MAJALAH BERITA POLITIK & EKONOMI
Pemimpin Umum David Jhonny Simanjorang Pemimpin Redaksi Raymond Rajaurat Pemimpin Perusahaan (plt) A. Syarifuddin H Dewan Ahli Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang DR. Nuril Hakim Yohansyah, SE. SH Irjen Pol (Purn) Sudirman Ail Hi. Gunadi Ibrahim, SE (Non Aktif), Drs. Hasan Zainal Abidin Sekretaris Redaksi Rumentha Silvia, Amd Redaksi Andriyanto, I Made Darmawan, Fajrul Lajiman, Purnaherawan, Paino, Soheni Penelitian & Pengembangan Joenjoenan Sari Penerbit Yayasan Media Wasantara Pendiri Rimson Simanjorang Direktur Utama Kelompok Media
Ir. David Jhonny Simanjorang Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Bank Bank Lampung No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Alamat Redaksi Jl. Purnawirawan Raya No. 12/ 424 Gunung Terang, Bandar Lampung. Telp. 0816 4063 04 Website opini-indonesia.com Email opini.indonesia@yahoo.com Percetakan PT. Lampung Visitama Ganda ( DavPrinting ) (Isi diluar tanggungjawab percetakan)
Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas. Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi
2
OPINI INDONESIA 018
OPINI INDONESIA 014
3
4
OPINI INDONESIA 018
Pemilihan Gubernur
Konflik Pilgub I KPU VS Mendagri I Anggaran Pilgub I Otonomi
PILGUB JANGAN DIPAKSAKAN 2013 KETUA Fokmal Sutan Syahrir SH dan Pengamat Politik Nuril Hakim Yohansyah meminta semua pihak berpikir jernih dan tidak memaksakan kehendak untuk pelaksanaan pemilihan gubernur lampung (pilgub).
I
ni pekerjaan besar untuk kebaikan daerah kita. Karena itu semua harus dipersiapkan dengan baik, termasuk kesiapan masyarakat yang selama ini sudah lelah dengan pertikaian jadwal pilgub. Semua perlu situasi kondusif, sehingga pilgub memberikan hasil yang optimal,� ujarnya ketika dihubungi OPINI
Indonesia, beberapa hari lalu. Kedua tokoh mengatakan, sangat mengapresiasi hasil kesepakatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemprov Lampung tanggal 18 Juli, yang membuat opsi pilgub Lampung diserentakkan dengan pemilu legislatif bulan April 2014 disebagai solusi
tepat kerumitan pelaksanaan plgub sekarang ini terutama terkait masalah anggaran. Untuk diketahui, usai rakor itu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan kesepakatan itu diambil untuk mengatasi ketidaksiapan APBD Lampung tahun 2013 mengcover anggaran pilgub. “karena itu, disepakati pilgub Lampung dibarengken dengan pemilu legislative (pileg) 2014,� katanya. Rakor di Kemendagri tanggal 18/7 itu, antara lain dihadiri Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Yuswandi A. Temenggung, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang, dan Sekretaris KPU Lampung Peturun A.S. Menurut Dirjen Otda, dengan diserentakkannya pelaksanaan pilgub Lampung dan pileg 2014 tersebut, maka kesulitan anggaran pilgub dari APBD dapat ditolong dengan dana Pileg dari APBN. Diperkirakan pelaksanaan pilgub Lampung memerlukan dana sebesar Rp300 miliar untuk KPU, Bawaslu dan keamanan. Nuril dan Sutan mengatakan kesepakatan di Kemendagri itu opsi pilgub Lampung dimundurkan ke tahun 2014, perlu ditindaklanjuti menjadi suatu keputusan hukum. Sebab, katanya, sesuai undang-undang, lembaga yang bisa membuat, mengubah, atau membatalkan jadOPINI INDONESIA 018
5
KONFLIK PILGUB
NURIL HAKIM Y. DEWAN AHLI OPINI GROUP
Terkait RUU Pilkada yang kini dibahas Komisi II DPR itu, Nuril dipercaya nisa diselesaikan legislator di Senaya itu tahun ini, sebab waktunya masih panjang. “Saya pikir, RUU itu bisa selesai tahun ini.
wal dan tahapan pilgub adalah lembaga KPU. “Karena itu, kta harus bersabar dan tidak terus mengembangkan pertengkaran meskipun mereka opsi tersebut memberikan makna yang cukup berarti bagi perpolitikan daerah dan juga nasonal. Selain itu, tambah Dr Nuril Hakim Yohansyah, perlu juga diiingat bahwa sekarang ini pihak DPR RI sedang merampungkan RUU Pilkada baru. Semula diharapkan undang-undang baru inilah yang menjadi payung hukum pilgub Lampung. Tetapi, karena pembahasan RUU itu tidak dapat diselesaikan sesuai target April lalu, maka Kemendagri kemudian membuat Surat Edaran (SE) Nomor 270.2305/SJ tanggal 5 Mei yang isinya meminta Pemprov Lampung mempercepat pelaksanaan pilgub ke tahun 2013. Mendagri menegaskan paying hukumnya adalah UU N0.32/2004, dimana pada pasal 86 ayat 1 ditegaskan bahwa pilkada dilaksanakan satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Padahal masa jabatan Gubernur sekarang baru akan berakhir pada 2 Juni 2014 (pertengahan tahun). Nuril mengingatkan bahwa masa jabatan Gubernur Lampung tidak sama (beda) dengan masa jabatan kepala daerah di 42 daerah lainnya yang pilkadanya dipercepat ke tahun 2013. “Berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 42 daerah tersebut rata-rata di bulan-bulan awal tahun 2014, sedangkan Lampung di pertengahan tahun,” katanya. Terkait RUU Pilkada yang kini dibahas Komisi II DPR itu, Nuril dipercaya nisa diselesaikan legislator di Senaya itu tahun ini,
6
OPINI INDONESIA 018
sebab waktunya masih panjang. “Saya pikir, RUU itu bisa selesai tahun ini. Soalnya, sisa waktu ke depan masih cukup ada, dan lagi tahun depan para legislator di Senayan itu sudah sangat sibuk untuk pileg 2014,” ujarnya. Ketua Fokmal Sutan Syahrir yang juga penasehat hukum itu mengatakan Lampung suatu situasi baru yang lebih kondusif sehingga proses income generating berjalan dengan baik Jika UU Pilkada baru sudah disahkan, maka kemungkinannya undang-undang itulah yang akan dipakai sebagai payung hukum pilgub Lampung 2014. Jika ini yang terjadi, kata Sutan, maka proses pilgub mengalami perubahan mendasar, termasuk mereview kembali tahapan-tahapan sebelumnya yang dilaksanakan dengan UU No.32 Tahun 2004. “Ketika berbincang dengan beberapa cagub, saya sudah tegaskan ini. Fokmal minta sebaiknya pilgub tidak dipaksanakan. Ini bukan pekerjaan kecil karena menyangkut perjalanan daerah kita lima tahun ke depan,” kata Sutan. Sutan mengatakan dengan berlarut-larutnya permasalahan itu membuat sebagian besar masyarakat Lampung tidak lagi menempatkan pemilihan gubernur sebagai yang bersifat prioritas. Dia menegaskan mengahadapi manuvermanuver politik yang berkembang, sikap taat aturan mutlak diperlukan. Untuk negara yang sedang menuju ke era demokratisasi, kata Sutan, dimana kebebasan menjadi salah satu factor, preseden buruk tersebut akan menjadi penghambat besar. Ke-
bebasan tetap dijamin namun semuanya harus dibuat rambu-rambu yang menjaga agar kebebasan tidak berbenturan dengan kepentingan publik Semua pemikiran itu, tambah Sutan, karena Fokmal tidak rela masyarakat dikorbankan hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Karena itu, jika ada pemaksaan, Fokmal siap menggugat,” tegasnya. KPU LAMPUNG KEBERATAN Sampai sekarang ini tidak ada seorang analispun yang berani berspekulasi mengenai jadwal, apakah Pilgub Lampung dimundurkan ke tahun 2014 atau bahkan ke tahun 2015 sebelum hasil Rakor Kemendagri itu menjadi keputusan hukum. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Lampung, Nanang Trenggono menyatakan, pihaknya keberatan dengan opsi Rakor di Kementerian Dalam Negeri 18 Juli yang membatalkan Pilgub Lampung Tahun 2013. Dia menegaskan pihaknya sebagai Lembaga penyelenggara pemilu segera membicarakan masalah ini ke KPU Pusat, DPR-RI dan juga Kemendagri. Masalahnya, kata dia, pembatalan itu selain melanggar undang-undang juga mengacaukan tahapan pilgub yang sudah dibuat lembaganya. “Kami tetap berpegang pada jadwal yang telah dibuat dan belum ada rencana merubahnya,” katanya. KPU Lampung menjadwalkan hari H pilgub 2 Oktober 2013 dan kini sebagian tahapannya sudah berjalan. Lima komisioner KPU Lampung yang berangkat ke pusat itu adalah Nanang Treng-
Fokmal tidak rela masyarakat dikorbankan hanya untuk kepentingan pihak tertentu. Karena itu, jika ada pemaksaan, Fokmal siap menggugat,” tegasnya.
