Edisi 004 Majalah Opini Indonesia

Penerbit YAYASAN MEDIA WASANTARA Anggota SPS No. 358/1986/03/2002 Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan DAVID J. SIMANJORANG Pemimpin Redaksi RAYMOND RAJAURAT Dewan Ahli TAREN SEMBIRING MELIALA RIMSON SIMANJORANG SUDIRMAN AIL NURIL HAKIM YOHANSYAH GUNADI IBRAHIM ZEIN GINTING HASAN ZAINAL ABIDIN Redaksi I MADE DARMAWAN SUPRIYANTO SANTI HASTARINI Reporter PITARIA HENDRI WIRHANUDDIN FAJRUL LAJIMAN SYAIFUL ANWAR Alamat Redaksi, Iklan, Sirkulasi JL. PAGARALAM, Gg. CENDANA No. 28 KEDATON BANDAR LAMPUNG 34151 Telp/ Fax (0721) 701704 0816 406304 0821 77797632 0878 9977 6790 Bank BANK LAMPUNG No. Rek. 380.03.04.44829.9 a/n. David Jhonny Simanjorang Website UNDER CONSTRUCTION E-mail OPINI.INDONESIA@YAHOO.COM Wartawan majalah OPINI INDONESIA dalam menjalankan tugas dilengkapi kartu identitas.

Narasumber, klien iklan dan relasibisnis diharap tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan OPINI INDONESIA tanpa identitas resmi

FROM EDITOR

Fleksibilitas Golkar Perkembangan politik menjelang pembahasan kenaikan BBM di DPR beberapa waktu lalu kembali menunjukkan bahwa Partai Golkar dengan sikapnya yang fleksibel telah mampu membuat dirinya sebagai yang begitu penting dan menentukan di mata partai-partai politik lainnya.

Contoh yang bisa dijadikan kasus adalah manuvermanuver Golkar yang zig-zag dan sulit diprediksi pada RIMSON SIMANJORANG menit-menit terakhir pembahasan ABPN Perubahan 30 DEWAN AHLI Maret 2012 lalu yang memberikan opsi penundaan kenaikan dan nyatanya kemudian menjadi keputusan rapat paripurna DPR yang berdampak tidak jadi dinaikkannya BBM per 1 April sebagaimana yang semula sudah direncanakan pemerintah.

Ini memang sesuatu yang di luar kalkulasi para pengamat dan pelaku politik. Sebabnya dengan semboyan “suara rakyat adalah suara Golkar” sejak awal partai pohon beringin itu sudah memberikan sinyal akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Namun kenyataannya, pada menit-menit terakhir “pasukan” Aburizal Bakrie itu memberikan opsi yang kemudian menjadi keputusan paripurna dan dicantumkan pada pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan 2012.

Dari gejolak resistensi penolakan kenaikan harga BBM yang muncul berupa aksi unjuk rasa di hampir seluruh Indonesia dan adanya sikap tegas tiga parpol “oposisi” yaitu Gerindra, Hanura dan PDI Perjuangan yang konsisten dengan sikapnya menolak kenaikan dan kemudian didukung pula oleh PKS –salah satu anggota partai koalisi yang membelot dari kumpulannya-, Golkar bukan saja berhasil meloloskan “kemelut” ini, tetapi telah mampu menggunakan kekuatan dan kemampuan lobinya untuk tidak saja mewarnai tetapi bahkan juga mengendalikan proses politik yang berjalan. Paripurna DPR 30 Maret lalu itu kemudian mengambil keputusan sama seperti opsi yang diberikan Partai Golkar. Sikap “berani” pada saat-saat kritis seperti itu diambil Golkar tentu saja dengan perhitungan yang cermat tentang resiko politik yang mungkin tejadi. “Yang pasti semua ini dilakukan untuk mengejawantahkan motto Golkar- Suara Golkar adalah suara rakyat” kata Alzier, Ketua DPD Golkar Lampung yang dibubungi OPINI Indonesia.

Keputusan Golkar pada menit-menit terakhir pembahasan harga BBM di DPR tanggal 30 dan 31 Maret lalu benar-benar memberikan kepastian yang memang belum pasti. Kepastiannya adalah bahwa harga BBM tidak naik per 1 April dan ketidakpastiannya adalah bahwa harga bisa juga naik jika hitung-hitungan harga ICP dunia selama enam bulan mengalami kenaikan 15 persen dari harga yang ditetapkan di APBN-P sebesar 105 dolar per barel. Dengan perkataan lain, kecenderungan ke depan itu menjadi sulit diprediksi, termasuk untuk membuat perhitungan baru, baik bagi kawan maupun bagi lawan.

Sebetulnya, publik tak perlu kaget dengan sikap Golkar yang fleksibel ini. Hal seperti itu sudah beberapa kali dilakukan Golkar di tataran perpolitikan nasional, misalnya ketika hubungan Golkar dengan partai koalisi termasuk Partai Demokrat yang sempat “memanas” beberapa waktu lalu. Di satu sisi, sikap fleksibile ini dinilai Golkar cukup menguntungkan karena tetap bisa menjaga soliditas massa bawah yang sudah capek dengan kemelut politik di negeri ini. Di sisi lain, sikap fleksibel itu maka langkah-langkah Golkar menjadi sulit diramal.

Dan ini lagi-lagi menunjukkan bobot politisi Golkar yang “jam terbangnya” lumayan panjang.

Mereka berhasil membuat hasil Paripurna DPR tersebut menjadi entry point bagi prosesproses politik selanjutnya seperti menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2014.Sikapnya yang fleksibel itu juga yang menyebabkan popularitas Golkar di mata publik semakin jauh di atas Partai Demokrat pemenang Pemilu 2009 lalu.

Dari rangkaian manuver-manuver itu sudah bisa dilihat bahwa target Golkar tidaklah semata-mata untuk “menahan” kenaikan harga BBM, tetapi lebih dari itu adalah bahwa Golkar memiliki kemampuan besar untuk kembali berjaya di Pemilu 2014 mendatang. (*)

OPINI INDONESIA 004

4

FOKUS UTAMA

TEROR BOM MASIH BERLANJUT PENGANTAR REDAKSI Sekarang • ini, hampir tidak ada lagi lanskap Indonesia yang bisa dikatakan damai, tenang tetapi juga dinamis.

Berbagai isu nasional yang penting- termasuk masalah terorisme (terror + isme) tetap membayangi perjalanan bangsa yang majemuk ini. Segera setelah peristiwa besar Bom Bali 12 Oktober 2002 lalu, masalah terorisme terus saja muncul ke permukaan.

Sejalan dengan itu, satu pertanyaan penting yang menyangkut situasi keamanan adalah, apakah ancaman terror atau peledakan bom masih akan berlanjut. Sebagian besar peristiwa terror bom memang telah berhasil diungkap aparat keamanan. Sejumlah pelakunya diseret ke pengadilan, namun harus diakui bahwa aparat pun belum juga bisa mengendus jaringan yang lebih luas. Dari pemberitaan media massa diketahui, polisi selalu mengalami kesulitan menelusuri mata rantai pelakunya. Sebab itu, penjelasan pihak kepolisian (baca Badan Nasional Pemberantasan Terorisme – BNPT) atas kasus yang terjadi pun hampir selalu sama yaitu “polanya hampir mirip atau tidak mirip dengan kejadian sebelumnya”. Masalah teror dan terorisme memang cukup kompleks dan semakin menarik ditelaah karena terror, di satu sisi telah membuat masyarakat ketakutan dan mengganggu ketertiban umum, tetapi di sisi lain telah pula membuat bisnis informasi semakin berkembang. Dengan perkataan lain, teror bisa menjelma menjadi “industri terorisme” yang memberi ancaman baru dan sekaligus peluang baru bagi kehidupan manusia. Untuk memperkaya pemahaman kita akan bahaya ini, maka beberapa waktu lalu OPINI Indonesia mewawancarai Sudirman Ail, Purnawirawan Perwira Tinggi POLRI yang kini aktif sebagai konsultan masalah hukum, masalah terorisme dan narkoba di Jakarta.

OPINI INDONESIA 004

5

FOKUS UTAMA MASIH BERLANJUT Sekarang ini, kata SUDIRMAN AIL, kejahatan terror sudah merupakan salah satu penyakit masyarakat ( seperti molimo-madat /narkoba, dst… termasuk juga geng-geng liar yang membuat takut masyarakat). Kemudian, dari pengakuan sejumlah pelaku terror yang telah tertangkap, tambahnya, bisa diketahui bahwa masih banyak “teman-teman” mereka “di luaran” yang mungkin bisa melakukan pengeboman lagi.

Karena itu, pertanyaan apakah ancaman terror masih akan berlanjut, saya kira perlu diwaspadai semua pihak. Potensi ke arah itu tidak pernah berhenti mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan rasa takut di masyarakat Dia juga menggaris bawahi bahwa sepanjang ini, hampir pada seluruh kasus tindakan terror atau pemboman itu tidak ada petunjuk kuat yang bisa dijadikan bahan untuk mengungkap jaringan para

S

pelakunya termasuk “aktor intelektual” di atas jenjang pelaku di lapangan, yang mungkin memberi inspirasi, bantuan atau bahkan pendanaan. Selain itu, motif pemboman juga tidak jelas dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang melakukan klaim segera setelah kejadian. Padahal dalam perkembangan terorisme dunia (di luar negeri), tidak mungkin gerakan dilakukan tanpa motif tertentu sebagai tujuan mereka. Tetapi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, hampir tak ada klaim pihak tertentu jika terjadi terror atau pemboman.

Publik mengetahui dari pemberitaan pers, bahwa meskipun aparat kepolisian bisa meraba-raba berdasarkan pola-pola pengeboman yang bisa diurutkan mulai dari potret umum pelaku, bahan peledak yang digunakan, hingga lokasi sasaran atau modus operasi, tetapi tetap saja sulit mencari motif para pelakunya. Jadi efek terror yang diciptakan memang betul-betul random, umum, dan tidak mengandung pesan-persan khusus, seperti pesan politik ataupun idiologis.

Dari sini, kata Sudirman Ail, tampak bahwa tujuan terror itu, bisa mulai dari yang sepele seperti “sekadar” menciptakan ketakutan masyarakat atau bisa juga peringatan keras kepada pejabat negara/pemerintah.

Pola sasaran yang bersifat random itu mungkin akan tetap berulang, Jadi lokasi-lokasi keramaian seperti mal-mal, pusat perniagaan dan sejenisnya itu mungkin akan tetap menjadi “favorit” pemboman.

KEJAHATAN EXTRA ORDINARY SUDIRMAN AIL mengingatkan bahwa kejahatan teroris adalah keja-

hatan extra ordinary (luar biasa), yang cara-cara penanggulangannya pun harus dengan cara luar biasa (baca: Peraturan Presiden No. 46/2010).

“Saya kira, pengertian teror sudah ada dirumuskan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris).

Tinggal pemahamannya dan aplikasinya di lapangan yang perlu ditindaklanjuti,” kataya.

“Kegiatan terrorisme itu bersifat tertutup (klandestein) jadi pemberantasan/ penanggulangannya juga akan lebih berhasil dengan cara tertutup pula, walaupun aspek pysichal security dan press release dari aparat yang berwenang diperlukan, tapi jangan terlalu vulgar, sebab dampaknya bahkan bisa menyulitkan proses penyidikan lanjutan,” ujarnya.

“Tidak mudah untuk mengatasinya. Bahkan, sering pula masalahnya menjadi semakin kompleks karena bersinggungan dengan masalah politik, yang ujung-ujungnya “kepentingan”, yang selalu saja mengorbankan orang yang tidak berdosa.

Karena masih tingginya derajat ketidapastian itu, maka para pengamat dengan informasi yang seadanya pun rajin membuat analisa-analisa yang di arahkan kepada kemungkinan si pelaku. Sehingga muncul banyak versi, seperti Al Qaeda, CIA, JI, Mosaad, dan bahkan kecurigaan terhadap oknum TNI/Polri yang ikut bermain. Masyarakat yang mendapat informasi dari analisa-analisa tersebut kemudian mengembangkannya lagi menurut versi masingmasing, sehingga keadaan menjadi semakin “rumit”.

Menjawab pertanyaan OPINI Indonesia terkait pemberitaan pers yang juga selalu terlalu vulgar dan sepertinya berlomba cepat dengan pihak kepolisian. “Menurut saya, pola pemberitaan yang vulgar dengan konten analisa-analisa itu memang patut ditelaah lagi. Sebab mung kin sekali ada beberapa informasi yang seharusnya belum keluar sebab masih dalam status dikerjakan, sudah diketahui banyak pi-

OPINI INDONESIA 004

6

FOKUS UTAMA hak (disiarkan media). Bayangkan saja, terduga sudah bisa mengetahui bahwa dia sedang dikejar oleh aparat,” tambahnya pula.

Menurut rekaman OPINI Indonesia, hal itu juga tidak terlepas dari sikap pihak kepolisian sendiri, yang begitu ada kasus yang mulai ditangani terus pula membuka mulut memberi informasi kepada pers. Lebih heboh lagi, pada beberapa kejadian, ketika penangkapan dilakukan aparat disiarkan live oleh televisi. Seperti film-action, kesan heroik polisi memimpin operasi penangkapan tersebut muncul dengan gagahnya. Dengan pemberitaan besar-besaran dan penyiaran live seperti itu, maka individu yang diduga ada kaitan dengan pelaku mulai menghilang dan berpindah tempat. Inilah yang menjadi kebingungan publik. Operasi penangkapan yang efektif tidak terlaksana, sebab seharusnya ada beberapa orang yang bisa ditangkap, namun karena factor ketergesaan membuka informasi seperti di atas, hanya satu orang saja yang tertangkap.

CEGAH DINI DAN CEGAH TANGKAL Sudirman Ail tidak membantah bahwa dalam operasi penanggulangan terorisme, sering juga terkesan ada “kegamangan” aparat. Ada keraguan dalam bertindak dianggap melanggar HAM. Padahal, ujarnya, sepanjang tindakan itu berpijak kepada perundangan-undangan, maka itu tidak melanggar HAM, justru pelaku terror itu sendirilah yang melanggar HAM. Masyarakat, ibu-ibu, anak-anak juga jadi korban keberutalannya.

Perlu diingat bahwa tidak ada agama Allah yang membolehkan kekerasan, apalagi terhadap orang yang tidak bersalah. Dia juga meminta BNPT selalu badan koordinasi dapat lebih optimal “membangunkan” peran kelompok-kelompok masyarakat seperti kalangan birokrasi, entrepreneur, dunia kampus atau akademisi dan tokoh agama atau masyarakat.

“Kita harus mampu membangunkan kepekaan dan kepeduliaan seluruh komponen masyarakat akan bahaya terorisme. Terus terang saja, semangat itu sepertinya sudah mele-

mah dan ini sangat berbahaya,” katanya. Dia memberi contoh, ketika bom meledak di Solo, September tahun lalu itu. Beritanya hanya satu hari menjadi pembicaraan, dan sesudah itu juga dianggap biasa saja, sama dengan kejadian kebakaran gedung, gunung meletus, dan lain-lain yang sudah dianggap peristiwa rutin.

Menurut anda, apa yang membuat kepekaan masyarakat kita rendah menghadapi ancaman terror ini?

“Ha … ha….ha…. mungkin memang watak dasar masyarakat kita (“manusia”). “mudah lupa dan pemaaf“. Tapi sebenarnya, seperti yang saya utarakan di atas, itu adalah masalah “kepekaan atau kepedulian” . Dalam hal ini perangkat RT, RW, Desa/ Kelurahan, Babinkamtibmas/Babinsa harus diberdayakan (cegah dini dan cegah tangkal). Kita harus bangunkan lagi kepekaan dan kepeduliaan ini,” tegasnya.

