Edisi 002 Majalah Opini Indonesia

PENERBIT - Publisher

Yay. Media Wasantara DEWAN AHLI - Board Advisor Taren Sembiring Meliala Rimson Simanjorang Gunadi Ibrahim Zein Ginting Nuril Hakim Yohansyah PEMIMPIN UMUM (Managing Director) David Jhony Simanjorang PEMIMPIN REDAKSI (Editor in Chief) Raymond Rajaurat REDAKSI (Editors) Soepriyanto Sutarman Sutar Hamdani A.R REPORTER Amir ( Way Kanan ) Pitaria ( Lampung Selatan ) Hendri ( Tanggamus ) Syaiful Anwar ( Lampung Barat ) Wirhanuddin ( Tulang Bawang ) Elka Mabela ( Bandar Lampung ) Maringan Sianipar ( Pringsewu ) I Made Darmawan (Bengkulu) Fajrul Lajiman ( Jakarta ) Iskandar Akbar (Palembang) TARIF IKLAN 1 HALAMAN WARNA Cover depan dalam Rp 6.000.000 Cover belakang luar Rp 5.000.000 Cover dalam belakang Rp 4.000.000.

HITAM/PUTIH Halaman dalam Rp 3.000.000 Alamat Kantor (Offices) Jalan Pagaralam, Gang Cendana No.28 Kedaton Bandarlampung 34151. Phone : 0721-701704 E-mail : opini.indonesia@yahoo.com Facebook : OpiniNdonesia BANK LAMPUNG Jl. Wolter Monginsidi No. 182 No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang PENGGANTI BIAYA CETAK (Harga) Rp 15.000/eksmplar.

Wartawan OPINI INDONESIA tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari nara sumber. Wartawan OPINI INDONESIA dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas

FROM EDITOR

RAYMOND RAJAURAT Pemimpin Redaksi (Editor in Chief)

Selamatkan Indonesia SEBANYAK 99,2 % responden Jajak Pendapat Harian Kompas 5-7 Oktober lalu menyebut perilaku korupsi di lembaga negara sudah sangat parah. Kemudian, 93,7% menyatakan parah perilaku politik saling menyerang di antara politisi, dan 88,7% menilai parah penyelesaian kasus korupsi di lingkaran peresiden (kompas 10/10).

TERUNGKAPNYA kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang kini sudah diajukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ke Pengadilan Tipikor, dan menyeret nama sejumlah pimpinan Badan Anggaran (Banang) DPR kembali mempertontonkan kepada rakyat bahwa suap-menyuap atau korupsi memang sudah sedemikian menggurita dan sangat berpotensi terjadi di lembaga negara seperti parlemen. Kasus ini menjadi “semakin ramai” karena setelah dugaan suap-menyuap itu, Banang (Badan Anggaran) dituding telah menggelembungkan (mark-up) anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 hingga Rp27,5 triliun.

Berdasarkan temuan Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), penggelembungan itu dilakukan saat pengajuan RAPBN oleh pemerintah. Nilai anggaran belanja pemerintah yang disetujui DPRD tahun 2011 mencapaiRp1.229 triliun. Padahal pemerintah mengajukan Rp1.202 triliun. Ada penambahan Rp27,5 triliun. “Seharusnya, anggaran yang diajukan pemerintah bias dikurangi DPR, namun ini malah dinaikkan. Ini kan penghambur-hamburan dan tidak taat azas effisiensi,” kata Kordinator Formappi Sebastian Salang (9/10).

Bulan Januari ini, kita dikejutkan lagi dengan pemborosan anggaran di DPR RI. Untuk biaya ruang rapat Banggar misalnya dianggarkan Rp22,4 miliar, untuk biaya obat kuat anggota DPR mendekati Rp1 miliar, untuk pencetakan kalender dianggarkan Rp1,3 miliar, dan lain-lain post anggaran pengeluaran yang sulit diterima rakyat.

Sebelum itu, sudah sangat banyak kasus korupsi yang menyeret anggota DPR, DPRD dan juga pejabat negara OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

lainnya yang diproses KPK. Kasus Nazaruddin mantan anggota DPR yang juga menyeret sejumlah nama lain seperti Menteri Pemuda Olahraga Andy Mallarangeng serta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan sejumlah anggota DPR itu menunjukkan adanya mata rantai yang luas dan berpotensi terjadi karena langkah politik. Praktek suap-menyuap di lembaga dewan seperti tersebut di atas, hampir terjadi di semua komisi-komisi di DPR dan juga di DPRD (daerah), meskipun potensinya yang tidak sama. Karena itu di masyarakat sudah terbangun istilah “komisi basah” dan “Komisi kering”.

Modusnya bermacam-macam. Misalnya, pada rapatrapat yang menentukan besaran anggaran untuk suatu kementerian, pengambilan keputusan mendapat perhitungan tersendiri. Hitungannya, tergantung seberapa besar pertarungan terhadap materi yang diperjuangkan.

Tentu saja bagi organisasi (partai) yang memiliki bargaining yang lebih besar berpeluang pula mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

Di dunia bisnis, adalah merupakan hal yang lumrah untuk mengelurkan dana atau transaction cost untuk melancarkan urusan. Biaya ini bagi sebuah perusahaan merupakan komponen biaya yang sudah umum pada proyek-proyek pembangunan pemerintah. Artinya jika transaction cost nya besar maka anggaran yang dikeluarkan negara juga besar.

SAAT ini orang berteriak hancurkan koruptor, hentikan korupsi. Dan itu, sudah bergema dari pulau ke pulau, dari puncak gunung ke dataran rendah, dari desa ke desa. Korupsi ini membuat bangsa ini marah, kecewa, malu, karena tumbuh di atas lahan kebohongan, kerakusan dan ketidakbenaran. Koruptor meruntuhkan kebenaran. Dan inilah yang ditolak akal sehat dan kejernihan rohani. Karena itu, banyak yang berpendapat bahwa saat ini yang kita perlukan bukan lagi gerakan pemulihan Indonesia, tetapi sudah meningkat menjadi gerakan untuk menyelamatkan Indonesia (*) .

4

fokus utama

G

ubernur Lampung Sjachroedin ZP meminta masyarakat mewaspadai pekerjaan povokator yang ingin menggoyang kondusifitas Lampung. Saya minta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh komponen mencermati ini, karena sudah terbukti konflik-konflik yang terjadi belakangan ini dikompori oleh provokator, “kata Gubernur dalam pertemuan khusus dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam FOKMAL dan MPAL, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung.

Gubernur diampingi sejumlah pejabat pemerintah daerah dari Lampung Selatan, Polda Lampung dan juga Panglima Kodam II Sriwijaya bersama Danrem 43 Gatam Lampung mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk menyikapi berbagai peristiwa terakhir yang cukup “memperburuk” citra Provinsi Lampung.

Secara lugas, Gubernur juga mengeluhkan ketergesaan Tingkat Pusat menangani konflik di daerah seperti konflik di Mesuji tanpa melakukan koordinasi intens dengan pemerintah setempat. Padahal, kata Gubernur, yang memahami secara utuh akar persoalan adalah pemerintah daerah mulai dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

“Kalau semua masalah “dipusatkan”, buat apa ada pemerintah daerah. Bubarkan saja itu,” tambahnya.

Dia memberi contoh kasus Register 45 yang meledak sesudah ada warga dan didampingi pihak-tertentu melapor ke Komisi III DPR. Mereka membawa video yang disebut sebagai bukti kekerasan yang terjadi di wilayah itu.

Nyatanya, isi videonya direkayasa. Sesudah diteliti ternyata sebagian isinya yang serem-serem itu ternyata bukan kejadian di Mesuji, melainkan di tempat lain. Ini yang terus-terusan diblow up pihak tertentu dan dibesar-besarkan lagi dengan pelanggaran HAM. Pada situasi seperti itu, kata Gubernur, masyarakat dan rawan sekali dimasuki provokator. Dia menyayangkan, tim Pusat OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

WASPADAI PROVOKATOR Gubernur Lampung Sjachroedin ZP meminta masyarakat mewaspadai pekerjaan povokator yang ingin menggoyang kondusifitas Lampung

yang datang menginvestigasi bukannya memberi solusi, bahkan membuat keadaan menjadi lebih rumit. Bulan September lalu, kawasan itu telah kosong. Tetapi dengan gencarnya campur tangan pusat tersebut, warga yang semula telah keluar dari kawasan Register 45 kembali lagi ma-

suk ke kawasan itu. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Kini, pusat menyerahkan lagi penyelesaiannya kepada daerah. “Karena itu saya minta saran bagaimana sebaiknya kita menangani ini,” katanya lagi. Dia menjelaskan dalam era otonomi daerah sekarang ini, Baca Halaman 11

5

wawancara

DR. NURIL HAKIM, SE, SH PENGAMAT POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI

MESUJI, PEMANTIK KECIL YANG MENGANCAM NKRI Konflik pertanahan yang terjadi di Mesuji, bukan sekadar menyisakan persoalan kemanusiaan dan perkara pertanahan yang belum terselesaikan, melainkan juga telah memberi dampak yang luar biasa, baik terhadap kehidupan masyarakat lokal di Kabupaten Mesuji, masyarakat di Provinsi Lampung, dan bahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. asus di Mesuji, menurut DR Nuril Hakim, SE,SH, pengamat politik, sosial dan ekonomi, sudah pasti akan mewarnai situasi nasional Indonesia saat ini dan pada masa mendatang. Sebabnya, dalam kasus di Mesuji itu banyak isu-isu penting skala regional, nasional dan bahkan internasional yang dipertaruhkan, mulai dari hak-hak politik warga negara, penegakan hokum, dan hak azasi manusia (HAM).

Berbincang dengan OPINI Indonesia beberapa waktu lalu, Alumnus Lemhannas KRA 31 tahun 1999 yang berhasil meraih Piagam Wibawa Nugraha Saroja (lulusan terbaik) itu mengatakan, barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa dalam kasus ini sesungguhnya nasib NKRI diper-

K

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

taruhkan. Konflik di Mesuji itu, kata Nuril Hakim, ibarat pemantik kecil yang berpotensi membuat kebakaran besar. Dia memberi contoh, segera setelah kasus Mesuji itu merebak, potensi-potensi laten serupa di sejumlah daerah Indonesia, muncul ke permukaan.

“Kini, dari media kita mengetahui, pasca kejadian di Mesuji itu, kejadian serupa muncul pula di daerah lain, seperti di Nusa Tenggara Barat, Brebes, Jawa Tengah, di Kalimantan, di Jambi, Aceh, Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku Utara dan beberapa daerah lainnya. Akar masalahnya adalah masalah pertanahan (agraria),” ujarnya.

“Jika saja kita tidak mampu mengendalikan diri maka dampaknya

bisa bersifat penghancuran diri (self destruction). Sebabnya, kondisi yang tidak kondusif membuat dunia usaha berpikir seratus kali untuk investasi. Padahal, investasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong kemajuan,” katanya.

Sebagaimana diketahui konflik Mesuji bergaung keras sejak sejumlah warga Mesuji mengadukan masalah itu ke Komisi III DPR bulan Desember 2011 lalu.

Sejak itu ceritra tentang konfik Mesuji selalu menjadi berita besar media massa, terutama Televisi. Karena itu, Nuril mengatakan, sangat memahami jika Gubernur Lampung Sjachroedin ZP cukup galau. Kegalauan dan kepedihan hati Sang Gubernur itu terlihat ketika dia sempat meneteskan air mata, saat masyarakat Mesuji yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung beberapa waktu lalu meminta gubernurnya itu segera turun tangan membuat penyelesaian.

“Gubernur Sjachroedin sangat memahami bahwa pemantik kecil yang dimainkan pihak-pihak tertentu di Mesuji itu dapat menyulut api (ma-

6

wawancara

salah) besar yang berpotensi mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang Jenderal dan alum ni Lemhannas, dia memahami itu. Sebab itu dia gusar dan sedih,� ujar Nuril.

KENALI AKAR MASALAHNYA Menurut Udo - sapaan akrab Nuril Hakim, membicarakan konflik Mesuji tidak bisa sepotong-sepotong untuk mengenali akar permasalahannya. Di satu sisi, banyaknya kasus-kasus pertanahan yang melibatkan perusahaan dan warga ataupun kelompok warga menunjukkan bahwa warga kita yang haus lahan cukup banyak dan jumlahnya terus betambah.

Karena itu, masalah pertanahan masih tetap berpotensi yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Lampung. Sejak selesainya pembangunan jalan lintas timur (jalintim) tahun 90-an lalu, kata Udo, warga terus berdatangan ke wilayah itu dan merambah di kawasan hutan Register 45. Padahal, kawasan itu telah diberikan hak pengolahannya /HPHTI -Hak Pengusahaan Hutan OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

Tanaman Industri kepada PT Silva Inhutani Lampung (SIL) dengan SK Menhut No.688/Kpts-II/1991 seluas 33.500 hektar pada 7 Oktober 1991.

Kemudian, pada tahun 1997 luas HPHTI PT Silva bertambah lagi menjadi 43.100 hektare sesuai dengan SK Menhut No.93/Kpts-II/1997. Sejak itu, permasalahan lahan selalu mun cul antara warga lama (kampung adat) yang memang sejak zaman Belanda pun sudah ada di sana.

Sesuai penetapan Pemerintah Belanda melalui Besluit Residen Lampung District No.249 tanggal 12 April 1940 luas kawasan Register 45 adalah 33.500 hektare. Kelebihan 9.500 hektare inilah yang diklaim Warga Lembaga Adat Megou Pak (LAMP) Tulangbawang sebagai milik adat atau tanah ulayat. Sementara itu, warga yang terus berdatangan, membentuk pemukiman (kampung baru) seperti Moro-Moro, Pelitajaya, Tugu Roda dan lain-lain, yang jumlahnya diperkirakan sudah mencapai puluhan ribu jiwa (ribuan KK).

Penggusuran para perambah dari kawasan register sudah juga sering

dilakukan perusahaan dibantu aparat keamanan. Tanggal 20 Februari 2006, misalnya, ratusan rumah di Simpang D/Nanasan dirobohkan secara paksa oleh aparat. Kemudian pada Maret 2010 Desa Talangbatu digusur aparat bersama pamswakarsa perusahaan. Rumah-rumah mereka dihancurkan dengan alat-alat berat. Warga terpaksa mengungsi berpencar di sekitar lokasi itu.

Pada 6 November 2010 Tim Perlindungan Hutan Provinsi Lampung melakukan penertiban gubuk di eks Pelitajaya. Dalam peristiwa ini dua orang warga yaitu Made Aste (38) dan Nyoman Sumarte (32) terkena tembakan petugas. Made Arte kemudian meninggal dunia di RSU Menggala. Demikian juga kasus kebun plasma di PT BSMI meskipun telah berjalan 17 tahun tetapi tidak juga ada kejelasan, sehingga petani plasma dibantu warga setempat sering pula bentrok dengan perusahaan. Pada bulan September 2011 Tim Terpadu Penertiban Hutan Provinsi Lampung kembali menggusur perambah itu. Ribuan KK me-

7

wawancara ngungsi ke berbagai tempat di sekitar wilayah tersebut termasuk mengungsi ke Balai Adat Megou Pak di Kota Menggala.