SUTAN SYAHRIR KETUA FOKMAL
gono (ketua), Edwin Hanibal, Handi Mulyaningsih, Solihin, dan Firman Seponada (anggota). Mereka akan menemui DPR, KPU Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri. Kelima komisioner menilai pembatalan pilgub melanggar kesepakatan Mendagri dan DPR yang memutuskan pemilukada 43 daerah, termasuk Pilgub Lampung digelar pada 2013. “KPU akan meminta penjelasan dan dukungan DPR. Bila perlu, setelah dari DPR, kami akan menyurati Presiden,” ujar Edwin Hanibal. Edwin mengatakan sikap KPU Lampung itu didukung KPU 14 kabupaten/kota. “KPU daerah dan PPK sebenarnya mau ikut ke Jakarta, tapi kami larang,” kata dia. Handi Mulyaningsih menambahkan selama belum ada kepastian hukum, pihaknya tetap menjalankan tahapan seperti biasa, yakni pemu-
takhiran data pemilih dan pengundian nomor urut pada 14-16 Agustus mendatang. “KPU bekerja sesuai dengan undang-undang. Tahapan pilgub tetap berjalan,” ujar Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Lampung itu. Selain akan menemui DPR, KPU Pusat, dan Kemendagri, KPU juga berencana menggugat pembatalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan penyelenggara negara. Dukungan kepada KPU untuk melawan pembatalan pilgub tersebut disampaikan calon wakil gubernur, Gunadi Ibrahim. Ketua DPD Gerindra Lampung yang maju dari jalur independen itu merasa dirugikan karena sudah jauh-jauh hari menyosialisasikan pencalonannya. “Saya kaget mendengar pilgub dibatalkan, tapi semuanya saya serahkan kepada KPU Lampung,” ujarnya. Sementara cawagub pendamping Berlian Tihang, Mukhlis Basri, tidak terlalu mempersoalkan pembatalan itu. Menurut dia, selama memiliki payung hukum yang jelas, pilgub bisa dilaksanakan. Ia menilai tidak ada
calon yang diuntungkan atau dirugikan. “Saya taat asas saja. Kalau untung-rugi, saya rasa semuanya sama karena belum ada yang menang dan yang kalah,” ujarnya. RIMSON
OPINI INDONESIA 018
7
KPU VS MENDAGRI
KPU Lampung Tuduh Mendagri Mencla-Mencle Rapat koordinasi (rakor) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masalah anggaran Pilgub Lampung ternyata tidak dapat diterima oleh KPU Lampung.
K
omisioner KPU Lampung Edwin Hanibal menganggap rapat yang digelar di Jakarta 18/7 lalu itu hanya sebagai sebuah lelucon. Sebab, KPU Lampung tidak diundang dalam undangan rapat dari Kemendagri bernomor 005/4718/OTDA itu, katanya. Edwin mengatakan, rapat itu digelar berdasarkan surat KPU Pusat bernomor 446/ KPU/VI/2013 tertanggap 26 Juni 2013 perihal pelaksanaan Pilgub Lampung. KPU memohon kepada Mendagri Gamawan Fauzi untuk memfasilitasi percepatan penyediaan anggaran Pilgub Lampung 2013. “KPU Lampung tidak diundang. Ini lelucon pemprov dan Kemendagri. Makanya yang fair saja, jangan menghambat-hambat pekerjaan lembaga lain. Kami penyelenggara seluruh Lampung, dari KPU sampai KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) nggak akan tinggal diam atas perla-
8
OPINI INDONESIA 018
kuan ini. Kami nggak memihak siapa-siapa, tapi ada yang nggak sportif,” kata Edwin 21/7. Menurut dia, yang berhak menentukan jadwal dan tahapan pilgub serta pemilu adalah KPU sesuai dengan undang-undang. Penyusunan jadwal dan tahapan dilakukan oleh KPU dengan cermat serta tidak asal susun karena ada aturannya. Kemudian, lanjut Edwin, jadwal itu disosialisasikan oleh KPU ke eksekutif dan legislatif, lalu ke masyarakat. Di mana, jadwal Pilgub Lampung 2 Oktober 2013 sudah dibuat dari 2012. “Tapi, memang kemudian pilgubnya dihalang-halangi oleh gubernur dan kronikroninya. Begitu juga dengan anggaran biayanya,” keluhnya. Jika membuat jadwal pilgub pada 2014, Edwin menganggap hal itu intervensi dan salah besar. Karena yang bisa membuat, mengubah, atau membatalkan jadwal dan tahapan hanya KPU, bukan lembaga lain atau pejabat manapun.
’’Tolong ini dipahami dengan jernih, bukan berpihak dengan calon atau pemprov. Karena ini sesuai dengan UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 32/ 2004 jo UU No. 12/2008 tentang Pemerintah Daerah, dan lain-lain,” tegasnya. Edwin melanjutkan, yang menghalanginya bisa dikenakan pidana pemilu yang jelas diatur di pasal-pasal ketentuan pidana pemilu UU No. 32/2004 atau UU No. 12/ 2008 tentang Pemda. ’’Itu juga sudah masuk kategori zalim,” ujarnya. Komisioner KPU Pusat Ferry mengatakan, rapat itu akan dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Johan dan dihadiri para komisioner KPU Pusat, perwakilan Pemprov Lampung, beserta jajaran lainnya. Itu dilakukan untuk mencarikan solusi pendanaan Pilgub Lampung. Masalah pendanaan pilkada, kata Ferry, hanya bisa dibiayai oleh APBD dan bukan dari pihak manapun. Karena itu, dia menegaskan, tidak dibenarkan bila pemerintah kabupaten/kota seLampung memberikan sumbangan dana untuk pembiayaan Pilgub Lampung. “Itu tidak bisa, masak pemerintah kabupaten/kota yang membiayai pilgub. Kasihan sekali bila pemprov-nya ya sampai harus meminta sumbangan,” kata Ferry. KPU MINTA JAMINAN RP40 MILIAR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung butuh jaminan dari Pemprov dan DPRD Lampung terkait tender logistik pemi-
lihan gubernur (pilgub). Komisioner KPU Lampung Sholihin, memperkirakan diperlukan dana paling tidak berkisar Rp40 miliar. Untuk persiapan logistik, katanya, paling tidak sudah bisa dilakukan minggu ketiga Juli 2013 mengingat proses tender logistik yang membutuhkan waktu 45 hari. ’’Hitung-hitungan minggu ketiga Juli 2013 ini harus diumumkan tendernya. Secara teknis, kita sudah siap,” kata dia di sela Rakor KPU Kabupaten/Kota Se-Lampung, beberapa waktu lalu. Menurut dia, sepanjang anggaran masih pembahasan, tender masih bisa jalan asalkan ada jaminan dari DPRD dan pemprov. Ja-
minan itu, lanjut dia, agar pemenang tender bisa bekerja tanpa khawatir tak dibayar. Hal senada juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih. Terpisah, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menyatakan enggan berkomentar banyak soal permintaan jaminan KPU itu. Ia menyatakan masih belum mengetahui mekanisme agar proses tender bisa berjalan, sementara anggaran masih bisa dibahas. ’’Soal mekanisme jamin-menjamin itu, saya tidak tahu apakah dimungkinkan atau tidak secara peraturan perundangundangan. Kita ini kan yang mau diatur
uang negara. Jadi, saya nggak tahu,” katanya. Dirinya juga pesimistis dengan konsep nota kesepahaman untuk memuluskan proses tender logistik KPU. ’’Ada nggak soal itu? MoU kan kesepakatan. Kita nggak tahu. Buktinya, MoU Sheraton nggak terpakai,” ucap politisi Partai Demokrat itu. Yang pasti, lanjut Marwan, kini proses penganggaran di DPRD Lampung masih dalam tahap menyelesaikan LKPj. Gubernur. Setelah itu, barulah masuk pembahasan APBD Perubahan 2013. Direncanakan, pembahasan APBDP 2013 bisa dilakukan setelah libur Lebaran. DAVE/DBS
ANGGARAN PILGUB
DPRD Lampung Hingga Kini Belum Bahas Anggaran Pilgub Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hingga saat ini ternyata belum pernah membahas adanya pembiayaan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2013 dan tidak ada Fraksi maupun anggota DPRD Lampung yang mempersoalkannya.
M
enurut Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan, dalam dialog tentang transparansi anggaran diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung, Sabtu 20/7 lalu menjelas-
kan, pada APBD Lampung 2013 memang tidak ada alokasi anggaran untuk Pilgub Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Hal itu memang sejak awal tidak diusulkan oleh Pemprov Lampung dan tidak ada Fraksi maupun anggota DP-
RD Lampung yang mengusulkan atau mempersoalkannya. “Sejak pembahasan hingga penetapan APBD Lampung tahun 2013 itu memang tidak ada diusulkan atau dibahas anggaran untuk Pilgub Lampung 2013, dan semua itu telah disetujui menjadi keputusan DPRD Lampung,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pula. Begitupula berkaitan permintaan atau desakan kepada DPRD Lampung untuk segera membahas pembiayaan Pilgub Lampung 2013 dalam RAPBD Perubahan tahun ini, menurut dia, hingga saat ini pihaknya masih menung gu inisiatif pengajuannya dari Pemprov Lampung. Tapi menurut Hantoni, sesuai dengan proses dan mekanisme penganggaran yang berlaku, RAPBD Perubahan 2013 baru akan dibahas setelah diusulkan oleh Pemprov Lampung. Padahal sesuai mekanisme dan prosesnya, pengajuan RAPBD Perubahan itu akan dilakukan setelah rampung pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) keuangan oleh gubernur Lampung terhadap pelaksanaan APBD 2013, sehingga dapat diketahui ada tidak sisa lebih anggaran (SILPA). “LKPJ itu juga harus dibahas dan disetujui oleh DPRD Lampung lebih dulu, baru kemudian dilakukan pembahasan RAPBD Perubahan itu pun setelah usulannya disampaikan pula oleh Pemprov Lampung,” ujar dia lagi. DAVE/ANT
OPINI INDONESIA 018
9
OTONOMI
Publik Tidak Prioritaskan Pilgub 2013 Masyarakat Lampung terkesan sama sekali tidak menempatkan pilgub Lampung tahun 2013. Perbincangan ke seharian masyarakat ternyata lebih tersita dengan kondisi ekonomi yang semakin berat belakangan ini.