MASIH LAMBAN BANYAK pihak menilai penanggulangan terorisme masih terasa lamban dan kurang berhasil mengungkap motif tindakan terror tersebut. Tanggal 21 Maret lalu sekitar pukul 05.15 pagi waktu Paris, sebuah bom meledak lagi di Kedutaan Besar RI di Paris, Perancis. Penjelasan Kepala BNPT Ansyaad Mbai juga tak jauh beda dengan sebelumnya. Dia mengatakan diduga pelaku adalah buron teroris yang pernah ditangkap di Cibiru, Bandung, Jawa Barat tahun 2009 lalu.

“Ada indikasi kuat bila jaringan teroris di Indonesia sering melakukan komunikasi dengan kelompok radikal di Perancis,”katanya kepada pers.

Sebelumnya, Densus 88 menggerebek kelompok yang diduga teroris (7/8) di daerah Ciburu, Bandung, dan menangkap dua orang yang diduga terkait dengan kelompok teroris. Pada kejadian di Paris itu, kamera CCTV yang dipasang di KBRI berhasil merekam dua orang yang diduga pelaku pengeboman. Kedua orang itu menggunakan dua kenderaan berbeda yakni sepeda dan sepeda motor. “Orangnya naik sepeda dan sepeda motor,” kata Menlu Marty Legawa di Pekambon 30/3.

Tetapi Marty mengatakan belum mengetahui motif di balik peristiwa itu.

TIDAK SULIT MEMBUAT BOM Merakit sebuah bom atau bahan peledak (handak) berdaya ledak rendah (low explosive) ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan orang awam. Dengan sedikit latihan seseorang bisa memiliki kemampuan untuk merakit bom. Bahan baku yang digunakan pun tidak rumit-rumit amat dan mudah diperoleh. Bom seperti itu bisa dibuat dari berbagai jenis bahan kimia mulai dari potassium sebagai bahan utama sampai pupuk urea (seperti pada pembuatan mercon). Para nelayan atau penambang pun terbiasa menggunakan bom low explosive ini. Ini tentu saja berbeda dengan handak high explosive (daya ledak tinggi).

Memerlukan keahlian lebih dan juga bahan bakunya tidak mudah diperoleh, tetapi tetap juga ada misalnya diperoleh di pasar gelap. Apa artinya ini?? Sedemikian mudahnya membuat bom (bahan peledak) sehingga tidak berlebihan jika banyak yang berpikir bahwa jika gerakan-gerakan terror tidak bisa diredam maka bisa-bisa satu generasi mendatang, manusia akan hidup di tengah logika teror. Di jalan hidup kekerasan (terror + isme) inilah manusia didesak menelaah hidupnya.

Saat jumpa pers di Yogyakarta Expo Centre Senin 26/9 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa perkembangan terorisme bukan semata-mata karena kemudahan akses informasi lewat internet. Dia mengatakan terorisme itu adalah kesalahan orang memahami agama, bukan internet.

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melacak situs-situs yang terindikasi melakukan penghasutan terhadap orang lain untuk melakukan kekerasan, dan jika terbukti akan diblokir. Sampai saat ini, katanya, telah diblokir 300 dari 900 situs yang terindikadi menyebarkan kekerasan.

Rimson Simanjorang Editor

OPINI INDONESIA 004

7

FOKUS UTAMA

DPR RI USULKAN IAIN RADEN INTAN JADI UIN Ketua Rombongan Komisi VIII DPR R, Dr.KH. Surahman Hidayat MA, mengatakan, status Institut Agama Islam negeri (IAIN ) Raden Intan dalam jangka dekat akan diusulkan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung. “Dalam jangka dekat, kami akan mengusulkan IAIN Raden Intan menjadi UIN” katanya saat komisi VIII DPR RI mengunjungi perguruan tinggi itu 16 April 2012 lalu. etapi, menurut Surahman, masalah waktu perlu kita pertimbangkan mateng-mateng, karena menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) bukanlah sesuatu yang mudah. Kita (Maksudnya IAIN Raden Intan,red) masih memerlukan beberapa fakultas lagi. “Sekarang ini kita sudah punya empat fakultas, dan ke depan kita butuh lebih banyak lagi,” katanya. Terkait itu, KH. Surahman menegaskan pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Pokja) untuk mendukung pembangunan infrastruktur IAIN Lampung, “Kita sama-sama berdo,a agar se-

T

mua berjalan dengan lancar dan diridho’i Allah SWT “, ujarnya. Komisi VIII DPR RI yang mengunjungi IAIN Raden Intan terdiri 17 anggota, masingmasing; KH, Surahman Hidaya, MA (Ketua Tim), Hj,Inggrid Maria Palupi Kansil S.Sos, H.M.Syaiful Anwar, Hj. Nani Sulistiyani Herawati, Drs. Mahrus Munir, Drs.H. Zulkarnaen Djabar, MA, H.Busro, H.R.Erwin Moeslimin Singajuru, Hayu Anggara Shelometa, Manuel Kaisiepo, Nurhasana Zaidi, S.Sos.I, Ir.KH. Abdul Hakim,MM, Drs.H.Achmad Rubaei, SH.MA, KH. Asep Achmad Maoshul Affandy, Drs. Endang Sukandar,

M.Si, H.Ach. Faddil Muzakkisyah, Noura Dian Hartarony.

Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Dr.H.Moh. Mukri, M.Ag, yang menyambut tamunya di Gedung Rektorat IAIN Raden Intan, memaparkan secara umum kondisi, potensi dan peluang Provinsi Lampung ke depan. Dia juga menyampaikan keadaan dan kelebihan IAIN Raden Intan, antara lain, dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) PTAIN 2011, IAIN Raden Intan menduduki peringkat pertama se Sumatera dan peringkat ke 3 secara nasional. Selain itu tahun 2012 IAIN Raden

OPINI INDONESIA 004

8

FOKUS UTAMA

Intan membuka Program S3 (Doktor) dan telah memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi secara nasional (Analisis Jurnal Study Keislaman). Lembaga ini juga telah menjalin kerjasama (MoU) dengan berbagai lembaga baik lokal, nasional maupun internasional. Komisi VIII DPR RI sempat pula meninjau asrama/rusunawa yang disebut IAIN Raden Intan sebagai Ma’had Al Jami’ah. Mukri mengatakan saat ini, 3 unit Gedung Rusunawa (Rumah susun mahasiswa) berlantai tiga tersebut sudah dimanfaatkan menampung 400 mahasiswa berprestasi.

“Pada pembangunannya dulu sempat disaksikan oleh salah satu anggota DPR RI Komisi VIII, Ir.KH. Abdul Hakim,MM. Bahkan Pak Abdul Hakim pun terkejut melihat kemajuan Rusunawa kami dan terbentuknya Ma’had Al – Jami’ah di dalamnya “ ujarnya. Asrama mahasiswa /Rusunawa, ‘Ma’had Al Jami’ah IAIN Raden Intan, Lampung’ memang beda dengan asrama-asrama mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Tiga bangunan megah dengan masing-masing tiga lantai, benar-benar disetting dan didisain sedemikian rupa untuk me-

lahirkan mahasantri-mahasantri yang unggul. Pengelola Ma’had Al Jami’ah itu, Drs Nasruddin M.Ag menjelaskan, seleksi para mahasiswa yang menghuni asrama/rusunawa ini cukup ketat. Mereka haruslah masuk dalam 10 mahasiswa berprestasi di fakultasnya dengan IP minimal 3.

Para mahasiswa /mahasantri yang menjadi penghuni Ma,had Al Jami’ah diharuskan menguasai bahasa Inggris. Bahasa Arab yang pada harihari tertentu digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Pendidikan bahasa ini diberikan setiap pagi oleh para pembimbing, yang masing-masing pembimbing membawahi 20 mahasiswa. Dengan demikian, kata Nasruddin, penguasaan mahasiswa/mahasantri atas kedua bahasa tersebut menjadi lebih kuat dan cepat. “Kami berharap, para penghuni-penghuni asrama/rusunawa ini dapat menjadi “penggerak” semangat para mahasiswa lainnya di fakultasnya masingmasing,” katanya. Dia menjelaskan pada tahun pertama peminat tidak begitu besar, karena tatatertib/aturan asrama cukup ketat. Tetapi sejak tahun ini, peminatnya meningkat cukup besar, katanya.

Berbicara soal beasiswa, Rektor mengatakan; “ Selain bea siswa dari Kementerian Agama, dan Dipa IAIN, kami juga membangun kerjasama dan hubungan dengan berbagai lembaga baik swasta BUMN maupun Pemerintah Daerah dalam penyediaan bea siswa dan alhamdulillah, kunjungan kerja DPR RI komisi VIII kali ini pun memberikan bantuan bagi 10 Mahasiswa kami, saya mengucapkan banyak terima kasih” kata Mukri. Dia menambahkan bahwa Mahasiswa IAIN Raden Intan saat ini sejumlah 8.711 berasal dari berbagai daerah Lampung, luar Lampung bahkan dari luar negeri, dengan fasilitas perkuliahan yang terus di benahi dan semakin baik.

PENINGKATAN DAYA SAING Sebelumnya, DR Moh.Mukri yang dihubungi OPINI Indonesia mengatakan, proses globalisasi yang telah menghantarkan kita semua pada tataran kehidupan masyarakat yang semakin terbuka, juga sarat dengan

nuansa-nuansa persaingan. “Kita tidak mempunyai pilihan lain, kecuali tetap berusaha menempatkan diri dalam era globalisasi tersebut untuk memenuhi ukuran-ukuran kepatutan baik secara lintas bangsa maupun lintas budaya,” katanya.

Dalam konteks kekinian, tambah Mukri, sejumlah tantangan sudah terlihat di depan kita, antara lain, kelemahan sumber daya manusia. Dalam era pasar kerja yang semakin kompetitif sekarang ini, katanya, tidaklah mudah bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan termasuk bagi mereka yang mempunyai latar belakang akademis baik. Tawaran kerja memang selalu ada seperti yang diumumkan di media massa.

Namun masalahnya sulit sebab tawaran kerja itu memberikan persaratan yang ketat. Dia menjelaskan bahwa kecenderungan kompetisi dan profesionalisme juga terjadi di lembaga-lembaga organisasi termasuk di lembaga pendidikan tinggi. Bila di masa lalu kita masih dapat mempertahankan kekhasan kita sebagai pencetak sarjana-sarjana Islam yang handal, maka kini nilai-nilai particular tersebut harus pula ditambah dengan prinsip-prinsip internasional sehingga kualitas lulusan IAIN semakin kompetitif dan professional, katanya.

“Kondisi ini kami jawab dengan meningkatkan pendidikan ilmu-ilmu umum seperti adanya keharusan mahasiswa IAIN mampu berbahasa Inggris, Arab dan Indonesia dengan baik. “Dan dynamo ke arah itulah salah satunya yang digerakkan di Ma’had Al Jami’ah tersebut,” katanya. Dia mengakui, sangat tidaklah mudah untuk menjalankan agendaagenda peningkatan profesioalisme itu. Karena itu, kata DR Mukri, kami berterima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR ini. Kami berharap kunjungan wakil-wakil rakyat itu memberi berkah bagi pengembangan dan peningkatan status IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), sehingga peran lembaga pendidikan ini bagi bangsa dan negara dapat semakin kuat lagi, katanya.

Redaksi

OPINI INDONESIA 004

9

POLITIK

PDIP DAN GOLKAR MAKIN “SEKSI” SAJA Pemilihan bupati/wakil bupati di Tanggamus, Tulangbawang dan Lampung Barat baru akan dilakukan bulan September 2012 mendatang. Tetapi puluhan orang sudah siap mencalonkan diri, seperti Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus), Indra Ismail (anggota DPRD Lampung), Fauzal Syae’I, (anggota DPR RI) di KabupatenTanggamus, kemudian Hanan A.Razak (Birokrat Pemprov Lampung), Agus Mardihartono (Wakil Bupati Tulangbawang), Ismet Roni, (Anggota DPRD Lampung) di Tulangbawang serta Mukhlis Basri, (Bupati Lampung Barat), dan Piterson (pengusaha) di Lampung Barat. ini semua mereka dan juga masih ada sejumlah lainnya dalah tahapan penyaringan parpol. Di atas kertas, jika calon yang muncul di tiap kabupaten cukup banyak misalnya 4 atau 5 pasangan calon, maka perhitungannya tidak terlalu pelik, karena suara yang mungkin tidak akan mendukung para incumbent yang mencalon lagi itu akan lari ke calon-calon yang tersebar begitu banyak. Dengan perkataan lain, potensi incumbent cukup kuat, meskipun hasil akhir akan ditentukan dari seberapa mampu para calon/pa sang a n

K

calon mengambil hati rakyat. Caranya, tidak perlu dengan janji-janji program-sebab rakyat sudah kenyang janji- tetapi cukup dengan memberikan sumbangan langsung berupa materi.

Meski demikian sangat perlu dipahami bahwa jika hitung-hitungan potensi atau supporter partai pengusung misalnya tentu saja sangat belum cukup untuk meraih kemenangan. Karena itu, kompetisi ketat akan terjadi untuk merebut swing voters yang jumlahnya signifikan. Dalam hal ini, pengaruh ketokohan dan popularitas umumnya selalu menjadi penuntun, sehingga peluang bagi calon (aspiran) yang kurang dikenal (dari luar daerah) tidak terlalu besar.

Artinya, pemilih akan dihadapkan untuk memilih tokoh-tokoh yang mereka sudah kenal dan memiliki keterkaitan dengan daerah tersebut.Dari pencermatan lapangan tercermin bahwa pertarungan akan berlangsung ketat, sebab bisa dikatakan hampir tidak ada kandidat yang berakar sangat kuat di masyarakat.

PDIP-GOLKAR- PAN Tak beda jauh dengan pilkada-pilkada sebelumnya, kali inipun ada tiga parpol menjadi focus perhatian. Hal ini disebabkan factor ketokohan dari ketiga partai (PDIP-Golkar dan PAN) cukup dikenal dan diyakini sebagai king maker. Mereka itu adalah Sjachroedin ZP (Ketua PDIP Lampung), Alzier Dianis Thabranne (Ketua Golkar Lampung) dan Abdurachman Sarbini (Ketua PAN Lampung). Manuver-manuver ketiga tokoh tidak saja mewarnai tetapi juga mengarahkan dinamika kompetisi. Sementara Partai Demokrat –pemenang pemilu 2019- tampaknya tidak terlalu bergema, dan ini antara lain disebabkan banyaknya kasus –terutama kasus korupsi- yang melibatkan nama tokoh partai tersebut yang dampaknya sangat menyakiti hati rakyat.

Sementara itu, dari yang bisa dicermati, proses penyaringan bakal calon oleh parpol atau koalisi parpol masih seperti yang lama, lebih tertuju kepada factor figurnya, dan itupun bukan berdasarkan sifat-sifat kualitatif si figure, melainkan lebih pada afiliasi emosional. Dengan perkataan lain, pemilihan figur bakal calon lebih ditentukan oleh hubungan-hubungan yang bersifat personal (factor keluarga dan kawan dekat) atau bahkan pemberian uang secara langsung (money politics).