Dari lintasan ini, kata Udo, kita melihat bahwa rekomendasi solusi yang dibuat banyak pihak kurang lengkap dan sepertinya lebih focus menyelamatkan perusahaan (korporasi) dan kurang membahas masalah status lahan (klaim Megou Pak) serta kehidupan dan masa depan warga yang tergusur. Padahal, mereka-mereka inilah yang dianggap sebagai biang permasalahan yang muncul. “Singkong saja perlu dihargai, apalagi manusia, warga negara kita. Artinya, sewaktu mencari solusi harus dipahami bahwa semua perlu dihargai. Pemerintah setempat, masyarakat adat, dan juga perusahaan perlu duduk satu meja. Apakah mereka yang tergusur itu dipindah ke lokasi lain atau ditransmigrasikan ke luar Lampung dan bagaimana pula klaim Megou Pak. Semua itu harus jelas, terencana sehingga dapat diimplementasikan,” kata Alumnus Lemhannas ini. Menurut Nuril Hakim, di era otonomi daerah sekarang ini, porsi pemerintah kabupaten setempat mengatasi permasalahan di daerahnya cukup besar. Namun, nyatanya, itu tidak dianggap penting oleh Pemerintah Pusat. Ini terlihat saat Pemerintah Pusat membentuk tim investigasi sendiri dan berjalan sendiri dan pemerintah daerah hanya sebagai penyerta saja.

Kebijakan Pusat yang seperti itu, menurut Udo, bahkan membuat konflik lebih mudah diprovokasi pihak tertentu, yang mencoba mengambil untung. “Inilah yang terjadi di Mesuji. Sudah ada provokator bermain sehingga gaungnya segera saja menasional dan memancing kejadian serupa di daerah lainnya,” katanya.

Dia mengatakan orang-orang yang ikut memperkeruh keadaan itu sama sekali tidak terkait langsung dengan kasus tersebut.

SOLUSI KOMPREHENSIF Sedemikian kompleksnya masalah yang dihadapi sehingga solusi yang dibuat seharusnya komprehensif dan

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

dikaitkan dengan penataan kependudukan. “Kita tidak bisa ngotot melihat dari aspek hukumnya saja, karena masalah yang melibatkan massa seperti itu memiliki aneka dampak social dan politik besar. Harus diingat, emosi warga gampang terbakar di tengah situasi kehidupan yang sulit sekarang ini.

Maraknya tindakan main hakim sendiri, kata DR Nuril Hakim, bisa menjadi petunjuk berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan proses hukum itu sendiri. Secara formal, katanya, ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi munculnya gerakan massa yang lebih reaktif. Demikian juga kemampuan aparat untuk melakukan tindakan antisipatif dengan penjelasan yang logis dan pembuktiannya menjadi fac tor yang menentukan perkem-

bangan situasi. Kasus Mesuji ini, tambah Nuril Hakim pula, mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah (otda) belum sebagaimana yang diharapkan. Prinsip dasar otonomi yaitu “pelimpahan kewenangan, tetapi bukan kekuasaan dari pusat ke daerah” masih abu-abu. Terjadi ketidaksamaan penafsiran tentang “kewenangan” dan “kekuasaan” daerah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karenanya, ruang pengambilan keputusan yang dapat dianggap “kewenangan” atau “kekuasaan” pemerintahan daerah sering kali diambil pemerintah pusat seperti di kasus Mesuji ini pemerintah daerah setempat kurang dilibatkan oleh pemerintah pusat. Padahal otonomi daerah tidak bisa hanya berpijak pada memberi kekuasaan yang hanya bersifat administrative saja kepada pemerintah daerah. Rimson

REKOMENDASI TPF Setelah bekerja sejak 21 Desember 2011, Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji menyampaikan laporan akhir hasil temuan TPF Senin 16 Januari 2012 di Kementerian Koordinator Polhukam Jakarta. TPF juga menyampaikan dua rekomendasi yang harus dilaksanakan pemangku kepentingan. TPF yang dibentuk Presiden SBY 16 Desember 2011 untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM di Register 45, Desa Sritanjung, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

REKOMENDASI KASUS 1. Melanjutkan kasus yang terjadi di Me suji ke proses hukum yang berlaku.

2. Setelah mendapat rekaman dari TPF mengenai temuas kasus Mesuji, Komnas diharapkan melakukan penyelidikan lebih jauh apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak.

3. Pemerintah supaya membantu biaya medis korban yang terluka.

4. Pemerintah daerah supaya membantu anak-anak para korban terutama di bidang pendidikan.

5. LPSK diharapkan melindungi saksi-saksi yang terkait dalam kasus yang terjadi di Mesuji.

6. Meminta penertiban badan usaha jasa keamanan swasta yang selama ini disewa perusahaan.

7. Meminta langkah penegakan hukum untuk pembuat dan pengedar video kekerasan, tapi tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN 1. Presiden SBY supaya menerbitkan Inpres mengenai reformasi agraria yang pelaksanaannya diawasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

2. Presiden SBY segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah.

3. Kementerian Pertanian ikut terlibat dalam wilayah-wilayah perkebunan yang bermasalah.

4. Kementerian Kehutanan harus bias menertibkan perusahaan yang tidak melakukan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan sebelumnya.

Dikutip dari Harian Lampung Pos.

8

fokus utama

LEMBAGA ADAT MEGOU PAK

Lembaga Adat Megou Pak (LAMP) Tulangbawang menegaskan tetap pada tuntutan semula yaitu, agar lahan yang kini dikuasai PT Silva di Register 45 Mesuji, Lampung, dapat diukur ulang untuk memastikan luasan tanah adat yang telah diambil (diserobot) perusahaan itu. al itu dikatakan Ketua Umum LAMP Wanmauli B Sanggem gelar Tuan Rajau Tehak kepada OPINI Indonesia, beberapa waktu lalu, sekaligus mengklarifikasi tudingan miring yang diarahkan pihak tertentu, seolah-olah lembaga adat itu menyulut permasala-

H

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

han agraria di kawasan tersebut.

Wanmauli meminta semua pihak dapat memahami mengapa bahwa Megou Pak berada digaris depan permasalahan ini, sepenuhnya karena masalah kemanusiaan. “Sejumlah warga yang telah bermukim dan berusaha di kawasan itu digusur paksa oleh

perusahaan, meminta perlindungan dan pembelaan dari Megou Pak. Inilah yang menggugah kami. Karena menurut Megou Pak lahan yang disengketakan itu adalah lahan adat (ulayat), sehingga tak tak ada dasar bagi PT Silva untuk menggusur warga seperti itu,” katanya.

Selain itu, Megou Pak juga menilai bahwa izin HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ) yang diberikan tidak digunakan sebagaimana ketentuannya oleh PT Silva. Sesuai dengan izinnya, tambah Wanmauli, PT Silva harus menanam tanaman kayu (hutan). Nya tanya, di sebagian kawasan, perusahaan itu menggunakannya untuk tanaman lain, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, singkong dan lain-lain.

“Ini semua membuat kami pedih, kesal dan juga gerah,” katanya lagi.

Wanmauli yang terpilih memimpin Megou Pak periode 2011-2015 menegaskan kembali komitmen luhur Megou Pak agar lahan ulayat diberikan sebagai sumber kehidupan warga (masyarakat). “Kami tidak menolak investor. Tetapi kami menginginkan investor yang meng hargai hak-hak adat dan masyarakat.

“Atas dasar kemanusiaan itu pula, maka ketika terjadi penggusuran warga bulan November lalu, sebagian dari warga yang terlunta-lunta itu kami berikan tumpangan di Rumah Adat di Menggala,” katanya lagi.

Dia kembali menegaskan, Megou Pak tetap pada tuntutannya yaitu meminta agar lahan adat (ulayat) yang kini dkuasai perusahaan dikembalikan kepada warga. “Saya kita inilah kunci penyelesaian yang paling baik, paling arif, adil dan bijaksana.

Lahan HPHTI PT Silva diukur kembali sehingga permasalahannya jelas,” katanya pula. Pendapat serupa juga dikatakan Nurhaki, mantan Sekretaris Umum Megou Pak periode sebelumnya. Nurhaki menjelaskan kawasan Register 45 mulanya adalah tanah adat diserahkan oleh Marga Megou Pak kepada Pemerintah Belanda tanggal 12 April 1940 seluas 33.500 hektare. “Federasi Me-

9

fokus utama gou Pak yang terdiri dari Marga Tegamoan, Marga Buai Bulan, Marga Sway Umpu dan Marga Aji wilayahnya meliputi hukum adat Tulangbawang Barat, Tulangbawang Induk dan Mesuji. Usia lembaga ini sudah satu abad lebih. Semula, pada tahun 1910 bernama Marga Tulangbawang.

Kemudian, pada tahun 1914 dikukuhkan dengan nama Megou Pak Tulangbawang. Kehadiran Lembaga Adat ini juga diperkuat lagi dengan UU No. 2/1997 Kabupaten Tulangbawang meliputi empat marga,” katanya.

MASALAH LAMA Wanmauli menjelaskan, permasalahan lahan di kawasan Register 45 bukanlah masalah baru, melainkan masalah lama yang belum mendapat penanganan tuntas. “Kami telah menggugat sejak pemerintahan Gubernur Pordjono Pranyoto, Gubernur Oemarsono dan sampai Gubernur Sjachroedin ZP saat ini. Mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai Pusat, bahkan sampai ke Mahkamah Agung pada tahun 2005. Tahun 2011, sebelum operasi penggusuran dilakukan perusahaan dan Tim Penertiban Hutan Provinsi Lampung, kami juga telah menyampaikan permasalahannya ke Komisi I DPRD Lampung, sekaligus meminta penggusuran tidak dilakukan menunggu penyelesaian sengketa lahan. Tetapi, tidak ada hasilnya.

Karena sudah lelah berjuang di daerah sendiri dan tidak ada kesimpulannya maka kami mengadukan masalah itu ke tingkat Pusat,” katanya. Menurut Wanmauli, dengan pengukuran ulang, maka akan jelas bahwa lahan yang dikuasai PT Silva sudah banyak melebihi luas kawasan Resgiter 45 itu sendiri. “Kawasan itu luas sekali, mungkin bisa lebih 50.000 hektare. Padahal luas kawasan Register 45 itu sendiri sesuai dengan SK Residen Belanda No.249 tanggal 12 April 1940 hanya 33.500 hektare.

Mengapa pula HPHTI nya 43.000 hektare,” ujar Nurhaki melalui pembicaraan pertelepon.

Dari berbagai sumber OPINI Indonesia merekam bahwa pada tahun OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

1917-1918 sudah terdapat beberapa desa di kawasan Register 45 itu antara lain Desa Talangbatu yang meliputi Dusun Talanggunung, Dusun Tanjungharapan, dan Dusun Setajim. Kemudian tahun 1970-an berdiri lagi Desa Pelitajaya. Pada tanggal 7 Oktober 1991, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No.688/Kpts-II/1991 (sementara) kepada PT Silva Inhutani untuk mengelola kawasan seluas 33.500 hektar itu untuk menjadi kawasan hutan tanaman industri (HTI). Dalam perkembangan selanjutnya, antara periode 1996-1997 sejumlah masyarakat yang melihat kawasan itu tidak terurus membentuk perkampungan baru Moro-moro. Pada tanggal 17 Februari 1997, Menteri Kehutanan memperluas lahan pengelolaan PT Silva Inhutani Lampung (SIL) menjadi 43.100 hektare sesuai dengan SK No.93/Kpts-II/1997.

Hak pengelolaan atau konsesi itu berlaku untuk 45 tahun. Pasca reformasi 1998, kondisi di kawasan mulai tidak kondusif, antara lain ditandai dengan konflik masyarakat Kampung Talanggunung dengan PT BNIL (Grup PT SIL) yang dituding warga mengokupasi lahan seluas 867 hektar.

Sejak itu konflik masyarakat dan perusahaan terus terjadi, seperti penggusuran yang dilakukan perusahaan pada tahun 1999 terhadap Kampung Talangbatu, Talanggunung, Tanjungharapan, Pelitajaya, Setajim dan Labuhanbatin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulangbawang. Untuk merespons tuntutan warga yang semakin gencar, pada tahun 2004 Gubernur Lampung menerbitkan surat No. 522/1240/ 01/2004 mengenai klaim masyarakat atas sebagian lahan Register 45.

Proses penggusuran oleh perusahaan terjadi lagi tanggal 20 Februari 2006, dimana ratusan rumah di kawasan Simpang D/Nanasan dirobohkan secara paksa oleh aparat.

Proses penggusuran masih berlanjut pada bulan Maret 2010 oleh Tim Perlindungan Hutan Provinsi Lampung. Dalam operasi penggusuran kali ini, ratusan gubuk di eks Kam-

pung Pelitajaya dirubuhkan, dan warganya mengungsi terpencar ke wilayah sekitar. Dalam peristiwa ini, dua orang terkena tembakan yaitu Made Aste (38) dan Nyoman Sumarte (32). Made Aste kemudian meninggal di RSU Menggala (Ibukota Kabupaten Tulangbawang).

Dari Kementerian Kehutanan sendiri OPINI Indonesia mendapatkan informasi bahwa pada bulan Oktober 1991, perusahaan ini awalnya bernama PT Silva Lampung Abadi dengan izin HPHTI seluas 32.600 hektare.

Selanjutnya, pada bulan Feberuari 1997, PT Silva melakukan kerja sama dengan PT Inhutani V dan membentuk perusahaan patungan dengan luas lahan garapan 43.100 hektar di Register 45 Sungai Buaya. Perusahaan juga pernah mendapat pinjaman dana reboisasi dari pemerintah dan sudah dilunasi tahun 2004. Kementerian Kehutanan, pernah mencabut izin PT Silva karena dianggap tidak melakukan kegiatan operasional di lahan HTI sebagaimana ditentukan. Tetapi pada tahun 2004 izin kembali diberikan, setelah perusahaan memenangkan gugatan dan bisa membuktikan bahwa perusahaan masih beroperasi dan mau melaksanakan kewajibannya.

BANYAK KEJANGGALAN Di Jakarta, Komisi Hukum DPR berjanji akan memperjelas masalah perluasan lahan yang dikuasai PT Silva Inhutani yang diduga mengakibatkan pencaplokan lahan adat. Anggota Komisi hukum (komisi III) DPR, Bambang Soesatyo mengatakan kekerasan di Mesuji (bulan November 2011,red) berakar dari persoalan agraria yang berlarut-larut dan tidak diselesaikan.

“Hal ini semakin pelik karena Menteri Kehutanan memberikan izin perluasan lahan kepada PT Silva Inhutani Lampung dari 33.000 hektare menjadi 43.100 hektare pada tahun 1997. Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Ahmad Yani dan Bahruddin Nashori mengatakan telah menemukan ada kejanggalan dalam pemberian izin HPHTI (Hak Penggunaan Hutan Tanaman Indus-

10

fokus utama tri) kepada PT Silva Inhutani.

Seharusnya pemberian izin pada lahan register 45 tersebut disertai dengan rekomendasi anggota Dewan. “Area yang diberikan terus bertambah tanpa sepengetahuan legislative. Ini menyalahi aturan,” ujar Ahmad Yani. Kejanggalan itu terungkap pada saat 12 anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum itu bertemu dengan pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, Kapolda Lampung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Para anggota Dewan datang ke Lampung untuk me-

nelusuri kasus berdarah di Mesuji, beberapa waktu lalu. Anggota Dewan, kata Ahmad Yani, juga kaget dengan izin yang dimiliki PT Silva Inhutani Lampung, karena izin PT SIL pernah dicabut, tetapi kemudian (tahun 2004) diterbitkan kembali oleh Kementerian Kehutanan, tanpa sepengetahuan kami,” ujarnya. Kejanggalan lain yang ditemukan adalah tentang luas areal yang dikuasai PT Silva Inhutani. Luas areal terus bertambah pada setiap pergantian Menteri Kehutanan.