P
enilaian seperti itu juga diberikan Ketua Konsorsium Pendidikan Politik untuk Rakyat (KPPR) Sugiyanto. Seperti dikutip pers, dia menilai jadwal pemilihan gubernur yang tidak pasti 2013 atau 2914, tidak memengaruhi masyarakat sebagai pemilih. Kapan pun pilgub dilaksanakan tidak ada dampak yang signifikan bagi publik, baik secara praktis maupun politis.“Saya baru pulang dari Lampung Timur dan berkunjung ke daerah-daerah pelosok. Masyarakatnya tidak ada yang tahu siapa saja cagub dan cawagub. Tidak tahu kapan jadwal pilgub. Mereka pun tidak perduli siapa yang menjadi gubernur kelak,|” kata dia, Senin 22 Juli lalu.Menurutnya, ditunda atau tidaknya pilgub Lampung juga tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sikap yang hampir sama juga dianut publik di Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Meski baliho sejumlah cagub dan cawagub sudah terpasang di lokasi-lokasi strategis, publik tidak menganggapnya sebagai hal yang perlu diperhatikan. “Kita mah sudah jenuh dengan pamplet gede seperti
10
OPINI INDONESIA 018
itu. P|emilihan lurah saja pun sudah pake pamplet. Kini, pamplet itu semakin diramaikan foto-foto caleg DPR baik untuk DPRI, DPRD Provinsi dan DPRD Lampung Tengah,” kata Arief seorang petani menjawab OPINI Indonesia. Beberapa lurah (kepala desa) di kecamatan itu yang disapa OPINI Indonesia juga mengatakan hal yang sama. Tetapi menurut pak Lurah yang minta jangan ditulis namanya itu, yang mengaku Tim sukses para pasangan cagub/cawagub memang sudah melakukan tugasnya meskipun masih pelan-pelan karena rakyat sudah bosan dengan pemilihan-pemilihan. “Kalau di desa saya, rakyatnya sibuk tani. Tak ada waktu membicarakan terlebih keadaan ekonomi sekarang ini tambah sulit,” katanya. TIDAK SERIUS Sementara itu Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung Muslim Basyar dalam siaran persnya kemarin (21/7) menilai komitmen pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawas-
lu) dinilai sangat lemah. Dia mengatakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak itu. Buktinya, sebagian masyarakat Lampung tidak tahu kalau pilgub akan digelar. Menurut dia, ini menunjukkan jika Gubernur, DPRD, KPU, dan Bawaslu tidak mempunyai komitmen yang jelas untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain sebagai penyelenggara, lembaga-lembaga tersebut semestinya tidak hanya untuk melakukan tahapan-tahapan dalam pilgub. Terkait masalah ketidaksiapan anggaran yang disebutkan menjadi penyebab pilgub tak bisa dilaksanakan tahun ini, Muslim Basyar sangat menyayangkan bahwa masalah itu hanya berputar-putar dilingkaran pihakpihak tersebut dan sama sekali tak diketahui rakyat. Masalah-masalah seperti ini, kata dia, seharusnya juga disosialisasikan kepada masyarakat luas agar sekian juta penduduk Lampung juga mengerti akan duduk perkara yang ada.. “ Pilgub ini pesta rakyat. Jadi semestinya rakyat juga harus diberikan pendidikan politik yang cerdas. Dan tidak hadirnya penyelenggara pilkada atau pemilu pada dialog yang digelar HMI hari ini (kemarin), menunjukkan jika komitmen penyelenggara ini sangat lemah,’’ sesalnya. Kekecewaan Muslim ini datang karena HMI menjadwalkan Dialog Kebangsaan HMI kemarin. Namun, komisioner KPU dan pimpinan Bawaslu yang diundang sebagai pemateri justru tidak hadir sehingga dialog dibatalkan. Rencananya, diskusi bertema Analisis Penyelenggaraan Pilkada dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. DAVE
Perindo
Capres I Parpol I Teroris I Hukum
Hary Tanoesoedibjo : Indonesia Butuh Pemimpin Tegas Indonesia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Dengan potensi itu, seharusnya masyarakat bisa lebih sejahtera. Namun kenyataannya, potensi tersebut tidak dikelola dengan baik.
K
arena itu, menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT), Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih, tegas, dan memiliki kepedulian untuk bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
HT mengatakan, Partai Hanura adalah partai yang bersih, peduli, dan tegas. Imej ini, ujarnya, harus ditanamkan setiap kader Partai Hanura. “Sebab, masyarakat ingin para wakilnya bersih dan tidak korupsi,� tegas HT saat menghadiri temu kader Partai Hanura di
Hotel Heritage, Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Senin (22/7/2013). Dalam temu kader yang dihadiri ratusan kader, pengurus partai, dan seluruh calon anggota legislatif (caleg) Partai Hanura dari Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara ini, HT mengatakan, kesenjangan yang terjadi di masyarakat justru kian hari kian melebar dan tidak mengarah pada sesuatu yang baik. Jika kesenjangan tersebut dibiarkan terlalu lama, maka akan mengancam stabilitas nasional. OPINI INDONESIA 018
11
CAPRES
Karena itu, kata HT, seluruh kader dan calon legislatif (caleg) Partai Hanura memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan semua persoalan ini. DPP Partai Hanura, lanjutnya, siap membantu para caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk bisa ikut serta memecahkan berbagai persoalan bangsa. HT juga menyatakan, suara yang diperoleh para caleg di setiap daerah pemilihan sangat berarti bagi partai, terutama dalam mengusung calon pemimpin yang bersih, tegas, dan memiliki kepedulian tersebut dalam pertarungan pemilihan presiden pada 2014 mendatang. “Kontribusi apapun yang diberikan para caleg dan kader, itu sangat berarti bagi Hanura. DPP siap membantu para caleg yang bertarung di Pemilu 2014,” katanya. Ketua DPC Partai Hanura Tana Toraja Andarias Ta’dan mengatakan, kedatangan HT ke Toraja memberikan semangat dan nilai tambah bagi kader dalam menghadapi Pemilu 2014. Kader Hanura di Tana Toraja dan Toraja Utara siap memenangkan pasangan Wiranto-HT pada pemilihan presiden 2014. “Kedatangan Pak HT makin mendorong semangat kader untuk berjuang meraih kemenangan di Pemilu 2014 maupun pemilihan presiden,” tandasnya. Selain bertemu kader partai, HT dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Indonesia (Perindo) juga menghadiri peringatan 100 Tahun Injil Masuk Toraja (IMT) yang dipusatkan di Kota Rantepao, Toraja Utara.
12
OPINI INDONESIA 018
HT disambut langsung Ketua Umum Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja, Musa Salusu. Dalam peringatan 100 tahun IMT, HT juga memberikan kesaksian iman di hadapan ribuan warga gereja Toraja dari berbagai daerah di Indonesia. LANTIK PERINDO SULAWESI SELATAN Selain menghadiri dua acara itu, HT juga memberikan kuliah umum dan dialog dengan Forum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Rencananya, HT juga mendeklarasikan DPW Perindo Sulsel di Lapangan H Kai, Galangan Kapal,
Kelurahan Bulowa, Makassar, hari ini. Deklarasi DPW Perindo Sulsel berbeda dengan kebanyakan deklarasi organisasi pada umumnya. Deklarasi ini dilakukan di salah satu kawasan permukiman padat penduduk di Makassar. Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadan mengatakan, deklarasi ini dikemas secara sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Perindo dekat dengan rakyat dan hadir untuk rakyat. Selain itu, juga menjadi pertanda bahwa kehadiran Perindo bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sanusi mengatakan, jika deklarasi dilakukan di tempat mewah, maka yang cenderung merasakan hanya mereka yang hadir saja. Seusai deklarasi dan pelantikan pengurus DPW Perindo Sulsel, HT menemui warga miskin di Makassar sekaligus menyerahkan bantuan. Menurut Sanusi, dengan memberikan bantuan, Perindo bisa langsung berkonstribusi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bantuan yang diserahkan berupa seribu paket sembako untuk warga miskin, bantuan untuk taman kanak-kanak pendidikan Alquran, dan bantuan untuk panti asuhan. Deklarasi Perindo diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan warga di sekitar galangan kapal di daerah Bulowa. RAYMOND
PARPOL
Partai Gerindra Kecam Aksi Anarkis FPI Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengecam aksi brutal dan tak manusiawi ormas Front Pembela Islam (FPI) baru-baru ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo menyebutkan, wilayah Indonesia harus bebas dari tindakan anarkis.
