Edisi 017 Majalah Opini Indonesia

MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI

Pemimpin Umum David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Hi. Gunadi Ibrahim, SE (Non Aktif), Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Decky Apriadi, Rinaldi Prihartono Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari Penerbit Yayasan Media Wasantara Pendiri Rimson Simanjorang Direktur Utama Kelompok Media

Ir. David Jhonny Simanjorang Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 4063 04 Website opini-indonesia.com Email opini.indonesia@yahoo.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

2

OPINI INDONESIA 017

OPINI INDONESIA 014

3

“ Kompetisi” di Tubuh Partai Demokrat

B

erbagai peristiwa politik belakangan ini sepertinya telah “membelah” Partai Demokrat Lampung. Misalnya, penolakan sebagian fungsionaris partai itu terkait penyusunan nomor urut bakal calon anggota legislative (bacaleg). Kasus ini menyiratkan kompetisi internal ketimbang tujuan eksternal yang ingin dicapai.

Tampaknya, DPP cukup menyadari dan khawatir dengan fenomena keeretakan yang muncul. Pusat kekuasaan partai meresponsnya dengan serius, tetapi tidak dengan reaksi negatif. Wakil Sekjen PD Andi Nurpati dikutip pers mengatakan, polemik seputar nomor urut itu telah dibahas oleh DPP dan DPP akan segera meminta klarifikasi kepada DPD Lampung. “Pengurus DPD Lampung akan dimintai penjelasan oleh Dewan Kehormatan terkait keputusan DPD/DPC dalam penentuan daftar calon sementara (DCS) yang tidak sesuai aturan,” katanya. Dia mengatakan rapat pengurus harian DPP dipimpin langsung oleh Ketua Harian Syarif Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sementara itu di Lampung, Sekretaris PD Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, DPD siap memberikan penjelasan terkait penetapan nomor urut bacaleg Partai Demokrat yang dipermasalahkan sejumlah kadernya itu. “Enggak ada masalah, sebab apa yang kami lakukan sudah sesuai aturan dan strategi demi kemenangan partai,” katanya. Dia mengatakan, DPD sudah memprioritaskan caleg incumbent di Fraksi PD dalam Pileg 2014. “Karena aturannya sekarang bukan nomor yang dipilih, tetapi calonnya berdasarkan suara terbanyak,”tambah Fajar.

Atas polemik ini, langkah DPD, kata Fajar lagi, Ketua DPD PD M. Ridho Ficardo memerintahkan agar digelar rapat konsolidasi FPD pada Senin (27/5). “Kami sudah menghubungi Ketua Fraksi Toto agar dilakukan rapat konsolidasi harmonisasi FPD,” katanya.

Ketua Satgas Penjaringan Celeg DPP Partai Demokrat Suaidi Ma-

4

OPINI INDONESIA 017

rasabessy membernarkan bahwa calon incumbent yang kembali mencalonkan di Partai Demokrat diprioritaskan. Jika ada kesalahan prosedure dari Ketua DPD PD Lampung M Ridho Ficardo, maka pihak DPP akan memberikan sanksi organisasi. “Ya memang dalam PD itu caleg incumbent diprioritaskan,” katanya. Menurut dia, pihak DPP akan melakukan klarifikasi kepada Ketua PD Lampung.

Sebagaimana diketahui sembilan dari empat belas anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Lampung yang mencalon kembali pada pileg 2014 mempertanyakan mekanisme penyusunan nomor urut bacaleg yang dibuat DPD Lampung ke DPP Partai Demokrat. Mereka yang dalam bacaleg sekarang ini ditempatkan di nomor urut bawah merasa berhak untuk mendaparkan nomor atas. Sikap sejumlah anggota FPD yang dinilai membangkang dengan kebijakan DPD nya itu ditanggapi lunak oleh DPP. Dari sisi “kaum pembangkang” ada kesadaran bahwa mereka lebih sulit memenangkan kompetisi jika nomornya berada di urusan bawah.

Mereka juga sadar bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan kompetisi melawan mainstream di tubuh DPP. Hal itu terutama karena pengaruh SBY yang begitu kuat dalam membentuk dan menentukan kebijakan mainstream. Karenanya ada kecenderungan para pembangkang itu akan tetap berada di dalam partai, meskipun sikap-sikap membangkang telah membuat mereka sebagai outsider di dalam partainya sendiri. Pandangan mereka bahwa hal tersebut adalah “biasa” dan hanya merupakan dinamika demokrasi di dalam partai. Karena itu, kejadian tersebut lebih tepat disebut sebagai “kompetisi” di tubuh Partai Demokrat Lampung, dan diperkirakan semua kasus itu akan lenyap ditelan waktu dan kompromi. Perbeadaan pendapat antara sejumlah fungsionaris PD dengan DPDnya itu tentulah akan diselesaikan dengan “islah” meskipun mungkin saja ada figure yang yang tetap menolaknya.

Terima kasih.

Sutan Syahrir Oelangan, SH

Menuju Lampung 1

KETUA FOKMAL

Butuh Situasi Baru Untuk Income Generating Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (FOKMAL), Sutan Syahrir Oelangan, SH menilai perlu pemikiran jernih menyikapi pelaksanaan pilgub Lampung dan tidak terus menerus dijadikan polemik untuk membodohi rakyat.

K

ita memerlukan situasi baru untuk income generating. Karena itu pilgub yang terkesan dipaksakan sangatlah tidak baik bagi daerah ini,” katanya menjawab Opini Indonesia terkait pelaksanaan Pilgub Lampung yang sampai Juni ini masih menghadapi sejumlah masalah. Sedemikian tingginya ketidakpastian tersebut,

sehingga tidak seorang analispun berani berspekulasi apakah pilgub dapat dilaksanakan pada 2 Oktober 2013 sebagaimana yang sudah ditetapkan KPU Lampung atau akan mundur ke tahun 2014 sebagaimana isu-isu yang berkembang belakangan ini.

Situasi ini bahkan telah membuat masyarakat Lampung tidak lagi menempat-

kan proses pemilihan pemimpin Lampung periode 2014-2019 itu sebagai sesuatu yang prioritas. “Polemik pilgub ini cukup melelahkan. Karena itu jangan heran jika masyarakat mulai acuh tak acuh.

Terlebih pula, beban ekonomi keluarga menjadi semakin berat karena kenaikan harga BBM yang telah mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Padahal, dalam waktu dekat ini kita memasuki bulan puasa, hari raya dan tahun ajaran baru sekolah. Ini semua membuat masyarakat tidak lagi begitu “peduli” , dan bahkan polemik yang berkepanjangan ini semakin menjauhkan para elite politik dari akar permasalahan di tingkat masyarakat,” katanya.

Menurut Sutan, kondisi yang seperti itu sama sekali tidak menggembirakan.

“Jujur saja, kita membutuhkan kondisi yang lebih kondusif untuk kebaikan Lampung ke depan. Pilgub tak perlu dipaksakan. Kita memerlukan suatu situasi baru yang memungkinkan program income generating bisa berjalan mulus dan hasilnya baik bagi daerah ini,” katanya pula.

OPINI INDONESIA 017

5

MENUJU LAMPUNG 1

Sutan Syahrir yang juga advokat ini mengatakan, agar semua itu berjalan baik, maka semua pihak harus taat kepada aturan dan perundang-undangan terkait. Misalnya saja, kata dia, Pasal 86 ayat 1 UU Nomor 32/ 2004 yang dijadikan payung hukum pemilihan gubernur Lampung, cukup jelas menyatakan bahwa pilkada (pilgub) harus dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Ini kan, cukup jelas. Artinya, waktu yang tersisa masih cukup panjang sebab masa jabatan gubernur sekarang pun baru akan

6

OPINI INDONESIA 017

habis Juni 2014.

Terkait dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 270/2305/SJ tanggal 5 Mei 2013 yang disebut Mendagri sebagai pedoman pelaksanaan Pilgub tahun 2013 ini, menurut Sutan, hanyalah surat biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa dipakai sebagai landasan. Bahkan, menurut dia, jika SE itu dipaksakan sebagai pedoman bagi Pemprov Lampung (inclusive DPRD Lampung), maka bukan mustahil nantinya akan memicu masalah di kemudian hari. Misalnya saja, jika ada pihak

yang nantinya menggugat pelaksanaan pilgub. “Sekali lagi, semua harus sesuai undangundang dan jangan ditafsirkan macam-macam,” ujarnya.

Kepada masyarakat Lampung, Ketua Fokmal itu meminta tetap tenang, tidak terpancing manuver-manuver politik dari pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sebab situasi ini rentan sekali membuat anak bangsa terpolarisasi yang dampaknya merugikan kita semua. .

“Kita semua perlu bersabar agar Lampung tidak jadi korban.Pilgub.

