.

Pengurangan berbagai subsidi yang berakibat pada kenaikan harga, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), menjadi salah satu pemicunya. Pengelolaan ekonomi yang semakin me­ngarah kepada liberalisasi dan mekanisme pa­s ar, termasuk pada sektorsektor strategis seperti pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, memperlebar ketimpangan dalam mengakses berbagai sumber ekonomi. Selain itu berbagai program pemerintah yang dinggap sebagai stimulus, seperti bantuan langsung tunai (BLT), justeru berdampak kepada kemiskinan kultural, karena memperburuk mental masyarakat yang selalu merasa tidak berdaya terhadap kondisi yang mereka menghadapi.

Jika faktor truktural lebih kepada situasi yang dibentuk oleh kebijakan dan sistem ekonomi, maka faktor kultural lebih kepada faktor budaya yang dianut secara kuat dalam masyarakat, sehingga 44

Anwar Abbas

berakibat kepada terjadinya proses peles­tarian kemiskinan. Faktor kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya masyarakat. Mereka sudah merasa berkecukupan dengan yang ada dan tidak merasa kekurangan akan sesuatu. Kelompok masyarakat yang kemiskinannya diakibatkan faktor kultural lebih sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan. Mereka tidak tergerak untuk memperbaiki tingkat kehidupan, sehingga pendapatan mereka rendah menurut ukuran umum. Dengan ukuran absolut, misalnya tingkat pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin.

Mengingat kompleknya persoalan yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan, maka dalam pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara yang instan seperti bantuan langsung tunai (BLT), pasar murah, operasi pasar, beras miskin (raskin), upah minimum regional (UMR) dan sebagainya. Penanganan pengentasan kemiskinan ha­ruslah dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan terobosan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Anwar Abbas

baru yang perlu dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan, baik Pemerintah, Badan Usaha (swasta dan BUMN) dan bahkan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas), termasuk dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia.

Kondisi lain, sebagaimana diungkapkan Chairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi nasional yang juga wakil ketua dewan Penasehat MUI (2012), Saat ini dengan jumlah penduduk Islam yang mencapai 88% namun hanya menguasai ekonomi sekitar 20%, sementara umat lain yang hanya 12% akan tetapi mengusai ekonomi 80% dari total ekonomi nasional, merupakan persoalan tersendiri yang harus dicari jalan penyelesaiannya. Setidaknya dengan jumlah umat Islam 88%, maka umat Islam sejatinya menguasai ekonomi juga 88% atau setidaknya 80.

Kondisi yang seperti ini jelas tidak menggembirakan, karena disamping menunjukkan bahwa kontribusi umat Islam terhadap perekonomian nasional masih sangat jauh dari yang diharapkan, juga karena belum sesuai dengan proporsinya. Bahkan angka-angka ini menunjukkan bahwa ummat Islam selama ini belum lagi bisa dan mampu bekerja secara maksimal atau dengan kata lain rendahnya otos bisnis di kalangan ummat.

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Untuk itu agar ummat Islam bisa memainkan perannya sesuai dengan proporsinya (88%) maka tidak dapat tidak, tokoh ummat harus memberikan perhatian yang lebih serius dan sungguh-sungguh dari yang ada sebelumnya dengan mengarahkan dan mencetak kaderkadernya untuk berkiprah dalam bidang ekonomi dan bisnis serta penguasaan ekonomi nasional.

Salah satu bentuk bentuk yang sangat mungkin dilakukan dalam upaya pengentasan kemeskinan adalah melalui pendekatan pemberdayaan yang berkesinambungan, sehingga ummat akan memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan dirinya, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi, sosial dan ekonomi.

Melalui Pemberdayaan maka akan memungkinkan seseorang mandiri secara permanen, bukan untuk sementara. Pemberdayaan terutama perlu menyentuh persolan yang paling mendasar, terutama melalui usaha bersakala mikro dan kecil yang saat ini mencapai 54 juta atau 98,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.

MUI sebagai wadah perkhidmatan yang beorientasi istijabiyah. yang senantiasa memberikan jawaban positif

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

45

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Anwar Abbas

dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi umat melalui prakarsa kebajikan (amal shalih) di atas semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat) di semua bidang kehidupan, termasuk dalam memberdayakan ekonomi umat memandang perlu untuk meluruskan paradigma dan stigma yang terdapat dalam masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan ketidak berdayaan masyarakat terutama dalam mengantisipasi berbagai faktor kemiskinan baik faktor struktural maupun faktor kultural. Selanjutnya bagaimana MUI menghadapi masalah ini? MUI dalam Munasnya yang terakhir, July 2010, telah memberikan perhatian yang serius dalam masalah ini. Hal ini di tampakkan dengan membentuk lembaga ekonomi dan keuangan serta komisi pemberdayaan ekonomi ummat.

Bagaimana konsep MUI dalam memajukan masalah ekonomi ini terutama dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi ummat?

Hal ini dapat dijelaskan sebagai brerikut:

belakang organisasi maka kegiatankegiatan MUI termasuk dalam bidang ekonomi tidaklah ditujukan hanya untuk kepentingan kelompok dan organisasi tertentu saja, tetapi adalah untuk kepentingan semua ummat Islam. Oleh karena itu secara umum orientasi MUI dalam bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama orientasi Diniyah. Artinya sebagai wadah perkhidmatan, MUI berusaha untuk memperjuangkan supaya ummat Islam mendasari semua langkah dan kegiatannya termasuk dalam bidang ekonomi pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah, Kedua, Irsyadiyah. MUI berusaha untuk mengajak ummat manusia kepada kebaikan dalam bidang ekonomi serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar dalam bidang tersebut dalam arti yang seluasluasnya; Ketiga, Istijabiyah. MUI selalu berusaha memberikan jawaban positif dan responsive terhadap setiap permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlombalomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat); Keempat Hurriyah.

Orientasi MUI Dalam Bidang MUI memiliki independensi, Ekonomi bebas dana merdeka dalam Sesuai dengan wataknya bersikap termasuk dalam masalah sebagai wadah shilaturrahmi dan ekonomi serta tidak tergantung atau tempat berkumpulnya para ,maupun terpengaruh oleh pihakulama serta tokoh dari berbagai latar pihak lain dalam mengambil 46

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Anwar Abbas

keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat, Kelima Ta’awuniyah. MUI mendasari diri dan perjuangannya pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dalam bidang ekonomi dan ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwah islamiyah) Keenam Syuriyah. MUI dalam menghadapi masalah yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ekonomi menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai asapirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, Ketujuh, Tasamuh. MUI selalu mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah dan atau perbedaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ekonomi. Kedelapan Qudwah.

MUI selalu mengedepankan kepeloporan dan keteladanan dalam kehidupan ekonomi melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemashlahatasn ummat. Kesembilan dualiyah MUI menyadari dirinya se­bagai anggota masyarakat ekonomi dunia

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Fungsi dan Tugas MUI dalam Bidang Ekonomi Dari fungsi dan tugas MUI yang ada dapat diturunkan fungsi dan tugas MUI dalam bidang ekonomi sebagai berikut : Pertama , sebagai ahli waris tugas para Nabi (waratsatul anbiya).

Artinya MUI berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi.

Oleh karena itu fungsi dan tugas MUI adalah menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan ekonomi sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

Untuk itu MUI dituntut agar selalu memperjuangkan perubahan dalam kehidupan ini termasuk dalam bidang ekonomi agar kehidupan ini berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekwensi MUI akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangnnya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

Kedua, Sebagai Pemberi Fatwa. Artinya MUI harus bisa membimbing dan memberikan pedoman kepada ummatnya terutama dalam bidang ekonomi baik diminta atau tidak diminta.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

47

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

Dalam hal pembuatan fatwa ini, MUI selalu mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi um­mat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

Ketiga, Sebagai pembimbing dan pelayan ummat. Artinya MUI harus bisa melayani ummat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka.

Dalam kaitan ini MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan ummat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa-fatwa keagamaan.

Begitu pula MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi dalam hubungannya dengan pemerintah; Keempat, Sebagai penegak amar makruf dan nahyi munkar.

Artinya MUI harus bisa menegaskan kebenaran itu sebagai kebenaraqn dan kebatilan itu sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian MUI juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuangpejuang ekonomi (mujahid dakwah ekonomi) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran dan etika bisnis islam, agar menjadi masyarakat dan 48

Anwar Abbas

bangsa yang berkualitas (khairu ummah); Kelima, Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid).

Artinya MUI bertugas dan berfungsi sebagai pelopor dan atau agen pembaharuan dan perubahan dalam pemikiran dan kehidupan ekonomi ummat dan bangsa. Keenam, Sebagai pelopor gerakan ishlah. Artinya MUI harus bisa berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan dan perselisihan yang terjadi di kalangan ummat dan atau para pelaku dunia usaha. Apabila terjadi perbedaan pendapat MUI dapat menempuh jalan al-jam’u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hokum dan alasan yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan semangat persaudaraan (ukhuwah) tetap dapat terjaga dan terpelihara di kalangan ummat Islam dan atau di kalangan para pelaku dunia usaha di Indondesia.

Langkah-Langkah MUI Dalam Bidang Ekonomi Berdasarkan hal-hal di atas untuk kepentingan Bangsa dan Negara, MUI menyadari bahwa Negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Untuk itu MUI telah melakukan berbagai

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Anwar Abbas

hal diantaranya 1. Mendorong tersosialisasi­ kannya kesadaran dan pe­ mahaman di kalangan um­ mat bahwa mewujudkan kehidupan ekonomi yang berkualitas dan dapat diper­ caya (amanah) merupakan salah satu bentuk ibadah.

2. Melakukan upaya peningka­ tan komunikasi, informasi dan edukasi tentang sistem ekonomi syariah sebagai al­ ternative terbaik dalam pen­ ingkatan kehidupan ummat dan bangsa.

3. Mendorong tegak dan berkembangnya sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. untuk itu MUI bersama ormas-ormas Islam yang ada, seperti NU, Muhammadiyah dan ICMI telah mendorong berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah perta­ ma di Indonesia.

4. Mendorong berdirinya bankbank Umum syariah dan atau Usaha Unit syariah,dan lembaga ke­uangan non bank lainnya seperti asuransi sya­ riah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dll.

5. Mendorong lahirnya UU zakat, UU haji, UU wakaf, UU perbankan syariah, dan Undang-undang tentang

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

6.

7.

8.

9.

produk dan makanan ha­ lal. RUU dari masalah yang terakhir ini sekarang masih digodok di DPR. Mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ma­ salah ekonomi dan bisnis untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi ummat Islam pada umumnya dan kalan­ gan praktisi ekonomi/keuan­ gan syariah pada khususnya dalam menjalankan aktifitas perekonomian mereka.

Mengembangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasion­ al aktifitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS); dan juga untuk me­ nampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fat­ wa agar di­peroleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pen­ gawas syariah (DPS) yang ada di masing-masing LKS. Mengembangkan Badan Arbitrase syariah nasional (Basyarnas) yang bertugas menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di kalan­ gan para pelaku usaha Menanamkan dan me­ngem­ bangkan etos kerja dan men­ inggalkan kemalasan untuk memperoleh kecukupan rez­ ki

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

49

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

10. Meningkatkan kesadaran ummat untuk melaksana­ kan kewajibannya terhadap kelembagaan ekonomi dan keuangan ummat Islam melalui pembentukan dan pemasyarakatan BMT dan Bank Pembiayaan syariah (BPRS), asuransi syariah dan lembaga-lembaga per­ ekonomian lainnya.

11. Mendorong dan mendukung usaha-usaha pemantapan kelembagaan BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia , Komisi Pe­nga­wasan Haji In­ donesia, dll.

12. Membuat proyek rintisan pendirian badan usaha na­ sional sebagai langkah menuju kemandirian MUI 13. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang ma­salahmasalah yang ber­hubungan dengan pemberdayaan dan perbaikan ekonomi ummat.

14. Meningkatkan pemberda­ yaan ekonomi ummat den­ gan bertumpu pada konsep syariah. Dan mengupayakan agar para mustahik berubah menjadi muzakki.

Kelembagaan Urusan Ekonomi di MUI Pimpinan MUI dalam kese­ hariannya dalam urusan eko­ nomi dibantu oleh beberapa komisi, lembaga dan badan 50

Anwar Abbas

yang menanganinya, yaitu Komisi Ekonomi/ produk halal, komisi pemberdayaan ekonomi ummat, DSN, LPPOM dan Basyarnas. Komisi Ekonomi dan produk halal lebih fokus kepada masalah ekonomi secara makro.

Objek dan sasaran garapnya adalah pengusaha kelas atas dan menengah serta masalah produk halal, komisi pemberdayaan ekonomi ummat lebih fokus kepada bagaimana memberdayakan ekonomi pengusaha mikro dan kecil serta menumbuhkan dan mengembangkan mentalitas kewirausahaan di kalangan ummat, Dewan syariah Na­sional (DSN) fokus kepada mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah ekonomi baik diminta maupun tidak diminta oleh dunia usaha, LPPOM focus kepada mengkaji dan meneliti tentang unsure-unsur yang terdapat dalam sebuah produk untuk dijadikan dasar oleh komisi fatwa MUI dalam menetapkan apakah produk tersebut halal atau tidak, Basyarnas lebih focus kepada penyelesaian perselisihan diantara para pelaku usaha di lembaga keuangan syariah.

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Program-Programnya Komisi pemberdayaan eko­ nomi ummat di MUI merupakan komisi baru. Komisi ini dibentuk

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Anwar Abbas

berdasarkan amanat dari Munas VIII MUI yang diselenggarakan bulan Juli 2010 yang lalu.

Tujuannya secara umum adalah untuk mewujudkan ekonomi ummat yang kuat, kokoh dan berkemajuan serta sesuai dengan nilai-nilai ajar­an Islam sementara secara khusus tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan membantu pengusaha kecil dan mikro agar bisa naik kelas menjadi pengusaha di atasnya.

Bagaimanakah strategi untuk menyukseskan tujuan tersebut?

Strateginya adalah Pertama, melakukan penguatan terhadap teologi berekonomi dan berusaha ummat. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan budaya dan ethos berusaha secara islami di kalangan ummat. Ketiga, memperluas dan meningkatkan pengetahuan, skill dan kompetensi berusaha dari ummat, keempat membangun, mengembangkan dan mem­ perkuat tali shilaturahim antara para pengusaha mus­l im dan membangun dan mengembangkan jaringan di antara para pengusaha baik di dalam skala local, nasional dan internasional.

Program yang di rumuskan dalam komisi pemberdayaan eko­ nomi adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menso­ sialisasikan konsep tentang teologi ekonomi dan budaya

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

2.

3.

4.

5.

bisnis Islami di kalangan ummat dengan melibatkan para ulama, tokoh, dai dan muballigh dari berbagai or­ mas dan kelompok ummat serta mensosiasialisasikan dan menyadarkan ummat akan arti pentingnya keber­ samaan dalam kehidupan ekonomi (ukhuwah islamiyah fi majalil iqtishad) di kalangan ummat.

Membuat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tan­ tangan yang dihadapi oleh ummat dan masing-masing ormas Islam dalam bidang pemberdayaan ekonomi.

Memfasilitasi ummat untuk bisa mendapatkan akses da­ lam hal permodalan, barang, pemasaran, manajemen dan teknologi.

Bekerjasama dengan lem­ baga pemerintah dan swasta untuk menyelengga­rakan pendampingan, pendidik­an / pelatihan kerja dan mem­ buka bursa informasi bisnis serta dalam hal-hal lainnya yang mampu untuk men­ dorong tumbuh dan berkem­ bangnya ekonomi ummat.

Bekerjasama dengan ormasormas islam yang ada un­ tuk memfungsikan mesjid, majelis taklim dan lemba­ ga-lembaga lainnya untuk

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

51

Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat

menggerakkan kehidupan ekonomi ummat.

6. Mengadakan pertemuan dan kontak-kontak bisnis secara regular baik dengan sesame pengusaha muslim maupun dengan pengusaha lainnya.

7. Menyelenggarakan diskusi dan seminar untuk mengkaji dinamika perekonomian um­ mat dan mencarikan solusi bagi mengatasi masalah yang mereka hadapi.

8. Bekerjasama dengan lem­ baga keuangan syariah, baik bank dan non bank dalam mengatasi masalah per­ modalan.

9. Mendorong adanya UU tentang penjaminan pembi­ ayaan UMKM agar UMKM dapat tumbuh dan berkem­ bang dengan baik.

10. Mendorong untuk dilaku­ kannya amandemen terh­ adap setiap undang-undang dan peraturan pemerintah yang menghambat dan mer­ ugikan UMKM. 11. Mensinergikan kegiatankegiatan pemberdayaan ekonomi ummat yang di­ lakukan oleh masing-masing ormas islam dan atau kelom­ pok-kelompok masyarakat agar kegiatan tersebut benarbenar berarti dan bermakna.

52

Anwar Abbas

Penutup Untuk memulai Pember­dayaan ekonomi umat, MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) bersama Komisi dan Lembaga yang terdapat di MUI bekerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah mau­ pun swasta dan bahkan lembaga Asing telah menyelenggarakan berbagai kegiatan baik dalam bentuk pelatihan kewirausahan, pendampingan UMKM di bidang pemasaran dan permodalan, pen­ guatan kelembagaan dan mener­ bitkan buku sebagai media dalam mendakwahkan bisnis di kalangan umat.

Berbagai upaya yang dilakukan MUI tentu tidak akan berhenti di situ. Dengan dukungan berbagai pihak diharapkan kedepan melalui pemberdayaan ekonomi secara terus-menerus akan banyak lahir pebisnis baru dikalangan umat sehingga bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi di Indonesia akan berada di tangan umat Islam.

Daftar Pustaka Sumber validitas tulisan ini adalah berasal dari kajian tulisan makalah di berbagai seminar dan forum ekonomi Islam.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

Wa Ode Asmawati

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua Wa Ode Asmawati1 Abstrak: Tujuan Muhammadiyah mendirikan amal usaha tidak terlepas dari misi mulia dalam mengusung nilai pembebasan dan keadilan bagi semua. Namun sudah semestinya, Muhammadiyah mulai bersinergy membangun gerakan bersama lingkungannya untuk peduli terhadap berbagai ketidakadilan disekitarnya.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Muhammadiyah dan Abad Kedua Abstract: Founded the charitable efforts of Muhammadiyahgoalcan not be separated from the noble mission in the carrying value of liberation and justice for all. How everit should, Muhammadiyah start ernergy build joint motion environment to care about the injustices around him.

Keywords: Social Movements, Muhammadiyah and the Second Century Pendahuluan uhammadiyah la足h ir sebagai ben足tuk antitesa dan per足lawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan sosial

M 1

saat dirintis oleh sang founding father seabad lalu. Beribu amal usaha telah dilahirkan dan bergerak menjangkau hampir diseluruh sektor kehidupan ummat. Namun saat ini,

Alumni dan Mantan Pimpinan Harian DPP IMM Periode 2001-2003

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

53

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

gerakan pelayanan Muhammadiyah masih cenderung charity, proses gerakannya melambat (retardasi) dan belum banyak yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada dampak (impact).

Dalam perspektif pe­n gem­ bangan masyarakat me­n urut Gilbert dan Specht, pendekatan yang digunakan Muhammadiyah dalam mem­bangun gerakannya cenderung tradisional, neltral dan tek­nikal dengan perspektif pera­w atan,pengorganisasian dan pembagunan masyarakat (Suharto, 1998) dengan tujuan meningkatkan inisiatif dan kemandirian; memperbaiki pe­la­ yanan sosial dalam kerang­ka relasi soasial yang ada. Kaitannya dengan Community Development (CD) merupakan salah satu konsep yang men­jadi strategi pembangunan komunitas dalam pembangunan sosial yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Prinsip dasar dari CD adalah pengembangan kemitraan masyarakat dengan agen eksternal, yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga professional dengan menekan­kan pentingnya masyarakat me­­nentukan nasibnya sendiri (self-determination) dan kemandirian (self-help) (Midgley,1995:322).

Self determination dan selfhelp dalam konteks Muham­madiyah telah dieks­presikan dalam proses 54

Wa Ode Asmawati

peng­kaderan, fasilitasi pe­mikiran dan teknis melalui karya-karya komunitas dengan manifestasi amal usaha sebagai prototipe gerakan.

Se­kalipun sudah sejak lama dan saat ini, melalui jihad konstitusi gerakan Muhammadiyah sudah mulai mengarah pada gerakan transformatif. Namun peran Muhammadiyah masih kental dikenal dengan program-program pelayanannya.

Mendirikan amal-amal usaha sosial di Muhammadiyah saat ini dengan jumlah sekitar 22.561 amal usaha sosial (http://www. muhammadiyah.or.id/id/content8-det-amal-usaha.html). Namun kondisinya, banyak amal usaha yang masih bergerak sektoral, seklaipun jargon kerjasama lintas – majelis dan ortom di Muhamadiyah sudah sekian lama didengungkan.

Katakanlah di sektor sosial dalam hal pelayanan panti, pegawai dan pengasuh di panti masih diberi gaji secukupnya, mereka menjalankan fungsi pelayanan rutin, dan tentunya akan berkorelasi positif dengan lemahnya inovasi dalam mengembangkan pengasuhan anak yang proporsional dan berbasis perlindungan anak serta peningkatan kualitas pelayanan panti. Jika dilihat secara seksama, hal ini tidak saja terjadi diamal usaha sosial yang memang relatif juga terjadi dibanyak amal usaha

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Wa Ode Asmawati

seperti rumah sakit, sekolahsekolah, dan lain-lain.

Aktivitas sosial Muham­ madiyah dalam mem­bangun dan mengembangkan program/project/ amal usaha sudah perlu mensasar pada hasil dan dampak yang lebih luas.Orientasi project/amal usaha Muhammadiyah belum cenderung mengarah pada pengembangan proyek-proyek sosial yang dapat menunjang keberlanjutan program dan seakan ada phobia, jika project sosial akan mengarah pada upaya komersialisasi untuk mejadi buffer bagi pengembangan amal usaha ke arah bisnis sosial.

Kadang kita lupa bahwa Indonesia sudah masuk pada posisi low middle income country, dan dana charity yang sering Indonesia dapatkan dalam mengembangkan project sosial-ekonomi juga tentunya sudah makin berkurang porsinya. Sisi lain, dana charity menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat terhadap bantuan, dan menyebabkan kurangnya ke­b erdayaan sasaran project/ program ataupun organisasi me­ ngembangkan dirinya dalam memperkuat dan meningkatkan kapasitas organisasi/diri.

Saat ini, di Indoensia sudah banyak merintis program/ projectyang sifatnya social entreupreunership dan juga kebanyakan dikawal oleh aktivis

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

LSM-LSM ditingkat lokal.

Padahal Muhammadiyah sudah memulainya seabad lalu, namun telaah dan bahasan pengembangan gerakan sosial Muhammadiyah, yang katanya melakukan tajdid/ pembaharuan pada persoalanpersoalan pengembangan pemikiran untuk gerakan kemanusiaan masih kurang.

Belum adanya cross cutting, baik isu, program maupun budget sehingga mengakibatkan banyak amal usaha sosial (AumSos) yang “kurang terurus, kecilnya gaji guru dan pelaksana amal usaha lain menjadi sebuah masalah yang harus dpecahkan Muhammadiyah diabad ke-2 ini. Project-project dengan donor dalam dan luar negeri pun secara potensial menjadi persoalan tersendiri. Sekalipun cenderung basah, namun “kontribusi” ter­ hadap penegmbangan kapasitas organisasi serta sum­b erdaya manusia tidak selalu berjalan signifikan dan berdampakluas.

Kontribusi amal usaha yang basah kepada amal usaha organisasi yang “kering” secara berjenjang, belum maksimal dikelola. Pada kenyataannya, secara praktisideologis pe­n ing­k atan kualitas layanan amal usaha dan kualitas hidup pengelola amal usaha menjadi suatu keniscayaan untuk bisa menghendel kualitas pelayanan dan kerja yang maksimal. Hal ini

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

55

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

Wa Ode Asmawati

sejalan dengan tema muktamar kemiskinan baik desa atau kota ke-47 di Makassar pada bulan masih belum jelas dan terkoordinasi Agustus 2015. dengan baik.

Beberapa indikator me­n u­ rut Jim Ife (2001:34) bah­w a Teologi Sosial Pemberdayaan Teologi Al-Ma’un Mu­ pemberdayaan seperti kemandirian hammadiyah menjadi basis utama (self-reliant) dan melembaga dalam membangun pe­mikiran dan (organic-development) sudah gerakan pem­berdayaan masyarakat semestinya menjadi ukuran dimana pemihakkan kaum marginal penting dalam setiap evaluasi dan tertindas menjadi sebuah outcome dan dampak dari programhal yang mendasar dan melatar- program sosial Muhammadiyah. belakangi berdirinya organisasi Selama ini, proses perencanaan ini. Dimulai dari pemahaman dan dan pelaksanaan program pe­ semangat altruistik Ahmad Dahlan nang­gulangan kemiskinan yang yang didorong oleh kekuatan berlaku masih cenderung me­ surah al-Ma’un dalam kitab suci respon persoalan secara rutin, Al-Qur’an sebagai sentral energi masih berorientasi project, belum banyak dilakukan secara dan dasar gerakan.

Sejak berdiri 1912, Mu­ sustain dan holistik. Satu sisi, hammadiyah memulai me­lakukan Muhammadiyah masih terjebak upaya-upaya perlin­dungan bagi dalam program-program charity kaum miskin yang lahir sebagai sehingga sustainability program antitesa dalam melawan kebodohan, untuk membangun kethanan kemiskinan dan kemelaratan masyarakat masih kurang dipikirkan masyarakat saat itu, dimana amal dan dikembangkan. Kalaupun ada, usaha yang pertama berdiri disebut belum pernah diukur dan dipublish sebagai Penolong Kesengsaraan sehingga pengetahuan tentang program terkelola dengan baik oemoem (PKO).

Namun satu sisi Muham­ dan bisa menjadi pembelajaran madiyah belum mengupayakan dalam pengembangan programmodel pemberantasan ke­bodohan program berikutnya (knowledge dan kemiskinan secara sistematis management).

Gerakan muhammadiyah da­ dan massif. Proses integrasi lam pengembangan ma­syarakat program antar majelis dan lembaga serta pilihan me­tode intervensi sudah harus memikirkan keteruku­ yang cocok da­lam membangun ran, terkelola secara sinergis antar pemihakkan penanggulangan program dan berkesinambungan.

56

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Wa Ode Asmawati

Saatnya muhammadiyah mulai me­ mikirkan pola program social yang mengembangkan enterpreuner­ ship masyarakat secara inklusif, bekerjasama dengan stakeholder baik pemerintah maupun dunia usaha.

Bagaimana mengemas pro­ gram-program penanggula­ngan kemiskinan dan masalah-masalah sosial dari bentuk cha­rity ke arah profesionalisasi Amal usaha, menu­ ju perubahan sosial yang lebih baik, sistematis, berkelanjutan dan memiliki ketahanan sosial yang tinggi.

Penguatan Ranting dan Cabang (Community Based) Gerakan kembali ke cabang dan ranting adalah jawaban untuk penguatan dan pemberdayaan komunitas ditingkat grassroot.

Muhammadiyah perlu fokus pada penguatan organisasiorganisasi di tingkat daerah, membangun kapasitas mereka (capacity building) baik pengurus maupun anggota guna meperkuat sumberdaya manusia dan organisasi dalam upaya penanganan masalah kemiskinan baik ditingkat pelayanan maupun pemberdayaan.

Dengan teologi al-maun dan critical consciesness Freire bahwa kepedulian adalah sebuah kewa­ jiban sosial yang meng-ener­gize

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

para kader Muhammadiyah untuk terpanggil melakukan pelayanan dan pemberdayaan secara terstruk­ tur, sistematis dan berdampak luas.

Kaderisasi anggota organisasi sesungguhnya adalah “ how to empower = how to energizekata Sumodiningrat (Prijono dan Pri­ anarka1996) kader sehingga memi­ liki kapasitas dan kemandirian serta ketahanan untuk mewujudkan masyarakat utama sebagaimana tujuan Muhammadiyah.

Selain itu, distribusi infor­ masi juga harus merata sampai ketingkat paling bawah. Banyak informasi yang sering tidak sampai pada sasaran, menjadi persoalan tersendiri sehingga mengalami kemandegan dalam mensosialsisasi dan meng­implementasi gerakan sosial hingga ke tingkat bawah Muhammadiyah perlu memikirkan sistem informasi komunitasnya (community information system) sehingga distribusinya dipahami dan merata ke semua pihak hingga tingkat yang paling bawah.

Bagaimanaisukesejahteraan sosial bisasampaidan di imple­ mentasikan dengan efektif dan efisien kedesadan cabangdan tidak mengalami kelambatan (retardasi) dalam proses pene­rimaan hingga penghayatan dan implementasinya dilapangan. Akses informasi perlu dibangun, memanfaatkan chanel/ jaringan dari tingkat desa hingga

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

57

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

kota dengan misi pemberdayaan yang memiliki impact yang luas dan berkelanjutan. Dengan infromasi yang benar, dapat membantu proses pemberdayaan yang si­m ultan dengan akses yang mu­dah dan kontinyu ke akar rumput.

Dari Struktural Institusi ke Community Based (Kritik Terhadap Amal Usaha Sosial Tujuan Muhammadiyah mendirikan amal usaha tidak terlepas dari misi mulia dalam mengusung nilai pembebasan dan keadilan bagi semua. Namun sudah semestinya, Muhammadi­ yah mulai bersinergy membangun gerakan bersama lingkungannya untuk peduli terhadap berbagai ketidakadilan disekitarnya. Contoh saja panti asuhan Muhammadiyah.

Dalam perkembangannya, peran panti juga sudah mulai memperoleh kritikdalam proses pengasuhan dan penempatan anak dipanti.

Saat ini, proses pengasuhan anak lebih direkomendasikan untuk tidak permanen/diinstitusional­ isasikan dalam bentuk panti, namun dikelola dan dikembalikan pada komunitas (community based) dan terbuka/inklusif. Pengem­ bangan partisipasi komunitas dalam mengelola permasalahan disekitarnya akan mendorong pada proses penciptaan immunitas so­ sial yang berujung pada ketahanan 58

Wa Ode Asmawati

komunitas itu sendiri (community resilient). Proses pengembalian hak asuh anak pada komunitas di­ dorong untuk membantu tumbuh kembang anak dengan lingkungan keluarga/masyarakat yang lebih bisa menjamin dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Program pengasuhan anak diluar panti yang sudah dirintis Aisyiyah (Santunan Keluarga Ai­ syiyah – SKA) dan Muhammadiyah (program Anak Asuh diluar panti), dan bahkan Aisyiyah telah lebih dulu menyuarakan pengasuhan anak dalam bentuk SKA/family support (Santunan Keluarga) atau non-panti; dan ternyata menjadi salah satu alternatif pengasuhan yang lebih baik dibanding harus meng-institusionalisasi penga­ suhan anak di panti. Model ini merupakan salah satu pilihan pengasuhan anakyang diyakini dapat menjawab proses tumbuh kembangan anak, agar anak tidak terpisah dari keluarga / kerabatnya / masyarakat / budayanya seba­ gaimana yang kadang terjadi dalam model per-pantian. Untuk mengan­ tisipasi penguatan panti sebagai tempat alternatif pengasuhan yang paling terakhir, Aisyiyah sudah memulai sejak tahun 2013 untuk memperbaiki dan memperkuat pola pengasuhan anak di panti agar lebih ramah anak melalui peran

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Wa Ode Asmawati

Majelis Kesejahteraan Sosial yang dikenal dengan penerapan standar pengasuhan anak di panti.