G
erindra mengecam semua tindakan yang sifatnya anarkis. Indonesia harus bersih dari tindak kekerasan,” kata Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR itu mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dan harus dipatuhi oleh siapa saja, termasuk ormas FPI. “Kita punya hukum. Apa yang dilakukan FPI tak perlu terjadi dan itu pelanggaran. Pemerintah diminta tegas dengan memberikan sanksi kepada FPI. Kalau perlu dibubarkan,” katanya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin menyebutkan, sikap tegas pemerintah terhadap FPI sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap ormas apapun yang bertidak anarkis agar masyarakat bisa beraktifitas dengan tenang. FPI sebaiknya tidak melakukan sweeping karena itu merupakan domain dari penegak hukum dan jika itu tetap dilakukan maka Kepolisian harus bertindak
tegas dan jangan dibiarkan,” kata Saleh Husin yang juga Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu.(*) NU DAN MUHAMMADIYAH Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menunggu sikap resmi NU dan Muhammadiyah mengenai rencana pembubaran Front Pembela Islam (FPI), kata politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR Melanie Leimena Suharly. Menurut Melanie, meskipun berwenang penuh untuk membubarkan FPI, tapi Presiden tak ingin gegabah dan melanggar aturan. “Mungkin Presiden SBY akan lakukan tindakan kalau semua unsur terutama NU dan Muhammadiyah sepakat untuk membubarkan FPI. Jangan sampai Presiden sudah siap, terus ada penentangan dari unsur lain. Presiden maunya semua dengan kesetujuan elemen masyarakat karena tak mau ada UU yang dilanggar, HAM yang dilanggar,” kata Melanie di Jakarta, Rabu. Melanie juga menyayangkan sikap Ketua FPI Rizieq Shihab yang mempertanyakan alasan Presiden mengecam aksi FPI di Sukorejo, Kabupaten Kendal. “Tidak benar dong Presiden disalahkan. Tidak boleh menghujat dan menyalahkan kepala negara. SBY masih sabar. Siapa pun yang menghujat dan menyalahkan kepala negara, saya sangat menyayangkan dan me ANT nentang,” kata Melanie OPINI INDONESIA 018
13
TERORIS
Densus 88 Lumpuhkan Empat Terduga Teroris EMPAT orang terduga teroris masing-masing bernama Dayat, Riza, Mugi Hartanto, serta Sapari Senin 22/7 lalu berhasil dilumpuhkan Tim Densus 88 di di Jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Jawa Timur. Dua yang disebut pertama merupakan terduga teroris asal Medan jaringan Poso yang menyusup ke wilayah Jawa Timur dengan membawa senjata api dan bom rakitan
K
apolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menjelaskan penembakan terpaksa dilakukan terhadap dua orang terduga teroris karena mereka membawa senjata api dan bom rakitan. “Mereka ditembak karena bersenjata dan membawa bom yang disembunyikan dalam tas,” terangnya saat
14
OPINI INDONESIA 018
menggelar siaran pers di lokasi kejadian. Kapolda hanya menegaskan bahwa penembakan (dari jarak dekat) terpaksa dilakukan karena keduanya “bersenjata”, sehingga petugas tidak mau berspekulasi jika terduga teroris melakukan perlawanan dengan menembak ataupun menarik pemicu bom rakitan yang ada di dalam tas ransel
salah satu pelaku. “Kami sudah intai mereka sejak Sabtu (20/7) di Tulungagung. Tadi malam (Minggu, 21/7) sekitar pukul 21.00 WIB kapolres dan jajaran sudah diberi tahu dan melakukan kesiagaan penuh memantau pergerakan keempat teroris ini,” jelasnya. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menembak mati dua pria terduga teroris jaringan Poso dan menangkap dua lainnya saat singgah sebuah warung kopi di pinggir jalan raya Kota Tulungagung, Jawa Timur, Senin 22/7, sekitar pukul 09.00 WIB. SUDAH 2 BULAN DI TULUNGAGUNG Riza, salah satu terduga teroris jaringan Poso yang tewas ditembak tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sudah tiga bulan berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sekretaris Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Pranoto, Senin mengatakan Riza selama ini menginap di Masjid Al Jihad dan lembaga TK/PAUD Aisyiyah yang juga digunakan sebagai Madrasah Diniyah Desa Penjor. “Dia mengakunya dari daerah Gunungkidul, Yogyakarta. Tapi selama di sini Riza ataupun takmir masjid (Al Jihad) tidak pernah membuat pemberitahuan resmi ke desa,” kata Pranoto kepada wartawan. Penjelasan Pranoto, identik dengan pengakuan keluarga salah satu terduga teroris lain asal Desa Penjor, Sapari.Mereka menyebut Riza selama di Desa Penjor hanya sebatas melakukan dakwah keagamaan dan mengajar mengaji pada anak-anak kecil di Desa Penjor serta Gambiran. Tidak ada aktivitas mencurigakan dilakukan oleh Riza selama di desa tersebut. Rasa curiga warga mulai muncul setelah pemuda berperawakan kurus tinggi serta berjenggot tipis tersebut meminta izin pulang, dan kembali lagi ke Penjor bersama pemuda berambut gimbal yang belakangan diketahui bernama Dayat, terduga teroris lain yang tewas ditembak Densus 88. “Tapi kami tidak tahu jika mereka jaringan teroris. Warga hanya curiga karena pemuda yang berambut gimbal ini memiliki tampang sangar, tubuhnya besar dan rambutnya gimbal seperti berandalan,” tutur Suparti dan Siwoharini, dua adik kandung Sapari ditemui di rumah mereka di Desa Penjor. Informasi warga, Dayat masuk Desa Penjor bersama Riza yang sudah dikenal sebagai ustad pendatang sejak dua hari sebelum akhirnya ditembak Densus 88 Antiteror di sebuah warung kopi belakang halte bus di jalan Pahlawan, Kota Tulungagung, Senin 22 Juli lalu itu. RAYMOND/ANT/DBS
HUKUM
KPK Intensifkan Pemeriksaan Kasus Century Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tahun ini perkara Century naik ke persidangan. Lembaga antirasuah itu pede, karena mengaku telah menemukan sejumlah barang bukti adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pemberian FPJP serta penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
B
ukti itu kami dapat saat penggeledahan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu,’’ terang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurutnya, pasca penggeledahan di BI beberapa waktu lalu, KPK mulai melakukan peningkatan dan percepatan proses penyidikan. ’’Direktur-direktur di bawah deputi 4 dan 6 juga telah diperiksa, termasuk
subdirektoratnya. Mudah-mudahan tahun ini tersangka bisa dibawa ke pengadilan,’’ jelas Bambang. Senada dengan Bambang, Ketua KPK Abrahan Samad kasus Bank Century itu membuka peluang baru adanya tersangka lain. Saat ini KPK baru menetapkan Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. ’’Kenapa saat kami buat sprindik, di dalamnya tertulis dan kawan-
kawan? Ya, karena kami sudah mengantisipasi bahwa kasus ini akan berkembang. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya dua tersangka,’’ jelas Abraham. Ia meyakinkan, KPK tidak takut terhadap pejabat siapa pun yang terlibat dalam kasus ini. Dia kemudian memberikan contoh terhadap penyidikan kasus Hambalang. ’’Kali pertama kami tetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Banyak yang tertawa dan menyatakan KPK hanya beraninya sama PPK (pejabat pembuat komitmen). Katanya KPK tidak berani dengan menteri dan ketua umum partai, buktinya kan berkata lain. Nah, Century juga akan seperti itu,’’ ujar Abraham. Pria kelahiran Makassar itu mengaku, KPK tidak takut jika dalam perjalanannya kasus Century ini memang mengarah pada keterlibatan pejabat lain, sekalipun gubernur BI kala itu. ’’Kalau memang terbukti ya pasti kita tetapkan sebagai tersangka. Enteng saja,’’ ucapnya. Abraham mengatakan KPK juga pernah memeriksa Wakil Presiden Boediono, yang kala kasus ini terjadi dia sebagai gubernur BI. Menurut Abraham, KPK tidak pernah merasa terhambat ataupun diintervensi. ’’KPK tidak pernah merasa ragu untuk memeriksa Boediono, sama sekali tidak,’’ tegasnya. Ia menjelaskan, penetapan peraturan BI merupakan produk kolektif kolega Dewan Gubernur BI. Nah, dalam perkara Century ini, penetapan FPJP juga terjadi karena adanya peraturan BI. Oleh karena itu, seharusnya seluruh dewan gubernur bertanggung jawab atas perkara ini. Abraham menegaskan, perkara Century itu bukan kejahatan biasa. Oleh sebab itu harus diurai benangnya. Apalagi kasus ini terjadi ketika Abraham dan sejumlah pimpinan KPK belum menjabat. ’’Ibaratnya begini, kalau dalam kasus pembunuhan, tempat kejadian perkara sudah hancur. Jadi, kami harus benar-benar merekonstruksinya dengan hati-hati,’’ paparnya. OLISIAS
OPINI INDONESIA 018
15
STRATEGIC REVIEW
DEMOKRASI KEBABLASAN MENGAN
TAHUN-TAHUN terakhir ini, kita berada dalam era yang tidak baik dipandang dari segi kebangsaan dan landasan kebangsaan kita. Reformasi ternyata telah menghidangkan permasalahan yang sulit dituntaskan oleh siapapun yang memegang pemerintahan.