Demokrasi yang harus dibangun dengan rasional, bukan dengan emosional, karena itu menentukan perjalanan kita ke depan,” katanya pula. Terkait dengan masa kerja komisioner KPU Lampung yang akan berakhir 3 September mendatang ini, Sutan meminta Tim Seleksi KPU Pusat segera bekerja. Proses menuju komisioner baru itupun perlu diakomodir, apalagi sudah beberapa kali gubernur menyatakan “tidak percaya” kepada komisioner yang sekarang ini. “Kita berharap komisoner KPU Lampung sekarang ini bersikap legowo, jangan memaksakan, dan menempatkan semua niat dan pemikiran untuk kebaikan masyarakat dan daerah kita,” katanya lagi.

Menurut dia, pilkada itu ibarat orang pesta (hajatan,red) . Yang berhajatan itu kan masyarakat Lampung yang dalam hal ini diwakili Pemda Provinsi Lampung (Eksekutif dan legislative). Penitia pelaksana adalah KPU. Jadi, seharusnyalah ketiga pihak itu harus memiliki kesamaan pandangan, tak bisa maunya sendiri,” kata Ketua Fokmal itu lagi.

Dia mengatakan FOKMAL terus mendapat masukan terkait pilgub dari komunitaskomunitas masyarakat Lampung. “ Contohnya, dari masukan itu maka beberapa waktu lalu, Fokmal berkirim surat kepada Presiden. Isinya, meminta Presiden tidak menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang,red), sebab kondisi Lampung aman-aman saja. Tak ada yang darurat di sini. Dan syukur, Perppunya tak jadi keluar,” ujarnya.

Terkait anggaran pilgub sebesar Rp195 miliar yang proses pengadaannya sampai berita ini naik cetak belum ada kejelasannya, Ketua Fokmal itu mengingatkan diproses sesuai aturan yang berlaku. “Jangan cobacoba sabet sana, ambil sini. Kita mengingatkan ini agar baik eksekutif maupun legislative kita nantinya tidak terikut-ikut jadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fokmal concern masalah ini,” tegasnya.

SURAT EDARAN Untuk disegarkan kembali, SE yang di-

buat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mei 2013 lalu isinya meminta Pemprov Lampung mepercepat pelaksanaan pilgub ke tahun 2013. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan sebagai payung hukumnya adalah UU No.32/2004, dimana pada pasal 86 ayat 1 ditegaskan bahwa pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah habis. “Jadi tidak boleh melebihi masa jabatan. Kayak Lampung, ini terus-menerus ngotot. Jadi, kita buat edaran itu supaya menjadi pedoman kepala daerah,” kata Gamawan Fauzi. “Kita juga meminta Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menjadikan SE ini sebagai pedoman pelaksanaan Pilgub Lampung. Keputusan ini dibuat sebagai hasil konsultasi antara Pemerintah,DPR dan KPU,” tambahnya.

Mendagri mengatakan, kalaupun Gubernur Lampung tetap tidak mengindahkan SE tersebut dan tetap tidak menganggarkan dana Pilgub dalam APBD Perubahan 2013 maka solusinya Pilgub Lampung diserentakkan dengan pemilu legislatif bulan April 2014. Dalam peraturan perundang-undangan, kata dia, tidak ada larangan untuk menyelenggarakan pilkada bersamaan dengan pileg dan pilpres 2014.

“Hal itu berbeda dengan Pemilu 2009, dimana dalam UU No.12/2008 secara tegas disebutkan bahwa tidak boleh ada pilkada pada tahun 2009. Sayangnya, aturan itu hanya berlaku satu kali sehingga tidak bisa diterapkan pada Pemilu 2014. Mau Lampung sendiri yang pilgubnya pada 2014 tidak masalah, karena memang tidak ada larangan pilkada pada 2014 secara eksplisit,” kata Mendagri.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP sendiri mengatakan siap melaksanakan kapanpun Pilgub digelar. Namun dia meminta pemerintah pusat bersikap tegas dan tidak membuat masalahnya makin kacau. Dalam beberapa komentarnya, Gubernur menilai yang membuat proses pilgub Lampung “kacau” karena ketidaktegasan pemerintah pusat. “Coba baca baik-baik SE itu kan kacau.

Mau 2013 boleh, dan 2014 juga boleh. Kita mau pemerintah pusat tegas,” kata Sjachroedin. Terkait anggaran, Gubernur Lampung itu alam dimasukkan dalam APBD||Perubahan yang diperkirakan selesai dibahas bulan September mendatang. Melihat waktu yang sangat mepet tersebut, Gubernur tidak dapat menyemebuntikan kekhawatirannya bahwa pelaksanaan pilgub sulit dilaksanakan 2 Oktober 2013 sebagaimana yang dijadwalkan KPU Lampung.

Gubernur menegaskan semua pemikiran yang dikemukakannya selama ini, termasuk pelaksanaan pilgub secara serentak dengan pilkada kabupaten/kota lainnya,

adalah untuk kebaikan Lampung ke depan.

Menurut dia, pengunduran jadwal pilgub misalnya ke tahun 2015 akan lebih banyak manfaatnya bagi Provinsi Lampung. “Jika dimundurkan ke 2015 adalah lebih baik bagi Lampung, karena selain bisa dilakukan pe-

nghematan anggaran karena ditanggung bersama oleh pilkada di sepuluh kabupaten/kota- lainnya di Lampung. Selain itu, keberlanjutan system pemilihan di Provinsi Lampung pun akan tertata dengan baik,” kata Gubernur.

RIMSON

OPINI INDONESIA 017

7

8

OPINI INDONESIA 017

Dr. Nuril Hakim Yohansyah

Otonomi I KPU I Parpol I Anggaran

“Perang” Pusat VS Daerah Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memang tidak selalu harmonis. Sudah banyak contoh. Bagi Provinsi Lampung sendiri dua kasus teranyar bisa menjadi contoh ketidakharmonisan itu, yaitu pelaksanaan Pilgub Lampung dan penanganan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

P

engamat Politik Dr Nuril Hakim Yohansyah mengatakan, ada banyak masalah yang sering membuat hubungan Pusat dan Daerah di era otonomi ini tidak harmonis. Kasus masalah perimbangan keuangan, penanganan masalah-masalah yang berdimensi politis dan lain sebagainya, yang kerap terjadi tidak terlepas dari inkonsistensi Pemerintah Pusat. Kedua kasus yang dialami Provinsi Lampung itu,

kata Nuril, seharusnya menyadarkan bahwa masih ada yang kurang yaitu terkait “aturan main” yang berkaitan dengan pengawasan pusat atas daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

“Karena mekanisme yang mengatur belum jelas dan ditambah lagi dengan arogansi masing-masing pihak, sehingga dalam prakteknya pelaksanaan otonomi daerah sering memicu ketidakharmonisan atau katakanlah “perang terbuka” an-

tara Pusat versus Daerah, katanya.

Dalam rentang waktu ke depan, kata Wakil Koordinator Alumni Lemhannas KRA XXXI itu, “perang” seperti ini bisa semakin terbuka dan berpotensi menyumbang proses disintegrasi bangsa.

Fanatisme local bisa dijadikan “senjata” untuk menghadapi pusat, sementara yang lokal sendiri masih rapuh. Sebab itu, kata dia, sekarang ini bukan polemik yang dibutuhkan, tetapi solusi jangka pendek untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi seperti pada kasus pilgub dan JSS tersebut.

INKONSISTENSI PUSAT Nuril mengatakan, semua masalah yang disebabkan oleh inkonsistensi Pemerintah Pusat tersebut menjadi tontotan yang membuat rakyat mengelus daOPINI INDONESIA 017

9

OTONOMI Dalam surat itu dijelaskan bahwa sebagai payung hukum pilgub adalah UU No. 32 /2004 Pasal 86 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Jadi tidak boleh melebihi masa jabatan. Kayak Lampung, ini terus-menerus ngotot. Jadi, kita buat edaran itu supaya menjadi pedoman kepala daerah,” kata Gamawan Fauzi, di Kemendagri 3/5 lalu.

da. Karena itu, katanya, kalaupun Gubernur Sjachroedin kerap membuat komentar keras terhadap atasannya di Pemerintah Pusat, rakyat sudah bisa memahaminya. Sebagaimana diketahui, polemik pilgub Lampung yang terus memanas, tidak terlepas dari inkonsistensi Kemendagri yang semula berkeras bahwa pilgub dilaksanakan dengan RUU pilkada baru yang sudah sejak tahun lalu menggantung di DPR RI. Bahkan, Kemendagri sendiri sudah memediasi Pertemuan Seraton Bandarlampung, 3 Desember 2012 yang dihadiri oleh dua orang Dirjen mewakili Mendagri, KPU Pusat, KPU Lampung, DPRD Lampung dan Bawaslu.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa Pilgub Lampung tidak dilaksanakan pada 2013. Namun, ternyata kemudian bahwa kesepakatan tersebut tidak dihargai pihak KPU. Bahkan KPU dengan segala kewenangannya bersikukuh bahwa Pilgub Lampung harus dilaksanakan pada Oktober 2013. Sementara itu, Mendagri Gamawan Fauzie menjamin pula bahwa jika RUU tidak bisa diselesaikan paling lambat April 2013, maka pemerintah akan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Nyatanya apa yang dikatakan Mendagri tidak menjadi kenyataan, dan karena mendapat “tekanan” dari Komisi II DPR RI yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya mengesahkan RUU Pilkada baru dan KPU Pusat dan KPU Lampung, maka pembina politik dalam negeri itupun “menyerah”. Mendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) tanggal 5 Mei 2013 yang isinya meminta Gubernur Lampung melaksanakan pilgub tahun 2013 ini. Mendagri yang mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, Surat Edarannya (SE) Nomor 270/2305/SJ tanggal 5 Mei

10

OPINI INDONESIA 017

yang terjadi dan bahkan berpotensi memunculkan masalah baru. Surat Edaran itu dinilai tidak tegas. Pasalnya, meskipun ada penekanan bahwa Pilgub Lampung harus dilaksanakan pada 2013 ini, tetapi ada pula celah dapat dilaksanakan pada tahun 2014 bersamaan dengan Pileg.

