Edisi 016 Majalah Opini Indonesia

MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI

Pemimpin Umum David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Hi. Gunadi Ibrahim, SE (Non Aktif), Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Santi Hastarini, Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Decky Apriadi, Rinaldi Prihartono Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari Penerbit Yayasan Media Wasantara Pendiri Rimson Simanjorang Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 4063 04 Website opini-indonesia.com Email opini.indonesia@yahoo.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kar tu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

2

OPINI INDONESIA 014

OPINI INDONESIA 014

3

Posisi Pemerintah Semakin Melemah

T

RIWULAN pertama tahun 2013 sudah dihadang dengan kenaikan biaya tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen yang membuat sejumlah industri rumah tangga ketar ketir dan banyak yang gulung tikar. Ini berarti angka pengangguran yang sudah tinggi akan terus meninggi dan menjadi beban negara. Memasuki triwulan kedua 2013 ini, beban yang ditanggung bertambah lagi dengan pengendalian (kenaikan, red) harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan pengendalian BBM itu pastilah akan segera disusul dengan kenaikan biaya transportasi barang dan jassa yang kesemuanya itu akan meningkatlan lagi harga-harga di masyarakat.

Banyak yang tidak menyadari bahwa kenaikan biaya hidup masyarakat tidak hanya disumbang oleh kenaikan dua kom ponen produksi tersebut (TDL dan BBM). Kenaikan biaya itu juga sebagai akibat dari berbagai factor lain seperti kenaikan upah buruh yang selama ini selalu menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara pengusaha- buruh.

Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mendekat ini, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim tidak akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok ditanggapi dingin oleh masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa sebelum harga BBM naik saja sudah terjadi kenaikan hargaharga. Apalagi jika BBM benar-benar sudah dinaikkan. Banyak pengamat ekonomi yang memprediksi angka inflasi tahun ini akan jauh di atas prediksi resmi pemerintah.

Memang ada optimisme pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 ini akan berada di kisaran 6,5 persen.

Hanya saja dengan instabilitas yang masih tinggi, seperti terjadinya konflik-konflik sosial seperti yang terjadi di perusahaan budidaya udang modern PT Central Pertiwi Bahari, Bratasena, Lampung sekarang ini, kecenderungan positif kinerja ekonomi yang terus menerus tampaknya juga akan sulit dipegang.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan bahwa ekonomi global sedang berada di fase yang berbahaya. Lembaga itu menilai penting bagi Indonesia untuk memperkuat sector riil sebagai penopang ekonomi negara di saat krisis. IMF menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di AEAN. Tetapi itu tidak berarti Indonesia kebal krisis. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa memang membuat pasar menyempit. Hal itu membuat banyak negara mengalihkan ekspor hasil produksi mereka ke Indonesia.

Ekonom Nuril Hakim Yohansyah menilai Indonesia perlu lebih menekankan pada pertahanan produk dalam negerinya. “Sektor riil perlu dijaga dengan menggiatkan konsumsi dalam negeri ma-

4

OPINI INDONESIA 016

syarakat. Harus dengan membuat kebijakan. Bukan dengan mengiang-ngiangkan cintai produk dalam negeri tetapi keran impor dibuka lebar,’ katanya. Sayangnya, banyak pihak menilai Indonesia kurang memiliki persiapan untuk menghadapi serbuan barang impor. Produk local masih berkutat pada persoalan tingginya biaya logistik yang membuat harga produk local tidak kompetitif. Padahal, harga yang murah adalah kekuatan produk impor.

Sejumlah lembaga kajian ekonomi mengeluarkan hasil simulasi dampak krisis di Eropa terhadap sector usaha di Indonesia. Dalam simulasi itu tampak sector-sektor yang lebih tahan terhadap dampak krisis global adalah yang berorientasi domestik.

Masa-masa suram yang dihadapi itu, tampaknya tidak membuat para pemimpin bangsa ini untuk lekas “sadar diri” dan saling bekerjasama bahu membahu mengatasi berbagai krisis yang dihadapi.

Dari pemberitaan media massa dan opini-opini yang berkembang di masyarakat, terekam bahwa kondisi sekarang ini bahkan telah dimanfaatkan pihak-pihak sebagai positioning untuk memperkuat posisi politik mereka menjelang Pemilu 2014 mendatang. Naiknya suhu politik menjelang rangkaian persiapan Pemilu 2014 membuat isu apa saja yang cukup “seksi” untuk mengurangi pengaruh penguasa cepat disambar para elit politik.

Dalam perjalanan waktu ke depan, pertautan bidang politik dan ekonomi justru lebih tampak di tataran ekonomi-politik rakyat di lapisan bawah. Kekurangan produksi pupuk dan lonjakan harga sarana produksi akan menyebabkan ongkos produksi pertanian meningkat. Sementrara petani kita degan margin keuntungan yang makin kecil tersebut, masih akan berhadapan dengan banjirnya impor produk pertanian baik yang secara legal maupun illegal.

Semua itu membuat posisi pemerintah yang sudah lemah akan lebih melemah lagi. (*)

Susilo Bambang Yudhoyono

Ekonomi I Pilgub Lampung I Politik

Dampak Kenaikan Harga BBM Pemerintah memberi sinyal bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru akan dilakukan setelah APBN Perubahan selesai dibahas bulan Mei ini. Hal itu diisyaratkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika membuka Musyawarah Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, 30 April lalu.

M

engenai waktu kenaikan harga BBM memang belum dipastikan. Tetapi, Presiden mengatakan Pemerintah masih menunggu adanya anggaran bantuan sosial agar kenaikan harga BBM tidak

memberatkan masyarakat terutama golongan miskin. Anggaran dana bantuan itu akan dimasukkan dalam APBN Perubahan (APBNP) 2013.

Ekonom DR Nuril Hakim Yohansyah menilai opsi pemerintah menaikkan har-

ga BBM bersubsidi tidak mengejutkan, karena kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bukanlah hal baru. Ini sudah terjadi berkali-kali dalam tahapan-tahapan yang secara prinsip semuanya itu telah dikonsultasikan pemerintah dengan DPR. Argumentasi pemerintah adalah untuk mengurangi subsidi BBM bagi golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yang selama ini dirasakan mendominasi subsidi itu ketimbang masyarakat berpenghasilan rendah.

Nuril Hakim mengatakan itu menjawab OPINI Indonesia terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Dia menilai kebijakan menaikkan harga memang jauh lebih baik daripada kebijakan mengendalikan pemakaian BBM dengan penerapan dua harga seperti yang diwanakan pemerintah sebelumnya, “Sebetulnya, kedua opsi memberikan dampak yang sama. Tetapi karena kenaikannya bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku sejak JaOPINI INDONESIA 016

5

EKONOMI

nuari lalu, bagaimanapun kebijakan itu memberikan kontribusi yang lumayan berarti pada kenaikan biaya hidup (konsumsi), sector industri dan juga perkembangan ekonomi ke depan,” katanya.

Sebagaimana diketahui pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) untuk mengurangi subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selisih pengurangan subsidi itu dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan keperluan sosial lainnya. Dalam APBN 2013 subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 193 triliun untuk kuota 46,01 juta kiloliter. Jumlah ini akan meningkat tajam karena kuota meningkat. Pemerintah memprediksi kuota itu bisa membengkak menjadi 49,65 juta kiloliter atau defisit 3,64 juta kiloliter dari yang semula ditetapkan 46,01 juta kiloliter. Perkiraan konsumsi 49,65 juta kl itu terdiri dari premium 31,46 juta kiloliter dan solar 16,99

6

OPINI INDONESIA 016

juta kiloliter dan minyak tanah 1,2 juta kiloliter.

Kuota tersebut dibuat dengan asumsi, premium mengalami kenaikan 11,01 persen dibandingkan realisasi 2012 sebesar 28,34 juta kiloliter, dan solar diproyeksikan naik 8,04 persen dari realisasi 2012 sebanyak 15,79 juta kiloliter, serta minyak tanah tetap 1,2 juta kiloliter. Secara total perkiraan konsumsi BBM tahun 2013 sebesar 49,65 juta kiloliter lebih tinggi 9,68 persen dibandingkan realisasi 2012 sebesar 45,27 kiloliter. Perkiraan kenaikan ini dengan memakai asumsi realisasi 2012 dibandingkan 2011.

DAMPAK POLITIK Dr Nuril Hakim mengatakan, kenaikan harga BBM yang bersamaan dengan kenaikan TDL ini pastilah akan berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan akibat naiknya biaya distribusi. “Semua kenaikan biaya tersebut akan dibebankan kepada konsu-

men dan ini menyebabkan akan naiknya inflasi,” katanya.

Dia menilai, bahwa sebetulnya kondisi seperti itu adalah hal biasa dan murni sebagai hukum-hukum ekonomi. Tetapi, masalahnya akan menjadi lain jika kombinasi factor-faktor tersebut bersentuhan dengan dimensi politik – dan itu sangat berpotensi – karena tahun 2013 ini kita memasuki tahun politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2014.

“Tekanan ekonomi yang semakin berat dan meningkatnya biaya hidup secara keseluruhan akan menyebabkan merosotnya kredibiltas pemerintah,” katanya.

Dia memprediksi frustrasi sosial di level bawah akan menimbulkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sementara itu, suhu politik yang terus meningkat menjelang Pemilu 2014 membuat isu apa saja yang cukup “seksi” untuk mengurangi pengaruh penguasa akan disambut para elite politik. “Inilah yang membuat pemerintah menjadi ragu dan memilih menunda kenaikan sampai pembahasan APBN Perubahan selesai,” ujarnya.

Dampak dari kenaikan BBM bersubsidi, kata Nuril Hakim, akan juga memukul perusahaan-perusahaan karena sebagian karyawannya termasuk kelompok kelas menengah yang terkena dampak langsung. Perusahaan pastilah akan melakukan penyesuaian-penyesuaian, dan bukan mustahil akan mengadakan rasionalisasi (termasuk PHK) atau menaikkan harga jual produk.

“Tetapi, untuk hal menaikkan harga produk saya kira sangat sulit, karena Indonesia cenderung akan dibanjiri barang impor yang harganya lebih murah,” katanya lagi.

Dia mengingatkan bahwa masalah akan semakin berat karena pada tahun 2015 Pasar Bersama ASEAN mulai diberlakukan, sehingga produk-produk negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand akan membanjiri Indonesia.

RIMSON

OPINI INDONESIA 016

7

PILGUB LAMPUNG

MENDAGRI PERKERUH KONDISI POLITIK Dr. Nuril Hakim Yohansyah, Pengamat Politik dan Ekonomi menilai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 270/2305/SJ tanggal 5 Mei 2013 terkait pelaksanaan pilkada 43 daerah yang dipercepat tahun 2013 ini berpotensi menimbulkan masalah baru.