K
ebebasan yang dijanjikan oleh reformasi telah diselewengkan menjadi sikap seenaknya sendiri (kebablasan), kata mantan Wakil KSAD Letjen Purn. Kiki Syahnakri, dalam acara ‘deklarasi menolak ideology selain Pancasila’ di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung, Sabtu 4 Agustus 2012 lalu. Kiki mengatakan, reformasi yang dilakukan pada 1998 tanpa kewaspadaan dalam arus globalisasi yang menderas menyebabkan begitu mudahnya proses perubahan itu ditunggangi oleh kelompok liberal yang meletakkan kepentingan pasar di atas segalanya. “Reformasi telah dibajak oleh liberalisme yang akar budayanya adalah individualisme,” tegasnya.
16
OPINI INDONESIA 018
Tentu saja, adalah suatu aib bila kita mengorbankan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal itu berarti kita berhianat terhadap seluruh perjuangan bangsa dan berhianat pula kepada pendiri Republik ini. Untuk dapat menghadirkan pemikiranpemikiran tentang upaya apa yang perlu dilakukan agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tersebut dapat terjaga dan sekaligus meminimalisir potensi konflik yang terus merebak di berbagai wilayah, maka beberapa waktu lalu, OPINI Indonesia mengadakan perbincangan khusus dengan DR Nuril Hakim Yohansyah, Pengamat Politik- mantan Deputi Menpora 1997 dan kini Wakil Ketua Koordinator Alumni Lemhannas XXXI
DEMOKRASI DI INDONESIA Secara jujur harus diakui, kata Dr Nuril Hakim Yohansyah, kesadaraan kebangsaan yang menghantarkan pada pengertian mendalam tentang nilai-nilai kekeluargaan yang telah sekian lama melandasasi kehidupan bangsa kita, semakin meredup. Secara psikologis, katanya, sudah terjadi kelelahan/fatique di masyarakat yang membuat masyarakat tidak lagi mau berpikir panjang. Dan, masyarakat yang berada dalam situasi kelelahan seperti itu menjadi lahan yang mudah dipecah belah demi kepentingan politik yang tidak sehat. Kelelahan itu juga membuat masyarakat mudah percaya kepada isu. Masyarakat tidak lagi percaya pada siapapun yang tadinya berada pada posisi memberikan arah dan pedoman bagi perjalanan bangsa. “Kita menghadapi krisis kebangsaan,” katanya. Keadaan inilah, yang menurut dia, membuat banyak yang mulai bertanya-tanya apakah kita ini masih memiliki pemimpin atau tidak. Kesimpang siuran di kalangan pemerintah dan elite seperti permasalahan pemilihan gu-
STRATEGIC REVIEW
NGANCAM INTEGRASI BANGSA
bernur (pilgub) Lampung sekarang ini, sangat membingungkan rakyat. Tidak adanya otoritas yang patut dipercaya dan dihormati. Terkait pilgub misalnya, KPU Lampung tidak salah, dan demikian juga Pemprov Lampung (eksekutif dan legislative) juga benar. Kita mencatat, pertentangan dan silang sengketa muncul di tengah bangsa kita. Sepertinya, perkataan toleransi, kerukunan dan musyawarah yang selama ratusan tahun memandu perjalananan bangsa, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Dr NURIL mengingatkan bahwa BANGSA INDONESIA adalah sebuah bangsa yang heterogen, yang saat ini sedang menghadapi konflik social yang parah dan bahkan benih-benih sparatisme bermunculan di beberapa wilayah. “Kita perlu arif dan jujur mencermati ini semua dan berusaha keras menghentikannya, karena dampaknya sudah mengancam integrasi nasional kita,” katanya Menurut dia, berbagai masalah berat yang dihadapi sekarang ini, tidak terlepas dari penerapan sistim politik dan sistim pemerintahan yang tidak pas untuk membentuk suatu kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Sejarah mencatat, kita telah mencoba beberapa sistim politik, seperti sistim politik liberal (1950-1959), sistim Demokrasi Terpimpin di bawah Pre-
siden Soekarno (1959-1965), kemudian sistim Demokrasi Pancasila di bawah Presiden Soeharto (1966-1998), dan sekarang di era Reformasi ini kita menjalankan Demokrasi Liberal. Kita juga telah melakukan beberapa kali amandemen UUD 1945 dan akan terus lagi melakukannya dalam rangka menyusun sebuah konstitusi yang lebih kondusif bagi pengembangan demokrasi tersebut. Dari pengalaman itu, kata Nuril, penerapan demokrasi liberal seperti sekarang ini tampaknya tidak cocok, dan bahkan semakin memperparah keadaan dan rentan konflik sosial. Karena itu, kata dia, pertanyaan yang selalu muncul belakangan ini adalah ‘apakah sistim seperti itu masih bermanfaat atau tidak’ Di Amerika Serikat, tambah Nuril, sistim demokrasi liberal memang berhasil. Amerika yang juga masyarakatnya heterogen (plural) seperti Indonesia sudah merasakan bahwa sistim liberal itu cukup efektiv dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyatnya dengan tingkat konflik yang minimal. Tetapi, perlu diingat juga, bahwa Bangsa Amerika sudah memperjuangkan itu dalam rentang waktu yang panjang (ratusan tahun). Kini, semua warga AS menerima dan mengakui sistim politik Demokrasi Liberal dengan pemerintahan presidentil sebagai yang paling cocok untuk me-
reka. Karena itu nilai-nilai Demokrasi Liberal dan kaidah-kaidah sistim pemerintahan presidential diterima, diakui serta dihormati oleh masyarakat AS. Semua aturan dalam sistim tersebut dilaksanakan dengan patuh. Misalnya, siapapun yang menjadi presiden akan diakui dan diterima asalkan dipilih melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Atau, siapapun presidennya apabila dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum akan dikenai tindakan termasuk impachment oleh Senat. Demikian pula demo atau unjuk rasa yang merusak atau yang mengganggu hak milik orang lain dikenai tindakan hukum tegas dan seterusnya.. Dia mengatakan, demokrasi hanya akan bisa berkembang pada kondisi masyarakat relatif makmur dan berpendidikan, karena di situlah akan terbentuk kelas menengah baru yang menjadi penggerak demokratisasi. “Demokrasi cenderung mudah berubah menjadi anarki di dalam masyarakat yang tingkat kemakmuran dan pendidikannya rendah, sebab massa yang miskin dan bodoh adalah kerumunan yang emosional,” katanya pula. Di negara berkembang yang kehidupan dan tingkat pendidikannya relatif masih rendah, menurut Nuril, pertanyaan yang selalu muncul adalah mana yang perlu lebih perlu didahulukan; perut atau mulut atau kesejahteraan atau demokrasi? “Dua hal ini bobotnya sama, tetapi mustahil dibangun secara bersamaan. Biasanya, negara yang mendahulukan demokrasi tertinggal dalam pembangunan kesejahteraan, sedangkan yang mendahulukan kesejahteraan tertinggal dalam pembangunan demokras.i”. JUJUR MENGENALI MASALAH Untuk negara yang sedang menuju ke era demokratisasi, dimana kebebasan menjadi salah satu factor, preseden buruk tersebut akan menjadi penghambat besar. Kebebasan tetap dijamin namun semuanya harus dibuat rambu-rambu yang menjaga agar kebebasan tidak berbenturan dengan kepentingan publik, kata Nuril. Euphoria reformasi, demokrasi dan ditambah lagi isu-isu HAM (hak azasi manusia), katanya lagi, bisa saja merupakan “permainan” negara maju membuat kita terlena. Inggris sendiri adalah negara kerajaan. OPINI INDONESIA 018
17
STRATEGIC REVIEW
NURIL HAKIM Y. DEWAN AHLI OPINI GROUP
Tetapi, hak-hak rakyatnya terpenuhi dan berjalan baik. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa bukan system demokrasi liberal itu yang jelek, cuma timing penerapannya bagi bangsa ini belum tepat (pas). Banyak contoh yang bisa diambil, salah satunya adalah sistim pemilu langsung yang belum dapat dilaksanakan dengan baik - dan ini diindikasikan dengan banyaknya persoalan pemilu yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)- menjadi indikasi bahwa kita telah terperosok lagi dalam kekalutan social politik (confius). Di Lampung sendiri, katanya, kebebasan yang kebablasan itu sudah kerap terjadi. Kantor bupati dibakar, kantor polsek dirusak, asset perusahaan dirusak (Bratasena), asset yang dibiayai negara seperti Patung ZAP di Kalianda dirusak, milik perusahaan dijarah dan lain-lain, menunjukkan bahwa kebebasan yang diberikan itu belum bisa kita gunakan dengan baik. Sementara itu, kondisi hidup yang semakin sulit, dan ditambah lagi dengan proses-proses politik yang tiada henti (seperti pemilu, pilkada, pemilihan kepala kampung dst) secara psikologis telah membuat rakyat dalam fatique (kelelahan). “Bahayanya, masyarakat yang dalam posisi kelelahan (fatique) seperti itu, mudah menjadi lahan empuk dipecah-belah oleh provakator, karena dalam kondisi seperti itu masyarakat mudah percaya kepada isu,” ujar-
18
OPINI INDONESIA 018