Meskipun tampak sudah lelah dengan permasalahan ini, namun Gubernur Sjachroedin yang baru akan mengakhiri tugasnya bulan Juni 2014 tahun depan, tetap menegaskan bahwa pihaknya kapanpun siap menggelar pilgub, dengan catatan pemerintah pusat bersikap tegas dan tidak membuat masalahnya makin kacau. “Mau 2013 atau tidak, buat saya tidak penting. Kita mau pemerintah pusat tegas, itu saja,” kata gubernur dalam jumpa pers Jumat 3/5 lalu di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.

2013 dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam surat itu dijelaskan bahwa sebagai payung hukum pilgub adalah UU No.32/2004 Pasal 86 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. “Jadi tidak boleh melebihi masa jabatan. Kayak Lampung, ini terus-menerus ngotot. Jadi, kita buat edaran itu supaya menjadi pedoman kepala daerah,” kata Gamawan Fauzi, di Kemendagri 3/5 lalu.

JSS (JEMBATAN SELAT SUNDA) Bahkan Mendagri “menggertak” kalauKasus besar yang juga membuat Provinsi pun Gubernur Lampung itu tetap tidak mengindahkan SE itu, dengan tetap bersikeras tidak mengang garkan dana Pil gub dalam APBD Perubahan 2013, solusinya adalah Pilgub Lampung diserentakkan dengan pemi- “Kita ingin melakukan revisi Perpres 86, karena dalam lu legislatif bu- Perpres 86 itu itu ada yang bertentangan dengan Perlan April 2014. pres lain,” kata Agus Martowardoyo “Misalnya Lampung tetap tidak mau. Saya sudah bilang ke KPU dan mereka oke. Solusinya biarkan Lampung aja sendiri yang pilkadanya sama-sama dengan pileg, sebab dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada larangan untuk menyelenggarakan pilkada bersamaan dengan pileg dan pilpres 2014,” katanya.

Pernyataan dan SE Mendagri menurut sejumlah Pengamat Politik di Lampung tidak memberi solusi atas permasalahan

Pihaknya siap saja, kapanpun pilgub digelar, dengan catatan pemerintah pusat bersikap tegas dan tidak membuat masalahnya makin kacau. “Mau 2013 atau tidak, buat saya tidak penting. Semestinya saya malah bersyukur kalau itu terjadi (di 2013, red). Justru saya diuntungkan, karena saya masih berkuasa. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Kita mau pemerintah pusat tegas, itu saja,” kata gubernur

Lampung ‘terpukul berat’; adalah rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sampai saat ini masih juga digantung Pusat. Padahal, urgensi pembangunan JSS sudah sangat jelas dan menjadi kesimpulan .

Rapat Koordinasi (rakor) Gubernur se- Sumatera serta Rakor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bersama Pemerintah Pusat di Bandarlampung, 19-20 Maret lalu. Delapan poin kesepakatan rakor itu juga isinya mengingatkan Pemerintah Pusat supaya punya ketegasan dan konsistensi.

Sebagaimana diketahui, Program JSS diinisiasi oleh Pemprov Lampung dan Banten sejak lima tahun lalu. Kedua pemerintah provinsi menggaet Arthagraha Network untuk melakukan pra studi kelayakan. Hasilnya, sangat menggembirakan. Program ini sangat diapresiasi oleh Pemerintah Pusat sehingga Presiden menerbitkan SK No.36 tahun 2009 tentang pembentukan Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda. Agar

penangannya lebih focus, maka oleh Pusat SK itu ditingkatkan dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengembangkan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Perpres itu memberikan kepercayaan kepada pemrakarsa yaitu Pemprov Lampung, Banten dan Arthagraha Networuk untuk menyelesaikan dan membiayai pekerjaan feasibility study dan basic design. Perpres inilah yang meyakinkan Gubernur Lampung bahwa

pemancanagan tiang pertama JSS dapat dilaksanakan awal tahun 2014. Namun, sesudah Perpresnya ada, ketidakkonsistenan Pemerintah Pusat kembali muncul. Nasib jembatan sepanjang 31 kilometer yang akan mempertautkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut menjadi tak jelas sesudah Menteri Keuangan (Agus Martowardoyo -kala itu) mengusulkan agar pembiayaan kegiatan sudi kelayakan JSS didanai dari APBN saja. “Kita ingin melakukan revisi Perpres 86, karena dalam Perpres 86 itu itu ada yang bertentangan dengan Perpres lain,” kata Agus Martowardoyo menjawab pers kala itu.

Usulan Menkeu ini menyebabkan pekerjaan feasibility studi (FS) JSS menjadi tersendat sehingga diprotes keras oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Banten. Kedua provinsi menilai langkah Menkeu yang mengarah kepada revisi Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), dapat menimbulkan dampak ketidakpastian hukum bagi investor. Usulan itu juga dapat menghambat pengembangan KSISS dan bahkan lebih dari itu dapat mempengaruhi wibawa pemerintah di mata nasional dan internasional.

“Kami membuat surat protes. Pokoknya menteri itu jangan berpikir dari kaca mata menteri saja. Kalau pakai APBN mampu tidak?,” tegas Sjachroedin.

Perkembangan terakhir, adalah penjelasan Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika menghantar keberangkatan Presiden SBY ke Ke Swedia dan Amerika Serikat di Bandara Halim Perdanakusuma (27/5) lalu mengatakan, pemerintah belum memiliki sikap tegas terkait proyek itu.

RIMSON OPINI INDONESIA 017

11

KPU

Publik Pertanyakan Nasib Timsel KPU Lampung Publik di Lampung kini mulai menyoroti kinerja KPU Pusat yang terkesan mengambangkan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sampai hari ini belum ada kejelasaannya.

P

asalnya, masa tugas Komisioner KPU Lampung sekarang ini akan berakhir pada 3 September 2013 mendatang, dan sesuati aturannya, yaitu Pasal 17 ayat 6 UU No.15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebut, KPU sudah harus membentuk Timsel paling lama 15 hari kerja terhitung sejak lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPU Lampung pada 3 September 2013 mendatang atau pada 3 Mei lalu..

Namun, memasuki pertengahan Juni 2013 ini belum juga ada keputusan KPU Pusat tentang pembentukan Timsel tersebut.

KPU beralasan, pembentukan Timsel membutuhkan waktu agar didapat tim yang memiliki integritas dan independensi yang kuat. “Pembentukannya sampai saat ini masih dalam proses,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada Radar Lampung 3/6 lalu. Ferry tidak menjelaskan

12

OPINI INDONESIA 017

kendala apa yang dialami sehingga pembentukan Timsel KPU gelombang kedua molor hingga dua pekan lebih dari waktu yang ditargetkanh. Ketika itu, Ferry mengatakan Timsel akan dibentuk pertengahan Mei 2013. Sebelum itu, Komisioner KPU Pusat Hadar navis Gumay mengatakan, pembentukan Timsel KPU Lampung dan daerah lainnya yang masuk dalam gelombang kedua terindikasi molor hingga akhir Mei. Pasalnya, jadwal kegiatan menyambut Pileg dan Pilpres 2014 sangat padat.

Sikap KPU itu dinilai melanggar ketentuan undang-undang. Bila mengacu aturan, seharusnya Timsel KPU Lampung sudah terbentuk sejak 3 Mei lalu. Berdasarkan Pasal 17 ayat 6 UU No.15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebut, KPU sudah harus membentuk timsel paling lama 15 hari kerja terhitung sejak lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan

KPU Lampung pada 3 September 2013 mendatang.