S

ebabnya, kata dia, dalam UU No.32/ 2004 Pasal 86 ayat 1 disebutkan pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Jadi kalau daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis bulan Juni 2014 pilkadanya bisa saja dilakukan sebulan sebelumnya,” katanya.

Dia menilai SE yang disebutkan Mendagri sebagai solusi bagi 43 daerah –termasuk Lampung- untuk mempercepat pilkadanya ke tahun 2013 ini sifatnya hanyalah surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum. “Penjelasan Mendagri ini bahkan bahaya sekali, karena membuka celah adanya gugatan hukum atau bahkan bisa digugat batal demi hukum,” tegasnya. Dia menilai terbitnya SE itu, karena adanya kekhawatiran pemerintah pusat bahwa dinamika seputar pilkada dipercepat ini bisa menimbulkan instabilitas politik dan itu akan menganggu kinerja pemerintahan.

Selain itu, katanya, kasus yang seperti inipun “ditakutkan” menginspirasi daerah lain untuk mengabaikan begitu saja kebijakan pemerintah pusat dalam hal kepemimpinan di daerah. “Ketidakegasan memang selalu menghadirkan peluang bagi yang bisa memanfaatkannya,” kata Dr Nuril Hakim Yohansyah menjawab Opini Indonesia.

Opini Indonesia meminta pendapatnya itu saat akan menghadiri Pembukaan Seminar Nasional ‘Membangun Indonesia Masa Depan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi’ yang diselenggaran Lemhannas dan dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, di Gedung Lemhannas, Jakarta, 8 Mei lalu.

Nuril Hakim adalah Wakil Koordinator KRA XXXI Lemhannas. Nuril menilai dampak dari pertarungan berdimensi politik itu sangat tidak baik dan semakin menjauhkan para elite politik dan pemerintahan dari akar permasalahan. “Ini menjadi gambaran ‘kerumitan’ kebijakan otda (Otonomi daerah). Kita berharap elite bangsa memahami itu sehingga ‘penderitaan’ Otda tidak ber-

8

OPINI INDONESIA 016

kepanjangan,” ujarnya.

Di Lampung sendiri, polemik pilgub mulai disikapi publik secara acuh tak acuh. Publik yang sudah mulai capek sepertinya tidak lagi terlalu peduli dengan permainan para elite. Sikap seperti ini kelihatannya bukan hanya dianut publik awam saja melainkan juga oleh mereka-mereka yang pada posisi memberikan pencerahan. Banyak yang frustrasi menghadapi situasi yang demikian, meskipun ada juga yang justru menikmatinya. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, misalnya, dengan tegas menilai inkonsistensi Mendagri terkait pilgub Lampung hanya membuat keadaan semakin tidak kondusif dan membingungkan masyarakat.Sjachroedin mengatakan pada prinsipnya kapanpun Pilgub digelar pihaknya siap saja, dengan catatan pemerintah pusat bersikap tegas dan tidak membuat masalahnya makin kacau.

“Mau 2013 atau tidak, buat saya tidak penting. Semestinya saya malah bersyukur kalau itu terjadi (di 2013, red). Justru saya diuntungkan, karena saya masih berkuasa.

Tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita mau pemerintah pusat tegas, itu saja,” kata gubernur dalam jumpa pers Jumat 3/5 lalu di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung. Gubernur Sjachroedin baru akan habis masa jabatannya 2 Juni 2014 tahun depan.

SE MENDAGRI Sebagaimana diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengirimkan surat edaran (SE) kepada 43 daerah –termasuk Lampung- yang masa jabatan kepala daerahnya habis tahun 2014 untuk mepercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2013 ini. Dalam SE itu Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan karena UU Pilkada (baru) belum disahkan DPR, maka sebagai payung hukum pilkada dipercepat di 43 daerah – tersebut adalah UU No.32/2004 pasal 86 ayat 1. Pasal itu tegas menyebut

bahwa pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah habis.

“Jadi tidak boleh melebihi masa jabatan. Kayak Lampung, ini terus-menerus ngotot.

Jadi, kita buat edaran itu supaya menjadi pedoman kepala daerah,” kata Gamawan Fauzi, di Kemendagri, Jumat 3/5. Dia mengatakan, bagi 43 daerah yang turun jabatan 2014 agar diselenggaran 2013. Ini juga mengacu kepada ketentuan UU No.12/ 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32/ 2006 tentang

Pemerintah Daerah.

“Kita juga meminta Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menjadikan SE ini sebagai pedoman pelaksanaan Pilgub Lampung. Keputusan ini dibuat sebagai hasil konsultasi antara pemerintah,DPR dan KPU,” tambahnya. Gamawan menjelaskan, dalam ketentuan pasal 233 ayat 2 UU no.12/2008 tersebut disebutkan, pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir

pada November 2008- Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini paling lama pada Oktober 2008. Mendagri menambahkan, kalaupun Gubernur

Lampung tetap tidak mengindahkan SE itu, dengan tetap bersikeras tidak menganggarkan dana Pilgub dalam APBD Perubahan 2013,

solusinya Pilgub Lampung diserentakkan dengan pemilu legislatif bulan April 2014.

“Misalnya Lampung tetap tidak mau. Saya sudah bilang ke KPU dan mereka oke. Solusinya biarkan Lampung aja sendiri yang pilkadanya sama-sama dengan pileg bila tetap tidak mau pada 2013. Itu bila Lampung tetap bertahan menunggu Undang-Undang Pilkada disahkan,” ucapnya. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menyelenggarakan pilkada

bersamaan dengan pileg dan pilpres 2014. Hal itu berbeda dengan Pemilu 2009. Sebab ketentuanpada tahun itu disebutkan secara tegas dalam UU No.12/ 2008 bahwa tidak boleh ada pilkada tahun 2009. Sayangnya, aturan itu hanya berlaku satu kali sehingga tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2014. “Mau Lampung sendiri yang pilgubnya pada 2014 tidak masalah, karena memang tidak ada larangan pilkada pada 2014 secara eksplisit. Kita su-

dah koordinasi dengan KPU daerah lainnya da siap menyelenggarakan pilkada pada 2013. Anggaran tidak ada masalah. Hanya Lampung aja yang belum siap,” ujarnya.

PERBEDAAN SIKAP Untuk disegarkan kembali, perbedaan sikap antara KPU Lampung dan Pemprov Lampung terkait jadwal pilgub, bermula dari masalah payung hukum pelaksanaan pilgub. KPU Lampung dan KPU Pusat menilai selama belum ada aturan baru, maka payung hukum Pilgub adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang pada Bab 86 pasal (1) menyebutkan bahwa ‘pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berkahir’. Masa jabatan Gubernur Lampung berakhir 2 Juni 2014. Tetapi, karena ‘ada pemikiran’ bahwa pada 2014 akan dilaksanakan pemilu legislative dan pemilu presiden/wakil presiden, yaitu masing-masing pada tanggal 9 April dan 9 Juli, maka seperti kondisi pada Pemilu 2009 lalu, ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala daerah yang menyebutkan tidak boleh ada kegiatan pilkada enam bulan sebelum tahapan pemungutan suara pemilu legislative dan pemilu presiden, maka KPU Lampung telah menyusun jadwal pilgub pada bulan Oktober 2013, dengan perhitungan jika terjadi dua putaran maka akan dapat diselesaikan bulan Desember 2013.

Sementara itu, Gubernur Sjachroedin tetap berpendapat bahwa pilgub memerlukan payung hukum yang jelas dan tegas.

Gubernur menilai payung hukum itu adalah RUU Pilkada (baru) ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Mendagri dan Komisi II DPR. Namun kenyataan yang terjadi, meskipun Komisi II DPR RI dan juga Kemendagri selalu berkoar-koar bahwa RUU itu akan diselesaikan bulan April (lalu), namun tidak jadi kenyataan dan bahkan Presiden SBY sendiri tidak berkenan menerbitkan Perppu. Sebagai solusinya maka Mendagri mengeluarkan SE sesuai dengan dasar kesepakatan yang dibuatnya dengan Komisi II DPR 22 April 2013 lalu. Sebelum itu, Gubernur Sjachroedin kepada pers, meluruskan anggapan yang menilai dirinya menghambat pelaksanaan pilgub karena memiliki kepentingan apabila Pilgub dimundurkan ke tahun 2015. “ Jika pilgub tahun 2015 saya sudah tidak lagi menjabat gubernur lagi, sehingga tidak punya kekuatan mengatur jalannya pilgub,” jelasnya.

Gubernur menegaskan semua pemikiOPINI INDONESIA 016

9

PILGUB LAMPUNG ran dan kebijakannya itu adalah untuk kebaikan Lampung ke depan. Menurut gubernur, pengunduran jadwal pilgub misalnya ke tahun 2015 maka manfaatnya akan lebih baik bagi Provinsi Lampung. “Jika dimundurkan ke 2015 manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya,” kata Gubernur. Dijelaskannya, selain bisa dilakukan penghematan anggaran – karena dilakukan serentak dengan pilkada di sejumlah kabupaten/ kota- lainnya di Lampung, keberlanjutan system pemilihan di Provinsi Lampung yang akan tertata dengan baik Untuk di-

ketahui, tahun 2015 nanti ada sejumlah daerah tingkat kabupaten/kota yang juga akan menggelar pemilihan yaitu Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way Kanan. .

Terkait anggaran Pilgub, Sjachroedin mengungkapkan KPU mengajukan Rp195 miliar. Dari Rp195 miliar itu, Rp120 miliar diantaranya untuk honor KPU dan Rp75 miliar untuk pelaksanaan pilgubnya. Meski demikian, dia menegaskan jika Pusat meme-

rintahkan Pilgub Lampung digelar tahun 2013 ini maka pihaknya akan mengikutinya dengan menyiapkan anggaran . Hanya saja, anggaran tidak bisa disiapkan dalam waktu dekat. Pasalnya baik eksekutif maupun legislative telah mengesahkan APBD murni tahun 2013. Dia mengatakan, yang paling memungkinkan adalah menganggarkannya pada APBD Perubahan. Jika scenario ini berjalan, maka anggaran Pilgub Lampung baru akan menggelontor bulan September.

RAYMOND

POLITIK

KPU Bilang Salah Ketik Terjadinya salah ketik tahapan pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2013 pada SK KPU No.87/Kpts/KPU-Prov-008/ Tahun 2012 tertanggal 2 Oktober 2012 telah diklarifikasi oleh KPU Pusat. Hasilnya, meski KPU Lampung mengaku salah ketik, KPU Pusat enggan mengakui terjadi kesalahan.

T

ampaknya ada yang tidak paham dan tidak bisa membedakan mekanisme pencalonan antara calon independen dan pencalonan partai politi (parpol),” tutur Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada Radar Lampung di Jakarta 1/5. Padahal, sebelumnya Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono sudah mengakui terjadi kesalahan pengetikan tahapan pilgub 2013.