nya. Karena itu, membicarakan potensi konflik sosial tersebut tidak bisa sepotongsepotong. Diperlukan keberanian dan keterusterangan untuk mengenali akar permasalahannya. Kemudian dilakukan proses penyelesaian yang terus menerus sehingga tuntas. Mengapa? Karena berbagai konflik memiliki akar masalah yang berbeda, tetapi seperti yang terlihat selama ini, seringkali penyelesaiannya dilakukan dengan pola yang sama. Proses penyelesaian yang awalnya dilakukan dengan dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum, tiba-tiba dapat juga berubah dengan pendekatan budaya atau bahkan pendekatan politik, seperti dengan membuat pernyataan sikap dst.nya. Pemetaan akar permasalahan tidak tersentuh. Benang merah permasalahan menjadi tidak jelas, sehingga pendekatan yang dilakukan pun tidak juga jelas polanya apakah pendekatan budaya, politik atau keamanan. “Ini sangat berbahaya. Sebab, jika penangannya tidak sesuai dengan tipologi masalahnya, maka luka-luka social itu akan sulit terobati dan akhirnya menjadi persoalan yang paling sulit dituntaskan dan membutuhkan waktu lama,” katanya. Untuk mengurangi konflik social dan kecenderungan disintegrasi nasional tersebut, menurut Nuril, perlu dilakukan beberapa
hal yaitu : Pertama, Pengetatan pendirian partai politik, misalnya dengan menerapkan Parliament Tresshold 20 persen. “Dulu, dalam suatu diskuasi di Lemhannas saya pernah mengusulkan PT 20 persen itu,” katanya lagi. Kedua, para pemimpin politik dan elite bangsa harus menghentikan konflik mereka, karena itu mempengaruhi situasi ke bawah (akar rumput). Ketiga, harus ada kemauan pemerintah untuk memadukan antara ketegasan dan persuasive. Pemerintah pusat harus mampu mencerminkan suatu pemerintahan yang tegas, kokoh dan kuat agar mampu mempertahankan wibawanya terhadap daerah. Ketegasan dalam pelaksanaan hukum merupakan hal yang sangat mendesak untuk menghindari adanya orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di sisi yang lain harus dilakukan dialog dengan tokoh-tokoh daerah yang rawan konflik agar bisa memahami apa kemauan mereka. Keempat, semua upaya diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat, dan melakukan upaya penegakan hukum untuk menumbuhkan perasaan aman serta melaksanakan otonomi daerah untuk menjamin keadilan. Sebab dengan adanya kemakmuran, rasa aman, dan keadilan, maka konflik social dan gerakan sparatisme bisa di-kurangi. RIMSON
Perum Bulog
Ekonomi I Industri I Pendidikan I Lingkungan
Bulog Jamin Daging di Lampung Aman Perum Bulog Divisi Regional Lampung menjamin ketersediaan daging di daerah itu sehingga tidak perlu menerima jatah daging impor dari Australia.
P
ersediaan daging di Lampung aman, sehingga untuk sementara pendistribusian daging impor itu baru dilakukan di daerah yang mengalami kekurangan ketersediaan daging seperti Jabodetabek,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Bulog Divre Lampung Susana di Bandarlampung, Rabu (24-7). Ia mengatakan persediaan sapi lokal di Lampung mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan, katanya, Lampung mampu mengirimkan sapi dan daging ke beberapa daerah lain di Indo-
nesia. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Lampung, konsumsi daging sapi per kapita per tahun di Lampung (2012) mencapai 2,30 gram per kapita per hari. Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan ketersediaan ternak sapi di Lampung yang m encapai sekitar 700 ekor. Menurut DKP Lampung, ketersediaan daging sapi per bulan di daerah itu pada Juli 2013 mencapai 1.528 on, dengan konsumsi daging tersebut hanya mencapai
596 ton, sehingga surplus. Ketersediaan daging ditingkatkan pada Agustus 2013 mencapai 2.331 ton, dengan prediksi konsumsi mencapai 2.201 ton. Kondisi itu menunjukkan bahwa konsumsi daging masyarakat Lampung masih dapat tercukupi dengan persediaan ternak lokal. Seorang warga Bandarlampung, Maryam (64), mengaku dalam sebulan hanya mengonsumsi daging sebanyak dua hingga tiga potong. “Biasanya saya makan daging jika ada acara besar saja, seperti pernikahan, syukuran, atau saat Idul Fitri maupun Idul Adha,” kata dia. Dia mengaku paling banyak mengonsumsi daging saat Idul Adha. “Pada saat itu ketersediaan daging melimpah dan OPINI INDONESIA 018
19
EKONOMI saya bersama keluarga bisa mendapatkanya secara cuma-cuma,” katanya. Seorang warga Sukarame Bandarlampung yang juga pedagang bakso, Zulkarnain (29), mengatakan kendati ketersediaan daging sapi di Lampung melimpah, ternyata harganya tetap mahal.
20
OPINI INDONESIA 018
“Kalau di Lampung dibilang melimpah daging, kenapa harga daging harus mahal bahkan sampai harus impor,” ujar dia. Ia mengatakan setiap memproduksi bakso dan harus membeli bahan baku daging, harga daging sapi masih selalu mahal. “Pada Bulan Puasa ini, harga daging sapi Rp85 ribu
sampai dengan Rp90 ribu per kilogram, pasti kalau mau Lebaran harga daging sapi itu akan lebih tinggi lagi,” katanya. Dia berharap pemerintah mampu mengendalikan harga daging dan bahan pokok terutama di pasar tradisional sehingga tidak menjadi tinggi dan bahkan tak terkendali. ANT/DBS
EKONOMI
Kemenparekraf Gelar Seleksi Reka Baru Desain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar seleksi Reka Baru Desain Indonesia (RBDI) 2013 untuk menjaring bakat dan karya desain kreatif anak bangsa.
M
elalui RBDI ini kami harapkan timbul talenta baru di bidang desain yang semula belum muncul, karena kita belum memberi apresiasi dan mengetahui apa hambatan mereka,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan dari ajang itu, karyakarya akan difasilitasi dengan pengembangan kapasitas agar dapat tercapai nilai ekonomi dan sosialnya. Program itu, kata dia, merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia
22
OPINI INDONESIA 018
untuk memacu generasi muda yang memiliki talenta sebagai desainer Indonesia. “RBDI tahun ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para peserta dalam mengembangkan kreativitasnya dan membuka partisipasi masyarakat yang memiliki unsur lokal yang kuat pada bidang desain,” katanya. Desain meliputi arsiektur dan arsitektur lansekap, desain interior, desain mode, desain komunikasi visual, desain produk, dan desain kemasan. Tahun 2013 RBDI mengambil tema Indonesia Design Power yang sekaligus diharapkan mampu berkontribusi positif ter-
hadap peningkatan desain inovatif Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. “Kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal Indonesia adalah salah satu inspirasi utama dari karya desain kita,” katanya. Oleh karena itu, salah satu tujuan RBDI adalah menjadi wahana yang dapat memunculkan wajah-wajah baru dalam dunia desain Indonesia yang berdaya saing tinggi. “Wajah baru ini juga kami harapkan mampu tumbuh dan berkembang maksimal melalui peningkatan kapasitas secara berkelanjutan,” katanya. Pihaknya berupaya untuk merancang program peningkatan kapasitas desainer dan apresiasi pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus peningkatan nilai ekonomi melalui komersialisasi dan peningkatan nilai sosial. Pada 2012, kontribusi sektor industri kreatif khususnya subsektor kuliner dan fashion mencapai Rp164,6 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tingkat serapan tenaga kerja mencapai 3,8 juta orang. Sementara subsektor arsitektur menyumbangkann 4,2 persen terhadap total sektor industri kreatif dengan nilai Rp19,9 triliun. ANT
Kementan Lakukan Pelepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia Setelah melalui proses selama 38 tahun akhirnya Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pelepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertanian No 4468/Kpts/SR.120/7/2013.
P
elepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia tersebut dilakukan oleh Menteri Pertanian Suswono dengan penyerahan SK Mentan tentang Pelepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia (KPI) kepada Ketua Komisi Peternakan dan Kesehatan Hewan PP Pordasi (Persatuan Olah Raga Berkuda Indonesia) Soehadji di Peternakan Kuda Pamulang Tangerang Selatan, Banten, Rabu. “Ini merupakan prestasi yang membanggakan, pemerintah sangat mengapresiasi. Ini Karya anak bangsa yang pertama kali dihasilkan di bidang pemuliaan ternak,” katanya. Suswono menyatakan, melalui pelepasan Rumpun Kuda Pacu Indonesia merupakan bukti baru bidang peternakan bahwa bangsa Indonesia mampu menghasilkan ternak bibit. Menurut dia, KPI di masa mendatang dapat dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi oleh para pemulia ternak lainnya seperti sapi potong, guna menjadikan bangsa Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ternaknya. Mentan menyatakan, kegiatan pemuliaan hingga menghasilkan bibit yang benar-benar berkualitas memerlukan kesabaran karena memerlukan waktu bertahun-tahun bahkan hingga ratusan tahun. “Sering kali kita ingin praktisnya saja dengan mengimpor. Oleh karena itu kegiatan pemuliaan ini harus diapresiasi apalagi ada plasma nutfah asli Indonesia yakni kuda Sumba,” katanya. Pada acara yang juga dihadiri Menteri Pertanian periode 2004-2009 Anton Apriyantono serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro tersebut, Mentan Suswono menyaksikan peragaan kuda-kuda pacu Indonesia hasil pemuliaan itu. ANT
OPINI INDONESIA 018
23
INDUSTRI
P
Pelaku Industri Beralih Gunakan Bahan Lain Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengatakan, banyak industri makanan beralih menggunakan bahan lain sebagai dampak meningkatnya harga sejumlah bahan pangan.