SUDAH LAMA Proses yang mengarah kepada pergantian anggota Komisoner KPU Lampung itu sebetulnya sudah termasuk masalah yang lama. Pada 21/11 lalu, Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan, proses rekrutmen komisioner KPU Lampung dan kabupaten/kota akan dimulai pada Januari 2013. Yakni dimulai dengan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) KPU Lampung. Timsel juga dibentuk untuk seluruh KPU provinsi yang masa jabatannya akan berakhir pada 2013.

“Ini sudah diinformasikan KPU Pusat kepada kami. Jadi nanti akan ada proses rekrutmen pada Januari, tunggu saja,” kata Handi kepada wartawan usai verifikasi factual di DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Lampung (21/11).

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan rekrutmen timsel bulan Januari. Jika timsel sudah terbentuk, paling lama dua bulan sudah ada anggota baru yang menggantikan komisioner KPU Lampung yang masa jabatannya berakhir pada September 2013. Kemungkinan besar masa jabatan Nanang cs tidak akan diperpanjang.

“Kemungkinannya ada pergantian komisioder di tengah pilgub. Kami selesai bulan September. Pilgubnya bulan Oktober. Nanti yang baru juga punya hak menjadi anggota KPU baru dan cepat dilantik (September 2013),” ujar Nanang.

DAVE

PARPOL

PDIP Sebagai Penentu ?

Tampilan PDIP dan performa ketuanya Sjachroedin ZP yang juga Gubernur Lampung yang kuat, membuat partai ini paling menarik bagi para aspiran Pilgub. Meskipun secara resmi belum ada sinyal siapa calon unggulan PDI Perjuangan (PDIP) pada pilgub Lampung mendatang, namun mencermati pilkadapilkada di daerah lainnya, dan sejumlah statemen Ketua PDIP Lampung Sjachroedin ZP,

P

ublik percaya bahwa partai ini akan berusaha memasang calon yang berpotensi memenang dalam satu putaran.

Sebagaimana diketahui, bahwa meskipun PDIP menduduki posisi kedua hasil Pemilu 2009 lalu (meraih11 kursi di DPRD Lampung), namun dinamika politik dalam lima tahun terakhir menunjukkan partai berlogo banteng moncong putih ini berhasil menempatkan dirinya menguasai mayoritas jabatan penting eksekutif dan legislative di Provinsi Lampung. Dibandingkan dengan dua partai besar lainnya, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar yang sering dirundung masalah

menghadapi Pilgub dan Pileg 2014 ini, PDIP boleh dikategorikan sebagai partai yang relatif solid.

Pengamat Politik di Lampung menyebutkan soliditas itu antara lain dicerminkan oleh factor kepemimpinan PDIP yang kuat, sumber daya partai baik SDM maupun finansial yang memadai dan infrastruktur partai yang bergerak dinamis sampai ke tingkat bawah. “Semua asset itu dapat dipelihara bersama sehingga PDIP terhindar dari perpecahan,” ujar Sutan Syahrir Oelangan, SH, ketua Fokmal.

Menurut dia, tampilan PDIP dan perfor-

ma ketuanya Sjachroedin ZP yang juga Gubernur Lampung yang kuat, membuat partai ini paling menarik bagi para aspiran Pilgub.

Sutan dan sejumlah Pengamat Politik menilai, goncang-ganjing di Partai Demokrat (terkait nomor urut bacaleg), dan Golkar (konflik internal terkait bacagub), misalnya, sangat menguntungkan PDIP, karena publik –terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas pemilih sudah capek dengan pertikaian para elite partai.

“Mungkin citra seperti ini tidak terlalu kuat di masyarakat perkotaan, yang memiliki kesadaran politik lebih baik. Namun, citra seperti ini cukup kuat di daerah pedesaan yang selama ini menjadi basisbasis pendukung. PDIP,” katanya.

Gambaran keberhasilan PDIP meraih simpati rakyat, tambah Sutan, bisa juga dilihat dari hasil pilkada-pilkada kabupaten/kota sebelumnya, dimana sepuluh dari empat belas daerah kabupaten/kota di Lampung (yang sudah berpilkada) dapat dikuasai oleh kader-kader PDIP seperti Lampung Barat, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Tulangbawang, dan Kota Bandarlampung.

Sementara Partai Demokrat memimpin di Kota Metro, Partai Golkar di Lampung Tengah dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Pesawaran. Kabupaten Lampung Timur dikuasai jalur independen.

Keberhasilan-keberhasilan itulah yang meyakinkan publik bahwa menghadapi pemilihan gubernur (pilgub) mendatang inipun posisi PDIP tetap sangat menentukan. Potensi inilah yang dilirik para aspiran Pilgub, sehingga mereka mencoba peruntungan mendaftar bacagub/bacawagub melalui partai moncong putih itu. Mereka yang sudah mengikuti fit and proper test di DPP PDIP Jakarta, beberapa waktu lalu adalah Joko Umar Said (Wagub Lampung), Herman HN (Walikota Bandarlampung), Mukhlis Basri (Bupati Lampung Barat), Berlian Tihang (Sekprov Lampung), Ridho Ficardo (Ketua Partai Demokrat), Ferdinand SJ (anggota DPR), Heri Purnomo, sementara untuk posisi cawagub terdapat nama-nama, Komang Koheri, Herbert Aka Putra, Soenarto, Nurdiono, Dedi Afrizal, Tulus Purnomo, Hartarto Lojaya, Zamrud Husein dan Sudin. Namun siapa yang akan keluar sebagai cagub/cawagub PDIP, sejumlah pengamat yakin sepenuhnya ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua PDIP Lampung Sjachroedin ZP. DAVE OPINI INDONESIA 017

13

ANGGARAN PENDANAAN PILGUB BELUM JELAS

Isu Pilgub Mundur Semakin Kuat PERTANYAAN apakah pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung akan terlaksana 2 Oktober 2013 saeperti yang ditetapkan KPU Lampung, hingga pertengahan Juni 2013 ini masih belum terjawab. Sementara itu, isu-isu berhembus mengatakan pelaksanaan Pilgub diundur ke tahun 2014 juga semakin kuat.

T

Ketua Komisi III DPRD Lam pung Ahahapan pilgub sendimad Bastari mengatakan, capaian penri terus berjalan. Sedapatan daerah selama triwulan persudah sebelumnya tama hanya men capai 32 persen dari menyelesaikan penyang ditargetkan, sehingga perlu pedaftaran pasangan ngelolaan ketat agar tidak mempengacalon dari jalur independen, ruhi pergerakan cash flow ke depan.

KPU Lampung dari 22 sampai 28 Juni membuka pendaftaran cagub/cawagub dari jalur parpol atau koalisi parpol. Sementara itu, dari rekaman pernyataan pihak AHMAD BASTARI KPU dan Pemprov Lam- KETUA KOMISI III pung jelas sekali tampak belum ada kesepakatan konkrit. Kedua pihak masih pada posisi seperti sebulan sebelumnya. Bahkan Gubernur Lampung tetap meminta komisioner KPU Lampung yang masa tugasnya habis 3 September ini diganti terlebih dahulu. Gubernur menegaskan kesalahan komisioner sekarang ini banyak, sehingga sulit diharapkan hasil optimal pilgub jika pun dipaksanakan tahun ini. “Banyak kesalahannya, kalau mau tahu tanya saya,” kata Gubernur dalam beberapa kesempatan kepada pers.

Sementara itu, masalah anggaran pilgub sendiri belum juga ada kejelasan, apakah bisa dicover pada APBD Perubahan September mendatang ini, atau bahkan dimasukkan dalam APBD 2014. Pihak Pemprov dan DPRD Lampung belum mengagendakan 2013 tercatat kurang menggembirakan. Hal membahas dari pos-pos mana saja kebutuitu terungkap dalam pertemuan Komisi III han sebesar Rp195 miliar itu bisa diambil.

DPRD Lampung dengan Biro Keuangan dan Menurut sumber yang layak dipercaya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Prov Gubernur sendiri belum memberi sinyal Lampung 30/5 lalu. Ketua Komisi III DPRD kepada para satker untuk menyisihkan Lampung Ahmad Bastari mengatakan, caanggaran mereka bagi pendanaan pilgub. paian pendapatan daerah selama triwulan “Sampai saat ini tak ada sinyal dari gubernur pertama hanya mencapai 32 persen dari agar kami mempersiapkan dana,|” kata sayang ditargetkan, sehingga perlu pengelolah seorang kepala Satker yang minta jalaan ketat agar tidak mempengaruhi perngan ditulis namanya, pekan lalu. gerakan cash flow ke depan.

Terkait dengan “kekuatan” keuangan Kepada pers, Ahmad Bastari menjelasdaerah sendiri, sampai triwulan pertama kan, sejumlah rencana pemasukan PAD

14

OPINI INDONESIA 017

yang diharapkan gagal terlaksana, misalnya,.dari penjualan asset di Way Dadi Rp337 miliar dan penerimaan dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp7,3 miliar. Di sisi lain, kata politisi PAN itu, Pemprov punya kewajiban untuk membayar utang ke Pemkot dan Pemkab sebesar Rp290 miliar. “Dari hitungan sementara ada kekurangan sebesar Rp665 miliar.