Salah ketika terjadi pada penetapan tanggal pengumuman dan penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan gubernur-wakil gubernur dari parpol atau gabungan parpol serta perseorangan yang ditulis 10-14 Mei 2013. Ferry mem-

10

OPINI INDONESIA 016

bantah ada kesalahan dalam tahapan pilgub. |Menurutnya, berdasarkan jadwal tahapan Pilgub Lampung 2013, tanggal 10-14 Mei penyerahan dukungan minimal untuk cagub-cawagub perseorangan.

Baru pada 22-28 Juni pendaftaran cagubcawagub dukungan parpol maupun gabungan parpol. “Jadi tak benar ini berdampak ke parpol. Ini hasil klarifikasi KPU Lampung, mengacu jadwal tahapan Pilgub Lampung . Tahapan itu sudah benar,” tandasnya.

DP4 MASIH BERMASALAH Persoalan Daftar Potensial Penduduk Pemilih (DP4) Pemilihan Gubernur Lampung masih belum mencapai titik temu.

Pihak Pemprov Lampung masih belum memberikan DP4 Pilgub Lampung. Di sisi lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung mengatakan membutuhkan DP4 untuk memproses tahapan Pilgub Lampung.

Pengamat Politik dari Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan melihat polemik Dp4 merupakan imbas dari penyelenggaraan Pilgub Lampung yang belum ada kesepakatan. Karena itu, menurut Robi, KPU Lampung bisa saja mengambil langkah meminta DP4 kepada instansi yang langsung terkait pemerintah pusat seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung.

“Sebenarnya, kalau datanya sama, itu bisa saja minta ke BPS yang ada di provinsi. BPS itu kan koordinasinya tidak sama gubernur. KPU minta ke BPS Provinsi untuk data DP4 dengan alasan pemprov tidak memberikan. Jadi menurut saya tak masalah,” jelas Robi kepada Radar Lampung. Harusnya, lanjut Robi, data tersebut bisa diakses oleh siapa saja, karena menyangkut kepentingan publik.

Dan, menurutnya, sudah ada undang-undang yang memayunginya yakni Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hanya saja, lanjut Robi, dirinya juga tidak terlalu yakin dengan dana yang ada saat ini. Untuk DP4 Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 misalnya, ia menduga data tersebut tidak valid. Pasalnya, ketika 2009 silam data pileg penduduk Lampung hanya sekitar 7 juta jiwa. Sementara untuk saat ini berkisar 9,5 juta jiwa. Dengan demikian, lanjutnya, dalam waktu 5 tahun ada penambahan 2,5 juta jiwa.

“Harusnya rata-rata tingkat pertumbuhan fertilitasi di bawah lima persen. Kalau dia di atas lima persen berarti bohong,” jelas dia.

FAJROEL LAJIMAN

Pendapatan

Transportasi I Krisis Ekonomi I Kebijakan BBM

128 Sektor Jasa Terbuka pada Komunitas ASEAN Pengusaha diminta semakin bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Komunitas Asean pada 2015 karena sebanyak 128 sektor jasa akan terbuka dengan kepemilikan ASEAN.

S

esuai ketentuan, pada saat itu kepemilikan seseorang atau kelompok atas saham perusahaan di masing-masing negara ASEAN bisa mencapai 70 persen dan termasuk tidak adanya hambatan pasokan lintas batas negara dan pembelian oleh konsumen dari negara lain” kata Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Direktorat Perlindungan Jasa Kementerian Perdagangan, Sondang Anggrani, di Medan, Rabu lalu

(23/4) Dia mengatakan hal itu pada ‘Sosialisasi Perdagangan Bidang Jasa Tentang Indonesia Menuju Perdagangan Bebas Bidang Jasa ASEAN 2015’ yang digelar Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ) Ditjen Kerja Sama Perdagangan I|nternasional Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut yang diikuti berbagai kalangan.

Dengan teintegrasinya pasar di ASEAN, lanjutnya, maka persaingan di sector jasa

dipastikan semakin ketat. Kalau pengusaha Indonesia tidak bisa memberikan nilai lebih atau unggul dari yang ditawarkan perusahaan dari negara lainnya, pengusaha itu bukan saja kehilangan pasar di dalam negeri, tetapi juga di negara lainnya.

“Harus diakui, selama ini sector jasa belum terlalu mendapat perhatian pemerintah khususnya dari pemerintah daerah sehingga banyak yang tidak diatur. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka ketika negara di ASEAN lainnya masuk MEA, maka akan jadi bumerang,” katanya, Menurut dia sudah saatnya pemeritah daerah semakin terbuka dan bahkan proaktif meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar ada peraturan yang sama, terkoordinasi dan tidak memberatkan pengusaha agar jasa dan produk yang dihasilkan bisa bersaing.

Sementara itu, Penasehat Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional Adolf Warouw, mengatakan, dalam sector jasa, saingan Indonesia yang terberat adalah Singapura dan termasuk Malaysia.

OPINI INDONESIA 016

11

TRANSPORTASI

“Sektor transportasi dan termasuk jasa profesi seperti bidang kedokteran adalah sector yang diperkirakan berat bagi pengusaha nasional untuk bersaing, karena dua sector itu masih kurang mementingkan arti pelayanan bagi konsumen atau masyarakat,” katanya.

Tetapi, menurut dia, kalau mau dibenahi mulai sekarang secara serius, bisa jadi Indonesia malah unggul karena sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebenarnya bagus. Untuk pembenahan, kata dia, memang diperlukan peran besar pemerintah karena masalah itu sangat berkaitan dengan regulasi.

“Jangan lagi persyaratan perizinan berbelit dan mahal. Saatnya sekarang pemerintah dan pengusaha saling berkonsultasi dan bersama-sama menyusun kekuatan untuk menghadapi MEA yang tinggal dua tahun lagi,” katanya.

70 PERSEN EKPOR PERTANIAN DALAM BENTUK MENTAH Kementerian Pertanian mengungkapkan hingga saat ini sekitar 70 persen dari ekspor produk pertanian nasional, seperti biji kopi, kakao, karet, CPO, masih dalam bentuk primer atau produk mentah, sehingga tidak memiliki nilai tambah pengolahan.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian Prabowo Respatiyo Caturroso di Jakarta, Rabu, mengatakan, selama ini nilai tambah dari proses pengolahan hasil pertanian Indonesia lebih banyak dinikmati negara lain yang mengimpor bahan baku dari Indonesia. “Sementara kita banyak mengimpor produk-produk olahan pertanian. Kondisi tersebut selain rawan terhadap fluktuasi harga yang sangat merugikan

12

OPINI INDONESIA 016

petani, Indonesia juga tidak dapat menikmati nilai tambah dari produk pertaniannya,” katanya ketika mewakili Menteri Pertanian Suswono saat membuka “Forum Investasi Pertanian 2013”.

Menurut dia, apabila 50 persen dari produk primer pertanian Indonesia dapat diolah di dalam negeri, maka banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain meningkatnya sumber pendapatan negara dan pajak, menekan pengangguran, berkembangnya usaha pertanian “on farm” tumbuhnya pusat ekonomi baru dan mening-

katkan data beli masyarakat.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Jamil Musanif menyatakan untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, pemerintah meningkatkan upaya pengembangan industri pengolahan komoditas pertanian.

Dia mengakui, selama ini industri pengolahan produk-produk pertanian masih terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan ekspor dalam bentuk produk olahan. “Melalui kegiatan Forum Investasi Agribisnis ini kami ingin mempromosikan investasi di bidang industri pengolahan hasil pertanian,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, nantinya ekspor komoditas pertanian nasional bisa lebih berimbang antara produk mentah dengan produk olahan bahkan diharapkan lebih meningkat. Pada kesempatan itu, Jamil juga menyatakan, Forum Investasi Pertanian merupakan ajang bagi pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang sector agribisnis dan agroindustri di wilayahnya.

Selain itu, juga kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat luas terutama calon investor baik dalam maupun luar negeri. “Dengan demikian diharapkan mampu menarik minat calon investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” katanya.

RAYMOND/DBS

KRISIS EKONOMI

Krisis Dunia Mulai Menerpa Indonesia Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan bahwa ekonomi global sedang berada di fase yang berbahaya.

Lembaga itu menilai penting bagi Indonesia untuk memperkuat sector riil sebagai penopang ekonomi negara di saat krisis.

I

MF menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di AEAN. Tetapi itu tidak berarti Indonesia kebal krisis. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa memang membuat pasar menyempit. Hal itu membuat banyak negara mengalihkan ekspor hasil produksi mereka ke Indonesia.

Menghadapi situasi yang kurang menguntungkan itu, Ekonom Nuril Hakim Yohansyah menilai Indonesia perlu lebih menekankan pada pertahanan produk dalam negerinya. “Sektor riil perlu dijaga dengan menggiatkan konsumsi dalam negeri masyarakat. Harus dengan membuat kebijakan. Bukan dengan mengiangngiangkan cintai produk dalam negeri tetapi

keran impor dibuka lebar,’ katanya.

Sayangnya, banyak pihak menilai Indonesia kurang memiliki persiapan untuk menghadapi serbuan barang impor. Produk local masih berkutat pada persoalan tingginya biaya logistik yang membuat harga produk local tidak kompetitif. Padahal, harga yang murah adalah kekuatan produk impor, sehingga impor sejumlah jenis produk pertanian seperti bawang merah, bawang putih, buah-buahan dan lain-lainnya terus mengalami peningkatan. Sejumlah lembaga kajian Ekonomi mengeluarkan hasil simulasi dampak krisis di Eropa terhadap sector usaha di Indonesia.

Dalam simulasi itu tampak sector-sektor yang lebih tahan terhadap dampak krisis global adalah yang berorientasi domestik. “Secara empiris, ada bukti bahwa yang menjadi pengaman adalah sektor yang memiliki domestic orientation lebih tinggi,” ujar Nuril Hakim.

CARREFOUR PT Trans Retail Indonesia (Carrefour) membuka kesempatan bagi produk hortikultura local untuk melakukan penetrasi digerainya. “Dengan pengetatan impor, kami membuka kesempatan untuk produk hortikultura local melakukan penetrasi di gerai kami,” kata Head of Publik Affairs Trans Retail Indonesia, Satria Hamid Ahmad dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/5) lalu.

Menurut dia, ini peluang yang baik bagi pengembangan produk holtikultura local, tetapi masih terkendala pengiriman produk yang belum kontinu. Saat ini komposisi produk buah dan sayur di gerainya adalah 70 persen local dan 30 persen impor. “Produk impornya sulit didapat, terbatas dan harganya mahal,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya masih menemui kendala dalam memenuhi permintaan pasar akan produk local diantaranya pengiriman yang belum rutin, OPINI INDONESIA 013

13

KRISIS EKONOMI karena terpengaruh pola tanam, musim dan cuaca ektrim.

Selain kendala distribusi, pihaknya juga berkeberatan dengan adanya kenaikan harga produk horticultura local yang mencapai 15 persen. “Tidak masalah pemerintah me-

nutup keran impor, tapi harusnya pemerintah bisa menyediakan substitusi produk impor, jadi bagusnya harga local tidak naik,” katanya.