Sementara itu, Pemprov melalui

GUBERNUR LAMPUNG : WASPADAI PROVOKATOR posisi pemerintah provinsi sendiri lebih bersifat mendukung kebijakankebijakan pemerintah kabupaten/ kota. “Rumit juga, sebab, apakah saran gubernur mau dilaksanakan oleh bupati. Kalau di Lampung Selatan, pastilah dilaksanakan oleh bupati, sebab bupatinya anak gubernur,” tambahnya.

MENANGKIS PROVOKATOR Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen. TNI Widjanarko memaparkan pengalaman yang dia gunakan untuk menangkis kerjaan provokator.

Dulu, ketika saya masih Komandan Kodim (Dandim) di Makassar, kata Panglima, ada deteksi bahwa daerah itu akan dijadikan target oleh provokator. Cara yang kami tempuh waktu itu adalah, Dandim bersama Kapolres beserta aparat kota secara berkeliling ke kecamatan-kecamatan dan melakukan dialog dan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ulah provokator.

“Kami bangunkan masyarakat menjadi “mata dan telinga” aparat keamanan, sehingga situasi dapat terdeteksi dengan baik. Siskamling digiatkan.

Hasilnya cukup baik. Target provokator menjadikan Makassar bergolak dapat diredam. Namun mereka itu (provokator) tenyata merembes juga ke daerah lain, seperti ke Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (MaOPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

luku),” kata Panglima.

Panglima sependapat dengan gubernur bahwa ketahanan masyarakat menghadapi ulah provokator perlu ditingkatkan. Upaya itu bisa dilakukan jika tokoh-tokoh masyarakat bersama unsur pimpinan daerah membangun komunikasi intens dengan warganya.

Sementara itu, Ketua Fokmal (Forum Komunikasi Masyarakat Lam-

Asisten I Sekprov Bidang Pemerintahan Tarmizi Nawawi mengatakan pengukuran ulang HGU perusahaan hanya bisa dilakukan jika ada permintaan perusahaan atau keputusan pengadilan terkait masalah itu.

“Kalau merasa perusahaan memakai lahan lebih besar dari HGU dan menyerobot tanah warga, silahkan lapor ke polisi dengan membawa bukti kepemilikan. Kebenaran pasti ditegakkan kalau ma syarakat memiliki bukti yang akurat,” ujarnya sebagaimana dikutip pers.

Rimson /wirhanuddin/dave

Sambungan Halaman 5

pung) Sutan Sjachrir, SH menjelaskan pertemuan dengan gubernur itu dimaksudkan agar peran tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih ditingkatkan untuk menenangkan warganya masing-masing. “Saya mengharapkan peran ini digunakan sebaik-baiknya oleh kita semua, sehingga kondusivitas Lampung tetap terjaga dan pembangunan berjalan dengan baik,” katanya.

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP memberikan keterangan kepada pers, meminta masyarakat mewaspadai adanya povokator yang ingin menggoyang kondusifitas Lampung. Setelah mengadakan pertemuan khusus dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, beberapa waktu lalu di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung.

HIMBAUAN

11

politik

Pergantian kepemimpinan politik di suatu daerah senantiasa menghadirkan harapan yang tinggi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian halnya dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) yang tahun 2012 ini dilaksanakan di tiga kabupaten Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Barat, Tulangbawang dan Tanggamus, harapan tersebut menyeruak di tengah dinamika persaingan sejumlah kandidat yang nama-namanya sudah mulai beredar di masyarakat. i luar ketatnya persaingan kandidat tersebut, perlu juga dicermati bukan saja dari mereka yang dinilai berpotensi maju dan memiliki peluang menang, tetapi juga seberapa besar partisipasi publik baik sebagai pemilih maupun dalam proses pengawasan.

Bagi ketiga kabupaten, pilkada kali ini merupakan pilkada langsung yang kedua kalinya yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih dan

D

Opini Indonesia I Edisi 002 Februari 2012

menentukan pemimpin mereka lima tahun ke depan.

Di lapangan kita mencermati, para kandidat (aspiran) telah menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus menebar beratus atau bahkan beribu janji. Prinsipnya adalah menjaring simpati dan dukungan publik seluasluasnya. Tentu saja, dalam batas tertentu memberi optimisme kuat di masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula yang terkesan sloganistis, manipulatif dan serampangan. Misalnya, janji

menanggulangi berbagai masalah mendasar yang dihadapi di ketiga daerah. Tetapi dilakukan secara karitatif dengan membagi-bagikan sembako dan lain-lain. Janji-janji yang menukik dan sloganistik agaknya susah dipercaya membangkitkan ekspektasi di masyarakat.

Selain masyarakat sudah apatis, mereka juga tentu sudah banyak belajar untuk tidak mempercayai janjijanji yang bertendensi manipulatif dan mempedayai.

12

politik

KONDISI LAPANGAN Dari ketiga kabupaten yang berpilkada tahun ini, banyak pihak menilai kompetisi di Tanggamus dan Lampung Barat akan berjalan sangat ketat karena dua calon kandidat yang maju memiliki dua baju yaitu sebagai bupati yang sedang menjabat (incumbent) dan sekaligus ketua partai di daerah tersebut. Sementara untuk Tulangbawang yang juga akan diikuti oleh wakil bupati setempat, tingkat kompetisinya lebih bergairah karena yang bersangkutan tidak memiliki basis politik (parpol).

Dalam beberapa bulan ke depan ini para calon kandidat (aspiran) masih akan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh partai/gabungan partai

Opini Indonesia I Edisi 002 Februari 2012

baik dari kalangan internal maupun eksternal parpol tersebut.

Dari rekamanan OPINI Indonesia hampir semua parpol membuka peluang sama baik semua aspiran tersebut. Selain itu parpol juga melalukan survei tentang tingkat popularitas para calon kandidat seperti yang dilakukan oleh PDIP, Demokrat, PKS, Golkar dan partai lainnya.

Dari sisi popularitas, tentu saja para incumbent memiliki nilai yang cukup baik dibandingan yang lain. Tetapi perlu juga dipahami bahwa popularitas tidak sepenuhnya dapat menggambarkan elektabilitas (keterpilihan). Pada pilpres 2009 lalu misalnya, popularitas pasangan JK-Wiramto (Koalisi Golkar-Hanura) cukup kuat. Ternyata dalam penghi-

tungan suara, perolehan suara (elektabilitas) pasangan ini sangat kurang bahkan lebih kecil dari yang perolehan partai pengusung pada pemilu legislative sebelumnya. Di Pemilu legislative Golkar dan Hanura memperoleh suara sekitar 23 persen, namun di Pemilu Presiden/Wakil Presiden peroleh JK-Win hanya sekitar 12 persen.

Karena itu, peluang menang semua calon kandidat yang nantinya maju ke pilkada tersebut masih sama-sama terbuka. Faktor lainnya yang juga dinilai mempengaruhi dukungan suara adalah kombinasi pasangan calon. Banyak yang menilai bahwa untuk daerah yang majemuk seperti di ketiga kabupaten kombinasi pasangan yang ideal adalah perpaduan antara calon putra asli daerah dan putra daerah. Sementara itu, adanya semangat perubahan yang trennya meningkat di ketiga daerah bisa menjadi cerminan awal bahwa rakyat sudah siap dengan perubahan.

Perkembangan politik yang tidak menggembirakan dewasa ini juga membuat rakyat semakin cerdas dan lebih hati-hati menggunakan hakhak politiknya. Tercermin di lapangan bahwa masyarakat lebih percaya “menggantungkan� harapan mereka kepada figure kandidat, ketimbang kepada partai-partai politik.

Dengan perkataan lain potensi figur calon atau nantinya pasangan calon masih lebih menentukan ketimbang potensi yang dimiliki partai pengusung.

Sementara ini, OPINI Indonesia merekam hampir sekitar 70 persen pemilih masih belum menentukan pilihannya. Mereka masih berada pada posisi swing voters yang sewaktuwaktu dapat mengalihkan dukungannya.

Sebab itu masih sulit untuk memetakan potensi masing-masing figure calon kandidat. Calon kandidat yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas tinggi bulan ini, bisa saja dalam dua bulan ke depan posisinya anjlok. „ David

13

politik

PRABOWO SUBIANTO

FOR PRESIDENT Jika tak ada aral melintang, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra akan dideklarasikan sebagai Capres 2014 oleh partai Garuda Emas itu pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan diadakan di Jakarta 12 Februari mendatang ini. etua Partai Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim kepada OPINI Indonesia mengatakan, pendeklarasian lebih dini Prabowo Subianto dimaksudkan agar persiapan memenangkan Prabowo bisa lebih maksimal, sekaligus mengimbangi tingkat popularitas Prabowo yang terus meningkat. “Keputusan mencalonkan Ketua Dewan Pembina sebagai capres 2014 sudah merupakan rekomendasi hasil rakerda (rapat kerja daerah) dari seluruh Indonesia, termasuk dari

K

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

Lampung ini. Popularitas Pak Prabowo tinggi dan trennya terus meningkat. Kami berharap itu selaras dengan suara Partai Gerindra,” katanya.

Gunadi menjelaskan dalam hampir semua kegiatan partai, termasuk menggerakkan program ekonomi kerakyatan yang kini bergerak di sejumlah kabupaten, terekam harapan rakyat supaya Ketua Dewan Pembina Partai Garuda Emas itu akan maju dalam pilpres 2014.

Rekaman lapangan OPINI Indone-

sia menunjukkan gaung Prabowo For President semakin hari semakin bergema di Lampung. Purnawirawan Jenderal TNI itu kini menjadi idola masyarakat kecil (lapisan bawah) dan dipercaya mampu mengatasi permasalahan bangsa yang cukup berat sekarang ini.

Terkait figure yang akan mendampingi Prabowo, Gunadi mengatakan partainya belum akan membicarakan hal itu dalam waktu dekat. “Partai masih mencari sosok yang terbaik.

Masih cukup waktu untuk itu,” kata Gunadi lagi.

Dari sejumlah calon kandidat yang telah memberikan sinyal mencapres pada 2014, Prabowo Subianto tercatat sebagai tokoh yang paling dini memastikan diri maju sebagai calon

14

politik presiden. “Saya akan merubah bangsa ini dengan konsep kerakyatan.

Yang tidak neoliberalisme,” kata Prabowo dalam berbagai kesempatan.

Prabowo Subianto yang juga adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu memastikan, pertanian dan pembangunan bangsa ini harus sejalan. “Kalau Indonesia ingin bangkit sebagai negara kuat dan makmur, satu sektor prioritas yang harus dimantapkan yaitu pertanian,” ujar Prabowo saat mele-

pas 10 petani Indonesia ke Vietnam di Kantor DPN HKTI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djoyohadikusumo yang juga mantan Danjen pasukan elit Kopasus itu beralasan pertanian menyangkut masalah pangan yang tidak lain adalah dasar peradaban manusia.

Ia mencontohkan, betapa umat manusia harus menjajah bangsa asing, tidak lain (untuk) mengambil hasil pertaniannya. Sayang, kata Prabowo, 30 tahun terakhir, pemerintah

POSISI PARTAI DEMOKRAT TURUN KE POSISI KETIGA

SEBAGIAN RESPONDEN PERCAYA ANAS TERLIBAT SEBAGIAN responden Lingkaran Survey Indonesia (LSI) percaya bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet Sea Games di Jakabaring, Palembang. LSI melakukan survey terhadap 1200 responden dari 33 provinsi mesio 21 Januari – 2 Februari 2012 dengan metode multi staga random samplin yang dilengkapi dengan focus grup discussion di tujuh kota terbesar di provinsi dan analisa kualitatif lainnya. Adapun ibukota tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Semarang dan Palembang. Survey ini juga menunjukkan bahwa kasus dugaan suap wisma atlet semakin meluas.

Pada Juni 2011 hanya 41 persen publik yang mengetahui kasus ini, namun Februari 2012 meningkat jadi 62,6 persen, Mayoritas publik yakin kalau Nazaruddin tidak bergerak sendiri. Jika di Juni 2011 sekitar 45,3 persen publik percaya petinggi Demokrat lain berperan serta, kini 57,8 persen meyakini petinggi Demokrat terlibat. Sebesar 39,4 persen responOPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

den meyakini Anas terlibat. “Margin of error plus minus 2,0 persen,” kata peneliti LSI Barkah Pattimahu, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu 5/12 lalu. Pertanyaan yang diajukan kepada para responden adalah “apakah sejumlah petinggi Partai Demokrat yakni Anas, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Mirwan Amir terlibat kasus dugaan suap wisma atlet?”. Terkait Nazaruddin sebanyak 52,1 persen responden percaya bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu terlibat. Adapun Andi Mallarangeng yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, dianggap terlibat oleh 31,9 persen responden. Angelina Sondakh dianggap terlibat oleh 37,2 persen responden, dan 28,3 persen responden menilai Mirwan Amir terlibat. Menurut Barkah, “Pandawa lima” Partai Demokrat ini menjadi salah satu factor penyebab turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat pada survey yang dilakukan Januari-Februari 2012 ini. Hal lain yang menjadi factor turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat, karena turut merosotnya pamor Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh sen-

Indonesia tidak focus dan justru meninggalkan titik berat yang seharusnya dijaga dan diperhatikan yakni sector pertanian tersebut.

Orang dekat Prabowo, Fadli Zon, mengatakan, memunculkan figure Prabowo Subianto sebagai capres sejak dini, agar rakyat tahu lebih dulu, dan tidak seolah membeli kucing dalam karung. “Gerindra solid mendukung Prabowo Subianto demi perubahan bangsa ini,” kata Fadli.

Raymond

tral Partai Demokrat.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Yudhoyono menurun di bawah 50 persen.”Pada Januari 2011, kepuasan publik terhadap SBY 56,7 persen, menurun di Januari/Februari 2012 menjadi 48,3 persen, kata peneliti LSI Barkah. Kasus Wisma Atlet Sea Games mencuat sejak 2011, saat Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, Kamis 3/2 lalu, KPK menetapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka.

TURUN KE POSISI KE-3 Survei LSI itu juga menunjukkan bahwa posisi Partai Demokrat saat ini turun keras sejak memcuatnya kasus dugaan suap wisma atlet yang menyeret sejumlah nama kader partai berlambang bintang mercy itu.

Untuk pertama kalinya sejak 2009, partai pemenang pemilu itu dikalahkan oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan dalam survey nasional. Pada Juni 2011, Demokrat berada di posisi ke-2 setelah Partai Golkar, sedangkan Feberuari 2012, partai biru itu melorot ke posisi ketiga dan kini sudah berada di posisi ke-3 setelah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. “Dukungan Partai Demokrat kini hanya 13,7 persen, di bawah PDI Perjuangan (14,2 persen) dan Partai Golkar (18,9 persen),” katanya. Dari nama lima petinggi Partai Demokrat itu, Nazaruddin dan Angelina ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet.