Karena itu, ada pos yang harus dipangkas untuk menutupi kekurangan tersebut,” katanya. “Kita minta kepada Biro keuangan melakukan efisiensi, pos mana yang bisa ditangguhkan dan mana yang harus dipangkas,” katanya.

Kepala Biro Keuangan Setprov Lampung Lizar Ansori mengatakan,.pertemuannya dengan Komisi III baru sebatas membicarakan potensi pendapatan yang wajib dikembangkan oleh setiap satker. ‘Pertemuan itu baru sebatas evaluasi pendapatan dan pengeluaran, karena kita khawatir pendapatan tidak masuk sesuai target. Kita bukan bicara masalah defisit, tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan pendapatan ke depan,” katanya. Dia mengakui pada triwulan pertama ini pendapatan yang masuk baru sekitar 32 persen. Kondisi keuangan yang berat itu, membuat banyak pihak tidak begitu optimis, Pemprov Lampung dapat memberikan dana talangan untuk kegiatan Pilgub yang kini sudah berjalan.

TIDAK BOLEH MINJAM Terkait kebutuhan dana pilgub, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie yang mengadakan pertemuan dengan KPU Lampung beberapa waktu lalu (6/6) mengatakan, pihak penyelenggaran (KPU) tidak boleh meminjam dari pihak ketiga. Jimly bahkan meminta Pemprov Lampung segera menyelesaikan masalah anggaran ini,karena tahapan pilgub sudah dimulai yang kesemuanya itu membutuhkan dana. “Bisa saja Pemprov Lampung memberi dana talangan kepada KPU Lampung. Saya rasa ini semua bisa diselesaikan pemda, termasuk anggaran pengawasan pilgub,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Jimly mengatakan dana talangan itu adalah untuk membantu dulu sembari menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) disahkan.

Dia juga mengatakan bahwa terkait anggaran itu pihak penyelenggara tidak diperbolehkan meminjam dari pihak ketiga, “Jika KPU menggunakan dana dari pihak ketiga, seperti pinjam ke perusahaan atau ke parpol, ataupun pinjam ke luar negeri, itu tak boleh, itu pelanggaran,” tegasnya.

RIMSON

MS Hidayat

Potensi I Hak Pilih I Dana Daerah

Sembilan Sektor Prioritas Hadapi AEC 2015 Pemerintah memprioritaskan sembilan sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN menjelang AEC 2015, kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.

A

EC merupakan momen penting bagi Indonesia, memberi peluang sekaligus tantangan. Dalam rangka persiapan AEC 2015 pemerintah telah memprioritaskan sembilan sektor industri untuk dikembangkan mengisi pasar ASEAN,” kata MS Hidayat pada acara Deklarasi Forum Ekonomi Jabar di Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut Hidayat, AEC 2015 menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana arus bebas

atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Sementara itu sembilan sektor industri yang dikembangkan adalah industri berbasis agro seperti CPO, kakao dan karet.

Kemudian industri olahan ikan, TPT, alas kaki, kulit dan barang kulut, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya serta industri logam dasar. “Industri itu diprioritaskan untuk di-

kembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan unggul dibandingkan negara lainnya di kawasan,” kata Menteri Perindustrian.

Selain itu, untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara ASEAN lainya, menurut menteri juga perlu ditingkatkan daya saing produk di tujuh sektor industri lainnya. Ketujuh sektor industri untuk mengamankan pasar adalah industri otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta furniture.

“Untuk sektor industri prioritas dan industri pengamanan pasar itu perlu disiapkan program dan kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing masingmasing industri tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, MS Hidayat menyebutkan langkah-langkah dan kebijakan lintas sektoral yang harus ditempuh pemerintah antara lain optimalisasi sosialisasi AEC kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan OPINI INDONESIA 017

15

16

OPINI INDONESIA 017

OPINI INDONESIA 017

17

EKONOMI anti dumping bagi produk impor, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri.

“Selain itu juga perlu penyusunan standar kompetensi kerja nasional pada masing-masih sektor industri serta penguatan Industri Kecil Menengah(IKM) dan pengembangan wira usaha baru industri,” kata MS Hidayat.

Terkait pembangunan industri tahun 2013, Menteri Perindustrian menyatakan sebagai bagian dari pembangunan industri nasional jangka panjang, yang diperlukan upaya maksimal dan tidak sekedar “business as usual.

“Sejak 2012 dilakukan percepatan pertumbuhan industri melalui akselerasi industrialisasi 2012-2014, percepatan itu bertujuan mendorong pertumbuhan sektor

industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sasaran utama pertumbuhan industri nasional 2013 adalah pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,5 persen, penyerapan tenaga kerja sektor industri 400 orang, meningkatkan ekspor sektor industri mencapai 125 miliar dolar AS, serta investasi PMA 12 miliar dolar AS dan investasi dalam negeri Rp42 triliun.

Sasaran dari program pertumbuhan industri menurut Hidayat adanya peningkatan nilai tambah industri dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis SDM, peningkatan pasar baik domestik maupun ekspor untuk produk hasil industri dalam negeri serta perluasan penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

“Jawa Barat menjadi daerah yang sangat diperhitungkan pertumbuhan industrinya, provinsi ini masih didominasi sektor industri pengilangan, disusul perdagangan, hotel dan restoran,” katanya.

Sementara itu Deklarasi Forum Ekonomi Jabar dilakukan oleh pelaku usaha Jawa Barat yang dihadiri Ketua Kadin Jabar, itu ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penyerahan dokumen akselerasi pembangunan ekonomi Jabar. Forum Ekonomi Jabar diketuai oleh Jajat Priatna Purwita.

“Diharapkan seluruh stakeholder Forum Ekonomi Jabar dapat mengawal programprogram akselerasi pembangunan ekonomi Jabar sehingga mendorong peningkatan peranan dan pertumbuhan ekonomi,” kata MS Hidayat.

ANT

Iklim Ekstrim Pengaruhi Produki Kopi Segitiga Emas

Produksi kopi dari daera segitiga emas robusta yaitu Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu pada tahun 2013 ini diperkirakan lebih rendah dari sebelumnya karena cuaca yang kurang mendukung beberapa bulan terakhir.

P

etani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, mengatakan intensitas hujan di Lampung Barat cukup tinggi beberapa waktu lalu, terutama pada malam hari, telah merontokkan buah tanaman kopi hingga 50 persen. Selain itu, kata Sunyoto, petani kopi yang juga Ketua Kelompok Tani Maju Lestari di Way Tenong, Lampung Barat, curah hujan yang terus mengguyur wilayah itu menyebabkan terjadinya jamur pada kopi yang bisa menurunkan kualitas. Sunyoto menjelas-

18

OPINI INDONESIA 017

kan jika pada tahun 2012 rata-rata hasil panen kopi di Lampung Barat mencapai 1,5 ton per hectare, bisa-bisa pada tahun ini turun drastic menjadi sekitar 780 kilogram per hektare.

Keadaan serupa juga dialami petani kopi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perkebunan Bengkulu juga memperkirakan tahun ini produksi kopi mungkin hanya berkisar 2530 ribu ton, anjlok keras dari produksi tahun sebelumnya yang mencapai 44 ribu ton. Penurunan produksi juga disebab-

kan luas lahan tanaman kopi yang menghasilkan juga berkurang dari sebelumnya sekitar 90.700 hektare, karena banyak tanaman yang sudah tua dan tidak ada peremajaan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu Riky Gunarwan bahkan khawatir petani akan beralih ke tanaman lain seperti ke tanaman kayu sengon, buah naga dan kelapa sawit. Ia mengatakan sentra produksi kopi jenis robusta di Provinsi Bengkulu terdaat di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong dan hingga saat ini tetap dipertahankan sentra komoditas andalan tersebut.

“Kami mengharapkan tanaman kopi baik jenis robusta maupun arabika tidak bisa dihilangkan karena merupakan andalan Bengkulu sejak dulu, setelah daerah Pagar Alam, Sumatera Selatan,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk mempertahankan tanaman kopi robusta itu pihaknya setiap tahun memberikan bibit gratis kepada petani kopi di sentra produksi Kabupaten Kepahiang.

Pada anggaran 2013 telah dialokasikan pembagian bibit kopi stek sebanyak 350 ribu batang untuk kepada petani dalam rangka meremajakan kopi tanaman tua.

Selama ini tanaman kopi robusta masih menggunakan pola tradisonal dan belum menggunakan sistem stek, sehingga hanya panen setahun sekali.Namun ke depan akan dibuat pola stek agar produksinya meningkat dan usia panennya juga lebih cepat, katanya.