Untuk memenuhi pasokan permintaan di gerai-gerai carrefour yang ada, pihaknya

menggandeng kerja sama dengan 45 hingga 55 gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Kami membina mereka secara langsung.

Tujuannya agar bisa mengirim barang secara kontinu dan seragam kualitasnya seperti kami mau,” katanya.

DAVE

KEBIJAKAN BBM

Lembaga S&P Turunkan Peringkat Indonesia Kebijakan tentang Bahan Bakar Minyak (|BBM) bersubsidi membuat pemeringat internasional Standard and Poors (S&P) merevisi outlook utang Indonesia menjadi stabil dari sebelumnya positif. Meski S&P tetapmempertahankan peringkat Souvereign Credit Rating Indonesia pada level BB+

P

emerintah sendiri berencana menerapkan kebijakan BBM paling cepat bulan ini. Namun jika ternyata kebijakan itu molor lagi, dikhawatirkan akan kembali memberikan dampak pada pandangan S&P. Head of Research

14

OPINI INDONESIA 016

& Analysyis BNI, Nurul Eti Nurbaeti, menilai meskipun kebijakan pemerintah kembali molor, S&P tetap akan mempertahankan rating utang Indonesia pada posisi saat ini. “Karena umumnya di review per tahun, jadi belum akan dipangkas lagi

dalam waktu dekat,” kata dia dalam surat elektroniknya kepada Okezone Jakarta, Jumat 3/5 Menurut dia, S&P juga telah memperhitungkan niat pemerintah untuk memangkas subsidi. Nampaknya (langkah itu) cukup dihargai S&P,” kata Nurul. “Karena sejak awal S&P selalu mengingatkan besarnya subsidi, hingga mereka belum perlu memberikan peringkat investment grade (seperti Moodys dan Fitchi) kepala Indonesia,” tambah dia.

Sekadar informasi, Lembaga Pemeringkat Internasional S&P, kemarin melakukan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level ‘BB+’ longterm dan ‘B’ short-term serta merevisi outlook Republik Indonesia menjadi stabil dari positif.

Analis Utama S&P untuk Indonesia menyatakan bahwa terdapat pelemahan implementasi kebijakan yang mengurangi dukungan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian secara umum. Dalam siaran persnya, S&P menyatakan bahwa posisi rating tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam decade terakhir, pengelolaan fiscal yang berhati-hati dan beban utang pemerintah yang rendah.

Sementara itu, penurunan rating outlook Indonesia dinilai lantaran pemerintah telat memperbaiki peraturan yang menghambat selama ini. Hal itu diperkirakan akan berimbas pada investasi. “Kalau mau investasinya bagus, ya, perbaiki peraturan pemerintahnya. Misalnya kebijakan hortikultura, Bahan Bakar Minyak (BBM), daging dan ekspor mineral,” kata Senior Associate and Bakrie Chair in Southeast Asian Studies Vikram Nehru, di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat 3/5. Vikram melanjutkan, rating tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah. Meski demikian, penurunan rating tersebut akan membuat pandangan investor terhadap Indonesia telah berubah. Pasalnya, Indonesia digadang-gadangkan menjadi salah satu tempat investasi yang terbaik, katanya.

RAYMOND/FAJROEL

Kherlani

Potensi I Hak Pilih I Dana Daerah

KPB Siap Melejit Ke Depan Secara geografi, Kabupaten Pesisir Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Barat , Kabupaten OKU Sumatera Selatan , dan Kabupaten Tanggamus, sebelah barat Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

M

enteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Senin 22/4 lalu telah melantik Kherlani menjadi Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Pesisir Barat (KPB), Provinsi Lampung di Kemendagri Jakarta, bersama sembilan Penjabat Bupati daerah otonomi baru

(DOB) lainnya. Kesepuluh DOB itu adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pengandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan (Papua). Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kab. Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pu-

lau Tali Abu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara). Sementara, satu DOB lainnya yang Penjabat kepala daerahnya masih dalam proses adalah Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat).

Kepada pers, Penjabat Bupati Pesisir Barat Kherlani mengatakan siap DOB baru yang menjadi kabupaten ke-15 di Provinsi Lampung maju ke depan. Dia mengatakan, potensi yang dimiliki KPB cukup banyak dan beragam. “Dengan kekuatan penuh bersama masyarakat kami akan berusaha sehingga KPB bisa segera duduk sejajar dengan daerah lainnya,� kata pejabat karier ini dengan penuh keyakinan.

Kherlani adalah mantan Wakil Walikota Bandarlampung dan telah memimpin sejumlah lembaga di Provinsi Lampung. Pengalamannya memaknai harapan masyarakat merupakan modal baginya untuk membangunkan Kabupaten Pesisir Barat.

DOB Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 OPINI INDONESIA 016

15

POTENSI I HAK PILIH tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Daerah Otonomi Baru ini memiliki luas wilayah 2.907,23 kilometer persegi. Secara administrative terdiri atas 11 kecamatan, 116 pekon/desa, dan dua kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 150 ribu jiwa.

POTENSI PERIKANAN Mukhlis Basri, Bupati Lampung Barat yang merupakan induk Kabupaten Pesisir Barat mengatakan, salah satu potensi yang bisa diandalkan daerah itu adalah sector perikanan.

Dia mengatakan, potensi perikanan tangkap di laut luas dengan ikan andalan seperti tuna dan blue marlin (ikan tuhu) serta lobster, akan ikut mempercepat penguatan perekonomian DOB Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

“Banyak potensi perikanan laut yang bisa

dijadikan andalan jika dikelola dengan baik untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat, seperti ikan tuna, blue marlin, serta udang lobster,” ujarnya.

Mukhlis Basri mengatakan Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki panjang pantai laut sekitar 210 kilometer, dan perairan laut yang luas berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia memiliki potensi berbagai jenis ikan andalan. “Jenis ikan blue marlin atau oleh masyarakat setempat sering disebut dengan ikan tuhu cukup banyak di sini. Bagi warga Krui, ikan blue marlin bisa dikatakan sudah menjadi makanan seharihari, tetapi bagi kita masyarakat Bandarlampung saja ada yang menganggap itu ikan aneh, bahkan mungkin ada yang baru mendengar namanya,” katanya pula.

Sedangkan ikan tuna, dia diperairan itu terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Betuah, salah satu pulau terluar yang di-

seitarnya terdapat terumbu karang yang masih asli. “Kawasan itu dilaporkan menjadi salah satu tempat berlabuh bagi ikan-ikan dari perairan Benua Australia yang akan menuju Samudra Hindia. Di sanalah tempat ikan-ikan itu beristirahat, bertelur, lalu melanjutkan perjalanan sehingga ada ikan tuna yang beratnya sampai 300 kilogram,” katanya lagi.

Kemudian udang atau lobster sudah banyak ditangkap. Selain untuk konsumsi masyarakat Persisir Barat dan Lampung Barat serta Provinsi Lampung sendiri, juga banyak yang dikirim ke Jakarta dan sekitarnya atau diekspor. Bahkan di Pesisir Barat juga merupakan lokasi pendaratan bagi penyu langka, salah satunya penyu Belimbing.

Menurut hasil kajian, potensi lestari perikanan tangkap di Pesisir Barat itu sebanyak 90.000 ton per tahun dan yang baru dimanfaatkan kurang dari lima persennya.

SHANTI

HAK PILIH

Kabar Baik Bagi Warga Kawasan Register

K

Para warga Lampung yang tinggal di kawasan hutan register, pada pemilihan legislative (pileg) 2014 mendatang, akan mendapatkan hak pilih mereka.. Terkait itu, KPU Lampung menginstruksikan KPU kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh di wilayah masing-masing terhadap warga yang mempunyai hak untuk memilih.

16

OPINI INDONESIA 016

abupaten/kota harus mendata semua warga, termasuk mereka yang tinggal di kawasan hutan register,” kata anggota KPU Lampung Handi Mulyaningsih. Dia mengatakan warga yang tinggal di kawasan register itu, nantinya akan dikategorikan sebagai pemilih khusus. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemutahiran Data Pemilih.

Handi mengungkapkan Pemilih Khusus adalah mereka yang tinggal di pemukiman liar.

“Kalau di Lampung bisa mereka yang tinggal di kawasan register,” katanya. Selain warga yang tinggal di kawasan register, KPU juga harus mendata seluruh warga yang tidak memiliki KTP. Bagi yang tidak memiliki KTP tetap sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, harus masuk data, katanya.

Kendati demikian, Handi menekankan perlunya penguatan status bagi warga yang akan masuk kategori pemilih khusus tersebut. Misalnya, surat keterangan dari ketua atau sekretaris RT bahwa yang bersangkutan merupakan warga di daerah tersebut. Tujuan adanya surat keterangan domisili tersebut adalah untuk menghindari adanya data pemilih ganda.

DANA DAERAH

Pemkab Lampung Timur “Bungakan” Dana Daerah Komisi B DPRD Lampung Timur menyatakan akan segera memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAS) terkait dengan kebijakan Pemeritah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mendepositokan anggaran daerah di dua bank pemerintah di wilayah itu.

K

etua Komisi B DPRD Lamtim Gunawan dikutip pers mengatakan cukup terkejut dengan informasi itu karena kebijakan tersebut tidak pernah dikoordinasikan eksekutif dengan legislative. “Sebaiknya, dalam ke-

bijakan menginvestasikan segala bentuk milik negara atau daerah oleh pemerintah daerah dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD selaku mitra kerja Pemkab menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa meskipun kebijakan itu telah dilakukan atas dasar UU 32/ 2004, yang mengijinkan pemeritah daerah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau investasi sementara, namun itu seharusnya itu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPRD. Komisi B, tegas Gunawan, mengingatkan Pemerintah daerah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah terjadi, sebab jika APBD didepositokan secara otomatis dapat mengganggu kelancaran pencairan dana kegiatan yang ada di Lampung Timur. “Dalam waktu dekat ini Komisi B akan mengcross-chek sejauh mana penempatan uang kas daerah (kasda) Lamtim itu di Bank Lampung dan BRI tersebut. Komisi B akan memanggil hearing Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD),” katanya.

Terkait masalah itu, Kepala DP2KAD Lampung Timur Junaidi melalui sekretarisnya Senen Mustakim mengakui bahwa memang ada dana APBD Lamtim tahun 2013 yang didepositokan. Dia mengatakan, Pemkab Lamtim mendepositokan Rp1,3 triliun dana APBD Lamtim dengan tujuan mendapatkan jasa giro atas penyertaan jangka pendek. untuk menambah penghasilan asli daerah (PAD) dari bunga deposito sebesar Rp12 miliar selama satu tahun. “Jasa giro itu langsung masuk ke Kasda Pemkab Lamtim. Penempatan deposito itu tidak akan mengganggu arus kasda ,” katanya.