Editor

15

politik

PBR dan PNBK Koalisi dengan GERINDRA

Berbeda dengan partai-partai besar lain DPC Partai gerindra di tahun 2012 ini masih tetap jalan di tempat belum menentukan sikap apaapa terkait jelang pilkada, bahkan Parai berlambang kepala Garuda ini memastikan tidak membuka pendaftaran, hanya melakukan komunikasi intensif dengan partai-partai lain, ungkap Ketua DPC Gerindra Tanggamus Herlan. enurutnya partai yang ia pimpin sedang meminang salah satu Bakal Calon Bupati saat di tanya kepastian nama Herlan belum mau mengatakan siapa Bakal calon yang sedang Gerindra pinang, tapi yang pasti Tambahnya Gerindra sudah mempunyai pengantin yang akan dibina” Yang menjadi fokus saat ini, Tegas herlan kami selain membina pengantin Bakal Calon kami juga sedang melakukan komunikasi antar partai politik agar terjadi koalisi yang sesuai dengan asas gerindra, tentunya mempunyai keinginan yang sama untuk membangun tanggamus kedepan lebih bermartabat.

Osmardi Selaku Sekertaris DPC

M

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

Partai Gerindra Tanggamus, menambahkan saat di konfirmasi diruang kerjanya, yang jelas gerindra telah mengantogi nama Bakal balon Bupati Tanggamus, untuk memenangkan calon yang kami usung Patai gerindra telah mempersiapkan manuver politik dan membangun pilar-pilar politik yang stategis merubah stigma politik masyarakat yang positif, politik jangan terukur oleh materi namun politik menurut kami partai gerindra adalah instrumen massa yang dapat membawa perubahan.

Dengan stigma itu kami telah bersepakat berkualisi dengan Partai Bintang Reforasi ( PBR) dan Partai PNBK Tanggamus Hendri

KHAIRUL BASRI MENGAMBIL BERKAS PENDAFTARAN BALON WABUP Proses penjaringan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Tanggamus, di Tubuh Partai Politik DPC PDIP Tanggamus, beberapa bulan yang lalu telah membuka penerimaan tersebut, mulai 4-6 Januari 2012, menurut penuturan Nasrullah Ketua DPRD Tanggamus beberapa minggu lalu saat dihubungi via Ponsel.

Intern Partai DPC PDIP memberikan peluang seluas-luasnya pada seluruh kader Partai maupun diluar partai PDIP untuk mendaftar sebagai Balon Bupati maupun Balon Wakil Bupati Tanggamus jelang laga pemilukada yang tinggal menghitung bulan lagi. Menurut M.Rizal,SE Selaku panitia penerimaan sekaligus Anggota DPR dari Fraksi PDIP mengatakan Balon yang sudah mengambil berkas sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 baru dua orang.

Tambahnya “ Balon yang sudah mengambil berkas Hi.Bambang Kurniawan,ST untuk Balon Bupati Tanggamus melalui Protokolernya, sementara untuk Balon Wakil Bupati yang sudah mengambil berkas Khairul Basri, Imbuhnya Untuk memberikan kesempatan bagi kader maupun yang lainnya kami pihak panitia masih menunggu sampai tanggal 17 Januari 2012 dan apa bila dipandang perlu akan kami upayakan penambahan waktu sampai tujuh hari, tegas Rizal,SE. Setelah waktu sesuai dengan keputusan untuk ditutup maka hasilnya akan segera ditembuskan ke DPD Provinsi dan DPP PDIP Pusat.

Hendri

16

sosial

Dari 12 simbol yang mengejawantahkan sistem penanggalan Tionghoa, yang menjadi penting dalam sistem kebudayaan orang China dimana saja, hanya Naga yang tak memiliki representasi binatang sesungguhnya. Ini yang menyebabkan Tahun Naga menjadi istimewa dibandingkan dengan shio lain dalam penanggalan China.

W

alaupun sistem penanggalan Tionghoa ini selalu menyambut kehadiran Tahun Naga sebagai energi kehidupan, baik dari zaman dulu sampai era modern dewasa ini, banyak orang, mulai dari tokoh politik, intelektual, sampai rakyat jelata merasa khawatir dengan kehadiran Naga OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

Air ini.

Energi kehidupan Naga Air yang didasarkan pada kepercayaan Geomansi (feng shui dalam bahasa Mandarin), astronomi, dan kearifan kepercayaan rakyat, selalu mengacu pada berbagai perubahan setiap kali memasuki siklus Tahun Naga. Tahun Naga menjadi simbol perubahan

atau setidaknya meng hadirkan perubahan besar.

Berbeda dengan mitologi Barat yang menggambarkan naga yang harus dibunuh, seperti dalam ceritra Siegfeied dalam literature Nibelungelied, dalam astrologi China binatang Naga menjadi symbol utama keberuntungan yang baik. Dalam konstelasi rasi bintang, Naga diposisikan sebagai bintang nonbumi yang dihormati sebagai penjaga Langit Timur. Dalam tradisi Tionghoa, naga disimbolkan mampu memberikan empat berkah dari timur, yakni kekayaan, panjang umur, harmoni, dan

17

sosial kebajikan. Dalam konteks ini, orang Tionghoa berharap sesuatu yang besar terjadi pada Tahun Naga Air, baik bekerhasilan maupun kegagalan.

Untuk bisa memahami besaran yang dikandung Tahun Naga Air, refleksi yang terjadi pada tahun 1952 ketika Naga Air muncul kembali dalam siklus penanggalan Tionghoa, peristiwa yang terjadi atau perubahan besar yang ada mengikutinya, antara lain sebagai berikut : 1. Bulan Februasi 1952, Elisabeth II menjadi Ratu Inggris. Pemerintahannya masih berlanjut hingga hari ini sebagai prestasi umur panjang.

2. Pada tahun yang sama, bulan November, drama Moustrap yang diangkat dari karya Agatha Christie dibuka di London dan menjadi rekor produksi drama terpanjang dalam sejarah yang pernah ada.

3 Naga Air tahun 1952 juga mencatat diperkenalkannya dua senjata paling merusak dalam sejarah, yakni bom hydrogen dan pengebom B-52 sebagai pesawat pembunuh dalam Perang Vietnam.

Naga Air 2012, bagi China, juga akan menghadirkan perubahan. Pada musim semi tahun ini, Republik Rakyat China (RRC) akan memiliki pemimpin baru, sebagai pergantian yang keempat sejak Partai Komunis China (PKC) berkuasa tahun 1949.

Pergantian ini dipastikan akan menjadi persaingan politik yang ketat di

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

kalangan elite PKC. Ilmuwan China meyakini Tahun Naga selalu membawa perubahan besar yang mengubah China ataupun dunia, seperti tercermin pada tahun 1976, 1988, dan 2000. Naga menjadi sangat simbolis dalam kehidupan sehari-hari yang melekat pada ketionghoaan, termasuk bagi orang komunis yang berkuasa di PKC, karena kerja budaya politik China memang sudah melekat dalam siklus ribuan tahun itu.

Tahun 1976 misalnya, merepresentasikan perubahan sangat penting dalam sejarah modern China. Tahun itu, pemimpin revolusioner Mao Zedong dan Zhou Enlai meninggal dunia, termasuk pemimpin militer paling kuat dalam sejarah China, Zhu De. Tahun yang sama, Kelompok Empat pimpinan Jiang Qing (istri Mao) dijatuhkan dari kekuasaan dan dua tahun kemudian membuka jalan bagi konsep Kaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang menjadikan China sebagai negara besar dan kuat.

Dalam konteks ini, kita perlu memahami system kepercayaan Tionghoa melalui penanggalan yang berusia lebih dari 3.000 tahun sebagai tradisi, yang dipertahankan turun-temurun dan dipercaya mampu memberikan arti yang menjadikan orang Tionghoa sebagai bangsa yang besar dan kuat. Mereka yang tidak bisa melihat makna sistim kepercayaan Tionghoa dalam berbagai perubahan

ini condong melihat perubahan dalam perspektif horizontal sehingga tidak merasakan adanya perubahan besar. Kepercayaan dan adat istiadat harus dilihat secara vertical untuk mampu mengartikan perubahan besar dalam system penanggalan Tionghoa.

Memang tidak mudah membagi secara sederhana system kepercayaan dan adat istiadat, sehingga sulit mendamaikan perbedaan-perbedaan Timur-Barat, seperti halnya menyederhanakan Kristen, Konfusianis, ataupun Komunisme. Melakukan reduksi atas istilah dalam filsafat sederhana seperti kapitalisme, liberalisme, atau marxisme memang men jadi lebih sulit untuk mengukur perspektif Tahun Naga Air. Gilbert Rozman dalam buku In the East Asian Region: Cinfucian Heritage and Its Modern Adaptation (1991) menulis perbedaan yang melekat antara budaya Timur dan Barat, merupakan kemungkinan hasil dari pemisahan paksa karena geografi dan konsekwensi dari kontak terbatas selama ribuan tahun. Berbagai perubahan yang terjadi di daratan China serta belahan-belahan Asia lain merupakan konsekuensi factor sejarah yang bertahan terus-menerus. Konteks ini yang menjelaskan perubahan besar Tahun Naga Air sebagai elemen denominator yang mengabaikan batas-batas nasional. „ Rene/Kps

18

Opini Indonesia I Edisi 002 Februari 2012

19

Opini Indonesia I Edisi 002 Februari 2012

20

Opini Indonesia I Edisi 002 Februari 2012

21

company profile

B

GUBUK EMAS RESTO

RESTAURANT BERNUANSA DANAU Makan, merupakan salah satu kebutuhan manusia. Tanpa makan, manusia tak dapat menjalankan berbagai aktifitas. Karena dengan makan, maka segala pikiran dan ide akan keluar dengan cemerlang.

Dengan adanya kebutuhan tersebut, saat ini banyak orang berlombalomba mendirikan rumah makan dengan jenis menu yang beraneka ragam. Mulai dari kelas pinggir jalan, sampai dengan kelas hotel. Dan tentunya, yang makan pun berbeda tempat.

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

iasanya kalangan atas, enggan untuk mencicipi makanan kelas pinggiran. Demikian juga kaum menengah ke bawah, sungkan bila harus mencicipi makanan di kalangan hotel atau restoran megah. Yang dipikirkan oleh mereka adalah, berapa harga satu porsi makanan yang mereka makan. Apakah cukup untuk makan satu keluarga.

Untuk itu mereka pun mencari makanan yang enak namun tidak harus menguras uang hanya sekedar ingin mencicipi makanan lezat kelas restoran. Dari sekian banyak rumah makan yang berdiri saat ini di Bandar Lampung, mungkin rumah makan Gubuk Emas yang masih memikirkan tentang kantung masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab, rumah makan ini menyediakan makanan yang tentunya lezat, namun bisa terjangkau oleh berbagai kalangan.

Letaknya yang cukup strategis, Rumah Makan Gubuk Emas, memang diperuntukkan bagi semua kalangan. Karena saat ini untuk mencari makanan yang enak namun murah, sangatlah langka. Untuk menuju ke sana pun, tidak terlalu rumit. Bila sudah memasuki kawasan Lungsir atau kantor Walikota, belok ke Jalan HR Rasuna Said Gulak Galik, maka di sebelah kiri jalan, sudah terlihat baliho yang bertuliskan Rumah Makan Gubuk Emas. Dan untuk masuk rumah makan tersebut, para tamu harus memasuki jalan sepanjang lebih kurang 50 meter. Setelah itu baru kita disajikan pemandangan yang luar biasa indah dengan tulisan Welcome to Gubuk Emas.

Menurut Reirika Kesuma, Manager RM Gubuk Emas, sejak berdirinya rumah makan tersebut pada tahun 2006, sang pemilik Oey Sutjipto, ingin sekali mendirikan rumah makan yang tidak hanya murah, tapi juga bisa membuat orang merasa betah karena makanan yang disediakan cocok dengan lidah masyarakat. Selain itu, Sutjipto juga ingin menampilkan nuansa yang berbeda dari rumah makan lain, yakni adanya danau buatan serta replica kapal pesiar yang kemudian dijadikan tempat untuk rekreasi kecil bagi masyarakat yang da-

23

company profile tang. “Pada dasarnya, Pak Sutjipto ingin menciptakan rumah makan yang bernuansa danau. Apalagi ada replica kapalnya, sehingga masyarakat seakan-akan benar-benar berada di hamparan laut luas dengan pemandangan kapal bersandar,” kata Rei, sapaan akrab wanita ini.

Para tamu yang datang pun kata Rei, biasanya langsung menuju pondok-pondok atau gubuk-gubuk yang memang sudah disediakan untuk tempat mereka makan. Gubuk yang disediakan pun seperti gubuk di tepian sawah, dengan nuansa hijau dedaunan dari tumbuh-tumbuhan segar yang sengaja ditanam. Sambil makan, secara semilir para tamu juga disuguhkan alunan degung sunda, sehingga menambah kesan kedesaannya. “Biasanya yang memilih gubuk untuk tempat makan, mereka akan merasa rileks karena duduk sambil lesehan. Ini yang paling banyak dipesan para tamu. Mereka ingin rileks tanpa harus menjaga image bila sudah makan. Namun tak sedikit juga yang memesan tempat pondokan. Semilir alunan degung sunda, menambah semangat mereka menikmati makanan. Bagi kami, apapun pilihan mereka, akan kami layani asalkan mereka puas dengan

tempat serta pelayan dari rumah makan ini,” ujar Rei. Untuk menu sendiri, Rei mengatakan, Gubuk Emas sudah menyiapkan berbagai macam menu. Mulai dari Chinna Food, Sea Food, makanan nusantara serta kuring. Jadi apapun pesanan yang mereka pesan, sudah pasti tersedia, yang tentunya harganya pun bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. “Mungkin selama ini, banyak masyarakat kalangan menengah enggan masuk ke rumah makan yang mereka anggap mewah.

Karena mereka memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan olehnya. Namun anggapan itu salah bila sudah masuk ke Gubuk Emas.

Kami menyediakan menu mulai dari harga Rp.5000. Bayangkan, hari gini masih ada harga lima ribuan untuk makan. Karena kami sendiri masih memikirkan masyarakat yang tentunya ingin menikmati makanan, tanpa harus membayar mahal,” urai Rei. Saat ini lanjut Rei, yang menjadi menu favorit para tamu adalah Udang Galah Hollywood, Kepiting Saos Padang dan Gurame Goreng Kering dan Gurame Rujak. Banyak para tamu yang memesan menu ini. Menurut mereka rasanya tak kalah dengan restoran di hotel-hotel berbintang.

“Selain sebagai tempat makan, Gubuk Emas ini juga bisa dijadikan tempat untuk jamuan makan siang dan malam, resepsi pernikahan, syukuran, ulang tahun, meeting room arisan, juga karaoke family. Kami menyediakan tempat dengan kapasitas 300 sampai 2000 orang. Tentunya dengan menu yang ditentukan oleh pemesan. Kami juga tidak mematok harga terlalu mahal. Mungkin masih bisa nego dengan pemesan. Istilahnya, anda punya modal berapa, kami bisa atur menu yang murah tapi meriah.

Sehingga kami tidak menyulitkan para pemesan,” paparnya.

Mengenai tamu sendiri, kata Rei, biasanya yang datang mulai dari kalangan pejabat sampai rakyat biasa.