Gerakan Muhammadiyah Abad Kedua Berkaitan dengan berbagai permasalahan diatas, Muham­ madiyah perlu merumuskan gerakan Al-Ma’un secara holis­ tik dan berkelanjutan dengan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Pemberdayaankeluargada­ lamberbagaimaspekkehidupan untuk mengeliminasi masalah sosial dan masalah kesejahter­ aan sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan dan ek­ sesnya terhadap sendi kehidupan masyarakat.Pemberdayaan ko­ munitas dari tingkat terkecil yaitu keluarga adalah kunci utama un­ tuk membangun dan menguatkan sendi perekonomian rakyat, den­ gan misi keadilan bagi semua un­ tuk mendapatkan akses, manfaat dan kontrol terhadap segala kebi­ jakan dan penganggaran berba­ gai sektor kehidupan dari tingkat desa hingga pusat. Pemanfaatan sum­­berdaya lokal menjadi opti­ mal dan mendorong pemihakkan terhadap pengembangan de­sa menjadi maksimal.

Kondisi ini akan menekan laju urbanisasi dengan model pembangunan berpusat ke desa.

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

Momentum pemberlakuan undangundang desa No. 6 Tahun 2014 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas layanan publik juga tata kelola pemerintahan di desa (www.hukumonline.com), maka sudah sepatutnya gerakan Muhammadiyah dalam memperkuat ranting untuk berperan ditingkat desa semakin mendesak guna menjawab persoalan-persoalan perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan model rural centris .Peningkatan ketahanan keluarga; maraknya media sosial dan free internet di masyarakat memudahkan akses masyarakat terhadap informasi. Informasi sebagai bagian yang sangat penting melalui program program pemberdayaan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan keluarga, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan ketahanan masyarakat secara luas.

b. Pelayanan Profesionalismepelayanan social muhammadiyah, bukan hanya di amal usaha pendidikan dan kesehatan, namun juga di amal usaha sosial seperti panti dan non-panti. Pentingnya subsidi silang antar amal usaha/ program/project kedepan perlu dipikirkanmekanismenya secara

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

59

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

berjenjang dan berkeadilan.

Peningkatan pengupahan yang layak dan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas karyawan menjadi sebuah tugas yang cukup menantang untuk Muhammadiyah di abad kedua ini.

Peningkatan standar dan mutu pelayanan organisasi kepada um­ mat secara luas, meng­utamakan mutu layanan dan senantiasa men­ ingkatkan inovasi pelayanan sesuai perkembangan zaman. Tentunya harus didukung oleh sumberdaya yang handal melalui penguatan dan pengembangan SDM (capaci­ ty building) disemua bidang ke­ hidupan.

c. Pengembangan program: Muhammadiyah perlu me­ lakukan peningkatan kualitas program-program organisasi dan pengembangannya yang lebih berdampak luas bagi masyarakat.

Jangkauan dan mutu program perlu selalu dikembangkan melalui modelling dan piloting yang dapat direplikasi dan di­modifikasi diseluruh area di Indonesia, tentunya sesuai ke­butuhan dan lokalitas wilayah tersebut.

Gagasan pengembangan kajian dan model sebagaimana yang di­ gagas oleh Moeslim Abdurrahman dalam diskusi teologi al-Ma’un, melalui Aisyiyah/Muhammadiyah College adalah sesungguhnya un­ 60

Wa Ode Asmawati

tuk menjadi laboratorium sosial Muhammadiyah guna mengkaji dan mengembangkan inovasi kerjakerja sosial Muhammadiyah agar tetap strategis dan update dalam perencanaan, implementasi hingga tahapan evaluasinya.Dari tahapan program college ini, Anggota dan Pengurus Muhammadiyah sudah semenstinya secara menyeluruh perlu mengetahui tentang daur manajemen program (Program Cycle Management), sehingga proses pengembangan program dari perencanaan hingga evaluasi dapat terukur, berhasil guna dan berkelanjutan.

Monitoring danevaluasi pro­ gram-program pengem­bangan yang di lakukan oleh Muhammadiyah untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat programprogram yang di laksanakan. Per­ lunya pengembangan instrumen/ tools monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan dapat dipertang­ gungjawabkan menjadi sangat penting dalam menentukan kuali­ tas amal usaha/program/project.

Tools dengan meto­dologi yang dapat dipertanggungjawabkan ini dibutuhkan untuk mengukur sejauhmana hasil kegiatan/pro­ gram memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam program dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam kurun waktu dan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Wa Ode Asmawati

kondisi tertentu. Dalam kurun waktu yang cukup, pengukuran dampak/impact dapat dilakukan, tergantung daripada set-up tujuan program/project tersebut.

Manajemen keuangan me­ rupakan hal yang selalu menjadi persoalan karena sumberdaya ma­ nusia yang terbatas dalam pengelo­ laan keuangan organisasi. Seka­ lipun itu, tuntutan untuk memiliki manajemen keuangan yang baik sudah makin mendesak seiring dengan makin me­n ingkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas program-program sosial.

Manajemen keuangan orga­ nisasi nirlaba yang baik dalam organisasi Muhammadiyah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Apalagi bila pengeloalan dana sosial menjadi makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah donatur, tentunya tuntutan kepercayaan publik terhadap alokasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi suatu keharusan.

Sementara sisi lain, bekerja diamal usaha dibandingkan pasar kerja komersial, gaji/honor yang diterima lebih kecil. Kekuatan altruism kembali menjadi benteng utama untuk meneguhkan kembali prinsip ber-Muhammadiyah yang pola-nya lebih sosial bahkan cenderung tanpa reward finansial

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

atau non-finansial, langsung atau tidak langsung.

Penutup Mendorong aktivitas social entrepreneurshif menyatakan bah­ wa para wirausaha sosial (social entrepreneur) menciptakan dan memimpin organisasi, untuk meng­ hasilkan laba ataupun tidak, yang ditujukan sebagai katalisator pe­ rubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, me­todologi, dan perubahan sikap (behaviour change). Pengemban­ gan Wirausaha Sosial(social entrepreunershif) Muhammadiyah; dengan memperkuat misi kader sebagai agen perubahan sosial, bersikap kreatif, inovatif, disip­ lin, kerja keras, dan memperkuat komitmenaltruisme-nya (Tunzira­ waty, 2014).

Karena sikap altruis tetap harus didukung oleh ber­kembangnya inovasi dan krea­t ifitas kader tanpa dibatasi oleh keterbatasan sumberdaya yang ada. Kader selalu dituntut berpikir out of the box untuk memecah persoalan-persoalan pelik keummatan. Kemauan yang kuat selalu mampu memecah segala persoalan pelik dengan menghadirkan ide-ide kreatif dan inovatif dan melahirkan jalan baru bagi pengembangan amal usaha Muhammadiyah yang melembaga dan partisipatif. Kemauan bekerja

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

61

Gerakan Teologi Sosial Pemberdayaan Muhammadiyah Menuju Abad kedua

keras – pantang menyerah adalah karakter utama yang sangat menunjang keberhasilan wirausaha sosial muhammadiyah yang sudah berjalan se-abad lebih.

Untuk dapat mewujudkan ber­ bagai langkah diatas, diperlukan upaya serius Muhammadiyah un­ tuk bekerja secara multi-sectoral dan melibatkan peran para-pihak (multi-stakeholder) baik pemerin­ tah, masyarakat dan dunia usaha untuk dapat meminimalisir dampak dari masalah social dan masalah kesejahteraan social dengan me­ nyiapkan masyarakat dalam pen­ ingkatan kapasitas, keberdayaan, mereduksi kerentanan dan mem­ perkuat ketahanan keluarga dan masyarakat untuk siap menghadapi tantangan dan perubahan mela­ lui berbagai bentuk pendekatan.

Gerakan sosial yang berorientasi impact merupakan motivasi dasar untuk membuat gerakan Muham­ madiyah berkelanjutan dan berg­ erak disemua lapisan masyarakat mengisi abad kedua.

Wa Ode Asmawati

files/users/rachma.fitriati/ material/presentasi social entrepreneurship rachma fisipui.pdf, Di akses pada tanggal 8 Juli 2015 Anonim, (2015), Data base Persyarikatan Muhammadiyah, http://www.muhammadiyah. or.id/id/content-8-det-amalusaha.html. Diakses pada tangga 2 Juli 2015 Jim Ife (2001), Human Rights and Social Work; Towards Rights – Best Practice. Cambridge University Press.

Midgley, James. (1995), Social Development. London: Sage Publication.

Soeharto, Edi (1998), Pemba­ ngunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Spektrum Pemikiran.Bandung : LSP-STKS Tundzirawaty, (2014), Kewirausahaan Sosial,http://indonesiaberwirausaha-sosial.blogspot. com/2014/12/sekilas-tentangkewirausahaan-sosial.html.

Di akses pada tanggal 8 Juli 2015

Daftar Pustaka Fitriaty, R, (2014),Menciptakan Interpreneurshif di Kalangan Generasi Muda, http:// staff.ui.ac.id/system/

62

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesia (Suatu Pendekatan Daya Dukung) Ilham Haikal1

Abstrak: Dalam konsep ekowisata prinsip keberlanjutan merupakan suatu syarat yang mutlak harus dipenuhi.Beranjak dari pemikiran ini, maka pengembangan ekowisata bahari dengan pendekatan daya dukung menjadi sangat penting.Konsep pengelolaan ekowisata tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan tetapi lebih dari itu mempertahankan nilai sumber daya alam dan manusia. Agar nilai - nilai tersebut terjaga maka pengusahaan ekowisata tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan budaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan dan psikologis pengunjung. Dengan demikian ekowisata bukan menjual tempat (destinasi) atau kawasan melainkan menjual filosofi.

Kata Kunci: Ekowisata Bahari, Pendekatan Daya Dukung Abstract: The concept of ecotourism principles of sustainability is an absolute requirement to be met. Moving on from this in mind, the development of marine ecotourism approaches the carrying capacity becomes very important. The concept of ecotourism management is not only oriented to sustainability but more than that to maintain the value of natural resources and human. In order for the value - the value of ecotourism is not maintained then exploitation exploiting natural resources, but only use the services of natural and cultural communiAlumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kendari dan sekarang Pengawas Perikanan Muda pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan 1

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

63

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Ilham Haikal

ties to meet physical needs, psychological knowledge and visitors.

Thus ecotourism not sell the place (destination) or region but selling philosophy.

Keywords: Ecotourism Bahari, Capability Approach Pendahuluan uatu fakta yang tak ter­ bantahkan bahwa In­donesia merupakan sa­lah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi didunia, sehingga dijuluki mega biodiversity.

Tingginya keanekaragaman hayati ini selain disebabkan oleh letak geografis yang sangat strategis juga faktor variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang dipengaruhi oleh massa air dari dua samudera serta keragaman tipe habitat dan ekosistem yang terdapat didalamnya.

Tingginya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan lautan Indonesia, baik dalam bentuk keanekaragaman genetik, spesies maupun ekosistem me­r upakan aset yang sangat ber­harga untuk menunjang pem­bangunan ekonomi di Indonesia. Setiawan (1994) dalam Dahuri (2003) menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati di kawasan pesisir dan lautan berperan untuk menunjang kegiatan bioindustri antara lain: 1) industri pangan; 2) industri sandang; 3) industri papan, 4) industri pendidikan, 5) industri

S

64

farmasi dan kosmetika, 6) industri energy, 7) industri komunikasi/ informasi; 8) industri keamanan dan 9) industri pariwisata.

Berkaitan dengan industri pariwisata, dalam dekade belaka­ ngan ini kegiatan wisata bahari menjadi isu dan trend baru. Apalagi wisata bahari yang dikemas dalam konsepekowisata, yang merupakan sebuah pengem­bangan konsep dari penyelarasan antara kegiatan manusia (aspek wisata) dan lingkungan sekitar (aspek ekologi).

Chaniago (2008) menye­but­ kan batasan pengertian tentang ekowisata yang disarikan dari berbagai ahli ekowisata, dianta­ ranya adalah sebagai berikut: a. Ecotourism atau ecologycaltourism diterjemahkan men­ jadi wisata ekologi, leng­ kapnya pariwisata eko­­logi, berarti bertanggung jawab atas perjalanan wisata ke alam, mampu me­melihara lingkungan, ser­­ta bertang­ gung jawab un­tuk meme­ lihara kebe­ra­daan manusia dan mahluk hidup di seki­

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

tarnya untuk tetap hidup aman dan nyaman dalam lingkungannya (Blangly dan Megan;1994). b. The Ecotourism society defines ecotourism as “a responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of local people” (Western, 1993). c. Ekowisata adalah sebuah ak­ tifitas perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap daerah alami atau daerah yang telah selaras dengan kaidah alam, dimana tujuan dari aktifitas tersebut seperti menikmati keindahan alam, pengetahuan, pemahaman dan mendukung upaya kon­ servasi, tetapi juga mening­ katkan pendapatan penduduk local (Sudarto, 1999; Dirjen Bangda Depdagri, 2000). d. Industri pariwisata selama ini memiliki peran dan mak­ na begitu tinggi dalam aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, sek­ tor pariwisata dunia memi­ liki kecenderungan untuk berubah secara konsep dari “Unsustainable forms of tourism” menjadi “Sustainable Tourism”. Dari sisi kepariwisataan, ekowisata merupakan kolaborasi dari

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

tiga macam wisata, dian­ taranya “Rural tourism”, “Nature Tourism”, dan “Cultural Tourism”. Dimana wisata-alam yang selama ini kita kenal, mempunyai ke­ cenderungan berubah men­ jadi ekowisata, jika “sustainable tourism” dijadikan sebagai acuan.

Sementara itu tim pe­n eliti LPPM-UIB (2005) me­nyebutkan bahwa pengertian ekowisata sam­ pai saat ini masih diperdebatkan, dan keragaman definisi menunjuk­ kan bahwa para peneliti, akade­ misi dan praktisi pariwisata belum memiliki ke­sepakatan bersama akan definisi ekowisata. Pada satu sisi ada yang membuat definisi yang sa­ngat ketat, dan pada sisi yang lain juga ada memberikan batasan yang longgar dan mirip dengan wisata alam.

Namun demikian Fannel (1999) mengemukakan enam prinsip dasar yang dapat mem­ bedakan antara ekowisata de­ngan wisata alam yaitu : 1). Memberikan dampak ne­gatif yang paling minimum bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

2). Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik pada pen­ gunjung maupun penduduk lokal.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

65

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

3). Berfungsi sebagai bahan untuk pendidikan dan pene­ litian baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung (wisatawan, peneliti, akade­ misi).

4). Semua elemen yang ber­ kaitan dengan ekowi­sata har­ us member dampak positif berupa kontribusi langsung untuk kegiatan konservasi yang melibatkan semua ak­ tor yang ter­li­bat dalam keg­ iatan eko­wisata. Sebagai contoh pe­ngunjung tidak hanya ber­fungsi sebagai pe­ nikmat keindahan alam tapi juga secara langsung sebagai partisipan dalam kegiatan konservasi.

5). Memaksimumkan partisi­pasi masyarakat lokal da­lam pros­ es pengambilan keputusan berkaitan de­ngan pengelo­ laan kawasan eko­wisata.

6). Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal berupa kegiatan ekonomi yang ber­ sifat komplemen ter­hadap kegiatan ekonomi tradisional (bertani, menca­ri ikan dan lainnya).

Ilham Haikal

diantaranya adalah 1). Mengurangi dampak dan akibat negatif terhadap ling­­ kungan.

2). Membangun kepedulian dan respek terhadap lingkungan dan budaya.

3). Memberi nilai tambah (pe­ ngalaman dan pengetahu­an) kepa­da pengunjung dan pen­ ghuni.

4). Meningkatkan keuntungan finansial secara langsung untuk kegiatan konservasi.

5). Meningkatkan perekono­ mian dan peran serta ma­ syarakat se­tem­pat.

6). Peduli terhadap kebijakan negara setempat, lingkungan dan sensitif terhadap peruba­ han sosial.

7). Mendukung program inter­ nasional (ketenagakerjaan dan ke­ma­nusiaan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa dalam konsep ekowisata prinsip keberlanjutan merupakan suatu syarat yang mutlak harus dipenuhi. Beranjak dari pemikiran ini, maka pe­ ngembangan ekowisata bahari dengan pendekatan daya dukung menjadi sangat penting.

Sedangkan Countor (2002) dalam Chaniago (2008) menye­ butkan bahwa kegiatan wisata dapat disebut sebagai ekowisata, Analisis Pengembangan Ekowjika memenuhi beberapa prinsip, isata Bahari dengan Pendekatan Daya Dukung 66

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

1. Ekowisata Bahari META atau Marine Eco­ tourism for the Atlantic Area (2001) mengemukakan secara sederhana ekowisata adalah wisata yang berbasiskan pada kemampuan oranguntuk me­ngelola lingkungan alam pada satu etika yang konsisten dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tulisan ini, istilahekowisata bahari dimaksudkan bahwa aktivitas ekowisata tersebut beradapada wilayah pesisir, lingkungan laut, atau ke­duanya. Ekowisata bahari difokuskan pada kenikmatan dan penghargaan dari sifat alam, yang melibatkan: a) partisipasi lokal dalam peren­c anaan dan pengelolaan, b) pengelolaan berkelanjutan dengan perlindungan lingkungan sebagai prioritas kunci, c) sesuai dengan penafsiran dan pendidikan tentang lingkungan alam, d) kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, e) tanggung jawab dalam pemasaran, dan f) monitoring dan evaluasi yang sesuai.

Pembangunan ekowisata ba­ hari dapat dikatakan seba­gai suatu kesempatan untuk membantu masyarakat pesisir yang sedang mengalami ke­sengsaran ekonomi sebagai akibat ketidakmampuan da­l am mengembangkan mata pencaharian mereka selama ini, sepertipertanian, penangkapan

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

ikan secara komersial dan wisata laut. Ekowisata bahari juga dapat menghasilkan dampak positif bagi lingkungan, misalnya penggalangan dana yang dapat digunakan untuk perlindungan lingkungan, menyediakan alternatif ekonomi bagikegiatan yang menurunkan kualitas lingkungan, dan secara luas mempropagandakan kesadaran lingkungan dan prin­ sip pembangunan yang ber­k e­ lanjutan.

Namun demikian penga­laman memperlihatkan bah­wa ekowisata bahari akan memainkan peran yang efektif, apabila didukung oleh suatu kerangka perencanaan yang memastikan bahwa praktek ekowisata sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Ekowisata bahari tentunya akan melibatkan wisatawan lebih dekat dengan alam, hal ini akan memberikan dampak yang besar apabila pihak pengelola tidak memiliki pengalaman. Pada kondisi seperti ini ekowisata bahari justru akan memberikan kerugian dibandingkan keuntungan.

Secara fundamental eko­wisata bahari pada dasarnya mencoba untuk mendirikan dan memelihara hubungan simbiotik antara pari­ wisata dan lingkungan laut. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan wi­sata akan memberikan suatu pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. Kepuasaan ini

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

67

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

akan mendorong mereka untuk lebih menghargai nilai konservasi sumber daya hayati laut, dimana ekowisata sangat tergantung padanya.

Ketergantungan ekowisata bahari pada kualitas lingkungan alam yang tinggi pada waktu yang sama dapat saling melemahkan dan menguatkan. Pada satu pihak, ekowisata bahari merupakan aktivitas yang melibatkan orangorang bersentuhan langsung dengan lingkungan alami.

Dalam melakukan aktivitas ini, semua ekowisata bahari cenderung memberikan resiko merusak. Sebagai contoh aktivitas pengamatan ikan paus dari kapal laut bermotor, mungkin, antara lain, akan mengganggu siklus hidupnya (misalnya mengawini atau menyusui anak). Pada gilirannya hal ini mungkin mengancam kelangsungan hidup biologi dari populasi ikan paus yang dianjurkan untuk dinikmati para wisatawan. Pada pihak lain, dipercaya bahwa ekowisata bahari harus memilikikualitas lingkungan yang baik dimana untuk mengoperasikannyadibutuhkan insentif yang kuat untuk menghormati dan melin足dunginya.

Lagipula, ekowisata bahari dapat membantu menyediakan pembiayaan untuk pengelolaan aktivitas dan untuk pekerjaan 68

Ilham Haikal

konservasi yang berhubungan dengan komponen lingkungan alam terkait.

Lebih lanjut, Nugroho (2004) menyebutkan dampak positif ekowisata terhadap lingkungan adalah adanya manfaat berupa perlindungan dan konservasi serta lahirnya kesadaran tentang nilainilai lingkungan dan implikasi upaya-upaya komprehensif tentang pembiayaan investasi dan pengelolaannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah aktivitasaktivitas selama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana wisata seperti hotel, restoran, resort, lapangan golf.

Dampak ini bersifat langsung, gradual atau tidak dapat terdeteksi saat sekarang. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan gambar perspektif aspek lingkungan dari sektor ekowisata.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Gambar 1. Hubungan antara Waktu dan Jumlah Wisatawan

Menurut Yulianda (2007) mengemukakan bahwa pengelolaan ekowisata ba­h ari merupakan suatu konsep pengelolaan yang mem­p rio­r itaskan kelestarian dan me­manfaatkan sumber daya alam dan budaya masyarakat.

Konsep pengelolaan ekowisata tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan tetapi lebih dari itu mempertahankan nilai sumber daya alam dan manusia. Agar nilai - nilai tersebut terjaga maka pengusahaan ekowisata tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan budaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan dan psikologis pengunjung. Dengan demikian ekowisata bukan menjual tempat (destinasi) atau kawasan melainkan menjual filosofi.

Obyek ekowisata bahari dapat dikelompokkan berda­ sarkan komoditi, ekosistem dan kegiatan (Tabel 1). Obyek komoditi terdiri dari potensi spesies biota laut dan material non hayati yang mempunyai daya tarik wisata.

Sedangkan obyek ekosistem terdiri dari ekosistem pesisir yang mempunyai daya tarik habitat dan lingkungan. Sementara obyek kegiatan merupakan kegiatan yang terintegrasi di dalam kawasan yang mempunyai daya tarik wisata (Yulianda, 2007).

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

69

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Ilham Haikal

Tabel 1. Sumber Obyek Ekowisata Bahari Obyek Komoditi

Obyek Ekosistem

Obyek Kegiatan

Penyu

Terumbu karang

Perikanan Tangkap

Duyung

Mangrove

Perikanan Budidaya

Paus

Lamun

Sosial / Budaya

Lumba - Lumba

Goba

Hiu

Pantai

Spesies Endemik Pasir Putih Ombak

Sumber: Yulianda (2007)

Kegiatan wisata yang dapat dikembangkan dengan konsep ekowisata bahari dapat dikelompokkan atas wisata pantai dan wisata bahari (Tabel 2). Wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga, menikmati pemandangan dan iklim. Sedangkan wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya bawah laut dan dinamika air laut (Yulianda, 2007).

Penataan kawasan ekowisata bahari yang memperhatikan prinsip konservasi ditujukan untuk pertahankan keseim足bangan alam.

Sistem zonasi merupakan suatu upaya untuk melindungi sumber daya alam dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan. Zonasi ekowisata bahari dapat ditentukan sebagai zona inti, zona khusus, zona penyangga, dan zona pemanfaatan (Tabel 3).

Tabel 2. Kegiatan Ekowisata Bahari yang dapat dikembangkan Wisata Pantai

Wisata Bahari

Rekreasi Pantai Panorama Resort / Peristrahatan Berenang, Berjemur Olahraga Pantai (Volley Pantai, Jalan Pantai, Lempar Cakram, dll) Berperahu Memancing Wisata Mangrove

Rekreasi pantai dan laut Resort / Peristrahatan Wisata Selam (diving) dan wisata Snorkling Selancar, Jet Ski, Banana Boat, Perahu Kaca, Kapal Selam Wisata ekosistem lamun, wisata nelayan, wisata pulau, wisata pendidikan, wisata pancing Wisata satwa (Penyu, Duyung, Paus, Lumba-Lumba, Burung Mammalia, Buaya)

Sumber: Yulianda (2007)

70

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Ilham Haikal

Tabel 3. Zonasi di Kawasan Ekowisata Bahari No Zona

Tujuan

Keterangan

1.

Zona Inti (10-20 %).

Melindungi satwa dan ekosistem yang sangat rentan.

Dilarang untuk masuk ke dalam.

2.

Zona Khusus (10-20%).

Pemanfaatan terbatas dengan tujuan khusus (peneliti, pencinta alam, petualang, penyelam).

Jumlah pengunjung terbatas dengan ijin dan aturan-aturan khusus agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem.

3.

Zona Penyangga (4060%).

Sebagai kawasan penyangga yang Dapat dimanfaatkan terbatas untuk dibuat untuk perlindungan terhekowisata dengan batasan minimal adap zona-zona inti dan khusus. gangguan terhadap zona inti dan khusus.

4.

Zona Pemanfaatan (10-20%).

Pengembangan kepariwisataan alam, termasuk pengembangan fasilitas-fasilitas wisata alam.

Persyaratan : kestabilan bentang alam dan ekosistem, resisten terhadap berbagai kegiatan manusia yang berlangsung didalamnya.

Sumber: Yulianda (2007)

Penentuan zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ekologi, social dan ekonomi. Faktor ekologi yang dipertimbangkan adalah keberadaan satwa yang dilin­dungi dan kerentanan habitat/ ekosistem, serta tingkat ancaman kerusakan, misalnya zona inti berada di tengah kawasan, atau jauh dari sumber kegiatan manusia (gambar 2).

Faktor sosial memper­ timbangkan kegiatan masyarakat dan pengunjung, serta gangguan yang

ditimbulkannya. Sedang­kan faktor ekonomi yang dipertimbangkan adalah nilai manfaat ekowisata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

2. Konsep Daya Dukung Odum (1959) mengatakan bahwa daya dukung dapat diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik yang terkandung di dalamnya. Di atas level daya dukung ini, tidak terjadi pe­ ningkatan populasi yang ber­arti.

Gambar 2. Pembagian Zona dalam Kawasan Wisata Bahari

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

71

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Namun Dhont (1988) membantah hal ini, dengan menyebutkan bahwa kaitan tersebut “salah kaprah�, karena tidak memperhitungkan faktor lingkungan dan berbagai faktor lainnya yang berperan di alam (Supangat, dkk, 2004).

Lebih lanjut dikatakan oleh Dhont (1988), konsep daya dukung yang realistik tidak dapat dijelaskan hanya dengan kurva pertumbuhan logistik yang mengabaikan sifatsifat alami seperti : a) adanya pergerakan spasial (migrasi) spesies dari waktu ke waktu, dan b) sifat stokastik alam. Dalam ilmu ekologi terapan, hal ini terkait dengan parameter K dari kurva pertumbuhan logistik. Dengan kata lain, kondisi suatu sumber daya tertentu yang terdapat pada suatu ekosistem alami seperti laut, akan bervariasi dari tahun ke tahun yang disebabkan adanya pengaruh faktor-faktor biotik dan abiotik serta pengaruh antar spesies yang terdapat di dalam ekosistem tersebut. Apabila suatu ekosistem telah mengalami gejala over-population, maka akan sulit ekosistem tersebut untuk pulih kembali.

Cohen (1995) dalam Supangat, dkk (2004) menyimpulkan bahwa tidak ada satu angka mutlak yang dapat menunjukkan daya dukung ekosistem dalam menampung semua kegiatan manusia, 72

Ilham Haikal

karena berbagai variabel yang menentukan besarnya daya dukung ekosistem tersebut bervariasi dan selalu tergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.  Sementara itu Bengen dan Retraubun (2006) mende­ fenisikan daya dukung sebagai tingkat pemanfaatan sumber daya alam atau ekosistem secara berkesinambungan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungannya.

Daya dukung ini selanjutnya dibedakan atas : a) daya dukung ekologisyaiknitingkat maksimum (baik jumlah maupun volume) pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan atau zona sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis, b) daya dukung fisik yaitu jumlah maksimum pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diabsorpsi oleh suatu kawasan atau zona tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas fisik, c) daya dukung sosial adalahtingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumber daya atau ekosistem terhadap suatu kawasan atau zona akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan.

Dalam konteks pariwisata, Yusran (2001) mengemukakan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

bahwa daya dukung didefinisikan sebagai level kehadiran pe­ngunjung yang membawa dampak terhadap masyarakat lokal, lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi oleh pengunjung dan masyarakat dan menjamin kelestarian untuk periode yang akan datang. Disini pentingnya mengatur jumlah kunjungan yang ditentukan oleh beberapa faktor: lamanya tinggal, karakteristik turis, konsentrasi pengunjung secara geografis dan derajat musiman.

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukan oleh WTO (1992) bahwa daya dukung pariwisata adalah tingkat kunjungan peng­ guna yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan wisata dengan ting­kat kepuasan yang tinggi ba­gi pengunjung dan berdampak mi­ nimal bagi sumber daya.

Sementara itu Yulianda (2007) mengemukakan bahwa konsep daya dukung ekowisata mempertimbangkan dua hal, yaitu (1) kemampuan alam untuk mentolerir gangguan atau tekanan dari manusia, dan (2) standar keaslian sumber daya alam.Konsep daya dukungharus mempertimbangkan aspek fisik, ekologi, psikologi dan sosial, sehingga dalam penerapannya bervariasi menurut tempat dan kondisi yang berbeda pula. Jadi daya dukung bukan konsep yang

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

tetap, tetapi keputusan manajemen yang bersifat spesifik dan dinamis.

Konsep ini disamping dapat mencegah kerusakan lingkungan juga dapat mencegah penurunan nilai ekonomi dari lokasi turisme.

Dengan konsep daya dukung, kondisi lingkungan kawasan turisme akan lestari, sehingga keunikan dan keindahan alam sebagai daya tarik turis akan tetap terjaga. Dengan demikian akan menjamin kelestarian untuk periode yang akan datang (Yusran, 2001).