ara pelaku usaha tetap menjalankan usaha di bidang makanan meski sebagian besar mengganti daging dan ayam dengan ikan atau bahan lain,” kata Euis Saedah saat ditemui ANTARA di sela-sela acara bazaar dan pameran, di Kantor Kemenperin Jakarta, Selasa. Menjelang Lebaran, tambahnya, pelaku usaha makanan beralih ke bahan-bahan yang tidak terlalu banyak terpengaruh kenaikan harga itu. Contohnya bisa ke ikan, kentang yang diolah berbentuk korek api, hingga gorengan teri kacang pedas. Upaya peralihan bahan baku itu, menurutnya, dilakukan sebagian besar pelaku usaha untuk menekan penggunaan daging dalam produksinya. Euis juga menuturkan pelaku usaha harus berpikir berkali-kali untuk meningkatkan produksi karena adanya gejolak harga beberapa bahan makanan seperti daging, bawang dan cabai. “Ada strategi untuk mengendalikan pembuatan makanan berbahan baku daging, ayam dan cabe bawang yang kemarin ini tinggi, mereka terpaksa mengurangi produksi hingga seperempatnya,” katanya. Ia juga mengaku terus mencoba membesarkan hati pelaku usaha dan mengajak mereka menanggapinya sebagai tantangan. Euis memperkirakan sekitar dua bulan setelah Idul Fitri gejolak harga bahan pangan sudah bisa kembali stabil dengan catatan adanya penyelesaian manajemen pasokan dan permintaan. “Kita harus bisa prediksi kebutuhan seperti apa, di sisi suplai bagaimana mengatasinya, supaya jangan sampai kata satu pihak kok impor wong barang cukup, tapi ada yang menjerit kurang, hingga terpaksa buka kran impor,” katanya ANT
Masyarakat Indonesia Paling Gemar Menabung Nielsen Global Survey of Consumer Confindence Intentions menyatakan konsumen Indonesia dapat mengelola kehidupan keuangan secara berhati-hati dengan cara menabung.
M
anaging Director Nielsen Indonesia Catherine Eddy mengatakan, konsumen Indonesia memiliki angka tertinggi dalam hal menabung dengan 7 dari 10 (71 persen) konsumen menabung dana cadangan dari hasil penghasilannya. “Ini tertinggi, 24 poin di atas rata-rata global sebesar 47 persen, diikuti oleh Hong Kong
24
OPINI INDONESIA 018
dan Filipina dengan 70 persen, Vietnam 68 persen dan Thailand 63 persen,” ujar Catherine di kantornya, Mayapada Tower, Jakarta, Rabu (24/7/2013). Catherine mengatakan, data ini diperoleh secara online dari 500 responden Indonesia terlibat dalam riset Nielsen pada 13-31 mei 2013. Dia menambahkan, dalam hal investasi pun Indonesia selalu
bagus dimana sepertiga (33 persen) konsumen Indonesia dalam survei online yang dilakukan dana cadangan yang ditabung digunakan untuk berinvestasi dalam saham dan reksa dana. “Berbeda apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumen global dalam survei secara global yang hanya 19 persen,” katanya “Sebuah indikasi lebih lanjut bahwa konsumen Asia Tenggara memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan, seperti yang di perlihatkan oleh Malaysia sebesar 30 persen serta Singapura dan Thailand masing-masing dengan 24 persen,” tambah dia. WDI
PENDIDIKAN
Gubernur Dukung Sekolah Penerbangan Gubernur Lampung Sjacroedin ZP mendukung pembangunan sekolah penerbangan di Lampung. Untuk itu Gubernur akan mencarikan lahan untuk berdirinya sekolah tersebut di sekitar Bandara Raden II Natar.
H
al itu dikatakan Gubernur ketika menerima audiensi pimpinan PT Nusa Flying Internasional (PTNFI) di Bandarlampung, Selasa (23-7). PT NFI selama ini mengelola Sekolah Penerbangan di Curug, Provinsi Banten. Kepada Gubernur, pimpinan PT NFI menyatakan minatnya untuk membuka sekolah penerbangan karena di Curug, pihaknya mengalami kesulitan untuk berlatih terbang menyusul semakin ramainya wilayah udara di daerah itu. Curug lokasinya tidak begitu jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terkait dengan minat tersebut, Gubernur mendukung sepenuhnya pembangunan sekolah penerbangan di daerah ini. & ldquoJika gedung sekolahnya belum bisa
dibangun, silakan latihannya dilakukan di Bandara Raden Intan,&rdquo ujar Gubernur sebagaimana disampaikan Kadiskominfo Masri Yahya kepada pers seusai pertemuan. Gubernur menjanjikan akan mencarikan lahan untuk pembangunan gedung sekolah di di sekitar Bandara Raden Intan atau paling jauh di sekitar Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. &ldquoUntuk persiapannya segera dibahas di bawah kordiniasi asisten 2, &rdquo jelas Masri. &ldquoKita rencanakan pekan depan akan dirapatkan dengan semua pemangku kepentungan, seperti Dishub, Biro Perekonomian, dan pihak Bandara Raden Intan,&rsquo lanjut Masri. BANDARA SERAY
Dalam pertemuan dengan Gubernur tersebut, Kadis Perhubungan yang diwakili Bambang Sumbogo, Kepala Bidang Perhubungan Darat melaporkan, Bandara Seray di Krui sudah beroperasi dengan rute Bandar Radin Intan- Seray-Bengkulu dengan frekwensi seminggu 3 kali, hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Karena bandara ini belum diresmikan, Bambang minta Gubernur untuk segera meresmikannya. Gubernur mepersilakan peresmiannya diusulkan. Lalu soal rute penerbangannya, Gubernur minta agar dikembangkan dari Bengkulu-SerayMenggala-Raden Intan. Bambang juga melaporkan rencana penambahan jadwal penerbangan Sky Aviation dari Raden Intan ke Batam akan ditambah menjadi tiap hari, mulai 1 Agustus 2013 dari sebelumnya, 3 kali seminggu. Gubernur minta dijajaki kemungkinan pembukaan rute baru dari Raden Intan-PalembangBatam (pp). Selain itu Sky juga akan membuka rute baru, dari Raden Intan &ndash Jogjakarta (pp). Masalah lain yang juga dilaporkan Bambang, soal rencana rapat yang akan membahas tarif penerbangan Raden Intan-Soekarno Hatta yang dinilai terlalu mahal, padahal rutenya pendek. &ldquoHarusnya besaran tarifnya disesuaikan dengan indikator-indikator penerbangan yang wajar, &rdquo jelas Masri. „ DAVE/NET OPINI INDONESIA 018
25
LINGKUNGAN
Walhi Bentuk Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) nasional dan tiga provinsi di Sumatera yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau memprakarsai pembentukan jaringan masyarakat gambut Pantai Timur Sumatera.
P
embentukan jaringan masyarakat gambut diharapkan dapat mendorong kerja kolektif rakyat untuk menghentikan konflik serta mencegah kerusakan kawasan gambut seperti kebakaran dan ekspansi perkebunan skala besar,” kata Ketua Komite Persiapan Masyarakat Gambut Sumatera, Albadri Arif, di Palembang, Selasa.
26
OPINI INDONESIA 018
Menurutnya, untuk membentuk jaringan masyarakat gambut, baru-baru ini aktivis Walhi dan perwakilan masyarakat Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan beserta beberapa organisasi lingkungan lainnya melakukan pertemuan di Palembang. Proses pembentukan jaringan masyarakat gambut itu tidak hanya sebatas masyarakat gambut di pesisir timur Sumatera, te-
tapi juga akan didorong untuk membangun hubungan dengan masyarakat hutan gambut di pulau lainnya. Dengan berkembangnya jaringan masyarakat gambut di setiap provinsi, diharapkan aktivis Walhi bisa bekerja secara kolektif dengan masyarakat menghentikan konflik dan mencegah kerusakan hutan gambut oleh sekelompok pemilik modal, katanya. Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan Anwar Sadat mengatakan, pembentukan jaringan masyarakat tersebut didasari maraknya konflik dan kerusakan lingkungan kawasan gambut. “Maraknya konflik, perampasan lahan, kerusakan lingkungan dan beragam bencana akibat ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut Sumatera,” ujarnya. Sebagai gambaran, sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel seperti Desa Nusantara seluas 1.200 hektare, Desa Marga Tani seluas 789 hektare, Dusun Tepung Sari dan Desa Tirta Mulya seluas 615 hektare “dirampas” untuk perkebunan kelapa sawit. Masyarakat di sejumlah desa Kabupaten OKI itu, selama puluhan tahun bekerja keras mengelola kawasan gambut menjadi daerah sentra produksi beras yang produktif, namun sekarang ini terancam kehilangan lahan persawahan mereka karena akan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. “Keberadaan masyarakat sejumlah desa tersebut saat ini diujung tanduk setelah BPN mengeluarkan HGU kepada PT SAML yang merubah kawasan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujar Sadat. Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli, ekspansi HTI dan perkebunan kelapa sawit telah merusak 70 persen kawasan gambut di tiga Kabupaten yakni Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Luas kawasan gambut Jambi yang mencapai 713.838 hektare telah kehilangan fungsi ekolgis dengan signifikan dalam satu dekade terakhir. Proses penghancuran lingkungan dan tatanan kehidupan rakyat yang dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan gambut menjadi lahan perkebunan besar perlu segera dihentikan. Untuk menghentikan tindakan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh aktivis Walhi dan aktivis lingkungan lainnya, tetapi juga memerlukan dukungan semua lapisan masyarakat dan dukungan aparat pemerintah menegakkan aturan secara tegas, kata dia pula. ANT/DBS
Khamamik
Kehutanan I Hukum
Tim Penertiban Register 45 Terus Berkoordinasi di Rumah Bupati Tim penertiban kawasan hutan produksi Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji hingga Senin (22-7) siang belum juga melakukan tindakan apa pun. Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban itu telah berada di Mesuji sejak Sabtu (20-7).