Gubernur Lampung dan Walikota Bandar Lampung pun bila menjamu tamu, biasanya mereka memesan tempat di sini. Kalau tidak lesehan, ya di pondokan. Tak sedikit kaum pejabat datang. Tapi tak melulu pula pejabat, rakyat biasa pun biasanya datang bersama keluarga masingmasing. “Tapi ada kalangan-kalangan artis pun singgah di sini. Sebut saja Maya Estianti, Trie Utami, Haikal AFI, Yon Koeswoyo, dan masih banyak lagi. Biasanya mereka meninggalkan kesan-kesan secara tertulis mengenai rumah makan ini,” kata Rei seraya menunjukkan kesan tertulis para artis yang terpampang di ruangan resepsionis. Untuk rencana kedepannya, Rei mengatakan, Gubuk Emas akan membuat arena bermain bagi anak-anak. Karena yang datang di sini bukan hanya kalangan dewasa, tapi juga banyak anak-anak, sehingga mereka nantinya akan merasa terhibur dengan berbagai arena tersebut. “Yang pasti, kami akan menampilkan hal-hal yang berbeda dari rumah makan yang lain,” kata Rei mengakhiri pembicaraan.

Tie/Ean

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

24

seputar daerah

Rawa Kijing, Kini Jadi Sawah

Sejak dulu rawa kijing kecamatan ambarawa kabupaten pringsewu lampung,di kenal luas di masyarakat sebagai tempat bertapa atau bersemedi warga .konon katanya tempat tempat tersebut di yakini menjadi istana para mahluk alam gaib untuk meminta petujuk bila ada hajat besar para pencari jabatan tinggi di pemerintahan ,hingga pesugihan bagi komunitas tertentu yang dapat berkomunikasi dengan alam gaib. uyung Arifin salah satu tokoh masyarakat pringsewu kepada OPINI Indonesia beberapa waktu lalu mengatakan, daerah rawa kijing memang sering di datangi orang orang dari pulau jawa dan berbagai daerah di sumatera mengujungi daerah rawa kijing di ambarawa. Menurut pria paroh baya dari etnis thionghowa ini, bila ada tamu yang hendak ke rawa kijing, terlebih dahulu menemuinya agar bisa menunjukkan pintu masuk ,yang menurut komunitas mereka bahwa di kawasan rawa kijing berdiri

B

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

bangunan mewah seperti istana raja raja gaib, buyung menuturkan, bahwa sekitar tahun 1962 rawa kijing masih asli rawa,yang berkunjung ke sana juga hanya orang orang tertentu saja.namun sekarang rawa kijing secara phisik sudah berubah menjadi sawah garapan warga sekitar ujarnya miris.

Hal senada juga di ceritakan mujiono warga pringombo pringsewu sekitar 10 kilo meter dari lokasi rawa kijing mengatakan,tempo dulu sekitar tahun 1970 han,dari daerah rawa kijing sering terdengar suara

gamelan tengah malam seperti ada pesta rakyat di sana ,itupun terdengar saat bulan bulan tertentu saja seperti bulan surau.

Biasanya warga tua tua pringsewu sangat akrap dengan suara lantunan gamelan yang di yakini dari rawa kijing, pada hal kalau di datangi tidak ada warga di sana yang sedang memainkan gamelan katanya, namun sekarang ini lanjut mujiono, suara suara itu sudah jarang terdengar, mungkin karena kendaran yang melintas dari ke pringsewu saat ini sudah sangat padat baik sing dan malam hari, sehingga masyarakat sudah kurang perduli lagi dengan dengan suara yang dulu sangat di pahami warga di sini kisahnya.

Dinas PU pengairan provinsi lampung melalui UPTD BPSDA wilayah I semangka cabang pringsewu Ir Erwin hamdani mm di damping kepala seksi Ir ponirin djayadi ke pada OPINI Indonesia mengatakan, pihaknya telah mengajukan rencana survey imvestigasi design (SID) daerah rawa kijing ke dinas PU pengairan provinsi bulan oktober tahun lalu.

Menurut ponirin rawa kijing seluas kurang lebih 2000 Ha tersebut kondisinya sudah memprihatinkan dan sudah beralih fungsi menjadi sawah garapan warga sekitar. Karenanya sambung ponirin,rawa kijing perlu di selmatkan melalui pengembalian kondisi menjadi embung bending besar sebab rawa kijing di aliri dari bergagai sungai seperti sungai rilau, mada, manuk, rengs, kepayang, napal, rukun, yang kemudian keluar lagi melalui sungai bulog yang selama ini sudah kering.pada hal lanjut ponirin bila rawa kijing terkelola dengan baik, maka akan mengaliri ratusan hektar sawah di desa wates dan klaten kecamatan gading rejo.karenanya kami saat ini sedang mengusulkan pengelolaan daerah rawa kijing ke provinsi guna mengetahui batas batas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk, luasan eks rawa kijing secara akurat,serta ke absahan ke pemilikan sawah penggarap, serta memprediksi bangunan utama untuk pertanian „ Maringan

25

seputar daerah

HARGA MATI, KARYAWAN TUNTUT DIREKTUR PDAM MUNDUR DARI JABATAN Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menyatakan harga mati menuntut Jun Suryo Wardana mundur dari jabatan Direktur PDAM. Hal tersebut terbuktidengan berbagai upaya dengan menyampaikan semua aspirasinya, sehingga permintaan untuk dicopotnya Jun Suryo Wardana dari jabatannya terkabul. ami seluruh karyawan menyatakan harga mati, direktur PDAM harus dicopot dari jabatannya. Tidak ada pertimbangan lainnya, permintaan kami ini harus dikabulkan. Kami menya-

K

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

takan ini dengan seluruh karyawan, bukan satu per satu karyawannya.

Maka tanggung jawabnya juga kami bersama-sama,” ungkap Muhamad, staf perencana PDAM Tirta Jasa, yang diamini oleh Togatorug, Kabag

Umum PDAM Tirta Jasa. Hal sedana diungkapkan Suhaimi, bahwa karyawan sudah berupaya menyampaikan permintaan agar Direktur PDAM diganti dan telah membuat pernyataan untuk disampaikan kepada Bupati Lamsel, Ketua DPRD Lamsel melalui komisi A, Kapolres Lamsel, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda Lamsel untuk dapat menindaklanjuti semua tuntutan tersebut.

Dengan harapan agar Jun Suryo Wardana sebagai direktur dicopot dari jabatannya. “Jika masih tetap tidak diindahkan, pemkab tinggal memilih seluruh karyawan PDAM seLamsel dipertahan, atau Pak Jun Suryo yang dipertahankan. Sebab, jika masih beliau (jun suryo,red) menjabat sebagai direktur, sudah pasti tidak lagi bersinergi dengan karyawan,” tambahnya.

“Kami merasa tuntutan karyawan ini wajar, sebab seluruh karyawan yang ada di PDAM merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan pak Jun Suryo saat menjabat, sebagai contoh selalu mengungkapkan kata-kata kotor, arogan serta tidak menghargai kerja karyawan,” jelasnya lagi. Karyawan PDAM membuat pernyataan

26

seputar daerah buat oleh 72 karyawan yang tercatat sebagai karyawan PDAM Tirta Jasa sebanyak sebelas alasan dalam tuntutan mundur tersebut dimentahkan oleh Pemkab Lamsel dan tetap dipertahankan Jun Suryo Wardana dari jabatannya sebagai direktur.

Dalam rilisnya, sebelas tuntutan mundur diantaranya disebabkan pertama, direktur PDAM telah mengabaikan Perda No.40 tahun 2000 tentang PDAM Tirta Jasa Lamsel, Permendagri No. 1 tahun 1997 tentang pegawai PDAM dan Permendagri No.2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. Kedua, Dirut PDAM Tirta Jasa bersikap Aroganm berkata kotor dan kasar kepada seluruh pegawai. Tiga, tidak pernah menghargai hasil kerja pegawai yang telah bersusah payah dalam melaksanakan tugas, walaupun pegawai bekerja lembur tanpa dibayar.

“Hak pegawai berupa kenaikan berkala dan kenaikan pangkat ditolak. Lalu, penghargaan masa kerja pegawai yang sudah bekerja terus menerus selama 15 tahun ditolak, padahal sudah ada ketentuan Perda dan Permendagri,” kata salah satu karyawan.

Selanjutnya, hak cuti pegawai dipotong dari 12 hari menjadi 5 hari.

Lalu, aturan untuk pegawai tidak berdasarkan perda dan Permendagri, tapi menggunakan aturan sendiri yang tidak jelas aturannya. Dan aturan untuk direktur memakai perda dan kemendagri, sementara untuk pegawai sesuai kemauan direktur yang tidak jelas aturannya.

“Kami juga sering di intervensi dan menantang pegawai dengan perkataan yang seakan dirinya tidak akan diberhentikan dari jabatan direktur dan jika tidak mengikuti, maka keluar dari perusahaan. Selain itu, juga menyatakan bahwa Direktur PDAM sering keluar kantor dengan alasan untuk kantor, namun dipergunakan kepentingan pribadi seperti pelatihan kepontianak, tapi malah pergi jalan-jalan ke Serawak, selain itu dia (direktur) sering cerita kepada pegawai bahwa dia main judi di Singapore pada hari kerja,” ungkap-

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

JUN SURYO WARDANA, SE DIREKTUR PDAM TIRTA JASA - LAMSEL nya. Lalu, akibat hal tersebut, banyak pegawai yang mengalami sakit/ stress dan mengundurkan diri dari pegawai dan dari jabatan yang diakibatkan tekanan pysikologis karena kepemimpinan yang arogansi, kasar dan tiada hari tanpa marah-marah. Menanggapi hal tersebut, Ir. Sutono, MM, Sekertaris Daerah (Sekda) Lamsel menyatakan bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai direktur PDAM, tidak semudah itu, dan harus melalui proses terlebih dahulu.

Karyawan tidak bisa memberhentikan direktur semaunya seperti itu.

“Saya menghimbau kepada seluruh karyawan PDAM agar tetap kerja, mungkin karena suasana yang panas hati dan komunikasi yang kurang baik maka terjadi seperti ini. Tentang tuntutan, ini menjadi pertimbangan pimpinan untuk evaluasi. Namun, mengenai pemberhentian direktur PDAM itu memang ada mekanisme, tidak semudahnya bias diberhentikan. Selain itu, karyawan juga tidak bisa memberhentikan Direktur,” ungkapnya, dalam Jumpa Pers di ruangannya bersama seluruh wartawan, Selasa (17/1). Menurut Sekda, biasanya jika kita melakukan perubahan, harus menghadapi berbagai rintangan. Terutama dalam menerapkan peraturan, seperti halnya disilin pegawai. Namun, ia mengakui jika kinerja PDAM Tirta Jasa dalam ting-

kat kebocoran masih diatas 50 persen dan ini merupakan kerugian dari pemerintah.

Sementara, dalam sesi Tanya jawab, Direktur PDAM Tirta Jasa, Jun Suryo Wardana, SE membantah beberapa tudingan dari karyawan tersebut. Bantahan tersebut diantaranya, terkait kenaikan yang pangkat ditolak, ia mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan rapel, namun tentunnya dilihat dari performen kinerjanya.

Kemudian, mengenai cuti pegawai yang dipangkas hanya menjadi lima hari itu, ia mengaku itu semua tidak benar. Sebab, sudah diambil cuti namun diambil kembali, maka dia tidak mengijinkannya. Selanjutnya, terkait uang tanda jasa selama 15 tahun, ia mengatakan bahwa berdasarkan apa dia mengeluarkan uang tanda jasa kerja selama 15 tahun. “Saya kan tidak tau, kerja ga kerja selama 15 tahun ko dibayar,” ungkapnya ringan.

Sedangkan, Sekda melanjutkan, pihaknya akan memperketat dalam hal masalah pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, seperti penutupan kran dan tidak masuk kerja, pemda nanti yang akan bertindak. “Jika terjadi kesalahan, terutama mengenai pelayanan, tidak ada toleransi dan kita berhentikan bila perlu,” ungkap Sekda tegas.

Pitaria

PEMBERITAHUAN Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka : Apabila hendak mengundang OPINI INDONESIA untuk liputan/ wawancara, harap undangan ditujukan kepada Redaksi OPINI INDONESIA melalui E-mail ke opini.indonesia. maupun Fax. 0721 701704 atau bisa menghubungi melalui Telpon atau SMS ke 0816 406 304 - 0821 77797632 Tidak diperkenankan mengundang langsung ke wartawan OPINI INDONESIA

27

seputar daerah

Petani Resah, Lahan Akan Di Lelang Bank Lampung Tengah- Karut marutnya managemen Koperasi Unit Desa (KUD) Hasta Karya Bhakti (HKB), membuat resah, petani sawit yang menjadi mitra kopresai ini. Acaman Bank BNI46 akan melelang kebun sawit mereka. Ratusan petani sawi dari dua kecamatan Kalirejo dan Sendangrejo mengadukan masalah tersebut ke DPRD Lampung Tengah. i hadapan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah dan anggota Komisi IV DPRD setempat perwakilan petani Sarmuji (52) menceritakan kronologis utang tersebut. menurut petani sawit binaan KUD HKB, warga Kampung Sendangrejo, Kecamatan Sendang Agung ini, sekitar tahun 1996 lalu, seluruh petani pernah menandatangani surat kontrak utang dengan nilai Rp7 juta, namun mereka tidak pernah menerima uang pinjaman itu. “Pengurus KUD HKB saat itu menjelaskan bahwa dana itu untuk biaya perawatan dan pemeliharaan kebun,” kata Sarmuji, kepada Dewan, Kamis (26/1).

Padahal kata Sarmuji, selama ini pengurus KUD hanya memberikan jatah pupuk sebanyak dua kali, dan sisanya untuk pembuatan sertifikat.

Ternyata hingga saat ini baru sekitar 45 persen dari total pengajuan sertifikat yang sudah terbit. Selain itu petani juga tidak pernah diberitahu berapa lama modal pinjaman itu, cara bayarnya bagaimana dan berapa bunganya.

Sehingga Selama petani berfikir tidak memiliki hutang kepada siapapun, karena sejak tanaman sawit mulai berbuah dan setiap kali distor

D

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

kepada PTPN VII Unit Bekri, selalu dikenakan pemotongan pembayaran ansuran pinjaman.

“Kami tidak pernah berhutang kepada pihak lain, selain kepada PTPN VII. Selama ini tidak ada penjelasan dari KUD HKB, kalau ternyata kami masih memiliki utang kepada Bank BNI46, yang akan melelang kebun sawit kami,” kata Sarmuji.

Melengkapi pengakuan petani, Ahmad Fauzi, perwakilan magemen PTPN VII Unit Bekri, menjelaskan, saat ini total luas lahan perkebunan sawit kemitraan sekitar 514,4 Ha. Lahan tersebut terdiri dari penanaman perdana pada tahun 1995 seluas 279,4 Ha, dan penanaman kedua tahun 1996 seluas 235,00 Ha. Pihak perusahaan, jelas Fauzi, hanya memberikan bibit sawit kepada petani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dengan harga Rp3 ribu/batang.

Untuk selanjutnya perawatan dan keperluan petani lainnya, sudah menjadi tanggung jawab KUD HKB. “Perusahaan hanya memberikan utang bibit sawit, mengenai persoalan lainnya diluar tanggungjawab kami,” jelas Fauzi.