Mengembangkan Ekowi­sata Bahari dengan Pen­de­katan Daya Dukung Pengembangan suatu ka­ wasan menjadi tujuan ekowisata memerlukan peren­­canaan yang matang, waktu yang cukup lama dan upaya kerja keras agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Mengembangkan kegiatan ekowisata memang bukan kegiatan yang mudah, memerlukan keahlian dari berbagai disiplin ilmu dan melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekowisata yang tidak terencana dengan baik akan mempunyai resiko yang besar, bukan saja mengakibatkan ke­ gagalan tetapi yang lebih ber­ bahaya adalah dampak negatif yang ditimbulkannya justru lebih

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

73

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

besar dari pada dampak positifnya, berupa rusaknya sumber daya alam tersebut (Yusran, 2001).

Lebih lanjut, Yusran (2001) mengemukakan bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, maka sejak awal mulai proses perencanaan, penerapan, dan pengelolaannya harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Secara strategik, daya dukung (carrying capacity) harus menjadi ukuran baku dalam mengukur jumlah pengunjung, jenis kegiatan dan waktu kunjungan serta pembangunan fasilitas wisata.

Beranjak dari pemahaman di atas, maka salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ekowisata bahari adalah daya dukung kawasan.

Berikut ini akan dijelaskan bagai­ mana mengembangkan ekowisata bahari dengan konsep daya dukung yang diadaptasi dari Coccossis, dkk (2002) dan Yulianda (2007).

Daya Dukung Sebagai Ba­gian Proses Perenca­naan Ekowisata Coccossis, dkk (2002) me­ ngemukakan bahwa imple­ mentasi daya dukung perlu dipertimbangkan sebagai suatu proses perencanaan untuk pembangunan ekowisata. Gambar 3, menunjukkan proses garis besar tahapan utama pelaksanaan daya 74

Ilham Haikal

dukung ekowisata. Dalam kaitan ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan : 1. Proses mendefinisikan dan mengimplementasikan daya dukung wisata dan proses perencanaan wisata yang berkelanjutan secara umum merupakan proses yang paralel dan saling meleng­ kapi, mampu menyedia­ kan suatu kerangka umum yang memandu masyarakat lokal, perencana dan pem­ buat keputusan. Kerangka ini berisi tentang prinsip, tu­ juan, sasaran dan kebijakan yang terukur berkaitan den­ gan pengembangan wisata di suatu kawasan yang berbasis perbedaan karakteristik atau mencirikan penghargaan ter­ hadap kapasitas lokal untuk wisata yang berkelanjutan.

2. Menentukan batas kapasi­ tas untuk kegiatan wisata berkelanjutan pada satu tem­pat melibatkan pe­ ngembangan lokal dan ke­ putusan tentang penge­lolaan wisata. Ini harus dilakukan dalam konteks perenca­ naan strategis komunitas demokratis yang memerlu­ kan partisipasi se­mua aktor utama dan masyarakat dalam skala yang luas. Konsultasi dengan pemangku kepentin­

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

gan yang relevan merupakan harus dipertimbangkan seba­ kunci utama dalam semua gai suatu panduan. Mereka langkah. Keseluruhan pro­ harus hati-hati dalam meng­ ses ini adalah dinamis dan kaji dan memonitor, dipadu­ siklis. kan dengan standar lain, dan 3. Mengukur secara keselu­ sebagainya. Daya dukung ruhan daya dukung wisata tidak tetap. Berubah seiring tidak berarti hanya satu ang­ dengan perubahan waktu ka mutlak, seperti jumlah dan pertumbuhan wisata wisatawan. Bahkan ketika dan dapat dipengaruhi oleh ini dicapai, limit ini tidak teknik pengelolaan dan kon­ perlu di patuhi secara obyek­ trol (Saveriades, 2000 dalam tif yang berarti tidak dapat Coccossis, dkk, 2002). dirubah atau merupakan kri­ 4. Proses mendefenisikan da­ya teria yang tetap. Batas atas dukung wisata terdiri dari dua dan batas bawah dari daya bagian (ini mengikuti prinsip dukung wisata dapat diguna­ kerangka konseptual daya kan secara flexible daripada dukung wisata sebagaimana sekedar satu angka mutlak. diuraikan oleh Shelby dan Pengkajian daya dukung Heberlein (1986). wisata seharusnya menyedi­ 5. Implementasi dari daya du­ akan bukan hanya level pem­ kung wisata dapat dibantu, bangungan maksimum tapi dipandu dan dimonitor, den­ juga minimum, tingkat mini­ gan satu set indikator ter­ mum ini penting bagi keber­ padu. Selama proses mend­ lanjutan masyarakat lokal. efenisikan daya dukung Sebagai tambahan, daya du­ wisata inisial dari set indika­ kung wisata mungkin berisi tor boleh dikembangkan, di­ berbagai batas daya dukung finalisasi mengikuti keputu­ yang berkaitan dengan tiga san terakhir dari sistem daya komponen (fisik ekologis, dukung secara keseluruhan. demografis sosial dan politik Keseluruhan proses ini ada­ - ekonomi). “daya dukung lah dinamis dan telah dicatat bukan merupakan konsep bahwa daya dukung wisata ilmiah atau rumusan untuk bukanlah suatu konsep yang memperoleh suatu angka, di tetap; ini harus dipertim­ luar itu pembangunan harus bangkan sebagai suatu alat berhenti”. Pembatas akhirnya memandu merumuskan ke­ Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

75

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Ilham Haikal

bijakan dan implementai Evaluasi bagian kedua (B): wisata yang berkelanjutan di menggambarkan bagaimana suatu kawasan seharusnya dikelola masa depan. dan tingkat dampak yang bisa Deskripsi bagian satu (A) diterima. Bagian ini dimulai : mendeskripsikan bagaimana dengan melakukan identifikasi sistem (tujuan wisatawan) dalam (jika belum ada) dari kondisi telaah pekerjaan, termasuk fisik, diinginkan atau tipe pembangunan ekologis, sosial, aspek politik dan yang lebih baik. Dalam hubungan ekonomi pembangunan wisata. ini tujuan dan sasaran pengelolaan Dalam konteks ini kepentingan perlu didefenisikan, alternative aksi lapangan yang dievaluasi dan tertentu di identifikasi dari : • Pembatas: faktor pembatas rumusan strategi pembangunan yang tidak mudah di atur. wisata. Atas dasar ini, daya Mereka tidak flexibel, dalam dukung wisata dapat dide­finisikan. arti aplikasinya terhadap or­ Berkaitan dengan hal ini bagian ganisasi, perencanaan, dan penting yang harus di identifikasi pendekatan pengelolaan, atau adalah : pembangunan infrastruktur • Tujuan / sasaran : (misalnya mendefinisikan jenis dari pen­ yang sesuai tidak mengubah galaman atau hasil lain yang ambang batas terkait dengan harus disediakan dalam satu pembatas ini. set dengan rekreasi).

• Kemacetan: faktor pemba­ tas dari suatu sistem dimana • Kriteria evaluasi: mene­tapkan taraf perubahan (dampak) seorang manajer masih da­ pat memanipulasinya (angka yang bisa diterima. dari pengunjung pada suatu tempat tertentu).

• Dampak: unsur sistem yang Analisis Daya Dukung Eko­wisata dipengaruhi oleh intensitas Yu l i a n d a ( 2 0 0 7 ) m e ­ dan jenis penggunaan. Tipe nge­m ukakan bahwa analisis dari dampak menentukan daya dukung ditujukan pada tipe kapasitas (fisik-ekologis, pengembangan wisata bahari sosial, dsb). Penekanan har­ dengan memanfaatkan potensi us ditempatkan pada ba­gian sumber daya pesisir, pantai dan yang memberikan dampak pulau-pulau kecil secara lestari. secara nyata.

Mengingat pengembangan wisata bahari tidak bersifat 76

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

mass tourism, mudah rusak dan ruang untuk pengunjung sangat terbatas, maka perlu penentuan daya dukung kawasan.Metode yang diperkenalkan untuk menghitung daya dukung pengembangan ekowisata alam dengan menggunakan konsep Daya Dukung Kawasan (DDK).

Selanjutnya Yulianda (2007) mengemukakan bahwa DDK adalah jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat ditampung dikawasan yang disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia.

Perhitungan DDK dalam bentuk rumus : DDK = Dimana : DDK =Daya dukung ka­wasan.

K = Potensi ekologis pe­ ngunjung per satuan unit area.

Lp = Luas area atau panjang area yang dapat diman­ faatkan.

Lt = Unit area untuk ka­tegori tertentu.

Wt = Waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari.

Wp = Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung un­ tuk setiap kegiatan tertentu.

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Pengusahaan kegiatan wisata dalam kawasan konser­v asi diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasiona dan Taman Wisata Alam, maka areal yang diizinkan untuk dikembangkan adalah 10 % dari luas zona pemanfaatan.

Sehingga daya dukung kawasan dalam kawasan konservasi perlu dibatasi dengan “Daya Dukung Pemanfaatan” (DDP) dengan rumus : DDP = Potensi ekologis pengunjung ditentukan oleh kondisi sum­ber daya dan jenis kegiatan yang akan dikembangkan seperti ter­cantum pada Tabel 4. Luas suatu area yang dapat digunakan oleh pengunjung mempertimbangkan kemampuan alam mentolerir pengunjung sehingga keaslian tetap terjaga.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

77

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Daya dukung kawasan dise­ suaikan dengan karakteristik sum­ ber daya dan peruntukan. Mis­ alnya daya dukung wisata selam ditentukan sebaran dan kondisi terumbu karang, daya dukung wisata pantai ditentukan panjang/ luas dan kondisi pantai. Kebutuhan manusia akan ruang diasumsikan de­ngan keperluan ruang horizontal untuk dapat bergerak bebas dan tidak merasa terganggu oleh ke­ beradaan manusia (pengunjung) lainnya. Untuk kegiatan wisata

Ilham Haikal

pantai diasumsikan se­tiap orang membutuhkan panjang garis pan­ tai 50 meter, karena pengunjung akan melakukan berbagai aktivi­ tas yang memerlukan ruang yang luas, seperti berjemur, bersepeda, berjalan-jalan dan lain-lain. Se­ dangkan untuk wisata bahari sep­ erti penyelaman setiap 2 orang membutuhkan 1.000 atau 100 x 100 m2, untuk snorkeling dan lainlain setiap orang membutuhkan 250 m2.

Jenis kegiatan

K (Σ pengunjung)

Unit area (Lt)

Keterangan

Selam

2

1000 m2

Setiap 2 orang dalam 100m x 10 m

Snorkling

1

250 m2

Setiap 1 orang dalam 50 m x 5 m

Wisata Lamun

1

250 m2

Setiap 1 orang dalam 50 m x 5 m

Wisata Mangrove

1

50 m

Dihitung panjang track, setiap 1 orang sepanjang 50 m

Rekreasi Pantai

1

50 m

1 orang setiap 50 m panjang pantai

Wisata Olahraga 1

50 m

1 orang setiap 50 m panjang pantai

Tabel 4. Potensi Ekologis pengunjung (K) dan luas area kegiatan (Lt) Sumber : Yulianda (2007)

78

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Ilham Haikal

Khusus untuk wisata selam luas terumbu karang mem足 pertimbangkan kondisi komunitas karang. Persen tutupan karang menggambarkan kondisi dan daya dukung karang. Jika kondisi komunitas karang disuatu kawasan baik dengan tutupan 76 %, maka luas area selam di terumbu karang yang dapat dimanfaatkan adalah 76 % dari luas hamparan karang.

Waktu kegiatan pengunjung (Wp) dihitung berdasarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata. Kegiatan wisata dapat dirinci lagi berdasarkan kegiatan yang dilakukan misalnya, menyelam, snorkling, berenang, berjemur dan sebagainya. Waktu pengunjung diperhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk kawasan (Wt). Waktu kawasan adalah lama waktu areal dibuka dalam satu hari, dan rata-rata waktu kerja sekitar 8 jam (jam 08.00 - 16.00).

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

dukung. Sebab kegiatan wisata bahari yang tidak terencana dengan baik akan memberikan dampak negatif yang lebih besar berupa rusaknya sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam rangka mengem足 bangkan ekowisata bahari dengan pendekatan daya dukung, ada tiga indikator penting yang harus menjadi perhatian yaitu : 1) indikator fisik-ekologi, 2) indikator sosio-demografi, dan 3) indikator politik-ekonomi.Sementara itu mengingat pengembangan wi足 sata bahari tidak bersifat mass tourism, mudah rusak dan ruang untuk pengunjung sangat terbatas, maka metode yang diperkenalkan untuk menghitung daya dukung pengembangan ekowisata alam dengan menggunakan konsep Daya Dukung Kawasan (DDK).

Penutup Tidak diragukan lagi bahwa prospek ekowisata bahari dapat menjadi salah satu kunci pertum足 buhan ekonomi di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maka perencanaan dan pengembangan ekowisata harus berpijak pada konsep daya Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

79

Mengembangkan Ekowisata Bahari di Indonesie

Daftar Bacaan Bengen, DG dan Retraubun, ASW. 2006. Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L).

Chaniago, JI. 2008. Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Konsep Ekowisata Pantai di Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua).

Coccossis, H., Alexandra, M., Anna, C. 2002. Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations. Athens.

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut - Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lembaga Penelitian dan Peng足 abdian Masyarakat - Uni足 versitas International Batam (LPPM-UIB) dan Pusat Ka足 jian Kelautan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

2005. Laporan Akhir Studi Pengembangan Eko足w isata Bahari di Perairan Pulau Abang, Kecamatan Pulau Galang Batam. Batam.

Marine Ecotourism for the Atlantic 80

Ilham Haikal

Area (META). 2001. Planning for Marine Ecotourism in the EU Atlantic Area : Good Practice Guidance. University of the West of England, Bristol.

Download.

Nugroho, I. 2004. Buku Ajar Ecotourism. Universitas Widyagama. Malang.

Supangat, A., Tonny, W., dan Safri, B (Editor). 2004. Daya Dukung Kelautan dan Perikanan (Selat Sunda, Teluk Tomini, Teluk Saleh dan Teluk Ekas). Badan Riset Kelautan dan Perikanan -Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Yulianda, F. 2007. Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumber daya Pesisir Berbasis Konservasi.

Makalah disampaikan pada Seminar Sains 21 Februari 2007. Departemen Manajemen Sumber daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Yusran. 2001. Ekoturisme di Indonesia : Prospek, Tantangan dan Strategi Pengembangannya.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme Sitti Nadirah1

Abstrak: Revitalisasi pendidikan pesantren sangat penting untuk menghindari stigma pembibitan gerakan radikal. Hal ini perlu dilakukan karena dianggap momok naik pemiskinan masyarakat yang berdampak pada siswa. Pendidikan pesantren sangat penting dan diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembendungan aliran radikalisme yang naik kembali menghadapi moderat, akomodatif. Untuk mempertahankan peran dan fungsi, bagian penting adalah untuk menyesuaikan kurikulum dan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dalam konteks budaya dan kearifan lokal.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pendidikan Islam, Pondok Pesantren, Radikalisme Abstract : Revitalization of Islamic boarding school education is very important to avoid the stigma of series radical movement. This needs tobe done because it was considered a bogey boarding the impoverishment of society which have an impact on students. Islamic boarding school education is very important and is expected to participate in damming the flow of radicalism that boarding back to face moderate, accommodating. To sustain the roleand functions, of the important part is to adjust the curriculum and with the Islamization of science the context of the culture and local wisdom.

Keyword: Revitalization, Islamic Education, Boarding School, Ra足 dicalism Dosen Institute Agama Islam Negeri Palu Sulawesi Tengah nadirahsitti@ yahoo.co.id 1

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

81

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Pendahuluan esantren lahir bersamaan dengan awal masuknya Islam. Sekalipun pada awal Islam masuk pesantren sudah tampak ada. Namun, gaya dan sistem pendidikan yang dipakai sama halnya dengan pesantren masa kini.2Berbagai lembaga pendidikan Islam pesantren bermunculan sejak sebelum kemerdekaan hingga se­ karang sebagai pusat kajian dan pengembangan keislaman (Is­lamic Center), baik formal maupun nonformal.

Mengamati kerangka berpikir generasi pendidikan Islam saat ini berada dalam dua arus besar pemikiran Islam yakni gagasan to­leransi antar budaya berhadapan pa­radigma doktrin radikal.3 Da­ lam situasi dunia yang tengah meng­hadapi meluasnya kekerasan ka­rena sejumlah perbedaan.Kini pen­didikan Islam pesantren seolah tak mampu mengajak masyarakat global aktif mewujudkan toleransi dan sikap moderat secara nyata.4

P

2 Wina Sanjaya, (2008), Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Kencana Jakarta.

Hal. 11 3 Uyoh Sadulloh, (2007), Pengantar Filsafat Pendidikan, Alfabeta Bandung.

Hal. 201 4 Abdul Rachman Shaleh, (2004), Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi, PT Grafindo Persada Jakarta. Hal. 49

82

Sitti Nadirah

Sistem pendidikan pesantren bukan hasil impor dari luar, tetapi produksi masyarakat sesuai kultural Indonesia sendiri. Disamping itu, pesantren juga adalah subkultur dari bangsa Indonesia. Seiring tradisi yang berkembang dipesantren berbeda dengan tradisi diluar pesantren. Disamping itu pula, banyak yang masih memandang sebelah mata terhadap pesantren yang dianggap kumuh, tradisionalis dan konservatif.5 Revitalisasi pendidikan Islam hendaknya direstrukturisasi secara komprehensif terhadap pranata hukum,ekonomi, politik, dan sosial. 6 Dilihat dari penerapan Al-Hamdany, Teuku Thai­ furrahman, (1982), Peranan Peren­ canaan Pendidikan dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Negara, Jakarta.

Hal. 45 6 Ide ini masih baru diperkenalkan, maka kita belum mengetahui persis muatan gagasan tersebut. Sikap-sikap radikal yang diasosiasikan dengan keberagamaan tidaklah murni karena faktor perbedaan agama. Konflik yang bernuansa agama tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada agamawan, tetapi juga harus disadari munculnya sikap radikal tidak terlepas dari berbagai perlakuan yang dialami masyarakat, seperti marginalisasi akibat pembangunan, ketidakadilan, maupun ketimpangan mem­peroleh akses dan aset terhadap pembangunan. Pendidikan toleransi hendaknya juga secara bersamaan dengan kebijakan rekonstruksi pembangunan agar tidak melahirkan akibat sampingan.

Pendidikan agama yang digagas oleh 5

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

norma moral dan etika, pendidikan Islam pesantren mencakup, pertama, tidak membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kedua,Membangun kesetiaan kepada berbagai pihak di mana seorang warga menjadi anggotanya. Ketiga, Membangun kejujuran kepada diri sendiri, mitra kerja, dan masyarakat luas. Keempat, Etos kerja yang ditetapkan dan disepakati bersama.

Kelima, penciptaan suasana saling mendukung. Keenam, memotivasi sumber daya manusia untuk menampilkan kerja yanglebih baik. Ketaatan kepada ketentuan normatif terlepas dari preferensi

Prof Harsya Bachtiar dengan sebutan pendidikan pancaagama. Gagasan itu berangkat dari prinsip lintas agama, tapi me足m un足c ulkan polemik karena masyarakat menganggapnya aneh.

Dasar keberatannya, khawatir tujuan pendidikan agama yang mengajarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang melahirkan etika keberagamaan hanya berhenti pada pengenalan keperbedaan masing-masing ajaran agama sehingga hasilnya akan makin membingungkan peserta didik.

Keempat, pendidikan lintas agama yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjembatani perbedaan antarperadaban guna melahirkan dialog antarwarga dunia. Lihat makalah, M. Ridwan Lubis, Pendidikan Lintas Agama, Jumat, 17 Oktober 2014 di sampaikan pada persidangan antarbangsa tentang aliansi antarperadaban (United Nation Allience of Civilization) di Bali pada akhir Agustus 2014

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

pribadi ataukelompok.7 Di samping faktor visi danmisi pendidikan, pendidik juga harus mencerminkan sikap moderat tanpa terjebak pada pemikiran radikal.Selama ini, masyarakat seakan alergi pada studi toleransi karena khawatir akan menumpulkankesadaran akidahnya dengan membawa pesan radikalisasi. Padahal tidak seperti yang disangkakan.

Harus disadari, pendidikan Islam sudah lama mengalami transformasi pemikiran kearah pencerahan intelektual. 8Lebih penting, revitalisasi dilakukan pada aspek potensi sumber daya manusia, kurikulum dan manajemen yang menopang pembaruan dan restrukturisasi pendidikan Islam.

Hal ini perlupengkajianatas berbagai tantangan pendidikan Islam di era sekarang. Isu globalisasi, pluralisme, integrasi bangsa dan otonomi daerah menjadi fokus penyesuaian dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Namun, dilema dan problematika yang dihadapi pendidikan Islam pesantren dewasa ini adalah kurikulum, tenaga pengajar, manajemen pendidikan, visi 7 Sondang P Siagian (2008), Komunikasi Lintas Budaya, Penerbit Kompas, jakarta. Hal 10 8 Azra, Azyumardi, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, cet. I, Bandung: Mizan. 2002

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

83

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Sitti Nadirah

dan misi sesuai dengan amanah Wajah dunia pendidikan Is­ Undang-Undang Dasar 1945. lam yang penuh dengan vitalitas berhasil memahami, menyerap, Vitalitas Keilmuan Pendidikan mentransfer ajaran islam secara Islam baik dinamis, dan kreatif sebagai Sudah menjadi kenyataan sebuahkegairahan mencari ilmu sejarah, bahwa Islam jaya era “uthlub al-ilma”. Sejak abad 13, inilah disebut the golden age Islam mengalami kemunduran, of Islam.9Pendidikan Islam pun h a l i t u d i s e b a b k a n t e r j a d i mampu berdialog dengan zamannya dikotomik“Islamic knowledge dan dan berhasil “mengislamkan” “non-Islamic knowledge” yang banyak disiplin ilmu termasuk menghinggapi umat sendiri.

Terjadinya dikotomisasi ter­ filsafat. Di samping mampu melahirkan ulama-ulama besar hadap ilmu pengetahuan antara dan ilmuwan-ilmuwan muslim sains agama (ulumu syar’iyyah) dari berbagai bidang ilmu, seperti dan sains rasional (ulum ‘aqliyyah) filsafat, kedokteran, falak, geografi, mengakibatkan ilmu ‘aqliyyahyang matematika, fisika, kimia, sastra, menjadi pilar epistemologis bagi sosiologi, sejarah, ilmu politik dan perkembangan masa depan islam bidang pendidikan, komunikasi, bidang lainnya.

Karya-karya agung mereka dan teknologi menjadi lenyap sampai kini bisa ditemukandi dari tradisi keilmuan pendidikan 11 perpustakaan international. Ji­ Islam.

Pada saat yang sama,ilmu ka diteliti secara mendalam, ‘aqliyyahtadi mengalami transmisi sesungguhnya kunci kehebatan perkembangan keilmuan Islam ke dunia eropa. Akhirnya, umat karena berhubungan eratdengan Islam pun harus “terperangah” dinamika umat menjalankan ajaran dengan supremacy knowledgeyang Islamsecara konsisten. Mereka dikuasai barat dan mengalami berhasil menggelar dialog total ketergantungan kepada dunia barat secara kritis terhadap pemikiran dalam hampir semua kehidupan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, barat.10 seharusnya umat Islam memberi Muhaimin, (2008), Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 10 Abdul Kadir, Revitalisasi Pendidikan Islam, Widyaiswara Madya 9

84

Bkpp Pemerintah Provinsi Aceh http:// bkpp.acehprov.go.id/simpegbrr/Artikel/ Artikel10-12-2012/REVITALISASI_ PENDIDIKAN_ISLAM.pdf. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015 11 Ibid, Abdul Kadir, Op.Cit.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

jawaban secara komprehensif melalui pengembangan keilmuan pendidikan Isam. Sekarang dalam perkembangannya harus mendapat tekanan baik dari pemerintah pada suatu negara maupun daerah tertentu.12 Di Indonesia sendiri, dengan adanya isu terorisme, ISIS, dan gerakan radikal lain. Mencoba menyudutkan Islam melalui pendidikan pesantren yang di justifikasi dengan sumber ge­ rakan radikal, terorisme dan faham lainnya. Hal ini tentu berdampak pada persoalan struktur masyarakat Islam yang terpengaruh, bahkan terkesan ada mobilitas santri yang di rekayasa untuk melakukan gerakan radikalisme.

Dengan demikian, pemerintah sendiri belum faham kontribusi maupun paradigma pendidikan Islam, pemerintah mengajukan pengembangan kurikulum berbasis lokal dan perubahan metodologi pembelajaran agar bisa mencegah radikalisme pada santri pondok pesantren.

Dengan melihat kemunduran umat Islam tersebut seharusnya telah menawarkan sebuah “metho­ delogy alternative” peme­cahannya, yaitu untuk kembali menggairahkan kebangkitan umat Islam ditengah tekanan hegemoni kekuasaan barat. Pendidikan Islam segera

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

menyadari masih mengekang kreatifitasanak didik yang berakibat pada kehilangan kebebasan untuk berkembang dan berinovatif.

Untuk keluar dari problematika yang dihadapi pendidikan Islam harus segera revitalisasi secara kelembagaan mengingat tun­ tutan globalisasi dengansegala konsekuensi harus berani revitalisasi sistem pendidikan Islam sehingga mencerdaskan dan memerdeka­kan.

Fungsi pendidikan Islam pesantren seperti ditegaskan dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalahmengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, beriman, ber­ takwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.13 Fungsi dan tujuan pendi­ dikan Islam pesantren berupaya pembangunan moral dan karakter bangsa agar tidak terjebak pada radikalisme. Karena pen­d i­d ik­ an pesantren merupakan mi­s i besar dalam membina ka­d e­ risasi generasi Islam, maka per­ lu dukunganmasyarakat sepe­ nuhnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan ka­ rakter peserta didik di sekolah Anonim, Buku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Hal 5 13

12

Ibid, Abdul Kadir, Op.cit

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

85

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

pendidikan Islam pesantren adalah memaksimalkan mata pelajaran yang sesuai dengan kearifan lokal yang berkaitankeislaman. Karena itulah, pendidikan pesantren juga memiliki misi utama dan mulia dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Revitalisasi pendidikan Islam pesantren sangat penting demi terwujudnya karakter bangsa di masa depan. Hubungan antar pemeluk agama untuk memberi warnatersendiri seiring dengan perkembangan sejarah dan per­ adaban manusia sehingga hu­ bungan agama harus harmonis.

Konflik antarumat beragama di berbagai negara menjadi bukti bahwa hubungan antaragama tidak harmonis. Fakta yang misalnya setelah terjadinya pem­ boman terhadap gedung WTC di AmerikaSerikat tanggal 9 November 2001 oleh sekelompok orang yang diidentifikasisebagai penganut Islam radikal (baca: fundamentalis), rekayasa ISIS, terorisme, maupun isu sek­tarian lainnya yang merusak hubungan Islam dengan agama lain sehingga konflik yang berkepanjangan.14 14 Marzuki, Revitalisasi Pendidikan Agama Di Sekolah Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Di Masa Depan, FIS Universitas Negeri Yogyakarta. http:// download.portalgaruda.org/article. php?article=102346&val=436. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015

86

Sitti Nadirah

Sampai saat ini, pendidikan Islam pesantren masih diakui se­bagai sistem pendidikan yang genuin dari sistem pendidikan nasional. Tentu saja, ada banyak perubahan dan modifikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Akan tetapi, diakui atau tidak, pesantren telah banyak memberikan konstribusi dalam menghantarkan bangsa Indonesia kearah yang lebh prospektif.15 Model adalah revitalisasi pen­ didikan Islam pesantren diharap­ kan membawa pesan etis dan citra agama yang positif sehingga tidak lagi menjadi sumber radikalisme.

Karena membudayakan pendidikan dalam sistem dialog dapat membangun komunikasi tentang nilai-nilai keberagamaan yang membentuk perilaku manusia.

Pesantren pada saat pembentukan awalnya bukan hanya dijadikan sarana transformasi pengetahuan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dari luar.

Fungsi Ideal Revitalisasi Pesantren Peran dan fungsi ideal yang harus dijalankan oleh pendidikan Islam pesantren, adalah pertama, Murlyasa, E. (2009), Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Bumi Aksara, 15

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

pesantren diperuntukkan untuk kalangan menengah kebawah, sehingga biaya pendidikan dipesantren harus lebih murah daripada diluar pesantren. Kedua, pesantren adalah transformasi pengetahuan keislaman moderat dan menyikapi persoalan tanpa permusuhan.Karena itulah, arah pendidikan pesantren harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan keislaman. Ketiga, pesantren merupakan rumah perbaikan moral dan akhlak masyarakat sehingga tidak terjebak pada radikalisme dan krisis moral sosial. 16 Ingat, pesantren bukan seperti sekolah umum, pendidikan Islam pesantren memiliki karakteristik genuin yang harus dipertahankan tidak secara kaku.Yang perlu kita pikirkan bersama adalah peran dan fungsi revitalisasi pendidikan Islam pesantren17 pada masa sekarang.

Perlu ditegaskan bahwa pesantren dengan seperangkat infastruktur yang dimilikinya seharusnya bisa memiliki tanggungajawab atas peran dan fungsinya. Jika tidak, pendidikan pesantren akan segera Hatim Gazali (2008), Revitalisasi Peran dan Fungsi Pesantrenhttps://gazali. wordpress.com/2008/04/24/revitalisasiperan-dan-fungsi-pesantren/. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015 17 Ramayalis, (2008), Metodologi Pendidikan Islam. Kalam Mulia Jakarta.

Hal. 21 16

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

gulung tikar dan hanya menjadi kenangan indah dimasa lalu.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengasuh dan pengurus pesantren.Pertama, pesantren sebagai alternatif pendidikan.18 Dengan mahalnya pendidikan-pendidikan umum, pesantren merupakan alternatif pendidikan bagi kalangan yang tidak mampu. Karena itulah, biaya pendidikan di pesantren harus diminimalisir. Jika memang pesantren tidak mampu, lalu kepada siapa lagi rakyat miskin yang memiliki inisiatif menyekolahkan anaknya akan mengaduh. Negara sebagai pemegang kekuasaan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kini, Indonesia sudah berada dalam jepitan kapitalisme global yang sangat tidak manusiawi.

Kedua, pendidikan moral.

Diakui atau tidak, moralitas me足r upakan pangkal dari krisis multidimensi yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia ini, mulai dari pemerintah, wakil rakyat, pejabat lemah dalam hal moralitas.Akibatnya, korupsi semakin tak tertandingi, lalai dalam menegakkan hukum, keadilan tidak segera tercapai, nepotisme dan kolusi merajalela. Bahkan, pembunuhan, konflik agama, 18 Jalaluddin dan Abdullah Idi, (2007), Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan, Ar-Ruzz Media Jogjakarta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

87

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

pertengkaran merupakan dampak dari rendahnya moralitas bangsa.

Agama dijadikan komoditas politik, legitimasi penguasa yang despotik, perampasan hak-hak asasi dan lain sebagainya.