A. SYARIFUDDIN

NASIONAL

Kegiatan Pemilu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PROSPEK EKSPOR KOPI BIJI

Persyaratan Buyer Makin Ketat Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan tantangan para eksportir kopi Indonesia makin berat, karena pasar internasional memberikan pengetatan terhadap berbagai barang yang masuk ke negaranya.

S

alah satu tantangan itu berasal dari Pemerintah Jepang,” katanya usai melakukan kunjungan di pabrik kopi milik PT Aneka Coffee Industry di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan Pemerintah Jepang menengarai kopi yang diekspor sejumlah eksportir nasional tersebut mengandung barang berbahaya, seperti kandungan pestisida yang melebihi ambang batas. “Padahal dari segi stok, Indonesia mampu mengirimkan berapa pun yang diminta pasar Jepang,” ujarnya. Tantangan lainnya adalah semakin beragamnya selera pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Bahkan, ada beberapa konsumen asing yang mengutamakan syarat higienis saat menyeleksi kopi asal Indonesia. “Permintaan konsumen berbeda-beda. Ada yang suka kopi instan, kopi `low acid`, 3 in 1, dan kopi jahe,” ucapnya.

KOPI INSTAN Terkait bisnis perkopian itu, ekspor kopi dalam kemasan (instan) asal Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Lampung Ratna De-

wi mengatakan, pemasaran kopi dalam kemasan Lampung masih cukup bagus mengingat daerah ini merupakan penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Ia juga berkeyakinan ekspor kopi instan akan meningkat seiring minat pembeli dari luar negeri cukup tinggi. Pangsa pasar kopi instan Lampung ke sejumlah negara seperti Singapura dan Vietnam serta sejumlah negara lain di dunia. Sentra produksi industri komoditas kopi instan Lampung terdapat di Kota Bandarlampung. Daerah ini memiliki kapasitas produksi kopi instan rata-rata 6.000 hingga 10.000 ton pertahun.

Sementara itu, pedagang kopi bubuk di Bandarlampung, Provinsi Lampung, menyebutkan volume penjualan komoditas itu sejak pekan lalu hingga sekarang cenderung meningkat, mengingat mutunya tergolong baik. Meski demikian, nilai dan volume ekspor masih fluktuatif tergantung permintaan serta kontrak perjanjian yang telah dibuat antara pengekspor dengan pembeli.‘Prospek pasar komoditas kopi Lampung tetap cerah dan promosi ke beberapa negara terus dilakukan,” kata Ratna Dewi. “Eskpor kopi dalam kemasan masih tetap berlangsung meski tidak sebanyak penjualan di dalam negeri,” jelas dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri berpendapat berbagai aktivitas menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2014 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RAPBN-Perubahan 2013 sebesar 6,3 persen.

“Aktivitas menjelang pemilu mulai meningkat, dan sedikit banyak punya pengaruh ke konsumsi rumah tangga,” ujarnya di Jakarta, beberapa hari lalu Menurut Chatib, konsumsi rumah tangga akan makin meningkat menjelang akhir tahun, karena ada dorongan besar dari masyarakat untuk berbelanja dan bersiap diri menghadapi pemilihan umum, yang dimulai April tahun depan.

“Mereka akan membeli makanan, spanduk dan macam-macam, sehingga dari perkiraan 6,3 persen itu, kita perkirakan (andil) konsumsinya dari 4,9 persen menjadi lima persen,” katanya.

Chatib mengatakan pemerintah akan mengandalkan andil dari konsumsi rumah tangga yang selama ini dominan menjadi penyumbang angka pertumbuhan ekonomi, karena sektor investasi dan ekspor diperkirakan masih mengalami perlambatan. “Kami mesti realistis, ada kecenderungan investasi melambat seperti di triwulan I, karena impor barang modalnya mengalami penurunan,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (4/6), Badan Anggaran DPR RI menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-Perubahan 2013 sebesar 6,3 persen. Padahal pemerintah telah bersikukuh mempertahankan usulan angka pertumbuhan ekonomi 6,2 persen, dengan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi hanya mencapai enam persen hingga akhir triwulan II 2013.

ANT

MADE DARMAWAN/DBS/ANT OPINI INDONESIA 017

19

22

OPINI INDONESIA 017

Khamamik

Kehutanan I Eksploitasi

Khamamik Tuding Kemenhut Tidak Tegas Bupati Mesuji Khamamik menuding Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak serius menangani kasus perambahan di register 45 Sungai Buaya, Mesuji. Akibatnya, luasan lahan yang sudah dirambah terus meningkat dan demikian juga populasi warga yang membuka pemukiman di kawasan hutan itu terus bertambah.

L

ambannya penanganan membuat kondisi di kawasan itu semakin hari semakin berat. Luasan lahan yang telah beralih fungsi dari tanaman hutan Albasia menjadi tanaman singkong terus berkembang. Demikian pula jumlah penggarap yang berdiampun makin banyak. Jika dulunya hanya

600 KK, kini sudah mencapai sekitar 22.000 KK. Ini karena tidak ada ketegasan,� katanya, beberapa waktu lalu.

Dampak dari beralihnya fungsi lahan tersebut, tambah Khamamik, juga terasa dalam sector penerimaan daerah Kabupaten Mesuji. Seharusnya penerimaan Pemda Mesuji dari hutan tanaman indus-

tri itu bisa mencapai Rp1 miliar per tahun, tetapi kini hanya mencapai Rp400 juta saja, katanya.

Selain masalah kerugian pada penerimaan daerah, Khamamik juga mengatakan, meningkatkanya jumlah warga yang menghuni kawasan itu berdampak pula pada penanganan masalah keamanan. “Sebelum ada perambah, kondisi Mesuji lebih aman., namun sejak adanya perambah kondisi keamanan di setiap desa menjadi lemah bahkan hampir tiap malam terjadi tindak kejahatan,� katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, kata Khamamik, pihaknya pun masih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan Judicial Review UU No.41 tahun 1999 tentang beberapa keputusan yang terkait hukum adat.

Hutan adat yang asal mulanya hutan adat akan dikembalikan ke hutan adat. Sedang hutan masyarakat akan dikembalikan pengurusannya ke masyarakat. Dia mengatakan, keberadaan para perambah OPINI INDONESIA 017

23

KEHUTANAN

di kawasan register kalau mau ditetapkan harus segera dilakukan, dan demikian pula jika mau ditertibkan maka harus segera pula dilaksanakan.

TIDAK ADA KETEGASAN Sejumlah pemerhati masalah mengatakan, tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pertanahan membuat konflik pertanahan tetap berpotensi mengganggu kondusivitas Lampung.

Mereka memberi contoh kasus Register 45 Mesuji yang sampai kini tidak jelas penyelesaian dan bahkan kegiatan perambahan hutan di kawasan itu semakin meningkat. Sekarang ini, misalnya, para perambah mulai berani membangun rumah-rumah

24

OPINI INDONESIA 017

semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan di sejumlah kawasan, antara lain Sungai Buaya, Tugu Roda, Pelita Jaya dan Brabasan. Perambah menebangi pohon-pohon albasia berumur 3-5 tahun yang ditanam PT Silvia Inhutani Lampung (Silva) untuk kemudian dijadikan sebagai bahan material rumah. Sebagian kawasan itu yang pada pertengahan 2011 lalu sudah sempat ditertibkan oleh Tim Terpadu Pemprov Lampung, kini sudah kembali dipenuhi pemukiman baru. Sementara itu, hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kawasan Register 45 Mesuji sampai hari ini juga tak jelas juntrungannya. Dua rekomendasi yang dikeluarkan TGPF belum dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.

Tisnanta, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Lampung yang satusatunya anggota TGPF dari Lampung bahkan menilai saat ini rekomendasi TGPF itu sudah tidak efektif lagi, karena situasi di sana sudah berubah total.

Sebagaimana diketahui TGPF dibentuk Presiden SBY 16 Desember 2011 (diketuai Denny Indrayana) saat mencuatnya kasus pembantaian di sana, yang kemudian ternyata tidak terbukti kebenarannya. Sejak kasus itu dihandle oleh Pemerintah Pusat (TGPF) kondisi di kawasan itu semakin tak terkendali. Hal ini tercermin dari semakin maraknya perambahan dan penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan Register 45 tersebut. „ DAVE

EKSPLOITASI

Warga Tolak Eksploitasi Panas Bumi Gunung Rajabasa Ratusan warga masyarakat adat Marga Rajabasa dan Marga Dantaran, dari Kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu 29/5 lalu mendatangi kantor PT Supreme Energy Rajabasa (SER) di Desa Sukaraja, Lampung Selatan.

K

edatangan masyarakat tersebut untuk menolak rencana perusahaan tersebut melakukan pengeboran panas bumi dan penebangan pohon di kawasan hutan Gunung Rajabasa. Masyarakat yang mengatakan mengatasnamakan perwakilan kedua marga tersebut menilai pengeboran panas bumi yang akan dilaksanakan PT SER tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh bangsa sendiri dengan didanai pihak asing.