Sementara itu, Kasi Pendataan dan Hak Tanah Kantor Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Lamteng Suparman menjelaskan, permohonan pembuatan sertifikat diatas lahan perkebunan sawit yang pernah diajukan oleh KUD HKB sekitar 800 bidang. Pada tahap pertama berkas yang masuk sebanyak 300 bidang, dan hingga saat ini sertifikat yang sudah selesai sebanyak 359 bidang, sedang sisanya belum digarap karena berkasnya belum sampai di BPN. “Sertifikat yang sudah terbit adalah sesuai dengan berkas yang sudah lengkap, untuk sisanya kami belum tahu ada kendala apa dilapangan, karena belum ada berkas yang masuk kepada kami,” jelasnya. Pada dengar pendapat antara Komisi II DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), dengan pengurus KUD HKB, Selasa (31/1), terbukti KUD yang menaungi 34 kelompok tani (Poktan) sawit ini memang kusut.

Wakil Ketua DPRD Zugiri, mengatakan, bila keterangan dan data dari petani sawit, dipadukan dengan penjelasan yang disampaikan pengurus KUD, terlihat banyak kejanggalan.

Salah satunya, Kata Zugiri, berupa pinjaman kredit usaha dari Bank BNI 46 yang tidak pernah diterima oleh petani, dan tidak adanya keterbukaan antara pengurus KUD dengan anggota, sehingga petani merasa telah ditipu.

Dapat kita simpulkan sementara, kata Zugir, yang tidak benar ini pengurus KUD-nya, mereka tidak pernah transparan dengan anggota, terbukti petani tidak mengetahui kalau selama ini mereka masih memiliki hutang kepada Bank BNI 46. “Kita akan usut permasalahan ini hingga tuntas, dan bila terbukti KUD HKB bersalah, maka akan kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Marsudiyanto, memastikan akan memanggil paksa pihak BNI 46, jika manajemen setempat tidak juga memenuhi panggilan DPRD Lampung Tengah ketiga kalinya, terkait dengan kekhawatiran warga karena lahan sawit mereka akan di lelang bank tersebut. Menurutnya, Komisi II DPRD Lampung Tengah Mar-

28

seputar daerah

sudiyanto, kehadiran BNI 46 sebagai penyalur dana sangat penting untuk menjawab keresahan masyarakat banyak. Ini terkait dengan kepentingan umum. Ada banyak warga yang ingin mendapat penjelasan.Semua pihak sudah memberikan keterangan, tinggal menunggu penjelasan dari BNI. “Kami sudah menirimkan surat panggilan dua kali, ternyata tidak juga hadir. Kalau panggilan ke tiga tidak hadir juga, kami akan panggil paksa sesuai dengan kewenangan kami (DPRD),” tegas Marsudiyanto, saat dengar pendapat bersama Koperasi Unit Desa Hasta Karya Bhakti (KUD HKB) dan kelompok tani, Selasa (31/1).

Ketua Komisi II Marsudianto, menyayangkan ketidak hadiran pihak Bank BNI 46 dalam pertemuan kemarin, sehingga persoalan menjadi berlarut-larut dan belum diketahui bagaimana kronologis yang sebenarnya. Saat ini belum dapat disimpulkan seperti apa tindak lanjutnya, karena keterangan dan data yang didapat dari petani dengan pengurus KUD HKB belum singkron, untuk memastikannya dalam beberapa hari kedepan, DPRD segera memanggil managemen Bank BNI 46 Tanjungkarang, Bandarlampung.

“Kita belum dapat menyimpulkan siapa yang bersalah, karena data yang kita dapat dari petani dan pengurus KUD belum sesuai, untuk

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

kepastiannya dalam waktu dekat akan kita panggil pihak Bank BNI 46, kita ingin tahu bagaimana kronologisnya,” kata Marsudiyanto.

Menurut Marsudi, terkait keresahan sejumlah petani atas ‘kabar’ ratusan hektar (ha) lahan sawit masyarakat yang akan dilelang BNI 46, akibat terjadi komunikasi yang tidak efektif.

Masyarakat mengaku tidak pernah menerima uang pinjaman dari BNI 46. Ternyata memang itu dikuasakan kepada KUD HKB sebagai fasilitator. Hal tersebut, lanjutnya, bisa terjadi karena komunikasi yang tidak lengkap mulai dari Koperasi HKB kepada kelompok tani, hingga ke tingkat petani. “Ini ada komunikasi yang tersumbat. Saya optimis ini bisa dicari benang merahnya. Karena dari hasil keterangan pihak koperasi tadi kan sudah jelas,”katanya.

Ketua KUD HKB Lasimin Abdurrahman menjelaskan, pada tahun 1999 lalu, seluruh petani sawit yang tergabung dalam 34 kelompok, melalui KUD mengajukan pinjaman kredit usaha kepada Bank BNI 46 Tanjungkarang, Bandarlampung, dan diberi sebanyak Rp2,27 Miliar.

Oleh KUD dana tersebut digunakan untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan tanaman sawit, yaitu pembelian pupuk yang pertama sebesar Rp452,237 ribu lebih, pembelian pupuk yang kedua sebesar Rp417, 160 ribu lebih, dan biaya pembuatan sertifikat untuk 830 bidang, dengan

rincian biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp175 ribu, ditambah biaya pengukuran Rp154 ribu/bidang.

Saat ini, lanjut Lasimin lagi, dari 830 bidang yang diajukan untuk pembuatan sertifikatnya, baru selesai diukur seluas 683 bidang, yang belum diukur seluas 147 bidang, jumlah sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Kantor Bandan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 359 set, sedangkan sisanya yang belum diterbitkan sebanyak 324 set.

Pada saat angkat kredit dengan pihak Bank BNI 46, para petani dihadirkan langsung dan masing-masing bertanda tangan diatas surat permohonan pinjaman itu, dana pinjaman tersebut ditransfer ke rekening masing-masing, namun karena dana itu untuk biaya perawatan tanaman sawit, petani diminta untuk menguasakan pencairannya kepada pihak pengurus KUD HKB, sehingga petani tidak pernah menerima dana pinjaman itu. “Kami mengajukan pinjaman kepada Bank BNI 46 di acc sebesar Rp 6 juta/bidang, uang tersebut dikirim langsung ke rekening masing-masing petani, karena dana itu untuk keperluan perawatan tanaman sawit, petani menguasakan kepada kami untuk mencairkannya. Dana itu telah kami salurkan kembali kepada mereka melalui pemberian pupuk sebanyak dua kali, dan biaya pembuatan sertifikat,” kata Lasimin.

Supriyanto

29

seputar daerah

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Duta Besar Jepang Yosinori Katari, Perwakilan Duta Besar Inggris Mis.Jane, serta Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa, melepas balon Logo V Legal bagi kayu produksi Hutan Tanaman Rakyat yang telah mendapatkan Lebel Sertifikasi Legalitas Kayu.

MELEPAS BALON.

KONSERVASI HUTAN HARUS MENJADI PRIORITAS Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Keberadaan hutan ditentukan oleh tinggi rendahnya kesadaran menusia akan arti penting hutan didalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

U

paya memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan rakyat, sangat dibutuhkan kearifan lokal. Sebab pada prinsipnya, semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan syarat tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya. Propinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 35.376,50 Km2, memiliki kawasan hutan sekitar 1.004.735 Ha, hal

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/ 2000 tanggal 23 Agustus 1999 tentang penetapan kawasan hutan dan perairan Propinsi Lampung. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi.

Luas kawasan hutan konservasi mencapai 462.030 Ha (45,99%), luas kawasan hutan lindung 317,615 Ha (31,61%), dan luas kawasan hutan produksi 225,090 Ha (22,40%) terdiri dari hutan produksi terbatas

33,358 Ha (3,32%) dan hutan produksi tetap 191,732 Ha (19, 08%). Kerusakan hutan di Provinsi Lampung sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, pengelolaan hutan berbasis konservasi harus menjadi prioritas pembangunan di daerah ini. Akibat kebutuhan akan lahan pertanian dan permukiman semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kerusakan hutan di daerah ini semakin tidak terkendali.

Kawasan hutan lindung tidak pernah aman dari para perambah, kerusakan juga diperparah dengan tindakan penebangan kayu secara liar (ilegalloging). Sepertinya, kerja keras yang di lakukan oleh instansi terkait tidak cukup membuat para pelaku jera, sehingga kerusakan demi kerusakan terus saja terjadi.

Di Kabupaten Lampung Tengah saja, luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhutbun No.256/KPTSII/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 mencapai Âą 40.931,72 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari, Hutan Lindung Register 22 Way Waya, dengan luas 5.118 Ha, Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara, dengan luas 17.647 Ha, lalu Hutan Lindung Register 08 Rumbia, dengan lu-

30

seputar daerah as 5.666,72 Ha, dan Hutan Produksi Tetap Register 47 Way Terusan dengan luas 12.500 Ha. Saat ini, kondisi kawasan hutan lindung Register 22 Way Waya, Register 39 Kota Agung Utara, serta Register 47 Way Terusan sebagian besar telah diduduki, dimanfaatkan dan digarap oleh penduduk dari kampung disekitar hutan dan pendatang dari luar. Diperkirakan fungsi hutan tinggal 10%-25% atau lebih dari 75% kondisinya sudah rusak.

Hutan lindung yang paling besar mengalami konversi terdapat di register 39 Kota Agung Utara sebesar 13.235,25 ha atau 75 % dari luas hutan lindung pada register ini, di sekitar Kecamatan Pubian, Selagai Lingga dan Sendang Agung. Serta Register 22 Way Waya yang meliputi Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo, kondisi saat ini yang ditutupi oleh hutan tidak kurang dari 25 %.

Dua kawasan hutan lindung ini merupakan daerah tangkapan utama air Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih, sekaligus habitat dari berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sedangkan pada Register 8 Rumbia kondisinya hanya tinggal 10 % saja yang masih mempunyai kawasan hutan.

Langkah kongkrit dan terpadu untuk menyelamatkan hutan pun harus terus diupayakan. Berbagai kebijakan dan program telah dikembangkan seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Namun, upaya tersebut belum dirasakan efektivitasnya.

Sampai saat ini kontribusi yang diberikan belum signifikan bagi pemulihan fungsi kawasan hutan di daerah ini.

Untuk mengembalikan fungsi hutan di kawasan register 22 Way Waya seluas 5.118 Ha, dan Register 39 Kota Agung Utara seluas 17.647 Ha sebagai daerah cadangan air, saat ini sedang diusahakan izin pencadangan dari Kementerian Kehutanan, dan dikembangkan program HKm. Kebijakan tersebut, merupakan upaya legalitas bagi status masyarakat yang

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

memanfaatkan kawasan hutan di Register 22 di Kecamatan Pubian dan Register 39 di Kecamatan Sendang Agung.

Program izin pencadangan hutan dilaksanakan khusus di Kampung Margajaya, Kecamatan Selagai Lingga seluas 5.700 ha, dan di Kecamatan Pubian 2.911 ha. Saat ini di kawasan itu sudah dikembangkan 40 persen hutan multipurpose trees species (MPTS) atau hutan serbaguna, serta 60 persen tanaman hutan terutama di lokasi kemiringan 45 derajat dan hutan primer. Pelestarian hutan juga dikembangkan HKm di kawasan register 39, dengan kegiatan pengelolaan hutan didalam kawasan dan di luar kasawan.

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk melibatkan masyarakat didalam pemeliharaan hutan, dengan membuat kelembagaan kelompok HKm dan beberapa program kegiatan yang dikembangkan.

Di Kampung Margajaya terdapat 24 kelompok HKm, di Pubian sebanyak lima kelompok HKm. Kegiatan yang dikembangkan di bagi kedalam blok-blok, yakni blok perlindungan dan blok pemanfataan. Pada blok perlindungan, dikembangkan tanaman hutan yang tidak bisa dimanfaatkan, sedang pada blok pemanfaatan dikembangkan tanaman MPTS dengan berbagai jenis pohon berupa tanaman buah kayu seperti durian, petai, kemiri, jengkol, bahkan ada yang menanam pala.

“Pada hutan MPTS masyarakat dibolehkan memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjaga keutuhan hutan,”kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah Johan Syahrani. Bagi masyarakat yang ikut dalam program HKm mendapatkan izin mengelola HKm selama 35 tahun. Mereka bertanggungjawab terhadap hutan yang dikelola blok masing-masing. Bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang anggota, maka kelompoklah yang akan memberikan sanksi sesuai kesepakatan yang mereka tetapkan. Bila pelanggaran yang dilakukan cukup berat, maka penanganannya diserahkan kepada dinas

kehutanan. Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tetap melakukan evaluasi setiap lima tahun terhadap program HKm. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, bagi anggota HKm setiap tahun wajib membuat laporan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pemangku Hutan Lindung (KPHL).

“Kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Bagi mereka yang tidak taat, izinnya dihentikan. Pembuatan izin HKm tidak dipungut biaya,” katanya. Kerusakan kawasan Register 22 dan 39 juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Melalui APBN 2011, Kementerian Kehutanan mengembangkan program reboisasi hutan lindung di kawasan register 22 Way Waya seluas 500 Ha, dan Register 39 Kota Agung Utara seluas 1.500 Ha. Program kegiatan multi years ini akan di kerjakan selama tiga tahun, mulai dari penanaman hingga pemeliharaan dengan anggaran yang disediakan mencapai Rp7 miliar lebih. Kegiatan tersebut di bagi menjadi delapan paket kegiatan, masingmasing paket seluas 250 ha. Sedangkan tanaman yang dikembangkan berupa tanaman karet, pohon mahoni, cempaka serta beragam tanaman serbaguna atau multipurpose trees species (MPTS, seperti tanaman pohon nangka, dan petai.

“Tujuan pengelolaan hutan adalah meningkatkan masyarakat sejahtera, juga untuk melestarikan hutan sebagai kawasan resapan hulu sungai yang ada di Lampung Tengah,” katanya. Sementara, pengembangan Hutan Rakyat di Lampung Tengah dilakukan oleh masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung dengan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari kawasan hutan Rakyat atau Hutan Hak. Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemiliknya, merupakan salah satu kearifan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan semakin terbatasnya kepemilikan tanah, maka peran Hutan Rakyat bagi kesejahteraan masyarakat akan semakin

31

seputar daerah penting. Pengelolaan Hutan Hak pada wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih sangat penting, karena adanya berbagai potensi yang belum ditumbuh kembangkan khususnya pada kampung-kampung yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara.

Kegiatan untuk mengurangi tekanan terhadap kerusakan sumber daya hutan register 39, seiring dengan cukup baiknya hasil hutan kayu pada hutan hak yang dikhawatirkan akan berdampak pada ekspansi penebangan dan pengembangannya dalam hutan lindung.

“Adanya peluang pasar bagi hasil Hutan Rakyat untuk menunjang kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu, usaha perhutanan rakyat menjadi peluang berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan tetap menjaga kelestarian hutan,”kata Johan Syahrani.

Untuk membangun sebuah sistim pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, yang berorientasi pada kelestarian sumber daya alam (SDA) diluar kawasan hutan register 39, dibentuklah Koperasi Comunitas Logging Giri Mukti Warna Tirta (Comlog GMWT) di Kecamatan

Pubian Lampung Tengah. Hutan Rakyat yang dikelola koperasi binaan Dinas Hutbun Lampung Tengah ini, mencapai 275 Ha yang tersebar di lima kampung. Usaha yang dikembangkan berupa potenis hasil kayu Sengon (Albazia falcataria), sebagai modal dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis pada kelestarian dan berkelanjutan.