Dana yang didepositokan itu termasuk dana DAK 2012 yang tidak terserap secara keseluruhan yakni sekitar Rp8 miliar dan dana sisa lebih pembiayaan anggaran 2012,” tambahnya. Publik juga terkejut dan menilai Pemkab Lamtim tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni kasus deposito dana daerah yang menyeret mantan Bupati Lampung Timur, Satono, yang kini masih buron usai divonis 15 tahun penjara.

Pada kasus itu, Pemkab Lamtim juga mendepositokan uang daerahnya di BPR Tripanca, Telukbetung, yang kemudian bangkrut sehingga dana ratusan miliar itu tidak bisa ditarik kembali oleh Pemkab Lamtim. Dalam pasal 193 ayat 1 UU Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah, memang diatur bahwa dana APBD tidak boleh didepositokan di bank nonpemerintah.

DAVE/DBS OPINI INDONESIA 016

17

18

OPINI INDONESIA 016

Visit Indonesia

Culture I Travelling

Dibalik Sukses Pariwisata Bali, Kental Peran Perempuannya JAGA T Pulau Dewata memancarkan rona religius yang JAGAT mampu membuat setiap orang termasuk wisatawan merasa nyaman, tenteram dan damai. Di balik semua itu, wanita Bali ada, mereka dikenal gigih dan sanggup kerja apa saja demi keluarganya.

S

etiap saat mereka sangat sibuk menyiapkan sarana ritual rangkaian beberapa hari suci. Kegigihan Wanita Bali tampak dengan tanpa pandang bulu dalam melakukan pekerjaan, karena jenis pekerjaan apapun sanggup dipikulnya, termasuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata Bali berkelanjutan.

Perempuan Bali berperan dalam setiap kegiatan ritual dan selalu memiliki ketegaran, yang menjadi cermin betapa sesungguhnya kaum feminine itu memiliki kemampuan yang prima memberikan andil bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata. Mereka tampil sebagai pengusaha sukses dalam menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

“Secara khusus saya mengangkat kisah empati srikandi kuliner Bali yang perannya dalam kepariwisataan Bali tidak bisa dikesampingkan,� tutur guru besar Universitas Udayana, Prof Dr I Nyoman Darma Putra, ketika tampil menjadi pembicara pada seminar di Program Doktor Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Dalam kertas kerja berjudul Peran Perempuan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Kisah empat Pahlawan Kuliner Bali, Darma Putra yang pernah menulis buku Tourism Development band Terrorism in Bali bersama Michael Hitchcock pada 2007 itu membahas peran perempuan Bali yang berkiprah dalam pengembangan kuliner Bali.

OPINI INDONESIA 016

19

CULTURE

Perempuan Bali yang diangkat itu meliputi Made Mash (Made Warung), Bu Agung Oka (Babi guling Ubud), Nyonya Warti (pengusaha Jasa boga kuliner Bali), dan Men Tempeh, pertintis ayam betutu Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali barat.

Usaha srikandi-srikandi kuliner Bali itu berhasil memanfaatkan kemajuan pariwisata untuk mengangkat citra dan eksistensi kuliner Bali atau mendukung pembangunan pariwisata di Pulau Dewata lewat pengenalan kuliner Bali kepada wisatawan.

Meskipun dalam sekala kecil-menengah usaha kuliner empat srikandi itu mampu menyiapkan cukup banyak lapangan kerja dan peluang usaha baru seperti pemasok bahan baku. Keberhasilan perempuan Bali mengembangkan kuliner daerahnya tidak saja mesti dihargai dalam penyiapan lapangan kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah pada prestasi untuk membuat kuliner Bali go-national dan go-international.

Dengan demikian mampu membantu menghapus ketakutan akan homogenisasi kuliner global yang dibawa masuk oleh kapitalisme dan industri pariwisata.

Usaha Men Tempeh, misalnya dalam mengangkat menu ayam betutu di daerah Gilimanuk, Bali barat, selama kurun waktu 35 tahun hingga akhirnya ayam betutu yang tadinya merupakan menu “ kampung� pelan-pelan menjadi menu restoran.

Hasil racikan menu menyangkut cita rasa yang menyentuh selera konsumennya menjadikan usaha ayam betutu berkembang semakin meluas dengan merek dagang rumah makan beroperasi di Bandara Ngurah Rai, di seputar kota Denpasar hingga menyeberang ke Jakarta dan Yogyakarta. Demikian pula popularitas kuliner babi

20

OPINI INDONESIA 016

guling di perkampungan seniman Ubud, Kabupaten Gianyar itu tidak hanya memikat masyarakat setempat juga wisatawan mancanegara. Pada saat yang sama, kebanggaan masyarakat Bali akan kekayaan kuliner daerahnya semakin tumbuh dan dikonstruksi sebagai identitas.

Terangkatnya sejumlah kekayaan kuliner Bali dalam konteks perkembangan pariwisata, bisa dijadikan argumentasi untuk menungkapkan bahwa pemanfaatan kekayaan budaya untuk pengembangan kepariwisataan tidaklah melindas kebudayaan itu sendiri, namun justru ikut melestarikannya. Wanita Bali sanggup mengemban tugas dan tanggungjawab dalam berbagai tugas jabatan dan profesi, baik di eksekutif, legislative, yudikatif, BUMN, di samping perusahaan yang dikelolanya secara mandiri seperti yang dilakoni oleh empat srikandi tadi.

Perempuan Bali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga mengemban tugas yang sangat penting dalam menyukseskan berbagai kegiatan ritual dan upacara adat.

Semua itu dilakoninya dengan ikhlas dan senang hati, di luar tugas dan tanggung jawab dalam menekuni profesi masing-ma-

sing. Wanita Bali memiliki ketulusan, keiklasan dan ketekunan dalam memaknai hari-hari suci keagamaan yang kadang kala jatuh secara beruntun seperti memasuki awal 2013, mulai dari hari Siwaratri (hari perenungan dosa|), Saraswati (hari lahirnya ilmu pengetahuan), dari hari Pagerwesi yakni meneguhkan kekuatan iman. Wanita Bali tidak bekerja sendirian untuk itu, mereka dibantu suami dan anggota keluarga lainnya, namun yang paling menonjol adalah peranan dan aktivitas kaum ibu.

Perempuan Bali memang sejak kecil terlatih membuat banten (sesajen) dan orang tua selalu melibatkan anak perempuan dalam membuat sesaji upacara ritual.

Metode mendidik anak belajar sambil bekerja sangat efektif dan menunjukkan hasil gemilang, sehingga Wanita Bali tidak pernah berkeluh kesah dalam menunaikan tugas serta kewajibannya.

Dengan keluguan mengarungi kehidupan wanita Bali sanggup beradaptasi dengan perempuan modern. Mereka juga menjadi objek dan inspirasi bagi seniman lukis dalm menciptakan karya seni di atas kanvas.

Jika diinventarisasi, tidak terhitung jumlahnya keesotikan perempuan Bali yang dimanfaatkan menjadi objek lukisan oleh seniman dalam dan luar negeri yang berdomisili di Pulau Dewata.

W Gerard Holker, seniman asing yang lama bermukim di perkampungan seniman Ubud, misalnya, sangat terpesona oleh Kartini Bali dalam pakaian adat serat bunga emas, membawa sesajen dalam bokor.

Demikian pula perintis seni lukis Pita Mahadi Ubud, Rudolf Bonnet semasa hidupnya sering kali melukis sosok wanita Bali yang polos, rambut panjang dikepang dengan bunga kamboja terselit di pangkal ekor kepang rambutnya.

Sementara Mario Antonio Belanco (alm) maipun pelukis Dullah tidak luput menggambarkan wanita Bali dari segi erotisnya.

Sementara I Nyoman Djirna, seniman local menggambarkan wanita Bali dari keluguan, kepolosan dan kodratnya. „ I KETUT SUTIKA

TRAVELLING

Berwisata ke Danau Toba DANAU TOBA sangat terkenal di mancanegara karena keindahan alamnya. Hamparan panorama gunung dan perairan itu berada sekitar 906 meter dari permukaan laut.

Hawanya yang dingin segar serta panorama alamnya yang indah membuat kawasan Danau Toba sejak masa penjajahan telah menjadi tempat rekreasi yang memukau karena keelokan alamnya yang memang sensual.

L

uas perairan Danau Toba kurang lebih 1.700 kilometer persegi dengan kedalaman air yang bervariasi dan bagian yang terdalam sekitar 450 meter. Menurut catatan sejarah, danau yang terbesar di Asia itu terjadi karena letusan besar gunung berapi di masa

lalu. Di tengah perairannya yang indah terhampar Pulau Samosir. Pulau ini dulunya adalah bekas puncak gunung yang jatuh ke dalam kawah. Dari Danau Toba dialirkan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Di aliran sungai itulah terdapat beberapa air terjun, dan salah satunya yang

sangat terkenal adalah air terjun Sigua-gura yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan mendukung penuh peningkatan promosi Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia. Kementerian ini menyetujui usulan pemerintah daerah se kawasan Danau Toba untuk menggelar Festival Danau Toba International (FDT) tanggal 29 Juni hingga 13 Juli 2013 mendatang. Rencananya, FDT yang merupakan peningkatan dari kegiatan Pesta Danau Toba (PDT) yang diselenggarakan setiap tahunnya itu, kali ini akan dipusatkan di Pantai Wisata Batu Hoda, Desa Cinta Damai, Kecamatan OPINI INDONESIA 016

21

TRAVELLING

Simanindo, Pulau Samosir, Kabupaten Samosir.

Secara administrative kawasan Danau Toba dimiliki oleh lima kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun, Samosir, Tobasa, Karo dan Dairi. Para kepala daerah dari kelima kabupaten itulah bersama tokoh masyarakat, serta budayawan yang menggagas Festival Danau Toba International (FDTI) di ruangan kerja Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwanda, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Danau Toba merupakan sentra dan kebanggaan Masyarakat Batak. Karena itu, bicara Danau Toba artinya kita juga membicarakan masyarakat Batak dengan budayanya yang khas, luhur dan bernilai tinggi. Sedikit tentang masyarakat Batak dan sejarahnya, kami sarikan dari berbagai tulisan sebagai berikut ini.

BATAK BATAK adalah nama salah satu suku yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Etnis Batak ini sedikitnya ada lima suku yang mendiami beberapa daerah di Sumatera Utara. Kelima suku tersebut adalah (1) Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, (2) Batak Karo ( di wilayah Karo, Langkat dan Deliserdang), (3) Batak Simalungun ( di wilayah Kabupaten Simalungun), (4) Batak Angkola (di wilayah Tapanuli Selatan) dan (5) Batak PakPak (di wilayah Dairi).

Suku Batak umumnya mendiami daerahdaerah di pegunungan Sumatera Utara mulai dari perbatasan Aceh di bagian utara sampai ke perbatasan Riau dan Sumatera Barat di bagian Selatan. Selain di pegunungan, ada juga yang mendiami tanah datar yang ada di antara pegunungan dan pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara. Daerah-daerah

22

OPINI INDONESIA 016

tersebut umumnya merupakan daerah yang subur untuk lahan pertanian.