Ketiga, pendidikan pesantren sebagai pusat studi agama. Secara tidak langsung, pendidikan pesantren sama sekali dinafikan.

Sebab, pesantren yang selama ini dianggap sebagai pusat studi Islam pada kenyatannya masih diperbebatkan keberadaannya.

Karena itulah, tak ada alasan lain, kecuali revitalisasi fungsi dan peran pesantren, khususnya dimasa-masa yang akan datang.

Tentu saja dengan beberapa catatan.

Salah satunya adalah pendidikan pesantren dituntut harus mampu mentransformasikan pengetahuan keislaman kepada santrinya secara menyeluruh dengan pelbagai cara,misalnya melalui perbaikan kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana pesantren.Sehingga bisamemainkan peran dalam konteks keindonesiaan dimasamasa yang akan datang.19 Pendidikan Pesantren Pem足ben足 dung Radikalisme Pendidikan Islam pesantren sering menjadi kambinghitam atas maraknya aksi-aksi terorisme belakangan ini. Padahal ada pihak 19

88

Ibid, Hatim Gazali (2008)

Sitti Nadirah

yang sebenarnya lebih pantas dimintai tanggung jawab atas kasus-kasus terorisme itu. Sejak beberapa tahun silam hingga kejadian Bom di Pesantren Umar Bin Khattab, NTB, 11 Juli 2011, seruan demi seruan pencegahan tampaknya lebih banyak ditujukan kepada kaum pesantren, madrasah, maupun sekolah pendidikan Islam.

Berbagai acara roadshow kampanye pencegahan aksi teror sangat dominan dilakukan di lembagalembaga pendidikan Islam.

Meskipun siapa saja bisa terlibat dalam aksi pemboman, anehnya lembaga pendidikan Islam seolah menjadi pihak yang patut dikambinghitamkan.

Pesantren, menjadi sorotan sebagai benteng terbaik pencegahan masuknya terorisme dan faham radikalisme.20Jika terus adaupaya 20 Salah besar apabila ada pihak yang mengira pesantren maupun lembaga pendidikan Islam menjadi wahana paling efektif untuk menangkal faham radikalisme dan terorisme.

Lembaga pendidikan termasuk pesantren hanya mampu menerapkan kurikulum pencegahan radikalisme dan itu membutuhkan waktu lama. Proses dan prosedur, serta langkah-langkah lembaga pendidikan Islam pesantren untuk mencegah radikalisme, tidak sebanding dengan kehebatan para pelaku, para penggagas, dan para eksekutor yang siap melakukan aksi kapan saja dan dimana saja. Ada pihhak yang paling menguasai dan benar-benar mampu mendeteksi adanya ancaman bom, bahkan rencana pengeboman maupun kegiatan sel-sel pelaku. Mereka bukanlah

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

penggiringan opini, tentu semakin menampakkan bukti bahwa tujuan utama kampanye pencegahan terorisme sebenarnya tidak murni untuk meredam aksi teror, melainkan untuk memperkuat stigma negatif terhadap pesantren.

Semua ajaran Islam dari awal sampai akhir mencegah radi­kalisme, walaupun saat ini Islam sedang diuji dengan tampilan yang buruk, keji ataupunteroris. Ada 2 hal pokok yang membuat orang memiliki pandangan yang salah tentang

para ustadz, apalagi guru di lembagalembaga pendidikan Islam itu, melainkan permainan intelijen. Pihak yang paling berwenang dan paling bertanggungjawab dalam mencegah aksi radikal adalah aparat intelijen yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Semua personel intelijen yang dibiayai oleh negara setiap tahunnya itu, harus menjadi garda terdepan dalam mencegah aksi teror. Merekalah yang dilatih, dibiayai, dihidupi, dan memiliki ketrampilan, intuisi, sensitifitas, dan kemampuan khusus untuk mengetahui adanya gerak-gerik rencana pelaku dalam melakukan tahap-tahap awal hingga aksi pengeboman. Sangat mustahil bagi lembaga selain lembaga intelijen yang mampu mendeteksi pelaku-pelaku bom maupun penyebaran faham-faham radikal yang ada. Dalam hampir 9 tahun terakhir ini, seharusnya personel intelijen sudah berada di pos-pos yang dianggap rawan tumbuhnya terorisme. Lihat Mustofa Nahrawardana, Terorisme Subur, Jangan Kambinghitamkan Pesantren,http:// www.detiknews.com/read/2011/07/20 /023636/1684723/10/terorisme-suburjangan-kambing-hitamkan-pesantren detikcom, Selasa (19/7/2011). Diakses pada tanggal 18 Maret 2015

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Islam, yakni21pertama,eksternal, stigma yang tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan melemahkan geliat perkembangan Islam.Ke­ dua, Internal, banyak pemikir Islam sekarang kadang ceroboh dengan menggambarkan bahwa tampilan Islam masih buruk sehingga menghasilkangenerasi yang salah.Solusi masalah radikalisme danterorisme, harus dipahamkan benar melalui pendidikan Islam pesantren sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendidikan Islam pesantren merupakan sumber kedamaian bagi semua umat beragama dan pusat kajian islam dunia. Indonesia menjadi contoh kondisi islam sebenarnya didunia. Pencegahan radikalisme bisa berjalan efektif dengan mengintegrasikan kurikulum pendidikan secara apik dan baik.

Upaya pencegahan dan pe­ nang­gulangan dengan me­la­kukan langkah-langkah preventif pada pranata institusi pendidikan dan lembaga keagamaan masyarakat.

Bassam, “Mencegah Radikalisme Dan Terorisme”, Sarasehan dilaksanakan pada 29 Januari 2013, Kerjasama ICBB dan Kemenag (Kua Kec. Piyungan) Bantul Yogyakarta. http://khazanah. republika.co.id/berita/dunia-islam/ islam-nusantara/15/03/07/nku511cegah-radikalisme-indonesia-inginmenjadi-pusat-kajian-islam-dunia. Di akses pada tanggal 11 maret 2015 21

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

89

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Sitti Nadirah

Penting untuk pencegahan merosotnya nilai Islam dalam pesantren dan terutama mem­ bendung paham radikalisme menyusup dari tubuh pesantren.

Selain itu, harus siaga memagari santri agar tak terpengaruh oleh paham radikal. Bahkan, para santri sejak awal pendidikannya telah diajarkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Karena kerap kali, pesantren sebagai salah satu justifikasi pintu masuk paham radikal padahal itu hanya saja pemberitaan media dan permainan intelijent terhadap berbagai kasus radikalisme yang telah direkayasa. Pesantren sampai saat ini tak kecolongan disusupi paham radikal. Sebab sejak awal, santri sudah dibekali akidahnya dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin.

memiliki pengetahuan informatif dan kepedulian nilai-nilai sosiokultural dilingkungan belajar peserta didik.

Secara konsep, kurikulum berbasis muatan lokal dipesantren bersifat melekat ke seluruh mata pelajaran dan berupa kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis keagamaan dan tentuberkaitan dengan mata pelajaran.22 Menurut Tirtaraharjda dan La Sula, seba­ gaimana di kutip Iim Wasliman mengungkapkan bahwa kurikulum muatan lokal dipesantren adalah suatu program pendidikan yang berisi media pembelajaran Islam dan strategi penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial budaya dankreatifitas lokal.23 Yang dimaksud kurikulum materi pelajaran di pesantren bersifat kearifan lokal yang dipilih Kurikulum Pembendungan Ra­ oleh mund di bawah bimbingan di­kalisme guru guna mencapai tujuan Salah satu unsur yang harus pembelajaran. Media penyampaian dilestarikan oleh pendidikan ialah metode pembelajaran. adalah nilai, tradisi, keterampilan Sedangkan isi kurikulum muatan dan moralitas pada lingkungan lokal islami diambil lingkungan masyarakat. Dalam beberapa 22 Muhammad Nasir, (2013), tahun terakhir, pemerintah meng­ Pengembangan Kurikulum Muatan gulirkan perubahan kuriku­l um Lokal Dalam Konteks Pendidikan dengan menambahkan mata Islam Di Madrasah, Hunafa: Jurnal pelajaran muatan lokal ke­ Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni. islaman di pesantren. Melalui Hal. 1-18 23 Iim Wasliman, (2007), Modul pem­belajaran muatan lokal islami Problematika Pendidikan Dasar, Pps ter­sebut diharapkan peserta didik Pendidikan Dasar UPI Bandung. Hal. 209.

90

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

terdekat (tadabbur) berkaitan kehidupan sosial.

Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menyebutkan kurikulum muat­ an lokal bersifat keislaman ada­lah kegiatan kurikuler yang me­n gembangkan kompetensi sesuai ciri khas daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.24 Menurut Muhaimin, pengem­ bangan kurikulum muatan lokal keislaman di pesantren bertujuan mengembangkan potensi daerah dan membangun pemahaman holistik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pesantren serta mengembangkan landasan teologis pemikiran peserta didik untuk memahami realitas sehingga dapat membedakan antara yang benar dan salah.25 Dengan kurikulum ini di­ harapkan, ada kolaborasi keilmuan agar tidak tercerabut dari tradisi dan karakteristik masyarakat E. Murlyasa, (2009), Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian guru dan Kepala Sekolah, (Cet. ke-3, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 256.

25 Muhaimin, (2008), Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah dan Madrasah, Edisi I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 94 24

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

yang mengitarinya. Pan­dangan Muhaimin, bahwa ku­r ikulum pesantren harus mem­beri pengaruh sehingga dapat membentuk masyarakat menjadi lebih baik.

Ada tiga standar revitalisasi kurikulum, yaitu pertama,adaptasi antara masyarakat dan peserta didik sebagai basis sosial Islam sehingga bisa menyesuaikan diri. Kedua, revitalisasi fungsi kontrol masyarakat sebagaisyarat perubahan kurikulum dengan melihat kepentingan masyarakat.

Ketiga,perspektif masa depan yaitu produktif dalam membangun struktur sosial masyarakat yang bermoral.

Materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, issu sosial, ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu lingkungan, perdamaian dunia dan lain-lain.

Dapat pula dikemukakan, melalui penerapan kurikulum muatan lokal keislaman ini dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.26 26 Uyoh Sadulloh, (2007), Pengantar Filsafat Pendidikan, Alfabeta, Bandung. Hal. 168, Bandingkan dengan Jalaluddin dan Abdullah Idi, (2007), Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat dan Pendidikan, Penerbit Ar-Ruzz Media, Jakarta. Hal. 118. Lihat pula M. Djumransyah, Filsafat Pendidikan, Bayumedia Publishing, Malang. Hal.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

91

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Sitti Nadirah

Pelaksanakan inovasi pem­ belajaran dalam konteks Pendidikan Agama Islam, sudah saatnya merubah paradigma pengajaran yang selama ini lazim digunakan dalam proses belajar mengajar pendidikan pesantren kearah paradigmayang lebih baik. Hal ini diungkapkan oleh Qowaid dkk, bahwa 27 bukan rahasia lagi, paradigma pembelajaran pesantren selama ini masih sarat orientasi belajar mengajar ketimbangpembelajaran diluar lingkungan dengan kolaborasi alam.

Akibatnya dikalangan pe­serta didik, pendidikan Islam sering dipandang sebagai mata pelajaran yang menjemukan, saratdogma dan doktrinasi norma yang kurangmembuka ruang bagi peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalamproses pembelajaransehingga peserta didik menjadi malas dan kurangbersemangat mengikuti mata pelajaran.28Hasil study Xaviery dalam Qowaid dkkmenyimpulkan seku­rang-kurangnya terdapat tiga masalah pokok yang melatar­

belakangi keengganan peserta didikmengikuti suatu mata pelajaran Pertama, masalah teknik pembelajaran yang tidak menumbuhkan motivasi peserta didik. Kedua, eksistensi pendidik bukan sebagai fasilitator yang membelajarkan peserta didik, melainkan pribadi yangmengajar dan menggurui peserta didik dan ketiga, penyampaian pesan pembelajaran dengan media yang kurang interaktif.

Pendidik perlu memahami dinamika perubahan dan me­ ngembangkan kreativitas pen­ didik yang kapasitasnya untuk menyerap, menyesuaikan diri, menghasilkan atau menolak pembaharuan itu sendiri. Dengan demikian, inovasipembelajaran merupakan upaya menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam proses pembelajaran dan sekaligus untuk memecahkan berbagai permasalahan dalamproses pembelajaran.

Pendapat Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo inovasi dalam bidang pendidikan dan pem­belajaran me­ rupakan upaya untuk memecahkan 188. masalah masalah bidang pendidi­ 27 Qowaid, dkk, (2007), Inovasi 29 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kan dan pembelajaran”. Proses (SMP),(Cet. I: PT. Pena Citasatria, Jakarta, Hal. 10.

28 Cece Wijaya, dkk, Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1992), Hal. 5 92

Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Model Pembelajaran Berperspektif Gender, Teori dan Aplikasinya di Sekolah, (Cet.I; Malang: UMM Press, 2009), Hal. 17 29

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

pembelajaran yang berkualitas mengacu pada undang-undang SISDIKNAS bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 35 ayat 1 standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan,sarana dan prasarana, pengelolaan, pembi­ ayaan, dan penilaian pendidikan yang harus diting­katkan secara berencana dan berkala”.30 Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwastandar nasional pendidikan terdiri dari 8 bagian yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV Standar Proses pasal19 ayat 1, yaitu proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukupbagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran semacam ini, hanya dapatdilaksanakan melalui inovasi pembelajaran, yaitu mendesainpembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan 30 Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 2003, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.

18

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

dan menggunakan berbagai hal secara optimal, seperti memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, menciptakan media yang menarik dan memanfaatkan potensi peserta didik sehingga dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran. Di samping itu Win Wenger mengemukakan bah­wa proses pembelajaran ber­­ kualitas hendaknya juga mem­ perhatikan kondisi individu peserta didik sebagai individu yang unik, dan keunikan itu untuk mendapat perhatian dalam proses pembelajaran.31 Karakteristik peserta didik menjadi salah satu penentu da­ lam mempertimbangkan dan me­nerapkan metode serta media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik pesertadidik.

Dengan demikian komponen tersebut memiliki keterkaitanyang erat untuk mewujudkan kualitas pembelajaran.32 Dengan demikian, respon peserta didik terhadapinovasi teknik pembelajaran tersebut 31 Win Wenger, (2003), Beyond Teaching and Learning, diterjemahkan oleh Ria Sirait dan Purwanto dengan judul: Memadukan Quantum Teaching dan Learning, Nuansa, Jakarta, Hal. 92.

32 Mencermati inovasi teknik pembelajaran yang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 14.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

93

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Sitti Nadirah

dapat meng­amalkannya di tengah masyarakat secara baik.33 Perbedaan penggunaan matode pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan Islam pesantren, dapat menghasilkan output yang berbeda pula, walaupun pada materi pela­ jaran yang sama. Oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran sangat menentukan bukan hanya peningkatan hasil belajar peserta didik tetapi juga kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Pemilihan berba­ gai metode pembelajaran dalam melaksanakan proses pembela­ jaran, memiliki pertimbangan pertimbangan tertentu.34 Menurut Winarno Surakhmad dalam Syaiful Bahri Djamarah, berbagai hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran adalah tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya; anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya; situasi dengan berbagai keadaanya; fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya, dan pribadi guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda. Pemilihan

suatu metode pembelajaran memiliki berbagaipertimbangan sebagaimana tersebut di atas.35 Berbagai pertimbangan ter­ sebut di maksudkan agar metode pembelajaran yang telah dipilih dapat diterapkan secara baik dengan mendapatkan hasil belajar peserta didik yang maksimal, karena setiap materi pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan pemilihan metode tertentu yang sesuai dengan karakteristik tersebut.36 selain itu potensi peserta didik dan fasilitas pendukung juga sangat menentukan pemilihan suatu metodepembelajaran.

Syaiful Bahri Djamarah, (2000), Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Cetakan ke I, PT. Rineka Cipta Jakarta, Hal.. 186.

34 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, Edisi.I, (Cet. II; Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2011), Hal. 21.

Rossi dan Breidle dalam Wina Sanjaya, (2009), Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 187.

36 Abdul Halik, (2013), Inivasi Teknik Pembelajaran, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. I No. 1. Hal. 51

33

94

Penutup Top of Form Bottom of Form Tentu pesantren bukan tidak ada sebuah upaya untuk mendis­ kriditkan Indonesia di mata dunia.

Sebagaimana justifikasi selama ini bahwa pesantren sebagai sumber dan tempat berkembangnya radikalisme. Sungguh jauh dari realitas, pendidikan pesantren merupakan wahana institusi 35

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Sitti Nadirah

pengembangan keilmuan dan generasi Islam.

Dari beberapa penelitian, pendidikan Islam pesantren meru­ pakan basis pencegahan terorisme dan radikalisme yang terjadi.

Mungkin banyak pandangan, baru saat ini tantangan paling berat bagi pesantren ketika distigma sebagai sarang teroris, padahal sebagaimana kita ketahui pesantren dari sebelum kemerdekaan sampai sekaang telah berkontribusi besar dalam mendidik dan menata generasi bangsa Indonesia. Jadi, tidak layak pesantren di stigma sebagai basis radikal dan terorisme.

Justru pesantren bertanggungjawab terhadap keberlangsungan bangsa negara dengan membimbing seluruh generasi Islam agar berahlakul karimah terutama dalam menghadapi globalisasi.

Maka, sebab itu, penting untuk membersihkan nama pesantren melalui agenda revitalisasi kurikulum maupun pemantapan proses pendidikan santri sehingga tidak tercemari stigma gerakan radikalisme. Harus ada tradisi kuat melakukan pemberdayaan di dunia pendidikan Islam pesantren.

Pesantren lebih peduli dan mampu berpikir kritis tentang isu-isu kontraterorisme, kontraradikalisasi, pluralisme beragama, dan memahami perbedaan.Pesanpesan kelompok ekstrem secara

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

langsung dapat ditangkal di wilayah yang sering terjadi radikalisasi.

Konflik komunal dapat dicegah dan pemahaman agama meningkat melalui pemanfaatan media yang beragam.Menangkal dan mencegah radikalisasi dapat terlembagakan di pesantren melalui guru dan pelajar sehingga meningkatkan berpikir kritis, dan memahami isu kontraradikalisasi dan pemahaman keagamaan.Terbangun jaringan antar pesantren dalam melakukan skill resolusi konflik dengan menerapkan kurikulum kontraradikalisme untuk bekal menangkal radikalisasi.

Daftar Pustaka Buku : M. Ridwan Lubis, Pendidikan Lintas Agama, Jumat, 17 Oktober 2014 di sampaikan pada persidangan antarbangsa tentang aliansi antarperadaban (United Nation Allience of Civilization) di Bali pada akhir Agustus 2014 Sondang P Siagian (2008), Komunikasi Lintas Budaya, Penerbit Kompas, jakarta.

Hal 10 Toto Suharto (2014), Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan I (Edisi Revisi) Penerbit ArRuzz Media, Yogyakarta.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

95

Revitalisasi Pendidikan Islam Pesantren dalam Pembendungan Radikalisme

Sitti Nadirah

2015 Internet: Prof. Dr. Mudjia Rahardjo dan M. M u s t o f a N a h r a w a r d a n a , Terorisme Subur, Jangan Asrori Ardiansyah, Metodologi Kambinghitamkan Pesantren, Penelitian Pendidikan Islam, http://www.detiknews.com/ www.kabar-pendidikan. read/2011/07/20/023636/16 blogspot.com, www.kmp84723/10/terorisme-suburmalang.com dan www. jangan-kambing-hitamkanarminaperdana.blogspot. pesantren detikcom, Selasa com. Diakses pada tanggal (19/7/2011). Diakses pada 20 Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 Abdul Kadir, Revitalisasi Pendidikan Islam, Widyaiswara Bassam (2013), Mencegah Radikalisme Dan Terorisme, Madya Bkpp Pemerintah Sarasehan dilaksanakan pada Provinsi Aceh http://bkpp.

29 Januari 2013, Kerjasama acehprov.go.id/simpegbrr/ ICBB dan Kemenag (Kua Kec. Artikel/Artikel10-12-2012/ Piyungan) Bantul Yogyakarta.

REVITALISASI_PENDIDI足 http://khazanah.republika.

KAN_ISLAM.pdf. Diakses co.id/berita/dunia-islam/ pada tanggal 20 Maret 2015 islam-nusantara/15/03/07/ Anonim, Buku Undang-Undang nku51 1-cegah-radikalismeNomor 20 Tahun 2003 Pasal indonesia-ingin-menjadi3. Hal 5 pusat-kajian-islam-dunia. Di Marzuki, Revitalisasi Pendidikan akses pada Tanggal 11 Maret Agama Di Sekolah Dalam Pem2015, bangunan Karakter Bangsa Di Masa Depan, FIS Universi足 tas Negeri Yogyakarta. http:// download.portalgaruda.org/ar足 ticle.php? article=102346&val =436. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015 Hatim Gazali (2008), Revitalisasi Peran dan Fungsi Pesantr足 enhttps://gazali.wordpress. com/2008/04/24/revitalisasiperan-dan-fungsi-pesantren/.

Diakses pada tanggal 20 Maret 96

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Cross-Cultural Communication and Diplomacy Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian Rusdianto1 Abstrak Indonesia merupakan negara sejuta kebudayaan dengan ribuan pulau, tentang diantara itu sala satunya budaya tama lamong yang bersifat lokal, nasional bahkan global yang memiliki peran strategis dalam melakukan diplomasi negosiasi dan komunikasi kebudayaan dalam konteks memberikan rasa damai, aman dan nyaman kepada seluruh dunia. Tentu prosesnya mealui mengagas sekolah, kurikulum dan pertukaran budaya tama lamong sebagaimana sebelumnya telah di lakukan dibeberapa tempat baik dalam negeri maupun luar negeri. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tama lamong bisa di jadikan rujukan dalam implementasi pendidikan karakter secara global. Ditengah maraknya kekerasan terhadap wanita, konflik politik, pragmatis dan hedonis terhadap sesama. Maka budaya tama lamong merupakan instrumen baik untuk dijadikan kurikulum pendidikan karakter yang bertujuan meneguhkan keragaman daan melindungi kepentingan nasional Indonesia serta mendamaikan seluruh bangsa.

Kata Kunci: Lintas Budaya, Komunikasi dan Diplomasi, Tradisi Tama Lamong, Pendidikan Karakter

Penulis adalah Dosen PISIF Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta (UHAMKA) dan Direktur Eksekutif PT Global Base Review (GBR).

1

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

97

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Rusdianto

Abstract Indonesia is a country with thousands of islands cultures million, about the only culture among the tama lamong all local, national and even global strategic role in conducting diplomacy, negotiation and communication culture in the context of providing a sense of peace, security and comfort to the whole world. Of course the process mealui mengagas school, curriculum and cultural exchanges of all Tama Lamong as previously has been done in some places, both domestic and abroad. The values ​​embodied in the culture of all Tama Lamong can be made in reference to the implementation of character education globally. Amid the rampant violence against women, political conflict, pragmatic and hedonic for others. Then the culture of all Tama Lamong a good instrument to be used as a character education curriculum that aims to affirm the diversity passage and protect the national interests of Indonesia and reconcile the whole nation.

Keyword: Cross Cultural, Communication and Diplomacy, Tama Lamong Tradition, Character Education Pendahuluan radisi Tama lamong ber­ asal dari nenek moyang masyarakat Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar masyarakat pulau Sumbawa di luar Lombok (sasak) asal usulnya dari bugis Sulawesi dan sekitarnya.

Pem­b entukan karakternya ter­ golong keras dan radikal. Mereka se­ring perkenalkan karakter rasa malu2 (kanggila—baca Rusdianto: dialektika bahasa Sumbawa) dan percaya diri terhadap yang mereka yakini walaupun sesulit apapun

T

Rusdianto, (2015), Dialektika Bahasa Sumbawa dalam Globalisasi, Buku Saku; Rungan, Jakarta. Hal. 12 2

98

tantangan dan rintangannya.

Jiwa kesatria dan karakter rasa malu itu yang membawa perubahan pada struktur masyarakat Sumbawa.

Sehingga mereka sendiri yang memproduksi tradisi Tama Lamong sebagai ejawantah nilai-nilai moralitas mereka sebagai pondasi pluralitas kebudayaan masyarakat yang masuk. Tradisi ini sudah lama hidup yang diprakarsai oleh para pendatang bugis ke Tana Bulaeng Sumbawa, mulai dideklarasikan sebagai entitas gerak kebudayaan, sejak tahun 1902 hingga 2015 sekarang ini.

Upaya dan tujuan deklarasi tradisi tama lamong merupakan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

alat komunikasi masyarakat dalam memperbaiki tatanan struktur kehidupan. Hal itu lebih ditekankan pada penanaman nilai religious sebagai basis sikap dan tindakanya.

Tradisi tama lamong dalam kajian ilmu komunikasi dan interaksi lintas budaya memiliki kekayaan tersendiri dibanding kebudayaan lainnya. Sala satu kekayaan tradisi tama lamong adalah di wajibkan kepada seseorang wanita untuk menutup (jilbab—kerudung) kepala dengan sebuah kain agar selalu terjaga dan dipandang terhormat.

Tradisi tama lamong sering dilakukan zaman dahulu oleh wanita pulau sumbawa di bawah kerajaan sultan Kaharuddin pertama dan seterusnya. Tentunya sebagai upaya menjaga martabat dan harkat wanita yang di yakini sebagai pondasi kelahiran generasi penerus suatu bangsa dan negara.

Prakteknya, wanita pulau Sumbawa di mulai saat usia remaja hingga dewasa dalam mengantisipasi dan menjaga mentalitas nilai dan moralitas yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Tama Lamong sendiri berlandaskan kearifan lokal yang memiliki makna filsafati dalam bentuk sikap dan nilai untuk melindungi dari berbagai macam pengaruh negatif stratifikasi sosial, lingkungan

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

maupun globalisasi.3 Tradisi tama lamong sendiri telah banyak menarik peminat ka­ jian lintas budaya, karena kecen­ derungan komparatif tama lamong dalam berbagai bidang analisisnya, seperti diplomasi dan komunikasi budaya. Dalam berbagai studi pene­ litian yang penulis lakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun ini, bahwa tradisi tama lamong membawa pesan pluralitas dan membuka misi multicultural dengan semboyan sabalong samalewa (perbaiki se­ cara seimbang) di tengah keraga­ man, sebagaimana orang-orang atau masyarakat pendatang dari berbagai latar belakang budaya yang berinteraksi dan komunikasi untuk membangun hubungan tim­ bal balik.

Tradisi tama lamong telah merubahi berbagai kebuntuan sosial dalam bentuk transformasi sesuai dengan prinsip keyakinan dan proses interaktivitas antara kelompok budaya masyarakat yang berbeda. Bentuk tersebut berupa perubahan dalam struktur masyarakat yang ditandai dengan penerimaan terhadap semua kultur, misal kampung Bugis, kampung Arab, Kampung Bima, kampung Lombok, kampung Jawa, kampung Batak, kampung Sunda, kampung Rusdianto, Hilangnya Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (opini: 25/09/2014). Hal. 6 3

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

99

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Madura, dan lain sebagainya.

Kehadiran masyarakat lokal—nasional dan internasional menandakan berhasilnya tradisi tama lamong bertautan (sesuaikan) dengan berbagai perkembangan karakter masing-masing kebu­ dayaan yang masuk. Bahkan saat ini penting untuk mendasari kajian pada tradisi tama lamong ditengah model masyarakat interkulturalis, kental hubungan antarbudaya, hibriditas cultural, kosmopolitanis, dan termasuk transculturation.

Wacana tama lamong sebagai nafas interaktivitas budaya masyarakat yang merupakan dimensi penting dari sebuah pengaturan nilai, moralitas dan keyakinan terhadap gagasan yang telah dikembangkan hingga saat ini. Melihat lebih jauh, berbagai penelitian tentang tama lamong cukup membuka alur argumentasi pemikiran sebagai asas sikap dari cross-cultural yang melekat dalam struktural masyarakat yang didominasi oleh wanita (perempuan).

Sebagaimana penelitian Dian Sukmawati (2008) bahwa asal mula tradisi tama lamong adalah kebiasaan wanita sumbawa mulai usia remaja sampai dewasa menggunakan baju pendek (lamong Pene) dan celana pendek (saluar jongkor).4 Tentu perspektif “cross4

100

Ibid, Rusdianto. h. 6.

Rusdianto

kulturalisme” muncul sebagai entitas ilmu sosial di tahun 1903an, sebagian besar tama lamong menyumbang pemikiran terhadap kajian lintas budaya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis sendiri kemaren pada bulan januari hingga juni 2014 bahwa faktanya tradisi tama lamong mengatur seluruh simbol relasi antara kekuasaan pemerintah dengan masyarakat itu sendiri untuk saling mengatur, membangun dan menyiapkan generasi lebih baik.5 Presiden pertama Republik In­donesia Soekarno pada tahun 1950-an sebelum melanjutkan perjalanan mengunjungi kerajaan Salahuddin ke daerah Bima bagian paling Timur pulau Sumbawa berbatasan Flores NTT, Soekarno menyempatkan mampir di Kerajaan Sumbawa rumah dalam Loka dan menyampaikan pekikan pidato atas hasil perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sala satu isi pidato menyebutkan bahwa “tradisi tama lamong telah memberikan semangat, karakter maupun suluh daya juang rakyat sumbawa (sunda kecil—waktu itu) dalam menghadapi jajahan dunia 5 Rusdianto (2013), Penelitian: Hubungan Tama Lamong Dengan Pembentukan Karakter Masyarakat Sumbawa, Publikasi Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

global”.

Pidato Soekarno itu pun men­­­jadi suplemen transformatif berkembangnya tradisi tama lamong ke seluruh pelosok daerah pulau Sumbawa dalam berbagai bentuk praktik dan nomenklatur nama budayanya sesuai bahasa (dialek), misalnya nama tama lamong (masukan baju) di tafsirkan ke dalam bahasa Bima “kani baju” (pakai baju) tetapi bentuk praktiknya berupa basunat (sunat— khitan) yang diartikan sebagai penyucian atau melindungi individu terhadap kejahatan moral.

Dapatlah di katakan bahwa tama lamong merupakan alat komunikasi lintas budaya (antar budaya) yang di tradisikan sebagai aplikasi (soft power) menonjol dari paradigma pergaulan, cara berpakaian dan model interaksinya dalam cerminan karakter dan ternyata tradisi ini juga mengalami perkembangan keseluruh dunia dengan bentuk praktik berbeda, misalnya tarian Arab, tarian kemang kemuning, dan banyak lagi tarian lain yang ikut mempengaruhi tradisi tama lamong. Bentuk-bentuk perkembangan itu, tidak lepas dari sumber-sumber keagamaan yang mewajibkan bagi setiap masyarakat melakukan ritualitas penyucian jiwa, mensucikan sikap mungkar dan melindungi diri dengan cara khitan (basunat).