Hutan Rakyat yang dikelola Koperasi Comlog GMWT ini telah mendapatkan Lebel Sertifikasi Legalitas Kayu setalah dilakukan audit secara adminstratif oleh PT. Sucofindo Internasional Certification Service (SICS). Sehingga produk kayu yang dihasilkan Koperasi Comolog GMWT benar-benar Ekolabel. “Dari 275 Ha baru 23,5 Ha yang diberikan sertifikasi. Hasil audit oleh SICS dinyatakan lulus Virifikasi Legalitas Kayu seluas 225.300 M2 dengan nomor sertifikat No.Vlk 00050.Dengan logo ini kayu yang dihasilkan bisa masuk pasar ekspor,”tegas Johan.

Pengembangan Hutan Rakyat, dapat dilakukan penanaman dengan mengombinasikan tanaman perkayuan dengan tanaman pangan/palawija yang biasa dikenal dengan agroforestry. Pola pemanfaatan lahan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain pendapatan per satuan la-

han bertambah, serta erosi dapat ditekan. Selain itu manfaat lain adalah hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan, biaya perawatan tanaman dapat dihemat serta waktu petani dilahan akan lebih lama.

“Artinya pengembangan Hutan Rakyat merupakan solusi untuk memelihara, memulihkan lahan kritis dengan menanami jenis tanaman yang dapat melindungi dan memperbaiki kesuburan tanah serta meningkatkan penghasilan petani,” katanya.

Sedang untuk kawasan hutan register 47 Way Terusan, yang telah dihuni penduduk sekitar 4500 Kepala Keluarga (KK), sekarang sudah mendapat izin prinsip untuk dikelola sebagai hutan industri. Dari luas hutan 12.500 Ha, sekitar 20 persennya harus dikembangkan hutan tanaman rakyat (HTR) yang dikelola bersama masyarakat. Konsisten perusahaan terhadap pengembangan HTR akan menghindari konflik dengan masyarakat. Perusahaan yang mendapatkan izin pengelola Hutan Industri di register 47 Way Terusan, adalah PT.Garuda Panca Artha. Perusahaan ini dinilai lebih memahami kondisi di lokasi register ini.

Supriyanto

DRAINASE DANGKAL PAGAR ROBOH

Y

ayasan Miftahul Hasan Lingkungan Sabah Luppak Kelurahan Kuripan Tanggamus, mengelola pendidikan Dari MTS/MI dan Play Group, beberapa minggu trakhir ini pagar sepanjang 16 M mendadak roboh, tidak tanggung-tanggung pondasinya pun terjungkir, Menurut Hadits, MHS selaku Wakil Ketua Yayasan saat di temui di ruanganya, mengatakan bahwa drainase yang berada di sekeliling yayasan Miftahul Hasan memang sangat dangkal, sehingga kalau ada hujan besar seperti beberapa hari terakhir ini air meluap dan menggerus pondasi pagar kita, tegasnya Drainase yang mengaliri pertanian warga ini memang cukup besar, OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

apa lagi kalau musim hujan, kami tidak bisa berbuat banyak Tegas Hasanuddin Zahaf Selaku ketua Yayasan Miftahul Hasan, yang pasti saat ini kami merasa dirugikan atas ambruknya pagar tembok ini, saya selaku ketua yayasan berharap dengan pemerintah Daerah Tanggamus agar segera membatu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Tanggamus, untuk sgera menyampaikan masalah ini ke Dinas PU Tanggamus.

Banyaknya anak-anak didik di yayasan ini terkadang membuat kami khawatir, jika mereka bermain disekitar ambruknya talut, khawatir ada ambruk susulan, Tambah Nusirwan Salah satu warga Sabah Luppak Un-

tung saja pada tanggal 4 Januari yang lalu pas ambruknya talut ini tidak ada anak-anak didik yayasan yang bermain, Tegasnya.

Terpisah Burdani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Tanggamus, saat di konfirmasi majalah ini melalui via ponsel membenarkan kalau pihaknya telah terjun langsung kelapangan meninjau lokasi berdasarkan laporan pihak yayasan, dan kami dari BPBD telah berkoordinasi dengan Pemda melalui Dinas PU untuk segera memberikan tindakan secepatnya, mudahmudahan 2012 ini segera mungkin dibantu oleh Pemda Tanggamus.

Hendri

32

pariwisata

SJACHROEDIN ZP :

KEPARIWISATAAN LAMPUNG PERLU TENAGA ROFESIONAL Lampung Merupakan salah satu provinsi yang terletak dipenghujung paling Selatan Pulau Sumatera, dimana Provinsi ini juga dikenal sebagai penghubung antara pulau Jawa dan Sumatera, yang memiliki seabrek potensi wisata di dalamnya.

B

icara Pariwisata Lampung, tentunya kita juga harus bicara tentang budaya, mengingat budaya Lampung merupakan bagian dari pariwisata itu sendiri. Di Lampung kita memiliki festival besar, seperti halnya Festival Krakatau (FK) yang usianya telah mencapai 21 tahun, namun kondisi kepariwisataannya masih belum maksimal perkembangannya.

Bicara FK, sepertinya Disbudpar provinsi Lampung perlu melakukan inovasi program ke depan, karena jika tidak, maka acara yang berjalan dari waktu ke waktu akan terulang kembali, sementara anggaran yang dikeluarkan untuk sebuah festival lumayan besar.

Jika kita melihat 6 Destinasi Wisata Unggulan yang dimiliki provinsi Lampung, seperti : Gunung Anak Krakatau, Menara Siger yang terletak di Lampung Selatan, Way Kambas di Lampung Timur, Tanjung Setia, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung Barat, Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus, mestinya kepariwisataan Lampung sudah mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang berada disekitar destinasi tersebut.

Sebenarnya sejauhmana program Disbudpar provinsi Lampung, dalam mempromosikan ke enam destinasi ini, sehingga destinasi unggulan ini dapat dikenal oleh wisatawan nasional maupun internasional ? La-

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

lu promosi seperti apa yang telah dilakukan dinas terkait, apakah dari hasil promosi ini dapat mencapai target ? sehingga destinasi yang menjadi unggulan ini menjadi lebih dikenal dari sebelumnya.

“Guna memajukan kepariwisataan Lampung ke depan, tentunya membutuhkan tenaga tenaga professional dibidangnya, Khususnya dinas terkait, sehingga mereka dapat memprediksi dan menghitung berapa besar masuknya wisatawan ke Lampung bila digelar acara yang spektakuler seperti TIME dan FK ke depan, bila masih seperti ini kapan Lampung akan maju?” hal ini disampaikan gubernur Lampung, Sjachroedin ZP beberapa waktu lalu

Dinas itu harus memiliki gagasan dan ide yang cemerlang, dengan demikian kita dapat mengejar ketinggalan dari provinsi lainnya, “Sayakan banyak yang harus dipikirkan untuk memajukan Lampung ini, masa semua harus saya yang memikirkan, percuma dong ada kadis beserta jajrannya yang diberi tanggungjawab untuk memajukan bidang tugasnya,”imbuh gubernur penuh antusias. Ide ide dan gagasan gubernur Lampung Sjachroedin ZP, seperti berdirinya Menara Siger yang dijadikan Iconnya Lampung, Perubahan status Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Embarkasi Haji, Pembangunan Jembatan Selat Sunda, serta Kota Baru, dan Terminal Agri Bisbis dan semua ini di Kabupaten Lampung Selatan, inikan sangat luar biasa. Oleh karena itu setiap SKPD juga harus mampu mengikuti apa yang menjadi program gubernur, agar terlihat bahwa skpd memang mampu menjabarkan apa yang menjadi tugasnya.

Lebih jauh gubernur juga memaparkan, keberhasilan TIME yang digelar bersamaan dengan Festival Krakatau ke 21 di Lampung beberapa waktu lalu, itu juga berkat kerja keras ketua PHRI Lampung, Handitya Narapati SZP, yang menggandeng ketua PHRI Pusat, jadi Time ini bukan hasil kerja Dinas Budpar Provinsi Lampung.

Sutarman

33

pariwisata

HERMAN HN :

Pasar Seni Akan Dijadikan Pusat InfoPar Kota Bandarlampung sebagai ibukota provinsi Lampung, tetntunya merupakan kota yang cukup sibuk, dimana berbagai fasilitas tersedia di kota ini, seperti : hotel, transportasi, tempat hiburan malam, kuliner dan keperluan lain yang diperlukan oleh pendatang tersedia di tempat ini.

S

ebagai pusatnya berbagai kegiatan baik yang bergerak dibidang ekonomi, budaya dan pariwisata maka, kota Bandarlampung sangat memerlukan tempat yang pas buat memberikan informasi,

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

sekaligus informasi pariwisata di dalamnya. Oleh karena itu Pasar Seni inilah yag ditunjuk oleh Walikota Bandarlampung, Herman HN. “Disinilah Pusat informasi pariwisata (PIP) atau Tourism Information Centre (TIC) ini akan ditempatkan.

Karena dengan ditempatkan informasi pariwisata di tempat ini nantinya akan banyak orang yang akan datang ke tempat ini,”ungkap Walikota kepada wartawan.

Sebagai pusat informasi pariwisata Kota Bandarlampung, tentunya sarana dan prasarana di tempat ini perlahan lahan akan dibenahi, sehingga kesan aman dan nyaman akan dapat dinikmati oleh mereka yang berkunjung ke lokasi ini, yang nota bene sebagai pusat kegiatan seniman dalam berkarya di Kota Bandarlampung ini.

Lebih jauh Walikota Bandarlampung memaparkan, tentang pentingnya meramaikan pasar seni ini dengan hasil produk yang dihasilkan oleh para pengusaha yang bergeralk dibidang Usaha Kecil Mandiri (UKM), “Dengan banyaknya pengusaha yang memasarkan produknya di sini maka pasar seni dampaknya akan lebih ramai lagi dikunjungi masyarakat yang memerlukan berbagai jenis produk, mulai dari produk ba-

rang non seni sampai produk yang bernilai seni,”Papar Herman penuh antusias.

Kalau perlu para pengusaha ini jangan ditarik bayaran terlebih dahulu selama 3 bulan, sekaligus salarnya, yang penting para pedagang dapat menjaga kebersihan di tempat ini. Begitupun halnya dengan keamanan disekitar lokasi pasar seni, peran polisi pamong praja harus dapat mengamankan lokasi ini dengan baik.

Bicara UKM berarti bicara pinjaman dari bank, oleh karena itu walikota berharap agar para bankir dapat memberikan pinjaman kepada para pengusaha, yang penting bunganya tidak terlalu besar, sehingga modalnya dapat berputar dan dampaknya dapat menguntungkan para pengusaha. Herman juga menjelaskan, modal dari pinjaman bank harus dikelola dengan baik, jangan sampai uang nya poya poya untuk keperluan lain, karena taruhannya pengusaha itu akan masuk penjara, bila tidak mampu mengembalikan uang bank yang digunakan,”papar walikota Bandarlampung kepada wartawan, ketika diwawancarai usai melakukan peninjauan terhadap peserta bazar UKM di Pasar Seni beberapa waktu lalu.

“Bila perlu ke depannya UKM Kota Bandarlampung dapat mengajak UKM dari kabupaten dan kota untuk membuka stan bersama di tempat ini, dengan demikian diharapkan pasar seni akan mempunyai peran yang tepat sebagai pusat informasi pariwisata di tempat ini,”ujar walikota yang didampingi Sekda Kota Bandarlampung, Badri Tamam dan Kadis Budpar Kota Bandarlampung M. Harun. Ke depannya diusahakan setiap malam Minggu akan digelar panggung hiburan bagi masyarakat di pasar seni ini, sehingga masyaakat dapat terhibur, mengenai anggaran jangan menggunakan dana APBD, tapi cari sponsor, dihaapkan bagi pengusaha yang ada di bandarlampung ini perlu juga memikirkan masyarakat yakni dalam bentuk hiburan rakyat, “Jadi pengusaha bukan hanya cari untung saja di Bandarlampung ini, tapi juga turut memikirkan hiburan buat masyarakat,”ungkap walikota serius.

Sutarman

34

pendidikan

Karakter Bangsa yang Tercecer OLEH: HI. ABDULLAH RM PENGGIAT GENERASI MUDA

Pada era 90-an, seorang anak ketika akan berangkat ke sekolah, dia berpamitan dan cium tangan kepada kedua orang tuanya, setiba di sekolah saat berbaris masuk sembari mencium tangan sang guru, di saat memulai pelajaran, ketua kelas memimpin penghormatan dan doa, begitu juga saat menjelang pulang.

Sementara saat berada di rumah, saat pagi mau berangkat juga terulang, sore hari berangkat ke pengajian/masjid untuk belajar mengaji dan seterusnya yang secara rutin kita saksikan di hampir sebagian besar rumah tangga dan lingkungan kita.

Bertolak belakang dengan situasi terkini, orang tua yang sibuk, sampai tak terpikir untuk mendorong anak untuk belajar mengaji, pertemuan yang tidak intens lagi dengan anak, sehingga pantauan terhadap perkembangan anak sangat tidak berkualitas, membuat sang anak tumbuh dalam suasana semu, main game, internetan adalah hal yang biasa bagi anak merambat remaja, belum lagi lingkungan dan pergaulan disekolah yang membuat sang anak mulai mengenal narkoba dan obat-obatan terlarang.

Ketika usia sang remaja mulai masuk usia 17 tahun, hingga ke bangku perguruan tinggi, orang tua tidak semua tahu bahwa sang anak justru bagian dari pendemo, bagian dari perkelahian antar kampung serta bentuk kenakalan remaja lainnya.

Sangat ironis ketika orang tua baru tahu disaat pak polisi enguunginya untuk memberitahu keberadaan sang anak yang terlibat pelanggaran hukum.

Dalam posisi inilah, sejumlah LSM yang berhubungan dengan anak dan remaja serta media massa mulai ribut memblow-up berita secara berulangulang. Pada saat itu, salah satu pemirsa seorang turis yang ketika di negaranya mengetahui informasi bahwa di belahan bumi yang bernama Indonesia dihuni oleh penduduknya yang ramah disertai sopan santun yang tinggi.

Bingung, justru yang dia saksikan jauh panggang dari api, inilah Indonesia sekarang, karakter bangsanya yang sudah terkenal di manca negara dan membuat khas nya bangsa Indonesia di mata dunia kini kenyatannya berbalik.

Karakter itu telah terecer jauh di belakang, karena OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

ketika reformasi di penghujung tahun 90-an, sang karakter ikut sirna dan tidak trebawa oleh gerbongreformasi.

Pada saat itu semua yang berbau orde baru (Orba) ditinggalkan, saat itu barulah kita sadar tidak semua produk orba itu jelek dan tidak semua budaya bangsa itu ketinggalan zaman. Pancasila tinggal semboyan, upacara di sekolah ada yang menganggap tidak perlu lagi,gerakan pramuka di anggap ketinggalan kereta. Ini seiring tumbuh nya era keterbukaan informasi yang tanpa batas ditambah dengan carut marut nya suasana demokrasi ,belum lagi bicara betapa suburnya buadaya korupsi disemua tingkatan.