MITOLOGI Dongeng-dongeng dan mitologi Batak banyak menceritakan bahwa orang Batak berasal dari keturunan seorang putri rupawan yang pandai merajut. Sang putri memohon kepada Ayahnya, Sang Pencipta, untuk pergi melang-lang buana. Dengan berat hati, Sang Ayah meluluskan permintaan putrinya untuk turun ke Bumi, meninggalkan dunia atas.

Di tengah untaian rajutan yang dibuatnya sendiri, sang putri jelita itu sampai di suatu bukit curam yang mengelilingi Danau Toba. Bukit inilah yang kemudian dianggap sebagai desa asal mula kelompok etnis Batak yang kemudian diberi nama Sianjur MulaMula. Putri jelita itu bernama Siboru Daek Parujar atau Si Dayang Putri Lindung Ni Bulan. Ayahnya bernama Debata Mula Jadi Ota

Bolon, mengirim si Dewa Odap-Odap ke Sianjur Mula-Mula untuk menemani putrinya. Dewa Olap-Olap kemudian menjadi suami sang putri dan mereka tinggal di Pusuk Buhit.

Dua sejoli itu akhirnya mempunyai keturunan dua orang anak yang diberi nama Si Boru Ihat Manisia dan Si Raja Ihat Manisia.

Mereka juga menikah dan lahirlah keturunan yang diberi nama Si Raja Batak. Si Raja Batak mempunyai dua keturunan bernama Guru Tetea Bulan dan Raja Isumbaon. Sejak ada Si Raja Batak itulah orang-orang yang ada di Pusuk Buhit menggunakan nama Batak. Dari daerah inilah konon keturunan mereka menyebar ke seluruh penjuru Sumatera Utara dan kini sudah lebih luas lagi.

RELIGI Orang Batak mengakui adanya kuasa di luar manusia, jauh sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke daerah itu. Mereka

sudah percaya pada adanya Sang Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Menurut kepercayaan asli Batak, Tuhan adalah kesatuan Trinitas yang fungsinya berlainan. Dewa tertinggi disebut Mula Jadi Na Bolon. Kosmologi Batak yang tradisional membagi eksistensi dalam tiga tingkat dunia. Dunia Atas adalah Kerajaan Dewa Mula Jadi Na Bolon dan roh-roh nenek moyang yang berdiam di dunia ini. Dunia Tengah adalah gelanggang tempat kegiatan manusia, dan Dunia Bawah adalah tempat tinggal para hantu atau setan yang diperintah oleh Naga Padoha yakni Sang Ular Naga.

Selain kepercayaan asli Batak, kelompok etnis Batak ini kebanyakan adalah pengikut Kristus dan pemeluk Islam.

nyebutnya Rumah. Rumah tradisionil itu menggambarkan keseluruhan dari isi kosmos. Rumah itu terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas.

Bagian bawah rumah disebut bara atau tombara (kolong), tenpat binatang ternak dikandangkan. Bagian tengah mempunyai kamar-kamar dimana keluarga-eluarga berdiam (Bapak, Ibum anak, bahkan ada yang sudah menikah). Dinding tengah umumnya dihias dengan motif-motif yang spiritual atau binatang-binatang. Warna yang digunakan adalah putih, hitam dan coklat yang melukiskan roh nenek moyang.

Seni Pahat banyak menghiasi rumah-rumah Batak. Hingga kini masih dapat dijumpai di Balige, Porsea, Tomok dan di daerah-

RUMAH Rumah tradisional Batak mempunyai nama yang berbeda-beda. Orang Batak Toba menyebutnya Jabu, sedang Batak Karo me-

daerah sekitar Danau Toba. Bagian atas rumah yang sekaligus sebagai atap, merupakan symbol dari dunia atas adalah langitlangit yang atapnya terbuat dari ijuk.

ULOS Ulos adalah kain tentun dengan motifmotif tertentu yang mempunyai arti sangat khusus bagi masyarakat Batak. Pada Ulos, motif dan warna kain mengandung makna yang berbeda. Ulos yang dipakai untuk menghadiri upacara kematian akan berbeda dengan ulos yang dipakai untuk menghadiri upacara perkawinan misalnya.

Begitu pula pada kelahiran bayi dan lainnya juga tidak sama/ MUSIK Musik bagi masyarakat Batak telah menjadi bagian kehidupan mereka. Dengan musik, mereka mengiringi tari dan kegiatan lain. Instrumennya terbuat dari logam, kulit, kayu dan bamboo. Gong atau Ogung terbuat dari perunggu. Seperangkat Ogung terdiri dari 4 instrumen dengan suara yang berbeda-beda, yaitu Ogung Oloan, Ogung Ihutan, Ogung Doal dan Ogung Pandora.

Ogung biasanya digunakan dalam upacara agama. Para pemainnya disebut Pargongsi.

Menurut cerita, para pargongsi belajar memainkan gong bukan dari manusia, tetapi dari para roh yang khusus mengajari mereka.

Tagading adalah seperangkat alat musik yang terbuat dari kulit dan kayu. Seperangkat Tagading terdiri dari satu gendang sebagai bas, 5 tagading dan 1 odap-odap. Permainan tagading diiringi dengan suling dan hesek.

Saga-saga merupakan alat musik khas Batak yang terbuat dari batang dan daun enau.

Alat ini sederhana sekali, bentuknya kecil, dan diberi tali. Saga-saga dimainkan dengan cara diletakkan pada mulut sambil menarik gagang yang dihubungkan tali pada alat tersebut.

Garantung adalah alat musik yang terbuat dari bamboo, seperti kolintang di Minahasa. Permainan Garantung sering disatukan dengan Tagading.

Sordam merupakan suling yang mempunyai ukuran lebih besar dari suling biasa.

Sordam digunakan untuk memanggil roh dalam upacara-upacara agama.

Salohat, digunakan untuk mengiringi lagu dengan irama senandung. Salohat terbuat dari Bambu, panjangnya lebih kurang 20 centimeter, kedua ujungnya terbuka dan di bagian tengahnya berlubang untuk meniup. Aalat-alat musik ini sering dimainkan dalam upacara adat, upacara agama, tortor atau sebagai hiburan biasa.

TARI Seperti halnya musik, seni tari di Tanah Batak, juga menjadi bagian penting bagi ma-

OPINI INDONESIA 016

23

TRAVELLING kerlingan mata. Musik yang mengiringnya bernada gembira dan hidup.

Bagian keempat dan kelima dimulai dengan tari kisah (mangaliat) yang ditujukan untuk menghormati para hadirin untuk kemakmuran atau kemenangan. Irama musik dapat bervariasi dari andante, maestoso menjadi vivace atau mars. Pihak hula-hula (laki-laki) meletakkan tangan di atas kepala boru sebagai tanda memberkati, sedang boru (wanita) menaruh tangannya secara terbuka di bawah dagu hula-hula sebagai tanda menerima pemberkatannya. Bagian keenam adalah tor-tor sitio-tio (tari kemurnian). Nada dan irama musik kembali tenang serta agung. Mereka mulai menari di tempat lagi dengan sikap hormat. Mereka tidak berputar-putar, seolah-olah menyembah dan menantikan sesuatu. Bagian ini relatif singkat.

Bagian ketujuh adalah gondang hasatan (gondang pencapaian tujuan). Musik dan tari pada bagian ini sangat singkat, mereka membawakan tari sembah, lalu menarik ulosnya yang disandang dan setelah itu mereka mengangkat tangan serta menyerukan HORAS-HORAS-HORAS. Bagian keenam dan ketujuh ini sering dipadatkan, karena umumnya mereka mementingkan bagian keempat dan kelima.

Kedua bagian ini ditujukan untuk mendapatkan kesehatan rohani dan jasmani.

syarakat Batak. Beberapa tarian Batak yang sudah dikenal di masyarakat antara lain Tari Tongkat, Tari Tor-Tor dan Si Galegale.

Tari Tongkat dahulu dikenal sebagai tari ritus. Tarian ini dimainkan oleh sekelompok dukun (datu) sambil memegang tongkat yang bernama Panaluan. Tarian ini dimainkan dalam acara pemujaan. Sekarang tari tongkat tidak berfungsi lagi sebagai pemujaan tetapi berfungsi untuk mempererat dan mengikat hubungan diantara Dalihan Na Tolu.

Tari Tor-tor atau gondang merupakan tarian khas orang Batak yang mengandung unsure ritual. Tarian ini diiringi dengan gondang (gendang) dan biasanya dilakukan dalam upacara-upacara yang dianggap penting oleh orang Batak, seperti pesta bius (pengobatan), Mangase (Taon (tahun baru),

24

OPINI INDONESIA 016

pesta Saring-saring (pesta belulang) dan lainlain. Tarian tor-tor dibagi atas beberapa bagian. Bagia pertama disebut Gondang Mulamula. Ketika suara gendang terdengar para penari mengangkat tangan dalam bentuk sembah, dengan gerakan-gerakan halus dan anggun. Menggambarkan pemujaan pada sang Pencipta. Bagian kedua adalah Gondang Dewata yang ditujukan kepada para Dewa. Pada bagian ini suara gondang lebih gemuruh dan riuh tetapi masih mempertahankan keagungan dan kekuatan. Gerakan para penari lebih hidup dan bebas. Ulos yang dipakai sejak awal menari mulai digunakan. Penari sering berputar-putar di tempat sambil menyembah. Bagian ketiga ditujukan untuk menghormati roh nenek moyang yang amat dihormati. Gerakan para penari lebih bebas, mereka mulai meliuk-liuk pinggang dan jari disertai dengan

SI GALE-GALE Beratus tahun lalu ada seorang raja yang mashyur karena kebaikan dan kemuliaannya. Ia hanya mempunyai satu orang anak laki-laki. Putra kesayangannya itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Raja sangat berduka, akhirnya ia memanggil ahli ukir untuk mengukir kayu dengan bentuk dan wajah yang mirip dengan anaknya. Patung itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menari-nari. Akhirnya, raja memerintahkan rakyat untuk mengadakan upacara dengan diiringi musik dan menarikan patung tersebut. Selesai upacara Raja memerintahkan agar patung tersebut dikubur dan diberi nama Si Gale-Gale.

Sejak saat itu, jika ada orang atau raja yang meninggal tanpa keturunan, maka diadakan upacara si gale-gale untuk mengenangnya. Upacara ini harus dilangsungkan sampai harta orang yang telah meninggal habis.

Oleh karena itu Si Gale-Gale hanya dimainkan dalam upacara kematian untuk menghormati arwah orang yang meninggal dalam usia lanjut dan tidak mempunyai keturunan.