Padahal yang sebaiknya pemilihan figur calon haruslah lebih OPINI OPINIINDONESIA INDONESIA003 004

10 10

POLITIK berdasarkan program dan barulah figurnya, sehingga pembangunan politik dan implikasinya pada pembangunan daerah menjadi lebih sistemik. Tontonan yang disuguhkan kepada publik adalah bahwa peran partai politik masih lebih sebagai penyedia “kenderaan politik/perahu” . Ini berarti bahwa peluang seseorang untuk mendapatkan kenderaan politik cukup terbuka jika dia memiliki dana yang lumayan besar. Kompetisi memperebutkan “perahu” inipun cukup ketat dan menjadi tontonan rakyat bahwa di tengah banyaknya rakyat yang masih lapar dan haus kasih sayang, ternyata masih banyak sekali “pemimpin” yang haus kekuasaan.

Tentang potensi figure bakal calon yang juga sudah mulai diutak-atik banyak pihak, tentunya belum jadi pegangan, karena para calon itu harus berpasangan. Artinya, potensi figur bakal calon bupati akan sangat dipengaruhi potensi pasangannya (balon wakil bupati). Karena itu pula, posisi balonwabub menjadi sangat penting dan juga menarik. Pada pilkada-pilkada sebelumnya pengisian posisi balonwabup itu sering menjadi “hak preogatif” ketua partai.

Pendapat banyak pihak bahwa keputusan menit-menit terakhir akan diwarnai oleh ketiga tokoh politik ‘utama’ tersebut cukup beralasan.

Sampai saat ini, belum ada sinyal kuat yang bisa dipegang ke arah mana ‘dukungan’ akan diberikan. Strategi zig-zak yang kerap dibuat ketiga tokoh membuat sulit meramal kecenderungannya, karena bagi ketiga pemimpin sangat memahami bahwa tidaklah mudah untuk menggalang suara rakyat. Karena itu, untuk mengamankan target menang, bisa- bisa saja pada menit-menit terakhir ketiga pemimpin partai membuat keputusan yang di luar dugaan. Artinya, bukan tidak mungkin partai politik yang saat ini terlihat seperti “berhadapan/berkompetisi” dalam menjaring bakal calon, nantinya bahkan akan berkoalisi. Tentu saja, ini mensyaratkan kerja ekstra untuk melakukan lobi-lobi politik dan Golkar serta PDIP sudah mempunyai pengalaman seperti yang mereka lakukan

pada pilkada Tuba Barat tahun lalu (Golkar) dan pilkada Pringsewu (PDIP). Inilah yang membuat kedua partai menjadi “seksi” di kalangan partai-partai lainnya.

KONDISI LAPANGAN Sekarang ini, dari semua daerah yang berpilkada masih mencerminkan derajat ketidakpastian masih sangat tinggi termasuk penentuan kandidat yang akan maju di pemilihan langsung tersebut. Kondisi “lapangan” di tiga kabupaten juga masih labil. Tetapi dapat digambarkan dua daerah tampaknya memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu Tanggamus dan Lampung Barat. Dari aspek karakteristik masyarakat di kedua daerah panutan masyarakat masih lebih didominasi oleh peran tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa/pekon, ketimbang pengurus partai. Cukup alas an untuk menilai bahwa para incumbent (Bambang Kurniawan dan Mukhlis Basri) sudah sejak lama membangun komunikasi politik yang cukup berarti dengan para tokoh tersebut, sehingga ada peluang baginya mendayagunakan ini pada saat dia memerlukan seperti pada saat pilkada cukup signifikan. Tentu saja, itu pun dengan catatan bahwa selama lima tahun masa jabatannya tersebut dia dinilai relatif baik dan tidak tersangkut masalah hukum.

Meski demikian, seperti diutarakan di atas potensi incumbent pun masih akan ditentukan oleh pendampingnya. Jika pendampingnya kurang bisa mendongkrak elektablitas atau bah kan menjadi beban, bisa-bisa kea daan bisa men jadi kurang menguntungkan. Cukup menarik contoh yang dilakukan Fauzal Syae’I (cawabup) memilih pasangannya -seperti diberitakan media massa-merekrut pendampingnya (balonwabup) seorang pengusaha muda energik yang adalah kerabat dekat Ketua PDIP Lampung Sjach roedin ZP, yang secara

langsung telah meningkatkan popularitas dan mungkin sekali juga elektabilitasnya. Sementara itu, kondisi di Tulangbawang, terdapat sejumlah perusahaan besar yang selama ini telah ikut menggerakkan perekonomian kabupaten itu, sekaligus membentuk kelas-kelas menengah penggerak demokratisasi. Sebab itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan sangat berpotensi “mengendalikan” aktivitas kalangan menengah tersebut. Potensi kalangan menengah ini sangat patut diperhitungkan karena mereka memberi lapangan hidup bagi puluhan ribu pekerja (calon pemilih).

Selain itu, kalangan ini juga mampu mendukung secara materi. Dalam konteks ini tampaknya pasangan Hanan A Razak dan Heri Wardoyo yang sudah dijagokan oleh koalisi parpol di kabupaten itu, dianggap mampu membaca situasi. Hanan adalah birokrat yang dikenal ‘dekat’ dengan Gubernur Lampung. Bahkan menurut isu yang beredar Hanan A Razak berani maju karena sudah di ‘restui’ juga Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. (diharapkan penetapan pasangan calon sudah diselesaikan parpol/ koalisi parpol pada akhir April atau awal Mei ini) rimson

OPINI INDONESIA 004

11

POLITIK DR NURIL HAKIM YOHANSYAH

TAK ADA KENDALA GOLKAR DAN PDI-P BERKOALISI Beredarnya nama dua tokoh muda potensial Lampung yaitu Ricko Menoza dan Heru Sambodo dinilai DR Nuril Hakim - pengamat masalah politik - sebagai sesuatu yang menggembirakan. Dia bahkan menganjurkan agar menghadapi pemilihan Gubenrur (Pilgub) 2013 mendatang Partai Golkar dan PDIP memberikan pemikiran untuk membangun koalisi bagi kebaikan daerah ini ke depan

M

Menjawab pertanyaan OPINI Indonesia terkait komunikasi politik Golkar dan PDIP yang selama ini “dingin-dingin” saja, dan ini antara lain disebabkan adanya “kekurangharmonisan” antara Ketua PDIP Lampung dan Golkar Lampung (Sjachroedin dan Alzier) Nuril menilainya tidak perlu dibesar-besarkan atau bahkan dijadikan menjadi “kendala”, karena kedua tokoh yang dihormati masyarakat Lampung itu pastilah berpikir berbuat yang terbaik bagi kemajuan Lampung. “Saya yakin kedua politisi itu menyikapi wacana ini dengan arif dan bijak.

“Memang dalam politik itu tak ada yang pasti. Politik itu abu-abu. Tak ada kepastian. Dalam politik tak ada teman ataupun lawan yang abadi, yang abadi itu adalah kepentingan.

Karena itu jika kepentingannya adalah untuk kebaikan dan kemajuan Lampung, maka wacana ke arah berkoalisinya kedua parpol besar itu dan memadukan kedua figurnya dalam satu paket pencalonan cukup terbuka dan tak ada kendala,” katanya. Tetapi terkait siapa figur calon gubernur dan wakilnya jika koalisi itu memang benar-benar terbentuk, Nuril menyatakan komposisinya saat ini terlalu dini untuk dibicarakan.

“Kalau soal itu, kita serahkan kepada partai yang akan mengusung mereka. Yang jelas dengan munculnya semangat “wajah-wajah muda” itu membuat keadaan yang berbeda dari konfigurasi politik sebelumnya. Dan ini cukup memberi harapan, katanya.

Menanggapi perkembangan politik tersebut khususnya kemungkinan terbangunnya koalisi Golkar dan PDIP menghadapi pilgub 2013 tahun depan, dinilai positif oleh sejumlah politisi di Lampung. Mereka juga menilai kemungkinan ke arah itu sangat terbuka. Sinyal ke arah terbukanya pintu berkoalisi antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai Golkar sebetulnya juga sudah digemakan Ketua PDIP Lampung yang juga Gubernur Lampung Sjachroe-

OPINI INDONESIA 004

12

POLITIK din beberapa waktu lalu. “Kalau partai tidak mau koalisi itu namanya bodoh. Semua bisa terjadi dalam politik. Tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Buktinya, di Banten, PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar. Jadi selama tujuannya untuk menang, bisa saja itu terjadi,” katanya. Dia memberi pendapat itu terkait pertanyaan wartawan tentang pemilihan gubernur (pilgub) Lampung 2013.

Dia mengatakan belum mengetahui siapa yang bakal diusung PDIP pada Pilgub 2013 tersebut. Namun dia memastikan tidak akan mencalonkan diri kembali, meskipun menurutnya masih bisa mencalonkan karena pada periode pertama kepemimpinannya terputus. “Kalau saya sih sudah tak mau lagi. Sudah terlalu lama saya di birokrasi,” katanya. Kalangan pemerhati politik di Lampung juga menilai wacana koalisi antara PDIP dan Golkar adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Menurut pengamat ini, koalisi adalah sesuatu yang lumrah dan sama sekali

tidak diharamkan dalam politik, apalagi itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, Menurut dia, koalisi kedua partai di Lampung pun terbuka pasca terjalinnya “persaudaraan politik” antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua PDIP Lampung Sjachroedin ZP beberapa waktu lalu.

TIDAK ADA KENDALA Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang ditanya wartawan seputar wacana berkoalisinya Golkar dan PDIP dalam beberapa kesempatan mengatakan kemungkinan berkoalisi kedua partai cukup ada. “ Untuk koalisi, kami tidak menutup kepada partai apa saja. Yang terpenting, nantinya akan menjadikan pembangunan untuk bangsa Indonesia lebih baik. Jadi kami siap berkoalisi dengan partai manapun. Yang penting platformnya sama,” ujarnya.

Demikian pula pendapat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Dia menilai koalisi PDIP dan Golkar memang sangat ter-

buka. Pasalnya, kata Akbar, sudah ada pengalaman berkoalisi di antara kedua partai pada pilpres 2004 lalu.

“Calon kami waktu itu, Pak Wiranto, tidak bisa masuk dalam putaran kedua (pilpres). Makanya, kita beri dukungan kepada Ibu Megawati,” katanya. Dikatakannya, antara Golkar dan PDIP memang banyak kesamaan platform, seperti partai yang terbuka bagi siapa saja yang berkomitmen kebangsaan dan kesejahteraan rakyat, serta menghormati kemajemukan. “Banyaklah kesamaan. Jadi peluang koalisi cukup terbuka,” kata dia.

Politik senior PDIP yang juga Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufik Kiemas, beberapa waktu lalu bahkan menyarankan PDIP sebaiknya berkoalisi dengan Golkar Ditanya wartawan terkait komunikasinya dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Taufik mengatakan berjalan bagius. “Bagus… komunikasi dengan semuanya bagus,” ujar suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Rimson

Warga Ruguk Digegerkan Kuburan Baru Warga Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) digegerkan dengan ditemukannya sebuah gundukan tanah mirip kuburan baru.

Warga terkejut, sebab dilokasi tersebut tidak pernah ada kuburan tersebut.

Mat Batin, tokoh masyarakat setempat mengatakan, adanya kuburan tersebut bermula ditemukan oleh Warid pemilik tanah, warga Dusun 01/03 Desa setempat. Dari temuan tersebut, sontak saja membuat geger masyarakat yang mendengar, sebab sebelumnya tidak ada kuburan tersebut.

“Setelah geger, akhirnya diketahui pelakunya adalah Wasil Ludin, Sekdes setempat dan Rino juga warga desa Ruguk.

Pada saat dipanggil di rumah kepala desa, juga camat Ketapang, Pak Maturidi dan Kapolsek Penengahan, AKP. Amirudin mengintrogasinya, akhirnya diakui bahwa pembuatan makam tersebut adalah perbuatannya,” ungkap Mat Batin,

kemarin. Berdasarkan keterangan Wasil dan Rino, lanjutnya, ia mengaku disuruh kiayi Imam Bajuri, yang lebih dikenal dengan panggilan Embah Jamur. Berdasarkan keterangannya juga, ia diminta untuk menguburkan patok berupa cor dengan panjang 74 cm, dengan lebar 84 cm dan ketebalan 17 cmdengan berat 130 Kg. “Penguburan patok cor berbentuk U dan dikuburkan pada pukul 23.00 WIB. Ia mengatakan jika tidak mengetahui bila setelah dikuburkan patok itu, ternyata ditanah milik pak Warid bukan milik pak Sukarno,” jelas Mat. Sementara, saat ditemui Harian Bongkar Wasil Ludin, Sekdes Setempat tidak ada ditempat. Sedangkan, Rino saat ditemui dirumahnya membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, sebelum penguburan patok itu, sebulan sebelumnya sudah ijin dengan Selamet dan kemudian satu minggu kemudian menemui Karno. Keduanya warga setempat.

“Yang penting tidak ada masalah dan efek dengan warga. Setelah waktu yang telah ditetapkan Pak kiayi, ahirnya saya dan yang lainnya menggali untuk tanam patok coran tersebut. Menurut pak Kiayi patok tersebut bukan makam melainkan sebagai petilasan Sunan Ampel pada saat mampir ke Lampung dan di tempat itu,” jelasnya.

Sementara, Abu Hasan Kepala Desa setempat saat ditemui dikediamannya membenarkan peristiwa tersebut dan telah membuat geger warga desa. Namun, ia mengaku heran mengapa adanya hal tersebut, pihaknya tidak diberitahukan. “Tanpa sepengetahuan saya, dan tokoh masyarakat, mengapa ini dilakukan. Sebab dan akibatnya tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Apalagi ini dilakukan oleh aparat desa, dan ini membuat masyarakat berpikir tidak baik kepadanya,” pungkasnya. pitaria

OPINI INDONESIA 004

13

POLITIK PESAWARAN menjadi satu-satunya kabupaten di Lampung yang tahun ini tidak bisa menyelesaikan pembahasan APBD nya sesuai dengan jadwal.

Akibatnya, untuk APBD Kabupaten itu akan digunakan APBD tahun lalu (2011) dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbub). Dari pemberitaan media massa publik mengetakan bahwa perseteruan DPRD Pesawaran dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (legislative dan eksekutif) memang sudah berlangsung berbulan-bulan yang membuat komunikasi kedua pihak menjadi tersendat, termasuk kegagalan membahas dan mensahkan APBD Kabupaten Pesawaran tahun 2012 ini.

Dampaknya tentu sangat besar. Tahun lalu APBD Pesawaran berjumlah sekitar Rp600 miliar dan tahun 2012 ini diajukan eksekutif meningkat jadi sekitar Rp700 miliar. Tetapi, dengan kegagalan pembahasan APBD tersebut maka anggaran Pesawaran tahun 2012 ini akan sama dengan tahun sebelumnya. Ada kegagalan untuk mendapatkan tambahan sebesar Rp100 miliar dari Pemerintah Pusat tentu saja akan mempengaruhi volume kegiatan pembangunan di kabupaten itu tahun ini.

OPINI INDONESIA 004

14

POLITIK ertarungan di daerah, antara legislative dan eksekutif, sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak terlalu istimewa, karena adalah kewajiban legislative untuk mengawasi kinerja eksekutif.

Tetapi, konflik di Pesawaran itu menjadi menarik karena diwarnai kepentingan lain yang justru bisa mengganggu stabilitas di daerah tersebut.

Adalah suatu diktum bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting bagi wilayah mana saja pun untuk melaksanakan pembangunan, terutama di daerah kabupaten baru seperti Pesawaran.

Pesawaran adalah DOB di Lampung yang memilih bupati pertamanya pada tahun 2009 lalu. Pada pemilihan itu sebagian besar partai politik yang ada di Pesawaran mendukung pencalonan Aris Sandi-Musiran, bupati dan wakil bupati sekarang untuk periode 2009-2015.