Menurut mereka, PT SER belum sepenuhnya mendapatkan perizinan untuk melaksanakan proyek panas bumi tersebut, namun sudah berani membawa alat-alat berat yang berakibat beberapa rumah di sekitar lokasi konsentrasi alat-alat berat itu men-

jadi rusak. Tidak hanya itu, PT SER juga dinilai telah mengangkangi penolakan masyarakat adat yang disampaikan secara tertulis beberapa waktu sebelumnya. Warga menilai perusahaan telah mengabaikan amanat sejumlah undang-undang, seperti undang-undang lingkungan hidup, undangundang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang kehutanan, undang-undang agraria, undang-undang pengelolaan tata ruang daerah rawan gempa dan gunung berapi, undang-undang daerah aliran sungai, dan bahkan undang-undang hak azasi manusia.

“Atas dasar itu semua, maka kami masyarakat adat Marga Rajabasa yang seyogianya dikuti oleh marga lain yang ada di Lam-

pung Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan me lalui aksi damai hari ini,” kata Aqrobin, orator dalam demo tersebut. Adapun tuntutan yang disampaikan, tambah Aqrobin, yakni alat berat yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, agar segera dikeluarkan dari Lampung Selatan, karena pihak perusahaan belum mengantongi izin PPKH dari Menteri Kehutanan, dan belum mendapatkan izin lingkungan dan ANDAL. “Kami minta tuntutan ini untuk dilaksanakan dengan segera dan apabila tidak dilaksanakan maka kami maka kami tidak bertanggungjawab akan hal-hal yang kemungkinan terjadi,” katanya. Sementara itu, VP Relation & SHE PT Supreme Energy Rajabasa, Prijandaru Effendi yang dihubungi Radar Lamsel mengatakan, pihaknya telah menerima laporan sejumlah tuntutan yang diorasikan oleh pihak yang mengatasnamakan masyarakat adat tersebut. Perusahaan menyayangkan terjadinya aksi tersebut, karena perusahaan sebenarnya sudah berulang kali melakukan sosialisasi. “Ini adalah proyek yang bersih dan baik untuk menghasilkan listrik,” ka_tanya. Menagggapi masalah perizinan dikatakannya izin yang diperlukan terkait kegiatan itu sudah dipenuhi perusahaannya, baik yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kecuali ijin kehutanan yang diperlukan untuk masuk ke kawasan hutan lindung lindung Gunung Rajabasa tersebut.

“Ini kam program pemerintah, termasuk dalam program percepatan 10.000MW tahap kedua berdasarkan amanah yang tertuang dalam Pereturan Presiden No.4 tahun 2010. “Mana berani kami bergerak tanpa ijin dan sesuai prosedure yang ditetapkan perundang-undangan,” katanya.

Dia mengatakan, PT SER hanya akan bekerja di luar kawasan hutan lindung, dan tidak akan menyentuh kawasan hutan lindung itu sampai diterbitkannya ijin oleh Kementerian Kehutanan. Ditambahkannya, pekerjaan yang dilakukan saat ini baru berupa tahap awal yaitu baru sebatas pembuatan jalur-jalur di lokasi yang telah disewa atau dibeli oleh perusahaan di luar kawasan kehutanan. (*) DAVE OPINI INDONESIA 017

25

STRATEGIC REVIEW

Merajut Nasionalisme dala Membangun semangat nasionalisme, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Untuk mewujudkannya, harus mengikis primordialisme dan menekan sektarianisme.

Bangsa Indonesia mesti terus menerus mencanangkan dan membangkitkan semangat nasionalisme di tengah hirukpikuk persoalan kebangsaan yang semakin akut.

MOHAMMAD TAKDIR ILAHI

K

ita tahu Indonesia terbentuk sebagai suatu bangsa yang di dalamnya terdapat keragaman budaya, agama, bahasa, adat istiadat, ras, dan lain sebagainya. Namun dengan heterogenitas itu, bangsa Indonesia mampu menguinifikasi semua elemen bangsa dalam kesadaran fundamental “Bhinneka Tunggal Ika”. Ungkapan integrasi nasional “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”, merupakan ungkapan yang sangat baik untuk memandang keragaman kebangsaan Indonesia, sehingga keutuhan sebuah peradaban Indonesia tetap dipertahankan.

Karenanya, demi membangkitkan kembali semangat nasionalisme generasi muda, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dengan memegang penuh semboyan negara kita, yakni “Bhinneka Tunggal Ika”. Jadi, kalau landasan rasa kebangsaan di waktu yang lampau lebih disadari oleh rasa kebersamaan masa lalu kita, maka sekarang dan ke depan rasa kebangsaan harus lebih dilandasi oleh kesamaan pandangan tentang masa depan bersama yang akan kita tuju “sebagai suatu bangsa” (a nation).

MEMBUMIKAN WAWASAN KEBANGSAAN Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berperadaban dan mempunyai masa kejayaan di masa lampau.

Pada kontek awal NKRI lahir, kepentingan untuk merdeka tentu menjadi landasan utama pemersatu bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa konsep dan elemen dasar wawasan kebangsaan adalah kemajemukan (pluralism), toleransi, dan otonomi.

Mengacu pada ketiga konsep dan elemen dasar di atas, maka idealisme untuk mengintegrasikan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dapat diaplikasikan. Secara kongkrit, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dalam implementasinya, membutuhkan keteladanan dari berbagai pihak, terutama “the power holder”. Istilah “the power holder” dapat diartikan seba-

26

OPINI INDONESIA 017

gai pemegang kekuasan, yakni pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda agar nantinya tumbuh rasa cinta yang mendalam kepada bangsa Indonesia.

Selama ini kelemahan mendasar bangsa Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme adalah terletak pada orientasi pembangunan sebagai tujuan utama yang paling fundamental, bukan mengacu pada aplikasi instrumen pemberdayaan (empowerment) masyarakat menuju kesejahteraan, sehingga menyebabkan wawasan kebangsaan mulai terkikis oleh mobilisasi pembangunan, yang secara faktual lebih mengarah pada sentralitas negara yang semakin mengemuka.

Tidak heran bila, wawasan kebangsaan dan semangat pluralisme dijinakkan melalui politik homogenisasi demi pembangunan. Artinya, politisasi atas pluralisme melalui politik homogenisasi, tentu saja menjadi kendala mendasar bagi tumbuhnya wawasan kebangsaan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan pada dasarnya merupakan siasat

STRATEGIC REVIEW

dalam Bingkai Pluralisme teraksi yang kaya (resourceful) dan dinamis antara pelaku budaya beraneka ragam itu dalam satu multing pot yang efektif.

Kendati demikian, kekhawatiran mengenai implikasi heterogenitas bangsa Indonesia, semestinya tidak perlu menjadi persoalan yang krusial. Dalam konteks ini, kita masih mempunyai falsafah negara sebagai landasan yang sangat substansial, yakni pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara yang dapat meningkatkan faham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari tahun 1926 yang disublimasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, tak salah ketika Bung Karno menyatakan bahwa “peradaban yang besar tidak akan pernah runtuh terkecuali ia merobek-robek dirinya sendiri�(a great civilitizion never goes down, unless it destroy it self from within).

dalam menyongsong modernisasi dan mencakup penghayatan serta pengalaman tiga elemenya, yakni rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Dalam konteks modern sasat ini, semangat kebangsaan (nasionalisme) akan mampu menggerakkan semua individu, yang pada ujungnya mampu menempatkan negara dan bangsa dalam mainstrem dunia. Elemen itulah yang sanggup menarik benang merah kebangsaan di sepanjang jalan perubahan dan kemajemukan masyarakat. (Siswono Yodowusodo, 2001).

Maka tidak heran, kalau Ahmad Baso (1997), menyatakan bahwa dalam faham kemajemukan masyarakat atau pluralisme dengan sikap mengacu dan menerima kemajemukan masyarakat itu bernilai positif sebagai rahmat Tuhan kepada manusia.

Hal tersebut akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi yang dinamis dan melalui pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa pluralisme merupakan suatu perangkat untuk mendorong pengkayaan budaya bangsa atau dengan istilah “keindonesiaan� yang tiada lain adalah in-

REVOLUSI KEBANGSAAN Bung Karno dalam pidatonya dihadapan sidang BUPKI I Juni 1945 yang diketuai oleh Radiman Wediodingrat mengatakan bahwa negara yang akan dibentuk bukan negara teokrasi yang berlandaskan pada agama, tetapi berlandaskan pada faham kebangsaan. Faham ini bukan nasionalisme yang menyendiri (sempit), akan tetapi nasionalisme yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia, yaitu nasionalisme yang memikirkan kemanusiaan.