T
im yang diketuai Komisaris Besar (Kombes) Polisi Dono itu berkoordinasi di rumah dinas Bupati Mesuji Khamamik di Gedungram. Sedangkan pasukan yang berjumlah 364 orang terdiri dari polisi, polisi kehutanan, polisi pamong praja, dan TNI,
masih berjaga di pos masing-masing. Di kawasan hutan register, pantauan Lampungpost, perambah masih bersiap menghadang tim terpadu. Hingga saat ini, perambah tetap tidak menerima penertiban yang dilakukan tim terpadu. Situasi di rumah-rumah register 45 saat
ini lebih sepi dari biasa. “Orang-orang lebih banyak berkumpul di tiap jalan masuk untuk mengadang tim yang masuk,� ujar salah satu warga di dalam kawasan. Bupati Mesuji Khamamik, mengatakan kegiatan tim mengumpulkan saksi-saksi untuk koorlap register 45 yang akan ditangkap. Bupati juga mengatakan sosialisasi tetap berjalan, namun metoda sosialisasi selalu berubah mengikuti situasi. Diharapkan, kata bupati sosialisasi bisa sampai ke pada perambah. “Jika ada yang melakukan perlawanan, sosialisasi akan tetap dilakukan,� ujar Khamamik. OPINI INDONESIA 018
27
KEHUTANAN Di desa-desa sekitar kawasan register 45, kondisi masyarakat tetap seperti biasa. Namun melalui aparat desa setempat, seperti di Desa Simpangpematang, Ketua RK V, Iwan, mengatakan warga sudah diberitahu kondisi dan rencana penertiban ke warga. “Ya, kita tidak terlalu tegang lah, kan sudah ada aparat yang melakukan penertiban. Tapi kita sudah sampaikan ke warga untuk waspada,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji belum juga melakukan tindakan terhadap para perambah. Tim yang berjumlah 394 orang itu telah berada di Mesuji sejak Sabtu (20-7) itu menghabiskan Rp248 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh Lampost uang itu dikeluarkan untuk satu anggota tim terpadu itu diberi uang saku Rp150 ribu. Ditambah uang makan Rp60
HUKUM
Kepala Dinas Kesehatan Balam Ditahan Kejaksaan Tinggi Lampung, Senin, 22 Juli 2013 menahan Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Wirman, atas dugaan terlibat kasus korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan senilai Rp 9,9 miliar.
W
irman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan setelah dua kali mangkir dari panggilan jaksa penyidik. “Kami jemput tersangka dari rumah sakit tempat dia dirawat,” kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Teguh, Senin, 22 Juli 2013. Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, tim dokter memeriksa kesehatan Wirman. Ia dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung sejak empat hari lalu. Usai dinyatakan sehat, tim penyidik langsung memboyong Wirman ke Rumah Tahanan Way Hui, Bandar Lampung, dengan mobil tahanan jaksa yang sudah siap sejak pagi. “Kami menilai tersangka tidak kooperatif karena sering mangkir dari pemeriksaan,” ujar Teguh. Wirman dinilai bertanggung-jawab atas penggelembungan harga alat kesehatan pada tahun anggaran 2012 lalu. Kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp 5,5 miliar lebih. Pengadaan alat kesehatan berupa alat suntik hingga tempat tidur pasien yang
28
OPINI INDONESIA 018
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu digelembungkan hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. “Harga alat kesehatan yang dibeli penuh kejanggalan dan tidak wajar. Kami masih terus melengkapi berkas pemeriksaan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko. Sementara itu, Wirman yang digiring ke mobil tahanan memilih bungkam. Dia tampak lemah saat sejumlah petugas kejaksaan menggiringnya ke mobil tahanan dari ruang perawatan. Sebelumnya jaksa juga menahan Ridwan Winata, 48 tahun, pemilik sekaligus Direktur PT. Magnum Global Mandiri. Perusahaan milik Ridwan itu memasok ratusan jenis alat kesehatan ke 28 pusat kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung. “Dia membeli alat-alat jesehatan itu dari 16 perusahaan pemasok dengan harga yang sudah di mark-up,” tutur Heru memaparkan. ANT
ribu. Dalam satu hari untuk operasional seluruh tim menelan dana Rp82,7 juta. Dana penertiban yang dialokasikan untuk operasi intelejen, sosialisasi dan Gakum (penegakan hukum) di kawasan hutan register 45 dibiayai langsung oleh APBN Tahun 2013 melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Jumlah dana yang disiapkan oleh Menhut untuk penertiban Register 45 Rp2,1 Miliar. DAVE/LAMPOST
Visit Indonesia
Culture
Mandi Bersuci Menyambut Ramadhan Ribuan warga memenuhi Kali Akar di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Selasa 2 Juli 2013 siang. Mereka berkumpul untuk mengikuti ritual “Belangiran”, yakni mandi bersuci guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
T
radisi “Belangiran” ini merupakan tradisi turun temurun bagi warga Lampung, untuk menyucikan diri menjelang Ramadan yang masih dibudayakan agar tidak punah. “Tradisi ini merupakan adat Lampung yang bernafaskan Islam. Selain itu juga dapat menjadi aset Lampung sebagai salah satu tradisi penarik wisatawan,” ungkap Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP. Tradisi ini dapat dimaknai beragam, ka-
rena mandi secara bersama-sama ini merupakan bentuk rasa syukur menyambut kedatangan bulan Ramadan, sekaligus dalam rangka melestarikan budaya. Tradisi mandi “Belangiran” sebenarnya dilakukan juga di beberapa daerah di Indonesia, namun dengan nama yang berbeda-beda. Bagi masyarakat di Jawa menyebutnya dengan “padasan”, orang Minang menyebutnya “mandi balimau”, dan mungkin nama yang berbeda di daerah
lain. Kedatangan gubernur Lampung Sjachroedin ZP, ke arena atraksi, disambut dengan arak arakan dan pencak silat membuat suasana budaya Lampung yang digelar saat itu benar benar terasa hidup. Peralatan mandi untuk mensucikan diri terdiri dari, jeruk nipis, kembang setaman, merang (tangkai padi yang telah dikeringkan.red) air putih, kendi dan panci yang secara simbolik diserahkan kepada gubernur untuk selanjutnya diserahkan gubernur kepada panitia Blangiran, sebagai pertanda Blangiran dapat segera dilaksanakan. Prosesi Blangiran yang digelar Pemda Provinsi Lampung di Kali Akar Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandarlampung, merupakan OPINI INDONESIA 018
29
CULTURE
prosesi Blangiran yang ke dua kalinya. Yang pertama digelar di Kolam Renang Stadion Bandarlampung, Bandarlampung. “Saya khawatir Blangiran akan musnah bila tidak dilestarikan dari sekarang. Maka dari itu kita kumpulkan tokoh tokoh budaya dan
30
OPINI INDONESIA 018
pariwisata untuk sama sama menghidupkan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu, agar bisa dilestarikan dan dikembangkan sebagai atraksi wisata, “ungkap Oedin pangilan akrab gubernur. Selain dihadiri oleh Gubernur Lam-
pung, Sjachroedin ZP, tampak juga Wagub, Joko Umar Said, dan Sekda Prov, Berlian Tihang serta jajaran SKPD dan pelaku budaya dari Pemprov Lampung. Acara Prosesi Blangiran yang dipadu dengan pelepasan bibit ikan, dan ayam, pembagian sembako, serta dimeriahkan dengan permainan yang digemari masyarakat, yakni panjat pinang, untuk dewasa dan anak anak. Melantun pula lagu lagu daerah khas Lampung yang menjadi kesukaan gubernur Sjachroedin ZP, dengan judul Ekham Ku di Lampung (Rindu kampung halaman), juga syair syair Bebandung dan berbagai tarian, seperti tarian Rudat dengan gerak gerak eksotik yang menambah kemeriahan acara. Menurut Gubernur, Blangiran ke depan perlu dikemas yang lebih baik lagi, karena berdampak mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat/ Dia meminta persiapan panitia lebih maksimal misalnya dengan melakukan kerjasama dengan pihak pihak terkait seperti ASITA dan PHRI Lampung. Dengan demikian, katanyam Blangiran tahun mendatang tidak haya diikuti oleh masyarakat Lampung, tapi juga wisatawan domestic dan mancanegara. „ DAVE/VA/DBS