Sebetulnya, adanya rasa ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan bupati/wakil bupati, termasuk yang berkaitan dengan masalah dugaan penyimpangan pengelolaan DAK bidang pendidikan yang sejak Juni lalu disuarakan oleh sejumlah besar LSM dan ormas yang ada di Pesawaran.

Bahkan aksi besar yang dilakukan LSM dan Ormas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat (FKLM) Pesawaran minggu pertama Juli lalu sempat menggegerkan kantor bupati setempat. Kini, kasus-kasus itulah yang digunakan oleh DPRD Pesawaran untuk “menggoyang” posisi Aris Sandi.

Bahkan. Bupati dinilai DPRD diduga melakukan pelanggaran perda (peraturan daerah). Yang pasti, hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislative akan banyak mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan, dan ini akan sangat merugikan daerah dan masyarakat luas.

P

POLA KONFLIK Apa kata publik terkait kemelut ini?

Ketua DPD Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie yang juga “anak Pesawaran” menilai gagalnya pengesahan APBD Pesawaran tahun 2012 ini

menunjukkan ketidakmampuan seorang kepala daerah untuk merangkul kekuatan yang ada. Menurut dia, gambaran itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bupatinya itu sudah menurun.

“Dia meminta Bupati Aries Sandi mengoreksi diri dan jangan sampai masalah ini berkembang tak terkendali,” katanya. Sesuai dengan Pasal 29 UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan : ayat 1: Kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan. Pada ayat 2 disebutkan, ‘kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimak-

Publik melihat bahwa jika masalahnya menyangkut kepentingan dewan atau anggota dewan, pihak legislative cepat sekali bergerak. Tetapi untuk kasus-kasus lain, yang menyangkut kepentingan rakyat seperti dugaan KKN, respons legislatif sangat lamban. Publik bertanya, mengapa dugaan KKN lamban sekali direspons?

Mengapa DPRD tidak proaktif memanggil bupati guna mengklarifikasi ketika dugaan KKN itu muncul? sud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena : a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru, b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan, c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah, e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa : Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dimaksud pada ayat (1) hu-

ruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurn dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Sementara itu, kinerja legislative selama ini pun dinilai publik tidak memuaskan. Mereka dinilai lamban memperjuangkan kepentingan rakyat direpresentasikan dengan berkembangnya konflik yang terjadi tersebut yang menurut rumor publik tidak terlepas dari kemungkinan adanya pembagian “kue” yang tidak seimbang antara eksekutif dan legislative.

Dari beberapa peristiwa konflik antara eksekutif- legislative yang juga pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, maka dapat dikenali bahwa konflik yang terjadi di Pesawaran itu menunjukkan kecenderungan umum, yaitu pertama, legislative daerah (DPRD) menggunakan kekuatan penuh hak-haknya untuk secara penuh pula mengendalikan eksekutif. Dalam hal ini, jika eksekutif lemah, maka DPRD akan memaksa eksekutif memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan finasial dan sumber ekonomi. Perlu diingat bahwa menjelang pemilu mendatang (2014), kebutuhan dana politik bagi para politisi (termasuk anggota DPRD) dan parpol semakin meninggi. Kedua, jika pihak eksekutif tetap berkeras dan tidak bersedia memenuhi tuntutan legislative, maka ketegangan yang terjadi dijadikan arena tawar-menawar.

Bahkan, jika eksekutif lemah, tetapi tetap tidak bersedia menuruti kemauan DPRD, maka tekanan maksimal bisa berubah menjadi “mosi tidak percaya” kepala daerah.

Di Lampung, konflik di Pesawaran itu merupakan modus baru dalam penerapan otonomi daerah yang bisa menjadi modus konflik di daerah lainnya. Sementara itu, posisi pemerintah provinsi atau pun pemerintah pusat pada konflik yang terjadi cenderung akan lebih memperhatikan kondisi dan potensi politis di daerah tersebut, termasuk “derajat loyalitas” individu kepala daerah. david/dbs

OPINI INDONESIA 004

15

NASIONAL

Tiga puluh delapan orang anggota Parlemen (DPR), pada penutupan masa sidang Kamis lalu, mengusulkan penggunaan hak interpelasi ‘mengkritisi’ Keputusan Menteri BUMN Nomor. Kep-236/MBU/2011 yang dinilai telah menabrak sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN DAHLAN ISKAN DINILAI SERAMPANGAN DAN BERBAHAYA

K

eputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan, No. Kep-236/ MBU/2011 tersebut terkait dengan pendelegasian sebagian wewenang Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham BUMN, kepada pejabat eselon I Kementerian BUMN, dewan komisaris, maupun direksi BUMN dinilai telah melanggar UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan UU Nomor 27/ 2009 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD.

Menanggapi usulan anggota DPR itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan mendukung usulan interpelasi kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun, ia tak setuju jika interplasi itu dijadikan jalan untuk mendepak Dahlan dari kursi Menteri BUMN. “Sebagai bagian tugas DPR, pengawas itu mengingatkan, meluruskan. Kalau bukan pengawasan untuk apa menjadi anggota DPR? Lebih baik pulang kampung saja semuanya. Jadi, yang penting niatnya. Jangan interpelasi, tapi niatnya mendongkel,” ujar Marzuki dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, jumat lalu (13/4) Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepa-

da pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas ke masyarakat. Marzuki memberi contoh dengan diberikanya kewenangan kepada direksi untuk menjual asset sangat berbahaya bagi negara. Ternyata, kata Marzuki, sudah banyak asset negara yang dilepas atas keputusan manajemen. “Itu sangat berbahaya.

Membelinya saja harus dengan persetujuan pemegang saham melalui rapat tahunan. Kok, waktu menjualnya tidak melalui persetujuan pemegang saham. Nah, itu yang ingin kami luruskan,” kata Marzuki.

“Kalau DPR tidak menggunakan kewenangan itu, lalu apa tugas DPR? Apa Cuma RDP (rapat dengar penOPINI INDONESIA 004

16

NASIONAL dapat)? Mendengar-dengar bicara sana sini, Setelah itu selesai. Kan tidak begitu. Ada hal substansi yang harus dikerasi sedikit,yah interpelasi,” tandasnya.

Dalam masalah ini, lanjut Marzuki, maka interpelasi tersebut bertujuan untuk meluruskan kebijakan yang salah dari Dahlan Iskan Melalui Kepmen tersebut. Dahlan banyak melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukkan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PR RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Dampak dari kebijakan itu, terjadi pengangkatan kembali direksi yang memiliki rekam jejak negatif sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dan pengangkatan kembali direksi sampai masa jabatan ketiga kalinya. Dalam kebijakan Dahlan, para pengaju interpelasi juga mempermsalahkan pelimpahan wewenang kepada Direksi BUMN untuk melakukan penjualan asset. Jika kondisi itu berlanjut, dapat berpotensi makin buruknya kinerja BUMN dan akhirnya merugikan keuangan negara.

Ketiga puluh delapan anggota DPR yang mengajukan interpelasi itu adalah : DR.Ir.H.Lili Asdjudireja, SE, Ph,D (FPG), Prof.DR. Hendrawan Supratikno (PDIP), H.Cairuman Harahap,SH,MH (FPG), Edhy Pranowo,MA,MBA (Gerindra), Ir.H.M. Iris Laena (FPG), H.Nasril Bahar,SE (PAN), Ir.H.Eddy Kuntadi (FPG), Lukman Hakim (Gerindra), Marzuki Daud (FPG), KH.Iskandar Syaichu (PPP), Erik Satrya Wardana (Hanura), Subur Nababan (PDIP), Adisatrya Surya Sulisto (PDIP), Daniel

Lumbantobing (PDIP), Abdul Azis (PKS), Eriko Sutarduga (PDIP), Aria Bima (PDIP), H.Refrizal (PKS), Hayani Isman (FPG), Dodi Reza Alex (FPG), Adi Putra Tahir (FPG), Bobby Rizaldi (FPG), Ir.Markus Narim Msi (FPG), Muhidin Said (FPG), A.Rio Idris (FPG), Adi Sukemi, ST,MM (FPG), H.Dito Ganinduto, MBA (FPG), Ir. Satya Widya Yudha,ME,Msc (FPG), Budi Supriyanto,SH,MM (FPG), Bambang Sutrisno (FPG), H.M.Nasruddin,SH (FPG), Endang Agustini Syarwan H, SIP (FPG), H.Hardi Soesilo (FPG), Emil Abeng (FPG), HM Mahfudh, MSI (FPG), H.Nanang Sulaiman, SE (PPP), H. Abdul Wachid (Gerindra) dan Agung Jelantik (Gerindra).

Menurut sejumlah pengusul diperkirakan akan terus bertambah menjelang mulai dibahasnya usulan tersebut oleh pimpinan DPR pada masa sidang mendatang ini. editor/dbs

REGISTER 45 SUDAH DIPENUHI PERAMBAH Saat ini hampir seluruh kawasan hutan Regsiter 45 Sungai Buaya.

Mesuji, terutama di wilayah Alba I sampai Alba VIII sudah dipenuhi perambah. Kegiatan pendudukan lahan yang diklaim Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang itu sebagai lahan ulayat terus berlangsung. Ratusan pondok baru sudah berdiri dan setaip harinya ada saja pondok baru yang didirikan. Penebangan pohon albasia di sepanjang jalan lintas timur sumatera itu (jalintim) dilakukan terang-terangan dengan menggunakan cainsaw (gergaji potong), dan kayunya dibuat perambah sebagai bahan mendirikan rumah-rumah darurat, Kini diperkirakan jumlah perambah sudah mencapai ribuan kepala keluarga (KK). Salah seorang perambah, Wayan, kepada wartawan salah satu suratkabar harian di Lampung mengatakan, dia masuk ke wilayah itu dengan persetujuan masyarakat adat setempat. Tetapi dia tidak menyebutkan identitas lengkap masyarakat adat yang di-

sebutnya. Meskipun diberitahu bahwa kawasan itu adalah kawasan Register 45, tetapi tetap saja dia yakin bahwa lokasi itu adalah milik adat. Da juga yakin –suatu ketika nantinya- kawasan itu akan diakui seperti Kampung Moro-moro saat ini. “Lihat saja Moro-moro, sekarang sudah sah,” katanya.

Sementara itu penyelesaian kasus Register 45 masih juga belum jelas. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji, Umar Rosyidi-sebagaimana dikutip pers-mengatakan Pemkab Mesuji hanya mendata warga yang menduduk lahan dan memberikan himbauan agar mereka (perambah) segera meninggalkan lokai. Darman, anggota pamswakarsa PT Silva Inhutani mengatakan kedatangan warga ke kawasan itu tidak lagi terbendung sejak Pemerintah Kabupaten gagal melakukan pengosongan beberapa waktu lalu. Koordinator sengketa lahan PT Silva Inhutani Daniel menjelaskan dari berbagai rekomendasi, penyelesaian

kemelut lahan register 45 itu dikembalikan lagi ke Pemkab Mesuji.

Merebaknya kembali pendudukan Register 45 menurut mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji yang dibentuk Presiden SBY beberapa bulan lalu, menunjukkan kegagalan pemerintah menangani persoalan. Dia bahkan menilai pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi yang dibuat TGPF. Tindakan pemerintah justru semakin memperkeruh situasi. “Maka yang terlihat adalah atas yang terjadi di Mesuji. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dan komit menyelesaikan persoalan. Ambil tindakan tegas. Segera audit ulang izin (HPPTI) PT Silva, revitalisasi tim terpadu dan ambil jalan tengah. Jika tidak, Mesuji bisa menjadi bom waktu,” kata Tisnanta.

(Untuk lengkapnya baca kembali OPINI edisi kedua Februari 2012.

Judul Mesuji, Pemantik Kecil Yang Mengancam NKRI,red) editor

OPINI INDONESIA 004

17

PENDIDIKAN

Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berstatus pelajar berstatus berhasil dibekuk anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kalianda, Lampug Selatan (Lamsel). Pelaku yang merupakan sebagai pelajar kelas 3 sekolah SMA swasta di Ketapang tersebut, melakukan pencurian terhadap di Taman Hiburan Rakyat (THR) Pantai Kahai, Desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa, Minggu (1/4) lalu.

Sebagai korban dari dua pelaku tersebut, motor Yamaha Mio warna biru BE 4813 DH milik M. Hanafi (20), warga Desa Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo, Lamsel. Adapun kedua pelaku tersebut yakni Daniel Bin Hasan Basri (20), warga Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni dan M.Sangkut bin A. Sanusi (20) warga Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni.

Menurut Kapolsek Kalianda, Kom pol Kodari mengungkapkan bahwa para pelaku dalam melakukan aksinya, bermula hendak bermain dipantai tersebut. Namun, ketika ada kesempatan, pelaku dengan menggunakan kunci T yang sudah sengaja dibuat digunakan untuk membuka kunci motor milik korban.

“Kejadian diperkiraan sekira pukul 13.00 WIB. Para pelaku memang sudah mempersiapkan peralatan tersebut, untuk melakukan pencurian.

Sebab, sudah disiapkan kunci T sebanyak dua mata kunci dan kendaraan yang digunakan pelaku sudah dilepas nomor polisinya,” ungkap Kodari, kemarin.

Ia menjelaskan, kendaraan pelaku sempat dibawa oleh pelaku. Namun,

korban ketika mengetahui bahwa motornya sudah dibawa pelaku, korban langsung berteriak dan beberapa warga sekitar langsung membantu mengejar pelaku yang lari ke arah Penengahan. Pelaku yang berboncengan segera kabur menggunakan motor hasil pencurian tersebut dan pelaku lainnya melarikan diri dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna merah.

“Dalam pengejarannya, warga berhasil mengamankan Daniel terlebih dahulu di Kecamatan Penengahan.

Sesaat setelah diamankan Daniel, korban melaporkan ke Polsek dan dari penangkapan tersebut, dikembangkan dan kembali diamankan temannya M.Sangkut dirumahnya,” jelas Kodari.

Kodari menghimbau, dengan maraknya aksi pencurian ranmor tersebut, pihaknya berharap masyarakat agar lebih berhati-hati untuk menjaga kendaraannya. Dan dapat menggunakan kunci pengaman ganda untuk menghindari pencurian.

Ia menambahkan, meskipun keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun karena status kedua-

nya sebagai pelajar pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah jika keduanya akan mengikuti ujian Akhir Nasional(UN). “Kita akan tetap memberi kesempatan jika pihak sekolah tetap ingin keduanya ikut dalam UN. Tetapi tetap harus dalam pengawasan petugas, karena keduanya tetap sebagai tahanan,” tambahnya. Sementara, Daniel, salah salah pelaku, mengaku membuat kunci leter T tersebut di Kotaagung, Tanggamus. Sedangkan, dengan melakukan aksinya tersebut diakuinya baru pertama kaliya, dan memang aksi yang dilakukannya tersebut sudah terencana sebelumnya.

Ia juga menjelaskan, rencananya dari hasil kejahatannya tersebut akan digunakan untuk membayar sekolah. “Ini baru pertama kalinya.

Rencananya saya akan menggunakan uang hasil penjualan motor untuk membayar biaya sekolah,” ujar Daniel. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar tersebut bisa diancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Pitaria OPINI INDONESIA 004

18

OPINI INDONESIA 004

19

TAMU KITA

KARTINI MODERN YANG TE Sosok Kartini di zaman sekarang, mungkin tidak sama seperti zamanzaman sebelumnya. Dimana peran seorang wanita selalu diidentikkan dengan urusan rumah tangga. Namun semakin berkembangnya tingkat kehidupan, membuat perempuan-perempuan di Indonesia amat menikmati hidup sebagai Kartini di zaman modern seperti sekarang ini. Bisa menempatkan kedudukannya menyeimbangkan peran suami meskipun tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu dan istri yang baik bagi keluarganya.