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Bisa ditengok, sebagian besar waktu masyarakat pulau Sumbawa menghabiskan energi untuk mentradisikan kebudayaan nenek moyangnya ini sebagai tanggapan terhadap tekanan globalisasi yang menghasilkan pragmatism, hedonism dan immorality fatalististic. Kesadaran menggerakkan budaya tama lamong dalam berbagai sektor, seperti keagamaan (doktrin berjilbab), pergelaran pengantin, cara berpakaian, sunnat (khitan), tarian – tarian dan qosidah. Hal itu dimaknai instrumentasi komunikasi budaya masyarakat yang sebagai elan vital keragaman berfikir dan bertindak sesuai etos dan karakter.

Dapatlah dilihat dari persfektif lain dari etos tama lamong yang terkandung di dalamnya yakni, 1) sopan ketika berbicara; (2) katakan apa yang harus dikatakan; (3) mendengarkan nasehat; (4) seni memimpin; (5) intonasi rendah; (6) konvensional bahasa; (7) menjaga diri; dan (8) selalu kohesif dan koherensi bersama yang lain; (9) gotong royong (sabalong baremarema).

Munculnya istilah tradisi “tama lamong” pada akhir 1902-an dapat dikaitkan dengan konvergensi multikulturalisme dan gerakan pedagogis yang dikenal sebagai kurikulum sekolah tama lamong, yang berpengaruh terhadap ilmuilmu sosial yang lebih besar dalam

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

101

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

komposisi pedagogis. Karena memang, setelah melacak sejarah tama lamong ini, kemunculannya atas kegundahan para tokoh kerajaan Sumbawa ketika itu yang risau dengan tampilan (fashion) wanita tergerus dan luput dalam pergulatan hidup yang tak tentu. Maka kerajaan sumbawa dan Sultan Kaharudin pertama menginisiasikan tradisi tama lamong sebagai basic knowledge dan social order of generation suatu bangsa. Karena wanita sebagai pilar utama partisipasi handal dalam meneruskan dan melahirkan generasi yang baik, dan kemudian diusulkan kepada kesultanan waktu itu agar laksanakan upacara tama lamong sebagai kohesif penjagaan moralitas bangsa.

Tradisi tama lamong bermakna mencegah dari perbuatan mungkar yang dapat merusak hubungan kausalitas keluarga besar dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tama lamong haruslah dari golongan wanita sebagai commite kerja atau lebih dikenal sebutan sanakswai (golongan wanita pilihan) yang konsisten melahirkan generasi berkualitas sesuai harapan bangsa Indonesia bisa terjaga cita-cita dan nama besarnya di dunia internasional dimulai dari wanita-wanita pilihan (lala jinis) atau wanita pahlawan seperti kartini, Ny. Walidah Ahmad Dahlan, dan Malahayati dan lain 102

Rusdianto

sebagainya.

Penelitian budaya tama lamong oleh penulis sendiri beberapa waktu lalu di Sumbawa merupakan misi penggalian terhadap pola komunikasi maupun interaksi masyarakat dengan kebudayaan lain yang telah tergambar sebelumnya dalam lingkup cultural studies. Bahkan sekarang sudah pada fase transculturation dan multiculturation. bentuk fase tersebut adalah mayoritas wanita Sumbawa mendominasi dunia luar negeri Arab maupun negara lainnya sebagai tenaga kerja Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan menikah serta tinggal bersama dengan etnik Arab sekitarnya. Proses ini juga bisa disebut hibriditas budaya yang di alami Indonesia pada masa sekarang ini. Walaupun ada perbedaan tertentu yang mencerminkan derivasi interaksi sosial lintas kulturalisme.

Sangat sesuai dari sisi argu足 mentasi bahwa tama lamong termasuk dalam istilah crosskulturalisme yang telah lazim dalam studi budaya di akhir 1980an hingga 1990-an lalu. Penulis Guyana Wilson Harris sendiri menulis di The Space (1983), bahwa heterogenitas budaya atau kapasitas lintas budaya memberikan dorongan evolusi imajinasi yang memberi pengaruh kuat pada pengembangan lintas

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

kultural itu sendiri. Sementara antropolog Prancis Claude Levi Strauss (1970) sebagai tokoh kunci pengembangan strukturalisme, mengatakan bahwa cross cultural memberikan dampak pengaruh bagi masyarakat. Karya-karya Claude banyak di amati oleh James Clifford dan George Marcus yang menulis tentang budaya Poetics dan Politik Etnografi (1986). Selain mereka ada juga antropolog Al Farisi seorang ilmuwan Islam murid Quth al-Din Shirazi (634 – 710 Masehi) sering di kutif pemikirannya oleh Clifford Geertz, Leonardo da Vinci tentang pengaruh kultural Islam yang mendominasi eropa dan melayu dengan misi renaisance culture.

Tradisi tama lamongs tentu mencerminkan multikulturalisme dan cross-kulturalisme sebagai ideologi vision of world peace, dalam hal ini menganjurkan nilainilai moralitas dan penjagaan martabat ketika berada dalam transcultural dan transnasional, kosmopolitan, interkultural, dan globalisasi. Namun demikian, tama lamong telah menjelma hingga ke tanahArab Timur Tengah dan negara lainnya yang menjadi wilayah kajian empiris dari lintas kultural yang sangat fundamental melalui proses pencampuran budaya dalam kategorisasi pekerjaan. Penawaran tama lamong sebagai konsep keragaman dalam suatu bangsa atau

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

kelompok sosial dengan pertukaran melampaui batas-batas negara atau kelompok budaya merupakan sebuah harapan untuk dijadikan alat metodologi instrumentasi perdamaian dunia.

Sejauh ini, budaya tama lamong termasuk kekayaan na­ sional Indonesia yang dapat dianggap bisa menyesuaikan secara transnasional dengan intrumentasi pemakaian baju, jilbab, tariantarian dan pakaian tradisional lainnya. Penting untuk dijelaskan bahwa tradisi tama lamong telah berhasil menyerukan pembebasan terhadap paradigma kolonial secara substansial dari berbagai entitas inklusif, karena bebas dari ketergantungan transnasionalisme pada negara bangsa dan pembatasan kolonialisme untuk wilayah terjajah atau sebelumnya terjajah.

Inklusivitas tama lamong dalam prakteknya diterapkan untuk situasi yang melibatkan perbedaan budaya yang signifikan melalui tersebarnya tenaga kerja wanita Indonesia ke berbagai daerah Arab Saudi. Dengan demikian, tama lamong di pakai oleh TKW Indonesia yang berasal pulau Sumbawa tentu memiliki gaya interaksi dan komunikasi dalam konteks kekeluargaan bersama majikan dan keluarga besar majikannya yang selama ini tak pernah bermasalah walaupun menjadi pekerja. Padahal banyak

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

103

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

kasus-kasus yang melibatkan penyimpangan terhadap harkat martabat wanita Indonesia di Arab Saudi dan negara Eropa lainnya.

Tama Lamong: Alat Komunikasi Budaya Kajian lebih luas, bahwa tradisi tama lamong merupakan ilmu filsafat moral penuh makna, asas dan tujuan hidup bersama (shaffan) orang sumbawa (tau samawa) dengan etnik lainnya, seperti Jawa, Madura, Arab, Batak maupun Bugis. Multikultural Tama lamong termasuk cara bertahan hidup masyarakat dari berbagai ancaman amoral, globalisasi dan terutama pengaruh media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, maupun media ekstream lainnya.

Tradisi ini sangat relevan dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia dan internasional yang banyak memberi manfaat solidaritas sebagai praksis system sosial (sosiological) masyarakat guna menghindari malapetaka bagi wanita, seperti pemerkosaan, asusila, dan hubungan seks bebas (pacaran), kekerasan fisik dan non fisik.6 Hal ini dapat di lihat pada prosesi tama lamong mulai 6 Rusdianto, Tama Lamong: Komunikasi dan Diplomasi, Koran Harian Suara NTB (Opini: 20/10/2014). hal. 6

104

Rusdianto

dari khitan (basunat), barodak (luluran), maning (mandi) suci, dan merias diri yang dilakukan melalui berbagai tahapan secara religius (agamis). Hal ini dilakukan untuk menolak dan menghindari perbuatan keji perzinahan yang dapat menimpanya.

Tradisi ini terus berkembang sudah capai 100 tahun (satu abad) lebih dalam prakteknya seiring perubahan waktu mengikuti perkembangan masyarakat, seperti pertukaran budaya, transmigrasi, perkawinan beda suku, nikah beda agama, menjadi TKW Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dipungkiri, tradisi ini mengalami perubahan disebabkan masyarakat samawa (sumbawa) menganut pola fikir praktis ekonomis sehingga dikenal adanya paradigma rebuya (mencari), seperti buya manjeng (mencari pacar), sate basalaki (mau menikah), dan marari (menikah selarian—sering terjadi di pulau Lombok). Nilai tradisi tama lamong sejatinya menanamkan proses education secara mendalam untuk menjaga eksistensi pelestariannya sehingga makna dan tujuannya terus mengalami transformasi.

Masyarakat, melaksanakan tradisi ini karena motivasi akan maknanya filosofisnya yang sangat tinggi dan didukung oleh faktor kebersamaan (shaffan) sehingga tidak mengenal individualistik.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Sebagaimana Soekarno ber­ harap kepada tradisi tama lamong sebagai penjiwaan karakter ko­ mu­n ikasi masyarakat (rakyat) Indonesia. Karena memang tradisi ini bersumber dari kitab-kitab suci ketuhanan yang mencerminkan nilai-nilai moralitas sebagai pertahanan dalam kelangsungan hidup masyarakat.

Tradisi ini disederhanakan dalam setiap upacara batoba (khitan) baik dalam acara kesultanan, masyarakat biasa maupun umum. Bahkan dikampung (masyarakat) Arab Sumbawa maupun di luar negeri sana, tradisi ini telah di praktekkan oleh para pembawa misi kebudayaan pulau Sumbawa yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi negeri swasta di Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Universitas Mataram (Unram), Universitas Samawa (Unsa), Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Universitas Nahdatul Wathan (UNW), Institute Agama Islam Negeri Mataram (IAIN) dan sekolah tinggi lainnya yang melibatkan generasi muda.

Mereka ke berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Inggris dan Amerika membawa misi kebudayaan dalam program pemerintah Republik Indonesia yang disebut Pertkaran Budaya tahun 2006 – 2014 lalu. Hal tersebut di ikutkan karena tradisi tama lamong merupakan warisan

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

orisinalitas bangsa Indonesia yang sudah mendarah daging dalam model dan pola interaksi budaya masyarakat diantara berbagai macam budaya nusantara.

Tentu tradisi ini sangat mum­ puni sebagai pengaturan prilaku, sikap, tindakan dan karakter dalam berbagai kehidupan apa pun yang di iringgi kemajuan teknologi dan informasi untuk disesuaikan dengan modernitas.

Seiring sejalan perkembangan tradisi ini, doktrin agama dalam konteks keimanan dan pengajaran moralitas masyarakat mewarnai sendi-sendi pola interaksionis hidup. Tetapi, tidak menutup mata atas realitas yang hadir di tengah wajah carut marut globalisasi yang membuat masyarakat, utamanya wanita sekarang terjerumus dalam dunia pragmatisme akibat jurang kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih parah lagi, ketika wanita sudah mulai metamorphosis dalam dunia gelap gulita malam, seperti karaoke, diskotik, dan lainnya yang justru mendorong krisis moral pada masyarakat. Bisa dikatakan bahwa tradisi ini juga belum sepenuhnya membuat efek positif dan ada negatifnya terhadap individu wanita yakni dari tradisi tama lamong (masukan baju) hingga menjadi tradisi selis lamong (keluar baju).

Hal itu mencerminkan adanya pola komunikasi dan interaksi antar

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

105

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

budaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri.

Dapatlah dicdefinisikan dalam dua hal konteks komunikasi dan diplomasi tradisi tama lamong, yakni pertama, konstruksi trans­ formatif dalam komunikasi dan diplomasi kebudayaan. Definisi pertama ini lebih pada rasionalitas dan kejernihan cara berfikir masyarakat.

Sebagaimana, Husen Al Jabris bin Usman bin Al habsyi (154 Masehi) katakan dalam buku 100 tokoh muslim dunia (2012) bahwa aktivitas manusia di dasarkan pada fikrah (alur fikirnya) yang membentuk simpul kebudayaan sendiri. Sementara Plato menginspirasi dunia dengan kata “karena berfikir aku” ada (cogito ergo sum). Argumentasi selirik pikiran diantara keduanya menjadi ladasan masyarakat agar tradisi Tama Lamong diperbaharui (retamalamong) sebagai cara transformatif dan upaya serius untuk melakukan konstruksi sosial sehingga menjadi system kebudayaan yang sejatinya membawa pesan-pesan moralitas untuk masa akan datang.

Sebagaimana diketahui, tradisi tama lamong merupakan symbol, etika atau biasa disebut tradisi kanggila (budaya malu) artinya wanita yang dapat memegang teguh pendirian, harga diri dan martabatnya agar memiliki rasa 106

Rusdianto

malu (kanggila) demi menjaga keutuhan nilai-nilai ideologis bangsa dan negara. Karena syarat sebuah bangsa-negara menjadi besar dan disegani ada pada wanita yang melahirkan generasi kaffah (bermoral tinggi). Sehingga yang utama diselamatkan bangsa ini adalah mengutamakan keselamatan wanita sebagai pilihan untuk me­ respon perubahan secara terbu­ka dan positif, seperti menghargai tata kesopanan, menjauhi prilaku hedonis, materialis dan seronok.

Lagi pula, wanita Indonesia tidak lagi terjebak pada system sosial tertutup dikalangan ke­ luarga dan penting untuk mere­ tama lamong sebagai proses penghargaan terhadap budayanya sendiri dan menolak pergaulan bebas. Sehingga terhindar dari lingkungan tak pantas, seperti melepas jilbab, bungil di media sosial, pornografi, pornoaksi, dan lain sebagainya.

Padahal tahun 1930-an – 1980an wanita Indonesia, khususnya sumbawa sangat terkenal dengan sebutan lala jinis (wanita pilihan) artinya wanita yang benar-benar menjadi harapan dan pilihan karena tekad perjuangan, menjaga martabat dan membantu sesama.

Maka memiliki kewajiban untuk menjaga harkat dan marta­ batnya sebagai wanita dengan selalu mengikuti segala norma baik serta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

budi pekerti luhur yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat wanita adalah salasatu power culture (kekuatan budaya) dalam zaman apapun, termasuk masamasa transcultural, transideologi dan kosmopolitaan. Wanita harus dipelihara dengan baik sebagai harapan pondasi negara.

Tradisi tama lamong merupa­ kan konstruksi transformatif yang dilakoni oleh wanita–wanita pilihan yang ditunjuk untuk menjadi CEO dalam berbagai kegiatan upacara adat, seperti menjadi ina odak (orang yang mengurus segala keperluan upacara) dan ina saneng (pendamping). Hal ini biasa di lakukan dalam adat perkawinan dan acara-acara besar kesultanan, maupun acara-acara kenegaraan.

Agar tradisi ini tidak punah, maka harusnya seluruh steakholders di mulai dari pemerintah, kesultanan dan masyarakat umum sehingga tradisi ini dapat diperkaya kembali dan memproduksi generasi muda dengan karakter building yang bagus demi mentradisikan Indonesia sebagai negara seribu macam budaya dan negara penuh moralitas kejujuran.

Kedua, edukasi komunikasi7 terhadap tradisi lokal tama lamong, dewasa tradisi tama lamong sebagai bagian integral

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

dari cara (model), gaya (style), dan pandangan hidupnya, sehingga mengancam tradisi lokal tama lamong yang merupakan warisan budaya, kebiasaan, nilai, identitas, dan simbol-simbol filsafat kehidupan masyarakat Sumbawa, sebagaimana disebut fhilsofistik tama lamong.8 Sala satu spirit edukasi tama lamong perspektif komunikasi adalah merespon globalisasi yang selalu mengkontradiksi antara nilai budaya lokal dengan global yang tidak di filterisasi (saring) sebelumnya sehingga kadang budaya tama lamong yang digeluti masyarakat bersifat pasif dan menolak seluruh produk globalisasi yang tidak sesuai dengan pondasi keyakinan religious yang masyarakat fahami.

Sistem nilai budaya tama la­m ong sudah bisa di katakan tercakup dalam kategori budaya kosmopolitan, transnasional dan cross-cultural karena digunakan sebagai acuan (pedoman) dalam bentuk seruan saling menghormati, menghargai dan di dalamya pun terdapat konsep fhilosofistikasi bersumber pada kitab suci ketuhanan. Walaupun saat ini budaya tama lamong juga mengalami pasang surut akibat Rusdianto, Kurikulum Sekolah Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 29/10/2014). hal. 6 8

7

hal. 6

Ibid, Rusdianto, Opini: 20/10/2014.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

107

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

derasnya akses nilai-nilai budaya negatif global seiring kemajuan teknologi informasi tersebut.

Hegemoni di bidang teknologi dan informasi serta bergulirnya proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial mengarah pada hegemoni budaya kosmopolitan dengan mendesakkan uniformitas secara universal. Proses universalisasi ini mengikis secara perlahan, namun pasti, identitas individu dan budaya lokal melalui liberalisasi ekonomi ditingkat nasional dan lokal berdampak pada kecenderungan menguatnya sikap konsumerisme dan individualisme, serta mereduksi semangat kolektivitas masyarakat lokal. Di tambah lagi, proses komunikasi dan interaksi melalui media sosial lainnya tanpa bertemu langsung atau tatap muka yang bisa mempengaruhi cara pandang, ekspresif dan tindakan.9 Maka faktor kebangkitan tradisi tama lamong� sebagai produk kultural yang dihasilkan dari tatanan tradisional dengan prinsip dan karakteristik filsafat yang mengandung ajaran moralitas yang mengkristal dalam kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang. Semua ekpresi tama lamong bermuatan perasaan, ajaran, Rusdianto, Sadar Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 15/11/2014). hal. 6 9

108

Rusdianto

pesan, dan lingkungan komunikasi masyarakat. Penyampaian lirik tidak secara lugas, tetapi dikiaskan melalui simbol yang ada sehingga mengetahui kandungan filosofis dan maknanya, seperti makna barodak (luluran), maning suci (mandi suci), bagenang (gentao), rebuya (mencari) dan lainnya.

Dampak lebih jauh akan terasa, apabila semakin di lupakannya nilai-nilai lokal tama lamong, maka perlu dilakukan revitalisasi kearifan lokal dengan membuat legalitas pendidikan (education) tama lamong dengan tujuan membangun kesadaran kebudayaan sebagai alat komunikasi dan diplomasi cultural dalam kehidupan di masa akan datang. Tradisi ini sesuatu yang unik dan kuno atau bagian dari masa lalu yang terus menerus harus dipelihara dan mempertahankan oleh generasi sekarang.

Disamping itu, masyarakat sumbawa tidak akan mampu menjaga eksistensi dan menghayati budayanya sendiri apabila tidak komitmen menjaga tradisinya.

Karena itu, pemahaman tradisi tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diaktualisasikan dengan cara apapun yang dipandang baik.

Dengan demikian, revitalisasi nilainilai yang terkandung dalam tradisi tama lamong sangatlah mendesak untuk dilakukan sebagai bagian dari kesadaran budaya agar dapat dijaga keberadaannya.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Perkembangan tradisi tama lamong tidak lepas dari minat para pelaku budaya itu sendiri yang semakin jauh meninggalkan tradisinya. Karena memang harus menjadi bagian integral dari proses perkembangan dan pembangunan budaya lokal maupun nasional.

Pemerintah sendiri secara efektif dan rutin melakukan pengenalan maupun pembelajaran tama lamong kepada seluruh masyarakat dunia, seperti contoh kongkret pertukaran budaya beberapa waktu lalu di berbagai negara.10 Kurikulum yang dikembang­ kan hanya untuk mempelajari dan memberikan pemahaman umum terhadap karya budaya pop glo­ balisasi yang selama ini menim­ bulkan dampak negatif maupun positif. Pembelajaran dan pemaha­ man terhadap tama lamong juga mengandung nuansa moral yang sangat kuat, yakni generasi teru­ tama wanita harus berada dalam lingkungan etika kesopanan agar terpilih sebagai wanita yang diting­ gikan derajatnya, sebagaimana di sebut lala jinis.

Pemerintah selama ini tam­ paknya hanya berusaha untuk me­majukan kebudayaan nasio­ nal tanpa perhatian terhadap tra­ disi lokal. Padahal pemerintah Rusdianto (2015), Kearifan Lokal Tama Lamong, Harian Suara NTB 01 Mei 2015

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

diharapkan dapat menggali dan memperkenalkan kekayaan lokal sebagai khasanah harmonisasi so­ sial dan prilaku ideologis yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kenyataan di masyarakat terjadi fragmentasi dalam berbagai paham terhadap generasi. Akibat­ nya timbul diskriminasi terhadap kebudayaan yang tersebar di selu­ ruh wilayah sumbawa, lebih luas Indonesia sehingga berdampak pada pemutusan tradisi yang sangat hegemonik sentralistik dan me­ nekan keseragaman. Tidak heran, tradisi “Tama Lamong” sedikit demi sedikit tergerus seperti angin timur ke barat tak kembali lagi.

Padahal tradisi “Tama La­ mong” memiliki peranan pen­ting dan strategis dalam kehidupan masyarakat sumbawa bahkan In­ donesia karena memiliki hubungan transendensi dan diyakini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti pemakaian jilbab, kewa­ jiban iqranisasi (membaca), seba­ gaimana kewajiban umat Islam.

Peran dan fungsi vital tradisi ini untuk menguatkan ketahanan mo­ ralitas wanita pada suatu bangsa karena wanitalah bangsa itu men­ jadi kuat.11

10

Ibid, Rusdianto, Harian Suara NTB 25/09/2014. hal. 6 11

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

109

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Rusdianto

dapat terakomodasi dalam system komunikasi dan diplomasi lintas kebudayaan nusantara maupun internasional. Dengan begitu, apabila menjadi budaya nasional tentu berlaku secara umum untuk seluruh bangsa di dunia yang harus menghargai budaya bangsa lainnya, tentunya akan membawa perubahan citra Indonesia karena dipadu dalam pergumulan nilai-nilai otentiknya seiring seirama dengan globalisasi maupun transcultural yang sesungguhnya diwariskan dari nilai-nilai budaya lokal itu sendiri.

Tradisi “Tama Lamong” mem­ punyai cakupan makna yang luas, yakni bersifat kebendaan dapat diraba (tangible) dan tidak dapat diraba (intangible). Kedua sifat ini tercakup dalam sabda-sabda tradition of knowledge sebagaimana hal-hal yang tertangkap panca indera diluar perabaan, seperti bagenang (alat angklung), marontok toto rantok (ketok alat tradisional), asrakal (proses mendoakan), barsanji (ritual zikir pikir), tadarrus (membaca) Al Qur’an, dan gantao (seni bela diri atau silat gaya kuno). Konteks perspektif komunikasi dan diplomasi tentu adanya hubungan kuat antara ritual tersebut dengan upaya konstruktif untuk diperkenalkan ke berbagai Negara. Justru ini 12 Rusdianto, Teological Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB merupakan kelebihan, tradisi Tama Teologi Tradisi “Tama Lamong12 Menurut Giddens (2003:67), globalisasi membawa prinsip modernitas yang sejuta masalah sosial melalui ideologi kultural konsumerisme, globalisasi banyak menimbulkan konflik, kesenjangan dan bentuk-bentuk stratifikasi sosial baru. Globalisasi menyapu bersih tatanan sosial tradisional dengan mengiring manusia pada homogenitas kultural yang me­ nentang nilai-nilai dan identitas parochial. Pengaruh globalisasi mengancam keberadaan tradisi lokal tama lamong menuju kepunahan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi dan ekonomi dalam kehidupan sosial sehingga berdampak pada rusaknya nilainilai filsafati tama lamong yang berkembang secara turun temurun sebagai bentuk warisan budaya dari generasi sebelumnya.

Tradisi tama lamong merupakan kebudayaan yang diperhitungkan sebagai pelajaran filsafat dan nilai moralitas alternatif atas realitas kehidupan global yang harus dipelihara dan dikembangkan.

Kendati dijadikan sistem budaya nasional dan lokal yang resmi sehingga petuah-petuah otentisitas nilai yang terkandung di dalamnya

(Opini: 22/02/2015). hal. 6 110

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Lamong merupakan bentuk senda (lisan) masyarakat sumbawa yang kemudian berkembang menjadi “bagesa” (bercerita seperti drama) sebagai tutur pembangkit makna kehidupan didepan khalayak ramai. Bagesa (Istilah modern sekarang—standUp Commedy) biasanya digelar ketika acara hari-hari besar kenegaraan yang membawa misi dan pesan moral agar masyarakat selalu mawas diri dan berprilaku baik dalam kehidupan dunia.

Namun, dalam proses per­ kembangan cukup mem­prihatinkan karena tidak dapat dokumentasikan berbentuk lembaran-lembaran kertas sejarah sebagai suatu karya tradisi mahatala (maha tama lamong), Padahal publikasi itu sangat penting sebagai kiasan dari gaya komunikasi dan diplomasi masyarakat dulu dan sekarang dalam mengaktivasi tradisi tama lamong setiap saat. Sungguh keuntungan besar bagi masyarakat ketika karya mahatala ini dianggap sesuai dengan minat generasi yang mengandung unsur budaya pop dan media elektronik maupun teknologi informasi.

Sebagaimana dalam kitab ketuhanan yang menjadi sumber komunikasi dan dasar teologis dalam tradisi tama lamong adalah “……..katakanlah kepada isteriisterimu, anak-anak perempuan­mu

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

dan isteri-isteri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.13 Ayat tersebut merupakan penegasan akan keberadaan tradisi tama lamong.

Dari abad 18 “tama lamong” sudah dikenal sebagai instrumen memelihara hubungan baik antar sesama yang di aplikasikan dalam tingkah laku dan penjagaan moralitas. Namun bergesernya paradigma (shifting paradigm) tradisi ini umumnya merupakan sesuatu yang lumrah karena kehidupan masyarakat berproses dalam arus besar globalisasi dan modernisme seperti sekarang.

Secara teologis, tradisi ini mengalami transformasi dise­ babkan makna dan praksis nilai hidup selalu dinamis sehingga sesuai dengan tuntunan norma maupun agama. Seiring lahirnya peradaban modern, teologi tama lamong merupakan konsep filsafat pengetahuan masyarakat sebagai pioner terkemuka, maka rasionalitas empirik terhadap nilai sosial menjadi alat capai positivisme masyarakat. Lebihlebih pada proses teologisasi “tama lamong” yang membawa pesan 13

Al-Quran: Al-Ahzaab (33:59)

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

111

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Rusdianto

damai, kesejahteraan, keadilan, egaliter dan menekankan kebebasan m a n u s i a y a n g b e rg a n t u n g pada kekuatan transendentalis (tuhan) sebagaimana pada abad pertengahan, yakni neurosains dan teosentris seiring sejalan.

Paradigma teologis “tama lamong” sangat fundamental bagi masyarakat sebagai ajaran sopan santun, ahlak, hijab (jilbab) dan etika sehari-hari yang menjadi ruang dialog pada lingkungan sosial, ekonomi, politik maupun budaya masyarakat. Peran vitalnya adalah membawa misi komunikasi profetis dan alat doktrin fundamental dalam perubahan menuju masyarakat egaliter, berjilbab dan berahlak mulia.14 Teologi “tama lamong” sebuah misi profetis (kenabian) yang merupakan asas pondasi revolusi mental dalam tatanan sosial masyarakat. Sebagaimana, para nabi dan rasul menyampaikan pesan moralitas dan mentalitalitas ibrani, seperti nabi Ibrahim simbol revolusi mental (akal) dalam menundukkan tradisi paganisme.

Lain daripada itu, nabi Musa juga merefleksikan pembebasan kaum Bani Israil yang tertindas melawan otoritarianisme dan kediktatoran fir’aun. Kemudian nabi Isa hadir

dengan revolusi spiritual atas dominasi jajahan materialisme.

Bahkan, sampai pada nabi M uhammad had ir s ebagai pembebas kelompok tertindas (budak) atas perilaku kaum elite Quraisy yang kapitalistik. Melihat fakta tersebut, solusi terpenting masyarakat Indonesia adalah mengembangkan pengetahuan tradisi tama lamong sebagai sumber tindakan dan prilaku terpuji. Para raja dan sultan masa dahulu di daerah pulau sumbawa, umumnya kerjaan pasai dan bugis memperjuangkan tradisi tama lamong dengan penekanan pada moral dan spiritual, lebih dikenal dengan konsep “al-adl wa alihsan” (keadilan dan kebajikan) sebagaimana dilaksanakan oleh para Nabi. Fenomena di atas, tidaklah mungkin akan terselesaikan jika masyarakat yang beragama hanya memahami tama lamong secara klasik tanpa berusaha rekonstruksi tradisi tersebut.

Teologi tama lamong harus ditafsirkan sesuai dinamika sosial yang dipahami secara dialektis sesuai problematika masyarakat sumbawa dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Teologi “tama lamong” bersifat praksis, dimana masyarakat notabene kaum beriman yang bersifat membangun kedamaian 14 Rusdianto, Komunikasi Profetis Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB dan egaliter antar sesama. Tama (Opini: 02/01/2015). hal. 6 112

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Lamong merupakan tradisi yang tak terlupakan dan terus mewarnai kehidupan masyarakat.

Pada abad 18, sebagian ke­ cil masyarakat masih amalkan tra­d isi ini sampai sekarang.

Pelaksanaannya memang sebagai alat pengaruhi tatanan sosial agar manusia dengan latar belakang generasi dalam perkembangannya dapat bersikap sopan santun, halus (alis), memakai jilbab, bermartabat.

Layaknya dadara (wanita) lala jinis (ratu) kecantikan yang penuh wibawa yang berperan sebagai penjaga moral wanita.

Tradisi tama lamong mempe­ ngaruhi penampilan wanita dalam masyarakat sumbawa yang berkembang secara positif. Tama lamong secara teologis didasari pada ayat al quran surat al Ahzaab ayat 59, berbunyi “....... hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.15 Berdasarkan ayat diatas, tradisi tama lamong harus dominan dalam mendinamisasi prilaku dan tindakan masyarakat agar tidak terjadi cultural imperialism asing ke dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam batasan tertentu fenomena 15

Al-Quran: Al-Ahzaab (33:59)

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

ini merupakan problem besar yang harus diatasi oleh para tokoh dan pemerintah karena perkembangan masyarakat terutama generasi sekarang mayoritas sudah melebihi asas kepatutan dalam berprilaku maupun bertindak.