Si Gale-gale hanya dimainkan dalam gerak tari dan tidak bisa dalam dialog. „ DAVE

Eksekusi

Eksekusi I Uji Materi I Hambalang

Budaya Anti Hukum Eksekusi Susno Selesai Pelaksanaan hukum di Indonesia memang masih sulit.

Banyak kendala yang dihadapi. Mulai dari masalah perangkat peraturan sampai dengan dimensi-dimensi politik dalam proses hukum. Keputusan apapun, baik itu keputusan hukum, ekonomi mapun keputusan lain yang mempengaruhi publik, selalu dipengaruhi oleh pertarungan politik.

C

ontoh teranyar adalah kegagalan pihak kejaksaan mengeksekusi mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Purn) Susno Duadji tanggal 24 April lalu. Meskipun akhirnya, Jenderal Polisi bintang tiga itu, pada Kamis 2 Mei menyerahkan diri kepada empat jaksa eksekutornya di Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) Kls II A Cibinong, pukul 23.10 WIB setelah menjadi buron beberapa hari, namun kerumitan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum di level atas tersebut menyebabkan masyarakat di level bawah bingung melihat pelaksanaan hukum. Tentu saja, kebingungan yang disuguhkan melalui berbagai pu-

tusan peradilan itu bagi masyarakat “mengusik rasa keadilan” yang selama ini mereka harapkan.

Sehari setelah Susno Duadji menyerahkan diri, Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan bahwa untuk menerima kedatangan Susno di Lapas Kls II A Cibinong itu, pihak kejaksaan hanya menunjuk empat orang jaksa. Setelah dilakukan proses administrasi di Lapas hingga pukul 23.30 WIB, katanya, Susno menandatangani seluruh berita acara. “Saya ingin menyampaikan proses eksekusi sudah selesai dan pak Susno berada di Lapas Klas IIA Cibinong,” kata Basrief Arief kepada pers di Kejasaan Agung Jumat 3/5.

Untuk diketahui, Susno menolak tim eksekusi hendak menjemputnya di rumah pribadinya, di Bandung, Rabu lalu (24/4). Saat itu, timbul perbedaan pendapat antara kubu Susno Duadji dan kubu Kejaksaan terkait keputusan Mahkamah Agung yang dinilai kubu Susno Duadji catat hukum. Untuk menghindari OPINI INDONESIA 016

25

EKSEKUSI I UJI MATERI kejadian yang tidak diinginkan karena situasi memanas, maka kedua pihak bersepakat meminta Polda Jawa Barat turun tangan sebagai mediator. Tetapi paska pertemuan di Polda Jabar itu, Susno menghilang dan itu berlangsung beberapa hari sampai akhrnya menyerahkan diri. Susno Duadji didakwa dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Di Pengadilan Jakarta Selatan, dia terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani kasus PT SAL dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu. Susno Duadji juga terbukti memangkas Rp4. 208. 898.

749 dana pengamanan Pilkada Jawa Barat untuk kepentingan pribadi, saat dia menjabat Kapolda Jabar pada tahun 2008.

Dalam Putusan perkara nomor Perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, bahwa Susno terbukti bersalah dan diganjar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Susno mulai ditahan Polri pada 10 Mei 2010. Tetapi, dia kemudian dikeluarkan demi hukum dari tahanan saat masih proses persidangan di PN Jaksel 18 Februari 2011 karena masa perpanjangan penahanannya sebagai terdakwa berakhir. Artinya dia sudah menjalani hukuman sekitar sembilan bulan.

yang tidak mencantumkan perintah penahanan sehingga eksekusi yang dilakukan ditolak keras oleh kubu Susno. Ketua MA Hatta Ali mengatakan, putusan Mahkamah Agung yang secara tegas menolak permohonan kasasi baik yang dilakukan oleh pihak Susno maupun kejaksaan sebetulnya sudah cukup jelas. Dalam keputusan itu, kata Hatta, tidak perlu ada perintah penahanan ataupun sebaliknya karena putusannya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa pada persidangan sebelum kasasi (banding di PT) memang terdapat kesalahan administrasi berupa salah tulis nomor perkara. Kesalahan itu dipakai alasan bagi Susno bahwa putusan tersebut berarti bukan untuk dirinya melainkan perkara milik orang lain. Salah huruf dalam sebuah nama, kata Hatta memang persoalan karena bisa menjadi celah bagi terpidana bahwa itu bukan nama dirinya. “Padahal maksudnya jelas nama dia. Tapi celah-celah seperti itu harus kita tutup. Semua hakim dalam pembinaan saya ingatkan tolong dibaca baik-baik putusan itu, identitasnya, pertimbangannya sampai pada amar putusan,” katanya. Hatta menjelaskan kesalahan tersebut sebagai bahan evaluasi dan pihaknya telah berupaya agar kesalahan-kesalahan kecil seperti itu jangan terulang lagi.

PUTUSAN MA Secara singkat, polemik yang terjadi adalah terkait putusan Mahkamah Agung (MA)

BATAL NYALEG Dampak langsung dari ditahannya Susno di LP Kelas II Cibinong – dan kabarnya akan

segera dipindak ke LP Sukamiskin, Bandung- adalah kemungkinan gagalnya pencalegan jenderal pada pileg 2014 mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) BM Wibowo (partainya Susno) mengatakan segera akan menyiapkan pengganti Susno Duadji sebagai bakal calon legislative dari partai tersebut di Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat I. “ Kalau sudah seperti ini keadaannya (Susno ditahan di LP Kls II A Cibinong), kami tidak akan memaksakan diri dan bagaimanapun harus diganti,” katanya.

Dia mengatakan akan mencari orang yang berkualitas sehingga kualitasnya minimal sama dengan kemampuan mantan Kabareskrim Polri tersebut. Menurut dia, waktu yang ada saat ini akan dimanfaatkan partainya untuk mencari kader terbaiknya karena tidak ingin mengambil orang sembarangan. Wibowo mengatakan, saat ini parpol tidak diperbolehkan untuk mencoret bacaleg yang sudah dimasukkan ke KPU. Namun menurut dia, pada saat perbaikan dari tanggal 9-22 Mei 2013, tiap partai termasuk PBB diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS).

Dia menegaskan Susno masih menjadi kader PBB meskipun sudah ditahan dan partainya akan memberi bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Susno Duadji diajukan menjadi bakal calon legislative dari PBB untuk dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 1.

RAYMOND/DBS

UJI MATERI

Yusril Dampingi Antasari Yusril Ihza Mahendra menyatakan bersedia menjadi pendamping mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengajukan uji materi pasal 268 ayat 3 KUHAP tentang pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya bisa dilakukan satu kali.

Y

usril kini tengah berdiskusi dengan Antasasi mengenai uji materi KUHAP yang tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di LP Tangerang.

“Saya akan bertindak sebagai ahli untuk memprkuat alas an-alasan permohonan uji materil yang diajukan Antasari,” kata Yusril di Jakarta, Jumat lalu (26/4) Mantan Menteri Hukum dan HAM itu me-

26

OPINI INDONESIA 016

ngatakan, Antasasi ingin permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak dibatasi satu kali, demi keadilan.

“Lebih-lebih jika ada bukti baru yang ditemukan setelah PK pertama diajukan,” kata Yusril. Dia menambahkan jika permohonan ini dikabulkan MK, maka terbuka jalan bagi Antasari untuk mengajukan satu kali PK lagi berdasarkan buktibukti baru yang ditemukannya. Dia men-

dukung perjuangan Antasari untuk memperpleh keadilan ditempuh dengan caracara yang sah dan konstitusional. (*)

HAMBALANG

Anas Akan Berakhir di Bui Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yakin proses hukum tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum akan berakhir di tahanan KPK (bui) meskipun yang bersangkutan dibantu oleh Tim Penasehat Hukum yang kuat.

B

ang Buyung kan sangat ikon, itu yang dia tangani. Gayus Tambunan nyatanya 12 tahun juga. Ini kan mau dibawa ke politis sama Anas. Memang KPK ini enggak main-main,” kata Ruhut, ketika dimintai wartawan komentarnya seputar penunjukan advokat ternama Buyung Nasution oleh Anas Urbaningrum sebagai Ketua Tim Kuasa Hukumnya. Ruhut berkeyakinan bahwa siapapun yang telah terlibat dalam kasus di KPK, tidak akan pernah bisa lepas, meskipun orang tersebut didampingi oleh pengacara yang berpengalaman.

“Tahun 2002, pengadilan Tipikor sudah ada di Jakarta, dan belum pernah ada yang bebas murni. Enggak ada, meskipun Superman lawyernya. Jadi mau pake lawyer siapapun, enggak masalah,” tegas Ruhut.

Di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan kangen dengan suasana KPK. “Sudah kangen juga dengan suasana KPK,” kata Anas kepada wartawan di kediamannya Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (3/5) lalu.

Dia menyatakan kesiapannya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus pembangunan Sport Centre Hambalang, Jawa Barat.

Dia menegaskan bakal memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Rencana semula, pemeriksaan Anas dilakukan Senin lalu sebagai saksi dugaan korupsi mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Tetapi Anas berhalangan karena kesehatannya terganggu. Dalam kasus Hambalang, Anas juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ter kait dugaan menerima hadiah atau janji

dalam pengurusan dan pelaksanaan Pro yek Hambalang. Sebelum itu, KPK telah menetapkan mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, dan mantan Kepala Biro Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Setelah mereka itu, Kepala Konsorsium proyek Hambalang, Teuku Bagus Muhammad juga ditetapkan sebagai tersangka.

REDAKSI/DBS

OPINI INDONESIA 016

27

KOLOM

“ Sirotol Mustaqim” Untuk Tiga Juta Ton Gula

S

UDAH pasti kita tidak akan bisa swasembada Saya lebih percaya pada pembenahan manajemennya, daging di tahun 2014. Persoalan masih begitu perbaikan sistem sumber daya manusianya, dan tebanyak. Bahkan roadmap menuju sana pun terrutama moralitasnya. nyata salah. Baiknya kita susun roadmap yang Naiknya produksi gula tahun lalu sepenuhnya bukan karena ada mesin-mesin baru. Tapi karena manusiabaru yang lebih realistis, tidak ABS dan tidak manusia pabrik gulanya berubah total: sistemnya dan asbun. Bagaimana dengan gula?

Idem dito. Tidak mungkinlah tahun depan swasembaperilakunya. Dengan “manusia baru” di pabrik gula da gula. Tidak ada tanda-tanda sirotol mustaqim menuju terbukti beberapa pabrik gula BUMN sudah berhasil ke sana. Saya belum pernah tahu adakah roadmap itu. OLEH DAHLAN ISKAN mengalahkan produktivitas pabrik gula swasta.