S

osok inilah yang tergambar dari diri seorang perempuan bernama Zaidirina, S.E., M.Si. Meski saat ini ia terbilang sukses dalam meniti karier, bahkan bisa menduduki posisi jabatan yang tinggi di usianya yang masih relatif muda, namun ia tidak begitu saja meninggalkan

kodratnya sebagai seorang istri dan ibu dari tiga putra-putrinya. Terlahir sebagai seorang wanita yang tegas dan konsekuen dengan segala perbuatannya, Rina menjalankan kehidupannya sama seperti ibu rumah tangga yang lain, meskipun seabrek kegiatan acap kali dihadapinya. Justru ia merasa enjoy dengan apa yang sudah dijalankannya ini. “Dalam mendidik anak, saya terus terang harus bersikap tegas, namun tidak berarti harus galak. Saya menerapkan kepada ketiga anak saya untuk selalu disiplin dalam belajar.

Karena itu sangat penting bagi

kehidupan mereka kelak. Setiap malam, mereka diharuskan belajar dan banyak membaca buku. Karena dengan membaca, segalanya akan menjadi mengerti,� kata Rina Terkadang, diakui Rina, sikap tegasnya ini kerap menimbulkan protes dari sang anak. Namun dengan penuh keibuan, ia pun menjelaskan apa yang sudah ia terapkan kepada ketiga anak-anaknya ini. “Saya memang terkadang mendapatkan protes dari anak-anak mengenai disiplin yang saya terapkan. Tapi saya bisa menjelaskannya dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh mereka.

Seperti, kalau tidak belajar, bagaimana bisa berhasil. Kalau kita bodoh, kita tidak akan sukses dalam berkarier. Dan untungnya mereka pun bisa mengerti,� lanjutnya.

Kalau dirinya bersikap tegas terhadap anak-anaknya, lain halnya dengan sang suami, Heri Wardoyo yang bisa sedikit longgar terhadap anak-anak. Kesibukannya sebagai seorang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, belum lagi berbagai organisasi diembannya, Rina mengaku dirinya memang kerap kehilangan waktu terhadap anak-anaknya. Tapi ia dan suami memiliki siasat yang jitu, yakni bergantian menjaga anakanak. Kalau ia sedang sibuk ke luar

OPINI INDONESIA 004

20

TAMU KITA

NG TEGAS DAN SUKSES daerah, bahkan hingga luar negeri, maka sang suamilah yang harus menjaga anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kalau suami sibuk, maka peran istrinya yang harus berjalan. Dan kalaupun keduanya tengah bepergian untuk urusan lain, maka anak-anak ia serahkan kepada sang nenek atau adik-adiknya. Dengan demikian, anak-anak Rina tidak merasa kehilangan sosok yang harus menjadi pelindung mereka. “Tapi jangan salah, kalau anak-anak dengan saya, mereka harus disiplin, tapi kalau dengan ayahnya, mereka sering mendapat dispensasi. Ya... sekali-sekali bolehlah mereka longgar dikit,” urainya seraya tertawa.

Sikap tegas dan disiplin ini, sengaja diterapkan Rina sejak dini, karena saat ini ketiga anaknya masih berusia dini, sehingga mereka masih bisa dibentuk menjadi orang yang berguna kelak. Kalau sudah menginjak usia remaja, akan kesulitan mendapatkan kesempatan untuk mendidik mereka untuk disiplin. “Saya juga selalu menerapkan kepada mereka agar jangan iri dengan kekayaan orang lain, tapi harus iri dengan kepintaran yang diperoleh orang lain. Dengan demikian, mereka akan berpacu untuk menjadi yang terbaik dalam hal pendidikan. Bila sudah demikian, jalan kesuksesan akan semakin ter-

lihat,” terang ibu yang mengaku tidak bisa memasak ini.

Bila sudah penat dengan segala urusan pekerjaan, biasanya keluarga kecil ini akan melakukan pelesiran.

Biasanya mereka akan menghabiskan waktu ber-traveling-ria di hari libur. Ini sudah menjadi hobi bagi Rina dan keluarga. “Kalau libur biasanya kami habiskan waktunya dengan traveling. Kebetulan ini sudah menjadi hobi kami sekeluarga. Kalaupun harus pergi jauh, biasanya itu dilakukan setahun dua kali baik jalan-jalan di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Tergantung budgetnya lah.....,” ujarnya.

AKRAB DENGAN BAWAHAN Kedudukan Rina sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung ini, ternyata memang sudah menjadi takdir bagi dirinya. Karena sejak duduk di bangku SMAN 2 Bandar Lampung, Rina sudah berkeinginan menjadi ahli ekonomi. Untuk itu, ia pun memilih jalur IPS sebagai pendidikannya. Ternyata, hal ini sangat bertentangkan dengan sang ayah, Alm Saleh Syukrillah yang sangat menginginkan agar anaknya bisa menjadi dokter. Namun karena keinginannya yang kuat untuk menekuni dunia ekonomi, akhirnya sang ayah pun mengabulkannya, dengan catatan, Rina harus masuk kuliah melalui jalur PMDK (sistem masuk kuliah tanpa tes waktu itu) di Unila.

Dan apa yang ia inginkan pun terkabul. Rina berhasil masuk Fakultas Ekonomi Unila tahun 1988 melalui jalur PMDK. Kemudian dilanjutkan dengan S2 di UGM Yogyakarta tahun 1997-1998 jurusan keuangan.

Memasuki dunia bekerja, ia pernah menjadi staf di keuangan dan DInas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Dan hingga akhirnya ia pun mendapat jabatan tertinggi di keuangan. “Semua itu berkat kerja

keras dan kemauan saya yang juga keras dalam hal perekonomian. Insya Allah saya bisa menjalankan amanat ini dengan baik,” tambahnya.

Meskipun kini ia menduduki jabatan tertinggi di keuangan Kota Bandar Lampung, Rina tidak lantas harus memasang diri dengan keangkuhannya terhadap bawahan. Justru ia banyak merangkul mereka untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Bagi Rina, bawahan merupakan partner kerja yang harus dibina dan dibimbing. Namun demikian, sekali lagi, Rina juga harus menanamkan sikap tegasnya kepada mereka, agar bawahannya itu tidak terlena dengan pekerjaannya tersebut.

“Saya berusaha akrab dengan bawahan, meskpun saya juga menerapkan disiplin kepada mereka. Dan mereka pun paham dengan keinginan saya yang kalau memberi tugas selesai harus tiga hari, ya tiga hari, tidak boleh besok. Kalau lalai, saya tidak akan marah, tapi saya akan bertanya, kenapa bisa begini. Dan saya harus mendapatkan jawaban yang masuk akal,” kata Rina yang juga aktif di berbagai organisasi seperti Dekranasda Kota Bandar Lampung, K3S, Siger Mafiro dan sebagainya.

Di organisasinya kini, ia menduduki salah satu jabatan sebagai sekretaris di Dekranasda. Karena ia memang memiliki sifat disiplin yang tinggi, maka kedisiplinan waktu juga ia terapkan. Seperti kalau ada pertemuan yang penting dalam urusan Dekranasda, maka semampunya ia harus datang, dan tentunya tidak mengganggu pekerjaan lain. Biasanya ia sudah memiliki program dan jam kerja yang tepat. Sehingga satu sama lain tidak merasa terganggu.

“Yang penting bagi saya, setiap pekerjaan yang sudah diembannya, maka sudah seharusnya dijalankan dengan baik,:” ujarnya mengakhiri percakapan siang itu.

Tie

OPINI INDONESIA 004

21

OPINI INDONESIA 004

22

STRATEGIC REVIEW

DINAMIKA K PEMIKIRAN FIKIH MAZHAB INDONESIA DR Moh. MUKRI M.Ag Rektor IAIN Raden Intan Lampung Sosilogically and culturally speaking, Islamic law that flows and deeply stem from cultural roots of community. It presents together with the presence of Islam. In the current days of Indonesia, however, Islamic law is the part an unwritten law, in addition to the trade mark that is still characteristically attached to Middle East.

These are the reasons why a number of Indonesia Muslim scholars then gave rise to the indigenization of Islamic law with a variety of ideas and namings. The paper attemps to depict the journay of the indigenization of fiqh (Islamic law) disources in Indonesia by using analysis of social history.

There were some important figures offered construc- tion and paradigmatic jurisprudence format of Indonesian fiqh.

Such important figures that will be analysed in this paper are Hasbi ash- Shiddiqy as the otiginator of the early Indonesian fiqh, and Hazairin who initiated the Indonesia Mazhab or Indonesian Shafi’I plus school projected to include the national inheritance law, Then KH Sahal Mahfuzm the originator of Indonesian social jurisprurence, anda the last Gus Dur (Abdurrachman Wahid KH), who offered the genuine ideas of indigenixation of Islam and contextualization of Islamic jurisprudence.

A. PENDAHULUAN eberadaan hukum Islam di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia.

Sejak kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup (living law) di dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.

Ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya menjadi factor dominan dan nafas kehidupan penduduk Indonesia, khususnya kaum muslimin. Hal ini juga dapat dilihat dari literatur sejarah yang menyebutkan banyaknya kerajaan Islam yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa hukum Islam telah “membumi” di Nusantara.

OPINI INDONESIA 004

23

STRATEGIC REVIEW Ada beberapa daerah yang hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Hukum Islam, seperti Aceh, Padang/ Minangkabau, Sulawesi Selatan dan Riau. Ungkapan pepatah-petitih yang berkaitan dengan itu seperti “ Adat bersendi syara’, Syara bersendi Kitabullah”, dan “Syara mengata’ adat memakai” merupakan evidensi sirkumstansial dari tesis di atas. Jadi, secara sosiologis dan cultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan fleksibilitas dan elastilitas yang dimiliki Hukum Islam. Artinya, kendati hukum Islam tergolong hukum yang otonom-karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya- akan tetapi dalam tataran implementasinya ia sangat applicable dan accektable dengan berbagai jenis budaya local.

Di sisi lain, hukum Islam di Indonesia dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, namun menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku – serta dipahami oleh masyarakat Islam- yang berdiri sendiri disamping undangundang tertulis, sebagai sebuah realitas sejarah untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup masyarakat.

Dari sudut pandang filsafat, tepat kiranya meninjau nilai-nilai hukum Islam dan eksistensinya dalam praktek Pengadilan Agama. Putusan atau penetapan adalah hasil dari proses peradilan. Kekuatan putusan sangat mempengaruhi materi hukum yang dijadikan dasar putusan tersebut.

Sebaliknya, putusan yang tidak mempunyai daya ikat mengakibatkan tidak dihargainya putusan tersebut. Dengan demikian, hukum Islam akan mengalami nasib yang sama jika tidak memiliki daya ikat dan tidak ditransformasikan dalam praktek perundang-undangan negara.

Karena itu, menjadi suatu keniscayaan jika sebagian orang menginginkan dikompilasikannya fikih yang berkeperibadian Indonesia, karena fikih yang selama ini dipraktekkan adalah fikih Timur Tengah yang secara social dan budaya berbeda dengan realitas social budaya Indone-

sia. Pada titik aksiologis tersebut, artikel ini mencoba memotret perjalanan wacana pembumian fikih (hukum Islam) di Indonesia dengan menggunakan analisis sejaka social.

B. RUMUSAN TEORI FIKIH INDONESIA Dilihat dari sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam yang telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, beberapa cara dan upaya untuk menginkorporasikan serta mempertimbangkan suatu unsur struktur kebudayaan (adat) ke dalam rumusan Hukum Islam ternyata telah dilakukan oleh banyak kalangan. Para pemikir hukum Islam di Indonesia fase awal telah mendemonstrasikan secara baik tata cara menyantuni aspek lokalitas di dalam ijtihad hukum yang mereka lakukan. Hasilnya, walaupun tidak sampai muncul seorang mujtahid mustaqil, tentunya dengan independensi metode penemuan hokum sendiri, kita dapat melihat lahirnya berbagai karya dengan memuat analisa penemuan hukum yang kreatif, cerdas dan inovatif.

Kurang empirisnya wacana yang dikembangkan dalam pemikiran keislaman, yang mengakibatkan terbengkalainya sederet nomenklatur permasalahan social politik yang terjadi di tengah masyarakatm telah menggerakkan para pengkritik untuk mengkritisi kerangka piker (paradigma) yang selama ini dipakai oleh para ulama. Kungkungan pola pikir para ulama yang fahm al-‘ilm li alinqiyad ketika memahami doktrin hukum Islam yang terdapat dalam khazanah literature klasik (sarwah fiqhiyah), membuat eksistensi hokum Islam tampak resisten, tidak mampu mematrik diri, dan sebagai konsekwensinya ia hadir bagai panacea bagi persoalan-persoalan social-politik.

Para ulama terlihat seperti melupakan sejarah dan menanggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting., sehingga kritik terhadap dimensinya nyaris tidak ada. Padahal, paradigma sejarah akan mengubah tata cara memahami fikih sebagai produk pemikiran yang bersifat nisbi (qabil li anniqasi), bukan sebuah kebenaran ortokdoksi-mutlak, yang absolutitas

nalarnya mendeportasi tradisi kritik dan pengembangan. Hilangnya kesadaran sejarah (sense of history) inilah yang telah menyebabkan pembaruan pemikiran Islam yang telah dilakukan tidak menunjukkan kontitum yang jelas. Diperlukan pergeseran paradigma (shifting paradigm) dari pola fahm a-‘ilm li alinqiyad ke pola fahm al-ilmi li- alintiqad, dalam upaya memahami segala bentuk warisan dan produk pemikiran masa lalu.

Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang berjasa mencoba menawarkan paradigma baru fikih bernuasa keIndonesiaan.

C. HASBI ASH-SHIDDIEQY : PENGGAGAS FIKIH INDONESIA Situasi dan kondisi seperti di atas ternyata memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam munculnya gagasan fikih Indonesia, di mana genesisnya telah mulai diintrodusir oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang pakar dalam berbagai studi keislaman, pada sekitar tahun 1940-an. Dengan artikel pertamanya yang berjudul “ Membedahkan Pengertian Islam”, Hasbi menyatakan pentingnya pengambilan ketetapan fikih dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan nusa dan bangsa Indonesia, agar fikih tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik. Hasbi terlihat gamang akan prospek dan masa depan hukum Islam di Indonesia yang tidak mempunyai arah yang jelas. Menurutnya, pengkultusan terhadap pemikiran hokum Islam (taqdis al-afkar) yang telah terjadi dan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, harus ditinjau ulang dalam kerangka dasar meletakkan sendi ijtihad baru. Konsep dan pemikiran hukum Islam yang terasa tidak relevan dan asing harus segera dicarikan alternatif baru yang lebih memungkinkan untuk dipraktikkan di Indonesia.

Hingga interval waktu yang cukup lama, tepatnya hingga tahun 1948, gagasan awal Fikih Indonesia belum atau bahkan tidak mendapatkan respons yang memadai (positif) dari masyarakat. Melalui tulisannya yang

OPINI INDONESIA 004

24

STRATEGIC REVIEW

berjudul “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat” yang dimuat dalam Majalah Aliran Islam, Hasbi mencoba mengangkat kembali ide besarnya itu. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak berarti dan juga tidak berdaya guna.

Kehadirannya tidak lagi dianggap ada oleh umat, karena tidak sanggup lagi mengakomodir berbagai tuntutan perubahan zaman.