Masyarakat sendiri mempu­ nyai kendala terhadap sikap yang mewarnai pemahaman dan cara pandang terhadap realitas modern. Hal itu, perlu deskripsikan untuk antisipasi ancaman budaya imprealisme asing terhadap ke­ bu­dayaan etnik lokal secara kul­ tural sehingga dapat menjadi modal generasi masyarakat untuk perkuat basis keimanan (tauhid) sebagai asas pembentukan budaya dan peradaban samawa (sakinah mawaddah warahmah).

Sekitar dekade 60-an masyarakat terbiasa dengan gagasan tama lamong sebagai kesadaran keimanan dan tauhid dalam membangun sistem strukturalnya berdasarkan tradisi yang berkembang selama ini.

Gagasan tauhid dalam tama lamong sebagai basis teologis bertujuan memblocking intervensi tradisi asing. Ingat, secara sistematis masyarakat terjebak pada glamouritas penampilan dan kebebasan individu yang tak dibatasi.

Teologi tama lamong adalah basis untuk merespon efek negatif

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

113

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

modernisasi kultur yang semakin tampak dialami oleh masyarakat sehingga adanya krisis nilai dalam kebudayaan nasional maupun lokal itu sendiri. Nah, tama lamong sebuah entitas ilmu pengetahuan modern berbicara konsep realitas, epistemologis dan hubungan kebenaran yang menyangkut doktrin ketuhanan.

Selain itu, gagasan tama lamong muncul sebagai reaksi terhadap fenomena dikotomis antara sikap apologie dengan dok­trin agama yang dimasukkan kedalam budaya masyarakat, yang ditengarai mulai kehilangan ruh religiusitasnya yang mendasarinya.

Sikap dikotomi ini telah membuat masyarakat tertinggal, miskin dan mudah tersulut konflik komunal sebagaimana generasi mereka sebelumnya.

Melihat wajah masyarakat yang gamang, maka baiknya harus diperbaiki dengan menggunakan pendekatan dialektif kreatif tama lamong didasarkan atas prinsip tauhid sebagai esensi ajaran keagamaan yang terdapat dalam tradisi tama lamong yang harus mulai disintesiskan ke dalam realitas masyarakat.

Praksis tradisi ini sendiri ber­ sumber pada keyakinan ajaran agama yang diwahyukan Tuhan, seperti al quran surat al ahzaab ayat 59 dan hadist. Hal tersebut 114

Rusdianto

bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia sehingga mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Tujuan hidup itu, menjadi penting dipahami secara seksama sebab ia akan menjadi landasan utama manusia dalam berbagai aktivitasnya.16 Oleh karena itu, peranan tradisi tama lamong sangat menentukan tindak dan prilaku setiap kehidupan masyarakat.

Basis teologis tradisi tersebut ikut memperkuat kebudayaan masyarakat sehingga sistem nilai menjadi pendorong, penggerak serta pengontrol tindakan untuk tetap berjalan sesuai ajaran agama. Praksis tradisi merupakan sumber moral yang mengandung kebaikan dan membuat masyarakat produktif terhadap proses hidupnya yang berpedoman bagi seluruh nilai moralitas sehingga layak perjuangkan dalam segala lini kehidupan karena hanya dengan demikian prilaku ketidakjujuran dan seronok benar-benar menjadi hilang dan mengajari masyarakat dalam konsep samawa (sakinah mawaddah warahmah).

Tama lamong telah terintegrasi dalam sistem nilai sosial budaya yang bersentuhan langsung dengan 16 Gilboa E. (2001), Tiga Model Penggunaan dan Efek, “Diplomasi dan kenegaraan�, Media Age: No.2, p. 1-28.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

elemen masyarakat dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sosial, ekonomi, dan politik sehingga tercipta kerukunan, beradab, bermoral, tenteram, dan damai.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi itu saling terkait antara normatif dengan praksis aktual, baik pada level individual maupun kolektif yang memiliki posisi sentral berkaitan dengan pembentukan nilai norma sosial yang dalam praktiknya yang tidak jarang ditemukan saling berbenturan. Tama lamong diha­ rapkan mampu menjadi pendamai dalam paradoksal kehidupan nilai dan norma pada tataran yang paling baik dalam masyarakat.

Tradisi tama lamong berkaitan dengan usaha masyarakat untuk mengukur makna keberadaannya.

Sehingga dapat membangkitkan kebahagiaan batin ketika bertindak (praksis) zaman modern bagi masyarakat dengan memakai jilbab bagi wanita sebagai jalan penjamin menuju keselamatan, cinta, dan perdamaian dalam konteks masingmasing individu. Prinsip mendasar adalah menuntun tingkah laku sosial yang di integrasikan pada sistem nilai yang dipedomani meskipun seringkali tidak disadari oleh masyarakat.

Memperhatikan perkemba­ngan tradisi tama lamong dewasa ini dapat dikelompokan menjadi dua

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

pendekatan, pertama; pendekatan teophosentris, yaitu menelaah tama lamong sebagai seperangkat ajaran dari Tuhan yang tercantum dalam al qur’an surat al ahzaab ayat 59 sebagai perangkat pengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar sesama, dan manusia dengan alam lingkungan di manapun berada. Kedua; pendekatan sosio-historis yang tumbuh dan berkembang dalam pengalaman perilaku masyarakat sumbawa yang berproses dalam kehidupan dan kebudayaan manusia.

Kedua pendekatan tersebut bersifat kontekstual dan inklusif yang memiliki dimensi penting bagi masyarakat, yakni menata pemikiran, sikap dan tindakan dalam berbagai aspek. Terutama menjaga tata cara berpakaian dengan tetap memakai jilbab sebagai praksis nilai kesopanan.

Namun demikian harapan yang melekat pada proses itu adalah pertama; tama lamong mengandung pesan moral yang digali dan dikembangkan menjadi nilai-nilai aktual yang dapat memberikan pencerahan bagi kehidupan masyarakat luas.

Kedua; studi tradisi tama lamong diharapkan lebih fungsional dalam membantu masyarakat mengahadapi problem kehidupan yang semakin sulit saat ini. Ketiga; studi tama lamong diharapkan dapat

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

115

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

mempersempit jurang hedonisme agar terciptanya keharmonisan dalam masyarakat multikultural, seperti ada kampung bugis, arab, bima, dan lain sebagainya yang masing-masing membawa adat istiadat.

Diplomasi Kultural Tama Lamong Diplomasi kultural (atau dip­­lomasi antara budaya) telah ada sebagai praktek selama berabad-abad. Tidak lagi ditu­ runkan ke pinggiran disiplin hubungan internasional, diplomasi kebudayaan sudah mengalami dinamisasi dan inovatif sebagai hasil dari berbagai teori dan praktek yang berdiri sendiri. 17 Bagi Indonesia diplomasi budaya merupakan kearifan suatu bangsa yang menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentingan tertentu. Menurut Jules Cambon, The diplomat (transl. Christopher Anonim, (2015), What is Cultural Diplomacy?, “Cultural Diplomacy may best be described as a course of actions, which are based on and utilize the exchange of ideas, values, traditions and other aspects of culture or identity, whether to strengthen relationships, enhance socio-cultural cooperation or promote national interests; Cultural diplomacy can be practiced by either the public sector, private sector or civil society.” http://www.culturaldiplomacy. org/index.php?en_culturaldiplomacy.

Publikasi oleh Institute For Cultural Diplomacy (ICD). Di akses pada tanggal 2 Mei 2015 17

116

Rusdianto

Rede Turner, 1931) mengatakan bagi setiap orang bertanggung jawab atas kepentingan negaranya di luar negeri bahwa kerahasiaan diplomasi, negosiasi dan komu­ nikasi apa pun akan menjadi ti­ dak mungkin ketika berbenturan dengan nilai-nilai kebudayaan antar negara.18 Sementara istilah dari tradisi tama lamong melekat secara etics diplomasi kebudayaan, bukti praktek dapat dilihat sepanjang sejarah dan telah ada selama satu abad yang lalu. Para penjelajah, wisatawan, pedagang, guru dan seniman dapat menjadi warga Negara pulau Sumbawa dengan aman tenang dan damai tanpa ada rasa khawatir sedikitpun.

Sudah banyak diplomat budaya yang telah melakukan pertukaran kebudayaan sebagai alat interaksi dan pembentukan rute reguler yang memungkinkan adanya intensifikasi pertukaran informasi antara masyarakat dan perwakilan pemerintah (kedutaan) suatu negara.

Sebetulnya, gaya diplomasi budaya tama lamong telah di bawa oleh berbagai tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi khususnya yang berasal dari Sumbawa maupun yang berada di Negara lain.

Diplomasi tama lamong membawa (Jules Cambon, The Diplomat (transl. Christopher Rede Turner, 1931) 18

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

pesan dan cirihas tertentu, yakni mengajarkan etika dan vision moralitas sebagai sumber nilai dalam berbagai praktik kehidupan manusia, baik saat bekerja maupun menjadi seorang delegasi. Karena itu, gagasan dan konsep diplomasi tama lamong sangat penting karena dapat memainkan peranan besar bagi kehidupan manusia sejak ratusan tahun lalu sampai sekarang yang harus dibangklitkan dan di gairahkan kembali.19 Masyarakat yang berada diluar negeri pun, baik sebagai pekerja, study, taours maupun pendidik, telah mengekstraksikan tradisi ini sebagai vision diplomacy yakni pedoman tingkah laku dalam mewujudkan kesadaran kolektif, keteraturan dan keseimbangan sistem maupun struktur masyarakat. Upaya yang kesengajaan pertukaran budaya ini dapat diidentifikasi sebagai diplomasi kebudayaan (cultural diplomacy).

Melalui interaksi masyarakat, pertukaran bahasa, agama, ide-ide, seni dan struktur sosial telah secara konsisten meningkatkan hubungan antar kelompok yang berbeda.20 Diplomasi budaya persfektif praktek tama lamong oleh aktor

individu, masyarakat, negara atau lembaga untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara budaya yang berbeda. Model ini termasuk pertukaran budaya yang beragam, delegasi internasional (misalnya, duta tama lamong di Malaysia, Inggris, Amerika dan Arab Saudi) yang di laksanakan dua tahun yang lalu bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa, perguruan tinggi negeri swasta se NTB dan pemuda pelajar mahasiswa yang ikut dalam delegasi pertukaran budaya tersebut dalam konteks kompetisi seni. Tentu upaya tersebut telah mampu mempengaruhi pemahaman dan rekonsisliasi antar budaya maupun agama.

Apalagi semakin meng足 global, saling tergantung, di mana perkembangan teknologi komunikasi memiliki akses yang lebih besar satu sama lain.

Diplomasi kebudayaan sangat penting untuk membina perda足 maian dan stabilitas diseluruh dunia. Ketika diterapkan di semua tingkatan, memiliki kemampuan yang unik untuk mempengaruhi global opini publik dan ideologi individu, masyarakat, budaya atau negara, maka diplomacy cultural tersebut adalah : 19 Rusdianto, Harmonisasi Tama a. Menghormati dan pengakuan Lamong, Koran Harian Suara NTB keanekaragaman budaya dan (Opini: 28/10/2014). hal. 6 warisan 20 Gilboa E. (2001), Tiga Model Penggunaan Diplomasi dan kenegaraan, b. Dialog antarbudaya global Media Age No. 2, hal. 5-7.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

117

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Rusdianto

c. Keadilan, kesetaraan dan interdependensi d. Perlindungan hak asasi manusia internasional e. Global peace dan stabilitas f. Diplomasi budaya dan sektor publik

sebagai upaya pertukaran budaya22 dan mengatur setiap masyarakat dunia yang berinteraksi dalam ruang berbeda dalam bidangbidang seperti seni, olahraga, sastra, musik, ilmu pengetahuan, bisnis dan ekonomi dan seterusnya.23

Pendekatan hubungan regional dan internasional memang mem­ butuhkan kemampuan (soft power). Sebagaimana Ilmuwan politik Dr. Abdurrahman (1993:2) menggambarkan bahwa diplomasi memiliki soft power atau kemampuan untuk membujuk melalui budaya, nilai dan ide yang bertentangan dengan hard power (kekuatan militer).

Sementara hard power pen­ dekatan secara historis kebi­ jakan disukai pemerintah dalam melakukan hubungan in­ter­nasional dan regional, panggung dunia semakin saling menyoroti kebutuhan untuk kerjasama pada tingkat yang baru. Di sinilah peran soft power sebagai bentuk diplomasi budaya menjadi signifikan. Atas dasar itu, diplomasi kebudayaan tidak bersifat sekunder untuk diplomasi politik ekonomi, melainkan berfungsi sebagai komponen intrinsik yang terkandung nilai moralitas. 21 Diplomasi budaya

Kurikulum Sekolah Karakter Tama Lamong24 Transisi kekuasaan nabi Ibrahim kepada Islamil mening­ galkan pelajaran dari sang ayahnya Ibrahim yang telah merancang desain negara masa depan (The Republik), bahwa dalam suatu negara kurikulum pendidikan budaya (tradisi) menjadi pilar utama dari pembangunan masyarakat secara ekual, komunal dan filosofis. Selain Ibrahim dan

21 Mc Clellan M., Diplomasi Publik dalam Konteks Tradisional. www.publicdiplomacy.org/45.htm, (23.04.2005). Di akses pada tanggal 2

118

mei 2015 22 Ham P. (2001), The Merk Rise State. The Postmodern Politcs Image dan Reputation. Luar Negeri, No. 2, p.

28-31 23 Marta Ryniejska, Kiełdanowicz, Diplomasi budaya sebagai Bentuk Komunikasi Internasional, terbitkan oleh University of Wrocław Institut Studi Internasional Lembaga Humas Bled.

Com www.instituteforpr.org 24 Tulisan ini deskripsi hasil penelitian Komunikasi Budaya Lokal Sumbawa Persfektif Tama Lamong kerjasama Ikatan Sarjana Komunikasi Pulau Sumbawa dengan Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PSDO) STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

Lihat Rusdianto, Kurikulum Sekolah Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 28/01/2015). hal. 6

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

Ismail, ada juga filsuf Marcus Aurelius dari kerajaan Romawi, yang promosikan “negara budaya” agar terbebas dari sekat-sekat globalisasi. Sementara, filsuf era skolastik seperti St. Augustine juga tawarkan upaya rekonstruksi budaya melalui karyanya The City of God. Rekonstruksi kurikulum aliran tama lamong upaya in­ trospeksi kebudayaan dalam dunia pendidikan. Sehingga memiliki pendekatan baru bersifat progresif yang tidak sekedar ingin memperbaiki, tetapi juga perubahan sosial dalam struktural masyarakat.

Sementara itu, aliran rekonstruksi dalam prinsip tama lamong adalah kepatuhan nilai dasar saling tulung (saling membantu) atau barema (gotong royong) dan membumikan tingkat etika zaman modern saat ini dengan norma maupun ketentuan doktrin tuhan.

Walaupun demikian, aliran rekonstruksi tama lamong mem­p unyai visi dalam meme­ cahkan masalah krisisnya nilai dasar kemakrufan untuk kem­ba­ likan tradisi yang serasi dengan kehidupan kontemporer saat ini.

Aliran tama lamong dikenal sebagai regressive road communication and diplomacy culture sebagai solusi yang paling ideal dan membuat consensus antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai prilaku positif. Filosofis tradisi

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

tama lamong secara terminologis lebih pada perlindungan asas nilai dan mentalitas kearifan lokal yang berkembang dalam stratifikasi sosial masyarakat berdasarkan aspek uniformitas secara me­ nyeluruh. Hal ini dapat terlihat bahwa alur tradisi tama lamong fokus perhatian pada perbaikan cara berfikir atau revolusi mental masyarakat sehingga tercipta masyarakat damai yang sebenarbenarnya.

Bisa dikatakan, aliran tradisi tama lamong murni filsafat sosial, karena membawa pengaruh pada perubahan kondisi realitas sosial.

Apalagi, sangat dekat dengan pondasi estetika sebagaimana di jelaskan dalam al qur’an surat al ahzaab ayat 59 tentang kewajiban pemakaian mengulurkan jilbab keseluruh tubuh agar terlindungi dari segala kemungkaran sehingga menjadi bermartabat. Tradisi tama lamong terdapat basis kurikulum pendidikannya yang memiliki unsur dan tujuan teologis.

Kurikulum tersebut, diukur dalam dua struktur filosofis, yakni filosofis kanggila (malu) adalah kategori kritis yang junjung tinggi nilai dasar kemanusiaan yang melekat pada individu dan selalu berjalan lurus sesuai tuntunan norma masyarakat.

Sehingga bisa membedakan antara sikap salah dan benar.

Filosofis kanggila (malu) tersebut

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

119

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

sudah menjadi darah daging dalam kebudayaan masyarakat baik lisan maupun fisik. Kanggila mengandung nilai dan asas supernatural yang menerima konsep budaya apapun secara natural dan berdimensi universal berdasarkan prinsip teologis. Untuk membangun filosofis kanggila ini perlu kolektifitas masyarakat menyatukan pandangan (world view) lebih luas akan pentingnya peradaban tama lamong dari seluruh kepercayaan sehingga membentuk tekad kedamaian dunia.

Kemudian, kedua; filosofis barema (bersama/gotong royong) adalah tafsir tradisi tama lamong konteks praksis sosiologis untuk mengenalkan kepada masyarakat, agar tidak lagi direduksi oleh sains modern, teknologi dan industrialisasi informasi. Sehingga kurikulum pendidikan tama lamong diarahkan pada kekuatan positif untuk membangun kultur baru dan mengeliminasi patologi sosial, seperti korupsi, kejahatan, pembunuhan, perampokan dan pembegalan. Kurikulum education tama lamong memiliki visi dan prospek untuk perubahan sosial secara radikal dan membebaskan diri dari kebiasaan negatif yang selama ini terjadi, sebagaimana kita lihat faktanya sekarang ini penuh dengan glamouritas kehidupan tanpa arah dan tujuan.

Padahal tama lamong bagian dari 120

Rusdianto

beban teologis sebagai alat untuk memberi kehidupan lebih baik dan bahagia. Namun masyarakat terjebak pada tidak kepeduliannya atas keberlangsungan tradisi nasionalitas dan lokalitasnya sebagai kekayaan bersama untuk membangun struktur masyarakat yang berkarakter dalam kekuasaan wilayah Indonesia.

Kurikulum tama lamong memusatkan perhatian pada problem yang dihadapi ma足syarakat, terutama dalam sikap, mental, prilaku dan cara berpakaian.

Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik. Penting, untuk menyadarkan bahwa selama ini terjadi kesen足j angan antara kurikulum budaya dengan masyarakat yang menyebabkan pengetahuan dan konsep kebu足 dayaan hilang bagai ditelan bumi.

Asumsi dan tujuan utama kurikulum tama lamong mengatasi tantangan, ancaman, hambatan generasi yang berbasis studi estetika sosial dan pengetahuan alam. Terutama masalah moralitas, sikap dan cara berpakaian masyarakat harus bersifat universal dan teologis.

Hal ini yang dapat dikaji sementara waktu dalam kurikulum tama lamong sebagai perihal mendesak pemerintah agar dirumuskan kurikulum tama lamong sejak dini untuk bekal

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

hadapi ancaman yang mengganggu integritas nilai kemanusiaan masyarakat dan bangsa itu sendiri.

Justru lebih jauh dan detail, tradisi tama lamong memiliki komponen kurikulum yang tak pernah berubah, asrakal, barsanji, basunat, batoba, bagenang, dan barodak. Studi penelitian historis prosesi tama lamong kental dengan nuansa religius dalam praktik keseharian baik metode maupun doa-doa yang di bacakan dalam proses tersebut. Nah, pengajaran dan pengembang kurikulum tama lamong harus adanya keselarasan antara tujuan dan manfaat generasi akan datang.

Secara teknis, anak-anak sejak sekolah dasar diharuskan turut serta mendapat pelajaran tradisi tama lamong sebagai pemaknaan sikap dan proteksi budaya asing. Dengan demikian, diharapkan keada pemerintah untuk mengembangkan kurikulum education of tama lamong sebagai entitas kebudayaan lokal akan datang. Meminjam bahasa umar bin khattab dalam risalahnya the culture school build a new social order bahwa sekolah budaya merupakan predikat pendidikan yang paling progresif yang menunjukkan instrumen mendidik dan bebaskan diri dari pengaruh derasnya informasi teknologi. Maka sekolah tama lamong bertujuan

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

perbaiki kenyataan hidup dan pererat hubungan timbal balik yang organik dan komprehensif. Secara tegas sekolah tama lamong wujud indoktrinasi untuk kembalikan budaya lokal sebagai vision and mission.

Menurut penulis, aliran rekonstruksi dalam sekolah tama lamong adalah aktifitas hidup yang berpegang teguh pada konsepsi kanggila dan barema untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam tata susunan baru seluruh lingkungannya. Tujuan ini hanya mungkin diwujudkan melalui usaha kerjasama semua masyarakat dengan pendirian sekolah tama lamong. Secara ringkas padat, beberapa kali tulisan yang sama mengenai tradisi tama lamong telah dimuat oleh harian suara NTB dengan penjelasan paradigma cita-cita maupun nilai dasar tama lamong untuk wujudkan sintesa, perpaduan ajaran keagamaan dengan teknologi modern maupun seni dalam satu kebudayaan yang dibina bersama masyarakat.

Dalam masyarakat yang sudah demokratis, sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu perkembangkan kemam足 puan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Sehingga praktik tradisi

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

121

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

tama lamong, saling tulung (basiru) atau saling membantu tidak terkonstruk secara alami, sehingga peradaban masyarakat mengalami kehancuran. Krisis yang dimaksud adalah problem sosial budaya rusak akibat semrawutnya persoalan pendudukan, sumber daya alam yang kian menipis, melonjaknya ekstradisi manusia (TKW/TKI), kesenjangan pelayanan antara pemerintah dan rakyatnya, apalagi kemiskinan dan penyalahgunaan teknologi informasi.

Tambah lagi, perang kemis足 kinan setengah hati dan membiar pengangguran kian lonjak.

Harusnya pemegang kuasa peduli secara efektif untuk ber足 satu menciptakan tata sosial baru yang berasaskan keadilan.

Maka, pendidikan formal tama lamong adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial masyarakat untuk transformasi mental masa depan.

Cultural Communication and Diplomacy: Resolusi Diplomasi Kebudayaan Tama Lamong Indonesia Resolusi diplomasi tidak dapat tercapai hanya berasal dari dokumen yang ditandatangani oleh para pemimpin negara saja, tetapi harus ada itikad baik secara kolektif kolegial dan kredibilitas diantara pemimpin untuk mengelaborasi budaya perdamaian melalui 122

Rusdianto

pertukaran kebudayaan. Resolusi kebudayaan perlu diberikan perhatian yang lebih besar. Resolusi tentu berfungsi untuk mengukur peran positif, kredibel, dan serius dari entitas kebudayaan dalam proses perdamaian global.

Agar resolusi diplomasi kebu足 dayaan untuk berhasil, praktis, perlu memasukkan pengakuan para pemimpin politik dan agama tentang penciptaan kondisi damai, keadilan, dan saling menghormati nilai-nilai dasar dalam semua agama, serta asumsi sentral dalam hukum kebudayaan internasional dan etika diplomacy.

Perdamaian tidak hanya berasal dari dokumen yang ditandatangani oleh para pemim足pin saja, tetapi dari itikad baik bersama dan kredibilitas untuk membangun sebuah perdamaian melalui kebudayaan berbagai bangsa. Semua negosiasi dan diplomacy kebudayaan menjadi resolusi konflik yang harus menjadi perhatian besar, visibilitas, review, dan aksentuasi.

Resolusi kebudayaan tama lamong mengajukan beberapa hal sesuai dengan nilai-nilai yang di milikinya, yakni agama dan budaya memahami sebuah harmony dan kerjasama dalam penghapusan segala bentuk intoleransi dengan mau berdialog antara peradaban dan gerakan kebudayaan dunia sehingga perdamaian dan non-

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

kekerasan dapat menjadi prioritas sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam dokumen kebudayaan tama lamong kuno bahwa gerakan damai dan harmonisasi merupakan jalur lain untuk diplomasi budaya dan relevansinya dengan pro­ ses harmonisasi kehidupan masyarakat.

Dialog spiritual oleh tokoh kebudayaan, pemimpin agama, ulama, dan tokoh awam untuk membangun prinsip-prinsip nilainilai moralitas sehingga semua tempat ibadah dan keberlangsungan budaya dari semua agama menjadi pusat interaksi masyarakat yang positif dan konstruktif serta toleransi terpelihara,25 kebudayaan tama lamong telah menanam nilainilai keberagaman dan bukan pusat untuk saling membenci, hasutan dan mengorganisasi massa.

25 Mengaktifkan wisata religius dan budaya dan mengunjungi tempat-tempat suci merupakan hal-hal yang sangat baik untuk mendamaikan nurani bagi mereka yang sering bertindak ekstrem. Ini harus menjadi komponen dari setiap peta jalan praktis dan layak untuk diplomasi budaya dan perdamaian. Mereka semua berasal dari resolusi Majelis Umum PBB pada budaya damai. Kompilasi ini perlu diperluas untuk masa depan dengan langkah-langkah praktis agar mencapai hasil yang positif.. http://jcpa.org/article/ conflict-resolution-through-culturaldiplomacy-in-the-middle-east/#sthash. t1g88Kfa.dpuf. Di akses pada tanggal 4 mei 2015

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

Resolusi diplomasi kebu­ dayaan tama lamong mendo­ rong setiap jenis budaya nasional eksklusif memberikan efek interaksi dan kolaborasi komersial kebudayaan dalam berbagai jenis kegiatan informal dan di lakukan sepernuhnya oleh masing-masing individu. Pemerintah dan parlemen Indonesia harus mempersiapkan seluruh kebutuhan promosi dan pertukaran kebudayaan sebagai resolusi kebudayaan Indonesia.

Perbedaan Indonesia dengan negara lain adalah mendorong eksistensi budaya nasional yang masih menggunakan metode tradisional dalam pertunjukan untuk khalayak luar negeri. Hal ini sebagai bentuk pertukaran gagasan, nilai-nilai, tradisi, dan identitas.

Sementara yang lebih canggih dari resolusi kebudayaan adalah pengakuan entitas tama lamong sebagai upaya komunikasi dan dipromosikan pemerintah atas sebuah nilai yang terkandung di dalamnya sehingga interaksi budaya internasional dapatlah di lakukan dengan baik dan penciptaan ruang perdamaian.

Aktor yang terlibat dalam resolusi kebudayaan ”tama lamong” harus dilihat dalam persfektif motif, dan keuntungan atau kerugian negara. Melakukan resolusi, diplomasi dan komunikasi kebudayaan tama lamong tentu harus akuntabel, dapat menjadi

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

123

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

aktor yang efektif, kecuali terlalu cenderung untuk mengontrol konten karena termotivasi oleh politik dan kepentingan nasional.

Lembaga budaya dan pendi­ dikan utama secara tidak langsung bertanggung jawab kepada publik melalui peraturan pemerintah dan pengawasan, serta melalui dewan pengawas semi-independen, dalam memotivasi keyakinan dalam sebuah nilai yang melekat pada seni dan pendidikan kebudayaan tama lamong. Seperti penjelasan diatas, sekolah tama lamong beserta kurikulumnya dan peran siswa, mahasiswa dan pertukaran budaya yang telah di lakukan pada umumnya dipandang sebagai investasi yang baik dari setiap sudut pandang kebudayaan Indonesia.

Sukses juga bisa datang dari arah yang tak terduga.

Sala satu contoh yang paling bagus adalah pertukaran budaya tama lamong oleh Generasi Sum­b awa bersama perguruan ting­gi negeri maupun swasta di beberapa negara dalam bentuk praktik kebudayaan tama lamong, misalnya khitan (Sunat), Barodak (luluran plusdoktrin spritualitas), bagenang (Hiburan rakyat), sakeco (Hiburan rakyat mirip berbalas pantun), Gerakan Budaya Jilbab (tama Lamong—tafsir modern) dan kirab budaya sumbawa lainnya.

Tentu hal ini sudah di praktikkan di beberapa negera, seperti Malaysia, 124

Rusdianto

Amerika Serikat dan Arab Saudi sendiri.

Tentu tradisi tama lamong fokus pada gerakan kebudayaan umumnya dan pencerahan ter­ hadap perempuan (wanita) sebagai aktor kebudayaan untuk lebih fokus memberi citra positif secara praktis dibidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang lebih berwujud keadilan. Agenda di bidang praktis seperti ini harus diselundupkan dalam konteks kebudayaan Indonesia. Namun, yang paling berat adalah kesediaan pemerintah untuk mendanai gerakan kebudayaan Indonesia melalui komunikasi, diplomasi dan resolusi budaya sangat minim.

Sayangnya, pemerintah terkadang masih berargumen pada isu dan mengukur dampak yang dilakukan sehingga meresa berat untuk melakukan komunikasi, diplomasi dan resolusi budaya sebagai agenda perdamaian global.

Banyak berpikir, dasar komu­ nikasi efektif antara orga­nisasi yang terlibat dalam praktek dip­lomasi dan komunikasi budaya serta pembuat kebijakan. Ada kebutuhan mendesak un­tuk memulai berbicara dan mengeluarkan kebijakan jika pe­merintah itu sudah yakin dalam konteks promosi kepentingan nasional dan identitas nasional secara bersama-sama dengan pendekatan lebih luas dan inte­ raktif. Kebudayaan tama lamong

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Rusdianto

memiliki peran dan misi keagamaan (Islam) dalam berbagai aktivitas komunikasi, diplomasi dan resolusi kebudayaan. Walaupun belum terbukti, namun perlu di dorong kearah yang lebih luas sehingga secara efektif dapat di lakukan tanpa melupakan ekses sejarah bangsa Indonesia. Para misionaris (aktor) tama lamong dalam konteks menyebarkan pesanpesan keislaman sebagai agama tauhid dan dipandang membawa kebenaran hakiki rahmatan lil alamin tentu dapat diresapi dalam kehidupan sosial.26

Penutup Budaya tama lamong yang dilahirkan ratusan tahun lalu itu telah mampu membawa perubahan pada masyarakat lokal dan mem­ bentuk opini publik secara global dalam kontestasi pertukaran kebudayaan antar negara. Tradisi tama lamong merupakan titik edar dari sebuah warisan yang harus di sosialisasikan dan di pelihara. Karena memang tra­ disi ini membawa pesan bagi Indonesia, nilai-nilai yang dimi­ likinya bersumber pada nilainilai moralitas dan kitab suci Richard T. Arndt, (2005), The Price of Empire, US Department of State, hal. 217.

26

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

ketuhanan, mengedepankan toleran dan menolak kekerasan terhadap apapun.

Selain itu, pendidikan karakter yang terkandung dalam nilai-nilai tradisi tama lamong sungguh sangat kaya akan pelajaran yang suatu saat dipetik dan digunakan oleh bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan, kebudayaan dan komunikasi infor­ masi. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah lebih pada ge­ rakan revolusi mental, perubahan tindakan dari tidak baik menjadi baik dan seterusnya, sikap dan moralitas yang dikedepankan.