Nasionalisme menurut Bung Karno, hanya mungkin terjadi melalui sebuah revolusi, yaitu revolusi kebangsaan yang dapat mempererat persatuan seluruh elemen bangsa. Tidak heran, bila kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sehingga bisa melakukan revolusi kebangsaan yang menyentuh sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Kendala utama sebenarnya dalam merevitalisasi semangat nasionalisme di tengah-tengah kebhinneka-an Indonesia adalah terletak pada hegemoni politik kekuasaan, seperti yang dikatakan Gramsi (1997). Pertanyaanya, mungkinkah nasionalisme dapat dibangun dengan struktur bangsa Indonesia yang majemuk seperti Indonesia? Apa potensi yang mungkin dapat dikembangkan?

Hemat saya, kemajemukan bangsa Indonesia secara normatif tidak bisa diinterpretasi akan mengancam stabilitas sosial-politik Indonesia, bahkan dapat menjadi langkah primordial dalam menyatukan keragaman tersebut dalam satu komitmen untuk menjadi bangsa yang independen dan mandiri. Dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan dengan kemajemukan bangsa Indonesia adalah terbangunnya masyarakat madani (civil society) sebagai pembentukan masyarakat yang demokratis.

Mahasiswa Pascasarajana UIN Sunan Kalijaga dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Jogjakarta

OPINI INDONESIA 017

27

KOLOM

RIMSON SIMANJORANG DEWAN AHLI

B

Masa Transisi

ANYAK pihak menilai semangat membuat partai baru yang terus menggebu sekarang ini didorong oleh euphoria kebebasan pasca reformasi 15 tahun lalu. Para inisiator partai itu menilai bahwa permasalahan pelik yang membelit perjalanan bangsa bukanlah disebabkan oleh partai-partai yang sudah begitu banyak jumlahnya, melainkan memang sebagai sesuatu yang “normal� kita lalui pada saat kita masih dalam masa transisi berpolitik menuju era demokrasi yang sebenarnya.

Masa transisi adalah suatu masa ketika derajat ketidakpastian masih sangat tinggi sehingga tidak ada seorang analis pun yang berani berspekulasi mengenai arah kecenderungan peristiwa. Dari berbagai literature disebutkan bahwa untuk memulihkan masamasa transisi yang dihadapi suatu negara memerlukan waktu dua periode kepemimpinan. Misalnya, jika untuk Philipina dengan masa pemerintahannya 6 tahun maka diperlukan waktu 12 tahun.

Amerika Serikat dengan masa pemerintahannya 4 tahun perlu 8 tahun dan untuk Indonesia dengan masa pemerintahan 5 tahun diperlukan 10 tahun. Tetapi, mengapa di Indonesia pemulihan itu sedemikian lamban? Sejumlah pengamat berargumen karena krisis yang dihadapi Indonesia bersifat multidimensi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa beratnya pekerjaan pemulihan kondisi bangsa karena tidak adanya grand design dan grand strategy yang jelas seperti yang pada masa lalu yang disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Karena itu semangat orang rame-rame mendirikan berbagai macam partai atau wadah lainnya seperti LSM, tidak perlu dipermasalahkan. Di negara demokrasi, partai politik adalah perantara antara rakyat dan negara. Artinya, melalui partai politik peluang

28

OPINI INDONESIA 017

rakyat untuk berperan mempengaruhi negara dalam menentukan kebijakan publik tetap ada. Apa yang sebetulnya terjadi? Sepintas terkesan bahwa pendirian berbagai parpol baru tersebut seolaholah mencerminkan bahwa bangsa yang berpenduduk 240 juta jiwa ini masih kekurangan wadah bagi rakyatnya, terutama untuk melakukan atas tiga jenis kegiatan politik yaitu, lobby, pembentukan opini publik dan aksi massa Padahal, ada tersirat bahwa mereka mendirikan wadah baru karena merasa kecewa dan tidak mau ikut bertanggung jawab dengan kinerja wadah-wadah yang sudah ada. Seperti yang kita saksikan belakangan ini, para pendiri wadah-wadah baru itu “bermimpi� bahwa yang penting adalah membentuk wadahnya dulu dan kegiatan akan datang dengan sendirinya. Mereka sepertinya lupa bahwa banyak sekali wadah yang sebelumnya telah dibentuk kosong tak ada isi atau kegiatan. Itulah yang selalu memprihantinkan kita setiap muncul wadah baru atau partai baru.

Belum ada bukti bahwa kelembagaan politik berjalan lestari di negeri ini. Koran yang paling lama terbit di negeri ini de locomotif di Semarang (1856-1950) atau selama 94 tahun. Belum ada yang melembaga secara klasik terus menerus seperti The New York Times (sejak 366 tahun lalu) dan Sydney Morning Herald (sejak 179 tahun lalu). Artinya, kalau lembaga media yang dipercaya dapat menjembatani berbagai kepentingan, terbukti tidak bisa lestari (rapuh) bagaimana pula dengan nasib kelompok-kelompok kepentingan. Mestinya kita belajar, bahwa bukan wadah yang melahirkan kesejahteraan, tetapi adalah orang-orang berdedikasi dan bekerja keras.

Terima kasih.

Visit Indonesia

Souvenir

SOUVENIR DARI BABEL Berlibur ke Kepulauan Bangka Belitung, sempatkan diri untuk belanja souvenir timah. Lihat pula proses pembuatannya agar Anda punya ‘oleh-oleh’ yang lebih bermakna. Untuk membawa buah tangan berupa timah Pulau Bangka, sebaiknya sambangisaja area pengrajin timah di Depati Hamzah, Bacang, Pangkalpinang.

S

elain menjajakan souvenir timah, Anda pun bisa melihat secara langsung proses pembuatannya. Menurut Sugiono, salah seorang pengrajin timah, dirinya memanfaatkan hasil bahan baku timah yang tak terpakai. Dari sanalah tercetus ide untuk mengolahnya menjadi souvenir. Sebelum mahir membuat souvenir dari timah, ternyata langkah panjang sudah dilalui oleh pria kelahiran 1970an untuk menekuni usahanya. Dia sempat me-

ngikuti pelatihan di kawasan Mentok, Pangkal pinang.

Dari sanalah, ilmu membuat kerajinan timah sudah terasah. Namun karena selalu punya ide untuk mengembangkan timah menjadi souvenir menarik, diapun memadukan timah, tembaga, dan antimony yang kemudian menjadi apa yang disebut pewter.

“Kalau sebatas membuat kerajinan dari timah saja, enggak akan ada daya tariknya. Apalagi, timah yang digunakan adalah

bekas pakai. Hasilnya pun kurang menarik, makanya saya padukan dengan tembaga dan antimon,” ucapnya saat berbincang dengan media, baru-baru ini.

Untuk mendapatkan bahan baku yang diinginkan, Sugiono mengaku harus membeli timah dalam bentuk balok. Harga timah per balok dengan berat 10kg dihargaiRp250 ribu untuk satu kilogramnya. Diakuinya, membuat souvenir ini butuh waktu hingga berminggu-minggu, apalagi jika souvenir yang dibuat dalam ukuran besar. “Bikin souvenir timah ini tidak bisa tergesa-gesa, karena semua ada prosesnya, mulai dari peleburan, pembentukan, pengikisan, serta proses penempelan,” tambahnya.

Beruntung, Okezone diberi kesempatan melihat secara langsung proses pembuatannya. Pertama kali yang dia lakukan adalah meleburkan balok timah menjadi bentuk lembaran, selanjutnya lembaran timah tersebut dipotong sesuai souvenir yang akan dibuat.

Untuk membuat gantungan kunci, miOPINI INDONESIA 017

29

SOUVENIR salnya, Anda harus mengikikir balok timah yang sudah diubah menjadi lembaran kemudian kulit bagian luar timah dilakukan dengan cara di-scrub (dipoles hingga berbentuk timah halus). Cara ini akan memunculkan lempengan timah yang mengkilap dan bersih.“Kalau sudah dilebur dan dipoles, barulah timahnya dibentuk sesuai alat cetakan yang ingin dibuat, kemudian diamplas dan dicuci bersih,” tambahnya.

Guna membuat souvenir timah, peralatan yang dia gunakan, adalah kompor (untuk meleburkan timah), tungku (sebagai pembakaran), dan solder (untuk penyambung). Meski, sudah bertahun-tahun membuat souvenir timah, diakuinyakesulitan kadang ditemuinya, terutama dalam membuat partikel-partikel kecil, seperti tangga, karena timah mudah cair bila solder yang dipakai terlalu panas. “Pengrajin timah itu cuma ada di Bangka, di negara lain enggak ada. Terlebih, ketika sudah dibentuk akan menjadi barang yang berharga,” tutupnya.

Nah, bagi Anda yang ingin membeli souvenir timah, harga yang ditawarkan adalah Rp25 ribu hingga Rp12 juta. FAJROEL

30

OPINI INDONESIA 017