Dari titik berangkat kenyataan social dan politik seperti itulah pemikiran Fikih Indonesia hadir, terus mengalir, dan disosialisasikan oleh Hasbi. Menurutnya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-pesoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari bidang mu’amalah, yang belum ada ketetapan hukumnya. Ia harus mampu hadir dan bisa berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Para mujtahid (ulama local) dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (sense of maslahah) yang tinggi dan kreativitas yang dapat di-

pertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif fikih yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya. Untuk memecahkan masalah ini, Hasbi mengusulkan perlunya kerja kolektif (ijtihad jama’I) melalui sebuah lembaga permanen-dalam pengertian, “legislasi baik berdasarkan Al-Qur’an, Sunna atau Ra’y melalui konsultasi dengan pemerintah negara, bukan dengan ijtihad fardi (ijtihad personal) – dengan jumlah anggota ahli dari spesialisasi ilmu yang bermacam-macam.

Menurutnya, upaya ini akan meng hasilkan produk hukum yang relatif baik dibanding apabila hanya dilakukan oleh perorangan atau sekumpulan orang dengan keahlian yang sama. Demi tujuan ini, Hasbi menyarankan agar para pendukung Fikih Indonesia mendirikan lembaga Ahl al- Hall wa al-‘Aqd. Lembaga ini ditopang oleh dua sub lembaga. Pertama, lembaga politik (hai’ah siyasiyyah), yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang dipilih rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Kedua, lembaga Ahl al-Ijtihad (kaum mujta-

hid) dan Ahl al-ikhtisas (Kaum Spesialis) yang juga merupakan perwakilan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan Fikih Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan seperti ijma’, qiyas, maslahah mursalah, ‘urf, dan prinsip “perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat”, justru akan menuai ketidaksesuaian ketika tidak ada lagi ijihad baru.

Dengan berpegang pada paradigma itu, dalam konteks pembangunan semesta sekarang ini, gerakan penutupan pintu ijtihad (insidad bab al-ijtihad) merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan.

Puncak dari pemikiran tentang Fikih Indonesia ini terjadi pada tahun 1961, ketika Hasbi memberikan makna dan definisi Fikih Indonesia dengan cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema “ Sjari’at Islam Menjawab Tantangan Djaman”.

Ia secara tegas mengatakan : ….. fikih

OPINI INDONESIA 004

25

STRATEGIC REVIEW yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang adalah fikih Hijazi, Misri dan Hindi, yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Hijaz, Mesi dan India. Dengan demikian karakteristik yang khusus dari masyarakat musim menurutnya dikesampingkan, karena fikih asing tersebut dipaksanakan penerapannya ke dalam komunitas local melalui taqlid.

Hasbi mengamati bahwa hingga tahun 1961 ulama di negeri ini belum mampu lelahirkan fikih yang berkeperibadian Indonesia. Menurutnya, salah satu factor yang menjadi penghambat adalah adanya ikatan emosional yang begitu kuat (fanatik, ta’assub) terhadap mazhab yang dianut umat Islam. Menyadari ketidakmungkinan akan munculnya pemikiran progresif dari kalangan ulama konservatif, maka Hasbi mengajak kalangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia untuk mencetak kader-kader mujtahid dengan karakter khas yang dapat meneruskan proyek Fikih Indonesia.

Menurut Hasbi, persoalan ini cukup mendesak, sebab apabila pengembangan proyek Fikih Indonesia tidak berangkat dari kalangan Perguruan Tinggi, maka harapan untuk memperkenalkan hukum Islam secara kohesif kepada masyarakat akan gagal. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, hukum Islam barangkali hanya akan dikenal dalam dimensi ibadah saja, dan itupun tidak lengkap. Sementara dimensi-dimensi lainnya akan hilang, tenggalam ditelan masa.

Untuk membentuk fikih baru ala Indonesia, diperlukan kesadaran dan kearifan yang tinggi dari banyak pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yakni melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islampada masa awal perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Yakni, hukum yang dibentuk oleh keadaan lingkungan, atau dengan kebudayaan dan tradisi setempat, bukan dengan memaksakan format hukum Islam yang terbangun dari satu konteks tertentu kepada konteks

ruang dan waktu baru yang jauh berbeda. Aneksasi demikian tentu akan sia-sia, bukan karena kurang komplitnya pemikiran lama, melainkan lebih pada sifatnya yang sudah anakronistik. Dengan demikian Fikih Indonesia diharapkan memilik “citarasa’ hukum Islam dengan ciri khas tersendiri yang berbeda dengan karakteristik masyarakat Arab, karena Islam tidak berarti Arab, apalagi Arab zaman dahulu.

Mempertimbangkan kehadiran tradisi (adat, ‘urf) setempat sebagai acuan pembentukan sebuah format pemikiran hukum Islam baru, dalam pandangan Hasbi, menjadi satu keniscayaan. Syari’at Islam menganut asas persamaan. Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah. Konsekuensinya, sekali lagi, semua ‘urf dalam batas-batas tertentu akan selalu dapat diterima sebagai sumber hukum Islam. Dari titik ini, pembentukan Fikih Indonesia harus mempertimbangkan ‘urf yang berkembang di Indonesia.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa Fikih Indonesia atau “fikih yang berkeperibadian Indonesia”, yang telah dirintis oleh Hasbi mulai tahun 1940, berlandaskan pada konsep bahwa hukum Islam (fikih) yang diberlakukan untuk Islam Indonesia adalah hukum yang sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu hukum adat yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang tidak bertentangan dengan syara’. Usaha ini harus didukung secara penuh dengan proses internalisasi dan inkorporasi fatwa-fatwa hukum ulama terdahulu yang relevan untuk konteks social dan budaya Indonesia, dan menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep fikih baru yang digagas. Dengan demikian, tidak akan terjadi clash antara fikih dengan adat, dan sikap mendua masyarakat dalam hal menentukan kompetensi materi hukum yang dipilih, adat atau fikih dapat dihindari.

Menurut Yudian, tuntutan bahwa Fikih Indonesia mengimplikasikan usul al-fiqh Indonesia akan mulai terjawab ketika dua komponen utama

dalam metodologi Fikih Indonesia diindonesiakan. Pertama : ‘urf Indonesia dijadikan salah satu sumber hokum Islam di Indonesia. Di sinilah Hasbi memainkan peran besar untuk mendekatkan pandangan lama (Kaum reformis puritan) dengan praktik hukum umat Islam Indonesia. Kedua : ijma’, dimana Hasbi baru sampai pada tingkat teoritis melalui ijtihad jama’I dengan lembaga Ahl al-Hall wa al –Aqd-nya. Di sini Hasbi menggunakan istilah yang diambil begitu saja dari sejarah Islam. Di samping itu, beberapa lembaga yang didirikan oleh umat Islam Indonesia belum ada ketika Hasbi mengemukakan pikiran-pikirannya. Oleh karena itu, ada baiknya jika lembaga-lembaga yang “masih mentah” tersebut dikaitkan dengan lembaga-lembaga social politik yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Untuk lembaga Hai’ah Tasyri’iyyah yang dapat disamakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI),dengan mujtahid –mujtahid yang diambildari perwakilan organisasi Islam semisal NU, Muhammadyah, Persatuan Islan dan Al-Irsyad. Dengan anggapan bahwa calon mujtahid Indonesia adalah mereka yang sudah menamatkan S1 Fakultas Syari’ah, yang dapat ditolerir hingga tahun 1985. Sedangkan untuk pasca-1985 hingga tahun 2000, persyaratan itu adalah lulusan S2 dan pasca 2025 seharusnya sudah lulus S3. Bagi mereka yang tidak memiliki ijazah formal tetap diakui sebagai calon mujtahid setelah keahlian mereka terbukti.

Sementara itu, Ahl al-Ikhtisas dalam versi Hasbi dapat diterjemahkan menjadi Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI). Lebih lanjut, Hai’ah Syasiyyah versi Hasbi dapat diterjemahkan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rayat (MPR). Ini dilakukan dengan alas an ‘urf dalam pengertian yang lebih luas, dimana kedua lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan undang-undang.

Umat Islam dapat memanfaatkan lembaga ini untuk tujuan yang sama demi terundangkannya nilai-nilai

OPINI INDONESIA 004

26

STRATEGIC REVIEW hukum Islam yang pelaksanaannya memang membutuhkan legitimasi kekuasaan. Persyaratan pendidikan formal yang berlaku bagi calon mujtahid juga berlaku bagi kaum spesialis sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Jika semua anggota Ahl al-Hall wa al –Aqd sepakat untuk memberlakukan hukum Islam untuk umat Islam Indonesia, maka undang-undang merupakan manifestasi Fikih Indonesia, seperti Undang-Undang No.1 /1974 tentang Perkawinan (termasuk pasal-pasal yang terkait dengan pembatasan usia nikah yang menjadi basis pelarangan nikah dini.UndangUndang No.7/1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islan di Indonesia. Bahkan, lanjut Yudian, undang-undang yang tidak berlabelkan Islam sekalipun (Bung Hatta menyebut istilah ini dengan filsafat garam, tidak terlihat namun mempengaruhi) semestinya juga merupakan manifestasi Fikih Indonesia, seperti Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanselama undang-undang ini terbukti bermaksud membela maqasid asysyari’ah (tujuan-tujuang syari’ah), tidak menghalalkan barang haram dan mengharamkan barang halal dan kemaslahatannya bersifat hikiki, nyata dan untuk umum.

D. HAZAIRIN DAN KONSEPSI FIKIH MAZHAB INDONESIA Menurut Hazairin, hokum (fikih) Indonesia harus berdasarkan atau bersumber pada ketetapan Allah ( Al Qur’an) dan ketetapan Rasul (Hadis) serta ketetapan Ulul Amri.

Ketetapan Rasul ataupun Ulum Amri ini berfungsi sebagai penjelasan (suplemen) bagi ketetapan Allah, dan ketetapan Rasul mau pun ketetapan Ulul Amri tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Allah. Jadi, menurut Hazairin, sumber hokum Islam ada tiga, yaitu : AlQur’an, Sunna/Hadis, dan Otoritas Ulul Amri.

Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh Hazairin dengan Ulul

Amri adalah semacam Majelis Fatwa/ Fatwa Council (baca “ bukan MUI) yang didesain untuk bekerja melakukan ijma’ dan ijtihad, atau konsesus melalui diskusi. Hazairin menamakannya dengan national mazhab atau Indonesian Mazhab atau Syafi’I plus Indonesia Mazhab.

Pada awalnya, ada tiga proyek besar pembaruan hukum Islam yang dikerjakan oleh Mazhab Indonesianya Hazairin ini, yaitu : Pertama, zakat dan Baitul Mal dalam karakteristik masyarakat Indonesia. Kedua, reformasi hukum perkawinan dan menggagas system bilateral dalam realitas masyarakat Indonesia. Ketiga, menggagas hukum kewarisan nasional.

Untuk mewujudkan ke arah citacita pembentukan hokum kewarisan Nasional, pada simposium yang diselenggarakan oleh BPHN (Jakarta 10-12 Februari 1983), yang telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Hukum Kewarisan Republik Indonesia RUUHKN RI rancangan Hazairin (1963) sebagai salah satu bahannya.

Dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam gagasan pembentukan hukum kwarisan nasional rancangan Hazairin adalah : Pertama, hukum kewarisan individual bilateral tidak hanya cocok untuk masyarakat yang beragama Islam saja, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang bukan beragama Islam. Sistem kewarisan bilateral cocok dengan bentuk kekerabatan masyarakat Indonesia pada umumnya, bukan masyarakat patrilineal Arab.

Kedua, hokum kewarisan bilateral sesuai dengan landasan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 27 dan 29. Hukum Kewarisan Nasional haruslah berjiwakan pada agama, berprikemanusiaan, berbudi luhur kebangsaan, demokrasi dan anti feudal. Ketiga, memberlakukan Hukum Kewarisan Nasional berarti mencabut hukum kewarisan tertulis zaman kolonial.

Ini adalah pokok pikiran Hazairin yang tidak lepas dari sosok dirinya yang seorang pejuang, nasionalis dan

sekaligus Islamis.

Keempat, membentuk Hukum Kewarisan Nasional, pada masa itu, sesuai dengan TAP MPRS/II/1960, “ Dalam upaya menciptakan ke arah homogenitas hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat Indonesia, asas-asas pembinaan hokum sesuai dengan haluan negara yang berlandaskan hukuk Adat”, dan GBHN 1993, “Pembangunan materi hukum di arahkan pada terwujudnya sistim hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional dan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut “ a. Asas individual bilateral. Kedudukan ahli waris adalah sama dalam hal mewarisi harta warisan. Secara individual, ahli waris memiliki hak penuh, konsekuensinya, harta peninggalan yang dikuasai secara kolektif (Minangkabau) dan mayoritas (Bali) harus berubah menjadi hak milik pribadi. B. Asas keadilan berimbang. C. Asas kekeluargaan, asas kesederhanaan, asas kepastian hukum, asas manfaat, asas musyawarah dan lain-lain.

Statemen Hazairin, misalnya, mengatakan, bahwa nass yang berkenaan dengan pengelompokan ahli waris, menganut sistim bilateral-hanya hokum fikih yang menjadikannya patrilineal- telah dijadikan acuan berpikir oleh para perumus KHI, terhadap kelompok ahli waris, seperti terdapat dalam perumusan salah satu pasal KHI. Pasal 174 KHI menyebutkan : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Sedangkan dalam pasal 8 (ayat 3) CLD KHI pada bahasan tentang har-

OPINI INDONESIA 004

27

STRATEGIC REVIEW ta warisan anak laki-laki dan perempuan, sebagai salah satu dari golongan/kelompok ahli waris, yang semula bagian harta warisan anak lakilaki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, yaitu 2:1, menjadi, bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1 atau 2:2.

Pemikiran Hazairin tentang konsep mawali, misalnya, juga telah diadopsi dalam satu pasal KHI tentang ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya�.

Jika konsep mawali di atas kita kaitkan dengan konsep tentang wali

(nikah), sebagaimana statemen yang disampaikan oleh Hazairin, bahwa dengan kata lain, perempuan dapat pula menjadi wali (nikah) sepanjang mereka berakal sehat, dewasa dan beragama Islam, maka nalar seperti ini senada dengan CLD KHI pada pasal tentang wali nikah. Jika dulu wali nikah menjadi salah satu rukun perkawinan, sehingga tidak sah jika perkawinan tanpa wali nikah; maka dalam CLD KHI, wali nikah bukan merupakan rukun perkawinan. Laki-laki dan perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri; sebab, perempuan dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Menurut pembacaan para pembaca Hazairin di atas, prinsip-prinsip

metodologi dan metode yang digunakan Hazairin terhadap pemikiran pembaruan hukum kewarisan Islam dapat disarikan sebagai berikut v: (1) Pendekatan antropologi social (Indonesia), (2) Pendekatan hukum adat dengan receptie exit theory. (3) Menggunakan pola postivikasi hokum John Austin, (4) Konsep kewarisan (wasiat wajibah) Hazairin dipengaruhi oleh Hukum Sipil Perancis, (5) Menggunakan metode tematik-holistik dan menolak teori naskh, (6) Menggunakan metode ibarat an-nass (pemahaman eksplisit) dan (7) Menggunakan pola qiyas induktif dan deduktif. „ Bersambung Edisi Mendatang - Redaksi

Disdik Lamsel Terus Upayakan Peningkatam Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terhadap siswa dan guru pengajar, hingga tahun 2014 mendatang. Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan keadaan sarana dan prasarana yang menunjang, baik sarana fisik sekolah dan teknologi yang memadai yang digunakan oleh sekolah.