Daftar Pustaka Rusdianto, (2015), Dialektika Bahasa Sumbawa dalam Glo­ balisasi, Buku Saku; Rungan, Jakarta.

Rusdianto, Hilangnya Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (opini: 25/09/2014).

Rusdianto (2013), Penelitian: Hubungan Tama Lamong Dengan Pembentukan Ka­ rakter Masyarakat Sumbawa, Publikasi Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah STIE Ahmad Dahlan Jakarta Rusdianto, Tama Lamong: Ko­ munikasi dan Diplomasi, Ko­ ran Harian Suara NTB (Opini:

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

125

Cross-Cultural Communication and Diplomacy: Tama Lamong Tradition As a Basic Character Education Indonesian

20/10/2014).

Rusdianto, Kurikulum Sekolah Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 29/10/2014).

Rusdianto, Sadar Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 15/11/2014).

Rusdianto (2015), Kearifan Lokal Tama Lamong, Harian Suara NTB 01 Mei 2015 Rusdianto, Teological Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 22/02/2015).

Al-Quran: Al-Ahzaab (33:59) Rusdianto, Komunikasi Profetis Tama Lamong, Koran Ha­ rian Suara NTB (Opini: 02/01/2015).

Al-Quran: Al-Ahzaab (33:59) Gilboa E. (2001), Tiga Model Peng­ gunaan dan Efek, “Dip­lomasi dan kenegaraan”, Media Age: No.2, p. 1-28.

Anonim, (2015), What is Cultural Diplomacy?, http://www. culturaldiplomacy.org/index. php?en_cultural-diplomacy.

Publikasi oleh Institute For Cultural Diplomacy (ICD).

Di akses pada tanggal 2 Mei 2015 Jules Cambon, The Diplomat (transl. Christopher Rede Tur­ner, 1931 Rusdianto, Harmonisasi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 28/10/2014).

126

Rusdianto

Gilboa E. (2001), Tiga Model Penggunaan Diplomasi dan kenegaraan, Media Age No. 2 Mc Clellan M., Diplomasi Publik dalam Konteks Tradisional. www.publicdiplomacy.org/45. htm, (23.04.2005). Di akses pada tanggal 2 mei 2015 Ham P. (2001), The Merk Rise State. The Postmodern Politcs Image dan Reputation. Luar Negeri, No. 2, p. 28-31 Marta Ryniejska, Kiełdanowicz, Diplomasi budaya sebagai Bentuk Komunikasi Inter­ nasional, terbitkan oleh University of Wrocław Institut Stu­di Internasional Lembaga Humas Bled.Com www.ins­ tituteforpr.org Rusdianto, Kurikulum Sekolah Tradisi Tama Lamong, Koran Harian Suara NTB (Opini: 28/01/2015).

Anonim, Conflict Resolution Through Cultural Diplomacy In The Middle East, http://jcpa. org/article/conflict-resolutionthrough-cultural-diplomacyin-the-middle-east/#sthash. t1g88Kfa.dpuf. Di akses pada tanggal 4 mei 2015 Richard T. Arndt, (2005), The Price of Empire, US Department of State

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

Aliansi Tarik Mandat Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda Karman BM1 Abstrak: Gerakan Tarik Mandat sudah saatnya digulirkan mengingat dua kondisi utama yang terjadi. Pertama, institusi politik yang berkuasa (presiden) dan perangkatnya tidak lagi mampu menyediakan saluran-saluran yang dituntut untuk mengakomodasi partisipasi kelompok-kelompok sosial baru dalam menyerukan kebenaran dan faktafakta bahwa negara telah menelantarkan rakyatnya sendiri. Kedua, kekuatan-kekuatan sosial yang baru, yang selama ini atau sebelumnya secara langsung tidak terlibat dalam politik, kini memutuskan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan politik. Hal tersebut dapat digalang oleh kelompok oposisi menggunkan agitasi dan propaganda politik. Maka gerakan cabut mandat presiden berdasar logika, apakah sistem politik kita dan produk pemimpin yang dihasilkan bermanfaat untuk keadilan ekonomi dan keadilan sosial, mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya, atau hanya menguntungkan segelintir elit dan golongannya sendiri. Dari fakta dan realitas tersebutlah maka gerakan cabut mandat presiden, siapapun presidennya menjadi relevan atau tidak. Pada akhirnya gerakan politik melawan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, atas nama apapun, baik revolusi, reformasi, ataukah gerakan tarik mandate presiden, akan menjadi massif dan memiliki kekuatan besar dan semakin membesar jika sarat-saratnya dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Aliansi Tarik Mandat, Ijtihad, Politik Kaum Muda Ketua Umum Pimpinan PusatGerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Email : info_karman@yahoo.com 1

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

127

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

Karman BM

Abstract: Pull movement Mandate was time rolled considering two main conditions that occur. First, the ruling political institutions (president) and the device is no longer able to provide the channels required to accommodate the participation of new social groups in calling for the truth and the facts that the state has abandoned its own people.

Second, the social forces that new, that have or previously was not directly involved in politics, has now decided to actively participate in political movements. It can be raised by opposition groups using the agitation and political propaganda. Then unplug the movement based on the logic of the presidential mandate, whether our political system and the leader of the resulting product is useful for economic fairness and social justice, to bring prosperity for its people, or only the few elite and his own faction. Of the facts and the reality is exactly the mandate pull movement president, whoever the president is relevant or not. At the end of a political movement against the powers that were unfavorable to the people, on behalf of any kind, either revolution, reform, or pull movements presidential mandate, will be massive and has a large and growing force if full-saratnya can be fulfilled.

Keywords: Pull Alliance’s mandate, Ijtihad, Politics Youth Pendahuluan stilah tarik mandat dalam konsep politik adalah sebuah gagasan yang melampaui sekatsekat dan dogma mapan. Maka membicarakan seruan tarik mandat kita harus keluar dari konsep berpikir common sense. Jangan berpegangan pada sistem politik mapan yang dikembangkan oleh para penguasa, bahkan atas nama konstitusi sekalipun. Karena pada dasarnya sistem politik bahkan

I 128

dengan nama konstitusi, undangundang atau apapun konsepnya, hanyalah sekumpulan sampah aturan yang dibuat oleh elit untuk menguasai, menghegemoni dan mengendalikan rakyatnya. Sebuah kesadaran palsu yang dibangun agar rakyat patuh pada mereka para elit politik yang beroliogarki dengan para pemilik modal baik lokal maupun asing menguasai, mengeksploitasi, memeras

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

kekayaan alam kita, hidup bermegah-megah, se­mentara rakyat terlunta-lunta dan sengsara.

Gerakan tarik mandat se­perti halnya sebuah gerakan revolusi (mendasar) dalam hal sosial politik yang massif de­ngan tujuan secara cepat me­ngubah fundamental nilainilai dan prinsip-prinsip yang ada, lembaga-lembaga po­litik, strukturstruktur so­sial, kebijakan-kebijakan ke­pe­mimpinan dan peme­rintahan, serta aktivitas-aktivitas sebuah masyarakat.

Gerakan cabut mandat membutuhkan sebuah kekuatan di dalam, masyarakat sipil yang beroposisi dengan kekuatan po­l itik berkuasa. Agar hal ter­ sebut dapat terwujud maka se­ tidaknya dibutuhkan tiga hal, yakni: partisipasi ekstensif rak­ yat, lahirnya kepemimpinan kolektif, dan proposisi-proposisi yang membangun suatu ideologi gerakan.

Gerakan tarik mandat se­ bagai sebuah gerakan politik yang mendasar harus terus di­ kembangkan. Karena pada dasarnya kekuatan politik ber­kuasa adalah konfigurasi yang menginginkan kesetabilan dan konservatif yang cenderung berpikir intitusional.

Gerakan tarik mandate harus memiliki posisi out of the box, posisi ofen­sif yang lebih, karena sis­tem yang mapan cenderung akan mempertahankan dan melindungi

eksistensinya.

Gerakan Tarik Mandat sudah saatnya digulirkan me­ng­ingat dua kondisi utama yang terjadi. Pertama, institusi politik yang berkuasa (presiden) dan perangkatnya tidak lagi mampu menyediakan saluran-saluran yang dituntut untuk mengakomodasi partisipasi kelompok-kelompok sosial baru dalam menyerukan kebenaran dan fakta-fakta bahwa negara telah menelantarkan rakyatnya sendiri. Kedua, kekuatan-kekuatan sosial yang baru, yang selama ini atau sebelumnya secara langsung tidak terlibat dalam politik, kini memutuskan untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan politik. Hal tersebut dapat digalang oleh kelompok oposisi menggunkan agitasi dan propaganda politik.

Maka gerakan cabut mandat presiden berdasar logika, apakah sistem politik kita dan produk pemimpin yang dihasilkan bermanfaat untuk keadilan eko­­nomi dan keadilan sosial, men­datangkan kesejahteraan bagi rakyatnya, atau hanya menguntungkan segelintir elit dan golongannya sendiri. Dari fakta dan realitas tersebutlah maka gerakan cabut mandat presiden, siapapun presidennya menjadi relevan atau tidak.

Pada akhirnya gerakan politik melawan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat, atas nama apapun, baik revolusi, reformasi,

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

129

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

ataukah gerakan tarik mandate presiden, akan menjadi massif dan memiliki kekuatan besar dan semakin membesar jika sarat-saratnya dapat terpenuhi.

Minimal kekuatan-kekuatan sosial masyarakat yang melakukan gerakan-gerakan politik melawan rezim berkuasa, harus memiliki alat-alat kekuatan spiritual seperti partisipasi massa, kepemimpinan yang kuat, dan sebuah ideologi yang diterima secara umum.

Gagasan tarik mandat per­nah digerakkan oleh to­k oh aktivis Malari Hariman Siregar, yang pada tahun 2007 melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan utama Ibukota dan menyererukan gerakan cabut mandate terhadap presiden SBY. Saat itu gerakan Hariman dianggap tidak konstitusional.

Sementara pemikiran yang dikembangkan oleh para penggagas gerakan tersebut adalah terobosan konstitusional. Ketika para pemimpin dan rakyat tidak nyambung. Para pemimpin merasa everyting its ok, semua berjalan baik-baik saja. Namun disisi lain kehidupan rakyat makin terpuruk, ketika harga-harga kebutuhan pokok semakin hari semakin melonjak dan menggerus sendisendi kehidupan perekonomian rakyat yang lemah. Maka para aktivis yang dipimpin Hariman Siregar melakukan aksi gerakan cabut mandat kepada presiden 130

Karman BM

SBY. Dalam sejarah politik dunia, gerakan semacam tarik mandat yang lebih keras (revolusi) sudah sering terjadi di berbagai belahan dunia. Revolusi politik yang terjadi di Perancis, Rusia, China dan Iran. Meski demikian, dalam banyak hal gerakan cabut mandat untuk merubah secara total pendulum kekuasaan politik dari berbagai contoh di atas memiliki banyak perbedaan, baik latar belakang maupun tujuan revolusi tersebut.

Dalam banyak hal terja­ dinya revolusi Perancis, Rusia dan China memiliki banyak kesamaan, berbeda jauh de­ ngan situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya revolusi Iran. Revolusi Perancis, Rusia, dan China tidak ditemukan kesamaan dengan revolusi Iran, bahkan justru ditemukan kondisi-kondisi yang saling berlawanan dalam kaitanya dengan Iran.

Revolusi Perancis, Rusia, dan China secara umum terjadi pada kondisi-kondisi para rezim penguasa dalam kondisi terpuruk secara ekonomi. Begitu juga secara militer, rezim-rezim sebelumnya dalam keadaan yang terlemah.

Begitu juga dukungan internasional pada rezim pe­nguasa di Perancis dan Rusia dalam kondisi yang menyedihkan dan tersudutkan.

Mereka mendapat penentangan dari

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

pemerintahan-permerintahan Eropa lainnya, dan bahkan mengalami permusuhan dari beberapa negara tetangganya.

Seorang penulis Amerika, Theta Skocpol, melakukan studi perbandingan terhadap revolusirevolusi perancis, Rusia, dan China.

Theta menyimpulkan bahwa rezim yang berkuasa sebelum lahirnya revolusi-revolusi itu adalah im­ perium-imperium. Imperium tersebut mempertahankan do­mi­ nasinya atas strata yang meme­ rintah dan memiliki kapasitas untuk mengatasi potensi pem­ be­r ontakan hanya dalam level yang terendah. Dengan demikian, sebelum bangkitnya suatu revolusi sosial, terjadi sejenis disintegrasi di dalam kekuatan-kekuatan militer dan birokrasi dari pemerintahan tersebut menjadi kepastian.

Ketika revolusi tersebut terjadi di Perancis pada tahun 1789, di Rusia pada tahun 1917, dan China pada tahun 1948, hal tersebut bukanlah karena adanya beberapa rencana matang yang dipersiapkan sebelumnya oleh kaum-kaum revolusioner atau kekuatan oposisi dari kelompok-kelompok sosial.

Revolusi-revolusi tersebut terjadi karena krisis-krisis politik yang timbul dan berkembang dari disintegrasi fungsi-fungsi ekonomi, militer, dan birokrasi dari sistem lama.

Ini tampak dengan lahirnya sejunlah tekanan yang berkaitan dengan ekonomi, persaingan militer yang menjebak peme­ rintahan-pemerintahan imperial, pengaruh dari luar, dan ine­fesiensi dalam lembaga-lem­baga politik.

Pemerintahan-pemerintahan dari rezim-rezijm imperial tersebut amatlah rentan karena menghadapi krisis-krisis tersebut.

Dalam banyak hal Revolusi Perancis terjadi karena adanya kelemahan sistem yang ber­kuasa.

Sistem yang berkuasa terlalu lemah dan menyerah pada parlemen “Tiga-Kelas” bukan karena gerakan oposisi yang massif tetapi lebih pada melemahnya sistem politik kelas berkuasa dalam menyelesaikan problem-problem sosial, ekonomi, dan politik Perancis saat itu. Rakyat yang sudah tertindas mulai bergerak membentuk gabungan-gabungan serempak dalam gerakan menuju eskalasi yang memberi jalan pada terjadinya revolusi.

Dalam kasus revolusi Rusia sendiri, meski terdapat kekuatankekuatan oposisi. Namun mereka terlalu lemah menghadapi dinasti Romanov, mereka nyaris tidak mampu memainkan peran apapun dalam upaya menjatuhkan rezim imperium yang sedang berkuasa. Bahkan mereka tidak pernah membayangkan bahwa imperium Rusia bisa runtuh dengan mudahnya. Bahkan menurut Theta,

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

131

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

revolusi yang terjadi di Perancis dan Rusia tidak diciptakan.

Berbeda sama sekali dengan revolusi Iran yang meng­gulingkan kekuasaan Rezim Shah justru kondisi dan situasi pada saat re­ volusi Iran terjadi, kekuatan-ke­ kuatan rezim ber­k uasa sedang sa­ngat bagus. Dalam bidang eko­ nomi, ketika Shah Pahlevi masih berkuasa, ekonomi Iran justru dalam kondisi sangat mantap, salah satu penyebab utamanya harga minyak yang terus meroket.

Dalam bidang militer, rezim berkuasa Iran memiliki angkatan bersenjata yang kekuatannya sangat besar lebih dari cukup untuk digerakan menghadapi kaum revolusioner. Bahkan hingga kasus-kasus tertentu militer Iran tetap setia kepada sistem politik Shah hingga momen-momen terakhir dari penguasaan Shah atas pemerintahannya.

Begitu juga dalam konteks dukungan dunia internasional terhadap rezim Shah Iran saat terjadinya revolusi, justru pada saat dukungan dunia lain sangat bagus, bahkan dukungan negara adidaya Amerika sangat kuat. Dukungan regional juga tetap mendukung hingga akhir-akhir tumbangnnya sebuah rezim di Iran. Bahkan kaum revolusioner Iran, tidak seperti kaum-kaum revolusioner Perancis, Rusia dan China yang mendapat dukungan kekuatan 132

Karman BM

internasional, revolusioner Iran jelas tidak memiliki dukungan internasional.

Begitu juga dalam soal stabilitas politik, pada saat terjadinya revolusi Iran, Re­zim Shah Iran, memiliki ke­kuatan yang mampu membuat kekuasaan tirani terlindung secara stabil karena di dukung oleh para penasehat ahli baik dari dalam maupun luar negeri, serta juga polisi rahasia SAVAK yang brutal, pemerintah Shah mampu melindungi tirani kekuasaannya. Ironinya pada kondisi tersebut kekuasaannya tumbang dan tidak pernah kembali lagi. Revolusi Iran berhasil justru pada saat pemerintahan monarki Shah, menurut sebagian besar analis dan sumber-sumber intelijen, berada pada puncak kekuatan dan stabilitasnya.

Revolusi Iran menurut Theta, adalah hasil perencanaan, pen­ ciptaan yang dilaksanakan dalam konteks kesukaran-kesukaran dan kondisi-kondisi ruimit yang sudah ada sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dalam waktu empat bulan sebelum Shah Iran jatuh, kajian-kajiab agenagen intelijen Amerika Serikat, se­perti CIA, DIA menunjukkan bahwa Iran tidak sedang berada dalam ancaman revolusi atau bah­ kan pra-revolusi. Mereka meny­ impulkan bahwa rezim Shah aman dan terkendali paling tidak hingga

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

sepuluh tahun ke depan.

Aliansi tarik mandat presiden, sebagai sebuah gerakan oposisi melawan kekuatan rezim yang berkuasa tentu bukanlah hal yang mudah dan bergantung pada keberuntungan politik.

Namun harus dirancang secara matang dan maksimal. Seperti juga gerakan-gerakan politik mendasar yang terjadi di Perancis, Rusia, China dan Iran, memerlukan semangat yang tidak pernah mati dan terus berkembang, optimis akan perubahan.

Dalam sejarah revolusi Iran, gerakan politik yang dilaksanakan dapat dicapai dengan kerja keras yang tidak mudah dicapai.

Perencanaan yang matang, membagi dalam banyak kemungkinan yng berbeda di seluruh negeri. Semua level dari berbagai kelas sosial yang berbeda-beda, berpatisipasi aktif dalam sebuah kekuatan kolektif dalam sebuah kepemimpinan yang solid. Sebuah harga yang mahal yang harus dibayar, mengorbankan ratusan ribu pencinta revolusi.

Itulah mengapa kemenangan revolusi Islam Iran mengejutkan banyak orang.

Perbedaan yang mendasar antara revolusi Perancis, Rusia dengan Iran juga pada tujuan sebuah revolusi melawan kekuasaan otoriter. Dalam konteks revolusi Perancis dan Rusia, gerakan politik yang terjadi adalah dalam

rangka mengimplementasikan perubahan-perubahan politik kea rah demokratik di Perancis, atau program-progam sosialis di Rusia. Revolusi Islam Iran datang untuk meratakan jalan bagi suatu lingkungan yang didasarkan atas sebuah teori batu. Teori yang memuat pandangan-pandangan yang dianggap pantas pada era seperempat akhir abad ke 20, dan juga membebaskan kaum tertindas dari tirani dan eksploitasi.

Ia didasarkan atas suatu doktrin Islam yang energik dan konstruktif, serta yang melahirkan sebuah masyarakat baru yang kuat.

Meski gerakan tarik man­ dat presiden dalam konteks ke-Indonesiaan adalah gerakan politik pressure group, gerakan kritis terhadap kepemimpinan nasional yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa, terlihat dari data, fakta dan fenomena yang nanti akan dipaparkan pada bagian selanjutnya, akan tetapi sebagai sebuah gerakan politik yang “melawan� rezim, maka kita dapat dari fenomena gerakan-gerakan revolusioner diberbagai belahan dunia, terutama revolusi Iran.

Berbeda dengan gerakan revolusi Perancis dan Rusia yang datang bukan hanya melawan rezim berkuasa atau oemerintah, tetapi juga menentang otoritas keagamaan dan Gereja. Gereja

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

133

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

di Paris menjadi gereja Perancis yang memisahkan diri dari otoritas Paus dan Vatikan. Pada akhirnya pandangan dan doktrin liberalism di Perancis maupun Marxisme di Rusia dengan pandangan dunia materilistik mereka, hanya mampu menyediakan horizon yang terbatas bagi para pengikut mereka. doktrindoktrin tersebut tidak memainkan peranan penting dalam menciptkan insentif yang diperlukan un足tuk menumbangkan sistem berkuasa, baik di Perancis maupun Rusia.

Terdapat problem-problem dalam mengimplementasikan kreteria yang berbeda sistem-sistem nilai setelah kejatuhan sistem lama yang tidak merakyat. Maka adalah niscaya untuk membuat modifikasi kepada pandanganpandangan dan sikap teoritis. Disisi lain, kedua ideologi itu tidaklah akrab di tengah masyarakat Perancis dan Rusia. Diktrin-doktrin tersebut berkontradiksi dengan keyakinan-keyakinan mendasar rakyat yang seringkali bersifat religious. Karenanya, doktrindoktrin Liberalisme dan Marxisme tidak mampu melahirkan sebuah infrastruktur untuk mendukung unifikasi massa rakyat. Doktrindoktrin tersebut pada akhirnya tetap menjadi ideologi dari kelas khusus, dan intelektual-intelektual dengan interpretasi-interpretasi yang kerap saling kontradiktif.

Begitu juga dalam hal 134

Karman BM

kepemimpinan, revolusi Pran足cis dan Rusia sebelumnya tidak memiliki kepemimpinan-kepemimpinan yang luar biasa atau bahkan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Selama satu dekade setelah kedua revolusi tersebut, terdapat sejumlah karakteristik yang kontradiktif dan sengketa-sengketa internal. Mereka tidak mampu memenuhi tuntutan perdamaian dan ketertiban masyarakat yang beragam dan kacau saat itu. Hal itu yang pada akhirnya memicu kelahiran kedikatoran Napoleon dan Stalin yang brutal dan tanpa belas kasih. Begitu juga Mao Che Tzung di China.

Sementara dalam proses peristiwa revolusi di Iran, mereka sangat beruntung karena memiliki kepemimpinan yang kuat dan berkekuatan untuk pendorong dan motor penggerak revolusi yang padu serta harmonis.

Partisipasi rakyat dalam revolusi Iran memperoleh keuntungan dari kepemimpinan yang solid, kokoh, dan karismatik dari Ayatullah Khomeini selama seperempat abad. Kepemimpinannya memiliki legalitas dan legitimasi yang bersifat religious, poitik, sekaligus sosial.

Rahasia kemenangan revolusi Islam Iran atas pemerintahan Shah dapat ditemukan dalam tata kelola dan pelaksanaan dari tiga pilar revolusi tersebut, yakni massa rakyat, kepemimpinan dan idelogi Islam.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

Ideologi yang menjadi jawaban ampuh bagi kebutuhan-kebutuhan politik modern, sementara pada saat yang sama doktrin-doktrin materlistik liberalism dan marxisme telah mengecewakan para pendukungnya. Revolusi Iran menyadagunakan agama aktif dan progresif yang sudah tersedia. Dengan melakukan hal tersebut, kaum revolusioner Islam di Iran telah menyumbangkan sebuah persembahan luar biasa bagi sejarah peradaban dunia.

Gerakan Tarik Mandat secara teori dapat mengadopsi pandanganpandangan dan definisi Samuel Huntington tentang karakteristik sebuah revolusi. Tarik mandat adalah gerakan politik yang mendasar tanpa kekerasan, bergerak melakukan penyadaran kepada khalayak luas akan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin, siapaun presidennya. Gerakan tarik mandate harus menjadi sebuah gerakan sosial politik alternatif, mengingat sitausi dan kondisi sebagaian besar anak bangsa hidup dalam keapatisan dan masa bodoh terhadap kondisi bangsa.

Gerakan tarik mandat harus dikembangkan menjadi sejenis partisipasi politik yang besar dan massif, yang beroperasi di luar infrastruktur institusi-institusi politik yang sudah mapan. Hal ini dapat dikatakan sebagai sejenis

“peperangan opini� antara sistem politik yang memerintah dan kekuatan-kekuatan sosial. Langkah tersebut harus dikembangkan secara terus menerus menjadi gerakan massif yang solid dan kokoh yang pada perkembangan berikutnya dan dalam kondisi-kondisi tertentu melibatkan struktur politik dan sosial lainnya dalam suatu sistem dan kekuatan-kekuatan sosial secara simultan.

Hal tersebut dapat semakin dimatangkan jika ada dua kondisi yang diperlukan bagi terjadinya gerakan yang massif. Pertama, institusi politik yang mapan tidak mampu menyediakan saluransaluran yang dituntut untuk mengakomodir partisipasi dan tuntutan rakyat yang diwakili oleh kelompok-kelompok sosial yang ada dalam hubungannya dengan rezim penguasa. Kedua, kekuatan-kekuatan sosial baru, yang sebelumnya pasif dan secara langsung tidak terlibat dalam gerakan-gerakan politik , kemudian berkembang aktif dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam gerakan politik.

Aliansi Tarik Mandat Sebagai Alat Perjuangan Sama dengan apa yang banyak tokoh besar pikirkan dalam rangka melakukan perubahan besar bagi bangsanya, seperti Soekarno, Mahatma Gandi maupun Nelson

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

135

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

Mandela, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Ali Syariati, Ayatullah Khomeini, bahkan Martin Luther. Gerakan tarik mandate adalah semata-mata demi perbaikan bagi bangsa Indonesia paska demokrasi yang belum menyetuh akar persoalan bangsa yakni kemiskinan dan penderitaan sebagaian besar rakyat Indonesia.

Jika mereka para pemimpin besar dunia bahkan Soekarno tidak berpikir kritis melihat fenomena yang terjadi dan menimpa bangsanya, mungkin kita tidak akan pernah memiliki negara besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai tempat lahir dan hidup selurih rakyatnya. Jika tokoh-tokoh pergerakan bangsa seperti Bung Hatta, Mohammad Natsir, KH Hasyim As’ari, KH Ahmad Dahlan tidak berpikir out of the box, dan hanya berpikir kemapanan pribadi dan keluarganya sendiri saja, maka tak terbayang bagaimana nasib umat dan bangsa Indonesia ini.

Seperti juga cara berpikir mereka, gerakan tarik mandat adalah cara berpikir kritis, ketika semua aktivis berpikir bahwa perjuangan demokrasi telah selesai dengan hanya menurunkan rezim orde baru. Maka kita tidak boleh berpuas diri dan nyaman dengan situasi dan kondisi demokrasi semu ini. karena demokrasi kita 136

Karman BM

yang seharusnya mengarag pada kesejahteraan rakyat, tercapainya keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, namun kenyataannya masih jauh dari apa yang kita cita-citakan bersama.

Demokrasi kita telah dibajak para “pembegal� politik. Mereka membajak sistem demokrasi kita menjadi demokrasi liberal yang sangat berpihak pada mekanisme pasar. Hingga pada akhirnya kekuasaan politik hasil pemilu didominasi oleh para juraganjuragan yang hanya berpikir untung rugi. Mengelola negara seperti mengelola perusahaannya.

Kalaulah ada dari kalangan intelektual ataupun aktivis yang menjadi pimpinan negara ini, mereka juga akhirnya menjadi agen-agen korporasi yang telah membantu biaya kampanye mereka. Alhasil produk-produk atau program-program yang diusung lebih mementingkan kepentingan para pemilik modal dan cukong-cukong, sementara rakyat dibiarkan terlunta di negeri kaya raya ini.

Benar, kita tidak akan lari dari demokrasi. Walau bagaiman pun, hanya pemerintahan demokratislah yang memungkinkan terjadinya partisipasi. Adanya pembatasan kekuasaan sehingga mungkin mencegah adanya praktik korupsi dan penyelahgunaan kekuasaan.

Tapi proses demokrasi beserta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

segenap perangkatnya sudah dibajak Warlord yang terus melakukan patgulipat melindungi hak-hak istimewanya sebagai warga terhormat.

Oleh karenanya, demokrasi hanya sampai pada tingkat pro­ sedural dan sebatas alat legi­timasi penguasa untuk memenuhi kepent­ ingan pribadi dan kelompoknya.

Demokrasi prosedural hanya menciptakan sirkulasi elit di level kekuasaan, tanpa adanya partisipasi nyata dari rakyat. Akhir­nya saluran komunikasi rakyat jadi tersumbat, karena tidak dapat berpartisipasi secara langsung di luar pemilu.

Sebagai gerakan oposisi, aliansi tarik mandat adalah gerakan ekstrparlementer, aksi anak muda yang sadar akan kewajibannya sebagai penyeru kebenaran. Istilah Ali Syariati adalah kader-kader tercerahkan yang bergabung dengan kaum intelektual yang sadar sebagai intelektual organik. Agar demokrasi Indonesia menuju kea rah yang seharusnya, yakni demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemakmuran.

Pemuda dan mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan bangsa sekaligus sebagai pilar demokrasi harus mengambil posisi kritis terhadap kekuasaan.

Mahasiswa yang notabena adalah pilar demokrasi ke empat dengan fungsi-fungsi dalam gerakan

mahasiswa. Ada empat pilar de­ mokrasi yaitu, partai politik, media massa, penyelenggara pemilu yang netral, dan mahasiswa.

Sebagai middle class dan bagian dari civil society, mahasiswa memiliki ikatan emosional yang erat dengan masyarakat.

Ia akan mampu membangun kesadaran kritis-transformatif di tengah masyarakatnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa kekuatan gerakan mahasiswa akan sanggup mendobrak kekuasaan yang dzalim.

Berangkat dari kesadaran sebagai makhluk intelektual organik, dengan nalar kritis dan keberanian melawan regim, Aliansi Tarik Mandat (ATM) dideklarasikan oleh aktifis pemuda dan mahasiswa dengan diinisiai oleh GPII, IMM, HIMMAH dan beberapa organisasi lainnya sebagai ijtihad politik kaum muda. Dengan pola pikir dan pola gerak yang jauh melampaui alam pikir masyarakat biasa, mahasiswa mampu membangun dan mendorong suatu gerakan perubahan bersama rakyat.

Jika kita berpikir masa bodoh, maka Indonesia sebagai negara akan menjadi negara gagal (failed state), karena semakin hari ciri dan karakter sebagai negara gagal semakin jelas terlihat.

Salah satu cirinya negara gagal adalah ada pemerintah tetapi seperti tidak punya pemimpin.

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

137

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

Semakin hari negara semakin tidak berdaya menghadapi tekanan fundamentalisme pasar yang semakin hari semakin terbukti menggerus sendi-sendi perekomian dan sistem sosial rakyat, akibatnya kehidupan rakyat semakin hari semakin berat dalam menghadapi persaingan kebebasan pasar.

Rakyat Indonesia seperti yatim piatu tanpa perlindungan negara.

Negara gagal juga ditandai dengan ketidakmampuannnya mengelola dan memenuhi kebutuhan rakyat.