MENTERI BUMN Pernahkah disusun, dibahas, diusulkan, dan kemudian Pabrik gula Pesantren Baru di Kediri milik PTPN X disepakati. Mungkin saja ada, hanya saya yang tidak dan Pabrik gula Krebet Baru di Malang milik PT RNI mengikuti pembahasannya. Saya kan baru 1,5 tahun berada di katahun lalu mulai bisa mengalahkan swasta. Padahal di dua pabrik binet. Tapi dari pengalaman 1,5 tahun menggeluti pabrik gula BUgula itu tidak dilakukan revitalisasi mesin-mesinnya. Tidak ada mesin baru di situ.

MN, saya berkesimpulan tidak mungkin swasembada gula bisa Saya sangat yakin, tanpa mengubah manusianya, mesin-mesin dicapai tahun depan. Tidak ada logikanya. Tidak ada tanda-tanbaru pun akan cepat tua. Tahun ini, seluruh manajemen pabrik danya. gula BUMN bertekad bikin rekor yang baru lagi. Tidak hanya proKebutuhan gula kita 5,7 juta ton setahun. BUMN dengan 52 duktivitas, tapi juga performa fisik pabriknya. “Widyawati” di pabrik gulanya memproduksi 1,6 juta ton tahun lalu. Itu sudah umurnya saat ini, masih begitu cantiknya. Saya juga minta pabriknaik drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipabrik gula BUMN bisa ikut jejak Widyawati. peroleh dengan kerja keras di segala lini, Tahun ini kerja keras itu Bulan depan saya akan kembali melakukan safari ke pabrikditingkatkan lagi. Tapi maksimal hanya meningkat sampai 1,9 juta pabrik gula itu. Ingin melihat persiapan musim giling tahun ini ton. yang akan dimulai akhir Mei atau awal Juni. Kalau perlu saya akan Pabrik-pabrik gula swasta memproduksi satu juta ton. Dengan minta mbak “Widyawati” untuk ikut menyemangati bahwa usia demikian BUMN dan swasta hanya mampu menyediakan gula boleh tua tapi penampilan harus tetap muda! maksimum 2,9 juta ton. Jelas masih ada kekurangan tiga juta ton.

Saya berkesimpulan, revitalisasi memang perlu, tapi belum seItulah yang harus diimpor. Baik dalam bentuk gula pasir/cair untuk karang. Kalau dana memang ada lebih baik untuk membangun industri makanan/minuman maupun dalam bentuk raw sugar. pabrik baru. Dalam lima tahun ke depan, kita harus menambah Pernah ada semacam roadmap lama: Perusahaan-perusahaan yang diberi izin impor raw sugar harus membangun pabrik gula. pabrik baru untuk tiga juta ton. Berarti diperlukan membangun Impor itu dimaksudkan untuk sementara. Keuntungan impor pabrik baru sebanyak sepuluh pabrik. Yang semuanya harus beraw sugar bisa untuk modal membangun pabrik gula baru. Dengan rukuran raksasa. demikian kekurangan gula teratasi, harganya terkendali, inflasi BUMN dan swasta berkumpul. Kita petakan di mana saja sepuluh tidak melonjak, dan modal untuk bikin pabrik gula baru bisa dipabrik itu harus dibangun. Jelas tidak bisa lagi di Jawa. Kecuali dapat. Tapi semua itu hanya di atas kertas. Kenikmatan impor satu pabrik gula baru yang dibangun PTPN XII di Glenmore, Ba“raw sugar” ternyata telah memabukkan siapa saja. Orang mabuk nyuwangi. Tahun ini pabrik itu sudah akan mulai dibangun. bisa lupa jalan menuju pulang, apalagi jalan menuju swasembada.

Tidak mungkin membangun pabrik gula di Jawa karena kita Dua tahun telah lewat. Tiga tahun berlalu. Empat tahun tidak ada berkepentingan swasembada beras. Insyaallah tahun ini. Kita juga kabar. Lima tahun sunyi. Enam tahun lupa. tidak mungkin bikin pabrik gula baru di Kalimantan. Terbukti Pernah pula ada ide revitalisasi pabrik gula BUMN. Begitu gentidak cocok. Pabrik gula baru di Pelaihari, Kalsel, kini jadi onggokan carnya ide itu sampai-sampai diyakini itulah obat kuat satu-satunya. besi tua. Kelihatannya tinggal Lampung, Sultra, Pulau Buru, Sumba Memang pabrik-pabrik gula BUMN sudah pada tua. “Otot-ototnya Barat/Barat Daya dan Pulau Seram yang masih mungkin. Kita akan sudah kendor dan syahwatnya melemah”. Tidak ada jalan lain bicara dengan swasta seberapa besar kemampuan swasta untuk kecuali mesin-mesinnya diganti dengan baru, besar dan modern. ekspansi. Baru sisanya BUMN. Kita bagi tugas dengan dukungan Saya percaya revitalisasi sangat penting. Saya percaya mengganti aturan pemerintah yang lebih tegas dan lebih jelas. “Tanpa semua mesin-mesin lama dengan yang baru mampu menaikkan proitu lebih baik kita jangan bicara swasembada. Lebih baik kita bicara duksi. Tapi saya tidak percaya bahwa itu satu-satunya obat kuat. mengapa Mbah Subur tidak memiliki tubuh yang subur (*)

28

OPINI INDONESIA 016

Konservasi

BKSDA I Perkebunan

Penyu dan Piton Dilepasliarkan BKSDA Anak penyu dan anak ular piton termasuk dua binatang yang diagendakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu dlepasliarkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

K

epala BKSDA Bengkulu, Anggoro Dwi Sujatmiko mengatakan, snak penyu hasil penangkaran di Bengkulu tidak hanya dilepas pada habitat perairan setempat tetapi juga akan dilepasliarkan di perairan barat Sumatera. “Pada saat ini kita masih melepas ratusan anak penyu (tukik) di beberapa habitat perairan Bengkulu, namun ke depan direncanakan dilepas di perairan Barat Sumatera,” kata Anggoro

Dwi Sujatmiko dikutip Antara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, pada Senin (29/4) telah dilepas 407 tukik di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Air Hitam, Kabupaten Mukomuko atau sekitar 286 kilometer dari Kota Bengkulu, Acara itu disaksikan Bupati Mukomuko Ichwan Yunus dan masyarakat setempat.

Anggoro mengatakan, saat ini di Bengkulu ada dua lokasi penetasan telur pe-

nyu yaitu di Retak Ilir dan TWA Air Hitam yang sejak 2010 hingga saat ini menjadi tempat penetasan 2.000 lebih telur penyu. Selain itu, terdapat penyu yang belum menetas yaitu jenis penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, lengkang dan penyu tempayan.

Penetasan telur penyu itu kerja sama dengan Yayasan SIPEF Indonesia dan masyarakat pecinta penyu di daerah itu, ujarnya. “Penyu yang dilepaskan, setelah besar akan menjelajah ribuan kilometer namun akan tetap kembali ke asal ia dilepas untuk bertelur lalu kembali menjelajah samudera,” katanya.

Selain melepasliarkan anak-anak penyu (tukik) BKSDA Bengkulu juga menargetkan melepasliarkan 3.000 ular piton setiap tahunnya. Anggoro mengatakan, akan diambil dari badan usaha penetas telor ulat (ekobator) di luar Bengkulu. Pelepasan ular itu, katanya, adalah untuk memenuhi kuota ular piton yang direkomendasikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa Bengkulu OPINI INDONESIA 016

29

BKSDA I PERKEBUNAN ditetapkan memproduksi 8.000 ekor ular piton setiap tahun. Produksi ular itu, nantinya, akan diambil kulitnya untuk kebutuhan industri dalam negeri dan ekspor. Dengan demikian diperlukan pembudidayaan sejak dini. Untuk melepasliarkan ular piton itu, lokasinya harus disurvei dulu karena masyarakat tidak bersedia kalau kawasan sekitarnya dilepaskan ular dalam jumlah banyak. Namun bila tidak ada lokasi untuk melepasliarkan ular piton itu, nantinya dibuat lokasi khusus untuk membesarkannya, bila sudah besar juga tergantung ma-

syarakat bila membutuhkan maka sebagian akan dilepas.

Bila masyarakat tidak bersedia daerahnya dijadikan budidaya ular liar, maka setelah besar ular itu akan diproduksi sesuai ukuran diperlukan. Ia memperkirakan di Bengkulu masih banyak lahan rawa yang belum digarap dan cocok untuk pembudidayaan ular piton atau lahan belukar dengan kawasan hutan.

Ada beberapa daerah setiap tahun masyarakat berhasil menangkap ular piton berukuran besar antara lain rawa di sepanjang

tepi Sungai Jenggalo, Cengkri, Kecalatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Selain itu di hutan belukar dekat Taman Nasional Kerinci |Seblat (TNKS) di Kabupaten Lebong, areal sawah masyarakat daerah itu rutin diganggu hama tikus. Bila dibudidayakan ular piton di sekitar itu, maka hama tikus akan habis dimangsa ular tersebut, karena makanan ular salah satunya tikus. Sejak populasi ular piton makin sedikit, pertumbuhan perkembangbiakan tikus meningkat, ujarnya.

MADE DARMAWAN/ANT/DBS

PERKEBUNAN

Peremajaan Kakao Di Sulawesi Barat PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun ini menganggarkan dana Rp1 miliar untuk peremajaan tanaman kakao sehingga tanaman ini kembali berjaya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar mengatakan, program yang dilaksanakan adalah melakukan “sambung pucuk” sekitar 1.000 hektare tanaman kakao yang ada di Kabupaten Mamasa.

K

epala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, Supriyatno di Mamju, Selasa (23/4|) mengatakan program “sambung samping” tersebut dilaksanakan tahun ini. Ia mengatakan kakao di Mamasa sudah banyak yang tua sehingga telah rusak. “Kakao merupakan tanaman andalan masyarakat, sayangnya kualitas dan produksinya rendah karena sudah banyak yang tua dan

30

OPINI INDONESIA 016

rusak,” katanya.

“Potensi kakao mencapai 130 ribu ton per tahun dengan luas lahan sekitar 185 ribu hectare merata di lima kabupaten di Sulbar,” katanya. Ia mengatakan sekitar 65 persen penduduk Sulbar telah menyandarkan hidupnya dari bertanam kakao, sehingga pemerintah memberikan perhatian meningkatkan produksinya dengan melaksanakan berbagai program.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, mengatakan tanaman kakao telah terbukti menekan tingkat pengangguran di provinsi itu hingga cukup rendah, sekitar 3,25 persen dari total sekitar satu juta jiwa penduduk Sulbar. Tingkat pengangguran di Sulbar itu diklaim di bawah angka pengangguran nasional. “Jumlah angka pengangguran di |Sulbar yang rendah itu sesuai dengan survei Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga pertanian akan menjadi andalan Sulbar untuk menekan pengangguran dengan terus mengembangkan kakao,” katanya.

Menurut dia pemerintah di Sulbar telah berhasil memberikan lapangan kerja bagi masyarakatnya karena dikembangkannya dua komoditas pertanian andalan di Sulbar yang salah satunya adalah kakao.

ANT

OPINI INDONESIA 015

31