Drs. Sulpakar, MM, Kepala Dinas Pendidikan Lamsel menyatakan bahwa untuk menunjang mutu pendidikan sebagaimana yang ditargetkan tersebut, fasilitas di sekolah harus ada. Salah satunya perangkat komputerisasi. Karena, menurutnya, tidak semua sekolah yang ada di Lamsel memiliki sarana tersebut.

"Maka, dengan adanya acuan berdasarkan Permendiknas No.37 tahun 2010, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) tahun 2011, sekolah diperkenankan untuk membelikan perangkat komputerisasi tersebut," kata Sulfakar, beberapa waktu lalu.

Dalam pengadaan tersebut, menurutnya, tentu berdasarkan kesepakan dari pihak sekolah. Dan wewenang penuh berada disekolah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya komputer tersebut, diharapkan dari guru pengajar dapat menciptakan suatu karya tulis ataupun karya ilmiah, untuk mengembangkan potensi yang ada.

"Komputer tersebut dibelanjakan oleh sekolah kepada pihak pengadaan. Jika ada ungkapan bahwa Dinas Pendidikan mengkoordinir pengadaan tersebut, itu tidak benar. Dan bisa dipertanyakan kepada sekolah yang melakukan pemesanan langsung dengan pihak pengadaan," jelasnya.

Dengan fasilitas tersebut, tambahnya, mutu pendidikan bisa ditingkatkan. Terutama dari guru pengajar dituntut untuk terus berkarya dan memberikan motivasi untuk mengembangkan dunia pendidikan, khususnya di Lamsel. "Pada tahun 2014 mendatang, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terse-

but dapat nyata," tambahnya.

Terpisah, Andriyani, Kabid Dikdas, Dinas Pendidikan, Lamsel meng himbau agar dewan guru harus terus berkarya dibidang pendidikan, guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang maju, modern dan terbaik.

"Dengan adanya karya dari para guru itu, bisa menciptakan siswa yang berbakat dan berpotensi. Dan potensi pendidikan kedepan terus membaik, terutama dalam mutu dan kualitas pendidikan," paparnya.

Dengan adanya sarana dan prasarana, lanjutnya, diharapkan setiap masing-masing sekolah tersebut dapat menciptakan prestasi yang gemilang.

"Seperti yang diungkapkan Pak Kadis bahwa pada tahun 2014 mendatang, lebih berperan pada mutu dan kualitas pendidikan. Namun, hal itu harus dimulai dari sejak dini dan tertanam didalam jiwa masingmasing para guru pengajar," pungkasnya. „ pitaria

OPINI INDONESIA 004

28

EKONOMI

PENUNDAAN KENAIKAN BBM BERSUBSIDI T

arget pengurangan subsidi pemerintah terhadap BBM sebagai pedorong langsung kenaikan harga BBM itu dijelaskan pemerintah terpaksa ditempuh untuk menyelamatkan perekonomian kita. Tetapi kebijakan pemerintah SBY-Boediono akan menaikkan harga BBM dan TDL bersubsidi tersebut, sejak awal tahun sudah mengejutkan banyak kalangan. Begitu kuatnya reaksi penolakan masyarakat, khu-

susnya mahasiswa dan buruh ditunjukkan oleh aksi-aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang terjadi di hampir seluruh Indonesia.

Perkembangan inilah yang kemudian memberikan kegamangan bagi pemerintah dan DPR, sehingga akhirnya DPR menyarankan pemerintah menuda kenaikan BBM per 1 April sebagaimana yang semula sudah direncanakan. Sebagaimana diketahui usulan pemerintah untuk me-

Sebetulnya kenaikan BBM Bersubsidi (bahan bakar minyak) bukanlah hal baru. Ini sudah terjadi beberapa kali sejak krisis melanda perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2008 kenaikan sudah terjadi beberapa kali dalam tahapan-tahapan yang semuanya dikonsultasikan pemerintah dengan DPR. naikkan BBM per 1 April dikandaskan oleh hasil Paripurna DPR tanggal 30 Maret lalu pukul 23.45. Dalam paripurna itu Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB satu suara mengusulkan syarat bahwa harga BBM hanya bisa dinaikkan pemerintah jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik 15 persen dari asumsi harga di APBN-P sebesar 105 US dolar per barel selama 6 bulan terakhir. Ini berarti bahwa ji-

OPINI INDONESIA 004

29

EKONOMI ka harga BBM rata-rata selama 6 bulan mencapai 120 USD maka pemerintah berwenang menaikkan harga.

Posisi ICP Maret lalu tercatat sekitar 113,75 USD. Sementara itu Fraksi PKS yang semula mendukung kenaikan dengan syarat harga ICP naik 20 persen dari rata-rata harga selama 3 bulan, bergabung dengan kelompok Fraksi PDIP, Gerindra, dan Hanura.

Lolosnya pasal 7 ayat 6a di RUU APBN-P memberikan ruang kepada pemerintah untuk menaikkan (mengubah) harga BBM jika harga ICP mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15 persen dalam waktu enam bulan. Opsi seperti ini sama dan serupa dengan opsi yang dimajukan Golkar sebelumnya.

Meskipun rencana kenaikan harga BBM batal dilaksanakan, tetapi isuisu kenaikan BBM itu sendiri faktanya sudah mendorong kenaikan biaya hidup. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup besar seperti caberawit naik dari Rp30 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram, minyak goring naik dari Rp11 ribu menjadi |Rp12 ribu per kilogram, gula pasir dari Rp10,5 ribu menjadi Rp11 ribu per kilogram, bawang merah dari Rp7,5 ribu menjadi Rp9 ribu per kilogram, bawang putih naik dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram, dan kebutuhan hidup lainnya yang juga naik bervariasi antara Rp500 sampai Rp1.000 per kilogram. Banyak yang tidak menyadari, bahwa sesungguhnya kenaikan harga-harga kebutuhan hidup di masyarakat itu, tidak hanya menyangkut kenaikan BBM dan TDL (tarif dasar listrik yang juga dibatalkan). Kenaikan biaya itu menyangkut banyak sector, seperti kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi), yang selama ini menjadi salah satu sumber ketegangan utama pengusaha-buruh. Secara keseluruhan hampir bisa dipastikan bahwa inflasi tahun ini akan jauh di atas prediksi resmi pemerinah, bahkan bisa mencapai dua digit.

Dari penjelasan pemerintah diketahui bahwa rencana pengurangan subsidi BBM dan lebih menyesuaikannya dengan harga minyak internasional yang sangat fluktuatif

KETERANGAN MENKO mematok target 6,7 perMenko Perekonosen di tahun 2012. Tetamian Hatta Rajasa pi, akunya pula, sekuat dalam penjelasannya apapun kita bertahan, mengakui skema me bayang-bayang resesi naikkan harga BBM ekonomi dunia itu tetap itu adalah kebijakan saja mengguncang ekoyang tidak populis. nomi kita. Terkait deTetapi resiko itu hangan BBM, Hatta menrus ditempuh untuk jelaskan pada Novempostur ekonomi kita ber 2011 harga Indonetetap sehat dan sustasian Crude Prize (ICP) HATTA RAJASA inable. Tahun 2010, sudah mencapai 103 Menko Perekonomian kata Hatta Rajasa, edolar per barel. Bahkan konomi Indonesia bertumbuh 6,1 pada bulan Desember naik lagi menpersen, lapangan pekerjaan naik jadi 104 dolar dan di Januari 2012 su3,3 juta dan pengangguran menu- dah melonjak menjadi 115 dolar per run. Indeks kemiskinan berhasil di- barel. tekan sampai angka 12,3 persen.

Selanjutnya pada bulan Februari Sebuah kesuksesan yang patut naik lagi menjadi 122 dolar per barel dibanggakan. Dia mengatakan sehingga jika di rata-rata selama Jabahwa pada tahun 2010-2011 pe- nuari-Februari itu 2012 ICP sudah merintah sen diri sudah melihat menembus 118 dolar per barel. Akibayang-bayang pelambatan per- batnya, subsidi BBM mengalami petumbuhan ekonomi dunia. Sejum- ningkatan. lah negara terutama di Eropa meSetiap kenaikan 1 USD subsidinya ngalami resesi. Tetapi China dan naik sekitar Rp2,9 triliun, katanya.

India tetap bergerak positif.

“You bisa bayangkan dari harga 103 Pada tahun 2011, tambahnya, USD menjadi 122 USD berapa baperekonomian Indonesia tumbuh nyak subsidi yang mengguncang 6,5 persen sehingga pemerintah APBN?,” ujarnya.

memang memberikan sumbangan besar bagi anggaran belanja negara.

Kedua komponen (BBM dan TDL) memiliki kontribusi yang beragam kepada sector industri, konsumsi masyarakat langsung, maupun bagi perkembangan makro ekonomi di Indonesia. Secara prinsip pola yang diterapkan tidak berbeda dengan pola sebelumnya. Pilihan menunda kenaikan BBM sebagai sebuah strategi bertahap dan otomatis, tetapi tetap mampu menahan gejolak masyarakat yang potensinya berkembang akumulatif. Dampak lain dari menunda ialah terhambatnya programprogram yang disepakati dalam APBN. Pilihan tidak menunda kenaikan sesungguhnya juga berdampak tidak jauh berbeda. Persoalannya adalah tekanan politik dan massa yang kuat, sehingga pemerintah menjadi ragu akan perkembangan situasi ke depan. Pernundaan itu sen-

diri tampaknya justru untuk memperkuat bargaining position lawan-lawan politikpemerintah dan membuka terjadinya tekanan-tekanan lainnya di kemudian hari. Secara politis, posisi pemerintah yang sudah lemah akan semakin melemah lagi dengan kebijakan yang tidak populis tersebut. Penundaan kenaikan itu juga menunjukkan ketidak solidan pemerintah (baca setgab koalisi) dalam mengantisipasi gejolak massa yang memberikan reaksi atas kebijakan tersebut.

Meningkatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014 membuat isu apa saja yang cukup “seksi” apalagi populis – untuk mengurangi pengaruh kekuatan penguasa saat ini, dan itu akan segera disambut cepat oleh elit politik. Berkurangnya pengaruh tersebut akan signifikan dalam mengurangi perolehan suara di Pemilu 2014 mendatang tersebut. Lajiman/dbs OPINI INDONESIA 004

30

HUKUM

HASIL PARIPURNA DPR DI GUGAT KE MK Kendati rencana kenaikan BBM per 1 April lalu itu tidak jadi dilaksanakan (dibatalkan), tetapi polemik mengenai naik atau tidaknya harga BBM bersubsidi masih belum berakhir. Sejumlah kalangan baik politisi maupun praktisi hukum tidak puas dengan putusan DPR 30 Maret tersebut dan mulai mengajukan judicial review terhadap revisi UU No.22 tahun 2011 tentang APBN-P tahun 2012 yang baru saja disepakati tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). ihak-pihak yang mengajukan judicial review menilai kesepakatan 30 Maret lalu itu berpotensi melanggar konstitusi dan juga mengandung contradictory in substance dalam pasal 7.

Syarat kondisionalitas dalam Pasal 7 ayat 6a yang menyebutkan bahwa “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia –Indonesian crude oil prize) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dalam waktu 6 bulan dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN –P tahun 2012, peme-

P

rintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung”.

Pihak yang menggugat berpendapat, secara materil pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Disebutkan juga bahwa Pasal 7 ayat 6a tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK tahun 2004 atas judicial review pasal 28 ayata (2) UU No.22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk diketahui dalam putusan MK tahun 2004 tersebut disebutkan ‘Harga Minyak dan harga Gas Bumi yang diserah-

kan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi pada Pasal 33 UUD 1945, karena mendorong liberalisasi pengelolaan minyak dan gas bumi.’

Sikap sejumlah partai politik yang mengambangkan opsi kenaikan BBM melalui kondisionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 6a selain sangat berkarakter politik juga memiliki tiga kelemahan konsititusionalitas. Pertama, pasal ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah untuk menentukan harga eceran BBM bersubsidi. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 20 UUD 1945 yang memberikan kekuasaan kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Apalagi hal ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 7 ayat 6a OPINI INDONESIA 004

31

HUKUM hukum revisi UU No.22 Tahun 2011 jelas mencabut fungsi legislasi dan anggaran yang dimiliki oleh DPR dalam menentukan besaran anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan demikian pasal ini berpotensi mengandung unsur inkonstitusionalitas. Inkonsionalitas kedua pasal 7 ayat 6a terjadi karena hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 atas judicial review UU No.22 tahun 2001. Putusan MK yang mengabulkan larangan penentuan harga minyak dan gas bumi berdasarkan mekanisme pasar masih berlaku hingga kini, sehingga kondisionalitas pasal 7 ayat 6a tersebut bertentangan dengan putusan KM tersebut.

Masih terkait dengan hal ini, inkonstitusionalitas ketiga juga terjadi karena Pasal 7 ayat 6 bertentangan

dengan semangat pasal 33 ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945, karena berpotensi menyebabkan terlanggarnya semangat azas ekonomi kekeluargaan, prinsip penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan prinsip keadilan dan kebersamaan. Selain itu, pasal 7 ayat 6a juga berpotensi menyebabkan pengabaian hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Selain bertentangan dengan berbagai macam pasal UUD 1945, pasal7 ayat 6a juga mengandung contradictory ini substance dengan pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan bahwa harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Kedua ayat ini yaitu 6 dan 6a jelas-jelas memberikan ketidakpastian hokum kepada rakyat.

Secara keseluruhan revisi UU No.22

tahun 2011 tentang APBN-P jelas mengandung sebuah ketidakpastian yang sangat besar.

Hal ini karena semua perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus menunggu bergerak naik atau turunnya harga minyak di pasar internasional. Hal ini tentu akan menyebabkan kesulitan yang sangat besar dalam persiapan implementasi APBN-P 2012 terutama karena secara teknis lemahnya persiapan bagi program-program kompensasi pengalihan subsidi BBM. Bukan tidak mungkin programprogram kompensasi ini akan dilaksanakan dalam waktu yang terburuburu, sehingga menimbulkan persoalan korupsi baru dan ketidakefektifan penyerapan anggaran. „ dbs/redaksi

OPINI INDONESIA 004

32

PARIWISATA

Pantai Panjang Very Beauty and Spectakuler Bila ingin menyaksikan indahnya sunset, datanglah ke Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu.

Unik memang, karena untuk menikmati keindahan itu, kita tidak repot-repot lagi mencari tempat yang strategis. Di sepanjang pantai, telah disediakan tempat-tempat untuk bersantai.

Keistimewaan lainnya, ternyata pantai ini masih terjaga keperawanannya. Sehingga bila kita memandang ke depan, yang terlihat adalah hamparan pasir putih dan pohon cemara serta birunya air laut dengan deburan ombak yang saling berkejaran.

Hebatnya lagi, pantai yang memiliki panjang 525 Km itu, merupakan pantai terpanjang se Asia Tenggara. Kini kawasan wisata tersebut tengah dibangun sarana olahraga “jogging track� di sepanjang tepi pantai. Sambil berolahraga kita dapat menikmati indahnya Pantai Panjang Posisi pantai yang berada di sepanjang provinsi tersebut, ternyata mampu membuat decak kagum bagi wisatawan yang pernah mampir. Selain pantainya yang bersih dari sampah, pantai ini juga sangat nyaman dikunjungi setiap waktu.