Mengapa begitu terlambat kita sadari, yahh‌ daripada tidak sama sekali. Baru dipenghujung 2011 ramai-ramai kita bicara � KARAKTER BANGSA�, dan dibeberapa kementerian terkesan buruburu membuat program kegiatan Pendidikan Karakter Bangsa dan sejenisnya. Merka tidak sadar,bahwa setidak-tidaknyasatu diantara komponen bangsa yang masih eksis dengan pembentukan watak/ karakter bangsa adalah Gerakan Pramuka yang oleh DPR telah dipertegas keberadaannya dengan terbitnya Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor:12 Tahun 2010.

Tanpa harus membuat program baru, apabila Gerakan Pramuka diperkuat eksistensinya solusi handal untuk antisipasi kenakalan remaja dan intensitas pendidikan karakter bangsa adalah Gerakan Pramuka. Tinggal sekarang sejauh mana Pemerintah memberikan kepercayaan dan mensuport dana kegiatan bagi Gerakan Pramuka disatu pihak,sedangkan dilain pihak sejauh mana organisasi Gerakan Pramuka mampu untuk menyesuaikan pola pendidikannya sehingga menjadi menarik bagi generasi muda yang selama ini cenderung telah meninggalkan Gerakan Pramuka.

35

strategic review

Mengapa Warga Mudah Sekali Marah?

Dua bulan terakhir ini, terutama pasca konflik Mesuji bulan November 2011 lalu, hampir setiap hari media massa memberitakan terjadinya konflik warga ataupun tarwuran generasi muda di berbagai tempat di Tanah Air. TANGGAL 24 Januari, satu hari setelah memasuki Tahun Naga Air menurut hitungan penanggalan Tionghoa, konflik antar warga terjadi lagi di Lampung Selatan. Sedikitnya 60 rumah dan 6 sepeda motor dibakar massa, 17 rumah lainnya dirusak dan dua warga terluka.

B

entrok berawal dari keributan sekelompok pemuda dari Dusun Natal dan Kotadalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, untuk memperebutkan lahan parkir di Pasar Sidomulyo dua hari sebelumnya (minggu 22 Januari). Saat itu, aksi ini tidak meluas karena aparat keamanan cepat bertindak mendamaikan kedua pihak di Mapolres Lampung Selatan 23 Januari. Namun, pertikaian berlanjut ketika Wayan Iwan Setiawan (27) bersama isterinya Putu Ayu Putu Tirte (22) dan anaknya Nafa (1) yang hendak pulang ke rumahnya di Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang (23/ 1) dihadang puluhan orang bersenjata tajam saat melintas di Desa Sukamarga, Kalianda. Melihat keadaan itu, Wayan mencoba lari dengan meninggalkan mobil berserta istri dan anaknya. “Mereka memecah kaca mobil dan membacok punggung saja. Saya kabur ke semak belukar dan sampai di Polsek Kalianda pukul 21.00. Saya pulang dengan diantar polisi. Untunglah istri dan anak saya tidak diapa-apain,’ ujar Iwan, Selasa (24/1).

Informasi penyerangan Iwan sampai

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

ke Kampung Napal. Amarah warga meledak. Ribuan warga gabungan dari beberapa desa menyerang kampung Kotadalam yang berjarak 6 kilometer sekitar pukul 9.25 Selasa 24/ 1. Massa merusak rumah warga Kota dalam dan melukai dua warga yaitu Ismail (59) dan Hendra (29) yang kini dirawat di RSUD Abdul Muluk, Bandarlampung. Tak lama berserang sekitar 12.15 ribuan warga dari Kampung Kotadalam balas menyerang ke dusun Napal yang sudah ditinggal mengungsi oleh penghuninya.

Selama kurang lebih tiga jam si penyerang membakar 60 rumah. Polda Lampung menerapkan status Siaga I dan menerjunkan 1.600 personil untuk mengamankan lokasi konflik. Pemerintah Daerah Lampung Selatan dan juga Provinsi Lampung bergerak cepat sehingga situasi dapat segera diatasi. Pemerintah menjanjikan akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak.

Sebelum itu, konflik antar warga ataupun antar warga dan perusahaan sudah terjadi beberapa kali di sejumlah wilayah di Lampung. Bulan Agustus 2010 lalu, konflik berdarah terjadi di dusun Gedungjaya, Desa

Gedungnyapah, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (22-23-24 Agustus). Peristiwa ini berawal dari pertemuan 100-an warga Dusun Gedungjaya (wilayah Desa Gedungnyapah) dengan Kepala Desanya Zaidal (45) tanggal 22 Agustus malam. Pertemuan membahas masalah sertifikat tanah. Zaidal meminta sejumlah biaya tetapi ditolak warga. Penolakan warga membuat kepala desa itu naik pitam lalu mencabut sebilah golok di pinggangnya. Warga yang tadinya “takut� akhirnya melawan. Mereka melempari Zaidal dan Mashur (kerabat Zaidal) dengan patok-patok kayu yang ada di pinggir jalan. Mendapat perlawanan keras, Zaidal memilih menyelamatkan diri. Tetapi nahas, dia tertangkap dan dikeroyok warga hingga tewas. Beberapa jam kemudian, sekelompok warga menyerang dusun Gedungjaya. Mereka membakar rumah Mujiono dan merusak dua lainnya. Wagiran (55) warga setempat terkena bacokan sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Selanjutnya, tanggal 24 malam, ratusan warga berusaha kembali menyerang dusun Gedungjaya. Tetapi karena wilayah tersebut sudah dijaga aparat keamanan, gerak maju mereka tertahan. Namun, sebagian lainnya masih lolos dan membakari hektaran kebun tebu milik warga sekitar.

Tahun 2010 itu juga terjadi konflik antar warga juga terjadi di Kampung Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Yang terlibat warga Kampung Wirabangun dengan warga Pematang Panggang, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Pemicunya karena adanya kecurigaan warga Wirabangun, bahwa Hasan dan dua rekannya warga Pematang Panggang hendak mencuri ayam jago milik Suliyanto, seorang warga Wirabangun.

Kecurigaan itu berbuntut perkelahian yang menyebabkan Suliyanto tewas kena bacokan. Hasan bersama kedua rekannya mencoba lari tetapi berhasil ditangkap warga dan dihakimi sampai tewas. Dua rekan Hasan yang selamat melaporkan kejadian itu ke warga desanya di Pematang Panggang.

36

strategic review Tak lama kemudian ratusan warga Pematang Panggang dengan menaiki sejumlah kenderaan truk, kenderaan pribadi dan sepeda motor menyerang ke desa Wirabangun. Serangan mendadak dari kelompok warga itu menewaskan lagi satu warga lainnya dan dua warga luka-luka.

Massa yang beringas itu membakari sejumlah rumah. Kejadian itu membuat sekitar 832 kk atau 3.000 jiwa warga Kampung Wirabangun mengungsi menyelamatkan diri.

Konflik yang juga sering terjadi adalah antara warga dan perusahaan, yang pemicunya adalah masalah tanah (lahan). Senin 22/8 ratusan warga Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang, menyerang dan mem bakar kantor PT Citra Lamtorogung Perkasa (CLP). Sebabnya, warga merasa sekitar 800 hektare lahan mereka belum diselesaikan oleh PT CLP, tetapi sudah diklaim perusahaan.

Tahun 2011, ratusan warga dari tiga desa di Mesuji bentrok dengan aparat dan pamswakarsa PT BSMI. Masalahnya juga adalah masalah lahan plasma. Masih banyak kasus serupa lainnya yang terjadi di Provinsi Lampung seperti yang terjadi di perkebunan KCMU Bengkunat, Lampung Barat.

Mengapa warga cepat marah?

Kini yang menjadi pertanyaan adalah ‘Mengapa emosi warga mudah sekali terbakar?’.

Aktivis Prodem Lampung, Guntur Supriyadi yang terus mencermati perkembangan social, politik dan ekonomi di Lampung mengatakan kepada OPINI Indonesia masalah seperti itu tidak terlepas dari akumulasi persoalan di masyarakat yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. “Sepertinya ada proses pembiaran sehingga emosi warga gampang terbakar. Isu-isu sederhana bisa melebar dan menciptakan konflik meluas pada kelompoknya.

Demikian pula potensi kriminalitas yang meningkat, memberikan dampak ekonomis tersendiri di te-

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

ngah situasi kehidupan yang sulit sekarang ini.

Keresahan juga berkaitan dengan peluang mata pencaharian,� katanya. Persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber kehidupan, seperti yang terjadi di Pasar Sidomulyo itu, kata Guntur, mendeskripsikan kondisi yang gerah sekarang ini.. Protes tukang ojek membela sesamanya jika berhadapan dengan aparat keamanan, tambahnya, menunjukkan meningkatnya penguatan kelompok. Demikian pula, persoalan sepele misalnya persoalan anakanak muda segera saja bisa menyulut emosi kelompok massanya. Artinya, motif-motif ekonomi tetap berpeluang menjadi pemicu keresahan.

Maraknya tindakan main hakim sendiri, menurut pengamat masalah politik dan social yang dihubungi OPINI Indonesia di Jakarta, bisa menjadi petunjuk berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan proses hukum itu sendiri sehingga mendorong masyarakat mencari alternatif mengambil penyelesaian sendiri.

Pengamat itu menyarankan penanganan kasus massa seperti itu jangan hanya dilihat sebagai kasus pidana saja, tetapi juga perlu dicermati dari aspek psikologis masyarakat Dalam hal kasus-kasus konflik terbuka masyarakat versus masyarakat ataupun masyarakat versus aparat keamanan dan masyarakat versus perusahaan, jika tidak ditangani dengan tepat, bisa meluas ke daerah lain, karena adanya potensi serupa dan pembelajaran lewat konflik yang terjadi. Beberapa kejadian memperlihatkan bahwa sepertinya warga sudah terlatih dengan pola-pola penyerangan, dan konflik bisa segera membesar ketika sentimen massa menjadi komponen pembeda.

Kasus konflik warga dan warga

atau antara warga dan perusahaan yang meningkat sejak tahun 2010 lalu sampai sekarang ini, sudah pasti membangun rasa tidak nyaman bagi warga dan pihak perusahaan. Kerap pula peristiwa-peristiwa itu berbarengan dengan isu-isu politik sehingga telah menambah derajat ketidapastian situasi. Ke depan ini luka-luka social itu tentulah menjadi persoalan yang paling sulit untuk disembuhkan dan membutuhkan waktu lama.

Secara formal ketegasan pemerintah dalam mengambil tindakan akan mempengaruhi munculnya gerakan massa yang lebih reaktif. Keragu-raguan pemerintah dan aparat akan membuka reaksi balik yang keras dan menambah ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat. Ini sebaliknya bisa menjadi pukulan bagi pemerintah.

Pada kondisi ini, aparat keamanan berada pada situasi sensitive yang bisa mendapatkan dukungan besar maupun pukulan balik dalam bentuk konflik horizontal. Kemampuan aparat untuk menangani dan melakukan tindakan antisipatif dengan pembuktian, menjadi kebutuhan dalam memberi legitimasi tindakan-tindakan yang bisa diambil. Aparat pun akan cenderung mengupayakan legitimasi ini.

37

KOLOM

RIMSON SIMANJORANG

Perasaan Rakyat Dipetak-petak BOLA panas konflik Mesuji masih terus menggelinding dan belum ada kejelasan solusi apa yang akan dilaksanakan. Selain itu, warga Mesuji juga diliputi keresahan menunggu kepastian pelantikan bupati/wakil bupati mereka hasil pilkada 2010 lalu. Karena, meskipun Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan SK pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih, namun belum juga ada kepastiannya kapan pemimpin Mesuji itu dilantik. Sementara itu sekitar 250 ribu lebih penduduk Kabupaten Mesuji masih saja disuruh bersabar. Kadang kala keadaan menjadi tak jelas, informasi dan isu silih berganti. Keadaan tak jelas seperti itu memang bisa menyulut kemarahan.

Pasalnya, pertikaian politik di lapis atas itu sudah berdampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat Mesuji.

daerah itu menjadi kabupaten yang berdiri sendiri tahun 2009 lalu. Hati mereka pasti miris, getir dan pedih. Bahkan bisa-bisa mereka merasa sia-sia dalam perjuangannya.

Hampir tak pernah terdengar himbauan yang menyejukkan hati. Padahal, kondisi di Mesuji itu sudah seperti “jerami kering” yang mudah sekali terbakar. Pihak-pihak yang berseteru masih asyik saja dengan argumen dan wacana-wacana mereka. Proses perkara KPU Mesuji yang bersoal dengan PDIP kini masih di Mahkamah Agung, menyusul Keputusan Pengadilan Tinggi TUN di Medan yang memenangkan gugatan PDIP. PTTUN tidak menganggap penting pencabutan gugatan yang dibuat PDIP sehari setelah PTUN Bandarlampung memutus perkara itu beberapa waktu lalu. Semua ini membuat harapan rakyat bahwa Mesuji akan segera bergerak masih juga tinggal harapan.

Penderitaan rakyat di Mesuji sepertinya tak ada habishabisnya. Mulai dari mewarisi kemiskinan dan kebodohan, sampai ribuan KK yang takjelas statusnya karena sebagai perambah di kawasan hutan register 45. Mengapa hidup ini susah banget, padahal sumber daya alam provinsi ini melimpah ruah. Coba bertanya, apakah ini karena elite kita selalu bertengkar sehingga rakyat mulai hilang kepercayaan?.

SERING rakyat bertanya, benarkan bangsa yang besar ini dikaruniai pemimpin yang tak lagi berperasaan dengan penderitaan dan aspirasi masyarakatnya?

Jangan-jangan masyarakat Mesuji yang jumlahnya lebih 250 ribuan itu mudah saja “dikijangi” dan perasaannya tak perlu dipikirkan. Ataukah pemimpin menganggap rakyatnya di Mesuji itu seperti anak kecil yang mudah dinina bobokkan dengan ceritera-ceritera serem?

Tentulah keadaan yang terjadi di Mesuji sekarang ini sama sekali tak diharapkan oleh pejuang pemekaran

OPINI INDONESIA I Edisi 002 Februari 2012

Kadang kala ada juga perasaan aneh. Provinsi besar, pintu gerbang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini ternyata banyak juga melahirkan pemimpin yang pandai membodohi dirinya sendiri. Pemimpin yang hanya sibuk memikirkan kekuasaan?

Cobalah bertanya, “betulkah saya lebih bijak dari Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung yang beberapa waktu lalu meneteskan air mata karena konflik agraria di Mesuji yang juga masih berkepanjangan?”

Hilang harta belum apa-apa. Hilang nyawa baru separo rugi. Tetapi hilang kepercayaan, kata Sri Sultan Hamengkubuwono X, berarti hilang segala-galanya. Itu terjadi bila orang tak lagi percaya kepada pemimpinnya, kepada wakil-wakilnya di DPRD dan juga kepada pemerintahnya di daerah ini. Sekarang ini, sepertinya untuk menjadi pemimpin perlu ketahanan kuat “hidup tanpa malu”. Perlu dua jantung supaya tidak mudah kaget dengan perubahan cuaca politik. Perlu muka tembok supaya selalu dingin terhadap aspirasi siapa saja, dan juga perlu telinga besar supaya tidak mendengar kata hati rakyat. Kini, sadar atau tidak perseteruan elite itu sama sekali tak merukunkan rakyat. Bahkan konflik elite itu juga telah mempetak-petakkan perasaan rakyat.

Nyatanya kini yang dipetak-petak itu bukan hanya lahan tetapi juga pikiran dan perasaan rakyat. Sadarilah itu. *

38