Bukan hanya dalam hal ekonomi saja, termasuk kepastian dalam penegakan hukum.Firman Allah menegaskan “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.� (Q.s. 13 : 11).

Aliansi Tarik Mandat Sebagai Teologi Pembebasan Tarik mandat adalahTeologi Pembebasan adalah semacam adopsi dari sebuah gerakan pembebasan, semacam pantulan pemikiran, sekaligus cerminan dari realitas politik, suatu gerakan nyata yang lahir dari jalan panjang pergerakan-pergerakan yang sudah ada sebelumnya, terutama dalam konteks keIndonesiaan. Gerakan penerus dari apa yang disebut reformasi belum selesai. Karena reformasi 1998 belum mampu 138

Karman BM

membuat kehidupan rakyat lebih sejahtera dan lebih adil.

Secara definisi teologi pem­ bebasan memang di adopsi dari pemikiran dan pergolakan pergerakan politik di sebagian Amerika latin yang dilandasi semangat Katolik dan Protestan.

Namun bukan berarti hal tersebut baku dan mutlak. Sebagai sebuah istilah bahwa gerakan tarik mandat adalah gerakan yang lahir dari anak bangsa yang prihatin pada kondisi riil rakyat Indonesia saat ini.

Gerakan tarik mandat ada­ lah semacam situmulus yang merangsang pergerakan aktivis Indonesia untuk senantiasa bergerak tanpa jenuh, tapi bosan, tidak menyerah pada intimidasi atau kemapanan priba­ di, sementara rakyat hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

Semacam kesalehan sosial yang harus dimiliki oleh kaum-kaum pergerakan pemuda Islam.

Dalam menggerakan kekuatankekuatan sosial sebagai modal utama, selain ketiga faktor yang telah disebutkan diatas, yakni adanya massa rakyat, kepemiminan yang solid, dan ideologi sebagai way of life. Dari semua hal tersebut, semangat gerakan tarik mandat harus menyadari kesadaran massif sebagai bentuk kemuliaan beroposisi. Dalam setiap diri kita sebagai pribadi maupun anggota

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

kelompok sosial, harus memiliki kontrol baik sebagai warga negara kritis maupun sebagai kelompok sosial beroposisi yang senantiasa bersuara lantang untuk mengkritisi dan mengingatkan para penguasa.

Dalam konteks Islam, gerakan beroposisi memilki tempat yang mulia, semulia pemimpin yang adil itu sendiri. Dalam sejarah tercatat, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Dzar al Ghifari memilih jalan menjadi oposan yang berkelana dari satu wilayah ke wilayah lain, menyampaikan tadzkirah kepada para penguasa.

Sikap oposisi dijalani Abu Dzar dengan tetap menjaga kesucian niat yang melatari pilihannya menjadi seorang oposan.

Seperti juga Abu Dzar, kita seharusnya beroposisi juga bukan karena sakit hati lalu nyinyir kepada penguasa, melainkan sebagai upaya berkontribusi dan menegakkan kebenaran dari luar lingkaran kekuasaan. Maka dari itu gerakan tarik mandat adalah gerakan yang bertujuan mengingatkan secara terus menerus, kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, agar tercipta demokrasi yang mensejahterakan rakyat.

Karena kekuasaan tanpa kontrol akan sangat mudah terjebak pada kekuasaan tirani yang absolute tanpa penyeimbang. Dan kondisi

seperti ini sangat berbahaya, mengingat sifat kekuasaan adalah penyalahgunaan wewenang dan amant yang dititipkan oleh rakyat.

Maka gerakan tarik mandat adalah gerakan kritis karena rasa cinta pada umat dan bangsa.

Fungsi oposisi adalah sebagai kontrol sosial, yang terus mengkritis kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat banyak, hal tersebut dilakukan dalam rangka dan diharapakan akan lahir pemerintah yang bersih dan amanah. Hal tersebut juga sebagai semacam stimulus bagi khalayak luas agar suka rela terlibat aktif dalam pilihan-pilihan pengambilan keputusan sehingga memunculkan ikatan pertanggungjawaban kolektif sebagai konsekuensi dari peran memperngaruhi kebijakan dan menetapkan bagi kepentingan bersama sebagai bangsa.

Kewajiban pemimpin apalagi seorang presiden adalah sebuah misi kepemimpinan manusia untuk memakmurkan rakyatnya, menjaga kepastian hukum, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keteraturan, dan menghindarkan manusia dari berbagai kejahatan.

Maka seorang pemimpin tidak boleh bertindak sesuka hatinya sendiri. Sebebas-bebasnya di muka bumi. Tidak boleh membuat aturan secara subyektif, menurut kemauanya sendiri, menafikan tannggung jawab dari apa yang

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

139

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

pernah dijanjikan sewaktu kampanye.

Firman Allah Swt telah menegaskan “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orangorang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.�(Q.s. Shaad [38]: 26).

Tarik Mandat Jokowi Jokowi menjadi presiden Indonesia ketujuh setelah menang pada pemilu 2014 lalu. Dengan kemenangan tipis atas rivalnya Prabowo Subianto. Namun dalam sistem demokrasi liberal yang kini menjadi panutan kita sebagai bangsa dalam menjalankan politik suksesinya, kemenangan tipis sekalipun merupakan legitimasi yang sah. Artinya Jokowi sah sebagai presiden Indonesia untuk periode 2014-2019.

Namun sistem demokrasi dengan pemilihan presiden secara langsung hingga saat sekarang belum berdampak pada kehidupan bangsa dan negara lebih baik. Kehiduapan rakyat di 140

Karman BM

negeri kaya raya ini makin hari makin termiskinkan oleh sistem perekonomian dari kebijakan pemerintah rezim Jokowi yang lebih berpihak kepada kepentingankepentingan pemilik modal, baik lokal maupun asing.

Kebijakan Amburadul dan Kritik Para Tokoh Presieden Jokowi yang ter­pilih melalui mekanisme de­mokrasi, alih-laih bekerja untuk kepentingan rakyat yang telah memilihnya (memberi mandat), baru beberapa bulan resmi menjabat presiden, kebijakan pertama justru mencekik urat nadi ekonomi rakyat, yakni kebijakan menaikan bbm. Kian hari kebijakan presiden Jokowi semakin menunjukan kebujakan yang amburadul, dengan menaikan dan menurunkan bbm tanpa peremcanaan ekonomi yang matang. Akibat harga bbm yang fluktuatif, sementara fundamental ekonomi rakyat masih rapuh, kondisi tersebut menyebabkan rakyat hidup dalam kebingungan dan tidak siap menghadapi perubhan harga beragam komoditas bahan pokok.

Hal tersebut menunjukan lemahnya manajemen pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi yang menyangkut hayat hidup sebagian besar rakyat kecil. Dan yang lebih jelas lagi, kebijakan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

melepas harga bbm pada mekanisme pasar adalah pelanggaran UUD 1945.

Tepat pukul 00.00 WIB, Sabtu 28 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Harga BBM Premium untuk daerah penugasan Jawa Madura dan Bali (Jamali) naik menjadi Rp7.400 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liter dibandingkan harga pada tanggal 1 Maret 2015 sebesar Rp6.900 per liter. Sedangkan untuk daerah penugasan di luar Jamali ditetapkan sebesar Rp7.300 per liter. Sedangkan solar bersubsidi naik dari Rp6.400 per liter menjadi Rp6.900 per liter.

Belajar dari pengalaman beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali pemerintah menaikkan harga BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga barangbarang kebutuhan pokok lainnya, tetapi tak berapa lama kemudian pemerintah menurunkan kembali harga BBM, ternyata respons harga terhadap penurunan harga BBM tidak terlihat.

Dengan demikian, masyarakat menghadapi ketidakpastian terhadap fluktuasi harga BBM dalam beberapa bulan terakhir, situasi tersebut menandakan masih kurang optimalnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Ditambah pada saat yang sama, masyarakat mengetahui bahwa harga minyak dunia masih

rendah. Bahkan dibeberapa negara tetangga, pemerintahnya mengambil kebijakan untuk terus menurunkan harga BBM.Kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak besar terhadap daerah, terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi.

Kekhawatiran kita akan dampak buruk pada kebijakan pemerintah mengelola bbm terbukti menyebabkan ekonomi kita sebagai bangsa kian terpuruk. Hal tersebut disampaikan oleh kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN yang meminta pemerintah dan semua stakeholder ekonomi nasional untuk duduk bersama mencari solusi atas terpuruknya kondisi ekonomi saat ini. Bahkan, dampak pelemahan ekonomi sekarang sudah sangat menekan sektor riil.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto nampak khawatir dengan situasi sektor riil saat ini. kondisi ekonomi yang kian terpuruk dan menimpa sektor riil, maka efeknya adalah perusahaanperusahaan akan melakukan penghematan agar mampu bertahan dalam dunia industri kita. Posisi yang akan menjadi korban adalah para buruh yang akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Semantara kepala BPS Sur足 yamin mengatakan bahwa Selain

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

141

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

itu Ekonomi Indonesia di kuartal I-2015 melambat menjadi 4,7%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi turun pada titik rendah.QI 2011 pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 6,48%, Q3 2014 turun 4,92% dan Q1 2015 turun menjadi 4,71%.

Kondisi bangsa yang kian hari kian amburadul sejak dipim­ pin Jokowi diperkuat dengan pernyataan seorang AA Gym pemimpin pengajian Daarut Tauhid, tanpa tedenga aling-aling, Kyai yang biasanya santun dalam setiap ucapan-ucapannya, kali ini dengan tegas mengkritik kebijakan presiden Jokowi, yang menurutnya belum atau tidak dapat memberi solusi apapun karena Jokowi hanya presiden “boneka”.

Menurut tokoh yang dikenal dengan ‘Aa Gym alias Abdullah Gymnastiar, melihat Indonesia dibawah Jokowi setelah enam bulan, semakin amboradul.

Rakyat semakin melarat dan terkecik dengan berbagai kenaikan harga.Pemimpin pesantren Daarut Tauhhid itu menyatakan kepri­ hatinannya terhadap kondisi bernegara saat ini. Pria yang akrab disapa Aa Gym ini menilai, kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia tidak stabil dan kacau dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi dan JK. 142

Karman BM

Selanjutnya AA Gyam me­ nyatakan yang ramai dalam dunia politik Indonesia saat ini adalah perpecahan partai-partai politik, yang semakin gaduh akibat salah kebijakan menteri-menteri kabinet Jokowi, terutama Menteri Hukum dan Ham. Sementara pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan karena KPK semakin lemah dan dilemahkan.

Menurut AA Gym masalah pokok dan menjadi pangkalnya yaitu dua persoalan tadi adalah kepemimpinan yang lemah dan tidak mandiri. Tanpa menuding satu pihak, dia menyebut ada kekuasaan besar yang me­ ngendalikan presiden.

Perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri jadi sorotan pengasuh Pesantren Daarut Tauhiid ini. Aa Gym melihat adanya fenomena bawahan yang tidak patuh terhadap atasan.

Menurutnya hal tersebut tidak akan terjadi jika presiden memiliki kepemimpinan yang kuat.

Rumus dasarnya, menurut AA Gym Kalau presidennya kuat dan memimpin dengan baik, bawahanmya pasti akan mengikuti dengan baik. Sebaliknya, kalau pengikutnya membangkang, kemungkinan pemimpinnya yang tidak baik.

Putri Proklamator secara sinis mengclaim bahwa Jokowi adalah Marhaneis dan Sukarnois

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Karman BM

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

palsu (pseudo Soeakronist) karena kebijakan-kebijakannya bagaikan langit dan bumi dari ide-ide soekarno. Di antaranya adalah ide soekarno tentang kemandirian dalam politik, ekonomi dan budaya, malah jokowi menujukkan keberpihakannya pada asing, dengan membuka peluang investasi besar-besaran dan menambah utang.

Selain itu tokoh islam yang juga mantan ketua MPR, meminta semua organisasi islam dan komponen ummat untuk bersatu melawan jokowi karena ia dibackup oleh kekuata siluman.

Gerakan Tarik mandat presiden Jokowi adalah suatu keharusan, mengingat kondisi bangsa yang kian hari semakin terpuruk, amburadul dan berantakan. Bahkan kini, karena kebijakan yang tidak terkonsep dengan jelas dan matang, separuh penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Pertumbuhan ekonomi nasional melalui produk domestik bruto (PDB) hanya dinikmati golongan menengah atas, hal ini menyebabkan ketimpangan sosial kian melebar.

Ketua Dewan Pembina Ya足 yasan Institut Bisnis Indonesia (IBI) Kwik Kian Gie, jika mengacu pada Bank Dunia yang menyatakan bahwa ukuran masyarakat miskin atau tidak adalah pengeluaran di bawah USD2 atau setara Rp26.000

(Rp13.000/USD) per hari per orang.

Maka 50% masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin.

Parameter lain yang menunjukan betapa timpangnya antara kaya dan miskin di Indonesia juga ditunjukan oleh giniratio sebesar 0,43% tahun lalu. Hal tersebut disampaikan pada sebuah seminar Ironi pembangunan Ekonomi: Kesenjangan Sosial Melebar, di Jakarta.

Gini ratio menggunakan skala 0-1, di mana 0 adalah tidak ada kesenjangan sosial di masyarakat dan 1 adalah kesenjangan sosial mencapai titik maksimal. Salah satu penyebab mengapa orang tidak memperdulikan adanya kesenjangan antara kaya dan miskin adalah obsesinya tentang PDB.PDB adalah barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia tanpa memperdulikan siapa yang membuatnya dan siapa yang memilikinya.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri era Presiden Megawati ini juga menjelaskan, dengan demikian PDB yang terbentuk bisa dimiliki orang atau perusahaan asing. Tentu saja ini, hanya dinikmati segelintir orang Indonesia, tanpa rakyat yang banyak menikmatinya.

Kemiskinan di Indonesia sudah melampaui batas ke足 manusiaan, tidak hanya di da足 erah, kota besar seperti Jakarta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

143

Aliansi Tarik Mandat; Sebuah Ijtihad Politik Kaum Muda

bisa terlihat pemukiman kumuh dibelakang bangunan bertingkat.

Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yang besar, kata Kwik, yaitu adanya sistem ekonomi liberal di Indonesia. Pada akhirnya hanya tertinggal beberapa pemain besar dengan kapital yang besar pula.

Dengan kekuasaannya, mereka bisa mempekerjakan buruh dengan gaji sewenang-wenang. Ketimpangan antara kaya miskin selalu terjadi dalam sistem ekonomi liberal yang sifatnya adalah persaingan bebas.

Karman BM

5. stop intevensi asing 6. menarik mandat jokowi-jk

Daftar Pustaka Tamsil Linrung (2014), Politik untuk Kemanusiaan : Mainstrean baru Gerakan Politik Indonesia. PT. Tali Writing & Publishing House. Kota Tangerang Selatan.

Roger Garaudy (2006), Demi Kaum Tertindas : Akar Revolusi Islam di Iran. Penerbit Citra.

Jakarta.

Jalaludin Rakhmat (1999), RekaPenutup yasa Sosial : Reformasi atau Gerakan tarik Mandat bukan Revolusi. Remaja Rosdakarya. sebuah gerakan yang hidup diruang Bandung. hampa. Melainkan gerakan yang lahir karena keresahan anak-anak Michel Lowy (2000), Teologi Pembebasan. INSIST Press muda atas penderitaan rakyat dan Pustaka Pelajar. Yogya足 Indonesia dan sebgai sebuah kritik karta. atas 17 tahun perjalanan reformasi yang menghasilkan sebuah system Nezar Patria & Andi Arief (2003), Antonio Gramsci : Negara dan yang liberalistic.Maka untuk itu Hegomoni. Pustaka Pelajar, kami mengusulkan enam agenda Yogyakarta. utama; 1. penataan ulang system keta足 tanegaraan sesuai falsafah NKRI 2. perbaikan system ekonomi nasional 3. perbaikan system kesejahter足 aan social 4. penataan dan pelaksanaan hukum yang adil dan ber足 wibawa 144

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

Tafsir Bung Karno Sutia Budi1

Abstrak: Soekarno muda berguru langsung dengan HOS Tjokroaminoto (Guru Politik). Lalu saat menginjak usia baligh, berkisar tahun 1916 ketika berumur 15 tahun, Soekarno muda bertemu dengan “guru ngaji”nya, Kyai Haji Ahmad Dahlan (48 tahun). Soekarno muda pun terpukau dengan ceramah-ceramah Kyai sang pencerah itu.

Kata Kunci: Bung Karno Abstract: Young Sukarno studied directly with HOS Tjokroaminoto (Master of Political). Then at the age of puberty, around 1916 when he was 15 years old, young Sukarno met with a “teacher of the Koran” it, Kyai Haji Ahmad Dahlan (48 years). Young Sukarno was fascinated with lectures Kyai the illuminator it.

Keywords: Tafsir & Bung Karno Pendahuluan Dalam konteks perjalanan sejarah Indonesia, bulan Juni sering disebut sebagai bulan Bung Karno. Dimana pada tanggal 1 Juni

1

1945 adalah lahirnya Pancasila, 6 Juni 1901 adalah Hari kelahiran Bung Karno, dan 21 Juni 1970 Bung Karno kembali ke pangkuan Illahi.

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

145

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

Buku-buku referensi Soekarno muda amatlah kaya. Ia tumbuh menjadi seorang pembelajar yang hebat, bergumul dengan banyak karya. Dalam lintasan sejarah, nampak jelas keseriusan Bung Karno dalam menuntut ilmu, membaca dan membaca, berpikir keras, merumuskan ideologi bangsa, dan mengobarkan “api” revolusi.

Betapa dalam pengetahuannya, dan dari pergulatan pemikirannya itu memunculkan “daya dobraknya” yang luar biasa.

Soekarno muda berguru lang­sung dengan HOS Tjokro­ aminoto (Guru Politik). Lalu saat menginjak usia baligh, berkisar tahun 1916 ketika berumur 15 tahun, Soekarno muda bertemu dengan “guru ngaji”-nya, Kyai Haji Ahmad Dahlan (48 tahun).

Soekarno muda pun terpukau dengan ceramah-ceramah Kyai sang pencerah itu.

Dengan keyakinan besar akan modernitas, tak mengherankan bila Bung Karno lebih merasa dekat dengan gerakan reformis Islam pada masa itu. Mula-mula dengan SI, tapi kemudian Muhammadiyah.

Ia mengenal KH. Ahmad Dahlan sejak umur 15 tahun, ketika pendiri Muhammadiyah itu berceramah di kalangan SI. “Sejak umur 15 tahun, saat saya berdiam di rumah Tjokroaminoto,” cerita Bung Karno, “saya telah terpukau 146

dengan KH. Ahmad Dahlan. Saya sudah menjadi anggota resmi Muhammadiyah dalam tahun 1938”. Bahkan dalam uraiannya di depan Muktamar Muhammadiyah tahun 1962, ia berdo’a agar bisa “dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan”nya. (Goenawan Mohammad, 2010).

HOS Tjokroaminoto (18831934) dan KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) tampaknya mem­ berikan pengaruh yang amat kuat terhadap pemikiran keislaman Bung Karno. Disusul oleh A. Hassan dan KH. Mas Mansyur. Bung Karno bergumul hebat dengan para tokoh pergerakan masa itu. Bahan bacaan “pergerakan-”nya pun sulit ditandingi. Dari berbagai referensi, pengalaman realitas bangsanya, dan perenungan-penghayatan itulah memunculkan-mengobarkan “api” pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia.

Sejak tahun 1921, setidaktidaknya tahun 1926, dalam bidang keislaman Bung Karno telah mengenal pemikiran Al-Afghani, Muhammad Abduh, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Farid Bey, Ali Pasha, Ahmad Bey, Muhammad ‘Ali, Shaukat Ali, Mutafa Kemal (paling banyak dirujuk), Halido Edib, Zaghlul Pasha, Amir Ali, Khwaja Kamaluddin, Essad Bey, Farid Wajdi, ‘Ali ‘Abd Al-Raziq,

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

Qasim Amin, Ahmad Khan, dan Zia Keuk Alf (Ridwan Lubis, 2010).

Selain pemikir Islam, tokohtokoh yang pemikirannya dipelajari secara kritis oleh Bung Karno adalah Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu, Tilak, Sun Yat Sen, Renan, Otto Bauer, Ernst Henri, Heinrich Fraenkel, Max Muller, John R. Seeley, Edmud Burke, Sir Valentine Chirol, John Reed, Friz Alder, Karl Marx, Baars, Karl Kautsky dan Jen Jaujers (Giat Wahyudi dalam Ridwan Lubis, 2010). Tokoh lain yang turut membentuk pribadi dan cara pikir nasional Bapak Bangsa kita adalah Tjipto Mangunkusumo, Ernest F.E. Douwes Dekker (Dr. Danudirja Setia Budi) dan Suwardi Surjaningrat.

Beberapa bulan menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Bung Karno mengurai-kampanyekan gagasan emas-nya yang bernama “Pancasila”. Dasar negara merdeka (Philosofische Grondslag) yang akan menjadi ideologi bangsa, fondasi dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Giat Wahyudi (2010) lalu menuturkan, walaupun dalam pergulatan pemikirannya diwarnai ide-ide dari pemikiran Barat, seperti nasionalisme, demokrasi dan sosialisme, spirit dan ruh Bung Karno telah diterangi cahaya Api Islam. Tema sentral pemikiran

Bung Karno tentang Islam yang memberikan landasan bagi segenap aktivitasnya, seperti semangat tauhid, Islam antipenindasan, Islam tidak mengenal aristokrasi, egaliter, Islam sangat rasionalsimpel dan elastis (selaras dengan kemajuan zaman). Ide Pancasila yang dilontarkan pada 1 Juni 1945, menunjukkan pengaruh dari unsur pemikirannya tentang Islam.

Hal ini bisa kita jumpai melalui pendekatan neo-Platonis, yakni berpikir adalah seni yang paling indah, puncak keindahan berpikir adalah percaya kepada Tuhan.

Mari kita simak isi pidatonya yang amat fenomenal itu (1 Juni 1945), Bung Karno mengatakan: “Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Setelah saya mengemukakan 4 prinsip; 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip kelima hendaknya; Menyusun Indonesia Merdeka dengan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masingmasing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri.”

Awalnya sila Ketuhanan diletakkan pada nomor lima.

Dalam “kacamata” penulis, Bung Karno sepertinya ingin mengatakan, bahwa semua sila

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

147

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

yang ada “tidak ada artinya” jika tidak berdasarkan Ketuhanan, jika tidak diberi “penutup” Ketuhanan!.

Atau yang paling memungkinkan adalah “Ketuhanan menjadi puncak pemikirannya”.

Dalam pidato itupun, Bung Karno memeras lima sila itu menjadi tiga, “...Jadi yang asal­ nya lima itu telah menjadi tiga; Sosio-nasionalisme, Sosio-de­ moctratie, dan Ketuhanan...”.

Lalu tiga menjadi satu, Bung Karno menyatakan secara tegas, “... Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”.

Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!

Alangkah hebatnya! Negara Go­t ong Royong!...”. Pekikan dahsyat itu disambut tepuk tangan riuh pada hadirin. Tentu, kolom opini ini tidaklah cukup bila kita mengurai sila-sila pancasila satu persatu. Mungkin pada kesempatan lainnya.

Sebenarnya, ada kejadian ter­ sembunyi sebelum itu. Menurut KH. Masjkur, dalam Ridwan Lubis (2010), Soekarno telah mengadakan dialog lebih dahulu pada tanggal 31 Mei 1945 (malam hari) dengan KH. A. Wahid Hasjim, Prof. M. Yamin, dan KH. Masjkur yang isinya ia memberikan penjelasan 148

pendahuluan tentang konsep yang akan dikemukakannya pada besok pagi, ia meminta agar mereka tidak menolak konsep yang akan disampaikannya.

Dalam sambutan dr. KRT Radjiman Wediodiningrat (1 Juli 1947), pada buku kecil berisi “Lahirnya Pancasila” mengatakan bahwa lahirnya Pancasila ini adalah buah “stenografisch verslag” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak ditulis dahulu, sehingga kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang terpenting ialah isinya!.

Namun jika kita saksikan perjalanan pemikiran Bung Karno, “spontanitas” itu dapat dimaknai bahwa pemikiran Bung Karno tentang Pancasila telah melalui proses yang panjang, renungan mendalam, dan “penafsiran” terhadap teks-teks berbagai aliran pemikiran yang mempengaruhinya.

Pada saat yang sama, Bung Karno dihadapkan pada realitas bangsa yang multikultural, multi-etnis, berbagai agama dan golongan.

Tafsir terhadap berbagai teks dan penghayatan mendalam akan realitas dan budaya bangsa yang juga dilakoninya itulah me­ munculkan gagasan cemerlang.

Bung Karno mengerucutkan ideide besarnya itu menjadi dasar sebuah negara merdeka, pijakan ideologi yang bisa menyatukan

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Pancasila sakti lahir sebagai jawaban, sebagai ideologi yang bisa diterima seluruh elemen bangsa. Dengan kedewasaan berpikir, Bung Karno berhasil menafsir, “mempertemukan” antara teks dan realitas. Apa makna gotong-royong menurut Bung Karno?, “...Gotong-royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudarasaudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong mengambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karya, satu gawe...”. “... Prinsip gotongroyong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilai, saudara-saudara, yang saya usulkan kepada saudarasaudara. Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila...”. Dalam pidatonya itu pula, beberapa kali Bung Karno mengucap, “saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ...”.

Sama-sama kita pahami, bahwa “gotong” yang berarti “membawa”, “royong” berarti “bersamasama” merupakan budaya asli Indonesia yang sudah mengakar sejak dahulu kala. Gotong-royong

adalah warisan budaya adi luhung yang tumbuh secara alamiah pada bangsa kita, tumbuh dari kesadaran bahwa “tidak bisa hidup sendiri”.

Dalam kehidupan sehari-hari di masa lalu, kita sering menyaksikan, masyarakat menggotong rumah/ saung bersama-sama, menanam dan memanen padi secara bersamasama, itulah contoh kecil dari gotong-royong. Orang Indonesia sejak nenek moyang, sudah memiliki kesadaran bahwa “beban berat harus dipikul bersama-sama”, baik dalam suka-ria, terlebih dalam duka-cita. Sehingga muncul ungkapan, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.

Dalam Lubis (2010) dinyatakan, gotong-rotong adalah tradisi budaya bangsa Indonesia yang kemudian mendapat pembenaran dari ajaran Islam yang mengajarkan tolongmenolong. Akar tradisi budaya ini diterjemahkan Soekarno menjadi kerangka dasar bagi bangsa Indonesia untuk merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat, (lihat Jeanne S. Mintz, Mohamed, hal.

11-12).

Bung Karno adalah seorang yang luas pengetahuannya, termasuk pengetahuan agamanya.

Hemat penulis, makna gotongroyong yang menjadi intisari Pancasila, juga tak lepas dari “tafsir” Bung Karno terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman:

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

149

Tafisir Bung Karno

Sutia Budi

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2). Disamping itu, kesadaran bahwa manusia itu “tidak ada daya dan kekuatan, kecuali atas kehendak-Nya, kecuali atas pertolongan-Nya” (laa haula wa laa quwwaata illaa billah), tentunya kalimat ini telah menancap kuat di hati dan pikiran Bung Karno.

keberatan, diantaranya disampaikan AA Maramis dan wakil-wakil dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan, sehingga Bung Karno segera menghubungi Bung Hatta untuk mengadakan pertemuan dengan golongan Islam, diantaranya: Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Setelah diskusi mendalam, kalimat sila pertama diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, demi menjaga kesatuan Indonesia.

Penutup Sebagai anak bangsa, kita Usulan “Pancasila” sakti tentu amat bangga menjadi Usulan “Pancasila” sakti Bangsa Indonesia yang memiliki yang dipidatokan Bung Karno Bung Karno, Bung Hatta, dan itu ditanggapi serius oleh sidang deretan para Pahlawan Bangsa Badan Penyelidik Usaha Persiapan dari Sabang sampai Merauke.

Kemerdekaan, sehingga melahirkan Kita amat kagum dengan para Panitia Sembilan untuk merumuskan “guru” Bung Karno, baik guru ulang (menyempurnakan), yang politiknya (HOS Tjokroaminoto), terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. terlebih dengan “guru ngaji”-nya Mohammad Hatta, Mr. Raden (KH. Ahmad Dahlan). Semoga Achmad Soebardjo, Mr. Prof. Tuhan Yang Maha Bijaksana Mohammad Yamin, SH, KH. A. menempatkannya di tempat yang Wahid Hasjim, H. Abdoel Kahar mulia, tempat terbaik.  Moezakir, Raden Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, dan Mr. Alexander Andries Ma­ Daftar Pustaka ramis.

Sumber tulisan pernah di Pada 22 Juni 1945 terjadi publikasikan oleh Koran Harian perdebatan, hingga melahirkan Republika ....

Piagam Jakarta. Namun pada 17 Agustus 1945 di sore hari timbul 150

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

Panduan Penulisan Jurnal Skolastik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Skolastik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.

2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.

4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, pada kertas berukuran A4 minimal, panjang naskah 15 s.d. 25 halaman, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.

5. Isi naskah terdiri dari; a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata. Apabila judul artikel diketik dengan istilah asing lainnya maka harus huruf miring. b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email a. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. b. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan. c. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas. d. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. e. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik. f. Acuan Daftar Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir).

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015

151

6. Perihal Kutipan fotnote harus memperhatikan metode penulisan seperti : a. kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip, Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15). b. Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis. tahun penerbitan. Judul buku. kota penerbitan: penerbit. Contoh: Horowitz, Donald. 1985. Ethnic Groups in Conflict, Berkeley: University of California. c. Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang. tahun. “judul artikel” dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel. Contoh: Hugo, Graeme. 2004. “International Migration in Southeast Asia since World War II”, dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), International Migration in Southeast Asia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70. d. Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang penulis, nama depan penulis, tahun penerbitan. “Judul artikel”, Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman. Contoh: Hull, Terence H. 2003. “Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family”, Journal of Population Research, 20 (1):51—65. e. Kutipan dari website: dituliskan lengkap alamat website, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal – bulan - tahun download. Contoh: World Bank. 1998. http://www.worldbank. org/ data/countrydara/countrydata.html. Washington DC. Di akses pada tanggal 25 Maret 2015. f. Catatan kaki (footnote) hanya berisi penjelasan tentang teks dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagai catatan kaki.

7. Naskah dikirim melalui email jurnalskolastik@gmail.com dan alamat informasi website IMM www.imm.or.id 8. Identitas penulis meliputi: Nama lengkap penulis (tanpa gelar), alamat lembaga penulis, keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai nomor telepon, handphone, dan fax, serta alamat email.

9. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui email.

10. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

152

Jurnal Skolastik, Vol. 1. No. 1, September - Desember 2015