Menikmati keindahan sunset di sore hari, tidak akan nikmat bila tidak ditemani oleh segarnya es kelapa muda dan jagung bakar yang banyak di jual di sepanjang areal pantai. Ini memang patut dijadikan sebagai sarana wisata untuk menarik wisatawan lokal, regional, nasional dan internasional, untuk berkunjung ke Bengkulu „ david

OPINI INDONESIA 004

33

SEJARAH LAMPUNG

KOLONEL KUSNO DANUPOYO (1964 -1966)

ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM (1966-1972)

BRIGJEN R. SUTIYOSO (1972-1978)

MAYJEN YASIR HADIBROTO (1978-1988)

MAYJEN POEDJONO PRANYOTO (1988-1997)

Provinsi Lampung dibentuk tanggal 18 Maret 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3/64 yang kemudian menjadi Undang-Undang No.18 tahun 1964. Sebelumnya, daerah Lampung merupakan sebuah Keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Sebab itu, sejarah dan perjuangan di daerah Lampung erat kaitannya dengan sejarah perjuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

OPINI INDONESIA 004

34

SEJARAH LAMPUNG

MAYJEN POEDJONO PRANYOTO (1988-1997)

S

DRS OEMARSONO (1997-2002)

ama seperti daerah-daerah lainnya di awal kemerdekaan yang diwarnai oleh pergolakan-pergolakan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintahan keresidenan Lampung juga tidak dapat berjalan

KOMJEN POL DRS SJACHROEDIN ZP (2004-2008)

SYAMSURIA RYACUDU (2008-2009)

lancar. Dalam waktu yang singkat setelah kemerdekaan RI tersebut semangat kemerdekaan segera saja menggelora ke seluruh Lampung. Pemuda dan masyarakat bergerak dengan senjata seadanya, menyusun barisan laskar bersenjata dan mengambil alih instansi-instansi pemerintahan yang semua dikuasan Jepang.

Di Lampung, setelah para pejuang mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang, dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Selain itu dibentuk pula Pasukan Keamanan Rakyat. Untuk lebih memadukan kekuatan pertahanan maka pada bulan Desember 1945 Jenderal Mayor Suharjo Harjohandoyo menyelenggarakan pertemuang di Tanjungkarang (sekarang Bandarlampung) dalam rangka membentuk sebuah resimen di Lampung. Sebagai komandan resimen yang baru dibentuk itu dipilih Letnan Kolonel Iwan Supardi dengan Kepala Stafnya Mayor Surkardi Hamdani. Resimen ini dilengkapi dengan pembentukan bataliyon-bataliyon pendukung, seperti Batalyon IA di Tanjungkarang dengan komandannya Ahmad Ibrahim, Batalyon IB di Telukbetung dengan komandannya Baheramsyah, dan Batalyon IV di Kotabumi dengan komandannya Mas Adi. Pada masa-masa pergolakan itu kepemimpin Residen Lampung tidak stabil mengalami terus mengalami pergantian. Pada 9 September 1946, Residen Mr Abbas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai Re-

KOMJEN POL DRS SJACHROEDIN ZP (2009-2014)

siden dipaksa untuk melepaskan jabatannya oleh sebuah badan yang dikenal dengan nama Panitia Perbaikan Masyarakat (PPM). Tokoh-tokoh PPM ini antara lain Zainal Abidin, Juned, Azhari, Datuk Amin, Oemar Bey, Sutan Mudsi, Haji Masykur dan lain-lain. Jabatan residen kemudian diserahkan kepada Dr Barel Munir.

Akan tetapi pada tanggal 29 November 1947 Barel Munir mengundurkan diri dan sebagai penggantinya diangkat Rukadi. Sementara itu, Belanda yang mulai melakukan agresi II terus bergerak menduduki kota Tanjungkarang – pusat pemerintahan. Keresidenan Lampung. Akibatnya, pemerintahan Keresidenan Lampung bersama stafnya menyingkir ke Menggala melalui Kasui. Tetapi tindakan ini dinilai tidak sesuai dengan Keputusan DPR Keresidenan Lampung.

Karena itu, DPR Keresidenan Lampung sesudah bermusyawarah dengan pimpinan partai-partai politik, mengangkat Mr. Gele Harun sebagai Kepala Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung. Pengangkatan ini kemudian disetujui oleh Pemerintah Darurat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Karena keadaan semakin tak menentu (bergolak) maka Pemerintahan darurat tersebut terus berpindah-pindah. Mula-mula pindah ke Pringsewu. Kemudian pindah lagi ke Talangpadang dan akhirnya ke Bukit Kemuning. Di kota kecil Bukit Kemuning inilah pemerintahan Keresidenan Lampung mulai menyusun staf pemerintahannya..

OPINI INDONESIA 004

35

SEJARAH LAMPUNG Perkembangan di tingkat nasional, sebagai hasil dari Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tahun 1949, Indonesia dan Belanda sepakat dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Sebagai kelanjutammua maka di seluruh wilayah Indonesia dilakukan pengalihan kekuasaan.

Di Lampung, pengalihan kekuasaan itu diterima oleh Residen Mr Gele Harun dari wakil pemerintah Belanda. Sama seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia, bentuk negara serikat hasil KMB tidak mendapat tempat di hati masyarakat Lampung.

Karena itu pula, segera setelah pengalihan kekuasaan itu, di Lampung muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Demikianlah pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, atas nama bangsa dan Pemerintah Indonesia, Presiden Soekarno di Yogyakarta, memaklumkan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah itu, keadaan berangsur pulih sehingga pergantian pejabat Residen Lampung tidak mengalami gejolak seperti sebelumnya.

Sementara itu, pada tahun 1950 masyarakat di Kewedanaan Krui mengadakan plebisit dan hasilnya masyarakat di wilayah itu memilih masuk menjadi bagian Keresidenan Lampung. Sebelumnya Krui termasuk wilayah Keresidenan Bengkulu.

Dengan penambahan wilayah ini, maka luas wilayah Keresidenan Lampung semakin bertambah. Di Lampung sendiri sistim pemerintahan mengalami perubahan. Pada tahun 1952 Pemerintahan Marga dihapus dan dibentuk Pemerintahan Negeri yang semula dimaksudkan sebagai persiapan pembentukan pemerintahan daerah tingkat III. Akan tetapi karena dalam perkembangannya terjadi perubahan, maka pada tahun 1970 pemerintahan negeri tidak diaktifkan lagi. Sejak itu pemerintahan kecamatan langsung mengurus pemerintahan desa.

PERJUANGAN KE DASWATI I Dengan pemikiran agar pembangu-

nan Lampung dapat focus dan lebih cepat lagi, maka tokoh-tokoh pergerakan Lampung mulai memperjuangkan agar status Lampung bisa ditingkatkan menjadi Provinsi tersediri lepas dari Provinsi Sumatera Selatan.

Tentu saja harapan itu harus diperjuangkan dan tidak diperoleh sebagai hadiah. Lampung berhasil memperoleh statusnya sebagai Daerah Swantantra Tingkat I (Daswati I) melalui perjuangan panjang yang berliku dan juga melelahkan. Perjuangan ke arah terbentuknya Daswati I Lampung sudah dimulai sejak 1952, dan mulai menampakkan hasil setelah keluarnya “Petitie Penuntutan” pada tahun 1962 yang berisi tuntutan agar Keresidenan Lampung ditingkatnya statusnya menjadi Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I). Keluarnya “Petite Penuntutan” tersebut merupakan hasil rapat dari para Bupati dan Residen Lampung H.Zainal Abidin Pagar Alam waktu itu, menjadi dynamo lebih menggerakkan dinamika perjuangan mendapatkan status Daswati I Lampung. Banyak duka dan suka yang mereka lalui. Misalnya saja dalam hal membentuk kepanitian pada keadaan bangsa yang masih dalam kondisi darurat perang (SOB).

Para Setelah melalui persiapan, maka pada tanggal 5 Maret 1963 tokoh-tokoh pergerakan Lampung for Province mengadakan rapat akbar di Gedung Balai Pertemuan Rakyat (BPR)- sekarang kantor DHD Angkatan 45 Lampung di Jalan Teuku Umar Tanjungkarang. Rapat akbar yang semula diharapkan akan mengukuhkan Panitia Pembentukan Daswati I Lampung tidak berjalan lancar karena tidak diberi ijin oleh penguasa perang waktu itu. Bahkan sehabis pertemuan itu pejabat pemerintahan yang terlibat dengan rapat itu menjalani ‘pemeriksaan’ oleh penguasa perang untuk mempertanggungjawabkan keterlibatan mereka. Tetapi tantangan ini tak pernah menyurutkan langkah pemimpin dan masyarakat Lampung. Pada 7 Maret 1963 secara resmi terbentuk Panitia Penuntutan Pembentukan Daswati I Lampung yang dipimpin oleh Achmad Ibrahim. Panitia juga membentuk perwa-

kilan di Palembang dan Jakarta untuk memuluskan perjuangan mereka. Upaya keras masyarakat Lampung untuk meningkatkan status daerahnya tidak sia-sia dan direspons positif oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat. Pada tanggal 14 Desember 1963 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. BK2/ 103/S-472 yang menyetujui terbentuknya Daswati I Lampung.

Demikian pula Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan SK No. A.17/1313-3 yang intinya menyetujui rencana pembentukan Daswati I Lampung. Untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan itu, maka pada 7 Januari 1964, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Catur Tunggal menggelar rapat persiapan pembentukan Daswati I Lampung yang dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Keresidenan Lampung, anggota DPRD GR Sumatera Selatan serta pihak-pihak terkait lainnya. Pada tanggal 8 Januari 1964, Pemerintah Pusat mengeluarkan SK No. L5/1964 tentang pembentukan Tim Asistensi yang tugas pokoknya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaaan pemindahan hak, tugas, kewajiban dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang segera dibentuk. Tim Asistensi terdiri dari Anwar Gelar Datuk Majo Basa Nan Kuning, Pegawai Tinggi Ketataprajaan Tingkat I Departemen Dalam Negeri sebagai ketua, H.Zainal Abidin Pagar Alam, Residen Lampung sebagai Wakil Ketua, R.Junada SH, Pembantu Sekretaris Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Sekretaris merangkap Bendaharawan, serta H. Mursyid Alamsyah Caropeboka, Bupati diperbantukan Kantor Gubernur Lampung, sebagai Pembantu Sekretaris, dan R.Achmad, Sekretaris Keresidenan Lampung sebagai Pembantu Bendaharawan.

Tim Asistensi kemudian melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya ke Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Hasil kerja tim asis-

OPINI INDONESIA 004

36

SEJARAH LAMPUNG tensi inilah yang kemudian dipakai sebagai rujuan awal Pemerintah Pusat memenuhi tuntuan masyarakat Lampung untuk meningkatkan status daerahnya menjadi Daswati I (Provini). Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Perpu No.3 Tahun 1964 yang kemudian diubah dengan UU No.14 Tahun 1964. Perpu itu juga sekaligus mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Berdasarkan Perpu itu, Propinsi Sumatera Selatan melepaskan daerah-daerah yang meiputi Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Bandarlampung. Seterusnya, untuk menindaklanjuti hal itu, Residen Lampung H Zainal Abidin Pagar Alam tanggal 16 Maret 1964 membentuk Panitia Penyelenggara Peresmian Daswati I Lampung. Dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Maret 1964 pukul 20.00 terjadi peristiwa yang bersejarah. Pejabat Gubernur Lampung Kolonel Kusno Dhanupoyo yang sebelumnya telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta tiba di Lampung dan menerima penyerahan Daerah Swatantra Tingkat I Lampung dari Gubernur Sumatera Selatan Catur Tunggal, disaksikan Eny Karim yang mewakili Menteri Dalam Negeri.

Tanggal 19 Maret 1964, dilakukan rapat resmi pertama oleh Pejabat Gubernur dengan seluruh Kepala Daswati II dan staf pemerintahan.

Namun, perkembangan politik yang memanas menjelang meletusnya G 30 S/PKI 1965 membuat Pejabat Gubernur Danupoyo lebih banyak terkonsentrasi pada masalah politik sehingga pembangunan tidak berjalan. Kondisi politik dan keamanan semakin “menghkhawatirkan” karena kemudian ada petunjuk bahwa ada ‘persinggungan’ antara Kusno Danupoyo dengan PKI. Masyarakat Lampung yang baru menerima SK Provinsinya pun menjadi marah.

Masyarakat mendesak agar Pemerintah Pusat segera mencopot Pj Gubernur Kusno Danuphoyo dan menggantikannya dengan H.Zainal Abidin Pagar Alam gelar Sutan Kacama-

rga. Desakan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui surat pernyataan sikap melainkan juga diwarnai aksi demonstrasi para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam KAPI, KAMI dan Kesatuan Aksi Masyarakat, sehingga keadaan daerah semakin sulit.

Menyikapi keadaan yang tidak menguntungkan ini, Pemerintah Pusat bertindak cepat. Pada tanggal 20 Juni 1966 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK No. UP/12/2/24-763 yang isinya Mengangkat H Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung terhitung mulai 1 Agustus 1966.

Tidak lama sesudah itu, keluar Kepres (Keputusan Presiden) No.45 Tahun 1967 yang mengangkat H.Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung.

H Zainal Abidin Pagar Alam, adalah putra Lampung Lulusan STOVIA Bandung yang punya pengalaman di birokrasi. Dia memulai tugasnya dengan menghadirkan sejumlah gebrakan monumental terutama di tiga sektor yaitu transportasi, pendidikan dan pertanian. Di sector transportasi hasil karya suami Hj. Dewi Kartini gelar Sutran Berlian itu berhasil membuka daerah-daerah yang sebelumnya terisolir. Keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan para pengusaha (kontraktor) daerah yang dengan sepenuh hati berbuat untuk propinsi baru ini.

Jalan baru yang menembus keterisolasian sebagian besar wilayah kecamatan (dan apalagi desa), dikerjakan kontraktor dengan sistim voor financiering – artinya dibangun dulu dari dana kontraktor sendiri dan sesudah selesai baru dibayar secara mencicil oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tidak mempunyai dana. Menurut informasi dana yang dihimpun Zainal Abidin untuk pembayaran itu berasal dari Alokasi Devisa Otomatis (ADO) yakni bagian hasil ekspor daerah. Masyarakat Lampung (yang sudah berumur tentunya) mengingat bahwa Zainal Abidin Pagar Alam (ZAP) berhasil menggerakkan hati dan sema-

ngat rakyatnya membangun Lampung. Dia berhasil membangun Lampung incorporated yang memadukan potensi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat membangun daerah. Sebagai contoh kecil, jika pada awal pemerintahannya panjang jalan propinsi hanya 667,25 kilometer maka pada tahun 1972 panjang jalan ini sudah meningkat lebih dua kali lipat yaitu menjadi 1.363,55 kilometer. Di sector pendidikan gebrakannya yang prestisius adalah memperakarsai pendirian Universitas Lampung (UNILA) dan IAIN Raden Intan Lampung yang kini menjadi kebanggan Lampung. Gubernur Zainal Abdin Pagar Alam telah meletakkan dasar-dasar pembangunan Lampung ke depan Lampung.

Dia adalah inisiator pembangunan yang cemerlang. Karena itu, ketika Pemerintah Pusat mulai menggerakkan Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I) sejak 1 April 1969, Gubernur Zainal Abdin Pagar Alam tidak mengalami kesulitan untuk mensinergikan program nasional itu dengan dasar-dasar pembangunan daerah yang sudah dibuatnya. Banyak yang sudah dibuatnya sebagai modal dasar bagi penerusnya membangun Lampung, misalnya membangun Pelabuhan Penyeberangan Srengsem, Panjang, dan merintis pembangunan Pelabuhan Bakauheni yang mempertautkan SumateraJawa sekarang ini. dbs/rimson

Catatan : karena terjadi konflik politik di Lampung pasca pemilihan gubernur 2002, maka untuk masa 2002 sampai 2004 pemerintahan Provinsi Lampung dihandle langsung oleh Menteri Dalam Negeri (pjs Tursandy Alwy) .

OPINI INDONESIA 004

37

OPINI INDONESIA 004

38